13 minute read
TAHUKAH KAMU?
Pada Rapat Pleno kedua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tanggal 30 Mei 2022, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan agar dilakukan percepatan untuk pilot project KPBU Syariah. Pengimplementasian KPBU Syariah pada proyek infrastruktur juga diharapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Sekretaris KNEKS dapat meningkatkan reputasi Indonesia dalam mendesain skema pembiayaan syariah namun tetap menjawab tantangan pembangunan.
(PJPK) Tujuan dari KPBU Syariah:
Advertisement
1. Meningkatkan pembiayaan keuangan syariah atas proyek KPBU 2. Mendorong implementasi proyek KPBU Syariah 3. Meningkatkan literasi keuangan syariah kepada Badan Usaha Pelaksana dan
Kementerian/Lembaga
Bagaimana sih skema KPBU Syariah?
Proses KPBU
• IJarah Muntahiya Bi Tamlik (IMBT) • Jual beli dan hibah • Musyarakah
1 3
Badan Usaha Pelaksana Bank Syariah/ PT SMI • Pembiayaan IMBT-IMFZ atau MMQ-IMFZ • Pembiayaan dari dana investment account • Pambiayaan sindikasi
Perjanjian Regres (Hawalah)
Usulan Penjaminan
Kementerian Keuangan Perjanjian Penjaminan (Kafalah bii Ujrah)
2
Penjaminan Bersama
Sumber: Concept Note KPBU Syarah-KNEKS, PT PII, dan DSN-MUI (2019) Sukuk Penerbitan project based dan refinancing sukuk
KIK-RDPT Penerbitan saham biasa melalui IPO torbatas yang akan diboli alah investor profesional melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)
Setidaknya terdapat tiga poin utama dalam pengimplementasian KPBU Syariah:
1. Akad kerja sama antara PJPK dan BUP 2. Skema Penjaminan Syariah dan Regres oleh PT PII 3. Pendanaan atau Pembiayaan Syariah
Lalu, apa sih perbedaan KPBU Syariah dengan KPBU Konvensional?
KPBU Konvensional
Perjanjian Kerja sama antara PJPK dan BUP tidak menyebutkan akad syariah.
• Perjanjian Regres menggunakan konsep time value for money. • Perjanjian Penjaminan ditandatangani oleh dua pihak, PT PII dan BUP.
Financial Close dapat dibiayai oleh Lembaga Keuangan Syariah maupun Konvensional.
KPBU Syariah
Perjanjian Kerja sama antara PJPK dan BUP menyebutkan akad syariah, amanat penggunaan penjaminan dan regres syariah, serta amanat penggunaan pembiayaan syariah.
• Perjanjian Regres menggunakan akad dayn kafalah.
• Perjanjian Penjaminan ditandatangani oleh tiga pihak, PT PII, PJPK dan BUP serta menggunakan skema kafalah bil ujroh. Financial Close menggunakan skema syariah.
Mengenal Akad Pembiayaan Syariah
Murabahah merupakan transaksi jual-beli dengan harga perolehan dan marjin keuntungan diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli
Salam/Istishna merupakan bentuk transaksi jual-beli secara pesanan untuk barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli (mustashni’) dan penjual/ pembuat (shani’).
Ijarah merupakan transaksi jual-beli atas manfaat tertentu yang diikuti dengan pembayaran upah (ujrah) untuk jangka waktu tertentu.
Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan pembiayaan atas sewa manfaat dari suatu aset tertentu, dengan pembayaran ujrah untuk jangka waktu tertentu yang diikuti dengan kepindahan kepemilikan (opsi beli) pada saat jatuh tempo.
Mudharabah merupakan pembiayaan modal kerja dengan sumber dana sepenuhnya dibiayai oleh bank. Pendapatan/keuntungan dibagi sesuai kesepakatan porsi nisbah dan jika terjadi kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank selaku investor (shahib al maal), kecuali jika kerugian yang timbul akibat kelalaian nasabah sebagai pengelola usaha/bisnis (mudharib).
Musyarakah merupakan kerjasama dalam pengadaan dana untuk sebuah usaha/proyek (joint financing) antara bank dengan nasabah, pendapatan/keuntungan dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati, dan jika ada kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal.
Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) merupakan penyertaan modal bersama antara bank dengan nasabah untuk sebuah aset atau barang modal yang akan diproduktifkan, dengan bank akan menjual bagian (hishah) yang menjadi miliknya kepada nasabah secara bertahap, dan nasabah menebus hishah bank dengan cara sewa ataupun bagi hasil atas produktifitas aset.
Qardh merupakan pinjaman kebajikan yang diberikan oleh pemberi pinjaman (muqridh) kepada peminjam (muqtaridh), dana harus dikembalikan sesuai dengan nominal yang dipinjam.
Referensi: Syariah dan Fiqh Muamalah sebagai Acuan dalam Bisnis dan Operasional Bank Syariah
FGD Alternatif Pembiayaan dan Potensi Pendapatan Lainnya untuk Proyek KPBU Unsolicited Sektor Sumber Daya Air di Hotel Mercure Alam Sutera.
FAJAR
Pembangunan infrastruktur masih menjadi agenda utama pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, mempersempit kesenjangan pembangunan lingkungan sosial antardaerah, serta menggenjot daya saing nasional.
Namun upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sedang tersendat-sendat karena kantong keuangan yang begitu terbatas.
Pemerintah terus berupaya mendorong pihak swasta dan masyarakat untuk ambil bagian melalui berbagai fasilitas skema pembiayaan. Pemerintah secara berkala juga terus mempromosikan bahwa investasi pembiayaan infrastruktur memiliki tingkat pengembalian yang menggiurkan.
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) pada Jumat (6/9), menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Alternatif Pembiayaan dan Potensi Pendapatan Lainnya untuk Proyek KPBU Unsolicited Sektor Sumber Daya Air di Hotel Mercure Alam Sutera. Acara ini digelar untuk menggali potensi baru mengenai alternatif-alternatif pembiayaan inovatif serta pemanfaatan potensi pendapatan lainnya dalam rangka mengurangi beban fiskal serta mengakselerasi percepatan pembangunan perekonomian dan pemerataan kesejahteraan. FGD ini menghadirkan Fungsional Perencana Ahli Muda, Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas Angga Eka Nata; Kepala Seksi Penyiapan Proyek Kerja Sama Sektor II, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, DJPPR, Kementerian Keuangan Intan Diati Al-Yani; Fungsional Teknik Pengairan Ahli Madya/ SKBT Bimbingan Teknis dan Pemanfaatan Sumber Daya Air I, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Dadang Ridwan; Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat Zainal Abidin; Direktur Operasi dan Pemeliharaan, Perum Jasa Tirta II Anton Mardiyono; serta Fungsional Ahli Madya Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat I Made Agusadi sebagai narasumber.
RAGAM POTENSI PENDAPATAN DARI PENGEMBANGAN SISTEM INTERKONEKSI HLD WS LOMBOK
Salah satu proyek KPBU bidang SDA dengan pengembalian investasi berupa pembayaran atas ketersediaan layanan (Availability Payment/AP)
yang diinisiasi PT Brantas Abipraya (Persero) adalah Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai Lombok. Adapun potensi pendapatan lain dari saluran interkoneksi HLD ini di antaranya, Pemanfaatan Galian C (Batuan), Pemanfaatan Air Baku, Pemanfaatan PLTMH dan Pemanfaatan Pariwisata.
Untuk dapat memberikan manfaat secara optimal, SDA harus dikelola secara terintegrasi. Salah satu upaya pemanfaat sumber daya air untuk berkontribusi dalam mendukung sustainability pengelolaan sumber daya air maka dikenakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Pemanfaat air yang diwajibkan membayar BJPSDA adalah kelompok pengguna air untuk PLTA, Perusahaan Pengolahan Air Minum/ Air Bersih, Industri, dan Pertanian non irigasi teknis termasuk perkebunan dan perikanan.
