Issuu on Google+

CMYK

d/h Pemberitaan Angkatan Bersenjata

Edisi: 75/Minggu II, April 2013, Harga: Rp 5000

Jokowi Akan Renegosiasi MRT dengan JICA

Kunjungan Bupati Bertabur Bantuan

Kejatisu Usut Kasus Korupsi Sirkuit Pancing

Baca Hal ...3

Baca Hal ...8a

Baca Hal ...8

Usut Kasus Dugaan Korupsi APBD Anambas

Jaksa dan KPK Jangan Hanya Bicara JAKARTA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ranai dan Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) diminta tidak hanya bicara tanpa tindakan dalam mengusut kasus dugaan korupsi penggunaan dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tahun 2009. Untuk membuktikan janji Kajari Ranai Josia Koni SH, MH, kasus tersebut akan ditelusuri hingga ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Penegasan itu dilontarkan oleh Sudarmadi, Sekretaris Jenderal Lembaga Aktif Pemantau Aparatur Negara (LAPAN). Disebutkan, selama ini tidak sedikit aparat hukum di daerah dengan mudahnya berjanji akan menuntaskan suatu ka-

sus, nyatanya tidak disertai tindakan. "Makanya kita akan catat dan ingat pernyataan Kajari Ranai itu. Agar hasilnya lebih pasti, kita akan berkoordinasi dengan Kejagung," katanya saat ditemui di gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta. Menurut Sudharmadi, LAPAN telah mengantongi beberapa dokumen terkait kasus itu. Nantinya, dokumen itu akan diserahkan ke pihak Kejagung dan KPK. "Intinya, kasus ini harus dituntaskan. Tidak ada alasan bagi aparat hukum untuk menghentikan pengusutan kasus ini. LAPAN siap bekerja sama dengan rekan-rekan dari LSM lain seperti ICW," tuturnya. Disebutkan, tanpa bermak-

sud mendahului vonis hakim, sejak kasus itu mencuat ke permukaan, masyarakat bertanyatanya tentang benar tidaknya. Tentunya kata dia, hakim harus memberi kepastian apakah Bupati Kepulauan Anambas Tengku Mukhtaruddin, terlibat atau tidak. "Agar masyarakat tidak bertanya-tanya, kejaksaan harus menggiring kasus itu ke pengadilan selanjutnya hakim memutuskan salah tidaknya Mukhtaruddin. Jadi, kalau tanpa diusut kasusnya sudah dihentikan, yang dirugikan justru Mukhtaruddin sendiri karena sudah sempat muncul berbagai opini di masyarakat," ujarnya.  Bersambung ke Hal 7a

Tersangka Dugaan Korupsi Rp1,5 M

Kejatisu Didesak Tangkap Walikota Medan

Rahudman MEDAN – Gelombang demonstrasi massa terus bermunculan mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk menangkap Walikota Medan Rahudman Harahap. Rahudman sudah ditetapkan sebagai tersangka ketika menjabat sebagai Sekda Tapsel karena tersandung kasus korupsi senilai Rp1,5 miliar. Setelah beberapa hari sebelumnya mas-

sa Ikatan Pemuda Karya (IPK) menuding Kejatisu telah menjadikan Rahudman sebagai ATM, gelombang massa yang menyebut diri sebagai Lembaga Gerakan Rakyat Indonesia (LGRI) mendatangi gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Massa LGRI merasa kesal karena Walikota Medan, Rahudman Harahap belum ditangkap, padahal sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak Oktober 2010 terkait kasus dugaan korupsi TPAPD Tapsel tahun 2005. Pendemo meminta DPRD Sumut untuk mengawal dan mendesak Kejati Sumut dan penegak hukum lainnya serius dalam menangani kasus korupsi di Sumut. Dalam aksi unjuk rasa, yang digelar di depan pintu gerbang gedung DPRD Sumut, massa menuntut penuntasan kasus tindak pidana korupsi. Karena, koruptor dianggap momok yang menakutkan di bumi pertiwi ini. Pengunjuk rasa yang membawa bendera

RUU Ormas Disambut Pro Kontra JAKARTA-Beberapa waktu belakangan ini, pemerintah tengah sibuk mensosialisasikan sebuah rancangan undang-undang (RUU) baru kepada masyarakat. RUU ini berkenaan dengan organisasi kemasyarakatan. Pro kontra pun muncul terkait dengan RUU Ormas tersebut. Pemerintah bersama DPR RI tengah menggodok Rancangan Undang Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas). Dan RUU ini akan digunakan untuk menggantikan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Apa yang salah dengan UU No. 8 tahun 1985 dan apa kontribusi RUU Ormas ini ke depannya? Banyak pihak yang berbeda pendapat dalam hal ini. Ada beberapa penilaian pemerintah mengenai UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah menilai bahwa UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ada ini, sudah tidak relevan lagi dan perlu dibenahi. Pemerintah menilai, bahwa eksistensi UU ini hanya berdampak pada meningkatnya kekerasan antargolongan/organisasi masyarakat (ormas) demi tercapainya tujuan golongan.  Bersambung ke Hal 7a

DEMO anti RUU Ormas

 Bersambung ke Hal 6

BUPATI Natuna Drs H Ilyas Sabli, M.Si dan rombongan berlatar belakang KM Kawaranae II

Kasus Subsidi Transportasi Natuna

Bos KM Kawaranae Kasak-kusuk di Kejari NATUNA - Pengusutan kasus dugaan mark up (penggelembungan) dan gratifikasi pada proyek transportasi laut oleh PT Putra Anambas Shipping (PAS) terkesan sangat lamban. Ditengarai ada upaya pihak PAS untuk memengaruhi pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ranai agar kasus itu tidak dilanjutkan hingga penyidikan. Sumber terpercaya di Kejari Ranai mengungkapkan, bos PT PAS bernama Robert kasak-kusuk di Kejari hendak menemui Kajari Ranai Josia Koni SH, MH. Sumber itu menyebutkan, secara resmi Robert belum berhasil menemui Kajari. "Setahu saya belum ada pertemuan resmi. Mungkin Pak Kajari

enggan menemuinya," ujar sumber yang minta namanya tidak ditulis. Robert yang dihubungi PAB Indonesia mengaku tidak ada kaitan dengan kasus tersebut. Dikatakan, pihaknya hanya sebagai pemilik kapal yang disewa oleh PT Putra Anambas Shipping. "Saya tidak ada kaitan dengan kasus itu. Saya hanya sebagai pemilik kapal yang disewa oleh perusahaan," demikian dikatakan. Dari penelusuran PAB Indonesia terkait kasus itu, sejauh ini masih ada upaya PT PAS untuk melanjutkan kontrak pengadaan sarana transportasi subsidi tersebut. Caranya dengan mengganti kapal sesuai spek yang ter-

maktub dalam spesifikasi lelang. Karyanis Larosa SH, pemerhati hukum di Kepri sangat menentang jika Pemkab Natuna tetap memberi kesempatan kepada PT PAS untuk melanjutkan kontraknya. Dikatakan, kendati pihak PT PAS telah mengganti armada sesuai spesifikasi, namun dengan adanya pembohongan data pada tender pertama, dengan sendirinya sudah membatalkan secara hukum kemenangan PT PAS. Malahan kata dia, manajemen PT PAS beserta panitia tender harus diperiksa karena diduga kuat telah melakukan persekongkolan (kolu Bersambung ke Hal 6

Kopassus Kesatria

Bakal Diatur Kembali Dalam KUHP

Anggotanya Akui Serang Lapas Cebongan

ANCAM PRESIDEN PIDANA 5 TAHUN PENJARA

JAKARTA - Hanya dalam waktu yang relatif singkat, tim Investigasi TNI-AD berhasil mengungkap pelaku penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Hasil ini sekaligus membuktikan betapa TNI-AD sangat serius terhadap penegakan hukum di negeri ini. Hebatnya lagi, para anggota Kopassus ini secara kesatria mengaku terus terang telah melakukan penyerangan ke Lapas Cebongan, dengan alasan solidaritas satuan dan dalam waktu enam hari kerja, Tim Investigasi Angkatan Darat dapat menyimpulkan temuan mereka yang mengejutkan soal kasus penyerbuan Lapas Cebongan, Sleman, DIY, pada Sabtu dinihari (23/3/2013). "Menjadi catatan khusus bahwa para pelaku secara ksatria telah mengakui perbuatannya sejak hari pertama penyelidikan 29 Maret 2013," kata Ketua Tim Investigasi TNI AD, Brigjen Unggul K. Yudhoyono, dalam jumpa persnya di Jakarta, Kamis (4/4/2013). Dilanjutkan, bahwa secara ksatria dan dilandasi kejujuran yang tinggi serta bertanggung jawab, para pelaku penyerangan Lapas Cebongan mengakui perbuatan mereka.

insial U, menggunakan dua unit kendaraan berupa satu avanza berwarna biru dan APV warna hitam," ucapnya. Menurut Brigjen Unggul, tindakan para pelaku itu karena alasan membela kehormatan satuan karena para tahanan itu telah membunuh Serka Heru Santoso di Hugo's Cafe. Lagipula, salah satu pelaku pernah menjadi bawahan Serka Heru Santoso dan nyawanya pernah ditolong oleh Serka Heru Santoso saat menjalankan tugas.

JAKARTA -Rancangan KUHP kembali memasukkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sebagai delik pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus delik ini pada 2006 lalu. "Ini langkah mundur yang luar biasa," kata Eggi Sudjana. Eggi adalah pemohon penghapusan pasal tersebut ke MK dan dikabulkan. Dalam RUU KUHP, Pasal 265 berbunyi 'setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta'. Usulan ini dinilai langkah mundur sebab semangat pasal itu telah dihapuskan oleh MK. "Nah jika nanti Rancangan KUHP ini diketok DPR, nanti ada yang mengajukan judicial review lagi ke MK, ya pasti akan dibatalkan lagi karena MK pernah membatalkan pasal serupa. Terus buat apa diusulkan lagi untuk dihidupkan?" ujar Eggi. Dalam pertimbangannya putusan yang diketok pada 6 Desember 2006, MK berpendapat Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung hak asasi seperti yang diatur dalam UUD 1945. Pemberlakuan ketiga pasal itu berakibat mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, serta prinsip kepastian hukum. MK secara tegas mengingatkan tim penyusun Rancangan KUHP yaitu 'sehingga RUU KUHP yang merupakan upaya pembaruan KUHP warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUHP'. "Pasal ini kan warisan kolonial Belanda, saat itu yang dilarang menghina Gubernur Jenderal. Tapi mengapa sekarang ditafsirkan presiden? Jika pasal ini diajukan lagi, maka menghidupkan lagi semangat penjajahan," tegas Eggi. Atas kontroversi pasal ini, Wamenkumham Denny Indrayana mengaku pasal tersebut masih bisa diperdebatkan. Walaupun pada 2006 lalu MK sudah membatalkan pasal tersebut, tetapi saat ini rumusan mengenai pasal yang diperlukan sudah berbeda.

 Bersambung ke Hal 6

 Bersambung ke Hal 6

PANGLIMA TNI Agus Suhartono saat dimintai komentarnya tentang serangan di Lapas Cebongan

"Penyerangan dilakukan oknum TNI AD dalam hal ini Grup 2 Kopasus yang mengakibatkan terbunuhnya empat tahanan preman," tegasnya. Unggul menerangkan, penyerangan ke Lapas Sleman akibat pembunuhan yang dilakukan kelompok preman terhadap Serka Heru Santoso pada 19 Maret 2013. Jumlah pelaku adalah 11 orang anggota Kopassus, yang 3 orang diantaranya berasal dari daerah latihan Gunung Lawu. "Pelaku sebanyak 11 orang. Dengan satu orang eksekutor

CMYK


CMYK

Opini

Edisi: 75/Minggu II, April 2013

Pilkada Langsung Merusak Moral

Tajuk

Anggota DPR Makin Amburadul KETUA DPR RI Marzuki Alie memprihatinkan anggota DPR RI, yang sering tak menghadiri sidang-sidang komisi padahal mereka berjanji ingin menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang tahun ini. Marzuki pun bingung, jalan yang dilakukannya hanya meminta Badan Kehormatan (BK) DPR RI bekerja lebih keras mengatasi soal ini. Bukan hanya Marzuki, kita pun tentu akan geram melihat kinerja anggota DPR yang makin amburadul. Sepertinya BK RI harus bekerja lebih keras dan bersikap tegas terhadap anggota dewan. Kita pun minta BK DPR RI turun dan kita pun tentu setuju jika harus ada hukuman bagi anggota dewan yang mangkir dalam rapat. Kelakuan para anggota dewan di gedung parlemen Senayan, semakin hari membuat publik mengernyitkan dahi. Betapa tidak, setiap ada rapat, pasti ada anggota DPR bolos dalam Sidang Paripurna DPR. Kita tentu setuju, jika ada anggota dewan yang membolos disarankan untuk segera mundur agar tidak membuat malu dan menjatuhkan citra DPR. Membolosnya para legislator dalam dalam Sidang Paripurna membuktikan jika mereka terkesan tidak mau lagi melayani rakyat. Anggota legislatif yang tidak hadir dalam Sidang Paripurna bukan merusak lagi, tapi menghancurkan bahkan membusukkan demokrasi Indonesia. Harusnya, mereka segera mengundurkan diri seperti yang dilakukan oleh Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibas merasa bersalah atas tindakan cerobohnya soal absensi sehingga putra bungsu Presiden SBY itu memutuskan untuk mengundurkan diri. Apa yang dilakukan Ibas, sebaiknya ditiru para anggota dewan yang suka bolos. Kita memang patut sedih, dan rakyat benar-benar merasa tersakiti. Sebab, gaji para legislator yang mereka terima, dinilai belum sebanding dengan kontribusi mereka kepada rakyat. Lebih gila lagi, mereka minta dana pensiun, parah itu! Bahkan, memalukan, memalukan diri sendiri dan DPR. Mangkirnya anggota dewan di setiap rapat, jelas-jelas memperlihatkan sikap anggota dewan kita tidak bermoral dan tidak bermanah terhadap rakyat. Mereka hanya memikirkan perut mereka sendiri tanpa memikirkan nasib rakyat yang mereka bawa untuk menaikkan popularitas saat mereka melakukan kampanye. Makin banyak anggota dewan yang bolos ketika rapat yang menentukan nasib rakyat Indonesia dengan alasan yang tidak jelas, jika anak sekolah saja dikeluarkan karena sering membolos mengapa anggota dewan tidak? Seharusnya mereka dipecat dari anggota dewan karena tidak amanah terhadap rakyat Indonesia, mereka hanya sanggup memakan uang rakyat tetapi tidak mampu membela nasib rakyat Indonesia. Yang lebih mengecewakan lagi, banyak anggota dewan yang tertidur saat sidang. sungguh benar-benar hal yang memalukan dan memprihatinkan bagi bangsa Indonesia. Jika anggota dewan dipilih oleh rakyat maka sepantasnyalah rakyat juga berhak untuk memberhentikan wakilnya yang tidak amanah. Lihat saja keadaan ruang sidang anggota dewan, ketika seluruh rakyat Indonesia bahkan seluruh rakyat didunia menyaksikan jalannya sidang yang diputuskan untuk arah nasib rakyat indonesia yang lebih baik sebagia anggota dewan malah tertidur pulas, sehingga sidang pun minim interupsi, sungguh bejat sekali para anggota dewan tersebut. Maka tidak heran jika rakyat tidak peduli lagi dengan pemerintah khususnya pada anggota dewan yang bisanya hanya mencaci maki, tidur, minta tunjangan, serta korupsi. Menurut catatan penulis, DPR periode 2009-2013 memang sarat dengan perilaku-perilaku negatif, seperti kemewahan, plesiran ke luar negeri, menonton video porno, tidur saat rapat, bolos bekerja, dll. Apakah tidak ada niat bagi DPR untuk memperbaiki perilaku-perilaku tersebut.? Di akhir masa jabatannya, seharusnya DPR berbenah diri, membuat terobosan-terobosan baru yang dapat menyembuhkan luka hati rakyat selama ini. Rakyat sangat merindukan anggota DPR yang bisa ‘merakyat’ sesuai dengan janji-janji mereka ketika berkampanye dahulu. Hampir tidak pernah ditemukan anggota DPR yang mau naik angkutan umum. Sepertinya janji-janji masa kampanye secara otomatis sirna ketika telah menduduki kursi DPR. Kita sama-sama berharap anggota-anggota DPR periode 2014-2018 nanti dapat memperbaiki kinerja-kinerja DPR selama ini. Rakyat harus menjadi pemilih yang cerdas. Kenali kandidat calon anggota DPR dengan baik dan jangan terbuai dengan ‘nasi bungkus-nasi bungkus’ saat kampanye.**

Celoteh (+) Jaksa dan KPK Jangan Hanya Bicara Soal Kasus APBD Anambas (-) Kata Orang Tua: Banyak Bicara Banyak Dusta .... (+) Walikota Medan Didesak Ganti Kadinsosnaker (-) Di Mata HUkum, keduanya tidak ada beda, kok.... (+) DPRD Batam Blokade KPK Usut Kasus Alkes RSUD (-) Mungkin, Anggota DPRD Batam Takut karena kecipratan....

TARIF IKLAN 1 Halaman 1 Halaman ½ Halaman ½ Halaman ¼ Halaman ¼ Halaman

F/C B/W F/C B/W F/C B/W

= = = = = =

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

8.000.000,6.500.000,5.000.000,3.500.000,2.000.000,1.000.000,-

Advertorial 1 Halaman 1 Halaman ½ Halaman ½ Halaman

F/C B/W F/C B/W

= = = =

Rp Rp Rp Rp

6.000.000,4.250.000,3.000.000,2.000.000,-

Paket Hemat Display 10 Cm x 3 Kolom 10 Cm x 3 Kolom

F/C B/W

= Rp 400.000,= Rp 200.000,-

Paket Hemat Mini 5 Cm x 1 Kolom 5 Cm x 1 Kolom

F/C B/W

= Rp 100.000,= Rp 50.000,-

Paket Hemat Baris* 1 Baris = Rp 5.000,*Minimal 3 baris, Maksimal 5 baris.

Didirikan 1965

www.pab-indonesia.com d/h Pemberitaan Angkatan Bersenjata

2

PILKADA langsung ternyata banyak menimbulkan "kemadlorotan" atau kerugian di dalam pelaksanaannya, seperti konflik sosial, memecah belah kerukunan keluarga, mengakibatkan suap dan berujung korupsi. Tanpa mengurangi arti demokrasi, Penulis berpendapat pilkada langsung sudah saatnya dihentikan dan pimpinan daerah dipilih para wakil rakyat, dengan demikian rakyat bisa bekerja lebih produktif tanpa disibukkan pilkada langsung, yang banyak memakan korban dan jelas-jelas bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Penulis mencatat, sekurang kurangnya sudah ada 50 korban tewas akibat kerusuhan yang berkaitan dengan pemilu bupati/walikota secara langsung. Karena itu pemerintah mendorong agar pemilihan bupati atau walikota sudah saatnya dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota. Langkah itu dinilai dapat mencegah konflik horizontal maupun praktik korupsi pasca pemilihan langsung bupati/walikota. Menurut hemat penulis, pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai sangat mahal dan gagal memilih pemimpin berkualitas. Model lama dianggap lebih hemat biayanya. Pemerintah dan DPR disarankan mengkaji kemungkinan memakai model lama, dipilih oleh DPRD. Pelaksanakan pemilukada langsung selama ini telah memberikan dampak besar bagi masyarakat dan kepala daerah itu sendiri. Selain biaya yang teramat mahal, resiko konflik sosial pun harus dibayar mahal oleh masyarakat. Bagi para calon kepala daerah pun resikonya tak kalah berat. Mereka yang kalah harus kehilangan harta yang tak sedikit jumlahnya. Sebagian mereka akhirnya harus menanggung hutang yang cukup besar. Bahkan ada yang sampai mengalami gangguan jiwa. Bagi pemenang pilkada pun ternyata punya masalah tersendiri. Sampai kini telah banyak gubernur dan bupati jadi tersangka korupsi yang ditengarai terkait biaya pilkada. Bahkan lebih dari setengah jumlah Gubernur yang ada di republik ini jadi tersangka korupsi. Kini dari 33 Gubernur yang ada, sudah 17 Gubernur yang jadi tersangka korupsi. Jumlah bupati yang jadi tersangka korupsi lebih banyak lagi. Tercatat Ada 115 bupati /walikota jadi tersangka korupsi, angka ini masih akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Fakta telah mendorong adanya wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan seperi masa Orde Baru dulu. Untuk itu, kita berharap pemerintah dan DPR mengkaji lagi pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebab, pemilukada telah merusak moral masyarakat secara masif. Mari kita lihat sengketa hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang

Oleh: Karno Raditya sengketa hasil pemilukada terungkap kebohongan-kebohongan, teror, kolusi antar pejabat dan calon, serta kolusi antara KPU dan calon. Pemilihan langsung ternyata telah merusak jutaan orang. Tindakan anarkhis cenderung mudah terjadi. Lihat saja pekan lalu, satu kantor walikota di Palopo hangus terbakar, itu terjadi karena dampak dari pilkada langsung. Ternyata, demokrasi yang diajarkan negara barat kepada kita, hanyalah pepesan kosong. Hasilnya, sengaja atau tidak telah menjerumuskan kita pada membuang-buang waktu dan energi bangsa. Jika dulu kita punya Repelita dan program pembangunan jangka panjang, kini bangsa ini tanpa tahapan arah yang jelas. Kita tak punya arah, jadi seperti apa negeri ini 20 tahun atau 50 tahun ke depan. Saatnya kembali pada kemandirian kita. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung mulai merusak moral masyarakat secara masif. Dia merasa prihatin karena semangat pilkada mulai bergeser. "Sudah saatnya model pelaksanaan Pilkada langsung ditinjau ulang," kata Mahfud pada penutupan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah di Pondok Pesantren Al Anwar Sarang, Kabupaten Rembang. Usulan itu didasarkan pada banyaknya sengketa politik setelah pilkada di MK. Dia menyebutkan, banyak gugatan pilkada yang masuk mulai dari masalah politik uang, kebohongan, teror, kolusi antar pejabat dan calon atau antara calon dan pejabat KPU. "Dari sengketa itu, perlu dipikirkan lagi apakah pilkada langsung memang benar-benar menjadi pilihan kita saat ini," katanya. Melihat dinamika politik saat ini, Mahfud lebih setuju jika mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi ke DPRD. Mekanisme ini setidaknya mampu meminimalisasi kerusakan moral akibat proses pilkada langsung. Dia menambahkan, para calon kepala daerah yang hendak maju dalam pilkada langsung juga harus menyiapkan dana miliaran rupiah. Padahal jika dihitung, gaji seorang kepala daerah selama menjabat belum bisa menutupi biaya politik tersebut. Di hadapan warga Nahdliyin, Mahfud juga banyak mengupas soal pemberantasan korupsi yang masih setengah hati. Bahkan dalam perkembangannya banyak penegak hukum dari kalangan jaksa, hakim maupun polisi yang ikut terseret saat menangani kasus korupsi. Dia menambahkan, orang kini tak

tahu malu lagi untuk melakukan korupsi. Akibatnya, rakyat tak bisa menikmati hasil kekayaan negara. Dia mengajak warga Nahdiyin aktif berpolitik. "Politik itu tidak harus masuk partai politik. Organisasi seperti NU, Muhammadiyah dan yang lainnya, juga bisa berpolitik dalam rangka mengubah kebijakan negara," katanya. Dia mencontohkan, saat Muhammadiyah dan sejumlah organisasi lainnya memprotes harga BBM, atau saat NU melemparkan fatwa koruptor tidak perlu di-shalati, Mahfud menilai langkah itu sudah menjadi bagian berpolitik. "Kalau kata Gus Dur, gerakan politik adalah gerakan untuk memengaruhi kebijakan negara. Saya pikir orang-orang NU tidak tega melihat negaranya hancur. Bahkan wajib hukumnya untuk mempengaruhi kebijakan negara ke arah yang baik,” katanya. Proses pemilihan langsung walikota/bupati, kata Menteri Dalam Negeri, Gamawan, juga meringankan pengeluaran pasangan. Dengan biaya politik yang murah, tambahnya, diharapkan pasangan terpilih tidak tergerak untuk korupsi selama menjabat. "Ini sedang dalam kajian kita bersama DPR. Mudah-mudahan dalam waktu dekat RUU tentang Pemilu Kepala Daerah dapat kita selesaikan. Saya berharap dengan kejadian di Palopo ada pencerahan terhadap kita semua," katanya. Ketua Mahkamah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Chozin Chumaidy, juga berpendapat bahwa sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) perlu dikembalikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), guna mencegah maraknya praktik politik uang di dalam pilkada. “Saya pikir sekarang saatnya pilkada dikembalikan ke DPRD untuk menyelamatkan masyarakat dari kerusakan moral, dan menjaga esensi demokrasi akibat sering terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pilkada,” kata Chozin dalam diskusi Fraksi PPP DPR RI yang bertajuk “Mendesain Format Baru Pemilukada” di Gedung Nusantara I DPR di Jakarta. Menurut dia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu agar semua jabatan publik dipilih langsung oleh rakyat. “Pemikiran dasar dari pemilihan langsung oleh rakyat dalam pilkada ini memang dinilai lebih demokratis, sebab memberi kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk memakai hak dasarnya secara bebas dan untuk menghindari praktik suap dan politik uang,” ujarnya.

Namun, kata dia, sejak pilkada langsung dilaksanakan pada 2004, politik uang bukannya dapat dihindari dan dihapus, melainkan semakin menyebar ke seluruh masyarakat di daerah, di mana pilkada diselenggarakan. “Dengan demikian, demokrasi justru telah tercederai. Selain itu, pelaksanaan pilkada menjadi tidak efisien karena cenderung menghabiskan uang negara dalam jumlah yang sangat besar,” tuturnya. Selain itu, dia menilai politik uang bukan saja mencederai demokrasi, tetapi juga merusak moral dan kepribadian masyarakat Indonesia. Bahkan, Chozin menilai, paradigma politik cenderung bergeser dari politik pengabdian menjadi politik transaksional. “Sekarang ini pilihan rakyat terhadap seorang kepala daerah tidak lagi didasarkan pada kemampuan, kredibilitas, dan kualitas kepemimpinan, melainkan lebih kepada ukuran-ukuran finansial, seperti banyaknya uang yang disediakan calon kepala daerah dan besarnya bayaran yang diberikan kepada pemilih. Sepertinya kedaulatan rakyat telah diganti dengan ‘kedaulatan uang’,” tambahnya. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau kembali pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. "Menurut saya, harus kita pikirkan kembali bersama-sama. Apakah pilkada ini tidak terlalu boros sebagai (sebuah) bangsa?" kata Prabowo saat bertemu Presiden SBY di kantor kepresidenan, Jakarta. Terjadi banyak praktek politik uang dan jual-beli suara dalam setiap pilkada. Dengan demikian, banyak kandidat yang akhirnya mengambil dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kepentingan kampanye. "Ini saya kira bukan rahasia. Ini rahasia umum," kata Prabowo. Menurut Prabowo, SBY menunjukkan sikap terbuka untuk meninjau pelaksanaan pilkada. "Mari kita bahas bersama," ujar Prabowo menirukan SBY. Prabowo mengatakan, pilkada mungkin bisa lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menggunakan sistem tidak rahasia. "Anggota DPRD yang terpilih untuk memilih bupati, dia harus berdiri. Jadi rakyat akan melihat, 'wakil saya yang saya utus, dia memilih benar atau tidak'," ucap Prabowo. "Kalau pemilihan secara rahasia, itu kemungkinan ada sogok-menyogok." Dalam pertemuan itu, kata Prabowo, SBY juga membicarakan Pemilihan Umum 2014. "Beliau katakan, silakan terus turun ke rakyat dengan baik. Siapa yang nanti dapat mandat dari rakyat, beliau bilang, 'ya, itu yang menentukan yang di atas'," ujar Prabowo.**

Mencari Sosok Pemimpin, Harus Jawakah Dia? Oleh: Budiyanto RIUH rendah pemilihan Presiden tahun 2014 sudah terasa. Beberapa kandidat calon Presiden (Capres) sudah beredar di masyarakat. Bahkan beberapa partai sudah mendeklarasikan ketua umumnya menjadi Capres. Sejumlah nama mulai disebut, seperti Wiranto, Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Joko Suyanto, Mahfud MD, Hatta Rajasa, Jusuf Kalla, Megawati, Joko Widodo, Sutiyoso, bahkan sampai pedangdut Rhoma Irama. Dari sejumlah nama yang disebutkan tadi, sebagian besar diusung oleh partai. Kecuali Mahfud MD, yang maju dari kalangan independent. Pertanyaannya, masih percayakah rakyat di negeri ini dengan partai yang sebagian besar kadernya terlibat dalam masalah korupsi? Apakah di tengah carut marutnya partai politik masih ada harapan bagi masyarakat untuk mempercayainya? Haruskah partai politik menjadi kendaraan tunggal untuk mengusung calon pemimpin? Sejauh mana pengaruhnya dalam melahirkan pemimpin yang merakyat, bukan mlorotin rakyat? Dari nama-nama yang disebutkan tadi hanya Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla, saja yang tidak terlahir di tanah Jawa. Pertanyaannya, akankah sosok pemimpin mendatang harus dari tanah Jawa, atau malah harus orang jawa? Lalu, tipologi seperti apakah pimpinan nasional yang diharapkan rakyat Indonesia? Apakah yang ganteng, berwibawa, kharismatis, tegas, atau turunan pemimpin nasional sebelumnya, dan haruskan dari tanah Jawa atau orang Jawa? Menurut hemat penulis, ada tiga macam tipe kepemimpinan, yaitu tradisional, kharismatis, dan legal-rasional. Kepemimpinan tradisional semata-mata tergantung kepada kekeramatan tradisi masa lampau yang selalu diingat, dan kenyataan-kenyataan yang mendahului.

