Epaper Edisi 78

CMYK

d/h Pemberitaan Angkatan Bersenjata Tambang Pasir Hancurkan Pulau Batam

Bupati Serukan Pentingnya Tupoksi dan Kekeluargaan

Baca Hal ...5a

Baca Hal ...8a

Edisi: 78/Minggu III, September 2013, Harga: Rp 5000

Natuna Kota Layak Anak Baca Hal ...8

Siap Beri Masukan

Anas Goyang Demokrat Lewat PI JAKARTA - Status tersangka yang disematkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anas Urbaningrum, ternyata tak mampu menghempang libido politiknya. Sembari menanti KPK melakukan penahanan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) itu justru mendeklarasikan ormas Pergerakan Indonesia (PI).

Tidak pelak, kemunculan PI telah menambah panas atmosfir politik di Partai Demokrat.

Apalagi, beberapa kader senior di Demokrat telah bergabung di ormas yang dideklarasi-

kan pada Minggu, (15/9/2013) lalu.

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan langsung melontarkan sindiran terkait pendirian Ormas PI. Itu dilakukan Sarief usai acara konvensi Partai Demokrat di hotel Sahid Jaya, Minggu (15/9/2013) malam. "Saya katakan kalau pembuatan ormas siapapun bisa, tukang becak pun bisa, saya tidak mendukung," kata Syarif.

Pria yang juga sebagai Menteri Koperasi Bersambung ke Hal 7

Kementerian Sosial Bantah Penyelewengan Dana Bansos JAKARTA - Kementerian Sosial membantah jika di departemen itu ada penyelewengan jaminan dana bantuan sosial (Bansos). Kemungkinan, anggaran yang diselewengkan berasal dari anggaran kementerian lain.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jendral Kementerian Sosial, Toto Utomo Budi Santosa di sela acara musyawarah Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Jakarta, Selasa 19 September 2013. Ia membantah ada penyelewengan dana bantuan sosial di kementeriannya.

"Orang itu selalu berasosiasi kalau dana bantuan yang diselewengkan itu berasal dari kementerian sosial, dan setiap ada kabar penyelewengan selalu saya yang di telepon," katanya.

Padahal, menurut Toto, dana bantuan sosial ada di seluruh kementerian dan bisa digunakan untuk belanja bantuan sosial kementerian terkait.

Malahan, menurutnya, dana bantuan sosial di kementerian Sosial sendiri kalah banyak dibandingkan beberapa kementerian terkait.

Ia menyebutkan Kemente-

rian Dalam Negeri yang anggaran bantuan sosialnya mencapai Rp400 miliar. sedangkan di kementerian sosial saja jumlah bantuan tidak mencapai angka tersebut.

Mengungkapkan hingga saat ini tidak ada kasus penyelewengan yang terjadi di kementeriannya. ia mengungkapkan hanya ada satu kasus di pengadilan Gorontalo namun kasus tersebut bukanlah perkara korupsi, melainkan masalah politik. Hal ini menurutnya karena kepala dinas Bersambung ke Hal 7

GNPK Desak KPK Usut Kasus APBD Anambas BATAM - Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti laporan Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesis (GMPI) terkait dugaan korupsi penggunaan dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tahun 2009.

Kuat dugaan, negara telah dirugikan sekitar Rp173 miliar dalam kasus itu.

Hal itu diungkapkan Ketua GNPK Kepri Agus Fazri kepada PAB-Indonesia di sela-sela pembekalan Kader Badan Nasional Narkoba (BNN) Kepri di Hotel Pelayanan Informasi Haji (PIH) Kota Batam beberapa hari

lalu. Agus menyebutkan, kasus tersebut sudah dilaporkan sekitar enam bulan lalu ke KPK, namun belum terlihat tindak lanjutnya. "Kita mempertanyakan KPK. Mengapa kasus ini belum digarap? Apa data yang kurang? Bisa kita berikan," katanya.

Agus mengaku heran karena KPK seperti kurang gairah untuk mengusut kasus berbau korupsi di Provinsi Kepri. Catatan GNPK, dari sederetan kasus berbau korupsi yang terjadi, hanya kasus Penyelewengan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Natuna yang menjerat mantan Bupati Daeng Rusnadi dengan kasus pengadaan mo-

bil pemadam kebakaran (Damkar) Otorita Batam yang menjerat mantan Ketua OB Ismeth Abdullah yang relatif tuntas. "Saya kira, kasus Bersambung ke Hal 7

Agus Fazri

KPK Pantau Kasus Bansos Batam

Johan Budi

BATAM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau proses hukum kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kota Batam tahun anggaran 20072009. KPK mempertanyakan sikap Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam yang hanya menjerat Erwinta Marius sebagai Kabag Keuangan dan Raja Abdul Haris sebagai Bendahara.

Hal itu dibenarkan Juru

Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan beberapa hari lalu. Dikatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dalam penanganan kasus yang merugikan negara hingga Rp23 miliar itu.

"Jika kita melihat adanya kejanggalan, kita tinggal berkoordinasi saja dengan Kejaksaan Agung," katanya.

Mantan wartawan itu juga mempertanyakan sikap Kejari Batam yang tampaknya hanya

Kompolnas Ajukan 9 Nama

fokus terhadap Erwinta dan Haris. Dijelaskan, sementara jika kasus Bansos sejenis yang ditangani KPK selalu melibatkan kepala daerah.

Pertimbangan KPK, setiap anggaran yang dikucurkan selalu disetujui yang dibuktikan dengan tanda tangan kepala daerah dan Sekda.

Dengan pertimbangan tersebut, KPK cenderung menjerat Bersambung ke Hal 7

Cegah Korupsi Proyek di BUMN,

SBY Didesak Serahkan Nama Dahlan Gandeng BPK Calon Kapolri Oktober, Golkar Bahas Cawapres

Akbar Komit Kemenangan Capres Berdasar Elektabilitas JAKARTA – Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar untuk mengusung Ketua Umum Aburizal Bakrie sebagai calon presiden 2014 harus dihormati semua kader dan elemen partai. Namun, ukuran kemenangan seorang capres adalah elektabilitas.

Hal itu dilontarkan Akbar Tanjung untuk mendinginkan polemik yang berkembang tentang pencalonan Aburizal lewat keputusan Rapinmas Partai Golkar tahun lalu. Disebutkan, karena sudah diputuskan, maka menjadi kewajiban untuk melakukan berbagai upaya agar capres Golkar punya peluang meraih kemenangan.

Akbar mengakui, sejauh ini tingkat keterpilihan Aburizal belum menunjukkan kenaikan signifikan. Menurutnya, hal ini tidak boleh dianggap enteng oleh pengurus Golkar. Ia sempat mengusulkan satu alternatif rekrutmen capres kepada Golkar, yaitu dengan keterlibatan jajaran partai pada tingkat paling bawah, yaitu Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme konvensi.

Akbar berpendapat mekanisme itu tak menyalahi aturan partai karena di forum Rapimnas nanti cukup DPD Golkar Bersambung ke Hal 7

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Presiden Susilo Bambang Yudoyono segera menyerahkan nama-nama kandidat Kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo, Rabu 18 September 2013. Pernyataan ini menanggapi ucapan anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, dalam rapat dengar pendapat dengan Kapolri, yang menyebutkan bahwa pergantian Kapolri atas permintaan Timur sendiri kepada Presiden.

"Jika pernyataan Trimedya benar, maka Presiden harus segera menyerahkan namanama pengganti Timur ke DPR sehingga proses fit and proper test dapat segera dilakukan,"

kata Anggota Kompolnas Adrianus Meliala.

Ia berharap, Presiden segera menindaklanjuti pergantian Kapolri tersebut sebelum masa tugas Kapolri berakhir.

"Jangan sampai ada kekosongan kursi kepemimpinan," ujar-

nya.

Adrianus menambahkan, selama ini Kompolnas tidak melihat gelagat Timur akan mengundurkan diri sebelum masa tugasnya berakhir pada Januari 2014 mendatang.

Bersambung ke Hal 7

JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mencegah tindakan korupsi pada proyek-proyek perusahaan perusahaan milik

Bersambung ke Hal 7

Menanti Capres Alternatif Versi Poros Tengah

Nama-nama calon Kapolri yang telah melaporkan LHKPN: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Dahlan Iskan

negara.

"BPK sudah mempunyai ide mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di BUMN, tinggal implementasi saja," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/9/ 2013) malam.

Menurut Dahlan, ide penerapan sistem pencegahan korupsi dan pengawasan proyekproyek BUMN diketahuinya ketika dirinya mengunjungi BPK. Meski begitu, Dahlan masih enggan menjelaskan secara

Kepala Badan Reserse Kriminal, Komisaris Jenderal Polisi Sutarman; Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar; Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan; Kapolda Bali, Inspektur Jenderal Polisi Arif Wachjunadi; Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Putut Eko Bayu Seno; Asisten Operasi Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi Badrodin Haiti; Mantan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution; Wakil Kepala Bareskrim, Inspektur Jenderal Polisi Anas Yusuf; Kepala Divisi Teknologi Informasi Polri, Inspektur Jenderal Polisi Tubagus Anis Angkawijaya; Kakorlantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Pudji Hartanto; Kepala Divisi Hukum Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiadi.

Bersambung ke Hal 7

CMYK

JAKARTA - Poros Tengah yang digagas Amin Rais, Mantan Ketua Umum MUI dan Partai Amanat Nasional (PAN) kembali muncul di saat politisi ramai-ramai membicarakan calon presiden dan calon wakil presiden. Poros tengah hadir untuk menunjukkan pengaruhnya dalam perhelatan Pilpres 2014 nanti.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung penuh gagasan poros tengah untuk mewadahi koalisi Partai Islam. Menurut anggota Majelis Syuro

Amin Rais PKS Refrizal, poros tengah dapat memunculkan calon presBersambung ke Hal 7

CMYK

Opini

Edisi: 78/Minggu III, September 2013,

Tajuk

Upah Buruh dan Tuntutan yang Realistis

Para 'Pembelot' Partai Demokrat Dicopot MENGHADIRI deklarasi organisasi masyarakat (ormas) bentukan Anas Urbaningrum, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), berbuah 'petaka' bagi sejumlah politisi Partai Demokrat. Mereka dituduh sebagai pembelot, bahkan ada yang dicopot dari jabatannya. Pimpinan Demokrat berang.

Mereka yang hadir di deklarasi ormas Anas--yang notabene mantan Ketua Umum Partai Demokrat--antara lain Ketua Dewan Pimpinan Pusat Demokrat yang juga Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika, Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustofa, anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarok, dan Mirwan Amir.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menegaskan, kehadiran mereka di deklarasi itu tidak mengindahkan etika politik.

Demokrat, kata Max, tidak mempersoalkan jika para kader mau masuk paguyuban manapun, tapi tidak di ormas bentukan Anas.

"Ormas itu didirikan Anas, Ketua Umum Demokrat yang dipecat.

Yang kami pikirkan, mereka sebagai kader Demokrat dan masih duduk sebagai anggota DPR, itu melakukan hal-hal seperti itu, bagaimana? Itu namanya pembelotan," tegas Max di Gedung DPR, Rabu 18 September 2013.

Larangan kader Demokrat bergabung ke PPI sudah disampaikan Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan, Selasa lalu. "Setiap anggota Partai Demokrat yang terlibat akan ditindak tegas." Ancaman ini kembali diulang Max keesokan harinya.

Demokrat bergerak cepat. Fraksi Demokrat pun sudah memanggil Saan dan Pasek. Ketua Fraksi Nurhayati Ali Assegaf tampak kesal saat ditanya wartawan. Dia mengaku kecewa. "Saya merasa sangat terluka. Kok malah anggota fraksi sendiri yang tidak loyal. Kalau sekarang dikhianati, saya sakit hati dan harus tanggung jawab. Kenapa tidak bicara sama saya, kan saya bisa cegah," kata dia tak bisa menutupi kekesalannya.

Saan kemudian mengaku kalau dia sudah dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhitung sejak 17 September 2013. Dia mengaku, ini hanya rotasi biasa dan menerima Rifky Harsha menggantikannya.

Saan mengatakan, tetap menerima apapun keputusan dari Partai Demokrat. "Kami tetap tetap loyal ke Partai Demokrat, menerima apa pun yang diputuskan. Dan bekerja tetap secara maksimal," ujar dia.

Hari Rabu, giliran Pasek yang dicopot dari jabatan Ketua Komisi III DPR. Surat pergantian Pasek diteken langsung oleh Syarif Hasan.

Ketua Komisi III DPR ke depannya akan dijabat Ruhut Sitompul.

Nurhayati kembali menegaskan, rotasi di fraksi ini tidak dikaitkan dengan kehadiran mereka di deklarasi ormas PPI milik Anas. "Sanksi itu ya ada. Tapi bukan sekarang, sanksi kita nanti ada lagi, setelah diperingatkan, bagaimana tanggapan mereka. Ini rotasi biasa."

Dituduh pembelot, apa kata mereka?

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menegaskan, Anas sudah tidak punya kekuatan. Dia pun menegaskan, deklarasi PPI itu bukan peristiwa politik, tapi budaya.

Dia lantas mengkritisi koleganya di Demokrat hanya memakai kacamata politik pada sesuatu yang bernilai budaya.

"Max Sopacua harus ganti kacamata. Jangan kacamata politik terus, coba pakai kacamata budaya. Saya memang berpolitik tapi pakai kacamata budaya."

Mubarok juga mengklarifikasi kehadirannya dalam forum itu bukan sebagai pendiri ataupun anggota ormas PPI. "Saya hadir karena sejak Lebaran enggak ketemu sama Anas," ujar Guru Besar Bidang Psikologi Islam UIN Jakarta itu.

Lain lagi komentar Gede Pasek Suardika. "Suruh belajar pasal 28 E (ayat) 3 UUD 1945 dan konstitusi partai. Mana yang dilanggar?" kata Pasek kepada VIVAnews.

Pasek membantah pendirian ormas itu untuk menggerogoti suara Partai Demokrat ataupun akan menjadi partai baru seperti yang dikhawatirkan Max Sopacua. "Emangnya Pak Max pernah ikut rapatnya?"

Sementara kader Demokrat Mirwan Amir tak setuju partainya menjatuhkan sanksi bagi kader yang 'hanya' datang ke acara deklarasi PPI. Jika bergabung pun, kata dia, kader tidak melanggar undang-undang.

Mirwan mengaku hadir di sana hanya untuk memenuhi undangan Anas. Menurut Mirwan, semua anggota Fraksi Demokrat diundang semua ke sana. "Tentu saya menghormati yah saya datang, karena hal itu wajar-wajar saja. Saya diundang saya datang, Anas mantan ketua umum saya dan teman saya, ini kan sama saja undangan kawinan. Masak saya tidak datang?" ujar dia.

Jadi pangkal persoalan di tubuh Demokrat, Anas pun angkat suara. Dia menegaskan, orientasi PPI itu untuk memajukan kebudayaan dan harmoni sosial, bukan partai politik. "Bukan saingan Demokrat dan partai mana pun juga. Jadi, tidak perlu bikin 'kontroversi hati'," kata Anas.

Menurutnya, pemimpin partai besar seharusnya punya percaya diri yang besar juga, tidak mudah terombang-ambing isu. "Tidak mudah labil hati hanya karena angin sepoi-sepoi," kata Anas santai. (****)

Celoteh (+) Pergerakan Indonesia (PI) Goyang Partai Demokrat (-) Mungkin Perlu Digani Menjadi Pergerakan Goyang Demokrat.... (+) L-Perkindo Segera Gugat PLN Batam Terkait Biaya Administrasi (-) Tugas Pak Dahlan Iskan Meluruskan.... (+) Gunung Sinabung Rawan Letusan Susulan (-) Kunjungan Susulan Pak SBY pun Sangat Ditunggu di Tanah Karo....

TARIF IKLAN 1 Halaman 1 Halaman ½ Halaman ½ Halaman ¼ Halaman ¼ Halaman

F/C B/W F/C B/W F/C B/W

= = = = = =

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

8.000.000,6.500.000,5.000.000,3.500.000,2.000.000,1.000.000,-

Advertorial 1 Halaman 1 Halaman ½ Halaman ½ Halaman

F/C B/W F/C B/W

= = = =

Rp Rp Rp Rp

6.000.000,4.250.000,3.000.000,2.000.000,-

Paket Hemat Display 10 Cm x 3 Kolom 10 Cm x 3 Kolom

F/C B/W

= Rp 400.000,= Rp 200.000,-

Paket Hemat Mini 5 Cm x 1 Kolom 5 Cm x 1 Kolom

F/C B/W

= Rp 100.000,= Rp 50.000,-

Paket Hemat Baris* 1 Baris = Rp 5.000,*Minimal 3 baris, Maksimal 5 baris.

Didirikan 1965

www.pab-indonesia.com d/h Pemberitaan Angkatan Bersenjata

2

Oleh: Fathur Anas

SANGAT tidak realistis tuntutan buruh untuk menaikkan upah hingga 50 persen pada 2014. Jika upah dinaikkan sebesar itu, perusahaan kecil hingga besar akan bangkrut. UKM akan gulung tikar. Pengusaha asing akan hengkang. Angka pengangguran akan kembali membengkak. Perekonomian Indonesia bakal lumpuh.

Ancang-ancang mengajukan tuntutan kenaikan upah buruh tahun depan hingga 50 persen sudah disuarakan organisasi buruh di Bekasi, daerah yang memiliki banyak kawasan industri dengan jutaan buruh. Para pengusaha mulai khawatir dengan rencana para buruh itu. Karena baru beberapa bulan mereka dipusingkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2013 yang lebih dari 30 persen, kini mereka harus berhadapan dengan tuntutan baru.

Kenaikan UMP bukan masalah sepele seperti yang disuarakan para pengurus organisasi buruh, yang sebagian besar tidak pernah menjadi buruh. Jika UMP dinaikkan 50 persen, upah atau gaji pegawai di atasnya akan ikut naik. Gaji asisten manajer, manajer, dan pejabat di atasnya akan ikut dinaikkan. Secara keseluruhan, biaya tenaga kerja tidak lagi seimbang dengan pendapatan.

Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi sejak 22 Juni 2013 tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, melainkan juga perusahaan.

Upah buruh seharusnya jangan ngelunjak. Di tengah iklim demokratisasi, buruh terus menuntut kenaikan upah. Ini logis, namun harus disesuaikan dengan kondisi riil ekonomi kita. Hatta meminta upah buruh tak dipolitisir, dan selalu naik. Sebagai perbandingan, di China dan Vietnam, upah lebih rendah dari pada Indonesia, sehingga banyak perusahaan eksodus ke sana. Ini pelajaran bagi kita semua.

Untuk menyelamatkan perusahaan, langkah awal yang akan dilakukan perusahaan setelah melihat lonjakan biaya SDM adalah mengurangi pegawai dan buruh. Korban pertama adalah buruh atau pegawai kontrak. Tenaga lepas dan alih daya (outsourcing) akan diperbanyak. Jika tuntutan buruh kian tak masuk akal dan pemerintah memberikan dukungan terhadap tuntutan buruh yang tidak realistis itu, pengusaha akan memilih menutup perusahaan.

Pada saat suku bunga bergerak naik seperti sekarang ini, lebih menguntungkan pengusaha menaruh uang di deposito rupiah. Apalagi, ke

depan, persaingan bank memperebutkan dana masyarakat makin gencar. Untuk mendapatkan dana masyarakat, bank akan memberikan bunga tinggi. Dengan menaruh uang di bank, pengusaha akan tidur nyenyak. Tak perlu memikirkan tuntutan buruh.

Jika ini terjadi, ekonomi nasional bakal lumpuh yang ditandai oleh kebangkrutan perusahaan, lonjakan pengangguran, penurunan ekspor, membanjirnya impor, membengkaknya defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaaran, serta depresiasi rupiah. Perbankan akan terjebak lonjakan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).

Tuntutan kenaikan UMP yang disuarakan para buruh harus ditanggapi dengan hatihati. Dari berbagai informasi yang dihimpun, terlihat jelas bahwa organisasi buruh tidak independen. Sebagian besar dari kegiatan operasional organisasi buruh di Indonesia didanai asing. Itu sebabnya, mereka menentang UU Ormas yang disahkan DPR. Karena UU ini mengamanatkan pemeriksaan aliran dana asing kepada organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia.

Dalam persaingan pasar dan investasi yang kian sengit, negara-negara maju mulai khawatir

terhadap kemajuan negara berkembang. Kehadiran produk industri RRT saja sudah membuat negara maju kewalahan.

Negara dengan penduduk 1,5 miliar ini memproduksi semua produk, mulai dari produk pertanian, produk elektronik, hingga otomotif dan pesawat terbang.

Industri India, negara berpenduduk 1,3 miliar, sudah mulai menggeliat, yang semuanya memukul industri negara maju.

Jangankan dibanjiri produk-produk industri Indonesia, negara-negara maju selama ini pun sudah kesulitan bersaing dengan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) asal Indonesia. Jika negara dengan penduduk 240 juta ini juga kokoh di industri manufaktur, negara maju akan bertambah sulit. Karena itu, kemajuan industri Indonesia harus dihambat dan itu dimulai dari para buruh. Upah buruh yang terlalu tinggi, tidak realistis, membuat industri Indonesia kehilangan daya saing.

Buruh bukanlah lawan perusahaan, melainkan bagian dari perusahaan. Tidak ada perusahaan jika tidak ada pemegang saham, pengusaha, atau pemberi kerja. Juga tidak ada perusahaan jika tidak ada karyawan atau buruh. Perusahaan tidak akan ada jika tidak ada pengusaha, begitu juga jika tidak ada

buruh atau karyawan.

Saatnya organisasi buruh dibersihkan dari anasir asing yang hendak menghancurkan ekonomi bangsa ini. Organisasi buruh harus diurus oleh kalangan buruh, bukan politisi dan agen asing. Keberadaan UU Ormas kita dukung agar sumber pendanaan ormas bisa ditelusuri.

Di pihak lain, kita juga mengimbau pihak pemberi kerja untuk tidak pelit. Naikkan upah buruh setiap tahun di atas inflasi. Jika tahun ini, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, inflasi melonjak hingga 8 persen dan tahun depan 6 persen, upah buruh pada 2014 wajarnya naik 15-20 persen.

Kenaikan UMP tahun ini yang mencapai 33 persen sesungguhnya sudah mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga BBM. Dengan latar belakang seperti ini, buruh, pengusaha, dan pemerintah harus segera duduk satu meja untuk membicarakan masa depan dunia usaha dalam semangat hubungan industrial Pancasila. Tidak boleh ada pihak yang memutlakkan pendapatnya. Masalah yang dihadapi dunia usaha dibahas bersama secara jernih dan diputuskan bersama dengan bijak. Penentuan upah buruh harus realistis.(**)

Teror Penembakan Anggota Polri dan Keamanan Nasional Oleh: Taruna Ikrar SEJATINYA di suatu negara atau bangsa yang menjunjung tinggi hukum, akan memberikan ketentraman dan rasa aman terhadap seluruh warga negara.

Rasa aman menjadi faktor yang sangat penting untuk melihat kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Beberapa bulan terakhir, penembakan terhadap aparat atau anggota kepolisian Republik Indonesia, lagi marak di Tanah Air. Penembakan tersebut secara berurutan sebagai berikut, penembakan yang menewaskan Bripka Sukardi, Selasa, merupakan deretan korban penembakan polisi oleh orang tak dikenal dalam dua bulan terakhir. Dengan kematian Sukardi, empat polisi tewas dan satu polisi yang lain terluka.

Selain Sukardi, polisi yang tewas ditembak oleh orang tak dikenal di sekitar Jakarta selama dua bulan ini adalah Aiptu Dwiyatno, Aiptu Kushendratna, dan Bripka Ahmad Maulana. Aiptu Dwiyatno ditembak oleh orang tak dikenal pada 7 Agustus 2013 di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Selang sepekan, tepatnya satu hari sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, giliran Aiptu Kushendratna dan Bripka Ahmad Maulana tewas ditembak di Pondok

Penerbit : PT. Pers Anak Bangsa Komisaris utama : Karno Raditya Ranandika Direktur Utama: Budiyanto Direktur: Apul Sitanggang Pemimpin Umum: Karno Raditya Ranandika Pemimpin Redaksi : Apul Sitanggang Pemimpin Perusahaan: Budiyanto Wakil Pemimpin Perusahaan: Henry Hosea

Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sementara seorang anggota polisi yang selamat, meski juga ditembak, adalah Aipda Patah Saktiyono. Dan juga penembakan terjadi pada 27 Juli lalu di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten.

Dari rentetan kejadian tersebut, kelihatannya semuanya saling berkaitan, dan tentu saja bermaksud menteror masyarakat luas, khsususnya instititusi Kepolisian Negara. Kepolisian berwenang dan bertanggung jawab memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas kriminal, memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, serta mengusahakan ketaatan warga-negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Dengan demikian, tugas pokok Kepolisian Negara dapat disebut memelihara keamanan di dalam Negeri. Penyidikan tindak pidana termasuk pula tugas pokok Kepolisian Negara dalam bidang peradilan. Penyidikan terutama ditujukan terhadap tindak pidana yang merintangi tujuan revolusi mencapai masyarakat adil dan makmur.

Sesuai dengan pembagian kerja antara Kepolisian Negara dan Kejaksaan maka perlu ditegaskan bahwa penuntutan perkara diserahkan semata-mata kepada Kejaksaan, dengan pengertian bahwa dalam hal-hal tertentu, menurut dan seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Berdasarkan peran dan tugas pokok, Kepolisian Negara sangat urgen dalam mengawal rasa aman dan tentram masyarakat luas. Maka, teror yang menimpa anggota polisi secara otomatis menjadi teror bagi seluruh rakyat Indonesia.

