PAB Edisi 57

CMYK

d/h Pemberitaan Angkatan Bersenjata Proyek Penahan Ombak Teluk Mata Ikan

Blue Bird Dihalau dari Batam

Pangdam Bantah Pulau di Nias Dimiliki Asing

Berpotensi Bawa Bencana Baca Hal ...1a

Edisi: 57/Minggu III Agustus 2012, Harga: Rp 5000

Blue Bird, perusahaan taksi terbesar di Indonesia ditolak dari Kota Batam. Taksi berjulukan 'burung biru' itu dihalau dari Batam melalui aksi mogok sekitar 1500 supir taksi dari berbagai merek, Selasa (31/7/2012)

Baca Hal ...1a

Baca Hal ...9a

Bailout Bank Century:

Antasari Azhar Mulai Meniupkan Terompet JAKARTA-Jangan pernah berhenti untuk mengungkap kebenaran, meski kebenaran tersebut harus mengorbankan segalanya, harta, tahta bahkan nyawa. Setidaknya inilah yang menjadi tekad Antasari Azhar, yang dinilai banyak pihak menjadi korban politik, sehingga harus mendekam di balik terali besi.

Terompet yang ditiupkan Antasari Azhar, belum lama ini, khususnya terkait dengan bailout Bank Century, ternyata mengundang banyak pendapat.

Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Tiupan terompet Antasari Azhar, juga sempat mengusik sejumlah pejabat di Istana Negara.

Tak kalah gerah dengan suara nyaring terompet itu, Staf Khusus Presiden, Andi Arief, pun membantah pernyataan Antasari Azhar bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat untuk membahas skenario pencairan dana Rp6,7 triliun untuk Bank Century pada Oktober 2008.

Dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Andi Arief menyatakan dalam pertemuan yang dilakukan tepatnya pada 9 Oktober 2008 tersebut Presiden mengundang KPK, Kapolri dan Kejaksaan dalam

konteks mengambil langkah-langkah penegakan hukum bagi penyelamatan ekonomi, khususnya para pelaku yang melanggar peraturan pasar modal.

"Itu salah satu rangkaian rapat yang dilakukan Presiden setelah sebelumnya dengan Kadin, pelaku pasar dan lain lain. Intinya bagaimana semua pihak bersama-sama mengantisipasi krisis," kata Andi Arief.

Ia mengemukakan, perlu dipahami suasana batin pada saat itu adalah bagaimana melakukan mitigasi krisis, jadi tidak hanya aparat penegak hukum seperti KPK dan kejaksaan, tetapi juga BapepamLK, yang saat itu tengah melakukan observasi pasar modal sebelum Bursa Efek Indonesia (BEI) mensuspensi perdagangan saham.

Yang paling jelas dalam pertemuan tersebut, lanjut Andi, tentang pernyataan Presiden jika masuk kategori kriminal, agar pihak-pihak terkait tidak segan melakukan proses hukum setegas-tegasnya.

Bahkan secara khusus Presiden meminta peran aktif KPK, Kejaksaan, Kepolisisan di saat krisis, termasuk juga mengimbau aparat hukum agar menangkap pelaku penyebar rumor yang dapat

mengganggu pasar dan menimbulkan kepanikan.

Menurut Andi, yang patut dicermati Perpu JPSK baru diajukan pada 10 Oktober dan baru berlaku setelah melalui proses yang alot pada 15 Oktober.

Kemudian puncak krisis yang ditandai dengan gagal kliring Bank Century terjadi pada 13 November. Sedangkan bailout sendiri baru dilakukan 21 November 2008.

Bersambung ke Hal 7

Prijanto dan Tim Niing Cs

Sharing Pendapat Bahas Sengketa Tanah PIK

Joko Tunggono dan Prijanto.

JAKARTA-Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Pejuang, Joko Tunggono, Rabu, (08/08) lalu, di kantor Wakil Gubernur Balaikota Jakarta, mengadakan sharing pendapat dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Mayjen TNI (Purn) Prijanto.

Persoalan yang diangkat, sengketa lahan antara Kapten (purn) Niing bin Sanip dengan PT Mandara Permai (MP) di kawasan Pantai Indah Kapuk, (PIK) Jakarta Utara. Pada pertemuan santai dan memakan waktu lebih satu jam itu, Joko Tunggono berkesempatan menjelaskan persoalan sengketa tanah antara Kapten TNI (purn) Niing bin Sanip dengan PT MP. Menurut Joko Tunggono,

bukti-bukti kepemilikan tanah, Kapten TNI (purn) Niing bin Sanip sangat jelas dan dilengkapi surat-surat kepemilikan sah dari Pemda DKI Jakarta.

Pada tahun 1975, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan nomor: D.V-1271/ a/1/75 tentang, ketentuan penggarapan kawasan tumpang sari perempangan dan persawahan (ex lahan kehutanan) di Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

Kemudian Walikota Jakarta Utara mengeluarkan, surat izin garapan, surat inventarisasi dari KWH (Kawasan Wilayah Hutan) dan surat retribusi (Surat Pembayaran), ketentuan terse Bersambung ke Hal 7

Krisis Kedelai, Bukti Ketahanan Pangan Rapuh JAKARTA - Pengurus Pusat Pandu Tani Indonesia (PATANI) menilai bahwa upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan dalam persaingan ekonomi global belum maksimal. PATANI menilai pemerintah belum mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap produk asing "Kami melihat sesuatu yang luar biasa terkait dengan ketahanan pangan dan energi, selain faktor goncangan ekonomi. Karena masyarakat kita djejali impor," ujar Direktur Utama PATANI, Sarjan Tahir dalam keterangan persnya pada peringatan ulang tahun ke-4 PATANI di Jakarta.

Dalam bidang energi, ketergantungan pemerintah pada bahan bakar impor dinilai terlalu besar. Belum lagi subsidi yang harus dikeluarkan membuat beban pemerintah semakin berat. Pemerintah harus mengimpor minyak sebesar 91.485.762 barel serta BBM 25.347 ribu kilo liter.

Sarat KKN

Rp64, 7 M Uang Negara Tak Jelas di Jembatan Anculai BATAM – Proyek pembangunan jembatan Anculai di Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diduga kuat sarat praktik KKN. Pengalokasian dana dari APBN sebesar Rp64.748.500.718.33 ditengarai banyak disalah-

gunakan untuk kepentingan oknum baik secara pribadi maupun kelompok.

Sejumlah pihak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kasus tersebut. Tidak tertutup kemungkinan, pada

Jembatan Anculai

proyek jembatan lain seperti Sei Gesek, Kangboy Dari penelusuran PAB Indonesia di lapan Bersambung ke Hal 7

Jokowi, Harapan Warga Jakarta

TNI Bangun Pangkalan Kapal Selam

KRI Cakra 401

Bersambung ke Hal 7

Tanaman Kedelai

PALU- TNI Angkatan Laut sedang membangun pangkalan kapal selam di Teluk Palu. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Palu Kolonel (P) Laut Boedi Oetomo pada tarwih bersama warga di KRI Makassar - 509, mengatakan, saat ini sudah tersedia lahan seluas 13 hektare.

"Tiga hektare diantaranya merupakan hibah dari pemerintah provinsi," kata Boedi Utomo.

Dia mengatakan, saat ini sedang dalam proses tahapan pembangunan.

Joko dan Jokowi.

Bersambung ke Hal 7

CMYK

JAKARTA-Ditengah krisis kepercayaan dan krisis kepemimpinan, diperlukan sosok pemimpin yang mampu mengubah pandangan masyarakat tentang seorang pemimpin. Masyarakat DKI Jakarta dan Indonesia pada umumnya sudah bosan mendengar janji-janji politis, yang jauh dari realitas kehidupan sosial-masyarakat.

Di sudut-sudut perkotaan Jakarta masih banyak rakyat

yang hidup dalam kemiskinan dan pengangguran, politik dari hari ke hari kian menjauhkan diri dari pengabdian kepada rakyat, justru kekuasaan yang lebih dikedepankan.

Menurut Dewan Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pejuang, Joko Tunggono, ketika menghadiri kunjungan Joko Widodo (Jokowi) Bersambung ke Hal 7

CMYK

Editorial

Edisi: 57/Minggu III Agustus 2012

Tajuk

Nyanyian Antasari Azhar KASUS Antasari Azhar, disebut-sebut merupakan bagian dari sebuah skenario pembenaman sebuah kasus, yang melibatkan pejabat tinggi Negara dan konglomerat hitam.

Antasari Azhar dikenal cukup berani dalam melawan korupsi, sudah begitu banyak orang yang dipenjarakan sejak Antasari Azhar menjabat sebagai Ketua KPK, tak terkecuali ‘Aulia Pohan’ besan Presiden pun ia jebloskan ke penjara.

Antasari dituding sebagai otak pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Setelah melalui proses hukum, Pengadilan Negeri Jakarta akhirnya menjatuhkan vonis 18 tahun penjara terhadap Antasari. Dalam perjalanan kasusnya, banyak sekali kejanggalan-kejanggaln yang kita lihat mulai dari proses penyidikan sampai pada putusan.

Meski perkara kasasi Antasari Azhar sudah divonis, namun kasus hukum yang penuh dengan nuansa politik ini terus bergulir dan semakin membesar bagaikan bola salju. Pertanyaannya, Benarkah Antasari Azhar terlibat kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen ?

Nyanyian Antasari Azhar tentang bailout Bank Century sempat mengejutkan banyak pihak. Ada apa gerangan dengan nyanyian itu? Perhatian publik pun kini tertuju pada nyanyian Antasari, padahal belaum lama ini sedang terjadi hiruk pikuk kusutnya masalah KPK VS Polri dalam menangani korupsi pengadaan alat simulator SIM. Belums elesai kasus tersebut, kini muncul sebuah bola panas yang dapat mengguncang singgasana Cikeas. Adalah nyanyian sumbang Antasari yang tiba-tiba membuat pernyataan yang sangat mengejutkan, bahwa Presiden SBY pernah memimpin rapat di Istana yang membahas skenario bailout Bank Century.

Antasari menyatakan dirinya sebagai ketua KPK diundang hadir dalam rapat tersebut bersama Kapolri Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menko Polhukam Widodo AS, Menkeu Sri Mulyani, Mensesneg Hatta Rajasa, Gubernur BI Boediono, Jubir Presiden Andi Mallarangeng dan staf Khusus Presiden Denny Indrayana.

Tentu saja pernyataan lugas Antasari ini menjadi sasaran empuk media “mainstream” untuk digelontorkan dalam ruang-ruang berita headline. Maka akhir pekan, satu minggu menjelang Lebaran yang biasanya sudah cooling down, ranah berita perpolitikan kita bagai di sumpal bahan bakar baru untuk tetap berkobar dan siap memangsa korban.

Dalam kancah media jejaring sosial pun berita panas ini menyeruak sebagai hot issue di akhir pekan.

Ungkapan kobaran bola panas ala Antasari ini sungguh menghentak opini publik jagad perpolitikan nasional.

Mengingat selama ini SBY berhasil meredam skandal dana talangan (bailout) Bank Century, bahwa tanganya suci akan keterlibatan dalam mega skandal tersebut.

Bahkan para pembantu kesayangannya pun sebagai aktor-aktor utama, dapat melenggang kangkung luput dari kejaran aparat penegak hukum. Paparan Antasari ini sungguh bagai sebuah bom atom, jika dibiarkan liar maka akan menjungkir-balikkan ranah suci istana sebagai pusat kekuasaan.

Kobaran bola panas ini langsung ditangkap oleh para rival politik SBY yang sudah sekian lama menanti sebuah momen yang tepat untuk mengusut tuntas Mega Skandal Bank Century. Misalnya anggota Timwas Bank Century Hendrawan Supraktikno yang langsung mengamini pernyataan Antasari tersebut. Menurutnya paling tidak ada tiga indikasi bahwa Presiden SBY tidak hanya tahu, tetapi terlibat dalam penyelamatan Bank Century.

Terlepas dari gempa perpolitikan nasional akibat ungkapan Antasari, dalam konteks kekinian opini publik seolah-olah hanya disuguhi tontonan sepak terjang para politisi dan penegak hukum, yang menari-nari mengikuti genderang para insan media, dan selalu haus akan sensasi berita-berita panas. Namun sayangnya sensasi berita harapan akan penuntasan berbagai Mega Skandal tersebut pada akhirnya harus pupus dalam “meja persekongkolan” baru. ***

2

Manajemen Lemah, Sektor Perikanan tak Efektif Oleh: Budiyanto SEJUMLAH pihak menilai, Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai tidak konsisten dalam mengelola dan mengawasi sumber daya perikanan. Lemahnya manajemen perikanan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya ikan dan penyerapan tenaga kerja nasional di sektor perikanan.

Kondisi ini tentu sangat ironis, dengan kampanye hari ikan nasional yang dikumandangkan pemerintah beberapa waktu lalu.

Tuntutan makan ikan bagi rakyat Indonesia, nyatanya tak mampu didukung dengan kondisi nyata di lapangan. Inilah satu bukti lemahnya manajemen perikanan kita.

Penulis menilai, kelemahan itu di antaranya karena KKP belum menerbitkan petunjuk teknis perhitungan sumber daya ikan yang diperlukan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin kapal yang menjadi kewenangan daerah.

Sebab, bukankah selama ini pemerintah melakukan jalan pintas menghitung sumber daya ikan hanya berdasarkan hasil pendaratan ikan di pelabuhan ? Adapun hasil riset Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) tentang penentuan alokasi perizinan usaha perikanan, yang menghabiskan dana riset hingga Rp 2,7 miliar tidak dimanfaatkan pemerintah.

Padahal, banyak hasil tangkap ikan yang tidak didaratkan dan dicuri. Tidak adanya petunjuk teknis penghitungan stok sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) menyebabkan eksploitasi sumber daya ikan tanpa kendali.

Karena data stok perikanan nasional tidak akurat, otomatis akan mempengarunhi kesinambungan pembangunan perikanan. Mari kita telisik satu contoh saja, bukti dari ketidak beresan manajemen perikanan kita, yakni, hasil pemeriksaan 19 Mei

sampai September 2009, dari 98 izin usaha penangkapan ikan yang mempekerjakan 1.947 anak buah kapal (ABK), jumlah tenaga kerja asing mencapai 1.619 ABK atau 82,42 persen. Padahal, UndangUndang Perikanan menetapkan batas maksimum tenaga kerja asing di kapal ikan hanya 30 persen.

Kelemahan manajemen perikanan semacam ini, juga tecermin dari maraknya kejahatan perikanan berupa penangkapan ikan yang tidak dilaporkan.

Modus kejahatan itu adalah ikan hasil tangkapan tidak didaratkan di pelabuhan perikanan pemerintah, tetapi langsung didaratkan di pangkalan milik perusahaan.

Berdasarkan survei di Sumatera Utara, misalnya, terdapat sekitar 20 pangkalan pendaratan ikan swasta yang ilegal dan hasil tangkapan yang didaratkan di pangkalan itu tidak dilaporkan. Padahal, ikan yang didaratkan di setiap pangkalan bisa

mencapai 3-5 ton per hari pada musim tangkapan.

Melihat potensi hasil laut, khususnya ikan, penulis berpendapat sudah saatnya Indonesia merubah paradigma ekonomi yang selama ini berorientasi kepada daratan dapat berangsur-angsur beralih untuk berorientasi ke laut.

Jujur harus kita sadari, meski menyandang predikat kepulauan terbesar di dunia, saat ini pembangunan kelautan belum menjadi sebuah mainstream dalam pembangunan nasional dikarenakan paradigma pembangunan masih mengacu di wilayah daratan (land based oriented).

Untuk membangun masa depan Indonesia, sudah saatnya melakukan pergeseran orientasi ekonomi dari darat ke laut di dalam program-program pembangunan nasional.

Dijelaskan Sharif, Indonesia merupakan kawasan dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi maupun politik. Bahkan

jika dilihat dari wilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sampai landas kontinen kita memiliki SDA yang melimpah, namun disayangkan belum dapat dikelola secara optimal.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu mendorong para pengusaha perikanan dan nelayan-nelayan kecil agar semakin diberdayakan guna mendapat peluang dan dorongan untuk penggerak perekonomian nasional dan menjadi pengusaha dan pelakupelaku ekonomi kelautan yang handal.

Untuk itu, KKP agar melakukan tindakan konkret terhadap manajemen kelautan serta sumber-sumbernya, khususnya yang menyangkut dengan keamanan pangan (food security), perubahan iklim (climate change), pemberantasan pencurian ikan, kerja sama bidang riset dan pengembangan, serta peningkatan kesadaran atas isu-isu kelautan.***

Dilema Petani Ketika Harga Kedelai Meroket Oleh: Imelda Sari SABTU siang yang terik di tengah kebun seluas 11 hektare di antara hamparan sawah yang menguning di Desa Wonoayu, Sidoarjo, saya merasakan kegundahan petani kedelai.

Pak Hadi, petani kedelai, menjelaskan kepada saya bahwa panen kedelai seluas 11 hektare di Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, yang produksinya 2,1 ton kedelai per hektare. Jelas, ini lebih kecil ketimbang bersawah yang menghasilkan 9 ton per hektare.

"Harapan saya mbak, sederhana, agar pemerintah bisa menjamin harga kedelai pascapanen raya tidak lagi anjlok kembali ke harga Rp5.300," katanya kepada saya.

Dengan harga sebesar itu, dia dan para petani

kedelai akan bergairah kembali menanam kedelai.

Dia menyambung, "Alhamdulilah jika harganya bisa tetap 8.000 (rupiah) mbak, bisa bersaing dengan tanaman jenis komoditas lainnya.”

Sejak pekan lalu, petani kedelai, menikmati masa madu ketika harga terdongkrak sampai Rp7.800 bahkan Rp8.000 rupiah per kilogram.

Pekan lalu, pemerintah baru saja memutuskan menurunkan bea masuk impor kedelai menjadi 5 persen dengan harapan bisa menstabilkan harga tempe yang meroket hingga Rp8.000 rupiah, dari Rp4.000 rupiah.

Kepada Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan yang menghadiri panen raya kedelai di Sidoarjo, 28 Juli lalu, para

petani juga menginginkan irigasi tersier, terutama air, pemberantas hama, dan traktor.

Salah satu hal penting lainnya adalah meningkatkan kualitas varietas kedelai yang nyaris tak terdengar dari Kementerian Pertanian.

Infrastruktur pembangunan pertanian memang tidak memprioritaskan kedelai karena tidak kompetitifnya harga, juga karena secara strategis produksinya dianggap tidak menyumbang inflasi besar dibandingkan komoditas lainnya.

Direktur Utama Bulog Sutarto Ali Muso yang hadir pada acara panen raya itu menyatakan harga idel kedelai mestinya memang 1,5 kali dari harga beras, atau Rp7.500 per kilogram, sehingga

petani bisa menikmati hasil produksi mereka.

Wamentan juga membahas soal penjualan hasil produksi kedelai yang diusulkan dibeli badan penyangga seperti Bulog, bukan jatuh ke tangan tengkulak seperti selama ini terjadi.

Petani yang berdialog dengan Wamentan, Dirut Bulog dan Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi, juga meminta pemerintah menjamin harga pokok produksi kedelai, seperti jaminan pada komoditas lainnya.

Di Jawa Timur, produsen tahu dan tempe terus berproduksi dengan mengurangi ukuran sehingga harga terjangkau oleh pembeli.

Jawa Timur sendiri menyumbang 40 persen pasokan kedelai tingkat

nasional.

Impor kedelai memang dibutuhkan untuk memasok 1,5 juta ton konsumsi nasional karena kita gemar makan tempe dan tahu.

Bea masuk nol persen pun tak signifikan menurunkan harga ketika hukum pasar berlaku, saat harga pada level dunia melonjak dari 280 dolar AS menjadi 700 dolar AS. Ini ditambah faktor eksternal, anomali cuaca.

Pertanyaannya, sejauh mana komitmen para importir untuk tidak terjebak pada permainan harga hanya demi keuntungan sesaat. (*) bersambung Asisten Staf Khusus Presiden dan Pendiri National Press Club Indonesia

Suara Anda

Celoteh

Jokowi atau Fauzi Sama Saja

(+) Antasari Azhar Mulai Meniup Terompet (-) Cocok jadi musisi jazz. (+) Rp64 M Uang Negara tak Jelas di Jembatan Anculai (-) Tugas KPK membuatnya jadi jelas. (+) Proyek Penahan Ombak di Batam Rawan Bencana (-) Saatnya penegak hukum mengusut.

TARIF IKLAN 1 Halaman 1 Halaman ½ Halaman ½ Halaman ¼ Halaman ¼ Halaman

F/C B/W F/C B/W F/C B/W

= = = = = =

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

8.000.000,6.500.000,5.000.000,3.500.000,2.000.000,1.000.000,-

Advertorial 1 Halaman 1 Halaman ½ Halaman ½ Halaman

F/C B/W F/C B/W

= = = =

Rp Rp Rp Rp

6.000.000,4.250.000,3.000.000,2.000.000,-

Paket Hemat Display 10 Cm x 3 Kolom 10 Cm x 3 Kolom

F/C B/W

= Rp 400.000,= Rp 200.000,-

Paket Hemat Mini 5 Cm x 1 Kolom 5 Cm x 1 Kolom

F/C B/W

= Rp 100.000,= Rp 50.000,-

Paket Hemat Baris* 1 Baris = Rp 5.000,*Minimal 3 baris, Maksimal 5 baris.

Didirikan 1965

www.pab-indonesia.com d/h Pemberitaan Angkatan Bersenjata

PILKADA DKI Jakarta putaran kedua sudah di ambang pintu. Sebagai warga Jakarta, saya mengajak saudara-saudara sebangsa setanah air supaya berpikir positif dan bijaksana. Kita jangan mau diprovokatori oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah. Yang jelas, Jakarta membutuhkan pemimpin

yang serius mengedepankan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Bagi saya sendiri, figur Jokowi maupun Fauzi Bowo sama saja. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan bijak.

Amirullah - Pondok Gede Jakarta Timur

PENGUMUMAN Berhubung dengan Hari Raya Idul Fitri 1433 H, PAB Indonesia tidak terbit untuk Edisi Minggu IV/Agustus/2012.

Selanjutnya akan kembali terbit pada edisi I/September/ 2012. Kepada seluruh pelanggan, pembaca dan simpatisan, mohon dimaklumi. Terima kasih.

Redaksi

Tagih Janji Komisi III DPR-RI di Batam PADA kunjungan rombongan Komisi III DPR-RI di Provinsi Kepri, khususnya Kota Batam, telah menghidupkan harapan yang hampir pudar tentang penegakan hukum. Dari sekian banyak kasus

besar yang mengendap di institusi hukum baik kepolisian maupun kejaksaan, rombongan Komisi III telah berjanji akan mengawal penuntasan 17 kasus yang mencuat di Provinsi Kepri.

Sebagai warga Kota Batam, saya ingin mengingatkan para wakil rakyat di Komisi III supaya tidak melupakan janjinya ketika berada di Batam. Saya memandang para Anggota Komisi III DPR-

RI tidak seperti oknum anggota DPRD Kota Batam yang suka melalaikan penegakan hukum.

Kami tunggu janjimu.

Soedarmanto - Batuaji Kota Batam

SURAT Pembaca yang dimuat hanya bagi mereka yang melampirkan Foto copy KTP/ Identitas diri lainnya, serta menyertakan nomor Telp. Surat pembaca yang dimuat didasarkan pada antrian surat masuk. kami mohon maaf jika pembaca harus menunggu giliran pemuatan Surat Pembaca dapat dikirim melalui Surat atau E-mail ke redaksi@pab-indonesia.com Tertanda Redaksi

Penerbit : PT. Pers Anak Bangsa Komisaris utama : Karno Raditya Ranandika Direktur Utama: Budiyanto Direktur: Apul Sitanggang Pemimpin Umum: Karno Raditya Ranandika Pemimpin Redaksi: Apul Sitanggang Pemimpin Perusahaan: Budiyanto Wakil Pemimpin Perusahaan: Henry Hosea

Perintis: Mayjen TNI (Purn) RH Sugandhi (Alm) Penasehat: Letjen TNI (Purn) Soeyono, Brigjen TNI ( Purn) Nurhadi Purwosaputro, MSc, Dewan Redaksi: Karno R Ranandika, Apul Sitanggang, Budiyanto, Kol Caj. Priyo PR,.BA.SH, Agus Hitopa SH, M.Si, Dungo S, Zul Azhari, Deswar Redaktur Pelaksana: Zul Azhari, Deswar Redaktur: Ismanan, Astang, Antoni Staf Redaksi: Ronny Chandra, Indarto, Baharuddin Rahman, Sahril S, Joko Tunggono, Sarifuddin Baso Sekretaris Redaksi : Lydiawati, Paul C Keuangan: Devi Marketing/Iklan: Norman, Darwin Distribusi/Sirkulasi: Nico Jabar: Santo, Surjono Jateng: Cahyono, Sulastri Jatim: Erwiantoro, Widia Manurung Kendari: Jhonson, Ekha Adrayani SE Banjarmasin: Dewi Puspa Lampung: Abdullah Samad Palembang : Taufik Isori Babel: Ardiansyah Jambi: Hendri Riau: Islami, Bambang Medan: R. Edi Bangun, Ferro Harianto, Slamet Riyadi Padang Sidempuan: Jervin, Suhardi S, Zulhan E, Marahakim Daulay, Ali Akbar D, Rizky F N, Maramudin S Batam: Jhonner Sirait, Misra, Nurmanisma, Anton, Oscar Tg.Pinang: Saut M, Hot Asi S Bintan: Jordan S Tg.Balai Karimun/kundur : Feri , Yesi, Asparoni Lingga: Taufik Natuna: Arifin, Said Zainal A Anambas: Hardi Desain Grafis: Toni Rekening : Bank Mandiri No. 109-00-0128878-6 a/n PT. Pers Anak Bangsa Alamat Redaksi: Graha Sunter Pratama Blok L No. 9, Jakarta Utara Telp. (021) 32788174, 6410889 Fax. (021) 6410889 - Komplek Penuin Centre Blok B No. 9, Batam Kepri Telp. (0778) 7288400, 429798 Fax. (0778) 425664 SMS: 0811-7009087

WARTAWAN PAB SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARA SUMBER

CMYK

CMYK

Jakarta Time

Edisi: 57/Minggu III Agustus 2012

3

Erry Riyana "Asbun"

JAKARTA- Sekretaris Kabinet Dipo Alam menuding mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas telah mengeluarkan pernyatan asal bunyi (Asbun) saat mengemukakan pendapatnya bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak jelas dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Saya menyayangkan pendapat tersebut. Pernyataan itu tidak didukung fakta-fakta yang akurat, cenderung tendensius, dan boleh saya sebut 'asbun' alias asal bunyi," katanya di Jakarta, Minggu.

Dipo mengomentari pernyataan Erry Riyana dalam sebuah diskusi di kantor KPK pada 7 Agustus 2012.

Seskab menguraikan fakta yang terjadi sehari setelah penggeledahan KPK di kantor Korlantas Polri dan secara luas dimuat di media massa, Presiden langsung menginstruksikan Menko Polhukam mencari tahu duduk soalnya.

Presiden kemudian mengambil langkah-langkah menjembatani perbedaan sikap antara Polri dan KPK dengan suatu pesan yang tegas bahwa jangan sampai perbedaan persepsi antara penegak hukum melemahkan upaya untuk memberantas korupsi di semua lini.

Bagian dari respons cepat Presiden dalam kasus simulator kendaraan Polri tersebut, katanya, merupakan wujud konsistensi Presiden dalam mengambil posisi di garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Langkah Presiden di garda terdepan memberantas korupsi tidak selalu harus dimaknai, Presiden harus menegur Kapolri, atau setiap ada kasus muncul di media Presiden harus berbicara di media, atau setiap saat harus melapor-

kan tindakan yang diambilnya kepada para tokoh-tokoh penggiat anti korupsi seperti Erry," ujarnya.

Menurut dia, Presiden tidak pernah putus-putusnya mengambil langkah- langkah tegas dan terukur dalam mendukung pemberantasan korupsi termasuk mendukung KPK. Baru-baru ini ketika publik dihebohkan dengan wacana pembangunan gedung KPK yang masih diberi tanda bintang oleh DPR, Presiden dengan tegas bersikap bahwa Pemerintah mendukung pembangunan gedung kantor KPK yang baru.

Bahkan jajaran Pemerintah seperti Menteri Keuangan dengan jelas mengatakan mendukung rencana pembangunan gedung KPK, karena itulah biaya pembangunan gedung tersebut telah dimasukkan dalam APBN Tahun 2012.

"Lingkungan Istana, baik Sekretaris Kabinet maupun Sekretaris Negara, selalu dengan tangan terbuka membantu KPK jika ada kebutuhannya yang memerlukan persetujuan lembaga kepresidenan. Dari dulu jika para pimpinan KPK hendak bertemu Presiden pasti selalu diberi prioritas untuk difasilitasi bertemu Presiden," katanya.

Menurut Seskab, para mantan pejabat KPK yang dipandang kredibel selalu diberi perhatian khusus oleh Presiden untuk tetap dapat didayagunakan dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Ia lantas menunjuk M. Yasin yang diangkat Presiden sebagai Irjen Kementerian Agama, dan Haryono Umar sebagai Irjen Kemendikbud.

Bahkan Erry R.H. sendiri tetap dilibatkan dalam membenahi reformasi birokrasi den-

gan menempatkan yang bersangkutan sebagai anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden.

"Masih segar mungkin dalam ingatan Sdr. Erry bahwa DPR sekalipun berpandangan masa tugas Pak Muqoddas hanya 1 tahun tetapi Presiden (tidak ragu) tegas menetapkan masa tugas Pak Muqoddas selama 4 tahun, apakah Presiden tidak mendukung KPK?" ucap Dipo setengah bertanya.

Dipo mengajak Erry untuk mencatat rekam jejak pemerintahan SBY sejak Oktober 2004 sampai sekarang dalam mendukung penegak hukum (Kejaksaan dan Polri) untuk memeriksa para pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Ia menyebutkan, ada 1600 izin (memeriksa sebanyak 3159 orang) yang dikeluarkan pemerintah atas permintaan Polri dan Kejaksaan untuk diperiksa penyidik dalam kasus pidana yang melibatkan Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Gubernur/Bupati/Walikota, Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dari 1600 izin tersebut, Presiden mengeluarkan sebanyak 175 izin, Mendagri sebanyak 431 izin untuk penyidikan Anggota DPRD Provinsi, Gubernur atas nama Mendagri sebanyak 994 izin untuk penyidikan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dari sejumlah izin yang dikeluarkan tersebut, mayoritas tersangkut kasus korupsi dan kasus yang mengakibatkan kerugian negara.

