CMYK
Nusantara
Edisi: 75/Minggu II, April 2013
4
Pilgub Jabar Habiskan Dana Rp 600 Miliar BANDUNG - Pelaksanaan Pilgub Jabar 2013 diperkirakan telah menghabiskan anggaran sekitar Rp600 miliar dari total anggaran yang dialosikan untuk satu putaran Pilgub Jabar dari Pemprov Jawa Barat sebesar Rp759 miliar. "Perkiraan kami, dana pelaksanaan Pilgub Jabar 2013 yang tersisa sekitar Rp100 miliar," kata Sekretaris KPU Jawa Barat Heri Suherman di Kota Bandung. Ia menuturkan, KPU Jawa Barat akan mengembalikan sisa dana untuk Pilgub Jabar ke kas daerah Pemprov Jabar. Menurut dia, jumlah dana sisa Pilgub Jabar diperkirakan senilai Rp100 miliar tersebut masih harus dipastikannya lagi. TAMBANG emas rakyat
Tambang Rakyat Bisa Dilegalkan Bupati PONTIANAK - Bupati atau wali kota bisa memberi izin terhadap pertambangan emas tradisional atau pertambangan rakyat. Syaratnya, lokasi tambang harus berada di wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan pemerintah. Kepala Seksi Konservasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat Bambang Santoso menjelaskan, pertambangan yang beroperasi tanpa izin menyebabkan pengawasan menjadi sulit. "Dampak
paling kelihatan adalah masalah reklamasi. Tambang rakyat tanpa izin, biasanya meninggalkan lokasi tambang tanpa reklamasi," ujar Bambang, Kamis (4/4/2013). Tambang emas tanpa izin marak terjadi di wilayah Kalbar. Dari 12 kabupaten dan dua kota, hanya Kota Pontianak yang tak memiliki aktivitas tambang emas rakyat. Polisi berulang kali menangkap para petambang emas tanpa izin, tetapi aktivitas pertambangan masih tetap marak.(Hendri/Kps)
Wagub: Jabar Butuh Perda Kawasan Rawan Bencana BANDUNG - Provinsi Jawa Barat memerlukan sebuah peraturan daerah (Perda) tentang kawasan rawan bencana atau zona merah karena sejumlah daerahnya tergolong dalam rawan bencana seperti longsor dan banjir. "Saya kira untuk sosialisasi zona merah maka harus ada sebuah perda atau pergub," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi, usai Sosialisasi Grand Opening Bandung Timur Plaza di Kota Bandung. Ia menuturkan, untuk saat ini Pemprov Jawa Barat hanya bisa mengimbau warganya untuk tidak tinggal di daerah rawan bencana tapi seharunya pemerintah juga memberikan alternatif pilihan yang bisa ditinggali warga. "Tapi pemberian alternatif daerah tinggal tersebut belum tentu sesuai kehendak warga dan kerap kali, warga enggan untuk berpindah lokasi tempat tinggal," kata dia.
Dede Yusuf Dikatakan dia, warga yang tidak mau pindah itu biasanya disebabkan lokasi tinggal baru relatif jauh ke lokasi bercocok tanam atau tempat bekerja. "Lokasi yang jauh itu membuat mereka harus mengalokasikan dana transportasi. Sehingga Banyak warga yang tidak mau dipindah karena akan membuat jauh dari lokasi bercocok tanamnya," kata dia. Oleh karena itu, pihaknya berharap ada titik temu antara
pemerintah daerah dengan warga yang tinggal di daerah rawan bencana. "Dan pemerintah sebaiknya perlu mendengarkan aspirasi warga agar penentuan daerah tinggal yang aman bisa cocok dengan keinginan dan kebutuhan warga. Banyaknya wilayah di Provinsi Jawa Barat yang tergolong zona merah atau rawan bencana dibenarkan oleh Penyelidik Gerakan Tanah Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG) Yunara Dasa. Yunara mencatat hampir seperempat wilayah di Jabar masuk dalam zona kerentanan gerakan tanah tinggi sehingga zona ini dihindari sebagai lokasi pemukiman atau bangunan vital dan strategis. "Berdasarkan catatan kami, sekitar 25 persen tergolong zona kerentanan gerkan tanah yang tinggi khusunya di wilayah Jabar Selatan," ujarnya. (dedi)**
Ketum PNPI Prihatin:
