APA YANG DIMAKSUD DENGAN KONSULTASI PUBLIK?

Dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanan publik melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), terdapat kegiatan Konsultasi Publik.

Dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020, Konsultasi Publik didefinisikan dengan proses interaksi antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan masyaralat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan tralsparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas KPBU.

Namun demikian, bagi KPBU yang diwajibkan memiliki AMDAL, maka pada tahap penyiapan KPBU juga dilakukan Konsultasi Publik dengan masyarakat mengenai lingkungan hidup sehubungan rencana pelaksanaan KPBU. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai dampak yang diterima masyarakat sekitar lokasi rencana pelaksanaan KPBU, apabila KPBU dilaksanakan.

Konsultasi Publik dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN/Direksi BUMD. Konsultasi Publik pada tahap perencanaan dilakukan untuk mendiskusikan penjelasan dan penjabaran terkait dengan rencana KPBU.

Konsultasi Publik ini bertujuan memperoleh pertimbangan mengenai manfaat dan dampak KPBU kepada kepentingan masyarakat, sehingga menjadi bahan masukan dalam penyusunan Studi Pendahuluan. Konsultasi Publik pada tahap penyiapan dilakukan untuk mendiskusikan penjelasan dan penjabaran terkait dengan KPBU.

Konsultasi Pubik ini bertujuan untuk:

1 menjajaki kepatuhan terhadap norma sosial dan norma lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 2 memperoleh masukan mengenai kebutuhan masyarakat terkait dengan rencana KPBU yang akan dikerjasamakan dan masukan pemangku kepentingan lainnya; dan 3 memastikan kesiapan KPBU termasuk kebutuhan Dukungan Pemerintah.

Konsultasi Publik paling kurang menghasilkan:

1 penerimaan tanggapan dan/atau masukan dari pemangku kepentingan yang menghadiri Konsultasi Publik; dan evaluasi terhadap hasil yang didapat dari Konsultasi Publik dan implementasinya dalam KPBU.

2

Lalu bagaimana ya apabila proyek diusulkan atas prakarsa Badan Usaha?

Apabila diperlukan, Konsultasi Publik dapat dilaksanakan dalam melakukan evaluasi Studi Kelayakan untuk mendapatkan masukan masyarakat terhadap rencana umum proyek KPBU. Nantinya hasil Konsultasi Publik tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan penilaian terhadap dokumen prastudi kelayakan yang disampaikan oleh Badan Usaha.

HIMPUN MASUKAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN, DIREKTORAT PPISDA GELAR KONSULTASI PUBLIK PROYEK KPBU UNSOLICITED DAERAH IRIGASI KOMERING

Direktur PPISA Arvi Argyantoro mewakili Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan saat memberikan sambutan.

FAJAR

Petugas OP berharap, rehabilitasi saluran tersier masuk dalam ruang lingkup KPBU, karena menjadi urat nadi tersalurnya air ke petakpetak sawah petani.

Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, sektor pertanian di Indonesia menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional dengan pencapaian tumbuh sebesar 2,19% sementara sektor lain cenderung turun sampai 5,32%. Andil sektor pertanian terhadap PDB nasional perlu didorong oleh kualitas infrastruktur yang memadai. Salah satu target pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 di sektor pertanian yaitu adanya 500.000 hektar jaringan irigasi baru. Terget pemerintah tersebut didukung oleh Kementerian PUPR sebagaimana tertuang dalam

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 untuk sektor Sumber Daya Air yaitu adanya pembangunan atas 500.000 hektar daerah irigasi dan 2.000.000 hektar rehabilitasi jaringan irigasi.

Kebutuhan investasi infrastruktur sumber daya air memerlukan biaya lebih kurang sebesar Rp577 triliun, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu memenuhi sebesar Rp397 triliun. Dengan demikian masih terdapat gap antara biaya kebutuhan investasi dengan ketersediaan biaya yang dimiliki pemerintah sekitar 31%. Gap tersebut merangsang pengembangan paradigma baru skema pembiayaan kreatif yang mengedepankan peran sektor swasta. Salah satunya dengan menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Oleh karenanya, kedepannya diharapkan APBN menjadi pilihan terakhir dalam sumber pembiayaan infrastruktur nasional.

LINGKUP PROYEK KPBU UNSOLICITED DI KOMERING

Dalam skema KPBU, dikenal istilah proyek Unsolicited yang dapat diartikan sebagai proyek yang diprakarsai oleh badan usaha. Daerah Irigasi (DI) Komering merupakan salah satu proyek yang diprakarsai oleh PT Brantas Abipraya (Persero). Proyek KPBU Unsolicited DI Komering berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Skema kerja sama antara PT Brantas Abipraya dan Kementerian PUPR yaitu Rehabilitation – Design – Build – Finance – Operate – Maintenance – Transfer (RDBFOMT). Dalam surat Senior Manager Departemen Pengembangan Bisnis T Brantas Abipraya kepada Kepala BWS Sumatera VIII tanggal 1 Agustus 2022, disebutkan lingkup pekerjaan KPBU proyek DI Komering mencakup, rehabilitasi jaringan irigasi

Konsultasi Publik Proyek KPBU Unsolicited DI Komering di Parai Puri Tani Hotel.

