MENGENAL BADAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

MENGENAL BADAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi fokus penting guna menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Mengingat adanya keterbatasan fiskal, maka untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui Kerja sama Pemerintah dengan

Badan Usaha (KPBU). Dalam pelaksanaannya, KPBU didukung dengan adanya penjaminan atas risikorisiko yang muncul.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dibentuk pada tanggal 30 Desember 2009 sebagai salah satu Special Mission Vehicles (SMV) di bawah Kementerian Keuangan melalui Penempatan Modal Negara. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020. PT PII memegang mandat sebagai penyedia penjaminan pemerintah di bidang infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun non-KPBU, memberikan fasilitas penyiapan proyek serta memberikan penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). MENGENAL PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Dalam melaksanakan mandatnya, PT PII memberikan penjaminan kepada enam sektor infrastruktur, yaitu sektor jalan, air minum, ketenagalistrikan, transportasi, telekomunikasi, dan pariwisata. Hingga September 2022, PT PII telah memberikan penjaminan pemerintah kepada total 42 proyek (31 proyek KPBU dan 11 proyek non-KPBU) dengan total investasi lebih dari Rp 476 triliun. Sementara, dukungan loss limit terkait penjaminan korporasi yang telah diberikan PT PII dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dengan nilai pinjaman mencapai Rp 5,86 triliun.

Melalui pelaksanaan mandatnya PT PII hadir untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat dalam meningkatkan tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, PT PII berperan aktif dalam melaksanakan edukasi dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan KPBU lewat program capacity building di kalangan stakeholders, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah melalui IIGF Institute. PT PII juga telah menjalin kerja sama dengan 35 universitas nasional dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kajian terkait KPBU dalam bendera University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID).

PROYEK KPBU UNSOLICITED REVITALISASI DAN MODERNISASI IRIGASI SISTEM INTERKONEKSI HLD WS LOMBOK KANTONGI DUKUNGAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Keberadaan HLD menjadi penting untuk masyarakat Lombok, karena apabila tidak dilakukan revitalisasi dan modernisasi irigasi, dapat mengganggu sistem ketahanan pangan.

Salah satu kegiatan yang diselenggarakan guna mendukung penyusunan dokumen studi kelayakan adalah konsultasi publik. Kegiatan ini dilakukan untuk, memberikan penjelasan dan penjabaran terkait dengan KPBU kepada para pemangku kepentingan terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021.

Pada Kamis (22/9), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISD) menggelar Konsultasi Publik Proyek KPBU Unsolicited Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai (WS) Lombok, Nusa Tenggara Barat di Sheraton Senggigi Beach Resort. Kegiatan ini digelar guna menghimpun dukungan, tanggapan, dan/atau masukan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pengamat, P3A/GP3A/IP3A, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mendukung upaya pengembangan sistem interkoneksi HLD sebagai urat nadi pengelolaan sumber daya air di Pulau Lombok. Dengan demikian, melalui konsultasi publik diharapkan akan meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas KPBU.

Terminal Jurang sate

FAJAR

REVITALISASI DAN MODERNISASI IRIGASI, KEBUTUHAN ATAU KEHARUSAN?

Kegiatan revitalisasi dan modernisasi irigasi pada sistem interkoneksi HLD WS Lombok ini perlu dilakukan dengan segera mengingat saat ini kapasitas saluran suplesi HLD tidak sesuai rencana, pelaksanaan alokasi air yang belum tertib, banyak pengambilan air (pelompong) di sepanjang saluran suplesi, serta keterlibatan peran serta masyarakat yang relatif kurang. Selain itu, disampaikan Hendra Ahyadi, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I bahwa, kurangnya pemeliharaan pada sistem interkoneksi HLD ini sebagai akibat dari tidak teralokasikannya dana operasi dan pemeliharaan, karena tidak tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015.

Atas: Bendung Sesaot Feeder Bawah: Bendung Jangkok

FAJAR

Ida, salah seorang pengamat mengungkapkan bahwa usia bangunan di saluran primer saat ini telah usang dan beberapa komponennya keropos sehingga tingkat kehilangan air relatif besar sehingga perlu dilakukan revitalisasi. Oleh karenanya, revitalisasi dan modernisasi irigasi sistem interkoneksi HLD WS Lombok diperlukan guna mewujudkan pengelolaan air optimal, terpusat, dan terkendali dengan menerapkan konsep Smart Water Management, Integrated Water Resources Management, revitalisasi infrastruktur, kebutuhan air irigasi yang efisien, penguatan kelembagaan di tingkat sumber dan pengguna air, serta mendukung peningkatan perekonomian daerah.

Sejalan dengan Hendra, Direktur PPISDA, Arvi Argyantoro berharap dengan optimalnya fungsi sistem interkoneksi ini akan menanggulangi kelangkaan air dan meningkatkan adaptasi terhadap kekeringan. Lebih jauh Arvi menuturkan, “melalui kegiatan revitalisasi dan modernisasi ini juga dilakukan pengaturan alokasi air untuk rencana layanan irigasi yang lebih terkontrol melalui pengalokasian air sesuai dengan debit rencana sehingga seluruh Daerah Irigasi dapat di suplesi secara optimal.” Dengan demikian, produktivitas tanam akan meningkat dan berimplikasi pada terwujudnya ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok.

Di lain sisi, keberhasilan pelaksanaan revitalisasi dan modernisasi irigasi tak luput dari kelembagaan yang kuat. Hal ini juga disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Amry Rakhman bahwa, aspek kelembagaan baik secara institusional maupun manajerial menjadi penting untuk dikaji secara komprehensih agar kuantitas, kontinuitas, kualitas dan efektifitas pengelolaan sumber daya air dapat tercapai sebagaimana permintaan untuk pertanian, rumah tangga juga industri.

