Mini Riset Laporan Evaluasi Penilaian Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Medan Tahun 2020

MINI RISET LAPORAN EVALUASI PENILAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MEDAN TAHUN 2020 BERBASIS KUALITATIF

1 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN Sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang memiliki peran sentral dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Bila iditinjau dari konteks historis, lembaga kejasaan bahkan telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, kemudian zaman pra kemerdekaan (penjajahan belanda dan jepang) hingga akhirnya di era kemerdekaan dan reformasi. Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan.1 Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Secara umum, struktur lembaga kejaksaan terdiri atas Kejaksaan Agung yang berdudukan di ibukota negara, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi), dan kejaksaan negeri (berkedudukan di kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Kejaksaan negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri, yang dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung.

1

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi ) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung ) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen. Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan negeri).

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

2 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Kejaksaan Negeri Kota Medan adalah salah satu kejaksaan negeri yang berada di bawah lingkup kejaksaan tinggi Sumatera Utara, memiliki kedudukan penting dalam hal penuntutan, penyelidikan, penyidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pada Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI No: INS-002/A/JA/1/2005 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI tahun 2005, Kejari Kota Medan memiliki visi dalam Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi HAM dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.

Adapun misi Kejari Kota Medan adalah Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum, Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM, Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesesuliaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

3 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

Secara struktural, Kejari Kota Medan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yaitu Teuku Rahmatsyah, SH.MH (Jaksa Utama Pratama). Kemudian Kepala Kejari Kota Medan dibantu oleh sejumlah pejabat struktural yang membidangi masing masing bidang.

Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Medan

Berkaitan dengan konteks kelembagaan kejaksaan negeri medan, pada dasarnya penting untuk melakukan evaluasi kelembagaan terkait kinerja kota medan untuk melihat sejauh mana lembaga tersebut mampu melaksanakan visi dan misi serta target capaian yang dicanangkan.

Hal ini karena sifat organisasi itu lazim terus berubah karena ia adalah sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Perubahan yang direncanakan membutuhkan perhatian yang eksplisit terhadap masalah-masalah dan kesempatankesempatan. Perubahan ini juga dipermudah oleh proses penambahan yang terbina di dalam yang juga direvisi oleh pengalaman (E.Kast, 1984:889). Pentingnya evaluasi sebagaimana diungkapkan Bryan & White (1987), evaluasi merupakan upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana.

Menurut Dessler (2008:293) ada beberapa alasan suatu lembaga atau organisasi melakukan penilaian kinerja, yaitu: (1) Berdasarkan pandangan praktis, (2) Penilaian memainkan peran integral dalam performa manajemen proses organisasi, (3) Penilaian memberikan atasan dan bawahan untuk mengembangkan sebuah rencana untuk mengoreksi berbagai kekurangan, dan untuk memperkuat hal-hal yang telah dilakukan bawahan dengan baik dan benar. (4) Penilaian akan membantu sebuah tujuan perencanaan karir yang berguna. Atau untuk memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk mengulas perencanaan karir karyawan dalam cakupan kekuatan dan kelemahan tersebut.

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

4 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

Dalam manajemen organisasi, penilaian yang tepat terhadap lingkungan stratejik yang terdiri dari lingkungan eksternal dan internal organisasi akan menghasilkan suatu informasi yang sangat penting guna keberlangsungan hidup dan kemajuan dari organsasi tersebut. Bryson (2007:55) menempatkan penilaian lingkungan eksternal dan internal pada langkah keempat dan kelima dari delapan langkah perencanaan stratejik. Menurut Pfeffer dan Salancik (Bryson, 2007:62), faktor internal merupakan faktor yang dikontrol oleh organisasi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang tidak dikontrol oleh organisasi. Faktor internal meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesse) dan factor eksternal meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Evaluasi paling obyektif adalah dengan melihat kinerja lembaga yang bersangkutan berdasarkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam konteks mini riset ini, evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi kinerja kelembagaan kejari Medan sepanjang tahun 2020 dibawah kepemimpinan Teuku Rahmatsyah. Evaluasi kinerja lembaga dilihat melalui dua persektif, evaluasi internal lembaga dan evaluasi eksternal.

Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini dilakukan melalui Indept interview, studi pustaka/penelusuran dokumen dan monitoring media. Data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.

Asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif adalah bahwa gejala dari suatu obyek itu sifatnya tunggal dan parsial. Berdasarkan gejala tersebut peneliti dapat menentukan variable-variabel yang akan diteliti. Gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) yaitu situasi sosial meliputi aspek-aspek: tempat (place), pelaku (actor), aktivitas (activity), yang semuanya berinteraksi secara sinergis. (Nilamsari,2017:177) Sifat analisis data pada penelitian ini mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2015 : 183-184) . Pertama, deskriptif, yakni peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Kedua, preskriptif, dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan, yakni dengan memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi internal maupun eskternal terhadap Kejari Medan. Dilakukan dengan menganalisis capaian kejari Medan sepanjang tahun 2020. Penilaian dibatasi pada dua Indikator dalam menilai kinerja kelembagaan Kejari Medan yaitu evaluasi kinerja kelembagaan/ke Organisasi dan Selanjutnya yang kedua pandangan publik/pihak eksternal.

Pertama, poin evaluasi internal terkait kinerja kelembagaan/organisasi Kejari medan, Poin isi yang didalami :

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

5 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

1. Capaian kinerja kejari Medan dalam penyelamatkan aset negara dan pemulihan keuangan Tahun 2020.

2. Capaian kinerja Kejari Medan dalam bidang penegakan hukum.

3. Capaian kinerja Kejari Medan dalam bidang penyuluhan hukum.

4. Capaian kinerja Kejari Medan dalam penguatan kelembagaan secara internal.

Kedua, Poin evaluasi eksternal terkait pandangan publik/pihak eksternal terhadap kinerja Kejari Medan. Poin isi yang didalami : 1. Respon dan tanggapan publik terkait kinerja kejari medan sepanjang tahun 2020.

2. Kepuasan publik terhadap kinerja kejari medan sepanjang tahun 2020.

Jaringan Survei Inisiatif (JSI) sebagai Lembaga Non Profit yang bergerak di bidang survei dan monitoring kebijakan publik, merasa perlu untuk melakukan evaluasi kelembagaan negara, khususnya di bidang penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejari Medan. Terlebih sebagai lembaga non pemerintahan, JSI perlu melakukan monitoring kinerja lembaga negara dalam rangka menyajikan informasi berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, dalam rangka melakukan penilaian secara objektif terkait kinerja lembaga negara.

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

6 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

BAB II PEMBAHASAN 1. EVALUASI KINERJA KELEMBAGAAN/ORGANISASI Bryson (2007:63) menyatakan bahwa untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi dapat memantau sumber daya (inputs), stratagi sekarang (process), dan kinerja (outputs). Hunger dan Wheelen (Utomo dan Kalalo, 2002:69) mengatakan bahwa cara yang paling sederhana untuk mengamati dan menganalisis lingkungan internal organisasi adalah melalui analisis fungsional. Sumber daya fungsional bukan hanya melibatkan financial, fisik dan SDM di setiap bidang organisasi tetapi juga kesanggupan para personil di dalam untuk merumuskan dan mengimplementasikan tujuan-tujuan, strategi- strategi dan kebijakan-kebijakan fungsional.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, untuk melakukan analisis internal kelembagaan dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis fungsional, adapun yang dianalisis adalah semua kegiatan organisasi mulai dari proses input hingga output.

Sedangkan factor eksternal dapat diketahui dengan memantau berbagai kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi (Bryson, 2007:62).