FAJAR

yang tersebar di DI Komering seluas 53.148 hektar, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi seluas 67.648 hektar, serta penerapan sistem Smart Irrigation Asset Management.

KONSULTASI PUBLIK: WADAH HIMPUN MASUKAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN

Mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2020, dalam menyusun Studi Kelayakan perlu dilakukan Konsultasi Publik guna memberikan penjelasan dan penjabaran terkait dengan KPBU kepada para pemangku kepentingan terkait. Konsultasi Publik ini setidaknya menghasilkan penerimaan tanggapan dan/ atau masukan dari pemangku kepentingan, serta evaluasi terhadap hasil yang didapat dari konsultasi publik dan implementasinya dalam KPBU. Oleh karenanya, untuk mendukung penyusunan Studi Kelayakan Proyek KPBU Unsolicited DI Komering, Pada Kamis (1/9), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) menyelenggarakan Konsultasi Publik di Hotel Parai Puri Tani, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan.

Konsultasi Publik dibuka oleh Asisten Daerah II Bidang Ekonomi/Keuangan dan Pembangunan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Husin. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki kepentingan yang sangat besar dalam pembangunan dan rehabilitasi proyek DI Komering, karena kontribusinya dalam mengairi sawah ataupun lahan pertanian khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. “KPBU atau Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha, yang dikerjasamakan tidak hanya infrastrukturnya tetapi juga layanannya,” ujar Astu Gagono Kendarto, Fungsional Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas. Menurutnya, dengan skema KPBU, pemberian layanan kepada masyarakat dapat terjaga. Tidak hanya itu, pelaksanaan KPBU dapat meringankan ketergantungan terhadap APBN/APBD, memastikan ketersediaan layanan selama masa kerja sama melalui infrastruktur yang berkualitas, memungkinkan adanya alokasi risiko antara pemerintah dan badan usaha serta sebagai pintu masuk investasi swasta dalam penyediaan layanan publik.

Dilihat dari alternatif skema pengembalian investasi, Proyek KPBU Unsolicited DI Komering tidak dapat dikenakan tarif pengguna layanan, sehingga satusatunya jenis pengembalian investasi yang paling memungkinkan yaitu melalui skema Availability Payment (AP). Berdasarkan pasal 5 poin C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2016 diatur bahwa Badan Usaha Pelaksana (BUP) tidak dapat memiliki pemasukan lainnya selain pembayaran AP yang bayarkan oleh PJPK. Dalam paparannya Astu menekankan perlunya memastikan adanya keselarasan peraturan yang berlaku dengan proyek KPBU yang dikerjasamakan, kejelasan ruang lingkup proyek dan parameter service level agreement (SLA), serta kepastian kemampuan fiskal PJPK dalam pengembalian investasi. Tidak hanya itu, perlu pula dipastikan ketersediaan air baku dalam melayani daerah irigasi dan adanya stakeholder mapping dengan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan yang terlibat.

DUKUNGAN PEMDA DAN PETUGAS OP DI KOMERING

Pada kesempatan ini, Husin turut menyampaikan dukungannya dalam proyek KPBU Unsolicited DI Komering ini. Hal ini didasarkan pada kebutuhan air yang cukup tinggi untuk mengairi sawah yang menghasilkan padi sebagai komoditi strategis untuk perekonomian di Kabupaten OKU Timur. Apabila dilihat dari laporan petugas Operasi dan Pemeliharaan yang hadir pada saat Konsultasi Publik dilaksanakan, saat ini terdapat banyak kerusakan di sepanjang DI Komering yang dikarenakan faktor usia, selain itu aliran air/debit air yang tersendat karena adanya alih fungsi lahan yang semula kebun karet menjadi sawah sehingga diperlukan penambahan kapasitas air untuk melayani sawah. Selain itu di bawah saluran irigasi terdapat pusat tambang batu bara yang menyebabkan lining saluran naik hingga ke tanggul. Para petugas OP juga menyuarakan tentang kebutuhan saluran tersier dapat menjadi lingkup proyek KPBU Unsolicited DI Komering, karena saluran tersebut menjadi urat nadi tersalurnya air ke petakpetak sawah petani.

Djito dari Kementerian PUPR juga menyampaikan masukannya bahwa dalam penentuan rehabilitasi, hendaknya Calon Pemrakarsa mempertimbangkan nilai IKSI yang telah dihitung oleh BBWS (nilai IKSI <60%), perlu pula dilakukan kajian pemanfaatan daerah sempadan irigasi sebagai alternatif pendapatan lainnya serta outcome yang dihasilkan dalam proyek KPBU Unsolicited DI Komering harus dapat diukur melalui penilaian IKSI, IP, produktivitas tanam ataupun pendapatan petani.

Konsultasi publik tersebut ditutup dengan pelaksanaan penandatanganan Berita Acara oleh pihak-pihak yang hadir. Penandatanganan berita acara ini merupakan bentuk dukungan oleh semua pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek KPBU Unsolicited DI Komering. (PT)

SUB DI Belitang, dengan kebun karet di sekitar saluran primer dan sekundernya.

FAJAR