e Paper KoranMadura 07 Oktober 2014 by ZEINUL ubbadi

SELASA

KORAN MADURA

7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

0328-6770024 SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III www.koranmadura.com

Romo Benny i Susetyo: Koalisa Prabowo Ras Machiavelli Nasional hal 2

Ketua MPR Dipilih Hari ini PPP Mengaku Ditinggal KMP, Kemana Arah Angin di Parlemen akan Bertiup? JAKARTA-Rapat gabungan pimpinan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memutuskan pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sedianya dilakukan pada Senin malam (6/10) ditunda dan dilaksanakan hari ini, Selasa (7/10), pukul 10.00 WIB. Penundaan itu terjadi berdasarkan hasil kesepakatan semua unsur fraksi-fraksi partai politik di MPR yang melakukan rapat konsultasi sejak pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada DPD memunculkan satu nama yang akan diusung sebagai pimpinan MPR. Ketua DPD Irman Gusman mengharapkan (MPR menerapkan musya-

warah mufakat sejak awal hingga akhir proses pemilihan pimpinan MPR. “Dengan musyawarah mufakat, bangsa dan rakyat Indonesia sesungguhnya akan memperoleh manfaat,” ucapnya di Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/10). Irman mengaku prihatin atas situasi dan kondisi perpolitikan Indonesia yang terbelah dua kubu, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Jika pertarungan dua kekuatan politik ini terbawa dalam proses pemilihan pimpinan MPR Irman khawatir bangsa dan rakyat Indonesia akan terjebak ke dalam perpecahan. “Keputusan-keputusan besar tentang Indonesia, terutama sekali menyangkut konstitusi, tidak layak ditentukan dengan cara menang-menangan kelompok atau golongan tertentu,” tegasnya. Sementara itu Ahmad Basarah, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengatakan fraksinya di parlemen akan memanfaatkan waktu penundaan rapat Paripurna

MPR untuk terus melakukan lobi. Lobi tersebut dilakukan agar pimpinan MPR dapat terpilih melalui musyawarah mufakat. “Fraksi PDI Perjuangan di MPR berikhtiar untuk mengedepankan musyawarah mufakat. Kami akan melakukan lobi-lobi parpol dan DPD agar hari ini tidak ada voting,” kata Basarah di gedung DPR, Jakarta, Senin BERITA (6/10). TERKAIT Menurutnya, dengan dilakuHal 2 kan pemilihan pimpinan MPR melalui musyawarah mufakat maka akan mencegah terjadinya dikotomi. Pihaknya tidak berkenan di dalam MPR terjadi dikotomi. “Kita sepakat bahwa MPR jiwa Indonesia dan MPR merupakan raga Indonesia. Kita tidak mau ada dikotomi,” tuturnya. Sedangkan Ketua DPP PPP Muhammad Arwani Thomafi mengatakan penundaan rapat Paripurna MPR untuk memilih pimpinan MPR lantaran ke-

inginan untuk mempersiapkan paripurna sematang mungkin. Hal ini penting untuk menghindari kekisruhan seperti yang terjadi saat rapat paripurna DPR untuk memilih pimpinan DPR minggu lalu. “Paripurna MPR kan mungkin pemikiran kita benar-benar untuk persiapan matang. Kita tak ingin paripurna MPR itu ada kegaduhan suasana seperti paripurna DPR,” kata Arwani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (6/10). Sebelumnya, PPP disebut-sebut berang terhadap partai-partia lain di Koalisi Merah Putih. Emron Pangkapi, Wakil Ketua Umum PPP bahkan menyebut koalisi pengusung PrabowoHatta itu telah ingkar janji. Sebab menurutnya PPP tidak masuk dalam paket nama calon pimpinan MPR yang akan diajukan dalam sidang paripurna. Namun politik selalu dinamis, kapan pun bisa berubah arah dan haluan. Kita akan lihat siang ini, kemana angin di parlemen akan bertiup. =GAM/ABD/BETH

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

Pusaran

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Langsung atau tak langsung DPR saat ini secara sadar menjerumuskan dirinya ke dalam pusaran konflik. Ini dimulai sejak “kudeta” kepemimpinan DPR melalui pengesahan UU MD3 baru, yang melalui proses penuh bara beraroma dendam. Kepemimpinan DPR yang sebelumnya, diatur UU Nomor 27 Tahun 2009 berdasarkan urutan partai pemenang pemilu, dirombak total dikembalikan dalam pemilihan sistem paket. Mekanisme ini seperti periode tahun 2004. Perbedaannya, kini aroma yang berkembang jauh dari kesan obyektif. Jika di tahun 2004 sistem paket praktis tak meninggalkan riak-riak konflik karena titik berangkatnya lebih merupakan pilihan. Kali ini diduga aroma “balas dendam” lebih kental. Tak aneh kalau terasa suasana pengkotak-kotakan DPR dalam kubu yang relatif ekstrim. Dalam proses pengesahan misalnya, terkesan dipaksakan. Kementrian Dalam Negeri, yang mewakili pemerintah berdasarkan informasi yang layak dipercaya, diberitahu mendadak ketika RUU MD3 baru dibawa ke paripurna DPR. Pembicaraan terkait sistem paket pimpinanpun praktis baru belakangan muncul. Mudah ditebak pembahasan RUU MD3 baru benarbenar bertitik tolak dari konstelasi politik pasca Pileg. Diwarnai ancang-ancang pertarungan tajam Pilpres. Jadilah muatan kepentingan begitu kental, mengabaikan semangat obyektif sebuah produk UU; yang seharusnya mengurai dan menyelesaikan masalah malah sebaliknya sengaja dibiarkan jadi lahan subur benih-benih konflik. UU Nomor 27 Tahun 2009 Dengan kepemimpi- semangatnya memberi aprenan berdasarkan siasi pada partai pemenang urutan perolehan pemilu. Pilihan rakyat pada partai politik dihormati dan dikursi itu, batashargai untuk memimpin DPR. batas idiologis antar partai mudah Pimpinan DPR karena merupakan lembaga kolektif, tak sekali mencair. perlu dibumbui perseteruan sekedar perebutan pimpinan. Kewenangan kepemimpinan pada semua alat kelengkapan karena sekedar berfungsi dan berperan tak jauh beda dengan moderator, ditata berdasarkan keseimbangan “pilihan”rakyat. Praktis semua fraksi baik yang memiliki anggota gemuk maupun yang sedikit mendapat kesempatan tanpa ada warnawarni permusuhan. DPR saat itu dari sejak dilantik Oktober tahun 2009 langsung dapat bekerja. Rakyat tak perlu menyaksikan akrobat kekanak-kanakan memperebutkan jabatan pimpinan DPR. Interaksi sepenuhnya tertuju pada tugas dan fungsi DPR bukan adu kuat menguasai kursi pimpinan. Begitulah semangat yang ingin dikembangkan dari UU Nomor 27 Tahun 2009 itu. Pilihan rakyat diapresiasi. Prestasi partai yang mendapat kepercayaan rakyat dihargai. Dan tentu saja yang terpenting, DPR diharapkan lebih mudah membangun kebersamaan menjadi kekuatan penyeimbang atas dasar pertimbangan obyektif. Dengan kepemimpinan berdasarkan urutan perolehan kursi itu, batas-batas idiologis antar partai mudah sekali mencair. Sebut saja pimpinan DPR yang karena terpilih berdasarkan prestasi kerja saat Pileg, interaksi antar pimpinan maupun dengan para anggota praktis tak ada jarak. Bertolak belakang dengan kepemimpinan saat ini, yang karena lahir atas dasar pengelompokan otomatis melahirkan kelompok berbeda. Bukan kesatuan dan kebersamaan yang dikembangkan namun pengelompokan yang terbukti terus merembes sampai pada hal-hal elementer. Nah, jika untuk proses mekanisme penyelesaian internal DPR saja mundur, potensial dipenuhi riak-riak pengerasan perbedaan kepentingan apalagi terkait penyelesaian persoalan rakyat. Bisa jadi rakyat makin sulit berharap pada DPR periode sekarang. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

Politik Balas Dendam? Ray: KMP Ingin Kembalikan Kekuatan Orde Baru JAKARTA-Manuver politik Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menyapu bersih kepemimpinan di parlemen baik DPR maupun MPR, bahkan mengupayakan penggagalan pelantikan Jokowi -JK oleh MPR merupakan bentuk politik balas dendam yang picik. Bahkan Gerakan Dekrit Rakyat (GDR) Indonesia mencium gelagat negatif dari koalisi pendukung Prabowo-Hatta ini ke arah upaya kudeta parlementer. “Mereka (KMP) ingin melakukan amandemen UUD 1945 untuk menghapus pemilihan presiden langsung, memperlemah KPK, dan mengembalikan sepenuhnya kekuatan Orde Baru. Jadi, jelas memainkan skenario untuk menguasai parlemen,” ujar perwakilan GDR dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti dalam diskusinya “Pak Jokowi: Tinggalkan KMP, Bentuk Kabinet Rakyat Antimafia”, di Kafe Kopi Deli, Jakarta, Senin (6/10). Ray menilai, ada kekuatan asing yang menggunakan dan bekerja melalui KMP serta DPR, untuk menghambat pemerintahan presiden terpilih. Melalui kekuatan asing, mafia, dan koruptorlah yang hendak membuat Indonesia dilanda kekisruhan. “Ironis sekali memang, disaat masyarakat internasional memperingati Hari Demokrasi In-

ternasional, tapi pemerintahan dan partai politik di Indonesia justru menjalankan agenda pemangkasan demokrasi,” jelas Ray. Menghadapi kekuatan sistematis yang destruktif, Ray menyarankan agar pemerintahan Jokowi perlu bersekutu dengan kekuatan rakyat agar dapat mengawal dan mendukung penuh setiap program yang dijalankan. Sementara itu, pengamat Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan menegaskan tanpa bergabungnya parpol di KMP dapat dijadikan Jokowi sebagai pembuktian bahwa dia presiden yang antimafia hukum. “Harusnya momentum seperti ini ditunjukan oleh Jokowi-JK untuk memperlihatkan komitmennya dalam membangun bangsa, bukan ikut ke dalam pusaran konflik,” tegasnya.

Dani menegaskan, jika Jokowi terjebak dalam pusaran KMP, itu tentunya akan mencederai konstitusi. “Intinya Jokowi jangan takut dan jangan mau ikut KMP. Jika masih terjebak itu sama saja mengkhianati konstitusi Pancasila,” ujarnya. Di tempat terpisah, pengajar ilmu politik dan pemerintahan Universitas Padjajaran, Bandung, Muradi menilai manuver politik KMP adalah bentuk politik balas dendam yang picik. Tak hanya picik lanjutnya, akan tetapi juga ekspresi negatif yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya politik bangsa. Selama langkah politik negatif tersebut dipraktikkan, maka selama itu pula bangsa ini berada di situasi yang sulit. “Praktik menang dengan segala cara dan tak mau mengakui kekalahan adalah bentuk politik purba yang meniadakan hakikat berbangsa dan bernegara serta konstitusi kita,” ujarnya, Senin (6/10). Momentum pemilihan pimpinan DPR, MPR serta pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, JokowiJK, lanjutnya, harus dimaknai sebagai kemenangan bangsa Indonesia dan rakyatnya untuk maju terus mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. =GAM/ABD

MELAWAN KORUPTOR

KPK Tahan Bupati Bonaran Situmeang JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan penahanan terhadap Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang, Senin (6/10). Bonaran dijebloskan ke bui setelah menjalani pemeriksaan di KPK sekitar tujuh jam sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tapanuli Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelum diboyong ke rumah tahanan, Bonaran mengungkapkan, penahanannya itu bentuk penzaliman. Alasannya, dia belum ditanya hubungannya dengan mantan Ketua MK Akil Mochtar. “Ini penzaliman, saya belum ditanya apa hubungan saya dengan Akil. Kenapa saya ditahan? Saya tanya mana dua alat bukti permulaan itu, saya tanya, enggak ada juga bukti itu,” kata Bonaran di Kantor KPK Jakarta, Senin (6/10).

Selama pemeriksaan, mantan advokat ini mengklaim cuma ditanya soal proses atau prosedur dalam Pilkada Tapanuli Tengah. “Kan terhadap Akil Mochtar saya belum pernah ditanya. Saya tanya apa salah saya?” terangnya. “Saya tidak pernah kasih apaapa. Itu belum ditanyakan KPK. Kenapa saya ditahan?” sambung dia dengan suara meninggi. Walau begitu, Bonaran mengaku tetap menandatangani surat penahanan yang diberikan oleh penyidik. Dia beralasan menandatangani hal itu karena menghormati proses hukum yang berlaku di KPK. Sementara itu Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan Bonaran ditahan untuk 20 hari pertama. Penahanan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan. “RBS (Raja Bonaran Situmeang) ditahan di Rumah Tahanan Guntur,” tandas Johan. Penetapan tersangka Bonaran merupakan pengembangan kasus yang menjerat Akil. Ia disangka melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf

a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan Akil, Bonaran disebut terbukti menyuap Akil sebesar Rp 1,8 miliar. Uang tersebut diduga kuat terkait dengan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah dimenangkan oleh pasangan Bonaran dan Sukran Jamilan Tanjung. Namun keputusan KPUD Tapanuli Tengah digugat oleh pasangan lawan. Saat perkara permohonan keberatan itu diproses di MK, Akil disebut menelepon seseorang bernama Bakhtiar Sibarani dan menyampaikan agar memberi tahu Bonaran untuk menghubungi Akil. Melalui Bakhtiar, Bonaran menyanggupi dan menyetor duit ke Akil. Padahal saat itu Akil tidak menjadi anggota hakim panel. Panel untuk sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah saat itu adalah Achmad Sodiki (ketua), Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

Nasional

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III SELASA 7 OKTOBER 2014

No. 0457 | TAHUN III

MENUJU RI 1

DPRD DKI Setujui Jokowi Mundur JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Joko Widodo atau Jokowi dari jabatan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

ant/widodo s. jusuf

DPRD JAKARTA SETUJUI JOKOWI MUNDUR. Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih Joko Widodo (ketiga kiri) berjalan bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kelima kiri) dan tiga orang Wakil Ketua DPRD, Lulung A. Lunggana (kedua kiri), Mohammad Taufik (ketujuh kiri) dan Triwisaksana (keempat kiri) usai mengikuti sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas pengunduran diri Joko Widodo di Gedung DPRD Jakarta, Senin (6/10). Sembilan fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri dan pemberhentian Joko Widodo dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 yang dilanjutkan prosesnya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk diterbitkan Keppres.

Mabes Anti Korupsi Desak KPK Tangkap Ibas JAKARTA-Masyarakat Bersama Anti Korupsi (Mabes anti Korupsi) mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum juga memeriksa tiga petinggi negeri dalam berbagai kasus dugaan korupsi.

Nama Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Ani Yudhoyono disebut Mabes anti Korupsi seakan tak tersentuh lembaga penegak hukum. Padahal indikasi awal dugaan keterlibatan mereka dalam berbagai kasus korupsi semakin terang benderang. “Kasus Hambalang masih menyisakan tanya. Nama Ibas dan Ani Yudhoyono yang pernah disebut sampai sekarang tidak tersentuh,” kata Koordinator Aksi Mabes anti Korupsi, Rahman Latuconsina saat menggelar aksi demonstrasi di gedung KPK, Jakarta, Senin (6/10). Selain membawa spanduk raksasa, pulu-

han demonstran juga menggelar aksi teatrikal dengan menggunakan topeng koruptor yang diikat dengan rantai lengkap dengan baju tahanan. “Nama Ibas dan Ani Yudhoyono yang pernah disebut sampai sekarang tidak tersentuh. Kasus Hambalang masih menyisakkan tanya. Kasus korupsi kereta hibah dari Jepang, dulu Hatta Rajasa Menhubnya. Tapi kasusnya tenggelam. Untuk itu, kami minta KPK untuk berani menangkap Ibas yang tak lain adalah putra Presiden SBY,” tegas Rahman Latuconsina dihadapan massa aksi. Mabes anti Korupsi mendesak KPK segera mengusut dugaan keterlibatan mereka. KPK harus menjadikan laproan kasus yang melibatkan orang di sekitar Presiden SBY menjadi prioritas karena termasuk dalam kategori kasus besar alias big fish. “Kami mendesak KPK segera melakukan penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan Cikeas. Karena mereka termasuk kategori Big Fish,” tegasnya Mabes Anti Korupsi juga mendesak KPK segera memanggil ketiganya untuk diperiksa. Pasalnya, akan semakin tenggelam jika hal itu sengaja dibiarkan. “Apalagi jika mereka bergabung dengan pemerintahan

yang baru. Mereka akan semakin leluasan dan tidak tersentuh,” cetusnya. Dia menyebut orang di sekitar SBY wajib dimintai pertanggungjawaban secara hukum terkait korupsi Hambalang. “Sudah berapa kali Ibas disebut terima uang dari Hambalang, sudah cukup untuk memeriksanya,” papar dia. Dia berharap, selama periode pemerintahan Jokowi-JK, kasus ini dapat tuntas. Komitmen pemerintahan Jokowi-JK yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas harus didukung lembaga penegak hukum seperti KPK. “Memenjarakan ‘big fish’ akan menjadi barometer Pemerintahan Indonesia Hebat. Kami juga mendesak JKW-JK agar merealisasikan janjinya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tidak berafiliasi dengan Cikeas,” tandasnya. Lebih lanjut, Mabes anti Korupsi dalam kesempatan ini juga menghimbau pada pemerintahan Jokowi-JK kelak, untuk menolak nama-nama yang disebutkan diatas bergabung dalam pemerintahan Jokowi-JK. “Kami haramkan mereka bergabung dengan Jokowi-JK,” ungkapnya. =GAM/ABD

Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna, Senin yang turut dihadiri oleh Jokowi. “Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapat menerima pengunduran saudara Joko Widodo selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta,” kata Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin. Kendati demikian, dia minta agar Jokowi tetap memberikan komitmen dan perhatiannya bagi pembangunan Kota Jakarta, meski kelak dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Senada dengan PKS, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) pun menerima dan menyetujui pengunduran diri Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Golkar menerima dengan baik pengunduran diri dan berhenti saudara Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar Zainuddin. Pada kesempatan yang sama, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga memberikan persetujuan terhadap pengunduran diri Jokowi. “Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta menyatakan memberhentikan saudara Joko Widodo sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta,” tutur Ketua Fraksi Partai Gerindra Abdul Ghoni. Meskipun begitu, pihaknya meminta agar masalah pengunduran diri bagi kepala daerah yang belum menyelesaikan masa jabatannya diatur lebih tegas dalam undangundang serta peraturan yang berlaku. Sementara itu, Jokowi menyambut baik pandangan dari seluruh fraksi DPRD DKI terkait permohonan pengunduran dirinya untuk berhenti menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. =ANT/BETH

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

ant/agus bebeng

BANDUNG MELAWAN UU PILKADA. Seniman melakukan aksi Jeprut (sejenis seni pertunjukkan) dalam acara “24 Jam Bandung Melawan UU Pilkada” di Gedung Indonesia Menggugat Bandung, Jawa Barat, Senin (6/10). “24 Jam Bandung Melawan UU Pilkada” merupakan gerakan seniman Bandung dalam menyikapi demokrasi yang di ambang kehancuran.

Koalisi Prabowo Rasa Machiavelli JAKARTA- Anggota Gerakan Dekrit Rakyat (GDR) Indonesia, Romo Benny Susetyo menilai Prabowo Subianto melalui Koalisi Merah Putih (KMP) adalah perwujudan manuver politik Machiavelli demi menjegal pemerintahan presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi). Hal ini terlihat dari sikap KMP yang terus berupaya menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, lanjutnya, KMP berusaha menggerogoti dan mencegah keberlangsungan pemerintahan Jokowi.

“Sejak awal keputusan RUU Pilkada hingga rencana mereka melakukan pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka mereka menggunakan cara apapun untuk menghentikan Jokowi,” ujarnya dalam diskusi di Kedai Kopi Deli, Senin (6/10). Parahnya, lanjut Romo Benny, Prabowo melalui KMP tidak menghargai demokrasi dan malah berusaha menghilangkan peran suara rakyat dalam agendanya untuk menjegal Jokowi selaku presiden terpilih. “Karena itu sudah saatnya Jokowi tidak lagi mendekati orang-orang partai pengusung KMP. Meskipun KMP punya koalisi yang besar, tapi Jokowi punya koalisi dengan rakyat, yang jauh lebih besar,” jelasnya. Sekadar catatan, politik Machiavelli dikenal sebagai istilah manuver politik yang populer digunakan oleh Niccolò Machiavelli, seorang politikus asal Florence, Italia yang lahir pada 3 Mei 1469. Niccolò dikenal sebagai politikus yang haus kekuasaan dan cerdik. Dalam buku karangannya berjudul Il Principe (1532), Niccolò menuliskan bagaimana cara seseorang untuk memeroleh kekuasaan,

kemudian mempertahankannya, walaupun harus melalui beberapa cara yang dinilai buruk dan tidak etis. Buku ini sempat diklaim menjadi buku pegangan beberapa penguasa seperti Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, hingga Joseph Stalin. Benny menyebut, KMP adalah Orba jilid II. Dan rakyat yang akan melawan dominasi KMP di Parlemen. Karena itu dia meminta Jokowi agar tidak perlu risau dengan ulah KMP. Tidak pula berkompromi dengan KMP. Jokowi hanya harus fokus menyejahterakan rakyat. “Tidak perlu kompromi terhadap pemilik modal hitam,” terang Benny. Sementara itu, Perwakilan GDR Indonesia dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai kini terjadi krisis kepemimpinan. Diktator mayoritas tengah berlangsung di DPR. Namun demikian, pemerintahan Jokowi tidak perlu khawatir. Sebab untuk membawa bangsa Indonesia melewati krisis ini, presiden terpilih Jokowi hanya perlu bersekutu dan mengandalkan kekuatan rakyat. “Rakyat selalu ada bersama Jokowi. Jadi, tidak perlu khawatur,”

ujarnya. Lanjut Ray, Jokowi tidak perlu khawatir kepada DPR yang akan menghambat dirinya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kepentingan rakyat dan melaksanakan agenda pembangunan. “Apabila DPR yang dikuasai KMP (Koalisi Merah Putih) dapat menghambat usulan kebijakan atau undang-undang, yang diajukan pemerintah demi kepentingan rakyat, rakyat akan mengontrol dan menekan DPR,” tegas Ray di sela diskusinya. Tidak hanya itu, GDR juga mengusulkan Jokowi meninggalkan KMP dan meninggalkan ketergantungannya terhadap partai politik. Sebab, kata Ray, ketergantungan terhadap parpol bisa digunakan kubu lawan untuk mengganggu pemerintahan presiden terpilih. Selain itu, Jokowi juga perlu membentuk kabinet bersih dari korupsi dan mafia, dengan tidak membagikan kursi pada partai politik manapun. “Kabinet yang bersih dari korupsi dan mafia hanya dapat dilakukan, jika Jokowi memilih menteri dengan rekam jejak positif dan melayani rakyat,” tandasnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 7 OKTOBER 2014 SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III No. 0457 | TAHUN III

Investor Khawatirkan Dinamika Politik JAKARTA-Dinamika politik nasional akhir-akhir ini yang tersirat dari sejumlah fenomena seperti tentang voting Tata Tertib DPR, UU Pilkada, dan Pemilhan Pimpinan DPR-RI, dan lebih spesifik eskalasi dua kubu yaitu Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih dikhawatirkan sejumlah kalangan akan menciptakan ketidakpastian politik sehingga risiko doing-business di Indonesia akan meningkat di kemudian hari. Namun kondisi ini tidak terlalu mengkhawatirkan mengingat pengalaman Indonesia dalam mengelola dinamika politik baik di parlemen (DPR dan DPRD) ataupun dinamika politik di akar rumput (Pilkada) sangatlah baik. Pakar ekonomi Universitas Indonesia, Firmanzah, menunjuk contoh, misalnya

saja dinamika politik di DPR terkait dengan polemik bail-out Century yang menghasilkan dua kelompok yaitu mereka yang setuju dan tidak setuju. “Terlepas dari analisa ekonomi, polemik ini menjadikan dinamika di DPR-RI waktu itu menjadi sangat dinamis dan kompleks,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/10). Namun begitu, lanjutnya, pada 20102011, kepercayaan investor dunia justru semakin meningkat dengan diberikannya Indonesia investment-grade oleh S&P, Moody’s, Fitch, Japan Credit Agency (JCRA). Bagi Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembanguan itu, dinamika politik antara koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih masih terjadi dalam tingkat yang wajar. Bahkan, eskalasi konflik di antara mereka masih dalam koridor konstitusi dan pengalaman Indonesia di era demokrasi dalam mengelola konflik baik di parlemen maupun akar rumput merupakan bukti matangnya demokasi di tanah air. Sehingga para investor tidak perlu khawatir dan cemas akan kepastian iklim politik di Indonesia. “Terlebih secara fundamental ekonomi nasional masih sangat terjaga dan hal ini ditunjukkan oleh sejumlah indikator seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, cadangan devisa, trend positif

HUT TNI

Penerbangan di Jember Ditunda

investasi langsung, terjaganya daya beli masyarakat, defisit fiskal terus di bawah 3 persen dan porsi hutang yang tetap terjaga,” tambahnya. Jusru dia melihat tekanan dan sentimen global terhadap rencana Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, untuk mengakhiri stimulus moneter dan rencana disesuaikannya tingkat suku bunga acuan menjadi perhatian investor global. Menurutnya, pelemahan nilai tukar mata uang dialami banyak negara di Asia dan tidak terkecuali Indonesia. Apalagi, dia memperkirakan, investor global sedang melakukan konsolidasi atas portfolio mereka dengan melakukan penghitungan kembali baik resiko maupun imbal hasil atas rencana penempatan dana di banyak negara. Dia mengingatkan, pengakhiran stimulus moneter akan berdampak langsung terhadap likuiditas global dan hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi para pengambil kebijakan di banyak negara. “Kebijakan moneter, fiskal dan sektor riil perlu segera dirumuskan sebagai langkah antisipasi agar dampak dari rencana penghentian stimulus moneter dan penyesuaian suku bunga di Amerika Serikat dapat dimitigasi,” pungkasnya. =GAM

ant/muhammad adimaja

PENDAPATAN PARKIR DKI. Pengendara menunjukkan karcis parkir meter di Jalan Sabang, Jakarta, Senin (6/10). Hasil uji coba menggunakan parkir meter di kawasan tersebut terbilang sukses karena mampu mengurai kemacetan dan juga mampu mendongkrak pendapatan dari retribusi parkir hingga 12 kali lipat dimana sebelumnya pendapatan 500 ribu per hari maka saat ini bisa mencapai Rp 6 juta per hari.