Penerbit : PT. Pers Anak Bangsa Komisaris utama : Karno Raditya Ranandika Direktur Utama: Budiyanto Direktur: Apul Sitanggang Pemimpin Umum: Karno Raditya Ranandika Pemimpin Redaksi : Apul Sitanggang Pemimpin Perusahaan: Budiyanto Wakil Pemimpin Perusahaan: Henry Hosea

Kepemimpinan kharismatis menekankan kualitas yang unik dan luar biasa dari sang pemimpin. Kemudian legal-rasional bertumpu pada kekuatan Impersonal dan abstrak, cakupan tugas dan kekuasaannya berdasarkan dalam tata hukum, dan pemangku yang berkuasa mendapatkan kekuasaannya berkat hukum tersebut. Kedudukan hukum membedakan ketiga tipe itu. Dalam kepemimpinan tradisional, hukum dipandang sebagai suci, sehingga hak dan kewajiban hampir-hampir sama. Kepemimpinan kharismatis Tidak berdasar hukum, bersifat absolut, dan pemilihan staf berdasarkan loyalitas pada pemimpin, atau entusiasme seseorang akan tujuan bersama. Dalam kepemimpinan legal-rasional hukum merupakan sistem yang sempurna, konsisten, dan komprehensif. Di negeri yang makin carut-marut ini, terlalu sulit untuk mencari sosok pemimpin yang mumpuni. Dulu ketika sistem pemerintahan bergaya Orde Baru diprotes, muncul kemudian era reformasi, hasilnya malah menimbulkan demokrasi yang carut-marut. Pasca reformasi, upaya mengkoreksi praktek tipe kepemimpinan yang tradisional dan kharismatis dilakukan dengan amandemen UUD 1945, yaitu dengan membatasi masa jabatan Presiden hanya sampai dua periode. Ditataran pemerintah daerah dikeluarkan Undang-undang Otonomi Daerah (UU Otda). Melalui Otda, setiap Gubernur dan Bupati/Walikota dipilih langsung oleh rakyat. Tapi hasilnya, dapat kita lihat lebih dari 276 kasus amuk massa terjadi ketika sistem pilkada dilakukan secara langsung. Tak kurang sekitar 150 orang meninggal akibat amuk massa sejak diberlakukannya Pilkada langsung. Hebatnya lagi, tak hanya mengorbankan persatuan dan kesatuan, tapi

triliunan rupiah habis hanya untuk pesta demokrasi yang hasilnya malah membuat negeri carut-marut. Para ahli, birokrat dan politisi di negeri ini memberlakukan amandemen UUD 1945 dan pelaksanaan UU Otda, awalnya bertujuan agar terpilih pemimpin yang legal-rasional mulai jenjang nasional sampai Kabupaten/Kota. Dan harapan lebih lanjut, Birokrasi dibawahnya-pun diharapkan bersifat legal-rasional. Namun, fakta dilapangan sekarang sangat menyedihkan, khususnya di Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Banyak birokrat melihat jabatannya secara tradisional. Sudah rahasia umum, mulai jenjang nasional sampai Kabupaten/Kota, banyak Pejabat eselon satu dan dua diangkat berdasarkan loyalitas atau kedekatan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota. Padahal pejabat tersebut belum tentu memiliki kompetensi. Bahkan di beberapa daerah ada politik dinasti. Anak seorang Gubernur, bisa terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati, karena kharismatik orangtuanya. Atau Istri seorang Bupati bisa menjadi Bupati pada periode selanjutnya, menggantikan suaminya. Lebih memprihatinkan lagi dalam seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, penuh dengan ciri-ciri tradisional, dimana keluarga pejabat banyak yang lolos jadi PNS. Meminjam istilah Kuntowijoyo, nepotisme baru ini mirip aristokrasi tradisional : sentana dalem, rayi dalem, putra dalem. Birokrasi yang legal-rasional itu berdasarkan merit, keahlian, tidak berdasarkan loyalitas, atau stratifikasi sosial. Dari fakta yang ada, maka wajar jika kita semua menilah bahwa birokrasi Indonesia masih jauh dari sifat legalrasional, jika pemimpin Indonesia mulai jenjang nasional sampai Kabupat-

en/Kota adalah tokoh kharismatis dan tradisional yang menjadikan loyalitas kepada seseorang masih menjadi ukuran. Konsep monoloyalitas mengakibatkan pemimpin yang kharismatik dan tradisional semena-mena dalam pengangkatan, pemindahan dan penurunan jabatan di birokrasi pemerintahan. Di masa reformasi, walaupun masa jabatan Presiden dibatasi, tidak bisa menjamin munculnya pemimpin yang legal-rasional. Kemungkinan terpilih kembali pemimpin yang kharismatik, dan tradisional, masih sangat besar. Karena masyarakat kita masih melihat Capres dari Kegantengannya, kewibawaan, keunikan, kharismatik orangtua, dan popularitasnya saja. Masyarakat perlu di-edukasi memilih Presiden berdasarkan legal-rasional yang memiliki kesalihan individu dan sosial, serta kompetensi. Pemimpin kharismatik dan tradisional bisa muncul karena rakyat sendiri yang memilihnya. Katanya, alam demokrasi telah memberikan ruang terbuka bagi siapa saja untuk menjadi pemimpin. Namun demikian, demokrasi pula yang mengebiri keterbukaan bagi setiap manusia untuk menjadi pemimpin. Pasalnya, untuk menjadi pemimpin, mayoritas masih harus diusung oleh partai politik, meskipun ada beberapa tokoh independen, dalam arti bukan diusung oleh partai pilitik tertentu. Inilah paradoks demokrasi. Mengamati perkembangan wacana pencapresan 2014, yang terlihat sekarang ini ada puluhan tokoh Indonesia yang mengemuka di publik. Sebagian muka lama, sebagian lagi muka baru. Lalu, bagaimanakah sosok pemimpin/presiden 2014 yang pas untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia?  Bersambung ke Hal 7a

Perintis: Mayjen TNI (Purn) RH Sugandhi (Alm) Penasehat: Letjen TNI (Purn) Soeyono, Brigjen TNI ( Purn) Nurhadi Purwosaputro, MSc, Drs. Zamharir AR, MSc, MH Dewan Redaksi: Karno R Ranandika, Apul Sitanggang, Budiyanto, Kol Caj. Priyo PR,.BA.SH, Agus Hitopa SH, M.Si, Dungo Simanungkalit, Zul Azhari Redaktur Pelaksana: Zul Azhari Redaktur: Ismanan, Astang, Antoni Staf Redaksi: Ronny Chandra, Indarto, Baharuddin Rahman, Joko Tunggono, Sarifuddin Baso Sekretaris Redaksi : Lydiawati Keuangan: Devi Marketing/Iklan: Norman, Darwin Distribusi/Sirkulasi: Esron, Nico Jabar: Santo, Surjono Jateng: Cahyono, Sulastri Jatim: Erwiantoro, Widia Manurung Banjarmasin: Dewi Puspa Lampung: Abdullah Samad Palembang : Indriani Babel: Ardiansyah Jambi: Hendri Riau: Islami, Bambang Meranti: Slamet Sumatera Utara: Rosen Jaya Sinaga SS, Ponijo, Fero Ardiyanto AMd, Irwan Manalu SS, M. Junedi SH, Ganda M. Marbun, Dicky Andalan S Amd, Rolas Marbun, Irfan, Linggem Ginting, Timbangan Ginting, Sabar Tampubolon, Marnaek Saragih, Aripin Purba Batam: Romulus Pandiangan SE, Agus Stanza Situmeang, Effendi T, Juanda T Tg.Pinang/Bintan: Hot Asi S, Morina Tg.Balai Karimun/Kundur : Feri , Yessy, Asparoni Lingga: Taufik Natuna: Arifin, Said Zainal A Anambas: Marudut S, Azwir Desain Grafis: Aidil, Remida Tim Hukum : Sudarmaji SH, Tumindang Hotma Parulian SH MH, Arifin Siregar SH Rekening : Bank Mandiri No. 109-00-0128878-6 a/n PT. Pers Anak Bangsa Alamat Redaksi: Graha Sunter Pratama Blok L No. 9, Jakarta Utara Telp. (021) 32788174, 6410889 Fax. (021) 6410889 - Komplek Penuin Centre Blok B No. 9, Batam Kepri Telp. (0778) 7288400, 429798 Fax. (0778) 425664 SMS: 0812- 23610061

WARTAWAN PAB SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARA SUMBER

CMYK


CMYK

Jakarta Time

Edisi: 75/Minggu II, April 2013

3

Kemhan Bangun Pusat "Cyber Defence" MRT Jakarta

Jokowi Akan Renegosiasi MRT dengan JICA JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), akan merundingkan lagi rencana pembangunan moda transportasi massal (Mass Rapid Transit/MRT) dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Renegosiasi, menurut Jokowi, antara lain akan meliputi pembahasan soal penambahan tenaga penasihat dari luar Jepang. "Ya masak semua-semua dari mereka. Nanti yang mengawasi siapa?" kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta. Menurut perjanjian, JICA memberikan pinjaman Rp15 triliun dengan syarat semua pekerjaan konstruksi, perencanaan, desain,

dan kontraktor ditentukan oleh pihak Jepang. Selain itu, Jokowi menilai proses pemberian pinjaman JICA juga rumit. Pinjaman baru bisa diberikan setelah tiga bulan kontrak dengan pemeriksaan terlebih dahulu oleh JICA. "Kami kan mau kerja cepat, kontrak harus diserahkan ke sana, diteliti apa-apanya sampai tiga bulan bolak-balik bolak-balik, katanya harus begitu," katanya. Ia mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta ingin segera merealisasikan pembangunan MRT dan akan meminta JICA memperpendek waktu pemberian pinjaman dari tiga bulan menjadi dua pekan. "Pasti mereka mau, lihat saja," katanya. (zul)**

Pemda Dituding Hanya Berorientasi Proyek JAKARTA - Pemerintah daerah diminta tidak hanya berorientasi proyek tanpa memikirkan rakyat. Pasalnya, dari hasil analisa terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemda terungkap angka penyerapan anggaran tinggi tapi hasil (outcome) tidak kelihatan. "Bagaimana tidak rendah, yang dipikirkan pemda hanya proyek saja dan bagaimana agar uang proyeknya cepat habis. Apakah hasil proyek tersebut dinikmati masyarakat atau tidak, kurang diperhatikan pemda," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Azwar Abubakar.

Dia mencontohkan program pengentasan kemiskinan yang dananya sangat besar. Pemerintah pusat dan daerah hanya memikirkan program dan besaran anggaran yang harus dikeluarkan untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi, tidak ada evaluasi jumlah masyarakat yang terbebas dari kemiskinan lewat program tersebut. "Kemiskinan itu jadi lahan proyek bagi para pejabat. Seharusnya itu dieavaluasi apakah programnya sesuai dengan rakyat atau tidak. Kalau tidak berhasil, harus dicari jalan lain biar uang negara tidak terbuang sia-sia," tegasnya.

Agar hasilnya kelihatan, lanjut Azwar, baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan membuat laporan akuntabilitas kinerja sesuai amanat UU Keuangan Negara. Dengan demikian, baik pemerintah pusat maupun bukan hanya fokus pada angka penyerapan saja, tapi juga hasil. Beberapa indikator yang dinilai adalah perencanaan 35 persen, ukuran kinerja 20 persen, laporan kinerja 15 persen, evaluasi 10 persen, dan capaian kinerja 20 persen. "Pemda sudah harus mematuhi ini karena hasilnya selalu saya sampaikan kepada wakil presiden," tegasnya. (Badar)**

Ratusan Warga Japat Resah:

HPL Pelindo II Dinilai Cacat Hukum JAKARTA- Ratusan Kepala Keluarga (KK) di RW 08 Kp Japat Kelurahan Ancol, Pademangan Jakarta Utara belakangan ini mulai resah terhadap status tanah tempat tinggal mereka yang sudah ditinggali secara turun-temurun. Pasalnya, beredar kabar lahan yang mereka akan diambil alih oleh Hak Pengelola Lahan (HPL) Pelindo II Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, selaku instansi yang berwenang atas lokasi yang di tempati oleh warga Japat tersebut. Menurut Ketua RW 08 Kampung Japat, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, H.Sunding (56) HPL yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 1960 untuk penguasaan Pelindo atas areal masyarakat di Kampung Japat itu, tidak mendasar. Karena masyarakat yang tinggal di situ jauh sebelum HPL diterbitkan yaitu tahun 1957. “ Ini pasti ulah mafia tanah yang ingin mengganggu ketentraman masyarakat Japat,” kata H.Sunding. Selaku RW, ungkap H. Sunding, ia dan warganya tentu akan melakukan perlawanan hukum bahkan tidak menutup kemungkinan menggerakan masyarakat di sana guna mempertahankan hak atas tanah dan rumah tinggal mereka terhadap Pemerintah, khususnya kepada Perusahaan Umum (Perum Pelindo II) Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa yang mengatakan memiliki HPL. Dua Lisme Penggunaan Tanah Penggunaan tanah untuk Pelabuhan Tanjung Priok dan Pasar Ikan (sekarang Pelabuhan Sunda Kelapa-red) terdapat dua masalah pokok yaitu masalah status tanah dan masalah planologi. Masalah status tanah menyangkut hak-hak yang ada pada tanah tersebut, sedangkan planologinya menyangkut masalah perencanaan tata guna tanah. Status tanah areal Tanjung Priok dan sekitarnya diklasifikasikan dalam beberapa kategori terhadap hak-hak yang berada di atas tanah itu antara

H. Sonding lain, tanah negara, tanah garapan, dan tanah milik adat (Verponding Indonesia). Dalam hal ini yang dimaksud dengan tanah negara terdaapat dua pengertian, yakni tanah yang secara yuridis dikuasai oleh Pemda DKI, dan yang dikuasai oleh Administrator Pelabuhan (Port Administrator). Oleh karena adanya ketidak pastian hukum tentang kepengurusan pelabuhan, maka diadakan usaha-usaha untuk menentukan tentang batas-batas lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan pelabuhan, yang kemudian penyelesaian tanah pelabuhan ini ditetapkan dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No 191 Tahun 1969 dan SK No 83/0/1969. Keputusan bersama itu memberikan penegasan mengenai batas lingkungan kerja dan batas lingkungan kepentingan pelabuhan ditetapkan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan setelah mendengar pertimbangan Gubernur atau Kepala Daerah yang bersangkutan. Hal itu berarti bahwa daerah-daerah yang semula termasuk lingkungan kerja pelabuhan (ring bewaking) dinyatakan berada di bawah penguasaan pemerintah . Kemudian areal tanah yang telah ditetapkan sebagai lingkungan kerja pelabuhan ditetapkan sebagai tanah negara dengan hak pengelolaannya diberikan kepada Departemen Perhubungan dengan keharusan untuk mendaftarkan kepada Direktorat Agrar-

ia DKI Jakarta. Pelaksanaan pengelolaan dilakukan oleh Departemen Perhubungan, tetapi dalam pemberian hak pakai kepada pihak ketiga harus didaftarkan kepada Direktorat Agraria DKI Jakarta untuk memperoleh sertifikasi hak atas tanah. Namun demikian sebelum Keputusan Bersama tersebut diterbitkan pengaturannya telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No Ib.3/ 1/1968 tanggal 27 Maret 1968 yang menetapkan lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Sunda Kelapa (Pasar Ikan), batasnya adalah pagar yang sekarang dilindungi pelabuhan. Sedangkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No 191 Tahun 1969 dan SK No 83/0/ 1969 tanggal 27 Desember 1969 tentang Penyelesaian Tanah Pelabuhan, pada intinya berisi hal-hal sebagai beikut : a. pembinaan areal pelabuhan yang berada dalam ring bewaking wewenang sepenuhnya ada pada Perusahaan Negara Pelabuhan. B. Ijin Bangunan dalam ring bewaking tetap ada pada pemerintah DKI Jakarta, dan c. Pembinaan areal yang berada di luar ring bewaking prasaranaprasarana maupun kependudukannya adalah tanggungjawab pemerintah DKI Jakarta. Dalam uraian tersebut di atas, menurut praktisi hukum pertanahan Dr. B.F. Sihombing, S.H, M.H, jelaslah bahwa dualisme pembinaan wilayah sudah dapat diatasi, tetapi dalam pengurusan tanah masih tetap belum dapat diselesaikan. “Status tanah di Pelabuhan pada umumnya adalah tanah negara karena terkena UU No 1 Tahun 1958, dan permohonan ganti ruginya menurut ketentuan UU No 1 Tahun 1958 dan peraturanperaturan pelaksananya, bukan Administrasi pelabuhan yang memberikan ganti rugi, tetapi Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Agraria,” katanya. (Ron) ***

JAKARTA - Kementerian Pertahanan akan membangun Pusat Pertahanan Siber atau "Cyber Defence" untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari kejahatan dunia maya. Hal itu terungkap ketika Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Selasa sore. "Kami minta saran kepada Kemenkominfo untuk membangun `Cyber Defence` karena kementerian ini yang punya kapasitas membangun `Cyber Security`," kata Menhan usai bertemu Menkominfo Tifatul Sembiring. Pembangunan pertahanan siber itu, kata dia, juga melibatkan tiga angkatan, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Kemkominfo akan membantu tata kelola, infrastruktur, peralatan, dan sumber daya manusianya. Menurut Purnomo, ancaman serius terhadap kedaulatan melalui dunia maya

memang belum tampak. Ada upaya ancaman yang selama ini terjadi, namun belum dikategorikan sebagai ancaman pertahanan negara. "Sifatnya masih mikro namun kita tetap harus waspada," ujarnya.

Menkominfo, Tifatul Sembiring, mengatakan, serangan ke dunia maya cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dimana tercatat, ada sebanyak 36,6 juta kali serangan terhadap Indonesia, yang sebagian besar adalah ekonomi. "Agar tingkat keamanan siber kuat maka kita harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga negara lainnya," katanya. Saat ini Kemkominfo sedang menyiapkan sebuah badan bernama `National Cyber Security` untuk mengantisipasi ancaman para peretas. Badan ini akan menaungi semua cyber defence yang dikembangkan kementerian dan lembaga. Selain Kemhan dan TNI, ada lembaga lain yang dilibatkan, antara lain, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan instansi yang terkait langsung dengan masalah keamanan, termasuk instansi yang mengurusi persoalan publik seperti bandara, bursa efek dan lainnya. (santo)**

Jokowi: Jakarta Itu Kaya JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengatakan DKI Jakarta harus percaya pada kemampuan sendiri dan berani menolak penawaran bantuan atau pinjaman yang prosesnya rumit. "DKI itu kaya, ya harus PD (percaya diri). Kalau saya orang kaya saya harus PD dong," kata Jokowi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Balaikota DKI Jakarta. "Saya ingin agar hal-hal yang menyulitkan harus mulai berani katakan tidak," tambah dia. Dia mencontohkan pinjaman Bank Dunia untuk pro-

Jokowi gram penanggulangan banjir lewat Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sebagai salah satu penawaran yang

nilainya tidak terlalu besar namun prosesnya rumit. "Cuma pinjam Rp1,2 triliun saja kok ribet sekali prosesnya," katanya. Ia mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta masih bisa menjalankan program itu menggunakan Sisa Lebih Pengguna Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2012 yang mencapai Rp10 triliun. "Kalau ribet pakai SILPA saja. SILPA kita banyak kok," katanya. Jokowi ingin Jakarta bisa mengembangkan infrastruktur dan menjalankan program kerja tanpa mengeluarkan surat

obligasi atau meminta bantuan dana berupa pinjaman. Jakarta, ia melanjutkan, harus bisa memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk sumber dana. "Ini memang tidak bisa dilakukan secara langsung. Harus pelan-pelan, tapi diarahkan kesana," katanya. Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, mendukung keinginan Pemerintah DKI Jakarta untuk menggunakan kekuatan sendiri dalam membangun dan berharap Jakarta bisa meningkatkan belanda modal tahun ini.(zul)**

DR. TS Yance:

Dukung Program Lelang Jabatan Lurah JAKARTA-Untuk meningkatkan kinerja bawahannya, Jokowi melelang jabatan lurah dan camat di DKI Jakarta. Pemprov DKI akan memulai pendaftaran sistem lelang jabatan pada awal April ini. "Dibukanya 1 April lalu. Tapi, pengumuman resminya biar Pak Gubernur dan Pak Wagub saja yang ngomong," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga, di Jakarta, Sabtu belum lama ini. Wakil Ketua Komisi A dari Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, DR. Tony Setiawan Yanche, sangat mendukung program tersebut. Apalagi katanya program tersebut untuk meningkatkan kinerja lurah dan camat. Semua program untuk perbaikan kinerja pemerintah, akan didukung. Apalagi program lelang jabatan lurah dan camat itu untuk memperbaiki pelayanan masyarakat. “Semua kader Demokrat harus mendukung program pemerintah daerah. Apalagi program itu untuk pelayanan rakyat. Dan itu, sesuai anjuran Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, kepada semua kader partai democrat,” katanya. Berkaitan dengan program ini Yance menghimbau lurah dan

camat tidak perlu khawatir. Program tersebut, katanya bukan membuat soal seperti mau masuk perguruan tinggi negeri. Tapi, lebih ke konten wilayah, jadi dari awal sudah bisa mau memimpin di wilayah mana. Dan tentunya mau bekerja keras melayani warga yang dipimpinnya. HUT DKI DKI memiliki target pada 22 Juni 2013 atau bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta sudah dapat dilantik lurah dan camat yang baru. Saat ini, kata Made, jumlah lurah yang ada di Jakarta berjumlah 267 orang dan camat berjumlah 44 orang. Semua lurah dan camat yang masih aktif menjabat diperbolehkan mengikuti proses lelang jabatan, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) fungsional dan struktural Pemprov DKI sejumlah 44.970 orang. "Semuanya boleh ikut, kecuali dokter dan guru. Yang penting para calon lurah dan camat itu mumpuni dan dapat membangun kepercayaan birokrasi," ujar Made. Ia juga menegaskan bahwa semua proses ini tidak dipungut biaya seperser pun. Setiap proses lelang jabatan nantinya bisa diliput oleh media massa sehingga sangat terbuka dan transparan.

DR. TS. Yance Bahkan, meski belum dijalankan, BKD DKI sudah didatangi pemerintah daerah lain yang ingin belajar mengenai sistem ini. BKD DKI juga akan bekerja sama dengan pihak swasta dan perguruan tinggi untuk merumuskan sistem seleksi terbuka ini. I Made Karmayoga menjelaskan, beberapa tahapan dalam proses seleksi terbuka ini. Seleksi pertama adalah seleksi administrasi, yaitu seorang PNS yang berminat menjadi lurah atau camat memasukkan data dirinya melalui situs khusus pendaftaran yang segera dibuka Pemprov DKI. Setelah itu, tes selanjutnya ialah tes kesehatan yang termasuk di dalamnya tes kesehatan jasmani,

rohani, dan bebas narkoba. Sepuluh orang terbaik akan dijaring untuk menjalani seleksi pengetahuan umum dan kepemimpinan. Lima orang yang lolos seleksi pengetahuan umum akan mengikuti seleksi visi dan misi. Mereka dianjurkan untuk menyiapkan makalah dan menganalisis strength, weaknesses, oportunities, and threats (SWOT) atau visi misi terhadap daerah yang akan dipimpinnya. Mereka juga akan melaksanakan tes psikologi, wawancara, dan uji publik. Hasilnya, tiga orang terbaik akan menjalani wawancara final dan satu orang akan menduduki jabatannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, untuk jabatan lurah, seorang PNS harus masuk dalam golongan terendah III B, tertinggi III D, dan memiliki eselon IV A. Untuk jabatan camat, PNS harus masuk golongan terendah III D dan tertinggi IV B dengan minimum pendidikan sarjana S-1. Selain itu, lurah dan camat yang saat ini masih aktif menjabat juga diperbolehkan untuk mengikuti seleksi dan promosi jabatan terbuka. (zul)***

Daniel Hutapia:

Komisioner KPU Diduga Lakukan Penipuan JAKARTA-Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Daniel Hutapea, menduga staf KPU telah melakukan penipuan dengan peraturan PKPU No. 14 tentang perubahan ke dua atas peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pasalnya KPU baru mengajukan permohonan pengundangan Komisi Pemilihan Umum ke Menkumham melalui Dirjen Perundangan-undangan pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan nomor surat: 1151/SJ/X/2012. Sementara, kata Daniel, peraturan tersebut baru diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2012. Bagaimana mungkin diajukan tanggal 31 Oktober 2012, tetapi sudah diberlakukan pada tanggal 25 Oktober 2012. Artinya, kata Daniel KPU telah melakukan penipuan dan melanggar Asas Kepatutan. Kalau sudah begitu seharusnya segala tahapan verifikasi administrasi dan factual batal demi hokum. Konsekuensinya tambah Daniel tujuh komisioner KPU harus dipecat dan tahapan verifikasi pemilu 2014, baik administrasi maupun factual harus diulang demi kestabilan nasional Indonesia.

CMYK

Daniel Pengelapan Selain itu, Daniel Hutapia, menduga Komisioner KPU telah penggelapan dokumen yang diduga dilakukan staf KPU. "Fayumi adalah orang yang menerima berkas PPPI, ia mengaku kepada kami, apa yang dilakukan karena perintah atasannya, sehingga data tidak boleh diberikan. "Padahal check list itu tanda terima, dan hak kami," jelas Daniel Hutapea kepada wartawan, usai melaporkan KPU ke Mabes Polri di Jakarta, Jumat (16/11/2012). Waktu itu, check list dokumen mana saja yang membuat PPPI tak

lolos sudah diminta Daniel dari KPU tapi ditahan Fayumi.‘Partai kami adalah partai yang sudah sesuai konstitusi, sesuai dengan undangundang. Dokumen itu termasuk berita negara, dokumen negara. Kami heran, karena sudah memenuhi semua data, tapi dibilang tidak lolos," imbuhnya. Menurut Daniel, partainya diberi waktu sehari untuk melengkapi dokumen yang kurang, dan langsung dipenuhinya. Namun, dokumen terbaru tak dijadikan pertimbangan bagi KPU, sebaliknya data yang dipakai adalah dokumen lama yang belum dilegalisir. Sementara, dokumen terbaru yang sudah diserahkan ke KPU yang harusnya menjadi dasar verifikasi administrasi, tapi tak dipakai, sudah diajukan ke Bawaslu. Mereka menganggap bukti dan dokumen yang diajukan PPPI seharusnya layak dan lolos verifikasi administrasi. Hasil pemberitahuan versi KPU, kata Daniel, PPPI tak lolos karena ada 19 berkas yang belum memenuhi persyaratan. Tapi itu semua sudah diperbaiki PPPI dengan dokumen baru yang dilegalisir, seperti alamat domisili, dan lain sebagainya. Sehingga Daniel menduga KPU mencari kesalahan. Berdasarkan Laporan polisi yang ditunjukkan pengacara PPPI kepada wartawan, dengan Nomor

LP: TBL/467/XI/2012/ Bareskrim dengan kronologi penggelapan dokumen PPPI yang diterima KPU sebagai dasar verifikasi administrasi. Bukti lainnya adalah check list KPU yang menunjukkan PPPI tak lolos, tapi tanpa memberitahu alasannya. Bukti itu dikeluarkan KPU, selang PPPI dinyatakan tak lolos. Daniel menduga, partainya satu dari 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) lantaran ada konflik internal antara komisioner dan jajaran birokrat. "Konflik internal pasti berdampak. Mungkin saja berkas kita dilempar kemana-mana. Sehingga kami jadi korban. Apa yang kami dengar di dalam, ada intervensi komisioner untuk loloskan partai yang sudah diatur," ujar Daniel. Sekjen PPPI, Syarif Hidayatullah menambahkan, 12 Partai yang akan melaporkan peristiwa yang sama, PPPI mengawali laporan ke Mabes Polri sedangkan 11 Partai lainya menyusul esok hari, di Polda Metro Jaya, Polres, maupun di Polsek di Jakarta. Sementara KPU menyatakan hanya 16 partai politik yang lolos verifikasi administrasi, dan sisanya 18 partai politik dinyatakan tidak lolos. Keputusan KPU merujuk Peraturan KPU No 7 dan 8 tentang penetapan dan tahapan. (zul)***


CMYK

Nusantara

Edisi: 75/Minggu II, April 2013

4

Pilgub Jabar Habiskan Dana Rp 600 Miliar BANDUNG - Pelaksanaan Pilgub Jabar 2013 diperkirakan telah menghabiskan anggaran sekitar Rp600 miliar dari total anggaran yang dialosikan untuk satu putaran Pilgub Jabar dari Pemprov Jawa Barat sebesar Rp759 miliar. "Perkiraan kami, dana pelaksanaan Pilgub Jabar 2013 yang tersisa sekitar Rp100 miliar," kata Sekretaris KPU Jawa Barat Heri Suherman di Kota Bandung. Ia menuturkan, KPU Jawa Barat akan mengembalikan sisa dana untuk Pilgub Jabar ke kas daerah Pemprov Jabar. Menurut dia, jumlah dana sisa Pilgub Jabar diperkirakan senilai Rp100 miliar tersebut masih harus dipastikannya lagi. TAMBANG emas rakyat

Tambang Rakyat Bisa Dilegalkan Bupati PONTIANAK - Bupati atau wali kota bisa memberi izin terhadap pertambangan emas tradisional atau pertambangan rakyat. Syaratnya, lokasi tambang harus berada di wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan pemerintah. Kepala Seksi Konservasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat Bambang Santoso menjelaskan, pertambangan yang beroperasi tanpa izin menyebabkan pengawasan menjadi sulit. "Dampak

paling kelihatan adalah masalah reklamasi. Tambang rakyat tanpa izin, biasanya meninggalkan lokasi tambang tanpa reklamasi," ujar Bambang, Kamis (4/4/2013). Tambang emas tanpa izin marak terjadi di wilayah Kalbar. Dari 12 kabupaten dan dua kota, hanya Kota Pontianak yang tak memiliki aktivitas tambang emas rakyat. Polisi berulang kali menangkap para petambang emas tanpa izin, tetapi aktivitas pertambangan masih tetap marak.(Hendri/Kps)

Wagub: Jabar Butuh Perda Kawasan Rawan Bencana BANDUNG - Provinsi Jawa Barat memerlukan sebuah peraturan daerah (Perda) tentang kawasan rawan bencana atau zona merah karena sejumlah daerahnya tergolong dalam rawan bencana seperti longsor dan banjir. "Saya kira untuk sosialisasi zona merah maka harus ada sebuah perda atau pergub," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi, usai Sosialisasi Grand Opening Bandung Timur Plaza di Kota Bandung. Ia menuturkan, untuk saat ini Pemprov Jawa Barat hanya bisa mengimbau warganya untuk tidak tinggal di daerah rawan bencana tapi seharunya pemerintah juga memberikan alternatif pilihan yang bisa ditinggali warga. "Tapi pemberian alternatif daerah tinggal tersebut belum tentu sesuai kehendak warga dan kerap kali, warga enggan untuk berpindah lokasi tempat tinggal," kata dia.