Penangkapan Nelayan Tradisional di Sampit JAKARTA- Para nelayan, asal Tegal, Selasa lalu, mendatangi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Muara Angke, Jakarta Utara. Mereka mempertanyakan, alasan penangkapan dan penahanan kapal milik nelayan tradisisional asal Muara Angke, oleh oknum aparat Polair, di perairan Kalimantan Tengah, medio Januari 2013 lalu. Awalnya para nelayan asal Tegal itu, berencana demo besar-besaran untuk memprotes pengkapan rekan-rekan mereka. Namun akhirnya, para nelayan yang didampingi anggota DPD HSNI, Jakarta Utara, mengurungkan niat mereka dan memilih berdialog dengan para aparat yang berwenang. Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum Paguyuban Nelayan dan Pengelolah Ikan Asin (PNPI) Muara Angke, Jakarta Utara, H. Warnita WR, prhatin, atas penangkapan nelayan teradisional asal Muara Angke Jakarta Utara, di perairan Sampit, Kalimatan Tengah itu. Apalagi jelas, Warnita, para nelayan yang ditangkap
H. Warnita tersebut, di tahan dengan alasan tidak punya surat andon. Padahal jelas Warnita, para nelayan tradisional tersebut singgah di perairan Kalimantan Tengah itu sedang berlindung, untuk menghindari, hantaman ombak besar yang saat itu sedang melanda perairan Kalimantan Tengah.Karena kata Warnita jika terus berlayar, maka, bisa membahayakan kapal dan nyawa mereka. Warnita juga mempertanyakan, alasan oknum aparat yang menahan nelayan tradisional tersebut. Kalau dikatakan tak punya surat andon, dan melanggar batas wilayah laut setelah disahkannya otonomi
daerah. Para nelayan tersebut, kata Warnita, dilengkapi surat andon dari kesahbandaran Muara Angke, Jakarta Utara. Begitu juga kalau dikatakan para nelayan itu, melanggar batas wilayah penangkapan ikan. “Bukan kah perairan Kalimantan itu masih wilayah NKRI,� katanya. Lebih lanjut jelas Warnita, para nelayan untuk mencari ikan kelaut, sekarang ini harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Kalau mereka ditangkap dengan alas an yang tak jelas, berapa besar kerugian yang harus ditanggung para nelayan. Untuk itu Warnita, berharap pihak berwenang dapat membantu mempercepat proses pengeluaran para nelayan yang diduga masih ditahan tersebut. Sebab, para nelayan tradisional itu adalah nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan pencari ikan sehari-hari. “Jika penahanan mereka terlalu lama, maka nasib keluarga yang ditinggalkan akan terancam hidupnya,� tegasnya. (zul).***
"Oleh karena itu, dalam waktu dekat teman-teman dari KPU kabupaten/kota se-Jabar akan menyerahkan laporan penggunaan dana pilgub dan menyetorkan dana sisa yang tidak terpakai ke KPU Jabar," kata dia.
Dikatakannya, dana sisa yang diserahkan ke KPU kabupaten/kota sendiri berbedabeda tergantung jumlah PPK, PPS dan DPT. "Intinya, nanti kita akan tunggu dulu laporannya," kata dia. Ia menuturkan, KPU Jabar
sendiri telah mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 759 miliar dan dana itu diajukan hanya untuk pilgub jika berjalan satu putaran. "Apabila Pilgub Jabar berjalan dua putaran, maka KPU akan kembali mengajukan dana tambahan ke pemprov," katanya. Dijelaskannya, total dana yang dibutuhkan untuk dua putaran Pilgub Jabar adalah sekitar Rp1,04 triliun (temasuk dana untuk putaran satu). Namun, kata dia, pengajuan dana untuk putaran dua belum dilakukan karena KPU Jabar sudah menetapkan pemenang Pilgub Jabar yakni pasangan Ahmad HeryawanDeddy Mizwar.(euis)**
Pemeran Live Sex Dapat Imbalan Rp850 Ribu SURABAYA - Dibungkus dengan penyedia jasa pijat, Kevin dan Devi warga Kawasan Surabaya Utara menawarkan live seks. Untuk sekali pertunjukkan itu, pasutri itu mematok tarif Rp850 Ribu. "Sekali beradegan itu klien harus bayar Rp850 ribu ketika di Hotel. Saya beradegan sekira 20 menit," kata Kevin di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Rabu lalu. Nominal tersebut hanya uang jasa live seks di depan klien, sedangkan untuk tarif hotel dibebankan kepada klien.