JAKARTA-Jadwal penerbangan rute Bandar Udara Notohadinegoro Jember, Jawa Timur, ke Juanda Surabaya akan ditunda hampir 2,5 jam pada peringatan puncak HUT ke-69 TNI yang dipusatkan di Markas Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Surabaya, Selasa (7/10) 2014. “Jadwal penerbangan Garuda dengan rute Jember - Surabaya biasanya berangkat pada pukul 10.30 WIB, namun pada penerbangan, Selasa (7/10) ditunda menjadi berangkat pukul 12.50 WIB,” kata Manajer Area Jember - Banyuwangi PT Garuda Indonesia Tbk Boedi Prihantono di Jember, Senin. Ia mengakui bahwa karena ada kegiatan HUT TNI yang juga menampilkan terbang lintas sejumlah pesawat militer, maka sejumlah jadwal penerbangan ke Bandara Internasional Juanda Surabaya berubah. Boedi memperoleh informasi bahwa dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Juanda telah menjadi “home base” sejumlah pesawat militer, sebelum hari H puncak HUT TNI dan untuk keperluan latihanlatihan di hari sebelumnya. Menurut dia, Garuda Indonesia sudah mengomunikasikan perihal adanya penundaan jadwal keberangkatan tersebut kepada para calon penumpang, termasuk yang ditempel di papan pengumuman Bandara Notohadinegoro dan di Terminal II Bandara Internasional Juanda. Sementara itu General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda Trikora Harjo sebelumnya mengatakan bahwa sesuai rencana Juanda memang akan digunakan untuk perayaan HUT ke-69. Pada agenda itu, kata dia, ada sekitar 219 pesawat militer siap memenuhi Bandara Internasional Juanda. Pesawat militer tersebut akan memenuhi 10 area parkir di Terminal I dan Terminal II. Menurut dia, apabila pesawat sudah terkumpul di Juanda maka tanggal 26 September hingga 30 September 2014 TNI menggelar latihan secara parsial. “Kemudian, TNI mulai melakukan latihan gabungan pada tanggal 1 Oktober hingga 4 Oktober. Sementara, tanggal 5-6 Oktober latihan diliburkan dan baru pelaksanaan pada 7 Oktober mendatang,” paparnya. =ANT/MASUK

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

GEJOLAK EKONOMI GLOBAL

Indonesia Disarankan Kurangi Subsidi JAKARTA-World Bank atau Bank Dunia terus mendesak Indonesia untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM disebut harus dilakukan demi perbaikan ekonomi Indonesia ke depannya. Lead Economist World Bank di Indonesia, Ndiame Diop menjelaskan banyak keuntungan untuk Indonesia jika mengurangi subsidi BBM. Pertama adalah pemerintah Indonesia terbukti serius dalam menjaga stabilitas fiskal. “Investor melihatnya sebagai efek positif sehingga investasi akan terus masuk,” ucap Ndiame di Gedung BEI, Jakarta, Senin (6/10). Keuntungan kedua adalah dengan berkurangnya subsidi maka Indonesia akan mempunyai banyak uang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tentu saja akan menaikkan perekonomian Indonesia. Ndiame mengakui, kenaikan BBM subsidi akan menyebabkan inflasi tinggi dan menggerus daya beli masyarakat. Namun, efek ini disebut hanya jangka pendek karena pemerintah juga punya kekuatan untuk memberikan kompensasi. Sementara itu, Ekonom Utama Bank Dunia untuk Asia Pasifik Sudhir Shetty menilai negara-negara kawasan ASEAN dikatakan akan menghadapi tantangan besar akibat ketidakpastian konsidi ekonomi global. Terutama bila negaranegara berpenghasilan tinggi

di kawasan Eropa dan Jepang menghadapi resiko penurunan dalam waktu dekat. Dengan kondisi tersebut, jelasnya pendanaan secara global akan menjadi ketat serta ketegangan geopolitik internasional dan regional dapat mempengaruhi target-target yang ada. Menurutnya, cara terbaik untuk menangani resiko ini yaitu dengan mengatasi kerentangan yang disebabkan kebijakan-kebijakan keuangan dan fiskal yang lama serta melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekspor. Sudhir menyarankan, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand harus meningkatkan pendapatan dan mengurangi subsidi yang kurang tepat sasaran. “Ini guna membantu menciptakan ruang untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan investasi dan upaya-upaya pengentasan kemiskinan sambil secara perlahan memperkuat pertahanan fiskal,” tutur dia. Sedangkan, untuk negara seperti Laos, cara terbaik untuk menghadapi tantangan kondisi ekonomi global yaitu dengan mengurangi defisit fiskal dan memperketat kebijakan moneter. =GAM

ant/adeng bustomi

TERNAK JANGKRIK. Peternak memberikan pakan ternak jangkriknya di Kampung Garunggang, Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (6/10). Dalam sehari peternak mampu menjual 20-30 kilogram jangkrik ke wilayah Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran dan Bandung untuk pakan burung, ikan hias dan obat herbal dengan harga Rp 65.000 per kilogram.

ant/reno esnir

STABILITAS SISTEM KEUANGAN. Menteri Keuangan Chatib Basri (tengah) didampingi Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kanan) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad (kiri) berbicara seusai mengadakan rapat forum koordinasi stabilitas sistem keuangan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (6/10). Rapat untuk triwulan III-2014 membahas perkembangan makro ekonomi, fiskal, pasar keuangan dan sektor jasa keuangan baik dari sisi global maupun domestik yang masih terjaga di tengah proses pemulihan perekonomian dunia.

Saham Tambang Milik Bakrie Tak Laku JAKARTA-PT Bumi Resources Minerals Tbk (BUMI) mengaku kecewa lantaran penerbitan saham baru atau right issue perseroan tidak laku. Padahal keadaan perseroan saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan. Direktur Utama BUMI, Ary S Hudaya mengatakan perseroan terpaksa membatalkan penerbitan saham baru senilai USD 275 juta atau sekitar Rp 3,1 triliun dari total target dana Rp 7,7 triliun karena mengalami kekurangan permintaan (undersubscription). “Kalau kami akan menerbitkan right issue ini tidak di subscribe ini mencerminkan tidak ada pemegang saham yang mendukung kami. Publik hanya menyerap 11.530.427 saham. Kalian tidak percaya sama saya?,” ujar Ary dalam Public Expose BUMI di Epiwalk, Jakarta, Senin (6/10). Sebagaimana diketahui, dana PUT IV pada prospektus BUMI diharapkan dapat menghimpun dana bersih senilai US$ Rp669,58 juta (Rp7,7 triliun), namun dana yang bisa dikumpulkan hanya

senilai US$314 juta Rp3,61 triliun. Dana yang terhimpun tersebut terdiri atas, modal kerja perseroan meliputi biaya operasional dan pembayaran bunga US$14 juta. Selain itu, ada dana pelunasan sebagian pinjaman dari China Investement Corporation (CIC) sebesar US$150 juta dan dana pelunasan seluruh utang perseroan kepada Castleford Investment Holdings Ltd senilai US$150 juta. Aris merinci para investor yang menyerap penerbitan saham baru tersebut antara lain publik sebanyak 11,53 juta saham. Kemudian Long Haul Holding Ltd melalui skema konversi utang menjadi saham atau debt to equity swap sejumlah 6,9 miliar saham, Castleford Holding Ltd sebesar 6,9 miliar saham, PT Danatama Makmur sebagai pembeli siaga menyerap sekitar 2,04 miliar saham. “Ini berarti pemegang saham tidak percaya dengan kami,” tegas dia. Seperti diketahui, perseroan memutuskan untuk melakukan rights issue dengan melepas 32,19 miliar saham. Total dana yang diincar sekitar Rp 7,7 triliun. Dengan pembatalan rights issue senilai USD 270 juta,

pereroan hanya melepas 15,85 miliar saham dengan dana yang diraup mencapai Rp 3,61 triliun. Batalnya penerbitan saham baru senilai US$275 juta ini disebabkan karena kekuarangan permintaan (undersubscription) dan para kreditor tidak bersedia menerima pembayaran dalam bentuk saham. Awalnya, dana hasil rights issue direncanakan digunakan antara lain untuk modal kerja perseroan mencapai USD 14 juta. Lalu perseroan akan melunasi sebagian fasilitas pinjaman dari China Investment Corporation melalui Country Forest Limited sebesar USD 150 juta. Selain itu, perseroan juga melunasi seluruh utang perseroan kepada Castleford Investment Holdings Ltd sebesar USD 150 juta. Namun, para kreditur tidak bersedia menerima pembayaran pinjaman dalam bentuk saham atau debt to equity swap itu. Alhasil perseroan tidak dapat memperoleh dana tunai USD 275 juta atau sekitar Rp 3,16 triliun dari hasil penerbitan saham baru sekitar 12,65 miliar lembar saham lewat rights issue. Perseroan memasukkan kembali 12,65 miliar saham ke dalam portepel. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

erakan Dekrit Rakyat menyatakan manuver Koalisi Merah Putih merupakan politik balas dendam. KMP setelah gagal mengawal kemenangan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI berupaya keras menguasai kursi pimpinan DPR dan MPR RI. Strategi ini dilakukan KMP dalam suatu upaya sistematis mengganjal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, mengkudeta parlementer, menggagalkan pelantikan presidenwakil presiden terpilih, dan memperlemah KPK, bahkan membangkitkan kembali kekuatan Orde Baru. Ray Rangkuti dari GDR mengungkapkan kekuatan di belakang KMP yang menguasai DPR adalah mafia, koruptor, dan kekuatan asing yang menginginkan Indonesia tidak aman. Karena itulah KMP bukan saja mengkhianati mayoritas rakyat yang menghendaki pilkada langsung, tetapi juga berupaya membuat keributan melalui pemangkasan demokrasi. KMP ingin kekuatan parlemen kembali seperti di masa orde baru. Baik parlamen dari kabupaten, provinsi, hingga pusat. Itulah sebabnya KMP berupaya keras mengembalikan pemilihan presiden-wakil presiden ke DPR setelah berhasil merebut pilkada langsung dari rakyat menjadi pilkada melalui DPRD. Ada upaya sistematis untuk membonsai demokrasi rakyat. Sehingga rakyat pada saatnya nanti hanya terlibat dalam pemilihan partai atau legislatif, persis seperti masa Orde Baru. Ini sebagai bentuk balas dendam pada rakyat yang dianggap jadi penyebab mahalnya ongkos politik. Lain halnya ketika pilkada dan pilpres diselenggarakan tidak langsung, maka biaya politik sejatinya mengalir pada wakil rakyat di DPRD dan DPR. Jadi, ongkos politik tetap saja mahal. Hanya saja yang menikmati bukan rakyat, melainkan para wakil rakyat. Ini juga yang kiranya menjadi perebutan para wakil rakyat, yang dikemas dengan argumentasi biaya pilkada langsung lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Para legislator merasa telah dirugikan dengan UU Pilkada langsung oleh rakyat, sehingga undang-undang tersebut harus dikembalikan pada orde baru. Bagi DPR, membiarkan UU Pilkada langsung tak ubahnya bunuh diri. (*)

Opini

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457| TAHUN III

TNI Melindungi, Bukan Mengadili

Salam Songkem

Mafia Parlemen

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 2014 No. 0457 | TAHUN III

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu bukti perjuangan Bangsa Indonesia dalam memperkuat sistem pemerintahnya. Dengan membentuk pasukan yang memiliki jiwa patriotisme tinggi, maka dikumpulkannya para pemuda sebagai elemen pemersatu bukan elemen perusak yang mampu menopang dan memperjuangkan Bangsa Indonesia terhadap peperangan dan konflik fisik di Negeri ini.

anggal 5 Oktober adalah salah satu apresiasi bagi para TNI sebagai prestise terhadap jasa-jasa yang diberikan kepada Negara. Dengan momentum peringatan “Hari TNI” ke-69, tentunya semakin berat beban kerja dan tanggung jawab di pundaknya. Karena, jalan panjang dan sisi pengalaman dalam melindungi Negara ini harus dilakukan lebih serius dan matang. Dengan melihat kondisi Negara yang carut-marut terhadap konflik yang ada. Permasalahan yang dihadapi TNI saat ini jauh lebih kompleks. Krisis kredibilitas yang pernah dialamatkan ke institusi tentara akibat tindakan-tindakan diluar norma-norma profesionalisme militer. Reformasi militer di tubuh TNI belum sepenuhnya melepaskan TNI sebagai tentara politik. Hal ini diakui oleh elit TNI yang menyatakan reformasi kultural membutuhkan waktu yang lama. Mayoritas TNI yang memiliki kinerja secara fisik ‘Keras’’. Seringkali di pertanyakan, bagaimanakah profesinalitas kinerja TNI terhadap masyarakat

dan Negara? Pasalnya, Berbicara profesionalitas dari TNI dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hal terbukti dari anggota TNI diberbagai wilayah di Indonesia yang acapkali melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan dan intimidas terhadap berbagai pihak. Dengan berbagai faktor lemahnya doktrin pemahaman fungsi dan tugasnya melindungi rakyat. Tindakan tersebut seolah telah mengahkimi dan melanggar hak asasi seseorang dalam bertindak. Hal tersebut merupakan kesalahan yang besar. Sebab, tugas TNI hanya sebatas memberikan keamanan yang bersifat universal kepada negara. Sedangkan hukum memiliki peranan sendiri dalam masyarakat. Kondisi tersebut menjadi hal yang sangat dilematis. Dilain sisi, Apabila melihat kondisi yang dapat dinilai bahwa anggota TNI masih banyak melanggar prinsip profesionalitas. Hal itu disebakan oleh kelemahan pembinaan, kontrol serta pengawasan yang dilakukan institusi TNI terhadap anggotanya. Implikasi dari kelamahan itulah, dapat membuat degradasi profesionalisme dan disiplin anggota (prajurit TNI). Sehingga, kinerja sistem TNI masih sangat diragukan oleh masyarakat. Tugas dan Tanggung Jawab Sebenarnya, bangsa ini tidak saja membutuhkan kehadiran para prajurit TNI kala kondisi negara sedang dalam konflik atau peperangan. Justru di masa ultramodern ini, kita menyadari betapa pentingnya kehadiran prajurit-prajurit TNI (non kombatan) dikala menjaga amanah bagi Bangsa Indonesia. Tugas dan tanggung jawab

TNI sebagai prajurit yang membela Bangsa. Seharusnya mampu menjaga perdamaian dari gangguan pihak tertentu yang memicu stabilitas Bangsa Indonesia. Dan mampu bersinergi dengan masyarakat dalam menyelesaikan konflik Negara. Karena, hal tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa yang ingin maju. B e n t u k manisfestasi dari tangg u n g jawab tersebut, dengan menjaga kelanggengan perdamaian bagi negara dan bangsa. Seperti, tidak melakukan tindakan kekerasan secara terorganisir, dan sistematis yang memicu kebencian masyarakat, tidak membuat perpecahan antara kelompok satu dengan lainnya, tidak menerapkan operasi atau menggerakan anggota TNI diluar instruksi dari institusi. Secara harfiahnya mekanisme atau sistem dalam menjalankan kinerja TNI agar maksimal, maka dilakukan secara terstruktur, terencana, dan terevaluasi. Tidak terlupakan yang harus dilakukan perubahan untuk mewujudkan profesionalitas TNI membuat tindakan tegas, bilamana tidak menjalankan sesuai aturan tertera dalam regulasi dan aturan di internal (institusinya). Mengembalikan kinerja TNI yang berbasis nasionalis dan

patriotis melalui rangkaian regulasi dan ketatapan yang sudah ada. Dengan mengkorelasikan evaluasi dalam implementasinya. Jadi, TNI tidak memposisikan dirinya sebagai hukum yang mengadili seseorang dengan sewenang-wenang. Akan tetapi, mampu memberikan rasa aman kepada Negara dan masyarakat dengan tugas dan tanggung jawabnya. Di hari ulang tahun TNI ke 69 menjadi momentum bagi kita semua, termasuk dari Pemerintah Indonesia sendiri melakukan evaluasi dalam melakukan kinerja dalam membangun bangsa menuju Indoneisa yang maju. Dengan menaruh harapan yang besar kepada TNI. Sebagai salah satu institusi yang memiliki legitimasi struktural dan kultural dalam kehidupan kebangsaan, posisi yang dimiliki TNI ini sangat strategis dalam menggerakkan reformasi Bangsa. Kemudian, Jangan sampai momentum “Hari TNI” hanya dijadikan sebagi ritualisasi belaka. Wallahu a’lam bi al-shawaf=

Sebenarnya, bangsa ini tidak saja membutuhkan kehadiran para prajurit TNI kala kondisi negara sedang dalam konflik atau peperangan.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

SELASA 7 OKTOBER 2014 No. 0457 | TAHUN III

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

ant/rudi mulya

LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF BERKURANG. Salah satu kawasan proyek perumahan (properti) yang dibangun di kawasan lahan produktif pertanian di Kediri, Jawa Timur, Senin (6/10). Menurut data Kementerian Pertanian, sekitar 100.000 hektare lahan pertanian di Indonesia beralih fungsi menjadi lahan komersil seperti perkantoran, perumahan, atau bisnis setiap tahunnya, hal ini dikarenakan minimnya kepedulian kepala daerah (Bupati dan Walikota) akan kondisi lahan pertanian yang bisa dilihat dari mudahnya mengeluarkan surat rekomendasi pengalihan lahan.

PASURUAN - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifulah Yusuf meminta para kepala desa mengingatkan warganya untuk tidak mudah menjual lahan produktif sebagai tempat usaha, industri maupun untuk hotel dan restoran.

"Setiap tahun lahan subur di Jawa Timur beralih fungsi. Para kepala desa ini yang bisa memberikan pemahaman kepada warganya sehingga tanah subur untuk pertanian tetap terjaga," katanya di Pasuruan, Senin (6/10).

Kades Jangan Jual Lahan Produktif Gus Ipul, panggilan akrab Wagub Jatim itu, mengatakan hal tersebut saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris Bagi Kepala Desa dan Camat di Pusdik Brimob, Watukosek, Pasuruan. "Setiap tahun sebanyak dua ribu hektare tanah subur beralih menjadi tempat usaha atau industri," katanya. Ia mengatakan, warga boleh menjual lahan nonproduktif untuk tempat usaha dengan cara tidak diperjualbelikan secara langsung menjadi uang. Ia mengatakan, Bung Karno mengatakan jika tantangan bang-

sa ini ke depan adalah soal ketahanan pangan. "Karena siapa yang menguasai pangan dialah yang akan menguasai dunia. Indonesia termasuk negara yang penduduknya besar dan jadi target serbuan produk pertanian asing. Untuk itu, mari lindungi lahan pertanian," katanya. Dalam kesempatan itu dirinya juga mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya kepala desa bisa mengikuti kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. "Jika kepala desa mengikuti program BPJS Kesehatan memudahkan mereka dalam menjalankan pekerjaan tanpa takut

membayar biaya saat sakit dan kecelakaan kerja," katanya. Sedangkan program BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, ada jaminan hari tua, jaminan pensiun dan uang kematian yang bisa dipergunakan semaksimal mungkin. Gus Ipul mengatakan, kepala desa bukanlah pegawai negeri sipil yang secara otomatis mendapat asuransi kesehatan dari pemerintah. "Di Amerika, ada asuransi kesehatan yang diberi nama Obama Care. Sedangkan Indonesia memiliki BPJS yang kepesertaannya melebihi dari Obama Care, karena yang dibiayai cakupannya lebih luas yakni seluruh warga negara Indonesia," katanya.

