Survey Persepsi Masyarakat Potensi Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Provinsi Ace

PRODUK SURVEY APRIL - MEI 2020

JARINGAN SURVEY INISIATIF

SURVEY PERSEPSI MASYARAKAT

POTENSI PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI PROVINSI ACEH Jaringan Survey Inisiatif menyelenggaralan survey kuantitatif dengan memanfaatkan kuesioner online melalui platform google form. Survey dilakukan selama satu minggu penuh yaitu dari 20-26 April 2020. Bagaimana Hasilnya?

Copyright Jaringan Survey Inisiatif 2020 Hak Cipta Dilindungi Undang Undang

SURVEY JSI

2

DAF TAR ISI PRODUK SURVEY JSI TIM PENULIS Aryos Nivada Saddam Rafsanjani Ratnalia Indrisari DESAIN LAYOUT Pondek

4 latar belakang Latar Belakang Penelitian Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Potensi Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Propinsi Aceh

7 metode penelitian Metode survey yang digunakan dalam Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Potensi Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Propinsi Aceh

8 Hasil & Pembahasan Hasil dan pembahasan survei Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Potensi Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Propinsi Aceh

18 Kesimpulan Kesimpulan dalam Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Potensi Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Propinsi Aceh

19 referensi Sumber Referensi artikel dan berita pendukung Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Potensi Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Propinsi Aceh

rJARINGAN SURVEY INISIATIF

Jln. Tgk. Di Haji, Lr. Ujong Blang, Np. 36, Gp. Lamdingin, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, INDONESIA Telp. (0651) 6303 146 Web: www.jsithopi.org Email: js.inisiatif@gmail.com

Produk Survey JSI | April- Mei 2020

3

SURVEY JSI

Survei ini dilaksanakan oleh Tim Peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI) yang bertujuan untuk menilai persepsi masyarakat Aceh terhadap usulan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tujuannya adalah agar bisa memberikan sejumlah gambaran pertimbangan kepada pemangku kebijakan untuk mengambil langkah teknis terkait penanganan pandemi Covid-19 di Propinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan memanfaatkan kuesioner online (google form).

Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat Aceh terbuka (menerima) terhadap kemungkinan penerapan PSBB.

Produk Survey JSI | April - Mei 2020

SURVEY JSI

4

L ATA R BEL AKANG

dalam perbatasan mereka melalui serangkai kebijakan lokal seperti karantina wilayah (lockdown), penutupan perbatasan, dan penelitian medis yang intensif.

Akhir tahun 2019 media dunia menyoroti munculnya sebuah wabah virus yang menjangkiti Kota Wuhan, China.

Awalnya virus yang dikenal dengan Covid-19 ini hanya menginfeksi puluhan ribu warga China, perlahan namun pasti akhirnya virus ini kemudian keluar dari habitatnya menyebar ke negara tetangga seperti Korea Selatan, Jepang, dan sekitarnya. Dan benar saja, keadaan semakin diperparah pada awal 2020 ketika wabah virus tersebut mulai tersebar dengan jangkauan lebih jauh ke hampir seluruh negara di belahan dunia seperti Iran, Italia, Spanyol, Turki, Rusia, Amerika Serikat, dan lainnya.

Per 27 April 2020 saja sudah tercatat sebanyak 3 juta kasus dengan angka kematian mencapai 19%. Saat ini, Amerika Serikat menjadi Negara terbesar terinfeksi akan virus Corona dengan mencapai 1/3 dari total kasus dunia (worldometers.info, diakses 27 April 2020).

Dikarenakan oleh tingkat penyebarannya yang cukup cepat, World Health Organization (WHO) sebuah organisasi kesehatan dunia dibawah naungan PBB juga telah menyatakan bahwa krisis yang tengah dihadapi ini sebagai darurat kesehatan internasional. oleh karena itu pemerintah di seluruh dunia diharapkan bisa meningkatkan upaya untuk mencegah penyebaran pandemi ini di

Kasus positif pertama yang terjadi di tanah air menimpa dua warga Depok, Jawa Barat, keduanya diduga tertular virus corona karena kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.