Menurut Anton Mardiyono, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Perum Jasa Tirta II, BPJSDA yang didapat oleh PJT II masih sangat rendah dan belum mampu menutup seluruh kebutuhan AKNOP dalam lingkup wilayah PJT II sehingga diperlukan biaya non BJPSDA untuk memenuhi AKNOP tersebut. Adapun biaya non BJPSDA tersebut berasal dari pendapatan optimalisasi aset infrastruktur sumber daya air di wilayah kerja PJT II.
Dalam FGD ini, dijelaskan bahwa skema pengembalian investasi berupa Pembayaran Ketersediaan Layanan/ Availability Payment (AP) menjadi satu-satunya sumber pendapatan bagi Badan Usaha dan risiko permintaan (demand risk) akan sepenuhnya menjadi risiko Pemerintah. AP yang diberikan mencakup biaya modal (capital expenditure), biaya operasional (operational expenditure) dan tingkat pengembalian investasi. Pada pelaksanaannya, Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK dapat menugaskan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengelola pendapatan lainnya sebagai pengurang Availability Payment pada proyek KPBU sektor sumber daya air.
Kajian yang dilakukan oleh Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharan, Ditjen SDA, sebagaimana disampaikan oleh Dadang Ridwan, SKBT Bimbingan Teknis dan Pemanfaatan Sumber Daya Air I, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan bahwa terdapat beberapa alternatif pembiayaan yang dapat dilakukan pada daerah irigasi. Di antaranya, pemanfaatan aset irigasi yaitu wisata alam; pemanfaatan ruang sempadan irigasi yang dimanfaatkan sebagai budidaya tanaman holtikultura; pemanfaatan galian sedimen irigasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan gerabah maupun produk kreatif lainnya; pemanfaatan air untuk usaha non pertanian misal untuk keramba ikan, dengan catatan selama tidak mengganggu saluran air; pemanfaatan PLTMH; serta pemanfaatan sawah untuk padi dan ikan (mina padi), yang dapat di optimalisasi melalui rekayasa teknologi lahan untuk budidaya perikanan. (NN)
Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek
FAJAR
RENCANA PEMANFAATAN BENDUNGAN TUGU GUNA OPTIMALKAN POTENSI LISTRIKNYA
Bendungan Tugu yang terletak di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur rampung dibangun pada dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 November 2021. Keberadaan bendungan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian sehingga dapat mendorong ketahanan pangan di Jawa Timur serta meningkatkan kesejahteraan petani. Selain dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air irigasi, Bendungan Tugu memiliki potensi untuk memenuhi ketersediaan air baku, mereduksi banjir, dan energi listrik dengan daya 0,4 MW.
Melihat adanya potensi energi listrik di Bendungan Tugu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin pada 3 Januari 2022 bersurat kepada Menteri PUPR. Dalam surat tersebut, Bupati Trenggalek menyampaikan permohonan pemanfaatan Bendungan Tugu untuk PLTMH dan PLTS melalui skema kerja sama pengelolaan dengan PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dan PT PLN (Persero). Keberadaan PLTMH dan PLTS Bendungan Tugu diharapkan dapat menambah pasokan listrik di Kabupaten Trenggalek. Hal ini dikarenakan masih terdapat 5.637 Rumah Tangga di enam kecamatan yang belum terlayani listrik. Dalam rangka mendukung fungsi bendungan sebagai sumber energi, menurut Direktur Bendungan dan Danau, Airlangga Mardjono, pipa-pipa atau outlet yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin penghasil listrik telah disiapkan. Namun demikian, optimalisasi potensi yang dimiliki Bendungan Tugu, perlu diperhatikan terkait pola operasi waduk. Selain itu, dalam pengoperasian Bendungan Tugu sebagai PLTMH perlu dilakukan pemeliharaan dengan menjaga daerah tangkapan hujan yang akan mempengaruhi daya tampung bendungan dan kualitas air yang dihasilkan akibat meningkatnya sedimentasi dari hulu.
PEMBENTUKAN KONSORSIUM SEBAGAI SOLUSI
Direktur PPISDA, Arvi Argyantoro, menyampaikan bahwa pengembangan PLTMH dan PLTS di Bendungan Tugu dapat dilakukan melalui mekanisme KPBU atas prakarsa Badan Usaha (unsolicited). “PT PJB dapat berkonsorsium dengan BUMD Kabupaten Trenggalek,” ujarnya. Lebih lanjut Arvi mengungkapkan bahwa usulan proyek KPBU unsolicited dapat disampaikan kepada Menteri PUPR dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021.