Besarnya izin pemeriksaan pejabat selama masa pemerintahan Presiden SBY- yang notabene hanya dalam tempo 7,5 tahun sampai sekarang, belum pernah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya bahkan sejak masa Presiden Soeharto. (zul)

KAMPANYE Foke dan Nara bersama Ketua Demokrat

SDA Minta Foke-Nara Peduli Nasib Guru Ngaji JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pasangan Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli (Foke-Nara) memerhatikan nasib guru ngaji di seluruh wilayah Ibu Kota DKI dan menyelematkan budaya mengaji yang nyaris muali ditinggalkan.

Dalam keterangan resminya, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) mengatakan nasib guru ngaji saat ini mulai terabaikan. Makanya, untuk menghidupkan kembali budaya mengaji pemerintah provinsi (Pem-

prov) DKI Jakarta harus punya perhatian khusus.

"Gerakan masyarakat mengaji harus menjadi perhatian kita semua, PPP menitipkan masalah ini," kata Suryadharma Ali dalam sambutan peringatan Nuzulul Quran dan Pelatihan Kader Dakwah angkatan I di Aula Idham Cholid Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Agama ini mengungkapkan, masyarakat harus dibentengi oleh nilai-

nilai religius dan moral di tengah kompleksitas persoalan Ibu Kota. Untuk itu, kader ka"bah juga harus terlibat dan hadir terdepan untuk membentengi umat Islam.

"Sebagai parpol Islam, sudah menjadi tugas PPP menyelamatkan generasi bangsa. Kader PPP wajib menjalankan tugas ini," ujarnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy, Sekretaris Fraksi PPP DPR M Arwani Thomafi, Ketua DPP M Zainut Tauhid Sa"adi sejumlah pengurus DPP lainnya. (zul)

Pilpres dan Pileg Sebaiknya Serentak JAKARTA - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mendukung realisasi wacana pelaksanaan pilpres dan pemilu legislatif 2014 secara serentak karena dianggap dapat memberikan dampak positif.

"Saya setuju dengan pelaksanaan pilpres dan pemilu legislatif secara serentak, itu memang sudah diwacanakan dan diminati beberapa pihak karena banyak manfaatnya, baik bagi masyarakat, parpol, maupun pemerintah," kata Siti di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan, manfaat utama dari pelaksanaan pemilu secara serentak itu adalah efisiensi dan efektivitas dalam

hal waktu dan dana.

"Jadi pelaksanaannya kan tidak perlu berkali-kali yang tentunya memakan waktu yang lama dan biaya yang lebih besar sehingga bisa melakukan penghematan," ujarnya.

Menurut dia, pemilihan secara serentak juga dapat mengurangi kemungkinan tingginya angka golput di masyarakat karena kebosanan menghadapi proses pemilihan berkali-kali.

Selain itu, cara tersebut dianggap dapat meminimalisasi politik transaksional dan politik uang yang seringkali terjadi pada saat pemilu.

"Cara ini sangat baik sebab bisa mengecilkan kemungkinan

"money politic", dan perputaran dana-dana ilegal yang ujungnya menambah jumlah korupsi maka demokrasi tidak selalu dimaknai tentang uang, kan itu menyesatkan," katanya.

Pemilu secara serentak, menurut Siti, dapat menekan kecenderungan oportunitis dari para politikus dengan mempersempit peluang untuk berpindah dari satu partai ke partai lain.

Dia juga menjelaskan, wacana tersebut sedang diproses dalam DPR Komisi II, dan hingga saat ini ada dua fraksi yang mendukung hal itu, yaitu fraksi PDI-P dan PKB. "Komisi dua ingin wacana ini diintensifkan dan dibahas

tahun ini sehingga undang-undangnya bisa selesai pada 2013, namun tentu saja prosesnya masih panjang," ujarnya.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi sengketa pemilu, dia mengatakan akan dibentuk pengadilan khusus pemilu sehingga tidak semua kasus pemilu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada pemikiran ke arah situ karena semua tahapan pemilu rentan dengan pelanggaran.

Jadi, kasus-kasus menyangkut konstitusi saja yang akan dibawa ke MK, sedangkan kasus menengah ke bawah bisa diajukan ke pengadilan khusus pemilu," jelasnya.(zul/rdt)

TESTIMONI ANTASARI AZHAR MENGEJUTKAN BANYAK PIHAK

PARA guru

Pemanfaatan Dana BOS:

Jatah Guru Honor hanya 20 % JAKARTA – Pengucuran dana bantuan operasional sekolah (BOS) perlu pengawalan ketat karena rentan penyimpangan dalam pemanfaatannya. Diantara peluang penyimpangan terbesar adalah, penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer melebihi ambang batas yang sudah ditetapkan.

Dalam rangkaian safari Ramadan Kemendikbud banyak terungkap jika masih saja ada pihak sekolah yang meminta ambang batas penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer diubah. Selama ini, pemerintah menoleransi penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer hanya 20 persen saja. ’’Ketentuan ini sudah baku. Dan belum mengalami perubahan,’’ terang Plt Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Suyanto ketika dihibungi kemarin. Mantan rektor UNY itu mengatakan, desakan dari pihak sekolah supaya batas toleransi penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer tadi dirubah sulit sekali untuk dituruti.

Suyanto menjelaskan jika kuota 20 persen dana BOS untuk gaji guru honorer ini sangat mengikat di SD dan SMP negeri. Dia mengatakan, kuota 20 persen tadi sudah cukup bijaksana. Menurutnya jika dana BOS didominasi untuk gaji guru honorer, bisa mengganggu pos biaya operasional yang lainnya. Seperti pengadaan barang habis pakai, langganan internet, hingga pembelian buku-buku perpustakaan.

Menurut Suyanto, banyak sekolah yang akhirnya kelimpungan dalam menggaji guru honorer merupakan dampak dari

kebiasaan mereka gampang merekrut guru baru. ’’Kita perlu ketat, sehingga tidak asalasalan merekrut guru baru,’’ ujar Suyanto.

Analisa dari Kemendikbud saat ini menyebutkan bahwa jumlah guru honorer yang ada di satuan pendidikan sudah banyak yang overload. Kondisi ini cukup menghawatirkan ketika perhatian dari pemerintah daerah setempat minim. Misalnya pemda setempat tidak menganggarkan uang untuk gaji guru honorer.

Sebagai solusi sementara, Suyanto meminta kepada SD dan SMP negeri yang kesulitan menggaji guru honorer mereka untuk terus mendekati kepala daerah. Menurut Suyanto, pendidikan dasar ini adalah kewajiban pemkab atau pemkot setempat juga.

Dia menjelaskan, pemkab dan pemkot tidak boleh meninggalkan begitu saja pendidikan SD dan SMP. Terutama setelah akhir-akhir ini perhatian pemerintah pusat kepada SD dan SMP lumayan meningkat.

Di saat Kemendikbud menjalankan aturan tegas terhadap SD dan SMP negeri, mereka ternyata memberikan sedikit kelenturan penggunaan dana BOS di sekolah swasta. ’’Aturan penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer di sekolah swasta tidak seketat di sekolah negeri,’’ katanya. Suyanto mengatakan jika di sekolah swasta dana BOS untuk menggaji guru honorer boleh lebih dari 20 persen. Tetapi tidak boleh melebihi separuh dana BOS yang diterima masing-masing satuan pendidikan. (irwanto)

JAKARTA - Sejumlah kalangan, termasuk anggota DPR terkejut dengan testimoni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar.

Demikian pengakuan dari anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al-Habsy, Jakarta, Sabtu.

"Terus terang saya kaget dengan testimoni yang disampaikan mantan Ketua KPK, Antasari Azhar. Bila ini benar, tentunya menambah kekecewaan kita semua," kata Aboe Bakar.

Ia menyebutkan, berangkat dari testimoni mantan Ketua KPK itu, dapat disimpulkan bahwa diduga bailout kepada Bank Century itu by design.

"Ada prakondisi yang dilakukan untuk mengamankan

kebijakan pengucuran dana tersebut," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Bila memang benar testimoni Antasari itu, maka akan sulit menampik adanya kesan keganjilan dalam rapat tersebut, yaitu tidak hadirnya Wakil Presiden Jusuf Kalla waktu itu.

Ia juga mempertanyakan kehadirian mantan juru bicara kepresidenan, Andi Malaranggeng dan mantan Staf Khusus Presiden, Denny Indrayana (staf khusus Presiden).

"Ini semakin memperkuat dugaan adanya skandal besar yang sudah dirancang matang soal Century," kata Aboe Bakar.

Ditambahkan, dikumpulkannya seluruh penegak hukum di Istana pada Oktober 2008 dapat dilihat sebagai up-

Antasari Azhar aya memuluskan paket kebijakan yang akan diambil.

"Memang bailout Bank Indover akhirnya dibatalkan karena mendapat perlawanan dari

Antasari Azhar, sedangkan bailout untuk Century melenggang tanpa diketahui oleh Ketua KPK," kata Aboe Bakar.

(Zul)

Agung Laksono:

Silakan JK Gunakan Partai Lain WAKIL Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Agung Laksono mempersilakan Jusuf Kalla menggunakan partai lain dalam pencalonannya sebagai presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

"Menurut saya, kalau dia (Jusuf Kalla) ada peluang, silakan pakai partai lain. Tapi beliau tidak boleh gunakan atribut atau fasilitas partai (Golkar)," katanya.

Agung Laksono mengatakan hal itu kepada wartawan di sela-sela kegiatan Sarasehan Partai Golkar, di kediaman Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Kendati demikian, dia mengharapkan, Jusuf Kalla sebagai kader senior Golkar dapat memberikan contoh yang baik.

Dalam kesempatan itu, dia membantah adanya perpecahan di tubuh Golkar terkait rencana pencalonan

CMYK

AGUNG Laksono

Kalla sebagai presiden.

"Itu dinamika internal Partai Golkar, tidak sampai tingkat perpecahan. Retak saja belum, apalagi pecah," katanya.

Menurut dia, dinamika itu sebatas diskusi dan pembahasan tetapi tidak sampai menimbulkan perpecahan.

"Mungkin hanya agak hangat. Yang jelas bahwa Pak Aburizal Bakrie (sebagai bakal calon presiden dari Golkar) sudah final," katanya.

Kalau saat ini elektabilitas Aburizal Bakrie (Ical) masih rendah di bawah Jusuf

Kalla (JK), kata dia, hal itu bukan berarti harus diganti tetapi harus dilihat apa kelemahan-kelemahannya serta penggalangan yang cocok karena setiap tempat berbeda-beda.

"Hasil survei harus diperbaiki. Hasil survei tidak untuk langsung dianalisa mengganti," katanya.

Dia mengatakan, pencalonan Jusuf Kalla sebagai presiden tidak ada yang bisa melarang karena merupakan hak politiknya yang paling dasar.

Akan tetapi, kata dia,

pencalonan itu tidak mungkin dari Partai Golkar.

"Masak satu partai, dua capres (calon presiden), itu mengadu domba. Silakan menggunakan partai lain," katanya.

Disinggung kemungkinan adanya pemecatan terhadap JK, dia mengatakan, pemecatan dapat diberikan terhadap jabatan-jabatan politik yang diberikan oleh partai seperti anggota DPR. Akan tetapi, kata dia, Jusuf Kalla yang mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini bukan anggota DPR, bukan wapres, dan bukan pengurus.

"Akan dipecat dari mananya? Kalau pecat, dipecat dari keanggotaan," katanya.

Dia meyakini di internal Partai Golkar ada yang mendukung Jusuf Kalla sebagai calon presiden meskipun belum mengetahui jumlahnya. Demikian pula di tingkat kepengurusan Partai Golkar juga ada yang mendukung Jusuf Kalla. (zul)

CMYK

Jabar Time

Edisi: 57/Minggu III Agustus 2012

4

PNS Wajib Upacara 17 Agustus

APEL bendera

BANDUNG- Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Jawa Barat diwajibkan mengikuti upacara bendera HUT Kemerde-

kaan RI tingkat Jabar yang akan digelar di Lapangan Gasibu Kota Bandung, 17 Agustus 2012, sebelum mudik Lebaran

ke kampung halaman masingmasing.

"PNS wajib mengikuti upacara bendera pada 17 Agustus mendatang, bila yang sudah berencana mudik pagi hari diminta menunda dan ikut upacara dulu," kata Wakil Gubernur Jawa Barat H Dede Yusuf di Bandung, kemarin.

Menurut Dede, tanggal 17 Agustus memang dekat dengan Lebaran, namun PNS harus bisa memegang tanggung jawab sebagai PNS untuk ikut memperingati hari bersejarah bagi bangsa Indonesia itu.

"Masa Gubernur, Wagub dan Muspida Jabar semua ikut upacara, PNS-nya tidak ada.

Jelas PNS Jabar wajib hadir," kata Dede Yusuf.

Ia menyebutkan, Hari Jumat merupakan hari terakhir kerja dan merupakan awal liburan bagi PNS. Namun bagi PNS, kegiatan HUT Kemerdekaan RI merupakan sebuah kewajiban.

"Kalau sudah beres upacara, yah silakan (mudik)," kata Dede Yusuf menambahkan. (asep)

Pemprov Bangun Infrastruktur di 1.000 Desa BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan pembangunan infrastruktur sebanyak 1.000 desa dan masing-masing desa nantinya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp50 juta pada tahun ini.

"Seharusnya program ini mulai dilakukan pada 2013, namun desa-desa yang kondisi infrastrukturnya sangat buruk akan mulai mendapatkan bantuan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Jabar 2012," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Kota Bandung.

Ditemui usai Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan RAPBD Perubahan Jabar 2012 di Gedung DPRD Jabar, Heryawan mengatakan, bantuan tersebut akan didahulukan bagi desa yang infrastrukturnya rusak atau

buruk sekali seperti di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur.

"Dan kami sudah mulai program infrastruktur desanya lebih dulu. Akan diberikan ke 1.000 desa, kemudian masing-masing Rp50 juta. Jika nanti pada 2013, akan dicairkan lagi minimal ke 3.000 desa," katanya.

Menurut dia, pengelolaan anggaran itu diserahkan kepada kepala desa masing-masing asalkan untuk infrastruktur dan pembangunannya bisa untuk jembatan, jalan, gang, balai desa, dan lainnya sesuai kebutuhan desa masing-masing.

"Begitu juga program 2013, kata dia, pelaksanaannya diserahkan ke masing-masing desa. Pada 2013, Pemprov Jabar menargetkan 3.000 desa terjaring program itu dengan anggaran Rp100 juta untuk setiap desa," kata dia.

Di Provinsi Jabar sendiri,

kata Heryawan, jumlah keseluruhan desanya mencapai 5.228 dan diharapkan semuanya akan terjaring program pembangunan infrastruktur desa tersebut.

Ia menambahkan, program itu tidak akan berbenturan dengan program lain serupa, seperti PNPM Mandiri.

"Kalau PNPM itu berbasis kecamatan, meskipun projeknya di desa. Tetapi jumlahnya kan bukan miliaran, jadi malah akan saling mendukung, tidak tumpang tindih," katanya.

Pihaknya menuturkan, program pembangunan infrastruktur desa itu merupakan program terobosan yang menjadi salah satu yang diarahkan untuk belanja APBD Perubahan 2012.

"Selain itu, ada berbagai program yang akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Jabar," kata dia.(asep)

Jabar Ingin Jadi Tuan Rumah Asian Games BANDUNG- Jawa Barat akan mengajukan diri menjadi tuan rumah Asian Games 2018 setelah menyelenggarakan PON XIX/2016.

"Jawa Barat sangat memungkinkan menjadi tuan rumah Asian Games 2018, kami akan mengajukan diri untuk itu, dan siap untuk melakukan langkahlangkah yang diperlukan," kata Wakil Gubernur Jawa Barat H Dede Yusuf di sela-sela pemantauan latihan atlet Pelatda PON XVIII/2012 di Padjadjaran Sport Center Bandung, Rabu.

Dede yang juga mantan atlet nasional taekwondo itu menyatakan optimismenya untuk bisa menggelar ajang olahraga terbesar di Asia itu, pasalnya dua tahun sebelumnya Jabar menjadi tuan rumah PON XIV/2016.

Menurut Dede, dengan infrastruktur yang dibangun un-

tuk PON, bisa digunakan untuk pertandingan Asian Games sekaligus menyetarakan Jabar dalam hal ini Bandung dengan kota-kota penyelenggara Asian Games lainnya.

"Jabar akan mampu menggelar ajang olahraga itu, Jabar pasti bisa," kata Dede.

Terkait langkah-langkah yang akan dilakukan Jabar, kata dia adalah membangun fasilitas olahraga yang bertaraf internasional sehingga bisa digunakan untuk ajang PON 2016 dan Asian Games 2018 sekaligus.

"Salah satunya adalah fasilitas kolam renang bertaraf internasional, lahan di Gedebage Bandung masih bisa dinegosiasikan untuk membangun fasilitas kolam renang itu," kata Dede Yusuf.

Dihadapan para pengurus KONI Jabar, Dede menyatakan

Jabar harus optimistis, bukan hanya pada PON XVIII di Riau, menjadi tuan rumah PON XIX/ 2016 namun juga harus mempunyai optimistis untuk bisa menghadirkan Asian Games di Jawa Barat.

"Dengan optimistis dan kebersamaan, gawe bareng dan sinergis hal itu Asian Games bisa digelar di Jabar," katanya.

Sementara itu dalam kesempatan itu, Dede Yusuf melakukan peninjauan latihan atlet Pelatda PON Jabar di GOR Sasakawa yakni cabang anggar dan karate, cabang judo serta cabang pencak silat.

Pada kesempatan itu, Dede juga menyampaikan niatan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 kepada para atlet pencak silat dalam kesempatan terakhir peninjauan yang dilakukannya itu.(asep)

Lebak Targetkan Swasembada Daging 2014 LEBAK- Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, menargetkan swasembada daging sapi lokal tahun 2014 guna mendoukung program ketahanan pangan nasional.

"Kami bekerja keras dengan para peternak budi daya ternak sapi untuk meningkatkan jumlah populasi sapi sehingga bisa terwujud swasembada daging," kata Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Lebak Supandi di Rangkasbitung, kemarin.

Ia mengatakan selama Kabupaten Lebak masuk daerah pengembangan sapi lokal di Provinsi Banten.

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan

bantuan kepada peternak untuk pengembangan budi daya sapi lokal.

Bahkan, saat ini jumlah populasi sapi lokal terus bertambah dari keturunan anaknya.

Jumlah populasi sapi diperkirakan bertambah antara 500 sampai 700 ekor per tahun.

"Saya optimistis Lebak 2014 masuk daerah sentra sapi lokal di Provinsi Banten," katanya.

Ia juga mengatakan saat ini usaha ternak sapi di Kabupaten Lebak dimiliki para peternak rakyat, pengusaha swasta dan perusahaan daerah.

Populasi sapi di Lebak milik peternak rakyat berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) 2010 tercatat 2.300 ekor.

Dari 2.300 ekor itu, kata dia, dipastikan tahun 2012 bertambah mencapai 700 ekor.

"Kami yakin minat masyarakat mengembangkan usaha sapi di Lebak berkembang karena memiliki nilai jualnya cukup tinggi," katanya.

Menurut dia, pengembangan sapi di Kabupaten Lebak dimulai 2004 yang digulirkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Program tersebut dilakukan dengan cara bagi hasil antara pemerintah daerah dan pemelihara sapi setelah sapi beranak.

"Dengan sistem bagi hasil ini tentu peternak bisa sejahtera," katanya. (siska)

PASAR tumpah

Pasar Lewo Jadi Daerah Rawan BANDUNG - Pasar Lewo menjadi titik paling rawan macet di jalur mudik selatan Jawa Barat disamping Limbangan dan Malangbong.

"Aktivitas pasar Lewo meningkat.

Meski pasar tumpah bisa dikendalikan, namun hilir mudik masyarakat dan keluar masuk mobil mengakibatkan ketersendatan arus lalu lintas di sini," kata Bripka Sukirman dari Polantas Polres Garut, kemarin.

Seperti yang terjadi di pada Minggu pagi hingga siang hari, terjadi kepadatan arus lalu lintas di jalur Lewo sehingga mengakibatkan antrean kendaraan hingga tiga kilometer ke arah Bandung.

Hal itu dikarenakan adanya peningkatan arus lalu lintas khususnya kendaraan roda empat warga Bandung dan

Jabotabek yang hendak pulang ke kampung halamannya menjelang Lebaran.

Sementara itu arus mudik di jalur selatan masih belum terlalu signifikan, meski demikian jajaran kepolisian tetap siaga di posko pengamanan masingmasing.

Beberapa Posko yang cukup sibuk oleh persiapan polisi adalah di Posko Tangan Nagreg dan Posko Cikaledong, Limbangan, Malangbong, tanjakan Gentong dan di Alun-alun Ciamis.

"Arus mudik masih belum tampak, namun biasanya sore dan pagi hari mereka banyak melintas. Mungkin ramainya mulai Senin lusa," katanya.

Sementara itu jalur lingkar Nagreg yang sempat diujicobakan, pada Sabtu pagi kembali ditutup untuk menuntaskan pengaspalan. Pengaspalan di-

pastikan beres Sabtu siang, dan siap untuk dilintasi.

Antrean kendaraan juga masih terjadi di jalur Gentong, yang rencananya akan diatasi dengan jalur lingkar yang akan dioperasikan maksimal mulai Senin lusa.

Secara umum, jalur selatan Jabar Bandung - Nagreg - Malangbong Tasikmalaya - Jateng sudah siap dilintasi pemudik. Jalanan sudah mulus, meski di beberapa lokasi belum ada garis pembatas jalan.

Sementara itu truk-truk besar pengangkut material bangunan dan pasir masih beroperasi, mereka mulai berhenti operasi pada H-7 , Minggu besok.

"Truk-truk banyak yang melintas hari ini, mungkin mengejar tengat sebelum H-7," kata Sukirman.(wisnu)

Jasa Marga Perkirakan Kendaraan Meningkat 178 Persen CIKAMPEK- PT Jasa Marga memperkirakan lalu lintas atau arus kendaraan bermotor meningkat 178 persen di tol Jakarta - Cikampek saat puncak mudik Lebaran yang diperkirakan terjadi pada H-3.

"Jika hari biasa, rata-rata kendaraan yang melintas sekitar 16.221 kendaraan, maka pada H-3 Lebaran diperkirakan akan mencapai 45.092 kendaraan," kata Direktur Operasi PT Jasa Marga Tbk, Hasanudin di Jakarta, Jumat.

Sedangkan, arus mudik 2012 (di Gerbang Tol Utama) periode H-7 sampai dengan H-1, akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan mencapai 11,12 persen dibandingkan dengan arus mudik 2011 pada periode yang sama.

Kemudian arus balik 2012 (di Gerbang Tol Utama) periode H+1 sampai dengan H+7, akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan mencapai 7,82 persen dibandingkan dengan arus balik 2011 pada periode yang sama.

Hasanudin mengatakan, sebagai antisipasi Jasa Marga telah menyiapkan berbagai langkah penanganan lalu lintas guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan mudik Lebaran ke kampung halamannya.

Untuk mengantisipasi jumlah kendaraan yang meningkat drastis pada saat transaksi di GT Cikampek, Jasa Marga akan memberlakukan gerbang tol tersebut hanya sebagai gerbang keluar (pembayaran tol) mulai H-3 sampai dengan H+1 (disesuaikan dengan kondisi lapangan).

Sedangkan jumlah gardu yang diperasikan untuk transaksi pembayaran mencapai 14 gardu transaksi.

Untuk Gerbang Tol Cikarang Utama akan disediakan jemput transaksi pada saat terjadi antrean panjang di gerbang tol. Selain itu terdapat perubahan sementara mekanisme transaksi (frekuensi transaksi) di ruas jalan tol Palikanci selama H-7 sampai dengan H+7, dari dua kali transaksi menjadi hanya satu kali transaksi.

Kemudian, selama GT Cikampek dijadikan sebagai gerbang keluar/ pembayaran, kendaraan

CMYK

dari arah Cikampek yang akan masuk tol akan diarahkan melalui Gerbang Tol Kalihurip Selatan dan Gerbang Tol Sadang.

Menurut dia, apabila terjadi kemacetan di ujung Tol Cikampek, sehingga sehingga mengimbas tol Jakarta-Cikampek maka Jasa Marga sudah menerapkan protap (prosedur tetap).

Apabila pantura macet total, Jasa Marga akan menyarankan masyarakat yang akan menuju Jawa Tengah atau Jawa Timur untuk melalui Lintas Selatan (masuk Cipularang, keluar di Cileunyi, Sumedang, Kadipaten dan Cirebon), bisa juga melalui Nagrek, Malangbong, Tasikmalaya, dan seterusnya).

Jasa Marga mengantisipasi hal ini sudah menyiapkan rambu-rambu di tempat-tempat strategis untuk memudahkan pengguna jalan tol mencari alternatif yang sesuai dengan tujuannya.

Untuk menuju Cirebon dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek terdapat tiga jalur alternatif. Alternatif pertama, melalui jalur utara yaitu dari Cikampek lewat PamanukanJatibarang-Palimanan-Cirebon dengan panjang total (dari Jakarta) mencapai 217 km dan dapat ditempuh sekitar 4 jam dalam kondisi lancar.

Alternatif kedua, melalui jalur tengah yaitu Tol Cipularang keluar di GT Sadang, Subang-Cikamurang-Kadipaten-Palimanan-Cirebon dengan panjang 227 km waktu tempuh sekitar 5 jam. Dan alternatif ketiga, melalui jalur selatan yaitu dari Dawuan masuk Cipularang keluar di Cileunyi-SumedangKadipaten-Palimanan-Cirebon dengan panjang 251 km dengan waktu tempuh sekitar lima jam.

Jasa Marga juga bekerja sama dengan petugas Korem/ Koramil dan Kepolisian dengan menempatkan petugas/aparat pada lokasi-lokasi di daerah yang dianggap rawan gangguan kamtibmas. Penempatan para petugas gabungan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat saat melintas di jalan tol.

Untuk mengatur arus mudik ini, Jasa Marga juga membangun posko terpadu antara Cabang Jakarta-Cikampek dan Purbaleunyi di KM 66+000A jalan tol Jakarta-Cikampek, berisikan

personel dari Polres Karawang, Purwakarta, Brimob, dan Jasa Marga yang akan mendistribusikan kendaraan melalui jalur utara/pantura, tengah, maupun selatan.

Jasa Marga sudah menyiapkan 256 kendaraan operasional yang tersebar di seluruh ruas jalan tol yang dioperasikan Jasa Marga yang terdiri dari ambulans (22), Derek (95), Patroli Jalan Raya/PJR (67), Kendaraan Layanan Jalan Tol (57), dan Kendaraan Rescue (13).

Semua kendaraan tersebut stand by 24 jam dan siap membantu para pengguna jalan tol yang membutuhkan. Khusus untuk wilayah Jabotabek, Jasa Marga juga menyiapkan dua kendaraan rescue truk serba guna/Komo yang mampu melakukan evakuasi kendaraan truk yang mengalami kecelakaan di jalan tol.

Kemudian untuk mendapat informasi yang bisa dimanfaatkan Jasa Marga menggunakan radio siaran niaga (broadcast), spanduk atau peta resmi dari Dirjen Perhubungan Darat.

Selain melalui media tersebut, informasi mengenai kondisi lalu lintas juga bisa dilihat di rambu-rambu informasi lalu lintas menjelang masuk gerbang tol. Informasi juga bisa diperoleh melalui telepon informasi di Jasa Marga Traffic Information Centre (JMTIC) dengan nomor telepon 021-80880123.

Di JMTIC ini sudah dilengkapi monitor pemantau yang terhubung ke 200 CCTV di seluruh ruas tol yang dikelola Jasa Marga baik yang ada di Jabotabek, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya sampai Medan.

Informasi kondisi lalu lintas yang didapat dari CCTV maupun petugas di lapangan disampaikan juga kepada pengguna jalan tol melalui Variable Message Sign (VMS) yang berjumlah 29 unit (se-Jabodetabek).

Seiring dengan peningkatan jumlah pengguna jalan tol yang membutuhkan informasi kondisi terkini jalan tol, Jasa Marga Traffic Information Center kini dioperasikan oleh 38 karyawan.

Kemudian untuk tempat Istirahat dan pelayanan yang disediakan Jasa Marga tersebar di Jalan Tol Jakarta-Tangerang (2), Jakarta-Cikampek (9), Jagorawi (5), Purbaleunyi (7), Palikanci (2), Semarang (2) dan Surabaya-Gempol (2).

Secara garis besar, fasilitasfasilitas di tempat istirahat ini terdiri dari restauran/warung makan, mushola/masjid, peturasan, layanan informasi dan komunikasi, tempat parkir, tempat duduk untuk istirahat, SPBU dan fasilitas lainnya.

Jasa Marga juga telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit di sepanjang koridor jalan tol untuk dijadikan sebagai rujukan korban kecelakaan dan antisipasi bantuan bila ada terjadi kecelakaan dengan banyak korban.

Kemudian, untuk meningkatkan kecepatan dalam bertransaksi di jalan tol, maka Jasa Marga terus menambah gardu otomatis baik untuk transaksi eToll Card maupun e-Toll Pass.

Saat ini jumlahnya mencapai 50 untuk e-Toll Card dan 39 untuk e-Toll Pass dan akan direncanakan akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan pengguna jalan.(rusdi)

Tol cikampek

CMYK

1a Alamat Redaksi: Komplek Penuin Centre Blok B No. 9, Batam

Edisi: 57/Minggu III Agustus 2012

Kepri Telp. (0778) 7288400, 429798 Fax. (0778) 425664 SMS: 0811-7009087

Kasus Bansos Batam Tunggu Dahlan dan Agussahiman

BATAM - Kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemko Batam masih terus bergulir. Jerat hukum terhadap mantan Kabag Keuangan Setko Erwinta Marius dan mantan Bendahara Pengeluaran Raja Abdul Harris dinilai hanya sebagai permulaan menunggu penyeretan Ahmad Dahlan sebagai Walikota Batam dan Agussahiman sebagai Sekda Kota Batam.

Kasus yang juga akrab dijuluki 'bansosgate' tersebut diyakini akan sama dengan kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar), yang awalnya hanya menyeret

Agus Setiajid, namun kemudian menjerat Ismeth Abdullah, mantan Ketua Otorita Batam ke penjara.

Sinyal adanya kesamaan kedua kasus tersebut cukup terlihat dari fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat.

Gelombang-gelombang tekanan (pressure) baik oleh LSM, masyarakat, mahasiswa bagai sudah terjadwal untuk mendesak aparat hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuntaskan kasus tersebut tanpa pandang bulu.