Hal ini diumumkan langsung Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 di Istana Kepresidenan, Jakarta (kompas.com, diakses 26 April 2020).

Sementara itu di ranah lokal, Aceh melaporkan kasus pertama positif Covid-19 pada 26 Maret 2020, kasus pertama ini merupakan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) asal Lhokseumawe yang meninggal beberapa hari sebelumnya (dialeksis. com, diakses 26 April 2020).

Produk Survey JSI | April- Mei 2020

SURVEY JSI

5

Berdasarkan fakta yang terjadi, virus corona telah menyebar ke seluruh Indonesia, sejumlah daerah telah bergerak mencoba melakukan berbagai kebijakan termasuk mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Kementerian Kesehatan RI. Dasar hukum pengaturan PSBB yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan PSBB diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan turunan UU. Untuk menangani penyakit Covid-19 akhirnya pemerintah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB. Dalam Permenkes ini dijelaskan bahwa PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang (14 hari) dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Sayangnya tidak semua daerah dikabulkan permintaanya, sebanyak 7 pemda pada 19 April lalu ditolak pengajuan PSBB-nya karena dinilai tidak memenuhi sejumlah persyaratan yang terdiri dari data epidemiologis serta alokasi anggaran (kumparan.com, diakses 26 April 2020). Hingga kini tercatat hanya 20 daerah yang diberikan izin untuk menerapkan PSBB oleh pemerintah pusat (tirto.id, diakses 26 April 2020).

Pemerintah Aceh sendiri menyatakan kesiapan untuk menerapkan PSBB untuk menaggulangi wabah corona ini (cnnindonesia.com, diakses 26 April 2020).

Namun apakah masyarakat Aceh siap untuk menghadapi kebijak ekstrem yang satu ini?

Oleh karena itu tim peneliti JSI tertarik untuk membahas tentang perkembangan kebijakan PSBB yang kemungkinan saja bisa diterapkan di Aceh, lalu patut diperhitungkan apakah upaya yang dilakukan tersebut tepat untuk saat ini dan akan berdampak terhadap putusnya rantai penyebaran pandemic corona tersebut.

Produk Survey JSI | April- Mei 2020

SURVEY JSI

6

METODE PENELITIAN METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN Penelitian ini menggunakan metode survei kuantitatif dengan memanfaatkan kuesioner online melalui platform google form, kuesioner yang telah didesain dengan sejumlah pertanyaan kemudian disebarkan linknya ke grup-grup diskusi masyarakat Aceh, terutama WhatsApp group. Kegiatan ini dilakukan selama satu minggu penuh yaitu dari 20-26 April 2020.

Diagram 1. Alur Survei PSBB di Aceh

Produk Survey JSI | April- Mei 2020

7

SURVEY JSI

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL & PEMBAHASAN PENELITIAN Penelitian selama 7 (tujuh) hari ini berhasil mengumpulkan 259 responden, dengan rincian 69,88% laki-laki dan 30,12% perempuan. Sementara itu kelompok usia 25-34 menjadi kontributor terbanyak penelitian dengan jumlah suara 35,52%, kemudian secara berurutan disusul oleh kelompok usia 35-44 (27,80%), usia 45-54 (22,01%), usia 15-24 (11,20%), dan terakhir usia diatas 55 sebanyak 3,47%.

Diagram 2. Jenis Kelamin dan Usia Responden

Produk Survey JSI | April - Mei 2020

SURVEY JSI

8

Sementara itu, untuk sebaran asal daerah responden, penelitian ini berhasil mengumpulkan responden secara representatif, dimana setiap kabupaten/kota mengirimkan suaranya untuk didengar.

