Kisruh RUU Kesehatan

DEMONSTRASI penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law dilakukan pada Senin (8/5/2023) oleh lima organisasi profesi kesehatan di Indonesia.

Kelima organisasi profesi kesehatan tersebut adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia

(PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan dokter Gigi Indonesia (PDGI). Pihak nakes menyayangkan pembahasan RUU Kesehatan ini tidak melibatkan organisasi profesi. Terdapat 17 poin Rancangan Undang-Undang (RUU)

Kesehatan Omnibus Law yang

Lagi-lagi Korupsi, Seakan

Menjadi Tradisi

KORUPSI terus terjadi, bahkan meski ada badan khusus menyelesaikan korupsi. Korupsi seakan sudah menjadi tradisi tak terpisahkan dalam sistem kapitalisme demokrasi. Mungkin begitulah yang terlintas di benak banyak rakyat Indonesia saat ini.

Bagaimana tidak, dalam salah satu artikel CNN Indonesia

“Erick soal Bos Waskita Jadi Tersangka Korupsi: Peringatan ke BUMN Lain” tertulis bahwa Kejaksaan Agung menetapkan

Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Destiawan Soewardjono menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan.

Berdasarkan situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) yang diakses Katadata.co.id pada Sabtu (29/4), Destiawan tercatat memiliki total kekayaan bersih senilai Rp 26,97 miliar hingga akhir Desember 2021.

Jumlah ini naik dari periode akhir Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp 25,80 miliar.

Dan kasus ini seakan menambah panjang daftar pejabat negara yang memperkaya diri sendiri dengan menyalah gunakan kekuasaannya. Padahal mengutip pernyataan

Abraham Samad jika tidak ada korupsi rakyat Indonesia bisa mendapat 20 juta tiap bulannya.

Sulitnya memberantas korupsi sejatinya menunjukkan buruknya sistem hidup yang sedang diterapkan. Sistem ini memang tegak di atas paham sekuler liberal yang menafikan peran agama atau prinsip halal haram dalam kehidupan. Wajar jika kebebasan perilaku menjadi hal yang lumrah dan diniscayakan. Jika menelaah fenomena korupsi di tubuh pemerintah yang telah ada dari mulai awal kemerdekaan negeri ini, kita bisa melihat pangkal dari semua itu adalah akibat penerapan sistem saat ini.

Korupsi terus terjadi, bahkan meski ada badan khusus menyelesaikan korupsi. Korupsi seolah sudah menjadi tradisi tak terpisahkan dalam sistem kapitalisme demokrasi.

Novia Sara

Ibu Ranah Domestik Bogor

Perbaikan Jalan Jangan Nunggu Viral

KUNJUNGAN Presiden Jokowi ke Lampung dan dikucurkannya dana lebih dari 600 Milyar dari APBN pusat seperti menjadi buntut akhir atas viralnya sebuah konten tik tok seorang warga Lampung yang berisi kritikan terhadap rusaknya banyak jalan di Provinsinya.

Banyak pelajaran yang perlu kita renungi bersama atas kondisi di atas. Pemerintah daerah yang terkesan abai dalam kepengurusan daerahnya, lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat, hingga cara ‘viral’ yang rupanya sangat ampuh untuk mencari solusi atas sebuah permasalahan adalah beberapa hal yang sepatutnya menjadi renungan kita.

Permani Mika disoal oleh massa dari profesi kesehatan tersebut. Aksi unjuk rasa penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law ini rencananya akan dilanjutkan dengan ancaman mogok nasional tanggal 14 Mei mendatang jika tuntutan tak dipenuhi. Di beberapa kota besar di

Indonesia, para nakes melakukan aksi damai ini. Penolakan terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan, juga dinilai berpotensi memecah belah profesi kesehatan, melemahkan perlindungan dan kepastian hukum tenaga kesehatan. Seyogianya pemerintah lebih memerhatikan sejumlah fasilitas kesehatan dan kesejahteraan para nakes di daerah pelosok yang belum memadai, jaminan kesehatan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh rakyat, ketimbang membahas pasal baru yang dianggap meresahkan tenaga kesehatan dan juga berpotensi akan merugikan masyarakat.

Lulu Nugroho

Masalah Perburuhan pada Era RI 4.0

NASIB buruh yang sudah sengsara dalam sistem kapitalisme kini akan makin berat dengan datangnya era revolusi industri keempat (RI 4.0).

Problem klasik perburuhan seperti soal upah, jaminan sosial, dan keadilan kontrak kerja akan ditimpa persoalan baru, yaitu makin langkanya pekerjaan yang melibatkan tenaga buruh. RI 4.0 ditandai dengan banyak nya pekerjaan yang menggunakan internet, robot, dan kecerdasan buatan. Akibatnya, berbagai jenis pekerjaan diprediksi akan hilang dan digantikan dengan robot atau komputer. Pekerjaan yang diprediksi akan bertahan adalah yang terkait dengan skill tinggi, terkait dengan teknologi, dan bukan bersifat repetisi. Industri di Indonesia sudah mulai melakukan automasi sehingga memangkas ribuan buruh. Jumlah buruh menyusut dan pengangguran makin meningkat. Daya serap industri terhadap tenaga kerja tidak sebesar produksi angkatan kerja yang lulus dari sekolah/ kampus setiap tahunnya. Memang secara global, negara besar yang memproduksi perangkat pendukung digitalisasi ekonomi akan memenangkan persaingan. Perusahaan mereka bisa masuk ke negara mana saja tanpa ada penghalang. Sementara itu, Indonesia sebagai negara pemasok tenaga kerja dengan skill rendah akan kalah bersaing. Walhasil, hadirnya era RI 4.0 justru menjadi alat negara-negara besar untuk menguasai perekonomian. Dalam kondisi buruh yang terjepit revolusi industri, pemerintah justru menggelar karpet merah untuk penjajahan dengan membuat kebijakan yang makin tidak berpihak pada buruh. Demi menarik investasi, pemerintah memberikan kelonggaran-kelonggaran pada perusahaan asing, yaitu dengan mengurangi hakhak buruh. Pengadopsian sistem _outsourcing_ menjadikan buruh tidak memiliki kepastian pekerjaan dalam jangka panjang. Perusahaan dengan mudah bisa menghentikan kontrak buruh. Buruh dengan sistem _outsourcing_ juga tidak memperoleh jaminan sosial sebagaimana diatur dalam undangundang ketenagakerjaan.

