Issuu on Google+

CMYK

d/h Pemberitaan Angkatan Bersenjata Ilyas Sabli Plot Dana Rp12 M di Kelarik Baca Hal ...8a

Edisi: 72/Minggu II Februari 2013, Harga: Rp 5000

Menyibak Misteri Kematian Memeh di Diskotek Pasifik

Massa 35 Ormas Islam Bentrok dengan Aparat

Baca Hal ...1a

Baca Hal ...8

Dalami Dugaan Korupsi Rp173 M

LUTFI Digelandang KPK

DAGING IMPOR BERBALUT POLITIK JAKARTA-Bukan sesuatu yang aneh lagi jika akhir-akhir ini banyak kasus yang terungkap ke publik, ditambah lagi kasus apapun itu selalu saja langsung dihubung-hubungkan dengan perpolitikan Republik. Inilah 2013, pintu gerbang menuju perang kekuasaan di 2014. Memasuki pintu gerbang medan perang 2014, tak perlu kaget kalau ke depan akan banyak kasus yang mencuat di media. Inilah realita costum politik di negara santun. Sedikit kesalahan akan menjadi celah untuk menyenggol bahkan memenggal citra partai lawan. Sejumlah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, ada konspirasi politik jelang Pemilu 2014. Meski dikritik dari berbagai pihak krena menyatakan kasus Luthfi Hasan Ishaq yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi, tak membuat PKS gentar. Ada alasan sendiri mengapa partai ini berkata demikian. Ketua DPP PKS Sohibul Iman berpendapat politik sendiri adalah konspirasi sehingga bukan hal yang luar biasa selama tidak menunjuk pihak tertentu. “Dunia politik sebetulnya dunia konspirasi, dan menyebut konspirasi itu netral. Tapi selama tidak menunjuk orang,� ujar Sohibul.  Bersambung ke Hal 7

KPK Segera Turun ke Anambas JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan segera turun ke Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk mendalami laporan Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) terkait kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sekitar Rp173 miliar. Penjelasan itu disampaikan Azwir, Koordinator GMPI Provinsi Kepri, kepada PAB Indonesia usai bertemu dengan Staf KPK di gedung KPK, Rabu (30/1/2013). Diungkapkan, pihaknya telah menemui Sugeng, Staf KPK. Sebelumn-

ya, Azwir yang juga didampingi Ketua Umum GMPI Supriadi meminta untuk bertemu langsung dengan Ketua KPK Abraham Samad. "Karena Pak Abraham Samad belum ada waktu bertemu, kami diarahkan menemui Pak Sugeng," katanya. Menurut Azwir, setelah pihak KPK melihat data yang diserahkan GMPI, masih diperlukan beberapa data pendukung lainnya. Data tambahan dimaksud untuk memperkuat data yang telah diserahkan, sebelum KPK turun langsung ke Anambas. "Sebenarnya kami sudah punya data yang diminta. Minggu depan kami akan ke Jakarta lagi untuk serahkan datanya sekaligus bertemu Pak Abra-

ham," ujarnya. Azwir mengaku telah menjelaskan secara leluasa kepada KPK perihal data yang diserahkan. Pihak KPK katanya menyambut baik data tersebut dan berjanji untuk mengusutnya hingga tuntas. "Kita malah dijanjikan piagam dan bonus, jika kasus ini berhasil dituntaskan nanti. Makanya saya merasa puas apalagi didukung penuh oleh Ketua Umum GMPI," sebutnya. Lebih jauh dijelaskan, dengan didampingi Supriadi, dirinya juga telah menemui Komisi III DPR-RI yang membidangi hukum dan keamanan (Han Bersambung ke Hal 7

Nasib Anas di Tangan SBY JAKARTA - Nasib Anas Urbaningrum di kursi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) kian terjepit, terkait dugaan keterlibatan dirinya dalam proyek Ambalang. Para kader dan pengurus partai berlogo tiga berlian itu, tak henti-hentinya memberi pressure (tekanan) agar Anas mundur dari kursi kebesarannya. Jika Anas masih tetap mempertahankan singgasananya dan tidak mengundurkan diri secepatnya, maka pengurus PD tinggal menunggu tindakan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus pendiri par-

tai pemerintah itu. Ini memberi sinyal bahwa nasib Anas ada di tangan SBY. Seperti yang dilontarkan Wakil Ketua Umum PD, Max Sopacua yang menyebutkan jajaran elite PD sebenarnya sudah lama meminta SBY untuk turun tangan menyelamatkan partai. Survey terakhir yang menunjukkan elektabilitas PD tinggal 8 persen hanya sebagai pemicu. "Aksi Pak SBY ditunggu," imbuhnya. Dikatakan, peluang untuk Anas mundur dari posisinya sebagai ketum PD terbuka lebar. Semua itu mungkin untuk

menyelamatkan PD dari kehancuran. "Lengser atau tidak itu akan ditentukan Pak SBY," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Max mengatakan, dirinya yakin bepikiran sama bahwa Anas juga ingin menyelamatkan partai. Menurutnya, kalaupun Anas mundur, itu sebuah kenisyaaan bukan dalam cara yang inkonstitusional. Mantan wartawan itu mengatakan selama Anas masih bercokol di kursi Ketua Umum, banyak kalangan memprediksikan bahwa perolehan suara partai pada Pemilu 2014 akan melorot. Demi menyelamatkan

partai, Anas pun diserang dari berbagai titik. Max mengamini pernyataan Sekretaris Dewan Pembina PD Jero Wacik yang menilai mundurnya Anas adalah solusi mengembalikan popularitas PD. Apalagi saat ini memang elektabilitas PD tengah terjun bebas sampai tinggal 8 persen. Bagi Max, mundurnya Anas bisa jadi momentum kebangkitan PD. Max sendiri sepakat saat ini PD dalam kondisi sulit. Jika Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak lekas mengambil keputusan, maka elektabilitas PD bisa

terus merosot. "Yang jelas Pak SBY yang harus turun tangan," katanya. Namun penyelamatan PD, lanjut Max, tidak harus dengan mendorong pelengseran Anas melalui mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB). Jika KLB digelar tanpa alasan, jelas reputasi PD sebagai partai besar dipertanyakan. Karena itu dia meminta semua elite PD bersabar, menunggu kepulangan SBY ke Tanah Air. Max yakin SBY punya solusi jitu mengembalikan populariatas PD.  Bersambung ke Hal 7

Limbah B3 PT Alumex Resahkan Warga Marendal MEDAN - Warga Marendal I Pasar III, Kecamatan Patumbak Kabpaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resah karena limbah PT Alumex atau PT Alfo Citra Abadi. Akibat limbah yang diduga kuat mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dari pabrik, masyarakat menderita sesak nafas serta gatalgatal bahkan ikan di kolam yang berdekatan dengan pabrik pun mati mendadak. Keresahan masyarakat lainnya menyangkut air sumur yang selama ini dikonsumsi warga, baik untuk minum maupun MCK. Aini (53), ibu rumah tangga yang tinggal tak jauh dari parik, mengungkapkan beberapa warga terpaksa menutup sumur di rumahnya karna airnya berbau dan

mengandung minyak kotor. "Kami tak berani menggunakan air sumur lagi karena selain berbau juga mengandung minyak kotor. Warga di sini sudah banyak yang menutup sumur," katanya kepada PAB Indonesia beberapa waktu lalu. Aini mengatakan, sejak sumur yang ada ditutup, masyarakat terpaksa membeli air galon untuk masak dan minum. Kalaupun masih ada warga yang belum menutup sumur karena nekad menggunakan airnya untuk mandi, cuci dan kakus. "Ada juga resikonya Bang. Kalau mandi, terkadang timbul gatal-gatal, kalau cuci pakaian jadi kuning dan mudah koyak," sebutnya.

Azwir di KPK

Penetapan UMP 2013:

Menakertrans Minta Tidak Ada PHK PATI - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berharap tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) menyusul penerapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013. "Dari pada melakukan PHK, lebih baik pengusaha merundingkannya besaran upah dengan buruh terlebih dahulu," ujarnya saat ditemui usai menghadiri acara peringatan maulud Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Darul Hidayah di Desa Runting, Kecamatan Kota, Pati. Ia berharap, tidak ada perusahaan yang melakukan PHK pekerja atau buruh terkait penerapan kenaikan UMP 2013.  Bersambung ke Hal 7

Wisman ke Indonesia Capai 8,04 Juta Orang

 Bersambung ke Hal 7

Poso Terus Bergolak, Apa yang Terjadi ? Situasi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah makin tak kondusif. Apalagi setelah ditemukannya 12 bom rakitan di jalan di Kelurahan Moengko Lama, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Jumat, 1 Februari 2013. KORESPONDEN PAB-Indonesia di Poso melaporkan, empat dari 12 bom rakitan tersebut itu sudah siap ledak, namun dapat dijinakkan oleh Tim Gegana Brimob Polda Sulawesi Tengah. Proses penguraian bon rakitan tersebut berlangsung di Mapolres Poso. Pejabat Humas Polda Sulawesi Tengah AKP Winarto menyebutkan, pihaknya masih

mendalami hasil temuan tersebut. Polisi saat ini memperketat pengamanan di Kabupaten Poso untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Sehari sebelumnya, dua jenazah terduga teroris dimakamkan di Poso. Jenazah tersebut adalah Roy dan Andi Brekele yang tewas saat penggrebekan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, pada awal Jan-

CMYK

uari 2013. Saat ini Satgas penegakkan hukum yang tergabung dalam Operasi Maleo Aman I masih mengejar 22 buron kasus kekerasan Poso yang diduga masih berada di Kabupaten Poso. Sebanyak 22 orang dalam DPO itu sebagian besar berasal dari Kabupaten Poso, dan beberapa diantaranya berasal dari Bima, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Konfik Poso bukan merupakan peristiwa baru. Tapi sudah terjadi dalam waktu yang cukup panjang. hanya saja penan-

JAKARTA-Indonesia masih menjadi tujuan wisata yang sangat menjanjikan. Data di Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, wisatawan mancanegara (wisman) masuk Indonesia di 2012 berjumlah 8,04 juta orang. BPS memperkirakan devisa yang masuk dari para wisman tersebut berjumlah US$9,1 miliar. Jumlah wisman masuk naik 5,16% dari jumlah wisman masuk tahun sebelumnya yang mencapai 7,65 juta. Jumlah wisman tersebut sesuai target Kementerian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif, yaitu tembus angka 8 juta wisatawan. Sebanyak 7,57 juta wisman masuk lewat 19 pintu utama pariwisata Indonesia, hanya 477 ribu orang yang masuk lewat pintu lainnya. Adapun jumlah devisa masuk diperkirakan tumbuh 5,81% dibandingkan tahun sebelumnya yang US$8,6 juta. Pertumbuhan

 Bersambung ke Hal 7

 Bersambung ke Hal 7


CMYK

Opini

Edisi: 72/Minggu II Februari 2013

Tajuk Prahara Batavia NIAT hati hendak meraih untung, tapi hasilnya malah buntung. Ungkapan ini memang tepat ditujukan ke Mangement Batavia Air, yang sejak tanggal 31 Januari 2013 lalu tiarap. Pailit ini disebabkan utang sebanyak USD 4,68 juta yang jatuh tempo tidak kunjung dibayar. Awalnya, Batavia Air menyewa dua pesawat terbang Airbus A330 selama 3 tahun dari ILFC. Rencananya pesawat itu akan dipakai Batavia Air untuk pelayanan penerbangan jamaah haji. Namun karena akhirnya gagal memenangkan tender pelayanan haji maka Batavia Air tidak kunjung dapat membayar sewa pesawat tersebut. Inilah prahara yang menandai tersungkurnya Batavia Air. Sebenarnya, Batavia Air telah menunjukkan tanda-tanda kesulitan keuangan sejak maskapai penerbangan ini akan diakuisisi oleh Air Asia. Bukti lain dari merosotnya kinerja Batavia adalah pengurangan rute-rute penerbangannya. Batavia Air memulai bisnisnya sejak tahun 2002. Yudiawan Tansari merupakan pemilik dari perusahaan yang bermula dari bisnis keluarga tersebut. Sejak saat itu, Batavia terus berkembang menjadi maskapai penerbangan domestik dan tumbuh siginifikan. Mari kita lihat kronologi prahara di Batavia Air: Tanggal 20 Desember 2009, Batavia Air melakukan perjanjian sewamenyewa pesawat yang tertuang dalam Aircraft Lease Agreement dengan International Lease Finance Corporation (ILFC). Perjanjian berisi ILFC menyewakan sebuah Airbus A330202 dengan harga sewa senilai US$ 2,202 juta. Jangka waktu sewa adalah enam tahun sejak 28 Desember 2009. Berakhir 27 Desember 2015. Pada tanggal 26 Juli 2012: Penerbangan murah asal Malaysia, Air Asia berminat membeli 100% saham perusahaan. Keduanya menandatangani nota kesepakatan pembelian saham. Kemudian pada tanggal 12 September dan 25 September 2012, sebelum jatuh tempo, ILFC telah mengirimkan surat teguran sebanyak dua kali, yaitu 12 September 2012 dan 25 September 2012. Batavia diminta kewajibannya membayar bunga keterlambatan sebesar 4% ditambah suku bunga primer yang ditetapkan JP Morgan Chase Bank di New York. Surat somasi itu diabaikan oleh Batavia. Saat somasi dilayangkan total utang Batavia telah mencapai US$ 4,688 juta yang terdiri dari utang pokok, bunga dan biaya cadangan. Kemudian pada Oktober 2012, Air Asia Berhad dan mitranya PT Fersindo Nusaperkasa memutuskan membatalkan rencana pembelian saham Batavia. Air Asia memilih untuk mengajak kerjasama operasional dengan perusahaan tersebut. Kemudian di tanggal 20 Desember 2012, ILFC mengajukan layangan gugatan pailit kepada Batavia Air di Pengadilan Niaga Pusat. Tanggal 30 Januari 2013, Pengadilan Niaga memutus pailit Batavia Air dan menghentikan operasional perusahaan pukul 00.00. Pengadilan Niaga telah menunjuk 4 kurator karena kewenangan beralih. Secara tertulis, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penumpang angkutan udara domestik dan internasional sepanjang Januari sampai November 2012 mencapai 60,5 juta orang, naik 6,3 persen dari periode yang sama di 2011 sebesar 56,9 juta. Jumlah penumpang angkutan udara domestik dan internasional sepanjang Januari sampai November 2012 mencapai 60,5 juta orang, naik 6,3 persen dari periode yang sama di 2011 sebesar 56,9 juta. Angka tersebut 86,4 persen dari yang ditargetkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sebanyak 70 juta sepanjang 2012. Wajar saja jika berbagai maskapai mencoba meraup untung dari para pengguna tersebut. Meski demikian, tidak jarang maskapai yang gulung tikar karena tidak sanggup bertahan atas ketatnya persaingan di Industri ini. Pasalnya, menyewa pesawat bukan perkara mudah dan murah. Ditambah lagi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerapkan peraturan ketat bagi para maskapai ini, seperti minimal harus mempunyai lima pesawat (termasuk menyewa). Karena berbagai aturan tersebut, terdapat beberapa maskapai yang harus gulung tikar.

Celoteh (+) KPK Segera Turun ke Anambas (-) Ada peluang Anambas makin tersohor..... (+) KM Kawaranae, Kapal Tangkapan Berbuah Masalah (-) Belum Kapok juga Natuna ya.... (+) Kasus Asuransi PNS Kota Batam Beraroma Suap (-) Kejarii itu Penasehat Hukum Pemko Juga lho....

TARIF IKLAN 1 Halaman 1 Halaman ½ Halaman ½ Halaman ¼ Halaman ¼ Halaman

F/C B/W F/C B/W F/C B/W

= = = = = =

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

8.000.000,6.500.000,5.000.000,3.500.000,2.000.000,1.000.000,-

Advertorial 1 Halaman 1 Halaman ½ Halaman ½ Halaman

F/C B/W F/C B/W

= = = =

Rp Rp Rp Rp

6.000.000,4.250.000,3.000.000,2.000.000,-

Paket Hemat Display 10 Cm x 3 Kolom 10 Cm x 3 Kolom

F/C B/W

= Rp 400.000,= Rp 200.000,-

Paket Hemat Mini 5 Cm x 1 Kolom 5 Cm x 1 Kolom

F/C B/W

= Rp 100.000,= Rp 50.000,-

Paket Hemat Baris* 1 Baris = Rp 5.000,*Minimal 3 baris, Maksimal 5 baris.

Didirikan 1965

www.pab-indonesia.com d/h Pemberitaan Angkatan Bersenjata

2

Quota Daging Impor dan Prahara PKS Oleh: Karno Raditya BISNIS impor daging memang sangat empuk. Ada banyak duit beredar di sektor itu. Wajar jika banyak pengusaha, juga politikus, tergoda untuk ikut bermain. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai lebih dari 243 juta jiwa dan kebutuhan per kapita daging 2,2 kg per tahun, lahan bisnis itu jelas memberi peluang besar bagi siapa pun. Tak heran jika kemudian terjadi saling sodok antarpengusaha. Ironis memang. Akibat quota daging impor, pada akhirnya menimbulkan prahara di PKS. Tak tanggung-tanggung, partai yang diklaim paling bersih itu, malah menjungkalkan petinggi PKS. Tak seorang pun bisa menyangka, termasuk kita, kalau akhirnya Luthfi Hasan Ishaaq, sang presiden, seperti juga banyak pemimpin PKS lainnya, adalah pendakwah yang rajin mengumandangkan suara moral itu, akhirnya kesandung. Kader partai pun geger mendengar prahara ini. Penangkapan Presiden Partai Keadilan Sejahtera oleh KPK, membuktikan bahwa tak satu orang pun bisa imun dari virus korupsi. Partai yang menjadikan syariat Islam sebagai landasan itu selama ini mengklaim diri sebagai partai bersih, itu akhirnya digelandang oleh KPK karena tertangkap tangan. Setelah menyatakan pengunduran dirinya, Anis Matta, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), akhirnya ditugasi menjadi presiden baru PKS. Tak gampang membawa biduk PKS yang sedang miring terhamtam karang. Akibat kasus yang tengah menimpa PKS, citra partai ini pun berada diujung tanduk. Jika Anis Matta tak bisa me-

ngembalikan kepercayaan publik, maka tenggelamlah biduk PKS. Citra PKS sekarang sungguh tak beda dari partai lain, yang belepotan kasus korupsi, bahkan mungkin lebih buruk karena yang diciduk KPK justru pentolannya. Citra itu sekarang hancur lebur karena justru pentolannya yang jadi tersangka korupsi. Tak hanya sekadar mengembalikan kepercayaan publik saja, Presiden PKS baru, harus segera melakukan bersihbersih. Presiden PKS yang baru harus secepatnya melakukan penyelidikan di internal partai. Siapa saja yang terlibat kasus Luthfi atau kasus korupsi lainnya harus dikeluarkan dari partai. Bersih-bersih harus dilakukan sungguh-sungguh dan tuntas. Penetapan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq, tak hanya merusak citra partai berasas Islam ini. Tapi, dipastikan elektabilitas partai yang kini keempat terbesar di Dewan Perwakilan Rakyat itu akan merosot. Kita tahu, selama ini jualan PKS ke pemilih adalah citra partai yang bersih. Kader-kader PKS pun relatif bersih. Tapi ternyata, begitu sekali kena, langsung pucuk pimpinan partainya. Sepertinya kasus korupsi tidak henti-hentinya mendera negeri ini. Mulai dari kementerian, departemen atau lembaga negara yang sekuler sampai dengan yang religius-sekalipun. Mulai dari legislator, eksekutif dan yudikatifnya nyaris memiliki irisan-irisan untuk melakukan tindakan korupsi ini. Semua lini dari ketiga lembaga negara tersebut hampir terjerat dan bermasalah dengan kerugian uang Negara yang

tidak sedikit dan berpotensi merusak tatanan Negara serta merusak tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat yang menjadi idaman bersama (baldatun thoyibbatun wa rabbun ghofur) Di negeri ini, siapa pun bisa menjadi koruptor: dari kiai hingga penyanyi, dari ustad hingga sekadar pelawat. Kita patut memberikan apresiasi kepada kepada KPK, yang menangkap Luthfi menyusul operasi tangkap tangan terhadap Ahmad Fathanah, perantara suap untuk Presiden PKS. Selain Ahmad, Komisi menangkap Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, dua pemimpin PT Indoguna Utama, si pemberi suap. Bersama Ahmad, turut disita uang Rp 1 miliar, "cicilan" pertama dari Rp 40 miliar yang dijanjikan perusahaan importir daging sapi itu. Bagaimana seorang Luthfi Hasan Ishaaq, sampai tersangung kasus korupsi? Ternyata bermula dari rebutan jatah kuota impor yang memang dibatasi oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Ternyata, di tengah saling sodok semacam itu, selalu ada pihak yang coba bermain, atau sengaja memainkan, untuk mengeruk keuntungan bejibun. Dengan target pemerintah bahwa tahun 2014 Indonesia harus swasembada daging sapi, tahap demi tahap ketergantungan akan dipangkas. Daging impor, baik yang berupa sapi bakalan maupun daging beku memang terus dipangkas. Tapi, volume impor tetap saja tinggi. Tahun 2010 misalnya, impor daging sapi mencapai 119 ribu ton dengan nilai sekitar Rp 5 triliun. Tahun 2011, volume impor mulai

dikurangi, menjadi hanya 102,8 ribu ton dengan nilai 321,4 juta dolar AS atau sekitar Rp 3 triliun. Setahun kemudian, kuota impor benar-benar dipangkas menjadi kurang dari setengahnya, yakni hanya 35 ribu ton. Realisasi impor mencapai 36,9 ribu ton dengan nilai hanya Rp 1,2 triliun. Tahun ini, melihat permintaan pasar yang makin tinggi sementara daya dukung peternak lokal masih rendah, pemerintah kembali menaikkan kuota impor, menjadi 80 ribu ton. Dari jumlah tersebut, 32 ribu berupa daging beku, sisanya adalah sapi bakalan untuk digemukkan berjumlah 267 ribu ekor. Berat maksimal sapi impor adalah 350 kg. Nah, kuota yang tak menentu itulah yang kemudian menjadi rebutan banyak perusahaan. Pada 2011, Kementerian Pertanian hanya memberi izin impor kepada 16 perusahaan, salah satunya PT Indoguna Utama yang kesandung masalah suap. Importir lain di antaranya adalah Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat, sebuah lembaga nirlaba yang didirikan oleh para kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tahun 2010, Yayasan Pos Keadilan ini mendapat kuota paling besar, yakni 9.759 ton, sementara Indoguna Utama cuma 1.160 ton. Margin keuntungan yang besar, daging impor di negara asal hanya bernilai 3,05 dolar AS atau sekitar Rp 27 ribu, sementara di pasaran Indonesia kadangkadang meroket hingga Rp 100 ribu, jelas amat menarik. Selisih lebih dari Rp 50 ribu per kilogram adalah angka yang sangat fantastis. Bayangkan jika keuntungan Rp 50 ribu per kilogram itu

dikalikan —misalnya dengan jatah kuota impor 5.000 kg— tentu saja membuat orang mudah menjadi silap. Pengusaha yang nakal, cukup dengan menjual surat pemberitahuan pemasukkan (SPP) daging impor, sudah bisa menangguk untung besar. Misalnya ada perusahaan punya SPP senilai 3.000 ton, lalu menjualnya ke pengusaha lain dengan harga Rp 2.000 per kilogram saja, sudah bisa menggaet untung sekitar Rp 6 miliar. Intinya, bisnis izin (SPP) yang dikeluarkan oleh Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian pun, orang sudah bisa mengantongi duit berlimpah. Untuk bisa menjadi importir, atau mendapat bagian kuota, pengusaha harus memiliki surat persetujuan pemasukan (SPP) daging yang hanya dikeluarkan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Nah, di sinilah diduga permainan terjadi. Para pengusaha berlomba melakukan lobi ke Ditjen Peternakan. Yang kesulitan mencoba cara lain, mencari para pihak —termasuk politikus— yang bisa membuat Ditjen Peternakan bertekuk lutut. Ikut Bermain Diduga, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq ikut bermain di sektor itu. Meski dari segi jabatan dia sama sekali tak punya kaitan dengan Kementerian Pertanian, apalagi Ditjen Peternakan, karena posisinya sebagai anggota Komisi I DPR (bidang pertahanan), kedudukannya sebagai Presiden PKS jelas amat berpengaruh. Celakanya, pengaruh tersebut malah membuat Luthfi Hasan Ishaaq tersandung, sampai akhirnya di tangkap KPK.(*)

Narkoba dan Skenario Penghancuran Bangsa Oleh: Budiyanto SELAIN persoalan ekonomi negara dan perekonomian rakyat, persoalan korupsi tetap masih yang utama dan paling menyedotkan perhatian khalayak. Terlebih karena pada sejumlah kasus korupsi melibatkan figur-figur dikenal luas. Namun, konflik horizontal yang marak di sejumlah daerah serta eskalasi persoalan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) terus berkembang, dan menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Inilah potret sebuah negeri di era demokrasi kebablasan. Kita memang patut prihatin. Sebab, eksis dua persoalan ini sangat serius. Konflik horizontal yang marak akan melahirkan penilaian tentang Indonesia yang tidak kondusif untuk berbagai keperluan, utamanya investasi. Sedangkan penetrasi sindikat kejahatan narkoba mengancam masa depan remaja. Celakanya, selama ini, Presiden dan jajaran kabinet lebih peduli pada isu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perhatian sebagian besar masyarakat lebih tertuju pada isu-isu pemberantasan korupsi. Memang, ada kepedulian pada masalah konflik horizontal di sejumlah daerah dan eskalasi

Penerbit : PT. Pers Anak Bangsa Komisaris utama : Karno Raditya Ranandika Direktur Utama: Budiyanto Direktur: Apul Sitanggang Pemimpin Umum: Karno Raditya Ranandika Pemimpin Redaksi : Apul Sitanggang Pemimpin Perusahaan: Budiyanto Wakil Pemimpin Perusahaan: Henry Hosea

peredaran narkoba. Tetapi, kepedulian terhadap dua masalah yang terakhir ini terbilang minim. Itu sebabnya, persoalan Poso dan potensi konflik di sejumlah daerah lain menjadi berlarut-larut, sementara penetrasi sindikat internasional kejahatan narkoba nyaris tak terbendung. Maraknya peredaran narkoba ditambah masih lemahnya penegakan hukum menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pemadat. Tak heran jumlah pengguna narkotika di Indonesia terus meningkat. Penulis mencatat, saat ini pemakaian narkoba tidak hanya di kota-kota besar, akan tetapi sudah mencapai pedesaan. Jika langkah pencegahan sejak dini tidak dilakukan kita khawatir negara ini dalam bahaya. Hasil penelitian BNN dan Puslitkes Universitas Indonesia serta berbagai universitas negeri terkemuka menyatakan, pada 2005 terdapat 1,75 persen pengguna narkoba dari jumlah penduduk di Indonesia. Prevalensi itu naik menjadi 1,99 persen dari jumlah penduduk pada 2008. Tiga tahun kemudian, angka sudah mencapai 2,2 persen. Pada 2012, diproyeksikan angka sudah mencapai 2,8 persen atau

setara dengan 5,8 juta penduduk. Jika kita melihat pertumbuhan angka ini, tak salah jika kita mereka-reka ada skenario penghancuran bangsa dibalik peredaran narkoba. Untuk itu, sepatutnya kita mewaspadai kemungkinan adanya skenario besar pihak tertentu menghancurkan Indonesia dengan meracuni generasi muda dengan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Sudah waktunya kejahatan terkait narkoba benar-benar serius diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa. Pemerintah seharusnya mengendus kemungkinan adanya disain besar yang ingin menghancurkan masa depan generasi muda. Pemerintah pun mestinya memburu dan menghukum para pemain besar di dalam negeri. Dugaan ini bukan tak beralasan. Sebab kejahatan dan penyalahgunaan narkoba memang tidak serta merta langsung memporakporandakan negara. Namun kalau tidak diperangi sejak dini, taruhannya adalah masa depan bangsa. Dewasa ini, sekitar 5 juta putra-putri Indonesia hidup mengenaskan akibat kecanduan. Setiap hari, sekitar 50 orang tewas

akibat narkoba. Selain itu, mafia atau sindikat kejahatan narkoba sudah menyusup ke tubuh birokrasi negara. Buktinya, Banyak oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, oknum sipir penjara, dan oknum Kepala LP sudah masuk perangkap sindikat kejahatan narkoba. Di sisi lain, intensitas kejahatan narkoba pun sangat tinggi akhir-akhir, termasuk yang melibatkan warga negara asing (WNA). Bagi mafia atau sindikat kejahatan narkoba, Indonesia bahkan sudah menjadi surga, yang terbukti dengan jumlah WNA terlibat kejahatan itu terus meningkat. Data dan fakta ini, seyogyanya dimaknai sebagai ancaman terhadap masa depan bangsa, bukan sekadar ancaman terhadap kesehatan generasi muda. Akibat maraknya peredaran narkoba, puluhan juta orang tua selalu diliputi perasaan cemas setiap harinya, takut anaknya terperangkap narkoba. Sekarang ini, sindikat internasional kejahatan narkoba sesungguhnya sedang membidik dua target besar di Indonesia. Inilah yang seharusnya diwaspadai sejak dini. Target besar pertama adalah perluasan pasar. Kalau target ini tercapai,

sebagian generasi muda Indonesia akan diperbudak narkoba. Target kedua, melumpuhkan birokrasi negara. Benih-benih keberhasilan target kedua ini sudah terlihat. Sipir penjara, Kepala Lembaga pemasyarakatan, oknum jaksa, oknum polisi dan oknum hakim sudah terlibat jaringan perdagangan narkoba. Untuk itu, jangan sekadar memaknai fakta ini sebagai penyimpangan perilaku oknum birokrat. Fakta ini harus dimaknai sebagai keberhasilan sindikat kejahatan narkoba menyusup ke tubuh birokrasi negara. Kalau penyusupan ini tidak segera dimentahkan, negara tidak akan memiliki kekuatan yang mumpuni untuk memerangi peredaran dan perdagangan narkoba. Menurut hemat penulis, sebelum sindikat narkoba mencengkram birokrasi negara, harus segera diambil inisiatif untuk melakukan pembersihan. Pemerintah tidak bisa lagi pasif, karena sindikat kejahatan narkoba terus merangsek, tidak hanya memperluas pasarnya di Indonesia, tetapi juga terus berupaya memperlemah kekuatan negara dalam pemberantasan narkoba.(*)