Fenomena terakhir muncul dari kubu legislatif Senayan,

Jakarta. Rombongan Komisi III DPR-RI yang berkunjung ke Kota Batam justru dicekoki kasus Bansos oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ahmad Yani, Anggota Komisi III DPR di Novotel Hotel membenarkan pihaknya akan mengawal beberapa kasus sentral untuk dituntaskan. Dijelaskan, kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) tahun 2011 di Pemko Batam menjadi atensi komisinya. "Kita akan mengawal kasus Bansos dengan sejumlah kasus lainnya. Kasus-kasus ini akan kita bawa ke Jakarta untuk dibahas dengan instansi terkait," tutur Ahmad Yani di Hotel Novotel beberapa waktu lalu.

Ahmad Yani, wakil rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan itu mengatakan jika ada penyimpangan-penyimpangan dalam proses hukum kasus-kasus tersebut, Komisi III akan mengejar pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menjalankan perannya. Ke depannya, kata Ahmad, jika aparat penegak hukum masih lamban mengungkap kasus tersebut, Komisi III akan pengelu Bersambung ke Hal 7a

Buka Puasa Supir yang Penuh Tanya BATAM - Kebijakan Pemko Batam yang membatalkan izin operasional taksi Blue Bird telah mengancam perekonomian 50-an keluarga supir yang direkrut di Kota Batam.

Kendati demikian, para supir itu masih tetap menjalin sliaturahmi dengan menggelar buka puasa bersama di lapangan Barelang Concern Baloi, Jumat (10/8/2012).

Kendati dalam suasana ibadah, masih terlihat wajah kecewa di wajah sejumlah supir. Tanpa terencana, acara buka puasa itu pun berubah menjadi ajang penuh tanya antara supir dan manajemen Blue Bird, pool Batam Dari sekian banyak pertanyaan supir,

muaranya seputar kelanjutan operasional taksi yang telah menasional itu. Dengan sabar, Sutrisno, Korlap Blue Bird di Kota Batam, sebisanya berupaya menjawab pertanyaan para krunya. Inti pertanyaan supir, seputar nasib mereka menghadapi Idul Fitri 1433 H yang sudah di depan mata. "Walikota Batam hanya memperhatikan nasib para supir taksi lama, sementara kami juga warga Batam yang butuh jaminan kehidupan," ujar salah seorang supir.

Sutrisno mengaku sangat terharu dengan nasib para supir rekrutan Batam. Pada Bersambung ke Hal 7a

SURAT KABAR UMUM

Inf Nusantara

Baca Mingguan Tertua di Kepri

M E M B U K A C A K R AWA L A A N A K B A N G S A

PROYEK Penahan Ombak

Proyek Penahan Ombak Teluk Mata Ikan

Berpotensi Bawa Bencana BATAM - Proyek penahan ombak di Teluk Mata Ikan, Kecamatan Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berpotensi menimbulkan bencana bagi masyarakat. Dari kondisi fisik bangunan senilai Rp4,3 miliar tersebut terlihat pekerjaan asal jadi dan diduga kuat tidak sesuai bestek.

Dari penelusuran PAB Indonesia di lapangan, di sepanjang tanggul banyak terdapat tambalan, yang diduga hanya menutupi retak sebelumnya.

Selain itu, di sekitar titik 140, bangunannya masih terbeng-

kalai. Kondisi tersebut sangat berbahaya karena bertepatan di muara sungai. Lebih berbahaya lagi, bagian dasar batu miring di sepanjang sungai, tidak diplester sehingga rumah di dekatnya terancam longsor.

Sebelumnya, staf Satker Sumber Daya Air Provinsi Kepri yang mengaku bernama Fahmi mengklaim proyek tersebut sudah sesuai bestek. Bahkan batu miring yang pernah rubuh sudah diperbaiki kontraktor karena masih dalam masa pemeliharaan (maintenance). Fahmi yang didampin-

gi Miranda, bernada membela kontraktor mengatakan bahwa konsekuensi hukum yang tertuang dalam MoU antara pihaknya dengan kontraktor hanya dari sisi perdata bukan pidana.

Seperti diberitakan sebelumnya, kecenderungan adanya oknum pejabat tinggi di Pemprov Kepri, membuat penegak hukum 'ciut' mengusut proyek tersebut. Dari bocoran di lapangan, proyek penahan ombak di Teluk Mata Ikan hanya sebuah contoh karena umumnya proyek pusat di Kota

Batam rawan korupsi dan mark up.

Khusus penahan ombak Teluk Mata Ikan, menurut Ir Zulkarnain, pemerhati konstruksi di Kepri, dari fisik yang ada, proyek tersebut sudah salah sejak perencanaan. Dikatakan, sejatinya proyek penahan ombak hanya berupa batu miring yang tidak diplester.

Cukup dari susunan batu sehingga air bisa merembes. "Ini malah diplester rata, karena ombak ditahan secara menye Bersambung ke Hal 7a

Menelusuri Geliat Barang Ilegal di Tanjungpinang (1)

Banyak Kebutuhan Idul Fitri Dipasok dari Jalur Ilegal TANJUNGPINANG - Geliat barang ilegal masih mendominasi perdagangan di Tanjungpinang, Ibukota Provinsi Kepri.

Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1433 H/2012, banyak kebutuhan konsumen yang dipasok dari jalur ilegal.

Dari pantauan PAB Indonesia di Tanjungpinang, sepak terjang para gembong barang ilegal itu cukup bebas bahkan terkesan terang-terangan. Barang-barang yang berasal dari Malaysia, Singapura, China dan Thailand masuk lewat pelabuhan-pelabuhan tikus yang tersebar di Tanjungpinang dan

CMYK

Bintan. Sebenarnya, media lokal sudah kerap menyoroti bisnis tersebut, namun bagai tidak dihiraukan para toke.

Dari catatan PAB Indonesia, terdapat beberapa kapal yang diduga kuat mengangkut barang ilegal itu seperti Monalisa 88, Marcopolo dan Lestari. Ironinya, dalam bisnis ilegal itu santer terdengar nama oknum anggota DPRD Bintan berinisial Yr. Selain oknum wakil rakyat itu masih terdapat sejumlah nama yang tak asing lagi di kalangan bisnis ilegal Bersambung ke Hal 7a

CMYK

Batam

Edisi: 57/Minggu III Agustus 2012

2a

Syahbandar Kerja Sama dengan Agency

Sindikat Perizinan Berlayar di Batam Terungkap Ayam Brazil Marak di Pasar Batam BATAM - Jelang hari Raya Idulfitri 1433 H/2012, daging impor kian menguasai pasar di Kota Batam. Ironinya, ayam impor asal Brazil, yang jelas-jelas dilarang pun banyak beredar di pasar-pasar.

Keberadaan daging impor tersebut dapat dipastikan setelah tim dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang turun ke lapangan. Pada sidak Selasa, (14/8/2012), tim dari Dinas Kelautan, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Batam berhasil menyita sekitar 100 kilogram daging ayam beku asal Brazil. Daging terlarang itu ditemukan dari beberapa titik seperti Pasar Mitra Raya Batam Centre, Pasar Avava Nagoya serta pasar lainnya Sri Yuneli, Kepala Bidang Peternakan Dinas Kelautan, Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan dimembenarkan pihaknya telah menyita sekitar seratus kilogram daging ayam Brazil.

Ia menegaskan, pihaknya terpaksa bertindak tegas melakukan penyitaan karena daging ayam beku tidak boleh diimpor sesuai dengan peraturan pemerintah.

Kendati telah melakukan penyitaan, Sri mengaku tidak tahu bahaya yang timbul akibat mengonsumsi daging beku tersebut. Ia mengambil tindakan penyitaan karena ada larangan mengimpor daging sejenis. "Yang jelas, meskipun Batam merupakan kawasan perdagangan bebas, namun ketentuan larangan ayam beku impor tetap berlaku. Ayam beku impor tidak boleh beredar di Indonesia termasuk Batam," kata Sri. Razia lapangan juga dilakukan tim dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam. Tim BPOM berhasil menyita berbagai produk impor ilegal saat menggelar inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah pasar.

Fanani Mahmud, Kepala Balai POM Kepri, membenarkan hasil sidak yang dilakukan timnya. Dikatakan, barang yang disita terdiri dari 76 produk seperti Milo asal Malaysia, Redbull, L'oreal dan susu Bear Brand dari Thailand. "Kita melakukan penyitaan karena produk-produk tersebut tidak memiliki izin impor. Semuanya sekitar 2.350 pisis," ujarnya.

Berbagai jenis dan merek minuman kaleng asal Malaysia juga membanjiri pasaran Kota Batam. Para konsumen lebih tertarik dengan minuman kaleng asal Malaysia karena harganya relatif lebih murah dibanding minuman sejenis buatan lokal.

A Sun, pedagang grosir di Batam menyebutkan, pihaknya sudah menyediakan lebih dari 10 ribu kes minuman kaleng impor. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya kata A Sun, jumlah tersebut habis terjual. "Kalaupun ada yang sisa paling puluhan keslah," katanya. (Nurma)

BATAM - Lembaga Swadaya Masyarakat Team Operasional Penindakan Penyelamat Asset Negara Repulik Indonesia (LSM TOPPAN RI) mengungkap adanya sindikat perizinan berlayar (clearence) di kantor Syahbandar Kota Batam. Diduga kuat, para petinggi di kantor syahbandar Kota Batam ikut terlibat dalam kasus tersebut.

Misra, Sekjen LSM TOPPAN RI Kota Batam membeberkan, dari hasil investigasi lapangan sejak bulan Juli 2012, telah berhasil menguak indikasi adanya sindikat perizinan layar di kesyahbandaran Kota Batam. Pihaknya melakukan investigasi setelah menerima laporan pengaduan dari Ahmad Faharuddin, pemilik kapal Tough Boat Galvin I yang raib sejak (18/7/2012). Ironinya, kapal yang hilang itu malah tengah melakukan perbaikan (docking) di galangan milik Bo Ji alias Samad di Telaga Punggur.

Misra mengutarakan, kilennya tidak mengetahui siapa yang menyuruhkan TB Galvin I dengan nomor selar GT 42 No 421/IIK melakukan docking di lokasi Pelabuhan Ikan milik PT. Sarana Teyoman Sambada.

Menurut keterangan kliennya, Tough Bout Galvin 1 dioperasikan oleh rekan bisnisnya Martin Chua, anak pengusaha besar Singapore David Chua, untuk usaha perdagangan bahan bakar minyak dan berlayar di seputaran Out Port Limit (OPL).

Dijelaskan Misra, kliennya telah menemui pihak docking PT. Sarana Teyoman Sembada, untuk mengambil TB Galvin 1, namun, pihak docking meminta biaya reparasi sebesar Rp600 juta. “Ketika klein kami meminta invoice apa saja jenis pembayarannya, Bo Ji alias Samad malah bertele-tele. Bahkan, menurut keterangan klien

kami, Samad menyatakan bahwa TB Galvin 1 sedang bermasalah dengan pihak Badan Intelijen Negara (BIN) RI,” jelas wanita berjilbab itu.

Dikatakan Misra, Ahmad Faharuddin telah memberikan kuasa penuh kepada LSM TOPPAN RI untuk menangani persoalan TB Galvin 1. “Maka, setelah kami menerima kuasa dari pemilik TB Galvin 1, serta penitipan dokumen asli kepemilikan, LSM TOPPAN RI melakukan investigasi untuk mengetahui keberadaan TB Galvin1, serta menyelesaikan persoalan lainnya, termasuk untuk melakukan upaya hukum kepada pihak penegak hukum,” bebernya.

Labih jauh dijelaskan, dari hasil investigasi yang dilakukan, maka, pihaknya menyimpulkan adanya indikasi sindikat perizinan pelayaran yang merugikan kliennya. Dari hasil pertemuan dengan Nurdiyanto, Syahbandar Punggur bahwa TB Galvin 1 telah mendapat izin keluar dari perairan Indonesia dengan tujuan Singapura. Bahkan, dari penjelasan Syahbandar Punggur, sebenarnya dia tidak berani memberikan clearance tersebut. Namun, karenan arahan Kabid Kesyahbandaran Batam Jhon Kenedi, maka, TB Galvin mendapat izin. “Semua berkas sudah dilimpahkan ke kantor besar Batuampar,“ kata Misra mengulangi pengakuan Nurdiyanto.

Dikatakan Misra, sindikat tersebut juga tidak lepas dari keterlibatan Wandi, agency yang membantu pengurusan clearance kapal dari PT. Kurnia Sentosa. Guna menelusuri kasus tersebut, LSM TOPPAN RI telah menemui Kabid. Kesyahbandaraan Batam, Jhon Kenedy. Ia mengakui telah mengarahkan Syahbandar Punggur untuk memberikan izin

layar bagi TB Galvin 1 sembari meminta waktu hingga Senin depan, untuk memperlihatkan berkas perizinan tersebut.

Ketika diperlihatkan dokumen asli, Jhon Kenedy bersikukuh bahwa izin layar diberikan sesuai dokumen lengkap yang diajukan oleh agen yang mengurus clearance Galvin I. Dikatakan, dokumen yang diajukan agency, berasal dari Nipah Panjang, Jambi.

Yang membuat Misra terperangah, di papan informasi yang terpaku didinding ruang

kerja Jhon Kenedy tertulis bahwa TB Galvin 1 sedang bermasalah dengan BIN. Saat ditanyakan kepada Jhon Kenedy, tentang keterkaitan permasalahan TB Galvin 1 dengan BIN, ia malah tak bisa menjelaskan. Namun dari pengakuannya, ia telah bertemu langsung dengan orang mengaku anggota BIN dimaksud, namun ia lupa namanya.

Jhon Kenedy juga mengungkapkan sebelum Misra dan Ahmad menemuinya, pernah ada seorang keturunan

yang mengklaim bahwa TB Galvin 1 adalah miliknya. Karena orang tersebut tidak membawa surat tanda kepemilikan, TB Galvin 1 tidak bisa diserahkan. “Ketika kami menanyakan siapa yang mengaku pemilik TB Galvin 1, lagi-lagi dia lupa namanya,” kata Misra.

Untuk memperjelas keberadaan TB Galvin 1, sambung Misra, Jhon Kenedy melakukan hubungan telepon dengan agen yang mengurus clearance bernama Wandi. Dalam percakapan tersebut, jelas bahwa Wandi mengakui sebagai pengurus clearance TB Galvin 1.

Selanjutnya Jhon Kenedy meminta Wandi berjumpa dengan Misra usai shalat Jum’at.

Dalam pertemuan itu, justru membuat bingung Ahmad karena pembicaraan Jhon Kenedy dengan Wandi berubah 180 derajat. Wandi mengakui sempat melihat TB Galvin 1 di Dock kepunyaan Bo Ji dan sempat ikut menyelesaikan persoalan tabrakan ringan antara TB Galvin 1 dengan kapal nelayan yang hendak keluar dari Pelabuhan Ikan PT. Sarana Teyoman Sembada. Wandi menjelaskan kepada Misra bahwa kapal yang diurusnya adalah TB Weinkey Nusa 1 yang mempunyai suratsurat kelengkapan kapal dan kelaikan kapal dari pelabuhan Nipah Panjang, Jambi.

Merasa pihak agency dan Syahbandar memberi keterangan berbelit-belit, Misra menegaskan LSM TOPPAN RI akan membawa kasus tersebut ke tingkat nasional dan internasional. Misra juga bertekad, selain menuntaskan kasus TB Galvin 1, LSM TOPPAN RI juga akan membongkar tuntas sindikat Bahan Bakar Minyak (BBM) illegal di perairan Kepulauan Riau dan Out Port Limit (OPL). (Jhonner Sirait)

Dilapor ke Polresta Barelang

Kasus KDRT Libatkan Oknum Kasubbag Dispenda BATAM - Lagi-lagi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melibatkan oknum pegawai Pemko Batam. Kali ini, kasus KDRT dialami oleh Dewi yang dilakukan suaminya berinisial DH, oknum Kasubbag di Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Batam.

Perbuatan suaminya, telah dilaporkan Dewi ke Polresta Barelang. Menurut Dewi, tindakan kekerasan terhadapnya telah berlangsung selama lima takasus tersebut. Baru-baru ini , oknum Kasubbag Keuangan Dispenda telah dilaporkan ke Kapolresta Barelang oleh Istrinya bernama Dewi gara-gara penganiyaan yang dilakukan oleh suaminya selama lima tahun terakhir. Kepada penyidik, Dewi menuturkan semua perbuatan kekerasan yang dilakukan DH. Selama lima tahun, DH sering memukul dan menendang Dewi, namun ia sela-

lu bersabar. Walupun ada niat Dewi melaporkannya kepolisi tapi urung karena keluarganya sering memberikan nasehat supaya tabah menghadapi cobaan yang dilakukan oleh suami. Setelah beberapa tahun lamanya kekerasan itu terjadi, kesabaran dan ketabahan Dewi jebol juga. Akhirnya Dewi didampingi adiknya membuat laporan ke Polresta Barelang terkait perbuatan sang suami.

Kepada wartawan, Dewi menceritakan pertengkaran didalam rumah tangganya dipicu sang suami sering pulang larut malam. Dewi menuduh DH telah berselingkuh dengan wanita lain. Namun, Dewi belum bersedia mengungkapkan identitas wanita selingkuhan suaminya.

"Maaf, soal itu belum bisa saya jelaskan. Dan itu masih saya rahasiakan,“ katanya.

Meskipun wartawan mendesak Dewi agar membeberkan

identitas WIL suaminya, perempuan berparas cantik itu tetap tidak bersedia. "Tolonglah jangan ditanya lagi masalah itu. Saya kesini hanya melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami saya,“ ujarnya.

Sumber di Polresta Barelang menyebutkan, DH telah dipanggil oleh penyidik Polresta Barelang untuk diminta keterangannya terkait laporan istrinya. Namun, sejauh ini DH masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

Sumber lain dari pihak keluarga menyebutkan, DH telah berupaya melakukan perdamaian dengan Dewi agar kasus tersebut tidak dilanjutkan.

Ketika PAB Indonesia mencoba konfirmasi kepada DH di Bagian Keuangan Dispenda, ia belum bersedia ditemui. Alasannya sibuk dan tidak bisa diganggu. (Oscar)

Oknum Tentara 'Main' BBM,

Dandim Batam Masih Diam BATAM - Permasalahan BBM langka di Kota Batam tak ubahnya seperti penyakit kambuhan. Belakangan, kerap terdengar adanya oknum tentara yang ikut bermain.

Menyikapi fenomena tersebut, Dandim 0316 Kota Batam Letkol Ahmad Rizal Ramdani, belum bersedia memberi keterangan. Konfirmasi lewat pesan singkat (sms) pun, belum juga ditanggapi karena alasan sibuk.

Tidak rahasia lagi, kelangkaan BBM kerap terjadi di Kota Batam. Kendati Polda Kepri telah membentuk tim guna mencegah dan mengatasi kasus hilangnya BBM, khususnya yang bersubsidi, namun belum ada tanda-tanda akan teratasi. Ironinya, di lapangan sering ditemukan adanya oknum aparat yang bermain, namun belum terlihat

CMYK

tindakan tegas dari instansi.

Seperti yang terjadi di SPBU Simpang Ocarina Batam Centre.

Seorang oknum bermarga Panjaitan mengaku tidak takut terhadap wartawan. Bahkan beberapa wartawan yang hendak konfirmasi terkait keterlibatannya, oknum tersebut tak segan mengancam bahkan menyerapah dengan kata-kata kotor.

Seperti marak diberitakan, kasus kelangkaan BBM subsidi di Kota Batam sudah sering terjadi. Para mafia BBM dengan berani merekayasa tangki mobil agar bisa menyedot minyak dalam jumlah besar melebihi ketentuan yang diberlakukan Pertamina. Celakanya, kendati sering kedapatan, pihak pengelola SPBU tidak dapat menolak karena konsumennya merupakan oknum aparat.

Tidak jarang terjadi, masyarakat komplain terhadap ulah oknum tersebut, namun langsung terhenti jika sudah mengetahui yang bersangkutan seorang aparat. Di salah satu SPBU bilangan Batam Centre, seorang lurah nyaris bentrok dengan oknum aparat yang membeli BBM subsidi hingga Rp800 ribu. Akibat ulah oknum tersebut, konsumen lain terpaksa antre lama. Menyadari ada yang tidak wajar, seorang lurah yang juga ikut antre mendatangi pompa SPBU. Alangkah kagetnya si lurah karena sebuah mobil stroom milik oknum aparat sedang mengisi hingga Rp800 ribu. Karena lurah komplain, membuat si oknum tersinggung sehingga nyaris terjadi adu jotos.

(Sorimunggu/Jhoner.s)

CMYK

Tanjungpinang & Bintan

Edisi: 57/Minggu III Agustus 2012

3a

Anggaran Terbatas,

Proyek Fisik Dihapus TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Kepri sepakat mengalokasikan anggaran perubahan untuk kegiatan yang penting berbasis masyarakat. Langkah tersebut terpaksa dilakukan menyusul anggaran yang sangat terbatas.

Pemaparan tersebut disampaikan Iskandarsyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri.

Dikatakan, akibat anggaran yang terbatas maka beberapa kegiatan usulan pemerintah (eksekutif) yang tidak prioritas, akan dihapus. Prinsif tersebut diambil untuk mengoptimalkan penggunan anggaran yang terbatas sehingga dapat dirasakan masyarakat.

Iskandarsyah memastikan bahwa APBD Perubahan tahun 2012 Provinsi Kepri tanpa proyek fisik. "Terbatasnya waktu dan sedikitnya jumlah penerimaan pada anggaran perubahan, tidak memungkinkan proyek fisik untuk dilaksanakan.

Sementara Ranperda APBD Perubahan tahun 2012 saat ini masih dibahas eksekutif dan legislatif," katanya.

Ketua Fraksi Amanat Nasional Yudi Carsana memperin-

gatkan pemerintah untuk tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membayar utang kepada pihak ketiga. Dikatakan, tidak ada ketentuan yang membenarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) digunakan untuk membayar utang. Jika dipaksakan, maka melanggar hukum.

Yudi mengatakan, pemerintah diduga memiliki utang kepada kontraktor yang membangun jembatan penghubung Tanjungpinang-Dompak sekitar Rp92 miliar. Sementara proyek itu terbengkalai, karena hingga sekarang belum selesai.

Seharusnya, kata dia, utang tersebut salah satu paket proyek tahun jamak (2007-2010) tidak terjadi jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ahar Sulaiman, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, menyebutkan, penerimaan Kepri sangat minim yakni hanya bertambah sekitar Rp143 miliar. Dijelaskan, pendapatan asli daerah (PAD) terbesar justru bersumber dari pajak kendaraan dan balik nama kendaraan. Sebagian besar anggaran yang ada atau seki-

tar Rp90 miliar dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap (PNS dan PTT) untuk periode Oktober-Desember 2012. "Pengalokasian anggaran untuk PNS dan PTT pada anggaran perubahan, disebabkan alokasi anggaran itu PNS dan PTT pada anggaran murni tidak mencukupi," ujarnya.

Robert Iwan Loriaux, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepri, menjelaskan, gaji pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang dialokasikan dalam anggaran murni 2012 tidak mencukupi, sehingga harus dianggarkan kembali pada anggaran perubahan yakni sekitar Rp90 miliar.

"Gaji PNS dan PTT dianggarkan selama 12 bulan pada APBD Kepri tahun 2012. Namun ia tidak merinci berapa total anggaran yang dialokasikan untuk membayar gaji PNS dan PTT. Anggaran yang ada hanya dapat memenuhi gaji PNS dan PTT pada Januari-September 2012, karena gaji untuk Oktober dan Desember 2012 dipergunakan membayar gaji 13 dan insentif guru," demikian dikatakan. (Saut M)

Jelang Lebaran, Tanjungpinang dan Batam Alami Inflasi BATAM – Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau menyatakan dua kota, masing-masing Tanjungpinang dan Batam mengalami inflasi pada Juli 2012.

Kepala BPS Kepri, Badar mengatakan inflasi di Tanjungpinang pada Juli 2012 mencapai 0,54 persen, sementara Batam mencapai 0,21 persen pada bulan yang sama.

"Penyebab inflasi ada beberapa faktor," kata Badar di Batam pekan lalu. Inflasi di Kota Tanjungpinang dan Batam menurutnya lebih dis-

ebabkan oleh naiknya harga pada lima kelompok pengeluaran.

Yaitu kelompok bahan makananan sebesar 1,62 persen ; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,28 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,15 persen; kelompok sandang sebesar 0,11 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,19 persen; serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,07 persen; serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebe-

sar 0,04 persen.

Sedangkan laju inflasi tahun kalender (Januari - Juli) 2012 di Kota Tanjungpinang dan Batam sebesar 1,26 persen dan laju inflasi 'year on year' (Juni 2012 dibanding dengan Juni 2011) di Kota Tanjungpinang sebesar 3,67 persen.

Menurutnya, dari 16 kota IHK di Sumatera, tercatat semua kota mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Pangkalpinang sebesar 3,17 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Sibolga sebesar 0,11 persen. (yope)

Kasus Limbah Oli Milik PLN

Status Tersangka Dicabut, Penyelidikan Dihentikan TANJUNGPINANG - Seperti prediksi banyak pihak, Polres Tanjungpinang menghentikan penyelidikan atas kasus ratusan ton limbah oli bekas milik PT PLN cabang Tanjungpinang. Polisi beralasan bahwa PT Sheli Riau Lestari (SRL), selaku pembeli dari Pekanbaru, Provinsi Riau, sudah melengkapi dokumen pengiriman dari pusat.

Penjelasan tersebut disampaikan Kabag Humas POlres Tanjungpinang AKP Wawan Syaifullah beberapa waktu lalu. Dikatakan, dengan penghentian

penyidikan, maka dengan sendirinya status tersangka sudah dicabut.

Keputusan penghentian penyelidikan tersebut telah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Tindakan kepolisian dianggap tidak murni karena sebelumnya sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka yakni SS. Seperti marak diberitakan, ketika polisi menangkap limbah tersebut, perusahaan tidak bisa memperlihatkan surat izin sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI nomor 32 tahun 2009

tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 59 ayat (1) jo pasal 23, serta Peratutan Menteri Negara Lingkugan Hidup nomor 18 tahun 2009, tentang tata cara perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pengirman oli milik PLN tidak memenuhi standar sebagaimana ketentuan hukum. Polisi sempat menetapkan SS sebagai tersangka karena dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab atas pengiriman dan pengelolaan lombah tersebut.

Kasus Bank Riau Kepri

Majelis Hakim Diminta Bebaskan Terdakwa TANJUNGPINANG - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang diminta untuk membebaskan Khaharuddin Menteng dan Subowo, terdakwa kasus korupsi penggelembungan kredit kepemilikan rumah di Bank Riau Kepri Cabang Kota Batam.

Permintaan tersebut disampaikan Tim Penesehat hukum (PH) terdakwa dalam kasus yang banyak menarik animo masyarakat tersebut.

Penolakan disampaikan Ketua tim PH terdakwa masingmasing Edward Arfa SH dan

Bastari Majid pada sidang pembelaan (Eksepsi). Edward juga menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Edward menyebutkan, dalam perkara perbangkan diperlukan prinsip 'Prudential Banking' (kehati-hatian,red), khususnya dalam proses pemberian fasilitas kredit. Karenanya, penasehat hukum menegaskan kasus tersebut di luar kewenangan dari peradilan Tipikor untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan (Excess of Jurisdiction) sebagaimana diatur dalam UU Tipikor

Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut Edward, mengacu kepada ketentuan peraturan perbankan, jika ada kesengajaan terdakwa melakukan pelanggaran UU Perbankan atau tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usaha pemberian fasilitas kredit kepada debitur Faly Kartini, maka perbuatan terdakwa secara absolute (Excetie quoque regulam

declarat), sudah di luar kewenangan peradilan tipikor untuk memeriksa, mengadili serta memutuskannya.

Ditambahkan Edward, pihaknya juga meminta hakim untuk menolak adanya perubahan dalam surat dakwaan JPU sebelumnya. "Itu jels batal demi hukum. Kita minta majelis hakim memutuskan bahwa surat dakwaan JPU baik primer maupun subsider batal demi hukum. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Yulianto SH menyatakan akan melakukan bantahan pada sidang selanjutnya. (Saut M)

Demi Kursi DPRD Kepri,

Ansar Siap Mundur dari Bupati BINTAN - Kendati dinilai banyak pihak masih terlalu pagi, Ansar Ahmad telah mengumumkan pemunduran dirinya dari kursi Bupati Bintan pada awal tahun 2014. Langkah tersebut dilakukan demi memenuhi ambisinya duduk di kursi legislatif Provinsi Kepri pada perioda 2014-2019.

Ansar mengatakan dirinya akan berkonsentrasi kepada pencalonannya sebagai anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Kepri pada 9 April 2014 mendatang. Menariknya, janji pengunduran dirinya justru disampaikan pada acara penyerahaan 200 paket sembako oleh partai Golkar dan Majelis Taklim Al-Hidayah kepada masyarakat di Gedung Na-

sional Tanjunguban, Sabtu (11/ 8) lalu.

Ansar yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepri, meyakinkan masyarakat terkait kemunduran dirinya. Bahkan ditegaskan, jika dirinya mundur kelak, maka kepemimpinan di Pemkab Bintan otomatis berada di tangan Khazalik (wakil bupati). Menurut Ansar, ambisinya ke kubu legislatif agar dapat lebih mengakses anggaran provinsi untuk Kabupaten Bintan.

Dengan bernada kampanye, Ansar juga merinci prestasinya selama memimpin Bintan seperti pembangunan dermaga untuk nelayan, pompong sekolah sebanyak 9 buah, bus-bus sekolah, bantuan rumah tidak

layak huni (RTLH), bantuan RT/RW dan lainnya. Ia juga menyinggung keberhasilannya membuka keterisoliran beberapa kampung seperti Penaga, Tanah Merah dengan pembangunan jalan lintas barat.

Pasca pengumuman rencana pengunduran diri Ansar, banyak prokontra muncul di masyarakat. Ada pihak yang menilai pernyataan Ansar sebagai sinyal untuk memancing pesaingnya merebut kursi Gubernur Kepri.

Sejauh ini, Ansar dianggap sebagai figur paling berpeluang untuk memimpin kepri. Ia dinilai akan dengan mudah menyisihkan figur incumbent pada Pilgub periode mendatang. (Saut M)

Ansar Ahmad

Polisi Diminta Layani Masyarakat Secara Prima TANJUNGUBAN - Polisi hendaklah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Polisi diminta untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan cara melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara profesional.

Penegasan itu disampaikan oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kepri Brigjen Pol

CMYK

Jotje Mende pada kunjungan kerja (kunker) ke Polres Bintan, Sabtu (11/8). Dikatakan, seluruh jajaran polisi diharuskan menghindari penyimpangan dan pelanggaran hukum dan menjaga hubungan baik masyarakat.

Khusus dalam pengamanan operasi ketupat, kata Jotje, harus dijalin koordinasi dengan

tokoh masyarakat, dinas dan instansi terkait serta organisasi masyarakat. "Langkah itu harus dilakukan guna terciptanya keamanan ketertiban yang kondusif dan kelancaran lalu lintas," ujarnya.