Logika ini, bisa dipahami, bahwa bagi seorang aparat keamanan setingkat polisi, yang telah memiliki keterampilan menjaga diri dan masyarakat terhadap berbagai kejahatan, dan juga dilengkapi dengan senjata api dan keterampilan untuk memanfaatkannya, dapat dibunuh dan ditembak oleh orang yang tidak dikenal.

Apalagi masyarakat umum yang tidak memiliki senjata api dan keterampilan bela diri terhadap berbagai kejahatan.

Sehingga secara singkat, teror pembunuhan anggota Polri sebetulnya adalah suatu upaya teror terhadap masyarakat luas. Sehingga perlu ada upaya maksimal untuk mengh-

entikan teror tersebut, minimal dalam kerangka penyelesaian sebagai berikut: Mengungkap Pelaku Penembakan Dengan kelengkapan institusi Kepolisian Negara dan diserta berbagai fasilitas intelejen dan fasilitas penunjang lainnya, Kepolisian Negara memiliki kemampuan untuk mengungkap kasus ini, secepat mungkin. Proses pengungkapannya berupa pemanfaatan secara bertingkat kewenangan Polri, dan tentu saja harus didukung oleh masyarakat luas, berupa informasi intelejen yang memadai.

Menjelaskan Motif Pembunuhan atau Penembakan Setelah menemukan dan menangkap pelakunya, secepat mungkin dilakukan pengadilan secara transparan, sehingga motif pelakunya dapat diungkap. Apakah berlatar belakang pribadi, atau kelompok, bahkan organisasi yang tersusun rapi. Hal ini sebagai manifestasi, untuk mengakhiri teror yang berkembang di tengah masyarakat.

Mempersempit Ruang Gerak Para Teroris Perlunya dilakukan pembinaan dan melembagakan pendidikan antiteror di tengah masyarakat. Pendidikan antiter-

or yang bersifat informal tersebut penting untuk mencegah perkembangannya kelompok yang mengatasnamakan kebenaran dalam melakukan aksiaksi yang tidak berperikemanusiaan tersebut.

Melakukan Tindakan Pencegahan Usaha pencegahan teror sebetulnya Indonesia telah memiliki system pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), potensi ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan tidakan preventif terhadap merajalelanya sikap-sikap anti aparat tersebut.

Dan yang terakhir, tentu harus ada sikap intropeksi diri lembaga Kepolisian Negara, yang selama ini, menunjukkan jauh dari sikap mengayomi, melindungi, dan bersahabat dengan masyarakat banyak pada umummnya.

Dengan kelima tindakan di atas, diharapkan, teror akan segera berakhir, dan mengembalikan kondisi masyarat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta bisa kembali kepada kehidupan normal aman dan tentram. *) Penulis adalah Staf Akademik University of Califonia Amerika Serikat dan Wakil Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional

Perintis: Mayjen TNI (Purn) RH Sugandhi (Alm) Penasehat: Letjen TNI (Purn) Soeyono, Brigjen TNI ( Purn) Nurhadi Purwosaputro, MSc, Drs. Zamharir AR, MSc, MH Dewan Redaksi: Karno R Ranandika, Apul Sitanggang, Budiyanto, Kol Caj. Priyo PR,.BA.SH, Agus Hitopa SH, M.Si, Dungo Simanungkalit, Zul Azhari Redaktur Pelaksana: Zul Azhari Redaktur: Ismanan, Astang, Antoni Staf Redaksi: Ronny Chandra, Indarto, Baharuddin Rahman, Joko Tunggono, Sarifuddin Baso Sekretaris Redaksi : Lydiawati Keuangan: Devi Marketing/Iklan: Norman, Darwin Distribusi/Sirkulasi: Esron, Nico Jabar: Santo, Surjono Jateng: Cahyono, Sulastri Jatim: Erwiantoro, Widia Manurung Banjarmasin: Dewi Puspa Lampung: Abdullah Samad Palembang : Indriani Babel: Ardiansyah Jambi: Hendri Riau: Islami, Bambang Meranti: Slamet Sumatera Utara: Rosen Jaya Sinaga SS, Ponijo, Fero Apriyanto AMd, Irwan Manalu SS, M. Junedi SH, Ganda P. Marbun, Rolas Siregar, Irfan, Biro Deli Serdang: Linggem Ginting, Biro Siantar: Marnaek Saragih, Aripin Purba Batam: Romulus Pandiangan SE, Agus Stanza Situmeang, Effendi T, Juanda T Tg.Pinang/Bintan: Hot Asi S, Morina Tg.Balai Karimun/Kundur : Feri , Yessy, Asparoni Lingga: Taufik Natuna: Arifin, Said Zainal A Anambas: Marudut S, Azwir Desain Grafis: Aidil, Remida Tim Hukum : Sudarmaji SH, Tumindang Hotma Parulian SH MH, Arifin Siregar SH Rekening : Bank Mandiri No. 109-00-0128878-6 a/ n PT. Pers Anak Bangsa Alamat Redaksi: Graha Sunter Pratama Blok L No. 9, Jakarta Utara Telp. (021) 32788174, 6410889 Fax. (021) 6410889 - Komplek Penuin Centre Blok B No. 9, Batam Kepri Telp. (0778) 7288400, 429798 Fax. (0778) 425664 SMS: 0812- 23610061

WARTAWAN PAB SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARA SUMBER

CMYK

CMYK

Jakarta Time

Edisi: 78/Minggu III, September 2013

3

Jokowi-Ahok Tolak Mobil Murah JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memutuskan menolak pemasaran mobil murah di ibu kota RI itu. Gubernur DKI Jokowi telah mengirimkan surat keberatan ke Wapres Boediono.

Alasan penolakan JokowiAhok karena kebijakan mobil murah itu malah akan semakin menggenjot kemacetan. Selain berkirim surat, Pemprov DKI mengambil langkah pencegahan kemacetan. Kini tengah digodok aturannya.

"Kalau gitu terus kan gampang kenain aja ERP nanti, kamu naik mobil murah nggak apa-apa asal sanggup bayar Rp 100 ribu, lewat jalan kita," imbuh Wagub DKI Ahok di balai kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengatakan, selain ERP, pihak Pemprov DKI akan segera memperbaiki transportasi massal di Ibukota. Diharapkan para pengguna kendaraan pribadi akan beralih ke transportasi umum. Tak terpengaruh dengan mobil murah.

"Yang penting transportasi massalnya enak, nyaman.

Kalau di dalam busnya nyaman, orang Jakarta nyaman, tiap 10 menit ada bus, nanti orang yang macet kan dia iri sama bus, makanya tadi kita mau bangun yang koridor 13, dari Ciledug itu, itu tidak ada untuk mobil,

Ahok

Belitung Timur itu.

Nah dengan ERP itu nantinya setiap orang akan punya pilihan. Walau pakai mobil, tetap ada biaya ERP. "Kalau orang mau belagu kan, naik mobil murah tapi tahan bayar Rp 100 ribu sekali lewat gitu lho, bayar saja sekali jalan Rp 200 ribu, sebulan enam juta, nah duit itu kita kasihin bus saja, jadi orang yang merasa tidak mau naik mobil, ya naik kendaraan umum," pungkas Ahok.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja

Kota Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Tak hanya itu, mantan anggota Komisi II DPR itu pun akan menaikkan tarif parkir di kawasan tertentu. Terutama daerah yang sudah memiliki akses transportasi umum yang memadai.

Sementara mengenai surat keberatan kepada Wakil Presiden Boediono, Ahok menga-

takan sudah dibuat drafnya.

"Sudah bikin drafnya, sudah paraf-paraf. Tapi belum masuk ke saya sih, belum tanda tangan. Ya cuma saran kepada Pak Wapres. Pak Wapres membuat berapa, untuk mengatasi kemacetan DKI, jadi kan seolah-olah kan tidak sejalan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

hanya untuk jalur bus," jelas Ahok.

Ahok menjelaskan, biaya yang didapatkan dari ERP bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan di sektor transportasi massal. Dengan semakin ditekannya pengguna kendaraan pribadi, mereka akan melihat sisi baik dari kendaraan umum dan beralih.

"Kamu masuk mesti bayar, jadi kalau dia mau bayar, misal Rp 500 ribu mobil saja masuk, kalau dikenakan Rp 50 ribu masih penuh, Rp 100 ribu saja, 1 hari Rp 50 miliar lho, saya bisa buat naik bus gratis seluruh Jakarta, kalau ERP jalan," kata pria yang baru saja pulang kampung ke

Drama Penyekapan di Hayam Wuruk Libatkan Oknum Tentara JAKARTA - Penyekapan dua orang di sebuah ruko kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dilatar belakangi masalah utang piutang. Seorang oknum anggota TNI turut diamankan dari lokasi penyekapan.

Para korban dianiaya dan diancam akan dibunuh agar melunasi utang ratusan juta hingga miliaran rupiah dalam batas waktu yang ditentukan.

Menurut pengakuan Ali Arifin, salah satu korban penyekapan, dirinya dipaksa menyediakan sejumlah uang sebesar Rp500 juta untuk melunasi utang piutang atas proyek PT Andalan Global tempatnya bekerja. Bahkan keluarga Ali sempat mentrasfer uang sebedar Rp5 juta kepada bos pelaku untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran utang piutang tersebut.

"Saya disuruh sediakan Rp15 juta untuk keterlambatan pembayaran utang tersebut, keluarga saya trasfer Rp5 juta, karena masih kurang saya terus dianiaya," ujar Ali saat ditemui di Polsek Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu (18/9/2013).

Ali yang disekap selama satu setengah bulan itu mengaku menerima ancaman akan dibunuh jika tidak melunasi utang dalam batas waktu yang ditentukan.

Bahkan, ia sempat ditodongkan pistol dan dibawa ke ruas Tol Jatiwarna Bekasi, tempat tersebut merupakan tempat pelaku mengeksekusi para korban sebelumnya.

"Waktu saya ditunjukkan tempat mereka akan bunuh saya, mereka sempat menarik pelatuk pistol yang ditodongkan ke saya, tapi ternyata tidak ada pelurunya, sampai akhirnya mereka menyuruh saya menghubungi keluarga untuk membayar denda keterlambatan utang. Keluarga saya mungkin tidak berani lapor polisi karena diancam saya akan dibunuh,"papar pria asal Sumatera Selatan itu.

Hal yang sama dialami, Ahmad Zamani. Ayah beranak satu itu mengaku disekap dan dipaksa membuat pernyataan akan melunasi utang sebesar Rp1,5 miliar atas dalam waktu yang ditentukan. Bah-

kan, pelaku sempat mengancam akan melukai keluarga Zamani jika tak kunjung menyediakan uang.

"Mereka mengancam akan memperkosa istri saya dan memotong jari anak saya jika saya tidak melunasinya," ujar pria asal Cilacap itu.

Penyekapan di salah satu ruko di Hayam Wuruk, Jakarta Barat diduga terkait utang piutang. Aparat Polsek Taman Sari berhasil mengamankan dua orang korban dalam keadaan selamat.

"Ini masalah utang piutang. Korban diminta menyediakan sejumlah uang dalam waktu tertentu," kata Kapolsek Taman Sari, Kompol Adi Vivid kepada wartawan, Rabu (18/9/2013).

Dari lokasi penyekapan, polisi juga mengamankan sejata api. "Ada senjata api Bareta, senapan angin, sembilan senjata tajam ada sangkur mandau dan air soft gun," terang Kapolsek.

Seorang oknum anggota TNI turut diamankan dari lokasi penyekapan di sebuah ruko di Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Aparat Polsek Taman Sari sudah berkoordinasi dengan POM TNI untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum tersebut.

"Kita mengamankan delapan orang, satu di antaranya anggota TNI yang bertugas di Lantamal II Angkatan Laut. Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan POM akan diamankan oleh POM," kata Kapolsek Taman Sari, Kompol Adi Vivid, Rabu (18/9/2013).

Saat ditangkap, lanjut Kapolsek, oknum tersebut sempat menantang petugas dengan mengaku sebagai anggota Marinir.

Aparat kemudian meminta oknum tersebut menunjukkan kartu tanda anggota (KTA).

"Saat saya minta KTA ternyata bukan Marinir tapi berdinas di Lantamal II," terang Kapolsek.

Pengakuan oknum tersebut, dia menjaga lokasi penyekapan tanpa sepengetahuan atasannya. "Komandannya tidak tahu. Dia tugas di sini tidak resmi. Dia sebagai pekerja part time," tukasnya. (Zul/Okez)

Kakek Bejat Cabuli Cucu 16 Kali METRO – Polresta Metro mengamankan Hadi Suprayitno (60) karena diduga telah melakukan pencabulan terhadap Sl (14) yang masih terhitung cucunya sendiri. Warga Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur itu telah melakukan tindakan bejat itu hingga 16 kali.

Itu berlangsung sejak Juni–September 2013. Bahkan, tersangka mengaku selalu mencatat waktu setiap melakukan kebejatannya terhadap korban.

Catatan itu ditemukan petugas di dompet tersangka. Kapolresta Metro AKBP Hengki didampingi Kasubbag Humas AKP Kadengan menjelaskan, perbuatan tersangka akhirnya terungkap dari laporan masyarakat dan keluarga korban ke Mapolresta Metro.

Sejak lama masyarakat curiga dengan tingkah laku tersangka.

Kecurigaan semakin menjadi ketika sejumlah warga mendapat SMS gelap yang menyebutkan korban berkelakuan tidak baik dan sudah tidak gadis lagi. ’’Kabar yang tersebar melalui SMS itu akhirnya diketahui keluarga korban. Setelah didesak, korban mengakui perbuatan itu dilakukan tersangka,” kata AKP Kadengan.

Menurut pengakuan kor-

Purnama (Ahok) menegaskan akan mengeluarkan kebijakan untuk menjalankan sistem ERP atau jalan berbayar yang akan dikenakan bagi mobil yang melintasi jalan tertentu.

"Kalau gitu terus kan gampang, kenain saja ERP nanti.

Kamu naik mobil murah enggak apa-apa asal sanggup bayar Rp100 ribu, lewat jalan kita," ujarnya di Balai

ban, perbuatan itu berawal ketika korban baru pulang sekolah dan melintas di depan rumah tersangka yang hanya berjarak 200 meter dari rumahnya.

Melihat korban melintas, tersangka memintanya mampir.

Karena yang meminta masih terhitung kakeknya sendiri, korban pun bersedia mampir.

Ternyata, melihat kemolekan tubuh korban, tersangka menjadi gelap mata. Terlebih ketika itu kondisi rumahnya sepi.

Dengan berbagai cara, tersangka berusaha merayu korban yang masih duduk di kelas 2 SMP itu. Namun, korban menolaknya. Tak kehilangan akal, tersangka kemudian memberi uang kepada korban Rp150 ribu untuk membeli telepon genggam. Namun, korban tetap menolak ajakan tersangka.

Karena sudah tak tahan, kakek 3 cucu itu kemudian memaksa korban untuk melayaninya. Karena takut, korban terpaksa melayani nafsu bejat kakeknya. Perbuatan itu ternyata terus berulang dengan cara memanggil korban melalui SMS setiap rumah tersangka sedang sepi.

Kepada korban, tersangka selalu mengancam akan

menyebarkan kondisi korban bila tidak mau melayaninya.

Ancaman tersangka dibuktikan ketika korban menolak melayaninya. Tersangka langsung menyebarkan SMS ke warga.

Awalnya, keluarga korban ragu untuk melaporkan kejadian itu ke Mapolresta Metro. Sebab, antara korban dan tersangka masih ada hubungan saudara.

Namun, atas saran warga, akhirnya perbuatan itu dilaporkan ke Mapolresta Metro. Mendapat laporan, akhirnya petugas mengamankan tersangka.

Saat menjalani pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya. Menurut tersangka, perbuatan itu nekat dilakukan karena sudah lama tertarik dengan korban. Selain itu, tersangka juga mengaku meski sudah tua, hasrat untuk berhubungan badan masih tinggi. Tersangka juga mengaku, selalu mencatat waktu setiap melakukan aksi terhadap korban.

Catatan itu berhasil ditemukan petugas di dompet tersangka. ’’Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara antara 15–20 tahun sebagaimana diatur dalam UU No. 23/1999 tentang Perlindungan Anak,” ungkap AKP Kadengan. (Yon/Ralam)

(Ahok) di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, sebagai pimpinan daerah, pihaknya telah berupaya menyatakan sikap keberatan atas keberadaan mobil-mobil murah tersebut melalui surat kepada Wakil Presiden Boediono.

"Yang penting bikin surat lah, faktanya juga enggak mungkin ditarik, iya kan, yang penting kan Pak Gubernur sudah menyampaikan kalau kami keberatan," kata Ahok sambil tertawa. (Zul/ Dtc)

Kasus Korupsi Perpustakaan

KPK Periksa Mantan Rektor UI

Gumilar R

JAKARTA - Mantan Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Gumilar akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan instalasi IT di perpustakaan UI. "Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka TN," ujar Kabag pemberitaan dan informasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (18/ 9/2013).

KPK sebelumnya juga memeriksa dua pejabat UI, pejabat itu adalah Direktur Umum dan Fasilitas UI Donanta Dhaneswara dan Direktur Keuangan UI Lien Indriana.

Dalam kasus ini KPK telah mene-

tapkan seorang tersangka, yakni Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Administrasi UI, Tafsir Nurchamid.

Tafsir sebagai kuasa pengguna anggaran diduga telah menyalah gunakan wewenangnya dalam proyek pengadaan IT di perpustakaan UI. Posisi Tafsir sendiri dipastikan akan dicopot dari jabatannya sekarang. Tafsir dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi.

Terkait kasus ini, KPK pernah menjemput paksa seorang saksi di Riau.

Saksi bernama Agung Novianarda terpaksa dijemput karena terus mangkir dari panggilan penyidik. (Zul/Dtc)

Pengusaha Ritel Protes Penghentian Pembangunan Mal JAKARTA - Rencana penghentian pembangunan mal baru di Jakarta oleh Pemprov DKI ditentang pengusaha ritel.

Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai hanya wacana.

"Wacana ini kan sebetulnya bukan zaman Jokowi aja. Zaman Pak Foke juga pernah dengan moratorium. Tapi kan moratorium ini tidak pernah dikeluarkan satu aturan yang jelas. Sifatnya lebih kepada statement abu-abu seorang pejabat," ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta saat dihubungi di Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Terkait dengan kemacetan Jakarta yang dijadikan alasan untuk menghentikan pembangunan mal di Ibu Kota, Tutum justru menilai hal itu tidak ada korelasinya dengan pembangunan. Menurutnya, macet disebabkan kurangnya transportasi umum dan rasio jalan yang tidak memadai.

Tutum juga menyinggung rencana Gubernur Joko Wido-

do yang ingin menjadikan Jakarta sebagai kota jasa, namun justru membatasi pengusaha untuk membangun pusat perbelanjaan.

"Kalau dilihat perbandingan rasio jumlah mal dengan jumlah penduduk kita masih kalah jauh lebih sedikit dibanding dengan negara tetangga. Balik lagi mereka (Pemprov) punya kewenangan menata kota mereka, tetapi

kita mau lihat setiap moratorium ini harus dijelaskan apa yang mau dicapai dan waktunya berapa lama," tuturnya.

Jika memang Jokowi ingin serius membuat Jakarta sebagai kota jasa, lanjut Tutum, selayaknya DKI terus memajukan usaha perdagangan yang diperuntukan sebagai wisata belanja.

"Mau bikin kota jasa dan wisata belanja, tapi kontradiktif, satu sisi

mau moratorium mal. Apa maunya mereka ini," terangnya.

Sebagaimana diketahui, dalam menerapkan moratorium pembangunan mal, Gubernur Jokowi tak hanya ingin mengurai kemacetan, melainkan ingin memajukan pasar-pasar tradisional.

"Jadi ada harmonisasi tata ruang.

Ada budaya, ekonomi, sosial dan religi," kata Jokowi, Senin 17 September 2013. (Zul/okez)

Wakil Lurah Ditangkap Nyabu, BNN Sambangi Ahok JAKARTA - Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) mendatangi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, terkait penangkapan BHW, Wakil Lurah Bidaracina, Kampung Melayu, Jakarta Timur.

BHW ditangkap bersama dua orang keamanan Taman Ismail Marzuki (TIM) saat sedang pesta narkoba. Dalam penggerebekan, polisi menyita barang bukti sabu seberat 0,3 gram, seperangkat alat hisap dan tiga gulung aluminium foil.

CMYK

"Ya BNN datang. Kita mau bicara," kata Ahok di Balaikota, Rabu 18 September 2013.

Namun apa yang akan dibicarakan, Ahok tidak bersedia menjelaskan. Tapi kedatangan BNN memang terkait penangkapan Wakil Lurah Bidaracina.

Ahok mengatakan, siapapun yang melanggar hukum mesti dihukum agar menjadi jera.

"Apalagi berstatus pejabat, mestinya PNS bisa mencontohkan hal yang baik kepada warganya. Tangkap dan proses

hukum saja biar kapok," katanya.

Ahok saat ini masih memikirkan bagaimana cara memberantas peredaran narkoba dan membuat jera para pengguna narkoba di lingkungannya. "Tes urin ternyata tak cukup. Waktu itu juga pernah dilakukan di Pemprov DKI. Mereka pada lolos tes," katanya.

Dengan tertangkapnya BHW membuktikan tes urin yang pernah dilakukan ternyata tidak efektif. "Mereka pada

pintar kayanya bisa lolos tes urin. Kita mesti pikirkan cara lain," ujarnya.

Kepala Badan Kepegawayan (BKD)DKI, I Made Karmayoga mengatakan, bila terbukti BHW akan mendapat hukuman berat. Setelah ada proses hukum, nantinya akan dilanjutkan dengan proses administasi kepegawaian di Pemprov DKI. Kasus ini nantinya akan ditangani Dewan Pertimbangan Disiplin Kepegawaian (Zul/Vivan)

CMYK

Jawa Barat

Edisi: 78/Minggu III, September 2013

4

Demi Rasa Aman

Pemprov Jabar Siap Sumbang Polisi 5.000 Rompi Antipeluru BANDUNG - Pemprov Jabar akan membeli 5.000 ribu rompi antipeluru untuk dipakai polisi saat melaksanakan tugas di tengah-tengah masyarakat. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Polda Jabar.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan bantuan kepada polisi berupa rompi antipeluru itu mengunakan dana APBD dari pos bantuan.

"Ini dalam rangka membangun rasa aman di Jabar. Lima ribu rompi antipeluru itu bisa diberikan satu atau dua tahun. Ya semoga bisa selesai satu tahun," kata Heryawan kepada wartawan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Rabu (18/9/2013).

Sebagai penunjang tugas memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, kata Heryawan, polisi mesti dilengkapi peralatan pelindung diri agar kinerjanya lebih maksimal.

Namun begitu, perlu peran serta seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan situasi kondusif.

Polisi tidak bisa bekerja sendi-

rian mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Maka itu kami wajib menggalang kerjasama yang baik untuk mewujudkan rasa aman," ujar Heryawan.

Kapolda Jabar Irjen Pol Suhardi Alius mengapreasis rencana bantuan rompi antipeluru dari Pemprov. "Semoga bisa ditiru juga oleh wali kota dan bupati di tiap wilayah di Jabar," kata Suhardi Menurut Suhardi, rompi antipeluru itu nantinya dise-

matkan kepada anggota polisi dengan mempertimbangan beberapa hal. Teknis pendistribusiannya seperti apa, Suhardi belum bisa menyampaikan.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menyebutkan rompi antipeluru merupakan peralatan standar bagi polisi untuk melindungi diri terutama bagi personel Reserse dan Antiteror. Maraknya aksi penembakan kepada polisi belakangan ini, kata Neta, pemakaian rompi antipeluru merupakan suatu kebutuhan bagi anggota polisi yang bertugas di jalanan atau lapangan.

"Selagi pemerintah daerah di Jabar menyiapkan (rompi antipeluru) itu, kenapa enggak dipakai. Ya boleh saja, sebagai bentuk antisipasi. Tapi yang terpenting saat ini ialah harus ada perubahan sikap dan perilaku polisi yang simpati kepada masyarakat. Sehingga masyarakat simpati kepada polisi," tutur Neta ditemui di Mapolda Jabar. (Yur/ Dtc)

Pemkot Bandung Gagas Parkir Smart Card BANDUNG - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil akan membuat terobosan baru dalam pengelolaan parkir di Kota Bandung. Hal itu akan menjadi prioritas dalam program 100 hari kerjanya.

Rencananya Pemkot Bandung akan menertibkan smart card yang berisi deposit uang, sehingga warga tidak perlu lagi memakai uang kontan.

"Jadi saat parkir, warga cukup beli isi ulang. Lalu tunjukkan semacam barcode kepada petugas parkir, maka berkurang depositnya. Nanti akan saya cari program aplikasinya," ujar Ridwan Kamil di Plaza Balai Kota Jalan Wastukencana,

Ridwan Kamil Rabu (18/9/2013).

Program tersebut nantinya akan diaplikasikan pada parkir

di luar gedung. Maka itu, nantinya para tukang parkir perlu memakai smartphone. Ia pun berharap bisa segera mengaplikasikan program tersebut.

"Ini akan diaplikasikan pada parkir jalanan. Karena diduga ada kebocoran, tidak terkelola dengan baik. Kalau parkir dalam ruangan kan sudah ada sistemnya. Nanti akan diuji coba dalam 100 hari pertama kerja saya," ucap Emil.

Selain itu, petugas parkir juga akan didandani menjadi lebih keren dari yang biasanya memakai pakaian berwarna orange. "Nanti bajunya juga akan lebih keren. Enggak kayak yang sekarang," ujarnya. (Yur/Dtc)

Kapolda Jabar Janji Tindak Polisi yang Lindungi Preman BANDUNG - Untuk memberantas premanisme di masyarakat, Polda Jawa Barat akan kembali menggelar razia preman. Tapi razia itu hanya akan digelar di perkotaan. Sebab di pedesaan atau wilayaah kabupaten, tindakan premanismenya belum terlalu parah.