Perintis: Mayjen TNI (Purn) RH Sugandhi (Alm) Penasehat: Letjen TNI (Purn) Soeyono, Brigjen TNI ( Purn) Nurhadi Purwosaputro, MSc, Drs. Zamharir AR, MSc, MH Dewan Redaksi: Karno R Ranandika, Apul Sitanggang, Budiyanto, Kol Caj. Priyo PR,.BA.SH, Agus Hitopa SH, M.Si, Dungo S, Zul Azhari, Deswar Redaktur Pelaksana: Zul Azhari, Deswar Redaktur: Ismanan, Astang, Antoni Staf Redaksi: Ronny Chandra, Indarto, Baharuddin Rahman, Joko Tunggono, Sarifuddin Baso Sekretaris Redaksi : Lydiawati Keuangan: Devi Marketing/Iklan: Norman, Darwin Distribusi/Sirkulasi: Nico Jabar: Santo, Surjono Jateng: Cahyono, Sulastri Jatim: Erwiantoro, Widia Manurung Kendari: Jhonson, Ekha Adrayani SE Banjarmasin: Dewi Puspa Lampung: Abdullah Samad Palembang : Indriani Babel: Ardiansyah Jambi: Hendri Riau: Islami, Bambang Meranti: Slamet Medan: R. Edi Bangun, Ferro Hariyanto AMd, Slamet Riyadi SH, RJ Sinaga SH, Mahmud Juneidi Lubis SH Padang Sidempuan: Jervin, Suhardi S, Zulhan E, Marahakim Daulay, Ali Akbar D, Rizky F N, Maramudin S Batam: Jhonner Sirait,Nurmanisma, Effendi T, Oscar Tg.Pinang/Bintan: Anton S, Hot Asi S, Morina Tg.Balai Karimun/Kundur : Feri , Yessy, Asparoni Lingga: Taufik Natuna: Arifin, Said Zainal A Anambas: Hardi Desain Grafis: Toni Rekening : Bank Mandiri No. 109-00-0128878-6 a/n PT. Pers Anak Bangsa Alamat Redaksi: Graha Sunter Pratama Blok L No. 9, Jakarta Utara Telp. (021) 32788174, 6410889 Fax. (021) 6410889 - Komplek Penuin Centre Blok B No. 9, Batam Kepri Telp. (0778) 7288400, 429798 Fax. (0778) 425664 SMS: 0812-23610061

WARTAWAN PAB SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARA SUMBER

CMYK


CMYK

Jakarta Time

Edisi: 72/Minggu II Februari 2013

3

Saoal Data Keuangan

SPW Nilai Pejabat Jaksel tak Transparan JAKARTA - Pemerintah Daerah khususnya, Kecamatan dan kelurahan di Jakarta Selatan (Jaksel), tak terbuka dalam mengumumkan laporan data keuangan. Umumnya camat dan lurah di Jakarta Selatan, baru memberikan data setelah disengketakan di Komisi Informasi Publik (KIP), demikian kata Ketua Umum LSM Social Policy Watch (SPW), Gaturi, S.sos , MM ketika diwawancarai PAB di kantornya belum lama ini. Padahal jelas Gaturi sebagaimana dijelaskan di Undang-Undang No. 14/2008, pasal 9, Ayat 1, tentang keterbukaan informasi publik telah mengamanatkan, setiap badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala. Ayat (2) sebagaimana dimaksud ayat (1) (KIP) hal yang wajib dilaporkan yaitu, informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik dan informasi mengenai keuangan publik. Namun nyatanya badan publik seperti camat dan lurah tak terbuka umumkan anggaran dan kegiatan keuangan publik. Umumnya kata Gaturi, pihak lurah dan camat, ketika diminta data berkaitan dengan laporan akhir tahun beserta rincian kegiatan dan anggarannya, MoU antara Suku Dinas dengan para rekanan serta kegiatan dan kinerja yang telah atau sedang dilakukan tak bersedia memberikan dengan alasan macam-macam. Padahal data tersebut jelas Gaturi, untuk membuktikan apakah kegiatan yang ada dijalankan, sesuai laporan tahunan. Gaturi mencontohkan, penjualan beras Raskin. Dalam catatan harga di Bulog perkilo

Gaturi, S.Sos, MM harga beras dipatok seribu enam ratus rupiah. Tetapi ternyata masyarakat membeli di kelurahan perkilonya dipatok seharga tiga ribu lima ratus rupiah. Begitu juga transparansi pengeluaran uang SPJ, umumnya lurah dan camat tak bersedia memberikan data pengeluaran SPJ. Begitu juga yang terjadi di Kasudin Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Selatan. LSM SPW mempertanyakan anggaran pemeliharaan taman. Apakah benar tamantaman di Jakarta Selatan, dirawat. Apalagi kalau dilihat, masih banyak taman di Jakarta Selatan tak diurus, seperti taman di depan IISIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Padahal anggaran pemeliharaan taman di Jakarta Selatan cukup besar sebesar Rp 19 miliar. Padahal dengan anggaran sebesar itu jelas Gaturi, seharusnya tamantaman di Jakarta terpelihara. Berdasarkan data LSM SPW, pejabat public yang pernah di minta data dan disengketakan diantaranya, Lurah

Menteng Dalam, lurah Srengseng Sawah, lurah Cipedak, lurah Jagakarsa, lurah Pejaten Barat, camat Jagakarsa, camat Tebet, Sudin Sosial Selatan, sudin Pertamanan. Sekarang katanya sedang menunggu sidang sengketa dengan Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Kasie Tata Air Jakarta Selatan, Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan, Jakarta Selatan, Sudin Perijinan Bangunan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Berkaitan dengan data LSM SPW tersebut, PAB mengkofirmasi, kepada Camat Jagakarsa. Lantaran camat, tak ada di tempat, PAB diarahkan Sekretaris Camat Jagakarsa, Sri Rejeki. Awalnya Sri Rejeki, mengakui sudah tak ada persoalan dengan LSM SPW. “Persoalan dengan LSM SPW sudah selesai,” katanya. Ditanya soal permintaan data keuangan? Sri Rejeki mengatakan, tak semua informasi bisa diberikan kepada semua orang. “Kegiatan yang sedang berjalan dan data pengeluaran uang SPJ itu tak bisa diberikan,” katanya. Begitu juga Sekretaris Camat Tebet, Jakarta Selatan, Tamo ketika ditemui PAB dikantornya belum lama ini, menurutnya tidak semua informasi bisa diberikan. Dan itu kata Tamo sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, nomor 220/1328 D. III. Poin, empat, yang berbunyi Ormas/LSM/LNL baik terdaftar maupun belum terdaftar, dilarang untuk melakukan kegiatan penyidikan dan intelejen yang merupakan tugas dan wewenang aparatur negara. (zul)**

Rakorter TNI 2013 Diikuti 150 Peserta JAKARTA - Sebanyak 150 peserta terdiri dari 63 pejabat TNI AD, 45 pejabat TNI AL, 22 pejabat TNI AU, 1 pejabat Kohanudnas dan 19 peninjau, mengikuti Rapat Koordinasi Teritorial (Rakorter) TNI tahun 2013, di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Senin (4/2/2013). Rakorter TNI yang berlangsung sehari tersebut, dibuka oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Marsdya TNI Daryatmo, S.IP., dengan tema “Melalui Rakorter TNI Tahun 2013, Kita Tingkatkan Peran Komando Kewilayahan TNI dalam rangka Pemberdayaan Wilayah Pertahanan guna Mendukung Tugas Pokok TNI”. Maksud diselenggarakannya Rakorter TNI adalah untuk menyampaikan evaluasi pelaksanaan kegiatan teritorial tahun 2012 dan kerja sama dengan instansi terkait yang telah dijalin dengan tujuan memperoleh masukan untuk peningkatan kegiatan Pembinaan teritotial (Binter) dan meningkatkan sinkronisasi dengan Kementerian/ instansi terkait serta penyampaian Program Kerja TA. 2013. Kasum TNI Marsdya TNI Daryatmo, S.IP., dalam amanatnya menyampaikan, perkembangan kondisi sosial di Indonesia saat ini berlangsung dengan dinamika yang cukup tinggi, hal tersebut lebih banyak

Kasum TNI Marsdya TNI Daryatmo, S.IP disebabkan oleh masalah hukum dan politik yang tidak bisa diselesaikan secara tuntas oleh pihak yang berwenang sehingga memunculkan berbagai permasalahan sosial di masyarakat seperti demonstrasi anarki, konflik sosial, tindakan kriminal dan lain sebagainya. Keadaan seperti itu, tentunya akan memengaruhi mekanisme pelaksanaan kegiatan tugastugas komando kewilayahan di wilayah kerja masing-masing. Masalah-masalah sosial tersebut, perlu disikapi dan diantisipasi serta dikoordinasikan dengan para pejabat di daerah agar permasalahan tersebut tidak berkembang menjadi gejolak sosial yang lebih luas. Di samping itu, kejadian-kejadian bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, gempa bumi dan lain sebagain-

ya sering terjadi di sekitar wilayah kerja. Keadaan tersebut menuntut TNI untuk selalu siap dan ikut serta menanggulangi bersama-sama instansi lainnya. Selain itu, Kasum TNI juga menyampaikan beberapa penekanan untuk dipedomani dalam pelaksanaan Rakorter TNI tahun 2013 sebagai berikut : Pertama, manfaatkan dengan baik Rakorter ini sebagai sarana koordinasi dan komunikasi antar sesama pejabat komando kewilayahan, agar diperoleh kesamaan persepsi dan interpretasi serta sinkronisasi dalam tugas pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah kerja masing-masing. Kedua, pahami dengan baik Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menyangkut tugas pokok TNI, khususnya tentang operasi militer selain perang sehingga tidak muncul permasalahan-permasalahan prinsip yang tidak diharapkan ketika tugas tersebut diimplementasikan di lapangan. Ketiga, laksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan pemerintah daerah dan instansi terkait setempat, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga manfaat dari kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan dapat dipahami oleh semua pihak.(Lim)

Ahok Tegaskan Tidak Anti Jalan Tol JAKARTA - Kontroversi di balik rencana pembangunan enam ruas tol baru membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) angkat suara. Dia menegaskan, proyek pembangunan tol baru harus tetap berjalan. Minimal, proyek dua ruas tol yang menghubungkan Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang harus jadi. "Jadi intinya kita bukan anti jalan tol seperti yang pernah kita bilang saat kampanye.

Minimal dua ruas jalan tol itu harus tetap direalisasikan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (4/2/2013). Ahok menambahkan, pembangunan dua ruas jalan tol di atas sangat penting, mengingat akan terciptanya pelabuhan baru yaitu, Pelabuhan New Tanjung Priok. Namun, dua tol itu harus dikaji dan didesain ulang, sehingga akan lebih efektif untuk dapat memindahkan barang ke Sumatera, Banten, Jawa Barat atau Jawa Ten-

gah. Melalui tol tersebut, truktruk besar kontainer dapat keluar masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok tanpa harus masuk ke tengah kota. "Tol Semanan-Sunter harus bisa masuk ke Tanjung Priok. Begitu pula dengan Tol Sunter-Pulo Gebang, Selain itu, untuk orang yang pindah dari Sumatera ke Jawa Tengah atau ke Jawa Barat dengan dua ruas jalan tol kan tidak masuk ke dalam kota Jakarta juga" kata Basuki. (Zul)

Tak Kunjung Selesai,

Sengketa Lahan Desa Rawasari Bisa Jadi Bom Waktu JAKARTA - Sengketa lahan di Desa Rawasari, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, provinsi Jambi, akan menjadi bom waktu bila tak segera diselesaikan. Pasalnya antara warga dan perusahaan perkebunan hingga kini belum ada titik temu untuk mengakhiri sengketa. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat diminta turun tangan untuk mencari penyelesaian sengketa antara warga dengan pengusaha perkebunan sawit. Jangan sampai sengketa, menjadi besar seperti kasus Masuji Lampung yang memakan korban jiwa, demikian jelas, pengamat pertanahan, Irma Nasution, SH ketika diwawancarai PAB di kantornya kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat belum lama ini. Sebenarnya sudah ada mediasi antar warga dan perusahaan perkebunan. Hasil mediasi, perusahaan perkebunan tidak boleh melakukan aktivitas, sebelum ada titik temu dengan warga. Kesepahaman tersebut dihadiri Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Armawan dan aparat pemerintah terkait lainnya. Namun nampaknya perusahaan tak mematuhi kesepakatan tersebut. Seperti penjelasan, warga dan juga ketua RT 03, Mail Arjos yang juga memiliki lahan di kawasan blok O. PT ATGA, jelasnya kendati sudah membuat kesepakatan ternyata tetap melakukan aktivitasnya. “Itu saya lihat sendiri. Kalau mereka tak mematuhi kesepakatan, jangan salahkan kami, bila warga mengambil paksa lahan yang telah diduduki PT ATGA,”katanya.

Kami (warga Rawasari-red) jelas Arjos sebenarnya sudah berbaik hati dengan PT ATGA dan perusahaan perkebunan lain yang telah menduduki lahan kami secara sepihak. “Tapi jika perusahaan perkebunan tetap membandel, kami akan melakukan tindakan tegas,” ancam Arjos. Menyikapi hal tersebut, tokoh masyarakat dan pemuda desa Rawasari telah membentuk tim kecil menyikapi sikap perusahaan berkebunan yang membandel tersebut. “Untuk sementara, kami coba memperingatkan dulu,” jelas Arjos. Menurut Arjos, hasil musyawarah diputuskan sebagai koordinator Tim ditunjuk, Baharuddin Rahman, dengan anggota diantaranya, Dede Syafullah, Ajid, Jasmin, Yasir, Arjos, Lagiman, Kusmadi, Mawir, Kijo, Syarifudin dan Nurdin. Pembentukan Tim selain mencari fakta, juga bertindak sebagai perwakilan warga untuk mencari penyelesaian dengan perusahaan perkebunan yang beroperasi di desa Rawasari. Menurut Baharudin, baru beberapa hari bekerja, Tim sudah berhasil menemui mantan Kades Rawasari pertama, Abdullah, SP di Tasikmalaya untuk mencari penjelasan terkait persoalan desa Rawasari. Dalam pertemuan tersebut tim berhasil minta penjelasan Abdullah. Ternyata menurut mantan Kades pertama desa Rawasari tersebut, patok BPN, blok O sampai SK 12 lurus dengan blok P, N dan blok M sudah ada surat-surat pengarap yang dikeluarkan pemerintah Desa antara tahun 1994-1995. Berdasarkan surat pengarap terse-

but, jelas Abdullah, kepemilikan warga atas lahan yang dikuasai PT ATGA sah dan benar adanya. “Apa yang dituduhkan pihak perusahaan, kalau warga tak punya bukti kepemilikan itu tidak benar,” katanya. Kades Lain Awal sengketa, berawal perusahaan perkebunan menduduki lahan warga desa Rawasari yang mengantongi izin dari kepala desa lain bukan Kepala Desa Rawasari. Selain itu pihak perusahaan membeli lahan kepada orang yang diduga tak mempunyai hak kepemilikan. Perusahaan perkebunan diduga membeli lahan dari Abdul Wahab bin Amileng. Menurut Baharuddin Rahman, Lahan warga yang diserobot perusahan perkebunan dan kelompok tani, kurang lebih seluas 3000 Ha, berada di blok M ,N, O, P dan blok Q. PT ATGA menguasai blok N,O dan P. Sementara PT Sumber Tehnik, diduga menguasai blok M dan sijun memiliki lahan kurang lebih 500 Ha di blok M dan N. Sedangkan kelompok tani Pipos diduga menyerobot blok Q. Menurut mantan Kapala Desa Rawasari, Sukri Z dan tokoh masyarakat Rawasari, lahan yang seharusnya milik perusahaan dan kelompok tani Pipos sebenarnya berada diseberang Rawasari (Kelurahan Simpang). Artinya, perusahaan perkebunan tersebut jelas Sukri, telah mencaplok tanah warga Rawa Sari dan diduga secara sengaja perusahaan tersebut memperluas lahannya hingga melompat ke wilayah Rawa Sari yang tidak termasuk lahan miliknya. (zul)

Marzuki Alie Tak Setuju BNN Sanggah Anas Digulingkan Jebak Raffi Ahmad

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, tidak setuju jika upaya menaikkan elektabilitas Partai Demokrat dilakukan dengan cara menggulingkan Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum. “Sebaiknya kita duduk bersama bagaimana Demokrat menjadi lebih baik ke depan,” kata Marzuki kepada wartawan di kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin (4/2). Marzuki meminta seluruh pimpinan partai mulai dari jajaran dewan pembinan hingga DPP tidak sembarangan memberikan pernyataan ke publik. Menurut dia, persoalan internal partai mesti diselesaikan lewat mekanisme internal. “Saya menyerukan kepada pimpinan partai dan dewan pembina jangan memberikan pernyataan sendiri. Urusan internal jangan diungkapkan. Selesaikan dengan kepala dingin,” ujarnya. Marzuki mengakui isu korupsi menjadi salah satu penyebab merosotnya elektabilitas partai politik di Indonesia. Apalagi, bila isu korupsi meli-

CMYK

Marzuki Alie batkan tokoh-tokoh penting di struktur pengurus partai. Namun begitu, dia meminta semua pihak menghormati jalannya setiap proses hukum. Menurut Marzuki, semua partai di Indonesia sedang mengalami nasib yang sama. Kadang partai berada di puncak popularitas kadang berada di bawah. Namun, kata dia, semua ini harus disikapi secara bijaksana dan pikiran jernih. Semua pihak harus berpedoman pada aturan hukum. “Saya rasa semua partai sama. Ada naik ada turun. Selagi bisa berpikiran sehat pasti bisa diselesaikan,” kata Marzuki. (Zul)

JAKARTA - Rumor mengenai adanya upaya menjebak yang dilakukan pada Raffi Ahmad terkait penangkapannya dalam kasus penyalahgunaan Narkoba terus merebak. Beredar pesan berantai bahwa petugas Badan Narkoitka Nasional (BNN) meminta sejumlah uang kepada para terperiksa yang bebas. Informasi tersebut mengatasnamakan Mira, Manajer Raffi Ahmad sebagai penulisnya. “Tidak, itu sama sekali tidak benar. Kami sudah minta keterangan Mira juga, dan ternyata ia sendiri merasa tidak pernah menulis pesan itu,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat BNN, Kombes Sumirat Dwiyanto di Jakarta Timur, Senin (3/4). Kalau pun benar ada pemerasan, dia menjamin kalau oknum tersebut anggota palsu. “Sudah sering ada laporan seperti ini. Kepada masyarakat yang dihadapkan pada situasi semacam ini mohon jangan tanggapi, kalau perlu laporkan pada polisi,” kata dia. Lebih lanjut, Sumirat menegaskan, BNN dalam setiap upayanya mengusut kasus Narkoba akan selalu berushaa transpa-

Raffi Ahmad ran. Ia berujar, setiap orang yang diperiksa tak ada sangkut pautnya dengan Narkoba, pasti akan dilepaskan BNN. “Tapi ya kalau terbukti haru ikuti prosedur yang sudah diterapkan. Intinya kami tidak akan gembar-gembor dalam semua kasus yang ada, kami akan selalu paparkan dulu bukti yang ada,” kata dia. Dalam penggerebekan pada Minggu (27/1) lalu, BNN menciduk tujuh belas orang dari kediaman Raffi Ahmad di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Akan tetapi, dari sekian orang yang ditangkap dan diperiksa oleh BNN, hanya satu orang akhirnya yang ditahan oleh BNN, yakni Raffi Ahmad. Atas fakta tersebut, muncul dugaan BNN sengaja menjebak Raffi untuk mendapatkan sejumlah keuntungan. ( Zul/Idt)


CMYK

Jabar Time

Edisi: 72/Minggu II Februari 2013

4

Jabar Bebaskan Biaya Sekolah SLTA BANDUNG - Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan mulai Juli 2013 atau awal tahun ajaran 2013/ 2014, siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan atau sederajat akan dibebaskan dari biaya. "Siswa SLTA mulai Juli 2013 bebas biaya. Ini bukan pernyataan sosialisasi, apalagi kampanye. Ini program Pemprov yang siap dijalankan. Jadi, bantuan pendidikan buat siswa ini sama sekali bukan janji buta," kata Ahmad Heryawan. Ditemui usai peresmian pemanfaatan Ruang Kelas Baru (RKB) di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah, Desa Sagalaherang, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Heryawan menuturkan mulai Juli mendatang, Pemprov Jabar bersama Pemerintah Pusat akan menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Gubernur Jabar

Ahmad Heryawan Khususnya SLTA, kata dia, seorang siswa akan mendapat bantuan pendidikan sebesar Rp1,2 juta per tahunnya. Ia menambahkan, pembebasan biaya buat siswa SLTA pada tahun pertama pelaksanaan memang belum mencakup 100 persen. Namun, Gubernur Heryawan menjamin program dimaksud segera dinikmati sebagian

besar siswa SLTA. Pihaknya menjelaskan, program pembebasan biaya sekolah untuk siswa SLTA bagian dari progam Pendidikan Menengah Universal (PMU). Melalui program PMU, putra-putri Jabar beberapa tahun mendatang seluruhnya mengenyam pendidikan minimal SLTA. "Melalui program pendidikan basic minimal ini, kualitas generasi muda Jabar di tahuntahun mendatang semakin unggul," kata dia. Ia menambahkan, bantuan serupa untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) lebih awal digelar. Sejak dilaksanakan mulai 2009 hingga sekarang, lanjut Heryawan, pembebasan biaya pendidikan buat murid SD dan pelajar SLTP telah mencakup seluruh anak didik di sekolah negeri maupun swasta.(yesi)**

UMK Serang Tak Bisa Ditangguhkan SERANG- Hasil verifikasi ulang terhadap delapan 23 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK, delapan perusahaan direkomendasikan ditolak, sehingga ditambah dengan sebelumnya maka ada 33 perusahaan ditolak menangguhkan UMK 2013. "Hasil verifikasi ulang terhadap 23 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2013, sebanyak 15 perusahaan direkomendasikan untuk diterima dan delapan direkomendasikan untuk ditolak," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Erik Syehabudin di Serang. Sebelumnya, saat rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten, dari 177 perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan UMK 2013, ada 25 perusahaan yang direkomendasikan untuk ditolak, 129 perusahaan yang diterima dan 23 perusahaan yang perlu dilakukan verifikasi ulang. Ia mengatakan, rekomendasi penangguhan UMK sudah diserahkan ke Biro Hukum Pemprov Banten. Dalam waktu dekat rekomendasi penangguhan UMK akan ditetapkan oleh Gubernur Banten melalui surat Keputusan Gubernur (Kepgub). Menurut Erik, jika Kepgub telah dikeluarkan, maka bagi perusahaan yang dinyatakan ditolak usulan penangguhan UMK-nya, harus melaksanakan pembayaran upah kepada karyawannya seusai Kepgub tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota seProvinsi Banten tahun 2013. Ia mengatakan, dari sekitar 10.716 perusahaan yang ada di Banten, hanya 177 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Perusahaan yang tidak mengajukan penangguhan UMK di Banten lebih banyak, jika

BURUH Pabrik di Serang Banten

dibandingkan dengan yang mengajukan penangguhan UMK. Oleh karena itu, perlu pengawasan terhadap perusahaan dalam melaksanakan pembayaran upah karyawan sesuai UMK. "Apakah mereka sudah melaksanakan pembayaran upah sesuai UMK per Januari ini, atau belum. Tentu pengawasan dari kab/kota dan provinsi harus ditingkatkan, hanya kendalanya, pengawas di Disnakertrans Banten cuma 4 orang," katanya. Ia mengatakan, perusahaan yang tidak melaksanakan pembayaran UMK sesuai dengan Kepgub yang telah ditetapkan, bisa dikenai sanksi pidana sesuai UU No 13/2003 tentang ketenagakerjaan yakni maksimal empat tahun penjara atau denda maksimal senilai Rp400 juta. Sebagaimana diketahui, Gubernur Banten mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.904Huk/2012 tanggal 27 November 2012. Dalam SK tersebut, ditetapkan UMK Kabupaten Lebak sesuai rekomendasi Bupati Lebak senilai Rp1.187.500, UMK Kota Serang Rp1.798.-

446, Kabupaten Pandeglang Rp1.182.000, Kota Tangerang Rp2.203.000, Kabupaten Tangerang Rp2.200.000, Kota Tangerang Selatan Rp2.200.000, Kota Cilegon Rp2.200.000, Kabupaten Serang Rp2.080.000. Setelah itu, pada 18 Januari 2013 Gubernur Banten mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Banten dengan Nomor SK, 561/Kep.13-HUK/2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Besaran UMSK yang telah ditetapkan berdasarkan usulan dibagi menjadi tiga kelompok di masing-masing daerah. UMSK 2013 di Kabupaten Tangerang untuk kelompok sektor I, sebesar Rp2.530.000, sektor II Rp2.420.000 dan sektor III Rp2.310.000. Sedangkan untuk Kota Tangerang Selatan, besaran UMSK 2013 kelompok sektor I sebesar Rp2.530.000, sektor II Rp2.420.000, dan sektor III Rp2.310.000. Sedangkan UMSK 2013 Kota Tangerang kelompok sektor I Rp2.533.450, sektor II Rp2.423.300, dan sektor III Rp2.313.100.(Nur)**

Kopi Preanger Saingi Kopi Luwak BANDUNG - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan bahwa kopi khas dari Provinsi Jawa Barat yakni 'Java Preanger Coffee' atau Kopi Preanger saat ini menjadi primadona di kawasan Eropa. "Kopi Preanger sekarang jadi primadona di Eropa seperti halnya Kopi Luwak," ujar Dede Yusuf. Melihat potensi yang besar dari Kopi Preanger, Dede Yusuf meminta untuk ke depan agar para pedagang kopi Jawa Barat mau menjual kopi tersebut. "Setelah saya cicipi, kopinya memang enak dan segar. Kopi ini harus didukung dan dikembangkan," kata dia. Ia menambahkan, Java Preanger Coffee ini ternyata telah lama hilang di peredaran sejak 1930-an, namun beberapa tahun sejumlah wilayah di Jabar mulai mengembangkan kopi ini. Dede Yusuf yang saat ini maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat Dede merasakan kenikmatan Kopi Preanger tersebut saat dirinya mengunjungi Pasar Rajadesa, Kabupaten Ciamis, Jabar.