Dede Yusuf Dikatakan dia, warga yang tidak mau pindah itu biasanya disebabkan lokasi tinggal baru relatif jauh ke lokasi bercocok tanam atau tempat bekerja. "Lokasi yang jauh itu membuat mereka harus mengalokasikan dana transportasi. Sehingga Banyak warga yang tidak mau dipindah karena akan membuat jauh dari lokasi bercocok tanamnya," kata dia. Oleh karena itu, pihaknya berharap ada titik temu antara

pemerintah daerah dengan warga yang tinggal di daerah rawan bencana. "Dan pemerintah sebaiknya perlu mendengarkan aspirasi warga agar penentuan daerah tinggal yang aman bisa cocok dengan keinginan dan kebutuhan warga. Banyaknya wilayah di Provinsi Jawa Barat yang tergolong zona merah atau rawan bencana dibenarkan oleh Penyelidik Gerakan Tanah Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG) Yunara Dasa. Yunara mencatat hampir seperempat wilayah di Jabar masuk dalam zona kerentanan gerakan tanah tinggi sehingga zona ini dihindari sebagai lokasi pemukiman atau bangunan vital dan strategis. "Berdasarkan catatan kami, sekitar 25 persen tergolong zona kerentanan gerkan tanah yang tinggi khusunya di wilayah Jabar Selatan," ujarnya. (dedi)**

Ketum PNPI Prihatin:

Penangkapan Nelayan Tradisional di Sampit JAKARTA- Para nelayan, asal Tegal, Selasa lalu, mendatangi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Muara Angke, Jakarta Utara. Mereka mempertanyakan, alasan penangkapan dan penahanan kapal milik nelayan tradisisional asal Muara Angke, oleh oknum aparat Polair, di perairan Kalimantan Tengah, medio Januari 2013 lalu. Awalnya para nelayan asal Tegal itu, berencana demo besar-besaran untuk memprotes pengkapan rekan-rekan mereka. Namun akhirnya, para nelayan yang didampingi anggota DPD HSNI, Jakarta Utara, mengurungkan niat mereka dan memilih berdialog dengan para aparat yang berwenang. Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum Paguyuban Nelayan dan Pengelolah Ikan Asin (PNPI) Muara Angke, Jakarta Utara, H. Warnita WR, prhatin, atas penangkapan nelayan teradisional asal Muara Angke Jakarta Utara, di perairan Sampit, Kalimatan Tengah itu. Apalagi jelas, Warnita, para nelayan yang ditangkap

H. Warnita tersebut, di tahan dengan alasan tidak punya surat andon. Padahal jelas Warnita, para nelayan tradisional tersebut singgah di perairan Kalimantan Tengah itu sedang berlindung, untuk menghindari, hantaman ombak besar yang saat itu sedang melanda perairan Kalimantan Tengah.Karena kata Warnita jika terus berlayar, maka, bisa membahayakan kapal dan nyawa mereka. Warnita juga mempertanyakan, alasan oknum aparat yang menahan nelayan tradisional tersebut. Kalau dikatakan tak punya surat andon, dan melanggar batas wilayah laut setelah disahkannya otonomi

daerah. Para nelayan tersebut, kata Warnita, dilengkapi surat andon dari kesahbandaran Muara Angke, Jakarta Utara. Begitu juga kalau dikatakan para nelayan itu, melanggar batas wilayah penangkapan ikan. “Bukan kah perairan Kalimantan itu masih wilayah NKRI,� katanya. Lebih lanjut jelas Warnita, para nelayan untuk mencari ikan kelaut, sekarang ini harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Kalau mereka ditangkap dengan alas an yang tak jelas, berapa besar kerugian yang harus ditanggung para nelayan. Untuk itu Warnita, berharap pihak berwenang dapat membantu mempercepat proses pengeluaran para nelayan yang diduga masih ditahan tersebut. Sebab, para nelayan tradisional itu adalah nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan pencari ikan sehari-hari. “Jika penahanan mereka terlalu lama, maka nasib keluarga yang ditinggalkan akan terancam hidupnya,� tegasnya. (zul).***

"Oleh karena itu, dalam waktu dekat teman-teman dari KPU kabupaten/kota se-Jabar akan menyerahkan laporan penggunaan dana pilgub dan menyetorkan dana sisa yang tidak terpakai ke KPU Jabar," kata dia.

Dikatakannya, dana sisa yang diserahkan ke KPU kabupaten/kota sendiri berbedabeda tergantung jumlah PPK, PPS dan DPT. "Intinya, nanti kita akan tunggu dulu laporannya," kata dia. Ia menuturkan, KPU Jabar

sendiri telah mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 759 miliar dan dana itu diajukan hanya untuk pilgub jika berjalan satu putaran. "Apabila Pilgub Jabar berjalan dua putaran, maka KPU akan kembali mengajukan dana tambahan ke pemprov," katanya. Dijelaskannya, total dana yang dibutuhkan untuk dua putaran Pilgub Jabar adalah sekitar Rp1,04 triliun (temasuk dana untuk putaran satu). Namun, kata dia, pengajuan dana untuk putaran dua belum dilakukan karena KPU Jabar sudah menetapkan pemenang Pilgub Jabar yakni pasangan Ahmad HeryawanDeddy Mizwar.(euis)**

Pemeran Live Sex Dapat Imbalan Rp850 Ribu SURABAYA - Dibungkus dengan penyedia jasa pijat, Kevin dan Devi warga Kawasan Surabaya Utara menawarkan live seks. Untuk sekali pertunjukkan itu, pasutri itu mematok tarif Rp850 Ribu. "Sekali beradegan itu klien harus bayar Rp850 ribu ketika di Hotel. Saya beradegan sekira 20 menit," kata Kevin di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Rabu lalu. Nominal tersebut hanya uang jasa live seks di depan klien, sedangkan untuk tarif hotel dibebankan kepada klien.

Kevin mengaku, melakukan pekerjaan ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Terlebih, profesinya sebagai buruh limbah tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Profesi nyleneh ini, lanjut Kevin, baru digelutinya sejak sebulan yang lalu bahkan baru dua orang klien yang menggunakan jasa pasutri itu untuk beradegan live seks. "Baru dua kali yang menggunakan dan langsung ditangkap Polisi," katanya. Dia mengaku, pertama kali

menjalani bisnis ini memang ada kecanggungan. Namun demi memenuhi kebutuhan hidup, dia rela melakoninya. Awalnya sang istri menentang ide tersebut, tapi lagi-lagi didesak dengan kebutuh ekonomi sehingga harus menghalalkan segala cara. "Ya awalnya tidak mau, tapi setelah saya beri masukkan untuk kebutuhan hidup akhirnya mau juga," terangnya. Dia juga mengaku mendapat inspirasi melakoni bisnis tersebut bermula dari sejumlah majalah dewasa dan beberapa

masukkan dari rekan-rekannya. Sebelumnya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengungkap aksi eksploitasi seksual untuk mengeruk keuntungan. Bisnis birahi ini dibungkus dengan jasa layanan pijat. Layanan pijat ini On Call ke Hotel di seluruh kawasan Surabaya. Terungkapnya bisnis ini, setelah polisi melakukan undercover buy. Saat penangkapan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit Blackberry, 1 Bill Hotel, dan uang tunai sebesar Rp550 ribu. (Frans/Ok)

LPSK Belum Bisa Lindungi 31 Tahanan LP Cebongan SLEMAN - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum memutuskan untuk memberi perlindungan terhadap 31 tahanan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cebongan, Sleman, DIY. Wakil Ketua LPSK, Lies Sulistiani, mengatakan, dalam pertemuannya dengan 31 tahanan yang menjadi saksi peristiwa eksekusi empat tahanan titipan Polda DIY, masih mengalami trauma dan takut. "Semuanya sudah kami wawancarai, sebanyak 31 tahanan dan juga sepuluh penjaga lapas yang menjadi saksi. Tapi, kami masih akan melakukannya lagi," kata Lies, Rabu lalu. Lies menambahkan, timnya akan melakukan rapat untuk memutuskan apakah 31 tahan-

LAPAS Cebongan Sleman

an tersebut memenuhi syarat mendapatkan perlindungan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan polisi jika memang memenuhi syarat. "Kalau memang memenuhi syarat, baru akan kami cari layanan perlindungan apa yang layak. Pelayanan perlindungan itu kan ada banyak, seperti

medis, psikologis, pendampingan pemeriksaan, maupun perlidungan secara fisik. Kalau untuk fisik, tentu LPSK tidak bisa, jadi kami perlu berkoordinasi dengan Polda DIY," katanya. Sebagaimana diketahui, 31 tahanan yang menjadi saksi empat tahanan yang diekseku-

si diajukan untuk mendapat perlindungan LPSK. Sebab, saat peristiwa para saksi berada dalam satu ruangan, yakni ruang A5, Blok A. Selain itu, dikabarkan para saksi merasa ketakutan dan khawatir akan keselamatannya dan keluarganya. Empat tahanan yang dieksekusi pada Sabtu, 23 Maret dini hari lalu, yakni Hendrik Angel Sahetapi alias Deki (31), Yohanes Juan Manbait (38), Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi (29), dan Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33). Keempatnya merupakan tersangka penganiayaan hingga menewaskan anggota TNI AD, Sertu Santoso, di Hugo's Cafe pada Selasa, 19 Maret.(Dimas/ Ok)**

Normalisasi Kali di Tangerang Terkendala TANGERANG - Wakil Wali Kota Tangerang, Banten, Arief R Wismansyah mengatakan normalisasi dan turap kali angke dan Kali Sabi mengalami kendala pembebasan lahan. "Proses normalisasi di Kali Angke dan Kali Sabi saat ini terkendala proses pembebasan lahan," kata Arief R Wismansyah di Tangerang. Ia mengatakan, proses normalisasi yang saat ini telah selesai dilakukan yakni di Kali Cirarab. Sedangkan kali Sabi dan Kali Angke masih dalam proses. Padahal, proses normalisasi kali angke yang membentang dari Kelurahan Petir hingga Perumahan Puri Kartika Ciledug diharapkan dapat segera dilaksanakan untuk mengatasi banjir di wilayah Cipondoh, Pinang, Karang tengah dan Ciledug. Hanya saja, ada beberapa lahan warga yang masih sulit untuk dilakukan pembebasan. Kemudian, lahan sepanjang 10 Hektar milik PT Jamsostek untuk proses normalisasi kali Sabi pun mengalami kendala yang serupa. Meski demikian, Pemkot Tangerang telah meminta Dinas PU Kota Tangerang bekerjasama dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Provinsi Banten dalam proses pembe-

CMYK

Kali Angke basan lahan serta normalisasi kedua kali itu. "Kita saat ini sedang melakukan pemetaan kembali dan pendekatan terhadap pihak yang lahannya akan dibebaskan," pungkasnya. Selain masalah normalisasi kedua kali tersebut, banjir yang terjadi Kota Tangerang yakni karena kondisi drainase yang minim. Walaupun jumlah titik banjir selama kurun waktu lima tahun di Kota Tangerang ter-

us berkurang dari 60 titik dan kini menjadi 13 titik, tetapi masih dalam kategori waspada. "Saya sudah meminta di setiap kecamatan melakukan pemetaan titik banjir dan membuat drainase berjalan. Karena, ada saja yang tertutup oleh warung - warung," katanya. Adapun dampak dari belum terlaksananya proses normalisasi kedua kali tersebut yakni terkena banjir kiriman dari Bogor. "Kalau di Bogor hujan deras maka bisa jadi Kota Tange-

rang terkena getahnya seperti perumahan yang banjir dan jalanan," ujarnya. Namun, Arief juga mengungkapkan bila proses normalisasi kedua kali tersebut akan menyerap anggaran dari Pemerintah Pusat bukan Pemkot Tangerang. Sebab, anggaran yang dimiliki Pemkot Tangerang sangat terbatas dan telah dialokasikan untuk beberap bidang seperti kesehatan dan pendidikan.(Nurjasman)**


CMYK

1a Alamat Redaksi: Komplek Penuin Centre Blok B No. 9, Batam

Edisi: 75/Minggu II, April 2013

Kepri Telp. (0778) 7288400, 429798 Fax. (0778) 425664 SMS: 0812-23610061

PLN Batam Dinilai tidak Mampu

Listrik Batam Saatnya Ditangani Perusda BATAM - Sebagai kawasan industri paling berpengaruh di Asia Tenggara, perlistrikan di Kota Batam sudah saatnya ditangani perusahaan yang serius dan berkualitas. Selama ini, di bawah pengelolaan PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam, sistem perlistrikan di Kota Batam relatif buruk sehingga mendesak untuk diganti. Penegasan itu disampaikan Thomas AE, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Kelistrikan Indonesia (L-Perkkindo). Dikatakan, selama ini pihaknya telah banyak menerima keluhan masyarakat dan pelaku bisnis terkait buruknya pelayanan listrik oleh PLN Batam. "Seharusnya PLN Batam tidak tepat menggunakan nama PLN karena hanya merupakan swasta murni. Sebenarnya, lebih tepat menyebut diri sebagai Pelina, singkatan dari Pelayanan Listrik Nasional bukan Pe-

Proyek RTH di Tiban III

Pohon Kering Papan Proyek Hilang BATAM - Kejanggalan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada persis di depan Ruko Gajah Mada Tiban III, Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepri kian mencolok. Selain papan proyek lenyap, pohon yang baru ditanam pun sudah kering dan mati. Sejak proyek RTH Tiban III disorot PAB Indonesia edisi lalu, pengembang tampaknya mengebut penanaman puluhan pohon di area kosong melompong. Ironinya, baik pohon yang baru ditanam maupun yang sudah lama, sudah banyak yang kering dan mati. Kondisi tersebut semakin memperjelek pemandangan. Apalagi diperparah dengan kondisi jalan setapak yang terkesan asal jadi, membuat RTH itu jauh dari kesan sebuah taman. Penanaman pohon-pohon yang tidak teratur justru merusak

Kantor PLN Batam.

 Bersambung ke Hal 7a

Terindikasi Korupsi, Pemkab Anambas 'Ngotot' Bangun Bandara Letung ANAMBAS - Di tengah sorotan, Pemkab Kepulauan Anambas, tetap merealisasikan pembangunan proyek pembangunan Bandara Letung di desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur. Dijadwalkan, peletakan batu pertama akan dilakukan Gubernur Kepri Drs H M Sani. Kepala Dinas Perhubungan

(Kadishub) KKA, H Erson Gempa Apriandi kepada wartawan membenarkan jadwal peletakan batu pertama pada April 2013 usai pelaksanaan semua dokumen pelelangan terealiasasi dalam Maret 2013. Dijelaskan, alokasi anggaran pelaksanaan mega proyek itu bersumber dari APBD Anam-

Warga Mengadu ke Wakil Walikota

bas sekitar Rp7 miliar, APBD provinsi sekitar Rp5 miliar dan dana penunjang perbatasan berupa pembuatan akses jalan dari Kuala Maras menuju Bandara Letung sekitar Rp8 miliar. Erson menguraikan, pada tahap awal, bandara Letung memiliki panjang runway sekitar 1.800 meter dari total pan-

Thomas AE rusahaan Listrik Negara," katanya. Menurut Thomas, sejak Pelina Batam mengelola listrik di Batam, tepatnya sekitar ta Bersambung ke Hal 7a

Balak Liar Marak, Aparat Hukum Pasif LINGGA - Aksi pembalakan liar (illegal logging) yang cukup marak di Kabupaten Lingga berlangsung tampa hambatan. Kendati berlangsung secara terang-terangan, aparat terkait bagai tidak berdaya menghentikan aksi penjarahan hasil hutan itu. Ditengarai, enggannya aparat hukum mengambil tindakan karena kuatnya pengaruh pengusaha yang disebut-sebut bernama Aseng Pendek. Di lingkungan masyarakat Lingga sendiri, Aseng Pendek sudah

jang 2.500 meter dengan lebar sekitar 174 meter. Ukuran tersebut masih di luar kawasan terminal beserta fasilitas pendukung lainnya. Rencana pembangunan Bandara Letung banyak menuai polemik. Proyek tersebut  Bersambung ke Hal 7a

Penuh Misterius

Bangun Lahan KEJAKSAAN DIMINTA USUT Fasum, Nyaris Terjadi PROYEK KEMENPERA DI Kasus Dugaan Korupsi UUDP TIBAN KAMPUNG Perang Kelompok

 Bersambung ke Hal 7a

BATAM - Dua kelompok massa nyaris bentrok di komplek Ruko Sinar Bulan Asri Mulia Bengkong Harapan, Kamis (21/ 3/2013). Pemicunya, tindakan pengelola Hotel Andi yang membangun pujasera dan koskosan di area fasilitas umum (fasum).

Keributan berawal ketika beberapa pria yang mengaku suruhan Andi membangun tangga persis di jalan lingkungan depan rumah Suyang Marst (58). Tidak terima dengan tindakan Andi, Suyang protes  Bersambung ke Hal 2a

BATAM - Isntansi Adhiyaksa dari tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari), Kejaksaan Tinggi (Kejati) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk mengusut proyek semenisasi dan saluran senilai Rp3,6 miliar di Tiban Kampung, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Proyek yang didanai Kementerian Perumahan Rakyat (Kempera) itu penuh misterius. Dari penelusuran PAB Indonesia, proyek tersebut dikerjakan oleh PT Paldamero Putra Utama (PPU) yang berpusat di Jakarta. Proyek itu terdiri dari beberapa item pekerjaan pembuatan jalan semenisasi dan saluran. Beberapa sumber di Tiban Kampung menyebutkan pekerjaan semenesasi sudah dimulai sejak November 2012 lalu, namun hingga memasuki akhir Maret 2013, belum rampung. Sejatinya, panjang semenisasi sekitar 1.800 m2 dan listrik bertenaga surya sebanyak 150 titik. Diduga kuat, telah terjadi pengurangan Volume. Seperti menyangkut listrik, awalnya ditetapkan memakai tenaga surya, namun dengan alasan efesiensi dan perawatan (maintenan, red) dialihkan menggunakan tenaga PLN. Lurah Tiban Kampung, Hasan yang dihubungi lewat telepon mengaku tidak mengetahui banyak tentang proyek itu. Hasan hanya mengetahui penanggung jawab proyek bernama Daniel, namun tidak bersedia memberi petunjuk lebih jauh. Bahkan pesan singkat (sms) yang meminta informasi  Bersambung ke Hal 7a

CMYK

Rp1,1 M Terbenam di Kejari TANJUNGPINANG - Proses hukum dugaan korupsi uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) tahun 2010 senilai Rp1,1 miliar masih mengendap di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang. Sejatinya, berkas kasus yang menjerat Gatot Winoto, mantan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Tanjungpinang, sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Januari 2013 lalu. Pihak Kejari sendiri cenderung tertutup terkait kasus tersebut. Sebelumnya, sudah ada sinyal dari Kejari Tanjungpinang untuk melimpahkan berkas perkara itu ke Tipikor awal

Maret lalu. Namun, hingga memasuki pekan terakhir Maret 2013, belum terlihat tanda-tanda perkembangan proses hukumnya. Terkait kasus itu, selain Gatot, masih terdapat sedikitnya dua nama lain yang ikut terseret yakni M Yamin, mantan Pejabat Penata Keuangan (PPK) dan M Rasyid, Kepala Bendahara Setdako Tanjungpinang. Jaksa penyidik sendiri tampak sangat berhati-hati saat dikonfirmasi terkait kasus itu. Selain tidak bersedia identitasnya disebutkan, anggota tim penyidik juga enggan mengungkap misteri penyebab ka-

sus itu terseok. Sumber PAB Indonesia, yang juga anggota tim penyidik, sangat tertutup menyangkut kasus itu. Ketika dikonfirmasi, jaksa penyidik justru mengarahkan wartawan konfirmasi kepada atasannya. Sebelumnya, Maruhum, Kasipidsus Kejari Tanjungpinang, kepada wartawan menyebutkan pelimpahan berkas Gatot Cs tinggal menunggu tanda tangan dari Kepala Kejari. Bahkan Maruhum memberi sinyal, berkas Gatot akan dilimpahkan bersamaan dengan berkas dua rekannya M Yamin dan M Rasid. (Darwin)

SURAT KABAR UMUM

Inf Nusantara

Baca Mingguan Tertua di Kepri

M E M B U K A C A K R AWA L A A N A K B A N G S A


CMYK

Batam

Edisi: 75/Minggu II, April 2013

2a

Terobos Blokade Pansus DPRD Kota Batam

KPK Ditantang Usut Kasus Alkes RSUD Embung Fatimah BATAM - Komisi Pemberantasan Korupsi ditantang untuk mengusut kasus dugaan suap pada proyek pengadaan alat kesehatan dan obat (Alkes) di RSUD Embung Fatimah Kota Batam. Adanya upaya DPRD Kota Batam untuk memblokade KPK sehingga tidak mengusut kasus tersebut, patut dipertanyakan dan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi legislatif itu. Pendapat tersebut dilontarkan Absah Khairani SH, pemerhati hukum di Provinsi Kepri. Ia sangat mempertanyakan komitmen para wakil rakyat di Engku Putri itu dalam menegakkan supremasi hukum di Kota Batam. "Sangat tampak adanya kejanggalan dalam wacana pembentukan Pansus oleh DPRD Kota Batam. Sepatutnya, hasil temuan pansus justru sangat baik jika direkomendasikan kepada KPK untuk mengusut kasus tersebut. Ini malah hendak memblokade," katanya beberapa waktu lalu. Absah juga merasa aneh terhadap sikap Yudi Kurnain karena tidak berani secara terbuka apa yang dia ketahui terkait kasus itu. Padahal kata dia, dari pengakuannya ke media, Yudi pernah mendengar rekaman percakapan mirip suara Direktur RSUD Kota Batam, Drg Fadillah Malarangan, yang merinci aliran dana proyek untuk menyuap beberapa oknum petinggi di Kota Batam. "Kita jadi heran, apasih yang ada dalam pikiran para wakil rakyat itu," katanya. Lebih jauh Absah berpendapat, upaya DPRD Kota Batam untuk menghambat KPK mengusut kasus alkes, justru akan mempercepat institusi anti korupsi itu turun ke Kota Batam. Karenanya, ia mengingatkan oknum-oknum yang terlibat jangan cepat merasa aman. Ia melihat justru upaya memblokade langkah KPK justru merupakan trik sejumlah anggota dewan untuk memanggil penyidik KPK terbang ke Kota Batam. "Saya yakin, sejelek apa dan sebobrok apapun para wakil rakyat di DPRD Kota Batam, tidak mungkin sampai menghambat penegakan hukum, khususnya kasus korupsi," kata dia. Pernyataan Absah tersebut terkait adanya rekomendasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) soal dugaan korupsi Alat Kesehatan RSUD Embung Fatimah dengan syarat kasus tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota DPRD Batam Yudi Kurnain kepada media

Fadillah Malarangan

RSUD Embung Fatimah mengatakan Komisi IV DPRD Batam sepakat untuk membentuk Pansus dugaan Korupsi Alat Kesehatan senilai Rp 55 miliar sebagai jawaban atas desakan berbagai elemen seperti LSM dan mahasiswa yang sempat getol menyoroti kasus itu. Yudi mengaku heran, mengapa proyek yang belum direalisasikan tetapi kucuran dananya sudah dibagi-bagi. Ia pun meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki aliran dana yang sudah diterima sejumlah pihak. Direktur RSUD Embung Fatimah drg Fadillah Mallarangan yang dikonfirmasi PAB Indonesia, enggan berkomentar. Ia mengaku tidak ada gunanya lagi memberi keterangan karena sudah sempat diberitakan. "Mengapa tidak dikonfirmasi sejak awal, Dik? Semua yang hubungi saya pasti saya jawab. Lewat surat pun pasti saya balas," katanya. Kasus dugaan suap pada proyek tersebut mencuat setelah beredarnya sms (pesan singkat) yang menyebutkan sejumlah pejabat di Kota Batam disebut menerima suap miliaran rupiah dalam proyek pengadaan Alat Kesehatan dan Obat (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Kota Batam. Sms tersebut cukup menghebohkan karena terdapat sejumlah peja-

bat tinggi Kota Batam yang disebutsebut telah menerima suap. Berikut bunyi penggalan petikan sms yang beredar. "Seorang walikota dan wakil menerima 1.5 milyar dan 1 milyar dr proyek alkes, ketua DPRD dan wakil-wakilnya menerima 1 milyar, komisi 4 DPRD menerima 600 jt, mukti 500 jt, risky faisal 1 miliar, semua ini pengakuan Direktur RSUD FADILAH, ke riki solihin, rosmini dan ibu diana dr PPP yang MENERIMA DITNYA, DAN PENGAKUAN dr. FADILAH DIREKTUR RUD TERSEBUT DIREKAM Oleh ibu Rosmini dr Golkar komisi 4, apakah masyarakat batam diam saja ternyata ...." Untuk mendapatkan informasi berimbang, PAB Indonesia telah mengajukan wawancara tertulis kepada Walikota Batam Drs H Ahmad Dahlan. Namun, orang pertama di Pemko Batam itu tidak ada memberi jawaban. Kasus tersebut terus mengerucut. Memang, kepada PAB Indonesia, Rusmini dari Komisi IV DPRD Kota Batam, membantah pernah menyimpan rekaman tersebut. Ia malah mengatakan bunyi sms itu sebagai fitnah besar dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ironinya, kendati menganggapnya sebagai fitnah besar, wakil rakyat dari Partai Golkar itu belum

menempuh jalur hukum. Hanya dalam hitungan hari, pengakuan Rusmini langsung dimentahkan pernyataan Yudi Kurnain, Ketua Komisi II DPRD Kota Batam. Wakil rakyat besutan PAN itu secara terang-terangan mengakui sudah mendengar langsung rekaman dimaksud. Kepada wartawan Yudi menjelaskan dalam rekaman tersebut ada terdengar suara seperti seorang wanita yang menjelaskan adanya praktik suap terkait proyek alkes. Puluhan aktivis yang tergabung dalam Forum LSM Kota Batam juga mendesak penuntasan Proyek Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Embung Fatimah Kota Batam. Ahadi Hutasoit, Ketua Forum Rakyat Marginal (FRM), bahkan menuding Ketua DPRD Kota Batam Surya Sardi tidak memenuhi janjinya untuk membawa kasus itu dalam hearing. Yusril dari LSM Barelang menyebutkan adanya mafia dalam proyek alkes. Dalam selebaran yang dibagibagikan disebutkan bahwa dana sebesar Rp60 miliar tidak jelas sehingga mendesak Kejaksaan Negeri menuntaskan kasus itu. Abdullah, menyebutkan bahwa rentetan kasus korupsi di Kota Batam sejak Pilkada Walikota Batam lalu. Dikatakan sejak masa Pilkada sudah beredar

Bangun Lahan dan menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya sudah ada kesepakatan dengan Andi bahwa pembangunan tidak sampai ke depan rumahnya. Namun, pekerja Andi tidak menghiraukan dengan alasan seluruhnya lahan yang tersisa sudah milik Andi berdasarkan Izin Prinsif (IP) dari Otorita Batam (OB) yang ditandatangani Jusuf Domi. Karena sikap berkeras pekerja itu, massa pendukung warga hendak mempertahankan lokasi itu. Akibatnya, sempat terjadi perang mulut bahkan nyaris adu jotos. Untung, Suyang bertindak cepat dengan menarik anak-anaknya sehingga perang kelompok urung terjadi. Pihak Andi juga mengklaim bahwa lokasi pembangunan Pujasera itu awalnya merupakan Fasum kawasan Ruko itu, namun pengembang Ameng telah menjual kepada Andi. Untuk meyakinkan perkataannya, pekerja Andi menunjukkan fotocopy IP. Namun, ketika diminta untuk difotocopy, pihak Andi tidak mengizinkan. Mendengar penjelasan pihak Andi bahwa Ameng telah menjual fasum itu, Suyang dan Santi (25), Direktur LP3I yang beroperasi di komplek itu langsung memanggil pengembang itu. Namun, Ameng mengaku tidak pernah menjual lahan tersebut kepada Andi. "Mana ada itu. Saya tidak punya hak menjual fasum itu kepada sia-

papun, termasuk Pak Andi," katanya. Dijelaskan Ameng, sesuai gambar komplek Ruko Sinar Bulan Asri Mulia yang dibangunnya, sepanjang 17 meter dari kaki lima sudah ditetapkan sebagai jalan di kawasan itu. Karenanya, ia juga merasa heran mengapa Andi membangun pujasera di area jalan. "Bawa saja ke ranah hukum. Kita punya dokumen lengkap kok menyangkut gambar lokasi ini," ujarnya. Santi mengaku tidak akan tinggal diam terkait kasus itu. Dikatakan, jika tidak ada tindakan dari Satpol PP Pemko Batam untuk menghentikan pembangunan itu, ia dengan 400an mahasiswa LP3I akan menggelar aksi. "Bangunan itu sangat merugikan kami. Coba Bapak lihat, parkir kendaraan mahasiswa pun tidak ada karena bangunan itu," ujarnya. Sebelumnya, beberapa warga meminta Kepala Dinas Tata Kota Batam untuk menghentikan pembangunan gedung kos-kosan dan pujasera di lahan hijau (fasum) di perempatan lampu merah Bengkong Harapan. Selain mengganggu kenyamanan dan kelancaran akses masuk, pembangunannya juga rawan memicu komplik antar warga. Gunawan (47), pengelola ruko di kawasan itu menjelaskan, sejak komplek itu dibangun, penyewa terus mengeluhkan akses jalan yang tertutup

daftar isian proyek. Juga disebutkan tentang adanya sekitar Rp8 miliar yaang dibagi-bagi terkait proyek Alkes. "Kita semua, khususnya intelijen sudah pegang itu sms yang menyebutkan adanya bagi-bagi suap terkait Alkes," katanya. Rusmini yang mendamping Ricky Solihin sempat jadi bulan-bulanan demonstran. Penyebabnya ketika Rusmini mengaku sama sekali tidak memiliki rekaman dimaksud. Sontak demonstran berteriak 'bohong'. Kalangan LSM pun meminta Yudi Kurnain turun untuk menjelaskan pengakuannya di media massa, yang menyebutkan pernah mendengar bunyi rekaman dimaksud. Bahkan Ruslan Kasbullatov, Wakil Ketua DPRD Kota Batam dari PDI-P juga disebutkan LSM sudah mengaku pernah mendengar rekaman itu. "Kita minta Yudi Kurnain dan Ruslan Kasbullatov hadir," teriak aktivis. Sayangnya, kedua wakil rakyat itu tidak berada di kantor DPRD Kota Batam sehingga tidak bisa dikonfrontir dengan Rusmini. Aksi demo sempat berlangsung rusuh. Pemicunya, Ketika Ketua Komisi IV DPRD Ricky Solihin yang menawarkan musyawarah dilakukan di gedung serba guna DPRD Kota Batam. Para demonstran tidak bersedia jika pertemuan dilakukan di dalam gedung. Mendengar penolakan demonstran, Ricky tampak emosional dan hendak meninggalkan demonstran. Melihat sikap Ricky yang dianggap arogan, para aktivis pun berang dan hendak menyerangnya. Dalam situasi itu, kepolisian bertindak prepentif dengan menenangkan situasi. Suasana memanas baru mencair ketikan Wakil Ketua DPRD Kota Batam Aris Hardi Halim turun menemui demonstran. Kemudian disepakati pertemuan digelar di ruang serba guna. Dalam pertemuan di gedung serba guna, para pengurus LSM membongkar data-data yang menguatkan adanya dugaan korupsi dalam proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Embung Fatimah Kota Batam. Aris menyebutkan jika rekan LSM memiliki data, sebaiknya diminta untuk menempuh jalur hukum. Di internal DPRD sendiri kata Aris, kasus itu sudah didalami Badan Kehormatan (BK). Atas desakan LSM, Aris juga berjanji akan mengeluarkan rekomendasi kepada BPK untuk mengaudit dana alkes. Selanjutnya disepakati bahwa DPRD Kota Batam