“Kami akan menggelar razia preman dalam waktu dekat.

Tentunya yang banyak (aksi premanisme) itu di wilayah polrestabes dan polresta. Kalau di kabupaten rasanya lebih sedikit,” kata Kapolda Jabar, Irjen Pol Suhardi Alius, di Mapolda

Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (18/9/2013).

Dijelaskan, polisi akan mendatangi sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat mangkal para preman. Tapi ia mengaku butuh bantuan masyarakat di mana saja lokasi bersarangnya para preman di daerahnya.

Laporan adanya preman diharapkan dilakukan ke kantor polisi terdekat atau polisi yang ada di wilayah. Ia berjanji polisi akan langsung turun tangan memberantas preman jika ada masyarakat yang melapor.

“Kalau tidak ditangani

(oleh polisi setempat), lapor ke saya,” tegasnya.

Ia mengatakan, tugas polisi adalah memberikan pelayanan dan rasa aman bagi masyarakat. Makanya polisi harus langsung bergerak begitu mendapat laporan dari masyarakat.

Disinggung jika aksi premanisme di-backing polisi, Suhardi menegaskan tidak akan pandang bulu. Polisi yang melindungi preman akan ditindak tegas.

“Kalau ada keterlibatan anggota Polri, pasti saya tindak, pasti saya proses. Itu janji saya,” tegasnya. (Yur/Okez)

Sabu-sabu Dalam Sabun dan Sandal Dikirim ke Lapas SUBANG - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Subang menggagalkan dua aksi penyelundupan narkoba ke dalam lapas.

Kejadian pertama terjadi pada Sabtu (14/ 9) dan Senin (16/9). Keduanya berhasil digagalkan dengan modus yang berbeda.

Hal itu dijelaskan Kasi Binadik LP Subang, Iwa Bachtiar di Subang, Rabu (16/9). Kronologis kejadian penyelundupan yang pertama, kata Iwa, seorang napi tengah bekerja di luar sel, saat memasuki ruang penjaga pintu ia menanyakan titipan untuk dirinya. Di ruang pemeriksaan, petugas Lapas memeriksa barang yang dititipkan untuknya.

"Saat pemeriksaan memang ada

barang-barang seperti makanan dan alat mandi, namun saat pemeriksaan, pada sabun mandi cair terdapat dua bungkus berisi benda yang diduga sabu-sabu.

Ternyata setelah dicek, barang tersebut milik penghuni Lapas berinisial Abd," kata Iwa. Kejadian yang kedua, kata Iwa, pihaknya mencurigai pengunjung bernama Dedi Wihara hendak menengok kerabatnya di Lapas Subang.

"Tapi ketika diperika dia mencurigakan karena di sandalnya ada jahitan.

Setelah dicek, ternyata memang ada barang yang diduga sabu-sabu," kata dia. (Rian/Trinews)

Polisi Butuh Waktu Lama Lengkapi Berkas Kasus Sisca Yofie BANDUNG - Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Sutarno, memastikan pihaknya segera mengembalikan berkas penyidikan kasus penjambretan dan pembunuhan Sisca Yofie ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung. Kejari sebelumnya meminta Polrestabes Bandung melengkapi beberapa hal terkait penyidikan.

“Berkas kita targetkan dikembalikan ke Kejaksaan Senin,” kata Sutarno di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (18/9/2013).

Menurutnya, yang dilengkapi adalah hasil digital forensik dari Mabes Polri.

Hasil digital forensik tersebut baru diterima Polrestabes Bandung pada Jumat, 20

September 2013.

Hal lain yang perlu dilengkapi adalah CCTV yang merekam terseretnya Sisca di sepeda motor pelaku.

Komunikasi antara tersangka Wawan dan Ade, termasuk istri Wawan, juga harus dimasukkan dalam berkas. “Itu kenapa kita perlu waktu (untuk melengkapi berkas P19),” jelasnya.

Seperti diketahui, polisi menetapkan Wawan dan Ade sebagai tersangka dalam kasus penjambretan dan pembunuhan terhadap Sisca Yofie. Keduanya dijerat Pasal 365 ayat 4 KUHP mengenai Pencurian dengan Kekerasan dan Pasal 338 KUHP mengenai Pembunuhan.

IPW Desak Pemerintah Cabut Aturan Warga Sipil Punya Senpi BANDUNG - Maraknya aksi kejahatan jalanan, terlepas bermotif kriminal atau teroris, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak pemerintah segera mencabut izin aturan masyarakat sipil bisa memiliki senjata api (senpi).

Lebih jauh, IPW meminta pemerintah melarang warga sipil memiliki senpi. Beredarnya senpi ilegal dituding sebagai sikap longgar pemerintah yang menolelir dengan kebijakan warga sipil boleh memiliki senpi. Ironisnya, setiap sipil mempunyai senpi hanya dipungut biaya pendapatan negara bu-

kan pajak (PNBP) sebesar Rp 1 juta per senpi.

Kondisi tersebut, kata Neta, membuat keinginan warga sipil membekali diri dengan senpi makin tinggi, sehingga memicu penyelundupan senpi dan produksi senpi rakitan. Menurut dia, idealnya pemerintah harus mencabut ketentuan bahwa warga sipil boleh memiliki dan memegang senpi.

"Sehingga nanti tidak ada satupun sipil diperkenankan punya senpi," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada wartawan usai jadi pembicara dialog 'Potret Polri Saat Ini'

digelar di Mapolda Jabar, Bandung, Rabu (18/9).

Hadir pembicara lain di acara tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan, dan Kapolda Jabar Irjen Pol Suhardi Alius. Di acara itu, setiap narasumber berkesempatan menyampaikan pemaparan masing-masing dan menjelaskan kondisi Kepolisian Indonesia saat ini. Termasuk menampilkan beberapa tayangan aksi teror yang menyerang polisi dalam tiga bulan ini.

Beberapa pertanyaan oleh Kapolres di wilayah Jabar juga

dilayangkan kepada Neta dan Putra Nababan. Termasuk kritik pedas sempat dilontarkan oleh Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Sutarno tentang pemberitaan polisi yang jarang menampilkan dari segi positif.

Ia mencontohkan, pemberitaan unjuk rasa. Pada saat polisi diserang tidak pernah ditampilkan, sebaliknya ketika polisi melakukan upaya represif terus diserang oleh media.

"Kita butuh kritik, tapi kritik tersebut jangan tendensius.

Karena bukan kritik yang seperti itu yang diharapkan," kata Sutarno. (Yur/Dtc)

Lampung Krisis Buku Nikah BANDARLAMPUNG – Stok akta nikah (buku nikah) untuk pengantin baru di Lampung habis. Bahkan di sejumlah daerah di Lampung, kelangkaan buku nikah terjadi sejak Januari silam. Akibatnya, ratusan pengantin baru yang tersebar di kabupaten/kota di Lampung kecewa. Meski sah secara agama, dari sisi hukum mereka belum diakui.

Kelangkaan buku nikah ini dibenarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikbukit, Lampung Barat, Eristo, S.Ag. Selain di Lambar, stok habis juga terjadi di kabupaten termuda di Lampung, yakni Pesisir Barat.

"Sejak Januari hingga pertengahan bulan ini, Kementerian Agama Pusat belum menyalurkan buku nikah bagi peserta nikah untuk Kabupaten Lambar. Sehingga 14 KUA yang ada di Lambar dan Pesisir Barat mengalami kekosongan buku nikah,” beber Eristo.

Terkecuali, sambung Eristo, beberapa KUA yang memang masih menyimpan jatah buku nikah lama. ’’Tetapi, stok juga sudah menipis. Malah di KUA hanya tinggal tiga buku lagi. Jika ada yang akan menikah, tetap kami layani. Hanya, buku nikahnya kami pending, menunggu jatah dari pusat,” ujarnya kemarin.

Ia melanjutkan, di Lambar, peristiwa nikah sejak Januari hingga kemarin sebanyak 217 pasangan. Dari jumlah tersebut, semuanya sudah memiliki buku nikah dari stok lama.

Senada, Kepala Kemenag Lambar Drs. Hi. Khobiransyah membenarkan jika stok buku nikah saat ini mengalami kekosongan. Sebab sejak awal 2013 belum ada pengiriman buku nikah dari pusat. ’’Benar, jatah buku nikah dari pusat terhenti. Belum ada kiriman lagi. Informasinya, habisnya stok buku nikah tersebut terjadi di seluruh Indonesia,’’ ungkapnya.

Menurut informasi yang ada, buku nikah itu baru diadakan pada bulan Oktober mendatang. Artinya, peserta nikah harus menunggu buku tersebut.

Sedangkan di Pesisir Barat, Kepala KUA Karyapenggawa Khattab, S.Ag. mengatakan, ada dua buku nikah yang tertunda. ’’Stok di KUA habis. Mau meminjam di KUA lain tidak bisa, karena mereka juga kehabisan stok,’’ katanya.

Serupa di Kabupaten Pesawaran. Tercatat ada 208 pengantin baru yang hingga kini belum memiliki buku nikah. ’’Dari 341 pasangan yang mengajukan sejak Agustus, ada 208 yang belum mendapat buku nikah. Masalahnya ada di pusat yang belum mengirimkan stoknya,” kata Plh. Kepala Kemenag Pesawaran Drs. Seraden Nihan, M.H. melalui Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Farid Wajedi, S.Ag., M.Kom.I. kemarin.

Farid menambahkan, dari 208 pasangan yang belum mendapat buku nikah

CMYK

tersebut, pihaknya telah memberikan fotokopi akta nikah yang telah dilegalisasi.

Bagi calon pengantin yang akan menikah, dia meminta tidak perlu khawatir. Karena sebagai bukti mereka telah menikah secara resmi, akan diberikan fotokopi akta nikah.

Stok buku nikah habis juga terjadi di Kabupaten Pringsewu. ’’Sejak bulan Agustus memang kami kehabisan stok buku nikah. Jadi, mereka yang melangsungkan pernikahan terpaksa belum menerima buku nikah,” jelas Kasi Bimas Islam Junaidi Sirad mewakili Kepala Kemenag Pringsewu Hi. Johan Yusuf, S.Ag., M.Pd.I. Dari catatan Kemenag setempat, yang menikah di bulan Agustus sebanyak 279 pasangan. ’’Ternyata stok buku kita hanya 100,” beber Junaidi.

Dikatakan, persediaan buku nikah setiap bulan yang diambil Kemenag Pringsewu sekitar 200 buku. "Untuk Kabupaten Pringsewu mengambilnya masih bersamaan, menginduk dengan Kabupaten Tanggamus. Bahkan biasanya stok buku nikah habis, langsung mengambil lagi," terangnya.

Junaidi meneruskan, untuk Kabupaten Pringsewu, jumlah pasangan yang melangsungkan pernikahan dari Januari hingga Agustus tahun ini yakni 26.026 pasangan.

Di Lampung Timur, Kepala KUA Sekampungudik Herizal mengaku stok buku nikah tinggal lima. ’’Tetapi bila tidak minta dalam waktu dekat disarankan untuk menunggu dan bersabar. Yang dibawa ke sini (KUA, Red) biasanya yang sifatnya mendesak,” kata dia kepada Radar Lampung kemarin.

Setiap bulan, pihaknya mengajukan buku nikah sekitar 75-100. ’’Kalau yang kami ajukan atau di-pending belum ada.

Sebab tergantung pengajuan di desa.

Tetapi tadi kami keluarkan satu buku nikah. Ini permintaan warga yang buru-buru karena dia mau keluar kota,’’ ungkapnya.

Kepala Kemenag Lamtim Budi Cipto Utomo melalui Kasi Bimas Wiwit mengaku buku nikah saat ini masih sisa puluhan.

Itu stok darurat untuk orang yang terburu-buru atau hendak keluar kota. ’’Saat ini buku nikah terbatas. Bukan hanya di Lamtim, peristiwa ini terjadi nasional.

Karena pencetakan buku nikah setelah anggaran disahkan DPR RI, maka terjadi di tahun ini stok habis dan belum didistribusikan dari Jakarta. Kalau pencetakan akhir tahun,” katanya.

Namun, tidak semua wilayah kehabisan stok buku nikah. Di Bandarlampung, Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag setempat Jalaludin mengatakan, stok buku nikah aman hingga dua bulan ke depan.

Saat ini di Bandarlampung masih tersedia 1.904 buku nikah.

"Memang ini terkendala dari pusat.

Pengadaan di sana yang terhambat. Namun untuk 13 KUA yang ada di Bandarlampung, stok buku nikahnya masih banyak,” katanya.

Jalaludin melanjutkan, rata-rata peristiwa nikah yang terjadi di Bandarlampung per bulannya 700-an. Diperkirakan usai Idul Adha terjadi banyak peristiwa nikah.

Begitu juga di Metro, Sekretaris Kantor Kemenag setempat Sahro menjelaskan, sampai akhir September ini stok buku nikah masih aman. Sedangkan untuk penambahan stok kemungkinan dikirim Kemenag Pusat Oktober mendatang.

Menurutnya, keterlambatan pengiriman tambahan stok buku nikah terjadi karena DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) untuk Kemenag juga terlambat turun. ’’Informasi dari pusat, buku nikah mulai didistribusikan Oktober mendatang,’’ terang Sahro mewakili Kepala Kemenag Metro Lukmanul Hakim.

Karenanya, dia tetap optimistis hingga Oktober buku nikah di Metro masih aman. Sebab, jumlah penduduk Metro paling sedikit dibanding kabupaten/kota lain.

Stok buku nikah aman juga ada di Lampung Utara. Kementerian Agama setempat mengaku masih memiliki stok buku nikah lama sekitar 200 buah. Sehingga sampai kini belum ada pasangan yang dipending buku nikahnya. ’’Kalau yang sudah kami keluarkan sebanyak 4.165 buku. Tetapi, kami masih ada stok,” ujar Kasi Bimas Islam Kemenag Lampura Drs. H.A. Nuhman kemarin.

Dia membenarkan jika tender pengadaan buku nikah di pusat belum selesai dan dipastikan rampung Oktober 2013. ’’Karena itu, kami menggunakan buku nikah stok lama,” paparnya.

Senada dikatakan Drs. Solpen, kepala KUA Kecamatan Bukitkemuning. Menurut dia, pihaknya masih punya stok untuk buku nikah dengan jumlah sebanyak 50 buku. ’’Jadi tidak ada itu pending pengeluaran buku nikah. Karena kami masih punya stok buku nikah yang lama. Kalau kehabisan, kami akan ambil ke Kemenag Lampura,’’ katanya. (Yon/Ralam)

CMYK

1a Alamat Redaksi: Komplek Penuin Centre Blok B No. 9, Batam

Edisi: 78/Minggu III, September 2013,

Kepri Telp. (0778) 7288400, 429798 Fax. (0778) 425664 SMS: 0812-23610061

Diskotek Pesona Dirazia, Dirnarkoba Ditantang LIRA Segera Lapor ke Kapolri dan Kepala BNN

TAMBANG Pasir di Kawasan Tembesi

Walikota tak Konsekuen

Tambang Pasir Hancurkan Pulau Batam BATAM - Pulau Batam yang hanya memiliki luas 415 Km2 (41.500 Ha) atau sekitar 67% dari Luas Singapura sudah hancur lebur akibat aktivitas penambangan pasir darat ilegal. Walikota Batam Drs H Ahmad Dahlan dinilai tidak konsekuen dalam penertiban aksi pengrusakan lingkungan itu.

Penambangan pasir secara sembrono justru berlangsung di Kecamatan Nongsa, tempat kelahiran Ahmad Dahlan. Di kawasan itu penambangan pasir darat berlangsung

secara terang-terangan layaknya tambang legal. Saat ini, tambang pasir secara serampangan juga dilakukan oleh manajemen Hotel Palm Spring di lingkungan hotel. Kendati sebelumnya Dahlan memastikan di Batam tidak ada lagi tambang pasir, kenyataan di lapangan jauh berbeda. Malahan, setiap pasir yang keluar dari tambang Palm Spring, selalu 'dikawal' oleh surat jalan berlogo PemBersambung ke Hal 7a

BATAM - Razia Narkoba yang digelar tim gabungan Ditnarkoba Polda Kepri, BNN serta Bea dan Cukai (BC) di diskotek Pesona, Lubuk Baja, Minggu (8/ 9/2013 berbuntut panjang. Selain diskriminatif, razia yang dikomandoi Dirnarkoba Kombes Agus Rohmat itu dinilai sarat kepentingan. Agus Rohmat pun ditantang untuk menggelar razia serupa di diskotek besar di hotel-hotel berbintang.

Sorotan keras dilontarkan Haji Permata, pengelola Diskotek Pesona. Ia membeberkan banyak hal yang janggal saat razia berlangsung. "Saya lagi bincang-bincang dengan tamu saya dari Mabes, tiba-tiba saya ditangkap dan disuruh ambil sampel air seni. Anehnya, kenapa hanya saya? Sementara tamu saya yang dari Jakarta tidak ikut diperiksa," ungkapnya.

Ia juga menyoroti petugas yang menyertakan anjing pelacak seolah-olah di diskotek itu ada pabrik narkoba. Kenyataannya, tak ada barang bukti

Kemenhut pun Diancam Pengadilan Rakyat SK Menhut No.463/2013 Picu Pro-Kontra BATAM - Masyarakat Kota Batam merasa galau pasca keluarnya SK Menhut No. 463/Menhut-II/2013 Tentang Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Kepri. Jika tidak ingin menghadapi pengadilan rakyat, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan diminta untuk membatalkan SK tersebut.

Pernyataan tegas itu dilontarkan Roberto Siahaan, Ketua DPD Kepri Ikatan Pemuda Indonesia (IPI). Ditegaskan, akibat kesalahan pemerintah, sekitar 100 ribu masyarakat di Kecamatan Batuaji berada dalam keresehan. Hal itu terjadi karena status kepemilikan sekitar 22

ribu rumah tidak jelas karena disebutkan berada di kawasan hutan wisata.

"Sepatutnya Menteri Kehutanan melihat persoalan sebenarnya di Kota Batam dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Ini malah mengeluarkan SK yang kian membuat masyarakat galau," katanya.

Roberto meminta pemerintah pusat, khususnya Menhut, berani mengambil kebijakan yang membela kepentingan rakyat. Selama ini kata dia, masyarakat Batuaji sudah mati-matian membayar Bersambung ke Hal 7a

Kombes Pol Agus Rohmat

Haji Permata

segala? Padahal selama ini di diskotek besar seperti Planet satudua tiga dan Pasifik, belum pernah ada razia menyertakan anjing pelacak dan Bea Cukai," katanya.

Lapor ke Kapolri dan BNN Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) HM Yusuf Rizal pun turut bersuara keras terkait kasus itu. Ia menduga kuat adanya konspirasi (kerja sama, red) antara mafia Narkoba dengan oknum penegak hukum di Kota Batam akan dilaporkan secara langsung keBersambung ke Hal 7a

ditemukan selain lima linting ganja tak bertuan. "Sayatak habis pikir, untuk menemukan lima linting ganja tak bertuan saja harus menyertakan anjing pelcak dan tim gabungan," sebutnya.

Lebih jauh tokoh asal Sulawesi Selatan itu mempertanyakan penyertaan petugas BC. "Ada apa ini pakai petugas BC

Telan Dana Rp800 Juta

Aparat Hukum Didesak Usut Proyek Kajian PAD Batam BATAM - Aparat hukum baik kejaksaan, kepolisian bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengusut proyek survey kajian Pen-

dapatan Asli Daerah (PAD) 2013. Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp800 juta itu diduga sarat KKN. Desakan tersebut dilontar-

kan Husni Thamrin SE, pemerhati keuangan negara di Provinsi Kepri. Dikatakan, pihaknya menBersambung ke Hal 7a

SURAT KABAR UMUM

Roberto Siahaan

CMYK

Inf Nusantara

Baca Mingguan Tertua di Kepri

M E M B U K A C A K R AWA L A A N A K B A N G S A

CMYK

Batam Time

Edisi: 78/Minggu III, September 2013,

2a

Terkait Biaya Administrasi

L-Perkindo Segera Gugat PLN Batam

GEDUNG PT LB Technologies Batam

Perusahaan Asing Buang Limbah B3 ke Drainase Manajemen Akui Sudah Diketahui Bapedalda Kota Batam BATAM - PT LB Technoligies Batam, perusahaan asing yang berlokasi di Kawasan Industri Tunas, Batam Centre Kota Batam, Provinsi Kepri membuang limbah yang diduga jenis B3 ke drainase. Dari pengakuan manajemen, kondisi tersebut telah diketahui oleh pihak Badan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan (Bapedal) Kota Batam.

Tindakan perusahaan yang tidak peduli kelestarian lingkungan itu sangat mengganggu kenyamanan para investor, karyawan dan masyarakat di sekitar kawasan industri tersebut. Masyarakat merasa resah karena selain mencemari saluran air, limbah cair yang dibuang juga mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Dalam radius lima

puluh meter bau limbah sudah tercium.

Diah, Staf HRD PT LB Technologies Batam, sempat terlihat kaget ketika dikonfirmasi wartawan. Bagai tidak percaya, wanita berjilbab itu mendampingi wartawan ke bagian belakang gedung perusahaan yang begerak di bidang manufaktur sepeda itu. Begitu melihat aliran limbah berbuih yang mengalir dari paralon, Diah langsung mengabadikannya lewat HP. "Kenapa bisa sampai begini," katanya.

Diah mengungkapkan, kondisi itu sudah diketahui pihak Bapedalda Kota Batam. Dijelaskan, secara rutin pejabat Bapedalda datang mengawasi keberadaan limbah di perusahaan itu. "Ini tumpahan dari penampungan limbah. Bap-

edalda juga sudah tau," bebernya.

Selannjutnya, Diah mengajak wartawan ke bagian depan gedung. Namun, setelah menghubungi pihak-pihak tertentu lewat HP, Diah berubah sikap. Ia mengaku tidak berhak memberi keterangan terkait masalah itu. Bahkan ketika wartawan minta supaya dipertemukan dengan staf yang berkompeten, Diah mengelak dengan alasan jam kerja sudah berakhir. "Langsung sajalah konfirmasi ke pihak Bapedalda," ujarnya.

Sayangnya, Dendi Purnomo, Kepala Bapedalda Kota Batam, belum berhasil dikonfirmasi terkait permasalahan itu.

Ketika wartawan hendak menemuinya ke kantornya, beberapa staf mengatakan Dendi tidak berada di kantor. (Thank)

Dokumen Kontrak Politik Dahlan-PAN Mencuat BATAM - Praktik bargaining politik yang diduga dilakukan Drs Ahmad Dahlan, Walikota Batam, mencuat ke publik. Trik yang dikemas dalam nota kesepakatan beresensi kontrak politik itu dilakukan untuk meraih kembali kursi Walikota Batam perioda 2011-2016.

Dari fotocopy dokumen yang diperoleh PAB Indonesia terkuak adanya kesepakatan antara Dahlan dengan pengurus PAN Provinsi Kepri. Dari kesepakatan yang terdiri dari 10 poin itu tercantum bahwa Dahlan akan memberi 4 kursi kepala dinas kepada partai yang didirikan oleh Amin Rais itu. Keempat kepala dinas dimaksud sangat strategis yakni Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan.

Dari tanggal pembuatan nota kesepakatan yakni 23 September 2010, berarti dokumen tersebut dibuat beberapa bulan sebelum Pilwako yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan Dahlan-Rudi tersebut.

Terkuaknya dokumen tersebut menjadi perbincangan hangat di kalangan aktivis dan praktisi di Kota Batam. Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kepri Agus Fazri mendesak Ahmad Dahlan untuk mengklarifikasi isi dokumen dimaksud. Jika dalam tenggang waktu 7 hari sejak pemberitaan ini Dahlan tidak mengklarifikasi, GNPK berkesimpulan isi dokumen itu benar adanya dan harus diusut secara hukum.

"Kalau hal itu tidak diklarifikasi berarti semuanya benar.

Dengan demikian Dahlan sudah menghianati masyarakat Kota Batam dengan cara menggadaikan posisi kepala dinas strategis kepada orang yang tidak tepat," kata Agus dalam konferensi pers di kawasan Batam Centre, Rabu (28/8/2013).

Menurut Agus, dengan mencuatnya dokumen 'sharing cabinet' itu mengilhami GNPK untuk mengungkap kemungkinan nota kesepakatan dengan partai lain. Menurutnya, praktik tersebut sangat menciderai

masyarakat karena Dahlan sudah lebih dulu 'menggadaikan' dinas-dinas strategis tanpa memperhatikan pola 'the right man in the right place'.

"Artinya, kalau sudah dibagibagi begitu, bagaimana Dahlan bisa mewujudkan hasil yang optimal dari kepala dinas dimaksud? Sudah pasti, kepala dinas dimaksud lebih loyal kepada pemimpin partai dari pada kepada walikota," sebutnya.

Sayangnya belum diperoleh keterangan dari Ahmad Dahlan dan pengurus PAN yang terdapat dalam nota kesepakatan itu.

Fotocopy nota kesepakatan antara Drs. H. Ahmad Dahlan Herli Irawan SH yang mengatasnamakan DPW PAN Kepri memicu perbincangan hangat di Kota Batam. Selain dibahas dari sudut bagi-bagi kursi kepala dinas, dokumen tersebut juga dibicarakan dari sisi hukum yang mengarah kepada praktik 'money politic' (politik uang).