Dirinya merinci, di Jatim sendiri kepesertaan BPJS baru 18 juta jiwa, dari 39 juta jiwa dan jika ini terlaksana, masyarakat yang tidak memiliki asuransi kesehatan secara otomatis akan ditanggung oleh pemerintah. "Kepala desa merupakan pekerjaan mulia yang bersentuhan langsung dengan masyrakat, sehingga pemerintah berhak memikirkan kesehatan maupun jaminan hari tuanya," katanya. Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jatim Saiful Rachman mengatakan, maksud dan tujuan pelatihan untuk meningkatkan profesionalime kinerja kepala desa dan camat untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. "Mereka diberikan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan yang cukup mendalam tentang pengelolaan keuangan desa bisa efisien sesuai dengan kebutuhan," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

Ada Lurah Korupsi Dana Lansia Wali Kota Surabaya TerjunkanTim Inspektorat SURABAYA - Pendistribusian dana bantuan untuk warga Lanjut Usia (Lansia) berupa jatah makan tiga kali sehari senilai Rp 30 ribu, atau Rp 10 ribu untuk satu kali makan, diduga telah diselewengkan oleh sejumlah oknum kelurahan di Surabaya. Bahkan, laporan penyelewengan dana Lansia yang diduga dilakukan oknum kelurahan ini sudah sampai ke telinga Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Walikota yang biasa disapa Risma ini mengaku, jika pihaknya telah menerjunkan Tim Inspektorat untuk mencari bukti dan fakta-fakta di lapangan terkait dengan laporan tersebut. “Kemarin memang ada laporan warga seperti itu. Sebetulnya permasalahan belum tahu persis. Kami masih mengirimkan petu-

gas untuk mengecek di lapangan,” ujar dia. Senin (06/10). Selain itu, Risma juga dengan tegas menyatakan, jika pihaknya siap memberlakukan hukuman maksimal yaitu pemecatan dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika memang ditemukan bukti dan faktapenyelewengan dana Lansia. “Nanti hukumannya berat jika terbukti ditemukan pelanggaran. Bisa jadi diberhentikan dari PNS. Kami nanti akan komunikasikan dengan Badan Kepegawaian (Bap-

Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya eg),” tegas dia. Sementara itu, Kepala Inspek-

torat Surabaya, Sigit Sugiharsono membenarkan jika pihaknya mendapatkan perintah dari Walikota Surabaya untuk melakukan infestigasi pengumpulan bukti dan fakta terkait dugaan penyelewengan dana Lansia tersebut. “Praktis kami sudah menurunkan tim di lapangan. Memang kami ada keterbatasan anggota untuk turun ke 154 kelurahan seSurabaya,” ungkap dia. Mantan Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya ini mengaku, sampai saat ini pihaknya masih menemukan laporan terkait penerimaan dana makanan Lansia. Sigit mencontohkan jika sehari ada jatah sampai Rp 30 ribu sehari, kenyataannya tidak diberikan semua dan sisanya diwujudkan untuk rekreasi.

“Kan tidak boleh seperti itu. Sampai saat ini kami masih melakukan kroscek kepada Dinas Sosial,” jelas pria yang juga mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora) Kota Surabaya. Pembagian dana Lansia memang baru diterapkan sejak era Walikota Tri Rismaharini periode 2010-2015. Mekanismenya, dana tersebut diberikan Dinas Sosial dan dikirim ke rekening tiap kelurahan. Kemudian dana Lansia itu diberikan oleh Kelurahan ke Karang Wreda atau perkumpulan Lansia. Masing-masing kekelurahan hanya memiliki satu Karang Wreda dan dihuni rata-rata 10 Lansia. = AGUS SETYAWAN

KRIMINAL

RENCANA KEDATANGAN JOKOWI

Polres Jember Siapkan Pengamanan Dua Perampas Motor Ditangkap

JEMBER - Kepolisian Resor Jember menyiapkan sekitar 650 personel ditambah satu satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Polda Jawa Timur untuk keperluan pengamanan terhadap Calon Presiden RI terpilih Joko Widodo yang direncanakan berkunjung ke daerah itu, Selasa (7/10) hari ini. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat (Kasubag Humas) Polres Jember Komisaris Polisi (Kompol) Edy Sudarto di Jember mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk pengamanan meskipun hingga kini belum ada kepastian mengenai kunjungan mantan Wali Kota Surakarta itu. Dikabarkan bahwa Jokowi setelah mengikuti puncak acara Hari Ulang Tahun Ke-69 TNI di Markas Komando Armada RI

Kawasan Timur (Koarmatim) di Surabaya, Selasa (7/10), akan berkunjung ke rumah Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Arum Sabil di Tanggul, Jember, Jawa Timur. Arum Sabil merupakan salah satu tokoh yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember pada tahun 2015. Kompol Edy Sudarto mengatakan bahwa pada Senin siang personel Polres sudah melakukan pengukuran jalan dari Bandara Notohadinegoro ke Padepokan Arum Sabil di Tanggul. Hal itu dilakukan untuk memastikan jarak dan waktu tempuh yang harus dilalui oleh rombongan Jokowi. Sementara secara terpisah Manajer Area Jember-Banyuwangi PT Garuda Indonesia Tbk. Boedi Prihantono mengatakan

bahwa pihaknya belum mendengar kabar mengenai adanya rombongan Jokowi yang akan datang melalui Bandara Notohadinegoro itu. Ia juga menyatakan bahwa pada jadwal Garuda Indonesia belum ada daftar nama Jokowi dan rombongannya untuk penerbangan pada hari Selasa, 7 Oktober nanti. Mengenai adanya pesawat di luar Garuda yang akan mendarat di bandara tersebut, Boedi juga mengaku belum mendengar kabar. "Biasanya kalau ada pesawat lain yang akan landing di bandara ini, maskapai yang ada, termasuk Garuda, diberi tahu untuk kepentingan koordinasi. Akan tetapi, ini tidak ada," kata Boedi. = ANTMASUKI M. ASTRO/DIK

Pasang Iklan Hubungi: (0328) 6770024

BONDOWOSO - Anggota Buru Sergap (Buser) Polres Bondowoso, Jawa Timur, menangkap dua pelaku perampasan sepeda motor yang beraksi dengan menggunakan modus sebagai petugas dari dealer, Senin (6/10). Kapolres Bondowoso AKBP M Sabilul Alif, di Bondowoso menjelaskan bahwa kedua pelaku itu adalah Annurrofik alias Apipit (42), warga Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dan Abdullah (34), warga Desa Sumber Anyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. "Keduanya tidak bisa mengelak ketika ditangkap oleh anggota Buser Polres Bondowoso. Dua pelaku tersebut telah menjadi buron selama hampir satu minggu dan kini pelaku tersebut telah kami tahan di Polres," kata mantan Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya itu. Ia menjelaskan bahwa perampasan sepeda motor jenis Supra X 125 dilakukan oleh kedua pelaku di pemandangan Arakarak, Bondowoso, pada Sabtu, tanggal 27 September 2014 sekira pukul 13.30 WIB. Kendaraan dengan nomor polisi P 5314 RU itu atas nama Khotimul Hasanah dengan alamat di Jalan Tidar 12 Komp A Scaba, Kelurahan Karangrejo,

Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Sepeda motor produksi tahun 2011 itu dikendarai oleh Karto (21), warga Desa Sokaan, Kecamatan Kalisat, Jember. Menurut Kapolres, pelaku melakukan perampasan dengan cara memepet korban saat melintas di jalur tersebut. Pelaku dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam memepet korban dan setelah korban berhenti kemudian pelaku mengaku petugas dari dealer. Selanjutnya korban dibawa ke pesisir di wilayah Besuki dan sepeda motor korban dibawa kabur oleh pelaku. Setelah mengalami kejadian itu Karto melapor ke Polres Bondowoso pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WIB. Atas laporan itu anggota Buser Polres Bondowoso bergerak cepat dan berhasil meringkus kedua pelaku. Kini kedua pelaku ditahan dan menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Bondowoso. Kapolres mengimbau masyarakat agar berhati-hati ketika berkendara di jalur-jalur yang jarang penduduk maupun kendaraan lain serta tidak mudah percaya pada pengendara yang berpura-pura sebagai petugas. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

KORUPSI BBJ

Jaksa Terima Vonis Terdakwa JEMBER - Jaksa yang menangani kasus korupsi dana Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) menyatakan menerima putusan hakim yang memvonis dua terdakwa masing-masing satu tahun penjara. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember M. Hambaliyanto di Jember mengemukakan bahwa pihaknya memiliki waktu tujuh hari setelah sidang putusan yang dibacakan oleh majelis hakim untuk menyatakan sikap menerima atau menolak. "Dan, setelah melihat pertimbangan dari majelis hakim, kami menyatakan menerima vonis tersebut atau tidak banding," ujarnya. Korupsi dana BBJ itu melibatkan Kepala Kantor Pariwisata Jember Sandi Suwardi Hasan dan mantan Ketua KONI Jember Gatot Harsono sebagai terdakwa. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (30/9), memvonis Sandi yang juga man-

tan Kepala Bagian Humas Pemkab Jember dan Gatot satu tahun penjara dan denda masing-masing Rp 58 juta atau subsider tiga bulan kurungan. Sebelumnya, pengacara dari Sandi dan Gatot menyatakan menerima putusan majelis hakim tersebut atau tidak menyatakan banding atas putusan bahwa kedua kliennya bersalah melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember M. Hambaliyanto, jaksa tidak menyatakan banding karena vonis yang ditetapkan majelis hakim sudah melebihi 2/3 dari tuntutan jaksa. Pada sidang tuntutan, jaksa menuntut Sandi dan Gatot masing-masing dengan hukuman 18 bulan penjara dan denda masing-masing Rp 50 juta. "Kami menilai bahwa majelis hakim juga memakai pertimbangan jaksa dalam menjatuhkan

vonis," kata Hambaliyanto. Ia menjelaskan bahwa kerugian negara sebesar Rp175 juta akibat perbuatan terdakwa juga sudah dikembalikan ke negara yang disampaikan oleh keduanya dalam bentuk uang titipan kerugian negara. Uang itu akan diserahkan ke kas negara. Kasus itu diadili setelah Kejari Jember mengusut penggunaan dana BBJ 2012 yang awalnya diduga diselewengkan. Panitia dinilai tidak bisa mempertanggungjawabkan uang Rp 175 juta untuk mendanai berbagai kegiatan BBJ. Jaksa menjerat tiga orang, yakni Gatot selaku ketua panitia BBJ, Sandi sebagai sekretaris BBJ, dan Sunardi selaku bendahara BBJ sebagai tersangka. Gatot dan Sandi sudah diproses dan putusannya sudah berkuatan hukum tetap, sedangkan Sunardi belum diperiksa karena sakit. = ANT/MASUKI M. ASTRO/DIK

ant/m risyal hidayat

OPERASI RAID AMPHIBI. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (kedua kiri) beserta sejumlah Gubernur daerah lain melakukan Operasi Raid Amphibi dengan menggunakan perahu karet ketika mengikuti upacara Pembaretan dan Penyematan Brevet TNI kepada gubernur di seluruh Indonesia di Dermaga Ujung, Makoarmatim, Surabaya, Jatim, Senin (6/10).

PICU BANJIR

DPRD Soroti Drainase Macet SURABAYA - Anggota DPRD Kota Surabaya menyoroti banyaknya drainase di kawasan pinggir kota yang dinilai tidak berfungsi atau macet sehingga bisa memicu terjadinya banjir pada saat hujan deras di kawasan tersebut. "Setelah ada laporan dari warga, kami langsung koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum ke lokasi agar segera ada perbaikan," kata perwakilan DPRD Surabaya, Vinsensius Awey bersama perwakikan Dinas Pekerjaan Umum saat mendatangi salah satu drain-

ase macet di kawasan Gembong Surabaya, Senin (6/10). Menurut dia, jaringan drainase di kawasan Gembong saat ini macet total akibat dipenuhi sampah. Tak hanya di kawasan itu, pihaknya juga banyak mendapat laporan soal kasus serupa seperti di kawasan Sukomanunggal hingga Banyuurip. "Dari pada harus diundang ke DPRD, mending saya ajak perwakilan Dinas PU untuk turun langsung, lalu diperbaiki. Sehingga mata rantai penanganan atas

laporan yang masuk ke DPRD bisa dipangkas," katanya. Model penanganan ini memang jarang dilakukan di internal dewan. Biasanya, usai ada laporan dari warga, dewan mengundang instansi terkait terlebih dulu. Setelah diklarifikasi, solusi baru dilakukan. Selain itu, lanjut dia, dari data yang diperoleh, dari sekitar 140 program perbaikan saluran yang disiapkan pada 2014, tercatat ada 61 program rehabilitasi yang hingga kini belum berjalan. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Kapolri: Polisi Dilarang Unjuk Rasa SURABAYA - Kapolri Jenderal Pol Sutarman menegaskan bahwa polisi dilarang berunjuk rasa, karena polisi itu merupakan penegak hukum, sehingga dia harus menegakkan hukum.

"Yang jelas, Polri itu dilarang melakukan unjuk rasa, karena itu siapapun yang bersalah harus mendapat sanksi," katanya di Surabaya ketika dikonfirmasi terkait unjuk rasa sejumlah polisi di Pamekasan, Madura, akibat tersinggung ucapan pimpinannya. Mantan Dirreskrim Polda Jatim yang berkunjung ke Polda Jatim menjelang peringatan HUT ke-69 TNI itu mengatakan apapun alasannya, polisi itu dilarang berunjuk rasa, karena Polri merupakan institusi negara yang berfungsi sebagai penegak hukum, "Karena itu, Propam Polda Jatim terjun ke sana. Saat ini, Propam melakukan pemeriksaan untuk melihat apa persoalannya dan Propam akan melakukan upaya penegakan hukum untuk kasus itu," katanya. Ditanya fenomena yang ada di balik kasus Pamekasan itu, mantan Kapolwiltabes Surabaya itu menilai itulah gunanya pimpinan. "Karena itu, pimpinan itu harus ada di tempat terus, kalau tidak ya seperti ini," katanya. Ditanya soal sistem yang tak berjalan, jenderal berbintang empat ini menyatakan insiden itu terjadi saat pimpinan tidak ada, karena Kapolres Pamekasan saat kejadian sedang menunaikan ibadah haji. "Itulah fungsi pemimpin. Dia harus bisa sebagai orang tua, guru, dan juga sebagai komandan, sekaligus seorang manajer yang baik dalam mengendalikan sumber daya yang ada dalam kesatuan. Jika ada pimpinan, kejadian seperti itu takkan terjadi," katanya. Oleh karena itu, kata Sutarman, dalam proses penyidikan yang dilakukan akan menindak siapapun yang bersalah, apakah anggota yang merasa

sering dimarahi dengan katakata yang dinilai tidak manusiawi, ataukah pimpinan marah dengan kinerja anggota, karena masyarakat sering mengeluhkan kasus curanmor yang tidak pernah terungkap tapi terus terjadi. "Mestinya, jika ada persoalan ya harus dibicarakan dengan pimpinan dan pimpinan harus mau menerima masukan dari bawahan, karena masukan bawahan itu untuk kebaikan pimpinan juga," katanya. Dalam unjuk rasa sejumlah polisi di Pamekasan, Sabtu (4/10), pengunjuk rasa mendesak pencopotan Wakapolres Pamekasan Kompol Hartono, Kabag Ops Kompol Slamet Riyadi dan Kabag Sumber Daya (Sumda) Kompol Sugeng Santoso karena dinilai suka melontarkan kata-kata kotor di hadapan anak buahnya. Aksi itu sempat mendapat atensi Wakapolda Jatim Brigjen Pol Suprodjo Wirjo Sumarjo dan pejabat utama Polda Jatim yang langsung turun ke lokasi kejadian untuk melihat persoalan sebenarnya. Hasilnya, Wakapolda Jatim memerintahkan Propam Polda Jatim dan Provost untuk meminta keterangan dan memeriksa, baik ketiga perwira yang dituding suka mengeluarkan kata-kata kasar menghina anggota dan anggota yang melakukan unjuk rasa. "Sepertinya ada miskomunikasi, ada sumbatan informasi yang tidak sampai. Mungkin juga selama ini evaluasi kurang rutin, jarang bertemu, jarang dicek, sehingga terdapat unitunit yang ditugaskan tidak puas karena seperti merasa dikejarkejar terus," kata Wakapolda Jatim. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

POLEMIK UU PILKADA

Pemprov Jatim Siapkan Dua Opsi SURABAYA - Meski UndangUndang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beberapa waktu lalu, namun Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) tidak serta merta akan melaksanakan UU Pilkada tersebut. Sebab, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih dalam tahap proses untuk diajukan ke Parlemen di senayan. Hal ini diungkapkan Gubernur Jatim, Soekarwo. Menanggapi polemik tersebut, dia mengatakan, karena belum ada kepastian, maka pihaknya mulai menyiapkan dua skenario menjelang Pilkada di 18 kabupaten/ kota di Jatim pada tahun 2015 mendatang. Gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur untuk menyiapkan dua skenario menyikapi Undang-Undang Pilkada yang disahkan DPR RI. “Meskipun masih memunculkan polemik, kita minta KPU di seluruh Jawa Timur agar menyiapkan dua skenario yang diharapkan bisa mengatasi polemik itu,” kata dia. Dua skenario yang disiapkan adalah skenario Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung. Dengan persiapan dua senario itu diharapkan bila terjadi perubahan, KPU sudah mempersiapkan diri. Untuk Pilkada langsung, persiapan KPU Jatim mungkin jauh lebih lama dan menelan anggaran yang lebih besar dibanding Pilkada tidak langsung. Berbanding terbalik dengan Pilkada tidak langsung yang cenderung lebih mudah karena hanya dipilih oleh DPRD. Namun, untuk kedua opsi

skenario tersebut, tetap membutuhkan persiapan. Sambil menunggu Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) apakah nanti memang Pilkada langsung atau Pilkada tak langsung. “Sekarang kan ada Perppu dari Presiden, maka sambil menunggu kepastian itulah KPU mempersiapkan dua skenario, apakah langsung atau tidak langsung,” papar dia. Tidak hanya itu, terkait dengan penggunaan anggara dana juga dipersiapkan secara matang. Bila dana untuk Pilkada langsung tidak dipakai, makabisa dimasukkan ke dalam dana Pilkada tidak langsung. Kendati demikian, seluruh penggunaan dana untuk kepentingan Pilkada harus mendapat persetujuan dari DPRD masing masing. Ketika disinggung terkait apakah pelaksanaan Pilkada dihentikan atau lanjut. Dengan tegas pria yang menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim ini, menyatakan tidak ada penundaan atau penghentian Pilkada di Jatim. “Delapan belas Pilkada di Jatim tetap sesuai rencana, tidak ada penundaan atau penghentian. Kita tinggal menunggu petunjuk teknis, saja pasca disahkannya UU Pilkada,” tandas dia. Seperti diketahui, polemik UU Pilkada terus berjalan, sebab banyak pihak yang menentang sistem Pilkada secara tak langsung atau dipilih DPRD. Menyikapi hal itu, Presiden SBY berencana mengeluarkan Perppu terkait UU Pilkada dan akan mengajukannya ke DPR RI. Keputusan ini diambil setelah SBY melakukan konsolidasi dengan kader Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (30/9/2014) lalu. = AGUS SETYAWAN

agus setyawan/koran madura

BERIKAN PERNYATAAN. Gubernur Jatim Soekarwo saat memberikan pernyataan terkait dua opsi polemik UU Pilkada.

Pemkot Gandeng KPK Selidiki Pasar Turi Risma Akan Akuisisi Proyek Pasar Turi dari Investor SURABAYA - Pemkot Surabaya menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki proses pembangunan Pasar Turi Baru yang diduga telah menyalahi aturan. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membenarkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPK dan memerintahkan Sekretaris Kota (Sekkota) Hendro Gunawan untuk mengirimkan berkas terkait kontrak dan pelaksanaan pembangunan Pasar Turi. "Sekarang sekkota mengirimkan datanya. Ada beberapa kemungkinan yang dipantau KPK di antaranya terkait iuran yang dipungut kepada pedagang oleh investor," katanya. Terkait kontrak kerja sama dengan investor, Risma menjelaskan tetap bersikeras akan mengambil alih Pasar Turi jika tanggal 14 Oktober 2014 belum selesai. Untuk itu, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah data dari reviev Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan menunggu Legal Opinion (LO) dari kejaksaan. "Selama ini prosesnya memang dipantau oleh KPK. Masalah ini cukup sulit, makanya kita juga minta dibantu prosesnya," kata Risma. Kendati dibidik KPK, Risma memastikan bahwa hal tersebut tidak akan memengaruhi pengambilalihan Pasar Turi oleh pemkot pada 14 Oktober mendatang karena dalam kontrak kerja sama berbunyi seperti itu. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi adendum terhadap kontrak. "Kalau tidak selesai kasihan pedagang. Kita akan melakukan evaluasi terkait adendum berdasarkan rekomendasi dari BPKP dan Kejaksaan," katanya. Proses perjanjian kontrak pembangunan Pasar Turi antara Pemkot Surabaya dan investor dilakukan pada era pemerintahan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono dan Tri Rismaharini waktu itu menjabat Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya. Akuisisi Proyek Polemik terkait penyelesaian proyek pembangunan Pasar Turi

tampaknya semakin menuju titik klimaks. Sebab Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) bersikukuh akan tetap mengambil alih pembangunan Pasar Turi. Hal itu dilakukan jika proses pengerjaannya belum selesai pada 14 Oktober 2014. Pengerjaan ini tidak hanya untuk penyelesaian stan yang berjumlah sebanyak 6.500 unit, tapi juga tahap finising untuk semua infrastruktur di dalamnya, seperti aliran listrik dan aliran air.

Pokoknya tanggal 14 (Oktober) itu sudah final. Memang ada penafsiran berbeda. Masalahnya dua tahun itu final. Dua tahun itu saya tidak berbicara jumlah stan. Itu harus semuanya. Infrastrukturnya sudah lengkap semua,”

Tri Rismaharini Walikota Surabaya

“Pokoknya tanggal 14 (Oktober) itu sudah final. Memang ada penafsiran berbeda. Masalahnya dua tahun itu final. Dua tahun itu saya tidak berbicara jumlah stan. Itu harus semuanya. Infrastrukturnya sudah lengkap semua,”tegas dia, Senin (06/10). Anehnya, pernyataan tegas walikota perempuan pertama di Surabaya ini berbeda dengan pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat hearing atau dengar pendapat pada Kamis (02/10/2014) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya. Dia mengungkapkan bahwa

dalam kontrak, yang harus diselesaikan investor, PT Gala Bumi Perkasa, adalah sebanyak 3.800 stan, bukan 6.500 stan. Kontrak ini berawal ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ingin pedagang lama korban kebakaran Pasar Turipada 2007 bisa tertampung dan berjualan lagi. Jika kerja sama dengan investor menggunakan sistem BuildOperateTransfer (BOT), Pemkot Surabayamempersilakan investor untuk membangun stan sebanyak 6.500 stan. Namun, untuk menghindari adanya pelanggaran hukum dalam rencana akuisisi Pasar Turi pada 14 Oktober mendatang, Pemkot Surabaya meminta legal opinion atau pendapat hukum dari kejaksaan. “Kami masih minta legal opinion dari kejaksaan. Kami harap, sebelum 14 Oktober sudah ada hasilnya,” pungkas dia. Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Gala Bumi Perkasa, Henry J Gunawan mengakui adanya keterlambatan dalam pembangunan Pasar Turi. Molornya pembangunan ini lantaran lahan yang diserahkan ke investor tidak dalam keadaan bersih. Padahal, dalam perjanjian lahan harus bersih dan siap pengerjaan. Saat diserahkan, di lahan Pasar Turi yang terbakar pada 2007 silam itu masih ada genset dan masjid. Sedangkan terkait pembangunan, ada dua perjanjian yang dibuat investor. Pertama, perjanjian yang dibuat dengan pedagang. Kedua berupa perjanjianBuild Operate Transfer (BOT) dengan Pemkot Surabaya selama 25 tahun. “Yang saya herankan, dalam kerjasama BOT, Pemkot memasukkan sejumlah pasal yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian BOT. Ini yang membuat kami menjadi bingung. Dalam BOT kan jelas 25 tahun. Kenapa baru dua tahun kami membangun kok sudah mau diambil,” kata dia. Selain itu, IMB pembangunan juga baru keluar pada 13 Juli 2013. Kendati demikian, untuk pembangunan stan saat ini sudah merampungkan 5700, bahkan pada 10 Oktober mendatang rencannya akan ada syukuran untuk menempati stan baru. = ANT/ABDUL HAKIM/AGUS SETYAWAN/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 7 OKTOBER 2014 No. 0457 | TAHUN III

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

MADURA

Infrastruktur

Warga Keluhkan Jalan Rusak

TAK ADIL. Sebagian karyawan PTKL yang belum menerima pembayaran gaji dari pihak managemen PTKL Kabupaten Probolinggo.