Sambungan dari hal 1a oleh kios-kios yang dibangun Andi (pemilik Hotel Andi) yang persis berada di perempatan lampu merah Bengkong Harapan. "Sudah lebih sepuluh tahun ruko di sini tak laku karena akses jalan tertutup," sebutnya. Gunawan meminta Dinas Tata Kota untuk menghentikan bangunan di jalur hijau tersebut. Dikatakan, saat ini merupakan kesempatan baik bagi Distako Batam untuk melarang pembangunan mengingat gedung lama sudah dirubuhkan. "Artinya, kalau sekarang dihentikan, kerugian di pihak pemilik gedung tidak ada karena memang bangunannya belum selesai. Masih penimbunan," katanya. Sebastian (43) mengungkapkan saat ini warga di komplek itu sedang resah dengan aktivitas pembangunan rumah kos dan Pujasera yang dilakukan oleh pemilik hotel Andi. Padahal selama ini kata dia, warga sudah cukup menahan diri karena Andi menutup jalan ke komplek bisnis itu dengan membangun kios-kios dan rumah kos. "Saat ini bangunan lama sudah dibongkar untuk dibangun kembali, kita minta Dinas Tata Kota agar menghentikannya," katanya tegas. Abdul Kohar (34), pegawai LP3S yang ada di kawasan itu. Dikatakan, ketika membersihkan area parkir mahasiswa, ia pernah didatangi beberapa pria berbadan tegap dan melarang-

nya membersihkan pekarangan. "Jangan kamu berani-beranian membersihkan ini," demikian Kohar menirukan ancaman pria itu. Menurutnya, pengembangan perguruan tinggi itu sangat terganggu dengan bangunan yang ada di sepanjang sisi jalan raya. Selama ini kata dia, mahasiswa terpaksa berkeliling dari bawah agar bisa masuk ke areal kampus. "Mas bisa lihat sendiri bangunan itu. Akses jalan jadi tertutup," katanya sembari menunjukkan kioskios yang persis berada di tiang lampu merah. Anggiat (39), supir Metrotrans trayek BengkongMukakuning juga mengeluhkan bangunan di fasum itu. Dikatakan, pada pagi hari dan sore hari di lampu merah itu pasti terjadi kemacatan panjang. Bahkan dikatakan, di perempatan lampu merah itu sangat rawan kecelakaan. Supir yang datang dari arah lampu merah Seraya Atas tidak leluasa melihat kendaraan yang datang dari arah Bengkong karena terhalang oleh barisan kios yang dibangun di sepanjang kiri jalan. "Heran juga kita, sudah puluhan tahun kondisi seperti ini, tidak ada tindakan dari pihak terkait. Gara-gara kepentingan pribadi, masyarakat banyak yang menanggung resikonya," katanya. Sayangnya, belum diperoleh keterangan dari Andi, pemilik bangunan tersebut. Tu-

CMYK

kang yang bekerja di lokasi, tidak bersedia memberikan keterangan. Mengadu ke Wakil Walikota Untuk menghindari terjadinya perang fisik, Forum Warga Ruko Sinar Bulan Asri Mulia mengadukan permasalahan tersebut kepada Wakil Walikota Rudi SE. Warga merasa gembira karena wakil walikota langsung menanggapi dan meminta warga menyurati instansi terkait seperti Kepala Dinas Tata Kota Batam, Kapolres Barelang dan Camat Bengkong. "Pak Rudi juga minta agar suratnya ditembuskan kepada beliau," ujar Suyang Marst, warga Ruko Sinar Bulan Asri Mulia. Menurut wanita yang juga berprofesi sebagai sinshe itu, kasus itu cukup rawan menimbulkan komplik antar warga. Ia juga merasa heran mengapa instansi terkait tidak cepat tanggap untuk menyelesaikan. Padahal kata dia, kasus itu telah beberapa kali diekspos media, namun instansi terkait seperti tutup mata. "Makanya kita mengadu kepada Pak Rudi. Setahu kami, Beliau sangat peduli dengan kepentingan masyarakat. Memang terbukti, Beliau langsung menanggapi," demikian dikatakan. Sayangnya, belum diperoleh keterangan dari pihak Hotel Andi. Ketika PAB Indonesia ke lokasi, tukang yang biasa bekerja tidak ada di lokasi. (Darwin)

akan menggelar hearing dengan menghadirkan seluruh pihak terkait paling lambat tanggal 7 Maret 2013. Dari jajaran DPRD Kota Batam ikut menerima demonstran yakni Aris Hardi Halim (Wakil Ketua DPRD), Rusmini Simorangkir (Komisi IV), Ricky Solihin (Komisi IV), Udin Sihaloho (Komisi IV) dan Mawardi Harni. Dari penelusuran PAB Indonesia, pelaksanaan proyek tersebut sarat kejanggalan dan terindikasi penyelewengan bahkan persekongkolan (Kolusi). Hal itu terlihat dari proses tender yang cenderung tertutup karena sewaktu aan wijzing, panitia tidak bersedia memperpanjang waktu pemasukan dokumen dengan alasan waktu pelaksanaan sempit. Kalaupun ada peserta tender yang dimenangkan karena adanya kerja sama yang member bocoran tentang spek dari PA/KPA maupun panitia lelang. Hasil evaluasi yang hanya melibatkan panitia tanpa melibatkan ahli maupun user. Kejanggalan juga terjadi menyangkut perbedaan harga yang mencolok serta spesipikasi perusahaan pemenang yang menggunakan produk Cina sehingga berbeda dengan spesifikasi panitia. Khusus untuk peralatan patologi anatomi mengarah kepada satu produk tertentu, yang diageni PT Indo Clara Sejahtera. Sejatinya, spek barang dibuat bersifat umum dan ada range dimensi, berat, panjang serta yang lainnya. Kejanggalan lain yakni adanya dugaan penggelembungan dana (mark up) menyangkut harga seperti untuk produk Virtual Slide Scanner produk PT Indo Clara Sejahtera hara pasaran barang hanya berkisar antar Rp700 juta hingga Rp750 juta namun dalam HPS panitia dibuat sebesar Rp2.000.000.000. sehingga Negara dirugikan sekitar sekitar Rp1,2 miliar. Demikian juga peralatan Obgyn Meja Kebidanan/Obstetric Delevery Table produk PT Usaha Mitra Medika. Harga pasaran sekitar Rp170 juta namun panitia tender mencantumkan harga Rp350 juta. Melihat banyaknya kejanggalan serta kuatnya dugaan praktik suap, maka KPK sebagai satu-satunya lembaga hukum yang lebih kredible dalam penanganan kasus korupsi, sudah saatnya mengusut kasus Alkes tersebut. Memang, ada bocoran bahwa kasus tersebut sudah dalam penyelidikan Kejaksaan Agung, namun banyak kalangan lebih mempercayai sepak terjang KPK. (Astang)


CMYK

Natuna, Anambas, Karimun Penuh Debu dan Kutu, Raskin Layak untuk Ternak NATUNA - Aparat terkait diminta untuk mengusut kasus beras miskin (raskin) yang tidak layak dikonsumsi manusia. Pihak Badan Urusan Logistik (Dolog) didesak untuk mempertanggungjawabkan mengapa beras yang sedianya untuk membantu masyarakat miskin, justru penuh debu dankutu. Hamzah (42), warga Kecamatan Bunguran Tengah, mendesak kepolisian mengusut kasus tersebut. Dikatakan, kasus itu merupakan pelecehan terhadap kemanusiaan sehingga perlu diusut hingga tuntas. "Jangan sampai masyarakat miskin marah. Ini harus diusut," katanya. Seperti diberitakan media, jatah raskin yang diberikan kepada warga kurang mampu dijadikan pakan ayam, menyusul beras dalam karung Bulog berdebu dan banyak kutu. Warga mengeluh karena kualitas beras jatah yang diterima belakangan ini jauh berbeda den-

gan kualitas beras selama ini. Selain kualitas beras yang jelek, raskin yang dibagikan dalam kemasan karung agak kecil. Padahal, sebelumnya karung yang digunakan besar berukuran 25 kilogram. Kendati kualitas jelek, tidak sedikit warga yang tetap mengonsumsi beras tersebut setelah mencampur dengan beras kualitas bagus. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan bau apek dari beras. Akhmad, Kepala Seksi Logistik Bulog Ranai, mengklaim beras miskin yang didistribusi-

kan merupakan beras bagus. Hanya saja kata dia, beras kemasan 15 kilogram tersebut merupakan beras dalam negeri yang kondisinya tidak tahan terhadap hama sehingga perubahan struktur beras sangat cepat. "Berbeda dengan beras bulog tahun 2012 lalu, dimana beras itu produk dari Vietnam dan Thailand dimana kualitas dan ketahanan beras cukup bagus. Namun demikian sesuai intruksi presiden, raskin 2013 diwajibkan menggunakan beras dalam negeri," ujar Akhmad kepada wartawan. (arifin)

Guru Titipan Marak,

Nurdin Meradang KARIMUN - Dunia pendidikan di Kabupaten Karimun tak kunjung berhenti dari masalah. Saat kemelut di Universitas Karimun (UK) belum tertuntaskan, kini muncul kasus guru honorer titipan. Sebenarnya, isu guru titipan sudah lama terdengar di Kabupaten Karimun. Tidak hanya di main land seperti Tanjungbalai Karimun, bahkan di kawasan hinteland (pulau-pulau), telah dipenuhi oleh guru titipan. Dari penelusuran PAB Indonesia di Karimun, guru-guru instan itumerupakan titipan dari oknum pejabat, tokoh masyarakat bahkan tim sukses pada Pilkada lalu. Dikhawatirkan, banyaknya guru titipan tersebut justru akan memperburuk mutu pendidikan di Karimun. Sangat dimaklumi karena banyak di antara guru itu yang tidak memiliki akta IV, namun

Nurdin Basirun tetap diterima karena adanya surat sakti dari oknum tertentu. Menyikapi fenomena tersebut, Bupati Karimun Nurdin Basirun berang. Ia menyerukan agar semua sekolah tetap profesional. Jangan sampai diintervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam mengangkat guru honor. Nurdin mengaku banyak men-

erima keluhan sejumlah kepala sekolah tentang maraknya guru honor yang dititipkan oknum tertentu. Hal itu disampaikan pada acara sosialisasi ujian nasional (UN) di Gedung SDN 001 Karimun Kamis lalu. "Ini harus dihentikan. Perekrutan tenaga honor, juga akan berpengaruh pada anggaran untuk pembayaran honor mereka. Kita mintasekolah dan Dinas Pendidikan tetap profesional sehingga guru honor yang diangkat benar-benar memiliki kualifikasi dan kompeten," katanya. Nurdin menyebutkan, pengangkatan guru honor akan berpengaruh pada anggaran untuk pembayaran insentif. Hal tersebut kata dia akan menjadi kendala mengingat Pemkab Karimun akan menaikkan insentif guru dari Rp700.000 menjadi Rp1 juta pada 2014. (Feri)

Kasus Bungker Ganda Sari

Polisi Bela Andi Wibowo TANJUNGPINANG - Pengusutan kasus bungker milik PT Ganda Sari Tetra Mandiri bergelagat tak serius. Pihak kepolisian tampaknya bakal mementahkan harapan masyarakat soal keterlibatan Andi Wibowo, komisaris PT Ganda Sari. Bakal lolosnya Andi dari jerat hukum terbaca dari pengakuan Kapolda Kepri, Brigjen Pol Yotje Mende. Ia membenarkan Andi merupakan salah satu komisaris namun mengendalikan perusahaannya dari jarak jauh. "Jadi apa-apa yang dilakukan anak buahnya, dia (Andi) tidak tahu," kata Yotje saat berkunjung ke Tanjungpinang, Kamis (4/4/2013) lalu. Bahkan Yotje berani memastikan bahwa Andi Wibowo tidak

terlibat dalam kasus dugaan penyelewengan solar bersubsidi yang digebrek di Sei Enam Bintan itu. Bahkan saat ini, Polda Kepri fokus menetapkan Martono, mantan karyawan perusahaan sebagai tersangka, menyusul Sudirman selaku Direktur perusahaan yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Yotje, Andi Wibowo tidak memenuhi unsur untuk dijadikan tersangka. Selama ini kata dia, hanya Martono yang mengarahkan kesaksiannya bahwa Andi Wibowo terlibat. Sebelumnya, Andi Wibowo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak penyidik Polresta Tanjungpinang. Ironinya meskipun telah dikelu-

arkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)m pihak Polda meralat putusannya. Kejati Kepri telah dua kali mengembalikan berkas kasus dugaan penyelewengan solar bersubsidi yang dilakukan PT Gandasari Tetra Mandiri milik Andi Wibowo. Penyelewengan ribuan ton solar bersubsidi yang diduga dilakukan PT Gandasari terungkap pada pertengahan tahun lalu di Sei Enam, Kabupaten Bintan. Polres Tanjungpinang menemukan beberapa banker berukuran besar di lokasi milik PT Gandasari itu. Proses penyelidikan kasus itu tidak lama ditangani oleh Polres Tanjungpinang, karena pada Oktober 2012 diambil alih oleh Polda Kepri. (Angga)

kat Aviari Batu Aji. Ia mengisahkan perjalanan hidup keluarganya yang penuh penderitaan. Apalagi setelah peristiwa pada 18 Januari 2013 lalu dimana pemukiman mereka hangus terbakar di Desa Gombak Selangor Malaysia. Keluarga Rafli dan korban kebakaran yang lain tidak punya apa-apa lagi dan mereka mintak pertolongan maka pihak Pemerintah Malaysia menempatkan merka di Penampungan Bandar Raya Malaysia.Itupun kata Rafli hanya delapan keluarga yang mau ke Penampungan, yang lain pada takut dikarenakan Dokumen mereka tidak lengkap. Dengan wajah berkaca-kaca Rafli begitu serius men-

erangkan lebih lanjut kisah pilu selama tiga minggu di Penampungan dimana hanya diberi makan oleh Pemerintah Malaysia Cuma sepuluh hari dan yang paling menyedihkan lagi pihak Kedutaan Indonesia memberi bantuan makan hanya tiga hari.Pakaian dan alas tempat tidur dikasih Pemerintah Malaysia.”Hidup kami di sana terlunta-lunta,cetus Erni istri Rafli. Sungguh tidak ada rasa peduli dan perhatian baik itu dari pihak Pemerintah Malaysia apalagi Pemerintah Indonesia sendiri terhadap merka para korban.yang akhirnya dengan nekad Rafli menghubungi Kedutaan Indonesia di Malaysia dan Cuma membantu sebatas

3a

Pamor Tengku Jatuh di Mata SKPD ANAMBAS - Pamor dan wibawa Tengku Muhtaruddin sebagai Bupati Kabupaten Anambas kian redup di mata jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibawahinya. Fenomena itu semakin ditunjukkan sejumlah SKPD yang alfa pada pembukaan rapat Forum SKPD tahun 2013 di Aula Siantannur, Tarempa, Senin (18/3/2013) lalu. Sejatinya, setiap SKPD sangat berkepentingan hadir dalam acara tersebut karena bertujuan untuk meningkatkan kinerja para SKPD di lingkungan Pemkab Anambas. Ditengarai, sikap 'cuek' para petinggi SKPD tersebut berkaitan dengan rencana Tengku yang ikut meramaikan Pilgub di Provinsi Riau. Beberapa sumber mengungkapkan, sejak Tengku menggadang diri ikut dalam pesta

Tengku Mukhtaruddin

demokrasi masyarakat Riau itu, kwantitas kehadiran dan perhatian Tengku cenderung menurun di Kabupaten Kepulauan Anambas. Di lingkungan masyarakat sendiri, keikutsertaan Tengku berlaga memperebutkan kursi

pemerintahan di Provinsi Riau telah menyulut perbedaan pendapat. Ada yang mendukung namun banyak juga yang menyayangkan. Pihak yang tidak mendukung menilai Tengku sebagai figur yang haus kekuasaan. "Jangan jadikan Kabupaten Anambas sebagai batu loncatanlah. Di sini masih banyak permasalahan, sekarang sudah hendak hengkang ke Riau," ujar Rafiq (49), warga Letung. Seperti marak diberitakan media, Tengku merasa kesal terhadap beberapa SKPD yang tidak hadir pada acara penting itu. Ia pun menantang SKPD yang tidak hadir agar mengundurkan diri, jika sudah merasa letih. Dikatakan, Pemkab Kepulauan Anambas membuthkan orang yang betul-betul mau bekerja keras.

Catatan PAB Indonesia, dari 41 struktur organisasi yang terdiri dari kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, kepala bagian (Kabag) dan camat, yang hadir hanya berkisar 4o persen atau 17 SKPD. Selebihnya hanya mengirim staf bahkan ada yang berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Dengan penuh kecewa Tengku meminta seluruh peserta agar serius mengikuti kegiatan. Ia berharap jangan sampai forum itu hanya seremonial, tetapi hendaknya dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang bisa diaplikasikan pada 2014 mendatang. Pihak Bappeda KKA, sebagai instansi pelaksana kegiatan, mengklaim telah mengirimkan surat undangan jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan. (Arga)

BC Lemah, Karimun Rawan Barang Selundupan KARIMUN - Posisi Karimun yang strategis karena berada di persimpangan transportasi laut, memicu maraknya praktik penyelundupan. Lemahnya komitmen pihak Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Karimun kian membuka peluang bagi gembong penyelundup untuk menjalankan aksinya. Pantauan PAB Indonesia di Tanjungbalai Karimun, para penyelundup kian leluasa beraksi karena dipermudah banyaknya pelabuhan rakyat di sekeliling Karimun. Selama ini, pihak Bea dan Cukai telah beberapa kali menangkap aksi penyelundupan, namun tidak semua yang diproses hingga tuntas. Diduga kuat, para oknum petinggi di Bea dan Cukai

telah memanfaatkan penangkapan untuk mengambil keuntungan pribadi. Sebenarnya, telah banyak suara-suara yang menyoroti kinerja Bea dan Cukai. Ketua Komisi A DPRD Karimun, Jamaluddin misalnya. Ia meminta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus KepulauanRiau tetap konsisten memberantas aksi penyeludupan di perairan Kabupaten Karimun, Kepri. Ia menyinggung penangkapan KM Citra Agung di perairan Selat Gelam, Pulau Karimun besar oleh Kapal Patroli 1105 beberapa waktu lalu. Ia berharap pihak Bea dan CUkai mempublikasikan kronologis penangkapan dan proses hu-

kum selanjutnya. Kapal saat ditangkap mengangkut sebanyak 4 ribu karung beras dan 500 karung gula asal Thailand, spare part dan mesin truk bekas serta tiga motor besar dari Singapura ke wilayah kepabeananTanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dokumen yang sah. "Berdasarkan informasi yang kita terima, setelah kapal ditangkap dan digiring ke tempat penyimpanan barang bukti Kanwil DJBC Khusus Kepri yakni pelabuhan Ketapang. Ada upaya dari pihak tertentu ingin menurunkan sejumlah barang bukti yang diangkut oleh kapal itu ke speedboat, namun aksi itu berhasil dicegaholeh petugas Kanwil DJBC Kepri, petugas

sekaligus berhasil mengamankan dua speedboat," tuturnya. Ia mengatakan untuk memberangus aksi penyeludupan di Karimun, sangat dibutuhkan itikad baik dari petugas, karena seluruh aktivitas lalu lintas kapal di Selat Gelam dapat diawasi dengan mata telanjang. Diungkapkan, sumbernya menyebutkan KM Citra Agung dengan bobot angkut sekitar 400 ton itu ditangkap oleh Kapal Patroli Kanwil DJBC Khusus Kepri BC 1105 di sekitar Perairan Selat Gelam, 10 Maret lalu karena berupaya memasukkan barang impor asal Singapura tujuan ke daerah kepabeanan Tanjung Balai Karimun tanpa dilindungi dokumen kepabeanan.(Feri)

Di Disdik Lingga

Proyek Bernilai Miliaran Hanya PL LINGGA - Kasus dugaan penyelewengan uang negara pada proyek pengadaan alat musik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Lingga harus dituntaskan. Pihak Kejari Longga harus mengusut kasus tersebut sampau diketahui siapa yang terlibat. Diduga kuat, proyek bernilai miliaran rupiah itu tidak ditenderkan.Karenanya, jaksa maupun kepolisian didesak untuk mendalami kasustersebut. "Dari mekanisme pelelangan atau pengadaan alat tersebut,hingga penentuan pagu anggaran, diduga terjadi penggelembungan nilai (mark up)

Senandung Pilu TKI di Negeri Jiran BATAM - Tanah Indonesia yang sungguh subur dan makmur ternyata tidak menjamin rakyatnya sejahtera. Masih banyak rakyat miskin dan melarat di tanah airnya yang sungguh kaya, terpaksa pergi ke luar negeri demi kebutuhan hidup. Padahal, sudah sering didengar banyak tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri diperlakukan secara tidak manusiawi. Seperti yang dialami Rafli (42). Ia bersama istri dan dua anaknya yang masih balita memaparkan kisah senandung pilu yang dialaminya bersama TKI yang lain di negeri jiran Malaysia. Dengan tubuh berkeringat, ia berjalan menelusuri jalan hingga persimpangan de-

Edisi: 75/Minggu II, April 2013

administrasi untuk keluar dari Negara Malaysia.”Kami bayar ongkos sendiri padahal uang sudah sangat tipis,”keluh Rafli. Pada 27 Pebruari 2013 Rafli bersama istri dan anak berangkat dari Malaysia menuju Batam sesuai kesanggupan uang yang mereka punya.Padahal keinginan Rafli langsung pulang kampung saja namun apa mau dikata keadaan yang memaksa.”Kami pun di Batam ini tidak tahu berbuat apa karena tidak punya apa-apa,”ungkap RAFLI dengan tatapan mata yang berkaca-kaca. Diakhir percakapan istri Rafli menanyakan dimana alamat kantor Pemerintah Kota Batam untuk mohon perhatiannya kepada mereka.(Roms)

jika dibandingkan dengan kondisi peralatan musik yang ada," ujar Awang, warga Lingga. Awang menantang aparat penegak hukum jeli melihat penyimpangan anggaran di Disdikpora Kabupaten Lingga tahun 2012 lalu. Dikatakan, pada tahun 2012 banyak ditemukan proyek bermasalah di Disdikpora Lingga. Proyek pengadaan alat musik tradisional untuk SMP di Kabupaten Lingga mendapat sorotan dari Komisi III DPRD dan masyarakat. Selain bukan merupakan ajuan kebutuhan dari sekolah, kondisi peralatan atau mutunya dinilai jauh

dari pagu anggaran yang menelan dana sebesar Rp48,75 juta per sekolah. Pengadaan alat musik tradisional oleh Dinas Pendidikan untuk 19 SMP diKabupaten Lingga berdasarkan dokumen pelaksana anggaran untuk pengadaan alat musik di Disdikpora tahun 2012, yakni anggaran belanja langsung untuk kegiatan ini sebesar Rp926.750.000.Namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini dipecah untuk menghindari ketentuan pelelangan proyek sehingga dilakukan dengan PL (penunjukanlangsung), saat melakukan kunjungan-

nya Komisi III DPRD Lingga, Rudi Purwonugroho dan Jimmy AT di SMP N 1 Singkep, mengungkapkan kekecewaannya dengan kondisi 9 jenis alat musik tradisioanal yang adajika dibandingkan nilai anggaran satu set peralatan musik tersebut yangbernilai Rp48,75 juta. Menurut sumber, proyek bernilai miliaran itu hanya dijadikan PL. Terdapat lima CV yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek pengadaan ini, yaitu CV Taruna Bintan, CV Sri Ginting, CV Utama Seni, CV Dewan Tari dan CV Gilang Perkasa. (Taufik)

Pelajar Natuna Raih Juara Lomba Sempoa Se-Kepri BATAM - Sempoa sudah merambah ke seluruh daerah di Indonesia.Demi menambah animo masyarakat terhadap sempoa terutama kaum pelajar sering diadakannya perlombaan sempoa yang diikuti diikuti lima ratusan peserta. Perlombaan sempoa tingkat TK,SD dan SLTP se Provinsi Kepulauan Riau pada 12 Maret 2013 lalu di Hotel Haris Batam Center. Lomba diikuti para peserta dari Kabupaten dan Kota se Provinsi Kepulauan Riau. Wati, panitia lomba mengatakan tujuan lomba untuk semakin memasyarakatkan Sempoa di kalangan pelajar sehing-

ga mengoptimalkan potensi otak si anak. Dikatakan, sempoa sudah go Internasional ke berbagai negera-negara maju. Sempoa melatih anak untuk belejar konsentrasi,cepat dan tepat. Lomba dibagi tiga kategori yakni Kategori Junior untuk TK, Kategori Fundation untuk Sekolah Dasar dan Kategori Intermediate untuk Sekolah Lanjutan Pertama. Para Peserta lomba begitu semangat sampai perlombaan usai dilanjutkan penyerahan hadiah di Mega Mall Batam Center sekaligus makan siang. Angelia Dara Ayu Nainggolan, berhasil meraih juara

Fundation II. Peserta asal Kabupaten Natuna itu mengatakan bahwa dirinya terpacu oleh bimbingan dan nasehat kedua orang tuanya, termasuk dalam berperilaku baik, sopan, tekun dan rajin belajar. Anak pertama dari tiga bersaudara ini mengatakan akan selalu berusaha membuat senang hati kedua orangtuanya.”Saya kelas dua SD sekarang dan saya juara satu di sekolah. Ini lagi saya dapat Piala,jadinya Piala saya sudah lima, senanglah Bapak dan Ibu,” ujar anak dari pasangan Henri Nainggolan dan Rusmaya Pandiangan ini mengakhiri pembicaraan. (Roms)

Ribuan Umat Katolik Saksikan Yesus di 'Via Dolorosa' BATAM - Sekitar 2.500 umat Katolik Paroki MPA Batu Aji tampak penuh hikmad mengikuti Peringatan Kisah Sengsara Yesus sampai mati di Kayu Salib Jumat, (29/3/2013) pukul 12.00 - 16.00 WIB. Para umat membludak hingga ke luar Gereja MBPA menyaksikan perjalanan Yesus yang lazim disebut 'via dolorosa' (jalan kesengsaraan). Rangkaian perjalanan penderitaan itu terdiri dari empat belas pemberhentian. Romo Pascalis yang memimpin acara menyampaikan setiap pemberhentian selalu menyampaikan betapa besar kasih Yesus Kristus terhadap Umat-Nya dengan seruan meninggalkan semua aspek kehidu-

CMYK

pan yang buruk. "Ikutlah dengan Yesus Sang Juru Selamat. Jadilah anak yang setia di mata Tuhan maka kesuksesan akan digapai," katanya. Begitulah hikmatnya seluruh umat mengikuti Peringatan Kisah sengsara Yesus yang disebut Jumat Agung sampai selesai. Kebangkitan Yesus pada hari ketiga dirayakan oleh semua umat Kristiani di seluruh dunia, tak terkecuali umat MBPA Batu Aji Batam. Kebangkitan Yesus disebut Paskah dimana Yesus telah bangkit dari kematian demi menebus umat manusia dari belenggu dosa. Wajah berbinar dengan aroma bahagia umat, dengan

tekun mengikuti Perayaan Paskah yang dipimpin Romo Ngadiono Hari Minggu pagi dengan pesan kotbahnya,”Jadilah yang setia kalau mau jadi sukses". Usai Perayaan Paskah, PAB Indonesia berbicara dengan salah seorang anak Sekolah Minggu Eduardo Manullang. Eduardo yang masih duduk di bangku kelas enam Sekolah Dasar Putera Batam itu mengatakan mulai hari Jumat, Sabtu dan Minggu dia tetep ikut sembahyang bersama orang tua ke gereja meskipun hingga pukul 03.00 wib dini hari. ”Saya bangga terhadap Tuhan Yesus Juru Selamatku,” katanya lalu berlari mendekati teman- temannya. (Roms)


CMYK

Iklan

Edisi: 75/Minggu II, April 2013

CMYK

4a


CMYK

Parade Foto

Edisi: 75/Minggu II, April 2013

Kegiatan STQ ke-5 Tingkat Kabupaten Lingga Semarak dan Penuh Makna LINGGA – Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) ke-5 Tingkat Kabupaten Lingga Tahun 2013 berlangsung meriah dan penuh makna. Acara sakral itu secara resmi dibuka oleh Bupati Lingga Drs. H. Daria didampingi Wakil Bupati Abu Hasim MM. Rangkaian kegiatan keagamaan tersebut dilaksanakan di Lapangan Sultan Mahmud Riatsyah Daik-Lingga, Senin (25/3/ 2013). Turut hadiri Ketua Dewan Perwakilkan Daerah (DPRD) Lingga H.Kamarudin Ali SH serta anggota, camat se-Kabupaten Lingga, seluruh Kepala Desa/ Lurah serta ribuan masyarakat yang sangat antusias menyaksikan acara akbar itu.