Rahmad Subandri SH, pemerhati hukum, mengungkapkan pada poin ketiga (3) nota kesepakatan itu tertulis bahwa pihak pertama (Ahmad Dahlan, red) akan mempersiapkan pendanaan sesuai dengan kemampuannya dan secara proporsional untuk diberikan kepada pihak kedua (PAN, red). "Kalau dicermati, di sini sudah secara jelas disinggung tentang materi uang yang identik dengan money politic. Ini sudah patut ditelusuri dari sisi hukum," katanya ketika ditemui di Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (29/8/2013).

Menurut Rahmad, permasalahan itu sangat serius dan harus diusut secara hukum.

Dikatakan, kasus hampir serupa juga pernah terjadi pada pemerintahan Nyat Kadir-Asman Abnur dengan M Amin, yang ketika itu sebagai Ketua Partai Golkar. Kasus tersebut sempat ditelusuri Kejari Batam, namun kemudian lenyap tidak ada penyelesaian. "Jadi kasus Dahlan-PAN ini juga sarat dengan praktik KKN sehingga perlu diusut secara hukum. Jika memang ditemukan praktik

money politic, kasusnya bisa dibawa kembali ke pengadilan," sebutnya.

Sebelumnya telah diberitakan, praktik bargaining politik yang diduga dilakukan Drs Ahmad Dahlan, Walikota Batam, mencuat ke publik. Trik yang dikemas dalam nota kesepakatan beresensi kontrak politik itu dilakukan untuk meraih kembali kursi Walikota Batam perioda 2011-2016.

Dari fotocopy dokumen yang diperoleh PAB Indonesia terkuak adanya kesepakatan antara Dahlan dengan pengurus PAN Provinsi Kepri. Dari kesepakatan yang terdiri dari 10 poin itu tercantum bahwa Dahlan akan memberi 4 kursi kepala dinas kepada partai yang didirikan oleh Amin Rais itu. Keempat kepala dinas dimaksud sangat strategis yakni Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan.

Dari tanggal pembuatan nota kesepakatan yakni 23 September 2010, berarti dokumen tersebut dibuat beberapa bulan sebelum Pilwako yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan Dahlan-Rudi tersebut.

Terkuaknya dokumen tersebut menjadi perbincangan hangat di kalangan aktivis dan praktisi di Kota Batam.

Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kepri Agus Fazri mendesak Ahmad Dahlan untuk mengklarifikasi isi dokumen dimaksud. Jika dalam tenggang

waktu 7 hari sejak pemberitaan ini Dahlan tidak mengklarifikasi, GNPK berkesimpulan isi dokumen itu benar adanya dan harus diusut secara hukum.

"Kalau hal itu tidak diklarifikasi berarti semuanya benar. Dengan demikian Dahlan sudah menghianati masyarakat Kota Batam dengan cara menggadaikan posisi kepala dinas strategis kepada orang yang tidak tepat," kata Agus dalam konferensi pers di kawasan Batam Centre, Rabu (28/8/2013).

Menurut Agus, dengan mencuatnya dokumen 'sharing cabinet' itu mengilhami GNPK untuk mengungkap kemungkinan nota kesepakatan dengan partai lain.

Menurutnya, praktik tersebut sangat menciderai masyarakat karena Dahlan sudah lebih dulu 'menggadaikan' dinas-dinas strategis tanpa memperhatikan pola 'the right man in the right place'. "Artinya, kalau sudah dibagi-bagi begitu, bagaimana Dahlan bisa mewujudkan hasil yang optimal dari kepala dinas dimaksud?

Sudah pasti, kepala dinas dimaksud lebih loyal kepada pemimpin partai dari pada kepada walikota," sebutnya.

Sayangnya belum diperoleh keterangan dari Ahmad Dahlan dan pengurus PAN Herli Irawan yang terdapat dalam nota kesepakatan itu. (astang)

CMYK

BATAM - Lembaga Perlistrikan Indonesia Batam tengah mempersiapkan gugatan terhadap PLN Batam terkait pengutipan administration cost (biaya administrasi, red) yang dikutip dari pelanggan ketika membayar rekening listrik di luar internal Bright Batam. Gugatan akan dilakukan mewakili pelanggan melalui PTUN. Hal itu diungkapkan Ketua Umum L-Perkindo Thomas AE Silalahi beberapa waktu lalu. LPerkindo menilai pihak PLN Batam telah mengorbankan pelanggan guna memenuhi tanggung jawabnya dalam peningkatan pelayanan. Herannya kata Thomas, dasar pengutipan biaya administrasi itu justru tertuang dalam memorandum kerja sama (MoA) antara PLN Batam dengan mitranya seperti PT Pos Indonesia, beberapa bank dan loket-loket suasta lainnya. "Ini jelas aneh. Seharusnya yang melakukan kesepakatan adalah pelanggan dengan mitra tadi, bukan malah PLN Batam. Apa masuk akal, PLN Batam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk membebani pelanggan? Ini pasti ada pelanggaran hukum," ujarnya.

Menurut Thomas, jika yang

Thomas AE Silalahi melakukan kesepakatan adalah pihak PLN Batam, berarti konsekuensi biaya administrasinya juga harus ditanggung PLN Batam, bukan malah membebankannya kepada pelanggan.

Ia menjelaskan, sebagai perusahaan suasta murni, tentunya PLN Batam berazas profiet oriented (orientasi laba, red).

Karenanya, PLN Batam bertanggung jawab memberi pelayanan maksimal demi kenyamanan dan kepuasan pelanggan. "Kepuasan dan pelayanan terhadap pelanggan sudah dibayar masyarakat melalui tarif, mengapa harus dibebani

lagi dengan biaya administrasi? Permasalahan ini besar dan harus diselesaikan secara hukum," katanya.

Sebagai langkah awal kata Thomas, L-Perkindo telah menyurati seluruh mitra PLN Batam seperti PT Pos Indonesia dan bank. Hasilnya, seluruh mitra dimaksud tidak mau terbuka dengan alasan dokumen kerja sama itu disimpan di kantor pusat. Paling ironi kata dia, dalam salah satu poin jawaban PT Pos Indonesia disebutkan bahwa biaya administrasi itu dialokasikan untuk kelancaran operasional PLN Batam.

"Apa Anda sebagai pelanggan PLN Batam mau menanggung biaya untuk kelancaran operasional PLN Batam? Kalau tidak bersedia, mari kita bergandengan tangan menggiring kasus ini ke jalur hukum," kata Thomas mengajak.

Agus Subekti, Senior Manajer Komunikasi Bright Batam, mengaku belum mengetahui rencana L-Perkindo untuk menggugat pihaknya ke jalur hukum. "Nanti saya akan hubungi Pak Thomas," katanya ketika ditemui di Hotel Planet Holiday beberapa waktu lalu.

(Astang)

TKI Dituduh Bunuh Majikan di Malaysia

Gebrak Desak SBY Bela Wilfrida BATAM - Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak untuk memberi pembelaan terhadap Wilfrida Soik (20), TKI asal Kupang yang terancam hukuman mati oleh pemerintah Malaysia atas tuduhan membunuh majikannya.

Jika dalam 10 hari ke depan, SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat (PD) itu tidak melakukan pembelaan, LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) akan mengerahkan massa yang lebih besar.

Desakan berbau ultimatum itu disampaikan Ketua Umum Gebrak Uba Ingan Sigalingging dalam orasinya saat menggelar aksi demo di halaman kantor Pemko Batam, Selasa (17/9/ 2013) lalu. Uba menyerukan Wilfrida adalah anak bangsa sehingga harus diselamatkan dan menjadi tanggung jawab SBY sebagai presiden. "Tanpa rakyat, SBY bukanlah presiden.

Sekarang ada anak bangsa yang nyawanya terancam di Malaysia. SBY harus melakukan pembelaan. Itu merupakan tanggung jawabnya," kata Uba yang kala itu menggandeng para aktivis lainnya.

Uba mengingatkan, jika karena kasus Wilfrida memicu pe-

Uba Ingan Galingging rang dengan Malaysia, rakyat Indonesia sudah siap. Alasannya, tindakan Malaysia terhadap Wilfrida sudah di luar batas kemanusiaan sehingga merupakan penghinaan terhadap kedaulatan bangsa dan negara RI. "SBY perlu menyadari, pembunuhan yang dituduhkan kepada Wilfrida sangat tidak masuk akal. Karenanya, dia harus dibela. Kalau tidak sanggup membela anak bangsa, lebih baik mundur sebagai presiden," katanya berapi-api.

TOkoh muda yang selama ini sangat getol memperjuangkan kepentingan rakyat itu mengatakan, meskipun seorang anak bangsa sudah terbukti bersalah di negeri orang, pemerintah wajib melakukan pembelaan. Apalagi terhadap Wilfrida

yang belum pasti bersalah, pemerintah RI tidak bisa mendiamkan hanya karena manjaga hubungan baik antar pemerintah. "Kami mengingatkan SBY agar tidak mengorbankan nyawa anak bangsa demi menjaga hubungan baik bilateral pemerintah. Makanya jika dalam waktu 10 hari kedepan tidak ada langkah kongkrit dari presiden, Gebrak akan menggalang dukungan mengajak semua LSM serta berbagai pihak yang punya kepedulian terhadap nyawa anak bangsa," katanya.

Uba menjelaskan, Wilfrida Soik (20) adalah TKI asal Kupang. Wilfrida yang berangkat ke Malaysia tanpa dokumen ketenagakerjaan lengkap pada 26 Nopember 2010 lalu. Di negeri jiran, Wilfrida menjaga Yeap Seok Pen, orang tua dari Lee Lai Wing pemilik rumah di Jalan Lot 1725, Lubuk Tegah 17000, Pasir Mas, Kelantan.

Hanya dalam waktu 10 hari atau tepatnya pada 7 Desember 2010, Wilfrida Soik ditangkap Polisi Diraja Malaysia di kediaman Lee Lai Wing, dengan tuduhan membunuh Yeap Seok Pen. Sejak penangkapan itu, Wilfrida Soik dipenjara Pengkalan Chepa, Kota Bahru, Kelantan. (Astang)

Dugaan Korupsi Dana Operasional

Mantan Kadisnakersos Diperiksa Jaksa TANJUNGPINANG - Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Kadisnakersos) Kota Tanjungpinang Said Parman jalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Kejari (Kejari) Tanjungpinang, Selasa (17/9). Pemeriksaan terkait dugaan korupsi dana operasional Disnakerkesos Kota Tanjungpinang 2010-2011 sebesar Rp900 juta.

Pemeriksaan dan pemanggilan Said Parman dibenarkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tanjungpinang, Maruhum SH. "Yang bersangkutan datang memenuhi panggilan kita Selasa (17/9) kemarin untuk dimintai keterangan dalam dugaan korupsi yang sedang kita selidiki," kata Maruhum kepada awak media.

Selain Said Parman, Kejari juga memanggil dan memeriksa mantan Bendahara Pengeluaran Disnakersos Tanjungpinang Saparman serta sejumlah kabid dan ka-

bag yang menjabat saat itu.

Diketahui, kasus dugaan korupsi dana operasional Disnakerkesos Kota Tanjungpinang 2010-2011 ini terbongkar karena tidak adanya laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran sejumlah dana yang dilakukan Saparman, Bendahara Disnakersos saat itu.

Saparman telah divonis hukuman penjara 18 bulan dan denda Rp50 juta, subsider tiga bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Vonis dibacakan Majelis Hakim Edi Junaidi dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang, awal april lalu.

Saparman dinyatakan menggelapkan pajak PPh dan PPN yang dipungut semasa menjabat sebagai Bendahara Dinsosnaker serta melanggar pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koprupsi.

Putusan majelis hakim itu sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang sebelumnya. Sementara itu, pledoi yang diajukan terdakwa dan penasehat hukumnya dalam sidang sebelumnya meminta agar bisa bebas dari hukuman. Terdakwa juga meminta kepada JPU untuk dapat memeriksa Pengguna Anggaran (PA) lain termasuk Sekretaris Dinsosnaker yang dinilainya ikut bertanggung jawab.

"Seharusnya kejaksaan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena bukan hanya tanggung jawab Saparman tetapi juga Said Parman selaku PA dan Rorogo Hia sebagai pejabat verifikasi sekaligus Sekretaris Dinsosnaker Tanjungpinang," jelas Nirwansyah, penasehat hukum Saparman ketika itu. (cw72)

CMYK

Lingga, Anambas

Edisi: 78/Minggu III, September 2013,

3a

Disiplin Pegawai Rendah, Wabup Anambas Berang ANAMBAS - Tingkat disiplin pegawai di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) cukup rendah. Bahkan masih ada pegawai yang tidak pernah ikut upacara kenaikan bendera yang secara rutin dilakukan di awal pekan.

Kondisi tersebut membuat Wakil Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris berang.

Dengan nada penuh kecewa, Haris meminta Sekda KKA menindaklanjuti pegawai yang diakuinya tidak pernah mengikuti upacara bendera. "Saya minta Pak Sekda untuk segera mengecek oknum yang tidak mengikuti upacara hari ini. Dari pengamatan saya, ada salah satu oknum pegawai di Dinas Pariwisata tidak pernah hadir mengikuti upacara hari kesada-

Abdul Haris ran ini. Coba dicek apa alasanya, sakit atau lambat bangun pagi," kata Haris penuh serius.

Tidak hanya menugaskan Sekda mencari pegawai indis-

pliner tersebut, namun dirinya juga akan menggelar rapat evaluasi sedikitnya dua kkali per bulan. Dengan nada mengancam Haris mengatakan bagi pegawai yang tidak menyampaikan laporan, akan distrap di tengah lapangan. Instruksi yang disampaikan tidak saja berlaku bagi pegawai tetapi baik Kepala SKPD, Sekretaris, Kabid juga akan ditindak.

Lebih jauh Haris meminta seluruh SKPD menjalankan kegiatan dalam APBD-P tahun 2013 ini. Ia tak lupa menyampaikan bahwa dirinya banyak menerima laporan tentang adanya kesenjangan antara Kepala SKPD dengan staf dan PTT. Sesuai laporan yang diterimanya, staf dan PTT kurang dihargai. (azwir)

Bantuan Conoco Philips

Fasilitas Pustu Hampir Sama dengan Puskesmas ANAMBAS - Conoco Philips menyumbangkan satu unit Puskesmas Pembantu (Pustu) melalui CSR. Pustu yang berada di desa Sri Tanjung itu diresmikan oleh Bupati Kepulauan Anambas Tengku Mukhtaruddin, Kamis (19/9/ 2013) Selain Pustu, perusahaan yang bergerak di bidang pengeboran minyak lepas pantai itu juga menyumbangkan satu unit mobil pustaka keliling yang diserahkan langsung oleh Vice President Development and Relation Conoco Philips Joang Laksanto.

Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Anambas Said Moh. Damrie menyambut baik pembangunan Pustu itu.

Dikatakan, dari sisi fasilitas, yang ada di Pustu hampir sama dengan Puskesmas Tarempa. "Dengan adanya Pustu ini, sudah bisa digunakan untuk melayani masyarakat di Anambas, termasuk dari pulau. Dengan demikian, pelayanan kesehatan masyarakat tidak hanya terfokus di Puskesmas Tarempa saja," katanya.

Dengan nada berpromosi Said mengatakan, untuk melayani masyarakat di Pus-

BUPATI Anambas Tengku Mukhtaruddin dan Vice Presiden ConocoPhilips melakukan gunting pita.

tu Sri Tanjung, pihaknya telah menyediakan dokter umum, dokter gigi dan bidan serta perawat. "Bagi masyarakat yang datang berobat kita sudah siap melayani dengan baik agar kesehatan masyarakat semakin baik lagi," katanya.

Ketua Panitia Pelaksanaan Pembangunan Selamet Rulianto mengakui masih ada CSR dari perusahaan Premier Oil, yang dialokasikan untuk pembangunan pelabuhan Matak Kecil, gedung farmasi di Desa Ladan dan gedung serbaguna di Payala-

man.

"Kita berharap, dengan pemberian bantuan tersebut, kerja sama antara Pemkab Anambas dengan perusahaan konsorsium semakin lebih baik," tuturnya.

Vice President Development and Relation ConocoPhillips Joang Laksanto menuturkan ConocoPhillips merupakan bagian dari masyarakat Anambas. Ia berharap dengan berdirinya Pustu maka pelayanan kesehatan masyarakat Anambas, khususnya Desa Sri Tanjung akan semakin baik.

Gedung Pustu yang dibangun berukuran 12x 12 meter dengan anggaran Rp405 juta. Pustu dilengkapi dengan ruang obat, ruang tunggu, ruang rawat inap, ruang periksa, kamar obat dan ruang administrasi. (Azwir)

SEORANG anak dihkitankan di RSUD Dabo

Persediaan Obat di RSUD Dabo Menipis

Obat Tahun 2013 Belum Dilelang LINGGA - Bupati Lingga Drs H Daria diminta memberi perhatian khusus terhadap krisis persediaan obat di RSUD Dabo. Bupati juga diharapkan menelusuri penyebab sehingga terjadi kekurangan obat di rumah sakit milik Pemerintah Daerah itu.

Hal itu disampaikan Awang (42), warga Dabo yang merasa prihatin terhadap kurangnya obat di RSUD setempat. Ia optimis telah terjadi kesalahan teknis dan prosedur yang dilakukan oleh oknum sehingga masyarakat yang menerima imbasnya.

Tunjangan Dihentikan

Guru di Daerah Terpencil Minta Solusi LINGGA - Ratusan guru yang bertugas di daerah terpencil Kabupaten Lingga mengeluh karena Pemkab Lingga menghentikan tunjangan mengajar.

Jika tidak segera diatasi, kondisi tersebut sangat berpotensi untuk menurunkan minat guru bertugas di kawasan pinggiran.

Sejumlah Kepala Sekolah menyampaikan keluhan itu dalam rapat yang digelar antara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Singkep Barat dengan Komisi III DPRD Lingga, Senin (16/9/2013) lalu. Barisan 'Umar Bakri' itu berharap ada solusi terbaik dari Pemkab Anambas.

Kalangan pengajar juga mengeluhkan kualitas bantuan pemerintah dalam bentuk sarana penunjang bagi sekolah berupa laptop (komputer jiniing) yang disalurkan melaui Disdikpora. "Hendaknya pro-

duk yang diberikan tersebut berkualitas baik, tidak asalasalan saja sehingga mudah rusak," ujar seorang Kepala Sekolah.

Kepala UPTD Kecamatan Singkep Barat M Zamriddin mengatakan keluhan para guru tersebut bisa saja dipenuhi asalkan terjalin komunikasi yang baik. Karenanya, Zamriddin meminta kalangan pendidik untuk senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan pihaknya.

Rudi Purwonugoro, Ketua Komisi III DPRD Lingga berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para guru. Kendati demikian, Rudi meminta guru untuk bersabar hingga aspirasinya terpenuhi. "Semua masukan dari kepala sekolah akan kita cari solusinya. Jadi kita minta para guru bersabar dan tidak cepat kecewa," demikian dikatakan. (Taufik)

CMYK

Kepala RSUD Dabo, Yan Cahyadi kepada wartawan membenarkan bahwa stok obat yang ada sudah mau habis.

"Untuk obat anggaran tahun 2013 mau dilelang, belum ada pemenang tendernya," ungkapnya.

Menurutnya, persoalan saat ini menyangkut siapa yang bersedia untuk mengambil lelang obatan tersebut.

Ia berjanji dalam waktu dekat akan dilakukan lelang kembali sampai ada kontraktor yang bersedia mengambil proyek pengadaan berbagai jenis obat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Lingga, dr Ignatius Lutti menjelaskan, persoalan tersebut sudah dibicarakan dengan instansi terkait mulai dengan Kementrian Kesehatan, hingga dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Dikatakan, salah satu penyebabnya karena biaya kirim yang mahal sehingga pemborong banyak yang mengelak. "Mau tidak mau harus dilelang lagi," katanya.

Ia menyebutkan, permasalahan yang terjadi di RSUD Dabo tidak hanya kekurangan obat begitu juga dengan alat infus yang hanya tersedia sekitar 10000 infus. (Taufik)

Tiga ABK Myanmar Diserahkan ke Lanal Tarempa ANAMBAS - Tiga anak buah kapal berkewarganegaraan Mynamar masing-masing bernama Ukiau Maung, Maukiau Soe Naing dan Aung Soe tersebut diserahkan kepada Lanal Tarempa, Kamis (19/9/2013). Ketiga warga asing itu diselamatkan nelayan Antang saat terkatung-katung di perairan Pulau Muncan dan Pulau Silai di wilayah kabupaten Kepulauan Anambas, pekan lalu.

Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tarempa, Letkol laut (P), Agung Jaya Saktika mengatakan ketiga warga negara Myanmar tersebut kini dalam kondisi sehat dan sedang dimintai keterangan guna pengembangan lebih lanjut.

"Mereka ditemukan oleh nelayan Antang saat hendak mancing ikan di tengah laut. Mereka bertiga ditemukan antara . Mereka itu ditemukan sedang berenang tanpa arah," kata Agung.

Dikatakan oleh Agung, setelah dimintai keterangan, ke 3 warga negara Myanmar ini mengaku sebagai Anak Buah Kapal (ABK) berbendera Thailand yang akan mencari ikan di perairan Muncan

TIGA ABK warga Myanmar diserahkan ke Lanal Tarempa dan Silai di wilayah Kabupaten Anambas.

"Setelah kami mintai keterangan, mereka ini mengaku meloncat ke tengah lautan dari kapal nelayan Thailand tersebut, karena disiksa, bahkan diancam akan dibunuh," katanya.

Nelayan Desa Antang, Kabu-

paten Kepulauan Anambas menyelamatkan tiga orang Anak Buah Kapal (ABK) berbendera Thailand asal Myanmar ketika terapung-apung tanpa arah di tengah lautan antara Pulau Muncan dengan Pulau Silai, Kabupaten Anambas, Rabu (13/9/2013) lalu.

Sebelum ditemukan nelayan Antang, mereka ini berangkat dari Songklak, Thailand menggunakan kapal nelayan yang dinahkodai oleh Navi yang merupakan warga Thailand.

"Mereka ini berangkat dari Songklak Thailand menggunakan kapal nelayan yang tidak diketahui namanya," ujar Danlanal.

Agung menjelaskan, dari keterangan warga Myanmar ini memalui penerjemah, mereka ini diajak oleh nelayan Thailand untuk mencari ikan, namun di tengah perjalanan, mereka ini tak diberi makan, dipukuli, diinjak, di tendang, dan akhirnya mereka melompat ke tengah laut.

"Sebelum mereka melompat kelaut oleh nelayan Thailand, mereka mengaku tidak diberi gaji, makan dan dipukuli, bahkan diinjak-injak oleh ABK lainnya di atas kapal," kata Danlanal.

Untuk sementara ketiga ABK asal Myanmar tersebut akan dimintai keterangan lebih lanjut untuk pengembangan kasus tersebut.

"Untuk sementara mereka kita tampung dulu dan nanti akan kita koordinasikan dengan kedutaan untuk memulangkan mereka nanti," kata Agung. (Azwir/BTO)

CMYK

Galeri Foto

Edisi: 78/Minggu III, September 2013,

4a

Negeri Bunda Melayu; Dari Takbiran, Shalat ID Hingga Open House LINGGA - Gaung Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 H/2013 cukup semarak di Negeri Bunda Melayu Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Agenda religi Malam Ta'biran, Shalat Idul Fitri hingga Open House di kediaman Bupati Lingga H Daria telah terangkai dengan hikmad kian mempererat tali silaturahmi antara pemimpin dan masyarakat, khususnya umat Islam.

Rangkaian Bulan Syawal tahun ini diawal dengan Ma-

lam Tak'biran yang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Acara ini ditandai dengan pemukulan bedug oleh Bupati Daria dilanjutkan dengan arak-arakan oleh ribuan masyarakat dari beraneka kelompok.

Pada 1 Syawal 1434 yang jatuh pada 8 Agustus 2013, ribuan umat Islam memadati Lapangan Kantor Bupati untuk menunaikan shalat Idul Fitri.

Cuaca yang cukup bersahabat membuat para umat dengan

penuh hikmad serta khusuk menunaikan shalat serta mendengar ceramah dari khotib.

Tidak kalah pengtingnya, acara open house di kediaman Bupati Lingga H Daria. Dengan didampingi isteri tercinta serta keluarga, bupati dengan penuh keakraban menyambut masyarakat yang terus berdatangan. Suasana open house begitu akrab hingga mampu menghilangkan status sosial antara masyarakat dan pemimpinnya. (Taufiq)

BUPATI Lingga menyambut tokoh masyarakat pada open house di gedung daerah

BUPATI Lingga tiba di lapangan kantor bupati untuk melaksanakan solat Idul Fitri

WARGA terus berdatangan pada open house di rumah Bupati Lingga

BUPATI Lingga H Daria memukul beduk sebagai pembukaan Malam Ta'biran

BUPATI Daria bersama sejumlah tokoh masyarakat

DENGAN penuh keakraban, Bupati Lingga H Daria menyalami masyarakat usai melaksanakan solat ID

DENGAN penuh keceriaan, Bupati Daria didampingi isteri dan keluarga menyambut masyarakat pada open house

LAPANGAN kantor bupati dipenuhi ribuan umat Islam melaksanakan solat Idul Fitri

MASYARAKAT Lingga dengan khusuk melaksanakan solat Idul Fitri di lapangan kantor bupati

PARA jemaah dengan tekun mendengar ceramah dari khotib

BARISAN peserta Malam Ta'biran mulai bergerak

CMYK

CMYK

Karimun, Natuna

Edisi: 78/Minggu III, September 2013,

5a

Natuna Target Pasar Sabu NATUNA - Ranai, ibu kota kabupaten Natuna sangat rawan terhadap peredaran narkoba, termasuk jenis sabu. Hal itu terlihat dari keberhasilan Satreskrim Polres Natuna yang menangkap 5 tersangka pengguna, kurir dan pengedar sabu di Kawasan Batu Hitam.