RUANG LINGKUP PROYEK KPBU

“Modernisasi irigasi merupakan salah satu prioritas pembangunan,” ujar Fungsional Perencana Ahli Madya Direktorat Pegembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS, Astu Gagono Kendarto. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa revitalisasi dan modernisasi irigasi sistem interkoneksi HLD WS Lombok menjadi bagian dari kerangka pembangunan infrastruktur 2020-2024, juga menjadi prioritas dalam peningkatan pengelolaan alokasi air dan kapasitas kelembagaan irigasi serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Rencananya, proyek KPBU yang diinisiasi oleh PT Brantas Abipraya (Persero) ini mencakup revitalisasi/rehabilitasi saluran HLD Atas (BabakRenggung-Rutus) sepanjang ±16,5 km serta saluran HLD Bawah (Jangkok-Terminal-Jurang Sate-Jurang Batu) sepanjang ±10,3 km, dan bangunan utama serta bangunan penunjang pada saluran HLD Atas dan HLD Bawah; modernisasi irigasi; operasi dan pemeliharaan pada Saluran HLD Atas, Saluran HLD Bawah, Saluran Suplesi Dependen, Saluran Suplesi West Diversion Canal, dan headworks; pelaksanaan kajian yang mendukung terwujudnya Smart Water Management; serta peningkatan kapasitas sosial kelembagaan seperti Komisi Irigasi, TKPSDA Wilayah Sungai, dan P3A/GP3A/IP3A.

Nantinya pengembalian investasi kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam proyek ini berupa pembayaran atas ketersediaan layanan (Availability Payment/AP). Oleh karenanya, BUP wajib menyediakan layanan dari infrastruktur yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam service level agreement/standar pelayanan minimal. “Apabila SPM-nya tidak dipeunhi akan ada pinalti terkait dengan pembayaran AP-nya,” jelas Astu.

DUKUNGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Pada Konsultasi Publik ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur menyatakan akan mendukung pelaksanaan perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek ini. Selain itu, Petugas OP eksisting yang terdiri dari Pengamat, Mantri/Juru, Petugas Operasi Bendung, dan Petugas Pintu Air sepakat terlibat dalam kelembagaan KPBU dan diberdayakan oleh BUP serta mendukung pelaksanaan modernisasi pada sistem interkoneksi HLD. Begitu pula dengan P3A/GP3A/IP3A juga sepakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan.

Konsultasi Publik Proyek KPBU Unsolicited Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok ditutup dengan penandatanganan Berita Acara oleh Direktur PPISDA, Arvi Argyantoro; Kepala BWS Nusa Tenggara I, Hendra Ahyadi; Senior Manager Pengembangan Bisnis dan Investasi PT Brantas Abipraya (Persero), Herman Dwi Haryanto; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ridwan Syah; Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Lombok Barat, Rusditah; Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah, Masnun; Kepala Bappeda Lombok Timur, Baiq Miftahul Washi; Kepala Desa Pringgarata, Lalu Sinar Jaya; Perwakilan IP3A, Nasri; Perwakilan GP3A, Aripin Napsiah; Perwakilan Pengamat, Saprun; Perwakilan Akademisi M. Bagus Budianto; Asosiasi Pengusaha Petani dan Pengrajin Lombok, Ahmad Jayadi Putra; Kepala Divisi Perbankan Syariah KNEKS, Yosita Nur Wirdayanti; serta Assistant Manager Guidance and Consultation PT PII (Persero), Muhammad Iqbal. (NQ)

Kiri-Kanan: Herman Dwi Haryanto, Arvi Argyantoro, Amry Rakhman, Acep Atmaja, Masnun. Penandatangan Berita Acara Konsultasi Publik. Kepala BWS Nusa Tenggara I Hendra Ahyadi saat memaparkan Readiness Criteria dan Dukungan Kementerian PUPR selaku PJPK FAJAR

Jonas Sport Center Jonas Sport Center

JAGA KEBUGARAN, DIREKTORAT PPISDA LAKSANAKAN OLAHRAGA BERSAMA

Kebugaran yang baik menjadi modal awal untuk maju dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, sehingga ketika melakukan aktivitas secara berulang dalam waktu yang relatif lama tidak berdampak pada kelelahan fisik yang berarti. Hal ini mengingat kondisi tubuh yang bugar memiliki dampak positif terhadap kinerja seseorang, pun akan memberikan dukungan terhadap produktivitas bekerja dan belajar. Studi

Mathew (2003) menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kebugaran dapat mempengaruhi produktivitas pekerja, kepuasan kerja, dan kehadiran pekerja.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status kebugaran adalah berolahraga secara teratur. Hal ini pulalah yang dilakukan oleh para pegawai Direktorat PPISDA. Pada Jumat pagi, tak jarang Direktur PPISDA Arvi Argyantoro beserta jajarannya bermain gateball bersama di Lapangan Mini Gateball lantai 9 DJPI. Selain gateball, di akhir pekan para pegawai kerap melaksanakan kegiatan fun sport sparing mini soccer (futsal). Tak hanya itu, sesekali para pegawai juga bermain bulu tangkis bersama di Lapangan Bulu Tangkis Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IV Pasar Jumat.

Olahraga bersama ini selain meningkatkan kebugaran jasmani para pegawai juga dapat menambah sinergitas dan mempererat rasa kekeluargaan antar pegawai. Lebih dari itu, selain upaya untuk menjaga kesehatan fisik, olahraga ini juga dapat menyehatkan mental. Karena seseorang yang berolahraga secara rutin cenderung memiliki emosi dan kesehatan mental yang lebih baik. (NQ)

Fiyandi