Selama kunker di Bintan, Kapolda juga melakukan supervisi dan silaturahmi dengan anggota Polres Bintan. Kapol-

da tak lupa meninjau langsung barisan pengamanan Operasi Seligi menyambut lebaran Idul Fitri. Selanjutnya, Kapolda meninjau bangunan baru Mako Pores Bintan yang terletak di Bintan Buyu, lalu meninjau Polsek Bintan Utara dan Posko pelayanan lebaran di Pelabuhan Bulang Linggi Tanjunguban. (Saut M)

CMYK

Karimun & Lingga

Edisi: 57/Minggu III Agustus 2012

4a

Segera Dilaporkan ke KPK

Kubu Legislatif Desak Penuntasan Kasus Dana Hibah KARIMUN - Kasus dugaan korupsi Dana Hibah dan Dana Bantuan Instansi Vertikal Pemkab Karimun kian memanas. Kubu DPRD Karimun mendesak aparat terkait untuk menuntaskan kasus sarat korupsi tersebut.

Zulfikar, Anggota DPRD Komisi A menegaskan, kasus tersebut harus diusut sampai tuntas sesuai dengan hukum di Indonesia. "Bila perlu tangkap dan penjarakan aparat dan aparatur yang terlibat menggunakan dana hibah tersebut,” katanya tegas.

Zulfikar menyesalkan sikap Polres Karimun yang terkesan mendiamkan kasus yang dilaporkan LSM tersebut. Dikatakan, sebagai penyidik kata dia, kepolisian seharusnya selalu mengekspos perkembangan kasus tersebut sehingga masyara-

WAKIL Ketua DPRD Karimun

kat tidak bertanya-tanya. "Apapun hasil penyidikan, ya dijelaskan kepada masyarakat. Bukan malah didiamkan," katanya.

Bakti Lubis, juga Anggota DPRD Karimun, malah meminta pers untuk kembali mempertanyakan pengembangan ka-

sus tersebut kepada Polres Karimun. Ia juga meminta kepolisian agar transparan dalam kasus tersebut. “Pertanyakan kembali kepada Polres Karimun atas laporan Rahmat Kurniawan itu. Lalu publikasikan saja kalau benar ada tindak KKN,” kata wakil rakyat yang akrab disapa Bang Bakti tersebut.

Datok Azman Zainal, tokoh berpengaruh di Karimun justru mengingatkan aparat kepolisian terkait pemeriksaan kasus tersebut. Tokoh yang kerap dipanggil Datok itu menyebutkan, selama ini ia diam, bukan berarti tidak mengikuti kasus itu. "Sudah beberapa lama ini saya diam bukan berarti tidak mengontrol sepak terjang Pemkab Karimun. Apalagi kasus dana hibah yang tidak tepat sasarannya," ujarnya.

Datok menegaskan akan segera melaporkan kasus berbau korupsi puluhan miliar rupiah itu kepada KPK di Jakarta. Alasannya, untuk menindaklanjuti penyimpangan dana hibah ini, harus ditangani oleh penegak hukum yang profesional dan serius. "Sebab praktek KKN ini tidak levelnya penindak hukum di Karimun. Makanya, kita akan serahkan ke KPK,” sebutnya.

Lempar Tanggung Jawab Kamarul Adji, mantan Kabag Keuangan Pemkab Karimun, mengaku tidak mengetuahi lagi masalah dana hibah ini. Menurutnya, kasus ini sudah lama dan sudah dicabut."Kalau mau lebih jelas, tanyakan saja langsung kepada Sekda Anwar Hasyim. Saya tidak ada waktu lama. Permisi," sebutnya. (feri/yesi)

Kasus Berita Ijazah Palsu

Rasno Tuding Roni Cemarkan Nama Baik KARIMUN - Pemberitaan yang menuding Rasno, Wakil Ketua DPRD Karimun, menggunakan ijazah palsu kian meruncing.

Rasno balik menuding Roni, telah melakukan pencemaran nama baiknya sebagai anggota legislatif.

Penegasan itu disampaikan oleh Rasno kepada PAB Indonesia di Tanjungbalai Karimun, Sabtu (11/8/2012).

Menurutnya, selaku orang yang dianiaya selama ini, ia tidak pernah berkomentar dan menklarifikasi tudingan terhadap dirinya terkait keabsahan ijazahnya. Namun kata dia, ia merasa perlu untuk men-

jaga reputasinya dengan memberikan klarifikasi kepada masyarakat dan pers.

Ia menuding Roni telah berbuat semena-mena terhadap dirinya dengan menghembuskan isu ijazah palsu. Karenanya, Rasno akan menuntut Roni dengan tuduhan pencemaran nama baik. "Saya harap Roni berlaku jentel dan jangan lari apabila kita sudah berhadapan di meja hijau," katanya.

Rasno merasa ada unsur sakit hati Roni secara pribadi sehingga dimanfaatkan kalangan elit politik untuk menjatuhkan dirinya selaku wakil ketua DPRD Ka-

rimun. Bahkan dikatakan, Roni yang pernah menjadi sahabat baiknya, berbalik menyerangnya karena keterbatasan Rasno untuk membantunya. "Hal itu menimbulkan permusuhan di antara kami. Dan tanpa disadari oleh Roni, dia telah dikendarai oleh elit politik di Karimun untuk menjatuhkan saya,” ujarnya.

Ia berharap agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Karimun secepatnya memeriksa dirinya. Dikatakan, jika Ketua BK tidak memeriksanya, ia akan menghadap sendiri. "Saya harap BK secepatnya memeriksa saya agar persoalannya

jelas," katanya Lebih jauh Rasno menuturkan kronologis pendidikannya. Ia sekolah di SMP Tanjungbatu dari tahun 1984 -1987, kemudian masuk kelas I SMA 3 Tanjungbatu tahun 19871988 hingga kelas 2. Selanjutnya ia pindah dan tinggal di tempat pamannya di Ula Pasir Sialang Kabupaten Kampar.

"Saya masih ingat setiap ke sekolah menggunakan rakit sebagai penyeberangan untuk menyelesaikan pendidikan saya tahun 1990. Setelah tamat sekolah, saya merantau ke Malaysia selama 3 tahun,” demikian dijelaskan. (feri/yesi)

LOKASI lahan Lintar

Lintar Giring Kasus Lahan ke Kejari KARIMUN - Merasa dirugikan soal kepemilikan tanah, Lintar menggiring kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun.

Tidak tertutup kemungkinan, kasus pidananya akan dilaporkan ke Polres Karimun.

Hal itu disampaikan Lintar kepada PAB Indonesia, Sabtu (11/8/2012). Dikatakan, sejauh ini Lurah Tebing dan Usman, Ketua RT RW lama tidak dapat membuktikan surat dasar kepemilikian di atas tanahnya. "Saya selaku pemilik tanah merasa dirugikan dan saya telah melaporkan ke kejaksaan dan akan melaporkan kepada polres Karimun," katanya.

Menurut Lintar, besar dugaan bahwa

Usman) dan oknum sekretaris lurah yang sekarang bertugas di Dinas Perikanan telah merekayasa penjualan tanah keluarganya kepada Zaina. Padahal, hingga saat ini tidak diketahui keberadaan Zaina serta dokumen pendukung adanya transaksi jual beli.

Ironinya kata dia, ketika dirinya mengantar surat undangan untuk mengecek batasbatas lahan miliknya, dengan arogan Usman mengancam dirinya akan dipenjarakan. “Saya akan menindaklanjuti hak saya yang sudah dirampas oleh aparat kelurahan,“ ujar Lintar. (tim)

Kasus Perumahan PNS di Karimun

Kejati Diminta Periksa HM Sani BATAM - Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri diminta untuk memeriksa Drs HM Sani, sebagai mantan Bupati Karimun. Sani, yang kini menjadi Gubernur Provinsi Kepri, dianggap tahu betul serta bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Sabaruddin Ashari (41), pemerhati pembangunan di Provinsi Kepri. Disebutkan, sebagai mantan bupati, HM Sani tidak bisa lepas tangan dari kasus dugaan korupsi pada proyek perumahan PNS karena menggunakan dana dari APBD. "Jika dirunut dari pelaksanaan proyek yang menggunakan dana APBD 2003-2004, maka yang memimpin Karimun kala itu adalah Sani - Nurdin. Jadi keduanya harus diperiksa," kata Sabaruddin yang ditemui di Hotel Pasifik, Jodoh Kota Batam beberapa hari lalu.

Menurutnya, sebagai Kepala Daerah, sepatutnya Sani dan Nurdin harus mendukung pengusutan kasus tersebut dengan memberikan keterangan kepada penegak hukum, sekalipun belum dipanggil secara resmi. Alasannya, sebagai Gubernur, pemeriksaan Sani harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Namun, jika atas kemauan sendiri, gubernur bisa setiap saat.

"Saya yakin, Pak Sani bijaksana dalam melihat kasus ini," katanya.

Sebelumnya, Samsi, Direktur Padimas Makmur, sebagai pengembang (developer) perumahan tersebut mulai angkat bicara menyingkap selubung kasus tersebut selama hampir 8 tahun. Samsi mengungkapkan, sebagai pengembang perumahan bermasalah itu, pihaknya justru dirugikan. Ia mencontohkan dirinya sebagai pedagang sate yang meracik sate sesuai pesanan konsumen. Namun kata dia, perumahan yang dipesan oleh Pemkab Karimun kala itu, tidak sesuai dengan dana yang tersedia. "Jadi, saya ini sebagai pihak yang dirugikan," katanya memberi klarifikasi.

Kendati demikian, ia tidak bersedia berterus terang mengungkap pihak yang paling bertanggung jawab dalam proyek tersebut sehingga bermasalah. Samsi, yang juga pengelola hotel terbesar di Karimun itu, tampak sangat berhati-hati dalam memberi penjelasan.

Dari kubu Pemkab Karimun, belum ada pihak yang secara resmi memberikan penjelasan. Namun, beberapa pejabat mengungkapkan, keengganan Pemkab Karimun menanggapi kasus tersebut karena sudah berlangsung lama dan ketika Karimun dinakhodai HM Sani,

yang saat ini jadi Gubernur Kepri.

Agus Fazri, Ketua LSM Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Provinsi Kepri mengatakan, kasus tersebut telah memperburuk citra pemerintahan Nnurdin Basirun dan Aunur Rafiq. Tidak seriusnya instansi terkait mengusut kasus tersebut kian menguatkan penilaian di masyarakat bahwa hukum di Negeri Berazam itu, mandul. Dikatakan, tidak rahasia lagi bahwa pemerintahan Nurdin-Rafiq tak henti-hentinya menjadi sorotan, tak terkecuali dari sisi kasus korupsi. Menurut Agus, apa yang terjadi di pemerintahannya tak bisa dipisahkan dari kualitas pemimpinnya. "Saya kira, kita sudah sama-sama tahu bagaimana kualitas SDM pemimpin di Karimun itu.

Tanpa mengungkap kasus lama, kita sudah saling tahulah," katanya tanpa merinci apa maksudnya.

Dikatakan, Nurdin Basirun sebagai bupati, tidak bisa lepas tangan dari kasus dugaan korupsi pada proyek perumahan PNS karena menggunakan dana dari APBD. Apalagi kata dia, proyek tersebut bersumber dari APBD 2003-2004, yang berdekatan dengan masa suksesi bupati dari HM Sani kepada Nurdin Basirun. "Saya tidak mengatakan bahwa Nurdin ada terlibat langsung, namun sejauh mana keterkaitannya, tugas aparat hukum untuk menyelidiki," katanya.

Menurut Agus, mengingat kasus tersebut sudah berlangsung sekitar delapan tahun, sejatinya Nurdin Basirun sudah mengambil langkah-langkah maupun tindakan proaktif. Hal tersebut katanya, sangat penting untuk meluruskan permasalahan yang sebenarnya.

"Apalagi, perumahan yang dibangun diperuntukkan bagi PNS, yang notabene aparatur negara, harus diselesaikan," sarannya.

Ia juga menyesalkan sikap Ketua Korpri Kabupaten Karimun yang tidak terlihat bergerak memperjuangkan anggotanya yang membeli perumahan Taman Imperium tersebut. Seharusnya kata dia, sebagai wadah PNS, Korpri memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan hak anggotanya. "Namun, saya khawatir, dalam kasus ini justeru yang paling dominan adalah unsur politis. Mungkin pengurus Korpri Karimun serta PNS pemilik rumah itu, tidak bersuara karena takut dimutasi," sebutnya.

Agus juga mendesak pihak kejaksaan baik tingkat Kejari maupun Kejati, supaya mengusut kasus tersebut. Yang jelas kata dia, BNPK

PERUMAHAN Taman Imperium untuk PNS di Karimun

beserta sejumlah LSM lain tidak tinggal diam, tetapi terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

"Kami akan berkoordinasi dengan pengurus pusat GNPK di Jakarta agar menelusuri kasus ini ke Kejagung atau KPK," sebutnya.

Kendati kasus tersebut telah beberapa kali disorot PAB Indonesia, belum ada penjelasan dari Pemkab Karimun. Justru yang terjadi adalah adanya oknum-oknum mempengaruhi PAB Indonesia agar mengeliminir pemberitaan terkait perumahan PNS. Sebelumnya diberitakan bahwa sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum LSM Kepulauan Riau (Kepri) bersiap-siap membawa kasus proyek pembangunan perumahan PSN di Kabupaten Karimun ke Jakarta. Di pusat pemerintahan RI tersebut, para aktivis akan melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Antoni, Koordinator Forum LSM Kepri, mengungkapkan bahwa pihaknya akan terbang ke Jakarta karena penegak hukum di daerah, baik Kejari Karimun maupun Kejati Kepri kurang peduli dengan kasus tersebut. "Kasus ini sudah begitu terang benderang, namun tidak ada ditangani kejaksaan. Makanya, kita bawa ke penegak hukum di pusat," kata Antoni, yang juga Ketua LSM Forum Generasi Muda Nusantara (Forgemnus).

Antoni melihat adanya upaya tebang pilih dilakukan Kejari Karimun. Kasus proyek perumahan Taman Imperium yang menghabhiskan uang negara sebesar Rp3,4 miliar tidak ditangani, malahan kasus

peungutan sebesar Rp50 ribu rupiah di sekolah yang dilirik. "Ini cukup ironis. Kejari lebih tertarik mengusut kutipan sebesar Rp50 ribu oleh guru, padahal kasus penyelewengan uang negara miliaran rupiah malah dibiarkan. Ada apa ini," ujarnya.

Sejauh ini kata dia, pihaknya bersifat wait and see atas perkembangan kasus itu. Sebenarnya kata dia, sebagai LSM di Kepri, pihaknya merasa malu membawa kasus itu ke Jakarta. Namun, karena tidak ada respon dari kejaksaan di daerah, maka kasus itu terpaksa dibawa ke pusat. "Mungkin, Kajari dan Kajati sangat dekat dengan orang-orang yang terlibat sehingga enggan mengusut. Makanya, kita bawa ke Jakarta," ujarnya.

Ketua Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) Uba Ingan Sigalingging SSn mendesak Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk mengusut proyek Perumahan Taman Imperium yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Karimun. Pembangunan perumahan yang berlokasi di Kelurahan Seiraya, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun tersebut diduga sarat praktik KKN sehingga perlu diusut secara hukum.

Dikatakan, pihaknya telah mempelajari pembangunan perumahan PNS yang menelan dana APBD tahun 2003 dan 2004 sebesar Rp3,4 miliar dan siap digiring ke ranah hukum. "Saya kira di Kabupaten Karimun masih banyak masyarakat yang hidup miskin. Jika dibagi-bagi uang Rp3,4 miliar itu, sudah berapa jiwa yang terbantu. Ini malah

CMYK

penggunaannya tidak jelas. Serius, ini harus diusut," katanya.

Uba, tokoh LSM paling vokal di Kepri itu, menyebutkan kasus pembangunan Taman Imperium tidak bisa diabaikan dari sisi penegakan hukum. Ia melihat adanya konspirasi dari kelompok tertentu untuk meraup uang negara dengan bersembunyi di balik kedok perumahan PNS. Dijelaskan, dari penelusuran secara kasat mata saja, sudah sangat jelas adanya praktik mark up (penggelembungan anggaran, red) karena berdasarkan kesepakatan kerjasama (MoU) antara Pemkab Karimun dengan PT Padimas Makmur nomor 01/SKPPR-PNS/KRM/ 2003 pada, Sabtu (10/5/2003) rumah yang dibangun sebanyak 200 unit padahal kenyataannya hanya 120 unit. "Ini kita baru berbicara soal kuantitas rumah yang dibangun, belum lagi soal struktur dan material yang berpengaruh terhadap mutu. Lalu rumah sebanyak 80 unit lagi dimana? Jangan-jangan dananya masuk ke kentong oknum. Ini yang harus diusut," tegasnya.

Kasus Perumahan Taman Imperium kembali mencuat setelah warga di perumahan itu mengaku resah karena PT Padimas Makmur sebagai pihak pengembang, hanya memberikan janji manis tentang sarana listrik dan fasilitas umum (fasum) lain. Safran, Ketua RT 04/ RW 03, Perumahan Taman Imperium, Kelurahan Seiraya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun mengaku tidak mengetahui bahwa perumahan yang disubsidi tersebut berjumlah 200 unit. Dia hanya mengetahui kondisi di lapangan bahwa rumah yang dibangun hanya 120 unit. Ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap developer karena selalu memberikan janji manis kepada warganya, tentang pengadaan listrik di perumahan tersebut sejak perumahan itu pertama sekali ditempati. “Berdasarkan brosur yang diberikan, perumahan tersebut telah diberikan daya dari PLN sebesar 1300 watt perunitnya.

Bahkan fasum berupa kolam renang, lapangan tennis, foot court, ATM dan Shopping Mall, sampai detik ini hanya isapan jempol belaka,” katanya beberapa waktu lalu.

Safran menjelaskan, ketika 20an warga pada 2004 lalu menagih janji tersebut, pihak developer hanya menyalurkan daya ke perumahan tersebut melalui mesin genset.

Namun, sejak jumlah Kepala Keluarga (KK) semakin bertambah, pihak developer menawarkan daya dari PLN sebesar 10 Amper untuk 3

KK dengan ketentuan membayar biaya sebesar Rp1,5 juta. Namun, ketika warga menginginkan meteran listriknya tersendiri, pihak developer kembali memungut biaya tambahan sebesar Rp1 juta. Warga sedang menyusun kekuatan untuk menggelar aksi demo ke Pemkab Karimun dan Hotel Padi Mas. Pengembangan perumahan PNS tersebut diawali dengan surat Keputusan Bupati Karimun nomor 01/VIII/2001 tanggal 21 Agustus 2001 tentang pengangkatan dalam Struktur Sekretaris Daerah, maka Sekretaris Daerah (Sekda) Karimun Drs H Muhammad Taufik melakukan kerjasama dengan Direktur PT Padimas Makmur, Samsi beralamat di Jalan Pertambangan, komplek Padi Mas, Blok B no 12, Tanjung Balai Karimun, selaku pengembang perumahan. Kerjasama kedua belah pihak terjadi berdasarkan proposal pembangunan PT Padimas Makmur, tanggal 30 April 2003. Kemudian SK Bupati no : 17 / IV/ 2003 tanggal 25 April 2003 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Perumahan Bagi PNS di lingkungan Pemkab Karimun.

Maka berdasarkan rekomendasi Tim Pengadaan Perumahan PNS, akhirnya kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perumahan yang terletak di Jalan Poros, Kawasan Kota Baru, Tanjung Balai Karimun dengan luas lahan 4 hektar. Adapun jumlah bangunan perumahan yang didirikan sebanyak 200 unit. Dengan type 21/ 97,5 sebanyak 20 unit (deret), Type 36/ 97,5 sebanyak 30 unit (koppel).

Kemudian Type 45/ 120 sebanyak 50 unit (koppel). Lalu Type 54/135 sebanyak 40 unit (koppel). Lantas Type 65/150 sebanyak 30 unit (koppel) dan terakhir Type 72/150 sebanyak 30 Unit (koppel).

Dalam kesepakatan tersebut disebutkan, Pemkab Karimun memberikan subsidi uang muka sebesar Rp14 juta per unit, untuk Perumahan Type 21 dan Type 36. Kemudian untuk Type 45, Type 54, Type 63 dan Type 72, Pemkab Karimun memberikan subsidi uang muka sebesar Rp18 juta per unit dan sisa pembayaran akan dilunasi PNS yang bersangkutan secara tunai atau kredit.

Pihak Pemkab Karimun belum ada yang bersedia memberi keterangan terkait kasus tersebut. Namun, secara pribadi, ada oknum pejabat di Karimun yang berusaha mempengaruhi PAB Indonesia untuk tidak mengangkat kasus tersebut. (astang)

CMYK

Laporan Utama

Edisi: 57/Minggu III Agustus 2012

5a

BLUE BIRD DIHALAU DARI BATAM BATAM – Blue Bird, perusahaan taksi terbesar di Indonesia ditolak dari Kota Batam. Taksi berjulukan 'burung biru' itu dihalau dari Batam melalui aksi mogok sekitar 1500 supir taksi dari berbagai merek, Selasa (31/7/2012) Kebijakan yang ‘plin plan’ dipertunjukkan Pemerintah Kota Batam terkait pengoperasian Taksi Blue Bird di kota ini. Dimana izin operasi yang sebelumnya sudah diberikan mulai 1 Agustus 2012, terakhir dibatalkan hanya lantaran mendapat tekanan aksi unjuk rasa.

Para pelaku usaha pertaksian di Kota Batam menolak pengoperasian Taksi Blue Bird dengan berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (31/7/2012) lalu. Unjuk rasa mulai digelar sekitar pukul 09.30 WIB dengan menggelar orasi persis di depan gerbang masuk utama Kantor Wali Kota Batam.

Para pengunjuk rasa membawa mobil taksinya saat berunjuk rasa sehingga sepanjang Jalan Engku Putri, mulai dari Masjid Raya hingga depan Kantor Bank Indonesia Batam penuh dipadati taksi berplat kuning.

Karena itu pihak kepolisian menutup akses Jalan Engku Putri dan lalu lintas dialihkan ke ruas jalan lain di sekitarnya.

Pihak kepolisian sendiri menurunkan ratusan personilnya di lapangan lengkap dengan perlengkapan antihuru-hara. Namun demikian, tidak tampak pemasangan pagar berduri di sekeliling Kantor Wali Kota seperti biasa dilakukan polisi saat ketika menghadapi demo buruh.

Syahrial, salah satu juru bicara pengunjuk rasa mengatakan, operasional Taksi Blue Bird di Batam akan sangat memberatkan taksi lain yang sudah beroperasi. "Sekarang saja penumpang sudah sepi, bagaimana lagi kami mendapat penumpang kalau operator besar masuk Batam," ujarnya.

Karena itu dia menegaskan bahwa mereka menolak Taksi Blue Bird beroperasi di Batam. Unjuk rasa ini katanya tidak akan mereka hentikan sampai pemerintah kota mencabut izin operasi Taksi Blue Bird.

Kondisi sempat memanas karena hampir dua jam Wali Kota Batam Ahmad Dahlan atau pejabat terkait lainnya belum menemui pendemo, sedangkan pendemo terlihat mulai tidak sabar menunggu. Bahkan sempat terjadi ketegangan dengan polisi ketika pendemo berencana melakukan pembakaran ban bekas namun dihalangi petugas.

Pada saat berlangsungnya aksi unjuk rasa, Kapolres Barelang Komb-

es Pol. Karyoto sendiri mendukung pelaku usaha pertaksian di Kota Batam menolak pengoperasian Taksi Blue Bird. Dukungan itu disampaikan Karyoto di tengah kerumunan pengunjuk rasa. "Kami memahami keinginan kawan-kawan dan kami mendukung 100 persen," ujarnya.

Dia mengakui sebelum menemui pendemo dia sudah berbicara dengan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menyampaikan sarannya. Kepada Dahlan dia, katanya, menyampaikan kalau memang terjadi kekurangan armada taksi di Batam seharusnya diambil dari pelaku usaha taksi lokal, bukan lantas mendatangkannya dari Jakarta.

"Karena itu saya sudah sarankan ke Bapak Wali Kota bahwa Taksi Blue Bird ini agar ditunda atau dicabut," sambungnya. Tidak lama kemudian Kapolres mengajak 20 wakil pendemo menemui Wali Kota untuk berunding di Gedung Pemko Batam dan meminta kepada pendemo lain untuk tertib menunggu hasil perundingan.

Pada saat berlangsungnya unjuk rasa tersebut, sejumlah objek vital lumpuh dan jalanan terlihat sepi. Dari pantauan, di setiap sudut Kota Batam tampak hampir tak ada satupun armada taksi yang beroperasi.

Seperti suasana di Pelabuhan Sekupang, tak satupun taksi yang beroperasi, sehingga pengelola mengalihkan transportasi kepada angkutan umum seperti bis kota, metro trans dan ojek. Hal yang sama juga tampak di Bandara Hang Nadim.

Hampir semua penumpang yang tu-

run di bandara tersebut merasa kebingungan karena tak satupun taksi mangkal mencari penumpang.

Para wisatawan asal negeri tetangga, Singapura dan Malaysia pun terpaksa menggunakan transportasi umum lain, termasuk ojek akibat imbas unjuk rasa tersebut. Dari pantauan di Pelabuhan International Batam Centre, para turis Singapura ini terpaksa berjalan kaki menuju pintu keluar pelabuhan untuk mencari ojek untuk menuju tujuan mereka.

Aksi demo taksi di Batam berimbas pada penumpang di Pelabuhan Domestik Sekupang. Mereka terpaksa berjalan kaki hingga keluar pelabuhan karena tidak satupun taksi pelabuhan yang tergabung dalam Koperasi Pengemudi Taksi Domestik Sekupang (KPTDS) beroperasi.

Pantauan di parkiran taksi KPTDS yang biasanya berjejer taksi didepan terminal kedatangan terlihat kosong melompong. Tak satupun taksi yang mau membawa penumpang, hingga terpaksa berjalan kaki hingga keluar pelabuhan untuk mencari angkutan lainnya.

Akomodir Tuntutan Setelah melewati berbagai perdebatan panjang dalam perundingan, akhirnya Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengakomodir tuntutan pendemo. Dahlan menjanjikan, dalam tiga hari kedepan pemerintah kota akan mencabut izin operasional Taksi Blue Bird di Kota Batam.

"Saya akan mencabut izin Blue Bird dalam tiga hari kedepan," ujarnya. Awalnya, wakil pendemo mem-

inta Ahmad Dahlan mencabut izin operasi Blue Bird pada hari ini juga.

Namun Dahlan mengatakan dirinya tidak dapat begitu saja mencabut izin karena memerlukan waktu untuk melakukannya.

Mengingat pemerintah kota perlu mengkaji aspek hukum yang diperlukan sebagai landasan pencabutan izin tersebut. Karena itu dia meminta kepada wakil pendemo selama tiga hari untuk mencabut izin operasi Taksi Blue Bird.

Beberapa jam setelah perundingan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Zulhendri pun menerbitkan Surat Pernyataan Pencabutan Izin Blue Bird. Surat pencabutan izin tersebut bernomor 1/ PERNY-DISHUB/VII/2012 tertanggal 31 Juli 2012.

Dalam surat tersebut tercantum bahwa sehubungan dengan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Batam dan Forum Peduli Nasib Pengemudi Taksi Kota Batam dengan pengerahan massa untuk menyampaikan tuntutan pencabutan izin PT Blue Bird, yang berdampak pada penutupan Jalan Engku Putri, yang berpotensi memicu terjadinya kondisi gangguan keamanan di Kota Batam, maka perlu diambil kebijakan dari pemerintah kota.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Batam menyatakan bahwa keputusan nomor KPTS.551.21/PHB/D/0893/III/ 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kenda-

raan Taksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sebelumnya, dalam perundinga terungkap bahwa Pemerintah kota menerbitkan izin pengoperasian Taksi Blue Bird di Kota Batam dengan sejumlah alasan. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan pihaknya memberikan izin kepada Blue Bird untuk sebagai contoh pengelolaan taksi yang sesuai standar nasional.

Dia menilai hampir semua armada taksi di Batam belum memenuhi standar pelayanan taksi sehingga perlu adanya contoh untuk merangsang pelaku pertaksian memperbaiki armadanya. "Taksi di Batam belum memenuhi standar pelayanan, baik secara fisik armada maupun manajemen operatornya," kata Dahlan.

Dimana yang dimaksud secara fisik seperti masih banyaknya taksi di Batam belum memenuhi aturan usia kendaraan dan pemasangan argo meter. Sedangkan secara manajerial, masih banyak sopir taksi resmi belum terdata menjadi anggota operator atau koperasi taksi yang ada.

Begitu juga dalam hal pengadaan identitas dan seragam sopir resmi untuk lebih menjamin legalitas armada serta keamanan dan kenyamanan penumpang. Selain itu, lanjutnya, pemerintah kota juga menerbitkan izin operasi Blue Bird guna menghindari pelanggaran aturan persaingan usaha tidak sehat.

"Kalau kami tidak memberikan izin yang sama dengan operator lain, kami bisa dianggap melakukan praktik monopoli oleh KPPU," jelasnya.

Dahlan mengklaim bahwa selama ini pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan sudah menyosialisasikan dan menginstruksikan kepada para operator dan koperasi taksi di Batam untuk menyesuaikan standarisasi armadanya.

Namun sampai sekarang dia menilai kondisi fisik taksi dan manajemen pertaksian di kota ini belum juga mengalami perkembangan yang berarti. Karena itu, pemerintah kota berinisiatif untuk kembali menerbitkan izin operator taksi berskala nasional lain hadir di Batam setelah pada tahun lalu sudah memberikan izin kepada Silver Cab. "Tidak ada alasan lain yang menjadi pertimbangan kami mengeluarkan izin Blue Bird beroperasi di Batam selain soal teknis dan manajemen itu," kata Dahlan.

Akhirnya, pada Jumat (3/8/2012) lalu, Pemerintah kota resmi mencabut izin operasional Taksi Blue Bird di Batam. Wali Kota Batam mengatakan, pencabutan itu terpaksa dia lakukan dengan alasan menjaga kondusifitas keamanan Batam.

Namun demikian, lanjutnya, sesuai hasil perundingan dengan para pemilik dan pengemudi taksi, mereka diberi waktu setahun untuk membenahi stadar fisik kendaraan dan manajemen pengoperasian. Bila dalam setahun ke depan para pemilik dan pengemudi taksi belum melakukannya dengan baik, maka pemerintah kota akan mengundang lagi para operator taksi lain, termasuk Blue Bird, untuk beroperasi di Batam.