Dirinya meminum kopi tersebut di salah satu kedai yang ada di dalam pasar itu sambil berdialog dengan para pedagang. Selain itu, Dede Yusuf juga menyempatkan membeli gula aren khas dari kawasan Rajadesa. Pada kesempatan tersebut dirinya juga menyempat untuk berziarah ke makam leluhurnya di komplek pemakaman Egon Sastradiredja di Jatinagara. Menurut dia, di wilayah itu leluhur dirinya merupakan kuwu (kepala desa) turun temurun sejak masa Kerajaan Galuh. Ia menuturkan, tradisi ziarah yang dilakukannya tersebut merupakan hal rutin yang telah ditanamkan sejak kakek buyutnya, bahkan sejak kecil Dede pun kerap diajak oleh ibunda tercinta Rahayu Effendi untuk berziarah ke tanah leluhur. "Disinilah keluarga besar Yusuf Effendi bermula, kakek dan ibu saya asli dari Kawali, Ciamis lalu hijrah ke Bogor, saya dibesarkan di Bogor tapi tidak pernah meninggalkan Ciamis, makanya saya menjadi anggota DPR pada 2004 dari dapil Ciamis yang merupakan tanah karuhun," kata dia.(Dedi)**

Banjir ROB

Empat Kecamatan di Pandeglang Rawan Rob PANDEGLANG - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang Encep Suryadi menjelaskan, empat kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, rawan rob atau banjir air laut. "Dari 35 kecamatan yang ada di Pandeglang, empat rawan rob, yakni Panimbang, Sukaresmi, Labuan dan Sumur," katanya di Pandeglang. Di empat kecamatan itu, kata dia, sering sekali air laut pasang dan membanjiri daratan, bahkan hingga ke permukiman penduduk, sehingga mengakibatkan kerusakan. Untuk itu, kata dia, BPBD secara rutin menurunkan tim memantau daerah rawan rob tersebut, tujuannya agar terjadi bencana itu bisa segera di-

tangani, termasuk menyalurkan bantuan pada para korban. "Kita tidak ingin `kecolongan`, karena itu selain meminta informasi dari masyarakat dan aparat pemerintahan setempat, kami juga secara rutin menurunkan tim ke lapangan," katanya. Selain memantau rob, BPBD juga memantau bencana lain yang mungkin terjadi, seperti banjir, angin kencang, dan topan. Ia menyatakan terus meminta warga untuk mewaspadai terjadinya bencana, baik rob, angin puting beliung maupun banjir. "Bencana perlu terus diwaspadai, termasuk banjir, karena sampai sekarang hujan masih sering terjadi di wilayah ini," katanya. Puncak banjir Pandeglang

yang terjadi 7-10 Januari 2013 dan merendam 19.490 unit rumah dan 8,832 haktare sawah serta "memaksa" puluhan ribu warga harus mengungsi ke masjid, sekolah dan madrasah diniyah awaliyah (MDA). Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyebutkan, di Kecamatan Munjul banjir merendam 1.286 unit rumah dan 553 hektare (ha) sawah yang tersebar di sembilan desa, di Pagelaran 729 unit rumah dan 595 ha sawah tersebar di empat desa. Kemudian di Kecamatan Patia 1.182 unit rumah dan 631 ha sawah tersebar di 10 desa, Sukaresmi 5.640 unit rumah dan 1.437 ha sawah tersebar di 10 desa, Cisata 103 unit rumah tersebar di empat desa, Saketi 321 unit rumah dan 353 ha

sawah tersebar di lima desa. Selanjutnya di Kecamatan Picung 524 unit rumah dan 150 ha sawah tersebar di enam desa, Bojong 250 unit rumah dan 110 ha sawah di dua desa, Sobang 131 unit rumah dan 140 ha sawah tersebar di empat desa, Panimbang 3.717 unit rumah 2.742 ha sawah tersebar di enam desa. Di Kecamatan Sindang Resmi 1.428 unit rumah dan 450 ha sawah tersebar di tiga desa, Labuan 957 unit rumah tersebar di dua desa, Cigeulis 855 unit rumah tersebar di tujuh desa. Banjir di Cikeusik merendam 495 unit rumah dan 405 ha sawah tersebar di lima desa, Angsana 1.849 unit rumah dan 1.266 ha sawah tersebar di sembilan desa serta di Kecamatan Cikedal 23 rumah tersebar di dua desa.(rusman)**

Untuk Perawatan Jalan:

Pemprov Jabar Gelontorkan Rp 650 Milar BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi di 2013 ini sebesar Rp 650 miliar mulai dari perbaikan rutin, pembuatan jalan baru dan pelapisan. "Anggaran tersebut berasal dari APBD Provinsi Jabar, cukup besarnya dana pembangunan dan pemeliharaan jalan ini karena, biaya yang sangat tinggi untuk mengatasi permasalah jalan yang rusak dan pembangunan jalan baru," kata Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan. Menurut dia, dari informasinya dana sebesar Rp1 miliar hanya bisa untuk membangun jalan provinsi baru sepanjang sepanjang 700 meter, belum lagi biaya pemeliharaannya yang cukup besar sehingga untuk menata jalan provinsi

butuh anggaran atau biaya yang tidak sedikit. Lebih lanjut, anggaran yang disediakan tersebut nantinya akan digunakan untuk berbagai kepentingan jalan di seluruh daerah di Jabar. Mulai dari perbaikan, pemeliharaan bahkan sampai pembuatan jalan baru. Dan anggaran tersebut sudah disetujui dan pos dananya ada di Dinas Bina Marga Jabar. "Kami terus berupaya meningkatkan kualitas jalan di Jabar selain untuk memberikan kenyamanan kepada para pengguna jalan juga untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh buruknya kondisi jalan raya," tambahnya. Heryawan juga mengklaim, dari 2.200 km jalan Provinsi Jabar yang ada hanya sekitar 60

PEMBANGUNAN Jalan Baru Dari Katapang Menuju Baleendah

km dalam kondisi rusak itu pun rusak ringan yang tersebar di berbagai daerah. Dikatakannya, kerusakan jalan tersebut disebabkan oleh kendaraan yang bertone besar dan cuaca seperti hujan sehingga mempercepat kerusakan.

"Maka dari itu untuk antisipasinya selain melakukan pemeliharaan kami pun membatasi operasional kendaraan bertonase besar dan meninggak kendaraan yang kelebihan angkut," kata Heryawan. (euis)**

Wisatawan ke Banten Bakal Naik SERANG - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Banten memprediksi kunjungan wisawatan ke wilayah itu, terutama ke wilayah Anyer pada 2013 akan lebih meningkat dari tahun 2012 karena dukungan infrastruktur jalan yang lebih baik. Ketua PHRI Banten Ahmad Sari Alam di Serang, Rabu mengatakan kunjungan wisatawan ke Banten khususnya ke Anyer pada akhir tahun 2012 meningkat dibandingkan beberapa bulan sebelumnya, karena dukungan infrastruktur jalan dari Cilegon menuju Anyer sudah lebih baik. Sebab, beberapa bulan sebelumnya perbaikan jalan nasional tersebut sempat terhenti dan menggangu aktivitas perekonomian masyarakat termasuk pariwisata. "Pariwisata Banten itu unik, karena pada saat Amerika terkena dampak ekonomi global, kunjungan pariwisata Banten

CMYK

justru naik. Secara global di Indonesia, kunjungan naik 5,5 persen, sedangkan di Banten mencapai 6 juta orang," kata Ahmad Sari Alam. Ia mengatakan, meningkatnya kunjungan wisatawan ke Banten menjelang akhir Tahun 2012 karena didukung jalan yang mulai bagus meskipun belum seluruhnya selesai, tetapi lebih bagus dari beberapa bulan sebelumnya. "Dengan kondisi jalan tol yang bagus seperti sekarang ini, Jakarta Cilegon bisa ditempuh hanya 1 jam 30 menit. Apalagi pemrov Banten menganggarkan lebih dari Rp1 triliun untuk infrastruktur jalan pada 2013," kata Ahmad Sari Alam didampingi Ketua Harian PHRI Banten Ashok Kumar. Oleh karena itu, pihaknya memprediksi kunjungan wisatawan ke Banten pada 2013 akan lebih baik dari tahun sebelumnya, karena seluruh per-

baikan jalan Cilegon hingga Pan tahun-tahun sebelumnya mengingat perbaikan jalan nasional tersebut akan selesai pada awal 2013. Selain itu, kata dia, Provinsi Banten juga saat ini sudah membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dengan terbitnya surat keputusan (SK) Gubernur Banten tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Banten pada Oktober 2012 lalu. "BPPD telah terbentuk tinggal menunggu dilantik.Ini akan berdampak positif bagi pengembangan wisata di Banten," katanya. Untuk mendukung promosi tersebut, kata dia, PHRI dan BPPD akan membuat 'road map' kunjungan objek wisata di Provinsi Banten, dengan mencantumkan objek wisata unggulan yang ada di masing-masing kabupaten/kota. "Dalam waktu dekat, PHRI

bekerjasama dengan Kadin Banten akan memebentuk lembaga pendidikan Kepariwisataan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Kepariwisataan," katanya. Ketua Harian PHRI Banten Ashok Kumar mengatakan, dalam upaya meningkatkan kembali sektor Pariwisata Banten, akan dilakukan program 'Visit Banten' pada 2014 sehingga perlu ada kesiapan semua pihak terutama pemerintah daerah dalam upaya mendukung 'Visit Banten' tersebut pada 2014 mendatang. "Selama satu tahun pada 'Visit Banten' itu, pemerintah daerah bekerjasama dengan 'stakeholders' pariwisata dan masyarakat harus menampilkan even-even yang dapat mendatangkan banyak wisatawan. Misalnya kita tampilkan tradisi Panjang Maulud di Kota Serang atau Seba Baduy," kata Ashok Kumar.(Nur)**


CMYK

1a Alamat Redaksi: Komplek Penuin Centre Blok B No. 9, Batam

Edisi: 72/Minggu II Februari 2013

Kepri Telp. (0778) 7288400, 429798 Fax. (0778) 425664 SMS: 0812-23610061

Kasus Asuransi PNS Pemko Batam Beraroma Suap BATAM - Kasus asuransi PNS Pemko Batam di Bumi Asih Jaya (BAJ) kembali mencuat bak meteor. Selain nilai premi yang tidak jelas, serta sumber dana yang kabur, legalitas BAJ saat kontrak diadakan, juga patut dipertanyakan. Seorang mantan agen (karyawan) BAJ Cabang Kota Batam mengaku heran dengan kasus tersebut. Sepanjang pengetahuannya, saat kontrak

disepakati, Kementerian Keuangan tidak lagi memperpanjang izin BAJ. Dikatakan, perpanjangan izin dilakukan karena ada syarat-syarat yang tidak bisa dipenuhi BAJ di tingkat pusat. "Makanya para agen yang lain juga heran, izin tidak diperpenjang kenapa bisa dapat premi hingga puluhan miliar rupiah," kata pria yang minta namanya tidak usah disebutkan.

Sisi lain yang perlu ditelusuri yakni terkait sumber dana untuk premi asuransi. Sumber tidak resmi di Pemko Batam menyebutkan, dana untuk premi asuransi merupakan bantuan (insentif) dari Pemko Batam kepada PNS di lingkungan Pemko Batam. Disebutkan, masalah tersebut sudah pernah di bahas di internal Pemko Batam. "Ketika peserta mempertanyakan soal pengembalian premi,

atasan kami mengatakan tidak ada yang perlu dikembalikan karena merupakan bantuan," kata pria yang merahasiakan identitasnya itu. Sumber itu menyebutkan, suasana pada pertemuan itu sempat memanas. Hal itu dipicu arahan seorang petinggi Pemko Batam agar kasus itu tidak usah dibesar-besarkan. Namun,  Bersambung ke Hal 7a

TRIPARTIT MINUS APINDO, DUNIA KERJA KIAN TAK JELAS

MAJELIS Guru SMAN 16 Kota Batam pada hari Pendidikan Nasional Tahun 2012 (net).

Pertanyakan Anggaran IMA

Mahasiswa Kepri Siap Demo Kejati TANJUNGPINANG - Mahasiswa yang tergabung dalam Aktivis Mahasiswa Kepulauan Riau (AMK) sudah bersiap untuk menggelar aksi demo ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Aksi dilakukan untuk mendesak Kejati mengusut penggunaan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sekitar Rp600 juta bagi kegiatan Ikatan Motor Anambas ((IMA).

Dani, Koordinator AMK, menyebutkan adanya dugaan penyelewengan dalam penggunaan dana yang bersumber dari APBD tahun 2011 itu. Dari informasi yang diperoleh AMK kata Dani, kegiatan yang dilakukan IMA hanya mengikuti turnamen di Tanjungpinang dan Bintan. "Untuk dua kegiatan itu menghabiskan dana hingga Rp600 miliar. Sungguh pantastis," kata Dani yang berasal dari

Kabupaten Lingga itu. Menurut Dani, pihaknya tidak mempersoalkan dasar pendirian Ikatan Motor Anambas (IMA), meskipun secara nasional sudah ada Ikatan Motor Indonesia (IMI). Yang dipermasalahkan AMK adalah penggelontoran APBD hingga Rp600 juta untuk satu wadah cabang olah raga bertaraf kedaerahan.  Bersambung ke Hal 7a

Tokoh Muda Kepri Gagas Gerakan Melayu Terpadu BATAM - Kalangan tokoh pemuda tempatan di Kepulauan Riau (Kepri) sedang mempersiapkan berdirinya Gerakan Melayu Terpadu (GMT). Para tokoh muda yang terdiri dari mahasiswa, pekerja dan aktivis itu berasal dari Tanjungpinang, Bintan, Batam, Karimun, Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas. Azwir, tokoh pemuda dari

Anambas, membenarkan wacana tersebut. Dijelaskan, sejauh ini pihaknya tengah menyatukan segala potensi dan upaya untuk mendirikan wadah tersebut. "Nantinya wadah itu akan menyerap segala potensi serta pemikiran dan dijadikan sumbangsih untuk membangun Kepri di segala bidang," katanya. Menurut Azwir, selama ini

BATAM - Dunia usaha dan lapangan kerja kian tak jelas di Kota Batam, menyusul rencana Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang tarik diri dari lembaga tri partit. Sikap tersebut dilakukan menindaklanjuti isntruksi DPN Apindo pusat untuk non aktif dalam semua pertemuan resmi maupun tidak resmi di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS TRIPNAS) dan Dewan Pengupahan. Penegasan itu disampaikan Cahaya, Ketua Apindo Kepri sebagai protes atas kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan dunia usaha. Ia menikai pemerintah sangat mengecewakan pihak pengusaha karena sering membuat keputusan di luar kesepakatan. Ia mencontohkan penambahan item KHL dari 44 menjadi 60 item tanpa melibatkan pihak pengusaha. "Begitu juga dengan penentuan nilai UMK di daerah yang terkesan mengabaikan suara pihak pengusaha. Kami juga sudah menyurati ke semua Apindo kabupaten/kota seKepri untuk menjalankan instruksi tersebut,� ujarnya ke-

 Bersambung ke Hal 7a

SURAT KABAR UMUM

Baca Mingguan Tertua di Kepri

M E M B U K A C A K R AWA L A A N A K B A N G S A

DISKOTEK Pasifik.

Menyibak Misteri Kematian Memeh di Diskotek Pasifik BATAM - Segala aktivitas manusia di diskotek Pasifik, Sungai Jodoh, Kecamatan Batuampar, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memang penuh misteri. Maklum, seperti diskotek lainnya, pusat dunia gemerlap (dugem) terbesar di Kota Batam itu, hanya disinari beratus lampu kelap-kelip yang diiringi dentuman musik yang menggetarkan jantung. Memang, Aidah (41) isteri almarhum Miswandi Mahyudin alias Memeh (46), warga Pulau Setokok, belum pernah menyaksikan apalagi merasakan warna dunia malam di diskotek. Yang dia tahu, suaminya telah tewas dengan penuh luka setelah memasuki diskotek Pasifik. Kendati tidak bisa memastikan bagaimana suaminya meregang nyawa, namun dari kondisi luka-luka di jasad suaminya, wanita setengah baya itu membayangkan bahwa Miswandi sangat tersiksa saat menghadap sakaratul maut. Masih segar dalam ingatan Aidah, sebelum kejadian, sua-

 Bersambung ke Hal 7a

 Bersambung ke Hal 7a

Kasus Bunker PT Ganda Sari Kian Redup

ada fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat Melayu, yakni berpikiran secara sempit. Dengan predikat sebagai masyarakat tempatan, mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok bukan untuk kepentingan daerah secara menyeluruh. "Padahal jika potensi itu digunakan

Inf Nusantara

pada wartawan. Menurut Cahaya, jika tidak ada penyelesaian yang bijaksana bagi kedua belah pihak, maka tahun depan Apindo tidak akan ikut membahas UMK. Dengan demikian, aosiasi pengusaha itu tidak akan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai UMK yang diputuskan. Ia pun mengatakan, tanpa keterlibatan pengusaha dalam dewan pengupahan, maka UMK akan ditentukan oleh pihak serikat pekerja/buruh dan pemerintah. Jika hal itu terjadi, pihaknya akan mengembalikan mekanisme ke masing-masing perusahaan dan karyawannya. "Setiap pekerja yang mau bekerja silahkan tanyakan ke perusahaan bersangkutan, apakah sanggup bayar sesuai kehendak mereka. Jika setuju silakan kerja, jika tidak silahkan cari perusahaan dengan gaji yang lebih tinggi. Jadi mekanisme pasar yang berlaku, tanpa paksaan,� ujarnya. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang menolak permohonan perwak-

Brigjen Pol Yotje Mende.

CMYK

BATAM - Pengusutan kasus besar penemuan bunker milik PT Ganda Sari Petra Mandiri di Kabupaten Bintan kian redup. Keseriusan dan kemampuan Kapolra Kepri Brigjen Yotje Mende pun diragukan dalam penuntasan kasus itu. Bukan hanya masyarakat awam dan praktisi hukum, mahasiswa pun tidak puas terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan Mapolda Kepri. Mahasiswa yang menamakan diri sebagai Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang, Bintan dan Batam pun mendatangi Mapolda Kepri di Nongsa, Batam untuk mendesak Kapolda menuntgaskan kasus itu beserta kasus-kasus besar lainnya. Sebenarnya, sebelumnya pun, desakan agar Kapolda Kepri serius mengusut kasus itu sudah bermunculan. Bahkan Ketua DPRD Kepri Ir Nur Syafriadi pun

sudah bersuara lantang meminta kasus itu segera dituntaskan. Nyatanya, justru di saat kasus itu sudah ditangani langsung oleh Mapolda Kepri, penanganannya jadi seret. Berbagai penilaian miring pun diarahkan kepada Yotje Mende sebagai pejabat nomor satu di Polda yang bermarkas di Nongsa itu. Ada sisi-sisi aneh dalam pengusutan kasus itu. Sejak dari penggerebekan yang dilakukan tim Polres Tanjungpinang pun, telah menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat. Pasalnya, tempat kejadian perkara (TKP) berada di Seinam, Bintan, yang jelas-jelas masuk wilayah hukum Polres Bintan. Namun, penggerebekan 6 bunker itu justru dilakukan oleh Polres Tanjungpinang.  Bersambung ke Hal 7a


CMYK

Batam

Edisi: 72/Minggu II Februari 2013

2a

Kasus Dana Hibah

Rina, 'Numpang Bengkak' di KPU Batam BATAM - Sungguh malang nasib Rina (35), bendahara KPU Batam. Baru beberapa bulan bergabung di instansi itu, wanita muda itu telah berstatus tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, terkait kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemko Batam ke KPU. Berbagai suara sumbang bermunculan terkait nasib Rina. Ia dinilai sebagai korban untuk menyelamatkan oknum petinggi di Pemko, yang berpotensi ikut terjerat dalam kasus itu. "Kasihan Rina. Ia hanya numpang bengkak di KPU Batam," ujar Fanni Iood SH, praktisi hukum di Kota Batam. Menurut Fanni, baik Jaksa Penuntut Umum, terutama majelis hakim yang menangani kasus itu harus bekerja profesional serta moral yang baik. Dikatakan, dari alur kasus dana hibah yang berlangsung, sangat tercium adanya upaya-upaya sejumlah oknum petinggi di Pemko Batam untuk menghilangkan jejak dengan mencari

kambing hitam. "Tapi kalau JPU dan hakim bekerja secara profesional dan beretika, akan terlacak siapa sebenarnya yang terlibat," sebut Fanni kepada PAB Indonesia, akhir pekan lalu. Sebagai praktisi hukum kata Fanni, dirinya tidak ingin mendahului vonis pengadilan terkait kasus itu. Namun, dirinya juga tidak tega melihat ada korban, terlebih sesama kaum perempuan, harus menangung penderitaan yang bukan karena ulahnya. Dari nalurinya sebagai praktisi hukum, ia bisa menangkap adanya unsur rekayasa dalam kasus itu. Jika ditelusuri dari awal pengusutan kasus itu kemudian diperkuat dengan pengakuan para saksi, selayaknya sudah ada petinggi Pemko yang dinyatakan sebagai tersangka. "Kalau kita telusuri ya, dari proses pencairan dananya saja sudah terlihat kejanggalan. Tapi, kenapa tidak didalami ke arah itu? Ini malah Rina yang dijerat," katanya. Menanggapi status ter-

sangka yang disandang Rina, Walikota Batam Ahmad Dahlan pun buka suara. Dikatakan, sebagai bendahara KPU yang telah berstatus tersangka, Rina berhak mendapatkan perlindungan atau bantuan hukum dari pemerintah Kota Batam. Syaratnya, Rina membuat permohonan kepada Pemko Batam, lalu disiapkan bantuan hukum. Menanggapi adanya kemungkinan Rina dijadikan korban, Dahlan tidak berkomentar secara khusus. Ia hanya mengimbau semua pihak agar menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. "Apa pun ceritanya, tentu proses hukum lebih tinggi," katanya. Menyangkut tawaran walikota Batam, Rina mengaku menghargai. Namun, Rina tetap merasa dirinya sangat teraniaya dengan penetapannya sebagai tersangka. Dengan tegas dirinya merasa telah dikorbankan. Alasannya, dirinya hanya menjalankan perintah atasan, kemudian malah ditetapkan sebagai tersangka. (Astang)

Drainase Buruk Pemicu Banjir Kota Batam BATAM - Bahaya banjir tak pernah lepas dari masyarakat Kota Batam. Apalagi di titik-titik tertentu, pada musim hujan, langsung diserang banjir. Dalam catatan PAB Indonesia, banjir rawan terjadi bukan hanya di luar kota tetapi juga di inti kota seperti Nagoya, Jodoh, Simpang Jam dan Batam Centre. Sementara di pinggiran kota terdapat di beberapa titik seperti Tembesi Daeng, Tembesi depan markas 134, Depan Sekolah Putra Batam Batuaji, depan pasar Melayu Batuaji, Tiban Centre, bahkan Tanjungpiayu secara menyeluruh. Untuk daerah Tanjungpiayu, selain karena berdekatan dengan dam Duriangkang, banjir juga dipicu jeleknya sistem drainase yang ada. Apalagi ditambah kesadaran masyarakat yang tidak berdisiplin membuang sampah membuat kawasan itu jadi langganan banjir bandang. Dion (11), siswa SD swasta di Tanjungpiayu tampak bulanbulanan menghadapi banjir yang menyerang rumahnya di perumahan GMP Tanjungpiayum Minggu (3/2/2013). Saat itu ia dan adeknya tinggal di rumah sementara kedua orang tuanya pergi ke Batuaji untuk urusan keluarga. Sekitar pukul 11.00, hujan turun dengan derasnya hingga luapan air meny-

Maret, Blue Bird Boleh Beroperasi

erang rumahnya yang berdekatan dengan parit. Karena bingung melihat air memnuhi rumahnya, ia dan adiknya menimbun pasir di bawah daun pintu. Namun, air semakin membawa pasir itu ke dalam rumah sehingga rumahnya semakin kotor dan perabotan rumah tangga banyak yang rusak. Kepala Dinas PU Yumasnur kepada wartawan membenarkan penyebab banjir tidak hanya bangunan yang berdiri di atas drainase tetapi juga sebagian perumahan seperti perumahan Puri Agung Tiga, yang berada di perbukitan. Akibatnya, terjadi penyempitan drainase. Sehingga air yang datang tidak sesuai den-

gan kapasitas drainase. Selain itu juga, aktifitas warga yang memanfaatkan kolam antara drainase dengan air laut. Padahal, menurutnya, tempat itu sebenarnya untuk tujuan pembuangan akhir air hujan. Ia menambahkan, tahun 2000 silam, pihaknya sudah meminta anggaran ke Provinsi agar dibenahi pinggiran drainase. Namun, masyarakat setempat keberatan, sehingga alat berat tidak bisa masuk untuk memperbaiki drainase tersebut. Yumasnur menambahkan, pembenahan tidak hanya diberlakukan kepada pemerintah saja, tapi harus dilakukan bersamasama. Terutama kepada pihak developer perumahan di Kecamatan Sei Beduk. (Darwin)

Warga Tanjungbuntung Desak ATB Salurkan Air BATAM - Warga Tanjungbuntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam mendesak pihak ATB untuk mengalirkan air bersih ke kawasan itu. Jika tidak segera disambungkan, warga mengancam akan kembali menggelar demo dengan massa yang lebih besar. Hal itu disampaikan Ramli, warga Tanjungbuntung kepada PAB Indonesia menindaklanjuti aksi demi yang digelar minggu lalu. Dikatakan, masyarakat masih memegang janji para wakil rakyat untuk memfasilitasi tuntutan mereka. "Kalau tidak ada realisasinya, kami akan kembali beraksi," katanya. Seperti diberitakan sebelumnta, lima ratusan warga Kelurahan Tanjungbuntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendatangi kantor DPRD setempat, Senin (28/1/ 2013). Warga yang juga membawa anak-anak dan kaum ibu itu mengancam akan mengembalikan KTP jika tuntutan tidak dipenuhi. Aksi demo nyaris rusuh karena hingga sekitar satu jam berorasi, tak seorang pun wakil rakyat yang menyambut. Merasa tidak dihargai, para demonstran berteriak-teriak sembari menyanyikan 'Maju tak Gentar'. "Kami ini adalah warga negara

yang baik jadi tolong disambut oleh wakil rakyat. Jika tidak dihargai, kami akan mengembalikan KTP karena tidak ada artinya," ujar Abu, juru bicara warga. Beberapa warga mengaku terpaksa menggelar demo karena selama ini aspirasinya tidak didengar Pemko Batam. Selama ini kata warga, mereka belum tersentuh air bersih dan jalan yang memadai. "Sudah lama kami keluhkan tapi tak dihiraukan pemerintah. Makanya kami demo," ujar Yatni (36). Ibu muda itu mengatakan, untuk mendukung aksi pihaknya juga melibatkan anak-anak yang masih bersekolah. "Selama ini kami kesulitan mendapat air bersih dan rumah kami penuh debu pada musim kemarau dan

lumpur saat hujan karna jalan tak diaspal," bebernya. Kantor Walikota Diblokir Kawat Berduri Saat aksi demo berlangsung, kanto walikota Batam yang berseberangan dengan gedung DPRD tampak diblokir polisi dengan kawat duri berlapis. Kendati demikian aktivitas di kantor itu tetap berjalan meskipun tidak optimal. Beberapa warga yang hendak berurusan ke kantor walikota, terpaksa masuk dari beelakang. Akibatnya, aktivitas yang berlangsung jadi sepi. Kesempatan itu pun dimanfaatkan beberapa pegawai untuk bersantai di kantin Pemko Batam, meskipun masih pada jam kerja. (Darwin)

BATAM - Sejarah panjang perjuangan manajemen blue bird agar bisa memberi kenyamanan transportasi bagi warga Kota Batam memasuki babak ahir. Taksi si burung biru itu sudah diperbolehkan beroperasi di Kota Batam pasca adanya kesepakatan antara manajemen dengan Forum Taksi Batam. Sutrisno, Kepala Cabang Blue Bird membenarkan jika pihaknya telah diperbolehkan beroperasi. Dijelaskan, dengan adanya nota kesepakatan antara pihaknya dengan pengurus Forum Taksi Batam, diperkirakan pada bulan Maret 2013, perusahaan taksi nasional itu sudah bisa beroperasi. "Kita targetkan satu bulan ke depan sudah bisa beroperasi," katanya kepada wartawan beberapa waktu lalu. Menurut Sutrisno, sebelum turun ke jalan-jalan, saat ini pihaknya sedang mem-

benahi hal-hal yang belum rampung di internal. Termasuk perekrutan supir melalui iklan di media. Dikatakan, supir yang sebelumnya sudah direkrut ada yang sudah bekerja di tempat lain. Untuk itu, pihaknya menawarkan kesempatan bagi yang bersedia bekerja di blue bird. Sutrisno mengatakan, manajemen masih harus mempersiapkan beberapa hal sebelum Blue Bird beroperasi sepenuhnya di Kota Batam. Dijelaskan, saat ini ada sekitar 50 taksi yang sejak pertengahan 2012 sudah berada di Batam dan siap beroperasi. Sementara untuk penambahan taksi baru, harus dengan persetujuan pihak terkait. Ketua Forum Komunikasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Barelang (FKPTPB), Anto Duha mengatakan setelah penandatanganan tersebut Blue Bird bebas beroperasi di Batam sesuai izin

dan ketentuan. Kasus blue bird di Batam cukup pelik. Kendati telah mengantongi izin resmi dari Pemko Batam, namun tidak dibolehkan beroperasi karena tekanan pengusaha taksi yang terdahulu. Dikhawatirkan, dengan beroperasinya blue bird di Batam, maka perusahaan taksi lainnya terancam gulung tikar. Tekanan dilakukan dengan menurunkan ribuan supir taksi yang terlebih dulu beroperasi untuk menggelar mogok massal. Aksi demo sempat rusuh karena beberapa taksi yang sempat beroperasi dirusak dan ditangkap polisi. Sebenarnya, pengoperasian Blue Bird sudah begitu kuat karena izin dari Walikota Batam telah diperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang. tertanggal 22 Oktober 2012. (Romulus)