Pembayaran Gaji Karyawan Dinilai Tak Adil Ancam Akan Mendemo Direksi PROBOLINGGO - Pembayaran gaji oleh pihak manajemen PTKL Kabupaten Probolinggo sudah mulai dilakukan. Namun gaji yang diterima karyawan tersebut dinilai tidak adil, karena sebagian karyawan PTKL ada yang belum menerimanya. Menyikapi hal tersebut, Serikat Pekerja (Sekar) akan melakukan turun jalan ulang. Setelah beberapa kali melakukan hal yang sama di depan kantor direksi PTKL. Sekretaris Sekar PTKL Kabupaten Probolinggo, Arham, mengatakan memang sebagian karyawan sudah di gaji oleh pihak manejemen PTKL pada

22 September kemarin. Mereka yang mendapatkan upah kerja hanya sebagian karyawan.”Itu pun hanya dibayar 50 persen,” katanya kepada wartawan, Senin (6/10). Menurutnya, karyawan yang mendapatakn gaji itu merupakan karyawan dalam, yakni karyawan yang masuk pabrik. Sedangkan karyawan yang

memilih tidak masuk kantor kurang lebih dari 700 karyawan tidak mendapatkan gaji.“Untuk karyawan dalam pabrik mereka digaji, namun hanya sebagian saja,” jelas Arham. Padahal masalah gaji tersebut, lanjut Arham, pihak Direksi sepakat akan menggaji semua karyawan baik yang didalam maupun yang di luar. Kenyataannya perjanjian tersebut tidak ditepati.“Yang jelas pihak manajemen tidak memperlakukan keadilan kepada karyawan PTKL,” paparnya. Ia menegaskan, tidak diterimanya gaji kepada sebagian karyawan terutama karyawan yang

diluar pabrik. Pihaknya berencana akan menggelar demo ulang untuk menutut pihak manejemen bersikap profesional.“Insya’allah, tanggal 13-14 Oktober besok kami akan menggelar demo itu,” tegas Arham. Ditambahkan Arham, ketika pihaknya menanyakan masalah tidak meratanya penggajian karyawan, jawaban klasik yang dilontarkan oleh pihak Direski PTKL mengaku tidak memiliki uang.“Padahal gaji karyawan adalah hak yang harus diberikan oleh perusahaan. Apalagi perusahaanya PTKL miliknya BUMN,” ungkapnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Persoalan rusaknya infrastruktur terutama jalan aspal di wilayah Kota Probolinggo seolah-olah tak ada habis-habisnya. Setelah warga mengeluh soal rusaknya jalan di Jalan Brantas, Kelurahan Pilang, kini warga mengeluh soal jebolnya jalan aspal di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Saleh. Akibat rusaknya jalan tersebut, Dinas PU setempat hanya memberikan tanda penghalang dengan tong dan bambu. Padahal kondisi kerusakan itu sangat berbahaya bagi pengendara motor, karena berada tepat di tikungan jalan. Bahkan, jalan aspal tersebut jebol karena dibawahnya terdapat sebuah aliran sungai yang menyeberang jalan. “Kalau jalan itu tidak segera dilakukan perbaikan sangat berbahaya,” ujar seorang warga, Saniman kepada wartawan, Senin (6/10). Saniman menjelaskan, kerusakan jalan itu sudah lama terjadi. Namun sampai kini pihak Dinas PU setempat belum juga melakukan perbaikan. Padahal kondisinya sangat rawan karena berada di tikungan jalan. Hal senada juga dikatakan warga lainnya, Misnandar. Pria yang sehari-hari sebagai tukang becak itu mengatakan, rusaknya jalan itu tidak hanya rusak biasa. Karena dibawah jalan aspal tersebut terdapat aliran sungai yang melintang. “Kalau itu tidak diberi tanda, pengendara motor akan terjatuh. Karena jalan itu sudah berlubang,” katanya. Menurut dia, pengendara motor yang melewati di jalan itu harus hati-hati. Karena selain berlubang juga berada di tikungan jalan. Sehingga sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Kepala Dinas PU Kota Probolinggo, Nurhamdani saat dikonfirmasi sedang tidak berada di kantor. Seorang stafnya mengatakan, jika dia sedang keluar dinas. “Beliau sedang keluar,” ujar seorang staf itu yang wantiwanti agar namanya tidak dikorankan. =Muhammad Sugianto

Probolinggo PROBOLINGGO – Tarikan biaya patok rumah dan lahan yang ada di Desa Gili, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo terus berbuntut. Bahkan, warga setempat terus mempertanyakan soal tarikan biaya tersebut. Apalagi pihak perangkat desa tidak memberikan bukti kwitansi terkait adanya biaya penarikan tersebut. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto saat dikonfirmasi terkait program itu juga mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu itu program apa?” tandasnya kepada wartawan, Senin (6/10). Menurut dia, program pemberdayaan masyarakat memang urusan BPM, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Namun soal adanya pemasangan patok yang dikenakan biaya itu bukan program PNPM atau program yang ada di BPM.“Coba saja sampean tanyakan di Kecamatan,” ungkapnya. Menanggapi hal itu, Camat Sumberasih, Edi Suryanto menjelaskan, di wilayah desa Gili memang ada pemasangan patok. Namun pihaknya mengaku tidak terkait program tersebut. Karena itu merupakan program dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).“Itu urusan BPN,” kilahnya.

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457| TAHUN III

Buntut Tarikan Biaya Patok Rumah Camat Nyatakan itu Program BPN

dilakukan oleh desa setempat. Bahkan besarnya biaya pemasangan patok untuk rumah dan lahan itu berkisar Rp.20 ribu sampai Rp.30 ribu. Anehnya, saat pembayaran biaya tersebut dimintai bukti kwitansi, pihak Desa tidak memberikannya. “Kita tidak diberi bukti kwitansi. Sementara biaya perpatok itu sebesar Rp.20 ribu sampai Rp.30 ribu,” ujar seorang warga setempat, Buardi.

Sementara itu, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo sampai berita ini ditulis belum berhasil dikonfirmasi.

Pihaknya juga membantah, jika pemasangan patok itu juga program Prona. Sepengetahuan-

nya program itu tidak dilakukan pungutan biaya. Sekedar diketahui, belakan-

gan ini warga Desa Gili, Kecamatan Sumberasih meradang soal adanya tarikan biaya patok yang

Sementara itu, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo sampai berita ini ditulis belum berhasil dikonfirmasi. Pjs Desa Gili, Suparyono mengatakan, penarikan biaya pemasangan patok itu merupakan program dari masyarakat sendiri. Bahkan, soal besarnya biaya penarikan itu sudah melalui kesepakatan. Sayangnya, saat dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu, Suparyono tidak menjelaskan secara detai soal program tersebut dengan alasan berada di luar kota. =Muhammad Sugianto

IDUL ADHA

Harga Kulit Hewan Kurban Menurun PROBOLINGGO - Sejumlah pedagang kulit sapi dan kambing menghadapi penyembelihan he-

wan kurban di hari raya idul Adha panen raya. Dengan banyaknya kulit hewan kurban membuat

harga jualnya di pasaran cenderung turun. Salah satu pedagang kulit

MENURUN. Harga jual kulit hewan kurban menurun akibat pasokan yang melimpah.

hewan kurban, Senar (45) mengatakan kalau di musim kurban jumlah kulit sapi dan kambing sangat melimpah. Rata-rata di setiap desa dan dusun masyarakat banyak yang berkurban.“Kalau sudah musim kurban, pedagang kulit banyak yang panen rejeki,” jelasnya kepada wartawan, Senin (6/10). Menurutnya, harga kulit sapi dengan kulit kambing tidaklah sama. Untuk kulit sapi harganya dihitung dalam bentuk perkilogram. Untuk kulit kambing atau domba penjualannya dalam bentuk lembaran. Sedangkan harga dalam perkilogram kulit sapi, pedagang mengambilnya harga Rp. 10-12 ribu perkilonya. Pasokan harga jualnya hanya mencapai Rp 15-19 ribu perkilogramnya. Untuk satu ekor sapi kurban, kulit yang dihasilkannya sangat variatif. Yakni ada yang 12 kilogram hingga mencapai 17 kilogram.“Hasilnya

tergantung dari besarnya sapi yang dikurbankan warga,” ucap Senar. Sementara untuk harga kulit kambing, kata Senar, mengambil dari panitia kurban dengan harga Rp 25 ribu perlembarnya. Karena harga pasokan kepabrik hanya mencapai Rp 35 ribu.“Saya hanya mengambil keuntungan Rp. 10 ribu perlembar,” tandasnya. Sedangkan pedagang lainnya, Jani (40), mengaku mendapatkan kulit dari bebarapa panitia kurban yang menghubunginya. Biasanya dalam satu tempat, kulit kurban yang dijualnya beragam. Ada yang berjumlah banyak, ada pula hanya beberapa biji. “Memang untuk kulit sapi dan kambing saat ini paling banyak, karena penyembalihan hewan kurban di batasi tiga hari setelah sholat idul adha,” katanya singkat . =Mahfud Hidayatulllah

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

Berkah Idul Adha

Rezeki Jasa Penggilingan Daging Berlipat

PERBEDAAN. Warga muslim jemaah Aboge di Kabupaten Probolinggo melaksanakan salat Idul Adha berselisih sehari dari keputusan yang ditetapkan pemerintah.

Jemaah Aboge Salat Idul Adha

PROBOLINGGO - Hari Raya Idul Adha memberi berkah bagi jasa penggilingan daging di wilayah Kabupaten Probolinggo. Banyaknya warga yang ingin mengolah daging kurbannya untuk menjadi berbagai macam masakan, membuat pengusaha jasa penggilingan daging pun kebanjiran rezeki berlipat. Menurut Sulaiman (45) pemilik usaha jasa penggilingan daging yang berlokasi di Pasar Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, mengungkapkan momentum hari raya kurban, dalam sepekan masyarakat yang membutuhkan jasa penggilingan daging meningkat hingga dua setengah kali lipat. “Sehari usai lebaran Idul Adha, warga yang ingin menggilingkan daging meningkat hingga dua kali lipat. Hari biasa omzet yang saya dapatkan hanya sebesar Rp Rp.100 ribu. Tiga hari ini omzet dapat meningkat menjadi Rp 350 ribu,” ujarnya kepada wartawan, Senin (6/10). Menurutnya, tingkat masyarakat yang menggunakan jasa penggilingan daging tak sebesar tahun lalu. Bila selama dua hari pada tahun lalu, masyarakat yang menggunakan jasa penggilingan daging sebanyak 100 orang, tahun ini hanya sebanyak 200 hingga 300 orang saja.

“Warga membawa daging segar yang diperoleh dari pembagian daging kurban untuk digiling menjadi aneka olahan daging seperti pentol bakso dan sop daging. Daging kurban yang dibawa warga, antara satu hingga dua kilogram,”ucap Sulaiman. Sulaiman memprediksi, warga akan terus berdatangan untuk menggilingkan dagingnya hingga pada Jumat besok. Terkait tarifnya, mematok tarif jasa sebesar Rp 10.000, dengan berat daging minimal satu kilogram. Sementara itu, Musrifah (48) penerima daging kurban mengatakan sudah mengantre hingga berjam- jam. Dia mengaku, daging kurban bagiannya akan dimasak bakso untuk hidangan malam keluarganya. Karena banyaknya antrean, terpaksa daging sapi satu kilogram yang dibawa ditinggal pulang. Setelah itu kembali ke pasar untuk mengambilnya. Dirinya menggunakan jasa penggilingan daging, agar daging lebih tahan lama dan bisa dinikmati seluruh anggota keluarga. “Sejak tadi, antre sudah hampir tiga jam. Soalnya yang menggilingkan daging banyak sekali, dan sekarang sudah digiling,”ucap Musrifah. =M.Hisbullah Huda

Merajut Perbedaan dalam Kerukunan PROBOLINGGO – Warga muslim jemaah Islam Alif Rabo Wage (Aboge) menjadi komunitas nyentrik di tengah umat Islam kebanyakan. Berbeda dalam cara menentukan salat Idul Adha 1435 H menjadi ciri khasnya. Bagaimana mereka menjalani perbedaan itu dalam kerukunan. Jika mayoritas umat muslim di sejumlah daerah telah merayakan Idul Adha 1435 H pada Minggu (5/10) kemarin, warga muslim jemaah Aboge dari tujuh desa yang tersebar di wilayah empat kecamatan melaksanakan salat Idul Adha berselisih sehari dari keputusan yang ditetapkan pemerintah. Pedoman jemaah Aboge dalam menentukan hari raya Idul Adha mengacu pada kitab Mujarrobat atau hitungan tahun hijriyah yang dipadukan dengan primbon jawa kuno. Jamaah ini tersebar pada tujuh desa di wilayah empat kecamatan Kabupaten Probolinggo. Salah satunya di Desa Leces Tengah Ke-

camatan Leces. “Karena satu Dzulhijjah tahun 1435 Hijriyah jatuh pada Sabtu Wage, maka 10 Dzulhijjah menurut perhitungan kitab Mujarrobat jatuh pada Senin Pon, tanggal 6 Oktober hari ini. Kisaran Wage selalu menjadi patokan jamaah,”ujar Ustad Buri Bariyah, usai menjadi imam sholat Idul Adha, kepada wartawan. Senin (6/10). Menurutnya, dalam menentukan hari besar islam seperti penetapan satu ramadhan. satu syawal, dan 10 Dzulhijjah tak heran kemudian dikenal sebagai jamaah Alif Rabo Wage (Aboge). Karena perhitungan hari raya Idul Adha jatuh hari Senin pon.

Tahun ini menurut perhitungannya, lebaran Islam Aboge adalah Japatji, hari ke papat atau empat dengan pasaran siji atau satu. “Pasaran itulah, kami melakukan Salat Idul Adha untuk para jamaah Aboge se Kabupaten Probolinggo,”tandas Ustad Buri Bariyah. Perhitungan penentuan 10 Dzulhijjah, lanjut Ustad Buri Bariyah, sudah diterapkan turun temurun sejak ratusan tahun lalu. Usai sholat Idul Adha, pengikut aliran Aboge selanjutnya bersalam-salaman yang dilanjutkan dengan acara makan bersama dari rantang yang sengaja mereka bawa. Makan bersama ini dimaksudkan sebagai simbol permohonan keselamatan untuk semua warga. Selain di Kecamatan Leces, jamaah Aboge juga tersebar di kecamatan Tegalsiwalan, Bantaran, yang diperkirakan mencapai dua ribu jiwa. =M.Hisbullah Huda

MENGANTRE. Pengusaha jasa penggilingan daging pun kebanjiran rezeki dari warga yang mengolah dagingnya untuk berbagai macam masakan.

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 20147|OKTOBER No. 0457 |2014 TAHUN III SELASA

No. 0457 | TAHUN III

15 15

Ketika Mou dan Wenger “Berantem” LONDON - Pelatih Chelsea Jose Mourinho dan pelatih Arsenal Arsene Wenger terlibat konflik di pinggir lapangan ketika anak-anak asuh mereka bertarung memperebutkan tiga angka dalam Derby London di Stamford Bridge Minggu (5/10). Mourinho, dengan dua jarinya, meminta Wenger untuk kembali ke kursinya ketika pria Prancis itu mendatangi Mourinho. Pada laga ini, Chelsea menang 2-0 atas tamunya Arsenal berkat gol Eden Hazard dan Diego Costa. Kemenangan ini lagi-lagi memperpanjang dominasi Mourinho atas Wenger. Dari 12 kali pertemuan, Wenger belum sekalipun menang atas Mourinho. Dia sudah tujuh kali kalah dan hanya lima kali bisa mengimbangi kekuatan pelatih asal Portugal ini. Dan, pertemuan kedua tim selalu diikuti dengan ketegangan dan perang urat syaraft kedua pelatih ini. Hal itu pulalah yang terjadi di Stamford Bridge Minggu (5/10) malam WIB lalu. Ketika itu, Wenger mendekati Jose Mourinho, tetapi pada saat bersamaan, Mourinho langsung mengusir Wenger untuk kembali ke tempat duduknya. Dengan dua jarinya, Mourinho menunjuk tempat duduk Wenger. Reaksi berlebihan Mourinho ini membuatnya terancam akan mendapat sanksi dari Asosiasi Sepakbola Inggris atau Football Association. Sebab, Wenger mendekati area Mourinho hanya untuk melihat

kondisi pemainnya, Alexis Sanchez di pinggir lapangan seusai diganjal bek Chelsea Gary Cahill. Atas kejadian ini, Wenger tidak mau menyesal. Apalagi, Jose Mourinho tidak mau menyalami Wenger seusai laga, termasuk saat mereka masuk ke ruang ganti masing-masing. “Apa yang perlu disesali? Saya pergi dari tempat A ke B dan ada seseorang yang mencegah saya di antara tempat itu tanpa tanda-tanda penyambutan. B itu adalah Sanchez yang mengalami cedera akibat ditekel Cahill. Saya ingin mengecek seberapa parah cederanya,” kata Wenger. Dia melanjutkan, “Sejujurnya saya tidak mendengar apa yang dia (Mourinho) katakan. Lihat, saya percaya pada Anda bahwa Anda (media) akan mengajarkan kepada saya semua pelajaran moral selama tiga pekan ke depan, lalu saya akan menerima itu.” Terkait insiden di pinggir lapangan dengan Wenger itu, Mourinho meminta untuk melupakannya sambil menatap ke

depan. “Lupakan insiden di atas lapangan. Sepakbola di atas lapangan memang begitu, jadi tidak ada masalah lagi. Menjadi panas karena ini laga besar antara dua tim besar dan musuh bebuyutan serta menjadi laga penting bagi kedua tim. Ini yang membuat pertandingan ini penuh emosi,” kata Mourinho. Dia melanjutkan, “Ada dua area teknis, satu untuk saya dan satu untuk dia (Wenger). Dia mendatangi area saya tanpa alasan yang jelas. Dia datang tidak untuk

memberikan instruksi teknis kepada pemainnya atau melakukan sesuatu. Dia datang untuk menekan wasit supaya memberi kartu merah dan saya tidak suka dengan itu.” Mourinho memuji Jonathan Moss menangani insiden ini. Dia pun tidak mau mengkritik rivalnya, Arsene Wenger atas kejadian tersebut. “Sejujurnya, saya melakukan banyak kesalahan dalam sepakbola. Kadang kita tidak mengendalikan emosi dan melakukan begitu banyak kesala-

han, tetapi bukan pada saat ini karena kali ini saya hanya berada di area teknik saya dan ini bukan masalah saya. Pertandingan sudah selesai dan masalah pun usai,” papar Mourinho lagi. Mourinho dan Wenger sudah lama berseteru. Keduanya adalah musuh abadi di Inggris. Sebelumnya, Mourinho mencap Wenger sebagai seorang yang gagal terus. Dan, mantan pelatih Real Madrid ini tidak mau meminta maaf atas pernyataannya ini. =ESPN/CAROL AJI

Momen ketika pelatih Arsenal Arsene Wenger (kiri) dan pelatih Chelsea Jose Mourinho terlibat konflik di pinggir lapangan saat tim mereka sedang bertanding di Stamford Bridge, Minggu (5/10).

SERIE A ITALIA

Tiga Poin Kontroversial Juventus TURIN - Juventus sukses mengandaskan AS Roma 3-2 dalam laga panas Liga Serie A Italia di Juventus Stadium, Minggu (5/10) waktu setempat atau Senin (6/10) dini hari WIB. Namun, dua gol penalti “Si Nyonya Tua” berasal dari sebuah kontroversi yang dibuat oleh wasit Gianluca Rocchi. Sementara, gol kemenangan Juve dilesakan Leonardo Bonnuci menjelang akhir pertandingan. Partai itu juga diwarnai dua kartu merah masing-masing untuk bek Roma Kostas Manolas dan striker Juve Alvaro Morata yang terlibat pertikaian setelah gol Bonnuci. Dengan tambahan tiga poin, Juve semakin kokoh di puncak klasemen dengan raihan 18 poin atau unggul tiga angka dari Roma yang berada di posisi kedua.