"Itu kesepakatan kita dengan para operator taksi di Batam. Jadi saya harap kita sama-sama menjaga komitmen itu," sambungnya. Pemerintah kota, tegasnya, tidak akan lagi mengakomodir penolakan yang sama bila setahun ke depan taksitaksi di Batam belum memiliki standarisasi yang baik dan pemerintah kota mengundang operator taksi yang baru.

Selain mencabut izin operasi Taksi Blue Bird, pemerintah kota juga membentuk sebuah tim khusus yang bertugas melakukan pendataan taksi resmi serta melakukan pembenahan standar fisik dan manajemen operator taksi. Tim ini dipimpin Asisten I Pemko Batam Raja Supri bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Zulhendri serta sejumlah pejabat dinas terkait ditambah empat orang wakil operator taksi.

"Secara rutin saya akan meminta laporan perkembangan pembenahan taksi di Batam dari tim ini," kata Dahlan. (Yope)

Kebijakan Pemicu Preseden Buruk

Blue Bird tidak Tinggal Diam BATAM - Pihak Blue Bird sendiri sampai sekarang menyatakan masih menunggu surat resmi pencabutan izin operasional armadanya di Batam.

Manajemen Taksi Blue Bird di Batam, baru akan mengambil sikap dan langkah-langkah setelah menerima surat resmi dari Pemko Batam.

"Kalau mencabut harus ada suratnya, kita lihat dulu nanti suratnya. Kita baru dapat informasi dari media, jadi belum bisa menentukan sikap apaapa," kata Teguh Wijayanto, Head of Public Relation Blue Bird Grup.

Karena itu, katanya, Blue Bird tetap mengedepankan prasangka baik dan tidak bersikap gegabah menyikapi pencabutan izin operasional armada taksinya di Batam karena tekanan dari pendemo. Menurut Teguh, meski Blue Bird telah mengantongi ijin operasional di Batam, namun operasionalnya tidak dilakukan pada

Rabu, 1 Agustus 2012.

Operasionalnya masih menunggu situasi dan kondisi di lapangan, selain persiapan Blue Bird untuk mempersiapkan armadanya. "Sebenarnya kita sudah 90 persen siap, tapi 10 persen lagi kita tidak mengecewakan pelanggan. Pelayanan tetap kita utamakan, operasionalnya belum dilakukan dalam waktu dekat. Kita masih lihat situasi dan kondisi," katanya.

Kehadiran Taksi Blue Bird di Batam, lanjutnya, bukan keinginan semata dari Blue Bird untuk melebarkan sayap bisnisnya dalam bidang angkutan dan jasa, melainkan atas permintaan pelanggan setia Blue Bird yang ke Batam.

Soal kesiapan, untuk operasional taksi di Batam, Blue Bird sendiri pada tahap awal telah menyiapkan 50 armada yang sudah ada di Batam dari izin kuota sebelumnya sebanyak 300 unit. Sementara pengemudinya yang telah disiapkan

sebanyak 75-80 orang.

Teguh mengatakan, pihaknya terlebih dulu akan akan mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Batam terkait pencabutan izin operasional tersebut. "Pencabutan izin harus jelas alasannya. Apakah kami tidak layak atau masih ada persyaratan yang masih belum kami penuhi.

Jujur saja, kami sangat menyesalkan jika izin kami di cabut hanya karena ada tekanan dari pendemo," tuturnya.

Akibat pencabutan izin sepihak yang dilakukan Pemko Batam, PT Blue Bird terancam mengalami kerugian material hingga miliaran rupiah dan non materi seperti rekruitmen sopir taksi. Tambahnya, dengan kerugian material, PT Blue Bird Grup telah mendatangkan 50 unit armada baru di Batam, dimana satu unitnya berkisar Rp150 juta.

Sehingga dari pengadaan 50 unit armada baru, PT Blue Bird telah mengalami kerugian

mencapai Rp7,5 miliar. "Angka tersebut belum termasuk penyediaan sarana dan pra sarana lainnya. Bila ditotal, kami mengalami kerugian mencapai puluhan milyar rupiah," sambungnya.

Dikatakan Teguh, aksi demo yang dilakukan para sopir taksi di Batam merupakan suatu bentuk ketakutan yang berlebihan. Seharusnya, sopir- sopir taksi di Batam tidak perlu merasa panik dengan kehadiran Taksi Blue Bird.

Kalau pihak Blue Bird masih bersikap ‘wait and see’, lain halnya dengan Pemerintah Kota Batam. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, pemerintah kota siap menghadapi Taksi Blue Bird bila operator taksi tersebut mengajukan gugatan hukum atas pencabutan izin operasinya. “Kalau pencabutan izin ini akan di PTUN kan, kami siap menghadapinya secara konstitusional,” kata Dahlan. (yope)

CMYK

BATAM - Seandainya almarhum Brigjen (Pol) Chandra, bos Blue Bird masih hidup, bisa jadi nasib taksi biru itu akan lain di Kota Batam. Bagaimana tidak? Alasan utama pencabutan izin operasional si burung biru itu, justru ancaman keamanan di Kota Batam. Padahal di satu sisi, alasan tersebut justru tamparan bagi aparat kepolisian, yang bertanggung jawab terhadap keamanan di kota industri itu.

Namun akhirnya, Pemko Batam tetap mencabut izin yang baru saja dikeluarkan. Sontak, pencabutan izin operasi Blue Bird itu pun kemudian menuai reaksi dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari kalangan dunia usaha. Pencabutan izin operasional Taksi Blue Bird di Kota Batam diyakini akan menjadi preseden buruk terhadap iklim investasi di Batam.

Nada Faza Soraya, Ketua Kadin Batam, menilai inkosistensi Pemerintah Kota Batam atas izin operasional Taksi Blue Bird dapat mengacaukan kepastian investasi. "Pencabutan izin itu akan menjadi catatan investor yang mencari lokasi investasi di Batam," ujarnya.

Dikatakannya, pencabutan izin karena unjuk rasa sekelompok orang merupakan preseden buruk dan hal itu malah menunjukkan kelemahan pemerintah daerah. Pencabutan izin secara mendadak itu, menurutnya, bisa berdampak negatif pada iklim investasi di Batam. "Investor bisa mempertanyakan keamanan bisnisnya di Batam karena kasus itu," katanya.

Menurut Nada, pemerintah seharusnya sudah mempertimbangkan semua dampak sebelum membuat keputusan.

Jika keputusan yang sudah terbit lalu dibatalkan mendadak, kemampuan tata kelola pemerintahan patut dipertanyakan. "Pemerintah tugasnya memastikan hukum ditegakkan. Kalau dengan mudah dibatalkan, tidak ada kepastian,"

ujarnya.

Pembatalan izin itu, lanjut Nada, buruk bagi Batam yang berusaha bersaing dengan kawasan bebas di negara lain.

"Di negara lain, pemerintahnya memberikan kemudahan dan kepastian investasi. Namun di Batam malah berlaku sebaliknya, padahal daerah ini menjadi salah satu tujuan investasi asing terbesar di tanah air,” katanya.

Sementara itu di tengah masyarakat, beragam pendapat juga terlontar. Luseria Panjaitan (37), salah seorang warga Batuaji, mengatakan aksi mogok para sopir taksi saat ini memang dirasa mengganggu aktivitas dirinya maupun warga lainnya.

Namun dalam sehari, dia mengaku bisa merogoh kocek hingga Rp30 ribu untuk pulang pergi dari Batuaji ke Tiban, bahkan terkadang lebih. "Kadang kalau sudah agak malam, para sopir taksi sering pasang tarif seenaknya," kata dia.

Alhasil, kondisi tersebut terpaksa dijalaninya bertahun-tahun lantaran tidak ada kebijakan transportasi massal yang benar-benar berpihak ke konsumen.

Hal sama juga disampaikan Fadli (38), seorang profesional muda yang tinggal di kawasan Batam Centre. Menurutnya, manajemen pertaksian di Batam sudah saatnya harus dibenahi. "Saya pernah punya pengalaman saat menjemput kerabat saya di Bandara Hang Nadim, tarif taksi dipatok Rp60 ribu hanya untuk mengantarkan penumpang ke Dotamana. Darimana logikanya, jarak bandara ke Dotamana tak sampai 5 kilometer," ujarnya.

Hal ini, lanjutnya, bisa menjadi preseden buruk di mata para wisatawan lokal maupun manca negara yang mengunjungi Batam, lantaran biaya transportasi taksi yang melebihi Jakarta. "Sudah luar biasa kondisi taksi di Batam. Sudah tarif main tembak, mahalnya gak ketulungan," kata dia.(yope)

CMYK

Lingga

Edisi: 57/Minggu III Agustus 2012

6a

Simsalabim!

Genset Baru Dibeli Bekas LINGGA - Satu lagi proyek bermasalah di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri. Kali ini, lelang pengadaan mesin genset yang seharusnya baru malah dibeli rekondisi merek Mitsubishi berkapasitas 150 KVA yang dilaksanakan PNPM. Abizar SH, praktisi hukum di Kepri, meminta Kejari Lingga untuk mengusut kasus tersebut. Menurutnya, dalam era transparansi sekarang ini, tidak ada lagi ruang bagi pihakpihak yang ingin menggerogoti uang negara melalui proyek pemerintah. "Makanya, kita minta agar Kejari Lingg mengusut kasus ini. Tidak bisa dibiarkan," katanya kepada PAB Indonesia akhir pekan lalu.

Kasus tersebut mencuat ke permukaan setelah Idrus, Ketua LSM Bela Negeri Melayu mengungkapkan kepada wartawan.

Dikatakan, berdasarkan dokumen dari distributor Mistubishi di Jakarta, harga baru mesin genset Mitsubishi berkapasitas 150 KVA sebesar 24 ribu US Dollar atau setara dengan Rp230 juta. Kemudian ditambah biaya pengiriman Rp10-15 juta.

Menurutnya, dengan pagu anggaran Rp295 juta, ia sanggup mendatangkan mesin genset merek Mitsubishi baru dengan garansi satu tahun. Datadata harga genset baru yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan dan koreksi.

Dengan dilakukannya proses

pelelangan genset rekondisi.

"Tujuan saya memaparkan fakta yang sebenarnya terkait produk genset ini supaya dalam proses lelang tersebut masyarakat diuntungkan dan negara tidak dirugikan, serta PNPM selalu sukses," katanya.

Sebelumnya, warga Desa Batu Berlubang menyatakan sepakat membeli mesin genset rekondisi merek Mitsubishi berkapasitas 150 KVA melalui lelang PNPM karena dinilai lebih unggul. Alasan warga Desa Batu Belubang mau menerima mesin rekondisi, karena memang dana dari PNPM memang tidak mencukupi untuk membeli mesin baru. Dana yang tersedia Rp295 juta. (Taufik)

Empat Bulan Ditempati,

Rumah Bantuan Pemerintah Itu pun Jadi Arang LINGGA - Mazlan, yang sekitar empat bulan lalu mendapat rumah baru sebagai bantuan dari pemerintah melalui program Rumah Tak Layak Huni (RTLH), kini berduka kembali. Betapa tidak, rumahnya yang berada di Desa Kudung hangus dilahap si jago merah, pekan lalu.

Kendati tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian Mazlan diperkirakan hingga puluhan juta rupiah.

Mazlan mengaku telah kehilangan beberapa lembar pakaian, peralatan masak-masak, serta sejumlah uang simpanan keluarganya dimakan api.

Mazlan menyebutkan, saat kejadian ia berada di rumah lamanya. Naas baginya, saat pu-

lang ke rumah baru ia melihat rumahnya sudah rata dengan tanah. "Padahal rumah tersebut baru empat bulan selesai dibangun oleh pemerintah," katanya sedih.

Menyadari bencana yang menimpa keluarganya, Mazlan langsung laporkan ke RT. Saya sendiri tidak tahu titik api berasal dari mana," bebernya.

Sugini, Kades Kudung, membenarkan kejadian itu. Ia mengatakan, kebakaran tersebut menyebabkan korban menderita kerugian mencapai sekitar Rp20 juta. Sugini juga membenarkan bahwa rumah tersebut baru dibangun melalui RTLH di Desa Sungai Kudung.

Dari pantauan PAB Indone-

sia di lapangan, hingga Senin (13/8/2012) sudah banyak bantuan berupa pakaian, makanan, perlatan masak dan sebagainya kepada Mazlan. Sebelumnya, Dinas Sosial Kabupaten Lingga juga telah datang memberikan bantuan, serta dari Kesra Kab Lingga juga.

Wan Haidir, Ketua RT 02 Desa Kudung, membenarkan pada malam kejadian, ia didatangi Mazlan bahwa rumahnya terbakar. Namun, ketika hendak melihat, dan sampai di titik kejadian, rumah sudah tinggal puing-puing, terangnya. Haidir berharap, pemilik rumah kembali mendapat bantuan setelah adanya peristiwa naas tersebut. (Taufik)

Jembatan, Rangkai Pulau Makmurkan Negeri ANAMBAS - Pemkab Kepulauan Anambas (KKA) akan membangun jembatan untuk merangkai pulau akan memakmurkan negeri di Anambas. Program tersebut bertujuan guna mencapai kesejahteraan rakyat Anambas di masa yang akan datang.

Hal itu disampaikan Tengku Mukhtaruddin, Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa, Siantan, Anambas, beberapa hari lalu. Dikatkan, infrastruktur jalan dan jembatan dibutuhkan untuk membuka isolasi penduduk. Pulau-pulau yang berdekatan akan dibangun jembatan, sehingga pulau-pulau ini dapat dirangkai dalam memakmurkan negeri mensejahterakan rakyat.

"Untuk membuka isolasi penduduk yang belum terjangkau jalur darat dan menyatukan pulau-pulau yang berdekatan, kita akan memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan," sebutnya.

Ia menjelaskan, jembatan yang akan dibangun di antaranya penghubung Pulau Matak dengan Air Asuk. Pulau Matak dengan Pulau Siantan dan Pulau Siantan dengan Pulau Bajau, Siantan Timur. Dengan pembangunan jembatan tersebut kata dia, lima kecamatan di Anambas tersebut bisa terhubung jalan darat.

"Merangkai pulau bertujuan untuk memperpendek rentang kendali, serta menghindari resiko transportasi laut bagi masyarakat saat cuaca ekstrim. Dengan terbukanya jalur darat produk rakyat mudah dipasarkan, terutama ke pusat kota yang akan dipasarkan ke luar daerah," ucapnya.

Tengku mengatakan, pihaknya tidak bisa hanya membantu pelaksanaan peningkatan perekonomian, namun yang lebih penting dari itu bagaimana masyarakat dengan mudah memasarkan hasil produksi sendiri, untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri. Pemerintah-

Pemkab Lirik Gunung Samak untuk Pertanian ANAMBAS - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sedang melirik Gunung Samak, Desa Tiangau, Siantan Selatan, Anambas untuk dikembangkan untuk sektor pertanian. Bupati KKA Tengku Mukhtaruddin meminta Dinas Pertanian dan Kehutanan melakukan penilitian karena daerah ini memiliki sumber air bersih dari mata air (telaga) yang jernih.

Tengku menyebutkan, un-

tuk menunjang kelancaran aktifitas pertanian, pihaknya tengah membuka jalan menuju Gunung Samak. Mengingat daerah ini telah mulai dibuka petani untuk bercocok tanam sayur mayur. Saat ini kara dia, sudah ada petani yang mulai bercocok tanam. Sedangkan Pemkab dalam upaya ini melakukan pembukaan badan jalan ke lokasi tersebut. Yang akan memudahkan aktifitas pertanian nantinya.

Bupati menyebutkan, Gunung Samak akan menjadi pusat pertanian di Siantan, yang akan memasok sayur mayur di pusat kabupaten. Karena selama ini kebutuhan akan sayur masih didatangkan dari Tanjungpinang, sehingga harga sayur mayur lebih mahal dari harga beras. Dan, dominan sayur impor yang didatangkan ke Anambas.

Beberapa petani sudah memulai aktifitas pertanian di

Gunung Samak, hanya secara tradisional dengan kemampuan terbatas. Sehingga hasil dari petani sayur-mayur belum seperti yang diharapkan. Begitu juga dengan jalan di daerah ini masih setapak. Rahmat bersama petani lainnya mengharapkan adanya pembinaan dari Dinas Pertanian, untuk mengolah lahan tersebut. Apalagi petani ini memiliki kemampuan yang besar untuk mengolah lahan pertanian sayur mayur. (Petra)

Komisi I Awasi Pendaftaran CPNS Lewat Sidak ANAMBAS - Tahapan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Kepulauan Anamnas (KKA) diharapkan lebih jujur dan transparan. Untuk mencegah terjadinya kecurangan, Komisi I DPRD KKA melakukan Inspeksi Mendadak (sidak).

Ketua Komis I DPRD KKA Acok Baso mengatakan sidak dilaksanakan untuk menganti-

sipasi pelamar siluman yang menggunakan jasa orang lain untuk mendaftar. Dikatakan, komisinya sengaja turun gunung untuk mensukseskan penerimaan CPNS III tahun 2012 sehingga terlaksana dengan jujur dan (transfaran).

Menyinggung kemungkinan banyaknya titipan, Acok mengaku belum melihat gejala tersebut. Justru itu kata dia,

Komisi I tak segan turun ke lapangan. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan PTN Negeri bahkan menggandeng LSM ternama. Dikatakan, upaya tersebut dilakukan sebagai antisipasi bermainnya oknumoknum yang tidak bertanggung jawab.

Ia mengatakan, sejauh ini langkah yang dilaksanakan BKD sudah benar. Untuk lebih

menjamin seleksi lebih kwalified, pihaknya siap menerima laporan dari masyarakat jika ditemukan kecurangan. "Kita harapkan penerimaan CPNS 2012 ini dapat berjalan dengan lancar dan terpenting mereka yang diterima memang benarbenar orang yang mampu bekerja bersama membangun kabupaten Kepulauan Anambas (KKA)," harapnya. (Petra)

Cuti Bersama PNS Hanya 2 Hari Tengku Muhtarudin annya juga akan membangun sarana jalan menuju pusat kabupaten yang direncanakan selesai tahun ini adalah jalan dari Rintis ke Temburun yang akan menuju Siantan Timur. Kemudian jalan dari Rintis menuju Air Bini di Siantan Selatan. Sedangkan jalan yang akan dibuka dalam waktu dekat ini yakni jalan dari Gudang Tengah ke Desa Tiangau, untuk memudahkan masyarakat Tiangau menuju pusat kecamatan.

(Petra)

TANJUNGPINANG - Kabag Humas dan Protokol Pemko Tanjungpinang, Jofrizal memastikan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik tetap maupun honorer di lingkungan Pemko Tanjungpinang selama Idul Fitri hanya dua hari yakni tanggal 21 dan 22 Agustus mendatang.

"Pegawai Pemko secara bersama-sama masuk kembali bekerja, Kamis (23/8) usai lebaran. Hal itu sesuai surat edaran yang telah dibuat,

nomor 424 tahun 2012. Jadi ini sudah ada ketetapan dan tentunya harus dipatuhi oleh seluruh pegawai,"ungkap Jofrizal melalui sambungan handphone, Selasa (14/8).

Diakui, cuti bersama lebaran tahun ini memang sedikit tanggung. Tak heran ia mengkhawatirkan kemungkinan banyak PNS yang bakal bolos tidak masuk kantor. Maka itu, seluruh satuan unit kerja agar dapat meningkatkan pengawasan kedisiplinan pengawainya

masing-masing.

"Tanggalan soalnya agak sedikit terjepit. Makanya kita berharap dan menghimbau agar seluruh PNS baik tetap maupun honorer jangan perpanjang cuti, kecuali ada izin yang jelas pada masingmasing kepala satuan unit kerja di instasinya," katanya.

Oleh sebab itu, lanjut Jofrizal, guna menghindari kejadian tersebut, Pemko akan membentuk tim khusus untuk melakukan pemantauan baik berupa sweeping untuk

mengawasi khususnya pada tanggal 23 Agustus tersebut.

Dan ia menegaskan, bagi pegawai yang melanggar aturan, tentunya terdapat sanksi akan dijatuhkan.

"Sesuai aturan yang berlaku, bagi yang bolos tentunya akan ditegur dan akan dikenakan sanksi.

Karena ini sudah masuk dalam pelanggaran disiplin pegawai. Jadi marilah bersama-sama menaati peraturan yang sudah ditetapkan,"tandasnya. (net)

KM Bahtera Lingga Atasi Keterisolasian LINGGA - Pengoperasian KM Bahtera Lingga diharapkan dapat mengatasi keterisolasian Kabupaten Lingga menuju ibu kota provinsi Kepri, Tanjungpinang. Pelepasan perdana KM Bahtera Lingga ditandai dengan menyinggahi pulaupulau di Kecamatan Senayang, Rabu (8/8).

Awang S mengharapkan dengan beroperasinya kapal

tersebut, warga yang selama ini kesulitan mendapatkan transportasi tujuan Tanjungpinang menjadi mudah. Kapal tersebut melayani rute PancurTanjungpinang.

Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Lingga Muzamil Ismail mengatakan, hadirnya KM Bahtera Lingga untuk meningkatkan pelayanan, khususnya trans-

portasi laut. "Selama ini, satusatunya kapal yang melayani trayek Pancur-Pinang hanya speed berkapasitas puluhan orang," katanya kepada wartawan.

Dijelaskan, KM Bahtera Lingga berkapasitas 110 kursi ini disubsidi oleh Pemkab Lingga. Kebijakan tersebut juga dapat memberikan akses bagi daerah yang terisolir. Dikata-

kan, ukuran kelayakan kapal motor juga harus disesuaikan dengan Undang-Undang 17-28 tahun 2008 tentang keselamatan penumpang.

Dikatakan dia, penyedia KM Bahtera Lingga diharapkan dapat memberi pelayanan sebaik-baiknya, terutama bagaimana meningkatkan angkutan di wilayah-wilayah terpencil dapat terlayanani.

CMYK

Seperti Senayang, Sebong, Tajur Biru, Pulau Medang, Pulau Duyung, Benan dan Mensanak.

Daerah ini akan menjadi fokus, hingga akses daerah terisolir dapat terbuka menuju provinsi.

Terkait rute pelayaran KM Bahtera Lingga melayani 8 daerah, 16 desa dan 2 kecamatan, lanjut Muzzamil, mudahmudahan kapal yang berkapasitas 110 kursi tersebut tidak

merugi. Mengenai speed yang dulunya melayani rute PancurPinang tetap berjalan.

Terkait baru sekarang dilakukan keberangkatan kapal bersubsidi tersebut, sementara kontrak sudah dimulai Januari lalu, Muzamil menjelaskan, pemenang lelang kebetulan diumukan saat Ramadhan, dan tidak ada hubungannya dengan datangnya lebaran. (Taufik)

CMYK

Sambungan DMI Usulkan Pulau Galang Lokasi Pengungsian Rohingya TANJUNGPINANG Pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kepri, Huzrin Hood mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya Myanmar, di bekas lokasi penampungan sementara pengungsi Vietnam di Pulau Galang.

Ia menilai lokasi tersebut cocok bagi Rohingya dalam memanfaatkan kembali wilayah pulau tersebut.

"Pemanfaatkan kembali Pulau Galang itu dirasa cukup memadai bagi penampungan sementara para pengungsi Rohingya, yang saat ini tengah tertindas oleh rezim penguasa di negaranya," kata Huzrin, saat mengunjungi para tahanan Rohingya di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Tanjungpinang, bersama

sejumlah tokoh Islam di Kepri, Selasa (14/8).

Selain itu, ia juga mminta kepada PBB agar bertindak lebih serius dan proaktif dalam menuntaskan masalah Rohingya.

Selanjutnya, PBB tidak hanya menanggulangi masalah kemanusiaan yang menyangkut pengungsi Rohingya, tetapi harus pula meliputi tindakan politik, hukum, bahkan militer sebagaimana sudah diberlakukan rezim penguasa yang zalim terhadap rakyatnya selama ini di Myanmar. "Kita juga berharap kepada seluruh umat Islam dunia untuk peduli terhadap saudarasaudara kita di Rohingya, sebagai wujud rasa Ukhuwah Islamiah," kata Huzrin.

Menurutnya, sebagai sebuah negara anggota PBB, serta ketua organisasi negara-negara Asia Tenggara serta sebagai sebuah negara yang

Buka Puasa hal kata dia, sejak direkrut awal Juli lalu, para supir telah diberi pengarahan tentang standar pelayanan di Blue Bird. "Tadinya para supir sudah membayangkan komisi yang diperoleh dari pengoperasian Blue Bird, tapi sekarang semuanya jadi tak jelas. Kasihan mereka," katanya.

Dikatakan Sutrisno, kendati ada kebijakan pembatalan izin dari Pemko Batam, pihaknya tetap menjalin kebersamaan dengan supir. Meskipun tidak bisa memastikan kapan bisa beroperasi, Sutrisno tetap optimis armada Blue Bird bisa melayani warga Batam. "Kita tetap optimis bisa beroperasi.

Buktinya, seluruh armada ini tetap ada di sini," katanya.

penduduk muslimnya terbesar seluruh dunia, diharapkan Pemerintah Indonesia memainkan peran terdepan dalam membantu penyelesaian tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya Myamar, termasuk tragedi kemanusiaan di belahan dunia lainnya.

"Dalam rangka menunggu penyelesaian tragedi Rohingya yang jelas, sampai kapan supaya tidak menimbulkan beban bagi negara pelarian etnis Rohingya, maka diharapkan agar para pengungsi Rohingya yang tersebar di beberapa negara dengan jumlah rausan ribu itu, dapat ditampung dalam sebuah kamp pengungsi yang relatif permanen sebagaimana pernah diberlakukan oleh PBB terhadap para pengungsi Vietnam sebelumnya," ungkapnya. (net)

Sambungan dari hal 1a Ramses (42), pemerhati taksi di Kota Batam, sangat menyesalkan tindakan Pemko Batam yang membatalkan izin operasional Blue Bird. Dikatakan, kebijakan tersebut sangat sepihak dan terkesan pengecut.

Seharusnya kata dia, Pemko Batam bisa mengambil langkah lain agar Blue Bird tetap beroperasi di Batam. Ia mencontohkan pembatasan kuota atau pembatasan trayek. "Makanya kita heran, ada apa di balik pembatalan izin itu? Jangan-jangan ada udang di balik batu," sebutnya.

Sepatutnya kata dia, Pemko Batam bisa membuat Blue Bird sebagai percontohan operasional taksi profesional di Kota Batam. Selama ini kata dia,

baik Otorita Batam maupun Pemko Batam telah gagal dalam mewujudkan taksi profesional di Batam. "Padahal, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan taksi yang aman, nyaman dan profesional," kata dia.

Menurut Ramses, sesuai ketentuan Menteri Perhubungan, syarat taksi yang laik beroperasi untuk umum harus memiliki pool, bengkel sendiri, radio, nomor pintu, lampu bermerek di atap serta argo. Selain itu, untuk SDM supir, harus dilengkapi seragam, atibut dan pemahaman rambu-rambu lalu lintas. "Mari kita jujur, apakah syarat itu sudah dimiliki taksi di Batam? Jawab sendirilah," demikian dikatakan. (astang/ oscar)

Kasus Bansos

Sambungan dari hal 1a

arkan rekomendasi untuk pergantian kepemimpinan di instansi terkait.

Masih banyak bentuk tekanan dari masyarakat terhadap penegak hukum agar kasus tersebut terus ditindaklanjuti sampai menyeret pihak-pihak yang benar-benar terlibat serta bertanggung jawab. Yang jelas, inti dari seluruh tekanan tersebut mengarah kepada penyeretan Ahmad Dahlan dan Agussahiman.

Kunjungan Anggota Komisi III DPR-RI di Kota Batam mendapat tugas tambahan dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Para wakil rakyat dari Senayan, Jakarta itu mendapat kepercayaan untuk mengusung kasus dugaan korupsi dana bantuan sosisl (Bansos) Kota Batam beserta 16 kasus lainnya.

Ahmad Yani, Anggota Komisi III DPR di Novotel Hotel membenarkan pihaknya akan mengawal beberapa kasus sentral untuk dituntaskan. "Kita akan mengawal kasus Bansos dengan sejumlah kasus lainnya. Kasus-kasus ini akan kita bawa ke Jakarta untuk dibahas dengan instansi terkait," tutur Ahmad Yani di Hotel Novotel beberapa waktu lalu.

bang cacing," katanya meyakinkan.

Sebelumnya, Koordinator Koalisi Anti Korpsi Kepri, Hubertus LD juga berharap agar Komisi III DPR-RI mengawal penanganan kasus Bansos, setidaknya mendesak KPK dan Kejagung untuk menuntaskan sehingga jangan sampai mandeg. Hubertus bahkan mengancam akan menggelar demo ke Istana Negara, KPK, dan Kejagung jika kasus tersebut tidak dituntaskan. Dikatakan, KPK sendiri telah berjanji akan menuntaskan kasus bansos Pemko Batam.

Dikatakan Hubertus, bukti adanya penyelewengan dana bansos sudah jelas, setelah Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menjatuhkan vonis bersalah atas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Namun, hukum masih belum menyentuh orang-orang yang seharusnya lebih bertanggung jawab.

Baik Walikota Batam Drs Ahmad Dahlan maupun Sekda Kota Batam Agussahiman belum memberikan keterangan seputar kasus tersebut. Kendati telah diajukan wawancara secara tertulis, namun pejabat itu belum memberikan jawaban. (astang)

Dijelaskan, kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) tahun 2011 di Pemko Batam menjadi atensi komisinya. Selain kasus bansos, pihaknya juga akan menggiring kasus Planet Berdarah beserta 15 kasus sentral lainnya di Kota Batam dan Provinsi Kepri umumnya.

Ia menampik jika kedatangan komisinya ke Batam sebagai ordean pihak tertentu.

Ditegaskan, kedatangan mereka ke Batam karena melihat maraknya kasus korupsi atau penyimpangan anggaran serta pertikaian yang terjadi. Terkait dengan tindak lanjut 17 laporan tersebut kata Ahmad Yani, dalam pandangan Komisi III, proses hukumnya mandeg.

Karenanya, pihaknya akan menanyakan langsung kepada penegak hukum terkait seperti Kapolda, Kejati dan Pengadilan.

Wakil rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan itu mengatakan jika ada penyimpangan-penyimpangan dalam proses hukum kasus-kasus tersebut, Komisi III akan mengejar pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menjalankan perannya. "Kita akan kejar walaupun sampai ke lu-

Banyak Kebutuhan

Sambungan dari hal 1a

masih-masing berinisial AH, RI, Ya, AK dan AHw. Modus operandi para ilegaler itu, dari Tanjungpinang kapal membawa ikan dan sayurmayur sementara dari luar membawa barang-barang elektronik, beras, gula bahkan miras.