Bersama tersangka, polisi juga mengamankan 15 gram sabu. Hal itu dibenarkan Kapolres Natuna, AKBP Anton Setiyawan di hadapan sejumlah wartawan di kantornya, Rabu (18/9/2013).

Anton menuturkan, penangkapan dilakukan pada hari yang bersamaan namun penangkapan dilaksanakan dalam tiga tahapan, penangkapan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh RT dan masyarakat setempat.

Penangkapan tahap pertama dilakukan di Salon Halimah Jalan Hang Tuah Air Lakon, Ranai Kota Senin (16/9/2013) Pukul 11:000. Dari lokasi itu polisi berhasil menangkap dua orang tersangka yang bernama Popi (27) dan Yani (27), mereka ditangkap di dalam sebuah kamar, salah seorang sedang tidur dan yang satu lagi sedang

duduk. Dan polisi menemukan sejumlah alat bukti berupa 1 paket sabu ukuran kecil, uang Rp.450.000, pipa alat hisap sabu, dan lainnya kemudian tersangka digelandang ke Polres.

Pada hari yang sama, setelah polisi melakukan pengembangan, berdasarkan keterangan tersangka Polisi menelepon Ani Alias Mama Ega untuk berpura-pura membeli sabu. Dan pada pukul 14 .00 WIB Ega datang ke tempat yang sama dengan membawa 1 paket sabu harga Rp.500.000 dan kemudian ditangkap dan digelandang ke Polres.

"Awalnya ada kecurigaan masyarakat, kemudian kita telusuri. Dan awalnya kita menangkap Popi dan Yani dulu, dan kita priksa di Polres, sesusai hasil penyelidikan kita dapat satu tersangka lagi atas nama Ani, ia kita tangkap sekitar jam 2 siang dan kita tangkap dilokasi yang sama saat ia membawa 1 paket sabu," ujarnya.

Setelah itu, tambah AKBP Anton, polisi melakukan pengembangan lagi dari tiga tersangka di atas, dan setelah mendapatkan sejumlah keter-

angan tambahan, maka pada hari yang sama polisi berhasil menangkap dua tersangka sekitar pukul 13 : 50 di rumhanya di jalan Sultan Hasanuddin, Batu Hitam Ranai.

"Setelah kita periksa Popi, Yani dan Ani ini, kita tangkap lagi dua tersangka baru atas nama Fernandes dan Adek di rumhanya, dari tangan keduanya kita mendapatkan barang bukti berupa Sabu kurang lebih 15 gram masing-masing 1 paket besar di dalam meja belakang rumahnya dan 7 paket kecil di kamarnya yang disimpan dalam bungkus rokok. Selain itu ada juga 1 buah bong, dua buah HP Blackberry dan satu HP jenis Nokia. Ada juga gunting," terangnya.

AKBP Anton menjelaskan posisi masing-masing tersangka yakni Popi dan Yani merupakan pengguna, Ani sebagai kurir sedangkan Fernandes dan Adek sebagai penjual.

Dan semuanya ditetapkan positif menggunkan Narkoba setelah dilakukan tes urine di RSUD Natuna pada hari penangkapan.

Mereka dijerat dengan sejumlah pasal di antaranya pasal 112 ayat 1, pasal 114 ayat 1, pasal 127 ayat 1 dan pasal 132 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara dan minimal 4 tahun penjara. Denda minimal Rp.800 juta dan maksimal Rp. 8 miliar, " wah, kalo bagi si pemilik, penyimpan, penjual dan sekaligus pengguna narkoba ini hukuman dan dendanya berat banget," pungkas AKBP Anton. (Arifin/HK)

Pusat Belum Tanggapi Tim Lobi DBH RANAI - Upaya Pemerintah Kabupaten Natuna untuk melobi dana bagi hasil (DBH) migas belum mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat.

Alasan pemerintah pusat karena proses pembagiannya memerlukan tahapan sinkronisasi.

Demikian disampaikan Sekdakab Natuna Syamsurizon kepada wartawan, Selasa (16/ 9/2013). Dijelaskan, pemerintah pusat baru bisa memberikan jawaban yang pasti kepada pemerintah Kabupaten Natuna pada tahapan penyaluran DBH triwulan (TW) ke-4.

Zon memperkirakan, rapat singkronisasi DBH tersebut

Syamsurizon akan dilaksanakan pada Oktober 2013 mendatang oleh Pe-

merintah pusat, karenanya pada sekitar bulan itulah pemerintah Kabupaten Natuna dapat mengetahui dengan pasti jumlah DBH yang akan dialokasikan untuk Natuna.

"Sekitar bulan Oktober inilah rapatnya, kalo rapat itu sudah selesai baru kita bisa tahu semua," ujarnya.

Diinformasikan, Pemerintah bersama DPRD Natuna berjuang ramai-ramai ke Jakarta dalam rangka menanyakan keberadaan DBH Migas tersebut untuk Natuna, sebab Pemerintah dan DPRD Natuna khawatir akan terjadinya pengurangan DBH untuk Natuna pada tahun anggaran ini. (Arifin/HK)

Kejari Karimun Didesak Tuntaskan Kasus Dana Hibah KPU KARIMUN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Karimun didesak untuk menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah pemilukada Karimun 20092010 sebesar Rp2 miliar.

Selain KPU, jaksa juga diminta memeriksa Pansus di DPRD Karimun karena dinilai ikut andil dalam kasus itu.

Hal itu dilontarkan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Laskar Melayu Bersatu (LMB) Kabupaten Karimun, Datuk Panglima Muda Azman Zainal. Azman mengatakan, setelah penyidik di Kejari Karimun menetapkan tersangka jilid satu yang menyeret dua komisioner KPU Karimun Zulfikri dan Darman Munir, lalu jilid dua yang juga telah menahan Risdiyansyah, Evi Herita dan Hermawan Saputra serta jilid tiga yang juga menetapkan dua staf di KPU Karimun berinisial Ma dan Ti. Maka sudah sepantasnya Kejari melanjutkan ke jilid empat.

"Setelah kasus ini menyeret semua komisioner KPU Karimun ditambah dua orang PNS yang bertugas di KPU Karimun, maka sudah saatnya Kejari Karimun melanjutkan penyidikan kasus tersebut ke Pemkab Karimun, karena dua lembaga itu yang menentukan soal anggaran dana

hibah pemilukada Karimun itu," kata Azman Zainal, Rabu (18/9/2013) kemarin.

Selain ke Pemkab, penyidik juga harus memeriksa Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kabupaten Karimun yang ikut andil dalam penyusunan anggaran untuk dana hibah pemilukada tersebut.

Sebelum sampai ke Pansus, maka yang harus dipanggil adalah Sekretaris Dewan (Sekwan) yang menjabat saat itu.

"Pansus yang menggodok anggaran untuk pemilukada di DPRD Karimun ikut andil dalam penetapan besaran anggaran dana hibah untuk pemilukada itu.

Selain Pansus, pihak yang mengetahui soal itu adalah Sekwan yang menjabat saat itu. Jadi, sudah saatnya pihak Kejari Karimun mantan Sekwan Karimun itu," jelas

Azman.

Dikatakan, mustahil kalau dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah untuk anggaran pemilukada Karimun itu hanya menyeret komisioner dan PNS yang menjabat sebagai Kasubag di KPU Karimun itu saja, melainkan adanya dugaan ketelibatan unsur 'gedung putih' dan DPRD Karimun yang ikut menyusun anggaran dana hibah itu.

"Jadi, kunci untuk sampai ke Pansus di DPRD Karimun, maka penyidik di Kejari Karimun sebelumnya harus memanggil dan meminta keterangan Sekwan yang menjabat kala itu, karena Sekwan punya andil juga dalam hal penyusunan anggaran itu. Setelah itu, baru bisa mengerucut ke Pansus nya," terang Azman lagi.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi dana hibah pemilukada Karimun dengan nilai sebesar Rp2 miliar telah menetapkan menyeret tujuh orang tersangka, lima diantaranya merupakan komisioner di KPU Karimun. Zulfikri dan Darman Munir, dua dari lima komisioner itu sudah divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang. (Feri/ HK)

PENGEBORAN lepas pantai

Warga Khawatir Natuna tidak Lagi Sebagai Penghasil Migas RANAI - Masyarakat Natuna khawatir daerah itu tidak lagi di tetapkan sebagai daerah penghasil migas. Kekhawatiran itu menyusul rencana pemerintah pusat untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 33 tahun 2004 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Menyikapi masalah itu, sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam wadah organisasi tidak tinggal diam. Seperti yang diungkapkan Abdurahman dari Ikatan Persaudaraan Mubaligh (IPM) Natuna, dia mengaku khawatir dengan adanya rencana pemerintah pusat yang akan merevisi UU DBH Migas. Apa lagi katanya, ada informasi Natuna tidak akan ditetapkan sebagai daerah penghasil migas.

"Kalau pemerintah pusat menetapkan daerah penghasil migas adalah daerah dengan jarak 4 mil dari bibir pan-

tai ke titik pengeboran, maka Natuna tidak akan termasuk sebagai daerah penghasil," ujar Abdurahman.

Sebagai ketua bidang organisasi dan kaderisasi di IPM, Abdurahman mengaku, pihaknya bersama sejumlah tokoh masyarakat dan para mubaligh tidak ingin Natuna lepas dari statusnya sebagai daerah penghasil Migas. Karena DBH Migas salah satu sektor utama penggerak roda pembangunan di Natuna. Tanpa adanya DBH Migas, Natuna tidak bisa berjalan, baik di sektor pemerintahan maupun di sektor lainnya.

"Jangan sampai Natuna tidak masuk sebagai daerah penghasil migas, pokoknya kami akan terus pantau pembahasan rencana revisi UU DBH Migas itu," katanya.

Jika memang pemerintah pusat memberlakukan aturan daerah pengha-

sil migas adalah daerah yang memiliki jarak 4 mil dari bibir pantai, pemerintah pusat harus punya akternatif lain agar Natuna tetap bisa memperoleh DBH Migas, salah satunya adalah dengan membuat pasal khusus.

"Pemerintah pusat harus membuatkan pasal khusus untuk Kabupaten Natuna jika pemerintah pusat tetap memberlakukan aturan baru itu. Kenapa dibuatkan pasal khusus, karena Natuna adalah daerah perbatasan atau pulau terluar," ungkapnya.

Saat ini kata Abdurahman, pihaknya akan terus mensuport pemerintah eksekutif dan legeslatif untuk memperjuangkan hak Kabupaten Natuna. "pokoknya kami akan terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya memperjuangkan hak Natuna, jika perlu kami ikut turun," demikian dikatakan. (Arifin/HK)

Warga Ancam Bongkar Paksa Tower Indosat KARIMUN - Masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan tower Indosat di Kampung Baru, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing mengancam akan merubuhkan pemancar itu. Hal itu tertuang dalam pertemuan tahap dua di Gedung Ikatan Keluarga Batak Islam (IKBI) Kabupaten Karimun, Selasa (17/9) dengan perwakilan dari Indosat yakni Guntoro selaku Penanggungjawab se-Kepri.

Soleh, warga setempat mengaku banyak kejanggalan terhadap perpanjangan sewa lahan tower tersebut. Salah satunya adalah tidak melibatkan masyarakat atau warga setempat, sehingga tower Indosat tetap berdiri dipemukiman warga. "Kami meminta kepada Indosat menaati hal itu bahwa perjanjian bukan hanya lisan yang disampaikan kepada warga tapi harus ada persetujuan yang dibuktikan dengan tandatangan. Termasuk dalam pembangunan awal, siapa saja warga yang menandatangani kesepakatan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)," kata pria yang dikenal sebagai ustadz ini," katanya.

Jika dijelaskan hanya ada 10 orang yang menandatangani kata Soleh, itu artinya baru sebagian kecil dan bukan seluruh warga yang menyepakati.

Soleh juga menyayangkan ketidakhadiran pemilik tanah bernama Mahirab yang juga merupakan warga setempat.

Padahal undangan pertemuan sudah disampaikan namun tidak pernah hadir. Termasuk pertemuan antar warga di Masjid yang terdapat disekitar Tower.

"Sangat disayangkan tuan tanah tidak hadir, padahal dia seorang Polisi dan menjabat di Polsek Meral dan tentu tahu akan kepentingan masyarakat.

Bukan malah menghindar, ini sangat disayangkan," ucap Soleh.

Warga lain, Aprizal menambahkan, lahan yang ditempati warga saat ini sebetulnya adalah untuk pemukiman dan bukan untuk tower. Disaat ada

CMYK

tower maka berdampak kepada petir. Dalam hal ini kita mau pemaparan sejauh mana tanggungjawab Indosat, sehingga apa yang disampaikan akan menjadi bahan pertemuan sesama warga nanti. Apakah tower ini dilanjutkan atau di relokasi.

"Kenapa Indosat kok ngotot tetap disni. Sekarang keinginan dari warga sendiri belum terpenuhi, yang intinya agar tower Indosat dirubuhkan atau direlokasi. Tower itu tidak ada untungnya bagi kami. Istilahnya lebih banyak mudhorotnya untuk warga, artinya hanya keuntungan sepihak. Jadi kami minta segera pindahkan dan butuh waktu berapa lama untuk memindahkan tower. Jadi kita sama-sama enak, artinya tower sekarang tetap jalan sambil bangun tower baru," kata Aprizal.

Dalam pertemuan tersebut masyarakat pun semakin kesal terhadap penanggungjawab Indosat. Sehingga mereka meminta agar atasan Guntoro yang hadir dalam pertemuan selanjutnya bersama warga. Dengan alasan kalau hanya penanggungjawab yang tidak bisa memberikan keputusan, maka hal itu tidak diharapkan kehadirannya. Sedangkan hal tersebut adalah masalah sosial dan butuh orang cerdik yang menyelesaikannya.

"Saya tidak mengharapkan Pak Guntoro yang hadir malam ini, harusnya yang lebih pandai, jangan menyulut kemarahan warga. Coba anda komunikasikan ke atasan kapan bisa bertemu kami untuk tahap selanjutnya. Perlu diingat, yang kami harapkan adalah atasan anda. Kalau mau ikut (guntoro) boleh tapi hanya mendampingi saja. Agar kami mendapatkan jawaban yang bagus dari Indosat. Karena selama ini masih mempertahankan keinginan masing-masing.

Untuk sementara kata Aprizal, berdasarkan kesepakatan warga agar tidak ada aktifiktas penambahan alat atau apapun dari pihak Indosat terhadap tower tersebut, sampai

ada keputusan biar sama-sama enak.

Tokoh pemuda setempat Codet membeberkan biaya sewa pada tahap pertama atau pada 2002 lalu dengan perpanjangan sewa lahan saat ini.

Adapun harga awal berdirinya tower tersebut senilai Rp70 juta untuk 10 tahun. Kemudian dalam perpanjangan, sang tuan tanah (Mahirab) sempat menolak untuk dilakukan perpanjangan sewa tanahnya. Namun pihak Indosat memberikan harga yang cukup fantastis atau dua kali lipat dari harga sebelumnya, yakni Rp165 juta per 10 tahun. Sehingga tawaran itu pun diterima.

Ketua RT 04 RW 03, Ahmad Yani mengatakan, sebetulnya sejak tahun 2012 masyarakat sudah menyampaikan keberatan kepada manageman Indosat di Karimun dan waktu itu diterima oleh security. Saat akan menemupi pimpinan ternyata sedang tidak ditempat.

Setelah itu masyarakat mempertanyakan surat tersebut sekitar dua minggu namun tak kunjung ada jawaban. Kemudian ada keluhan imbas dari petir dan alhamdulillah diganti. Kemudian tahap kedua pada Juni lalu kembali masyarakat melayangkan surat dengan tembusan Lurah setempat namun tak ditanggapi.

Menanggapi berbagai argumen masyarakat, Penanggungjawab Indosat se Kepri, Guntoro mengatakan, pihak manageman telah menimbang dan menrima aspirasi masyarakat, dengan berharap agar tetap berada disini (ditengah-tengah masyarakat). Adapun kebijakan yang akan diambil Indosat adalah membenahi apa yang ada dilingkungan masyarakat.

Terkait perpanjangan sewa lahan kata Guntoro, dilakukan antara Indosat dengan Mahirab selaku pemilik lahan pada 27 maret 2012 lalu dan tdk ada saksi atau dari RT. Yang dilibatkan hanya pemilik lahan.

"Kita punya IMB, waktu itu masih Pak Sani (Gubernur Kepri sekarang) yang masih menjabat sebagai Bupati. Saat akan

mendirikan memang wajib ada izin wrga dan ada beberapa nama yang ikut menandatangani persetujuan adanya tower disini. Kemudian kepada Lurah kami minta maaf, tidak ada maksud untuk melecehkan karena tidak memenuhi undangan, tapi memang tak pernah sampai ke kami," katanya.

Terkait petir yang dikeluhkan warga akibat radiasi dari tower, Guntoro mengaku tidak tahu menahu. Namun rumahnya di Batam berdekatan dengan tower, sehingga dia berinisiatif membuat grounding petir dibawah meteran. Kemudian jika ada petir maka semua kabel yang ada kaitannya dengan listrik segera dicabut.

Mengenai jaminan semua ada seperti untuk hewan, rumah, orang dan jaminan frekuensi yang berkaitan dengan komplain alat rumah tangga.

Alasan ingin tetap dilokasi tempat dimana tower tersebut berdiri, Guntor mengaku adalah atas dasar asas legalitas. Kalaupun ada relokasi atau pemindahan tower ke lokasi lain, maka mekanismenya harus dihidupkan di satu lokasi terlebih dahulu. Kemudian memindahkan tower yang asli. Selain itu harus masuk kedalam jangkauan atau radius yang ditentukan untuk wilayah sebelumnya.

"Kemudian untuk memindahkannya biaya dari mana pak?," ucap Guntoro kepada warga.

Sontak saja seluruh masyarakat yang hadir berteriak dan melemparkan pernyataan bahwa harus dari pihak Indosat yang mengeluarkan biaya.

Guntoro juga mengaku akan memenuhi permintaan masyarakat tentang tidak akan beraktifitas sementara terhadap tower tersebut. Termasuk mendatangkan alat-alat yang baru.

Masyarakat pun sempat meminta agar diperlihatkan surat perjanjian perpanjangan kontrak 2012. Namun sempat ditolak oleh Guntoro, setelah dijelaskan hanya akan melihat, maka warga pun beramai-ramai membaca isi dari perjanjian perpanjangan sewa lahan dari tower tersebut.(Feri/HK)

CMYK

Iklan

Edisi: 78/Minggu III, September 2013

CMYK

6a

CMYK

Sambungan

Edisi: 78/Minggu III, September 2013

Imigrasi Klaim Beri Kemudahan Investor BINTAN - Kantor Imigrasi mengklaim telah memberikan kemudahan kepada turis maupun para investor yang akan berinvestasi untuk membangun usahanya di kawasan free trade zone (FTZ), seperti Batam Bintan dan Karimun (BBK).

Dengan adanya kawasan FTZ, yang memiliki kekhususan tersebut maka lalu lintas orang asing juga dipermudah.

"Untuk kerja singkat yang dilakukan oleh utusan dari investor maka akan kita berikan izin selama 30 hari dan hanya membayar 25 dolar AS. Seperti konsultan proyek yang akan mendukung pembangunan proyek di Bintan. Kalau untuk kunjungan wisatawan maka kita beri izin selama 7 hari sejak kedatangannya ke Indonesia dan dikenakan biaya 10 dolar,"

ABDI Widodo Subagio, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II Tanjunguban

kata Abdi Widodo Subagio, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II Tanjunguban, kepada BATAMTODAY.COM, siang tadi.

Menurut Abdi, peraturan tentang kunjungan tersebut berlaku di seluruh kawasan ekonomi khusus dan FTZ di seluruh Indonesia, salah satu-

nya di Bintan. "Imigrasi tentunya ingin memberikan kemudahan untuk WNA yang berkunjung di Indonesia, namun harus menaati aturan yang berlaku," ujarnya.

Mengenai kemungkinan pelanggaran keimigrasian, Abdi mengakui memang ada.

Namun hanya terjadi beberapa pelanggaran terkait batas waktu yang telah ditentukan.

"Untuk pelanggaran batas waktu tinggal maka dikenakan denda sebesar Rp200 ribu per hari. Ini biasa terjadi karena persepsi hitungan hari yang berbeda setiap negara. Kalau di Indonesia dihitung satu hari sejak ia menginjakkan kakinya, namun di beberapa negara hari tinggal pertama dihitung satu hari setelah ia tiba," tambah Abdi. (pab/Bto)

Tambang Pasir

Sambungan dari hal 1a

ko Batam.

Penambangan pasir di Simpang Panaran, tidak jauh dari Markas Batalyon 134 Tuah Sakti menuju Jembatan I Barelang, juga tidak kalah parahnya. Di kawasan ini, medan yang tadinya berbukit sudah hancur lebur. Karena luasnya areal tambang, disediakan tiga pintu masuk ke kawasan yang hanya puluhan meter dari jalan protokol.

Sumber di sekitar area tambang menyebutkan, sekitar Juli 2013 lalu, penyidik dari Bapedalda Kota Batam bekerja sama dengan kepolisian telah menertibkan tambang itu. Selain memasang garis polisi, petugas juga menahan mesin sedot pasir berikut genset. Anehnya, hanya beberapa hari berselang, tambang itu sudah kembali beroperasi tanpa hambatan.

jawab terhadap kelestarian lingkungan di Kota Batam.

"Jika walikota tidak berani bertindak, kita jadi curiga, janganjangan ada pemasukan pribadi dari pengusaha tambang," katanya beberapa waktu lalu.

Menurut Rusmiati, sangat wajar jika masyarakat Batam berpikiran demikian. Apalagi belakangan ini, Ahmad Dahlan sering dikaitkan dengan kasus-kasus dugaan korupsi berskala besar seperti dana bantuan sosial (Bansos), proyek pengadaan Alkes di RSUD Embung Fatimah, dana asuransi pegawai negeri sipil serta yang lainnya.

"Masa bhakti Pak Dahlan hanya tinggal sedikit di kursi walikota Batam. Kalau mau memperoleh nilai baik di mata masyarakat, bertindaklah dengan tegas. Bila perlu ganti saja Dendi Purnomo itu," ujarnya. (Astang)

Kepala Bapedalda Kota Batam Ir Dendi Purnomo yang dikonfirmasi di Hotel Swiss Bell, kawasan Harbour Bay, Batuampar mengaku tidak tahu permasalahan itu. Ia malah mengarahkan wartawan untuk menemui stafnya di bidang penindakan. Namun, staf dimaksud sangat sulit ditemui.

Ketika didatangi ke kantornya di gedung bersama, Batam Centre, staf dimaksud tidak pernah ada. Beberapa staf lain menyebutkan pegawai bidang penindakan sedang turun ke lapangan.

Rusmiati Lumongga (41), pemerhati lingkungan di Kepri, mendesak aparat hukum untuk memeriksa Walikota Batam dan Dendi Purnomo terkait penambangan pasir darat di Batam. Ia mengatakan, sebagai walikota, Dahlan harus bertanggung

Kemenhut pun

Sambungan dari hal 1a

cicilan rumah ke BTN, nyatanya setelah lunas malah disebut bermasalah karena berada di lahan hutan lindung.

"Dimana pemerintah selama ini? Kita minta SK 463 itu ditarik kembali. Jangan sampai masyarakat menggelar pengadilan rakyat kepada Menhut," demikian dikatakan.

Koalisi LSM Salahkan BP Kawasan Koalisi LSM Kota Batam berseberangan dengan Roberto dengan mendukung SK tersebut. Melalui surat resmi kepada Menteri Kehutanan, 13 LSM yang tergabung menjelaskan alasan dukungannya.

Alasan pertama disebutkan

yang dilakukan BP Kawasan dan Pemko Batam yang menimbulkan kerugian material dan spiritual kepada masyarakat harus dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait.

Atas permasalahan dimaksud, koalisi LSM Batam mempertanyakan kinerja Gubernur Kepri HM Sani, Kepala BP Kawasan Batam Ir Mustofa Widjaya dan Walikota Batam Drs Ahmad Dahlan.

Dijelaskan, Pemko Batam telah menghabiskan anggaran hingga Rp500-an juta untuk pembahasan padu serasi hutan lindung pada tahun 2011 ditambah Rp655.459.000 tahun 2012. (Ghank)

pembangunan Kota Batam sudah jauh menyimpang dari koridor 'master plan" dengan menjamurnya perumahan sehingga bertolak belakang dengan konsep awal yakni pembangunan sentral-sentral industri, perdagangan, pariwisata (hotel) dan pelabuhan.

Pada butir (3) dijelaskan, perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan komersial tanpa HPL oleh pihak Otorita Batam/BP Kawasan merupakan perbuatan melawan hukum pidana, termasuk pengeluaran izin prinsif lahan pantai dan laut oleh Pemko Batam. Selanjutnya dalam poin (4) ditegaskan, kesalahan

7a

Pemerintah Sani-Soeryo Tidak Fokus Genjot Infrastruktur TANJUNGPINANG - Masih banyak proyek, khususnya infrastruktur yang belum tuntas di linkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Kenyataan itu semakin menguatkan duet SaniSoeryo tidak fokus dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Kritikan itu tersirat saat Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi mengkritisi pembangunan yang dilakukan Pemprov. Dia mengatakan, Pemprov seharusnya fokus dalam hal pembangunan infrastruktur sehingga tidak ada proyek yang terbengkalai.

"Contohnya pembangunan RSUP di Tanjungpinang. Memang secara kasat mata bangunan tersebut telah selesai 100 persen dan telah difungsikan, bahkan telah diresmikan.