Kota Banda Aceh unggul cukup signifikan dengan 25,87 persentase suara, hal ini bukan suatu yang mengejutkan mengingat ini adalah survei online dimana faktor perkembangan teknologi menjadi sangat berpengaruh. Bisa dinyatakan bahwasanya Kota Banda Aceh memiliki masyarakat yang paling melek teknologi karena didukung oleh infrastruktur yang memadai, sementara daerah lain belum merasakan infrastruktur teknologi yang stabil dan merata.

Kemudian untuk peringkat selanjutnya, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Tamiang adalah dua penyumbang responden yang berhasil membentuk dua digit angka, masing-masing sama besarnya yaitu 16,60%. Sisanya bervariatif dari 5,41% hingga 0,77%, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada diagram berikut; Diagram 3. Asal Kabupaten/Kota Responden

Produk Survey JSI | April- Mei 2020

SURVEY JSI

9

Adapun tingkat pendidikan masyarakat yang berpartisipasi dalam survei ini didominasi oleh mereka yang berpendidikan tinggi, bahkan tidak ada satupun dari responden yang tidak menamatkan jenjang pendidikan. Responden dengan gelar S1 memberikan lebih dari setengah jumlah suara (53,28%).

Disusul oleh mereka yang sudah menyandang gelar S2/S3 yaitu sebanyak 28,96% suara. Sisanya adalah SMA/Sederajat (12,74%), Diploma (4,63%), dan SMP/Sederajat (0,39%) sebagai penyumbang suara terendah.

Diagram 4. Tingkat Pendidikan Responden

Masuk pada pembahasan utama. Terkait dengan wacana penutupan lingkungan pemukiman, sebagian besar (61.39%) masyarakat Aceh setuju dengan kemungkinan penutupan lingkungan pemukiman.

Kemudian terdapat 28.95% yang tidak setuju, dan sisanya 9.65% menyatakan netral. Kemudian masuk Diagram 5. Penutupan Lingkungan Pemukiman

Produk Survey JSI | April- Mei 2020

SURVEY JSI

10

Pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu penghentian sementara kegiatan diluar rumah, artinya keluarmasuk lingkungan pemukiman menjadi lebih ketat.

Reaksi responden menunjukan hasil yang hampir sama, yaitu sebagian besar (61.39%) masyarakat Aceh setuju dengan penghentian kegiatan diluar rumah. Kemudian, masih terdapat 27.80% yang tidak setuju, dan sisanya 10.81% menyatakan netral.

Berkaca pada himbauan pemerintah untuk melakukan Work From Home (WFH) bagi pekerja kantoran, sebenarnya disambut dengan sangat baik oleh mereka, karena dengan begitu mereka yang selama ini berjibaku dengan jam kantor mempunyai waktu lebih yang bisa dihabiskan bersama keluarga.

Namun, bagi tenaga kerja nonformal tentu ini adalah pilihan yang sangat sulit dimana mereka menggantungkan nafkah diluar rumah, dengan begitu pemerintah perlu mencarikan jalan keluar agar penghentian kegiatan diluar rumah tidak menjadi “simalakama�, keluar rumah mati karena corona, di dalam rumah mati karena kelaparan.

Diagram 6. Penghentian Kegiatan Diluar Rumah

Produk Survey JSI | April- Mei 2020

SURVEY JSI

11

Berbanding terbalik dengan dua pernyataan sebelumnya, ternyata jumlah masyarakat yang tidak setuju (46.72%) dengan himbauan penghentian kegiatan peribadatan diluar rumah jauh lebih banyak dari jumlah masyarakat yang setuju (34.36%) dengan ibadah bersama keluarga dirumah.

Jumlah yang menyatakan netral (18,92%) terhadap ibadah di rumah saja juga tidak sedikit.

Respon ini bisa dimaklumi karena karakter masyarakat Aceh yang sudah terbentuk dan terikat dengan nilai-nilai syariat, dimana menunaikan shalat di masjid memang dinilai lebih utama.