Bisnis tersebut sudah bertahun-tahun berlangsung, ba-

kesulitan mendapatkan informasi lebih banyak terkait bisnis itu. Nyaris seluruh sumber yang dikonfirmasi memilih bungkam terkait keberadaan bisnis itu.

Demikian juga para toke yang disebut-sebut sebagai gembong, sangat sulit dikonfirmasi untuk mendapatkan keseimbangan berita. (astang)

gai tak mampu diatasi aparat.

Akibat masuknya jalur ilegal itu sangat merugikan pebisnis legal. Maklum, selain kualitas berkelas impor, harga barang juga relatif lebih murah. Sangat dimaklumi mengingat barang-barang yang masuk tanpa membayar cukai bagi negara dan daerah.

Sayangnya, PAB Indonesia

Edisi: 57/Minggu III Agustus 2012

Berpotensi Bawa luruh, maka lama kelamaan penahan ombak itu hancur, seperti yang terjadi sekarang," katanya.

Zulkarnaen menyebutkan, selain salah dalam perencanaan, konstruksi dan material batu miring itu juga kemungkinan besar tidak sesuai dengan spek. "Permasalahannya sekarang, berani atau tidak Kejari atau Kejati mengusut kasus itu.

Saya dengar, ada oknum petinggi di Kepri berada di balik proyek itu," bebernya.

Menurut Zulkarnaen, beberapa proyek pusat, khususnya yang berada di bawah kendali Kementerian PU, c/q Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Kota Batam, dikuasai para oknum pejabat Kota Batam dan Provinsi Kepri. Ada kecenderungan, para oknum pejabat merasa lebih 'aman' jika menangani proyek dari pusat. "Saya dengar, selain dikuasai oknum pejabat eksekutif, proyek pusat itu juga banyak dikuasai oknum legislatif. Kita heran juga, apa rekan pers tidak melihat ke arah itu," katanya.

Tris Raditian, Kasatker SDA Sekupang, belum memberi keterangan terkait proyek bermasalah itu. Beberapa staf di kantor itu menyebutkan, Tris jarang berada di kantor karena turun ke lapangan.

Sebelumnya diberitakan, keinginan warga Teluk Mata Ikan, Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), untuk terbebas dari serangan banjir akibat hantaman ombak, tampaknya belum bisa kenyataan. Meskipun pemerintah telah menggelontorkan dana sekitar Rp4.294.127.514 untuk pembangunan batu miring penahan ombak, namun proyek tersebut terkesan gagal karena sudah hancur dihantam ombak.

Selama ini, air laut kerap menggenangi kampung itu, lantaran bibir pantai yang tidak memiliki penahan air. Sebenarnya, warga setempat telah berupaya membuat penahan ombak secara manual. Tapi, tidak pernah bisa bertahan karena derasnya hantaman ombak, pada saat air laut pasang naik/meluap.

Untuk menanggulanginya, pemerintah pusat melalui Kemen-

CMYK

terian PU, c/q Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, menggelontorkan anggaran, untuk membangun batu miring sepanjang 800 meter. Dan anggarannya diambil dari APBN tahun 2011, sebesar Rp.4.294 miliar.

Diduga kuat proyek anggran pusat (APBN) yang menelan dana millyaran rupiah ini tahap pengerjaanya tidak sesuai dengan spek maupun besteknya,karena kondisi batu miring yang sudah dikerjakan ternyata hancur sebelum diserah terimakan kepada Pemda Kota Batam.

Proyek penahan ombak di Pantai Nongsa Batam Kepulauan Riau itu, dikerjakan oleh PT.Nuryta Sari, dengan masa pekerjaan selama 210 hari kalender. Sayangnya, menjelang finishing, proyek tersebut hancur dihantam ombak. Akibatnya, kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Selain itu, proyek tersebut juga menjadi gunjingan hangat di tengah masyarakat yang bermukim di sekitar proyek itu.

Rapuhnya hasil pekerjaan PT. Nuryta Sari itu, diduga lantaran lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang bertugas di lembaga Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT).

Provinsi Kepulauan Riau.

Informasi lain menyebutkan, bahwa Proyek tersebut dikerjakan oleh seorang oknum yang mengaku dekat dengan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Dan di papan proyek, jelas tertulis, Proyek Pembangunan Pengamanan Pantai Nongsa.

Selain itu, di papan proyek juga tertulis nilai proyek sebesar Rp4.294.127.514,- yang diambil dari anggaran APBN tahun 2011. Dan pelaksana proyek, diketahui PT. Nuryta Sari.

Serta, konsultan Supervisor, CV. Konsultan Pembangunan.

Proyek bernomor kontrak HK.02.03/PPK-PP/SNVT.PJSA-IV/2011/17 ini, mulai dikerjakan sejak 13 April 2011lalu.

Herannya, belum lagi masa kerja yang ditentukan berakhir, justru hasil pekerjaan kontraktor tersebut, hancur berantakan.

Dibalik Proyek bernilai miliaran rupiah, tapi berkwalitas rendahan ini, belakangan ter-

7a

Sambungan dari hal 1a dengar nama seseorang yang memiliki pengaruh besar terhadap pemenang tender pada proyek miliaran rupiah itu. Sebut saja Parno. Lelaki yang satu ini, diduga kuat memiliki pengaruh penting di dalam proyek yang penuh dengan nuansa korupsi ini. Bahkan, selain Parno, masih ada nama lain, sebut saja Putra, Tapi lelaki yang disebutsebut utusan dari PT. Nuryta Sari itu, hanya bisa bekerja dibalik layar. Sehingga, sulit untuk melakukan konfirmasi.

Apalagi, untuk mengetahui keberadaan lelaki bernama Putra, jangan pernah bermimpi. karena, Putra lebih sering berada di Provinsi Jambi.

Sumber lain juga menyebutkan, bahwa proyek di Teluk Mata Ikan Nongsa itu, dikerjakan oleh tiga perusahaan yang mendapat Sub-Con dari perusahaan pemenang tender.

Pertama, perusahaan yang dinakhodai Parno. Perusahaan ini, mendapat pekerjaan pemasangan batu miring. Dan batu yang diperlukan untuk proyek tersebut, sebanyak 5000 pieces.

Selain itu, dua orang pengusaha bernama Arbain dan Elli. Kedua pengusaha ini, mendapat pekerjaan yang sama. Tapi, dengan volume pekerjaan yang lebih kecil.

Sebenarnya, pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang mengaku dekat dengan petinggi di daerah ini, telah diprediksi banyak kalangan. Kalau hasil dari pekerjaan mereka, kemudian hari akan bermasalah.

Seperti penilaian seorang tokoh masyarakat di Kampung itu, batu yang telah dipasang pada proyek itu, tidak akan bisa bertahan, “sebenarnya, batu miring yang dipasang itu, tidak sesuai dengan standarisasi pemasangan batu miring. Pasalnya, batu yang dipakai adalah batu bukit, yang tidak lazim digunakan untuk proyek seperti ini,“ terang H. Mansyur didampingi seorang tokoh pemuda bernama Awaludin kepada pekerja Pers.

Ditambahkannya. Kalau penilaian masyarakat, bahwa batu bukit memang gampang pecah.

Makanya, kalau untuk pro-

yek seperti ini, lebih baik menggunakan batu granit. Dan kalau proyek ini hanya untuk sementara, lebih baik tidak usah dikerjakan. Soalnya, proyek ini dibangun untuk kepentingan umum. Jadi, tolonglah, supaya diganti dengan batu yang lebih berkualitas.

Hal senada juga disampaikan Awaludin, “sebenarnya kami pernah memberi penawaran batu granit kepada pihak kontraktor. Tapi penawaran kami dianggap terlalu mahal.

Padahal, kami justru memberi penawaran yang paling rendah, “jelas Awaludin kepada wartawan.

Tokoh pemuda yang dikenal vocal itu, juga menambahkan. Tawaran yang pernah kami berikan, senilai Rp.230.000,permeter kubik. Dan untuk pemasangan batu miring sepanjang 100 meter, diperlukan batu granit sebanyak 459 kubik. Jadi, kalau untuk pemasangan sepanjang 800 meter, batu granit yang dibutuhkan, sebanyak 3627 kubik.

Kesimpulannya, jika dihitung dengan harga yang ditawarkan, nilai anggaran yang diperlukan untuk proyek tersebut, hanya berkisar Rp 844.560.000 (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) saja.

Sehingga dapat diasumsikan proyek tersebut, terindikasi korupsi. Bahkan diduga kuat, telah terjadi penggelembungan harga ketika dilakukan pengajuan harga proyek kepada pihak Eksekutif.

Di balik semraut dan peliknya proyek tersebut, terbetik nama salah seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kantor KSDA KPU, yang berkantor di Batam. Namun, pejabat yang ini, dikenal sangat licin dari kejaran wartawan. Rupanya, kepiawaiannya menghindar dari pekerja Pers, justru membuka kedoknya sendiri.

Ternyata, status pria bernama Bekti, yang disebut-sebut menjabat sebagai Pejabat Pembuat Kebijakan, perlu dipertanyan. Diduga, Bekti telah banyak meraup uang dari para kontraktor pemenang tender proyek, sejak jabatan PPK disandangnya. (Tim)

CMYK

Edisi: 57/Minggu III Agustus 2012

8a

P2TPM Tangani Surat Izin RANAI - Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna sudah tidak lagi melayani pembuatan surat izin. Sejak tahun 2012, pelayanan pembuatan sembilan jenis perizinan tersebut kini ditangani Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (P2TPM) Natuna.

Menurut Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Natuna, Benny Suparta, kesembilan jenis perizinan yang dimaksud adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha, Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi, Izin Pemasangan Reklame, Izin Gangguan dan Izin Usaha Pariwisa-

ta. Sekarang kita hanya sebagai koordinator kebijakan Pak Bupati menyangkut soal ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, perikanan maupun perminyakan," katanya.

Namun kata dia, sekarang ini, institusinya masih memberikan pelayanan untuk izin lokasi. Tetapi ke depan proses perizinan sudah diserahkan ke dinas teknis. "Dengan tidak memberikan pelayanan pembuatan perizinan, Bagian Ekonomi saat ini hanya berkutat pada kegiatan internal seperti melanjutkan kebijakan Bupati Natuna terhadap rencana kerja pembangunan perekonomian masyarakat," sebutnya. (Arifin)

Pengguna Pesawat Naik 40 Persen ke Ranai RANAI – Kesibukan mulai terlihat di Bandar Udara (Bandara) Ranai enam hari jelang lebaran Idul Fitri. Masyarakat yang memanfaatkan jasa penerbangan di bandara ini naik 40 persen dari hari biasanya.

Koordinator Lapangan Dinas Perhubungan Informatikan dan Komunikasi Bandara Ranai, Yudi Iskandar mengungkapkan, peningkatan jumlah penumpang itu terjadi ke semua rute penerbangan. Pesawat yang biasa hanya mengangkut paling banyak 80 persen penumpang, sekarang penuh semua.

"Jarang-jarang pesawat bisa penuh seperti saat ini,” ungkapnya.

Untuk memaksimalkan pelayanan arus mudik bagi warga yang hendak pulang kampung atau berlebaran di luar daerah, maka Pemkab Natuna sudah melakukan penambahan armada, yakni Boing 737 seri 300 milik maskapai Sky Aviation.

Jumlah pesawat yang ada ini katanya, cukup untuk mengantisipasi arus mudik lebaran. "Jadi kita tidak usah khawatir kekurangan maskapai penerbangna. Setiap hari jasa penerbangan selalu melayani kecuali hari Minggu,” terangnya Sedangkan untuk tarif pesawat sambungnya, tidak mengalami kenaikan berarti. Sebab setinggi-tingginya harga hanya mencapai 10 sampai 20 persen.

Adapun rute tujuan terbanyak penumpang yang berangkat melalui Bandara Ranai adalah tujuan Batam, Tanjung Pinang dan Pekanbaru,.

Hingga saat ini katanya, belum lagi ditemukan kendala dalam proses penerbangan. Semua berjalan lancar sesuai dengan rencana dan harapan. (arifin/HK)

227 Rekning dari Total 900 RTLH Diserahkan RANAI – Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi (Dinsosnakerans) Kabupaten Natuna baru berhasil menyerahkan 227 rekening Rumah Tangga Layak Huni (RTLH). Angka tersebut baru mendekati 35 persen dari dari total 900 RTLH pada tahun ini di Kabupaten Natuna.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinsosnakertrans Agus Supardi, di Sedanau beberapa waktu lalu. Dikatakan, pihaknya hendak menggesa proses penyerahan rekening tersebut kepada warga yang tercatat sebagai penerima jatah RTLH pada 2012 ini. Upaya menggesa dilakukan agar para warga kurang mampu cepat dapat merenovasi rumahnya.

Oleh karena itu momen Safari Ramadhan ini juga kami perguanakan untuk menyalurkannya.

"Ini mempercepat proses pembangunan rumah bagi warga

kurang mampu," katanya.

Menurut Agus, selama beberapa hari ke depan Pemkab Natuna melakukan Safari Ramadhan. Momen tersebut akan dimanfaatkan untuk menyerahkan rekening RTLH itu kepada warga. “Penyerahannya langsung dilakukan oleh Bupati Natuna, Ilyas Sabli, Wakil Bupati Natuna, Imalko dan Sekdakab Natuna, Syamsurizon,” katanya.

Menurut Agus, dana RTLH untuk masing-masing kepala keluarga yang tercatat sebagai penerima RTLH sebesar Rp20 juta per KK, tapi penyalurannya dengan cara bertahap. Pertahapnya selama kurang lebih enam bulan sebesar Rp5 juta.

Hingga saat ini dana RTLH tersebut belum satupun yang tersalurkan kepada warga.

Meski buku rekeningnya sudah diterima. (Arifin)

Warga Nantikan Realisasi Jalan Senilai Rp69 M NATUNA - Masyarakat Natuna bagai tidak sabaran menunggu realisasi jalan nasional sepanjang 15 kilometer. Jalan tersebut akan menelan dana hingga Rp69 miliar dan diharapkan akan menggenjot perekonomian masyarakat.

Subari (41), warga Ranai mengaku sangat senang dengan

pembangunan jalan tersebut.

Dikatakan, jika jalan tersebut selesai maka sangat mendongkrak perekonomian masyarakat. Selain itu, akses komunikasi antara kampung-kampung di sepanjang jalan akan lancar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Natuna Minwardi membenarkan pembangunan jalan terse-

but. Disebutkan, jalan nasional sepanjang 15 kilometer dari Ranai menuju Teluk Buton yang menghabiskan dana Rp69 miliar ditargetkan selesai pada 2012. Jalan nasional tersebut akan membuka akses ibu kota kabupaten menuju Kecamatan Bunguran Utara.

Dikatakan, target rampung pada 2012 itu termasuk juga

dua jembatan yang menghubungkan jalan sepanjang 15 kilometer. "Jalan nasional penting bagi masyarakat Pulau Bunguran yang selama ini sulit menuju ibu kota kabupaten, yakni Ranai," katanya.

Minwardi menyebutkan, dana yang dihabiskan terdiri atas, anggaran pembangunan jalan

Rp60 miliar serta dua jembatan Rp9 miliar sehingga total menjadi Rp69 miliar. Menurutnya, dalam proses pembangunannya hingga sekarang sejumlah alat berat masih bekerja termasuk pengerjaan dua jembatan itu.

Debu masih beterbangan ketika kendaraan roda empat maupun roda dua melewatinya. (Arifin)

Masjid Jamik; Dari Persinggahan Hingga Penyebaran Islam BERKUNJUNG ke Ranai, ibukota Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau jika tidak singgah di Masjid Jamik Ranai, maka akan kehilangan salah satu jejak sejarah Natuna.

Masjid yang berada di perempatan Jalan Soekarno Hatta dengan Jalan Wan Muhammad Benteng itu dibangun setelah kemerdekaan Republik Indonesia oleh seorang tokoh masyarakat tempatan Wan Muhammad Benteng yang bergelar Datuk Kaya Bunguran Timur.

Awal mulanya masjid ini dibangun terbuat dari kayu dan merupakan satu-satunya masjid yang ada di Ranai yang kala itu masih amat sunyi dan masih berstatus kewedanaan (Ranai, ibukota kewedaan Pulau Tujuh) dengan penduduk hanya beberapa orang saja.

Kampung Ranai berada di pulau Bungguran, pulau terbesar di wilayah Natuna. Natuna dulunya lebih dikenal sebagai wilayah Pulau Tujuh yakni pulau-pulau yang berada di perairan Laut Cina Selatan diantaranya Pulau Jemaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan dan Tambelan.

Sebagai satu-satunya masjid yang menjadi tempat singgah para saudagar atau pedagang keliling dan pelaut, Masjid Jamik memegang peran penting baik sebagai pusat penyebaran Islam maupun aktivitas kemasyarakatan. Imam pertama di masjid tersebut adalah Ustad Abu Bakar yang merupakan seorang ulama dari Singapura.

“Dulu, masjid Jamik ini tidak hanya pusat beribadah tapi juga tempat pertemuan masyarakat atau menyelesaikan perkara yang terjadi di Ranai, Saat

Bung Hatta datang ke Natuna, dia juga singgah di Masjid Ranai” ungkap H. Wan Suhardi Ketua Pengurus Masjid Jamik.

Seingat dia, Bung Hatta datang ke Ranai melalui Pelabuhan Penagih, sebuah perkampungan yang kala itu merupakan pusat perdagangan di Ranai dan kini hanyalah sebuah kampung yang telah ditinggalkan penduduknya.

Kehadiran Bung Hatta di masjid tersebut sangat menarik perhatian masyarakat bahkan masyarakat yang berada di ceruk-ceruk kampung di Pulau Bungguran dan pulau-pulau kecil lainnya datang dan memadati masjid Jamik.

“Penuh sesak orang datang ke masjid. Waktu itu saya masih kecil lagi. Seingat saya masjid itu pagarnya dulu dari rantai kapal. Besar-besar rantai besinya,” ungkap Suhardi.

Selain berkunjung ke Ranai, Bung Hatta juga berkunjung ke Midai, sebuah pulau di Natuna yang terkenal sebagai penghasil cengkeh.

Suhardi yang juga cucu dari Wan Muhammad Benteng mengungkapkan, masjid yang dulunya berhalaman luas itu dibangun dengan cara gotong royong dengan pondasi dari batu laut.

“Dari cerita ayah saya, kala itu jika ada warga yang tidak shalat Jumat, maka kakek saya meng-

hukum mereka dengan mengambil batu laut untuk dijadikan pondasi masjid,” ujar Suhardi.

Walaupun bangunan masjid berpondasikan batu laut namun dindingnya terbuat dari kayu bulian dan beratap model limas dengan satu kubah.

Tahun 1982, masjid kayu tersebut diubah dengan bangunan batu namun kusen yang terbuat dari kayu bulian tetap dipertahankan begitu juga model atapnya dan ukuran masjid pun tetap yakni 17 x 17 meter persegi.

Menurut mantan penyiar RRI Ranai ini, luasan lantai masjid tersebut mengambarkan jumlah rakaat shalat lima waktu yang dapat menampung sekitar seribu

CMYK

jamaah hingga ke beranda masjid.

Walau bangunan masjid dari kayu telah berganti dengan batu, namun pihaknya sebagai pengurus tidak bisa begitu saja membesarkan ruangan masjid agar dapat menampung jamaah lebih ramai, karena ada pesan tidak tertulis dari pendirinya bahwa masjid boleh diperbesar tapi mimbar tidak boleh bergeser.

“Pesan dari orang tua kami seperti itu masjid boleh saja diperlebar tapi mimbar tidak boleh dipindahkan. Akibatnya sampai sekarang masjid ukurannya tetap lagi pula halamannya yang dulu luas kini telah termakan pula untuk jalan umum,” katanya.

Selain halaman luas yang telah hilang, akibat dari perombakan bangunan masjid dan makin terjepitnya lokasi masjid dari pertokoan dan rumah warga, juga ikut hilang jam matahari yang berada di sisi selatan masjid.

Jam matahari yang berukuran tinggi sehasta itu dulunya terpancang di halaman samping masjid dan dipagari kayu. Jam seperti menara mini itu ujungnya terbuat dari paku panjang.

“Saat awal dibangun dulu mana ada jam dinding, untuk mengetahui masuknya waktu shalat berpedoman pada perputaran matahari dan jam matahari itulah yang memandu bilal mengumandangkan azan zuhur, ashar atau magrib,” katanya.

Ia mengungkapkan jejak sejarah lain yang hilang dari bagian masjid adalah pagar rantai kapal yang dulu mengelilingi bangunan halaman masjid.

“Sekarang orang dah ramai beda dengan dulu masih sunyi lagi pula zaman sekarang besi sangat laku, itu mungkin yang menyebabkan ikut hilangnya pagar rantai besi,” ujar Suhardi seraya tertawa.

Ia mengaku, sejak 2005 sepulang dari haji ia menjadi pengurus masjid yang dulunya dibangun oleh almarhum kakeknya itu.

Walau, masjid lain terus dibangun seiring makin ramainya penghuni Pulau Bunguran dan Ranai menjadi ibukota Kabupaten Natuna, namun Masjid Jamik Ranai tetap dipadati jamaah apatah lagi di bulan puasa ini.

Saban bulan puasa, pihak masjid menyiapkan makanan untuk berbuka bagi masyarakat yang beribadah di masjid tersebut. (Win)

CMYK

Sumbagsel

Edisi: 57/Minggu III Agustus 2012

5

Abrasi Jalinbar di Bengkulu Dipasang Tanggul

PASAR murah

Dinas Peternakan Sumsel Gelar Pasar Murah PALEMBANG- Sumatera Selatan menggelar pasar murah terutama komoditas jenis daging yang dilaksanakan di Palembang, 13-16 Agustus 2012.

Pasar murah itu untuk membantu masyarakat kurang mampu yang ada di daerah ini, kata Kepala Dinas Peternakan Sumsel Azrillazi kepada wartawan di Palembang, kemarin.

Dikemukakannya, pasar murah menjelang lebaran biasanya harga akan mengalami kenaikan sehingga perlu diantisipasi.

Oleh karena itu pihaknya melaksanakan pasar murah dengan harga 10 persen lebih rendah dengan harga pasaran, kata dia.

Sementara mengenai jumlah persediaan barang di pasar murah tersebut, dia mengatakan, pihaknya masih mendata masyarakat kurang mampu yang ada di daerah ini.

Bahkan, Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II termasuk honorer juga akan diprioritaskan mendapat daging harga murah tersebut.

Hal ini karena pihaknya sudah memberikan surat edaran kepada instansi dalam jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel untuk mendata PNS golongan rendah.

Jadi bila datanya masuk maka persediaan daging untuk pasar murah tersebut akan disiapkan, kata dia.

Namun, yang jelas, pihaknya sudah menyiapkan lebih kurang 200 ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan lebaran termasuk pasar murah.

Ia menambahkan, berdasarkan pertemuan dengan pihak pengusaha daging beberapa waktu lalu telah disepakati harga daging paling tinggi Rp90 ribu per kg. (wina)

BENGKULU- Abrasi laut yang menggerus jalan lintas Barat di Desa Serangai, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, tengah dipasang tanggul pengaman dan pelapis tebing.

Pengerjaan pemasangan tanggul itu akan rampung sebelum H-7 lebaran, sehingga berbagai arus mudik akan lancar, kata Satker jalan nasional poros Utara Bengkulu Bambang Eko. Ia mengatakan, jalan nasional di serangai itu nyaris terputus akibat digerus abrasi laut dari lebaran badan jalan enam tinggi tersisa satu meter dan membahayakan kendaraan umum.

"Kita mempriotitaskan perbaikan pada poros jalan abrasi karena akan mengganggu arus musik lebaran, sedangkan poros jalan lainnya sudah kondisi mantap," ujarnya.

Pengerjaan jalan nasional Bengkulu-Mukomuko batas sumbar saat ini sudah kondisi

kendaraan bermotor karena tahun lalu tingkat kecelakaan sangat tinggi.

"Polda Lampung menyediakan pengawalan terhadap kendaraan bermotor tetapi hanya malam hari mengingat jalan lintas Sumatra (Jalinsum) yang rusak parah," kata dia.

Kapolda mengingatkan bahwa tindak kejahatan terhadap kendaraan bermotor pun sangat tinggi sehingga pihak kepolisan mengharapkan warga tidak mudik memakai motor.

"Kami berharap warga tidak mudik memakai motor karena sangat membahayakan pemudiknya itu sendiri," kata dia.

Dia menyarankan kepada warga agar memilih kendaraan yang lebih baik, seperti bus.

Pihaknya juga mengimbau kepada para pengguna jalan yang melintas di wilayah Lampung agar mewaspadai titik

BENGKULU- Tinggi gelombang laut di perairan barat Bengkulu 12 jam ke depan 3,5 meter, lebih rendah dari sebelumnya empat meter.

"Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bengkulu memprakiraan gelombang laut di perairan barat Bengkulu tetap berpotensi setinggi empat meter," kata analis BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu Harist Syahid Hakim.

Ia menjelaskan, angin di Samudra Hindia Barat Bengkulu berpeluang berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan antara 07-22 knots.

APEL polisi siaga idul fitri

rawan kemacetan selama arus mudik dan balik Lebaran 2012.

"Setidaknya ada 20 titik rawan kecelakaan atau yang kerap disebut jalur tengkorak di sepanjang jalur mudik di Provinsi Lampung yang memiliki panjang 930,85 kilometer," kata Direktur Satuan Lalulintas

Polda Lampung Kombes Pol. Bunyamin menambahkan.

Titik-titik rawan itu, menurut dia, tersebar di empat kabupaten dengan kondisi jalan tanjakan, turunan curam, tikungan tajam, tikungan leter S, dan kondisi jalan berlubang.(lisa)

Petani Bengkuang Mulai Gembira

PANEN bengkoang

LAMPUNG-Petani bengkuang di Kabupaten Waykanan, Lampung, kini mulai gembira. Pasalnya, mereka dapat menikmati peningkatan pendapatan seiring kenaikan nilai jual komoditas yang mereka tanam.

"Harga bengkuang saat ini Rp3 ribu per ikat, sebelumnya Rp2.200 per ikat atau sekitar enam buah bengkuang," kata Paiman, petani Dusun Semarang, Kampung Baktinegara, Kecamatan Baradatu, di Waykanan yang berada sekitar 220 km sebelah utara Kota Bandarlampung, Sabtu.

Kenaikan harga jual bengkuang menurut Paiman diakibatkan tinggi permintaan atas buah yang memiliki rasa manis dan mengandung air itu.

"Padahal pada musim kemarau, hasil panen bengkuang juga tidak bisa naik

BATU Pemecah Gelombang

serangai karena melintasi sepanjang pantai, katanya.

Kapolres Bengkulu utara AKBP Asep Teddy Nurransyah mengatakan, meskipun poros jalan nasional Serangai dalam kodisi baik, pihaknya tetap mendirikan pos terpadu.

Daerah itu terdapat beber-

apa tikungan tajam sebelum nejelang wilayah abrasi, maka sangat rawan akan kecelakaan dan tidak kriminal.

"Kita akan mendirikan pos terpadu mulai H-7 hingga H+7 lebaran, demi kenyamanan masyarakat yang melintas di wilayah itu,' ujarnya.(herman)

Gelombang Laut Bengkulu 3,5 Meter

Polda Lampung Kerahkan 2.000 Personel BANDARLAMPUNG- Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengerahkan sekitar 2.000 anggota dalam rangka pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran 2012.

"Kami menyiapkan pos pengamanan dan pelayanan di setiap daerah untuk menjaga keamanan serta kenyamanan saat pelaksanaan mudik Lebaran," kata Kepala Polda Lampung Brigadir Jenderal Polisi Jodie Rooseto.

Mereka, kata Kapolda, akan ditempatkan di berbagai titik rawan kecelakaan dan rawan kejahatan, seperti pencurian yang sifatnya membahayakan pemudik.

"Beberapa anggota ditempatkan di pos rawan kejahatan, kami pastikan pemudik aman dari tindak kejahatan," kata dia.

Namun, menurut dia, warga diharapkan tidak memakai

mantap dan hambatan hanya pada poros serangai dan Desa Urai di Kecamatan Batik Nau, Bengkulu Utara.

Jalan tersebut, kata dia, eks jalan nasional dan akan dikelolal PU Provinsi Bengkulu, sedangkan jalan nasional dialihkan sejak tahun lalu melalui Bintunan-D1 Katahun.

Namun poros jalan itu setiap hari sangat padat dilintasi kendaraan umum termasuk menjelang lebaran, maka dipritotaskan untuk direhabilitasi.

Sedangkan poros jalan Bintunan-D1 Ketahun masih dalam perbaikan karena masih banyak tanajakan tinggi yang menyulitkan kendaraan umum.

Bila poros jalan BintunanD1 Ketahun sudah 100 persen mantap, maka arus lalu lintas kendaraan besar dialihkan seluruhnya ke jalan tersebut.

Sedangkan kendaraan pribadi dan kendaraan kecil tetap diperbolehkan melintas jalan

banyak," kata dia lagi.

Biasanya seperempat hektare lahan yang ditanami bengkuang itu, kata dia, ratarata tercapai produksi pada kisaran 2.000 ikat sampai dengan 2.200 ikat setiap kali panen.

Pada hari-hari biasa, kata Paiman lagi, harga bengkuang biasa dijual Rp1.500 per ikat, dan penjualannya juga tidak susah.

Ia mengatakan, setiap tahun selalu menanam tumbuhan menjalar yang menghasilkan buah berumbi putih dan kulitnya mudah dikupas karena memang menguntungkan.

"Harga bibit bengkuang per kilogram Rp50 ribu.

Pada lahan seluas seperempat hektare, dibutuhkan 17 kilogram bibit bengkuang atau seharga Rp850 ribu," kata dia menjelaskan.(lia)

CMYK

GELOMBANG Laut Bengkulu 3,5 Meter

Gelombang laut di perairan Bengkulu dan perairan Enggano rata-rata tinggi tiga meter, lebih rendah dari sebelumnya mencapai 3,5 meter.

Angin di wilayah perairan Bengkulu berhembus dari arah

Timur hingga Barat daya dengan kecepatan 05-20 knots dan angin di perairan Enggano berhembus dari Tenggara hingga Selatan dengan kecepatan juga antara 05-20 knots.

Dari citra satelit cuaca terli-

hat daerah liputan awan dan hujan berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sebagian Palembang, Perairan Nias, Perairan Sumatera Utara, Perairan Mentawai.

Angin di wilayah Bengkulu pada umumnya bertiup dari arah Timur Laut hingga Barat Daya dengan kecepatan 05 - 36 km/ jam atau 03 - 20 knots.

