GLOSARIUM

-B-

Badan Usaha

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

Badan Usaha Pelaksana KPBU (BUP)

Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung.

Bangunan Utama Irigasi (Head Work)

Kompleks bangunan yang direncanakan di dan sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan saluran agar dapat dipakai untuk keperluan irigasi.

-D-

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Lembaga yang dijadikan pedoman hukum ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Dayn Kafalah

Keharusan membayar hutang yang menjadi beban orang lain.

-E-

Engineering Procurement Construction (EPC)

Tahapan dalam sebuah proses desain/perancangan sistem yang akan dibangun, pengadaan/pembelian barang dan dilanjutkan dengan membangun/konstruksi yang telah dirancang.

-F-

Financial Close

Pelaksanaan penandatanganan dokumen perjanjian dan dokumentasi finansial proyek oleh para pihak dan prasyarat (conditions precedent) untuk penarikan pinjaman telah terpenuhi.

-H-

High Level Diversion (HLD)

Skema sistem pembagi air dengan dua saluran induk interdependen dan 24 saluran dependen yang terkoneksi dengan 249 Head Work (bangunan utama irigasi).

-I-

Ijarah

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah).

Ijarah Maushufah Fi al-Dzimmah (IMFZ)

Akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat ‘ain) dan/atau jasa (‘amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kuaIitas).

Ijarah Muntahiya Bi Tamlik (IMBT)

Perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa.

Independent Power Producers (IPP)

Perusahaan bertujuan khusus (Special Purpose Company/ SPC), yang dibentuk oleh sponsor atau konsorsium, untuk melaksanakan perjanjian jual beli listrik dengan PLN dan untuk mengembangkan, membangun, memiliki, dan mengoperasikan pembangkit listrik.

Integrated Water Resources Management (IWRM)

Proses yang mengutamakan fungsi koordinasi dan pengelolaan air, tanah dan sumber daya terkait guna memaksimalkan hasil secara ekonomis dan kesejahteraan sosial dalam pola yang tidak mengorbankan keberlangsungan ekosistem vital.

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

-K-

Kafalah

Akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful anhu, ashil).

Kafalah Bil Ujrah

Akad penjaminan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjamin bagi pihak kedua (nasabah) dan pemberi dana bagi pihak ketiga (instansi yang bersangkutan).

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Lembaga nonstruktural yang bersifat independen dalam mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

Komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Konsorsium

kesepakatan yang dibuat bersama oleh subjek hukum untuk melakukan pekerjaan bersama dengan pembagian pekerjaan yang sudah ditentukan melalui perjanjian Kerjasama.

Konsultasi Publik

Proses interaksi antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan masyarakat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas KPBU.

-L-

Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP)

Suatu kegiatan pencarian pola aksi dalam pembebasan lahan, bangunan dan tanaman serta pemindahan penduduk dengan menggunakan pendekatan partisipasi, sehingga mendapatkan suatu kerangka kerja dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Badan Layanan Umum non Eselon di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi pengelolaan aset idle dan aset potensi.

-M-

Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

Akad kerja sama musyarakah mutanaqishah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

-PPembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.

Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding)

Proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan pada tahap penyiapan KPBU.

Perjanjian Penjaminan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Perjanjian Penjaminan BUPI)

Kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur selaku penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.

Perjanjian Penjaminan Bersama

Kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah dan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang bersama-sama bertindak selaku penjamin atas Risiko Infratsruktur yang sama dan Penerima Jaminan.

Perjanjian Penjaminan Pemerintah

Kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah selaku penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.

Perjanjian Penyelesaian Regres

Kesepakatan tertulis antara penjamin dan PJPK yang memuat syarat dan ketentuan pemenuhan Regres.

Power Purchase Agreement (PPA)

Perjanjian pembelian tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan Pengembang Listrik Swasta.

Prastudi Kelayakan

Kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.

Proyek Strategis Nasional (PSN)

Proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangLrnan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

-R-

Regres

Hak penjamin untuk menagih PJPK atas apa yang telah dibayarkannya kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (time value of money).

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

Rencana pembangkitan, jaringan transisi dan distribusi, serta penjualan listrik dalam suatu wilayah usaha.

Right to Match

Hak yang diberikan kepada Badan Usaha atau Badan Hukum Asing pemrakarsa Proyek Kerja sama untuk melakukan perubahan penawaran apabila berdasarkan hasil pelelangan umum terdapat Badan Usaha atau Badan Hukum Asing lain yang mengajukan penawaran lebih baik.

-S-

Service Level Agreement (SLA)

Kontrak yang berisi ketetapan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terikat perjanjian yang mencakup hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Smart Water Management

Optimasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang menyediakan data real-time otomatik kondisi sumber daya air dan lingkungan serta prakiraan kondisi cuaca dan iklim.

Solicited

Suatu proyek infrastruktur yang inisiasinya dilakukan oleh Pemerintah kemudian ditawarkan kepada Badan Usaha untuk dilakukan KPBU.

Studi Kelayakan (Feasibility Study)

Kajian yang dilakukan oleh Badan Usaha calon pemrakarsa untuk KPBU atas mekanisme prakarsa Badan Usaha dalam rangka penyempurnaan Prastudi Kelayakan.

-U-

Unsolicited

Prakarsa proyek infrastruktur yang inisiasinya dilakukan oleh Badan Usaha diluar proyek yang diajukan pemerintah untuk dilaksanakan secara KPBU.