Asalkan jamaah tetap bisa shalat di masjid dengan menjalankan protokol pencegahan Covid-19 seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak sepertinya ibadah di masjid masih mungkin dilakukan. Terlebih lagi Aceh saat ini belum masuk zona merah, dan belum ada laporan bahwa seseorang tertular virus corona karena pulang ibadah dari masjid.

Diagram 7. Penghentian Ibadah Diluar Rumah

Produk Survey JSI | April- Mei 2020

SURVEY JSI

12

Solidaritas masyarakat Aceh dalam menghadapi pandemic Covid-19 diyakini masih tetap tinggi, dimana mayoritas menyatakan akan tetap mengulurkan tangannya untuk terus saling membantu dalam meringankan beban saudaranya yang membutuhkan.

Disini terdapat dua macam bantuan, yaitu bantuan pemenuhan kebutuhan pokok (beras, telur, minyak, dsb) dan bantuan non-materil (tenaga, perhatian, dsb).

Sebanyak 55,21% setuju untuk berbagi kebutuhan pokok, hanya sedikit (12,74%) yang menyatakan ketidaksiapannya dalam membantu, lalu sisanya (32,05%) masih ragu-ragu.

Sementara itu persentase kesiapan dalam bantuan non-materil jauh lebih tinggi dimana menyentuh angka 77,23%, dengan hanya segelintir (3,47%) yang menyatakan ketidaksediannya, juga masih ada sisa 19,31% yang netral.

Selama pandemi bisa kita lihat banyak sekali masyarakat baik secara personal maupun kelompok mengadakan penggalangan dana untuk mereka yang terdampak virus corona, mulai dari sumbangan Alat Pelindung Diri (APD) dan nutrisi (susu, buah, vitamin, dsb) untuk tenaga medis, bagi-bagi masker gratis di jalanan, pembuatan hand sanitizer untuk didistribusikan secara gratis, hingga bagi-bagi sembako bagi masyarakat yang kehilangan mata pencarian, dan beberapa aksi kemanusian lainnya.

Diagram 8. Bantuan Kebutuhan Pokok dan Non-Materi

Produk Survey JSI | April- Mei 2020

SURVEY JSI

13

Sejak diberlakukannya tindakan antisipatif darurat corona di Aceh akhir Maret lalu, dimana sejumlah institusi menggalakkan belajar dan bekerja dari rumah, masyarakat menyatakan bahwa keadaan tersebut menjadikan mereka menjadi lebih jarang keluar (84.56%) dari daerah domisili, hanya sedikit yang masih memberanikan diri untuk keluar daerah (15,44%).

Itupun dengan berbagai alasan yang masih rasional seperti bekerja, berobat, menjemput anak/kerabat.

Lebih lanjut, tingkat mawas masyarakat juga lebih tinggi dengan tidak menerima tamu (90,35%) dari luar daerah, dan sisanya (9,65%) masih ada yang menerima tamu dari luar daerah.

Diagram 9. Aktivitas Keluar Daerah dan Menerima Tamu Luar Daerah

Melihat dua pernyataan diatas, mengindikasikan bahwasanya masyarakat patuh dan taat terhadap himbauan dari pemerintah, mereka juga lebih waspada terhadap berbagai macam kemungkinan cara penularan, sehingga mencoba untuk tidak keluar daerah dan tidak menerima tamu dari luar daerah selama masa himbauan untuk tidak keluar rumah.

Lebih lanjut, ketika ditanya seberapa besar tingkat kepatuhan mereka untuk mentaati berbagai macam kemungkinan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi bencana Covid19, maka hampir seluruhnya menyatakan bahwa mereka adalah masyarakat yang taat (90,73%) kepada pemimpin. Kemudian hanya sedikit (3,09) yang mengidentifikasi diri untuk tidak patuh, lalu sisanya (6,18%) menyatakan netral.