Terkait Lampu Jalan

DPRD Soroti Kinerja Dinas Pertamanan MEDAN - Komisi D DPRD Medan menilai salah satu persoalan paling krusial di Dinas Pertamanan Kota Medan saat ini ialah lampu penerangan jalan umum. Sebab, sampai saat ini banyak yang padam dan pemasangan belum merata. Banyak lampu jalan belum terpasang di pinggiran kota. Bahkan, yang ada saat ini rusak. Seperti, di Medan Tuntungan, Selayang, Medan Marelan, Jalan Karya, Labuhan, dan lainnya. Pemasangan lebih terfokus pada kawasan inti kota. Keluhan masyarakat juga tidak ditanggapi serius. "Kadis Pertamanan sudah koar-koar lampu jalan tidak ada yang padam. Yang mana tidak padam. Dan sampai kapan tidak mati. Harus jelas. Jangan lima tahun lagi baru maksimal," tegas Ketua Komisi D DPRD Medan Muslim Maksum kepada wartawan beberapa hari lalu. Dia mengungkapkan, selama ini masyarakat terlalu banyak mendapat janji manis. Akan diperbaiki, akan dipasang. Fakta di lapangan tidak ada satupun yang dikerjakan. "Masyarakat sudah bosan dengar cakap saja. Kami minta eksen di lapangan yang perlu. Keluhan ini sudah lama disampaikan

CMYK

masyarakat," ungkapnya. Dia meminta, Dinas Pertamanan Kota Medan dibawah komando Zulkifli Sitepu dalam waktu sebulan, bahkan seminggu ini bisa memaksimalkan lampu jalan. Bila tidak, Wali Kota Medan Rahudman Harahap segera mengevaluasinya. "Sebulan, bahkan seminggu sudah tidak ada lampu jalan yang padam. Harus ada perubahan. Realisasinya yang penting. Jangan hanya cakap. Harus kreatif dari sebelumnya," katanya. Dinas Pertamanan Kota Medan harus kreatif melihat kondisi Kota Medan. Jangan membuat masyarakat hanya membayar, tapi tidak bisa menikmati. Pemasangan lampu jalan harus merata. Tidak hanya disatu tempat saja. Menurut politisi PKS ini, tidak ada alasan keterbatasan anggaran jadi kendala. Apabila dana terbatas, maka dilakukan efisiensi anggaran. "Gunakan yang bermanfaat atau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jangan pemborosan atau yang tidak berhubungan langsung. Masyarakat bayar pajak, kenapa tidak mereka nikmati apa yang dikeluarkan. Uang itu uang rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat," pungkasnya. (s riyadi)


CMYK

Tanjungpinang & Bintan

Edisi: 72/Minggu II Februari 2013

3a

Lis Diyakini Bawa Perubahan di Segala Bidang TANJUNGPINANG - Masyarakat Kota Tanjungpinang berharap banyak kepada Lis Darmansyah sebagai Walikota Tanjungpinang untuk membawa ibu kota provinsi itu ke arah yang lebih maju di segala lini. Bukan hanya di sektor sosial, bahkan untuk birokrasi dan pembangunan fisik, Lis diyakini mampu memperbaiki. Saat ini masyarakat juga diharapkan berani membongkar jaringan mafia pada penerimaan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Pemko Tanjungpinang. Disinyalir, proses perekrutan PTT itu tidak sesuai aturan dan banyak yang merupakan titipan pejabat. Seperti yang dilontarkan David, dari Forum Kota (Forkot) Tanjungpinang, pihaknya meminta Lis Darmansyah untuk menangkap dan membongkar mafia PTT. "Kita percaya kepada Pak walikota, mampu mengatasi masalah ini," katanya kepada wartawan. Dijelaskan, sekitar akhir tahun 2012, Pemko Tanjungpinang di bawah kepemimpinan Walikota Suryatati A Manan, telah direkrut ratusan PTT.

Lis Darmansyah Namun, ditengarai proses perekrutan tidak transparan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Apalagi, banyak pegawai honor yang telah bekerja bertahuntahun, belum jelas statusnya. Beberapa pegawai honor kantor di lingkungan Pemko Tanjungpinang mensinyalir perekrutan PTT itu sarat bermuatan politis menyusul berakhirnya kepemimpinan Suruyatati. "Jika tidak segera diekspos kepada masyarakat

secara transparan, tidak tertutup kemungkinan perekrutan itu menjadi bom waktu bagi pemerintahan Pak Lis Darmansyah," ujar seorang tenaga honorer yang menutup nama di baju dinasnya dengan maksud tidak usah diekspos. Sebelumnya, Walikota Lis Darmansyah sudah menyatakan akan mengevaluasi penerimaan PTT pada bulan Desember 2012 lalu. Evaluasi dilakukan karena proses penerimaan PTT diindikasikan tidak sesuai dengan aturan. Untuk itu, kata Lis, dirinya akan membentuk Tim Evaluasi PTT. Tim ini ditugaskan mengumpulkan informasi tentang seluk-beluk perekrutan PTT di lingkungan Pemko Tanjungpinang. Kata Lis, proses perekrutan PTT harus melalui sistem yang berlaku. Jika memang tidak ada kekurangan tenaga pembantu di lingkungan pemerintahan, seharusnya tidak perlu ada penambahan PTT. Hal ini menurut Lis penting agar tidak menimbulkan polemik dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. (Rizal/HK)

Sribintan pura

Pelabuhan Sri Bintan Pura Rawan Narkoba TANJUNGPINANG - Minimnya fasilitas keamanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang ditengarai dimanfaatkan para gembong narkoba sebagai pintu gerbang peredaran barang haram itu. Jika tidak segera di atasi, tidak tertutup kemungkinan Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri menjadi pusat narkoba di tingkat nasional. Pendapat tersebut disampaikan Ketua DPW Gepenta Kepri Romulus Pandiangan SE. Disebutkan, selama ini polisi

dan pemda seperti tutup mata terhadap lemahnya fasilitas penjagaan di pelabuhan itu. "Coba kalau kita lihat, di sana pengawasan sangat longgar. Orang mau bawa Narkoba pun, sulit dideteksi," katanya. Sebagai bukti lemahnya pengawasan barang haram itu, menurut Romulus minimnya tangkapan kepolisian maupun petugas keamanan di pelabuhan itu. Padahal kata dia, pelabuhan SBP berstatus internasional sehingga sangat rawan terhadap masuk dan keluarnya

narkoba maupun barang ilegal lainnya. Seharusnya kata dia, Pemprov Kepri sudah saatnya menyediakan x ray di pelabuhan itu. Ia sangat prihatin karena di Pelabuhan Punggur, Kota Batam juga, mesin x ray yang ada juga tidak difungsikan lagi. "Ini harus disikapi. Jangan-jangan petugas kemanan pelabuhan ada bekerja sama dengan gembong narkoba," katanya lagi. Kapolres Tanjungpinang AKBP Patar Gunawan juga

menyadari hal itu. dikatakan, jika pengawasannya sudah lemah, akan mudah masuk barang-barang terlarang seperi narkoba atau yang lainnya. Patar pun mengajak pihak Pelindo agar secepatnya mengadakan mesin X-Ray. Patar mengatakan, mengingat Kota Tanjungpinang memiliki posisi letak yang sangat startegis karena berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, sangat rentan terhadap peredaran barang ilegal, termasuk narkoba. (Dani)

BINTAN - Beberapa pulau kecil di Kabupaten Bintan terancam tenggelam. Kondisi tersebut terjadi akibat abrasi yang ditimbulkan banyaknya penambangan bauksit yang tidak bekerja sesuai prosedur. Di kalangan masyarakat Bintan, telah menjadi bahan perbincangan terkait keberadaan Pulau Sentut, yang berada di perairan Laut Cina Selatan, tepatnya di perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Berdasarkan geografis, letak pulau Sentut berada sebelah Timur Pulau Bintan 1 derejat, masuk Kecamatan Gunung Kijang desa Malang Rapat, Bintan. Selama ini, Pulau Sentut

sering dikunjungi nelayan untuk mendapatkan ikan. Pulau kecil itu dapat ditempuh dalam waktu dua jam menggunakan kapal pompong dari pelabuhan Barek Motor, Kijang. Beberapa warga yang mengaku sudah pernah ke pulau Sentut menyebutkan, luas pulau itu hanya sekitar 2 hektar dan terdiri dari tanah berpasir. Kondisi tanah berpasir tersebut telah membuat pulau itu rawan abarasi dan terancam tenggelam alias hilang dari peta. Dikatakan, sebelumnya pulau Sentut pernah ditambang oleh PT Gunung Sion yang berlangsung hanya beberapa bulan saja dan peru-

sahaan tersebut saat ini telah pindah di pulau lainnya. Disekitar wilayah Bintan juga. Setidaknya ada dua pulau terancam tenggelam karena abrasi dan penambangan tersebut. Begitu pula dengan Pulau Tembora, sama terancam tenggelam akibat penambangan bauksit. Warga khawatir luas pulau berkurang dan tenggelam akibat penambangan ini. Dan pulau Ngalih yang disasar sebagai lokasi pertambangan. Padahal, pulaunya kurang dari 80 hektar itu termasuk pulau kecil yang dilarang untuk penambangan di Kecamatan Mantang. Sedikitnya enam pulau di pesisir barat dan selatan

hampir tenggelam. Lebih dari separuh pulau-pulau itu terendam air laut. Sisanya berupa daratan dengan pasir. Garis terluar pulau-pulau itu masih terlihat. Namun, garis terluar ada di bawah air. Jika tidak tenggelam, luas asli pulau jauh lebih besar dari kondisi saat ini. Kepala Dinas Pertambangan Bintan Wan Rudi membantah Pulau Tembora rawan tenggelam. Luas pulau itu lebih dari 200 hektar dan pemegang izin usaha pertambangan di pulau itu menjamin akan mereklamasi bekas lubang tambang. Begitu juga dengan pulau Ngalih yang dipastikan hanya untuk pertanian. (Abzan/HK)

Kasus PHK Karyawan Bintan Lagoon Resort Mengambang Bauksit Ditambang, Pulau pun Tenggelam BINTAN - Penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) delapan karyawan Hotel Bintan Lagoon Resort (BLR) masih mengambang. Perundingan yang dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bintan belum membuahkan hasil. Buntunya perundingan dipicu sikap perusahaan yang hanya bersedia mempekerjakan kembali satu orang karyawan, sedangkan tujuh lainnya tetap di-PHK. Alasan manajemen karena ke-7 karyawan tersebut telah melakukan kesalahan berat berupa pencemaran nama baik melalui jejaring sosial (Facebook). Di sisi lain ke-7 karyawan membela diri dengan mengatakan tindakan itu dilakukan untuk memperoleh simpati dari rekan-rekannya terkait kemungkinan dihilangkannya tunjangan makan pasca-kenaikan UMK 2013. Kepala Disnaker Bintan Hasfarizal Han-

dra membenarkan hal itu. Dikatakan, karena kedua belah pihak sama-sama merasa benar sehingga tidak diperoleh kesepakatan, kedu belah piahk sepakat membawa kasus itu ke jalur hukum. "JIka terbukti bahwa ke-7 karyawan telah mencemarkan nama baik perusahaan, maka kasus mereka berlanjut ke ranah pidana," katanya. Sebaliknya ujar Hasfarizal, jika tidak terbukti, maka manajemen hotel harus merehabilitasi nama baik ke-7 pekerja dan kembali mempekerjakan dengan status dan jabatan semula. Kopong, Koordinator Forum Komunikasi Pekerja Lagoi (FKPL), menyebutkan kedelapan karyawan yang di-PHK selama ini berani menuntut hak-hak pekerja, salah satunya menentang kebijakan hotel yang akan menghapuskan tunjangan makan dengan alasan naiknya UMK 2013. (Abzan)

Aktivitas Pertambangan Masih BanyakTidak Mengantongi Izin TANJUNGPINANG - Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tanjungpinang diminta untuk menertibkan aktivitas pertambangan yang masih berlangsung. Ditengarai, masih banyak perusahaan tambang yang menjalankan aktivitasnya walaupun tidak mengantongi izin. Seperti kegiatan PT Tertira Pratiwi Development (TPD) yang diduga kuatmelakukan aktivitas penambangan bouksit secara ilegal di kawasan Dompak, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri. Aktivitas perusahaan itu harus segera diterbitkan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah maupun lingkungan.

Pantauan wartawan di lapangan, sertifikat lahan yang dimiliki perusahaan dengan luas total 2.700 hektar diduga palsu. Ditengarai, perusahaan hanya mengandalkan surat Hak Guna Bangunan (HGB) tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). "Hal tersebut jelas menibulkan kerugian dari sisi pndapatan melalui pajak mineral ke pemerintah," kata Mastur, pemerhati lingkungan di Tanjungpinang beberapa hari lalu. Mastur mensinyalir, pengelola PT TPD ada main mata dengan PT Lobindo dalam mendulang bouksit di Dompak. Ironinya kata dia, pejabat terkait di Pemko Tanjungpinang

sepertinya tutup mata. "Menurut informasi, ada upeti rutin yang besarannya cukup lumayan," kata dia. Seperti marak diberitakan media, PT TPD telah menjual sebagian besar lahan warga kepada PT Kemayan Bintan, PMA yang bergerak di bidang jasa rekreasi, wisata tirta, dan pengembang perumahan. Ironinya, awalnya perusahan tersebut berstatur PMDN sesuai Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 581/ I/PMDN/1995, tanggal 18 Oktober 1995. Anehnya, tertanggal 8

Desember 1995 atau sekitar dua bulan, perusahaan itu mengajukan perubahan status menjadi PMA. Kemudian, menteri yang bersangkutan melalui surat bernomor 01/v/PMA, tertanggal 2 Januari 1996 dengan nomor proyek 8310/9490-09012239 mengabulkan permohonan tersebut. Kasus tersebut mencuat, karena praktik yang dilakukan PT TPD dinilai sebagai praktik spekulan. Hal itu dibuktikan, dimana perusahaan tersebut telah menjual sebagian besar lahan kepada PT Kemayan Bintan, perusahaan kelompok Kemayan Corporation Berhad (Malaysia). (Dani/HK)

CMYK


CMYK

Karimun & Natuna

Edisi: 72/Minggu II Februari 2013

4a

Tercium Dugaan Persekongkolan

KM Kawaranae, Kapal Tangkapan Berbuah Masalah NATUNA - Kejaksaan Negeri Natuna diminta untuk mengusut proses kerja sama (MoU) antara Pemkab Natuna dengan pengelola KM Kawaranae 2 dan 3. Kerja sama tersebut terkesan dipaksakan sehingga diduga kuat terjadi persekongkolan antara kedua belah pihak. Desakan tersebut dilontarkan Antoni, Ketua Forum Generasi Muda Nusantara (Forgemnus) kepada PAB Indonesia beberapa hari lalu. Dikatakan, pihaknya melihat adanya kejanggalan dalam proses kerja sama penggunaan kedua kapal besar tersebut. "Baru di Natuna terjadi, baru beberapa hari diteken kontrak, kapalnya malah rusak. Tugas kejaksaan mengusut kasus ini," katanya. Menurut Antoni, pihak yang paling patut dicurigai adalah konsultan dan panitia lelang. Seharunya kata dia hal itu tidak akan terjadi jika panitia lelang benar-benar menjalankan tugasnya sebelum memutuskan mengikat kontrak dengan pihak kapal. Ia menyebutkan, jika pihak Pemkab benar-benar mendalami data yang masuk melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), besar kemungkinan hal itu tidak terjadi. Yang dikhawatirkan, pihak Pemkab Natuna hanya menjadikan data LPSE sebagi formalitas sehingga tidak perlu dibandingkan dengan fakta di lapangan. "Yang jelas, kasus ini tidak bisa didiamkan. Harus diusut tuntas secara hukum," kata dia. Wakil Ketua DPRD Natuna Gunawan mengingatkan Pemkab Natuna untuk tidak hanya terpaku kepada data tertulis yang disampaikan pihak ketiga di LPSE. Dikatakan, pihak Pemkab Natuna harus juga meneliti secara cermat data yang masuk dengan fakta di lapangan sehingga data itu menjadi kuat. "Artinya, sebelum memulai kontrak panitia lelang jangan hanya terpaku pada data yang masuk di LPSE saja, tapi cek juga kelengkapan di lapangan. Kejadianya seperti ini bikin malu saja," katanya kepada wartawan usai sidang Paripuna DPRD Natuna guna membahas kembali kebijakan subsidi Kawaranae beberapa waktu lalu. Bupati Natuna Drs H Ilyas Sabli menegaskan telah menghentikan kerja sama dengan pengelola Kapal Kawaranae 2 dan 3 akibat ditemukannya banyak kekurangan. Diakui, awalnya dirinya percaya dengan kelengkapan data kapal sehingga diresmikan pengoperasiannya. "Selaku Bupati Natuna, saya menyatakan kapal ini distop operasionalnya.

Kalaupun mau berlayar sendiri silahkan saja, itu bukan tanggung jawab kita," tegasnya. Ia mengakui, secara finansial pihaknya tidak menderita kerugian akibat kasus tersebut karena pemerintah belum mengeluarkan dana sepeser pun kterkait subsidi kapal. Kendati demikian, Pemkab Natuna belum bisa melakukan pemutusan kontrak lantaran masih ada aturan yang mengikat. Ilyas wanti-wanti jika pihak kapal mengajukan komplain. "Kita masih beri waktu. Jika sanggup mengganti kapal maka kontrak dilanjutkan, tapi jika tidak maka kontrak diputus," demikian dikatakan. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, Wan Siswandi membenarkan insiden rusaknya kapal Kawaranae 3 dan sempat ditahan oleh Syahbandar pelabuhan Kalbar. Dikatakan, kedua kapal ini merupakan subsidi Pemkab Natuna dalam jangka waktu 2 tahun yang dianggarkan senilai Rp 23 miliar. Ia merincikan untuk kapal rute Natuna-Tanjungpinang Rp 12,13 miliar dan Rp 10,8 miliar subsidi untuk jurusan Natuna-Pontianak. "Apabila di kemudian hari kapal ini tidak memenuhi sebagaimana dalam kesepakatan kontrak kerja, maka kontrak bisa diputuskan karena alasan wanprestasi," katanya. Ketua LPSE Kabupaten Natuna Mustafa mengklaim tidak bisa disalahkan dalam proses pelelangan kapal Kawaranae 2 dan 3 lantaran LPSE hanya sebagai wadah tempat menampung segala transaksi lelalang yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak ketiga. "LPSE ini hanya sebagai media untuk mempermudah dan menjaga keamanan jalannya transaksi kedua belah pihak," katanya. Ia membantah anggapan bahwa LPSE turut mempermaikan data lelang. Dikatakan, dari LPSE itu tidak ada proses apaapa selain menerima dan manampung data lelang. Seperti marak disorot media, Kapal Kawaranae II jurusan Natuna-Tanjungpinang dan Kawaranae III jurusan Natuna-Pontianak rusak meskipun baru beberapa hari dioperasikan. Kedua kapal milik swasta itu sedianya dipakai untuk memenuhi transportasi antarpulau di Natuna. Kapal itu merupakan kapal China yang disita negara dan dijual ke pihak swasta. Dengan berat 350 gross tonnage (GT), kapal ini bisa mengangkut 200 ton barang dan 150 orang penumpang serta memiliki kecepatan 8 knot per jam. (Arifin)

Pembangunan Daerah Terpencil Bagai Kerakap Tumbuh di Batu KARIMUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun dinilai gagal membangun daerah-daerah terpencil (hinteland). Pemerintah hanya memusatkan pembangunan di pusat kota (mainland) sebagai pencitraan semata. Pendapat itu disampaikan Awang Pasai Judah, tokoh masyarakat dari Kecamatan Moro kepada PAB Indonesia melalui telepon, akhir pekan lalu. Ia sangat menyesalkan kebijakan pemerintah daerah tersebut karena justru menambah kesenjangan antara masyarakat pulau dengan kota. "Keadilan serta pemerataan pembangunan adalah harapan seluruh masyarkat Kabupaten Karimun. Kenyataannya, pembangunan hanya dinikmati masyarakat kota," katanya. Dijelaskan, berpedoman kepada data badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Karimun 2009 menjadi bukti ketidakmampuan pemerintah

Daerah mengakomodir pemerataan pembangunan. Secara tidak langsung, hal tersebut berimbas pada tingginya tingkat kemiskinan dan lambannya pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di hinterland. Ia tidak bisa menerima alasan pemerintah yang mengambinghitamkan keterbatasan dana sehingga pembangunan kawasan pulau jadi tertinggal. "Tidak ubahnya pembangunan di daerah terpencil bagai kerakap tumbuh di atas batu. Hidup segan matipun tak mau,“ katanya mengibaratkan. Sebagai masyarakat pulau, Awang menyadari hanya dijadikan objek dan pelengkap saja bukan dikaryakan ke arah yang lebih maju. "Seharusnya kami dikaryakan sehingga bisa berpenghasilan lebih baik lagi serta menciptakan peluang kerja bagi penghuni daerah terpencil," demikian Awang mengakhiri. (Yesi)

SAIPEM

LMR-RI Cium Praktik Prostitusi di PT Saipem KARIMUN - Biro Inteljen Investigasi LMR-RI mengungkapkan adanya praktik prostitusi di lingkungan PT Saipem. Sebelum masyarakat bertindak, diminta kepada aparat kepolisian supaya menertibkannya. Penegasan itu disampaikan Raja Boyak, Kepala Biro Inteljen Investigasi LMR-RI Komda Karimun kepada PAB Indonesia beberapa waktu lalu. Menurut Raja, pihaknya tidak menduga sebelumnya bahwa perusahaan galangan kapal terbesar di Karimun itu ada memelihara praktik

prostitusi terselubung. Menurut Raja, praktik prostitusi sangat berpeluang di perusahaan itu. Sangat dimaklumi mengingat di kawasan itu tersedia berbagai fasilitas seperti perumahan dan pendukung lainnya. "Di perusahaan itu tersedia perumahan yang bisa digunakan sebagai tempat para wanita sebagai penghibur sehingga leluasa melakukan transaksi Prositusi terselubung dengan cara modern," ujarnya. Raja meminta instansi terkait seperti kepolisian, Dinas Pertambangan

dan Energi, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja untuk menertibkan praktik yang dilarang agama itu. "Kita minta pihak aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya," ujarnya. Ia mengaku tidak yakin jika parat terkait belum mengetahui hal tersebut. Alasannya, di lingkungan masyarakat pun, berita kurang baik itu sudah menyebar. Masyarakat, terutama kaum ibu merasa resah karena praktik tersebut sangat rawan merusak mental generasi muda dan kaum bapak. "Isteri mana yang

tidak curiga kalau suaminya bekerja di Saipem. Bisa saja gajinya berkurang karena sudah jajan di luar," katanya tanpa menjelaskan apa maksudnya. PT Saipem merupakan perusahaan asing yang bergerak di bidang galangan kapal. Sejak Saipem hadir di Karimun, sudah banyak menuai masalah baik dari segi perizinan serta aktivitasnya. PT Saipem berada di Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). (Yesi)

Masyarakat Karimun Belum Rasakan Manfaat Investasi KARIMUN – Kabupaten Karimun yang selama ini identik dengan daerah seribu tambang, belum mampu mendatangkan peningkatan bagi tingkat ekonomi warga. Manfaat kehadiran sejumlah perusahaan baik tambang maupun industri hanya bisa dinikmati segelintir masyarakat, khususnya pejabat. Pendapat tersebut disampaikan Syamsumar ST, mantan pekerja perusahaan migas terbesar di Provinsi Riau, kepada PAB Indonesia akhir pekan lalu. Dikatakan, ada beberapa perusahaan hadir di Karimun sebagai hasil lobi Kepala Daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga saat ini Karimun menjadi kawasan industri yang patut diperhitungkan di Kepri bahkan tingkat nasional.

Sayangnya kata dia, pemerintah tidak sungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap aktivitas industri tersebut sehingga kehadirannya telah mendatangkan bahaya lain, khususnya kerusakan lingkungan, termasuk hutan mangrove (bakau). Kondisi tersebut kata dia, sebagai imbas terlalu mudahnya Pemerintah Daerah mengeluarkan izin kendati investor belum mengantongi izin pendukung seperti Amdal atau yang lainnya. "Sekarang, tidak ada satu pun pejabat berwenang yang berani bertindak tegas terhadap kerusakan lingkungan. Mereka hanya jadi penonton melihat 'ibu pertiwi dan leluhurnya' diperkosa dan dibantai. Terpenting, bagaim-

ana dapat mengamanankan jabatan jagan sampai tidak termasuk kedalam jajaran kabinet Bupati Karimun DR H Nurdin Basirun S.Sos, M.Si. Sungguh memalukan bagi orang tembuninya ditanam di tanah Karimun," katanya. Di sisi lain kata dia, kehadiran investor di Karimun bukanlah suatu jaminan agar masyarakat menjadi hidup lebih sejahtera atau hidup layak. Meningkatnya investasi juga tidak mampu memerangai kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. "Memang, bagi segelintir masyarakat, indistri itu membawa manfaat, namun bilangan angkanya sangat kecil sekali," katanya.