STQ tahun ini diikuti oleh lima kecamatan meliputi kecamatan Senayang, Lingga, Lingga Utara, Singkep dan Singkep Barat. Masing-masing kecamatan mengirim 25 peserta. Rangkaian STQ ke-5 Kabupaten Lingga diawali dengan Pawai Ta’ruf dan Pelantikan Dewan Hakim di aula Kantor Bupati Lingga dilanjutkan dengan pembukaan stan pameran dari masing-masing kecamatan. Bupati Lingga dalam pembukaannya berharap melalui STQ tingkat kabupaten tahun 2013 ini dapat memberikan motivasi kepada generasi muda serta dapat menambah pemahaman tentang nilai-nilai Alqur’an

yang terkandung di dalamnya. "Tidak kalah pentingnya, kita berharap lewat STQ tahun ini, generasi muda kita dapat menjauhkan diri dari lingkaran Narkoba yang selama ini sangat merajalela dan meresahkan seperti yang kita lihat di media-media massa. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, melalui STQ ke-5 ini kita jadikan momentum kebersamaan membangun masyarakat yang gemar membaca Alqur’an dan menjadikan Alqur’an sebagai pedoman hidup," ujar bupati berharap. Pada kesempatan yang sama Wakil Bupati Lingga Abu Hasim, sekaligus Ketua LPTQ

Kabupaten Lingga, menyebutkann dengan diselenggarakannya STQ mulai dari Tingkat Desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten, Lingga telah banyak mengalami kemajuan dalam hal membaca Alqur’an, baik dari tingkat anak-anak sampai tingkat dewasa. "Ini merupakan keberhasilan kita bersama, khususnya masyarakat Kabupaten Lingga yang dinakhodai oleh Bapak H. Daria," ujarnya, Abu Hasim juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lingga agar menjadikan STQ yang ke-5 sebagai wahana pembangunan masyarakat Lingga yang beriman dan bertaqwa. (Taufik Safira)

PERSIAPAN bupati bersama jajaran menyambut rombongan pawai ta'ruf

PEMUKULAN beduk pembukaan STQ

SAMBUTAN bupati malam pembukaan STQ

SAMBUTAN Ketua LPTQ Kabupaten Lingga Abu Hasim

SEKAPUR sirih untuk bupati dimalam ta'ruf

FOTO bersama selesai pemberian bantuan pada camat se-Kabupaten Lingga

BUPATI Lingga, wakil bupati dan ketua DPRD dimalam pembukaan

BUPATI Lingga H Daria Dan Wakil Bupati H Abu Hasim pada saat kedatangannya dalam acara STQ Kabupaten Lingga ke 5

Ny Hj Rosemawatie Daria melihat batik Lingga si stan Dekranesda

SEKDA Lingga tiga dari kiri bersama DPRD Lingga saat malam pembukaan

Ny Hj Rosemawatie Daria memotong pita, pertanda stan bazar di buka

CMYK

PAWAI ta'ruf STQ ke-5 tingkat Kabupaten Lingga

5a


CMYK

Parade Foto

Edisi: 75/Minggu II, April 2013

6a

STQ Ke-8 Wujudkan Natuna 'Sejahtera, Merata dan Seimbang' (SMS) NATUNA - Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) ke-8 Tingkat Kabupaten Natuna berlangsung sukses. Ajang rohani akbar itu dibuka secara resmi oleh Bupati Natuna Drs. H. Ilyas Sabli M.Si pada Kamis, (21/3/2013) lalu. Kegiatan tahunan itu digelar dari tanggal 21 hingga 24 Maret 2013 oleh Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Lembaga Pengembangan Tilawah Qur’an (LPTQ). Acara keagamaan itu dilaksanakan di Masjid Agung komplek Natuna Gerbang Utaraku (NGU).. Pada acara pembukaan tampak h adir Wakil Bupati Natuna Imalko S.Sos, seluruh anggota legislatif dan jajaran eksekutif Kabupaten Natuna, unsur FKPD dan peserta STQ dari 12 Kecamatan. Ilyas Sabli menguraikan ajang STQ merupakan sarana pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap Al-Qur’an. Disamping itu dapat pula dijadikan sebagai alat untuk menjaga kemurnian Al-Qur’an dan merangsang umat guna meningkatkan upaya pemahaman serta menciptakan kreasi baru dalam membaca AlQur’an.

Pada kesempatan itu, Ilyas juga melantik sebanyak 73 Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) ke-8 tingkat Kabupaten Natuna tahun 2013. Bupati meminta seluruh Dewan Hakim STQ VIII yang telah dilantik agar bekerja secara jujur dan adil. Dan tidak memberatkan sebelah pihak. “Saya minta semua bekerja pada ketentuannya,” ungkap Ilyas. Sebelumnya Wakil Bupati Natuna Imalko Ismail, S.Sos melepas Pawai Ta’aruf STQ VIII bertempat di Pantai Kencana Ranai, Kamis (21/3/2-13). Pawai tersebut diikuti oleh 12 kecamatan se-Kabupaten Natuna, sekaligus sebagai peserta Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Vlll di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Dalam sambutannya Imalko mengharapkan setiap peserta dapat bertanding secara maksimal dengan segala kemampuan yang dimiliki dan membawa kemenangan. Imalko juga meminta seluruh peserta agar tetap bersyukur baik yang menang maupun yang kalah. Dikatakan, semua itu tergantung dari usaha dan kerja keras masing-mas-

ing peserta. “Namun perlu kita sadari, bahwa tujuan utama dalam kegiatan ini adalah menjadikan momentum untuk menciptakan manusia yang religius dan menjalankan kehidupan sehari-hari dengan penuh iman dan taqwa,” harapnya. Ketua Panitia STQ VIII tingkat Kabupaten Natuna tahun 2013, Izwar Asfawi, mengatakan STQ merupakan suatu kegiatan yang tidak asing lagi serta dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi serta tingkat nasional yang dilaksanakan secara berkala tiap 2 tahun sekali. Maka dari itu, diharapkan untuk peserta agar bertanding sebaik mungkin demi hasil yang diharapkan. “Kita cermati bersama bahwa STQ merupakan sarana pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap Al-Qur’an. Disamping itu dapat pula dijadikan sebagai alat untuk menjaga kemurnan Al-Qur’an dan merangsang umat guna meningkatkan upaya pemahaman serta menciptakan kreasi baru dalam membaca Al-Qur’an,” terangnya. (Tris)

BUPATI Natuna Drs Ilyas Sabli, M.Si menyampaikan kata sambutan

FOTO bersama

DEWAN Hakim Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Vlll Tingkat Kabupaten Natuna Tahun 2013

WAKIL Bupati Natuna Imalko S.Sos dan rombongan SKPD tampak serius mengikuti rangkaian acara

CMYK


CMYK

Sambungan

Edisi: 75/Minggu II, April 2013

Pohon Kering

Sambungan dari hal 1a

Listrik Batam

keindahan deretan ruko di kawasan itu. Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab dengan proyek itu. Seorang pekerja di lokasi hanya menyebutkan bahwa penanggung jawab proyek itu bernama Agung, pegawai di Pemko Batam. "Biasanya yang datang ke mari Pak Agung dari Pemko Batam. Tapi saya tak tahu di bagian mana bertugas," ujar pria berkulit gelap yang tidak bersedia menyebut namanya. Banyak kejanggalan terkait proyek itu. Diduga kuat, proyek itu sangat tidak sesuai dengan spek dan masa pengerjaannya. Beberapa sumber menyebutkan, proyek itu sudah dikerjakan sejak pertengahan tahun 2012, namun hingga sekarang belum rampung. "Kita maklumlah, di Batam ini semuanya bisa dilakukan. Hukum dan pengawasan seperti tidak berkutik," ujar Haris (47), warga Tiban III. Sebelumnya, Thomas AE (50), Ketua Gerakan Berantas Korupsi (Gebuki), melihat adanya keganjilan dalam proyek itu. Selain dari kualitas jalan setapak di sekeliling taman, penataan dan jenis tanaman yang ada juga tidak menunjukkan sebuah taman. Malah kata dia, keberadaan RTH itu lebih dekat kepada kebun pembibitan. "Lihat Mas, tanaman yang dipagari itu, kelihatannya bibit sayuran. Tapi untuk apa," katanya ketika ditemui di warung

na bermain. Ia mencontohkan RTH yang berada di Sungai Harapan, depan Edukit dan depan Taman Makam Pahlawan Batuaji. Di area tersebut disediakan fasilitas tempat duduk dan hot spot sehingga warga yang ingin bersantai bisa sembari mengakses internet. "Kalau yang ada di Tiban Gajah Mada itu, tak tau entah untuk apa. Dibilang taman, tak didukung fasilitas dan minim estetika. Makanya, kita minta proyek itu diusut," ujarnya. Suroso (39), warga Tiban Palm, juga mempertanyakan proyek itu. Ia menemukan banyak keanehan terkait RTS tersebut seperti menyangkut waktu pengerjaan. Dikatakan, jika proyek itu bersumber dari APBD tahun 2012, sepatutnya sudah selesai. Kenyataannya, hingga sekarang masih dikerjakan. "Makanya tugas Abang untuk menanyakan kebenarannya. Saya dengar RTH itu merupakan proyek PU Provinsi. Abang tanyalah ke Tanjungpinang," kata Suroso. Keanehan lain kata Suroso menyangkut kualitas jalan setapak yang dibuat asal jadi. Demikian juga menyangkut tong sampah yang hanya terdiri dari ember air yang dijual bebas di pasar. "Saya juga melihat banyak keanehan dalam proyek itu. Lihat saja jalan di sekeliling taman, belum selesai pun sudah retak-retak," tuturnya. (Astang)

hun 2010, konsumen listrik selalu dirugikan akibat seringnya pemadaman. Ironinya kata dia, pemadaman yang terjadi sering diklaim pihak PT Pelina Batam akibat mesin disambar petir. "Kita merasa aneh, mesin yang mana yang disambar petir? Saya kira itu hanya alasan klasik," katanya. Selama ini kata dia, pihaknya banyak menerima pengaduan dari konsumen baik dari pelanggan rumah tangga, sekolah bahkan industri. Seringnya pemadaman kata Thomas merupakan bukti ketidakmampuan PLN Batam memberi pelayanan yang baik kepada konsumen. Sejatinya kata dia,

Bisa Ngopi.Com Ruko Gajah Mada. Tadinya kata Thomas, ia dan rekan-rekannya menganggap proyek itu hanya fasum yang dibangun pengembang Ruko Gajah Mada. Namun, setelah mendengar dari rekannya bahwa di sekitar area sempat terpasang papan proyek, baru diketahui bahwa taman itu sebagai Ruang Terbuka Hijau, yang sumber dananya dari APBD Provinsi. "Kalau tidak salah, nilai proyek itu mendekati Rp2 miliar," katanya. Thomas meminta Gubernur Provinsi Kepri Drs HM Sani lebih fokus mengawasi proyekproyek Pemprov di daerah, termasuk Kota Batam. Ia mengingatkan jangan sampai uang negara dihambur-hamburkan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. "Mungkin para wakil rakyat di Provinsi tak terpikir lagi untuk mengawasi proyek di daerah karena sibuk menghadapi Pemilu 2014, makanya kita minta Pak Sani yang turun," pintanya. Ia menduga proyek RTH terebut sengaja ditup-tutupi kontraktor agar luput dari perhatian masyarakat dan pers. "Buktinya, proyek belum siap papan proyek sudah hilang. Ada apa," katanya sembari bertanya. Sejatinya kata Thomas, area RTH harus dilengkapi fasilitas pendukung seperti stage (panggung), pondok dan are-

Terindikasi Korupsi

Sambungan dari hal 1a

diduga sarat praktik korupsi sehingga disarankan untuk dihentikan. Ahyar (43) mengatakan, jika benar proyek tersebut masih terangkut hukum, lebih baik dihentikan hingga proses hukumnya jelas. Ia khawatir, ketika proyek tersebut nantinya sudah selesai dan ternyata terbelit kasus, maka akan sangat banyak pihak yang menjadi korban. "Kita tidak menuduh proyek itu berbau korupsi, makanya biar pasti dulu status hukumnya," kata dia. Syahrul meminta proyek itu tetap dijalankan karena sangat dibutuhkan masyarakat. Dikatakan, jika kemudian proyek itu bermasalah, barulah diusut secara hukum. Alasannya, sebuah pembangunan besar seperti Bandara Letung tidak lepas dari resiko. "Kalau ternyata ada praktik korupsi, biar pelakunya yang menanggung. Itukan resiko suatu tindakan.

negara sehingga baik proses pembangunannya maupun penggunaan dana harus jelas dasar hukumnya. "Sebagai contoh saja, menyangkut ganti rugi lahan warga, apakah sudah sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP). Jangan setelah bandara rampung, tak dapat digunakan karena tersandung hukum," katanya. Pernyataan Fanni menyikapi penjelasan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas Radja Tjelak Nur Djalal kepada wartawan terkait dimulainya pembangunan bandara yang terletak di desa Bukit Padi kecamatan Jemaja Timur. Menurut Radja, Pemkab sendiri hanya membangun yang bersifat di sisi daratnya yakni terminal sedangkan sisi udaranya seperti apron dan landasan akan dibangun oleh pemerintah pusat. (Astang)

Yang jelas, pembangunan proyek itu harus dilanjutkan karena sudah ada anggarannya," sebutnya. Sebelumnya, Fanni Iood SH, praktisi hukum yang juga Direktur LBH Cahaya Keadilan, meminta aparat penegak hukum baik jaksa maupun kepolisian untuk mengusut kasus tersebut. Ia menduga pelaksanaan proyek tersebut, tidak jelas legalitas penggunaan dananya, termasuk menyangkut acuan proses ganti rugi lahan warga juga rawan praktik KKN. Dikatakan, sepatutnya Kejati Kepri lebih dulu menelusuri dasar hukum pembangunan bandara tersebut. "Lebih baik dipastikan dulu tidak ada masalah hukum baru pembangunan dilanjutkan," katanya. Menurut Fanni, meskipun dibangun oleh Pemkab Kepulauan Anambas, status bandara tersebut merupakan aset

Kasus Bunker tentang nama perusahaan yang mengerjakan pun, Hasan tidak bersedia membalas. Sumber lain menyebutkan, telah terjadi pengurangan tiang listrik dari 150 titik menjadi 75 titik. Alasan pengurangan sangat sederhana yakni jarak tiang yang terlalu rapat. u kita pasang tiang sebanyak 150, jaraknya hanya berkisar 25 m2 dari tiang ke tiang berikutnya dan itu tidak mungkin dilakukan,” jelasnya. Padli menambahkan, memang sulit mengerjakan proyek di dalam pemukiman warga seperti ini, apalagi dengan kondisi areal yang berbukit-bukit dan molornya pengerjaan hingga saat ini. Proyek drainase bernilai miliaran rupiah di Tiban Kampung, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tidak jelas. Selain tidak ada papan proyek, cara kerja kontraktor pun terkesan asal-asalan. Warga Tiban Kampung

juga mempertanyakan keberadaan proyek tersebut. Dari informasi yang berkembang di masyarakat, proyek itu berasal dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan bersumber dari APBN. "Tapi kita merasa aneh juga, kalau benar dari Kemenpera, seharusnya ada papan proyek menjelaskan data-data proyek seperti nama kontraktor, konsultan pengawas, nilai proyek serta waktu pelaksanaan. Ini malah tak ada. Benar-benar misterius," kata Nainggolan (43), warga Tiban Kampung. Hal senada dilontarkan Willy (38), juga warga Tiban Kampung. Dikatakan, selain papan proyek yang tidak ada, cara kerja kontraktor juga asalasalan. Ia mencontohkan parit yang berada di depan kios dan rumah warga, hanya dibiarkan tanpa bongkar. Padahal kata dia, baik ukuran lebar dan tinggi (kedalaman) parit yang ada tidak sama dengan yang dibuat

Balak Liar tidak asing lagi dan dianggap sebagai perusak hutan di bumi Bunda Melayu itu. "Jangankan polisi, bupati saja bisa diaturnya. Makanya, bisnis ilegalnya tak ada hambatan," ujar Posek, warga Lingga. Diperkirakan, perambahan kayu secara ilegal sudah memasuki kawasan hutan lindung. Kendati demikian, tidak terlihat tindakan dari pihak terkait seperi kepolisian dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga. Seperti yang terlihat di Sei Tenam, puluhan ton kayu dimuat ke kapal. Sayangnya ABK kapal yang pengangkut tidak bersedia memberi informasi terkait asal dan tujuan kayu tersebut. "Manalah mereka mau bicara, Mas. Jangankan ABK, aparat saja tutup mulut kalau masalah kayu di sini," ujar seorang warga yang mengaku bernama Ahmad (41). Menurut Ahmad, para oknum aparat antar instansi di Kabupaten Lingga sudah 'di-

Sambungan dari hal 1a kontraktor. "Bahkan parit yang telah dicetak kontraktor itu tidak cocok dengan kedalaman parit. Untuk menyambung blok berbentuk U itu, hanya dipasang batu bata. Jelas-jelas asal-asalan," kata Willy. Dari penelusuran PAB Indonesia di lapangan, pembuatan parit itu hanya dilakukan secara serampangan. Untuk menggali parit dilakukan satu unit becho yang sudah dalam kondisi rusak. Tanah hasil galian diangkut untuk menimbun tanah lapang yang berada dekat jembatan penyeberangan. Tidak jelas panjang parit yang akan dikerjakan. Namun, jika memang sampai ke lokasi SMAN 4, diperkirakan panjang proyek mencapai 1,5 kilometer. Kepala Dinas Tata Kota (Distako) Batam Gintoyono dan Kepala Dinas PU Yumasnur belum memberi keterangan terkait proyek tersebut. Kejaksaan Negeri diminta untuk mengusut proyek tersebut. (Romulus)

Sambungan dari hal 1a cuci' otaknya oleh toke kayu melalui upeti. Namun kata dia, kasus perambahan hutan secara ilegal di Lingga akan menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap waktu. "Kita heran juga dengan oknum-oknum di Lingga ini. Padahal, dari dulu sudah banyak kasus hutan yang masih menyangkut di instansi hukum," katanya. Disebutkan, tindakan itu harus segera dihentikan. Jika tidak kata dia, seluruh Tanah Bunda Melayu Lingga akan menangis karena kegersangan. "Seperti tidak ada hukum di Lingga ini," katanya. Sebelumnya, sedikitnya empat kapal kayu balak dibawa ke luar Lingga dengan tujuan Kota Batam, Tanjungpinang bahkan daerah lain. Beberapa sumber menyebutkan, bisnis melanggar hukum itu dikelola seorang pengusaha keturunan bernama Aseng Pendek. Ditengarai, ia berani menjalankan bisnis tersebut karena sudah mendapat restu dari oknum

aparat terkait. Ironinya, sumber kayu yang diambil juga berasal dari hutan lindung. Jika tidak dihentikan, dikhawatirkan kondisi alam di Lingga akan semakin parah. Selain dirusak oleh pengusaha tambang secara serampangan juga oleh pelaku ilegal logging. Warga merasa heran dengan lemahnya pengawasan pihak terkait terhadap usaha melanggar hukum tersebut. Pelaku pembalakan sendiri seperti tidak menghargai aparat terkait karena dengan bebasnya menjarah hutan yang ada. Awang (43), warga Lingga meminta Bupati Lingga Drs H Daria menghentikan aksi pelaku ilegal looging tersebut. Dikatakan, kalau selama ini masyarakat Lingga diam, bukan berarti menutup mata terhadap bisnis itu. "Jangan sampai masyarakat marah dan bertindak sendiri. Kita minta bupati bertindak," katanya kepada PAB Indonesia. (tim)

Sambungan dari hal 1a dalam rentang 13 tahun pasca listrik Batam ditangani PLN Batam, sudah bisa mengatasi masalah yang rutin terjadi yakni pemadaman secara sepihak. "Saya kira, dengan kecanggihan teknologi sekarang, tidak zamannya lagi listrik padam karena petir atau hujan," sebutnya. Lebih tidak adil lagi ujar Thomas, PLN Batam selalu mengorbankan konsumen. Jika listrik padam, konsumen mengalami kerugian karena selain aktivitas terganggu juga alatalat elektronik di rumah banyak yang rusak. Namun, saat konsumen terlambat bayar, konsumen tetap juga dihukum

dengan mengenakan denda. "Supaya adil, seharusnya kalau terjadi pemadaman, PLN Batam pun perlu diberi denda," sarannya. Dari rangkaian buruknya pelayanan listrik di Batam, Thomas mendesak Pemko Batam mengganti PLN Batam dengan lembaga yang lebih kompeten. Ia mencontohkan pengalihan kepada Perusahaan Daerah (Perusda) atau dikembalikan kepada PT (Persero) PLN seperti daerah lain di Indonesia. "Seharusnya, dengan predikat PLN Batam atau lebih tepatnya Pelina Batam, pelayanan kepada konsumen lebih baik. Ini malah lebih buruk. Jadi, dialih-

Mencari Sosok Kriteria tentang kemampuan leadership, memiliki nasionalisme, integritas, attitude yang terpuji, yang memungkinan sosok tersebut mampu dan gagah memimpin NKRI. Tentu ada yang bertanyatanya apakah harus orang Jawa? Fakta menunjukkan, masyarakat Indonesia sangat sulit atau enggan untuk memilih presiden bukan orang Jawa. Kita tentu paham bahwa sekitar 42% WNI adalah orang Jawa, sedangkan orang Sunda sekitar 15%, dan selebihnya adalah suku-suku yang lain. Orang Jawa yang penulis maksud di sini adalah, setiap orang yang memiliki pertalian darah dengan orang Jawa, tidak harus

ayah dan ibu dari Jawa semua, tetapi dapat pula ayah atau ibu Jawa. Dari fakta tersebut, orang Jawa memiliki rasa “tinggi hati” terhadap keharusan presiden adalah orang Jawa. Ibaratnya orang Jawa identik dengan presiden. Mungkin saja orang Jawa menggap bahwa presiden itu laiknya raja. Kalau bukan orang Jawa, maka bukan presiden. Hanya orang Jawa yang “berhak” menjadi presiden/raja di Nusantara ini. Walaupun orang Jawa kini sudah bercampur darah dengan suku mana pun di Indonesia, bahkan mancanegara. Hal ini dapat ditelusuri bahwa asal usul orang Jawa adalah orang yang mendiami

CMYK

kan saja ke Perusda," ujar Thomas yang juga Ketua Perwakilan Kepri Gerakan Berantas Korupsi (Gebuki). Dijelaskan, jika listrik ditangani Perusda, maka keuntungannya secara maksimal akan dinikmati daerah. Berbeda dengan penanganan oleh PLN, maka keuntungan hanya dinikmati para komisaris dan oknumoknum tertentu yang dianggap bisa melanggengkan aktivitas PLN Batam. "Pokoknya, banyak sekali kasus PLN Batam yang kita telusuri. Nanti, kita ungkap semuanya," demikian dikatakan. Belum diperoleh keterangan dari Pihak PLN Batam terkait masalah tersebut. (Astang)

Sambungan dari hal 2 kepulauan Nusantara, baik itu suku yang berada di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan lain-lain. Memang menjadi fakta tak terbantahkan bahwa 5 dari 6 Presiden NKRI adalah orang Jawa. Adalah kearifan orang Jawa, meskipun sebagai penduduk mayoritas di negeri Indonesia, tetapi tidak memaksakan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional atau persatuan. Namun demikian, orang Jawa lantas memberikan pilihan dan legitimasi kepada pemimpin negeri yang asal-usulnya orang Jawa, kecuali pada sosok B.J. Habibie. Tulisan ini tak bermaksud

RUU Ormas Sebagai contoh adalah meningkatnya kekerasan dengan berlandaskan agama. Pemerintah menilai semisal pertikaian antara Syi’ah dan Sunni di Madura, kasus Ahmadiyah, gerakan Front Pembela Islam (FPI) dan lain- lain, dianggap telah melahirkan pelanggaran HAM yaitu Pasal 28 ayat 1 bahwa, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Akan tetapi terkadang pemerintah sendiri terkesan kurang tegas dalam mengambil sikap. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya persoalan kemasyarakatan yang belum terselesaikan. Seperti kasus Ahmadiyah, Syi’ah, penodaan terhadap agama dan lain-lain. Ini diakibatkan dari sikap ‘netral’ pemerintah yang tidak memihak siapa pun meskipun terhadap agamanya sendiri. Secara tidak langsung sebenarnya pemerintah telah tersekulerkan. Inilah efek daripada HAMisme. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) memang dianggap tidak relevan lagi dengan masa kini. Karena itu, revisi UU Ormas yang tengah dibahas di DPR bisa menjadi solusi untuk mengatur kebebasan ormas yang cenderung tidak terkontrol. Mantan sekretaris jenderal Ikatan Sosiolog Indonesia Tripanaji mengatakan, Indonesia memerlukan regulasi ketat untuk mengayomi ormas. Karena tanpa adanya payung hukum, ia khawatir, kebebasan berserikat dan berkumpul justru berpotensi kebablasan. Dicontohkannya kasus ekstrem tentang kasus penolakan FPI di Palangkaraya. Meski dinilainya sebagai bentuk aspirasi, tapi bila penolakan itu memakai cara kekerasan, sangat tidak dibenarkan. "Membawa senjata parang dengan membawa massa itu tak benar. RUU Ormas dibutuhkan agar tak ada cara-cara kekerasan seperti itu,” kata Tripanaji di Jakarta. Anggota Tim Perumus RUU Ormas itu mengingatkan, pasal 28J UUD 1945 menerangkan, hak kebebasan berserikat dan berkumpul warga tak boleh melanggar hak warga lainnya. Dalam konteks itu, negara bisa hadir, lewat aturan perundang-undangan. Terkait penolakan pengesahan RUU Ormas oleh Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia yang didukung Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Tripanaji mengimbau agar dilakukan dialog. Baik

7a

untuk mengesampingkan suku lain, tapi mari kita semak data sebagai berikut: (1) Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. (2) Soeharto, lahir di Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul, DI. Yogyakarta, 8 Juni 1921. (3) B.J. Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1936. (4) Abdurrahman Wahid, lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. (5) Megawati Soekarnoputri, lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. (6) Soesilo Bambang Yudhoyono, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949.***