Tetapi sebenarnya masih menyisakan pekerjaan. Gedung baru difungsikan empat lantai.

Sementara lantai lima ke atas belum kelar pengerjaannya," kata Nur usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (17/9/2013).

Menurut Nur, Pemprov membangun Kepri secara sporadis. "Sah-sah saja mengerjakan banyak pembangunan asal pengawasan dan perencanaannya matang sehingga tidak ada yang tertunda," katanya.

Diketahui, saat ini Pemprov tengah membangun Rumah Sakit Penanggulangan Ketergantungan Narkoba di Polda Kepri,

GUBERNUR dan Wakil Gubernur Kepri bersama Mendagri Gamawan Fauzi dalam suatu acara

Rumah Sakit di Tanjunguban dan Rumah Sakit di Tanjungbatu sehingga pengerjaannya dinilai Nur kurang maksimal.

"Seharusnya difokuskan satu dulu. Setelah siap betul, baru mengerjakan yang lain. Dewan meminta supaya RSUP di Tanjungpinang menjadi rumah sakit tipe B yang bisa melayani masyarakat lebih baik dengan kualitas memadai," katanya.

Sementara Anggota Komisi III DPRD Kepri Sofyan Samsir mengatakan, Pemprov masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) dalam hal penyelesaian pembangunan, baik di ibukota provinsi maupun di kabupaten/kota lain.

"Masih banyak pekerjaan pembangunan yang tertunda dan belum selesai dengan sempurna. Saya menilai peren-

canaan pembangunan yang dilakukan Pemprov kurang matang. Banyak perubahan atau perencanaan yang berubah," ungkap Sofyan usai Paripurna di DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (17/9/2013).

Saat inspeksi mendadak (sidak) beberapa waktu lalu, kata Sofyan, Dewan menemukan banyaknya bangunan yang telah rusak di RSUP padahal belum diresmikan.

"Seharusnya, perencanaan pembangunan RSUP dilakukan secara matang, tidak asal jadi.

Seperti merencanakan pelengkapan alat-alat medisnya dan juga menyediakan tenaga ahli atau dokter yang berpengalaman," terangnya.

Sofyan mengatakan, Dewan selalu memantau dan mengevaluasi kinerja Pemprov.

"Masyarakat mengeluhkan banyaknya proyek Pemprov yang belum kelar, bahkan terindikasi bermasalah," ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Tjetjep Yudiana di Tanjungpinang beberapa waktu lalu mengatakan, RSUP membutuhkan tenaga medis dan non medis hingga dua kali lipat dari yang sekarang. Sebab, rumah sakit ini akan beroperasi hingga lantai delapan.

Ditambahkan Tjetjep, pembangunan rumah sakit akan dilanjutkan dengan anggaran tahun jamak atau multiyears.

Pembangunan dimulai awal tahun 2014 dan berakhir Juli 2015, saat masa jabatan Gubernur Kepri HM Sani dan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo berakhir. (pab/HK)

Nasib 1000 Orang PTT Pemprov Kepri Tidak Jelas TANJUNGPINANG - Nasib sekitar 1.000 orang pegawai tidak tetap (PTT) di Pemprov Kepri tidak jelas. Penyebabnya, PTT tersebut tidak dijamin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jumlah PTT di Provinsi Kepri saat ini sebanyak 1.007 orang. Sementara PNS di Provinsi Kepri berjumlah 2.200 orang. Kepala BKD Kepri Abdul Malik menegaskan, tidak ada keistimewaan bagi mereka yang saat ini telah menjadi PTT, mereka tidak langsung jadi PNS. "Kalau mau jadi PNS mereka harus melalui prosedur dan mendaftar seperti masyarakat lainnya saat ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)," kata Abdul Malik usai meng-

hadiri pengambilan sumpah janji PAW Anggota DPRD Kepri Andi Rivai Siregar di Gedung DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (17/9) kemarin.

Malik mengatakan, pegawai yang saat ini masuk merupakan pegawai harian lepas (PHL) bukan PTT dan direkrut oleh kepala dinas masing-masing dengan kemampuan operasional dinas.

"Jadi sampai detik ini, saya tidak pernah mengangkat PTT sejak pertama dilantik sebagai Kepala BKD Kepri. Jika ada orang yang mengatakan bahwa saya mengangkat PTT, suruh orang itu menghadap saya. Semua pengangkatan PTT melalui tandatangan saya dan tidak ada satu orang pun

yang diangkat menjadi PTT," tegasnya.

Saat ini ada 175 pegawai honorer Kategori 1 (K1) dan 16 orang Kategori 2 (K2) yang diajukan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pegawai yang diajukan melalui jalur K1 dibagi dua yakni angkatan pertama 129 orang diangkat secara otomatis dan pengangkatannya telah diusulkan ke BKN. Serta 46 orang lagi yang masih harus dilakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT).

"Untuk ke 46 ini ada masalah diantaranya ada pengaduan dan laporan masyarakat sehingga harus di audit terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," ungkap Malik.

Wakil Menteri Pendaya-

Diskotek Pesona pada Kapolri Jend (Pol) Timur Pradopo, Wakapolri Komjen (Pol) Oegroseno dan epala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Anang Iskandar. "Upaya ini kita tempuh karena kasus peredaran Narkoba di Kota Batam sudah mengancam generasi muda bangsa," katanya di sela sebuah acara di Kota Medan, Sabtu (14/9/2013). Diungkapkan, permasalahan Narkoba di Batam sudah lama menjadi fokus perhatian LIRA. Saat ini katanya, pihaknya sedang melakukan investigasi dan hasilnya akan disampaikan langsung kepada Kapolri dan Wakapolri. "Kita akan temui langsung Pak Kapolri dan Wakapolri. Perlu dicatat, Pak Oegroseno itu adalah bagian keluarha LIRA," katanya.

Pria yang juga Ketua Umum Brigadir Anti Narkoba Indonesia (BANI) - LSM bentukan Kementerian Sosial - membeberkan kuatnya konpirasi antara oknum petinggi Polda Kepri dengan gembong Narkoba

yang beroperasi di hotel-hotel berbintang. Ia mengaku pesimis dengan keseriusan serta keberanian Dirnarkoba saat ini untuk memberantas peredaran barang haram tersebut. "Makanya kita akan menemui Bapak Kapolri dan Wakapolri agar segera mengambil kebijakan terbaik sehingga pemberantasan Narkoba di Batam berjalan dengan baik," sebutnya.

Yusuf mengakui, konspirasi antara oknum penegak hukum dengan mafia narkoba juga terjadi di kota-kota lainnya di Indonesia. Karenanya, sebagai LSM tingkat nasional, LIRA tengah menjalankan beberapa terobosan demi tercapainya program nasional yakni pada 2015 Indonesia bebas dari Narkoba.

Yusuf menegaskan, Batam sebagai pusat industri penting di Indonesia bahkan ASEAN cukup rentan dengan peredaran Narkoba. Untuk itu, pemberantasannya perlu ditangani oleh abdi negara yang benarbenar berjiwa besar dan bersih.

Sambungan dari hal 1a Jika tidak kata dia, mafia narkoba akan menguasai oknum penegak hukum yang ada.

Walikota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Batam Akhmad Rosano menilai Direktur Narkoba Polda Kepri Kombes Agus Rohmat tebang pilih dalam penegakan hukum.

Disebutkan, jika Agus benar serius untuk memberantas Narkoba di Kota Batam, Rosano bersedia menunjukkan ruang penyimpanan Narkoba di Diskotek Planet (P)1, P2 dan P3.

"Kalau benar serius ingin memberantas Narkoba di Batam, saya kira bersihkan dulu diskotek besar seperti Planet, Pasifik dan yang lain. Ini beraninya hanya tempat hiburan kecil," ujarnya.

Rosano juga menyoroti pernyataan Agus di media yang mengaku telah berkali-kali menggelar razia di megadiskotek tersebut. Logikanya kata dia, jika benar Ditnarkoba sering menggelar razia di diskotek besar itu, mustahil tidak ada barang bukti yang ditangkap.

Aparat Hukum duga adanya penyimpangan anggaran negara (daerah) dalam proyek tersebut.

"Kita patut menduga adanya praktik KKN. Tentunya tugas aparat hukum untuk membuktikan," katanya.

Menurut pria yang akrab dipanggil Thamrin itu, ada beberapa hal yang patut ditelusuri dalam proyek itu. Pertama, soal besaran anggaran yang mencapai Rp800 juta. Dikatakan, untuk proyek yang sama, sudah ada praktisi akademis yang menawarkan angka Rp400 juta. Namun, karena sudah ada yang mengerjakan, maka praktisi dimaksud urung bekerja.

Poin kedua kata dia, soal

CMYK

SDM yang terlibat dalam proyek itu. Disebutkan, untuk melakukan survey demikian, lazimnya dilakukan kalangan akademisi bukan perusahaan yang kualitasnya diragukan.

"Itukan ranah kalangan akademisi bukan perusahaan.

Jadi kita mempertanyakan hasilnya," sebutnya.

Poin ketiga kata dia, soal hasil survey yang tidak berbeda jauh dengan kajian tahun sebelumnya. Thamrin mengatakan, hasil kajian hanya beberapa halaman yang esensinya tidak beda jauh dengan kajian tahun sebelumnya yang telah dimiliki Pemko Batam.

"Jangan-jangan hanya di-

gunaan Apartur Negara, kata Malik, telah berbicara beberapa waktu lalu bahwa pegawai K1 tidak dijamin menjadi PNS, karena berbagai alasan salah satunya tidak memenuhi kelengkapan berkas.

"Contohnya, saat pengangkatan PTT tahun 2005 SKnya saja, namun pada 2012 dia berhenti maka ini dianggap gagal. Karena syarat mutlaknya adalah harus mengikuti dari tahun 2005 sampai 2013. Bila tidak lengkap maka batal dan gagal. Tidak ada prioritas," imbuh Malik.

Sementara 16 orang pegawai K2 tersebar di semua instansi di Kepri juga telah diajukan ke BKN. "Mereka ini melalui ujian di BKN," tukasnya. (pab/HK)

"Saya serius, kalau Agus benar ingin memberantas Narkoba di Planet, saya bersedia menunjukkan ruangan penyimpanannya," katanya serius.

Direktur Narkoba Kombes Agus Rohmat membantah pihaknya tebang pilih dalam melakukan razia. Ia malah mempertanyakan ada kepentingan apa sehingga Rosano melemparkan tudingan demikian.

Agus juga merasa heran karena pihak. (Diskotek, red) lain tidak ada yang komplain meskipun sudah berkali-kali dirazia. "Kenapa tempat dia baru sekali sudah gerah, dan ada kepentingan apa sebenarnya," demikian disampaikan.

Orang pertama di Ditnarkoba Polda Kepri itu menegaskan pihaknya tetap komitmen untuk memberantas Narkoba.

Bahkan ia meyakinkan bahwa komitmennya tidak hanya dengan kata-kata tapi dengan bukti."Kami tetap akan razia semua tempat hiburan," katanya bernada janji. (tim)

Sambungan dari hal 1a copy paste. Padahal sudah menghabiskan anggaran daerah," katanya.

Ia mengaku tidak habis pikir mengapa penggunaan anggaran sebesar itu tidak dilakukan secara selektif. Hal tersebut kata dia, diduga kuat karena adanya campur tangan oknum Wakil Ketua DPRD Kota Batam yang menunjukkan perusahaan pelaksana kajian.

"Kalau untuk kajian seperti itu, Rp 50 juta saja bisa saya kerjakan," kata dia.

Aris Hardi Halim, Wakil Ketua DPRD Kota Batam yang disebut-sebut ikut menangani proyek itu membantah tegas.

Lewat pesan elektronik (sms)

Aris mengaku tidak pernah terlibat dalam proyek yang bersumber dari APBD. Karenanya ia mengaku mendukung agar kasus itu diusut secara hukum.

Sekretaris Dewan Kota Batam Marzuki membenarkan adanya proyek dimaksud. Dikatakan, proyek tersebut senilai Rp200 juta ditambah biaya akomodasi dan gaji sehingga totalnya Rp800 juta.

Disebutkan, proyek tersebut telah ditenderkan dan pemenangnya sebuah perusahaan dari luar Kepri. "Proyek itu sudah selesai. Prosedurnya sudah melalui tender," katanya (Ghank)

CMYK

Edisi: 78/Minggu III, September 2013

8a

Halal Bi Halal Pemkab Natuna

Bupati Serukan Pentingnya Tupoksi dan Kekeluargaan NATUNA – Halal bi halal Pemerintah Kabupaten Natuna berlangsung penuh kekeluargaan di Gedung Serba Guna, Komplek Natuna Gerbang Utaraku, Senin (20/8/2013) lalu. Bupati Natuna Drs H Ilyas Sabli, M.Si didampingi Wakil Bupati Imalko S.Sos tampak menyatu dengan seluruh jajaran.

Dalam sambutannya Ilyas Sabli menyerukan pentingnya tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta emosional kekeluargaan (sense of family). Hal tersebut kata Ilyas menjadi modal dasar untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Seorang pegawai negeri sipil perlu bekerja sesuai tupoksi masing-masing serta didukung emosional kekeluargaan agar pergerakan roda pembangunan berjalan lancar. Dijelaskan, jika seorang pegawai memiliki emosional kekeluargaan dalam bekerja, akan sangat membantu kelancaran pekerjaan.

Bupati menekankan, seorang aparatur pemerintah (pegawai, red) jangan sampai berpikiran seolah-olah dirinya tidak memiliki peran penting dalam sistem kerja. Sebaliknya, setiap pegawai harus menyadari perannya dalam pemerintahan karena sudah memiliki tugas pokok dan fungsinya.

Wakil Bupati Imalko juga mendorong semangat kerja para pegawai di seluruh jajaran. Dikatakan, kerja sama positif antara seluruh pegawai perlu ditingkatkan demi tercapainya etos kerja yang maksimal.

Ketua Panitia Pelaksana Halal Bihalal, Ilham Kauli dalam laporannya menyebutkan kendati sedikit mendadak, pelaksanaan acara rutin itu bisa berjalan dengan lancar. Ia melaporkan anggaran untuk Halal bi halal tahun ini sebesar Rp93 juta yang bersumber dari sumbangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Natuna.

Dalam harapannya, ia kembali menekankan seruan bupati agar dapat dipatuhi seluruh pegawai. (Saleh)

BUPATI Natuna Drs H Ilyas Sabli, M.Si dengan penuh keakraban menyalami para stafnya.

WAKIL Bupati Natuna Imalko, S.Sos menyampaikan kata sambutan

BUPATI Ilyas Sabli menyampaikan kata sambutan

KETUA Panitia Pelaksana Ilham Kauli menyampaikan laporan

JAJARAN Kepala SKPD tidak kalah seriusnya

BUPATI Natuna memilih menu hidangan

BUPATI dan Wakil Bupati Natuna dengan didampingi isteri masing-masing menikmati hidangan secara bersama

JAJARAN Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer berbaur dengan akrab

BUPATI Ilyas Sabli, Wabup Imalko, Sekda Syamsul Rizon dan Asisten I Iswar Aspawi serius mengikuti acara.

CMYK

CMYK

Nusantara

Edisi: 78/Minggu III, September 2013

5

Polda Selidiki Proyek Mebeler DPRD Pekanbaru PEKANBARU - Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit III Bidang Korupsi, Polda Riau, tengah melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi di dana meubeler tahun 2012 senilai Rp4 M di ruang lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru Kota.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, AKBP Hermansyah SH SIK ketika dihubungi wartawan, Rabu (18/ 9/13) mengatakan, pihaknya tengah mengumpulkan berkasberkas pengadaan mobiler di DPRD Pekanbaru Kota pada

tahun 2012 itu, dan segera memanggil beberapa saksi untuk tindak lanjut penyelidikan.

"Penyelidikan saat ini masih pemberkasan, dan ketika pemberkasan selesai. Kami akan memanggil beberapa saksi dari DPRD Pekanbaru Kota," ujar Hermansyah.

Menurut Hermansyah, kasus korupsi yang diduga bakal menyeret beberapa oknum di dewan itu, mulai menemui titik temu. "Penyelidikan terus digesa agar kasusnya cepat selesai," pungkasnya.

Menurut Hermansyah, hasil penyelidikan sementara Pol-

GEDUNG DPRD Pekanbaru

da Riau, indikasi korupsi itu terjadi pada pengadaan mobiler di gedung DPRD Kota Pekanbaru, berupa meubel, kursi, meja dan lainnnya tersebut terjadinya korupsi.

Informasi yang dirangkum, pengadaan meubeler DPRD Kota Pekanbaru itu, lelang proyek dimenangkan oleh PT Matrikstama Andalan Mitra, sekitar bulan Oktober-November 2012 lalu.

Dalam pengadaan mobiler tersebut, pagu anggarannya sebesar Rp Rp4.680.450.000.

Sedangkan harga penawaran dari perusahaan pemenang proyek tersebut sebanyak Rp3.395.601.286.

Namun anehnya, dalam pengadaan mobiler ini sangat cepat diselesaikan oleh perusahaan pemenenang proyek. Pasalnya, baru dua pekan Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPJ) keluar, mobiler sudah masuk, pada Desember 2012.

Diduga pengadaan mobiler juga belum ada serah terima dari pihak perusahaan ke DPRD Kota Pekanbaru. Karena sekarang masih ada sisa-sisa meubel menumpuk di dalam gedung wakil rakyat tersebut. (Jack/ Riter)

Terdakwa Pembunuhan Kadis Perikanan Bengkalis Diancam Pasal Berlapis SIAK - Dua tersangka kasus pembunuhan Kepala Dinas (Kadis) Perikanan Kabupaten Siak yakni Purwanto alias Pur dan Abdul Kolik alias Cak Dul, Rabu (18/9/13) mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Siak. Sidang perdana tersebut diagendakan untuk membacakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endah.

Persidangan yang diketuai hakim majelis Sortaria Neva, dan dibantu dua hakim anggota M.Iqbal, dan Rudi Wibowo, dan kedua terdakwa yang dihadirkan didampingi Penasehat Hukum (PH) nya yakni Wira Gunawan yang ditunjuk majelis hakim tersebut berjalan lancar.

Dalam dakwaan masingmasing terdakwa yang dibacakan JPU Endah, diketahui bahwa terdakwa Pur berkenalan dengan Ahmad Ramli dan setelah beberapa bulan, Pur yang diduga bisa mengobati penyakit secara tradisional atau dukun ternyata tersinggung dengan perkataan korban "Dukun duit receh".

Saat itu terdakwa Pur menyimpan dendan, dan akhirnya merencakan pembunuhan dengan terdakwa Cal Dul. Saat itu terdakwa Cak Dul menyiapkan kampak yang didapatnya di dek kapal, dan diberikan ke terdakwa Pur. Kampak pun disimpan terdakwa Pur dan saat berangkat ke Pekanbaru, korban mengajak terdakwa Pur. Ajakan tersebut merupakan kesempatan terakhir bagi terdakwa untuk melepaskan dendamnya, dengan cara menghabisi nyawa korban. Setelah mereka berangkat bersama dari Bengaklis ke Pekanbaru dan melintasi Kabupaten Siak, setibanya di Jalan Pemda Lintas Siak-Buatan Kecamatan Kotogasib, terdakwa menyuruh korban untuk menghentikan mobilnya dengan alasan terdakwa Pur ingin buang air kecil.

Saat itu terdakwa Pur keluar mobil dan sempat buang air kecil, dan tak lama kemudian korbanpun keluar dengan maksut yang sama,

setelah itu terdakwa Pur yang lebih awal selesai buang air langsung ke mobil dan mengambil kampak yang telah disiapkannya.

Korbanpun dipukul dengan kapan hingga terjatuh, dan saat itu korban sempat mencoba bangkit tetapi terdakwa Pur kembali menghantamkan kampak tersebut berkali-kali sehingga korban kembali terjatuh dan tak bergerak lagi.

Atas kejadian tersebut, JPU mendakwa kedua terdakwa dengan pasal berlapis yakni pasal 340 KUHP Jo 55 dan pasal 365 KUHP ayat 4, serta pasal 338 KUHP. Adapun ancaman hukuman dalam pasal-pasal tersebut minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan bisa hukuman mati atau seumur hidup.

Setelah JPU membacakan dakwaan para terdakwa, maka majelis hakim menunda persidangan tersebut hingga 2 Oktober mendatang dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi-saksi dalam perkara tersebut.

M. Iqbal salah satu majelis hakim usai persidangan menjelaskan agenda sidang yakni pembacaan dakwaan dari JPU dan persidangan ditunda karena saksi-saksi kurang lengkap. Dan ditunda Rabu lusa hingga saksisaksi dapat hadir.

"Setelah pembacaan dakwaan, sidang ditunda ketua majelis karena para saksisaksi belum dahir. Dan diagendakan 2 Oktober mendatang dan diharapkan para saksi-saksi sesuai diberkas dapat hadir untuk diperiksa keterangannya," ujar M.Iqbal. (Gandi/Riter)

TAMBANG pasir.

Pemkab Bantah Ada Oknum Bermain Izin Penambangan di Rupat BENGKALIS - Asisten II Bengkalis Arianto membantah jika ada oknum yang bermain untuk keluarkan izin penambangan di Pulau Rupat. Aktifitas penambangan pasir laut PT. Tri Martheo di Pulau Babi dan Beting Aceh, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, telah memiliki izin operasional yang sah.

Arianto menjelaskan, sesuai keterangan Tim Terpadu Pemkab Bengkalis, izin penambangan pasir laut yang dilakukan perusahaan dan diklaim legal itu diterbitkan Pemprov Riau, dengan radius 4 sampai 12 mil dari lepas pantai.

“Hasil dari Tim Terpadu, bahwa PT. Tri Martheo mendapatkan izin penambangan pasir laut dari Pemprov Riau antara 4-12 mil dan itu merupakan kewenangan sepenuhnya pihak provinsi, sementara pemerintah kabupaten hanya berhak menerbitkan izin dibawah 4 mil dari bibir pantai. Jadi izin yang diperoleh PT.

Tri Martheo adalah sah atau legal, dan akan beroperasi selama 5 tahun bersama mitra kerjanya PT. Sinar Mas Group,” terang Arianto kepada sejumlah wartawan, Rabu (18/9/13).

Adanya opini yang beredar adanya permainan dengan beroperasinya perusahaan tersebut, Ariyanto menjamin tidak ada permainan yang melibatkan oknum Pemkab Bengkalis dalam hal perizinan atau kewenangan penambangan pasir laut itu.

“Saya jamin, tak ada indikasi dugaan permainan apalagi yang namanya suap oleh oknum Pemkab Bengkalis.

Perizinan penambangan pasir itu sudah sesuai dengan mekanisme, dan tim terpadu sudah menyerahkan laporan ke bupati,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kelautan dan Perikanan ini.

Untuk diketahui PT. Tri Martheo

bermitra dengan PT. Sinar Mas Group, merupakan perusahaan yang memperoleh izin dari Gubernur Riau berdasarkan SK Gubri Nomor : Kpts.1009/IX/ 2011 tentang perpanjangan kuasa pertambangan eksploitasi pengangkutan dan penjualan izin usaha pertambangan (IUP) dengan are akonsesi seluas 5 ribu hektar.

Penambangan oleh perusahaan tersebut digunakan sebagai tanah urug oleh PT. Oleochemichal Sinar Mas untuk areal pabrik seluas 75 hektar dengan ketebalan 0,5-2 meter dengan perkiraan penimbunan pasir laut sebesar 400.000 ribu meter kubik. Penambangan pasir laut itu sendiri menggunakan kapal keruk “Hulong 98” dengan cara melakukan penyedotan pasir laut melalui pipa yang berada disisi kiri dan kanan lambung kapal dengan kapasitas 3 ribu meter kubik perhari. (Jack/Riter)

Sejumlah Ketua Parpol Ditipu Kajari Gadungan Lewat SMS RENGAT- Sejumlah ketua partai politik (Parpol) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) nyaris ditipu orang yang mengaku kepala kejaksaan (Kajari) negeri Rengat. Modus penipuan yang menggunakan telpon seluler ini dilakukan orang yang mengaku sebagai Kajari Rengat, meminta sejumlah uang kepada para ketua Parpol dengan berbagai dalih.

Seperti yang diungkapkan Suharto, Ketua DPC PPP Inhu di Pematang Reba, Rabu (18/9/ 13). "Sebelumnya seseorang yang mengaku staf Kajari Rengat bernama Marwan melalui hp dengan nomer 082319736235 mengirim sms yang berisi, Ass siang pak suharto mf mnggu wktunya. dari Marwan staf kejari Rengat. harap telpon kembali.tks," ujarnya.

Diungkapkan Suharto, seusai menerima SMS itu dirinya

lalu menghubungi nomor hp tersebut. Dimana orang yang mengaku staf Kajari Rengat bernama Marwan yang langsung menjawab dan meminta untuk menghubungi langsung Kajari Rengat sembari mengirimkan nomor hp Kajari gadungan. " Waktu saya hubungi nomor hp 081218403492 yang diberikan Marwan itu yang katanya Kajari Rengat, orang yang mengaku Kajari Rengat lalu menyapa saya dan ngajak ngobrol. Namun diujung pembicaraan Kajari ini lalu meminjam uang untuk perobatan istrinya sebesar 5 juta yang minta ditransfer kerekening istrinya yang bernama Sri Rahayu dengan nomor rekening 9000.01.3259.982 Bank Mandiri. Namun karena merasa janggal saya tidak memenuhi permintaan itu," ungkapnya.