Pria yang mengaku berada di Kalimantan itu menyentil oknum pejabat pemerintah yang gemar mengumbar janji kepada masyarakat. Padahal, pejabat dimaksud menutup mata terhadap masyarakat di pulaupulau terpencil yang hidup di bawah garis kemiskinan. "Kometmen Pemerintah Daerah berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dari perusahaan hingga saat ini baru sebatas wacana belum terbungkus rapi. Seberapa banyak pun perusahaan bakal hadir di Karimun kesenjangan sosial akan tetap semakin meningkat," katanya. Lebih jauh dikatakan, Pemerintah Daerah hanya memperkaya diri dan kroni-kroninya dengan membagi-bagi persentase keuntungan. "Mereka

hanya puas membagi-bagi. Sekian persen di sini sekian persen di sana," katanya. Syamsiar mengatakan, sejak dirinya pindah Ke Tanjung Balai Karimun tahun 1995, hingga sekarang belum ada melihat sisi perubahan kelayakan hidup masyarakat secara signifikan dari perusahaan yang baru muncul, terkecuali tambang batu granite. Diakuinya, dari tambang granit ada sumbangsihnya kepada masyarakat walaupun tidak merata. Namun ia mempertanyakan dana CD dari tambang granite yang masih parkir di rekening Pemkab Karimun. "Apabila masyarakat lengah sedikit saja tidak mustahil dana CD tersebut berpindah alamat�, demikian kata Syamsumar. (Yesi)

Pembangunan Jalan Tak Tuntas, Warga Batubi Kewalahan NATUNA - Pengaspalan jalan trans Ranai-Batubi belum tuntas. Akibatnya, banyak aktivitas warga yang terkendala, khususnya yang berurusan dengan ibu kota Kabupaten Natuna, Ranai. Sejumlah warga Batubi kepada PAB Indonesia mengaku

tidak tahu apa penyebab jalan tembus itu tidak dilanjutkan. Padahal, sekitar tahun 2012 lalu pengaspalan sudah dikerjakan, namun entah kenapa tiba-tiba dihentikan. Dari pantauan PAB Indonesia, masih terdapat sekitar 10 kilometer lagi, jalan yang belum selesai diaspal menuju

daerah yang didominasi kaum pendatang (transmigran) itu. Seperti Gunawan, warga Batubi, yang meminta Pemkab Natuna dan pemerintah pusat untuk melanjutkan pengaspalan jalan ke desanya. Ia mengaku jalan tersebut sangat menunjang perekonomian war-

ga Batubi. Dengan kondisi jalan seperti sekarang kata dia, masyarakat sangat kewalahan apalagi pada musim hujan. "Kondisi jalan sekarang rusak. Pada musim hujan jalannya berlumpur," katanya. Gunawan menjelaskan, di wilayah transmigrasi itu terdapat

tiga desa. Namun, masyarakatnya masih terkendala tiga infrastruktur seperti jalan, jembatan dan listrik. Jalan di kawasan pemukiman masih tanah merah, jembatan masih kayu sedangkan untuk penerangan masyarakat masih mengandalkan mesin diesel milik masyarakat. (Arifin)

Buruh Pelabuhan Belawan 3 Bulan tak Terima Upah MEDAN - Tiga bulan ini upah ribuan buruh pelabuhan Belawan yang tergabung dalam Primkop Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Upaya Karya belum dibayarkan oleh pihak Perusahaan Bongkar Muat yang ada di Pelabuhan Belawan. Hal ini terungkap pada saat kegiatan Coffee Morning Ikatan Keluarga Maritim Medan yang dihadiri oleg Syahbandar Belawan, Lantamal I Belawan, PT Pelindo I Belawan, Polres Belawan, Kejari Belawan,Ditpolair, Ka-

din Sumut, APBMI, AP2GB dan sejumlah pelaku usaha lainnya yang bergerak di Pelabuhan Belawan yang diselenggarakan di Kantor Navigasi Kelas I Belawan Kamis (31/1). Pada kesempatan tersebut ketua TKBM Upaya Karya, Tombang Hutabarat mengungkapkan bahwa sejak tiga bulan ini upah buruh belum dibayarkan. " Sudah tiga bulan ini PBM belum juga membayarkan upah buruh," ungkapnya. Ribuan buruh

CMYK

yang bekerja sebagai tenaga bongkar muat terancam tidak bisa bekerja karena upah kerja mereka belum juga dibayarkan. Sementara belum diketahui apa alasan perusahaan bongkar muat tidak membayar upah bahkan sampai tiga bulan lamanya. Menyikapi hal tersebut Syahbandar Pelabuhan Belawan, Benyamin Tangkuman mengharapkan agar perusahaan yang menggunakan jasa bongkar muat buruh pelabuhan segera membayarkan

upah buruh karena sudah sejak tiga bulan ini belum dibayar. Ketua Kadin Sumut, Kahirul Mahali mennaggapi hal tersebut mendesak agar Koperasi TKBM berkoordinasi dengan APBMI sebab selama ini pelaku usaha baik importir maupun eksportir sudah membayarkannya kepada APBMI. " Kita tidak tahu kemana uang itu, sedangkan kita importir dan eksportir sudah membayarnya," tandas Mahali. Buruh mengharapkan agar

perusahaan pemakai jasa buruh membayarkan upah tepat waktu dan jangan sampai hal ini terulang kembali. " Seharusnya sebelum keringat kering, upah sudah dibayarkan," kata Yono salah seorang buruh. Padahal, tambahnya buruh yang sudah bekerja terkadang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya harus berutang dulu, kalau sampai tiga bulan tidak dibayar upah buruh, mau kemana lagi buruh harus mencari uangnya.(f hariyanto)


CMYK

Lingga & Anambas

Edisi: 72/Minggu II Februari 2013

5a

Tersangka Dugaan Korupsi UUDP

Jaksa Sebut Zulkifli Nikmati Sendiri Dana Rp1,2 M LINGGA – Pengusutan kasus dugaan korupsi Uang Untuk Dipertanggung jawabkan (UUDP) tahun anggaran 2009, kian tersingkap. Kajari Lingga Joko Susanto menyebutkan dana senilai Rp1,2 miliar tersebut dinikmati sendiri oleh tersangka Zulkifli (43), mantan bendahara Bapeda Kabupaten Lingga Penjelasan itu disampaikan Joko kepada wartawan di ruang kerjanya awal Februrari lalu. Susanto, yang didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Jainur menyebutkan pengakuan tersangka diungkapkan saat ditanya keberadaan uang sisa Rp1,2 miliar itu. "Tersangka mengaku dananya sudah tidak ada lagi, sementara pertanggungjawabanya tidak jelas. Dari pengakuan tersangka, uang

itu ia nikmati sendiri," ujar Jainur yang menangani kasus ini. Ironinya, kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, Zulkifli belum ditahan karena berbagai pertimbangan. Selain masih menunggu hasil audit kerugian negara, menurut Jainur, selama diperiksa tersangka cukup koperatif dan tidak berbelit-belit memberi keterangan. Zulkifli dijadikan tersangka berdasarkan surat penetapan bernomor B 34/N.10.14/fd.1/ 2013. Ia diduga melakukan korupsi di pos anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Lingga ini dijerat dengan pasal 2 ayat 1, 3, pasal 8 dan pasal 18 undangundang No 31 tahun 1999 ten-

tang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 dengan ncaman pidana minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Terungkap, penetapan status tersangka kepada Zulkifli setelah Kejari Lingga memeriksa 7 orang saksi, termasuk Kepala Bapedda Lingga pada tahun 2009 yang saat itu dijabat oleh Usman Taufiq. Setelah tahap lidik ada indikasi kerugian negara, kejaksaan langsung melakukan penyidikan. Hasilnya, memang ada dugaan kuat tindak pidana korupsi dengan total sisa penggunaan anggaran pada masa itu yang tidak di kembalikan sebesar Rp1.2 miliar. (Taufik)

Terkait Tahanan Nelayan Asing

Lanal Tarempa Keluhkan Perhatian Pemkab Anambas ANAMBAS - Kendati wilayahnya sebagian besar terdiri dari perairan (laut), perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sangat minim terhadap upaya penangkapan nelayan asing, yang mencuri ikan. Padahal, jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tarempa telah berupaya maksimal dalam mengamankan aksi pencurian ikan oleh nelayan asing. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tarempa, Letnan Kolonel Laut (P) Agung Jaya Saktika mengungkapkan selama ini Pemkab Anambas sangat kurang dalam memberikan bantuan dari APBD terhadap Lanal Tarempa. Padahal kata dia, upaya pihaknya dalam hal penangkapan maupun pencegahan terhadap kapal asing setidaknya telah membantu Pemkab maupun masyarakat Anambas. "Namun, hingga kini kita belum ada sedikitpun bantuan dari Pemkab Anambas tersebut," katanya kepada wartawan beberapa waktu lalu. Ia mengaku kekurangan dana karena bantuan dari Mabes TNI AL hanya sebesar Rp9 juta per triwulan. "Dengan anggaran dari pusat tersebut, harus bisa kami sisati agar bisa mencukupi kebutuhan yang ada," bebernya. Dipaparkan, kendati dengan dana yang sangat terbatas, pihaknya tidak kendor dalam menjalankan tugas di wilayah terluar NKRI tersebut. Langkah-langkah antisipasi awal yang diambil yakni patroli rutin di wilayah perairan Anambas yang difokuskan terhadap kapal-kapal berbendera asing maupun kapal berbendera Indonesia yang menggunakan tenaga berwarga negara asing, seperti Thailand atau Vietnam. Untuk perioda tahun 2012 hingga awal 2013, Lanal Tarempa berhasil mengamankan 7 unit kapal dengan 83 warga negara asing (WNA). "Hasil tangkapaan tersebut merupakan bukti bahwa jajaran kami

Letkol Laut Agung Jaya Saktika senantiasa siap mengamankan kawasan perairan di Anambas dari berbagai ancaman maupun kejahatan," ujarnya. Ia menjelskan ke-83 WNA tersebut berasal dari Vietnam (75 orang) dan Thailand (7 orang). Menyangkut 7 unit kapal yang ditahan terdiri dari 5 kapal berbendera Vietnam dan 2 berbendera Thailand. Lanal Tarempa juga telah menetapkan para kapten kapal sebagai tersangka dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum oleh hakim di Pengadilan Negeri. Untuk ABK dilakukan tindakan isolasi di kapal masingmasing, sebelum dipulangkan ke negaranya oleh pihak Imigrasi bekerja sama dengan pihak TNI AL. "Jadi, para ABK yang diamankan sudah dikoordinasikan ke pihak imigrasi untuk dipulangkan ke negara asalnya. Namun, karena keterbatan fasilitas pihak Imigrasi Tarempa, maka proses pengamanan hanya dilakukan oleh Lanal Tarempa, sesuai permintaan pihak Imigrasi," sebutnya. Pemberdayaan WNA Lebih jauh dijelaskan, selama proses isolasi, para ABK asing yang ditahan bisa diberdayakan oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah melakukan kegiatan yang sifatnya membantu. Untuk jerih payahnya, para tahanan mendapat sedikit imbalan berupa uang

saku yang besarnya bervariasi, dari pihak yang mempekerjakan, sesuai perizinan sementara yang diberikan. "Boleh dikatakan, keberadaan ABK asing itu tidak ada yang merugikan masyarakat di daerah ini. Sebaliknya, kahadiran mereka diharapkan dapat membantu dan meringankan beban pemerintah daerah," sebutnya. Ia menjelaskan, untuk tahanan WNA tersebut, Lanal Tarempa harus mengeluarkan biaya makanan sekitar Rp35 ribu per hari dari Rp75 ribu layaknya kebutuhan pokok makanan di daerah ini untuk satu orang. Jika dikalikan dengan 75 orang, dalam waktu 4 bulan terakhir, tidak sedikit dana yang juga harus dikeluarkan Lanal Tarempa. "Makanya, kita harapkan ada perhatian Pemkab Anambas terutama biaya makanan bagi para tahanan," harapnya. Selain masalah dana serta minimnya fasilitas, Lanal Tarempa juga terkendala kondisi cuaca musim utara yang menimbulkan gelombang laut cukup tinggi. Imbasnya, pihak Lanal terpaksa mengurangi kegitan patroli rutin. Selanjutnya, Lanal Ranai juga menghadapi kendala ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat keterbatasan BBM yang diberikan oleh pihak pusat TNI AL. "Memang, kondisi ini juga berlaku secara nasional," sebutnya. Memasuki tahun 2013, pihaknya telah berhasil menahan 8 orang ABK warga Thailand , termasuk 1 orang kapten kapalnya yang telah dijadikan tersangka. Agung menambahkan, sejauh ini pihaknya hanya memiliki 6 unit kapal patroli yang tersebar di sejumlah wilayah kawasan perairan seperti di Tambelan, Jemaja dan di wilayah perairan Mengkait serta Tarempa. Ia merasa senang terhadap rencana Pemerintah Provinsi Kepri yang akan memberikan bantuan kapal patroli bagi Lanal Tarempa. (Azwir)

Proyek Asal-asalan Sudah Cair 100 Persen LINGGA - Pengerjaan beberapa proyek pemerintah di Kabupaten Lingga diduga kuat sarat berbau korupsi. Disinyalir, pihak kontraktor bekerja asal jadi karena telah bekerja sama dengan oknum pejabat terkait. Seperti proyek pembangunan sarana sanitasi air bersih, kamar mandi dan WC yang tidak berada jauh dari gedung SDN 013 Centeng. Proyek tersebut dikerjakan asal jadi dan belum selesai. Secara kasat mata saja, proyek terebut terkesan asal jadi. Pantauan PAB Indonesia di lapangan, keramik yang di-

pasang belum dibersihkan demikian juga pemasangan slang air di wastafel. Terlihat juga perbedaan warna keramik dengan bak control parit. Paling mencolok, pemasangan lantai kamar tidak rata. Proyek tersebut lebih jelek lagi karena lahan proyek masih kotor karena tidak dibersihkan. Dari beberapa sumber diperoleh, kendati proyek masih terbengkalai, namun pembayaran dari instansi terkait sudah 100 persen. Disebutkan, proyek itu dikerjakan oleh CV Bandar Seri Bentan dengan konsultan Pengawas CV Bintan Kreasi Uta-

ma. Terungkap bahwa nilai proyek tersebut mencapai Rp196.666.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Lingga 2012. Beberapa warga meminta Kejari Lingga auat Polres Lingga untuk terjun mengusut proyek tersebut. Warga menduga proyek itu sarat korupsi sehingga harus diusut secara hukum. Sayangnya, baik pihak CV Bandar Seri Bentan maupun konsultan pengawas CV Bintan Kreasi Utama belum memberikan keterangan terkait proyek tersebut. (Taufik)

LOKASI tambang PT Energi Dua Persada

Aktivis Tambang PT Energi Dua Persada Lampaui Batas LINGGA - Masyarakat Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau mempertanyakan aktivitas pertambangan bauksit milik PT Energi Dua Persada (EDP) karena diduga telah melampaui batas yang ditentukan. Namun, instansi terkait seperti tutup mata dan tidak melakukan tindakan tegas. Beberapa warga Sekanah

kepada PAB Indonesia, menyampaikan rasa herannya terhadap tindakan pihak EDP karena bertindak tanpa mengindahkan ketentuan. Masyarakat mendesak instansi terkait supaya menghentikan atau paling tidak menindak perusahaan itu karena sangat berdampak pada kerusakan lingkungan serta PAD Lingga. Dari pantauan PAB Indone-

sia di lokasi, areal yang di kerjakan oleh PT EDP sudah mendekati bibir pantai sehingga jika tidak dihentikan akan merusak ekosistem pantai. Anehnya, beberapa warga mengatakan sebenarnya petugas Dinas Pertambangan dan Energi sudah pernah turun ke lokasi dan membenarkan adanya pelanggaran. Namun, hingga memasuki Februari 2013, belum terlihat

tindakan dari intansi tersebut. Sumber di lapangan menyebutgkan PT EDP merupakan penganti dari pada PT Sanmas Mekar Abadi. Namun belum diperoleh penjelasan apakah kedua perusahaan itu hanya ganti baju dan dimiliki pengusaha yang sama atau tidak. Pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga pun terkesan tertutup atas kasus itu. (Taufik)

Polisi Didesak Tuntaskan Kasus FOK dan PWA ANAMBAS - Kepolisian Resort (Polres) Natuna didesak untuk menuntaskan proses hukum kasus dugaan korupsi dana Forum Organisasi Kepemudaan (FOK) dan kegiatan Persatuan Wartawan Anambas (PWA). Dalam penanganannya, polisi diminta secara benar dan transparan. Penegasan itu disampaikan oleh Mudahir, SPi mahasiswa pascasarjana di Pekanbaru, Provinsi Riau. Pria asal Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) itu mengatakan, kendati sudah lama bergulir, belum terlihat kemajuan penanganan kasus tersebut. "Polisi tidak bisa mendiamkan kasus itu. Kalau memang ada tersangkan-

ya segera umumkan. Sebaliknya, kalau tidak ada pelanggaran hukum sampaikan kepada masyarakat. Jadi harus secara transparan," katanya kepada PAB Indonesia per telepon. Sebagai putra daerah di perantauan kata Mudahir, ia dan rekan-rekannya selalu memperhatikan perkembangan di Kepulauan Anambas, termasuk di bidang penegakan hukum. Untuk kasus FOK dan PWA, menurut Mudahir kinerja kepolisian patut dipertanyakan. Menurutnya, kasus tersebut sangat berpotensi menimbulkan kecemburuan dan perpecahan kalangan pemuda di Anambas. Dijelaskan, Pemkab Anambas terlihat bertindak diskriminatif menyangkut kepe-

mudaan dan organisasi pers karena menganakemaskan FOK dan PWA. "Secara nasional untuk organisasi kepemudaan sudah ada KNPI tapi malah FOK yang diutamakan. Demikian juga di dunia pers sudah ada PWI, AJI dan wadah lainnya, tapi kok malah PWA yang diistimewakan. Ada apa ini? Harus dituntaskan," pintanya. Ia mendengar adanya penggunaan dana yang tidak wajar dalam kegiatan PWA. Untuk kegiatan yang dihadiri sekitar 4 orang saja di SMA Palmatak dan SMK Air Asuk, menghabiskan dana hingga ratusan juta rupiah. "Nah, sepintas apa masuk akal pembiayaan itu? Masyarakat banyak yang bertanya-tanya. Kewajiban polisi

untuk mengusut secara hukum. Giring sampai ke pengadilan," katanya. Mudahir, yang juga mantan pengurus HMI Cabang Pekanbaru itu, mengatakan pemberian dana kepada FOK berpotensi mengurangi semangat pemuda Anambas untuk berkarya. Apalagi jika penanganan kasus itu tidak serius dan transparan, membuat pemuda semakin skeptis tidak percaya kepada aparat hukum. "Intinya, kasus itu harus dituntaskan. Jika ada tersangkanya, umumkan dan ditindak sesuai hukum yang berlaku," katanya tegas. Sejauh ini, belum diperoleh keterangan dari Polres Natuna, demikian juga dari pengurus FOK dan PWA. (Astang)

Proyek Pemecah Gelombang Terbengkalai, Warga Resah LINGGA - Proyek pembangunan batu pemecah gelombong di Desa Kelombok yang menggunakan APBD 2009 tidak terealisasi dengan baik. Akibatnya, warga yang bermukim di sekitar pantai merasa khawatir terjadi gelombang besar hingga membahayakan penduduk. Dari informasi yang berhasil dihimpun PAB Indonesia, sumber dana pembangunan batu pemecah gelom-

CMYK

bang itu berasal dari APBD tahun 2009 sebesar Rp1,2 miliar. Kendati telah menelan dana cukup besar, kenyataan di lapangan kontraktor tidak membangun tumpukan batu hingga ke bibir pantai sehingga masih tersisa sekitar 10 meter. Kondisi tersebut jelas menimbulkan keresahan di masyarakat karena ternyata gelombang tidak sepenuhnya terhambat dan sangat

rawan terhadap keselamatan warga. Warga juga khawatir, jika celah itu tidak segera dibangun, kemungkinan besar beberapa makam yang tidak jauh dari pantai akan tersapu gelombang. Masyarakat pun meminta bupati Lingga Drs H Daria untuk turun ke lapangan agar bisa melihat kondisi sebenarnya. Warga juga mengungkapkan bahwa kasus

tersebut pernah ditangani LSM dan telah dilaporkan ke kejaksaan, tetapi tidak ada tindak lanjut. Iskandar, Kepala Desa Kelombok, kepada wartawan mengatakan proyek tersebut berjalan pada tahun 2010 lalu. Ia juga merasa heran melihat ulah kontraktor yang dinilai kurang bertanggungjawab. Apalagi kata dia, pada rencana awal, proyek tersebut sampai ke bibir pantai. (Taufik)


CMYK

6a Laporan Utama Daria: Manfaatkan Bantuan Sebaik Mungkin Edisi: 72/Minggu II Februari 2013

LINGGA - Bupati Kabupaten Lingga Drs H Daria menyerahkan bantuan sarana dan prasarana berupa kapal penangkap ikan kepada masyarakat yang berhak. Acara penyerahan bantuan dipusatkan di Pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Lingga.

BUPATI Lingga Drs H Daria menyampaikan kata sambutan pada acara penyerahan bantuan sarana dan prasarana perikanan

Selain dihadiri tokoh masyarakat dan penerima bantuan, acara juga dihadiri oleh SKPD lintas instansi. Sangat terlihat dengan jelas wajah kegembiraan para warga yang menerima bantuan. Dengan bantuan yang diterima, masyarakat berharap mampu menaikkan

penghasilan. Dalam amanatnya, Daria menyerukan agar para penerima dapat memanfaatkan bantuan yang diperoleh serta menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ia menjelaskan, selain dari APBD sumber dana bantuan tersebut juga dari APBN. (Taufiq)

BUPATI Lingga H Daria memberikan bantuan kepada masyarakat didampinggi Sekda Lingga Kamaruddin

BUPATI, Sekda Kadis DKP Anggota Dewan foto bersama kelompok koperasi nelayan penerima bantuan

BUPATI ,Sekda, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Forum Komunikasi Perangkat Daerah (FKPD) menuju kapal motor INKA MINA

PARA penjabat Pemkab Lingga dan tokoh masyarakat

PARA tamu undangan dari berbagai instansi dan kesatuan

BUPATI memberikan bantuan

KADIS DKP menyampaikan kata sambutan

BUPATI beserta tamu undangan sedang berlayar melakukan uji coba KM INKA MINA

BANTUAN pompong kepada masyarakat

CMYK


CMYK

Sambungan

Edisi: 72/Minggu II Februari 2013

7a

KPK Tetapkan Ketua DPRD Seluma Sebagai Tersangka BENGKULU - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua DPRD Seluma, Bengkulu, sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan bupati Seluma periode 2009-2014. "Dari hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan penyidik KPK terhadap dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan bupati Seluma periode 2009-2014, KPK telah menetapkan tersangka setelah mendapatkan dua alat bukti yang cukup," kata juru bicara KPK Johan Budi. Ada empat orang pejabat DPRD Seluma yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. "Yang ditetapkan sebagai tersangka adalah ZR (Zaryana Rait) selaku ketua DPRD Seluma, JS (Jonaidi Syahri) Wakil Ketua DPRD Seluma, MT (Muchlis Thoiri) sebagai Wakil Ketua DPRD Seluma dan PW (Pirin Wibisono), anggota DPRD Seluma," ungkap Johan. Keempatnya diduga melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU No 31/1999 sebagaima-

Zaryana Rait na telah diubah menjadi UU No 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya. Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi pembangunan jalan dan jembatan di sekitar ibu kota Kabupaten Seluma tahun jamak 2011 yang mencapai Rp20 miliar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan hasil audit kerugian negara sebesar Rp20 miliar atas pelaksanaan proyek tahun jamak tahun anggaran 2011. Proyek tahun jamak dengan periode 2009 hingga 2014 di kabupaten Seluma tersebut bernilai Rp381 miliar.

Direktur PT Puguk Sakti Permai Warsidawaty yang merupakan pelaksana proyek infrastruktur tersebut adalah istri mantan Bupati Seluma, Murman Efendi. Sementara penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah menetapkan mantan Bupati Seluma Murman Efendi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan fisik proyek yang didanai dengan sistem tahun jamak tersebut. Selain Murman Efendi, Kejati juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya yakni anak Murman, J selaku Direktur PT Puguk Sakti Permai, AP selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seluma dan S selaku PPTK. Pada 21 Februari 2012 mantan Bupati Murman Efendi divonis dua tahun penjara dengan denda sebesar Rp100 juta subsider dua bulan penjara karena terbukti menyuap 27 anggota DPRD Kabupaten Seluma periode 2009-2014 agar menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pengikatan dana anggaran infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2010. (Sarm)**

'Job Street' Diserbu Pencari Kerja MEDAN - Antusias masyarakat Kota Medan mengikuti acara Job Street sungguh sangat tinggi. Ini terlihat pada tanggal 31 Januari 2013 pengunjung yang menghadiri untuk melamar sangat padat. Para pelamar benar-benar berharap dengan mengikuti acara ini cepat mendapatkan pekerjaan. Acara Job Street ini diadakan memang khusus buat para masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dan telah bekerjasama dng perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Disini para pelamar dapat memasukkan surat lamaran sekaligus inter-

vew dan pelamar juga dapat memasukkan lamaran sebanyak mungkin. Diharapkan dengan adanya Job Street ini para pelamar bisa dengan cepat mendapatkan pekerjaan. Seperti wawancara kami dengan salah seorang pelamar bernama Joe yang hadir pada waktu itu merasa sangat senang dengan diadakan cara Job Street ini, dimana jika dahulu kita melamar hanya dengan melihat iklan lowongan kerja di Koran, harus mendatangi alamat perusahaan tersebut. Sekarang cukup datang ke satu tempat bisa melamar ke beberapa perusahaan, biaya

Kasus Asuransi salah seorang peserta mengatakan, hal itu tidak mungkin dilakukan karena anggotanya sudah pintar-pintar dan punya akses yang lancar terhadap pers dan LSM. "Karena suasananya memanas, maka pembahasannya dihentikan," katanya lagi. Sumber itu juga mengaku bingung dengan masalah asuaransi tersebut. Alasannya, di internal Pemko Batam tersiar bahwa premi asuransi berasal dari pos bantuan, sementara wacana yang berkembang, ada pemotongan dari gaji pegawai.

"Artinya, kalau memang bantuan, harus dijelaskan dari pos mana. Sebaliknya kalau memang ada pemotongan gaji pegawai, harus dijelaskan sehingga tidak ada masalah," sarannya. Sumber lain menyebutkan, kepesertaan pegawai Pemko Batam di asuransi kesehatan itu merupakan 'deal' terhadap oknum petinggi jaksa agar kasus-kasus korupsi di Pemko Batam tidak diusut. Dijelaskan sumber itu, oknum petinggi jaksa itu punya hubungan erat dengan

Mahasiswa Kepri Ia khawatir, untuk berbagai cabang olah raga lainnya, Pemkab KKA tidak bisa memberi porsi yang sama. Sejatinya kata dia, untuk kegiatan IMA, pengurus mengajukan dana kepada KONI KKA sebagai induk organisasi seluruh cabang olah raga. Masyarakat Anambas bisa saja latah mendirikan Percasa, PSSA, PBVSA, atau yang lainnya. Kan jadi ramai. Apa Pemkab KKA mampu

memberi dana masing-masing Rp600 juta juga? Ini juga jadi masalah," sebutnya. Menyikapi kejanggalan-kejanggalan tersebut, KKA bertekad untuk memberi pressure (tekanan, red) kepada Kejati Kepri. Dani mengaku bangga jika Anambas, sebagai bagian dari Kepri, memiliki kekayaan alam sehingga PAD-nya relatif tinggi. Namun kata dia, alangkah bijaksananya jika APBD

Tokoh Muda untuk membangun Kepri secara menyeluruh, maka yang menikmati adalah warga tempatan juga," urainya. Ia juga menjelaskan, akibat pemikiran sempit itu, maka telah terjadi (gap) kesenjangan yang sangat mencolok di lingkungan masyarakat Melayu (tempatan). Beberapa tokoh yang vokal hidup dalam kemewahan sementara kebanyakan warga Melayu lainnya hidup

transportasi lebih irit, ujarnya. Besarnya tingkat pengangguran di Kota Medan memang sangat memprihatinkan, melihat banyaknya yang mengikuti acara Job Street yang diadakan ini seolah menjawap lapangan pekerjaan di Kota Medan sudah tidak mampu manampung SDM yang ada, dimana setiap kali diadakan acara ini, para pelamar selalu membludak yg menghadiri. Mudah-mudahan pemerintah Kota Medan bisa cepat dalam mengambil tindakan, menciptakan lapangan pekerjaan untuk menampung SDM yang tiap tahun makin bertambah. (Rolas C.Srg/Rosen J.Sinaga )

Sambungan dari hal 1a pimpinan BAJ di Batam. Karena KPK yang getol mengusut kasus suap dan korupsi, maka diarahkan kepada asuransi di BAJ. Bahkan disebutkan, ketika kepemimpinan oknum jaksa itu, beberapa petinggi pemerintahan di Provinsi Kepri, juga ikut asuransi tersebut. Terkait hal itu belum diperoleh penjelasan dari Pemko Batam. Pesan singkat (sms) yang dikirim PAB Indonesia kepada Agussahiman, Sekda Kota Batam, tidak mendapat balasan. (Astang)

Sambungan dari hal 1a yang ada disalurkan secara tepat guna, bukan malah memperkaya pihak tertentu. Ia khawatir jika dana sebesar Rp600 juta tersebut tidak semuanya disalurkan kepada pengurus IMA, melainkan telah menguap kemana-mana. "Tentunya, tugas kejaksaan untuk mengusut itu. Makanya, kita akan mengadakan aksi demo dalam minggu ini," demikian dikatakan. (Azwir)

Sambungan dari hal 1a miskin. "Inikan tidak adil. Jadi visi wadah yang akan didirikan nanti pada dasarnya untuk memakmurkan masyarakat Melayu tempatan secara merata dan terpadu," ungkapnya. Pria yang juga Koordinator Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) Kepri itu juga kurang sependapat terhadap upaya sebagian masyarakat tempatan yang secara kasat mata menghembuskan adanya

klasifikasi di Kepri. Menurutnya, sikap tersebut cenderung membuahkan perpecahan di masyarakat secara universal, sedangkan yang dirugikan adalah Melayu sendiri. "Sebagai putra tempatan, kita juga menghendaki menjadi tuan (pemimpin) di negeri ini, tapi harus dicapai dengan cara yang santun. Bukan dengan menggembargemborkannya lewat media," katanya. (Astang)

Kasus Bunker

Sambungan dari hal 1a

Sebelum kasus ini diambil alih Polda Kepri, Polresta Tanjungpinang telah menetapkan satu orang tersangka, yakni bos PT Gandasari atas nama Andi Wibowo. Anehnya, dalam penetapan status tersangka terhadao Andi Wibowo, sangat terlihat sikap mendua dari Polda Kepri. Bahkan kemudian, Polda Kepri meralat penetapan tersangka Andi Wibowo, den-

lah menimbulkan berbagai prediksi di masyarakat. Ada sinyalemen yang menyebutkan tentang adanya interpensi Mabes Polri dalam kasus itu. Dari catatan PAB Indonesia, pemilik PT Gandasari disebut-sebut bernama Andi Wibowo, anak dari Acok, bos PT Wahana Karya Suksesindo, perusahaan tambang bauksit di Bintan. (tim)

gan alasan bukti yang dimiliki tidak cukup kuat. Yotje pun berusaha meyakinkan masyarakat bahwa penetapan tersangka terhadap Andi Wibowo hanya berdasarkan keterangan sepihak saja, dari Martono (karyawan PT Gandasari). Sikap mendua Kapolda Kepri terkait pengusutan kasus itu, serta pembatalan tersangka terhadap Andi Wibowo, te-

PELANTIKAN Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI) periode 2012-2017 digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (5/2).