SYARAT USULAN PROYEK KPBU UNSOLICITED DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN:
1
2
3
Terintegrasi secara teknis dengan rencana teknis sektor Sumber Daya Air dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2021-2030.
Layak secara ekonomi dan finansial.
Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai, namun apabila tidak memenuhi syarat dapat melakukan konsorsium dengan Badan Usaha lainnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek/ Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Andrianto yang hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Rencana Pemanfaatan Bendungan Tugu untuk PLTMH dan PLTS menuturkan, “BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek belum bisa memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021.” Hal ini mengingat Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan di bidang energi. Namun demikian, Pemkab Trenggalek juga telah menjajaki kerja sama dengan PT PJB untuk membentuk konsorsium. Apabila konsorsium antara BUMD Kabupaten Trenggalek yaitu PT Jwalita Energi Trenggalek (JET) dengan PT PJB terbentuk, dan menginisiasi pengembangan PLTMH dan PLTS Bendungan Tugu, maka Badan Usaha Pemrakarsa memiliki tiga kompensasi yang dapat dipilih pada saat pelaksanaan lelang. Kompensasi tersebut disebutkan Arvi antara lain, right to match, penambahan nilai sebesar 10% pada saat penilaian lelang, dan pembelian studi kelayakan oleh Pemerintah.
ALTERNATIF KOMPENSASI BAGI BADAN USAHA PEMRAKARSA KPBU:
1
2
3
Pemberian tambahan nilai sebesar 10%.
Pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha Pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to match), sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan.
Pembelian Prakarsa KPBU antara lain hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang lelang.
PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK PADA BMN PUPR
Pengembangan pembangkit EBT PT PLN (Persero) dapat dilakukan melalui mekanisme Independent Power Producers (IPP) maupun Engineering Procurement Construction (EPC). Perbedaannya, pada mekanisme IPP, PT PLN (Persero) akan membeli listrik dari swasta. Sementara, pada mekanisme EPC, PT PLN (Persero) melakukan perancangan, pengadaan, dan konstruksi sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2020, terdapat diskresi bagi pengadaan infrastruktur PUPR hydro untuk dilakukan melalui metode penunjukkan langsung.
Tahapan pengembangan PLTA/PLTM pada BMN PUPR mencakup kegiatan yang diproses oleh Kementerian PUPR sampai dengan ditetapkannya pemenang Badan Usaha, selanjutnya akan diproses oleh PT PLN (Persero) sebagai dasar penugasan Pemerintah. Vice President Energi Hidro PT PLN (Persero), Denny Waskitho Sigit, juga menyampaikan bahwa untuk mengembangkan PLTA/PLTM dengan skema IPP, konsorsium antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui PT JET dengan PT PJB perlu membentuk SPV khusus di bidang ketenagalistrikan. Pengadaan IPP PLTM BMN harus memenuhi persyaratan administrasi. Di antaranya, studi kelayakan dan studi interkoneksi, komitmen patuh terhadap pemenuhan TKDN, perjanjian sponsor, dan persyaratan administratif lainnya. Selain itu, diperlukan pemenuhan kriteria bisnis, finansial, dan teknis sebagaimana telah ditetapkan oleh PT PLN (Persero) untuk Memastikan bahwa Badan Usaha kompeten dan memiliki kemampuan finansial guna meminimalisir risiko kegagalan pengembangan pembangkit setelah Power Purchase Agreement (PPA).
Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Park Regis Arion, Selasa (26/7), ini turut dihadiri oleh para perangkat daerah Kabupaten Trenggalek, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Agus Setiono; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Ratna Sulistyowati; Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Muyono Pinata. (NQ)
Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pemanfaatan Bendungan Tugu untuk PLTMH dan PLTS yang diselenggarakan di Hotel Park Regis Arion.