Kontroversi dimulai ketika Rocchi menilai Maicon melakukan handball menyusul tendangan bebas Andrea Pirlo. Awalnya, sang pengadil hanya memberikan tanda tendangan bebas, tetapi menyusul protes keras dari para pemain Juve dan masukan dari asistennya, ia merevisi keputusannya dan menunjuk titik putih. Carlos Tevez yang maju sebagai algojo tidak menyia-nyiakan peluang untuk membawa timnya unggul. Setelah gol itu, pelatih Roma Rudi Garcia diusir keluar lapangan karena dianggap menghina wasit setelah seakan-akan sedang memainkan biola. “Itu bukan penalti. Ketika saya menyilangkan tangan di badan, apakah itu di luar atau di dalam kotak penalti, tidak akan jadi masalah,”

ucap Maicon. Namun, tuan rumah hanya dapat menikmati keunggulan mereka selama lima menit. Rocchi ganti menghadiahkan tendangan 12 pas buat Roma ketika Stephan Lichtsteiner menjatuhkan Francesco Totti dalam area terlarang. Pemain berjuluk “Sang Pangeran” itu mengambil sendiri penalti tersebut dan melepas eksekusi dingin ke arah sudut kanan bawah untuk mengelabui Gianluigi Buffon. Semenit jelang waktu normal, “Giallorossi” bahkan berbalik unggul melalui aksi Juan Iturbe. Bermula dari gocekan Gervinho di tepi kotak penalti, mantan penggawa Arsenal itu melepas umpan datar yang membelakangi pemain Juve untuk dilanjutkan dengan sepakan mendatar dari

jarak dekat oleh Iturbe. Kontroversi kembali terjadi kala Rocchi menghadiahkan eksekusi penalti kedua kepada Juve pada detik-detik menjelang turun minum. Padahal, kontak yang dilakukan Miralem Pjanic kepada Paul Pogba terlihat minimal dan masih tepat berada di garis kotak penalti. Namun, wasit yang memimpin di Serie A sejak 2010 bergeming dengan keputusannya. Tevez yang mengambil eksekusi kembali mampu melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menyamakan kedudukan. Keadaan seimbang 2-2 membuat laga berjalan semakin menarik. Ketika laga sepertinya akan berakhir imbang, Bonucci tampil sebagai pahlawan kemenangan tuan rumah melalui lesakannya pada menit ke-86. Berawal dari

sepak pojok, bola hasil sapuan bek Roma mendarat di kakinya. Tanpa ampun, Bonucci melepaskan tembakan voli keras mengarah ke pojok bawah gawang Roma. “Sudah terbukti bahwa dua penalti Juve seharusnya tidak diberikan. Kami terima kekalahan dan kualitas Juve, tapi gol-go itu jelas tidak sah,” ucap Direktur Roma Walter Sabatini. Di kubu lawan, pelatih Juve Massimiliano Allegri enggan membahas mengenai penalti yang dihadiahkan wasit kepada timnya. Ia hanya menilai Juve tidak lagi superior terhadap Roma. “Kami tim yang bagus, tapi Roma juga menyamainya dengan baik. Pemain mampu bermain baik di dua babak dan pantas menerima kemenangan,” tegasnya. =SKY SPORTS/ESPN/CAROL AJI

16BACA

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

KORAN MADURA

JUGA

Ketika Mou dan Wenger “Berantem” Olahraga | 15

SELASA 7 OKTOBER 2014 No. 0457 | TAHUN III

Ronaldo Kembali Bikin Trigol

MADRID - Cristiano Ronaldo lagi-lagi melahirkan tiga gol alias trigol saat timnya melumat Athletic Bilbao lima gol tanpa balas pada lanjutan La Liga Spanyol di Santiago Bernabeu, Minggu (5/10) waktu setempat atau Senin (6/10) dini hari WIB. Tambahan tiga gol ini menempatkannya sebagai striker tersubur di Spanyol musim ini. Total, dia sudah mengoleksi 13 gol dari tujuh laga atau rerata hampir dua gol setiap pertandingan. Dia jauh meninggalkan penyerang Barcelona Lionel Messi yang perolehan golnya musim ini masih seret. Mencetak hattrick bukan hal baru bagi Ronaldo. Musim ini saja dia sudah dua kali melakukannya masing-masing ke gawang Depor-

tivo La Coruna (20/9) dan Athletic Bilbao (5/10). Sebelum ini, pada 22 September, dia malahan mencetak empat gol ke gawang Elche. Sejauh ini, Ronaldo telah membukukan 22 hattrick sepanjang kariernya di La Liga Spanyol sekaligus menyamai rekor yang dipegang oleh Alfredo Di Stefano dan Telmo Zarra. Pemain kelahiran Medeira Portugal ini berpotensi melewati dua legenda tersebut. “Penampilan kami meningkat sejak awal musim dan masih punya ruang untuk menjadi lebih baik lagi,” ujar Ronaldo. Madrid kini berada di posisi keempat dengan koleksi 15 poin atau tertinggal empat angka dari Barcelona yang kokoh di puncak klasemen. Valencia bertengger

Penampilan kami meningkat sejak awal musim dan masih punya ruang untuk menjadi lebih baik lagi

Cristiano Ronaldo

sebagai runner-up klasemen dengan 17 angka, sementara Sevilla berada satu strip di bawahnya dengan gap hanya satu poin menyusul kemenangan atas Deportivo La Coruna dengan skor 4-1. Bilbao bertandang ke Ber-

nabeu tanpa penyerang andalan mereka, Aritz Aduriz yang menderita cedera. Sang tamu juga baru mengalami kekalahan dari BATE Borisov 1-2 di ajang Liga Champions pada tengah pekan lalu. Bilbao juga belum pernah menang di kandang Madrid sejak 2005 silam. Bekal kurang bagus itu langsung terlihat kala “El Real” sudah memimpin saat laga baru berusia dua menit. Gareth Bale memberikan andil pada gol pembuka Madrid dengan melepaskan umpan silang ke tiang jauh yang ditanduk oleh Ronaldo tanpa bisa dihentikan kiper Gorka Iraizoz. Madrid menggandakan keunggulan di menit ke-41 melalui aksi Karim Benzema memaksimalkan umpan Luka Modric. Di babak kedua, dominasi skuat

asuhan Carlo Ancelotti terlihat sangat jelas dengan penguasaan bola sebanyak 60:40 persen. Madrid juga mampu melepaskan 19 tembakan dengan 14 mengarah ke gawang, sementara Bilbao yang lebih banyak mengandalkan serangan balik hanya melesakan 6 sepakan dengan 5 tetap sasaran. Gelombang serangan Madrid berujung kepada gol ketiga yang dilesakan Ronaldo pada menit ke-55. Bale kembali menunjukan perannya sebagai penyuplai bola setelah umpannya dituntaskan sang megabintang menjadi gol keduanya pada laga itu. Pada menit ke-69, kali ini Ronaldo bertindak sebagai pengumpan dengan memberikan bola kepada Benzema yang melanjutkannya dengan tendangan kaki kanan dari dalam kotak penalti. Ronaldo melengkapi koleksi tiga golnya pada dua menit jelang laga usai setelah gantian memaksimalkan umpan Benzema dengan sepakan terukurnya mengarah ke bawah gawang Iraizoz. Ronaldo pun tidak segan mengatakan Benzema sebagai striker terbaik di La Liga dan juga mengapresiasi kontribusi yang berikan Bale. “Kami terbiasa bermain bersama sehingga bisa saling mengerti satu sama lain dengan baik,” kata pemain terbaik dunia itu. Kekalahan itu membuat Bilbao berada di zona merah setelah bertengger di peringkat ke-18 dari 20 tim. Mereka hanya meraup empat poin dari tujuh laga berkat satu kemenangan, satu seri, dan lima kali kalah. “Tapi, kami yakin bisa membalikan keadaan ini. Kami tengah berada dalam situasi yang sulit dan harus menemukan cara bagaimana membuat kami kuat,” ucap pelatih Bilbao Ernesto Valverde. =SKY SPORTS/CAROL AJI

SELASA 7 OKTOBER 2014 No. 0457 | TAHUN III

TERDAKWA KASUS RASKIN BULANGAN TIMUR DITUNTUT 3 TAHUN

KORBAN TKI ILEGAL DIPASTIKAN DAPAT BANTUAN

PAMEKASAN | I

SAMPANG | F

KORAN MADURA

SELASAAmalia 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III Fahrani

HIDUP JANGAN DIBUAT SUSAH

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Miliaran Rupiah Mengalir ke Sejumlah Parpol Partai Non Parlemen Tak Mendapat Jatah PAMEKASAN – Dana APBD dengan jumlah mencapai Rp 1 miliar mengalir ke sejumlah partai politik yang ada perwakilannya di DPRD Pamekasan. Parpol-parpol yang memperoleh aliran dana melalui Bakesbangpol itu ada 10 parpol, yaitu Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, dan PBB. Sedangkan parpol yang tidak

lolos ke parlemen tidak mendapat jatah anggaran dana melalui Bakesbangpol. Jumlahnya hanya dua, yaitu Partai Hanura dan PKPI. 10 partai politik mendapat bagian dana berbeda. Tergantung perolehan suara dalam Pileg ke-

marin dan banyaknya kursi di DPRD. Banpol tertinggi tentunya milik partai pemenang, yaitu PPP sebesar Rp 224.625.300, karena partai berlambang kakbah itu memiliki sembilan kursi di DPRD. Sedangkan terendah adalah partainya Presiden Terpilih Jokowi, yaitu PDIP, dapat jatah Rp 49.182.700, karena memiliki dua kursi di DPRD (lihat grafis). Ada perbedaan dari kebijakan sebelumnya. Jika dulu semua partai tanpa terkecuali, baik yang ada

kan setiap tahun, dengan besaran yang sama pula. Untuk 2015 besok dicairkan bertahap, setiap semester atau setiap enam bulan sekali. “Besaran banpol ini, setiap suara dinilai Rp 1.917 atau 90 sen. Jadi tinggal diakumulasikan saja dengan perolehan suara masingmasing parpol tersebut dalam Pileg kemarin,” ucap Herman kemarin (6/10). Menurut Herman, banpol itu banyak fungsinya. Di antaranya digunakan parpol untuk kegiatan sosialisasi politik terhadap para konstituen, untuk pembelajaran politik terhadap para konstituen, untuk administrasi perkantoran, dan lain sebagainya. Dalam pengalokasian dana ini, ada laporan pertanggunggjawabannya (Lpj) dari masing-masing parpol kepada Bakesbangpol. Pihak Bakesbangpol juga terus melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap pengalokasian dana ini, melalui evaluasi tertulis yang dipantau dari Lpj-Lpj parpol tersebut. “Kami juga sangat berhati-hati dalam pengalokasian dana ini. Karena kami juga diaudit secara berkala oleh BPK,” tukas mantan Plt Sekda Pamekasan ini. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Batuan Partai Politik (Banpol) dari Bakesbangpol di parlemen maupun yang nonparlemen dapat banpol semua, namun dalam kebijakan baru di periode 2014-2019 ini, partai nonparlemen tidak mendapatkan banpol. Menurut Kepala Bakesbangpol Herman Kusnadi, kebijakan baru ini adalah kebijakan dari pusat. Banpol 2014 ini diberikan pasca pelantikan keanggotaan DPRD Pamekasan yang baru. Dicairkan satu kali sekaligus. Saat ini masih proses pencairan kepada masingmasing parpol. Banpol ini diberi-

Nasdem PKB PKS PDIP Golkar Gerindra Demokrat PAN PPP PBB Total

: Rp 78.166.000 : Rp 152.049.200 : Rp 49.288.700 : Rp 49.182.700 : Rp 93.265.600 : Rp 107.295.000 : Rp 111.290.000 : Rp 85.323.600 : Rp 224.625.300 : Rp 111.299.609 : Rp 1.060.785.700

NB: Partai Hanura dan PKPI tidak mendapat jatah Banpol, karena tidak ada perwakilannya di parlemen (DPRD Pamekasan).

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 7 OKTOBER 2014 No. 0457 | TAHUN III

KRIMINALITAS

Amarah Warga Belum Reda SUMENEP - Marsuki (42), warga Desa Andulang, Kecamatan Gapura, yang juga disebut sebagai pelaku pencurian sepeda motor Supra Fit oleh Syamsul (23) sebelum dibakar massa, terus diburu warga. Pada Minggu (5/10), Syamsul ditangkap dan dibakar saat mencuri motor milik Sayadi (30), warga Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang. Sebelum tewas, ia menyebut bersama Marsuki dalam menjalankan aksi kejahatan tersebut. Pantauan Koran Madura, Senin (6/10), wajah-wajah asing yang diduga berasal dari luar desa, mondar-mandir di sekitar rumah Marsuki. Puluhan warga yang berencana menangkap Marsuki dan ingin membakar rumahnya, tidak berani masuk dan berbuat anarkistis. Warga diduga merasa tidak tega bertindak anarkistis di dalam rumah lantaran di dalam rumah Marsuki ada bapaknya yang sedang sakit keras. Akibatnya, warga hanya mondar-mandir di luar pagar rumahnya. ”Sejak tadi pagi kami melihat banyak warga yang mondar-mandir di sekitar rumah Marsuki, tapi tidak satupun yang berani masuk ke dalam pagar rumahnya. Ada kemungkinan mereka tahu jika dalam rumah yang hendak dibakar ada bapaknya Marsuki yang sedang sakit keras,” kata Supriyanto (30), tetangga Marsuki. Kapolres Sumenep AKBP Marjoko mengimbau agar Polsek Gapura terus memantau keamanan di sekitar rumah Marsuki. Petugas di lapangan juga diminta gencar melakukan penyuluhan terhadap warga. ”Kami akan mengimbau petugas di lapangan agar rutin melakukan pemantauan di sekitar rumah pelaku lain yang disebut oleh Syamsul terlibat dalam pencurian motor milik Sayadi, sebelum dihakimi massa,” kata Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko, melalui Humas Polres Sumenep, AKP Jaiman, Senin (6/10). Masyarakat diminta menyerahkan masalah kriminal tersebut pada polisi, agar diproses secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga aksi main hakim sendiri tidak perlu terjadi dan situasi masyarakat tetap aman dan kondusif. Selain itu, Kapolres Sumenep meminta Marsuki segera menyerahkan diri pada petugas sebelum ditangkap dan hakimi massa. ”Kami mengimbau Marsuki segera menyerahkan diri pada petugas sebelum ditangkap dan dihakimi massa, paling tidak ia bisa menjelaskan pada masyarakat jika dirinya tidak bersalah sehingga masyarakat tidak berbuat anarkistis,” sambungnya. Marsuki hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Marsuki dinyatakan hilang dan menjadi buronan aparat kepolisian sejak kejadian pembakaran maling motor, Minggu sore. =JUNAEDI/MK

Tidak Bersentuhan dengan Literasi Perpusda Gelar Lomba Minat Baca SUMENEP – Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (Perpusda) Kabupaten Sumenep akan menggelar beberapa lomba untuk meningkatkan minat baca warga dalam rangka menyambut peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke-745. Namun, lomba tersebut terkesan seremonial. Kepala Perpusda Kabupaten Sumenep, Agus D. Putra, mengatakan, lomba yang akan digelar meliputi lomba mewarnai (tingkat TK), menggambar (tingkat SD), melukis batik (tingkat SMP), dan fotografi (tingkat umum). Pelaksanaannya tanggal 27 sampai 28 Oktober 2014 di Perpusda Sumenep. Agus D. Putra mengungkapkan, lomba tersebut untuk meningkatkan minat baca kalangan pelajar dan masyarakat Sumenep secara umum. Selain itu, tambahnya, untuk mengembangkan kreatifitas para pelajar. Anggaran untuk lomba tersebut, menurut Agus lebih besar dibanding dengan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya anggarannya Rp. 50 juta, namun untuk tahun ini

mencapai Rp. 65 juta. Anggaran tersebut murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dikatakan, anggaran tersebut akan digunakan sebagai hadiah bagi pemenang lomba dan untuk kepanitiaan. “Termasuk untuk belanja konsumsi dan minum peserta,” jelasnya. Untuk diketahui, para pemenang lomba nantinya akan mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan yang totalnya sebesar Rp. 12 juta. Selain itu, para pemenang juga nantinya akan mendapatkan trofi dan piagam sesuai dengan masing-masing kategori. Pegiat literasi Sumenep, M Kamil Akhyari menilai lomba tersebut terkesan hanya seremonial tahunan. Pasalnya, lomba yang digelar dari tahun ke tahun tidak banyak men-

galami perubahan bahkan berkurang, sementara anggarannya bertambah. “Yang sangat mengherankan, kegiatan lombanya bernama Lomba Minat Baca dan tujuannya untuk meningkatkan minat baca, tapi tak ada lomba yang bersentuhan dengan peningkatan minat baca. Ini aneh. Semua lombanya berkaitan dengan kreatifitas bukan literasi,” ujarnya. Menurutnya, jika tujuannya untuk meningkatkan minat baca, mestinya kegiatan yang digelar lomba yang bersentuhan langsung dengan bacatulis. “Jika tujuannya untuk meningkatkan minat baca, mestinya lomba yang digelar bukan fotografi, tapi karya tulis. Ini antara kegiatan dan tujuan kegiatan tidak nyambung,” paparnya. Lomba yang digelar Perpusda, katanya, mestinya menjadi ajang mengasah potensi generasi muda Sumenep dalam tulis-menulis. “Ini mestinya menjadi kompetisi untuk mengasah keterampilan menulis generasi muda, kare-

LITERASI. Pengunjung sedang membaca buku di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (Perpusda) Kabupaten Sumenep. Beberapa waktu lalu, pengunjung mengeluhkan terbatasnya koleksi dan banyaknya buku yang hilang.

na Kabupaten Sumenep dikenal gudangnya penulis sejak dulu,” paparnya. Oleh karenanya, menurut penulis muda asal Kecamatan Bluto tersebut, patut diduga pengelola Perpusda tidak memiliki misi yang jelas dalam mengelola perpustakaan milik pemerintah daerah. “Ini (lomba) semakin menegaskan dugaan pengelola Perpusda dalam mengembangkan perpustakaan tidak memiliki misi yang jelas. Saya mencatat, hal sangat mendasar yang hingga saat ini selalu menjadi keluhan pengunjung adalah soal terbatasnya koleksi buku dan banyaknya buku yang hilang,” terangnya. Ia mempertanyakan apa saja yang dilakukan pengelola Perpusda. “Kalau menjaga buku saja tidak beres, lalu apa saja yang dilakukan. Mestinya yang dilakukan bukan hanya melayani peminjaman dan pengembalian buku, tapi inovasi-inovasi untuk menarik pengunjung mendatangi Perpusda,” ucapnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457| TAHUN III

KINERJA DEWAN

Pembahasan APBD 2015 Terhambat SUMENEP – Belum ditetapkannya pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, menghambat tugas anggota wakil rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 hingga saat ini belum dibahas karena pimpinan DPRD masih dijabat pejabat sementara. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37/2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai Permendagri Nomor 30/2006 Pasal 105 Ayat 3 C yang diubah menajadi Permendagri Nomor 21/2011, pembahasan APBD 2015 selambat-lambatnya harus selesai akhir Desember 2014. Koordinator Tim Investigasi Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi mengatakan, pemerintah daerah mestinya telah menyampaikan tahapan penyusunan APBD tahun 2015 mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD. ”Kalau mengacu terhadap Permendagri, itu harus disampaikan pada akhir bulan Juli kemarin. Namun, sampai saat ini, tampaknya masih belum dilakukan,” terangnya, Senin (6/10). Ketua sementara DPRD Sumenep Abrori Mannan optimis semua tugas DPRD ke depannya akan selesai tepat waktu. Hanya saja, dirinya hingga saat ini belum bisa memastikan waktu rapat paripurna penetapan pimpinan definitif DPRD. Menurutnya, sampai kini, dari empat partai yang memiliki wewenang untuk mengajukan calon pimpinan dua parpol belum melaporkan surat yang diminta forum. Empat partai yang dimaksud adalah PKB, PPP, PAN, dan Demokrat. ”Untuk sementara kali ini, masih PPP yang mengajukan surat rekomendasi yang baru. Sementara yang lain, masih belum,” katanya. Sebelumnya, hanya PAN yang mengantongi surat rekomendasi dari DPP PAN. Pihaknya mengaku tidak bisa mengintervensi fraksi untuk segera melaporkan surat lampiran dari pengurus pusat masing-masing partai. Sebab, tidak mempunyai kewenangan, karena soal administrasi sudah

dipasrahkan terhadap masingmasing partai politik. ”Kami hanya bisa menunggu sampai fraksi terkait melaporkan surat rekomendasi yang diminta dalam rapat paripurna itu,” terangnya Mantan Ketua Komis A DPRD Sumenep itu menegaskan, penundaan rapat paripurna tidak ada unsur politik. Hal itu murni untuk menjalankan aturan yang berlaku. Sebab, jika mengacu pada PP No.16/2010 dijelaskan pimpinan difinitif DPRD harus memperoleh rekomendasi dari DPP. ”Jadi, untuk melanjutkan itu, kami masih akan melakukan rapat konsultasi dengan semua pimpinan fraksi. Itu dilakukan untuk menentukan langkah pasca tertundanya paripurna penetapan ketua definitif,” pungkasnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sidang Paripurna DPRD Sumenep dengan agenda penetapan pimpinan definitif dewan berakhir deadlock, Kamis (2/10). Penyebabnya, sejumlah anggota dewan memandang penetapan pimpinan definitif DPRD 2014-2019 itu masih ada perbedaan penafsiran hukum yang harus dituntaskan. Permasalahan dimaksud menyangkut syarat penetapan pimpinan definitif DPRD sebagaimana diatur dalam PP No 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD. Mengacu kepada ketentuan tersebut, penetapan pimpinan definitif harus melalui rekomendasi dari dewan pengurus pusat (DPP) partai. Sesuai surat yang telah diterima oleh Ketua sementara DPRD Sumenep, keempat calon yang diusulkan dari partai politik menjadi pimpinan DPRD yakni, Herman Dali Kusuma (PKB), Achmad Salim (PPP), Hanafi (Demokrat), dan Faisal Muklis (PAN). Hanya saja, yang mendapatkan surat rekomendasi dari DPP hanya PAN (Koran Madura, 3/10)

PKB Siap Ajukan Rekom Secara terpisah, Wakil Ketua DPC PKB Sumenep Dul Siam mengaku siap memenuhi semua persyaratan sesuai dengan yang diminta dalam rapat paripurna tersebut, termasuk surat rekomendasi dari DPP PKB. “Kami sudah siap memenuhi semua administrasi itu,” katanya, kemarin. Menurutunya, penunjukan Herman Dali Kusuma sebagai calon ketua DPRD periode 20142019 sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB. ”Dalam AD/ART itu sudah ada aturan tersendiri, di mana kebijakan yang berkaitan dengan pengurus di DPC ditetapkan oleh pengurus di struktur yang berada satu tingkat di atas DPC. Sehingga, untuk pengurus DPC itu ditentukan oleh pengurus setingkat di atasanya,” katanya. Lebih lanjut politisi asal kepulauan itu mengatakan, berdasarkan ADART itu, maka Dewan Pengurus Wilayah (DPW) mengeluarkan surat rekomendasi. Meski demikian, pihaknya tetap akan memenuhi permintaan surat rekomendasi dari DPP. ”Sebenarnya rekomendasi itu sudah ada sebelum berlangsungnya amanat PP Nomor PP 16/2010,” terannya. =JUNAEDI/MK

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD NO

URAIAN

WAKTU

LAMA

Penyusunan RKPD

Akhir bulan Mei

Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh ketua TPAD kepada Kepala Daerah Daerah

Minggu I bulan Juni

1 Minggu

Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD

Pertengahan bulan Juni

6 Minggu

Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS

Akhir bulan Juli

Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD

Awal bulan Agustus

Penyusunan dan pembahasan RKASKPD dan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan rancangan Perda tentang APBD

Awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September

Penyampaian rancangan perda tentang APBD kepada DPRD

Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah

Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan

Menyampaikan rancangan perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk di evaluasi

3 hari kerja setelah persetujuan bersama

Hasil evaluasi rancangan perda tentang APBD dan rancaangan Perkada tentang penjabaran APBD

Paling lama 15 hari kerja setelah rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diterima oleh MDN/Gub

Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesui hasil Evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentangpenyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD

Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)

Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentng APBD kepada MDN/ Gub

3 hari kerja setelah hasil keputusan pimpinan DPRD ditetapkan

Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi

Paling lambat akhir Desember (31 Desember)

Penyampaian perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada MDN/Gub

Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan.

Minggu I bulan Oktober

8 Minggu

2 Bulan

TRADISI MANTEN SAPI KURBAN. Sejemlah warga mengarak dua ekor Sapi saat di gelar tradisi "Manten Sapi" atau menghias hewan kurban sebelum dikurbankan di Desa Watestani, Kecamatan Nguling, Pasuruan, Jatim. Tradisi Manten Sapi digelar pada sore hari sebelum malam takbiran atau sehari sebelum Hari raya Idul Adha tradisi tersebut merupakan tradisi warga keturunan Madura di Jawa Timur.