'Job Street' Diserbu Pencari Kerja KALIANDA - Jajaran Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni kembali menggagalkan penyelundupan narkotika golongan satu jenis ganja seberat dua kilogram di tempat pemeriksaan "Seaport Interdiction" Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Kepala KSKP Bakauheni AKP Harto Agung Cahyono di Bakauheni, mengatakan pen-

angkapan terhadap tersangka, Joko Susilo (28), warga Desa Napak, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Utara. "Tersangka menumpang bus NPM nomor polisi BA 3524 JB yang dikendarai oleh Azdelfi, saat hendak menyeberang, dan barang berasal dari Padang tujuan Jakarta," kata Harto yang juga mantan Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta

Bandarlampung itu. Dua paket ganja, katanya, disembunyikan di atas tempat barang penumpang di bus tersebut, untuk mengindari pemeriksaan petugas kepolisian. Saat ini, anggota satuannya memperketat pemeriksaan penumpang terkait dengan pemberantasan peredaran narkoba atau barang terlarang lainnya, yang akan diseberangkan melalui pelabuhan setempat.

Menyibak Misteri minya pamit hendak meminjam uang ke kantor bosnya di Bilangan Batam Centre untuk diberikan kepada keponakannya yang akan pulang ke Medan, Sumatera Utara (Sumut). "Awalnya Memeh mengajak abang iparnya Dani sama-sama menemui bosnya di kantor Batam Centre. Namun, abang iparnya menolak karena kurang sehat," kata Aidah. Walau hanya sendiri, Memeh tetap berangkat sekitar pukul 20.00 WIB naik sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih BP 4781 FG. Karena sudah biasa keluar malam, Aidah pun tidak curiga apalagi khawatir dengan keselamatan suaminya. Alangkah kagetnya Aidah mendapat kabar dari Zamri, Ketua RT 03 yang menyebutkan suaminya ada di Rumah Sakit Elizabeth. Ia lebih kaget lagi karena begitu tiba di rumah sakit Elizabeth, Lubuk Baja, Aidah hanya menemukan jasad suaminya yang sudah terbujur kaku. Penyebab Kematian yang Simpang Siur Kematian Memeh menimbulkan pertanyaan. Tidak jelas, apakah dia meninggal karena

jatuh dari tangga, mabuk (over dosis) atau justru dibunuh dengan cara sadis. Dua petugas dari tim Labfor dibantu penyidik Polresta Barelang telah terjun ke TKP untuk mengumpulkan buktibukti. Sumber tidak resmi di kepolisian menyebutkan, diturunkannya tim labfor ke TKP untuk mengungkap penyebab kematian Memeh yang sebenarnya. Di TKP, tim menelusuri titik-titik tertentu dan menghubungkannya dengan kondisi jenazah korban seperti ceceran darah dan penyebab kaki korban yang patah. Sebelum tim labfor diterjunkan telah ada keterangan dari Kapolda Kepri Brigjen Yotje Mende, yang menyebutkan bahwa penyebab korban meninggal akibat terjatuh sehingga tidak sadarkan diri. “Saya tegaskan. Tidak terjadi perkelahian antara korban dengan siapapun. Jadi kematiannya diduga karena korban terjatuh,� ujar Yotje kepada wartawan Sabtu, (2/2/2013). Kapolda juga mengimbau masyarakat terutama rekan-rekan Memeh agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang

Sambungan dari hal 2 beredar. Ia meminta agar masyarakat mempercayakan pengusutan kasus tersebut kepada polisi. "Kita akan bekerja maksimal dan transfaran menyelidiki masalah ini,� ujarnya. Sumber lain di Polsek Batuampar mengatakan, penyidik telah memeriksa 10 orang yang diduga turut mengetahui masalah tersebut terdiri dari sejumlah waitress, 3 orang sekuriti serta supir taksi. Namun, hingga Sabtu polisi belum ada menetapkan tersangka atas kasus itu. Penjelasan kepolisian berbeda dengan informasi yang disampaikan Awang Razab, Ketua HNSI Batam. Kepada wartawan dikatakan bahwa polisi telah mengamankan seseorang yang dianggap terlibat dalam kasus tewasnya anak buahnya. Keterangan tersebut diperoleh Awang sesaat pihaknya dengan ratusan massa hendak mendatangi hotel Pasifik Jumat, (1/2/2013). Saat itu, 1.000-an personel kepolisian menjaga ketat kantor Polsek Batuampar. Pengerahan personil itu sebagai antisipasi terhadap informasi yang beredar bahwa

Tripartit Minus ilan pengusaha UKM (usaha kecil dan menengah) sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara. Dan mengabulkan permohonan perwakilan serikat buruh sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut. Sidang dengan agenda mendengar jawaban tergugat (eksepsi), serta menerima pengajuan permohonan pendampingan perkara dari serikat pekerja dan perwakilan pengusaha UKM itu dipimpin hakim ketua Yustan Abithoyib SH dengan hakim anggota Andi Noviandri SH, Fildy SH serta panitera Suyatno SH.

CMYK

Dalam persidangan Yustan menyebutkan keterlibatan pihak yang berkepentingan ini sesuai dengan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Pratun) yang disebutkan selama pemeriksaan berlangsung setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa mengajukan permohonan dapat masuk dalam sengketa dengan bertindak sebagai pembela haknya atau pihak yang bergabung dalam salah satu pihak yang bersengketa. Untuk memutuskan pengajuan sebagai pihak intervensi dari serikat buruh dan pengusaha, Majelis Hakim menunda sidang

"Untuk menekan peredaran narkoba yang biasanya berasal dari Sumatra dengan daerah peredaran di Jakarta dan sekitarnya," katanya. Sebelumnya, jajaran KSKP juga menggagalkan penyelundupan 32 paket ganja kering seberat 32 kilogram berasal dari Aceh tujuan Malang, Jawa Timur, dan menangkap seorang tersangka berdasarkan hasil pengembangan kasus tersebut. (darwin)**

warga pulau Setokok akan melakukan penyerangan ke Hotel Pasifik. Namun, aksi penyerangan diurungkan karena Awang menerima informasi bahwa satu orang dari pelaku sudah diamankan. "Tadi Pak Kapolres meminta masalah ini agar mereka menanganinya. Allhamdulillah baru saja kami medapatkan kabar jika salah satu dari pelakunya sudah diamankan," ujar Awang kepada wartawan. Beberapa pengunjung diskotek saat malam kejadian mengaku melihat korban digiring tiga orang ke dalam mobil. Namun, pengunjung dimaksud tidak bisa memastikan kemana korban dibawa. Kematian Memeh memang masih menyimpan misteri. Walaupun Kapolda Kepri Brigjen Yotje Mende mengatakan korban meninggal karena terjatuh, masyarakat tidak begitu saja percaya. Apalagi, akhir-akhir ini, kinerja Polda Kepri semakin diragukan menyusul penanganan beberapa kasus besar seperti Kasus Planet Berdarah, Bunker milik PT Ganda Sari dan sederetan kasus lain. (tim)

Sambungan dari hal 1 selama 1,5 jam hingga pukul 12.30 WIB. Usai diskor, hakim membacakan putusan tentang permohonan terhadap perwakilan pengusaha UKM, Ulil SH yang mewakili 15 pengusaha dan Giyatno juga mewakili 15 pengusaha dan perwakilan serikat buruh. Hakim memutuskan dan menolak permohonan yang diajukan Ulil, SH dan Giyatno mewakili 30 pengusaha UKM. Karena, agenda yang diajukan kuasa hukum UKM itu, sudah terangkum dalam kuasa hukum Apindo dan Kadin. Hakim juga memutuskan permohonan dari SBSI diwakili

oleh Syaiful Badri, dari SPSI diwakili oleh Mazmur Siahaan dan dari FSPMI yang diwakili Sayuti. Dalam sidang kedua itu, penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya Edward Sihotang, Sahat Hutauruk, dan Alhujjah Pohan. Sedangkan pihak tergugat (Pemerintah Kepri) diwakili oleh Mariayani Ekowati, Upik, dan Sulhan. Sementara itu, Ketua SBSI Kota Batam, Syaiful Badri Sofiyan SH mengatakan, pihaknya menyambut baik keputusan hakim itu. Yang penting, dalam persidangan tersebut, jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun. (Romulus)


CMYK

Edisi: 72/Minggu II Februari 2013

8a

Ilyas Sabli Plot Dana Rp12 M di Kelarik NATUNA – 'Sekali layar terkembang, dua tiga pulau terlalui'. Peribahasa tersebut sangat tepat ditujukan kepada Bupati Natuna Drs H Ilyas Sabli MS.i. Dalam kunjungan kerjanya di Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara, Ilyas mengerjakan dua pekerjaan besar sekaligus, yakni meresmikan prgram PNPM serta menutup kegiatan keagamaam STQ. Dalam kunjungan itu, Ilyas didampingi Ketua DPRD Natuna Hadi Chandra serta sebagian besar kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Forum Komunikasi Perangkat Daerah (FKPD) Natuna. Kesempatan itu

dimanfaatkan Ilyas untuk memaparkan rencana pembangunan di Kelarik, termasuk besar dana yang diplot hingga Rp12 miliar. Ilyas menjelaskan, sesuai visi misi sejahtera merata dan seimbang, pihaknya telah memplot dana hingga Rp12 miliar untuk kecamatan Kelarik. Khusus untuk jalan Kelarik - Batubi, Pemkab Natuna telah mengalokasikan anggaran Rp2,5 miliar. Ilyas memastikan bahwa pihaknya tetap memperhatikan peningkatan pembangunan di seluruh kecamatan se-Natuna sesuai porsinya. Camat Bunguran Utara,

Sabki Muhammad, mengucapkan terima kasih atas bantuan Pemkab Natuna, sehingga paket PNPM di kecamatannya berjalan lancar. Camat berharap agar pemerintah dapat menyelesaikan pembangunan jalan lingkar kecamatan, serta jalan tembus Kelarik - Batubi. Menurut Camat, saat ini, ada paket pembukaan dan pengerasan jalan Klarik - Teluk Buton dikerjakan sepanjang tujuh kilometer. Ia berharap, akses jalan itu dapat dilalui, sebab jika di musim utara, warga Teluk Buton ingin berurusan ke Kantor Camat Bunguran Utara. (Arifin)

BUPATI Natuna Drs. H Ilyas Sabli, MSi dengan didampingi sejumlah FKPD, menandatangani prasasti kegiatan PNPM di Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara

BUPATI Natuna didampingi Wakil Ketua II DPRD Natuna melakukan pengguntingan pita sebagai peresmian PNPM di Kelarik

BUPATI Natuna dan rombongan disambut antusias masyarakat Kelarik.

CAMAT Bunguran Utara mengalungkan bunga kepada Bupati Natuna pada kunjungan kerjanya di Kelarik

BUPATI Natuna memasangkan bantuan alat pendengaran kepada seorang warga pada peresmian PNPM di Kelarik

BUPATI Natuna memberi kata sambutan dalam acara PNPM di Kelarik

BUPATI Natuna menyerahkan hadiah kepada pemenang pada penutupan STQ di Kelarik

BUPATI Natuna didampingi Ketua DPRD Natuna serta rombongan melakukan ritual tolak bala

PERESMIAN PNPM di Kelarik juga disaksikan oleh sejumlah FKPD

CMYK

BUPATI Natuna menyampaikan kata sambutan pada acara penutupan STQ di masjid Kelarik


CMYK

Sumbagsel

Edisi: 72/Minggu II Februari 2013

5

DPRD : Segera Terbitkan Perda Prostitusi JAMBI - Anggota DPRD Kota Jambi, Syafruddin Dwi Aprianto menilai, peraturan daerah (perda) prostitusi di Kota Jambi perlu dan mendesak segera diterbitkan. "Atas pengajuan ranperda prostitusi oleh Pemkot Jambi saat ini, kami sangat mendukung dan perlu secepatnya dibahas dan diterbitkan," ujar Syafruddin Dwi Aprianto di Jambi. Dalam draf ranperda prostitusi itu sudah jelas dan tegas apabila segala bentuk lokasi yang digunakan sebagai ajang prostitusi harus ditutup. "Termasuk apabila ada izin bangunan atau lokasi yang ternyata disalahgunakan tidak sesuai izin namun digunakan sebagai tempat prostitusi harus ditutup dan dicabut izinnya," jelasnya. Perda prostitusi dinilai penting diterbitkan, salah satunya untuk menjaga keamanan masyarakat dari penyakit sosial seperti HIV/AIDS. Tidak hanya itu, adanya perda tersebut juga untuk menekan angka

DPRD Kota Jambi

prostitusi di kalangan remaja yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kota Jambi Erdiansyah mengatakan, diajukannya ranperda tersebut atas inisiatif Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) setempat yang sebelumnya telah

melakukan "public hearing" dengan berbagai tokoh masyarakat. "Memang di tingkat eksekutif belum ada studi banding mengenai ranperda ini. Namun kami yakin dengan adanya pembahasan serius bersama DPRD nantinya akan menghasilkan formula Perda yang baik," jelasnya.(herman)**

APBD Muba Tembus Rp 3,1 Triliun Penebangan Hutan

Kasus Korupsi Rp1,9 M di Inhil

Kejati Riau Tahan 4 Pejabat Dishut PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menahan empat tersangka korupsi kehutanan senilai Rp1,9 miliar di Pekanbaru. "Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan karena dikhawatirkan bisa melarikan diri," kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, Andri Ridwan. Ia menjabarkan, kasus tersebut terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dimana tiga tersangka berkaitan dengan dinas kehutanan setempat. Mereka adalah Kasi Perlindungan Hutan Dinas Kebupaten Inhil Rahmat Sutopo, Kasubag Umum di Sekretariat DPRD Riau Abdul Razak yang sempat menjabat di Dinas Kehutanan Inhil, serta Kasubag UPDT Keritang Dinas Kehutanan Inhil Heru Santoso. Sedangkan, satu tersangka bernama Husnizar adalah pegawai dari perusahaan kehutanan PT Sumatera Riang Lestari (SRL). Keempat tersangka sempat men-

jalani pemeriksaan, sebelum akhirnya dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru untuk ditahan sekitar pukul 16.30 WIB. Andi menjelaskan, kasus korupsi kehutanan ini berawal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2009. Dalam laporan itu, PPATK merekomendasikan agar kejaksaan memeriksa adanya transaksi mencurigakan melalui rekening bank atas nama tiga pejabat tersebut. Dari hasil penelusuran kejaksaan, lanjutnya, ditemukan adanya dugaan korupsi berupa penggelapan dana retribusi daerah atas laporan hasil penebangan kayu bulat besar (KB), kayu bulat Sedang (KBS) dan kayu bulat Kecil (KBK). Berdasarkan Peraturan Daerah No. 61 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas Hasil Kehutanan, seharusnya dana restribusi tersebut disetorkan ke rekening kas daerah Kabupaten Inhil. Dalam kasus tersebut, PT SRL ter-

catat melakukan setoran tunai ke rekening Heru Santoso senilai Rp1,3 miliar di Bank Riau-Kepri pada September 2009. Menurut pihak kejaksaan, rekening tersebut baru dibuka Heru untuk kepentingan transaksi itu. "Jadi uang yang seharusnya masuk ke kas daerah, malah dikirim perusahaan ke rekening pejabat kehutanan itu," ujar Andri. Kemudian, Heru Santoso pada 20 November melakukan penarikan uang senilai Rp890 juta, yang ditransper lagi via RTGS ke rekening BNI Cabang Tembilahan atas nama Rahmat Sutopo dan Abdul Razak masing-masing Rp207 juta. Sedangkan sisanya senilai Rp476 juta ditarik Heru Santoso. Andri mengatakan, pihak kejaksaan memutuskan untuk menahan tersangka karena masih menelusuri sejumlah uang yang belum diketahui alirannya. "Ada Rp600 juta lagi yang mereka sembunyikan," katanya.(Azwir)**

Pekanbaru Inflasi 2 Persen, Dumai 1,28 Persen PEKANBARU -Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau menyatakan Kota Pekanbaru mengalami inflasi sebesar 2,00 persen pada bulan Januari 2013 "Inflasi Pekanbaru pada awal tahun ini lebih tinggi daripada inflasi nasional yang mencapai 1,03 persen," kata Kepala BPS Provinsi Riau, Mawardi Arsyad, di Pekanbaru, kemarin. Ia menjelaskan, inflasi di Pekanbaru terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada hampir semua kelompok pengeluaran. Hanya kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan yang relatif stabil. "Kelompok bahan makanan inflasi mencapai 4,03 persen," katanya. Ia mengatakan komoditas cabai merah menjadi penyumbang inflasi terbesar di Pekan-

baru karena mengalami kenaikan hampir 65 persen atau dua kali lipat dari bulan sebelumnya. Meski begitu, ada beberapa komoditas yang mengalami deflasi, diantaranya wortel turun 12,6 persen, ikan pantau (9 persen), petai (6,9 persen), ikan sepat (3,5 persen) dan kelapa (2,23 persen). "Inflasi year on year di Pekanbaru mencapai 4,09 persen," ujarnya. Sementara itu, Mawardi mengatakan Kota Dumai pada awal tahun ini juga mengalami inflasi sebesar 1,28 persen. Komoditas yang mengalami inflasi juga terjadi pada cabai merah, bayam, sepeda motor, daging ayam ras, jeruk dan nasi. Ia mengatakan inflasi "year on year" di Dumai mencapai 4,06 persen. Inflasi Pekanbaru dan Dumai masing-masing be-

KAWASAN Bisnis Kota Pekanbaru

rada pada urutan ke-3 dan sembilan se Sumatera dari 16 kota yang menghitung Indeks Harga Konsumen. Seluruh kota di Sumatera mengalami inflasi dan yang tertinggi berada di Kota

Sibolga sebesar 3,78 persen. Sedangkan, bila diurut dari inflasi tertinggi di Indonesia, Kota Pekanbaru dan Dumai masing-masing berada diurutan enam dan 25.(Rajulis)**

MUBA - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tahun 2013 tembus Rp 3,1 Triliun lebih atau sebesar Rp 3.147.257.537.000,-. Dibandingkan dengan APBD Muba tahun 2012 lalu sebesar Rp 2,7 Triliun lebih atau Rp 2.784.500.161.890,92,-. Mengalami peningkatan sebesar Rp 362 M lebih atau Rp 362.757.375.109,08,- dengan persentase peningkatan sebesar 13 persen. Demikian hal ini terungkap saat Bupati Muba H Pahri Azhari menyampaikan nota penjelasan terkait rancangan Kebijakan Umum Perubahan (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun anggaran 2012 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba di Ruang Badan Musyawarah DPRD, Selasa lalu. Bupati Muba H Pahri Azhari mengatakan, penyusunan kebijakan umum perubahan APBD Tahun 2012 ini dilatarbelakangi karena adanya selisih anggaran yang bersumber dari SILPA tahun 2011 yaitu yang ditargetkan sebesar Rp 358.400.896.218,92,-, atau bertambah sebesar Rp 80.992.602.218,92,-. Secara garis besar dapat di uraikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2012 sebagai berikut yaitu, untuk Pendapatan Daerah, dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD tahun aggaran 2012 terdapat perubahan pendapatan yang ditetapkan pada APBD induk tahun 2012 dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.120.381.500.000,- terrealisasi sebesar Rp 2.325.660.452.672,- atau bertambah sebesar Rp 205.278.952.672,- atau naik 9,68 persen. ‘’Pendapatan Asli Daerah pada APBD 2012 sebesar Rp 88.207.116.000,- menjadi Rp 95.401.516.000 pada perubahan APBD 2012 atau bertambah sebesar Rp 1.194.400.00 dengan persentase 8,16 persen. Sementara untuk dana perimbangan, semula ditargetkan sebesar Rp 1.959.000.530.000,menjadi Rp 2.135.777.802.672,atau bertambah sebesar Rp 176.777.272.672,-. Sedangkan pendapatan daerah yang sah

Kabupaten Musi Banyuasin

semua ditargetkan sebesar Rp 73.173.854,- menjadi Rp 94.481.134.000,- atau bertambah sebesar 21.307.280.000,-,’’ papar Pahri. Sementara mengenai Belanja Daerah, perubahan kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan APBD tahun 2012. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan adanya kebutuhan pembangunan di Kabupaten Muba dan adanya program dan kegiatan yang perlu mendapat dukungan anggaran dalam upaya meletakkan dasar kuat untuk mewujudkan visi PERMATA MUBA 2017. ‘’Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang terkait dengan kegiatan yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang terkait dengan kegiatan yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan jasa serta belanja modal,’’ katanya. Untuk belanja daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran 2012 ini diproyeksikan mengalami peningkatan dari APBD induk tahun 2012 sebesar Rp 2.420.132.443.000,- menjadi Rp 2.684.760.772.990,92,pada PPAS perubahan APBD tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp 264.628.329.990,92,- dengan persentase sebesar 10,93 persen. Sementara untuk pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam pen-

erimaan pembiayaan pada 2012 sebesar Rp 458.839.709.218,92,dengan rincian SILPA 2012 sebesar Rp 439.400.896.218,92, sedangkan penerimaan piutang daerah sebesar Rp 19.438.813.000,-. Sedangkan untuk APBD 2013 target penerimaan pembiayaan Rp 476.147.084.000 dengan SILPA sebesar Rp 439.000.000.000,- dan penerimaan piutan daerah Rp 37.147.084.000,- dengan selisih Rp 17.307.374.781,08,- atau dipersentase sebesar 3,77 persen. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan pada APBD 2012 sebesar Rp 104.742.183.800,- yang terdiri dari penyertaan modal (Investasi) daerah pada PDAM Tirta Randik sebesar Rp 79.739.388.900,-, sedangkan pada Bank Sumselbabel Rp 25.000.000.000,-. Sementara pada APBD 2013 pengeluaran pembiayaan Rp 74.000.000.000,- dengan penyertaan modal untuk PDAM tirta randik sebesar Rp 54.000.000.000,- dan Bank Sumselbabel Rp 20.000.000.000 dengan selisih sebesar Rp 30.739.388.900,- atau dipersentasikan sebesar 29,35 persen. ‘’Dengan disampaikan nota penjelasan rancangan KUA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2012 diharapkan dapat dibahas dan disepakati menjadi acuan penyusunan perubahan APBD tahun 2012,’’ ujarnya. Sementara itu, Ketua DPRD Muba Ir Uzer Effendi mengatakan, DPRD Muba melalui Badan Anggaran akan segera membahas terkait nota penjelasan rancangan KUA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2012 dan disepakati menjadi acuan penyusunan perubahan APBD tahun 2012.(Leri)**

Untuk Perbaiki Jalan: Kota Bengkulu Butuh Rp150 Miliar BENGKULU - Pemerintah Kota Bengkulu membutuhkan anggaran sebesar Rp150 miliar untuk memperbaiki seluruh jalan yang rusak di wilayah kota itu. "Untuk memperbaiki seluruh jalan di wilayah Kota Bengkulu membutuhkan Rp150 miliar, karena keterbatasan dana hanya dianggarkan Rp30 miliar," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum setempat, Herawansyah. Ia mengatakan, alokasi

dana Rp30 miliar itu akan diarahkan untuk memperbaiki 43 ruas jalan. Ruas jalan yang kondisinya rusak parah akan mendapat prioritas, sebab keterbatasan dana membuat Dinas Pekerjaan Umum harus menetapkan prioritas. "Jalan yang rusak parah akan diprioritaskan karena kebutuhan dengan anggaran yang ada tidak sebanding," katanya. Selain dana pembangunan

jalan dari APBD 2013 Kota Bengkulu, juga memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membangun delapan ruas jalan. Sementara untuk pemeliharan jalan pada 2013 tersedia sebesar Rp2 miliar yang menurutnya sangat minim. Terkait kerusakan jalan provinsi dan jalan negara dalam wilayah Kota Bengkulu, Herawansyah meminta pemerintah provinsi lebih ketat

mengawasi angkutan berat. Sebab, sebagian besar angkutan berat, terutama bermuatan batu bara memiliki tonase yang tidak sebanding dengan kelas jalan, di mana muatan sumbu terberat untuk wilayah Kota Bengkulu hanya delapan ton. "Sedangkan mobil muatan batu bara yang melintas seluruhnya di atas delapan ton, sehingga wajar kalau jalan dalam kota hancur," katanya.

CMYK

Selain itu, terkait pembangunan jalan lingkar dalam wilayah Kota Bengkulu yang melintasi kawasan Cagar Alam Dusun Besar, ia mengatakan masih menunggu keputusan Menteri Kehutanan. Menurutnya, pembangunan jalan lingkar tersebut akan mengatasi kerusakan jalan dalam wilayah Kota Bengkulu yang diakibatkan tonase kendaraan berat yang tidak sesuai dengan kelas jalan.