"Prakiraan cuaca di wilayah Bengkulu pada umumnya terjadi cerah dan berawan, terutama mulai dari Mukomuko, Kota Bengkulu hingga Kabupaten Kaur, dengan suhu udara antara 23-32 derajat dan kelembaban berkisar 60-95 persen," ujarnya. (rika)

Di Lampung: PT Jamsostek Kucurkan JHT Rp49,6 Miliar BANDARLAMPUNG-PT Jamsostek Wilayah Lampung telah mengucurkan Rp49,6 miliar berupa klaim jaminan hari tua (JHT) peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja di daerah ini selama tahun 2012.

"Pengeluaran tertinggi pada bulan Juli, pada saat ribuan buruh dan karyawan PT Andatu telah di PHK besar-besaran akibat perusahaan itu mengalami pailit," kata Kepala Bidang Pemasaran PT Jamsostek Wilayah Lampung-1, Zain Setyadi, di Bandarlampung.

Nilai pencairan klaim JHT sejak Januari sampai Juli mencapai Rp49,6 miliar dari 6.836 kasus, kata dia merincikan.

Berikutnya, klaim jaminan kesehatan karyawan (JKK) mencapai Rp3,2 milian dari 589 kasus, dan jaminan kematian sebesar Rp1,6 miliar dari 140 kasus.

Zain menjelaskan, setiap warga negara Indonesia yang telah bekerja di sebuah perusahaan wajib mendapatkan empat komponen utama jaminan sosial, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 1995, menurut dia, mengamanatkan PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Jamsostek, ujar dia lagi, memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsung arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

"Dari keempat hak tersebut, tiga jaminan wajib dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi buruh itu tergantung dari kebijakan perusahaan tempat mereka bekerja," kata Zain pula.

Sebelumnya, berkaitan dengan kepesertaan Jamsostek itu, Kepala Jamsostek Wilayah Lampung-1, H Kuswahyudi SE MM, menyatakan, sekitar 30 persen perusahaan di daerah itu dinilai belum mengindahkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tentang Jaminan Sosial.

Menurut dia, sebanyak 30 persen perusahaan itu tidak mendaftarkan buruh yang bekerja di tempat mereka ke PT Jamsostek setempat, meskipun sudah memenuhi kriteria memiliki minimal 10 karyawan dengan upah minimal Rp100 ribu.

"Perusahaan tersebut rata-rata berskala

kecil, sedangkan yang besar masih belum penuh ikut paket kepesertaannya pula," ujar dia.

Padahal, kata Kuswahyudi, berbagai manfaat bisa diperoleh para peserta.

Dia menyebutkan, manfaat peserta Jamsostek itu, antara lain jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).

Selain itu, terdapat pula program beasiswa bagi anak peserta, dan dana kredit kepemilikan perumahan (KPR), kata dia lagi.

Penyaluran program beasiswa, tahun ini Jamsostek Lampung telah mengalokasikan dana kepada 600 anak didik, dengan nilai Rp1,8 juta per orang.

Sedangkan kredit pemilikan rumah (KPR), ditargetkan bisa menyalurkan dana senilai Rp2 miliar.

"Tujuh puluh dua persen dana dipastikan akan dikembalikan kepada pekerja," ujar Kuswahyudi lagi.

Sampai tahun ini, Jamsostek Lampung memiliki peserta sebanyak 122 ribu tenaga kerja, dengan perusahaan aktifnya mencapai 1.400 dan memiliki sekitar 3.000 tenaga kerja.

Para peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Bandarlampung, Provinsi Lampung mengakui, tidak kesulitan mengurus pencairan jaminan hari tua (JHT) atau pesangon mereka ke PT Jamsostek setempat.

Saat hendak mengurus pesangon setelah berhenti bekerja, Titin (39), semula karyawan CV Sinar Laut yang bergerak di bidang pengelolaan minyak curah, mengatakan, tidak mengalami kesulitan mengurus semua yang menjadi haknya itu.

Dia mengaku, pemberhentiannya di perusahaan tersebut karena hendak ikut suami yang akan bekerja di Palembang, Sumatera Selatan.

"Tidak sulit sih mengurus pencairan jaminan hari tua itu di PT Jamsostek Lampung, bila semua persyaratan yang diperlukan dapat kita penuhi," kata dia.

Persyaratan itu, antara lain kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), serta surat keterangan dari perusahaan, kata Titin pula.

Ia dijanjikan perusahaan akan memperoleh santunan senilai Rp7 juta.

Beberapa peserta Jamsostek lainnya di Bandarlampung membenarkan, juga tidak mengalami kesulitan saat mencairkan dana jaminan hari tua yang menjadi haknya, setelah memenuhi kewajiban sebagai peserta selama bekerja sebelumnya.(lia)

CMYK

Jambi & Riau Time

Edisi: 57/Minggu III Agustus 2012

6

Untuk Atasi Abrasi:

Meranti Butuh Rp 75 Miliar

ABRASI terus menggerus pantai Pulau Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

Gapoktan Tebo Raih Penghargaan Nasional JAMBI- Gabungan Kelompok Tani Tirtonadi, Desa Tirta Kencana, Kabupaten Tebo, Jambi, berhasil meraih pernghargaan tingkat nasional setelah menerapkan sistem keuangan syariah.

"Prestasi ini membanggakan, salah satu Gapoktan di Tebo akan menerima penghargaan Gapoktan berprestasi 2012 langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada peringatan HUT ke-67 RI," kata Bupati Tebo Sukandar di Muaratebo, ibukota Kabupaten Tebo.

Salah satu keberhasilan Gapoktan Tirtonadi adalah kemampuan manajemen dalam mengembangkan modal yang telah diberikan pemerintah melalui program pengemban-

gan usaha agribisnis perdesaan (PUAP). Modal awal pada 2010 hanya Rp100 juta, kemudian meningkat menjadi lebih dari Rp400 juta pada 2012.

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan PUAP oleh Gapoktan Tirtonadi adalah diterapkannya sistem keuangan syariah. Pola syariah tersebut berhasil diterapkan setelah mencontoh pola pengelolaan keuangan pada bank bank syariah yang mulai banyak muncul di Provinsi Jambi.

"Tidak hanya piagam penghargaan, Gapoktan Tirtonadi juga akan menerima uang pembinaan yang nantinya akan dikirim langsung melalui rekening Gapoktan," katanya.

Semetara itu, Kepala Badan

Pelaksana, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo, Sarjono mengatakan, kesadaran dan kekompakan anggota gapoktan juga menjadi kunci penting majunya suatu kelompok tani.

Dari total 106 desa dan kelurahan di Tebo, telah ada sedikitnya 102 gapoktan penerima dana PUAP yang masing-masing diberi modal Rp100 juta rupiah dari Kementerian Pertanian RI. Pada prosedur penerima dana PUAP itu, setiap desa/ kelurahan hanya boleh mengajukan satu Gapoktan.

"Masih ada empat desa lagi yang rencananya akan dibentuk Gapoktan dan terealisasi pada 2013 nanti," katanya.

(Ant/dewi)

Ketua DPRD Meranti Mengajak:

Masyarakat Repan Perlu Kembangkan Potensi Pertanian MERANTI-Bumi Meranti yang kaya akan sumber daya alam, perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Tidak saja pemerintah daerah, tapi juga masyarakat setempat. Sebab, banyak potensi alam yang dapat digarap untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus menggairahkan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Jika potensi alam dapat dikelola dengan baik, niscaya akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat di Desa Repan, Kecamatan Rangsang Barat," tutur Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Hafizoh, S.Ag, saat melakukan kunjungan ke Desa Repan, baru-baru ini.

Dalam kunjungannya yang mendapat simpati rakyat Desa Repan tersebut, Ketua DPRD, juga mengajak masyarakat di desa Repan untuk mebentuk kelompok tani. Kelompok tani inilah yang menurutnya, kelak dapat menumbuh-kembanghkan potensi pertanian di Rangsang Barat.

Pemerintah sudah meluncurkan program Rumah Pangan Lestari, tujuannya untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat. "Untuk itu mari kita sam-

ta," kata Suparman, (33), warga Tanjung Montong.

"Dulu daratan kami di sebelah sana sekitar 500 meter dari sini,"tambahnya, sambil menunjuk tonggak kayu yang tersisa di tengah laut.

Tak hanya masyarakat tanjung Motong saja yang cemas akan abrasi tersebut, tapi sebagian masyarakat yang tinggal di pesisir Selat Malaka mengaku sangat cemas.

Untuk mengatasi abrasi tersebut, Kabupaten Kepulauan Meranti, sedikitnya membutuhkan sedikitnya Rp 75 miliar untuk membangun sekitar 5 kilometer batu grip pemecah ombak di sepanjang pantai Rangsang. Dengan batu grip ini diharapkan gelombang air laut Selat Melaka tidak terus menyapu perumahan warga, per minggunya bergeser antara 10 meter.

Pembangunan grip pemecah ombak menjadi sangat penting, mengingat sepanjang pantai di Kecamatan Rangsang, khususnya yang berada di depan Selat malaka semakin rawan terhadap ancaman gelombang air laut. Ada sekitar 87 rumah yang terancam karena bibir pantai sudah berada di di dekat rumah warga.

Dengan panjang baris pantai sebesar 5 Km yang akan hilang, hal ini menjadi ancaman serius bagi NKRI. Sebab, secara

perlahan, titik terluar pualau rangsang terus sergeser. Karenanya, pemerintah provinsi dan Pusat pusat harus segera mengalokasikan anggaran untuk penyelamatan pulau Rangsang.

Tergerusnya pantai di Pulau rangsang tersebut, sudah sering didengungkan oleh Bupati Kepulauan Meranti, Drs, Irwan MSi. Namun sampai hari ini, belum ada upaya nyata untuk menyelamatkan pulau tersebut. Sebab memang belum ada anggaran untuk proyek tersebut.

"Di sejumlah titik rawan, luas dataran pulau Rangsang yang terjun ke luat semakin luas. Untuk desa Tanjung Kedabu, luas tebing pantai yang runtuh sudah mencapai lebih dari 500 meter. Kalau kondisi ini terus dibiarkan berlarutlarut, dihawatirkan akan mengubah titik kordinat pualu terluar NKRI di Meranti. Kondisi ini tidak hanya akan merugikan mayarakat tapi juga pemerintah darah dan nasional. Dengan bergesernya titik kordinat terluar, batas terluar NKRI akan ikut berubah di sekitar perairan Selat Malaka dan akan menguntungkan negera tetangga," tegas Bupati, beberapa waktu lalu.

Menurut Bupati, abrasi yang menerjang Meranti tidak hanya terjadi di Pulau Rangsang.

Sejumlah pulau terluar lainnya

di Meranti turut mengalami abrasi. Namun dari pulau terluar yang tergerus abrasi, pulau Rangsang merupakan pulau terluar di Meranti yang paling parah di hantam abrasi. Setiap tahunnya, luas dararatan pulau Rangsang yang tergerus terjun ke laut bertambah. Tidak hanya terpokus di desa Tanjung Kedabu, sejumlah desa lainnya yang terletak di bagian utara Pulau Rangsang juga terus menyusut di terjang abrasi.

Akibatnya, tidak hanya luas daratan saja yang menyusut, areal perkebunan, rumah, musholla juga akan ikut disingkirkan. Untuk itu, langkah penanganannya harus menjadi prioritas. Tidak hanya oleh pemerintah daerah Meranti, tapi juga pemerintah Propinsi Riau dan pemerintah pusat.

"Kalau harus dilimpahkannya semua ke daerah, jelas Meranti tidak akan mampu.

Meranti butuh alokasi dana yang sangat besar untuk membangun kawasan batu pemecah ombak di titik-titik rawan abarasi. Untuk itu, langkah yang akan diambil pemkab Meranti adalah melakukan upaya shering dana dengan propinsi dan APBN. Selain itu, pemkab Meranti berupaya melibatkan kepedulian ivestor untuk menyelamatakan daratan Puau Ransang dari terjangan abrasi," papar Bupati Irwan.(nazeri)

Masyarakat Harus Paham Daging Sehat JAMBI- Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta warga masyarakat memahami daging yang sehat dan baik serta halal agar aman dikonsumsi.

"Masyarakat harus mengerti daging yang sehat dan baik (toyyib) dan juga halal, salah satu caranya bisa dilakukan dari cara memotongnya," kata Gubernur.

Hal tersebut disampaikan Hasan Basri Agus saat melakukan dialog terkait dengan daging aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) sekaligus melakukan panen sapi Bali bersama di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi.

Hadir dalam acara itu, Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, Ahmad Junaidi dan Bupati Muarojambi Burhanuddin Mahir.

Selain memahami daging yang sehat, masyarakat juga

PENJUAL daging sehat

harus memperlakukan ternak dengan baik sehingga akan menghasilkan daging yang juga berkualitas.

Melihat peternakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasang Pudak dan keberhasilan yang diraih, Gubernur merasa Jambi akan aman pangan dan bisa melepaskan diri

dari ketergantungan pasokan daging dari luar.

"Kalau semua daerah (kabupaten/kota, red.) berpikir seperti itu, kebutuhan pangan masyarakat Jambi akan aman," katanya.

Sementara itu, Direktur Kesmavet dan Pasca Panen Ahmad Junaidi mengatakan bahwa ketahanan pangan

harus memenuhi syarat dan kualitas sehat konsumsi.

"Tidak hanya kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai daging yang akan dikonsumsi mengandung penyakit," katanya.

Ia juga menyatakan sangat mendukung program integrasi sapi dan sawit (sasa) yang kini mulai dikembangkan oleh beberapa perusahaan perkebunan di Jambi.

Diharapkan integrasi sapi dan sawit yang sedang dilakukan di Jambi menjadi contoh daerah potensial lainnya.

Bupati Muarojambi Burhanuddin Mahir menyatakan bahwa daerahnya sangat cocok untuk program integrasi sapi dan sawit karena ada 130.000 hektare kebun sawit.

"Ada 130.000 hektare kebon sawit yang bisa dibuat integrasi sapi sawit. Seandainya dua sapi satu hektare maka kebutuhan daging Jambi bisa teratasi," katanya.(baharudin)

Safari Ramadhan Pemkab Meranti

Sekda Serahkan Bantuan Al Qur'an KETUA DPRD menyerahkan santuan untuk 20 janda didampingi Sekdes repan Ismet

but program tersebut, dengan cara meningkatkan potensi pertanian di daerah ini," ajak Hafizoh.

Dalam acara silaturahmi tersebut, masyarakat Desa Repan juga menyampaikan keluhannya mengenai infrastruktur jalan di daerah ini. Masyarakat Desa Repan minta kepada Pemkab Meranti agar dapat membangun jalan poros sepanjang 2 KM. Infrastruktur jalan ini penting untuk menghubungkan Desa Repan menuju Desa

Penyagun.

Menanggapi permintaan masyarakat Desa Repan tersebut, Ketua DPRD Meranti, menyebutkan, pihaknya menampung semua keluhan dan aspirasi rakyat dan akan membahasnya dengan Pemkab Meranti. Hafizoh mengakui, kondisi di Desa Repan memang masih memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian serius.

Terutama menyangkut soal infrastruktur jalan dan penerangan. (nazeri)

PNS Pekanbaru Libur Tujuh PEKANBARU- PNS di Kota Pekanbaru mendapat kesempatan selama tujuh hari melaksanakan silaturahmi dalam merayakan Idul Fitri 1433 H terhitung Jumat, (17/ 11) usai perayaan HUT kemerdekaan RI ke 67.

"Libur Idul Fitri 1433 H itu sesuai dengan surat edaran Mendagri. Kita harapkan agar umat Islam dan lainnya memanfaatkan waktu libur sebaik-baiknya," kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT

MERANTI-Pulau Rangsang sebuah noktah kecil dari deretan ribuan pulau di Riau kerap dilanda musibah abrasi. Pulau yang menjadi sabuk hijau daratan Pulau Rangsang yang terletak di bantaran Selat Malaka ini, setiap tahunnya runtuh di terjang abrasi. Hutan bakau yang terus menyusut dan kuatnya terjangan ombak Selat Malaka seakan-akan menyampaikan pesan pulau yang kaya timah, emas dan gas ini semakin mengecil.

Di sejumlah titik terparah yang diterjang abrasi, membentuk sedimen pantai yang semakin luas. Di bagian ujung barat Pulau Rangsang, membentuk teluk yang semakin dalam menjorok ke arah daratan membentuk leher angsa.

Pulau ini terancam terputus.

Pemerintah Kabupaten Meranti mengaku, tak berdaya membendung derasnya abrasi yang menerjang, belum lama ini.

Menurut cerita masyarakat di Pulau Rangsang, rata-rata selama setahun lahan yang ada di Pulau Rangsang hilang seluas 212 hektare. Hal itu diakibatkan abrasi dari hantaman gelombang air laut Selat Malaka. "Kalau masalah ini tak tak segera ditanggulangi, maka sebagian besar Pulau Rangsang akan tenggelam. kami mohon kiranya pemerintah bisa segera melakukan langkah nya-

Minggu.

Ia mengingatkan seluruh PNS sudah kembali masuk kerja dan diharapkan tidak ada yang mangkir dengan alasan masih merayakan Idul Fitri.

Selama libur Idul Fitri pejabat juga diminta untuk tetap mengaktifkan telepon genggam agar bisa terus berkomunikasi bila ada halhal mendesak yang harus dilakukan.

Dalam meningkatkan di-

siplin PNS, pada hari pertama dan kedua setelah Idul Fitri akan dilakukan inspeksi mendadak. "waktu libur Idul Fitri bersama dari pemerintah cukup aspiratif dan sudah seharusnya PNS bisa aktif kembali pada Kamis (23/8)," ujarnya.

Terkait pemberian parsel, Firdaus telah mewanti-wanti agar birokrat tidak menerimanya karena nanti dikhawatirkan ada konflik kepentingan. (herman)

MERANTI-Sejumlah kepala SKPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H. Zubiarsyah melaksanakan safari Ramadhan di Masjid Darul Jannah di Jl. Gelora, Selatpanjang, pekan lalu. Hadir bersama dalam rombongan safari tersebut, Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Meranti H. Nizam Munadi,SAg, Asisten Bidang Administrasi Pemkab Meranti Tengku Akhrial, dan Camat Tebing Tinggi

serta sejumlah pejabat lainnya.

Dalam kesempatan itu juga Sekda menyampaikan bantuan dari Bupati kepada jamaah Masjid Darul Jannah berupa bantuan al Qur'an, 20 kain sarung dari Bupati, bantuan dana Rp. 10 juta untuk Masjid Darul Jannah dan santunan lainnya.

Dalam sambutannya Sekda Zubiarsyah mengatakan kegiatan safari digilir antar masjid di setiap kecamatan pada setiap

tahunnya. Pemkab Meranti sendiri membentuk tiga tim safari pada Ramadhan kali ini.

"Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengundang masyarakat untuk menghadiri open house di rumah Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada Lebaran pertama dan kedua mendatang. Pada hari ketiga rombongan Pemkab Meranti akan menghadiri undangan openhouse Pemerintah Pro-

vinsi Riau di Pekanbaru," imbaunya.

Dalam safari tersebut, ceramah agama disampaikan Ketua MUI H. Nizam Munadi. Dalam tausiyahnya Nizam mengajak jamaah untuk senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

"Dalam ramadhan ini Al Qur'an diturunkan sebagai berkah dan petunjuk bagi umat manusia," ungkap dia. (nazri)

PLN Investasi Rp43 Milliar Untuk PON-Riau PEKANBARU- PLN Wilayah Riau-Kepri (WRKR) menggelontorkan investasi sebesar Rp43 miliar untuk mendukung sarana kelistrikan PON XVIII yang akan digelar di Provinsi Riau pada September 2012.

"Investasi PLN dalam PON XVIII sebesar Rp43 miliar diluar operasional," kata GM PLN WRKR, Djoko Abumanan, di Pekanbaru.

Investasi itu digunakan untuk gardu pelanggan dan gardu hubung dengan kubikel, serta trafo distribusi dan trafo mobile. Kemudian ada juga investasi untuk unit kabel bergerak, genset mobile, serta perangkat SKTM dan SUTM dengan daya masing-masing 20 kilovolt (KV).

"Pada prinsipnya kami tak terlalu mengharapkan untung dari investasi karena kelistrikan merupakan tanggung jawab PLN sebagai badan usaha

CMYK

negara," katanya.

Ia mengatakan, PLN memperkirakan kondisi di Riau pada saat penyelenggaraan PON pada bulan September akan mencapai 457 Mega Watt (Mw) saat beban puncak. Menurut dia, terjadi kenaikan signifikan karena tahun lalu kondisi beban puncak mencapai 338 Mw atau bertambah sekitar 100 Mw. Ia mengatakan, kondisi beban puncak saat normal di Riau mencapai 444 Mw, sedangkan daya mampu atau kemandirian energi baru mencapai 266 Mw. Untuk menanggulangi kekurangan daya, PLN masih akan mengandalkan pasokan listrik dari sistem interkoneksi dan juga penambahan pembangkit diantaranya seperti di Kota Dumai sebesar 40 Mw, dan Duri sebesar 17 Mw. "Kami juga akan menambah mesin-mesin baru dengan menyewakan," katanya.

Ia mengatakan, PLN menginventarisir 46 lokasi kegiatan penyelenggaraan PON, termasuk arena penyelenggara cabang olahraga PON Riau.

Yang diutamakan adalah upacara pembukaan dan penutupan di Stadion Utama Riau, stadion penyelenggaraan cabang sepakbola, serta media senter di Menara Bank Riau dan Bandara.

Selain itu, PLN juga men-

yatakan kesiapan untuk menunjang kelistrikan bagi arena pertandingan di seluruh daerah penyelenggaraan cabang olahraga PON. Pelayanan akan dibagi di 14 rayon PLN di tiap kabupaten/ kota, di antaranya Rayon Rumbai akan melayani 12 arena, rayon Simpang Tiga sembilan arena, Panam (7), Kota Timur (6), Siak (5), Dumai (4) dan Kota Barat (3). (robert)

CMYK

Sambungan

Edisi: 57/Minggu III Agustus 2012

RP 212,2 Miliar Uang Lusuh Dimusnahkan BENGKULU- Sebanyak Rp212,2 milar uang lusuh, rusak dan robek yang tergolong tidak layak edar lagi dimusnahkan selama 2012 agar uang yang beredar di masyarakat selalu dalam keadaan baik.

"Selama Januari hingga Juli 2012 kami telah meracik/

memusnahkan sebanyak Rp212,2 miliar uang lusuh, rusak dan robek yang tergolong tidak layak edar lagi," kata Pemimpin Bank Indonesia Cabang Bengkulu Causa Iman Karana.

Ia mengatakan, uang dimusnahkan itu 60 persen diantaranya berupa pecahan

Rp64, 7 M Uang gan, beberapa dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut meliputi keterlambatan dari jadwal, konstruksi yang tidak sesuai dengan bestek serta adanya intervensi pusat dalam proses tender. Ada indikasi, pelaksanaan proyek sengaja dimolorkan agar kelanjutannya dianggarkan dalam APBN selanjutnya.

Indikasi lainnya, dugaan penempatan Yulian sebagai Kepala Satuan Kerja (Kasatker) yang sengaja dititipkan oknum di Dirjen Bina Marga untuk mengatur proyek-proyek besar di Kepri yang bersumber dari APBN. Khusus mengenai oprit, be-

lum terlihat pelaksanaannya.

Padahal seharusnya, pengopritan telah selesai. Diperkirakan, negara dirugikan sekitar Rp12 miliar akibat keterlambatan oprit.

Kondisi proyek di lapangan hingga Selasa, (25/7/2012), jembatan Anculai masih jauh dari rampung. Tiang penyangga baru berdiri 9 unit dan belum dihubungkan antara satu dengan yang lain. Padahal, sesuai rencana kerja, jembatan tersebut harus selesai dalam 750 hari kalender atau setara dengan 25 bulan. Sayangnya, dalam papan proyek tidak dijelaskan tanggal mulai dikerjakan hingga waktu selesai.

Jokowi, Harapan ke kantor DHN 45 belum lama ini, masyarakat Jakarta sekarang ini, tak butuh pejabat yang mengubar janji muluk-muluk dari calon gubernurnya.

Masyarkat, hanya butuh bukti yang bisa membuat mereka damai, sejahtera, dan adil dibidang hukum, bukan janjijanji politik yang ada dalam iklan politik di televisi maupun media cetak, yang hanya manis di bibir, tapi kenyataan tidak terimplementasikan secara komprehensif bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Masyarakat Jakarta jelas Joko, memerlukan pejabat yang banyak membuat gebrakan perubahan untuk kota Jakarta.

Warga Jakarta sekarang tambah Joko menginginkan pemimpin yang mau memikirkan

kepentingan publik dan rakyatnya, dan melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka ke lapangan.

Masyarakat Jakarta yang pro perubahan ujar Pembina LSM Peduli Pejuang ini, menaroh harapannya pada sosok Jokowi, yang pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta lalu menang 43 persen. Sebagai calon gubernur DKI Jakarta, dengan jargonnya “Jakarta Baru� memang banyak yang meragukan kemampuan Jokowi, karena statusnya sebagai pendatang yang belum banyak tahu kondisi lapangan Jakarta.

Tapi karena sikapnya yang sederhana dan terkesan lebih tulus untuk membuat perubahan, membuat warga Jakarta memilih Walikota Solo terse-

TNI Bangun Boedi Oetomo mengatakan, salah satu alasan Teluk Palu dijadikan lokasi pangkalan kapal selam karena teluk ini cukup strategis di nusantara.

Dia mengatakan, Teluk Palu memiliki lebar 10 kilometer dengan lingkar garis pantai sepanjang 68 kilometer.

"Kedalaman teluk ini mencapai 400 meter. Sangat strategis. Ini teluk paling dalam diantara teluk yang ada. Kapal induk saja bisa berlabuh. Di Singapura saja itu hanya 25 meter, tidak bisa dilewati kapal induk," katanya.

Sementara itu Gubernur Su-

Sambungan dari hal 1 Keanehan lain yang terlihat di lapangan, tidak ada lagi tanda-tanda proyek tersebut dikerjakan. Anwar, yang mengaku sebagai security menyebutkan, aktivitas pengerjaan proyek terhenti sehubungan dengan bulan Ramadhan. Namun ia tidak mengetahui kapan akan dilanjutkan serta kapan aktivitas pembangunan terhenti.

Yudian, Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepri belum memberikan keterangan seputar proyek tersebut. Bahkan wawancara tertulis yang diajukan PAB Indonesia, juga belum dibalas Yudian. (astang)

Sambungan dari hal 1 but. Keyakinan warga Jakarta bertambah ketika Jokowi masuk dalam nominasi sebagai wali kota terbaik dunia versi City Mayors Foundation Dalam daftar yang dirilis 1 April 2012 di situs web-nya worldmayor.com , ini sangat membanggakan Indonesia ketika kita sedang sulit untuk mempercayai pemimpin kita tiba-tiba hadir seorang Jokowi yang mampu mengambil hati publik Indonesia bahkan dunia.

Semoga sikap dan jiwa kepemimpinan yang baik ini pada Jokowi, tandas Joko Tunggono, konsisten dan bisa memberi contoh kepada para pemimpin lain untuk tulus memimpin dan membangun negeri ini tanpa ada embel-embel untuk memperkaya diri. (zul)

Sambungan dari hal 1 lawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan, masyarakat sekitar lokasi pembangunan pangkalan selam di Watusampu kiranya mendukung rencana tersebut.

"Semua ini untuk kita di Sulawesi Tengah. Sekarang kita sudah rasakan bagaimana KRI Makassar bisa berlabuh di sini sehingga kita bisa melihat langsung dan naik di atas kapal," kata Longki.

Jumat malam ratusan masyarakat mengikuti shalat tarwih bersama di atas kapal sepanjang 122 meter tersebut.

Menurut rencana KRI Ma-

Krisis Kedelai Selain itu subsidi yang harus ditanggung pemerintah mencapai Rp160 triliun pada tahun 2011.

Sumber daya alam yang dapat diolah menjadi energi alternatif seperti gas bumi atau bahan bakar nabati, produksinya masih belum mencukupi.

Total produksi gas bumi nasional pada tahun 2011 sebesar 2.948.367 MMSCF. Sementara tahun 2010 listrik dari energi terbarukan 8.772,50 MW dan di tahun yang sama Bahan Bakar Nabati (BBN) sebesar 2.912.690 ribu KL. "Atas nilai itu, gas bumi, energi terbarukan dan batubara dinilai belum mampu menggantikan minyak bumi, program konversi energi dan penghematan BBM tidak berjalan lancar," ujar Sarjan.

Di bidang pangan program swasembada dan swasembada

Rp1.000 dan Rp2.000, karena menjadi jenis uang pecahan yang paling banyak digunakan warga dalam transaksi jual beli sehingga daya tahannya pun tidak lama.

Dijelaskannya, pada Januari Rp65 miliar, Februari Rp67 miliar, Maret Rp48,5 miliar, April Rp15,9 miliar, Mei Rp7,9 miliar Juni Rp5,4 miliar dan Juli Rp2,3 miliar.

Peracikanan uang dilakukan setiap dua kali seminggu apabila jumlah uang lusuh maupun yang ditarik dari peredaran sudah mencapai 300.000 lembar.

Selama pemusnahan uang dengan menggunakan alat yang didatangkan dari Belanada tersebut, BI melakukan sistem pengamanan yang ketat dengan menggunakan kamera cctv, dengan melibatkan tenaga hanya tiga orang. (herman)

berkelanjutan yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2014 berjalan terlalu lamban. Imbasnya pemerintah kesulitan memenuhi kebutuhan pokok pangan melalui produksi nasional dan harus bergantung pada impor.

Melihat hal ini, Sarjan menuntut pemerintah segera mengambil langkah untuk melepaskan diri dari ketergantungan asing. Pasalnya, selama masih bergantung pada asupan asing maka indonesia sulit untuk menjadi negara yang utuh.

"Dengan kemandirian pangan dan energi, Indonesia tidak mudah didikte oleh bangsa dan tidak mudah terpecah belah sehingga mengancam kelasungan NKRI. Pangan dan energi merupakan salah satu sektor primer yang menentukan eksistensi Indonesia di kancah internasional dan nasional," pungkasnya.

kassar yang berkapasitas muatan 22 tank dan tiga helikopter serta 700 personil tersebut akan bertolak ke Bitung pada Sabtu siang Hadir dalam tarwih tersebut Komandan KRI Makassar-590 Letkol Laut Fadelan, SE. Komandan Lanal Palu Kolonel Budi Oetomo, Wakil Gugus Tempur Latihan Lanal Palu (Guspur Latim) Kol Laut Semi Joni dan sejumlah pejabat di daerah ini.

Tarwih di atas KRI tersebut juga menghadirkan penceramah Ramadan, Dr Hilal Malarangeng, M.Ag. (bowo)

Sambungan dari hal 1 Dalam seminar memperingati ulang tahun ke-4 PATANI, Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriyawan mengatakan bahwa cara ampuh untuk menselaraskan kemandirian pangan adalah dengan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Dengan kemandirian dan ketahanan pangan, impor negara diyakini akan berkurang.