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

Bantuan PLTS Jangan Dikorupsi Dinas Kelautan dan Perikanan Membantah Ada Motif KKN SUMENEP - Dugaan penyelewengan dalam bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Jate, Kepulauan Gili Raja, Kecamatan Giligenting terus menuai sorotan. Bantuan yang diperuntukkan untuk warga miskin atau musala itu mestinya tepat sasaran, dan sangat tidak pantas untuk dikorupsi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Abrari mengatakan, bantuan untuk rakyat kurang mampu sangat tidak pantas jika dikorupsi, apalagi yang melakukan korupsi adalah kalangan birokrasi. “Birokrasi itu adalah pelayan rakyat, jika ada bantuan untuk rakyat dikorupsi berarti sangat keterlaluan,” katanya, Senin (6/10) kepada Koran Madura. Oleh karena itu, anggota dewan yang akrab di sapa Abe itu meminta Dinas Perikanan dan

Kelautan agar menjelaskan secara transparan kepada publik terkait dugaan motif KKN terhadap bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Gili Raja. “Jangan biarkan masalah bantuan itu kian menggelinding tanpa ada ujungnya. Biar semuanya jelas dan terang,” pintanya. Abe mengaku tidak yakin jika yang memainkan itu adalah Kepala DKP. Tetapi jika yang bermain itu di internal DKP, maka yang pantas bertanggung jawab terkait program apa pun yang

berkaitan dengan DKP adalah kepala dinas. Sebab yang rakyat tahu, bantuan itu dari DKP, sementara DKP berada di bawah tanggung jawab kepala dinas. "Jadi kepala dinas harus tahu segala program yang direalisasikan, termasuk PLTS yang tidak tepat sasaran itu," terangnya Selain itu, Abe menyarankan agar DKP transparan kepada publik. Jika tidak terbuka, maka mafhum masyarakat menjadi bertanya-tanya. "Sehingga masyarakat menilai ada kongkalikong dengan beberapa oknum,” tegasnya Lebih lanjut Abe mengatakan, salah satu ciri-ciri orang yang tidak terbuka adalah mereka yang sudah merasa bersalah kepada masyarakat atau publik. “Maka jelaskan secara transparan kepada publik jika memang tidak merasa

bersalah. Jika bersalah, maka akui, sebab mengaku itu adalah hal mulia. Saya husnuddzan, tidak mungkin seorang kepala yang kredibel itu melakukan hal yang melanggar hukum,” ucapnya Menanggapi hal tersebut, Kepala DKP, Muhammad Jakfar membantah jika bantuan itu tidak tepat sasaran. Sebab berdasarkan hasil klarifikasi, bantuan itu sudah tepat sasaran. Sebab hasil survei yang DKP lakukan sudah melalui peninjauan langsung. Memang, sambungnya, ia mengaku ada beberapa penerima tidak tepat sasaran, sebab jatuh pada penerima yang mampu, sehingga diputuskan untuk dialihkan kepada warga miskin yang layak menerima. "Ketika diklarifikasi ke bawah, ternyata yang di survei sebelumn-

ya adalah warga yang mampu, sehingga dialihkan pada warga yang lebih layak menerima," singkatnya. Kroscek Ulang Sementara itu, Panji, warga setempat meminta agar DKP kembali melakukan survei terhadap penerima PLTS tersebut. Sebab beberapa penerima yang telah dapat bantuan itu banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. “Oleh karena itu, kroscek ulang terhadap penerima itu harus dilakukan oleh DKP. Sebab boleh saja DKP berdalih sudah sesuai dengan hasil survei, tetapi bisa saja kan data penerima berubah di kepala desa. Bahkan sangat tidak etis jika bantuan itu khusus untuk para kerabat dekat kades,” jelasnya, Senin (6/10). =SYAMSUNI

PERTANIAN

Dua Gudang Tembakau Tutup

PRODUKTIVITAS TEMBAKAU RENDAH. Seorang buruh tani memanen tembakau untuk dikeringkan sebelum dikirim ke pabrik rokok di desa Tumpang, Malang, Jawa Timur, Senin (6/10). Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) mencatat, produktivitas tembakau secara nasional tergolong rendah karena rata-rata produktivitasnya hanya mencapai mencapai 0,7 ton per hektare dari target sebesar 1 ton per hektare.

SUMENEP - Masa panen tembakau sudah berakhir. Oleh sebab itu, dua pabrikan di Sumenep resmi tidak melakukan pembelian lagi. Pasalnya tembakau sudah hampir seratus persen habis. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Kabid Posdal) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumenep, Bagas Praptomo mengaku areal tembakau sudah sembilan puluh persen lebih terserap. Menurutnya, saat ini sudah ada dua gudang tembakau yang resmi tutup, yaitu Wismilak dan Gudang Garam Guluk-Guluk. “Sudah sejak tanggal 30 September lalu," ujarnya kepada Koran Madura. Sementara Gudang Garam di Patean, menurutnya, hingga saat ini masih melakukan aktivitas pembelian, meskipun hanya sedikit. Pasalnya, saat ini pasokan tembakau sudah berkurang. Meski begitu, tambahnya, Gudang Garam Patean masih belum memberikan laporan kapan akan tutup. “Biasanya paling tidak seminggu sebelum tutup memberikan informasi kepada kami," imbuh Bagas.

Terkait dengan penyerapan masing-masing gudang, Bagas menjelaskan penyerapan tembakau oleh Gudang Garam Guluk-guluk mencapai 3.633 ton. Sementara untuk Gudang Wismilak hanya 398 ton dari target awal 400 ton. Untuk Gudang Garam Patean sudah mencapai 2.090 ton per tanggal 4 Oktober lalu. Selain itu, Bagas mengakui wajar jika sejumlah gudang tembakau sudah mulai ada yang tutup. Pasalnya, saat ini sudah hampir tidak ada lagi sisa tembakau di lapangan. Namun begitu, imbuhnya, jika ternyata masih ada sisa tembakau yang masih belum terserap, bisa dipasok ke Gudang Garam Patean. Tapi, harapnya, semua tembakau masyarakat sudah terserap semua oleh gudang. Masalah harga, pihaknya mengungkapkan bahwa harga tembakau sudah mengalami penurunan sejak beberapa waktu lalu. "Sekarang harga tembakau ada di kisaran Rp. 22 ribu-Rp. 30 ribu per kilogram. Turun sedikit dari sebelumnya karena kualitasnya sudah mulai berkurang" tutupnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457| TAHUN III

KESEHATAN

Pembangunan APMS

Sejumlah Klinik Perlu Diverifikasi Ulang SUMENEP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap sejumlah klinik di sejumlah daerah. Pasalnya, terbongkarnya salah satu klinik ilegal di Kecamatan Ambunten merupakan tanda bahwa pemerintah belum punya data valid keberadaan klinik. “Oleh karena itu, Dinkes perlu melakukan verifikasi ulang terhadap beberapa klinik yang ada, biar kejadian beberapa waktu lalu tidak terjadi kembali,” kata Indra Wahyudi, anggota DPRD dari Partai Demokrat, Senin (6/10). Selain itu, pasca penangkapan dokter gadungan akan menguntungkan klinik yang ada di sekitarnya. Hemat Dewan, selain klinik ilegal Wahbi, ternyata masih bertebaran klinik lainnya di sekitarnya. Sehingga pasien bisa putar haluan. Penilaian itu datang dari salah satu anggota DPRD dari Dapil 4, Indra Wahyudi. Menurut anggota asal Ambunten tersebut, menilai bahwa pasca diamankannya Wahbi, bisa saja pasien yang biasanya berobat ke klinik Wahbi akan putar haluan ke klinik lain yang ada di seki-

tarnya. Sehingga klinik di sekitarnya merasa diuntungkan. Berdasarkan amatan Indra, kurang lebih 500 meter dari klinik Wahbi, ada klinik lain yang dikelola oleh dr. Fatoni yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep. “Artinya, dokter Fatoni kan juga buka praktik medis. Bisa saja kemudian, pasienya Wahbi bisa putar haluan ke klinik lain, lebihlebih ke kliniknya Pak Fatoni. Kan bisa saja begitu,” katanya sembari curiga atas terkuaknya klinik ilegal, Rabu (17/9). Saat disinggung apakah penangkapan Wahbi ada campur tangan dari salah satu pengelola klinik sekitarnya, Indra mengaku belum punya pikiran sejauh itu. Hanya saja, ia mengatakan, secara komersil, penangkapan Wahbi itu akan menguntungkan klinik lain yang ada di sekitarnya. Untuk mengetahui pastinya, ia menyarankan agar melihat langsung perkembangan daftar pasien yang hadir ke klinik Fatoni pasca ditangkapnya Wahbi. “Kalau yang biasanya tiap hari 10 orang, kemudian meningkat menjadi 20 orang, maka itu sudah menandakan bahwa ada klinik lain yang sudah ambil keuntungan,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Indra, dalam menyikapi kasus dokter gadungan, seharusnya tidak hanya menyoroti soal status dokternya, melainkan juga legalisasi kliniknya. Menurut Polititis PD tersebut, meskipun si dokter telah memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan medis, namun kliniknya tidak memiliki kekuatan hukum, itu tetap dianggap sebagai tindakan medis ilegal. Sementara itu, Kepala Dinkes Sumenep, Ach. Fatoni membantah jika ada klinik lain yang ambil keuntungan dari tertangkapnya sang dokter gadungan, Wahbi. Bahkan ia pastikan siapapun, termasuk dirinya sedikitpun tak pernah ikut campur soal penangkapan itu. “Setiap dokter punya etika dan kode etik. Siapa pun akan merasa keberatan jika ada yang mengambil keuntaungan, sebab sikap itu jauh dari nilai terpuji,” tegasnya saat dikonfirmasi. Bahkan untuk meyakinkan kalau dirinya tidak ikut campur, Fatoni menyarankan agar bertanya langsung ke Mapolda. “Kalau tidak percaya, silahkan tanya ke Polda, haqqul yakin itu tidak benar,” katanya kembali meyakinkan. =SYAMSUNI

Seremonial

Bersama Bupati, KNPI Berbagi

UMENEP - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sumenep menyelenggarakan acara penyembelihan hewan kurban, Senin (06/10) di Sekretariat KNPI Sumenep. Acara itu bertajuk “Bersama Bupati, KNPI Berbagi”. Hewan yang disembelih berupa satu ekor sapi dan dua ekor kambing. Ketua KNPI Sumenep, Mahsun menuturkan, acara tersebut diselenggarakan oleh KNPI bekerja sama dengan Bupati Sumenep, A. Busyro Karim. Tujuan utama dari diselenggarakannya acara itu untuk meningkatkan kepedulian pemuda dalam berbagi dengan sesama. “Momentum Idul Qurban ini sudah sepantasnya kita jadikan untuk membakar semangat pengorbanan para pemuda dalam membangun bangsa dan negara,” tandasnya, kemarin. Daging kurban itu nantinya dibagi-bagikan kepada kaum du’afa dan perwakilan pemuda seluruh organisasi kepemudaan (OKP) yang ada di lingkungan Kabupaten Sumenep. Menurut Mahsun, daging kurban tersebut akan dibagi menjadi kurang lebih 150 paket. 70 sampai 100 paket akan dibagikan kepada unsur pemuda perwakilan OKP dari seluruh kecamatan, dan 50 paket lainnya akan dibagikan kepada para du’afa.

Ketua KNPI Kabupaten Sumenep Mahsun (kanan) memegang tali sapi kurban sebelum disembelih, Senin (6/10) di halaman kantornya.

Hadir dalam acara tersebut OKP yang terdiri dari Ikatan Pemuda Nahdhatul Ulama (IPNU), Gerakan Pemuda Ansor, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Fatayat NU, dan beberapa OKP lainnya. =ADV/FATHOL ALIF

Pemerintah Pesimis Bisa Terealisasi SUMENEP - Rencana pembangunan beberapa agen penyaluran miyak dan solar (APMS) di beberapa kepulauan sampai saat ini masih belum jelas kelanjutannya. Pasalnya, dari enam APMS yang akan dibangun, hingga saat ini masih ada satu APMS yang mendapatkan izin dari pemerintah. Direncanakan, di sejumlah kepulauan akan dibangun APMS. Setidaknya, ada enam APMS yang akan di bangun tahun ini. Di Pulau Masalembu dan Kangean masing-masing akan ditambah satu APMS. Pasalnya, di pulau tersebut sudah satu APMS yang selama ini sudah beroprasi. Sementara untuk di kepulauan Sapeken, rencananya akan dibangun dua APMS. Sisanya, dua APMS akan dibangun di pulau Raas dan Sapudi. Masing-masing akan dibangun satu APMS. Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Sumenep, Moh. Hanafi mengatakan, pembangunan APMS kewenangannya ada di pihak Pertamina. Pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan untuk memberi rekomendasi. Menurutnya, sejauh ini pihak Pertamina telah menyetujui enam pembangunan APMS seperti disebutkan. Dari enam rencana pembangunan APMS tersebut, dikatakan, baru satu yang sudah keluar perizinannya dari Badan Penegelolaan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep. Sementara lima lainnya yang sudah mendapat rekomendasi dari Pertamina masih belum ada kejelasan. “Kami sudah berusaha menghubungi para pemohon, namun di antara mereka masih sulit untuk dihubungi,” kata Hanafi kepada Koran Madura di kantornya, Senin (06/10). Mantan Camat Lenteng itu

juga menambahkan, sebenarnya perizinan pembangunan APMS tidak sulit. Hanya saja, yang menjadi kendala utama selama ini adalah modal yang harus dikeluarkan untuk pembangunan APMS. Dikatakan, modal untuk pembangunan satu APMS ditaksir mencapai Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar. Oleh sebab itu, pihaknya mengaku pesimis pembangunan APMS di kepulauan bisa terealisasi tahun ini. Padahal, sebelumnya, pemerintah menargetkan pembangunan APMS bisa terealisasi bulan Desember tahun ini. “Kalau hanya izinnya mungkin bisa terealisasi tahun ini,” ungkapnya. Padahal, dari Pertamina juga memberi target waktu. Menurut Hanafi, jika tiga bulan setelah diverifikasi tidak ada tindak-lanjutnya, Pertamina akan menganggap gugur. “Jadi kami akan selalu mendesak para pemohon untuk segera merealisasikannya,” tandasnya. Sebelumnya, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sumenep, AZ Rahman juga mengaku pesimis dengan rencana pemerintah membangun APMS di kepulauan. Pasalnya, meskipun pemerintah sudah merencanakan itu sejak lama, namun realisasinya hingga kini masih belum jelas. Padahal APMS di kepulauan itu merupakan kebutuhan. =FATHOL ALIF

Pasang Iklan di

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

KORAN MADURA Sumenep KORAN Sampang F

Sampang

SELASA 7 OKTOBER 2014 No. 0457 | TAHUN III

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

MADURA

Korban TKI Ilegal Dipastikan Dapat Bantuan SAMPANG - Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang, Malik Amrullah melalui Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bisrul Hafi, memastikan Armadin (55), Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang, tetap menerima bantuan dari pemerintah Malaysia. “Meskipun korban merupakan TKI ilegal, akan tetap menerima pampasan (bantuan dari pemerintah Malaysia),” ucapnya, Senin (6/10). Armadin tewas karena mengalami ke-

celakaan kerja pada 2 Oktober 2014 sekitar pukul 9 pagi waktu Malaysia. Jenazah tidak terdaftar di PJTKI, sehingga dipastikan ilegal. Menurutnya, pemberian

pampasan nominalnya sebesar Rp 60 juta. Namun prosesnya cukup lama dan tidak melalui Dinsosnakertrans Sampang. “Nah prosesnya ini agak lama, karena tidak melalui kami, dan pihak keluarga yang harus mengurusnya sendiri,” jelasnya. Diketahui yang bersangkutan merupakan TKI ilegal, setelah pihak Dinsosnakertrans Sampang melakukan kroscek di lapangan. Itu pun, mengingat sejauh ini Dinsosnakertrans tidak menerima informasi dari Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). “Apalagi informasi meninggalnya korban TKI ilegal ini bukan dari BNP2TKI, maka dari itu kami tidak bisa berbuat banyak karena yang besangkutan adalah TKI ilegal berangkat ke Malaysia dengan menggunakan jasa tekong,” tuturnya. Dirinya juga sangat menyanyangkan maraknya warga Kabupaten Sampang menjadi TKI jalur ilegal. Pasalnya, jika terdapat persoalan seperti saat ini, pemerintah daerah tidak bisa

berbuat banyak. “Kalau ada persoalan seperti ini kami yang jadi lirikan masyarakat,”katanya. Diketahui sebelumnya, Armadin (55) dipulangkan ke Indonesia lantaran meninggal dunia dalam kecelakaan kerja sebagai kuli bangunan di Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia. Ia terjatuh dari lantai 10 tempat korban bekerja. Korban dipulangkan dari Malaysia dan tiba di rumah duka pada Sabtu (04/10) malam dan langsung dikebumikan oleh pihak keluarga. =RYAN HARIYANTO/MK

Ketua Komisi Dikukuhkan

Imam Ubaidillah Tidak Hadir Sampang - Ketua komisi DPRD Kabupaten Sampang akhirnya dikukuhkan, Senin (6/10) sekitar pukul 11.00 Wib di ruang rapat paripurna dengan agenda Pengesahan Tata Tertib (Tatib) dan Pengukuhan Ketua Komisi. Pengesahan tatib dan pengukuhan ketua komisi tidak dihadiri oleh Ketua DPRD Imam Ubaidillah. Alasannya, ketua definitif yang baru lantik pada Rabu (24/9) sedang melaksanakan ibadah haji. Wakil Ketua DPRD Sampang, Fauzan Adima mengatakan, paripurna tanpa dihadiri pucuk pimpinan karena sedang menjalankan rukun Islam yang ke lima. “Beliau sedang ibadah haji, secara otomatis kepemimpinan di dewan diwakilkan kepada saya,” ucapnya, kemarin. Seperti diketahui, anggota wakil rakyat periode 2014-2019 sudah dilantik dan berlangsung sekitar 40 hari. Akan tetapi, selama ini alat kelengakapan dewan Sampang tak kunjung rampung, seperti Badan Kehormatan (BK) dan Badan Legislasi (Baleg). Fauzan menuturkan, pembentukan alat kelengkapan dewan lainnya yang belum terbentuk tersebut masih akan diagendakan setelah kedatangan ketua dari Makkah. “Dalam waktu dekat ini kita agendakan pembentukan BK dan Baleg, nunggu ketua pimpinan usai pulang dari tanah suci,” tuturnya. Pengukuhan ketua komisi dan revisi tatib baru tersebut setelah

turunnya surat keputusan dari Gubernur Jawa Timur. “Baru turun dari Gubernur revisi tatib dan pengukuhan ini, dan kami sebenarnya tidak mengulur-ngulur waktu untuk membentuk alat ke-

lengkapan dewan,” jelasnya. Sekretaris Dewan (Sekwan) Sampang, Sudarmanto membenarkan bilamana sebagian alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Sebab, selama ini alat

kelengkapan dewan hanya menghasilkan pembentukan fraksi dan komisi. Disamping itu, dalam bulan ini dimungkinkan pembentukan alat kelengkapan dewan lainnya

sudah terbentuk. “Pembentukan alat kelengkapan dewan yang belum dibentuk ini sudah menjadi agenda kami, dipastikan bulan ini juga pasti rampung,” singkatnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

PERUSAHAAN AIR MINUM

Air Macet, Pelanggan Tetap Ditagih

REYOT. Warga menyeberangi jembatan penghubung antar dusun di Desa Paseyan Kecamatan Kota Sampang, Senin (6/10).

Jembatan Dusun Memprihantikan SAMPANG - Jembatan yang menghubungkan dua dusun di Desa Paseyan kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal jembatan itu merupakan jalan tembus yang setiap hari digunakan warga dari dua dusun yaitu Dusun Kasoan dan Dusun Lembung Desa Paseyan Kecamatan Kota Sampang. Pantauan Koran Madura, kemarin (6/10), jembatan itu diperkirakan sudah berumur puluhan tahun, sebab pada jembatan itu tertulis Bhaktiku AMD manunggal XXIV Yonif 512 Marabunta 27 Januari-18 Feb 1987. Ketika dilihat dengan kasat mata, jembatan itu tampak rapuh dan bergoyang ketika dilintasi oleh sepeda motor. Bahkan pembatas jembatan sudah bengkok dan sebagian jembatan sudah diganti anyaman bambu untuk menutupi lubang jembatan. Pak Mat (60), warga Dusun Lembung yang setiap hari melintasi jembatan itu, menuturkan, kondisi jembatan reyot sudah sejak tahun 2000. Pada tahun itu, jembatan penghubung itu dijanjikan untuk dilakukan perbaikan. Sebab kondisinya membahayakan pengguna jembatan. “Tahun 2000 lalu jembatan

Sebenarnya saya juga takut melintasi jembatan ini, tapi mau gimana lagi, jalan ini merupakan jalan alternatif untuk menyeberang ke Dusun Kasoan.

Pak Mat

Warga Dusun Lembung ini mau diadakan perbaikan, tapi sampai saat ini jembatan ini hanya dibiarkan begitu saja,” keluhnya kepada Koran Madura (6/10) ketika hendak menyeberang. Beberapa bulan lalu, warga melakukan gotong royong menambal jembatan dengan anyaman bambu untuk tetap digunakan layaknya sebagai jalan. umum

“Sebenarnya saya juga takut melintasi jembatan ini, tapi mau gimana lagi, jalan ini merupakan jalan alternatif untuk menyeberang ke Dusun Kasoan. Ya saya hanya berhatihati saja jika melintasi jembatan ini. Lukman (14), warga Dusun Lembung yang juga sebagai pelajar mengaku khawatir dengan kondisi jembatan yang sudah mulai miring. Lukman yang setiap hari menggunakan jembatan ini harus berhati-hati sebab ketika serentak diseberangi pengendara sepeda motor jembatan itu bergoyang. “Kami hanya berharap kondisi jembatan ini ada upaya perbaikan, sebab banyak warga yang membutuhkan akses jalan itu,” harapnya. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sampang Moh Zis saat dikonfirmasi melalui selulernya menyampaikan bahwa upaya perbaikan jembatan penghubung antar Dusun KasoanLembung Desa Paseyan Kecamatan Kota Sampang akan diusulkan pada tahun 2015 mendatang. “Ya, Mas, masih diusulkan tahun 2015,” ucapnya melalui pesan singkat. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

SAMPANG - Adanya keluhan warga Desa Banjar Talelah Kecamatan Camplong terkait Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Sampang terus berkepanjangan. Amburadulnya pelayanan tersebut membuat Kepala Unit PDAM Camplong dipanggil ke PDAM Sampang. Saat ditemui di kantor PDAM Sampang, Kepala PDAM Unit Camplong Hoiri mengakui jika beberapa waktu lalu warga Desa Banjar Talelah menyampaikan keluhan di kantornya. Meski ada keluhan, pihaknya menuturkan jika aliran air ke pelanggan tersendat-sendat karena faktor musim kemarau, di mana debit air yang ada dalam sumber PDAM mengecil. “Dalam waktu dekat ini layanan PDAM di desa itu akan kembali normal karena kami akan segera memperbaikinya. Saat ini peralatan yang dibutuhkan untuk perbaikan sudah ada di lokasi,” kelitnya saat ditemui di Kantor PDAM Sampang, Senin (6/10). Selain itu, Hoiri menuturkan, memang layanan PDAM tidak berlangsung lancar selama 24 jam. Bahkan, dalam sehari air mengalir hanya dari pukul 12.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB dan itupun dalam satu minggu hanya ada tiga kali di tiga lokasi pembagian air.