Sambungan dari hal 1 pemerintah dan DPR RI dengan pihak kelompok ormas dan LSM tidak saling gertak. “Sepengetahuan saya, Muhammadiyah, NU, bahkan FPI, adalah yang paling getol berdialog dalam pembahasan RUU Ormas. Mereka sepakat memang perlu regulasi itu,” kata Tripanaji. Terkait dengan RUU Ormas tersebut, puluhan organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia menolak disahkannya RUU Ormas yang tengah dibahas di DPR, bahkan akan melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika itu disahkan. "Sehari setelah RUU Ormas disahkan menjadi UU, kita akan melakukan judicial review ke MK. Dasar kami adalah UUD 1945 Pasal 28 tentang Kebebasan Berserikat," kata Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin yang mengkomandoi koalisi tersebut di Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan, RUU Ormas ini tidak ada urgensinya, bahkan sangat sarat dengan muatan politik dan memiliki nuansa kuat RUU ini dijadikan alat legitimasi politik bagi pemerintah. "Akan lebih baik jika pemerintah dan DPR lebih fokus menyelesaikan RUU yang langsung bersentuhan dengan rakyat," jelasnya. Din Syamsuddin menilai Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang kini memasuki mengandung muatan politis dan memiliki nuansa yang kuat menjadi alat legitimasi politik bagi pemerintah. "RUU Ormas diskriminatif, karena menjadikan peran parpol sebagai panglima. RUU ini hanya diberlakukan bagi ormas yang bukan underbow parpol. Ini orientasi yang tidak sehat dalam membangun demokrasi," katanya di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis. Selain itu, RUU Ormas dinilai akan menjadi alat represi dan rezim otoriter karena memberikan otoritas yang kuat kepada pemerintah dan membuka jalan bagi kembalinya rezim pemerintahan yang represif dan menindas kelompok-kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah serta melemahkan peran masyarakat sipil sebagai kekuatan kontrol pemerintahan dan penegakan hukum. Sementara perwakilan Setara Institute Romo Benny Susetyo menuturkan, wujud RUU ini adalah alat represi dan pengembalian rezim otoriter. Hal itu terlihat dari rumusan Pasal 62 RUU Ormas yang menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan sanksi dan membekukan ormas tanpa pros-

es peradilan. Ia mengatakan, jika RUU Ormas ini tidak ditolak, masyarakat akan dirugikan oleh parpol. "RUU ini dapat melemahkan eksistensi masyarakat sipil dan potensial menimbulkan oligarki politik kekuasaan oleh parpol," katanya. Menurut dia, RUU itu inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 memasung kebebasan berserikat sebagaimana ditunjukkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang persyaratan pendirian, perizinan dan hal-hal yang bersifat internal seperti AD/ART dan kewajiban pendaftaran bagi seluruh ormas yang ada. Puluhan ormas yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia, diantaranya, PP Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Persatuan Umat Islam (PUI), dan Setara Institute. Revisi UU Ormas di DPR hampir tuntas. Selain mengatur sejumlah larangan, RUU Ormas juga mengatur sanksi tegas kepada ormas yang melakukan pelanggaran. Sekumpulan larangan bagi ormas di Indonesia tercantum dalam pasal 61 RUU Ormas. Ormas antara lain dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan lambang negara (ayat 1 huruf a). Ormas juga dilarang melakukan kegiatan bertentangan dengan UUD 1945 (ayat 2 huruf a), melakukan kegiatan membahayakan NKRI (ayat 2 huruf b), menyebarkan permusuhan antarsuku, agama, ras, dan golongan (ayat 2 huruf c). Ormas juga dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (ayat 3 huruf a). Mengumpulkan dana untuk kepentingan parpol (huruf b), dan menerima sumbangan tanpa identitas jelas (huruf c). Ormas juga dilarang menganut, mengembangkan, atau menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila (ayat 4). Saksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut untuk sementara diatur di BAB XVIII RUU Ormas. Pasal 62 RUU Ormas menegaskan pemerintah dan pemda menjatuhkan sanksi berupa surat peringatan kepada ormas (ayat 1). Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. surat peringatan pertama; b. surat peringatan kedua; dan c. surat peringatan ketiga. Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari (ayat 3). Dalam hal telah dijatuhkan

surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya menjatuhkan pemberhentian pemberdayaan dan/atau denda (ayat 4). Aturan lain diatur di pasal 63. Berikut bunyi pasal 63 RUU Ormas yang mengatur sanksi terberat sampai pembubaran ormas. (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi berupa surat peringatan ketiga terhadap Ormas yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (2) Dalam hal telah dijatuhkan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya menjatuhkan sanksi pembekuan sementara dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sampai keluarnya putusan pembekuan sementara dari pengadilan negeri atau Mahkamah Agung. (3) Dalam hal Pemerintah menjatuhkan sanksi pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengajukan permohonan pembekuan sementara Ormas kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak sanksi pembekuan sementara dijatuhkan. (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pembekuan sementara Ormas kepada pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak sanksi pembekuan sementara dijatuhkan. (5) Pengadilan negeri atau Mahkamah Agung wajib memutus permohonan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan pembekuan sementara diajukan. (6) Dalam hal Ormas yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melakukan pelanggaran, Pemerintah atau Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pembubaran kepada pengadilan negeri untuk Ormas kabupaten/ kota dan Ormas provinsi atau kepada Mahkamah Agung untuk Ormas nasional. (7) Pengadilan negeri atau Mahkamah Agung wajib memutus permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan pembubaran diajukan. (raditya)


CMYK

Edisi: 75/Minggu II, April 2013

8a

Kunjungan Bupati Bertabur Bantuan NATUNA – Kehadiran Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.Si di setiap tempat dan kesempatan selalu membawa kebahagiaan bagi masyarakat. Sangat dimaklumi, mengingat pada setiap kunjungannya, Ilyas Sabli selalu membawa oleh-oleh berupa berbagai bantuan kepada masyarakat. Seperti pada kunungan bupati beserta rombongan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Tiga Kecamatan yakni Serasan, Serasan Timur dan Subi. Dalam rangkaian kunjungannya, Ilyas meresmikan sejumlah proyek yang telah rampung seperti Pasar Ikan di Desa Pelimpak Serasan. Proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemen-

terian Perdagangan TA 2012. Di Serasa Timur, bupati meresmikan gedung SMAN 1. Selanjutnya bupati meresmikan dua desa hasil pemekaran di Kecamatan Serasan yakni, Desa Pangkalan dan Desa Jermalik. Pada acara temu ramah dengan masyarakat Kecamatan Serasan Timur, suasana penuh akrab dan santai. Pada kunjungan kali ini, ditandai dengan taburan hadiah berupa Bantuan Lagsung Masyarakat Miskin (BLMM) selama 12 bulan sebesar Rp 300.000,- per bulannya, serta Alat bantu dengar, kursi roda, kaca mata baca serta tongkat bagi lansia. Bupati juga memberikan bantuan CSR (Community Social Responsibility) dari PT Pertamina Persero berupa 600 unit GPS sebagai

alat bantu nelayan tradisional, bantuan ini diserahkan secara simbolis, yang nantinya akan diserahkan secara merata kepada nelayan di kabupaten Natuna. Di Kecamatan Subi, bupati meresmikan Bangunan PNPM yang dianggarkan Pemkab Natuna bekerjasama dengan Dirjen Pembangunan Masyarakat Dan Desa Kementrian Dalam Negeri berupa, Balai Desa dan Posyandu Desa Subi Besar, Balai Pertemuan Desa di Desa Subi Besar, Pembangunan Sanggar Seni Desa Meliah Selatan dan Balai Pertemuan Desa Terayak di Kecamatan Subi. Kepada PAB Indonesia, Bupati menyampaikan harapannya agar kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan

kecamatan yang telah diresmikan dapat segera dioperasikan untuk pelayanan dan ekonomi masyarakat, demi peningkatan sumber daya manusia. "Hendaknya fasilitas yang sudah disediakan, dapat dilakukan pemeliharaan dan perawatan dengan membentuk pengurus warga tempatan, sehingga bangunan tersebut, dapat digunakan secara teratur serta memiliki usia pakai sebagaimana mestinya. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur desa dan kecamatan dimaksudkan untuk percepatan serta pemerataan pembangunan, sehingga mampu menopang tumbuh kembang perekonomian masyarakat yang mandiri dan sejahtera," katanya mantap. (Tris)

BUPATI Natuna Ilyas Sabli menyampaikan pengarahan

SEORANG staf memberikan alat tulis kepada bupati untuk menandatangani beritra acara penyerahan bantuan BUPATI Natuna Drs H Ilyas Sabli, M.Si dan isteri Hj.Yusnani Ilyas Sabli didampingi rombongan SKPD

ILYAS Sabli dan rombongan baru turun dari KM Kawaranae II

ROMBONGAN bupati disambut dengan tetabuhan musik tradisional

Hj.Yusnani Ilyas Sabli, (mengenakan kerudung kuning) dengan penuh keramahan menyalami kaum perempuan

BUPATI Natuna Ilyas Sabli dan Ibu menyalami ibu-ibu PKK

MASYARAKAT di Kecamatan Serasan sangat antusia menyambut bupati dan rombongan

BARISAN pelajar dengan bunga manggar menyambut rombongan bupati

BUPATI Natuna Ilyas Sabli menyerahkan secara simbolis bantuan

Hj.Yusnani Ilyas Sabli dengan penuh kasih sayang menyalami barisan pelajar

CMYK


CMYK

Nusantara

Edisi: 75/Minggu II, April 2013

5

Awas Bandit Bermain di Pilgubri Tambang Batu Bara

DPRD: Pemkab Harus Tegas Terapkan Perbup Batu Bara JAMBI - Anggota DPRD Kabupaten Batanghari, Jambi, dari Fraksi PDIP, Dailami, minta agar Pemkab setempat tegas dalam menerapkan peraturan bupati (perbup) terkait angkutan batu bara. Pemkab Batanghari telah menerbitkan Perbup No 20 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan pengangkutan batu bara yang melintasi jalan di wilayah Kabupaten Batanghari. "Perbup ini seharusnya sudah diberlakukan, sejalan dengan berlakunya Peraturan Gubernur Jambi tentang moratorium batu bara mulai 1 April 2013," katanya di Batanghari. Berdasarkan Pergub yang diikuti dengan Perda Provinsi Jambi maka mulai 1 April 2013, angkutan batu bara tidak boleh lagi melewati jalan raya dan dialihkan melalui Sungai Batanghari. Kebijakan baru yang bertujuan mengurangi kerusakan jalan ini seharusnya diikuti dengan penerapan Perbub di tingkat kabupaten, termasuk di Batanghari. Nyatanya, kata Dailami, puluhan truk yang mengangkut batu bara masih melewati jalan lintas provinsi di wilayah Kabupaten Batanghari. Ketika dijelaskan bahwa Perbup No.20 Tahun 2013 tersebut belum ditandatangani Bupati, ia mengatakan, ia mengatakan,

seharusnya jauh-jauh hari sudah dituntaskan sehingga bisa segera diberlakukan. "Jangan asal menerbitkan Perbup kalau tidak dijalankan," tegas Dailami yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Batanghari ini. Berdasarkan pantauan, di Kota Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, sekitar pukul 17.00 WIB hingga 18.00 WIB melihat ada beberapa truk dengan muatan batu bara bertonase besar masih parkir di tepi jalan lintas provinsi. Mereka menunggu datangnya malam dan baru bergerak menuju Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muarojambi. Untuk menuju pelabuhan itu, truk-truk tersebut akan melintas di Kota Jambi. Sejumlah warga Batanghari juga mengharapkan agar Perbup itu segera diberlakukan mengingat truk-truk batu bara bertonase besar terseut salah penyebabkan terjadi kerusakan jalan. Kepala Bagian Hukum Setda Batanghari, M Rizal saat dikonfirmasi membenarkan bahwa sebenarnya Perbub tersebut mulai berlaku per 1 April 2013. Ia juga mengakui Perbup No.20 Tahun 2013 tersebut belum ditandatangani Bupati, namun berkasnya sudah diajukan ke Bupati Batanghari.(herman)**

Pertumbuhan Ekonomi Baik, Rakyat Tetap Miskin SELATPANJANG – Meski pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti mulai membaik, namun angka kemiskinan di daerah ini masih cukup signifikan. Untuk itu DPRD Meranti meminta Pemkab Meranti lebih serius menekan angka kemiskinan di Meranti. Sejumlah dewan minta, Pemkab Meranti lebih fokus dalam pembangunan, utamanya yang langsung dapat menyentuh rakyat. Dalam acara Musrenbang tingkat Kabupaten, Ketua DPRD Meranti, Hafizoh menyoroti soal angka kemiskinan di Meranti. Untuk itu, dia meminta Pemkab dalam setia peningkatan nilai investasi, harus mampu memberikan efek domino pada perbaikan ekonomi masyarakat. "Karenanya, saya berharap, konsep pembangunan dari bawah ke atas, bottom up harus benar-benar diterapkan menjadi bagian integral yang riil dan dilaksanakan," tegas Ketua DPRD Meranti. Menurut Hafizoh, angka kemiskinan di Meranti masih besar. Kalau pun terjadi penurunan, belum terlalu signifikan. Dia juga meminta Pemkab Meranti bisa melakukan reformasi

RAKYAT Miskin

birokrasi serta tata kelola pembangunan yang baik dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima. Ketua DPRD juga menyoroti soal birokrasi di Pemkab Meranti yang cenderung belum baik. "Kalau semua urusan bisa diselesaikan dengan cepat, mengapa harus diperlambat. Birokrasi seperti ini yang harus kita benahi agar Meranti menjadi lebih baik," tegasnya. Pada kesempatan itu, Hafizoh, juga mengkritik soal sarana pendidikan yang belum maksimal. Masih banyak gedung sekolah yang tak layak. Disisi lain, kopmpetensi guru juga

masih rendah demikian dengan penyebarannya, semua ini harus segera dibenahi. Terkait dengan pelayanan kesehatan, Hafizoh juga menyebutkan, pelayanan kesehatan juga belum maksimal. Ini terbukti dengan temuan kasus di lapangan, seperti penyakit menular dan gizi buruk. Infrastruktur jalan yang belum merata di setiap daerah, juga harus menjadi perhatian serius agar roda perekonomian menjadi lebih baik. "Kita berharap, ke depan semua pembangunan dapat menyentuh langsung di masyarakat," harap Hafizoh. (dedy)**

Ekspor Lampung Turun LAMPUNG - Nilai total ekspor Provinsi Lampung pada Februari 2013 mencapai 305,5 juta dolar Amerika Serikat, atau mengalami penurunan 49,9 juta dolar AS atau 14,05 persen dibandingkan data ekspor pada Januari 2013. Kepala Bidang Distribusi Stasitik BPS Lampung Dody Gunawan Yusuf di Bandarlampung, Senin, mengatakan bahwa ekspor Februari 2013 jika dibandingkan dengan periode yang sama 2012 naik 77,5 juta dolar AS atau 33,99 persen. Ia menyebutkan lima golongan barang utama ekspor Lampung, yakni golongan lemak dan minyak hewani/nabati; kopi, teh, rempah-rempah; karet dan barang dari karet; ikan dan udang dan olahan dari buahbuahan/sayuran. Menurutnya, penurunan ekspor tertinggi terjadi di dua golongan barang utama, sedangkan tiga golongan barang utama yang naik adalah kopi, teh, rempah-rempah; olahan dari buah-buahan/sayuran, serta karet dan barang dari karet.

PELABUHAN Lampung

Ia mengatakan untuk lemak dan minyak hewani/nabati mengalami penurunan ekspor mencapai 26,23 persen atau 47,5 juta dolar dan ikan dan udang turun 0,9 juta dolar dan 2,25 juta dolar. Doddy menjelaskan bahwa kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor Februari terjadi pada lemak dan minyak hewan dan nabati, kopi, teh, dan rempah-rempah; karet dan barang dari karet; ikan dan udang yang memiliki kontribusi masingmasing 47,64 persen, 15,95 persen, 4,15 persen, dan 4,1 pers-

en, dari total ekspor Provinsi Lampung. "Peranan keempat golongan tersebut mencapai 71,83 persen dari total ekspor periode yang sama," katanya. Negara tujuan utama ekspor pada bulan Februari 2013, yakni ke Italia yang mencapai 39,5 juta dolar, diikuti Belanda, India, dan Taiwan masing-masing 32,1 juta, 31,6 juta, dan 24,5 juta dolar. Peranan empat negara itu mencapai 47,43 persen terhadap total ekspor pada periode tersebut, kata Doddy lagi.(darwin)**

PEKANBARU - Biaya politik di era pemilihan langsung sangat mahal. Namun syahwat untuk jadi kepala daerah bak tidak menemukan penyalurannya. Seorang calon tidak lagi mengukur kemampuan finansialnya untuk maju sebagai kepala daerah dan akhirnya ambisi itu ditangkap oleh bandit. Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Riau Dr Hasanuddin saat menjadi pemateri pada acara "Press corner" di Hotel Amaris Pekanbaru, bandit masuk ke ruang privasi seorang calon disaat ia tidak kuat lagi mendanai kampanye, sosialisasi dan pencitraan pencalonannya. Bandit-bandit ini bukan membantu sukarela. Bak adagium,

"tidak ada makan siang yang gratis". Mereka meminta imbalan atas dana yang telah mereka keluarkan. Wujudnya beragam bisa dalam bentuk kompensasi konsesi hutan, lahan kelapa sawit, areal penambangan, hingga proyek-proyek di pemerintah. Menurut Hasanuddin yang juga ketua asosiasi ilmu politik Indonesia Provinsi Riau itu, mengatakan didasarkan hasil survei dibutuhkan biaya hingga Rp200 miliar agar seorang terpilih sebagai kepala daerah. Suatu jumlah yang teramat besar dan niscaya selutuh penghasilan resmi gubernur selama lima tahun dikumpulkan jumlahnya jauh dibawah angka itu. Dalam pandangan dosen pascasarjana Universitas Riau

itu, rata-rata calon yang 12 orang itu hanya memiliki kekayaan Rp10 miliar. Ditengah perjalanan mereka akan terseokseok dan akhirnya (mungkin) ada yang menerima tawaran bandit untuk menambah asupan gizi (dana) dalam meyakinkan pemilih memilih calon yang bersangkutan. Itulah jeleknya Demokrasi melalui pemilihan langsungnya. Disatu sisi biaya politik teramat besar tidak hanya dari calon tapi juga dari pemerintah terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi itu, sementara calon terpilih sudah terlilit hutang atau setidaknya kehabisan harta hingga harus berfikir keras mengembalikannya. Menyimak dari Pilkada Su-

matera Utara yang dimenangkan oleh pasangan Gatot Pujonugroho/Erry Nuradi, ternyata partisipasi masyarakat teramat sangat rendah. Andainya suara seluruh calon (empat pasang) gubernur dan wakilnya digabung tetap yang menang orang yang tidak menyalurkan hak pilihnya yaitu sebesar 52 persen. Sudah saatnya calon gubernur dan wakilnya tidak perlu terlalu memaksakan diri apalagi sampai melacurkan diri dengan membuka ruang bagi masuknya para bandit. Ingatlah kekuasaan bukan jadi jaminan kebahagiaan. Berkaca dari nasib Saleh Djasit dan Rusli Zainal perlu kiranya kejadian itu jadi bahan renungan. (dedy)**

Sumsel Butuh 421 Notaris PALEMBANG - Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan yang memilki 15 kabupaten/kota hingga kini masih kekurangan 421 notaris dari 659 formasi yang dialokasikan untuk melayani masyarakat di provinsi setempat. "Wilayah provinsi ini masih banyak kekurangan notaris bahkan ada satu kabupaten yang tidak memiliki seorangpun notaris," kata Kasubag Humas dan Laporan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumsel Zakariah, di Palembang. Dijelaskannya, berdasarkan data Sumsel baru memiliki 238 notaris, dari jumlah itu sebagian besar berada di Kota Palembang sebanyak 131 orang atau hampir

memenuhi formasi yang ditentukan 138 notaris. Kemudian daerah lainnya yang memiliki cukup banyak notaris adalah Kabupaten Banyuasin sebanyak 31 orang namun jumlah tersebut masih di bawah 50 persen formasi yang ditentukan sebanyak 67 orang. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki 10 notaris padahal formasinya 59 orang, Ogan Ilir 10 notaris (formasinya 37), Muara Enim memiliki 10 notaris (formasinya 63), Kota Prabumulih sembilan notaris (formasinya 14), Kabupaten Musi Banyuasin memiliki enam notaris (formasinya 48). Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) memiliki enam notaris (formasinya 29), OKU Timur lima notaris (formasinya 56),

Lahat lima notaris (formasinya 36), Pagaralam empat notaris (formasinya 6), Musi Rawas tiga notaris (formasinya 42), Lubuklinggau memiliki enam notaris (formasinya 17), dan Kabupaten Empat lawang hanya memiliki dua notaris (formasinya 17). Sementara Kabupaten OKU Selatan, hingga kini belum memiliki satupun notaris yang membuka praktik pelayanan kenotariatan di daerah hasil pemekaran kabupaten induk penghasil semen Batu Raja itu. "Hingga kini OKU Selatan satu-satunya daerah di provinsi Sumsel yang tidak memiliki notaris, padahal idealnya sesuai dengan kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk di daerah tersebut paling tidak ada 30 notaris yang membuka praktik melayani masyarakat setempat," ujar Zakariah. (Indri)**

Garuda akan Terbangi Bengkulu BENGKULU - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu mengungkapkan, maskapai penerbangan Garuda akan membuka rute penerbangan BengkuluJakarta pulang pergi mulai 15 Mei 2013. "Akhirnya upaya pemerintah dan masyarakat Bengkulu agar Garuda masuk Bengkulu terealisasi," kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu, Eko Agusrianto di Bengkulu. Ia mengatakan hal itu usai menerima sembilan orang dari manajemen Garuda Indonesia antara lain General Manager (GM) Garuda Indonesia Cabang Lampung Indra, Senior Manager Agency dan Sales, B Suanda, Senior Manager Finansial Controiler Iin Nurrokhim, dan Sales Manager Bisnis Development Nanang. Pertemuan itu menyepakati penerbangan perdana pesawat Garuda untuk rute JakartaBengkulu dan sebaliknya dan penerbangan perdana berlangsung pada 15 Mei 2013. Jenis pesawat yang akan

melayani penerbangan Bengkulu-Jakarta pulang pergi adalah Boeing 737 seri 500, dengan kapasitas 96 kursi, yaitu 12 kelas bisnis dan 84 kelas ekonomi. "Mereka sudah meninjau kesiapan bandara, landasan dan sudah mempersiapkan kantor di Bengkulu," tambahnya. Manajemen Garuda juga sedang mempersiapkan kru atau SDM yang akan dilatih untuk memulai rute ke Bengkulu. Rencananya, Garuda akan

terbang Jakarta-Bengkulu pada siang atau sore, dengan satu penerbangan pulang pergi setiap hari. Eko mengatakan dengan masuknya pesawat Garuda ke Bengkulu akan menjawab persoalan transportasi udara. Selama ini kata dia, banyak investor yang mengeluhkan belum masuknya maskapai Garuda ke Bengkulu. "Bahkan maskapai Garuda ini menjadi salah satu patokan bagi investor untuk berinvesta-

si, jadi sekarang tidak masalah lagi," katanya. Dengan beroperasinya maskapai Garuda, maka jumlah maskapai yang melayani rute Jakarta-Bengkulu pulang pergi menjadi empat. Maskapai Citilink dijadwalkan telah membuka rute perdana Jakarta-Bengkulu pulang pergi pada Rabu (3/4) dan sebelumnya dua maskapai yakni Lion dan Sriwijaya sudah menerbangi Bengkulu-Jakarta. (rusman)**

Bupati Mukomuko : Singkirkan Pejabat Tidak Mau Bekerja MUKO MUKO - Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Ichwan Yunus, saat melantik Syafkani sebagai sekretaris daerah pemerintah setempat, menyatakan pejabat tidak mau bekerja akan disingkirkan. "Bagi pejabat kita yang tidak mau bekerja bakal disingkirkan," tegasnya, di Mukomuko. Ichwan menyampaikan hal itu dalam sambutannya saat melantik Syafkani sebagai sekretaris daerah, enam orang pejabat eselon II, 12 orang eselon III, 25 orang pejebat eselon IV, dan sembilan orang guru menjadi kepala sekolah SD, SMP, dan SMA. Ia menjelaskan, pihaknya tidak ada kepentingan dalam mutasi pejabat itu, semuanya berdasarkan evaluasi dan penilaian selama yang bersangkutan itu diberikan amanah memegang jabatan. Seperti mutasi sekarang ini, misalnya merupakan evaluasi dan penilaian terhadap pejabat

CMYK

selama ini. Untuk itu, tegasnya, kepada pejabat yang tidak mau bekerja bakal disingkirkan dari jabatannya. Ia menambahkan, tujuan dari mutasi itu baik untuk daerah ini ke depan agar lebih baik dengan pejabat yang mau bekerja untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di daerah itu. Selain atas dasar penilaian, tambahnya, tujuan pemerintah setempat melakukan mutasi itu untuk penyegaran organisasi guna membentuk karakter pejabat sehingga mampu dalam memegang jabatan barunya. Lebih lanjut, ia berharap, pejabat yang baru dilantik dalam menjalankan tugasnya dengan maksimal. Terkait dua kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masih dipegang pelaksana tugas, ia menerangkan, dalam waktu dekat akan ada mu-

tasi lagi. Sementara itu, enam pejabat eselon II pemerintah setempat yang dilantik di jabatan barunya yakni Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan setempat Eddy Apriyanto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sukiman, Inspektur Inspektorat A. Halim. Kemudian, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Arinal Basri, Bustam Efendi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Bustanul Arifin. Sebanyak 12 orang pejabat eselon III yakni Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Wahyuana, Camat Kecamatan Teras terunjam Khairul Anwar, Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat setempat Hardi, Kabag Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD, Sekretaris Inspektorat Harun Arasit, Camat

Kecamatan Teramang Jaya Saburdi. Kabag Organisasi dan Kepegawaian Setkab Mukomuko Jonaidi, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Syamsir, Kabid Keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Ibnu Hadi, Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Aman Setiawan. Lalu, Kabid Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Syahbani, Kabid Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Firdiantoni, Kabid Perawatan RSUD Endris Marlinda. Serta sebanyak 25 orang pejabat eselon IV pemerintah setempat dan sembilan orang kepala sekolah SD, SMP, dan SMA.(ria)**


CMYK

Sambungan Kejatisu Didesak merah-putih terus meneriakkan budaya korupsi yang akhirakhir ini sudah sangat mengkhawatirkan bangsa Indonesia. "Kami adalah anak bangsa, kami menuntut dengan tegas pemberantasan kasus korupsi segera diusut tuntas. Aparatur penegak hukum harus bertindak tegas," ujar orator lantang. Mereka menilai Kejati Sumut segera diganti, karena memiliki kinerja lamban dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan di Sumut. Pengunjukrasa menyebutkan masih banyak dugaan korupsi yang terjadi di Sumut seperti di Dinas Pertamanan kota Medan, Dinas Tarukim Sumut, Dinas Bina Marga Sumut serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Medan. Pendemo membubarkan diri setelah Plt Kasubag Pelayanan Masyarakat, Rospita Pandiangan menjumpai pendemo dan mengatakan akan menyampaikan aspirasi ini kepada dewan Sumut, agar ditindaklanjuti. “Kita akan sampaikan aspirasi ini kepada DPRD. Hari ini tidak ada anggota DPRD yang masuk karena lagi kunjungan kerja,” Ucapnya kepada para pendemo. IPK Hadiahi Kejati Pakaian Dalam Sebelumnya, massa dari Ikatan Pemuda Karya (IPK),

yang marah sehingga mengakibatkan Kaca kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) pecah. Selain menggunakan tomat dan telur, massa juga melempar kantor Kejati Sumut dengan batu. Berdasarkan pantauan wartawan PAB, para pengunjukrasa yang melakukan pelemparan, karena kesal petinggi Kejati Sumut (Kepala dan Wakil Kepala Kejati Sumut) enggan menjumpai pengunjukrasa dan membuat MoU terkait kepastian hukum kasus dugaan korupsi yang dilakukan Walikota Medan, Rahudman Harahap. Karena tuntutan tidak digubris oleh pihak Kejatisu sehingga massa aksi melempari kaca gedung itu menggunakan tomat, telur, dan batu. Terdengar suara kaca pecah yang diduga karena lemparan batu yang dilakukan pendemo. Terlihat pecahan-pecahan kaca, batu, telur dan tomat berserakan di depan kantor Kejati Sumut. Niko, Koordintor Aksi, mengatakan Kejati Sumut harus berani menangkap Rahudman yang telah mengkhianati bangsa ini. "Rahudman bukan kebal hukum, segera tangkap karena sudah merugikan bangsa kita," ucapnya. Pengunjukrasa juga dalam

Anggotanya Akui "Karena dilandasi jiwa korsa yang kuat sebagai prajurit, karena mendengar Serka Heru Santoso dibunuh secara sadis, tragis dan brutal oleh kelompok preman," tambahnya Namun dia menegaskan bahwa penerapan jiwa korsa dalam hal ini adalah sesuatu yang keliru. "Akan tetapi penerapan jiwa korsa dalam situasi ini adalah penerapan jiwa korsa yang tidak tepat," katanya. Sang pelaku pun siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Pelaku siap mempertanggungjawabkan apapun risiko atas dasar kehormatan prajurit ksatria," imbuhnya. Delapan anggota pasukan elite itu menjadi pendukung penyerangan. Mereka menggunakan satu unit Toyota Avanza biru dan satu unit Suzuki APV. Namun, Unggul menyebutkan, ada seorang anggota Kopassus yang berusaha untuk mencegah penyerangan. Sayangnya tidak berhasil. Kelompok penyerang terdiri atas tiga orang yang berasal dari pelatihan Gunung Lawu di

perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Senjata dibawa dari tempat pelatihan untuk melakukan penyerangan. Senjata yang dipakai terdiri atas enam pucuk AK-47, dua pucuk AK-47 replika, dan satu pistol Sauer replika. Sementara, Menko Polhukam Djoko Suyanto, mengatakan, sejak awal pihaknya sudah menegaskan untuk mengusut tuntas penyerangan Lapas Cebongan, sesuai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Sejak awal jelas, kita akan mengusut tuntas, siapapun pelakunya harus diproses secara hukum, tanpa pandang bulu," tegas Joko Suyanto. Terkait dengan pertanyaan soal pengadilan militer yang terkesan tertutup, Joko Suyanto menampik anggapan itu. "Tidak benar pengadilan militer itu tertutup, tetap terbuka hanya masyarakat saja yang enggan menyaksikan," tegasnya. Djoko menjamin bahwa pihak penegak hukum akan mengungkap kasus yang menewaskan empat orang tahanan itu.