Hal yang sama juga dialami

ketua DPC PBB Inhu Tomimi Komara, ketua DPC PDIP Inhu Juanda dan ketua DPC Demokrat Inhu Arwan Citra Jaya dimana semuanya menggunakan modus yang sama serta nomor hp yang juga sama namun dengan dalih berbeda. Sebagaimana diutarakan Tomimi Komara. " Orang yang mengaku Kajari ini dalam pembicaraan di telpon seluler mengaku sedang rapat di Kajati Riau dan saat ini sedang mengalami kesulitan, untuk itu meminjam uang sebanyak 15 juta," tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Juanda, dimana Kajari gadungan ini meminjam uang untuk operasional kantor. " Karna saya gak kenal sama Kajari ini, ya gak saya layani permintaanya dan saya tau ini penipuan yang mencatut nama Kajari Rengat," ungkapnya.

Sementara itu dihubungi

Mogok Kerja Karyawan BOB Masih Berlangsung SIAK - Aksi mogok yang dilakukan perusahaan rekanan PT.Badan Operasi Bersama (BOB)-Bumi Siak Pusako (BSP) di Siak terus berlangsung. Aksi ini terus dilakukan hingga ada titik terang.

Aksi dipicu belum adanya keputusan dari pihak manajemen untuk menyerahkan hak rapel gaji karyawan selama 7 bulan. Memasuki hari kedua, karyawan yang mogok kerja sekitar 24 perusahaan kontraktor yang jelas menentukan bagaima-

na produksi sektor migas.

Diperkirakan jumlah karyawan yang mogok sekitar 800 orag, yang bekerja di 3 wilayah operasional BOB-BSP, di Dua Kabupaten yakni daerah Kasikan dekat dengan Petapahan Ujung Batu Rokan Hulu (Rohul), Pedada yang terletak di Kecamatan Sabak Auh, Zamrud yang berada di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Diinformasikan bahwa diduga aksi mogok kerja yang dilakukan keryawan rekanan ini tidak begitu

mendapatkan perhatian dari pihak BOB-BSP sendiri, dan aksi ini akan terus berlanjut hingga adanya titik terang atas tuntutan para karwayan dan mereka siap menerika sakngi atau intimidasi dari siapapun karena mereka sudah kompak.

Diketahui bahwa Selasa (17/9/13) ada pertemuan antara perwakilan karwayan dan BOB, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang sesuai diharapkan para pekerja.

Rabu (18/9/1), keterangan

perwakilan karyawan yakni Hanafi (46) dari PT Andalan Permata Buana, hasil pertemuan yang buntu dikatakan bahwa BOB menyarankan pihak rekanan yang seharusnya membayarkannya dan nanti di tagih melalui fois nya masing-masing.

"Janji dari Pihak BOB tanggal 16 September lalu rekanan sudah bisa dicairkan karyawan, tetapi BOB tidak menepati janjinya maka rekanan juga tidak bisa membayarkannya. Intinya, kalau

CMYK

menyalahkan perusaah rekanan pembicaraan itu mundur kebelakang, karena BOB sudah berjanji tanggal 16," terang Hanafi.

Juru bicara BOB Nazarudin menegaskan bahwa BOB tidak memiliki kaitan langsung dengan para pekerja kontraktor. Dan secara umum operasional BOB masih berjalan lancar. "Untuk itu, kita mendorong kontraktor agar segera menyelesaikan permasalahanya dengan karyawannya," terannya. (Jack/Riter)

MOGOK Kerja

terpisah Kajari Rengat Alexander Roilan dengan tegas mengatakan bahwa itu merupakan tindak pidana penipuan yang mencatut namanya. " Ini jelas penipuan, karena saya tidak pernah meminta uang kepada siapapun apalagi kepada ketua Parpol. Karena saya tidak mengenal ketua Parpol di Inhu.

Saya akan usut kasus ini dan lacak nomor hp itu," tegasnya.

Ditambahkan Kajari Rengat, dirinya menghimbau warga Inhu agar jangan mudah percaya pada orang yang mengaku Kajari apalagi sampai meminta sejumlah uang. Karena itu jelas penipuan. " Jangan mudah percaya, apalagi sampai meminta sejumlah uang. Kalau ada warga yang mengalami hal seperti ini secepatnya lapor pada yang berwajib, karena ini penipuan dan merusak nama baik institusi," jelasnya. (Gandi/Riter)

CMYK

Sumut Time

Edisi: 78/Minggu III, September 2013

6

Pengungsi Capai 13.000 Jiwa

Sinabung Rawan Letusan Susulan MEDAN - Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, SUmetera Utara masih rawan terhadap letusan susulan. Kondisi rawan itu terlihat dari aktivitas gunung yang terus berfluktuasi.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hendrasto. Ia mengatakan, status Gunung Api Sinabung Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara, Siaga level III. "Gunung Sinabung masih berpotensi meletus lagi karena aktivitasnya terus berfluktuasi," katanya kepada wartawan.

Pada Rabu (18/9) dini hari, gunung tersebut kembali meletus dengan mengeluarkan asap dan abu vulkanis setinggi 1.500 meter dari bibir kawah ke arah timur selama 20 menit disertai gempa vulkanik. "Jadi, potensi akan terjadinya letusan masih tetap ada," kata Hendrasto.

Menurutnya hingga Rabu di gunung tersebut juga masih terus terjadi gempa vulkanik dalam dan gempa hembusan.

Oleh karena itu, status Gunung Sinabung masih siaga dan radius yang harus steril masih di tiga kilometer dari puncak.

"Kondisi belum tentu aman.

Untuk itu, warga diimbau tetap

mengungsi terlebih dahulu,� ujarnya.

Jumlah pengungsi terus bertambah, dan saat ini sekitar 13.000 yang sebelumnya hanya 7.542 jiwa. Mereka ditempatkan di 24 titik pengungsian.

Bantuan bahan makanan dan obat-obatan juga terus mengalir untuk pengungsi.

Ada pun 24 pos pengungsian dan jumlah pengungsi sebagai berikut, di Jambur Sempakata berjumlah 2308 jiwa, Klasis GBKP (800), GBKP Kota/Gedung KKR (1200), GBKP KOTA/Gedung Serbaguna (239), Jambur Payung (1500), KWK Berastagi/perempuan (1.300), Klasis Barastagi/laki2 (381), Mesjid Istikar Barastagi (174), Mesjid Agung (182), Zentrum (339), GBKP Simpang VI (220), Paroki (50).

Kemudian di Jambur Tuah Lopati (800), Losd Tiganderket (1.600), Tanjung Pulo (500), Gedung KNPI (170), GBKP Jl. Kotacane (190), GBKP/Retreat Center (200), Sekolah Taman Doa Ora et Labora (105), Posko Jambur Tongkoh (350), Kantor ASAP (58), GBKP Asrama Kodim (9), dan Gereja GBKP Katepul (275).

Akibat letusan gunung api ini, sejumlah 13 sekolah di sekitar gunung diliburkan, karena berada di daerah rawan ben-

cana. Sekolah yang diliburkan itu terdiri dari sembilan sekolah dasar (SD), dua sekolah menengah pertama (SMP), dan satu sekolah menengah atas (SMA).

Koordinator Humas Posko Penanggulangan Bencana Gunung Sinabung, Jhonson Tarigan di Kabanjahe mengatakan seorang korban yakni Lince Br Sitopul masih kelihatan lemas dan terbaring di rumah sakit milik pemerintah. Lince ditabrak pengendara sepeda motor, saat melintas di salah satu jalan raya di Desa Gunung Kinayan, ketika terjadi letusan Gunung Sinabung tersebut.

Aparat TNI dan Polri telah dikerahkan menjaga rumah warga desan yang mengungsi akibat meletusnya Gunung Sinabung.

Sampai sat ini sudah yang sekitar 4.679 pengungsi tersebar di tujuh lokasi penampungan di Kabanjahe. Selain menjaga rumah penduduk yang ditinggalkan, TNI-Polri juga membantu evakuasi dan penanganan para pengungsi.

Kapendam I/BB Kolonel Kav Halilintar, SH dalam pesan singkatnya, hari ini mengatakan, adapun personil terdiri dari 100 orang personil dari kodim Tanah Karo , dan 86 orang personil Yonif 126. (Rosen/wasol)

BNN Sumut Gagalkan Penyelundupan 238 Kg Ganja MEDAN - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara berhasil menangkap empat orang sindikat ganja antar provinsi.

Dari para pelaku diamankan 238 kg daun ganja kering dari kawasan salah satu Bungalow Putra Jaya Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deliserdang.

Dalam penangkapan tersebut, selain berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti, petugas BNNP Sumut juga berhasil mengamankan satu unit

mobil kijang yang digunakan oleh para pelaku untuk membawa ganja dari Aceh menuju Medan.

Kepala BNN Provinsi Sumatra Utara, Kombes Pol Rudi mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi bahwa adanya sindikat yang memasok barang dari Aceh menuju Medan. Kemudian petugas BNN melakukan pengecekan dan penangkapan terhadap para pelaku yang sedang menunggu di salah bungalow.Dari keterangan diperoleh keempat pel-

aku mengaku mendapatkan upah sebesar Rp 200 ribu perkilo bila mengantarkan sampai ke Medan.

Adapun keempat tersangka diantaranya, JM warga Kutacane, AS warga Blangkejeren kedua , TF dan SM warga Medan Tembung dimana perannya sebagai supir, kurir dan pemesan barang.

Untuk selanjutnya, pihak BNNP Sumut tengah melakukan pengejaran terhadap AD warga Tanjung Gusta Medan. (f hariyanto)

Rumah Centeng Lonsum Dibom MEDAN - Aksi teror pelemparan bom molotov kembali terjadi di Sumatera Utara. Rumah milik Tuhimin (47), salah seorang centeng Perkebunan London Sumatera (PP Lonsum) di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dini hari sekira pukul 02.00 Wib dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Akibat peristiwa tersebut, rumah Tugimin (47) Ngatiyem (43) yang berada di Kawasan Dusun 8 Desa Bangun Rejo Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara masih ramai dipenuhi warga sekitar, setelah api yang menyala di bagian depan ru-

mahnya berhasil dipadamkan.

Menurut Ngatiyem peristiwa teror bom molotov itu terjadi sekitar pukul 02.00 Wib dini hari. Ketika itu, keluarga Tugimin ini sudah tertidur pulas.

Tiba-tiba, terdengar suara pecahan kaca, disambung teriakan anak kedua Tugimin, Hari Sucipto (21), yang tidur di kamar bagian depan. Ternyata, di bagian jendela rumah permanen itu sudah menyala api, sedangkan kaca jendela rumahnya sudah pecah.

Lalu, anak bungsu Tugimin, Nindi pratiwi (8) panik dan berteriak minta tolong. Warga sekitar pun datang, dan membantu keluarga itu, untuk memadamkan api yang sudah merambat ke sebagian ruang tamu

rumah korban. Beberapa menit kemudian, api pun berhasil dipadamkan.

Lanjutnya, bahwa pelemparan bom molotov ini memang yang pertama sekali terjadi. Namun, teror berupa ancaman melalui pesan singkat di ponsel sering terjadi dialami suaminya. "rumah kami juga pernah didatangi massa bersenjata tajam, sesaat setelah suaminya selaku centeng di Perkebunan PP Lonsum, menangkap pencuri brondolan sawit,"terang korban.

Pihak kepolisian hingga saat ini masih menyelidiki kasus pelemparan bom molotov tersebut.Tim Laboratorium Forensik Poldasu terlihat di kediaman Tugimin untuk melakukan olah TKP. (Rosen/wasol)

Cuaca Buruk, 2 Maskapai Alihkan Pendaratan MEDAN - Cuaca buruk yang melanda Wilayah Sumatera Utara beberapa pekan terakhir, mulai berdampak pada sistem penerbangan maskapai komersil di Bandara Internasional Kuala Namu (KNIA) Kabupaten Deliserdang. Pada Kamis (12/9/2013) hari saja, lebih dari 3 penerbangan komersil yang terganggu jadwal penerbanganya, 2 diantaranya bahkan sempat dialihkan ke Bandara lain, akibat kabut asap menyelimuti wilayah Deliserdang.

Menurut Airport Duty Manager KNIA Djamal Amri, Maskapai penerbangan komersil yang dialihkan pendaratannya, antara lain Garuda GA 0180 asal Jakarta yang harusnya mendarat di KNIA pada pukul 08.10 Wib, dialihkan ke Pekan Baru, dan baru bisa mendarat di KNIA pada pukul 10.22 Wib. Selain itu, maskapai Lion Air JT 0381 yang akan berangkat dari KNIA menu-

ju Jakarta, juga ditunda keberangkatannya akibat cuaca buruk. Bahkan sampai dengan saat ini maskapai Lion air JT 0397 yang berangkat dari Aceh dengan tujuan KNIA, masih dialihkan ke Kuala Lumpur Malaysia.

Seharusnya, pesawat tersebut tiba di KNIA pukul 07.05 Wib. "Sampai dengan saat ini

BANDARA Kualanamu

konfirmasi dari pihak BMG, dikabarkan kondisi ini disebabkan karena cuaca buruk, dimana kabut tebal menyelimuti wilayah ini, sampai menimbulkan kondisi jarak pandang dibawah 500 meter. Dan diperkirakan situasi ini akan terus terjadi untuk beberapa hari ke depan,"jelas Djamal.(f hariyanto)

SINABUNG Meletus

Rampok Spesialis Toko Emas Bersenpi Marak MEDAN - Perampokan toko emas kian marak di Medan dan sekitarnya. Petugas kepolisian didesak untuk menggulung pelaku karena sangat mengkhawatirkan warga, khususnya pemngelola toko emas.

Dari catatan PAB Indonesia, 6 pria menggunakan senjata api beraksi di tiga toko emas dan perhiasan di Jalan Pasar 7 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang, Selasa (17/9/2013). Keterangan seorang saksi mata, Bagus , kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 10.30 Wib. Ketika itu kondisi lingkungan sekitar toko perhiasan tersebut tengah ramai karena memang berada di tengah-tengah pasar pagi.

Tiba-tiba 6 orang pria yang mengendarai sepeda motor datang dari arah jalan besar pasar 7 Tembung, memasuki area pasar baru dan langsung meletuskan 1

kali tembakan ke arah langit, agar pengunjung pasar maupun pedagang yg ada di lokasi ini menyingkir dan ke 6 nya pun langsung beraksi memasuki 3 toko perhiasan yang berada di pasar baru ini.

Dua dari para pelaku masuk ke toko mas dan permata Semmy J, 2 lagi ke toko mas dan permata permata indah, dan 2 lainya menyambangi toko mas P Tarigan.

"Hanya beberapa menit saja, keenam pelaku yang sebagian mengenakan tutup wajah langsung kabur ke arah jalan besar pasar ,"kata Bagus.

Hingga saat ini belum diketahui pasti berapa besar krugian yg dialami 3 pemilik toko perhiasan ini, namun diperkirakan mencapai diatas Rp 200juta. Saat ini pihak kepolisian dari Polresta Medan, masih terus melakukan olah TKP dan menghimpun keterangan dari para korban dan sejumlah saksi di

lokasi kejadian. Dan untuk mempermudah olah TKP, pihak kepolisian juga memperluas garis polisi. Jika tadi police line hanya di pasang di depan toko mas saja, namun, kini jalan yg ada didepan toko ini pun telah dipasang police line agar masy ataupun pengunjung pasar sdikit menghindar dari TKP. Sebelumnya, kawanan perampok juga beraksi di Toko Emas Suranta Jalan Pertempuran Brayan Medan menggasak seluruh isi toko emas tersebut. Aksi itu hanya menghabiskan waktu selama 3 menit 15 detik sesuai dari hasil rekama CCTV. "Kami sudah putar CCTVnya, aku lihat waktunya hanya 3 menit 15 detik," kata keponakan pemilik toko Maruli Perangin-angin, Jumat (13/9/2013).

Dia memaparkan berdasarkan rekaman CCTV itu, diketahui bahwa pelaku sedikitnya berjumlah enam or-

ang. Setelah mengenakan helm tak jauh dari toko, empat diantara mereka masuk ke dalam, sedangkan dua lainnya berjaga di luar. Keempat pelaku yang masuk ke toko langsung mencabut senjata dari belakang pinggang. Mereka lantas menembaki etalase toko itu dan mengambil perhiasan emas yang sedang dipajang.

Saat kejadian ada lima pegawai berada di toko milik Edi Suranta Bukit dan ada dua orang pembeli di sana. Pegawai dan seorang pembeli langsung jongkok dan menunduk saat perampokan berlangsung. Setelah mengambil emas dari dalam etalase, para pelaku pun pergi ke luar dengan santai. "Aku nggak tahu jumlah emas yang mereka ambil, tapi mereka membawa 1 ransel, 1 tas sandang, dan 2 tas yang ditenteng. Yang terakhir, yang bawa ransel yang kelihatan besar," paparnya. (f hariyanto)

Ratusan Supir Angkot Demo

Kantor Walikota Medan Jadi Terminal Dadakan MEDAN - Ratusan supir angkutan kota (angkot) dan armada Trayek 07 kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Jalan Raden Saleh Medan. Akibatnya, kantor walikota itu tak ubahnya sebagai terminal dadakan.

Para supir mengancam akan melakukan aksi mogok unjuk rasa lebih lama, jika tuntutan mereka tidak ditanggapi dan tidak ada solusi dari pihak Pemko Medan. Permasalahan tersebut muncul karena adanya angkutan trayek lain memasuki jalur trayeknya.

"Kita sangat terganggu dengan keberadaan trayek baru

di jalur kita," ucap pemilik angkot yang merangkap pengusaha KPUM 07, T Sinaga, saat ditemui wartawan di ruang Rapat II Balai Kota Medan didampingi Kepala Koperasi Kota Medan. “Dalam aksi unjuk rasa ini kami meminta supaya trayek yang melintas di jalan yang seharusnya dilalui KPUM 07 mengurangi pendapatan para supir. Pengurangan pendapatan terjadi ketika sewa yang seharusnya diangkut mereka justru diangkut oleh Rahayu 113 yang satu jalur dengan trayek kami,� ujar T Sinaga, hari ini.

Para supir angkot ini, juga meminta agar Kepala Dinas Koperasi mencabut Ketua III KPUM Ali Akram, yang telah menandatangani perubahan trayek

angkutan kota tersebut. Kondisi itu menjadikan hak-hak mereka terjepit. Dan ini tujuan kami datang ke Balai Kota Medan," tegasnya. (Rosen/Harianto)

Railink Tunggu Pengujian Kereta Api ke Kualanamu MEDAN - Manajemen PT Railink masih menunggu hasil pengujian dan serangkaian tes untuk sertifikasi agar bisa mengoperasikan empat set kereta api buatan Woojin Industrial System Co Ltd Korea Selatan.

Kereta api itu dipesan untuk transportasi ke Bandara Kualanamu.

Penjelasan itu disampaikan General Manager PT Railink Medan Bodhas Setiawan Swara Yusri di Medan. "Benar, dua set kereta api sudah masuk lagi ke Pelabuhan Belawan, Senin, sehingga totalnya ada empat set setelah dua set sebelumnya masuk pada 27 Agustus.

Tapi belum tahu pasti kapan

CMYK

dioperasikan," katanya.

Menurutnya, kereta api itu akan melalui banyak pengujian untuk mendapatkan sertifikasi guna dioperasikan melayani penumpang ke dan dari Bandara Kualanamu pengganti Polonia Medan. Empat set kereta api itu diiharapkan bisa menambah frekuensi layanan menjadi masing-masing 13 kali perjalanan dari dewasa ini masih 10 kali.

Meski kapasitas kereta itu lebih kecil atau 172 kursi tetapi dijamin lebih memberikan kenyamanan dan bahkan bisa lebih cepat waktu tempuhnya.

Dengan kapasitas 172 penumpang per kereta dan 26 kali per-

jalanan, kereta api Bandara Kualanamu dapat mengangkut antara 3.000 sampai 4.000 orang penumpang per hari atau 1 juta sampai 1,3 juta orang per tahun dari prakiraan awal Kualanamu yang bisa menampung 8,1 jutaan orang penumpang. "Railink memang berharap bisa mengangkut minimal 25 persen dari total penumpang Bandara Kualanamu. Medan,"katanya.

Direktur Utama PT.Railink , M.N Fadhila, saat di Medan, awal September lalu, menargetkan akhir Oktober atau awal November 2013, operasional kereta api baru buatan Korea rute Medan-Bandara Kualana-

mu sudah beroperasi penuh.

Kereta api baru yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti Wi-Fi, stop kontak untuk men-charge telepon genggam, tempat barang dan toilet seperti di pesawat udara diharapkan semakin memberi nilai lebih kepada penumpang Bandara Kualanamu. Dia mengatakan, lama tempuh kereta api Korea itu dari Stasiun MedanKualanamu sekitar 37-40 menit dengan kecepatan 60-70/jam.

"Kecepatan sebenarnya bisa lebih atau 100 km, tetapi jarak Medan-Kualanamu yang bisa dikatakan pendek, tidak terlalu memerlukan kecepatan maksimal,"katanya. (Rosen/Wasol)

CMYK

Sambungan Kementerian Sosial sosial menyalurkan bantuan yakni bantuan beras pada saat kampanye pilkada.

"Saya rasa hanya itu, selain itu hingga saat ini tidak ada," katanya.

Walaupun demikian Toto mengatakan pihak inspektorat kementerian juga terus melakukan pengawasan dari dalam.

Selain itu pihaknya juga terus melibatkan BPKP dan juga meminta BPK untuk melakukan audit secara rutin.

Toto mengungkapkan serapan anggaran kementerian Sosial cukup baik. Anggaran per september menurutnya mencapai 70 persen. Walaupun serapan anggaran kementerian

yang total anggaran 2013 sebesar Rp5,856 triliun ini cukup baik, namun Toto enggan untuk menilai baiknya anggaran dari persentase serapan.

"Serapan anggaran itu bukan permasalahan persenrase saja dan itu yang saya coba hindari," katanya.

Hal ini menurut Toto dikarenakan pelaksanaan program kementerian tidak merata setiap tahunnya. Ia mencontohkan anggaran kementerian mencakup banyak bantuan seperti pembangunan rumah, sosialisasi, bencana alam dan berbagai macam bantuan lain.

Keseluruhan bantuan tersebut menurutnya tidak se-

Dahlan Gandeng detil sistem yang akan diterapkan tersebut.

Ia hanya mengatakan bahwa dengan adanya program tersebut akan memudahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri aliran dana perusahaan BUMN apabila ada dugaan tindakan korupsi.

"Ini penyempurnaan sistem pembayaran dalam proyek tender. Dengan begitu PPATK lebih praktis mengontrol, menelusuri aliran dana," ujar Dahlan.

"Saya ingin Kementerian BUMN dan perusahaan milik

negara menjadi pihak yang pertama mengimplementasikan sistem tersebut dari seluruh Kementerian/Lembaga," kata Dahlan.

Ia menjelaskan sesungguhnya BUMN sudah memiliki program e-audit yang pernah diterapkannya di PLN ketika dirinya menjadi Dirut perusahan tersebut.

"Di perusahaan (PLN) saya yang melaksanakan e-audit yang pertama. Saya juga ingin Kementerian BUMN menjadi yang pertama menerapkannya," ujar Dahlan.

Ia menjelaskan sistem pro-

SBY Didesak "Kalau dilihat dari gesturnya, kami tidak melihat hal itu (ingin mengundurkan diri)," kata Adrianus.

Ajukan 9 Nama Kompolnas telah mengajukan sembilan nama calon Kapolri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Mereka adalah Kabareskrim Polri Komjen Pol Sutarman, Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Budi Gunawan, Deputi Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar.

Selain itu ada juga Kapolda Sumsel Irjen Saud Usman Nasution, Kapolda Jabar Irjen Tubagus Anis Angkawijaya, Kapolda Bali Irjen Arif Wachjunadi, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Anas Yusuf, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putu Eko Bayu Seno.

Kompolnas menemukan rekening gendut milik tiga calon Kapolri. Meski enggan menyebutkan nama, Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala mengatakan para pemilik rekening tak wajar itu sudah dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Itu kami masukkan dalam

Sambungan dari hal 1 muanya dikeluarkan pada awal tahun. Memang ada bantuan seperti bantuan langsung yang bisa diberikan. Namun ada juga bantuan yang harus melewati perencanaan terlebih dahulu.

"Sehingga memang ada jenisjenis bantuan yang dikeluarkan pada bulan Oktober," ujarnya.

Kementerian Sosial yakin anggaran tahun ini bisa terserap maksimal seperti tahun lalu.

Tahun lalu sendiri kementerian berhasil menyerap anggaran diatas 95 persen. Dan untuk itu, kementerian sosial menurut Toto menjadi salah satu penerima penghargaan untuk kementerian dengan penyerapan anggaran tertinggi. (Zul/Dtc)

Sambungan dari hal 1 gram ini nantinya yang mengawasi transaksi pembayaran setelah adanya pemenang dalam tender tersebut, yang kemudian dapat mengawasi aliran dana 141 BUMN. Terkait rencana menerapkan secara masif di perusahaan "plat merah", Dahlan mengatakan seluruh BUMN kalau mau semuanya bersih harus menerapkan e-audit.

"Korupsi itu akan hilang oleh sistem yang baik, serta ide ketua BPK mempersulit orang untuk melakukan tindakan korupsi," ujarnya.(*)

Sambungan dari hal 1 laporan kami ke Presiden. Mereka mau bohong terserah, kami kan tidak menginterogasi, tidak juga mencari kesalahan. Kalau bohong kan mereka harus pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pokoknya ada tiga nama itu lah," kata Adrianus di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 9 September 2013.

Adrianus mengatakan laporan soal rekening gendut itu mereka dapatkan dari warga masyarakat. Berdasarkan itu, Kompolnas telah melakukan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka ke KPK. "Kami sebutkan secara fair saat kami bertemu dengan yang bersangkutan (tiga pemilik rekening gendut), dan telah menanyakan secara rinci kenapa mereka punya uang tersebut," kata Adrianus.