"Pembangunan jalan lingkar itu sangat diperlukan. Kalau bisa dibangun semi tol sehingga tidak ada kendaraan yang bisa berhenti di jalur itu," katanya. Selain itu menurutnya, jika ruas jalan tersebut dibangun, maka pengawasan terhadap kawasan cagar alam wajib ditingkatkan sebab pada umumnya di sekitar badan jalan akan berdiri pemukiman. (Sis)**


CMYK

Medan

Edisi: 72/Minggu II Februari 2013

6

Siborong-borong Dilanda Hujan Deras dan Puting Beliung TAPUT - Hujan deras disertai angin puting beliung menerjang sebagian wilayah Kecamatan Siborongborong, Tapanuli Utara, sekitar pukul 14.00 WIB, Selasa (29/1). Dalam peristiwa itu, sejumlah rumah rusak, dua anak sekolah mengalami lukaluka dan dua mobil ringsek, akibat tertimpa papan reklame. Hingga berita ini disampaikan, Selasa malam, sejumlah rumah penduduk dan fasilitas umum mengalami kerusakan berat. Saat puting beliung berlangsung, sempat membuat panik masyarakat penduduk sekitar saat terjadinya kejadian sangat ketakutan, sehingga warga banyak berhamburan keluar rumah mereka. Kapolsek Siborongborong AKP A Siagian membenarkan peristiwa puting beliung tersebut. Disebutkannya, akibat kejadian itu, sejumlah rumah warga rusak, begitu juga atap ru-

mah rusak diterjang angin, sejumlah baliho dan reklame tumbang hingga menimpa pos polisi, dua unit mobil rusak tertimpa reklame dan dua anak sekolah mengalami luka luka. Kapolres Taput AKBP Wijatmika SIk melalui Kasubbag Humas Aipda W Barimbing, Selasa (29/1), kepada wartawan PAB-Indonesia menjelaskan, empat rumah yang rusak yakni, atap seng diterjang angin, rumah milik penduduk Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, di Desa Lobu Siregar II satu unit rumah rusak dan satu unit rumah rusak di Kelurahan Siborongborong. Barimbing mengatakan, pos polisi tepatnya berada di persimpangan Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Siborongborong rusak berat akibat dihantam putting beliung. Kejadian begitu cepat hingga membuat beberapa tukang be-

cak berlari menyelamatkan diri dari terjangan angin putting beliung. dua unit mobil rusak, karena tertimpa reklame yang tumbang diterjang angin. “Reklame Exis tumbang diterjang angin, di Jalan Sisingamangaraja, Siborongborong, mengakibatkan dua pelajar SMP yang sedang berdiri di lokasi tersebut menunggu angkutan umum luka-luka yakni, Jupri Hutasoit luka gores kanan dan Benni Siburian luka gores pada bagian kepala belakang,” katanya. Melalui pengamatan wartawan Koran ini banyak pepohonan diseputar belakang rumah warga juga turut tumbang. Sejauh ini, kata dia, belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa puting beliung ini. Petugas masih melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Ditafsirkan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. (Dicky Andalan/Irwan Manalu)

HUJAN Deras Disertai Puting Beliung Menerpa Kota Siborongborong

Mahasiswa Minta Koruptor Antarinstansi Ditangkap

GORDANG Sambilan Alat Musik Tradisional Mandailing

Gordang Sambilan Milik Indonesia, Dicintai Negara Lain MANDAILING NATAL - Gordang Sambilan salah satu pesona wisata di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Bahkan diakui pakar etnomusikologi sebagai satu ensambel musik teristimewa di dunia. Sebagai alat musik adat dan sakral, Gordang Sambilan terdiri dari sembilan gendang. Ukuran besar dan panjang ke sembilan gondang itu bertingkat, mulai paling besar sampai paling kecil. Tabung resonator Gordang Sambilan terbuat dari kayu yang dilubangi, dan salah satu ujung lobangnya ditutup dengan membran terbuat dari kulit lembu dan ditegangkan dengan rotan sebagai alat pengikat. Untuk membunyikan alat kesenian itu digunakan pemukul terbuat dari kayu. Masing-masing gondang mempunyai nama sendiri. dan tidak sama di semua tempat di seluruh Madina, karena masyarakat Mandailing yang hidup dengan tradisi adat punya kebebasan untuk berbeda. Instrumen musik tradisional ini dilengkapi dua buah ogung, satu doal dan tiga salempong atau mong-mongan. Juga dilengkapi alat tiup terbuat dari bambu dinamakan sarune atau saleot dan sepasang simbal kecil yang dinamakan tali sasayat. Belakangan ini, Gordang Sambilan sudah ditempatkan sebagai alat musik kesenian yang merupakan salah satu warisan budaya tradisional Mandailing, serta sudah mulai populer di Indonesia bahkan di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Karena dalam beberapa lawatan kesenian tradisional Indonesia ke sejumlah negara, diperkenalkan Gordang Sambilan. Sedangkan orang Mandailing yang banyak bermukim di Malaysia sudah mulai pula menggunakan Gordang Sambilan untuk berbagai upacara. Dengan ditempatkannya Gordang Sambilan sebagai instrumen musik kesenian tradisional Mandailing, maka alat musik ini sudah digunakan untuk berbagai keperluan di luar konteks upacara adat Mandailing. Misalnya menyambut kedatangan tamu agung, perayaan nasional dan acara pembukaan berbagai upacara besar serta hari raya Idul Fitri. Bagi orang Mandailing, Gordang Sambilan merupakan adat sakral, bahkan dipandang berkekuatan gaib yang dapat mendatangkan roh nenek moyang untuk memberi pertolongan melalui medium atau se-macam shaman yang dinamakan Sibaso. Pada zaman animisme, Gordang Sambilan digunakan un-

tuk upacara memanggil roh nenek moyang apabila diperlukan pertolongannya. Upacara tersebut dinamakan Paturuan Sibaso (memanggil roh untuk menyurupi medium Sibaso).Tujuannya meminta pertolongan roh nenek moyang, mengatasi kesulitan yang sedang menimpa masyarakat, seperti penyakit menular. Juga digunakan untuk upacara meminta hujan atau menghentikan hujan yang turun terlalu lama dan menimbulkan kerusakan. Selain itu dipergunakan pula untuk upacara perkawinan yang dinamakan Horja Godang Markaroan Boru dan untuk upacara kematian yang dinamakan Horja Mambulungi. Penggunaan Gordang Sambilan untuk kedua upacara tersebut, karena untuk kepentingan pribadi harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemimpin tradisional dinamakan Namora Natoras dan Raja sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu pada masa lalu, di setiap kerajaan di Mandailing harus ada satu ensambel Gordang Sambilan yang ditempatkan di Sopo Godang (balai sidang adat dan pemerintahan kerajaan), atau disatu bangunan khusus terletak di dekat Bagas Godang (istana raja). Permohonan izin itu dilakukan melalaui suatu musyawarah adat yang disebut Markobar Adat yang dihadiri tokohtokoh Namora Natoras dan Raja berserta pihak yang akan menyelenggarakan upacara. Selain harus mendapat izin dari Namora Natoras dan Raja, untuk penggunaan Gordang Sambilan dalam kedua upacara harus disembelih paling sedikit satu ekor kerbau jantan dewasa. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka Gordang Sambilan tidak boleh digunakan untuk upacara kematian (Orja Mambulungi) hanya dua buah yang terbesar dari instrumen Gordang Sambilan yang digunakan, yang dinamakan Jangat. Tapi dalam konteks penyelenggaraan upacara kematian dinamakan Bombat. Penggunaan Gordang Sambilan dalam upacara adat disertai peragaan benda-benda ke-besaran adat, seperti bendera adat yang dinamakan tonggol, payung kebesaran dinamakan Payung Raranagan dan berbagai jenis senjata seperti pedang dan tombak yang dinamakan Podang dan Tombak Sijabut. Gordang Sambilan juga dapat digunakan mengiringi tari yang dinamakan Sarama Penyatarama (orang yang melakukan tari sarama), kadang-kadang mengalami kesurupan pada waktu menari karena dimasuki oleh roh nenek moyang. (Juneidi)

MEDAN - Banyaknya kasus berbau korupsi di beberapa instansi di Provinsi Sumatera Utara menyita perhatian mahasiwa dan masyarakat yang menyebut diri sebagai Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat (KMM) Sumut. Wadah tersebut mendesak DPRD Sumut dan Kejatisu segera menangkap para koruptor yang masih berkeliaran di beberapa instansi pemerintah Provinsi Sumut. Sejumlah intansi yang dituding menyalahgunakan uang rakyat itu di antaranya Dinas Kesejahtraan Sosial Sumut meliputi dana RKA APBD Dinas Kesejateraan Sosial Sumatera Utara Tahun 2012 sebesar Rp. 84.656.059.557. Pajak APBN dan APBD Dinas Kesejahteraan Sosial Sumatera Utara Tahun 2012 Sebesar Rp. 50.891.321.314. Dana Potensi Dinas Kesejahteraan Sosial Sumatera Utara Sebesar RP. 2.782.320.000. Dana Pemberdayaan Pakir Miskin Dinas Kesejahteraan Sosial SUMUT Sebesar Rp. 16.703.977.000. Dana jaminan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Sumatera Utara Sebesar Rp. 1.984.830.000.

Dana Rehabilitasi Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial SUMUT Sebesar Rp. 15.308.780.539. Dana Pisik dan Permakanan Panti dari 13 KA UPTD Dinas Kesejahteraan Sosial Sumatera Utara Sebesar Rp. 19.578.400.200. Badan Ketahanan Pangan Mengenai kegiatan Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mikro senilai Rp. 1.200.000.000,belanja Modal pengadaan Almari senilai Rp. 205.000.000, Belaanja Modal Kontruksi/Rehab gedung senilai Rp. 1.330.000.000 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 . Dinas Perikanan dan Kelautan yakni mengenai kegiatan Pengadaan Pengadaan Kapal Uk. 30 GT dan Alat Penangkap Ikan 5 Unit sebesar Rp 6.478.400.000 yang dimenangkan oleh PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA dan Pengadaan Peralatan Sistem Rantai Dingin sebesar Rp 1.870.386.000 dimenangkan oleh CV. SENTRA CIPTA SARANA yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012. Badan Pusat Statistik

yakni mengenai kegiatan Pengadaan Meubelair Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 Senilai Rp 1.234.894.815 dengan pemenang tender CV. MITRA KARYA BERSAMA yang bersumber dari APBN. Akademi Pariwisata Medan yakni mengenai kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Peralatan dan Furniture Gedung Hotel Praktik dan Kelas) Akademi Pariwisata Medan Senilai Rp 2.134.000.000 yang bersumber dari Dana APBN Tahun 2011. PT Perkembunan Nusantara IV Yakni mengenai Program Revitalisasi perkebunan madina seluas 150.000 hektare dalam hal ini PTPN IV mendapat 27.000 hektare untuk direvitalisasi yang terbagi dalam 4 kelompok Koprasi Unit Desa sesuai informasi yang kami dapatkan bahwa Kelompok Koprasi Unit Desa tersebut diduga siluman yang muncul karena adanya program pemberdayaan, dan yang sangat mengherankan informasi yg kami terima bahwa dalam Program Revitalisasi

perkebunan tersebut PTPN IV mendapat pinjaman dibank berkisar. Rp. 298.230.000.000 hal tersebut kami ketahui informasi bahwa PTPN IV telah berkordinasi langsung dengan pihak perbankan dalam hal persetujuan pinjaman kredit yang sesungguhnya kami ketahui kebijakan kredit setelah diselesaikannya pembebasan dan hal tersebut diduga disetujui langsung oleh oleh pihak Bank Mandiri disalah satu Hotel Ternama di kota medan yang dihadiri oleh President Businise Banking Pt. Bank Mandiri. Jika kita melihat dari peraturan mentri keuangan No. 117 tahun 2006 pada pasal 08 yang berbunyi “ Bank pelaksana menetapkan petani,peserta berdasarkan penilaian terhadap kelayakan calon petani, peserta dan usaha pengembangan perkebunan, yang diusulkan calon petani, peserta yang bersangkutan berdasarkan asas perkreditan yang sehat”. Nah yang menjadi pertanyaan kami apakah pihak perbankan sudah melakukan mekanisme yang sesuai dengan peraturan tersebut.(f hariyanto)

Makam Syech Machmud di Barus Butuh Perawatan SIBOLGA - Makam penyebar Agama Islam di Tapanuli, Syech Machmud, yang berasal dari Hadratul Maut (Jazirah Arab), di Papan Tinggi Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tidak terawat. Makam Syech Machmud tersebut, menurut dia, termasuk salah satu makam kuno dan sebagai bukti sejarah bahwa Kota Tua Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dari masuknya Agama Islam pertama di Pantai Barat Sumatera. “Karena itu, makam yang sering diziarahi wisatawan dari luar negeri dan wisatawan Nusantara itu perlu dirawat dan dilestarikan agar tidak mudah rusak,” kata salah pemandu wisata, Zuardin Manullang (56). “Makam tua dengan panjang lebih kurang tujuh meter dan berada di puncak gunung dengan ketinggian mencapai 200 meter dari permukaan laut, dengan areal pemakaman yang memiliki luas 1,5 hektare itu memiliki nilai sejarah cukup tinggi,” di Papan Tinggi Barus. Jumlah makam yang terdapat di tempat bersejarah itu, diperkirakan lebih kurang 215 makam dengan batu nisan yang besar dan kecil. Makam tersebut ditandai dengan ukiran bergaya arab.tambah beliau.

CMYK

Sesuai dengan namanya, Situs Makam Papan Tinggi yang memiliki rincian prasasti itu banyak mendapat perhatian para pengunjung dan wisatawan dari berbagai daerah, yakni Pulau Jawa, Padang, Pekanbaru, Lampung, Medan, Padang Sidempuan Binjai, Sibolga dan daerah lainnya. “Makam Syech Machmud ini merupakan salah satu diantara makam “Aulia 44? di Kota Bersejarah Barus,” ujar Manullang yang juga warga Barus. Dia mengatakan, makam yang berada di atas perbukitan yang cukup tinggi itu ditempuh dengan berjalan kaki di jalan yang cukup sempit. Bahkan, sebelum menaiki tangga menuju makam tua tersebut, para pengunjung diwajibkan mengambil air wudhu di pancuran dan memanjatkan doa, sehingga diharapkan peziarah itu dapat melaksanakan niat sucinya. “Jadi, para pengunjung yang ingin mendaki anak tangga menuju makam Aulia yang mencapai lebih kurang 830 tangga (147 meter) itu harus dalam keadaan fisik yang sehat dan juga harus hati-hati,” ucap dia. “Para pengunjung ada yang keadaan setengah jalan di tangga , tiba-tiba saja turun

karena tidak sanggup meneruskan perjalanan. Ada juga dengan semangat yang tinggi dan percaya diri mampu sampai ke tujuan, yakni makam tersebut,” ujar Manullang. Selain itu, katanya, setiap pengunjung/peziarah yang menghitung jumlah anak tangga itu tidak ada yang pernah tepat dan satu sama lain berbeda. Kadang-kadang ada warga menghitung tangga itu berjumlah 743 tangga, ada juga 726, dan sebagainya.”Hal ini juga menjadi tanda tanya bagi peziarah yang pernah naik ke makam tua,” ujar Manullang. Menurut dia, konon Papan Tinggi itu dulunya merupakan tempat masyarakat Barus mengambil papan. “Jadi, lama-lama kelamaan orang telah terbiasa menyebutnya dengan nama Makam Papan Tinggi sampai sekarang ini.

Nama Papan Tinggi itu belum pernah diubah dan sebagian masyarakat menganggap tempat itu sangat bersejarah, apalagi makamnya panjang dan mempunyai batu nisan besar, serta tinggi,” kata Manullang. Kabupaten Tapanuli Tengah juga memiliki 31 pulau dan beberapa diantaranya tiga pegunungan/bukit, 48 pantai, 22 air terjun, dua danau, dua objek wisata buatan dan 19 tempat bersejarah. Daya tarik wisata utama daerah ini adalah Teluk Tapian Nauli, Pesona keindahan pantai laut dan bawah laut, peninggalan budaya dan atraksi budaya. Islam masuk ke Barus pada sekitar abad ke-7 Masehi, Agama Islam telah ada di Kota Tua Barus dan sekaligus berpendapat bahwa di Barus inilah awal mulanya Islam masuk ke Indonesia. (Juneidi)


CMYK

Sambungan Wisman ke Indonesia devisa lebih besar dari pertumbuhan wisman masuk terutama disebabkan rata-rata pengeluaran per hari wisman naik. Sebelumnya, rata-rata pengeluaran per hari berdasarkan survei Kemenparekraf ialah US$142,69, sementara di 2012 naik 3,17% menjadi US$147,22. Wisman tersebut tinggal ratarata 7,7 hari di 2012. Jika dilihat

perkunjungan, biaya yang dihabiskan tiap wisman per kunjungan rata-rata naik 1,39% dari US$1.118,26 menjadi US$1.133,81. "Ini menarik bagaimana yang tiga (jumlah wisman, rata-rata pengeluaran per kunjungan, dan ratarata lama tinggal) ditingkatkan supaya lebih banyak dan pengeluaran lebih besar, juga lebih lama. Ini mendukung sektor perhotelan,

Nasib Anas EE Mangindaan Anggota Dewan Pembina PD juga bersuara lantang. Mangindaan yang juga sebagai Menteri Perhubungan itu secara blak-blakan mengancam akan adanya Kongres Luar Biasa (KLB)PD, jika Anas tidak segera mundur dari posisi Ketua Umum PD."Semua alternatif bisa terjadi," kata EE Mangindaan. Menpora Roy Suryo pun angkat bicara. Dikatakan, survei SMRC tentang elektabilitas PD yang terpuruk hingga anjlok 8 %, memaksa harus ada langkah tegas. Suara Roy itu hanyalah menggenapi kegelisahan 4 Menteri lain yang berasal dari kandang PD. Ke-4 Menteri adalah Menkop UKM yang juga anggota Dewan Pembina PD Syarif Hasan, Menteri ESDM yang juga Sekretaris Dewan Pembina PD Jero Wacik, Menkum HAM yang juga anggota dewan pembina PD Amir Syamsuddin,dan Menghadapi serangan bertubi-tubi itu, kubu Anas Urban-

ingrum pun melawan. Kubu Anas yang menguasai DPP dan DPD-DPD penolak pelengseran Anas. Sekretaris DPD PD DKI JaAkarta Irfan Gani menegaskan tidak ada celah mengadakan KLB untuk melengserkan Anas. Menurut Irfan, apa yang disampaikan Jero Wacik DKK, justru merupakan sebuah blunder. "Secara lembaga, seharusnya mereka bisa lebih cerdas berpolitik dan santun," katanya. Irfan malah menuding, apa yang dilakukan Jero, justru terlihat tidak beritikad baik untuk memperbaiki Demokrat. "Jero sebaiknya konsentrasi di Kementerian saja. Gonjang-ganjing diselesaikan di internal saja," ujar Irfan Gani. Sekali lagi, Irfan mengingatkan, Jero Wacik DKK tidak terus mencari celah untuk melengserkan Anas Urbaningrum dari jabatan Ketua Umum PD. "Kita harus mengedepankan penegakan hukum. Selama ini opini yang menggiring

kata dia, satgas tersebut didukung Dinas Tenaga Kerja setempat. "Artinya, satgas tersebut siap membantu jika ada kesulitan yang dihadapi oleh suatu perusahaan menyusul penerapan kenaikan UMP," ujarnya. Kalaupun ada perusahaan yang hendak melakukan PHK, diharapkan ada penelusuran

KPK Segera kam). Di komisi tersebut, pihaknya juga memberi masukan terkait beberapa kasus yang diduga kuat berbau korupsi lainnya di Anambas seperti pembangunan Gedung DPRD Anambas, proyek Bandara, dana untuk kegiatan Forum Organisasi Kepemudaan (FOK), kegiatan Forum Wartawan Anambas (FWA) serta yang lainnya. Seperti diberitakan sebelumnya, kehadiran Azwir dan rekan ke Rasuna Said untuk menemui pimpinan KPK terkait laporan GMPI menyangkut kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2009 Pemkab Kepulauan Anambas (KKA). Dijelaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dari total APBD sebesar Rp374,8 miliar, sekitar Rp173 miliar atau 46,3 persen tidak digunakan sesuai ketentuan. Azwir didampingi pengurus GMPI lainnya sebelumnya men-

transportasi, dan pariwisata di Indonesia," tutur Kepala BPS Suryamin. Data pertumbuhan penumpang internasional pun mendukung data pertumbuhan wisman masuk. Data BPS, pada 2012 penumpang pesawat internasional ialah sebanyak 11,86 juta orang, tumbuh 9,54% dari penumpang pesawat internasional 2011 yang 10,82 juta orang. (zul)

Anas yang bersalah. Jadi kalau opini digiring melakukan destruktif partai, kita menolak itu," kata Irfan. Irfan juga merespon keras pernyataan Menteri Perhubungan EE Mangindaan yang juga anggota dewan pembina PD. Pernyataan Mangindaan yang membuka pintu Kongres Luar Biasa (KLB) dinilai tidak menyelesaikan persoalan."KLB, itu preseden buruk," tegasnya. "KLB bukan solusi. DPD solid mendukung Anas. Kita sangat menghormati AD/ART, tidak ada celah KLB," tegas Irfan. Untuk diketahui saja, Irfan adalah loyalis Anas. Dia pulalah salah seorang yang mengusir Ruhut Sitompul dari Silatnas PD di Sentul beberapa waktu lalu. "Saya pastikan, saya confirm mendukung Anas. Ada Aceh, Sumbar, Kepri, Jambi, Lampung, Jakarta, Banten, Sulteng, Kalsel, Sulsel. Kita istiqomah bahwa Anas adalah ketua umum Partai Demokrat," kata Irfan. (Zul/dt/dbs)

Sambungan dari hal 1 dan pengecekan bersama dengan melibatkan pengusaha serta serikat pekerja guna memastikan perusahaan tersebut tidak mampu menerapkan UMP atau ada faktor lain. Personel satgas tersebut melibatkan unsur birokrasi, serikat pekerja, dan pengusaha. (Indarto)**

Sambungan dari hal 1 gaku heran dengan lambannya gerakan KPK menyiasati kasus tersebut. Padahal kata dia, dalam audit BPK serta data tambahan yang diserahkan pihaknya, cukup jelas aliran dana, penggunaannya serta penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. “Sebagai pengurus GMPI dan putra daerah KKA, kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas,” katanya tegas. Ia menguraikan, dari sekian poin yang menjadi catatan BPK, pihaknya juga telah menelusuri aliran dana untuk Partai Politik sebesar Rp400 juta dan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp50,9 miliar. Untuk dana Parpol, GMPI menilai penggunaannya tidak sesuai ketentuan karena dicairkan hanya kepada 3 Parpol yakni Golkar (Rp46,4 juta), Bulan Bintang (Rp30 juta) dan Bintang Reformasi (30 juta). Dikatakan, penyaluran dana tersebut selain diskriminatif, dan perhitungan serampangan, wak-

Daging Impor Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Hidayat Nur Wahid pun mengaku, pihaknya merasa terzalimi oleh pihakpihak tertentu atas apa yang terjadi dalam internal partainya. "Kami merasa terzalimi dengan keadaan ini. Pasti ada konspirasi yang ingin menjatuhkan PKS," kata Hidayat. Hidayat menilai ada pihak-pihak yang ingin menyudutkan PKS sebagai salah satu partai besar di Indonesia. "Mungkin PKS ini semakin lama, grafiknya semakin membaik dan kami sudah menargetkan akan meraih tiga besar dalam Pemilu 2014. Pihak-pihak tersebut tidak ingin kami jadi partai besar, maka dicarilah kelemahannya," katanya. Pernyataan tersebut menyusul ditetapkannya mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat dalam kasus suap impor daging sapi. "Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Pak Luthfi belum tentu terbukti dan dia tidak tertangkap tangan," katanya. Dia juga berpendapat ada pihak-pihak yang tidak senang PKS sebagai satu-satunya partai yang berkomitmen membela Palestina. "Ada yang ketakutan dan tidak senang karena PKS terus membela Palestina melalui aksi demo dan pemberian bantuan," katanya. Namun, Hidayat mengatakan kondisi tersebut dijadikan sebagai introspeksi untuk membenahi diri dan partai. "Kami harus menjadikan ini introspeksi diri sebagaimana dukungan yang terus mengalir dari kader partai dari seluruh Indonesia," katanya. Dia mengatakan pembenahan diri itu berlaku untuk fokus pada Pemilu 2014 serta Pilkada Jawa Barat dan Sumatera Utara. "Kami masih punya waktu yang masih panjang bahkan lebih

Sambungan dari hal 1

Sambungan dari hal 1

Menakertrans Minta Menurutnya, tim pemantau ancaman pemutusan hubungan kerja akibat kenaikan UMP sekarang sudah mulai mendatangi perusahaan-perusahaan. Menurut Muhaimin, satuan tugas tersebut akan mencari jalan keluar atas kemungkinan terjadinya PHK. Dalam menjalankan tugasnya,

Edisi: 72/Minggu II Februari 2013

dari setahun. Karena itu, kami optimistis akan menjadi lebih solid," katanya. Hidayat berjanji pihaknya berkomitmen bersama KPK untuk memberantas korupsi. "Suara kami paling lantang dalam memberantas korupsi. Kami tidak akan `balik kanan` dan mencari `kambing hitam`," katanya. Terkait pelabelan "bersih" yang melekat pada PKS, Hidayat mengatakan itu merupakan harapan partai. "Kami menamai partai kami bersih karena berharap seluruh kader-kader kami bersih. Apakah ada partai yang berharap kadernya korup? Lagipula, kami ini bukan malaikat," katanya. Terkait ditetapkannya Anis Matta sebagai Presiden PKS, Hidayat mengaku optimistis Anis akan melaksanakan konsolidasi internal yang baik. "Saya optimistis, Presiden PKS yang sekarang ini akan melaksanakan amanah dan berkomitmen pada apa yang sudah diemban, seperti mundur sebagai Wakil DPR RI," katanya. Sementara, pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terlempar pada Pemilu 2014 mendatang. "Posisi PKS akan sulit pada Pemilu 2014, padahal sebelumnya partai itu diprediksikan pada posisi ketiga setelah Golkar dan PDI Perjuangan," kata Ray. Pernyataan tersebut menyusul ditetapkan Presiden PKS yang juga anggota DPR, Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek suap impor daging sapi. "Justru dengan kasus ini akan memuluskan Gerindra dan Nasdem. PKS akan terlempar dari empat besar itu karena tinggi sekali dampaknya," kata dia lagi. Menurut Ray, kasus tersebut juga akan berimbas pada Pilkada

tunya juga tidak tepat karena dicairkan sebelum DPRD KKA terbentuk. Menyangkut penggunaan dana bansos juga menjadi catatan khusus GMPI. Salah satu penggunaan dana tersebut yakni untuk rumah ibadah, lembaga/pelaksana kegiatan keagamaan dan organisasi sosial budaya. Dari total anggaran sebesar Rp50.932.989.500,00 yang direalisasikan baru Rp29.745.993.330,00. Acuan penyalurannya yakni SK Bupati nomor 171.1/451.2/VIII/ 2009 tertanggal 19 Agustus 2009. “Kita telah telusuri ke masyarakat, nyatanya banyak yang fiktif,” bebernya. Sayangnya Pemkab Kepulauan Anambas belum bersedia memberi keterangan terkait kasus tersebut. Kendati sudah dikonfirmasi via pesan singkat (sms) kepada Bupati KKA Tengku Mukhtaruddin, tidak ada tanggapan. (tim)

Sambungan dari hal 1 Jawa Barat. "Sedikit banyak akan berperngaruh. Posisi Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki lebih terbuka jalannya, karena kader PKS kena kasus. Nanti akan memperlihatkan sinyal dalam Pilkada Jabar itu," ujar dia. Namun, dia memperkirakan tidak akan timbul perpecahan dalam internal PKS. "PKS itu partai modern yang dilandasi dengan spirit keagamaan. Mereka organisasi baik dengan administrasi baik, contohnya pada tahapan verifikasi parpol hanya PKS yang punya surat ke bawah baik, dan saya yakin tidak pecah," kata dia pula. Tapi menurut Ray, PKS justru akan pecah jika mencoba untuk melindungi tersangka dan tidak diserahkan ke ranah hukum. "Sudah tidak ada alasan bagi PKS untuk tidak transparan. Serahkan kepada penegak hukum, jangan mencegah, mengaburkan, dan memberi pertolongan," kata dia. Ia mengatakan memberi pertolongan tersebut jangan sampai menggerakkan kekuatan politik. "Tentu memberi pertolongan pada pengacara untuk mengumpulkan data-data, tapi jangan menggerakkan kekuatan politik untuk menyelamatkan Luthfi, itu lebih elegan dan PKS bisa lebih terselamatkan," ujar dia. Ray berpendapat, PKS harus belajar dari parpol-parpol yang terseret kasus serupa, seperti Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Golkar. "PKS harus diam dan mencegah melakukan tiga hal itu, mencegah, mengaburkan dan memberi pertolongan. Kalau tidak menggunakan 3 hal itu, orang tidak serta merta mengaitkan aktivitas menyimpang kader dengan partai sendiri," kata dia pula. Dia menilai jika PKS mencoba melakukan ketiga hal tersebut, PKS akan terseret sepanjang kasus itu berjalan. "Mereka harus menyatakan clear, dan menyerahkan semuanya kepada hukum," kata Ray.(Rdt)

Limbah B3 Dari pantauan PAB Indonesia di lapangan, warga yang memiliki ekonomi lebih baik, bisa membuat sumur bor untuk mendapatkan air layak konsumsi. Tidak demikian bagi warga kurang mampu. Karena tidak memiliki uang yang cukup untuk menggali sumur bor, mereka terpaksa tetap mengonsumsi air sumur kotor, dengan resiko gatal-gatal atau penyakit lainnya. Beberapa warga mengaku sudah muak dengan sikap pengusaha yang tidak peduli terhadap kesehatan warga sekitar. Selama ini kata dia, perusahaan cenderung merankul oknum pihak terkait daripada memberi ganti rugi kepada warga. Sebenarnya kata Aini, sekitar tahun 2004 lalu, warga sudah pernah melakukan aksi demo besar-besaran terkait limbah perusahaan. Bahkan gubernur sudah sempat turun ke

Sambungan dari hal 1 lokasi, namun pihak PT Alumex hanya membuat beton di sekeliling pabrik serta membuat kolam limbah sendiri di dalam. Padahal kata dia, langkah tersebut tidak serta merta menyelesaikan permasalahan karena warga masih merasakan air kotor dan berbau busuk. "Kami sudah capek ngomong, dulu pihak kelurahan dan pemerintah setempat berjanji akan menindaklanjuti, bahkan akan membuat saluran parit dan mengaspal jalan, nyatanya tidak ditepati," ujar warga lain yang disapa Andi. Warga menduga pihak perusahaan telah kongkalikong dengan oknum tertentu sehingga merasa tidak perlu melayani warga sekitar. Sudah pernah, ada aktivis dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) mengambil sample air untuk diuji, namun setelah bertemu dengan

pihak PT Alumex, tidak ada lagi kabarnya sampai sekarang. "Mungkin ya sudah terima duitlah Bang dari perusahaan itu , makanya tidak pernah ada lanjutan lagi," kata Andi. Keberadaan PT Alumex sangat berbahaya bagi warga. Karena selain menimbulkan bahaya bagi kesehatan, pabrik itu juga menimbulkan pencemaran udara dari asap pembakaran batubara. Pihak perusahaan juga dinilai menjalankan politiknya untuk menguasai lahan warga dengan harga relatif murah. Hal itu terlihat dari beberapa warga yang minta ganti rugi, malah tanahnya dibeli oleh perusahaan. "Ini harus dihentikan. Tolong Bang diberitakan agar para pejabat terkait tergerak hatinya untuk kami. Sebab kalau semua tahan di sini telah dibeli perusahaan, masyarakatnya mau dikemanakan," kata warga