Menyangkut evaluasi aspek kelembagaan kinerja kejari medan dapat dilihat berdasarkan fakta dan data yang ditemukan di lapangan. Evaluasi internal melihat tiga poin utama. Pertama, Capaian kinerja kejari Medan dalam penyelamatkan aset negara dan pemulihan keuangan Tahun 2020. Kedua, Capaian kinerja Kejari Medan dalam bidang penegakan hukum. Ketiga, Capaian kinerja Kejari Medan dalam penyuluhan hukum. Keempat, Capaian kinerja Kejari Medan dalam penguatan kelembagaan secara internal.

a. Capaian kinerja kejari Medan dalam penyelamatkan aset negara dan pemulihan keuangan Tahun 2020 Kejaksaan Agung memiliki peran pemulihan vital dalam upaya pemulihan aset negara serta penyelamatan uang negara. Sehubungan dengan hal tersebut Pada tahun 2014 Kejaksaan telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) berdasarkan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: PER-006/A/JA/3/2014 untuk lebih mendukung kinerja kejaksaan dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan,. Keberadaan PPA diharapkan dapat menambah efektifitas kegiatan pemulihan aset, serta koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam konteks penelusuran aset hasil kejahatan

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

7 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

Seiring dengan hal tersebut, pada tanggal 1 Oktober 2014 telah ditandatangani Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tantang Pedoman Pemulihan Aset yang merupakan acuan bagi tata laksana pelacakan, penelusuran, pengamanan dan pemulihan asset hasil tindak pidana secara terintegrasi melibatkan bidang Intelijen, bidang teknis (Pidana Umum dan Pidana Khusus) serta Pusat Pemulihan Aset. langkah tersebut menunjukkan sikap Kejaksaan yang terus berbenah diri untuk dapat tampil sebagai penegak hukum yang modern. Tidak hanya memiliki kemampuan dalam mengejar dan menindak para pelaku kejahatan, namun dapat pula tampil di garis depan dalam upaya menarik kembali hasil korupsi sehingga dapat digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terlebih, bidang Intelijen Kejaksaan memiliki tugas melakukan supporting terhadap kegiatan penyelamatan dan/atau pemulihan asset yang dilakukan oleh bidang tindak pidana umum, tindak pidana khusus maupun bidang Perdata dan TUN, yaitu dalam bentuk Penelusuran Aset. Penelusuran Aset merupakan serangkaian tindakan mencari, meminta, memperolah dan menganalisa informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal, usul, keberadaan dan kepemilikan asset, baik yang diduga terkait dengan tindak pidana yang terkait dengan keuangan negara. kegiatan penelusuran aset yang dapat dilakukan oleh bidang Intelijen Kejaksaan memiliki ruang lingkup yang luas. Hal ini tidak hanya terbatas pada aset yang merupakan hasil dari tindak pidana. Dapat juga dilakukan terhadap harta kekayaan terdakwa yang diproyeksikan dapat digunakan sebagai pemenuhan kewajibannya untuk membayar denda maupun uang pengganti, serta terhadap aset negara/pemerintah yang terindikasi dikuasi oleh pihak lain secara tidak berhak.

Upaya penelusuran asset yang dilakukan oleh bidang Intelijen Kejaksaan menjadi penting dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan penyelamatan/ pemulihan aset mengingat dalam prakteknya tidak seluruh asset hasil tindak pidana dapat diidentifikasi dengan mudah oleh aparat penegak hukum. Hal ini mengingat terdapat kemungkinan bahwa asset hasil tindak pidana telah disamarkan atau dialihkan menjadi bentuk lain misalkan saja property, surat berharga maupun rekening atas nama keluarga maupun pihak terafiliasi lainnya sehingga penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan terhadap asal usul harta dimaksud.