HOIRI. Kepala PDAM Unit Camplong saat diwawancarai terkait keluhan pelanggan Desa Banjar Talelah Kecamatan Camplong, Senin (6/10). “Yang macet itu bukan 4 bulan, melainkan hanya satu minggu saja karena faktor pipa pecah di Desa Tambaan. Dan tersendat-sendatnya karena faktor PLN mati sehingga PDAM juga terkena dampaknya. Sedangkan untuk pembayaran, itu rutinitas abondemen pemakaian sebelum ada pelanggan mengajukan pemutusan sementara yaitu sebesar Rp 35 ribu. Dan untuk pelanggan yang terlambat membayar tetap diberikan denda sesuai batas maksimal tempo pembayaran yaitu setiap tanggal 20 dengan denda sebesar 20 persen,” tuturnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Nikmati beragam informasi dari gadget anda

ePaper

Terbit Siang! kunjungi dan unduh dari www.koranmadura.com

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

Pegawai Mogok Kerja SAMPANG - Sejumlah pegawai di Kantor Kecamatan Camplong, Senin (6/10) sekitar pukul 09.00 Wib melakukan mogok kerja. Mereka memilih tidak masuk kantor, lantaran tuntutan tambahan kesejahteraan pada perayaan Hari Raya Idul Adha tidak dikabulkan oleh Kepala Camat Camplong. Pantauan Koran Madura, kemarin, sejumlah ruangan melempong dan pelayanan pemerintahan terganggu. Dari 23 pegawai kantor kecamatan, baik PNS maupun tenaga honorer, 17 pegawai di antaranya tidak masuk kantor. Sekretaris Camat Camplong Taufik mengatakan, pemicu kekosongan sejumlah ruangan kantor kecamatan tersebut disebabkan usulan pegawai untuk mendapatkan kesejahteraan saat perayaan hari besar Lebaran tidak dipenuhi. Menurutnya, pada hari Jumat (3/10) pegawai berkumpul di kantor Kecamatan Camplong. Di tengah pertemuan, pegawai mengusulkan untuk mendapatkan kesejahteraan. “Kemungkinan mereka protes dan memuncak kekosongan mogok kerja yang hari ini terjadi,” ucapnya. Dari 17 pegawai kantor kecamatan yang mogok kerja, berasal dari pegawai berstatus PNS dan honorer. Mengetahui hal ini, pihaknya akan segera melaporkan kepada atasanya terutama Kepala Camat Camplong, Samhari. “Bagaimana pun kejadiannya dan situasinya akan dilaporkan kepada pimpinan karena Kepala Camat Camplong masih melaksanakan

Diklat Sosialisasi UU Desa di Trawas Kabupaten Mojokerto,” jelasnya. Taufik mengancam, jika pegawai khususnya yang berstatus PNS tetap mogok kerja, maka pihaknya akan memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tentang Kedisipilnan PNS. “Itu bagi PNS, kalau yang honorer tinggal diberi surat keterangan saja bahwa sudah tidak diinginkan kembali oleh kami, tetapi semua ini menjadi kewenangan pimpinan,” ancamnya, kemarin. Ditanya apakah mogok kerja menggangu pelayanan, Taufik menegaskan, pelayanan pemerintahan tetap berjalan lancar meski sebagian abdi negara mogok kerja. Bahkan, dirinya mengaku siap melayani secara pribadi. “ Pelayanan tetap jalan, dan saya siap melayani sendiri,” tegasnya. Taufik menerangkan, sejauh ini pihaknya pernah mendapatkan laporan dari masyarakat setempat. Lantaran, pihaknya dinilai tidak pernah menjalankan program pembinaan. “Tapi saya kembalikan saja kepada pimpinan yang mempunyai wewenang,” terangnya. Sekretaris Desa (Sekdes) Plampaan Kecamatan Camplong,

MOGOK: Kantor Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tampak kosong, Senin (6/10) sekitar pukul 09.00 Wib lantaran pegawainya melakukan mogok kerja. H Riyat mengaku sangat kecewa dengan adanya mogok kerja para pegawai. “Memang benar selama ini pelayanannya kurang maksimal, Mas, kadang saya ngurusi KTP milik warga saja harus jalan sendiri ke Dispendukcapil untuk minta stampel,” keluhnya.

Kepala Camat Camplong Samhari mengelak pihaknya menolak usulan tambahan kesejahteraan pegawai. “Tidak ada selama ini pegawai yang mengusulkan kesejahteraan ke saya, apalagi soal pelayanan, semua sudah maksimal,” dalihnya.

Pihaknya setelah pulang dari pelatihan akan memangggil pegawai yang mogok kerja. “Kami akan memanggil pegawai yang tidak masuk kantor ini nanti, semua kegiatan sudah jalan dan tudingan itu tidak benar,” tutupnya. =RYAN HARIYANTO/MK

TES CPNS

Badan Kepegawaian Diminta Lebih Tegas SAMPANG - Sejauh ini, kejelasan jadwal tes ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sampang masih belum jelas. Hal itu membuat kalangan legislatif turut berkomentar terhadap pelayanan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang . Anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri menyayangkan lambannya jadwal ujian tes CPNS. Sebab menurutnya, dari jeda waktu yang sudah setengah bulan dari batas akhir penerimaan sampai sekarang dinilai kurang wajar. Sehingga dirinya meminta agar BKD lebih aktif lagi untuk mengkoordinasikan kejelasan jadwal ujian ke BKN. ”Saya prihatin jika melihat para pelamar CPNS sampai saat ini masih belum mengetahui

MANIRI. Anggota komisi IV DPRD Sampang ketika diwawancarai terkait kejelasan jadwal tes ujian CPNS, Senin (6/10). jadwal ujian tesnya. Padahal, tes CPNS sudah taraf nasional. Jadi saya berharap BKD dalam mengatur manajemen dalam

rekrutmen CPNS tahun ini untuk lebih dioptimalkan,” tuturnya, Senin (6/10). Maniri juga menekankan

agar BKD lebih pro aktif turun ke masyarakat. Sebab menurutnya, ketidakjelasan jadwal tes CPNS ini bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. ”Ketidakjelasan ini tidak menutup kemungkinan ada kongkalikong ataupun calo CPNS. Jadi sebelum ada korban, BKD harus turun ke masyarakat dan menjelaskan jika sistem ujian tes CPNS saat ini sudah menggunakan online, jadi jaminan lolos dengan cara membayar tidak akan terjadi,” tuturnya. Terpisah, Kepala BKD Sampang Slamet Terbang melalui Kabid Pengadaan Pegawai Abd Adim mengaku belum bisa memastikan terkait jadwal ujian mengingat belum ada pengumuman resmi dari Badan Kepegawaian Nasional

(BKN). Namun, dirinya sudah memastikan jika pelaksaan ujian tes CPNS dalam minggu ini. Bahkan pihaknya sudah sering menyampaikan dan menginformasikan melalui media massa. Bahkan juga lewat situs resmi milik BKD Sampang. ”Kalau jadwal di BKD mulai tanggal 20 sampai 29, namun tangal tersebut belum final karena kita masih menunggu jadwal pusat. Jadi kami juga mengimbau agar jangan mudah tergiur oleh janji-janji yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena lolos atau tidaknya dalam tes itu semua tergantung kebijakan pusat, sebab saat ini sistemnya menggunakan ujian secara online,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 7 OKTOBER 2014 SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457| TAHUN III No. 0457 | TAHUN III

DITAHAN. Tahanan Kejari Pamekasan, Hasan Samsuri (kiri), terdakwa penyelewengan raskin Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan.

Terdakwa Dituntut 3 Tahun Kasus Raskin Bulangan Timur Merugikan Negara Rp 31,5 Juta PAMEKASAN-Sidang kasus dugaan penyelewengan beras masyarakat miskin (raskin) di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, sudah sampai pada penuntutan. Kelima orang terdakwa dalam kasus tersebut dituntut berbeda. Terdakwa Musa, Satker Bulog Pamekasan, yang semestinya mengawal pendistribusian raskin pada titik distribusi dan Takdirul Amin, tim Pemantau raskin Pemkab Pamekasan, yang seharusnya mengawasi raskin tersebut sampai ke titik distribusi, perannya hanya membantu, sehingga dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Kemudian, terdakwa Hadi Murtopo, yang diperintahkan

oleh terdakwa Hasan Samsuri, otak penyelewengan raskin atau yang membuat skenario untuk berkoordinasi dengan para pelaku di lapangan, dituntut 2 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Khairul Kalam dituntut lebih berat, yaitu 3 tahun penjara, karena yang bersangkutan tidak mengakui keterlibatannya dalam kasus tersebut. Padahal fakta persidangan Khairul Kalam diketahui berperan

sebagai eksekutor, yang mempersiapkan proses penyelewengan dengan menyewa salah satu gudang di Desa Lebbek, Kecamatan Pegantenan. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Yulistiono mengatakan pertimbangan dalam menentukan tuntutan terhadap lima orang terdakwa, yaitu Khairul Kalam, Musa, Takdirul Amin, Hadi Murtopo, dan Hasan Samsuri, tergantung pada perannya dan kejujuran saat persidangan. “Terdakwa yang mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya, jadi bahan pertimbangan untuk meringankan tuntutan. Begitu sebaliknya, terdakwa yang tidak

mengakui keterlibatannya, seperti terdakwa Khairul Kalam, mendapat tuntutan lebih berat,” kata Yulistiono. Dijelaskan Yulistiono, selain tuntutan berbeda, pasal yang dikenakan terhadap kelimanya juga berbeda. Untuk terdakwa Musa dan Takdirul Amin, yang hanya diajak untuk melakukan penyelewengan, dikenakan pasal 5 huruf A, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Khairul Kalam, Hadi Murtopo, dan Hasan Samsuri, yang memang berniat melakukan penyelewengan raskin dikenakan pasal 12 huruf A tentang Tipikor. Selain pasal tersebut, kelima terdakwa juga dikenakan

pasal lain (junto), yaitu pasal 55 KUHP, yang bersama-sama melakukan upaya penyelewengan beras tersebut. “Walaupun belum menikmati hasilnya, kelimanya juga dituntut mengembalikan kerugian Negara sesuai dengan hasil Audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), yang ditanggung bersama-sama, masingmasing terdakwa sekitar Rp 6 jutaan,” ungkapnya. Untuk diketahui, sidang tuntutan kasus penyelewengan raskin di Desa Bulangan Timur itu telah digelar pada Kamis (2/10) lalu. Berdasarkan hasil audit BPKP Jawa Timur, kerugian Negara sebesar Rp 31,5 juta. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

DISTRIBUSI RASKIN

Pola Pokmas Terus Menuai Sorotan

DINASTI. Adik Bupati Pamekasan akan segera memimpin kantor ini untuk kedua kalinya.

SK Pengangkatan Pimpinan DPRD Telah Turun Adik Bupati Resmi Jabat Ketua DPRD Mulai Jumat Mendatang PAMEKASAN – Politik Dinasti masih Berjaya di Pamekasan. Di Kota Gerbang Salam ini, lembaga eksekutif dan legislatif akan dipimpin oleh dua bersaudara. SK Gubernur Jatim terkait pengangkatan Pimpinan DPRD Pamekasan sudah turun, sehingga dapat dipastikan dalam waktu dekat, tepatnya Jumat (10/10) mendatang, adik Bupati yaitu Halili akan dilantik menjadi Ketua DPRD Pamekasan. Menurut Ketua Sementara DPRD Pamekasan, yang akan segera didefinitifkan, Halili, SK pengangkatan Pimpinan DPRD Pamekasan itu telah diterima Sekretariat DPRD pada Jumat (3/10) kemarin. Empat pimpinan yang mendapat SK tersebut adalah dirinya sendiri (PPP) sebagai Ketua DPRD, Imam Hosairi (PKB) sebagai Wakil Ketua, Suli Faris (PBB) sebagai Wakil Ketua, dan Hermanto (Partai Demokrat) sebagai Wakil Ketua. Pelantikan yang dikemas dalam pengucapan sumpah se-

bagai Pimpinan DPRD itu dilaksanakan dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Pamekasan pada Jumat (10/10). Pengucapan sumpah akan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan atas nama Ketua Mahkamah Agung (MA). “Dengan sudah definitifnya Pimpinan DPRD ini nanti maka alatalat kelengkapan DPRD bisa segera dibentuk, dan tugas-tugas kedewanan bisa secara formal dilakukan,” tukas Halili kemarin (6/10). Pasca dilantiknya dirinya menjadi Ketua DPRD, Senin

(13/10), pihaknya akan memimpin rapat Pimpinan DPRD dan Sekwan, guna membahas agenda pembentukan alat-alat kelengkapan dewan tersebut. Di antaranya agenda pembentukan komisi-komisi, pembentukan Badan Legislasi (Baleg), pembentukan Badan Anggaran (Banggar), pembentukan Badan Kehormatan (BK), dan pembentukan Badan Musyawarah (Bamus). Pembentukan semua alat kelengkapan ini akan dilakukan pada pekan tersebut. Sehingga pekan berikutnya semua alat kelengkapan sudah fix, dan DPRD Pamekasan sudah bisa bekerja sebagaimana mestinya. Halili memastikan dalam waktu satu pekan semua alat kelengkapan dewan bisa terbentuk. Sebab menurutnya, pembentukan alat kelengkapan dewan ini cepat dan tidak akan alot dalam prosesnya. Pihaknya hanya akan menerima sodoran nama-nama dari para fraksi. Yang berisi nama-

nama utusan fraksi untuk dimasukkan dalam empat komisi yang ada, dimasukkan dalam Beleg, dimasukkan dalam Banggar, dimasukkan dalam BK, dan dimasukkan dalam Bamus. Di rapat paripurna internal pembentukan alat kelengkapan ini, pihaknya hanya membacakan saja kepada semua anggota DPRD. “Mungkin nanti yang agak lama dalam penentuan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris, dari masing-masing alat kelengkapan itu. Karena rapat paripurna harus diskors 15 menit, untuk musyawarah anggota di masing-masing alat kelengkapan itu, dalam penentuan siapa Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretarisnya,” papar Halili. Menurut Halili, ada ada sedikit pengecualian, untuk Bamus dan Banggar, Ketua otomatis dijabat Ketua DPRD, dan Sekretatis otomatis dijabat Sekwan. Pengecualian ini berdasarkan ketetapan dan aturan yang ada. =SUKMA FIRDAUS/RAH

PAMEKASAN - Pola pendistribusian beras masyarakat miskin (raskin) melalui kelompok masyarakat (Pokmas) terus menuai perdebatan di kalangan elit politik, karena kelemahan pemerintah yang tidak tegas mengubah pola Pokja (kelompok kerja). Ketua Fraksi PPP DPRD Pamekasan, Moh. Sahur mengatakan sejauh ini hanya mengeluarkan imbauan untuk memulai menggunakan pola Pokmas. Akibatnya, banyak kepala desa enggan menerapkan. Semestinya, perubahan pola tersebut dibarengi dengan aturan yang mengikat semacam peraturan daerah (Perda) atau peraturan bupati (Perbup). “Pokmas belum diterapkan itu karena Pemkab lemah dan kurang tegas. Kalau sekedar himbauan tidak akan mengikat, jadi kalau mau menerapkan sistem baru, seharusnya perlu dibuat dasar aturan yang mengikat supaya semua desa bisa menerapkan,” kata Sahur, kemarin (6/10). Dikatakan, pola Pokmas yang digadang-gadang Pemkab setempat, sebagai sistem yang bisa meminimalisir penyimpangan raskin, tidak hanya jadi wacana belaka tanpa pelaksanaan yang maksimal. Pasalnya, jika pola pokja sudah dinilai kurang baik, namun dibiarkan berlarut-larut, maka warga miskin yang paling dikorbankan dengan pola tersebut. “Ini hubungannya dengan orang miskin yang memang sangat membutuhkan bantuan, jadi sistem distribusinya harus segera diperbaiki. Kalau tidak akan terus terjadi masalah” tandasnya Sementara itu, penyataan berbeda pernah disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris. Menurutnya, pola Pokja dan Pokmas bukanlah terobosan baru yang dapat meminimalisir penyimpangan. Sebab, dalam aturan penditribusian raskin memang sudah ada tiga pola yang disarankan pemerintah pusat, yaitu pola Pokmas, Pokja dan Padat Karya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan PAM E KAS AN - Pe m e r i n t a h Kabupaten (Pemkab) Pamekasan berencana memasang pagar pada Taman Arek Lancor (Arlan) pada tahun 2014 ini. Namun, karena ada kendala pada proses pelelangan, proyek tersebut gagal dikerjakan. Pemkab setempat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 700 juta, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014. Proyek pemasangan pagar di taman kota itu diperkirakan baru akan dikerjakan tahun 2015 mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Pamekasan, Muharram mengatakan proyek pemasangan pagar di taman itu ditunda ke tahun 2015 mendatang. Sebab, dengan waktu masa anggaran 2014 yang sudah mepet, tidak memungkinkan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Sehingga pihaknya mengambil kebijakan, daripada menyalahi aturan karena tidak selesai, lebih baik proyek tersebut di kerjakan tahun depan. “Waktunya yang tidak cukup, sehingga koordinatornya itu berencana akan melelang proyek ini di akhir tahun ini, sehingga SPK (surat perintah kerja)nya turun di awal tahun 2015 nanti. Jadi, bukan gagal, tapi tertunda saja,” katanya. Menurutnya, kebijakan penundaan tersebut tidak melanggar aturan, sebab anggaran tersebut tidak terserap seluruhnya di tahun 2014 ini, sehingga anggaran yang sudah disiapkan akan dianggaran ulang pada tahun anggaran 2015, untuk dapat dikerjakan tahun depan.

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457| TAHUN III

PAGAR ARLAN

Proyek Terkendala Proses Pelelangan

Dalam perencanaan pembuatan pagar di taman tersebut, lanjut Muharram, pagar akan dipasang mengelilingi taman pada sisi dalam trotoar yang ada di taman tersebut. Empat taman yang ada di area itu akan di pagar semuanya. “Pagarnya itu direncanakan terbuat dari besi dengan ketinggian kira-kira 1,8 meter,” ungkapnya.

Menurutnya, taman yang berlokasi di depan Masjid Agung Al-Syuhada itu kerap dijadikan tempat berbuat mesum oleh para remaja. Sebelumnya, Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Halili mendesak Pemkab setempat untuk secepatnya proyek pembangunan pagar taman arek lancor segera dikerjakan. Menurutnya, taman yang berlokasi di depan Masjid Agung Al-Syuhada itu kerap dijadikan tempat berbuat mesum oleh para remaja. Sehingga dengan dipasangnya pagar nanti, perbutan maksiat yang dapat mencorengan nama baik Pamekasan dapat dihindari. “Kami meminta agar pembangunan pagar di arek lancor itu cepat dilaksanakan, karena pemandangan malam hari disana, utamanya tengah malam, masih banyak muda-mudi yang berduaan di tempat yang gelap. Terkesan ada prilaku jelek yang dilakukan,” katanya. =ALI SAYHRONI/UZI/RAH

SKPD Alergi Media Massa Bupati: Potensi Lokal Terlepas dari Jangkauan SKPD PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyoroti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang alergi menyampaikan program kerja ke media massa. Akibatnya masyarakat menganggap program pemerintahan jalan di tempat. Padahal sudah banyak program yang dilaksanakan. Namun tidak diketahui masyarakat, karena pimpinan SKPDnya enggan berbicara di media massa. Menurut Syafii, seharusnya pimpinan SKPD lebih aktif menyampaikan program dan pencapaian program serta prestasi yang sudah dicapai terhadap masyarakat melalui media. Ter-

masuk mengakomodir keinginan masyarakat akan program dimasing-masing SKPD. Selama ini kata mantan Anggota DPR RI ini akibat kurangnya publikasi banyak sorotan dari

sejumlah kelompok masyarakat, seolah-olah pemerintah tidak bekerja. Ia meminta Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan, Alwi Beiq dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Zainal Arifin, agar bermitra dengan media massa. Sebelumnya, Syafii sudah mengingatkan pimpinan SKPD agar mengurangi kegiatan seremonial yang tidak ditindaklanjuti dengan tindakan nyata kepada masyarakat. Pihaknya menyarankan agar semua SKPD di Pamekasan bisa

menyelenggarakan kegiatan yang lebih kreatif dan memacu pembangunan dari berbagai sektor sesuai dengan tugas dan fungsi di masing-masing SKPD. Oleh karenanya, ia meminta agar SKPD membentuk tim kreatif yang memiliki kemampuan menyusun perencanaan kegiatan yang memiliki dampak positif kepada masyarakat dan pembangunan Pamekasan. Tim tersebut bertugas untuk memunculkan ide dan menjalankan ide tersebut dengan baik. Ide tersebut bisa dimunculkan dari ide masing-masing SKPD

ataupun ide dari masyarakat langsung. Dengan cara mendatangi masyarakat untuk sekadar berdiskusi tentang pengembangan potensi lokal. Pamekasan ini, kata Syafii, memiliki 178 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan. Dia meyakini masing-masing desa dan kelurahan itu memiliki potensi lokal yang berbeda-beda dan bisa dikembangkan untuk percepatan ekonomi kerakyatan. Namun tak jarang potensi lokal desa tersebut terlepas dari jangkauan SKPD. =FAKIH AMYAL/UZI

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

Penculikan Anak Meresahkan Masyarakat Warga Minta Polisi Ditempatkan di Setiap Sekolah PAMEKASAN - Isu penculikan anak mulai meresahkan masyarakat Pamekasan, khususnya wali murid. Sebagian dari mereka mengaku khawatir anaknya menjadi korban penculikan. Mereka pun meminta polisi aktif melakukan patroli ke sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan.