Karena adanya temuan ini, Kompolnas hanya menyerahkan tujuh nama kandidat Kapolri ke Presiden. Kompolnas berharap nama-nama itu segera diserahkan ke DPR. Sebelum ini, ada 11 calon Kapolri telah melaporkan LHKPN ke KPK. Proses verifikasi LHKPN tersebut dimulai pada akhir Juli 2013 dan berlangsung

Akbar Komit tingkat I yang ikut. “Intinya, melibatkan pendapat DPD tingkat II Golkar adalah hal yang penting. Mereka seharusnya ikut penetapan calon presiden Golkar,” kata dia.

“Saya bukan mengatakan Rapimnas tidak sah. Tidak.

Rapimnas sah. Tapi lebih baik kalau DPD tingkat II terlibat dalam penetapan calon presiden Golkar yang bersifat terbuka,” kata mantan Ketua DPR itu.

Sementara Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, pencapresan Golkar sudah diputuskan.

“Saya selaku Sekjen mengimbau, mari kita kembali ke jalan yang benar,” kata dia.

Tak rugi menjadi peserta konvensi calon presiden meski tak menang Pemilihan Presiden. Itulah yang terjadi pada tokoh-tokoh yang mengikuti konvensi capres Partai Golkar tahun 2004.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, saat itu ada 19 orang yang menjadi peserta konvensi Golkar. Setelah melalui proses di Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat I dan II, akhirnya muncul 5 orang pemenang untuk dikerucutkan lagi ke satu orang capres.

Meskipun Wiranto yang terpilih sebagai pemenang konvensi tak menang di Pilpres 2004, namun Akbar mengklaim konvensi Golkar berjalan sukses. Buktinya, kelima pemenang teratas konvensi Golkar tetap menjadi tokoh berpengaruh sampai saat ini.

“Lima orang itu sampai hari ini masih disebut-sebut sebagai tokoh nasional yang mempunyai prospek, termasuk dalam proses pencalonan presiden,” kata Akbar di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 17 September 2013.

Kelima orang yang menduduki peringkat teratas di

Edisi: 78/Minggu III, September 2013

selama dua pekan.

Dua calon yang disebutsebut memiliki rekening gendut telah memberikan klarifikasi.

Mereka adalah Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Badrodin Haiti.

Soal adanya uang US$4 ribu dalam rekeningnya, Badrodin menjelaskan bahwa itu merupakan honor saat dia bertugas di Kamboja. Saat itu dia mendapat honor US$150 per hari.

"Oh, itu honor saya waktu di Kamboja, tugas perdamaian selama satu tahun dari 19921993," kata dia, 26 Juli lalu.

Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan juga membantah mempunyai rekening gendut. Ia menegaskan laporan kekayaannya sudah diverifikasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Masalah itu perlu saya luruskan. LHA (Laporan Hasil Analisis) dari PPATK sudah ditindaklanjuti oleh Bareskrim pada tahun 2010, dan hasilnya sudah dikirim ke PPATK. Jadi masalah itu telah selesai. Artinya wajar dan dapat dipertanggungjawabkan," dia menegaskan. (Zul/Vivan)

Sambungan dari hal 1 konvensi Golkar 2004 itu adalah mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto yang sekarang menjadi Ketua Umum Partai Hanura, pengusaha nasional Aburizal Bakrie yang sekarang menjadi Ketua Umum Partai Golkar, mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, pengusaha nasional Surya Paloh yang sekarang menjadi Ketua Umum Partai Nasdem, dan Akbar Tandjung sendiri.

Kelima orang itu menduduki jabatan tinggi di berbagai partai, dan partai yang mereka pimpin seluruhnya berhasil lolos menjadi peserta Pemilu 2014. “Pak Wiranto masih disebut-sebut, Aburizal jadi capres Golkar, Prabowo santer disebut dan elektabilitasnya cukup tinggi,” kata Akbar.

Mantan Ketua DPR itu melihat konvensi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas demokrasi, terutama terkait rekrutmen tokoh-tokoh yang akan menduduki jabatanjabatan politik seperti presiden.

Akbar mengatakan, rekrutmen kepemimpinan nasional harus menciptakan iklim yang terbuka dan memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi. “Ada proses demokrasi, partisipasi, dan transparansi.

Itu yang pernah kami introduksi di era reformasi,” kata dia.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Orde Baru itu mengatakan, keberhasilan konvensi Golkar saat itu sekaligus menjawab kritik publik dan sebagian pengamat yang memandang negatif. Tidak sedikit yang mengira konvensi Golkar hanyalah rekayasa.

“Ternyata yang menang waktu itu Pak Wiranto. Padahal saat itu ada suara: ini akalakalannya Golkar, si Akbar Tandjung, paling dia yang terpilih. Nyatanya enggak. Dari situ publik tahu dan menyadari

bahwa kami sungguh-sungguh melaksanakan konvensi. Bahwa pemenang konvensi tidak terpilih menjadi presiden, itu persoalan lain,” kata Akbar.

Rapimnas Golkar Bahas Cawapres Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menyebutkan Partai Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional pada bulan Oktober mendatang. Salah satu agendanya, mendengarkan masukan dari dewan pimpinan daerah dan cabang seluruh Indonesia mengenai calon wakil presiden yang akan mendampingi Aburizal Bakrie.

Disebutkan, meski dalam keputusan musyawarah nasional 1 Juli 2012, telah memberikan mandat kepada Ical untuk menjaring capresnya sendiri, tapi suara DPD dan DPC wajib didengarkan.

"Syarat menjadi cawapres adalah secara sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi dari rakyat dan seluruh jajaran Partai Golkar. Nggak ada salahnya nanti dalam rapimas ada masukan-masukan dari DPD. Aspirasi-aspirasi ini boleh, dan silakan mempertegas dalam rapimnas," kata dia, Selasa 17 September 2013.

Setelah itu, Ical akan memutuskan, siapa yang akan ditunjuk sebagai calon wakil presiden dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat, kader, survei dan dinamika politik. Selain membicarakan cawapres, rapimnas ini, juga akan membahas evaluasi terhadap kerja-kerja politik. "Kita evaluasi, apa yg telah kita lakukan sebagai pemenangan, Pemilu dan Ical sebagai presiden," ujar dia.

Untuk penyelenggaraan rapimnas ini, DPP Golkar telah memberikan tugas kepada Theo L Sambuaga untuk menjadi Ketua Penyelenggara dan Nurdin sebagai organizing committee. (Zul/Dtc)

Menanti Capres iden alternatif di luar nama-nama yang kini telah dikenal publik.

"Jadi bukan hanya 11 nama seperti konvensi (Demokrat).

Bukan hanya Ical, Prabowo, atau Wiranto," kata Refrizal di Gedung DPR, Selasa 17 September 2013. Bahkan, Refrizal mengusulkan agar poros tengah menggelar konvensi dengan melibatkan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mencari calon presiden yang akan diusung.

Sementara untuk nama-nama calon presiden, kata Refrizal, partai-partai poros ten-

gah perlu berkumpul terlebih dahulu untuk membicarakannya. "Kan banyak partai yang belum punya calon presiden, jadi nanti kita usung," kata dia.

Bila poros tengah sudah terbentuk, Refrizal berpendapat perlu deklarasi untuk memperkenalkan koalisi itu ke masyarakat. "Nama belakangan, tapi kalau perlu deklarasi di Istora Senayan," ujar dia.

Mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahfud MD mengaku aktif dalam diskusi-diskusi partai politik Islam sejak sembilan bulan lalu. Se-

Sambungan dari hal 1 mula, perkumpulan yang dinamai sebagian kalangan sebagai Poros Tengah itu, aktif membicarakan pemilu dan calon presiden.

Menurut Mahfud, partaipartai Islam mudah menentukan dan sepakat saat membahas kriteria-kriteria calon presiden yang akan diusung.

Namun, ketika pertanyaannya mengerucut pada siapa, kata Mahfud, "diskusi kikuk. Ada yang menunjuk Mahfud MD ada juga yang Hatta Rajasa."

Dia mengingat, diskusi ini kikuk pada pertemuan keenam.

Karena sulit sepaham soal sia-

Anas Goyang dan UKM itu juga mengancam akan memberi sanksi kepada kadernya yang bergabung dalam ormas besutan Anas Urbaningrum tersebut.

Ancaman Syarief langsung disambut kader Demokrat yang berad di PI. Juru bicara PI Muhammad Rahmad menyebutkan larangan itu bertentangan dengan UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul.

"Larangan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk ikut ormas PI tidak saja bertentangan dengan UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, tapi juga paranoid," ujarnya.

Rahmad meminta Syarief Hasan menarik pernyataannya soal pemberian sanksi kepada kader Demokrat yang tergabung dalam Ormas PI. Sebab jika tidak publik akan menilai, Partai Demokrat tidak demokratis.

Rahmad juga menilai sikap tersebut tidak adil karena Sekjen Demokrat Edhie Basko-

ro Yudhoyono juga aktif dibanyak ormas. "Jika kadernya dilarang ikut ormas, semestinya Edhie Baskoro Yudhoyono yang juga aktif di berbagai ormas ikut dilarang," tandasnya.

Juru Bicara PI Ma'mun Murod Al-Barbasyi malah menyentil Syarief tentang ucapannya yang menyebut tukang becak. Ia mengatakan kalau memang tukang becak bisa masuk PI. Namun, Ma'mun menyindir Syarief bahwa dia lebih suka kudakudaan ketimbang naik becak.

"Warga memang suka naik becak dan berteman sama tukang becak. Naik becak tentu beda dengan kuda-kudaan. Nah, Syarif Hasan sepertinya lebih suka kuda-kudaan," sindir mantan aktivis Pemuda Muhammadiyah ini, Senin (16/9/2013).

Istilah kuda-kudaan sempat menerpa Syarief Hasan dan istrinya Ingrid Kansil. Ingrid sempat diisukan berselingkuh dengan anak tirinya. Isu ini sudah dibantah oleh Syarief dan Ingrid. Bahkan, sudah di-

laporkan ke pihak kepolisian.

Ormas PI resmi dideklarasikan di kediaman Anas, Duren Sawit Jakarta Timur pada Minggu (15/ 9/2013). Sejumlah tokoh turut memberi dukungan. Termasuk dari elit Partai Demokrat seperti anggota Dewan Pembina Ahmad Mubarok maupun politisi Demokrat Gede Pasek Suardika.

Ancaman Syarief juga disikapi dengan menyiapkan lawyer atau pengacara untuk melawan keputusan Demokrat jika memang ada sanksi. Sebab, banyak kader Demokrat baik pusat dan daerah yang masuk ormas Pergerakan Indonesia (PI) yang baru dideklarasikan.

Kuasa hukum Anas Urbaningrum Carel Ticualu mengaku akan memfasilitasi kliennya yang dizolimi Syarief. Carel yang juga mantan pimpinan di DPP Partai Demokrat menilai kalau Syarief memberikan sanksi, maka akan ada upaya hukum. Bagi dia, ini justru membuat Demokrat hancur.

"Apakah SH mau memper-

CMYK

taruhkan eksistensi PD, apalagi menjelang pileg dan pilpres.

Belum lagi akan menuai gugatan hukum," kata Carel.

Dia yakin, jika Syarief memberi sanksi pemecatan atau non-aktif terhadap kader Demokrat, maka eksistensi Demokrat ke depan akan hilang.

"Apabila Syarief Hasan benar-benar berani memecat kader PD yang masuk ormas, maka PD akan bisa dpastikan bubar. Karena banyak kader PD yang juga jadi anggota dan pengurus ormas, juga organisasi profesi," tandasnya.

Sejumlah elit Partai Demokrat telah menghadiri deklarasi ormas Pergerakan Indonesia (PI) di kediaman Anas Urbaningrum, pada Minggu (15/9/2013). Beberapa di antaranya yakni Saan Mustopa, Gede Pasek Suardika, dan Ahmad Mubarok. Saan dan Pasek adalah Wakil Sekjen DPP. Sementara, Ahamd Mubarok adalah anggota Dewan Pembina yang juga dikenal dekat dengan SBY. (Zul/dbs)

Sambungan dari hal 1 lomba cepat," jelasnya.

Sebenarnya kata dia, selama ini respon kepolisian sangat lamban terhadap pengusutan kasus itu. Padahal, Polri juga punya wewenang besar dalam mengusut kasus korupsi meskipun tanpa adanya laporan dari masyarakat. "Okelah.

Katakanlah selama ini kita bisa maklum dengan komitmen Polri dalam mengusut kasus ini.

Tetapi sekarang tak bisa lagi karena sudah ada instruksi dari Kapolri," demikian dikatakan.

Lebih jauh kata Cahya, pengusutan kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Anambas tersebut ibarat api dalam sekam. Sekalipun dari luar belum kelihatan, namun dia yakin KPK terus mendalami kasusnya. "Tinggal waktu saja. Bisabisa sekarang pejabatnya merasa aman, tiba-tiba bulan depan atau tahun depan sudah ditetapkan sebagai tersangka," katanya mengibaratkan.

Ia menyebut contoh Komjen Susno Duaji justru masuk bui beberapa tahun kemudian setelah menjabat Kabagreskrim Polri, padahal kasus yang menjeratnya terjadi beberapa tahun sebelumnya ketika menjadi Kapolda. Di Provinsi Kepri sendiri katanya, ada Ismeth Abdullah yang justru menghuni penjara setelah menjadi gubernur Kepri. Padahal, kasus Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran (Damkar) yang menjeratnya terjadi beberapa tahun sebelumnya ketika menjadi Ketua Otorita Batam.

"Makanya kita minta masyarakat tidak usah ragu. Kita beri saja kepercayaan dan kesempatan kepada penegak hukum, pasti akan ada finalnya," katanya mengimbau.

Disinggung tentang oknum yang paling berpeluang terjerat kasus itu, menurut Cahya adalah Mukhtaruddin sebagai bupati.

Firman Alamsyah SH, pemerhati penggunaan anggaran negara yang hadir dalam acara, merasa heran melihat lambannya penegak hukum di Provinsi Kepri untuk mengusut kasus dugaan korupsi penggunaan dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tahun

2009 yang diperkirakan mencapai angka Rp173 miliar tersebut. Ia berjanji akan menanyakan tindak lanjut penanganannya kepada KPK di Jakarta.

Dikatakan, ada kesan selama ini, pejabat daerah merasa 'outsider' (tidak terjangkau, red) dari KPK sehingga keranjingan menyelewengkan uang negara.

Alasannya, pengalaman membuktikan kalaupun ada pejabat daerah yang dijerat KPK, biasanya karena adanya unsur politik. "Artinya, karena ada persaingan politik dan jabatan sehingga pihak lawan berupaya melaporkan kasus itu ke KPK dengan data selengkaplengkapnya. Jadi KPK tidak perlu lagi bersusah payah menanganinya," katanya.

Firman mengaku selalu mengikuti berita PAB Indonesia terkait kasus itu. Dikatakan, sebenarnya kasus itu sudah sangat sederhana. Tinggal menelusuri aliran dana untuk Partai Politik sebesar Rp400 juta dan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp50,9 miliar. Ia melihat penggunaan dana Parpol tidak sesuai ketentuan karena dicairkan hanya kepada 3 Parpol yakni Golkar (Rp46,4 juta), Bulan Bintang (Rp30 juta) dan Bintang Reformasi (30 juta).

Dikatakan, penyaluran dana tersebut selain diskriminatif, dan perhitungan serampangan, waktunya juga tidak tepat karena dicairkan sebelum DPRD KKA terbentuk.

Ia juga menyinggung penggunaan dana bansos khususnya menyangkut rumah ibadah, lembaga/pelaksana kegiatan keagamaan dan organisasi sosial budaya. Dari total anggaran sebesar Rp50.932.989.500,00 yang direalisasikan baru Rp29.745.993.330,00. Acuan penyalurannya yakni SK Bupati nomor 171.1/451.2/VIII/2009 tertanggal 19 Agustus 2009. “Ini harus ditelusuri hingga ke masyarakat karena jangan-jangan banyak yang fiktif," sebutnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Radja Tjelak yang dikonfirmasi via telepon mengaku hasil audit BPK-RI terkait penggunaan

KPK Pantau kepala daerah dan Sekda menjadi tersangka dalam kasus dana bansos yang ditangani.

Ia mencontohkan kasus korupsi dana Bansos Kota Bandung yang telah menjerat Walikota Bandung Dada Rosada sebagai tersangka. Kembali kepada kasus Bansos Batam, Johan mengarahkan wartawan untuk mempertanyakan tindak lanjutnya kepada pihak Kejari Batam. Lazimnya kata dia, jika sudah ada dua alat bukti, sudah cukup untuk menjerat kepala daerah dalam

pa capres yang pas, isu yang dibahas pun bergeser ke masalah-masalah kebangsaan terkini. "Papua, migas."

Saat ditanya apakah Poros Tengah yang muncul saat ini sama seperti koalisi di Pemilu 1999, Mahfud tak menutup kemungkinan. Namun Mahfud meluruskan, dia tidak ikut dalam menggagas Poros Tengah.

Sama seperti di Pemilu 1999, penggagas Poros Tengah jilid II ini pun Amien Rais.

"Saya hadir karena diundang dalam diskusi itu," kata dia. (Zul/Vivan)

Sambungan dari hal 1

GNPK Desak APBD Anambas ini juga tidak kalah besar dibanding kedua kasus itu, tapi kenapa tidak ada tindak lanjut," katanya.

Agus yang juga aktif di partai politik itu menduga adanya kekuatan terselubung yang menghalangi KPK turun ke Kepri. Jika dugaan itu benar, Agus sangat menyesalkan mengapa institusi hukum sekelas KPK bisa dipengaruhi oleh kekuatan yang tidak nyata.

"Kalau kita kaji, KPK bisa berhasil menangani kasus DBH Migas di Natuna dan Damkar OB, karena diduga kuat ada unsur politis. Apa harus ditunggu dulu kasus APBD Anambas ini disusupi unsur politik dulu baru ditangani KPK? Kalau demikian, betapa memprihatinkan penegakan hukum di negara ini," katanya.

Sebelumnya, Cahya Pratama SH, Direktur Politik dan Pemerintahan Lembaga Aktif Pemantau Aparatur Negara (LAPAN) mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kepri Brigjen (Pol) Endjang Sudrajat untuk memeriksa Bupati Kepulauan Anambas Tengku Mukhtaruddin terkait kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tahun 2009 sekitar Rp173 miliar.

Upaya tersebut sekaligus menindaklanjuti instruksi Kapolri Jeneral Timur Pradopo pada serah terima jabatan (Sertijab) 11 Kapolda di Jakarta. Dikatakan, proses hukum kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Anambas tidak bisa dihentikan karena menyangkut uang negara untuk kepentingan masyarakat di Anambas. "Nilai Rp173 miliar itu jika digunakan untuk membangun sekolah dan rumah sakit, Anambas itu tidak terbelakang lagi," katanya.

Menyinggung kasus itu sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan, Cahya tidak mempersoalkan. Malahan kata dia, dengan adanya laporan kepada tiga instansi penegak hukum itu, penuntasan kasusnya akan semakin cepat dan pasti. "Artinya, baik KPK maupun kejaksaan dan Polri bisa

7

APBD tahun 2009 tersebut sudah dibenahi. Pihaknya yakin, tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran daerah tersebut.

Kajari Ranai Josia Koni juga belum membuktikan ucapannya terkait penanganan kasus tersebut. Padahal di awal masa tugasnya di Ranai, ia langsung memerintahkan Kasi Intel Bendri SH untuk mengusut kasus tersebut. Keseriusan Josia untuk mengusut kasus yang diduga kuat melibatkan Tengku Mukhtaruddin sebagai Bupati Kepulauan Anambas itu, disampaikan menyikapi pemberitaan PAB Indonesia dalam tiga edisi terakhir. "Ini kasus besar. Kita jangan sampai didahului KPK untuk mengusutnya," kata Josia kepada Bendri, yang langsung manggut-manggut tanda loyal.

Pria yang pernah mengecap pendidikan di Tanjungbalai Karimun itu menegaskan, sebagai pejabat baru di NatunaAnambas, dirinya bertekad untuk menuntaskan kasus-kasus berbau korupsi di wilayah hukumnya, tanpa pandang bulu. Apalagi terhadap kasus dugaan korupsi APBD Anambas, yang sudah sampai ke Jakarta, ia bertekad tidak akan kalah cepat KPK. "Pokoknya kitalangsung bekerja," ujar putra mantan Kajari Karimun itu.

Kasus ini mencuat sejak Azwir Ketua Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia GMPI) Kepri mempertanyakan kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2009 Pemkab Kepulauan Anambas (KKA). Azwir dengan didampingi Ketua Umum GMPI telah melaporkan kasus itu ke KPK. Dijelaskan Azwir, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dari total APBD sebesar Rp374,8 miliar, sekitar Rp173 miliar atau 46,3 persen tidak digunakan sesuai ketentuan.

Sayangnya, Bupati KKA Tengku Mukhtaruddin, sangat tertutup menyangkut kasus tersebut. Kendati beberapa kali dikonfirmasi lewat telepon atau pesan singkat elektronik (SMS), Tengku tidak menanggapi. (Tim)

Sambungan dari hal 1 kasus korupsi.

Masyarakat Kota Batam masih terus mendesak aparat hukum untuk mengusut kasus korupsi Bansos hingga tuntas.

Seperti yang dilakukan puluhan aktivis yang menyebut diri sebagai Badan Pemantau Kebijakan Pendapatan dan Pembangunan Daerah Kepri beberapa waktu lalu. Para demonstran menilai tidak ada kejelasan penuntasan kasus tersebut hingga saat ini.

Alfian, koordinator aksi menyebutkan, pihaknya terpaksa melakukan demo seba-

gai wujud keprihatinan terhadap penegakan hukum di Kota Batam.

Selain kasus Bansos, pihaknya juga mempertanyakan kasus-kasus korupsi lainnya seperti proyek pengadaan Alkes di RSUD Embung Fatimah dan dugaan penyimpangan dana asuransi PNS Batam.

Alfian juga mengecam kinerja kejaksaan yang dinilai lambat dalam menangani kasus dimaksud. Lebih tegas, demonstran mengaku tidak percaya lagi dengan pihak

kejaksaan karena tidak tuntas menangani kasus korupsi di Batam.

Menanggapi tuntutan pendemo, Dedy Frits Rajagukguk, Kasi Intel Kejari Batam yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Batam berjanji untuk mencari bukti-bukti keterlibatan Wali Kota Ahmad Dahlan dan Sekda Agussahiman.

"Untuk penegakan hukum tidak bisa sebatas omongan, tetap harus berdasar alat bukti dan keterangan saksi-saksi.

Kita akan mencari bukti-bukti," katanya. (Thank)

CMYK

Galeri Foto

Edisi: 78/Minggu III, September 2013

8

Natuna Kota Layak Anak NATUNA – Hari Anak Nasional (HAN) tahun ini punya makna tersendiri bagi masyarakat Natuna. Kabupaten yang dipimpin duet Ilyas Sabli dan Imalko itu selain dipercaya sebagai tuan rumah HAN 2013 dan Hari Keluarga XII tingkat provinsi Kepulauan Riau (Kepri) juga dilakukan peresmian 'Natuna Kota Layak Anak'.

Sebagai tuan rumah, Ilyas Sabli tampak memberi perhatian khusus bagi acara itu. Bukan hanya bupati, jajaran FKPD, SKPD, masyarakat serta pelajar tampak bersatu memberi pelayanan terbaik bagi para tamu seperti Gubernur Kepri Drs HM Sani, Ketua DPRD Kepri Nursyafriadi serta bupati dan walikota se-Provinsi Kepri.

Ilyas Sabli dalam sambutannya mengajak seluruh orang tua agar berupaya sebaik mungkin dalam mengasuh anak. Dikatakan, orang tua sebagai pilar utama dalam keluarga dan mendidik anak, harus terus meningkatkan perhatian baik secara kuantitas maupun kualitas terhadap anak. "Sebagai orang tua kita harus mampu memberi contoh terbaik supaya masa depan anakanak kita jadi lebih baik pula. Itu harus dilakukan karena anak adalah generasi penerus bangsa," katanya.

Selain kepada orang tua, Ilyas Sabli juga mengajak seluruh kaum muda untuk terus memingkatkan prestasi.

Dikatakan, anak-anak sebagai generasi penerus pembangunan harus mampu mengisi kemerdekaan dengan prestasi yang gemilang.

Gubernur Kepri HM Sani mengucapkan terima kasih kepada tim pengerak PKK Natuna yang telah bekerja keras mensukseskan acara. Ia juga menyerukan agar seluruh orang tua meningkatkan kepada anak. "Anakanak kita harus terus dibina sehingga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa," katanya.

(Saleh)

BUPATI Natuna Ilyas Sabli mendamping Gubernur Kepri HM Sani saat Deklarasi Suara Hati Anak

NYONYA Aisyah Sani, Isteri Gubernur Kepri memberikan piagam penghargaan

BUPATI Ilyas Sabli dan Ketua DPRD Natuna Hadi Candra

KATA Sambutan dari Direktur bina Kesetaraan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus Ari Gudadi mewakili Kepala BKKBN Pusat

GUBERNUR HM Sani didampingi isteri dan Bupati Ilyas Sabli menyerahkan bantuan kepada anak penyandang cacat

KATA Sambutan dari Gubernur Kepri HM Sani

SAJIAN tarian Persembahan

GUBERNUR Kepri Meresmikan Ranai sebagai Kota Layak Anak

ANIMO masyarakat cukup besar terhadap perayaan Hari Anak Nasional

PEMBACAAN Deklarasi Suara Hati Anak

CMYK