Poso Terus ganannya sampai hari ini tidak maksimal. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? PAB-Indonesia mencoba mereview kembali peristiwa yang memunculkan konflik di Poso. Konflik di poso adalah salah satu konflik yang ada di Indonesia yang belum terpecahkan sampai saat ini. Meskipun sudah beberapa resolusi ditawarkan, namun itu belum bisa menjamin keamanan di Poso. Pelbagai macam konflik terus bermunculan di Poso. Meskipun secara umum konflik-konflik yang terjadi di Poson adalah berlatarbelakang agama, namun kalau kita meneliti lebih lanjur, maka kita akan menemukan pelbagai kepentingan golongan yang mewarnai konflik tersebut. Poso adalah sebuah kabupaten yang terdapat di Sulawesi Tengah. Kalau dilihat dari keberagaman penduduk, Poso tergolong daerah yang cukup majemuk, selain terdapat suku asli yang mendiami Poso, sukusuku pendatang pun banyak berdomisili di Poso, seperti dari Jawa, batak, bugis dan sebagainya. Suku asli asli di Poso, serupa dengan daerah-daerah disekitarnya; Morowali dan Tojo Una Una, adalah orang-orang Toraja. Menurut Albert Kruyt terdapat tiga kelompok besar toraja yang menetap di Poso. Pertama, Toraja Barat atau sering disebut dengan Toraja Pargi-Kaili. Kedua adalah toraja Timur atau Toraja Poso-Tojo, dan ketiga adalah Toraja Selatan yang disebut juga denga Toraja Sa’dan. Kelompok pertama berdomisili di Sulawesi Tengah, sedangkan untuk kelompok ketiga berada di Sulawesi Selatan. Untuk wilayah poso sendiri, dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah Poso tojo yang berbahasa Bare’e dan kedua adalah Toraja Parigi-kaili. Namun untuk kelompok pertama tidak mempunyai kesamaan bahasa seperti halnya kelompok pertama. Kalau dilihat dari konteks agama, Poso terbagi menjadi dua kelomok agama besar, Islam dan Kristen. Sebelum pemekaran, Poso didominasi oleh agama Islam, namun setelah mengalami pemekaran menjadi Morowali dan Tojo Una Una, maka yang mendominasi adala agama Kristen. Selain itu masih banyak dijumpai penganut agama-agama yang berbasis kesukuan, terutama di daerahdaerah pedalaman. Islam dalam hal ini masuk ke Sulawesi, dan terkhusus Poso, terlebih dahulu. Baru kemudian disusul Kristen masuk ke Poso. Keberagaman ini lah yang menjadi salah satu pemantik seringnya terjadi pelbagai kerusuhan yang terjadi di Poso. Baik itu kerusuhan yang berlatar belakang sosial-budaya, ataupun kerusuhan yang berlatarbelakang agama, seperti yang diklaim saat kerusuhan Poso tahun 1998 dan kerusuhan tahun 2000. Agama seolah-olah menjadi kendaraan dan alasan tendesius untuk kepentingan masing-masing. Awal konflik Poso terjadi setelah pemilihan bupati pada Desember 1998. Ada sintimen keagamaan yang melatarbelakangi pemilihan tersebut. Dengan menangnya pasangan Piet I dan Mutholib Rimi waktu tidak lepas dari identitas agama dan suku[1]. Untuk seterusnya agama dijadikan tedeng aling-aling pada setiap konflik yang terjadi di Poso. Perseturuan kecil, semacam perkelahian antar persona pun bisa menjadi pemicu kerusuhan yang ada di sana. Semisal, ada dua pemuda terlibat perkelahian. Yang satu beragama is-

CMYK

7

lain yang tidak bersedia menyebut namanya. Belum diperoleh keterangan resmi dari pihak PT Alumex. Ketika PAB Indonesia hendak konfirmasi ke pihak manajemen, seorang petugas keamanan hanya mengatakan tidak ada lagi masalah dengan pabrik tersebut. "Sudah tidak ada masalah lagi Bang. Kita sudah buat kolam limbah sendiri di dalam pabrik dan limbahnya selalu diambil dengan menggunakan mobil tangki dan dibawa keluar," kata petugas yang enggan menyebutkan identitasnya. Atas desakan warga, PAB Indonesia telah mengambil sampel limbah PT Alumex untuk diserahkan kepada instansi terkait. Hal itu dilakukan guna mendapatkan informasi akurat terkait keberadaan limbah PT Alumex tersebut. (Dicky Andalan/Elvis H/Ganda P)

Sambungan dari hal 2 lam dan yang satunya lagi beragama Kristen. Karena salah satu pihak mengalami kekalahan, maka ada perasaan tidak terima diantara keduanya. Setelah itu salah satu, atau bahkan keduanya, melaporkan masalah tersebut ke kelompok masing-masing, dan timbullah kerusuhan yang melibatkan banyak orang dan bahkan kelompok. Sebelum meletus konflik Desember 1998 dan diikuti oleh beberapa peristiwa konflik lanjutan, sebenarnya Poso pernah mengalami ketegangan hubungan antar komunitas keagamaan (Muslim dan Kristen) yakni tahun 1992 dan 1995. Tahun 1992 terjadi akibat Rusli Lobolo (seorang mantan Muslim, yang menjadi anak bupati Poso, Soewandi yang juga mantan Muslim) dianggap menghujat Islam, dengan menyebut Muhammad nabinya orang Islam bukanlah Nabi apalagi Rasul. Sedangkan peristiwa 15 Februari 1995 terjadi akibat pelemparan masjid dan madrasah di desa Tegalrejooleh sekelompok pemuda Kristen asal desa Mandale. Peristiwa ini mendapat perlawanan dan balasan pemuda Islam asal Tegalrejo dan Lawanga dengan melakukan pengrusakan rumah di desa Mandale. Kerusuhan-kerusuhan ”kecil” tersebut kala itu diredam oleh aparat keamanan Orde Baru, sehingga tak sampai melebar apalagi berlarut-larut. Memang, setelah peristiwa 1992 dan 1995, masyarakat kembali hidup secara wajar. Namun seiring dengan runtuhnya Orde Baru, lengkap dengan lemahnya peran ”aparat keamanan” yang sedang digugat disemua lini melalui berbagai isu, kerusuhan Poso kembali meletus, bahkan terjadi secara beruntun dan bersifat lebih masif. Awal kerusuhan terjadi Desember 1998, konflik kedua terjadi April 2000, tidak lama setelah kerusuhan tahap dua terjadi lagi kerusuhan ketiga di bulan Mei-Juni 2000. konflik masih terus berlanjut dengan terjadinya kerusuhan keempat pada Juli 2001; dan kelima pada November 2001. Peristiwaperistiwa tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga kerusuhan-kerusuhan dicermati dalam konteks jilid satu sampai lima. Namun pola konflik Poso terlalu kompleks untuk dianalisis hanya berdasar urutan itu, mengigat intensitas dan ekstensitas wilayah dan pelaku konflik antar tahap memperlihatkan perbedaan yang sangat mendasar. Terdapat beberapa pola kerusuhan yang dapat dilihat pada kerusuhan di Poso. Pertama, kerusuhan di Poso biasanya bermula terjadi di Poso kota dan selanjurnya merembet ke daerah-daerah sekitar Poso. Wilayah Poso kota keberadaan komposisi agama relative berimbang dan sama. Kedua, kerusuhan yang terjadi di pusat kota diikuti dengan mobilitas masa yang cukup besar, yang berasal dari luar Poso, bahkan berasal dari luar kabupaten Poso. Ketika kerusuhan pertama dan kedua meletus, massa memasuki kota Poso berdatangan dari kecamatan Ampana, kecamatan Parigi, lage, Pamona, dan bahkan dari kabupaten Donggala. Ketika kerusuhan ketiga pun meletus, mobilisasi masssa bahkan semakin membludak, dan jauh lebih besar dari massa yang datang pada kerusuhan pertama dan kedua. Pola ketiga adalah kerusuhan selalu ditandai dengan pemakaian senjata tajam, baik itu benda tumpul, pedang, parang,

bahkan senjata api. Informasi yang didapat banyak mengakana bahwa kebanyakan korban tewas karena sabetan pedang/ parang, benturan dengan benda keras, dan lain sebagainya. Selain itu bukti yang mengatakan bahwa pada kerusuhan april 2000 diinformasikan 6 korban tewas disebabkan oleh berondongan senjata api. Pola keempat adalah kesalahpahaman informasi dari keduabelah pihak. Pada kerusuhan pertama, dimulai dengan perkelahian antara dua pemuda Islam dan Kristen, yang kemudian di blow up menjadi konflik dua golongan agama. Konflik kedua berakar dari perkelahian dua kelompok pemuda, dan kemudian informasi mengatakan bahwa kerusuhan itu adalah kerusuhan dengan latar belakang agama. Konflik pada Desember 1998 dan April 2000 kecenderungannya hanya tepat disebut ”tawuran”, sebab konflik hanya dipicu oleh bentrokan pemuda antar kampong, intensitas dan wilayah konflik sangat terbatas di sebagian kecil kecamatan kota. Solidaritas kelompok memang ada, tapi belum mengarah pada keinginan menihilkan kelompok lain. Bahkan, setelah tahu bahwa penyebab bentrokan adalah minuman keras, kelompok yang berbenturan justru sempat sepakat mengadakan operasi miras bersama. Mulai Mei-Juni 2000 dilanjutkan dengan Juli 2001 dan November-Desember 2001 konflik telah mengindikasikan ciriciri perang saudara. Konflik sudah mengarah pada upaya menghilangkan eksistensi lawan, terlihat dari realitas pembunuhan terhadap siapa pun, termasuk perempuan dan anakanak, yang dianggap sebagai bagian lawan. Telah terbangun solidaritas kelompok secara tegas melalui ideologisasi konflik berdasar isu agama dan etnisitas, sehingga konflik menjadi bersifat sangat intensif (kekerasan dan korban) dan ekstensif (wilayah dan pelaku). Bahkan berbeda dengan dua konflik sebelumnya yang umumnya menggunakan batu dan senjata tajam, sejak konflik ketiga pada Mei 2000 mereka telah mempergunakan senjata api, yang terus berlanjut hingga konflik keempat dan kelima, serta beberapa kekerasan sporadis ”pascakonflik”. Konflik Poso telah memakan korban ribuan jiwa serta meninggalkan trauma psikologis yang sulit diukur tersebut, ternyata hanya disulut dari persoalan-persoalan sepele berupa perkelahian antarpemuda. Solidaritas kelompok memang muncul dalam kerusuhan itu, namun konteksnya masih murni seputar dunia remaja, yakni: isu miras, isu tempat maksiat. Namun justru persoalan sepele ini yang akhirnya dieksploitasi oleh petualang politik melalui instrumen isu pendatang vs penduduk asli dengan dijejali oleh sejumlah komoditi konflik berupa kesenjangan sosio-kultural, ekonomi, dan jabatan-jabatan politik. Bahkan konflik diradikalisasi dengan bungkus ideologis keagamaan, sehingga konflik Poso yang semula hanya berupa tawuran berubah menjadi perang saudara antar komponen bangsa. Akar penyebab konflik Poso sangat kompleks. Ada persoalan yang bersifat kekinian, namun ada pula yang akarnya menyambung ke problema yang bersifat historis. Dalam politik keagamaan misalnya, problemanya bisa dirunut sejak era kolonial Belanda yang dalam konteks Poso memfasilitasi

penyebaran Kristen dalam bentuk dukungan finansial. Keberpihakan pemerintah kolonial itu sebenarnya bukan dilandaskan pada semangat keagamaan, tetapi lebih pada kepentingan politik, terutama karena aksi pembangkangan pribumi umunya memang dimobilisir Islam. Politik agama peninggalan kolonial ini akhirnya telah membangun dua image utama dalam dalam konstelasi politik Poso, yakni : Poso identik dengan komunitas Kristen, dan birokrasi di Poso secara historis didominasi umat Kristen. Namun, di era kemerdekaan fakta keagamaan itu terjadi proses pemabalikan. Jika tahun 1938 jumlah umat Kristen Poso mencapai angka 41,7 persen, lamalama tinggal 30-an persen. Data tahun 1997 bahwa Muslim Poso mencapai angka 62,33 persen, sedangkan Kristen Protestan 34,78 persen dan Katolik hanya 0,51 persen, ditambah sisanya Budha dan Hindu. Proses pembalikan ini bukan akibat pemurtadan, melainkan akibat migrasi kewilayahan, sehingga komposisi penduduk mengalami pergeseran. Dalam konteks Poso, konstelasi sosio ekonomi dan politik kultural terpengaruh oleh realitas perubahan komposisi komunitas ini, terutama beruapa proses pemiskinan di kalangan penduduk asli. Proses pemiskinan ini terjadi baik karena kultur kemiskinan maupun akibat kekeliruan kebijakan (kemiskinan structural), seperti lunturnya ketaatan pada tanah ulayat. Pembangunan jalan-Sulawesi dari Palopo ke Palu lewat Tentena dan Poso ikut membawa implikasi bagi kian cepatnya proses migrasi pendatang muslim yang masuk ke wilayah basis Kristen. Pendatang Bugis yang memiliki kultur dagang kuat dengan cepat menguasai jaringan perdagangan. Bugis dinilai punya loyalitas keIslaman kuat, hamper selalu membangun tempat ibadah di setiap komunitas mereka tinggal. Realitas ini tidak saja menandai terjadinya pergeseran komunitas etnis, tetapi sekaligus dalam komunitas keagamaan. Fakta pergeseran komunitas keagamaan ini pada akhirnya berpengaruh pula pada konstelasi politik Poso. Dengan digalakkannya program pendidikan era kemerdekaan, kaum terdidik dari kalangan Muslim bermunculan, dan berikutnya mulai ikut bersaing dalam lapangan birokrasi. Di sinilah, politik komunitas keagamaan mulai bermain pula dalam dunia kepegawaian, antara lain: (1). Kristen yang semula dominan mulai dihadapkan pada saingan baru kalangan Islam. (2). Jabatan strategis yang semula didominasi Kristen, secara alamiah terjadi peralihan tangan. Dalam situasi inilah politik agama dalam konteks birokrasi kepegawaian mulai merasuk dalam kehidupan masyarakat Poso. Perspektif komunitas keagamaan dalam konteks persaingan politik birokrasi, lengkap imbasnya berupa pembagian berbagai proyek pada orang-orang dekat, telah menjadi wacana penting dalam mencermati konflik Poso. Dari situ tampak sekali bahwa aktor-aktor terlibat dalam konflik sebenarnya sangat kompleks melibatkan elemen-elemen birokrat, para pelaku ekonomi, disamping kelompok kultur keagamaan, yang pada gilirannya melibatkan pula kekuatan-kekuatan dari luar Poso dengan segala kepentingannya, mulai dari para laskar, aparat keamanan, birokrat pada level propinsi ataupun pusat yang memanfaatkan persoalan Poso untuk kepentingan. (rdt)**


CMYK

Sumut Time

Edisi: 72/Minggu II Februari 2013

8

Kasus Pembongkaran Masjid oleh PT Jadi Masindo

Massa 35 Ormas Islam Bentrok dengan Aparat MEDAN - Aksi demo Aliansi Formas Islam yang berlangsung Jumat, (01/02/2013) di depan Hotel Emerald Garden Jalan Adam Malik Glugur Kota Medan Kecamatan Medan Barat berlangsung dengan anarkis. Terjadi bentrokan antara massa dengan pihak aparat dari satuan Brigade Mobil (Brimob), Pengendali Masa (Dalmas) dari Satuan Sabhara. Massa terpancing emosi karna tuntutannya tidak direspon oleh pihak PT Jati Masindo. Awalnya demo berlangsung tertib dan diisi dengan orasi dari para pimpinan aksi yang diikuti lebih dari 35 Forum Masyarakat Islam diantaranya FPI, FKAM, Laskar Amanar, Laskar Jihad, Ansor, Laskar Mujahiddin, dan yang lainnya. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat juga turut ikut hadir dalam aksi tersebut, mereka sudah mulai berkumpul di titik area depan Hotel Emerald Garden semenjak Pkl. 10.00 wib. Dalam aksinya para ketua aksi meneriakkan yel – yel untuk memberikan semangat pada seluruh massa dari Formas yang sudah siap siaga di tempat untuk membentuk blokade dan barisan depan. Ketua Aliansi Formas H Leo mengecam keras tindakan PT.Jati Masindo dan meminta segera membangun kembali mesjid Raudhatul Islam, dalam tempo sepuluh hari.

Masjid tersebut telah sempat dirubuhkan oleh pihak PT.Jati Masindo pada tahun 2011 silam. Begitupun orasi yang disampaikan dari beberapa ketua Formas Islam yang turut dalam aksi tersebut, memberikan kecaman keras terhadap Arsyad Lis selaku pemilik dan pemegang saham dari PT.Jati Masindo yang juga selaku pemilik dari Hotel Emerald Garden yang bersengketa dengan para warga, dan juga dengan pengurus mesjid selaku penerus dari Majid Raudhatul Islam, yang diakui telah memiliki Sertifikat Wakaf dan telah resmi terdaftar dari Badan Pertanahan Negara. Mereka mengecam agar Pihak Pemerintah baik Walikota , Muspika dan Pihak Aparatur Polisi agar jangan berpihak kepada oknum tertentu demi hanya untuk kepentingan pribadi dan sesaat. Begitu juga dengan kecaman keras yang disampaikan, sesaat sebelum terjadinya aksi bentrokan oleh Koordinator Aksi dari sekretaris I Forum Umat Islam Indra mengatakan “ jangan pancing kemarahan kami, jangan jadikan perubuhan mesjid di Kota Medan menjadi pemicu terjadinya unsur sara, Kami sudah siap untuk mati Jihad” ungkapnya dengan keras didalam orasinya. Situasi semakin memanas pada saat team negosiasi yang diutus untuk menemui pihak

PT.Jati Masindo di dalam dalam Hotel tidak membuahkan hasil. Kemudian penanggung jawab aksi mulai memberikan isyarat untuk maju kebarisan depan, karena mereka merasa sudah terlalu lama menunggu hasil. Dalam hitungan mundur mulai dari sepuluh, maka disitulah barisan depan mulai menerobos masuk dengan mendorong barisan aparat satuan pengendali massa dari Poltabes Medan. Maka massa mulai tidak terkendali dan mulai melempari dengan bekas botol minuman mineral dan batu. Akhirnya bentrok antara massa dan aparat pun tidak dapat dihindari lagi, bahkan wartawan liputan PAB sempat terkena lemparan batu dari pihak massa. Aksi lempar batu pun menjadi tontonan warga yang melihat dari lokasi sekitar kejadian. Dan memaksa water canon untuk mengendalikan massa dengan menembak air serta gas air mata. Selang beberapa saat terjadi aksi lempar batu, maka massa mulai dikendalikan oleh koordinator aksi dan mereka mulai menahan diri dan terlihat mulai mengalah. Sampai saat berita ini diturunkan massa tampak diarahkan untuk kembali ke pos mereka, untuk berkumpul dan mendengar arahan dari ketua aksi di Masjid Raudhatul Islam. (Dicky Andalan/Irwan manalu)

BEBERAPA tokoh dan massa dari Aliansi Formas Islam saat berkumpul di depan Mesjid Raudhatul Islam yang sempat dirobohkan dan telah dibangun kembali oleh warga setempat.(Dicky )

Pengurusan SIM

Masyarakat Masih Gunakan Jasa Calo MEDAN - Medan, Masyarakat selama ini masih sangat sering mempergunakan jasa calo dalam pengurusan setiap kebutuhan pengurusan ijin, termasuk SIM (Surat Ijin Mengemudi) di Medan. Faktor efesiensi dalam menghemat waktu dan tenaga merupakan salah satu factor alasan masyarakat. Seperti yang dituturkan oleh Dedi, warga yang mengurus SIM di Pusat Pengurusan SIM di Jalan Adinegoro Medan, Kecamatan Medan Timur beberapa waktu lalu. Ia mengaku mengetahui prosedur awal dalam pembuatan SIM tersebut, namun untuk menghemat waktu dan tenaga dia terpaksa harus menggunakan jasa calo walau harus membayar biaya lebih besar, biasanya kurang lebih seratus ribu rupiah ataupun lebih dia keluarkan untuk biaya calo. “Mau gimana lagilah bang,mau ngantri untuk pendaftaran saja sudah makan waktu dan tenaga, apalagi yang namanya antri pasti lama,bisa seharian makan waktu buat SIM, mending dapat nomor antri depan, kalau nomer ratusan sudah pasti makan waktu, belum lagi ujian teori dan praktek, pokoknya repot, mending bayar calo tapi sudah terima beres aja bang, ga perlu capek, paling Cuma photo,” katanya kepada PAB Indonesia. Ditempat terpisah, Kaur SIM AKP Toni I.R yang dikonfirmasi wartawan PAB Indonesia di ruangannya mengatakan bahwa“ Beliau sangat mengharapkan kesadaran dari masyarakat untuk tidak mempergunakan jasa pelayanan calo dalam pengurusan SIM tersebut, karna masyarakat terkadang hanya mendapat isu-isu susahnya dalam pembuatan atau perpanjangan SIM yang ada, namun beliau menyatakan bahwa sebenarnya dalam pengurusan SIM tersebut tidaklah serumit yang dibayangkan masyarakat selama ini. Mereka cukup mengikuti prosedur yang ada, mulai dari melengkapi identitas asli seperti KTP, mengambil dan mengisi formulir secara langsung dan membayar biaya administrasi untuk ujian sebesar delapan puluh ribu rupiah yang dibayar langsung di Bank dan untuk biaya pembuatan SIM baru untuk SIM C akan dikenakan biaya seratus ribu rupiah, SIM A seratus duapuluh ribu rupiah dan untuk perpanjangan SIM dikenakan biaya seratus lima puluh ribu rupiah. Setelah mengisi formulir maka selanjutnya akan diarahkan untuk keruangan photo, lalu mengikuti ujian teori dan praktek, setelah hasil ujian keluar dengan layak maka sudah pasti SIM tersebut akan cetak dan sudah dapat diambil. Namun apabila hasil nilai ujian tidak layak, maka SIM tidak akan dapat keluar, disinilah

AKP.Tony IR Kaur Regident Polwiltabes Medan terkadang yang menjadi suatu masalah dimana orang yang mengajukan SIM tersebut , sama sekali tidak memahami ketentuan dalam berkendara dan juga kurangnya pemahaman mengenai rambu – rambu lalulintas, namun beliau juga menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu kawatir karna ujian berikutnya mereka sudah mengerti dan paham mengenai soal- soal pertanyaan ujian dan telah mengetahui larangan – larangan rambu – rambu lalulintas , sehingga pada pengajuan berikutnya biasanya mereka dapat lulus dan dinyatakan telah layak untuk memiliki SIM”. Ditambahkan beliau, bahwa media sebagai wadah informasi dan juga social control mempunyai peranan penting dalam memberitahukan kepada masyarakat agar dapat membuka mainseat dan juga pola piker masyarakat agar jangan memanfaatkan jasa calo dalam pengurusan apapun, bahkan dalam pengurusan SIM khususnya, karna beliau sendiri sering mendapati orang yang mempergunakan jasa calo tersebut dalam pengurusan SIM , dan beliau langsung menindak tegas orang tersebut yang secara jelas memanfaatkan jasa calo diwilayah kerjanya. Bahkan beliau mengatakan“ akan mengusir dan menindak tegas para calo yang terbukti jelas tertangkap basah di wilayah kerjanya dan akan langsung menyerahkannya ke provost, namun beliau juga tidak dapat selalu mengawasi ulah para calo tersebut, karna mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Untuk itu beliau sangat mengharapakan kerja sama dari berbagai pihak dalam menangani hal tersebut, janganlah kita memanfaatkan jasa para calo tersebut.Namun pihaknya akan selalu berusaha dalam membantu segala urusan pengajuan baik dalam pembuatan dan pengurusan perpanjangan SIM yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya. (Dicky Andalan S/Irwan Manalu)

AKSI Demo Formasi

Dimulai 18 Februari 2013

Pelaksanaan Kampanye Pilgubsu Dibagi Lima Zona MEDAN - Pelaksanaan Kampanye Pilgubsu akan dimulai pada 18 Februari 2013 berupa penyampaian visi dan misi di Gedung DPRD Sumut oleh semua Cagub dan Cawagubsu. Demikian Rancangan Jadwal Kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Sumut untuk seluruh Tim kampanye pasangan Cagubsu dan Cawagubsu yang diterima wartawan , Senin (28/ 1) di Medan. Pelaksanaan kampanye berlangsung hingga 3 Maret 2013, yang dibagi dalam Lima Zona yakni, Zona I terdiri dari Kota Medan, Zona II , Deli Serdang, Sergai, Tebing Tinggi, P Siantar,Simalungun.Zona III meliputi , Binjai, Langkat, Karo , Dairi Pak Pak Barat, Samosir.Zona IV meliputi, Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Labuha Batu, Labura, Labusel, Tapsel, Padang Sidempuan, Madina, Palas, Paluta. Zona V meliputi Tapteng, Sibolga ,Taput, Toba Samosir, Humbang

Hasundutan, Nias,Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Barat dan Nias Selatan. Penentuan Zona Diundi Sementara itu Kabag Hukum ,Humas dan Teknis Maruli Pasaribu SH menegaskan KPU Sumut memang sudah merencanakan jadwal pelaksanaan kampanye dengan membagi ke dalam lima wilayah zona . Namun para tim kampanye meminta agar penentuan zona kampanye dilakukan dengan sistem pengundian biar adil sehingga tidak ada kesan pilih memilih." Pertemuan dengan tim kampanye tadi ada usulan untuk mengundi zona kampanye tersebut dan itu akan kita laksanakan pada 1 Februari 2013 mendatang,"ujar Maruli lagi. Maruli menjelaskan KPU kabupaten/kota memang diminta untuk menetapkan lokasi kampanye di wilayahnya agar tidak terjadi tumpang tindih lokasi ." Sebelum dimulainya kampanye harus sudah diten-

tukan lokasi kampanye bagi lima pasangan cagubsu dan cawagubsu ini agar tidak terjadi tumpang tindih ,'sebut Maruli lagi. Sementara itu Anggota KPU Medan Pandapotan Tamba menegaskan Pemko Medan sudah menyiapkan 16 titik lokasi kampanye, 18 Februari sampai 3 Maret 2013. Lokasi ini dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara(Pilgubsu) melaksanakan rapat terbuka. "Kita sudah menerima secara resmi dari Pemko Medan, lapangan mana saja yang bisa digunakan dalam kampanye terbuka psangan calon," kata Tamba. Namun, KPU Medan belum menyusun pembagian wilayah dan waktu bagi peserta Pilgubsu. "Kita tunggu kabar dari KPU Provinsi Sumut, mengenai pembagian zona wilayah dan pembagian waktu kampanye bagi pasangan ca-

lon. Baru bisa disesuaikan," sebutnya dan mengatakan, kemungkinan Medan masuk dalam zona satu dalam kampanye Pilgubsu. Dia menjelaskan 16 titik kampanye itu, Lapangan Merdeka Kecamatan Medan Barat, 2 Lapangan Air Bersih Medan Kota, ap.air 3. Lapangan Gajaha Mada (Medan Timur) 4. Lapangan Barosakai (Medan Area) 5 Lapangan Tanah 600 (Marelan) 6, Lapangan Rengas Pulau (Medan Area) 7 Lapangan Mabar (Medan Deli) 8 Lapangan Pertiwi (Medan Barat ) 9 Lapangan Beringin (Medan Helvetia) . 10 Lapangan Rebab (Medan Baru) 11 Lapangan Sejati (Medan Johor ) 12 Lapangan Baterai (Medan Tuntungan) , 13 Lapangan Mandala By Pass (Medan Denai) 14 Lapangan PJKA (Medan Timur) 15 Lapangan Setia Budi (Medan Sunggal) 16 Lapangan Arafuru (Medan Deli).(s riyadi/sinaga)

Lantamal I Belawan Dikunjungi Dua Kapal Perang Singapura BELAWAN - Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) I Belawan menerima kunjungan dua kapal perang Singapura RSS Justice-85 yang di Komandani Major Daniel koh dan RSS Bedok M 105 dengan Komandan Major H.S Loh di Dermaga Markas Komando (Mako) Lantamal I Belawan, Senin (28/1). Kedatangan kapal perang Singapura tersebut disambut Komandan Lantamal (Danlantamal) I Belawan Laksamana Pertama (Laksma) TNI Didik Wahyudi, S.E., yang diwakili Asisten Operasi (Asops) Danlantamal I Belawan Kolonel Laut (P) Rahmad, Asisten Intelijen (Asintel) Danlantamal I Bela-

CMYK

wan Kolonel Laut (E) Agus Suharyoto, S.T., M.A.P., dan Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) Lantamal I Belawan Letkol Laut (KH) Leonard Marpaung, S.H. Acara dilanjutkan dengan pertukaran cinderamata oleh Asops Danlantamal I Belawan dengan Lieutenant colonel lim hee peng dari Angkatan Laut Singapura bertempat di ruang VIP Mako Lantamal I Belawan. Selama berada di Belawan, anggota kedua kapal perang Singapura tersebut akan melaksanakan olah raga bersama prajurit Lantamal I Belawan dengan mengadakan pertandingan diantaranya Bola Volly dan Buli Tangkis. (Ponijo)

DUA kapal perang Singapura RSS Justice-85 dan RSS Bedok M 105 sedang merapat di Dermaga Mako Lantamal I Belawan


epaper Edisi 72