Ancam Presiden "Sebenarnya yang diatur dalam pasal itu kan tindak pidana terhadap martabat, penghinaan, kenapa dengan orang biasa bisa dipidana tapi kenapa dengan presiden tidak? Mungkin itulah yang menjadi titik tolak kenapa pasal seperti ini dimunculkan lagi," kata Denny di kantornya. Pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Revisi UU KUHP banyak kalangan meminta agar DPR membatalkannya. Menurut wakil DPR RI Priyo Budi Santoso, tidak masalah pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden berjalan terlebih dahulu, karena RUU KUHP ini masih berupa rancangan. "Kita akan timbang-timbang, itu kan rancangan, draf rancangan dari pemerintah yang diserahkan DPR," kata Priyo, di Gedung DPR, Jakarta. Dia menjelaskan, DPR bisa saja mengedrop pasal ini dengan alasan situasi demokratisasi yang ada saat ini. Namun, bisa juga disahkan dengan sedikit revisi. "Tapi bisa saja kita revisi, namun semangatnya tetap kita cantumkan karena melihat beliau kepala negara yang perlu perlindungan terhadap masalah kehormatan dan lain-lain. Karena ini terjadi di berbagai negari lain, termasuk di negara demokrasi, Eropa. Jadi kita masih mempertimbangkan itu semua," katanya. Soal amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pernah mengugurkan pasal sejenis, Priyo mengatakan putusan tersebut tentu akan jadi pertimbangan dalam pengesahan pasal tersebut. "Ini kan masih pembahasan, yang jelas amar putusan MK jadi salah satu pertimbangan kita, tapi bukan satu-satunya," ujar dia. Dalam RUU KUHP yang sedang digodok ini, pada Pasal 265 disebutkan setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana penjara paling lama 5 tahun, atau denda paling banyak kategori IV. Serta, pasal 266 yang berbunyi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi

penghinaan terhadap Presiden atau Wapres dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidanakan penjara paling lama 5 tahun, atau dipdiana dengan denda paling banyak kategori IV. Sebuah kritik merupakan hal yang biasa, termasuk kritik kepada pemerintahan atau kepala negara sekalipun. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR, Almuazaamil Yusuf, menanggapi adanya RUU KUHP tentang penghinaan kepada Presiden, dan Wakil Presiden. "Harus terukur Undang-Undang itu seperti itu. Karena kritik itu biasa dalam demokrasi. Ketika ada kasus tertentu orang mengkritik dipenjara, orang tidak bisa mengkritik lagi. Demokrasi bisa mati," kata Yusuf, di Gedung DPR, Jakarta. Namun, meski demikian, anggota Fraksi PKS ini menganggap pasal tersebut harus tetap diadakan. Agar, kritik yang disampaikan tetap beradab. "Tetapi kalau semua dilepaskan begitu saja maka bangsa ini menjadi kurang beradab. Kritik dengan kepatutan itu yang mesti dirumuskan," jelasnya. Karena itu, sambung Yusuf, delik aduan dalam pasal ini bisa menjadi jalan tengah. Pengaturan ini, kata dia, bagian dari demokrasi. "Kita lihat dahulu kritikan yang melampaui batas dan tidak patut. Delik aduan itu yang paling pas dan kedua mendefinisikan apa yang disebut penghinaan. itu dua opsi yang perlu dipertimbangkan," paparnya. Dalam RUU KUHP yang sedang digodok ini, pada Pasal 265 disebutkan setiap orang yang dimuka umum menghina presiden atau wakil presiden di pidana penjara paling lama 5 tahun, atau denda paling banyak kategori IV Serta, pasal 266 yang berbunyi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wapres dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidanakan penjara paling lama 5 tahun, atau

Edisi: 76/Minggu II, April 2013

Sambungan dari hal 1 aksinya juga meletakkan pakaian dalam di atas gerbang kantor Kejati Sumut, yang bergambarkan walikota Medan/Rahudman Harahap yang bertuliskan, “Walikota Medan koruptor, ATM Kejati Sumut.” Para petugas kebersihan terlihat sibuk membersihkan kantor Kejati Sumut dari sisasisa material yang dilepari oleh pendemo berupa tomat, telur dan kaca berserakan dan tercium bau amis. Serta mencopoti pakaian dalam wanita dari pintu gerbang Kejati Sumut. Mangihut Sinaga (Wakajati Sumut), akhirnya menemui pengunjukrasa dan janji tidak akan berhenti untuk memproses dan memeriksa Rahudman Harahap yang sudah dijadikan tersangka sejak Oktober 2010. "Kasus Rahudman tidak akan berhenti. Catat kata-kata saya. Berikan kami waktu sebentar karena kami lagi proses," ujar Mangihut Sinaga kepada pengunjukrasa. Seperti diketahui, Sekitar 500 massa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Karya (IPK) menggelar aksi unjuk rasa dengan cara memblokir Jalan AH Nasution Medan, yang mengakibatkan lupuhnya lalu lintas jalan didepan kantor Kejati Sumut (Tim)

Sambungan dari hal 1 "Kita negara hukum jadi serahkan saja prosesnya pada penegak hukum itu yang paling penting,"tambahnya. Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, juga menyebutkan bahwa UU mengamanatkan anggota TNI yang terlibat di kejahatan, akan dilakukan di Pengadilan Militer, kalau ada tersangka itu akan kita lakukan di Pengadilan Militer. "Dan perlu diingat, Pengadilan Militer itu bukan di bawah Panglima TNI tapi di bawah Mahkamah Agung," jelasnya. Jauh sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan penyelidikan kasus penyerangan terhadap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, harus dilakukan secara tuntas, transparan, dan akuntabel. Hasilnya harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Dan, kepada siapa pun yang bersalah harus dihukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. (raditya)

Sambungan dari hal 1 dipdiana dengan denda paling banyak kategori IV. Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin mendukung adanya pasal tersebut. Hal itu dikatakan Amir usai rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. "Saya kira kita sepakat semua bahwa seorang presiden itu sebagai kepala negara kita. Jadi apa salahnya untuk itu diatur posisinya yang khusus dan dilindungi UU dengÀn cara yang khusus. Kita tunggu saja kalau sudah jadi," singkat Amir di gedung DPR Senayan, Jakarta. Sementara itu, di kesempatan berbeda, anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko turut menyahuti hiruk pikuk pasal penghinaan terhadap presiden. Politikus PDI-P itu justru kurang setuju jika presiden diberikan perlindungan khusus via pasal tersebut. "Benar bahwa kekuasaan pemerintah yang sah, adalah sesuatu yang patut dihormati dan dijunjung tinggi martabatnya selama kekuasaan itu mampu menghadirkan dirinya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Tetapi jika kekuasaan sebaliknya tampil dengan wajah beringas dan bengis, represif dan otoriter, maka dari perspektif masyarakat, kekuasaan menjadi sesuatu yang patut dikontrol dan diingatkan. Kalau kemudian ekpresi masyarakat itu dianggap menghina kekuasan, maka jelas kekuasan telah menampakkan diri dan wajah yang sebenarnya," bebernya. Baginya, usul dimasukannya pasal penghinaan presiden selain sebagai kemunduran demokrasi, juga memberi sinyalemen bahwa pemerintah belum siap mendapat kritik dari masyarakat, sebagai refleksi perilaku kekuasaan yang dianggap abai terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. "Langkah pemerintah yang berupaya memasukkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dalam RUU KUHP adalah perwujudan wajah bengis kekuasaan yang dengan legitimasi undangundang sewaktu-waktu dapat memberangus demokrasi dan memporak-porandakan civil siciety," tegas Budiman. (raditya)

Bos KM si) untuk menggerogoti uang negara. "Tindakan paling bijaksana dari Pemkab Natuna adalah membatalkan kemenangan PT PAS kemudian mem-black list perusahaan itu. Langkah selanjutnya, pihak kejaksaan mengusut kasus itu secara hukum," ujarnya. Ia menjelaskan, dalam kasus proyek transportasi yang dimenangkan PT PAS dapat ditindak dari dua sisi. Pertama secara administratif yakni dengan membatalkan tender serta mem-black list PT PAS dan kedua, secara hukum dengan mengusut kasus itu sebagai tindakan kriminal. "Kalau PT PAS masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kontrak, kita khawatir kasus itu menjadi preseden buruk bagi proses tender proyek-proyek pemerintah. Sederhana saja, kalau panitia lelang dan konsultan teliti menjalankan tugasnya, tidak mungkin PT PAS lolos sebagai pemenang. "Makanya kita patut menduga adanya praktik persekongkolan antara kontraktor dengan panitia lelang dan konsultan pengawas. Secara logika saja, jika tidak ada persekongkolan, mana mungkin barang yang tidak sesuai spek malah dijadikan pemenang," bebernya. Sebelumnya, Josia Koni membenarkan pihaknya telah mendalami kasus tersebut. Bahkan dikatakan, kasus tersebut menjadi atensi pihaknya, tanpa mengesampingkan kasus-kasus lain. Menyinggung siapa saja yang sudah diperiksa, Josia tidak mengingat persis. Namun, sumber lain di Kejari mengungkapkan bahwa Aloy, Direktur PT Putra Anambas Shipping (PAS) sudah ikut diperiksa oleh penyidik jaksa. Kasus penetapan PT PAS sebagai pemenang tender terus bergulir. PT PAS dinilai telah melakukan kebohongan dalam profosal menyangkut kondisi kapal yang dimiliki sehingga bisa memenangkan tender. Kemungkinan lain yang perlu ditelusuri adanya persekongkolan (kolusi) antara oknum panitia lelang dengan pihak PT PAS sehingga kapal rusak dan tidak memiliki dokumen lengkap bisa lolos bahkan memenangkan tender. Atas kasus ini banyak kalangan yang menyorotinya. Nurul Khazanah SH (37), pemerhati hukum di Provinsi Kepri mengatakan kasus proyek Kawaranae telah menambah deretan panjang kasus dugaan

Sambungan dari hal 1 KKN di Natuna. Jika selama ini, kinerja Kejari setempat dinilai tidak maksimal, maka Josia Koni sebagai Kajari Natuna harus mampu memulihkan keyakinan masyarakat terhadap institusi adyaksa itu. Nurul juga menyoroti display (tampilan, red) website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Natuna 26 November hingga 19 Desember 2012 bahwa anggaran paket proyek pengadaan subsidi kapal perintis antar pulau dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Natuna itu, senilai Rp26 miliar. Ia mencium adanya ketidakjujuran panitia lelang sehingga memenangkan PT PAS. Alasannya, dalam pengumuman, paket dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Natuna 2012, 2013 dan 2014 itu dibagi dua trayek, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sekitar Rp23,060 miliar. Dari tujuh perusahaan peserta tender, hanya tiga yang mengajukan penawaran masing-masing PT Putra Anambas Shipping dengan harga penawaran sekitar Rp12,135 miliar, PT Pelayaran Angkutan Laut Bahtera Victory Shipping dengan penawaran sekitar Rp12,138 miliar dan PT Pelayaran Samudera Victory Shipping denganpenawaran sekitar Rp12,145 miliar. "Kita patut mempertanyakan kejujuran dalam proses tender. Bayangkan, dari tiga perusahaan mengajukan harga penawaran, PT Putra Anambas Shipping mampu mengajukan penawaran terendah dengan hanya selisih Rp16,337 juta atau sekitar 0,1 persen. Kita meragukan aktualitasnya," katanya ketika dikonfirmasi di Batam Centre beberapa hari lalu. Sisi lain yang disoroti Nurul menyangkut besar pagu anggaran yakni Rp26 miliar. Menurutnya, dana sebesar itu kurang masuk akal untuk kontrak dua buah kapal selama dua tahun. "Saya pikir, dana sebesar itu sudah bisa digunakan untuk membeli kapal baru. Ini malah kapal rusak yang dikontrak. Buang-buang uang negara saja," katanya. Kepala Dishubkominfo Natuna Wan Siswandi pada acara peluncuran kapal perintis subsidi menyebutkan KM Kawaranae 2 dan 3 milik PT Putra Anambas Shipping dibagi dalam dua rute. KM Kawaranae 2 melayari rute -Ranai Pulau Laut – Sedanau - Pulau Tiga – Midai - Tanjungpinang, disubsidi sekitar Rp12,135 mil-

iar. KM Kawaranae 3 melayari rute – Ranai - Subi - Serasan Pontianak, disubsidi sekitar Rp10,898 miliar. Ketua Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Jasa Angkutan Laut Bagi Masyarakat, Suhardi mengatakan cara pembayaran dua kapal, per-voyage (pelayaran/trip). Kapal melayari rute Ranai Pulau Laut – Sedanau - Pulau Tiga - Midai - Tanjungpinang, dihitung 10 hari pertrip. Kapal melayari rute Ranai - Subi - Serasan - Pontianak dihitung 8 hari pertrip. Soal anggaran, tahun 2012 dianggarkan Rp2 miliar, 2013 Rp12 miliar, 2014 Rp12 miliar sehingga total keseluruhan mencapai Rp26 miliar. Karena proyek multiyears anggarannya bisa bertambah ketika terjadi kenaikan hargaminyak subsidi dan berkurang ketika kapal hanya mampu berlayar beberapa puluh kali selama dua tahun. Awalnya, kedua kapal berjenis kargo dan dialih fungsi menjadi kapal penumpang. Dengan berat 350 Gross Tonnage (GT) dan mampu mengangkut 200 ton barang dan 150 penumpang. Ironinya, baru beroperasi dalam hitungan hari, tepatnya Jumat siang 18 Januari, KM Kawaranae 3 ditahan petugas Syahbandar di Pelabuhan Senghi, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat karena tidak punya alat keselamatan penumpang seperti sekoci. Lebih memalukan lagi, ijazah kapten kapal diragukan keabsahannya. Menyikapi permasalahan itu, Bupati Natuna Drs H Ilyas Sabli berang. Ia menegaskan telah menghentikan kerja sama dengan pengelola Kapal Kawaranae 2 dan 3 akibat ditemukannya banyak kekurangan. Diakui, awalnya dirinya percaya dengan kelengkapan data kapal sehingga diresmikan pengoperasiannya. "Selaku Bupati Natuna, saya menyatakan kapal ini distop operasionalnya. Kalaupun mau berlayar sendiri silahkan saja, itu bukan tanggung jawab kita," tegasnya. Ia mengakui, secara finansial pihaknya tidak menderita kerugian akibat kasus tersebut karena pemerintah belum mengeluarkan dana sepeser pun kterkait subsidi kapal. Kendati demikian, Pemkab Natuna belum bisa melakukan pemutusan kontrak lantaran masih ada aturan yang mengikat. Ilyas wanti-wanti jika pihak kapal mengajukan komplain. "Kita masih beri wak-

Jaksa dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Radja Tjelak yang dikonfirmasi via telepon mengaku hasil audit BPK-RI terkait penggunaan APBD tahun 2009 tersebut sudah dibenahi. Pihaknya yakin, tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran daerah tersebut. Sebelumnya, Kajari Ranai Josia Koni cepat tanggap terhadap kasus tersebut. Ia langsung memerintahkan Kasi Intel Bendri SH untuk mengusut kasus tersebut. Keseriusan Josia untuk mengusut kasus yang diduga kuat melibatkan Tengku Mukhtaruddin sebagai Bupati Kepulauan Anambas itu, disampaikan menyikapi pemberitaan PAB Indonesia dalam tiga edisi terakhir. "Ini kasus besar. Kita jangan sampai didahului KPK untuk mengusutnya," kata Josia kepada Bendri, yang langsung manggut-manggut tanda loyal. Pria yang pernah mengecap pendidikan di Tanjungbalai Karimun itu menegaskan, sebagai pejabat baru di NatunaAnambas, dirinya bertekad untuk menuntaskan kasus-kasus berbau korupsi di wilayah hukumnya, tanpa pandang bulu. Apalagi terhadap kasus dugaan korupsi APBD Anambas, yang sudah sampai ke Jakarta, ia bertekad tidak akan kalah cepat KPK. "Pokoknya kitalangsung bekerja," ujar putra mantan Kajari Karimun itu. Kegigihan Josia dalam menuntaskan sebuah kasus tidak perlu diragukan lagi. Namanya kian berkibar ketika menjadi jaksa penuntut umum (JPU) kasus Irjen Susno Duaji. Pengalamannya serta latar belakang di bagian intel, membuat Josia menanamkan prinsif tugas, 'menangani perkara harus selesai sampai tuntas'. Sebelumnya, Sugeng, Staf Bagian Pengaduan KPK berjanji secepatnya untuk mengusut kasus tersebut. Paling tidak kata Sugeng, bukti audit BPK-RI sudah dapat dijadikan

CMYK

6

tu. Jika sanggup mengganti kapal maka kontrak dilanjutkan, tapi jika tidak maka kontrak diputus," demikian dikatakan. Kendati Ilyas mengaku telah memutus kontrak kedua kapal itu, dalam buku APBD 2013, pada mata anggaran Dishubkominfo tertulis tentang Pelayanan Jasa Angkutan Laut sekitar Rp12,764 miliar. Salah satu poin dijabarkan tentang Belanja Sewa Sarana Mobilitas atau Belanja Jasa Transportasi Perintis Angkutan Laut sebesar Rp12 miliar. Dana sisa sekitar Rp764 juta dipergunakan untuk belanja pegawai, pembina, penanggungjawab dan sebagainya. Sejauh ini, pihak pemilik KM Kawaranae 2 dan 3 belum memberikan keterangan. Direktur PT Putra Anambas Shipping, Aloy yang dikonfirmasi ke kantornya di Komplek Orchid Centre Blok A Nomor 28 Kota Batam belum berhasil ditemui. Beberapa staf mengatakan Aloy sedang rapat mendadak di Tanjung Uncang, Kota Batam. Sebelumnya, Antoni, Ketua Forum Generasi Muda Nusantara (Forgemnus) mendesak Kejaksaan Negeri Natuna untuk mengusut proses kerja sama (MoU) antara Pemkab Natuna dengan pengelola KM Kawaranae 2 dan 3. Kerja sama tersebut terkesan dipaksakan sehingga diduga kuat terjadi persekongkolan antara kedua belah pihak. Dikatakan, pihaknya melihat adanya kejanggalan dalam proses kerja sama penggunaan kedua kapal besar tersebut. "Baru di Natuna terjadi, setelah beberapa hari diteken kontrak, kapalnya malah rusak. Tugas kejaksaan mengusut kasus ini," katanya. Menurut Antoni, pihak yang paling patut dicurigai adalah konsultan dan panitia lelang. Seharunya kata dia hal itu tidak akan terjadi jika panitia lelang benar-benar menjalankan tugasnya sebelum memutuskan mengikat kontrak dengan pihak kapal. Ia menyebutkan, jika pihak Pemkab benar-benar mendalami data yang masuk melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), besar kemungkinan hal itu tidak terjadi. Yang dikhawatirkan, pihak Pemkab Natuna hanya menjadikan data LPSE sebagi formalitas sehingga tidak perlu dibandingkan dengan fakta di lapangan. "Yang jelas, kasus ini tidak bisa didiamkan. Harus diusut tuntas secara hukum," kata dia. (Arifin)

Sambungan dari hal 1 sebagai bahan awal untuk menelusuri kasus tersebut. Sugeng menegaskan akan turun secepatnya ke Anambas. Di tengah masyarakat Kabupaten Anambas juga, kasus itu menjadi topik pembicaraan hangat. Masyarakat meminta penegak hukum baik jaksa maupun KPK serius menuntaskan kasus itu. "APBD itu merupakan uang rakyat. Tidak bisa digunakan semaunya. Makanya kita minta kasus itu dituntaskan," ujar Arifin, warga Jemaja. Menurutnya, dana sebesar Rp173 miliar, yang sesuai audit BPK RI bermasalah, sudah sangat besar. Jika dialokasikan untuk peningkatan pendidikan, dana tersebut sudah bisa membangun 17 sekolah di Anambas. "Selama ini kwalitas pendidikan di Anambas masih juru kunci, padahal ada dana ratusan miliar belum jelas," katanya. Thomas Alfa Edison, Ketua Gerakan Berantas Korupsi (Gebuki) juga mendesak agar kasus itu dituntaskan. Dikatakan, sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) siap membentuk koalisi untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Tengku Mukhtaruddin terkait dugaan kasus korupsi penggunaan APBD tahun 2009. Ditengarai sekitar Rp173 miliar dana dari total Rp374,8 milar tidak bisa dipertanggung jawabkan. Disebutkan, selama ini pihaknya tengah mempelajari kasus dugaan korupsi di Pemkab Anambas. "Kita sedang mengumpulkan data pendukung, termasuk audit BPK-RI tahun 2010," katanya. Menurut Thomas, dalam waktu dekat pihaknya akan sonding ke KPK mempertanyakan laporan yang sebelumnya telah dibuat Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI). "Kita lihat hingga akhir Februari, jika KPK belum turun ke Anambas, baru kita langsung action," ucap pria yang menguasai tiga bahasa internasional itu.

Thomas menegaskan, pemeriksaan terhadap Tengku Mukhtaruddin sebagai bupati Anambas, sudah mendesak dilakukan. Alasannya, menyikapi rencana Mukhtaruddin untuk maju dalam Pilgub Riau, maka kasus-kasus yang ditinggalkan di Anambas harus lebih dulu dituntaskan. "Artinya, jangan sampai setelah jadi gubernur di Riau, baru kasus-kasus di Anambas diusut. Imbasnya nanti akan semakin meluas," katanya. Menyinggung langkah yang akan diambil untuk mengawal kasus itu, menurut Thomas tergantung perkembangan dari KPK. Jika KPK langsung menanggapi dengan memeriksa Mukhtaruddin, pihaknya siapsiap membantu dalam penyesiaan data. "Jika ternyata KPK bertindak lambat, kita bentuk koalisi LSM untuk mendobrak KPK. Karena orang-orang di KPK itu juga manusia biasa yang memiliki keterbatasan, jadi perlu tekanan dari kita," sebutnya. Menyinggung apakah pihaknya juga melaporkan kasus tersebut dalam pertemuan dengan anggota Kompolnas, Thomas mengatakan tidak. Alasannya, kasus di Anambas mengarah kasus korupsi sehingga hanya cocok ditangani KPK. "Paling yang kita laporkan beberapa kasus yang mandeg di kepolisian," bebernya. Sebelumnya, Azwir, Koordinator GMPI Provinsi Kepri, kepada PAB Indonesia menyebutkan bahwa KPK telah berjanji segera turun ke Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) untuk mendalami kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2009 Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sekitar Rp173 miliar. Seperti diberitakan sebelumnya, kehadiran Azwir dan rekan ke Rasuna Said untuk menemui pimpinan KPK terkait laporan GMPI menyangkut kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2009 Pemkab Ke-

pulauan Anambas (KKA). Dijelaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPKRI), dari total APBD sebesar Rp374,8 miliar, sekitar Rp173 miliar atau 46,3 persen tidak digunakan sesuai ketentuan. Azwir didampingi pengurus GMPI lainnya sebelumnya mengaku heran dengan lambannya gerakan KPK menyiasati kasus tersebut. Padahal kata dia, dalam audit BPK serta data tambahan yang diserahkan pihaknya, cukup jelas aliran dana, penggunaannya serta penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. “Sebagai pengurus GMPI dan putra daerah KKA, kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas,” katanya tegas. Ia menguraikan, dari sekian poin yang menjadi catatan BPK, pihaknya juga telah menelusuri aliran dana untuk Partai Politik sebesar Rp400 juta dan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp50,9 miliar. Untuk dana Parpol, GMPI menilai penggunaannya tidak sesuai ketentuan karena dicairkan hanya kepada 3 Parpol yakni Golkar (Rp46,4 juta), Bulan Bintang (Rp30 juta) dan Bintang Reformasi (30 juta). Dikatakan, penyaluran dana tersebut selain diskriminatif, dan perhitungan serampangan, waktunya juga tidak tepat karena dicairkan sebelum DPRD KKA terbentuk. Menyangkut penggunaan dana bansos juga menjadi catatan khusus GMPI. Salah satu penggunaan dana tersebut yakni untuk rumah ibadah, lembaga/pelaksana kegiatan keagamaan dan organisasi sosial budaya. Dari total anggaran sebesar Rp50.932.989.500,00 yang direalisasikan baru Rp29.745.993.330,00. Acuan penyalurannya yakni SK Bupati nomor 171.1/451.2/VIII/ 2009 tertanggal 19 Agustus 2009. “Kita telah telusuri ke masyarakat, nyatanya banyak yang fiktif,” bebernya. (Tim)


CMYK

Sumut Time

Edisi: 76/Minggu II, April 2013

7

Tersandung Dugaan Korupsi Dana Parkir Rp24 M

Walikota Diminta Ganti Syarif Lubis MEDAN - Walikota Medan diminta secepatnya mengganti Syarif Armansyah Lubis SH sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan. Pergantian mendesak dilakukan untuk memaksimalkan penanganan masalah sosial serta ketenagakerjaan di ibu kota Sumatera Utara (Sumut) itu, mengingat Syarif masih terbelit dugaan kasus korupsi dana distribusi parkir Kota Medan tahun 2010-2011 sebesar Rp24 miliar. Desakan itu dilontarkan Awaluddin Sitorus SH, pemerhati masalah ketenagakerjaan di Sumatera Utara ketika ditemui di kantor Kejati Sumut, Jalan Kejaksaan Medan, Jumat (22/ 3/2013). Dikatakan, saat ini masalah ketenagakerjaan di Medan sangat komplek sehingga dibutuhkan perhatian serta pemikiran cemerlang untuk mengatasinya. Sementara jika di bawah kendali Syarif, hasilnya diragukan karena mantan Kadishub Medan itu harus fokus menghadapi kasus dana parkir yang saat ini masih ditangani Kejati Sumut. "Kalau akhirnya Syarif tidak terbukti bersalah di pengadilan, ya dikembalikan ke posisinya sebagai Kadinsosnaker," sebutnya. Sumber PAB Indonesia di Dinsosnaker Kota Medan menguatkan bahwa Syarif kurang fokus membenahi instansi itu. Bahkan ada dugaan, Syarif memanfaatkan posisinya untuk mengambil keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Caranya dengan mengarahkan stafnya menganulir proyekproyek di instansi itu untuk mendatatangkan uang ke kan-

tong pribadinya. Sebelumnya, Amrin Umar SH, koordinator Masyarakat Anti Korupsi Pro Transparansi (MAK-Protran) Sumatera Utara menyebutkan, jika Kejati Sumut serius menangani kasus dugaan korupsi dana parkir, tidak mustahil Syarif sudah menjadi tersangka. Ia mensinyalir pihak Kejati Sumut ada main mata dengan Syarif sehingga laju pengusutan kasus itu jadi terseok-seok. Dikatakan, kasus dugaan korupsi dana parkir sudah sempat mencuat, namun belakangan tidak kedengaran lagi. "Kita minta Kejati Sumut menuntaskan kasus ini. Jangan justru membenamkannya," ujarnya. Menurut Amrin, tidak ada alasan Kejati Sumut untuk menghentikan kasus itu. Alasannya, di era transparansi sekarang, segala informasi dengan mudah bisa diakses secara terang-benderang. "Artinya, jika Kejati Sumut mengendapkan, kita bisa menggiring kasus ini ke KPK," katanya tegas. Amrin juga mengingatkan Walikota Medan Drs Rahudman Harahap MM agar meninjau kembali penempatan Armansyah sebagai Kadinsosnaker Kota Medan. Tanpa mendahului vonis pengadilan kata Amrin, begitu kasus parkir bersentuhan dengan hukum, Rahudman perlu berpikir dua kali untuk mempercayakan jabatan Kadinsosnaker kepada Armansyah. "Apa tidak ada figur lain sebagai Kadinsosnaker? Paling tidak hingga kasus dana parkir tuntas dan Armansyah tidak terbukti bersalah, barulah diangkat se-

bagai kepala dinas," sebutnya. Menurut Amri, selama kasus itu belum tuntas, sangat sulit bagi Armansyah bekerja maksimal sebagai Kadinsosnaker. Padahal kata dia, penanganan masalah sosial dan ketenagakerjaan cukup komplek dan jika tidak ditangani secara serius, berpotensi menjadi bom waktu. "Kita jadi curiga, hubungan apa antara walikota dengan Armansyah," katanya lagi. Seperti marak diberitakan, semasa Syarif Armansyah Lubis SH menjabat Kadishub Kota Medan, Rapat Dengar Pendapat (RDP/hearing) Komisi D DPRD Medan menemukan adanya indikasi penyimpangan. Kuatnya dugaan penyimpangan didukung oleh hasil pemeriksaan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yang menjelaskan, PAD dari Dishub Pemko Medan tahun 2010 sebesar Rp22,01 miliar dari target PAD sebesar Rp28,86 miliar. Sedangkan tahun 2011, per 30 Desember 2011, PAD didapat Rp21.780. 000.000 dari target Rp47.376.000.000. Belum diperoleh keterangan terbaru dari Kejari Sumut yang menangani kasus itu. Namun sekitar Desember 2012 lalu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Noor Rochmad pernah menyebutkan bahwa pengusutan kasus itu masih menunggu hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Sumut untuk menentukan jumlah kerugian negara. "Menunggu audit BPKP Sumut lah. Masih diminta audit di BPKP Sumut. Menyinggung kendala

yang dihadapi sehingga kasus itu belum dinaikkan ke tahap penyidikan, Noor beralasan sasaran yang bakal diperiksa cukup banyak karena melibatkan perparkiran se-Kota Medan. Sangat terasa adanya ketertutupan Kejati Sumut terkait perkembangan kasus itu. Dari catatan PAB Indonesia, sekitar September 2012 lalu, dua staf Kejatisu berpakaian dinas lengkap menemui Armansyah sekitar 2 jam. Sayangnya, pertemuan tersebut terkesan tertutup. Bahkan hingga usai pertemuan, dua petugas tersebut tampak kaget begitu mengetahui adanya sejumlah wartawan yang menunggu. Begitu didesak, salah seorang di antaranya mengaku kedatangannya ke kantor Armansyah hanya urusan keluarga. "Hanya urusan keluarga," ujar seorang petugas dengan wajah tegang sembari buru-buru memasuki mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol BK 1299 KB. Melihat sikap tak wajar yang ditunjukkan kedua jaksa tersebut, wartawan tidak tinggal diam dan berupaya mengejar hingga ke mobil. Sayangnya, kedua aparat negara itu langsung menutup pintu mobil dan mengganti baju dinasnya dengan pakaian preman. Kasi Penkum Kejati Sumut Marcos Simaremare juga satu suara dengan Noor. Dijelaskan, selain tim penyidik masih berkoordinasi dengan BPKP, kasus tersebut melibatkan banyak pihak. Ia mencontohkan keterangan jur parkir tentang besar setorannya serta kemungkinan adanya pemotongan di lapangan. (Apoel)