Produk Survey JSI | April- Mei 2020

SURVEY JSI

14

Diagram 10. Tingkat Kepatuhan Masyarakat

Berbicara lebih jauh terkait kepatuhan, masyarakat juga ditanyai terkait hal apa yang membuat meresa bisa kooperatif dalam mematuhi petunjuk yang diberikan pemerintah, apakah karena ketakutan terhadap aparat keamanan atau karena adanya hukuman denda yang diberikan. Mayoritas (90,35%) menyatakan patuh karena adanya arahan dari aparat keamanan, hanya segelintir (1,93%) yang tidak khawatir akan ditindak oleh pihak keamanan, lalu selebihnya (7,72%) menyatakan netral.

Berkaitan dengan penerapan denda bagi yang melanggar, ternyata tingkat kepatuhannya sedikit lebih rendah daripada karena adanya teguran pihak aparat, yaitu sebesar 80,31%. Tingkat ketidakpatuhannya malah sedikit lebih tinggi yaitu 7,34%, lalu selebihnya 12,36% menjawab netral. Bisa dilihat ketika pemberlakuan jam malam yang dikawal oleh pihak TNI/Polri beberapa pekan yang lalu, terlihat efektif dalam hal ketertiban, masyarakat cenderung patuh dan tidak ada perlawanan. Namun beda halnya dengan aturan denda bagi yang tidak pakai masker, sejak diberlakukan masih tetap ada masyarakat yang kurang menghimbau aturan ini.

Diagram 10. Tingkat Kepatuhan Masyarakat

Produk Survey JSI | April- Mei 2020

SURVEY JSI

15

Pemerintah senantiasa meningkatkan langkah-langkah terpadu dalam menangani pandemi global dari Covid-19. Seperti membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 yang dikomandoi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dalam menyinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan semua unsur yang berkompeten.

Mengingat luasnya sebaran wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan, maka tingkat penyebaran Covid-19 pun akan bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Disini kepala daerah berperan penting dalam menelaah setiap situasi kebijakan yang bisa diambil.

Ketika ditanyai kapabilitas pemerintah di setiap level dalam mengendalikan wabah virus corona, maka penilaian yang diberikan oleh masyarakat Aceh ikut berbeda-beda.

Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah pusat hanya 46,33%, jumlah yang tidak percaya ternyata lumayan tinggi yaitu 30,88%, dan sisanya (22,78%) menyatakan netral.

Tingkat kepercayaan kinerja pemerintah provinsi ternyata sedikit lebih tinggi (56,38%), hanya sedikit yang menaruh rasa pesimistisnya (19,69%), lalu sisanya menyatakan ragu-ragu atau netral (23,94%).

Dukungan terhadap pemerintah kabupaten/kota ternyata juga sama baiknya, dimana sebanyak 51,73% menaruh tingkat kepercayaan yang tinggi, walaupun masih terdapat pihak yang menyatakan tingkat kepercayaan yang rendah (21,23%). Dan sisa (27,03%) masyarakat yang netral juga tidak kalah banyak.

Diagram 12. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Pusat

Produk Survey JSI | April- Mei 2020

SURVEY JSI

16

Diagram 13. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Propinsi

Diagram 14. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota

Produk Survey JSI | April- Mei 2020

SURVEY JSI

17

Lebih tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah daripada pemerintah pusat bisa dimaklumi apabila dinilai dari langkah antisipatif awal yang pernah mereka lakukan.

Pemerintah pusat terkesan lambat dalam bereaksi, bisa dilihat diawal-awal kemunculan pandemi ini pemerintah pusat malah menganggap remeh dengan menyatakan Indonesia aman dari bahaya corona. Bukannya menuntup bandara namun malah gencar promosi wisata.

Barulah 2 Maret 2020 pemerintah sadar dan menentukan sikap karena sudah ada warganya yang terpapar virus corona.

Namun, berbeda halnya dengan pemerintah daerah (Aceh) yang sigap mengambil langkah. Seperti gerak cepat dalam mengirimkan bantuan logistik dan evakuasi mahasiswa Aceh yang belajar di Wuhan – China.