"Digoyang kedelai saja kita goyah, itu yang menunjukan ketahanan pangan kita belum terpenuhi," kata Rusman.

Rusman tetap yakin bahwa krisis pangan negara Indonesia belum sangat mengkhawatirkan. Bahkan, menurutnya, produksi pangan Indonesia sudah mendekati swasembada.

"Krisis pangan kita belum lampu merah. Infrastruktur irigrasi dapat jadi cara kita nggak akan kekurangan. Itu harus direvitalisasi," jelasnya.(zul)

7

Flu Burung

BAKN DPR Minta KPK Tangani Dugaan Korupsi Vaksin Flu Burung JAKARTA - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI akan menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil telaah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengadaan vaksin flu burung Kementerian Kesehatan dalam Rapat Paripurna.

Sebagai tindak lanjut telaah itu, BAKN merekomendasikan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus pengadaan bernilai Rp 1,4

triliun itu yang mengalami kebocoran itu.

"Salah satu rekomendasinya yang jelas bahwa ini perlu diproses hukum. Kita meminta respon Komisi IX. Rekomendasi hukum, kita minta diproses KPK karena anggaran yang didiberikan itu Rp 1,4 triliun. Yang sudah mengalir Rp 1 triliun. Di sini banyak terjadi hal-hal kebocoran, maka kita lihat ini harus diusut," ujar Wakil Ketua BAKN dari Fraksi Partai

Demokrat, Yahya Secawirya, Rabu (15/8/2012).

Menurut Yahya, adalah sangat relevan bila BAKN ingin kasus ini diproses hukum oleh KPK. Sebab, tampak ada kurang akuntabelnya keuangan dan justru terjadi kebocoran anggaran.

"Saya pernah datang ke Bio Farma yang kebetulan berkesempatan melihat, sangat disayangkan proyek itu terbengkalai," ujarnya.

Sharing Pendapat but berlaku dari tahun 19771979, setelah 1980 tak ada lagi tagihan retribusi.Tahun 1984, melalui Panitia sembilan yang diketuai Walikota Jakarta Utara, para pengarap mendapat ganti rugi tanah garapan dari PT. Mandara Permai kecuali Niing bin Sanip dan keluarga penggarap di areal seluas 86,6 Ha. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta, R Soeprapto, melalui surat Dewan Harian Nasional 45 No.125/III/2007, tertanggal 13 Maret 2007 kepada Walikota Jakarta Utara dan Surat No.404/Setjen/IV/2008 tanggal 9 April 2008, telah memberi rekomendari untuk menyelesaikan, status garapan Niing bin Sanip dan meminta penyelesaian tuntas lahan tersebut oleh semua pihak.

Hal sama, dilakukan Sekretaris Negara Republik Indonesia melalui surat no. B-4261/Setneg/ D5/12/2007 tanggal 27 Desember 2007 kepada PT. MP dan surat no. B-4262/Setneg/D-5/12/2007 tertanggal 27 Desember 2007 kepada Gubernur DKI Jakarta, memberitahukan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menerima surat pengaduan Niing bin Sanip dan telah meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk meneliti dan menindak lanjuti pengaduan dari Niing bin Sanip atas tanah garapannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melakukan hal sama. Komisi A, melalui Surat no.84/S/K.A/DPRD/XI/2008 menyatakan bahwa DPRD DKI Jakarta telah menerima delegasi Niing bin Sanip dan meneliti bukti-bukti terlampir, maka sepakat pengaduan Niing bin Sanip Cs adalah benar.

Sambungan dari hal 1

PERTEMUAN Tim Niing Cs dengan Prijanto.

Karena itu, meminta Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan kepada PT MP agar segera membayar ganti rugi hak garapan Niing Cs.awal sengketa tanah antara penerima Bintang Grilya ketika PT MP, pada tahun 1984, melakukaan pengukuran paksa lahan kawasan hutan angke milik Negara yang dikuasai Departemen Pertanian cq Dirjen Kehutanan (saat ini Kementerian Kehutanan Republik Indonesia) seluas 1.162,48 Ha. Tetapi semua itu seperti tak digubris pihak pengembang.

Namun, jelas Joko, upaya Kapten Niing Cs pernah juga direspon PT. MP. Pada 14 Agustus 2002 lalu, Niing bin Sanip diterima di kantor pemasaran PT MP di kawasan PIK. Dari pertemuan tersebut lahir kesepakatan dari pihak pengembang untuk menindak lanjuti masalah ganti rugi, ke panitia sembilan sebagai pihak pelaksana pembebasan tanah.

Namun, setelah pertemuan tersebut tak ada tindakan lan-

jut dari PT. MP. Permasalahan lahan PIK ini, lanjut Joko, telah dilakukan gelar perkara di ruang rapat Bidang Pengajian dan Penanganan Sengketa dan Komplik Pertanahan, 1 Desember 2010 lalu.

Gelar perkara tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan pihak PT MP. Kesimpulan gelar perkara tersebut, para pihak menempuh jalur hukum melalui pengadilan yaitu, pihak Kapten (pur) Niing bin Sanip Cs dapat menggugat melalui PTUN Jakarta mengenai cacat administrasi penerbit HGB No. 3514 dan 3515.

Jalur Hukum Pihak Niing bin Sanip Cs dapat melapor kepada aparat berwajib mengenai dugaan adanya manipulasi indeks tarif retribusi.

Kemudian Apabila terjadi kesepakatan antara pihak dan permasalahan dapat diselesaikan secara damai agar para pihak seg-

Antasari Azhar "Artinya pemerintah kita baru sejak 15 Oktober memiliki protokol penangan krisis. Karena itu komitmen penegakan hukum adalah salah satu substansi dari pertemuan tanggal 9 Oktober tersebut," katanya.

Dikatakannya, dari pengalaman krisis sebelumnya yaitu 1998, banyak pihak yang sengaja mengambil keuntungan karena tidak diawasi ketat oleh penegak hukum.

"Jadi tuduhan Antasari itu tidak relevan dan cenderung ngawur. Bagaimana mungkin merencanakan bailout untuk Century di saat belum ada satu pun bank yang dapat dipastikan harus di-bailout," kata Andi Arief.

Dikatakannya, semua pertemuan yang dilakukan Presiden selain tematis dan substantif, materinya selalu terdokumentasi secara internal, dan publik juga bisa mengikuti melalui peliputan media masa.

"Silakan masyarakat mengecek pertemuan 9 Oktober 2008 itu melalui media massa yang sekarang arsipnya masih ada. Sekali lagi Antasari telah melakukan pengakuan yang membohongi publik," katanya.

Sebelumnya, Antasari kepada wartawan mengaku diundang Presiden ke istana saat ia masih menjabat sebagai Ketua KPK pada Oktober 2008 untuk membicarakan bailout Bank Century.

Disebutkan ada sejumlah pejabat tinggi yang hadir dalam pertemuan itu, antara lain Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supanji, Menko Polhukam Widodo AS, Menkeu Sri Mulyani dan Mensesneg Hatta Rajasa.

Selain itu Gubernur BI Boediono, Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng, dan Staf Khusus Presiden Denny Indrayana dikatakan juga mengikuti pertemuan tersebut.

Ketua DPR, Marzuki Alie juga ikut memberikan komentar. Ia menyatakan, pernyataan Antasari Azhar tentang rapat yang dipimpin Presiden Susilo

CMYK

Sebagaimana diberitakan, saat ini KPK dan Polri juga tengah menangani kasus ini. Bahkan, Polri sudah menetapkan tersangka kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial TPS dari Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes. Selain itu, Polri juga sudah melakukan penyitaan alat produksi vaksin flu burung serta uang Rp 224 juta dan 31.200 Dolar AS.***

Bambang Yudhoyono soal pencairan dana untuk Bank Century pada Oktober 2008, itu tidak benar.

"Saya yakin tidak ada rapat itu... Mungkin kalimat (Antasari) itu keliru kali. Tidak ada skenario itu, masa SBY campuri itu ," kata Marzuki di gedung DPR, Jakarta.

Sebelumnya, Antasari mengaku diundang Presiden Yudhoyono ke Istana saat ia masih menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Oktober 2008.

Antasari tidak diundang sendirian, ada sejumlah pejabat tinggi yang juga hadir.

Menanggapi soal undangan itu, Marzuki mengatakan wajar jika ada pejabat yang diundang ke Istana Kepresidenan.

"Presiden SBY sebagai kepala negara berhak mengundang, tidak ada masalah. Presiden saja bisa melakukan rapat konsultasi dengan DPR," sebut Marzuki.

Sementara itu, ketika ditanya soal rencana pemanggilan Antasari oleh Komisi III DPR, Marzuki mempersilahkan rencana tersebut.

"Silahkan saja Antasari dipanggil. Tapi sebetulnya kasus Bank Century sudah selesai.

Tim Pengawas Century DPR hanya mengawasi keputusan rekomendasi DPR RI," katanya.

"Manakala sudah jadi keputusan, sudah dilaksanakan tapi tidak ada fakta hukum, jangan dipaksakan. Politik memaksa menghukum untuk menzolimi seseorang, tidak bisa dong," ujar Marzuki menambahkan.

Pihak Istana Kepresidenan telah membantah pernyataan Antasari tersebut.

Sementara anggota Tim Pengawas Kasus Century DPR, Bambang Soesatyo menegaskan keterangan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar harusnya memerkuat tindakan KPK untuk menaikkan kasus mega skandal Bailout Bank Century Rp 6,7 Triliun ke ting-

era memberitahu kepada Badan Pertanahan Nasional untuk diproses administrasi pertanahan.

Menanggapi persoalan tersebut, Prijanto, menyarankan Kapten TNI (Purn) Niing bin Sanip menempuh jalur hukum.

Apalagi jelas Prijanto, Niing Cs, memiliki bukti-bukti kepemilikan lengkap.

Dengan demikian, jelas Prijanto penguasaan lahan yang dilakukan pengembang yang diduga sudah digarap Niing Cs selama ini bisa terkuak. Kapten TNI (purn) Niing bin Sanip tambahnya harus mencoba mengajukan sertifikat ke BPN. Apalagi katanya sebagaimana keterangan Niing bin Sanip BPN sudah mengakui lahan yang kini dikuasai pengembang itu milik pejuang kemerdekaan tersebut. “Kalau permohonan tersebut berhasil dikabulkan BPN, maka restribusi yang katanya tak sesuai tariff itu, bisa dikembalikan pada perhitungan semula,� tandas Prijanto. (zul azhari).

Sambungan dari hal 1 kat penyidikan.

Bambang lantas menjelaskan tentang perdebatan Gayus Lumbun, mantan Wakil Ketua Pansus Kasus Century DPR, yang sekarang menjabat Hakim Agung dengan mantan pimpinan KPK Chandra Hamzah, dalam rapat gabungan Timwas Century 21 September 2011.

Menurut Bambang, ketika itu Gayus menyampaikan bahwa kasus Bailout Century harus segera ditingkatkan ke penyidikan karena sudah memenuhi konsep penal policy.

Yaitu, adanya perbuatan melawan hukum (actus rius), pertanggungan jawab pidana karena adanya niat (mens rea), sanksi (punishment) dan perlakuan (treadment).

"Itulah rentetan proses hukum pidana yang harus dilakukan KPK. Tapi saat itu, Chandra Hamzah berkeras bahwa KPK belum menemukan adanya "niat" atau men rea). Sehingga KPK belum bisa meningkatkan kasus tersebut ke penyidikan," kata Bambang.

"Nah, sekarang dengan adanya Keterangan Antasari yang menguatkan argument Prof Gayus, maka tidak ada alasan lagi bagi KPK untuk tidak meningkatkan kasus Century tersebut ke penyidikan," tegas Bambang yang juga politisi Partai Golkar itu.

Intinya kata Bambang pula, KPK harusnya sudah bisa tingkatkan kasus Century ke penyidikan. "Mengingat, pertemuan sejumlah petinggi di Istana sebelum bailout Century sudah memenuhi unsur "niat" atau "mens rea" dalam rentetan proses hukum pidana," pungkas Anggota Komisi III DPR itu.

Sementara Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy, menyebutkan, penegak hukum tidak bisa jadikan testimoni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar sebagai fakta hukum dalam mengungkap kasus bailout Bank Century.

"Testimoni Antasari itu sulit menjadi fakta hukum bila tanpa disertai bukti-bukti dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang lain," kata Tjatur.

Meskipun demikian, kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu, testimoni Antasari Azhar itu bisa menjadi masukan bagi penegak hukum.

"Testimoni Pak Antasari menarik untuk disimak dan dijadilkan masukan oleh penegak hukum," kata Tjatur.

Sementara itu, Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina PD, Marzuki Alie mengatakan, tidak ada rapat di istana mengenai rencana pemberian dana talangan atau bailout kepada Bank Century.

"Tidak ada rapat soal itu," kata Marzuki. lalu mengemukakan pengakuan Antasari yang diundang ke istana merupakan hal biasa.

"Presiden SBY bisa memanggil dan mengundang siapa saja untuk rapat konsultasi.

Dengan DPR saja bisa," kata Marzuki.

Pihak Istana Kepresidenan membantah pernyataan mantan Ketua KPK Antasari Azhar tentang rapat yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono di Istana Kepresidenan tentang pemberian dana talangan kepada Bank Century. "Saya kira itu tidak benar dan perlu diluruskan," kata Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha.

Menurut Julian, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memang sering melakukan koordinasi dengan sejumlah pimpinan lembaga negara, termasuk lembaga penegak hukum.

Rapat pada 2008 yang dimaksud Antasari, Julian menegaskan rapat itu adalah koordinasi untuk membahas berbagai hal supaya tidak terjadi pelanggaran hukum dalam menangani krisis pada saat itu.

"Tidak berarti bahwa itu kemudian diartikan sebagai suatu rapat untuk penanganan bailout Bank Century," kata Julian.(drt/zul)

CMYK

Sumut Time 8 Pangdam Bantah Pulau di Nias Dimiliki Asing Edisi: 57/Minggu III Agustus 2012

MEDAN– Panglima Komando Daerah Militer I Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Lodewijk F Paulus membantah informasi tentang kepemilikan asing terhadap dua pulau di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara.

“Ternyata, tidak semua informasi itu benar,” kata Pangdam usai menghadiri gelar pasukan Operasi Ketupat Toba 2012 di Lapangan Merdeka Medan.

Menurut Pangdam, informasi yang berkembang selama ini bahwa ada orang asing yang memiliki dua pulau di Kepulauan Nias tidak benar sama sekali.

Pihaknya mengakui jika ada orang asing yang berada di dua pulau tersebut, yakni Pulau Simalake di Kabupaten Nias AGEN LPG

Ketersediaan Gas di Sumut Aman tuhan gas di kawasan ini dari waktu ke waktu terus meningkat.

Oleh karena itu, ia berharap Dirut PT PGN bisa secepatnya mengambil langkah-langkah strategis untuk memenuhi ketersediaan gas untuk dunia industri di Sumut dankhususnya Medan.

Apalagi, pihaknya juga sudah menerima laporan tentang adanya sejumlah industri menurunkan produksi bahkan melakukan PHK karena krisis gas.

“Ini semua dikarenakan tidak adanya bahan bakar, bahan baku untuk menggerakkan industri tersebut satu diantaranya adalah gas.

“Mudah-mudahan pada bulan Ramadhan yang penuh berkah ini menjadi keuntungan bagi PGN untuk bisa memenuhi ketersediaan gas di Provinsi Sumut, ” ucap dia.

Gatot juga menambahkan, bahwa pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2011 yang sudah di atas rata-rata nasional yakni 6,58 persen.Pertumbuhan ini akan semakin bagus jika didukung infrastruktur dan pasokan energi/gas yang cukup.

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso mengatakan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi ketersediaan gas terutama bagi kalangan industri di Sumatera Utara.(bonar)

LANGKAT-Halua, manisan yang dibuat dari berbagai macam buah, merupakan ciri khas dari masyarakat Melayu yang bermukim di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Manisan Halua biasa dihidangkan ketika menyambut tamu datang pada saat lebaran.

“Warga melayu Langkat tidak akan lupa menyuguhkan hidangan manisan halua buat tamu yang datang,” kata salah satu pedagang manisan di kota Stabat, Ani Syafii di Stabat, Jumat.

Para peminat manisan halua tersebut tidak hanya berasal dari Langkat, Binjai, namun juga berasal dari Aceh, Pekanbaru, Jakarta, katanya.

Manisan halua yang berasal dari berbagai buah-buahan seperti pepaya, cabai, labu, wortel, daun pepaya, buah gelugur, buah renda, terong, kolang kaling, buah gundur, lalu dibentuk dengan berbagai variasi.

Dicampur dengan gula yang dipanaskan ataupun dimaksukkan langsung ke dalam manisan yang sudah dibentuk, dan diendapkan beberapa hari lamanya, katanya.

Setelah itu siap untuk disa-

Hutan Mangrove Hilang, Sawit Datang LANGKAT– Hutan mangrove (bakau) yang berada di kawasan pesisir Pantai Gebang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kini telah hilang. Hutan tersebut telah beralih fungsi menjadi tambak dan perkebunan kelapa sawit.

“Benar-benar sudah rusak hutan mangrove Gebang yang berada di Desa Pasar Rawa, Kwala Gebang itu,” kata salah seorang warga Pasar Rawa Gebang, Parmin, di Gebang.

Ia menai ada pembiaran perusakan hutan mangrove di daerahitu, sehingga tidak ada tindakan terhadap alih fungsi lahan tersebut, katanya.

Parmin menjelaskan, diperkirakan ada sekitar 1.000 hektare hutan mangrove yang rusak di kawasan tersebut.

Akibat kerusakan itu, kini warga nelayan dan masyarakat yang ada di Pasar Rawa maupun Kwala Gebang hidupnya bakal sengsara, karena hutan mangrove sebagai salah satu tempat mencari makan, sudah menjadi perkebunan kelapa sawit.

“Sebentar lagi juga Sungai Tebing di Pasar Rawa ini terancam ditutup pengusaha untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit,” kata Parmin.

Ia mengatakan bahwa pernah menyusuri Sungai Tebing ini dari hulu hingga hilir, sudah penuh dengan perkebunan kelapa sawit, bahkan hingga mendekati laut menuju Selat Malaka.

“Pinggir sungai ini saja, hanya tinggal dua meter lagi,” habis dibuat untuk perkebunan kelapa sawit, katanya.

Dengan tegas, Parmin yang sudah cukup lama tinggal di kawasan Pasar Rawa Gebang ini mengungkapkan bahwa kerusakan hutan mangrove di sana sudah cukup parah, dan perlu perhatian serius untuk mengatasinya.

“Kerusakan hutan mangrove di kawasan Gebang sudah pada tingkat 99 persen,” ungkapnya.

Hanya tinggal satu persen saja hutan mangrove di kawasan itu yang tidak dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Secara terpisah salah seorang warga lainnya, Ramli yang ditemui di sela-sela kesibukanya memperbaiki sampan menjelaskan bahwa ” dirinya merasa prihatin dengan kerusakan hutan mangrove ini di wilayah itu.

Hingga sekarang ini tidak ada tindakan, dari hasil kunjun-

KEBUN sawit

gan yang dilakukan anggota DPRD Langkat bersama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

“Jelas ada pembiaran kerusakan hutan mangrove,” tegasnya.

Ini harus menjadi perhatian serius Bupati Langkat Haji Ngogesa Sitepu, bahwa kerusakan hutan mangrove di bumi Langkat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan.

“Nampaknya tidak ada pejabat dinas kehutanan dan perkebunan Langkat, seakan tidak ambil peduli, kurang keseriusan

untuk mengembalikan hutan mangrove ke posisi semula,” katanya.

Baik Parmin maupun Ramli mengimbau pemerintah daerah setempat untuk segera menghentikan penanaman kelapa sawit dan mengembalikan fungsi hutan mangrove untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dan keamanan lingkungan.

“Bila tidak ada kepedulian pemerintah, mustahil hutan mangrove dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Ramli.(Tagor/ant)

Serdang Bedagai Terima Dokumen Teknis Kelautan SERDANG BEDAGAI– Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara menerima paket bantuan dokumen teknis tentang kelautan daerah itu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dokumen teknis kelautan tersebut diserahkan Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Dahlan Makatutu kepada Wakil Bupati Serdang Bedagai Soekirman di Sei Rampah.

Dalam paket bantuan dokumen kelautan itu terdapat, antara lain profil, dokumen final, executive summary, naskah akademis, dan peta bantuan teknis penyusunan zonasi rinci kawasan minapolitan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

(WP3K) Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2011.

“Paket bantuan teknis ini diharapkan dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat pembangunan perikanan dan kelautan di Serdang Bedagai,” kata Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Dirjen Kelautan, Pesisir dan PulauPulau Kecil KKP Dahlan Makatutu.

Ia mengatakan bahwa program pemerintah di bidang kelautan sekarang ini lebih diprioritaskan kepada industrialisasi.

Program tersebut bertujuan memberi nilai tambah bagi hasil-hasil perikanan dan kelautan seperti pengembangan UKM pengolahan ikan, industri pengolahan dan pengalengan ikan, serta industri pengolahan hasil perikanan lainnya.

LOMPAT batu ciri khs budaya di Nias

ang,” tuturnya.

Sebelumnya, tim reses DPRD Sumut di Kepulauan Nias menemukan adanya pihak asing yang diduga memiliki dua pulau yang berada jauh di lep-

as pantai.

Dugaan kepemilikan dua pulau yang diketahui bernama Pulau Simalake dan Pulau Asu itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumut. (ronald)

Halua Manisan Khas Melayu Langkat

Gubernur Minta: MEDAN– Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kembali berharap ketersedian gas di Sumut dan Kota Medan dapat terpenuhi.

“Saya kembali menyampaikan saat ini, Sumut kekurangan gas terutama untuk industri di wilayah Medan sekitarnya,” katanya kepada Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso saat menghadiri buka puasa bersama di kantor PGN, Glugur Medan.

Kebutuhan gas, menurut dia, kalau tidak salah mencapai 17 mmscfd, sementara ketersediaan hanya 11 mmscfd.”Dengan kedatangan Pak Dirut PT PGN mudah- mudahan mulai besok sudah ada stoknya paling tidak 20 mmscfd.

Gatot mengatakan, untuk mengatasi krisis gas ini, dirinya sudah langsung sowan kepada Menteri BUMN. Saat itu, Menteri BUMN menjawab, pemindahan terminal gas terapung tersebut karena dua alasan.Pertama alasan politis dan yang terakhir alasan infrastruktur.

Dari dua alasan inilah, akhirnya terminal gas terapung yang rencananya akan dipindahkan ke Arun akhirnya beralih ke Lampung.

Menurut Gatot, Menteri BUMN Dahlan Iskan juga menambahkan pihaknya menggaris bawahi bisa membangun terminal gas terapung di Belawan karena melihat kebu-

Selatan dan Pulau Asu di Kabupaten Nias Barat.

Namun, keberadaan orang asing tersebut bukan menjadi pemilik pulau, melainkan pengelola penginapan yang ada di tempat itu melalui kerja sama dengan pengusaha setempat.

“Dia (orang asing) pemilik hotel, bukan pemilik pulau.

Masyarakat juga bebas keluar masuk,” papar mantan Danjen Kopassus itu.

Selain itu, kata Pangdam, melalui konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan prajurit Kodim 0213/Nias, diketahui penginapan tersebut bukan hotel bintang lima, melainkan berupa “cottage”.

“Bukan hotel bintang lima, hanya ‘cottage’. Itu pun sebulan sekali belum tentu ada or-

Sementara itu, Wakil Bupati Serdang Bedagai Soekirman mengatakan, bantuan dokumen teknis tersebut akan dijadikan referensi tambahan dalam hal menetapkan zonasi minapolitan dan pengembangan kawasan pesisir.

“Dokumen teknis kelautan ini juga diharapkan dapat jadi referensi untuk mengurangi masalah-masalah yang ditimbulkan dalam hal menetapkan zonasi minapolitan dan pengembangan kawasan pesisir,” tambahnya.

Dikatakan Soekirman, pembangunan sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Serdang Bedagai dengan panjang garis pantai sekitar 95 kilo meter, katanya, potensial

dikembangkan lebih optimal dalam meningkatkan perbaikan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberi kontribusi bagi perolehan devisa.

“Serdang Bedagai memiliki potensi kelautan yang besar untuk terus digali dan dimanfaatkan secara optimal,” ucap dia.

Pada kesempatan itu, Soekirman menyerahkan satu unit global positioning system (GPS) peta hidro-oseanography kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Serdang Bedagai.

Peta hidro-oseanografi yang merupakan bantuan dari bantuan dari TNI Angkatan Laut itu memuat data akurat mengenai batas-batas kelautan seperti landas kontinen dan letak daerah zona ekonomi eksklusif. (Bonar)

CMYK

MANISAN Halua

jikan ataupun dihidangkan kepada para tamu yang datang ke rumah kita ketika berlebaran, rasanya sangat enak dan manis.

Ani Syafii juga menjelaskan bahwa setiap tahunnya, manisan halua yang dibuatnya diminati para pembeli.

Untuk tahun ini, manisan halua yang telah dipersiapkan mencapai 150 kilogram.

Tentang harganya tentu bervariasi tergantung bentuk halua tersebut, kalau harga biasa mencapai Rp 70.000 sampai Rp 75.000 per kilogram, ka-

tanya.

Ada juga harganya yang mahal seperti manisan cabai bisa Rp80.000 per kg.

Diantara manisan halua yang dibuatnya, yang sangat diminati para pembeli ataupun pengunjung yang datang ke tempat usahanya di Jalan Kiyai Haji Zainul Arifin Stabat, adalah manisan dari buah cabai.

Satu hari menjelang lebaran biasanya manisan halua dari cabai tersebut sudah habis, padahal dibuat lebih dari 10 kilogram, katanya.

Sementara itu seorang pembeli ibu Nasbah menjelaskan, setiap tahunnya, dia memesan manisan halua mencapai 10 kilogram, untuk dibawa dan dibagi-bagikan kepada sanak familinya yang berada di Medan.

“Kita harus bawa manisan halua setiap lebaran, karena para saudaranya akan bertanya bawa halua apa tidak,” katanya.

Manisan halua ini dinikmati oleh keluarga yang datang berlebaran, dan bisanya dalam tempo beberapa jam, manisan halua yang dihidangkan dipastikan akan habis.

Ibu Bariah, yang ditemui secara terpisah menjelaskan, kalau hidangan halua belum disajikan, akan terasa kurang sajian makanan yang disajikan, bagi masyarakat di Kabupaten Langkat.

“Harus ada manisan halua yang disajikan di setiap lebaran,” katanya.

Karena halua merupakan ciri khas makanan di hari lebaran, dipastikan harus ada di setiap rumah masyarakat Melayu maupun warga lainnya yang sudah bermukim lama di bumi Langkat, kata Bariah. (Tika)

Toba Pulp Salurkan CSR Rp74,4 Miiliar MEDAN– Dana corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan PT Toba Pulp Lestari, Tbk hingga tahun lalu sudah mencapai Rp74,4 miliar meski harga jual pulp tren melemah dampak krisis global.

“Manajemen merasa CSR bukan hanya sekadar kewajiban tetapi diperlukan agar perusahaan berkelangsungan,” kata Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk, Juanda Panjaitan, di Medan.

Dana CSR itu bukan hanya untuk bidang sosial, tetapi juga ekonomi agar masyarakat semakin sejahtera. Dengan sejahtera, masyarakat diharapkan ikut juga perduli dengan kelangsungan perusahaan.

Sebelumnya, pada acara berbuka puasa bersama pemimpin redaksi, wartawan media lokal dan nasional dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Juanda menjelaskan, keberadaan Tobapulp juga menumbuhkan dunia usaha dan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.

Pada 2011i, mitra usaha Tobapulp tercatat sudah mencapai 299 perusahaan dengan 3.995 karyawan lokal yang dimulai dari pemasok kayu, material, pabrik, ‘land clearing’, tanam, panen, angkut, pekerjaan sipil hingga kebersihan.

Nilai transaksi kemitraan sendiri sejak 2003-2011 sudah mencapai Rp2,11 triliun.

Laba sebelum pajak Tobap-

ulp sendiri berdasarkan pemaparan hasil rapat umum pemegang saham, Juni lalu, dilaporkan mengalami penurunan dari 0,4 juta dolar AS di 2010 menjadi 0,04 juta dolar AS di 2011.

Penurunan laba itu akibat penurunan harga jual pulp sebagai dampak krisis ekonomi global.

Dampak krisis ekonomi global yang masih dirasakan hingga semester I 2012. merupakan tantangan yang berat dan penuh ketidakpastian di bidang bisnis.

Manajemen menyadari semua dampak itu sehingga harus diatasi dengan berbagai inovasi, peningkatan produksi dan termasuk melakukan penghematan biaya, kata Juanda. (Tika)

Lonjakan Tarif Angkutan Udara, Pemicu Inflasi MEDAN– Tim Pengendalian Inflasi Daerah Sumatera Utara menilai terjadinya lonjakan tarif angkutan udara di setiap menjelang hari besar keagamaan dan libur sekolah perlu dibahas serius karena hal itu selalu menjadi pemicu utama inflasi.

“Mendekati Lebaran, pasti inflasi Sumut dipicu terbesar dari kenaikan tarif angkutan udara. Hal serupa terjadi ketika menjelang liburan anak sekolah pada bulan Juni lalu,” kata Wakil Ketua Tim Ahli Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Sabrina, di Medan.

Kenaikan tarif angkutan udara yang melonjak itu membuat inflasi terdongkrak cukup besar.

Menurut dia, besarnya andil tarif angkutan udara pada besaran inflasi menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam Rapat Koordinasi TPID Sumut dan Medan.

Tim sepakat akan membicarakan masalah itu dengan yang terkait untuk dicari solusinya sehingga lonjakan inflasi di setiap menjelang liburan dan

hari besar keagamaan seterusnya bisa ditekan.

Diduga, kata dia, lonjakan harga tiket penerbangan mendekati hari besar keagamaan dan libur sekolah itu karena hingga kini belum ada aturan batas atas dan bawah pada tarif angkutan udara.

Anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba, menyebutkan tidak adanya batasan harga itu maka maskapai dengan sesuka hatinya melakukan kebijakan menaikkan harga tiket.

“Perlu pembicaraan dengan

perusahaan maskapai penerbangan,” katanya.

Ketua Tim TPID Sumut, Nasser Atorf, menyebutkan berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, inflasi Sumut pada bulan Juli 2012 mencapai 0,67 persen.

Inflasi di Medan, paling besar disuplai oleh tarif angkutan udara.

Ada kemungkinan, inflasi pada bulan Agustus juga tetap terbesar oleh tarif angkutan udara mengingat sudah terjadi lonjakan tarif angkutan udara menjelang Lebaran. (barus)