Kevin mengaku, melakukan pekerjaan ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Terlebih, profesinya sebagai buruh limbah tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Profesi nyleneh ini, lanjut Kevin, baru digelutinya sejak sebulan yang lalu bahkan baru dua orang klien yang menggunakan jasa pasutri itu untuk beradegan live seks. "Baru dua kali yang menggunakan dan langsung ditangkap Polisi," katanya. Dia mengaku, pertama kali
menjalani bisnis ini memang ada kecanggungan. Namun demi memenuhi kebutuhan hidup, dia rela melakoninya. Awalnya sang istri menentang ide tersebut, tapi lagi-lagi didesak dengan kebutuh ekonomi sehingga harus menghalalkan segala cara. "Ya awalnya tidak mau, tapi setelah saya beri masukkan untuk kebutuhan hidup akhirnya mau juga," terangnya. Dia juga mengaku mendapat inspirasi melakoni bisnis tersebut bermula dari sejumlah majalah dewasa dan beberapa
masukkan dari rekan-rekannya. Sebelumnya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengungkap aksi eksploitasi seksual untuk mengeruk keuntungan. Bisnis birahi ini dibungkus dengan jasa layanan pijat. Layanan pijat ini On Call ke Hotel di seluruh kawasan Surabaya. Terungkapnya bisnis ini, setelah polisi melakukan undercover buy. Saat penangkapan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit Blackberry, 1 Bill Hotel, dan uang tunai sebesar Rp550 ribu. (Frans/Ok)
LPSK Belum Bisa Lindungi 31 Tahanan LP Cebongan SLEMAN - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum memutuskan untuk memberi perlindungan terhadap 31 tahanan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cebongan, Sleman, DIY. Wakil Ketua LPSK, Lies Sulistiani, mengatakan, dalam pertemuannya dengan 31 tahanan yang menjadi saksi peristiwa eksekusi empat tahanan titipan Polda DIY, masih mengalami trauma dan takut. "Semuanya sudah kami wawancarai, sebanyak 31 tahanan dan juga sepuluh penjaga lapas yang menjadi saksi. Tapi, kami masih akan melakukannya lagi," kata Lies, Rabu lalu. Lies menambahkan, timnya akan melakukan rapat untuk memutuskan apakah 31 tahan-
LAPAS Cebongan Sleman
an tersebut memenuhi syarat mendapatkan perlindungan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan polisi jika memang memenuhi syarat. "Kalau memang memenuhi syarat, baru akan kami cari layanan perlindungan apa yang layak. Pelayanan perlindungan itu kan ada banyak, seperti
medis, psikologis, pendampingan pemeriksaan, maupun perlidungan secara fisik. Kalau untuk fisik, tentu LPSK tidak bisa, jadi kami perlu berkoordinasi dengan Polda DIY," katanya. Sebagaimana diketahui, 31 tahanan yang menjadi saksi empat tahanan yang diekseku-
si diajukan untuk mendapat perlindungan LPSK. Sebab, saat peristiwa para saksi berada dalam satu ruangan, yakni ruang A5, Blok A. Selain itu, dikabarkan para saksi merasa ketakutan dan khawatir akan keselamatannya dan keluarganya. Empat tahanan yang dieksekusi pada Sabtu, 23 Maret dini hari lalu, yakni Hendrik Angel Sahetapi alias Deki (31), Yohanes Juan Manbait (38), Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi (29), dan Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33). Keempatnya merupakan tersangka penganiayaan hingga menewaskan anggota TNI AD, Sertu Santoso, di Hugo's Cafe pada Selasa, 19 Maret.(Dimas/ Ok)**
Normalisasi Kali di Tangerang Terkendala TANGERANG - Wakil Wali Kota Tangerang, Banten, Arief R Wismansyah mengatakan normalisasi dan turap kali angke dan Kali Sabi mengalami kendala pembebasan lahan. "Proses normalisasi di Kali Angke dan Kali Sabi saat ini terkendala proses pembebasan lahan," kata Arief R Wismansyah di Tangerang. Ia mengatakan, proses normalisasi yang saat ini telah selesai dilakukan yakni di Kali Cirarab. Sedangkan kali Sabi dan Kali Angke masih dalam proses. Padahal, proses normalisasi kali angke yang membentang dari Kelurahan Petir hingga Perumahan Puri Kartika Ciledug diharapkan dapat segera dilaksanakan untuk mengatasi banjir di wilayah Cipondoh, Pinang, Karang tengah dan Ciledug. Hanya saja, ada beberapa lahan warga yang masih sulit untuk dilakukan pembebasan. Kemudian, lahan sepanjang 10 Hektar milik PT Jamsostek untuk proses normalisasi kali Sabi pun mengalami kendala yang serupa. Meski demikian, Pemkot Tangerang telah meminta Dinas PU Kota Tangerang bekerjasama dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Provinsi Banten dalam proses pembe-
CMYK
Kali Angke basan lahan serta normalisasi kedua kali itu. "Kita saat ini sedang melakukan pemetaan kembali dan pendekatan terhadap pihak yang lahannya akan dibebaskan," pungkasnya. Selain masalah normalisasi kedua kali tersebut, banjir yang terjadi Kota Tangerang yakni karena kondisi drainase yang minim. Walaupun jumlah titik banjir selama kurun waktu lima tahun di Kota Tangerang ter-
us berkurang dari 60 titik dan kini menjadi 13 titik, tetapi masih dalam kategori waspada. "Saya sudah meminta di setiap kecamatan melakukan pemetaan titik banjir dan membuat drainase berjalan. Karena, ada saja yang tertutup oleh warung - warung," katanya. Adapun dampak dari belum terlaksananya proses normalisasi kedua kali tersebut yakni terkena banjir kiriman dari Bogor. "Kalau di Bogor hujan deras maka bisa jadi Kota Tange-
rang terkena getahnya seperti perumahan yang banjir dan jalanan," ujarnya. Namun, Arief juga mengungkapkan bila proses normalisasi kedua kali tersebut akan menyerap anggaran dari Pemerintah Pusat bukan Pemkot Tangerang. Sebab, anggaran yang dimiliki Pemkot Tangerang sangat terbatas dan telah dialokasikan untuk beberap bidang seperti kesehatan dan pendidikan.(Nurjasman)**