Lalu juga pada pertengahan Maret, ketika Aceh masih nol kasus, pemerintah tidak menunggu adanya korban positif baru mengambil langkah antisipatif. Pemerintah Aceh langsung mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan segala aktivitas yang mengumpulkan orang banyak. Maka oleh karena itu tidak mengherankan apabila melihat masyarakat lebih banyak memberikan reaksi positif terhadap pemerintah daerah daripada pemerintah pusat.

Produk Survey JSI | April- Mei 2020

18

SURVEY JSI

KE SIMPUL AN KESIMPULAN SURVEY Pandemi corona semakin hari semakin ganas menyebar ke seluruh pelosok dunia dan saat ini penyebarannya belum bisa dihentikan.

Belum ada yang bisa menjamin bahwasanya pasien yang telah sembuh tidak terkena lagi. Terbukti, setelah berhasil memulihkan dan memulangkan pasien terakhir positif Covid-19 pada 12 Maret lalu (cnnindonesia.com, diakses pada 26 April 2020), enam hari berselang satu warga Aceh berumur 41 tahun asal Kabupaten Gayo Lues malah dinyatakan positif terpapar virus corona (kumparan.com, diakses pada 26 April 2020).

Aceh. Pemerintah sendiri menyatakan sudah siap untuk mengadopsi PSBB ini, begitu juga masyarakat yang mayoritas nampaknya sudah siap untuk menjalankan PSBB tersebut.

Oleh karena itu, solusi jangka pendek ini bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meredam penyebaran Covid19 dinilai sudah sangat mengkhawatirkan.

Adapun rekomendasi yang bisa diberikan yaitu: (1) Membentuk tim epidemilogis untuk mengkaji potensi dan pola sebaran Covid-19, jumlah kasus/jumlah kematian, dan kaitan epidemiologis dengan penularan dalam suatu wilayah.

Artinya corona masih disekitar kita, siap menular kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Maka pemerintah wajib mengatur kembali strategi untuk pencegahan (2) Mempertimbangkan penyebaran pandemi ini demi penerapan PSBB terbatas di meyelamatkan warga. kabupaten/kota yg beresiko tinggi berdasarkan kajian Pembatasan S o s i a l epidemiologis.

Berskala Besar (PSBB) sepertinya bisa menjadi salah satu (3) Melakukan kajian konalternatif kebijakan yang bisa frehensif tentang dampak dijalankan oleh Pemerintah penerapan PSBB terhadap Produk Survey JSI | April - Mei 2020

sosial-ekonomi, dan kesiapan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dlm mengatasinya.

(4) Mempersiapkan segala sumber daya yang dibutuhkan apabila PSBB harus diterapkan, karena kurva epidemiologi di pelbagai negara menunjukkan tren kasus Covid-19 belum landai, dan bahkan banyak daerah di Indonesia tren kasusnya terus menanjak naik. Dan ke (5). Perlu penyamaan persepsi antartokoh masyarakat terhadap dampak sosialekonomi penerapan PSBB di suatu kab/kota, agar tidak terjadi silang pendapat yang membingungkan masyarakat.

SURVEY JSI

19

REFERENSI •

CNN Indonesia. Aceh Siap Terapkan PSBB Tangkal Virus Corona https:// www.cnnindonesia.com/nasional/20200416160141-20-494225/ aceh-siap-terapkan-psbb-tangkal-virus-corona

•

CNN Indonesia. Pasien Terakhir Sembuh, Kini Aceh Tak Rawat Positif Corona https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200412164937-20-492811/ pasien-terakhir-sembuh-kini-aceh-tak-rawat-positif-corona

•

Dialeksis. BREAKING NEWS - PDP yang Meninggal Asal Lhokseumawe Positif Corona https://dialeksis.com/aceh/breaking-news-pdp-yangmeninggal-asal-lhokseumawe-positif-corona/

•

Kompas. Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/ fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all

•

Kumparan. Aceh Kembali Terjangkit Corona, 1 Pasien Dinyatakan Positif COVID-19 https://kumparan.com/acehkini/aceh-kembali-terjangkit-corona-1-pasien-dinyatakan-positif-covid-19-1tFQGWCi4eI