Pengusaha PT. Indoglove Melakukan Adu Domba MEDAN - Negosiasi yang dilakukan oleh tim kuasa buruh PT.Indoglove yang tergabung dari Kesatuan Buruh Independent dan Serikat Buruh Sosial Demokrat, tidak membuahkan hasil, malah terkesan Perusahaan sengaja ingin mengadu domba Serikat Buruh dengan Serikat Buruh. Melalui pengamatan langsung wartawan PAB di lokasi perusahaan, tampak puluhan personil aparat kepolisian dari Polres Belawan sudah siaga berjaga – jaga dilokasi guna menghindari hal–hal yang tidak diinginkan. Seperti yang telah disepakati sebelumnya, pihak perusahaan mengundang tim advokasi dari buruh pada hari Rabu (20/03) untuk mengadakan perundingan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dengan Kesatuan Buruh Independent dan juga Serikat Buruh Sosial Demokrat, selaku Tim Kuasa dari buruh. Namun puluhan buruh hanya dapat menunggu dan berharap diluar pabrik untuk menunggu hasil perundingan dari tim kuasa. Begitu sampai didalam, tim kuasa buruh tampak terkejut melihat tim kuasa dari perusahaan yang diserahkan kepada salah satu Federasi Buruh Pelabuhan dan Nelayan K.SBSI melalui tim advokasinya. Namun tim kuasa dari Buruh tidak mau terima kuasa yang diberikan perusahaan

pada tim Poltak dari F.Bupela K.SBSI tersebut, karena seolah – olah perusahaan ingin mengadu mereka antara Serikat Buruh dengan Serikat Buruh, sehingga sempat menimbulkan ketegangan antara tim kuasa dari kedua belah kubu. Akhirnya tidak ada negosisasi yang dilakukan pada saat itu, karena pihak perusahaan telah memberikan hak bicaranya kepada tim advokasi dari Poltak dan tim kuasa dari buruh juga tidak terima kalau mereka harus berhadapan dengan tim advokasi dari Poltak. Saat dikonfirmasi langsung pada tim kuasa dari pengusaha PT.Indoglove, Poltak Tampubolon mengatakan tidak ada salahnya kalau Serikat Buruh F.BUPELA K.SBSI menjadi penerima kuasa dari pengusa-

ha, karena F. BUPELA juga memiliki tim advokasi yang sah dan telah ada Kantor Advokasinya dan juga Plang Merknya, dimana salahnya? mengenai Tunjangan Hari Raya kan sesuai dengan Permen nomor 04 Tahun 1994, begitu dituturkannya. Sementara dari tim kuasa buruh, Parulian Sinaga menjelaskan sangat kecewa dengan sikap Poltak Tampubolon yang Pro pada Perusahaan ”Seharusnya mereka sadar datang dari Serikat Buruh, harusnya untuk membela kepentingan Buruh, sesuai dengan Pasal 1 (17) UndangUndang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 1 (1) UU No.21/2000 tentang Serikat Buruh Serikat Pekerja yang bertujuan Serikat Buruh adalah membela kepentingan Buruh,

bukan untuk membela Pengusaha, dimana hati nuraninya? Mereka sudah dibutakan dengan uang, seharusnya mereka lihat penderitaan kaum buruh yang tertindas, bukan sebaliknya malah mengambil keuntungan dari penderitaan buruh, kalau pun benar tim advokasi Lembaga Bantuan Hukumnya, harusnya mereka pakai stempel kantor Hukum lainnya, bukan stempel Serikat buruhnya, itu kan namanya tetap saja Serikat Buruh yang mengadvokasi perusahaan untuk melawan kami. Sementara di tempat terpisah, Purba selaku personalia dari perusahaan mengatakan “ sudah mencari beberapa pengacara untuk bernegosiasi dengan tim kuasa buruh, namun tidak semua pengacara memahami tentang perburuhan, karena itu dia mengajukan Poltak dari F. BUPELA sebagai tim kuasanya beserta advokad yang tergabung dalam LBH Serikatnya, saya tidak tau dimana salahnya, kami hanya ingin mencari solusi terbaik. Mengenai kelanjutannya, mereka juga tetap menyerahkan sepenuhnya kepada tim advokasinya untuk meneruskan negosiasi dengan buruh ditingkat berikutnya, karena bipartit sudah tidak bisa dilakukan lagi karena tidak ada hasil akhir yang ditemukan. Begitu dituturkannya. (Dicky Andalan S)**

Tahanan Koruptor Bersantai di Gedung Diklat Kejatisu MEDAN - Terdakwa mana yang tidak akan iri melihat keganjilan yang terjadi di Gedung Diklat Kejati Sumut. Gedung Diklat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), yang terletak di jalan Kejaksaan Medan disulap menjadi tempat persinggahan para tersangka koruptor bersantai sebelum menjalani atau usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, yang letaknya berseberangan. Seperti pantauan PAB Indonesia, beberapa waktu lalu terlihat 3 tahanan dugaan korupsi PU Samosir diantaranya Melkior Lumbanraja, Mangoloi Sinaga dan Patar Sitorus, usai mengikuti sidang, terlihat santai keluar dari gedung Pengadilan Tipikor pada PN Medan, menuju gedung Diklat Kejaksaan. Padahal ruang tahanan sementara PN Medan, sudah terlihat sepi, dikarenakan para tahanan pidana umum sudah dibawa ke Rumah Tahanan oleh petugas. Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut kepada Kepala Kejakasaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Noor Rachmad, terlihat pura-pura terkejut saat ditanyai sejumlah wartawan terkait hal itu. “Apa iya, jangan asal tuduh,” ucapnya bingung. Diterangkannya kembali, secara prosedur, para tahanan yang dibawa oleh jaksa

GEDUNG Diklat Kejatisu

harus ditempatkan di ruang tahanan yang disediakan pihak pengadilan. Karena secara prinsip, semua tahanan baik pidana umum maupun Tipikor sama dalam pelayanannnya. Namun Noor berjanji akan melakukan pengecekan kelapangan tentang kebenaran informasi yang dimaksud. “Kita akan lihat nanti, kalau benar kita akan tanya alasan para jaksa menempatkan para tahanan korupsi di diklat,” terangnya. Diharapkan adanya perhatian khusus dari Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) atas keistimewaan yang diberikan kepada para tersangka kasus Korupsi di Sumatera Utara oleh para Jaksa-jaksa nakal tersebut. (Juneidi)***

Sejumlah Ruas Jalan Segera Dibeton MEDAN- Janji Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM untuk membangun kawasan Medan bagian Utara, terutama menyangkut masalah infrastruktur segera direalisasikan. Dalam tahun ini sejumlah ruas jalan di kawasan Belawan segera dibeton. Hal ini dilakukan agar jalan tersebut tidak cepat rusak akibat terjadinya abrasi. Selain infrastruktur, orang nomor satu di Pemko Medan ini akan merenovasi Pasar Baru dengan memasang atap dan perbaikan kios. “Pembetonan ini kita lakukan untuk mengantisipasi jalan rusak kembali akibat terjadinya abrasi. Rencananya, pembetonan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Jika tidak ada aral rintangan, pembetonan dimulai bulan ini,” kata Wali Kota Medan ketika meninjau sejumlah ruas jalan di Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Senin (1/4). Adapun sejumlah ruas jalan yang akan dibeton, jelas Wali Kota, diantaranya Jalan Pucuk, Jalan Pahitan, Jalan Parang, Jalan Kertang, Jalan Tenggiri, Jalan Duyung, Jalan Selebes dan beberapa jalan yang terhubung lainnya. Selain mengantisipasi jalan rusak, pembetonan dilakukan untuk mencegah air laut naik ketika terjadinya pasang. “Di samping pembetonan jalan, kita juga akan membangun klep di depan pintu masuk air. Begitu air laut naik, klep langsung ditutup sehingga air laut yang naik ketika terjadinya pasang tidak sampai menggenangi rumah warga. Sebaliknya jika pasang menyusut, maka air mengalir ke sungai. Dengan demikian warga akan terhindar dari banjir,” ungkapnya. Agar pembangunan klep efektif dan tepat sasaran, Wali

WALI Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM

Kota kemudian meninjau langsung kondisi pintu air. Tempat itu berbatasan langsung dengan laut, sehingga setiap kali terjadi pasang air laut langsung naik dan menggenangi rumah warga sekitar. Setelah melihat dan mengecek kondisi sekitarnya, Wali Kota kemudian memberikan sejumlah instruksi kepada Kadis Binas Marga Khairul Syahnan dan Kadis Perumahan dan Permukiman Kota Medan Ir Gunawan Surya yang ikut dalam peninjauan tersebut. Ketika melawati Pasar Baru Belawan, Wali Kota sangat prihatin dengan kondisi konstruksinya. Selain tidak memiliki atap, keadaan kios-kios yang ada dalam pasar tersebut juga membutuhkan perbaikan agar menjadi tempat transaksi jual beli yang benar-benar representatif baik bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, Wali Kota berjanji segera memperbaiki atap dan kios-kios tersebut. “Saya sudah menghubungi Dirut Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan. Perbaikan atap dan kios harus menjadi salah satu prioritas yang harus dilaksanakan,” jelasnya. Setelah meninjau kawasan Pasar baru, Wali Kota selanjutnya dengan berjalan kaki menyusuri Jalan Hiu. Hasil penyu-

suran yang dilakukan, sebagian kondisi Jalan Hiu ditemukan rusak dan berlubang. Setiap hujan turun, air menggenangi lubang-lubang tersebut. Kondiksi ini sangat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan yang melintasi. Kehadiran Wali Kota mendapat apresiasi penuh dari warga sekitar. Dalam pertemuan singkat dengan Wali kota, warga menggunakan kesempatan itu untuk bersalaman. Di samping itu ada juga warga menyampaikan keluhan terkait dengan belum memuaskannya pelayanan yang diberikan selama ini maupun saran serta masukan-masukan lainnya. Semua aspirasi yang disampaikan warga ditampung Wali Kota untuk segera ditindaklanjuti. Walikota selanjutnya menggunakan moment peninjauan ini untuk membangun silaturahmi dengan masyarakat agar melahirkan rasa kebersamaan. Dengan terjalinnya rasa kebersamaan ini, maka akan tumubuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kota ini. Selain dengan masyarakat, Wali Kota juga menyambangi murid SD Negeri 060968 dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di sekitar lokasi peninjauan. Ini dilakukan Walikota untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap kota ini mulai sejak dini. Sebelum meninggalkan lokasi, Wali Kota mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan. “Saya yakin dengan dukungan dan keikusertaan masyarakat dalam memelihara pembangunan yang dilakukan, maka Kota Belawan akan jauh lebih baik lagi pada masa yang akan datang,” ungkapnya optimis. (Irwan Manalu)***

15 Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Kunker SIMALUNGUN - Sebanyak 15 Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Simalungun. Kedatangan rombongan anggota DPRD tersebut disambut oleh Bupati Simalungun diwakili Plt Sekda Ir Jhon Sabiden Purba MUM bersama beberapa pimpinan SKPD di ruana harungguan Kantor Bupati Simalungun, pekan lalu. “Kedatangan kami ke Kabupaten Simalungun adalah untuk melakukan kegiatan kaji terap dengan fokus kegiatan pada pengembangan dan pengelolaan perkebunan sawit dan karet," ujar Ketua DPRD Kapuas Hulu Ade M Zulkifli S.AP saat menyampaikan makssud dan tujuannya datang ke Kabupaten Simalungun. Selanjutnya, Ketua DPRD Kapuas Hulu Ade M Zulkifli S.AP menjelaskan bahwa anggota DPRD kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 30 orang, terbagi dalam 6 fraksi dan mempunyai 3 komisi. Pada kegiatan kaji terap kali ini, kami menentukan 2 kelompok kegiatan yakni kelompok pertama melaksanakan kaji terap di Pemerintah Kabu-

paten Simalungun dengan fokus kegiatan pada perkebunan karet dan sawit. Sementara itu, kelompok kedua melaksanakan kegiatan kaji terap di Pemerintah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur dengan fokus kegiatan pada pelayanan publik pada daerah perbatasan. Ade M Zulkifli juga menjelaskan secara umum luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu seluruhnya 29.842 km2 secara administratif Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 Kecamatan, 4 Kelurahan, 209 Desa dan 568 Dusun. Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa perkebunan sawit didaerah kami relatif baru dikembangkan dimana sampai akhir tahun 2011 perkebunan sawit yang diusahai masyarakat Kapuas Hulu baru mencapai 35.220 hektare dengan jumlah petani 1516 kepala keluarga dan produksi baru mencapai 11.513 ton. Sedangkan yang dikelola perusahaan perkebunan milik swasta mencapai luas 426.389 hektare dan rata-rata belum menghasilkan. Untuk perkebunan karet, Ade mengatakan bahwa sampai saat ini be-

lum ada perusahaan perkebunan yang berinvestasi di wilayah Kapuas Hulu. Perkebunan karet masih diusahai masyarakat dengan teknologi yang sederhana dan tradisional dengan luas areal perkebunan karet sesuai data tahun 2011 seluas 46.896 hektare dengan jumlah produksi 15.794 ton dengan jumlah petani 33.206 kepala keluarga. Oleh karena itu sektor perkebunan karet dan sawit sangat berpotensi untuk dikembangkan dan menjanjikan hasil yang optimal apabila dikelola dengan baik dan profesional bukan hanya sekedar meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, melainkan juga dapat menjadi sumber andalan pendapatan asli daerah. “Kondisi riil di Kabupaten kami, masih belum optimalnya dalam kemampuan masyarakat dalam mengelola perkebunan sawit dan karet. Dengan mencermati keadaan dan potensi sektor perkebunan karet dan sawit yang ada serta permasalahan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, kami hadir pada saat ini berkunjung ke Kabupaten Simalungun guna melaksanakan keg-

iatan kaji terap DPRD dengan harapan untuk dapat melihat langsung pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan karent,” ujar Ketua DPRD Kapuas Hulu. Sementara Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dalam sambutannya disampaikan Plt Sekretaris Daerah Ir Jhon Sabiden Purba MUM mengucapkan selamat datang kepada angggota DPRD Kapuas Hulu di Kabupaten Simalungun. “Mudah-mudahan kunjungan kerja para anggota DPRD Kapuas Hulu untuk melihat pengelolaan perkebunan sawit dan karet dapat membuahkan hasil dan mendapat masukan yang bisa diterapkan di Kabupaten Kapuas Hulu nantinya,” ujarnya. Dikesempatan itu, Kepala Bappeda Drs Wilson Simanihuruk secara ringkas memaparkan profil Kabupaten Simalungun. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perkebunan Ir Amran Sinaga, Kepala Dinas Pertanian Ir Jan Posman Purba, Kepala BP4KP Ir Debora DPI MSi, Asisten I Eka Hendra S.Sos, Asisten II Johanes SP, Asisten III Rizal EP Saragih AP MSi. (Sabar TMP/Marnaek S)***

CMYK

Cenderamata


CMYK

Sumut Time

Edisi: 76/Minggu II, April 2013’

DARI KIRI - Kabag Adpemb, Asisten Ekbang, Plt Sekda dan dari badan diklat Sumatera Utara

Sosialisasi Perpres No. 70 Tahun 2012 SIMALUNGUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 70 tahun 2012 sekaligus melaksanakan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Sosialisasi dan ujian sertifikasi tersebut berlangsung selama 4 hari kerja terhitung tanggal 19 s/d 22 Maret 2013, dipusatkan di Simalungun City Hotel Griya Hapoltakan Pamatang Raya dan secara resmi dibuka oleh Bupati Simalungun diwakili Plt Sekda Ir Jhon Sabiden Purba MUM, pekan lalu. Menurut Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Kabag Adpem) Benri BS Sipayung ST MT dalam laporannya mengatakan bahwa maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memahami latar belakang dan tujuan perubahan Perpres RI Nomor 70 tahun 2013 tantang perubahan kedua atas Perpres RI Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah bagi pengelola kegiatan, panitia pengadaan maupun pejabat pengadaan di Kabupaten Simalungun. Benri juga menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialsasi dan ujian sertifikasi ini adalah untuk memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Perpres RI Nomor 70 tahun 2013 tantang perubahan kedua atas Perpres RI Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dikatakan, kegiatan tersebut diikuti oleh 150 orang peserta yaitu para PNS dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang langsung menangani kegiatan dan calon pimpinan kegiatan, panitia pengadaan dan pejabat pengadaan

barang/jasa. Selama berlangsung kegiatan ini para peserta akan disajikan dengan materi sosialisasi tentang pengantar pengadaan barang/jasa pemerintah, persiapan pengadaan barang/jasa bagian 1 dan 2, pelaksanaan pengadaan barang pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultasi, swakelola pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadaan barang/jasa dengan pendayagunaan produksi dalam negeri dan usaha kecil dengan dana pinjaman/hibah dari luar negeri dan pengantar e-procurement (pengadaan barang/jasa secara elektonik). Semua materi sosialisasi ini disampaikan oleh nara sumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI dan dari balai Pendidikan dan Latihan (Diklat) Sumatera Utara. Bupati Simalungun dalam bimbingan dan arahan tertulisnya yang dibacakan oleh Plt Sekda Ir Jhon Sabiden Purba MUM mengharapkan kepada peserta agar benar-benar dan secara sungguhsungguh untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Perpres RI Nomor 70 tahun 2013 tantang perubahan kedua atas Perpres RI Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah. "Manfaatkan waktu secara efisien, bekerja keras dan berbuatlah untuk kepentingan masyarakat. “Tanyakan kepada nara sumber hal-hal yang kurang dimengerti, sehingga dalam pelaksanaan nantinya tidak terjadi kesalahan,”imbau Bupati mengakhiri. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembanguan Johanes Gurning SP, beberapa pimpinan SKPD dijajaran Pemkab Simalungun dan dari Badan Diklat Sumatera Utara. (Sabar T)***

PLN Sumut Waspadai Blackout MEDAN – Meski pasokan listrik sudah mulai kembali normal, namun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero wilayah Sumatera Bagian Utara mengaku masih was-was dan belum tenang. Pasalnya mesti penyebab blackout system di PLN Sicanang Belawan pekan lalu sudah teridentifikasi, namun kejadian serupa dimungkinkan masih akan terjadi. Meski tidak dalam waktu dekat, Manajer Produksi PLN Sumbagut, Ali kepada wartawan PAB, mengungkapkan kemungkinan terjadinya blackout masih akan ada. “Dalam waktu dekat, saya tidak bisa pastikan. Kemungkinan pasti selalu ada. Tapi

sudah hebat lah itu. Di Medan terjadinya blackout cuma sekali dalam lima tahun. Kalau daerah lain belum tentu. Jangan heran dengan blackout, negara seperti Amerika saja bisa terjadi blackout di kelistrikan,” katanya, beberapa waktu lalu di Medan. Beliau mengakui penyebab blackout kemarin akibat adanya “gangguan palsu” yang terjadi di mesin pembangkit PLN di Sicanang Belawan, salahsatunya pada mesin Gas Turbin (GT) 11. Kondisi pada unit ini sebenarnya tidak bermasalah, namun di data justru menampakkan adanya gangguan. Ada sekitar empat pembangkit yang bermasalah wak-

tu itu, dimana kerusakannya ada pada modul control system atau komponen untuk menghidupkan mesin pembangkit pada GT 22. Sedangkan pada GT 21 dan GT 11 terindikasi mengalami gangguan pada sistem pembakaran. Namun ia justru heran kenapa terjadi blackout meskipun indikasi awal hanyalah gangguan palsu. “Dalam operasional pembangkit, memang dikenal istilah gangguan palsu. Artinya terlihat ada gangguan, padahal sebenarnya tidak. Namun saya bingung kenapa justru jadi terjadi blackout,” ucapnya menutup pembicaraan kepada wartawan. (Dicky Andalan/Ganda Marbun)***

Kadis dan Sekretaris Dinkes Alergi Sama Pers MEDAN - Sungguh suatu hal yang janggal dan aneh diera keterbukaan informasi ini, masih ada lagi beberapa pejabat dilingkungan Pemko Medan yang merasa takut bahkan terkesan menutup diri terhadap kehadiran wartawan dilingkungan kerjanya. Hal inilah yang dilakukan Kadis Kesehatan Kota Medan Drg. Hj Usma Polita Nasution, M.Kes beserta Sekretarisnya Drg. Hj Irma Suryani, MKM ketika hendak dikonfirmasi terkait masalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JKPMS) yang pembagiannya tidak tepat sasaran. Bahkan diduga adanya pilih tebu dalam pembagiannya di masyarakat, seperti yang diutarakan Ibu Rostina Br Ginting (80) dan belasan warga Simal-

ingkar-B lainnya yang mana mereka pemegang kartu Jamkesmas tetapi tidak mendapatkan kartu JPKMS pengganti kartu Jamkesmas yang mereka miliki, serta ditemukannya 110 kasus Gizi Buruk di kota medan. Lebih ironisnya lagi, Kadis Kesehatan Kota Medan me-

merintahkan stafnya yang lelaki untuk mengusir wartawan yang sedang melakukan tugas Jurnalisnya, sehingga sempat terjadi ketegangan antara Wartawan dengan Staf Dinkes kota Medan. Sampai berita ini di terbitkan Kadis Dinkes Kota Medan beserta Sekretarisnya belum bisa di temui bahkan SMS wartawan juga tidak di balas. Rencananya masalah JPKMS dan Gizi Buruk ini akan dikonfirmasikan langsung kepada Walikota Medan Drs. H Rahudman Harahap, MM, sekaligus menyampaikan keberatan beberapa wartawan terhadap sikap staf Dinkes Medan yang terkesan menghalang-halangi Tugas Jurnalis yang telah dilindungi oleh Undan-undang Pers. (Juneidi/Rolas)***

8

Kejatisu Usut Kasus Korupsi Sirkuit Pancing MEDAN - Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut, kembali melakukan pemanggilan saksi-saksi sehubungan dengan proses penyidikan perkara baru terkait adanya dugaan penyelewengan dana pada pembangunan fisik sirkuit yang berlokasi di Jalan Pancing/Williem Iskandar Medan. Kepada wartawan, Kasi I Intelijen Kejati Sumut Marcos Simaremare, menegaskan, kasus ini berbeda dari kasus sebelumnya, berupa dugaan korupsi penjualan aset negara yang berlokasi di Jalan Pancing/Williem Iskandar, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, pada tahun 1997 silam, dimana pihaknya telah menetapkan dua orang tersangka dari PT Pembangunan Perumahan (PP). "Memang perkara berbeda tetapi memang lokasinya sama. Ini perkara baru, terkait pembangunan sirkuit di Jalan Pancing yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi bangunan. Perkara ini sudah masuk tahap penyidikan dan sudah memeriksa beberapa saksi," ujar Pelaksana Harian Penkum Kejatisu Marcos di kantor Kejati Sumut

Marcos Simaremare saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. Marcos menuturkan kedua saksi yang dipanggil untuk memperkuat data-data, yang diperiksa Rabu (27/3/2013) kemarin, diantaranya Robert Panjaitan selaku panitia lelang dan Parlautan Sibarani sebagai mantan Kadispora Pemprov Sumut (tingkat satu) sudah menjalani pemeriksaan. Sebelumnya pada Selasa (26/03/2013), penyidik pun telah memeriksa dua orang saksi yaitu Riswanto sebagai mantan Kadispora Pemprovsu dan Dea

sebagai Bendahara Pengeluaran Kadispora Sumut. Sesuai dengan surat Print: 06/N.2/F.d.1/ 03/2013, penyidikan perkara ini dimulai pada 6 Maret 2013. Namun mengenai berapa kerugian negara dalam kasus ini, diutarakan marcos masih menunggu hasil proses penyidikan dan penghitungan dari tim audit. Untuk mengungkap kasus perkara dugaan korupsi ini, pihak kejaksaan telah memanggil Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Pemprov Sumut, BPN Deliserdang, Dirut PT Binatama dan PT Perumahan

Pembangunan. Dalam perkara ini adapun tersangka yang sudah ditetapkan adalah D mantan Dirut PT Pembangunan Perumahan dan S sebagai mantan Kepala Cabang Sumut PT Pembangunan Perumahan. Meski baru membuka dua inisial tersangka berinisial D yang dimaksud adalah Daryatno dan S dalam hal ini adalah Supriadi. "Adalah D Dirut PT PP dan S Kecab PT PP Sumut. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka prihal dugaan korupsi penjualan aset negara yang berlokasi di Jalan Pancing/Williem Iskandar, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, pada tahun 1997," urainya kala itu. Ditanganinya perkara ini mulai dari penyelidikan dan naik ke penyidikan, diutarakannya berasal dari beberapa informasi termasuk dari masyarakat dan personel intelijen Kejaksaan. Selain itu, pihaknya mengaku informasi diperoleh dari pemberitaan selama ini di Medan, terkait perkara tersebut menjadi isu-isu yang sering muncul. (Dicky Andalan) ***

Papa Ron’s Pizza Di Segel MEDAN - Tim Penegakan Perda Pemko Medan mulai menunjukkan ketegasan kepada para penunggak pajak yang membandel, ketegasan ini diberikan kepada restoran Papa Ron’s Pizza yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Medan, Selasa lalu (2/4). Tim terpadu Penegakkan Perda yang dipimpin Ka Satpol PP Muhammad Sofyan S Sos beserta Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan Muhammad Husni SE menyegel usaha ini untuk tidak melakukan operasionalnya sampai pemilik usaha ini memenuhui kewajibannya membayar pajak yang tertunggak sebesar Rp 87,2 juta lebih, Maret 2009 sampai Juni 2010. Penyegelan ini dilakukan oleh Tim Terpadu Penegakan Perda Pemko Medan karena dinilai penguisaha ini membandel dan tidak ada ikhtikad baik untuk memenuhi kewajibannya guna membayar pajak yang tertunggak, padahal Tim terpadu Pemko Medan sudah melakukan penertiban dan melayangkan surat peringatan kepada pengusaha tersebut, namun sampai saat ini belum ada realisasinya. “Kita sudah melakukan pendekatan dan memberikan surat peringatan kepada pengusaha agar segera melunasi pajak yang tertunggak, namun oleh pengusaha ini tidak ada ikhtikad baik untuk membayarnya, sehinga kita memberikan tindakan melakukan penyegelan terhadap restoran Papa Ron’s Pizza ini,“ ujar Husni. Menurut Husni, penyegelan

Papa ron's Restoran Papa Ron’s Pizza ini sampai pengusahanya melunasi pajak yang tertunggak, dan selama penyegelan, usaha ini tutup dan dijaga oleh sejumlah anggota Satuan Pamong Praja Pemko Medan, bila pengusahanya membandel, tetap membuka usahanya, Tim terpadu akan melakukan penyitaan. Selain melakukan penetiban terhadap Papa Ron’s Pizza, Tim juga melakukan penertiban ke usaha Panti Pijat Permata Griya yang berlokasi di Jalan Amir Hamzah Medan, usaha panti pijat ini menunggak pajak sebasar Rp 31,9 juta sejak Januari 2010 sampai Januari 2010, dan Oktober 2008 sampai November 2009, selain itu usaha ini masa berlaku izinnya sudah habis, pengusaha panti pijat ini meminta waktu

selama dua minggu untuk membayar tunggakan pajaknya dan sekaligus mengurus perpanjangan izinnya melalui surat pernyataan. Selanjutnya Tim terpadu penegakkan Perda ini mendatangi usuha rumah makan Warung Desa di jalan Gaperta Medan, usaha ini menunggak pajak rutinnya sebasar Rp 2,3 juta lebih selain itu tidak membayar pajaknya dari Januari 2011 sampai Februari 2013, usaha rumah makan ini dikenakan pajak setiap bulannya sebasar Rp 400.000, selain itu juga usaha ini selama beroperasi tidak memiliki izin sama sekali. Dari sidak lapangan tersebut pihak pengusaha rumah makan Warung Desa ini tidak menunjukkan ikhtikad baiknya, buktinya Tim Terpadu menung-

gu sampai lama, namun pemilik usaha rumah makan ini tidak datang, untuk itulah Ka Satpol PP memerintahkan stafnya untuk segera melayangkan surat agar segera mengurus izinnya, dan bila sampai batas waktu yang ditentukan pihak pengusaha ini tidak mengurus izinkan, Satpol PP akan melakukan eksikusi pembongkaran. “Pengusaha ini nampaknya tidak mempunyai ikhtikad baik, buktinya kita sudah lama menunggu, namum pemiliknya tidak muncul, seakan mempermainkan petugas, saya segera melayangkan surat untuk segera mengurus izinnya, bila sampai waktu yang ditentukan mereka tidak patuh, kami akan melakukan eksikusi pembongkaran,“ tegas M Sofyan. (Irwan Manalu)***

PT. Tonga Tiur Putra Abaikan Hak Buruh MEDAN - PT. Tonga Tiur Putra salah satu pabrik udang dan kepiting yang beralamat di Jalan Solor Kawasan Industri Medan II (KIM II) yang mempekerjakan pekerja tetap ± 150 orang, pekerja borongan dan kontrak ± 150 orang masih mengabaikan hak-hak para pekerja. Hal tersebut didapat dari pengakuan beberapa karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut kepada wartawan PAB, salah satunya Murni 24 (nama disamarkan). Mereka mengatakan “Kami bekerja di perusahaan tersebut tidak diikutsertakan pada program jamsostek karena status kami masih kontrak dan sebahagian dari perusahaan outsorcing (biro jasa), upah yang kami terima masih dibawah

CMYK

UMK, jam kerja 8 jam/hari dengan waktu kerja 6 hari dalam 1 minggu dan upah lembur Rp. 10.000/jam. Hal ini tentunya sudah jelas-jelas melanggar peraturan perundangan-undangan dibidang ketenagakerjaan. Ruth Napitupulu/HRD PT. Tonga Tiur Putra saat dikonfirmasi terkait pelanggaran hakhak normatif para buruh tersebut membenarkan masih adanya pelanggaran hak-hak normatif yang dilakukan oleh pihak pengusaha terhadap sebahagian para buruh yang bekerja di perusahaan tersebut dan menyatakan bahwa pengusaha belum dapat memenuhi hak-hak para pekerja secara menyeluruh karena kondisi perusahaan dan kompetitor.

Anggota DPRD Deli Serdang dan pihak Disnakertrans Deliserdang juga sudah beberapa kali mendatangani perusahaan ini terkait dengan pelanggaran yang masih saja dilakukan oleh pihak perusahaan dan mereka menghimbau agar pengusaha memenuhi hak-hak para pekerja, ucapnya. Akan tetapi dengan kedatangan maupun himbauan pihak DPRD dan Disnakertrans tak kunjung juga membawa perubahan bagi perusahaan ini dan tetap saja mengindahkan hak-hak para pekerja/buruh. Ditempat yang sama juga HRD PT. Tonga Tiur Putra mengutarakan bahwa ada oknum anggota DPRD Deli serdang yang datang ke perusahaan tersebut meminta uang

dengan dalih bahwa yang datang ini adalah anggota dewan dan setara dengan bupati maupun walikota, ucapnya. Ditengah kemelut perjuangan para buruh/serikat buruh dalam memperjuangkan hakhak buruh untuk mendapatkan kesejahteraan, pihak pengusaha masih saja mengabaikan hak-hak para buruh. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian yang lebih serius dari pihak pemerintah maupun wakil rakyat untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran hakhak para buruh mengingat peran dan kedudukan buruh yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. (Elvis, Ganda)***


Epaper Edisi 75