Salah satu wali murid SDI Nurul Hikmah, Sujono mengaku resah dengan banyaknya informasi tentang penculikan anak. Apalagi sudah ada kejadian yang menimpa siswi SDN Tambung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, membuatnya semakin resah. Pria asal Desa Panglegur ini meminta polisi meningkatkan pengawasan dan mengejar pelaku penculikan anak. Memberikan kepastian kepada masyarakat akan keamanan di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, ia mem-

melakukan penculikan. Dewi berharap jajaran Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan menempatkan petugas di sejumlah SD di Pamekasan. Tujuannya

untuk mempersempit ruang gerak pelaku penculikan. “Paling tidak ada patroli ataupun menempatkan petugas yang standby di halaman sekolah saat

inta sekolah untuk menambah tim keamanan sekolah, agar wali murid lebih tenang anaknya ditinggalkan di sekolah. Juga memperketat pengawasan anak ketika hendak pulang sekolah. Keresahan serupa disampaikan Dewi Nugroho wali murid yang anaknya sekolah di SDN Bugih IV Pamekasan. Ia mengaku khawatir anaknya menjadi korban penculikan, sehingga ia harus datang 15 menit sebelum jam pulang sekolah tiba. Sebab sekolah anaknya berada di pinggir jalan, khawatir ada orang tidak dikenal

hendak pulang sekolah. Sehingga, wali murid tidak kawatir akan kondisi anaknya,” katanya. Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Maryatun belum memberikan jawaban langkah yang akan dilakukan Polres Pamekasan, menghadapi isu penculikan yang meresahkan masyarakat tersebut. Sebelumnya, Disdik Pamekasan sudah meminta masingmasing sekolah untuk mewaspadai penculikan anak dan meminta sekolah untuk secepatnya berkoordinasi dengan aparat keamanan yakni Polsek di 13 kecamatan, apabila terjadi penculikan anak. Selanjutnya meningkatkan kewaspadaan terhadap gerakgerik siapapun orang yang tidak dikenal yang berada di lingkungan sekitar sekolah saat jam sekolah berlangsung. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KRIMINAL

Ada yang Ingin Membunuh Siswa SMKN 1 PAMEKASAN - Febri, siswa kelas 12, jurusan Tataniaga, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pamekasan itu, harus dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Pamekasan, setelah dianiaya gerombolan orang tidak dikenal, Senin(6/10) sekitar pukul 13.00 kemarin. Tindakan penganiayaan itu membuat Febri, warga Pegantenan, mengalami luka tusuk benda tajam pada bagian bawah punggung. Akibat peristiwa itu, Febri tidak sadarkan diri karena banyak darah yang keluar. Aksi kriminal dilakukan gerombolan orang itu saat Febri pulang sekolah, terjadi di jalan Pintu Gerbang, tepatnya di depan sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Kelurahan Bugih, Kecamatan Kota, Pamekasan. Tidak hanya Febri yang menjadi korban penganiayaan itu, temannya, yaitu Rispandi yang juga berstatus siswa di SMKN 1 juga harus mengalami luka di bagian kepalanya. Gerombolan yang melakukan penganiayaan itu tidak mengenakan seragam sekolah. Rispandi mengalami luka ringan. Dia menceritakan dirinya bersama Febri tidak langsung pulang ke

Pegantenan, karena masih punya keperluan ke arah kota. Namun, saat sampai di depan SMAN 4 Pamekasan, tiba-tiba dari belakang langsung ada gerombolan mengepungnya. “Saya bersama Febri, langsung dipepet dan dihentikan di depan SMAN 4. Tanpa alasan yang jelas mereka langsung marah-marah dan langsung mengeluarkan pisau, yang diarahkan ke Febri. Berjumlah sekitar 10 orang,” kata Rispandi. Lanjut Rispandi, sebelum Febri ditusuk pada bagaian belakang, salah satu dari anggota gerombolan itu, pertama kali mengarahkan tusukan ke arah perutnya. Namun berhasil ditangkis dan pisau yang dipegang gerombolan terjatuh. Kemudian, cerita Rispandi, tidak selang berapa lama, ada anggota lain dari gerombolan itu, yang menusuk Febri dari belakang. Melihat Febri terluka, dirinya langsung berusaha menolong Febri, dari tiba-tiba ada orang dari gerombolan, yang langsung melempar batu, hinga kepalanya terluka. “Kejadiannya cepat sekali,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PAMEKASAN Mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Adha 1435 H

Moh. Sahur, SH Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 2014

SELASA 7No. OKTOBER 2014| |TAHUN No. 0457 |IIITAHUN III 0457

IZIN KADALUWARSA

Polres Tarik Dua Senpi Milik Anggota BANGKALAN – Polres Bangkalan melakukan penarikan dua senjata api (senpi) milik anggota yang bertugas di lapangan. Penarikan tersebut dilakukan setelah digelar pemeriksaan terhadap masing-masing anggota yang memegang senpi. Diketahui surat izin memegang senjata api (Simsa) dua anggota telah habis masa berlakunya. Sesuai prosedur yang berlaku, senpi tersebut harus diamankan. ”Baru sebagian yang diperiksa, sementara sisanya belum diperiksa karena masih bertugas di lapangan. Mungkin besok atau lusa akan dilakukan pemeriksaan juga,” ungkap Wakapolres Bangkalan, Kompol Yanuar Herlambang kepada wartawan. Sejatinya menurut Yanuar, pihaknya akan melakukan pemeriksaan senpi kepada semua polisi yang memegang. Namun, dalam pemeriksaaan yang berlangsung sejak pukul 07.00 kemarin, hanya sebagian amggota kepolisian yang sudah diperiksa. Pemeriksaan seperti ini akan digelat setiap tiga bulan sekali secara berkala. Selain untuk mengetahui kelayakan sen-

pi, juga untuk memeriksa batas waktu yang tertuang dalam Simsa. “Ada dua pistol yang kami tarik, karena surat izin memegang senja api sudah habis. Kemudian, senpi yang ditarik karena personil dimutasi dari Polsek ke Polres,” tuturnya. Untuk mendapatkan Simsa kata Yanuar, anggota polisi masih harus memenuhi persyaratan yang harus dilakukan. Sebut saja lulus dalam pemeriksaan psikologi, latihan menembak, faktor jabatan dan faktor tugas di lapangan, serta persyaratan lainnya. Masingmasing persyaratan tersebut sudah menjadi kententuan mutlak dalam mendapatkan Simsa. ”Boleh pegang pistol setelah punya Simsa. Bagi anggota yang memegang senpi untuk menjaga pistol dan merawatnya dengan baik. Terlebih, bisa menggunakan senpi itu sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak disalahgunakan. Sebab, jika disalahgunakan hukumannya berat,” jelasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

DITARIK. Senpi yang digunakan oleh anggota yang bertugas di lapangan diperiksa di halaman Mapolres Bangkalan.

doni heriyanto/koran madura

MENUNGGU NASIB. Anggota KPUD Bangkalan saat memeriksa kotak suara pada Pilpres waktu lalu.

KPUD Tunggu Hasil Yudicial Review Proses Hukum Akan Menentukan RUU Pilkada BANGKALAN - Putusan mengenai RUU Pilkada oleh DPR RI beberapa waktu lalu secara otomatis mereduksi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Dalam RUU yang baru, pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati menjadi kewenangan legislatif. Dengan demikian, KPU hanya bisa melaksanakan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. "Kita tunggu proses politik yang ada, karena hingga saat ini ada upaya hukum yang ditempuh untuk tetap pemilihan secara langsung," jelas Komisioner KPUD Bangkalan, Faisal Rahman. Pihaknya enggan untuk berspekulasi terkait nasib KPU di masa yang akan datang. Apalagi saat ini draft yang baru itu sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian masih

ada kesempatan maupun peluang menjalankan sistem pemilihan tetap seperti semula. Maka RUU Pilkada ini tidak bisa dijadikan sebuah titik akhir dari sistem yang akan diberlakukan di lima tahun mendatang. "Ya kita tunggu saja. Kita ini sebagai penyelenggara dari undang-undang harus patuh terhadap peraturan yang ada. Jika memang sudah final baru kita

tau apa yang kita lakukan," jelas komisioner divisi sosialisasi ini. Oleh sebab itu, upaya hukum yang dilakukan oleh pihakpihak yang menginginkan proses Pilkada secara langsung tetap harus dihormati. Sebab itu merupakan hak konstitusional yang melekat. Tentunya proses hukum ini nantinya yang bisa menjawab segala problematika terkait kontrovesi pengesahan RUU Pilkada tersebut. "Kami tetap mengharap hasil yang terbaik. Khususnya bagi perjalanan sistem demokrasi di negara kita. Ya biasalah ini kan dinamika politik. Namun jangan sampai mereduksi esensi dari demokratisasi dalam menentukan pemimpin negara kita," tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

INFRASTRUKTUR

Proyek Jalan Kembar Mulai Digarap BANGKALAN - Pengerjaan proyek jalan kembar kini mulai digarap. Surat Perintah Kerja (SPK) sudah turun. Pekerjaan tersebut meliputi pengaspalan/ hotmix. Proyek jalan kembar tersebut telah menelan anggaran Rp 14 miliar pada tahun 2013. Namun anggaran tersebut dinilai belum cukup, sehingga pada tahun 2014 mendapatkan suntikan dana Rp 9 miliar. Penambahan

dana tersebut diberikan karena belum bisa memenuhi pengerjaan jalan sebelumnya. "SPK sudah turun 12 September lalu. Pekerjaannya untuk hotmix," kata Taufan Zariansyah, Kepala PU Bina Marga dan Pengairan. Disinggung mengenai permasalahan tanah yang sebagian belum dibebaskan. Dirinya mengaku tidak berwenang mengenai

hal itu, karena Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan ketua Panitia pembebasan lahan. Namun upaya hukum telah ditempuh guna penyelesaian mengenai pembebasan lahan. "Kita kerjakan dulu dan loncati pekerjaan tanah yang belum beres sampai menunggu masa persidangan. Sebab, sebagian tanah warga belum dibebaskan," terangnya.

Dalam pengerjaan proyek tersebut, ada sebagian tanah yang masih terkendala pembebasan lahan, sehingga masih belum terselesaikan dengan baik. Ketidaksepakatan harga dinilai menjadi kendala belum dibebaskan sebagian lahan milik warga. "Tanah milik pak Mat Yasin masih belum terselesaikan. Lebih jelasnya ke Sekda Daerah," jelas Winarto, Sekretaris tim pembe-

basan lahan saat dikonfirmasi. Dia yang juga menjabat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan, mengaku sudah berupaya untuk menyelesaikan semaksimal mungkin kendala di lapangan, tapi hingga saat ini masih belum terselesaikan juga. Kemungkinan besar, masalah pembebasan lahan tersebut akan berujung di meja hijau. =MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III

DPRD

Alat Kelengkapan Dewan pun Terbentuk

doni heriyanto/koran madura

TEWAS. Korban kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega, Senin (6/10) saat ditolong oleh masyarakat sekitar lokasi.

Kurang Hati-hati, Pengendara Motor Tewas Korban Mengalami Luka Robek di Bagian Kepala dan Patah Tulang BANGKALAN - Kecelakaan lalu lintas antara kendaraan roda dua dan roda empat terjadi di jalan Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega, Senin (6/10) sekitar pukul 06.30 WIB. Dalam persitiwa ini, pengemudi roda dua tewas karena mengalami luka parah di bagian kepala. Diduga kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengendara roda dua yang tidak memperhatikan jarak aman saat mendahului kendaraan lainnya. Kronologis insiden itu berawal dari saat motor Honda Vario dengan nomor polisi (nopol) L 6861 TZ yang dikemudikan oleh Wahab (54), warga jalan Hangtuah 6/16 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya yang berboncengan dengan is-

trinya Saniyah (40) melaju dari arah timur menuju arah Bangkalan. Saat sampai di tempat kejadian Perkara(TKP), korban mendahului kendaraan yang ada di depannya. Nahasnya dari arah yang berlawanan muncul mobil Pick Up Mits L 300 dikemudikan

oleh Moh. Soim (29), warga desa Sumur Koneng Kwanyar. Karena jarak yang terlalu dekat dan tidak ada ruang untuk menghindar, kecelakaan pun terjadi. Korban menghantam bagian depan mobil dengan nopol M 8939 GB tersebut. Kerasnya benturan membuat korban terpental dan jatuh ke aspal. Wahab tewas seketika di TKP. Apalagi korban menderita luka robek bagian kepala atas, patah tangan kanan, dan luka robek lutut kanan. Sedangkan istri korban mengalami patah lengan kanan, dan tangan, serta patah bagian paha sama betis kanan. Kanit Laka Lantas Polres

Bangkalan, Ipda Puji Purnomo mengatakan kecelakaan tersebut disebabkan oleh kurang hati-hati pengendara roda dua. Korban mendahului iring-iringan kendaraan lain tanpa melihat kendaraan lain yang melaju dari arah yang berlawanan. "Ya itu karena kelalaian pengendara roda dua, tidak berhati dalam mengendarai kendaraannya. Kerugian materi dalam insiden ini diperkirakan mencapai Rp 3 juta rupiah. Semua kendaraan yang terlibat telah kami amankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut," ujarnya. =DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Rapat paripurna pembentukan susunan alat kelengkapan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan akhirnya terbentuk. Meski sempat diwarnai skorsing sebanyak dua kali untuk melakukan lobi musyawarah, rapat tersebut telah menetapkan alat kelengkapan dewan, sehingga harapan dewan bekerja dalam tupoksinya bisa secepatnya terlaksana. Pembentukan tatib dan alat kelengkapan dewan dikebut, sehingga dalam satu hari saja seluruh kelengkapan dewan berupa, Komisi-Komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK), Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Musyawarah (Bamus) selesai dibentuk dan ditetapkan. "Pembentukan tatib dan alat kelengkapan dewan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat pimpinan DPRD dengan fraksifraksi, dalam rangka menentukan jumlah dan komposisi, berdasarkan sistem Proposional dari 8 fraksi," kata Ketua DPRD Bangkalan, RKH Fuad Amin, pada Rapat Paripurna, Senin (6/10). Adapun jumlah anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut sebanyak 46 dari jumlah keseluruhan anggota sebanyak 50 orang. Hasil pemilihan musyawarah mufakat menetapkan struktural pimpinan dan keanggotaan dari komisi DPRD. Penetapan struktural keanggotaan Komisi A diketuai oleh Kasmo dari partai Gerindra. Kemudian Wakil Ketua dijabat oleh Mahmudi dengan Sekretaris Mujiburrahman, sedangkan keanggotaannya ditempati Sahli, Agus Salim Pranoto, Birr Ali, Abdullah, Fathurozi, Moh Hidayah, Abdurohman, dan Matjuri. Selain itu, untuk Komisi B diketuai oleh Aziz dengan Wakil Ketua Imron Rosadi dan Sekretaris Jauhari. Untuk keanggotaannya ditempati Efendi, Husni syakur, Mas'ud, Mashudi Jamhuri, Hotib, Holili, Moh Sudarmo, dan Muhlis. Untuk struktural di Komisi C, jabatan Ketua dipegang oleh Suyitno SE dari PDIP disusul Wakil Ketua Fathurrozi, dan Sekretaris Mat Hari. Kemudian anggota dari komisi ini atas nama Samsul Arifin, Rokib, Subhan Aziz, Nurhasan, Agus Kurniawan, Solihin, Musawir, Ahmad Hariyanto dan Sahrum. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA JAKARTA - Melung di Kedungbanteng, Banyumas, Jawa Tengah, satu dekade lalu bisa jadi hanyalah desa kecil yang nyaris tak ada bedanya dengan desa-desa lainnya di Indonesia. Namun internet telah mengubah desa itu menjadi unik dan membuka kesempatan bagi masyarakatnya untuk tetap terhubung dengan dunia yang lebih luas. Melung telah menjadi desa internet yang telah dipenuhi hotspot-hotspot yang memungkinkan masyarakatnya mengakses internet dengan gadget mereka di rumah. Sambungan wifi telah tersedia hingga atap-atap rumah penduduk, sehingga masyarakatnya tidak lagi harus merasa "kampungan" lantaran tidak mengenal instagram dan path. Tifatul Sembiring yang baru saja melepaskan jabatan sebagai Menkominfo berpesan kepada pemerintah mendatang agar sukses desa informatika Melung di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, direplikasi di desa-desa lain di seluruh Indonesia. "Desa-desa yang masyarakatnya sudah terkoneksi dengan informasi dengan baik ke depan harus menjadi percontohan dan direplikasikan di daerah lain," kata Tifatul Sembiring. Tifatul yang baru saja dilantik sebagai anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan salah satu indikator sukses Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) adalah meluasnya masyarakat yang terkoneksi dengan informasi. Oleh karena itu, desa informatika Melung seharusnya bisa dijadikan salah satu rujukan target 1.000 desa blusukan pada Pemerintahan Jokowi-JK. "Ke depan harus dilakukan pendataan untuk memetakan desa-desa atau wilayah di NKRI yang masih blankspot untuk kemudian membuat masyarakat di dalamnya terkoneksi dengan informasi," katanya. Tifatul menekankan pentingnya upaya untuk menstimulasi penggunaan internet pedesaan seperti yang dilakukan di Desa Melung. Meski berada di lereng Gunung Slamet, Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, saat ini menjadi satu-satunya desa di wilayah Banyumas yang memiliki sarana teknologi informasi termaju. Kemenkominfo tahun lalu memberikan bantuan 10 unit komputer terbaru, dan berbagai

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 7 OKTOBER 2014

SELASA 7No. OKTOBER 2014| |TAHUN No. 0457 |IIITAHUN III 0457

Internet di Atap Rumah Desa Melung

Ilustrasi

sarana teknologi informasi lain, sehingga desa tersebut memiliki laboratorium komputer. Pihaknya setiap tahun memprogramkan percontohan pangkalan akses komunitas ke desadesa terpilih yang disesuaikan dengan potensinya, dan nantinya, program ini diharapkan bisa menular ke desa-desa yang lain. Desa Melung sendiri, sebelumnya memang sudah banyak dikenal desa internet. Selain telah memiliki domain web dengan alamat melung.desa. id, hampir seluruh kawasan desa sudah terakses internet hotspot. Dengan demikian, seluruh warga desa yang memiliki smartphone, laptop atau komputer, bisa mengakses internet melalui beberapa titik hotspot yang tersebar di beberapa lokasi. "Ke depan harus lebih banyak lagi desa-desa yang masyarakatnya terkoneksi dengan informasi," katanya. Segera Dibantu Desa melek internet atau desa punya internet pada perkembangannya memang akan segera didata dan diberi bantuan infrastruktur agar masyarakat di dalamnya bisa lebih optimal terkoneksi dengan informasi. "Kami terus akan mendata dan memantau desa-desa yang unggul di bidang TIK dan kami akan memberi mereka infrastruktur

ist/koran madura

akses yang lebih cepat dan mobile melalui program m-CAP atau m-PLIK," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Bambang Heru Tjahyono. M-PLIK (Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan) merupakan penyedia mobil layanan internet kecamatan yang bersifat bergerak untuk akses internet yang sehat, aman, cepat, dan murah. Fungsi dan tujuannya adalah melayani masyarakat umum yang berada di daerah-daerah kecamatan yang belum terjangkau oleh fasilitas internet. MPLIK ini bersinergi dengan Program KPU/ISO dengan MCommunity Access Point (CAP), yang ditargetkan oleh Penyedia sebanyak 1.907 MPLIK tersebar di seluruh wilayah Indonesia. "Kominfo sangat concern dengan kebijakan pemberdayaan TIK bagi masyarakat tidak terkecuali masyarakat perdesaan," kata Bambang. Oleh karena itu, ia berpendapat, dengan membekali literacy TIK bagi mereka maka hal itu akan bisa membantu mereka agar dapat memanfaatkan TIK untuk keperluan masyarakat di desa sehingga mereka lebih giat untuk berkontribusi bagi desanya. "Dengan mereka mengenal

internet maka hasil-hasil potensial desa bisa lebih dikenal," katanya. Pihaknya menyatakan akan selalu mengadakan festival desa TIK berikut memberikan penghargaan bagi desa yang sukses menerapkan TIK sebagai stimulasi bagi desa-desa lainnya. Beberapa desa yang dianggap telah sukses menjadi desa informatika di antaranya Desa Melung di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan Desa Tanjungsari di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Bambang berpendapat desadesa seperti itu bisa menjadi rujukan bagi pengembangan desa berbasis TIK bagi kabinet mendatang. Ribuan Desa Kemenkominfo sejak beberapa tahun lalu memang sudah merancang program khusus terkait pengembangan desa punya internet (pinter). Tercatat sebanyak 70.000-an desa yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia segera diintegrasikan secara online melalui situs desa.id. "Sebanyak 70.000 desa di Indonesia akan diberdayakan melalui TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan situs desa.id," kata Bambang Heru Tjahyono. Ia mengatakan pihaknya

akan kembali menggalakkan program desa informatika (destika) melalui e-participation dari seluruh desa-desa yang ada di Tanah Air. Program itu bahkan akan diajukan sebagai salah satu program strategis yang akan dilanjutkan oleh menteri baru dalam kabinet mendatang. "Kami yakin menteri yang baru nanti tetap akan melanjutkan dan menggalakkan lagi program destika," katanya. Bambang berpendapat melalui destika, puluhan ribu desa di Tanah Air dapat mempromosikan produk unggulannya kepada publik yang lebih luas. Hal terpenting lainnya yakni masyarakat di dalamnya bisa tetap optimal terkoneksi dengan informasi. Selain itu, desa-desa akan terkonsolidasi satu sama lain sehingga memungkinkan terjalinnya kerja sama yang menguntungkan atau sekadar berbagi pengalaman dan informasi. Anggaran desa sesuai dengan amanat UU Desa, menurut dia, salah satunya bisa dialokasikan untuk program yang terkait dengan TIK. Dengan begitu internet akan dengan mudah diakses bahkan di atap rumah desa paling pelosok sekalipun. = ANT/HANNI SOFIA SOEPARDI/DIK

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0457 | TAHUN III

SELASA SELASA 7 OKTOBER 2014 | No. 0457 | TAHUN III 7 OKTOBER 2014

MADURA

FAHRANI AMALIA

Hidup Jangan Dibuat Susah Hidup ini sangat indah. Jangan dibuat susah. Saat manusia lahir, pertama kali yang dilihat adalah panorama dunia. Melihat indahnya mayapada dan menghirup segarnya udara. Berkumpul bersama orang-orang yang dicintai, tertawa bersama, bercengkrama, dan menghabiskan banyak waktu bersama, sungguh betapa indah hidup ini. Namun saat umur bertambah, kemudian orang-orang merasa sulit untuk merasakan kembali keindahan itu. Yang selalu terpikir betapa hidup itu keras dan susah.

Nama Tetala Alamat

usah cari makan, susah memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan berbagai kesusahan lainnya. Bahkan mungkin ada yang sampai menyalahkan Tuhan karena keadaan yang sedang terjadi. Oh, jangan sampai itu terjadi. Kehidupan yang seperti itu yang kemudian membuat manusia diliputi ketakutan dan dilingkupi hal-hal yang negatif. Kepercayaan bahwa hidup itu susah tanpa sadar lalu melekat dalam keyakinan diri, dan membuat hidup betul-betul susah. "Hidup itu indah, jadi jangan dibawa ribet. Jalani saja dengan penuh senyuman. Selagi mampu berbuat tak ada yang sulit untuk digapai," ujar Fahrani Amalia. Menurut perempuan yang akrab disapa Rani ini, hidup ini terlalu singkat

: Fahrani Amalia : Bangkalan, 8 Januari 1987 : Jl. Teuku Umar Bangkalan

untuk dibuat susah. Percayalah, apa yang dipercayai bisa dicapai, bisa didapatkan. Jangan pernah mudah menyerah. Tidak pernah ada kata gagal dalam kamus hidup. Kalaupun belum mencapai seperti yang diinginkan, itu berarti hanya belum berhasil. "Jangan pernah ragu dalam hidup. Apa pun yang diinginkan pasti bisa dicapai. Cukup yakin dan berusaha," tuturnya. Bagi Rani, hidup ini terlalu indah untuk diisi oleh ratapan, umpatan, penyesalan, rasa marah, dan dendam. Semua itu hanya menggerogoti keindahan hidup. Tertawa dan tersenyumlah, walau dalam suasana sedih sekalipun. Syukuri apa yang telah dimiliki. Belajarlah dari kehidupan yang sudah dijalani. "Tetap semangat jalani hidup ini. So never give up ya," pesannya. =Doni Heriyanto/rah

NOVITA DWI RAHAYU

Idul Adha, Momentum Saling Berbagi anyak hikmah yang dapat diambil dalam memperingati Hari Raya Idul Adha. Salah satunya untuk kembali menanamkan rasa saling berbagi kepada sesama. Sebab budaya ini sepertinya sudah semakin pupus di zaman modern seperti sekarang. Menurut Novita, 23, di zaman yang serba modern seperti sekarang, budaya silaturahmi dan saling berbagi sudah mulai berkurang. Dia mencontohkan yang sederhana saja, seperti dengan adanya Hand Phone (HP). Orang sudah mulai jarang bersilaturahmi secara langsung dengan sesamanya. Mereka cukup berkomunikasi lewat HP, tanpa harus datang langsung dihadapannya. Padahal silaturrahmi yang dicontohkan Rasulullah adalah bertemu langsung, saling bercengkrama, salin mendoakan, bahkan saling berbagi. Saling berbagi disini maksudnya saling membantu. Apakah itu membantu tenaga, membantu barang, atau berbagi rejeki. Sebab biasanya, ketika kita saling bersilaturrahmi, misalnya dalam hidup bertetangga, terkadang ada salah satu tetangga kita yang membutuhkan bantuan, apakah itu bantuan tenaga, mungkin bantuan barang, bahkan bantuan uang. Karena kita atas dasar silaturahmi antar bertetangga, yang lebih dari satu orang, kita bisa saling membantu dengan cara bergotong royong antar tetangga untuk menolongnya. "Misalnya, ada salah satu tetangga yang butuh pinjaman uang. Kita bisa sumbangan antara tetangga yang lain untuk membantu satu orang itu. Begitupun sebaliknya. Dan ini akan menjadi lebih ringan," ungkapnya. =Sukma firdaus/rah