•

Kumparan. Daftar 7 Wilayah yang Pengajuan PSBB-nya Ditolak Terawan https://kumparan.com/kumparannews/daftar-7-wilayahyang-pengajuan-psbb-nya-ditolak-terawan-1tG78hjwvrv

•

Tirto. Update Corona Indonesia: Daftar 20 Wilayah yang Terapkan PSBB https://tirto.id/update-corona-indonesia-daftar-20-wilayahyang-terapkan-psbb-ePVK

•

Worldometer. COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC https://www.worldometers.info/coronavirus/

Produk Survey JSI | April- Mei 2020

Profil Jaringan Survey inisiatif Berdirinya Jaringan Survey Inisiatif (JSI) dilandasi faktor keinginan sekelompok orang profesional dibidang survey (kuantitatif dan kualitatif), konsultan, dan fasilitator yang berinisiatif mendukung pengembangan nilai-nilai demokrasi dan pemerintahan yang baik (good governance) dalam segala sektor kepentingan publik (ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan lain-lain).Bentuk keterlibatan dari JSI melalui penelitian (kuantitatif dan kualitatif), pelatihan, penerbitan buku dan jurnal, dan konsultasi. Metode kerja JSI berpedoman kepada prinsip-prinsip akademik dan analisis statistik maupun wawancara yang mendalam, relevan, serta bersandar pada kode etik keintelektualan berbasiskan data akurat dan metode yang dapat dipertanggung jawabkan. Semangat menjadikan motor penggerak intelektual membuat JSI mengambil posisi sebagai institute of change.

Prinsip kerja-kerja dari JSI adalah Totalitas, Hospitality, Profesion alitas, dan Integritas. Kami singkat menjadi THOPI. Pengelolaan manajemen JSI bersifat nirlaba namun mengembangkan fund raising secara kelembagaan, seperti penerbitan, media, dan pelatihan. Tentunya pondasi utama transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat utama di manajemen JSI. Perlu ditegaskan JSI bukanlah lembaga yang berafiliasi kepada partai atau kelompok tertentu.

Pengalaman Lembaga 1. Survey Kandidat untuk Samsuardi (Juragan) dan Nurchalis di Pilkada Nagan Raya (2012) 2. Survey Kandidat untuk Mayor (Purn.) M. Saleh Puteh di Pilkada Aceh Selatan (2013) 3. Survey Calon Legislatif untuk Syarifah Munira (Caleg no. 5 dapil Baiturrahman dan Lueng Bata) di Pemilu 2014 (2013)

4. Survey Indeks Demokrasi Indonesia 2013, kerjasama dengan Research Centre of Politics and Government (Polgov) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2012) 5. Survey Satu Dekade Perkembangan Ekonomi Aceh (2015) 6. Survey Arah Perilaku Politik Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022 (2015) 7. Survey Kandidat Gubernur-Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022 (2015) 8. Survey Melek Politik (Political Literacy) Warga Kota Banda Aceh, kerjasama dengan KIP Kota Banda Aceh (2015) 9. Survey Perilaku Pemilih pada Masyarakat Kab. Gayo Lues tahun 2014, kerjasama dengan KIP Kab. Gayo Lues (2015) 10. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Bidang Pendidikan (2015) 11. Survey 11.

Survey Polling Preferensi Kandidat Gubernur Aceh Periode 2017-2022 (2015) 12. Survey 12.

Survey Preferensi Pemilih terhadap Gubernur Aceh Periode 2017-2022 (2016) 13. Survey 13.

Survey Indeks Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Institusi Politik dan Sosial (2016) 14. Survey Preferensi dan Elektabilitas Kandidat Bupati Aceh Besar Periode 2017-2022 (2016) 15. Survey 15.

Survey Preferensi dan Elektabilitas Kandidat Walikota Sabang Periode 2017-2022 (2016)