Ketahanan nasional politik dan keamanan 12 02 2018

MENCERMATI KETAHANAN NASIONAL DARI ASPEK POLITIK DAN KEAMANAN ACEH ARYOS NIVADA DOSEN JURUSAN POLITIK FISIP UNSYIAH

Ball Room Hotel Al Hanifi, Lampriet, Banda Aceh

APA ITU KETAHANAN NASIONAL

FOKUS KETAHANAN POLITIK DAN KEAMANAN ACEH

Pengaruh Aspek Politik ď‚´ Politik berasal dari kata politics yang mengandung makna kekuasaan (pemerintah) dan atau policy yang berarti kebijaksanaan. ď‚´ Politik di Indonesia, yang harus dilihat dalam konteks Ketahanan Nasional, meliputi dua bagian utama, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri.

Ketahanan Aspek Politik ď‚´ Kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan, dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

KK POLITIK

POLITIK NASIONAL

PANCASILA, UUD 1945 UU DAN PERATURAN

POLITIK DALAM NEGERI DAN POLITIK LUAR NEGERI

POLITIK LOKAL

MOU HELSINKI DAN UUPA (11/2006)

DISKRIPSI POLITIK KN SECARA NASIONAL DAN LOKAL  Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem.

 MoU tindakan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan GAM untuk mengakhir konflik.

 Unsur-unsurnya terdiri dari struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik.

 Relasi politik antara daerah dengan pemerintah pusat.

 Satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antarbangsa, meliputi; sebagai bagaian integral dari strategi nasional, garis politik luar negeri.

 Kontribusi sekaligus terobosan bagi kebijakan nasional.

UU NO. 11/2006 PEMERINTAH ACEH ASPEK POLITIK  Kewenangan Pemerintah Aceh  Pasal 7 ayat (1) : Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.  Kewenangan Pemerintah Pusat : sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.  Parlemen Lokal  Pasal 22 s.d 24 : Tupoksi DPRA DPRK, Pasal 25 s.d 27 : Hak, Kewajiban, dan Kode Etik DPRA DPRK, Pasal 30 s.d 36 : Alat Kelengkapan DPRA/DPRK, Pasal 37 : Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRA/DPRK, Pasal 39 s.d Pasal 45: Tupoksi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota , Pasal 46 : Kewajiban dan Larangan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota, Pasal 48 s.d Pasal 54 : Pemberhentian Kepala daerah.

LANJUTAN ď‚´ Penyelenggara Pemilu ď‚´ Pasal 56 sd Pasal 59 : Komisi Independen Pemilihan, Pasal 60 s.d 64 : Panwaslih, Pasal 65 s.d Pasal 74 : Pelaksanaaan Pilkada, Pasal 75 s.d Pasal Pasal 88 : Partai Politik Lokal, Pasal 89 s.d Pasal 95 : Persyaratan Pemilu Legislatif dan Pikada Aceh

Kondisi Ketahanan Nasional Secara Politik dan Keamanan di Aceh

PEMBERITAAN MENGENAI KRIMINALITAS PADA TAHUN JANUARI 2017 – FEBRUARI 2018  Pada bulan Januari – Maret 2017, Pemberitaan Tentang Narkoba jeis Ganja dan Sabu-sabu masih merupakan pemberitaan yang dominan dalam pemberitaan hukum di Aceh. Dari Hasil Monitoring,Terdapat 132 berita.  Pada bulan Maret – Juli 2017, Isu penculikan juga menjadi pemberitaan yang cukup ramai di beritakan di media masa Aceh, Menurut Hasil Monitoring Media, terdapat 24 berita  Pada bulan Juli – Desember 2017 Isu tentang Tindakan Illegal logging, Pembunuhan, Narkoba, Kekerasan dan Perampokan terdapat 18 berita.  Pada Bulan Januari – Februari 2018 pemberitaan mengenai Kerusuhan, Kekerasan, Narkoba, Pencurian, Perampokan, dan Pembunuhan yang diberitakan di Media massa Aceh menurut Monitoring Media teradapat 32 berita.

ANCAMAN POLITIK DAN KEAMANAN ACEH

PERAN PEMERINTAH ACEH DI ASPEK KETAHANAN NASIONAL “POLITIK DAN KEAMANAN�

Membangun komunikasi politik yang intensif dengan formkompimda plus untuk mencermati dan mengevaluasi dinamika politik dan keamanan di Aceh

Membangun sistem pencegahan dini yang melibatkan stakeholder dalam mendeteksi kondisional politik dan keamanan yang terjadi di Aceh

Melakukan upaya strategis dalam antisipasi gejolak politik dan keamanan setiap menjelang Pilkada dan Pemilu.

Dalam bidang keamanan, perlu langkah strategis dan taktis menjaga teritorial perairan Aceh

Filterisasi arus investasi asing yang masuk ke Aceh dan lalu lintas wisatawan yang datang ke Aceh.