DWIKI
Dalam rangka koordinasi untuk pengadaan tanah Proyek KPBU Bendungan Bodri, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) Arvi Argyantoro, melakukan kunjungan kerja ke Kendal pada Kamis (28/7). Kedatangannya diterima oleh Bupati Kendal,
Dico Ganinduto, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal,
Sugiono.
Sugiono mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal telah melaksanakan kajian terkait lokasi yang direncanakan sebagai lokasi resettlement pada studi Land Acquisition and Resetlement Action Plan (LARAP) pada tahun 2020. Akan tetapi belum ada alokasi anggaran untuk pengadaan tanah dan resettlement. Total kebutuhan tanah Bendungan Bodri ialah seluas 338,63 hektar, sebesar 13,06 hektar berada di Kabupaten Temanggung. Selain tanah milik masyarakat, terdapat tanah milik Perhutani seluas 54,40 hektar dan tanah milik PTPN seluas 64,21 hektar.
Dalam rangka pengadaan tanah Bendungan Bodri, Bupati Kendal termasuk sebagai anggota Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang bertugas melaksanakan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti pemberitaan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, pelaksanaan konsultasi publik, serta menyiapkan Penetapan Lokasi (Penlok).
Bupati Kendal Dico M. Ganinduto bersama Direktur PPISDA Arvi Argyantoro melakukan koordinasi pengadaan tanah proyek KPBU Bendungan Bodri.
Pemkab Kendal
PROGRES PENYIAPAN PENGADAAN TANAH BENDUNGAN BODRI MENGGUNAKAN DANA LMAN
Proyek KPBU Bendungan Bodri masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diatur dalam Perpres No. 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang. Karena merupakan PSN, DJPI dan Ditjen Sumber Daya Air terus berkoordinasi dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk percepatan pengadaan tanah Bendungan Bodri melalui fasilitasi Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Ditjen Sumber Daya Air telah menyampaikan Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air No. PR.02.02-Aj/45 tanggal 12 Januari 2022 perihal Penyapaian Kebutuhan Pendanaan Pengadaan Tanah, Rencana Penarikan Dana (RDP) Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor Sumber Daya Air melalui Dana LMAN kepada KPPIP terkait kebutuhan pengadaan tanah Bendungan Bodri senilai Rp706,078 miliar dengan perkiraan luas 2.950.492 m2.
Namun bukan tanpa halangan, fasilitasi pengadaan tanah oleh LMAN memiliki tantangan dengan adanya arahan Presiden terkait penyelesaian PSN pada 2024. Oleh karenanya, dibutuhkan komitmen dan upaya-upaya percepatan setiap stakeholders sehingga pengadaan tanah Bendungan Bodri segera clean and clear. Dalam upaya mempercepat pengadaan tanah Bendungan Bodri, DJPI telah berkoordinasi dengan Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP, Suroto. Disampaikan bahwa pengadaan tanah Bendungan Bodri dapat dibiayai oleh LMAN, namun memerlukan beberapa kelengkapan. Pertama, Surat Konfirmasi Pendahuluan AP dari Kementerian Keuangan telah ada. Kedua, Penetapan Lokasi (Penlok), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan Review APIP terkait Usulan Pendanaan Pengadaan Tanah PSN oleh LMAN Tahun 2023 telah selesai proses perizinannya. Saat ini, Ditjen Sumber Daya Air sedang memproses perizinan tersebut. Ketiga, pengadaan tanah selesai pada tahun 2024.
Pemerintah Kabupaten Kendal menyatakan mendukung pelaksanaan proyek KPBU Bendungan Bodri, khususnya dalam hal pengadaan tanah dan akan membantu pelaksanaan pengadaan tanah proyek KPBU Bendungan Bodri. Bupati Kendal akan segera melakukan koordinasi dengan KPPIP terkait percepatan pengadaan tanah Proyek KPBU Bendungan Bodri untuk didanai melalui LMAN. Selain itu, Bupati Kendal juga akan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah dalam hal percepatan penerbitan Penlok Proyek KPBU Bendungan Bodri dari Gubernur Jawa Tengah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh stakeholders diharapkan dapat memenuhi target timeline Bendungan Bodri masuk Financial Close pada Juni 2024 dan konstruksi pada Januari 2025. (YAB)