Ke tika memutus kontrak, perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pesangon. Semua regulasi ini sangat merugikan buruh. Kondisi ini akan terus terjadi, selama ideologi kapitalisme masih merajai dunia. Sebab dalam sistem kapitalisme, buruh dan pengusaha berada pada posisi yang tidak seimbang. Pengusaha kapitalis memiliki posisi yang tinggi dan bersifat menghegemoni karena dia merupakan pemilik sumber daya ekonomi. Sedangkan buruh berada pada posisi yang rendah dan lemah karena tidak punya sumber daya, kecuali tenaganya. Oleh karenanya, solusinya adalah umat Islam segera mencampakkan ideologi kapitalisme dan menerapkan ideologi Islam. Islam memposisikan pekerja dan pemberi kerja sebagai sama-sama manusia ciptaan Allah Swt. yang harus menghamba pada-Nya dengan cara menaati aturannya. Pekerja maupun pemberi kerja dipandang mulia bukan berdasarkan banyaknya sumber daya atau harta, tetapi karena ketakwaannya. Syariat Islam menetapkan hubungan pekerja dan pemberi kerja adalah hubungan saling tolong-menolong. Oleh karenanya, keduanya harus bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan yang ingin dituju. Tidak ada pihak yang menzalimi yang lain, keduanya saling mendukung. Pekerja dan pemberi kerja diikat dengan kontrak kerja yang adil. Pekerja wajib melakukan pekerjaan sesuai ketentuan dan berhak mendapatkan upah sesuai manfaat yang dia berikan. Sedangkan pemberi kerja wajib memberi upah sesuai akad dan menyegerakan pembayarannya. Jaminan sosial seperti kesehatan dan pendidikan merupakan kewajiban negara sehingga tidak menjadi tanggung jawab pemberi kerja.

Umma Zea Cileungsi

: Kamis – Jum’at, 11 – 12 Mei 2023

Waktu : Pukul 09.00 s/d 14.00 WIB

Tempat : Sesuai disebutkan pada tabel diatas

Lelang dilaksanakan pada Hari/Tanggal : Selasa, 16 Mei 2023

Batas Akhir Penawaran : Pukul 13.30 Waktu Server (sesuai WIB)

Alamat Domain : https:/lelang.go.id Tempat : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, Jl. Aman No. 1 Komplek Pemerintah Kabupaten Bogor - Cibinong

Syarat-syarat peserta lelang :

1. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima KPKNL Bogor selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;

2. Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang ke nomor VIRTUAL ACCOUNT (VA) di PT. BNI (Persero) Tbk masingmasing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan;

3. Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun di https://Lelang.go.id/ dengan mengunggah Softcopy KTP, NPWP, dan Nomor Rekening atas nama sendiri dan apabila kalah uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut (Tata cara, syarat dan ketentuan lelang dapat dilihat di ”Prosedur Lelang” pada domain tersebut)

4. Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menerima kondisi obyek lelang apa adanya (as is) baik dari segi fisik maupun legal aspeknya;

5. Pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian ditambah bea lelang 2% sesuai ketentuan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang, apabilatidak dilunasi (wanprestasi) maka uang jaminan seluruhnya akan disetor ke Kas Negara;

6. Pengambilan barang oleh pemenang lelang dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak batas akhir waktu pelunasan dengan menunjukan bukti pelunasan;

7. Informasi lebih lanjut hubungiSdr. Mochamad Ridwan 081288160892(WA), Sdr. Riki Wahyu Ramadhan 08975989566 (WA).

Cibinong, 10 Mei 2023 KEPALA, ttd

Lapas Gunsin

Apel Zero Halinar

GUNUNG SINDUR–Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur menggelar apel deklarasi dan Penandatangan Komitmen Bersama Zero Halinar (Handphone, Pungli dan Narkoba), Selasa (9/5).

“Seluruh ASN Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, ikrar bertekad Mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Zero dari handphone, pungli dan narkoba (Halinar),” kata Kalapas Kelas IIA Gunsin Mujiarto. Bahkan ia menegaskan, menolak segala bentuk peredaran, dan penyalahgunaan Handphone, pungli serta narkoba. “Yang jelas kami siap mendukung penegakkan Hukum terhadap segala bentuk tindak pidana kejahatan narkoba,” tegas dia. Bahkan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Instansi dalam melaksanakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. “Apabila melanggar siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku,” cetus dia. Selain itu, dia menyampaikan bahwa semua pejabat struktural dan kepala regu pengamanan harus menjadi contoh, menjadi role model bagi jajarannya. “Hentikan perbuatan-perbuatan yang menguntungkan pribadi, tetapi menjerumuskan dan bahkan merugikan organisasi,” kata dia. (Abi/c)