Untuk itulah kecepatan dan jaringan informasi pendukung terkait keberadaan dan asal usul aset sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasil penelusuran aset hasil tindak pidana. Informasi tersebut antara lain dapat diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri untuk dapat kependudukan, Badan Pertanahan Nasional untuk data tanah dan bangunan, Direktorat Jenderal Pajak untuk Data Perpajakan, Kepolisian untuk Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Pemerintah Daerah untuk Informasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, SPPT dan NJOP, Kelurahan/Desa untuk tanah/bangunan yang belum bersertifikat serta Kementerian/Lembaga lainnya.

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

8 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

Adapun kewenangan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara diatur dalam Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, disebutkan Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untul dan atas nama negara atau pemerintah.

Sehubungan dengan kinerja kejari medan dalam penyelamatan aset negara serta pemulihan keuangan tahun 2020, Berdasarkan data yang JSI peroleh, per November 2020 pihak Kejari Medan telah berhasil menyelamatkan aset negara mencapai 103.717.963.395 (seratus tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1) Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan aset negara diselamatkan senilai Rp 55.649.677.800,- (lima puluh lima milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

2) Tunggakan pajak (piutang pajak) Pemerintah Kota Medan. Terdiri atas: • Pajak hotel Rp 5.946.828.556 (lima milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah); • Pajak restoran Rp 452.725.459 (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

3) Aset Pemerintah Kota Medan dikuasai pihak lain berhasil diselamatkan senilai Rp 41.109.164.251 (empat puluh satu milyar seratus sembilan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) 4) Ketidakpatuhan perusahaan menunggak iuran BPJS (Ketenagakerjaan) jumlah yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 559.567.329 (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) Adapun empat instansi/lembaga negara yang didampingi oleh kejari medan dalam hal pengembalian aset daerah serta pemulihan keuangan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, BPJS Ketanagerjaan Kota Medan, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah kota Medan dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

9 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

b. Capaian kinerja kejari Medan dalam penegakan hukum Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Medan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menentukan di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. Melakukan penuntutan; b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang; e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berikut sejumlah capaian kinerja kejari medan tahun 2020 dalam bidang penegakan hukum : a. Capaian Kinerja Bidang Tindak Pidana Umum •

Di bidang tindak pidana umum, selama tahun 2020 Kejari Medan telah menerima 3.209 (tiga ribu dua ratus sembilan) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan 2.841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) telah menjadi berkas perkara. Selanjutnya, Jumlah denda dan biaya perkara tilang yang telah berhasil disetor ke kas negara sejumlah Rp 2.193.909 (dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan rupiah)

•

Tuntutan pidana mati sebanyak 6 terpidana yang didakwa melanggar pasal 114 ayat 2 UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, antara lain : Faisal Hasibuan, M. Yani, Syamsul Bahri als. Syamsul, Ponisan, Abadi Samad dan Marzuki Ahmad als. Tengku Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

10 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

•

Jumlah perkara yang telah eksekusi sebanyak 2.638, dengan rincian berkas antara lain : - tindak pidana terhadap orang dan harta benda (oharda Oharda sebanyak 687, - tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum (kamnegtibum) 104 perkara - tindak pidana umum lain (T.P.U.L) 378 perkara - T.P.U.L Narkotika 1.418.

- Anak 40.

- Pidana Seumur Hidup 10 - Pidana Mati 1

b. Capaian Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Terkait tindakan korupsi, terdapat dua kasus korupsi ditangani kejari Medan.

Pertama, kasus dugaaan tindak pidana korupsi kepemilikan tanah berdasarkan hak Milik No 978.1988 diatas Tanah HGB No.97 di Jl. Jawa Gg PTP Kel. Sei Sikambing C II Kec. Medan Helvetia Kota Medan. Kedua, dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana kapitasi JKN pada puskesma Glukur Darat dinas kesehatan Kota Medan TA 2019. Adapun yang sedang dalam penuntutan adalah Maulana Akhyar Lubis (tuntutan 19 Tahun penjara) Andri Irvandi (tuntutan 19 Tahun penjara), Taufik HM (tuntutan 2 Tahun 6 bulan penjara) dan Marudut Maruli Nainggolan (proses persidangan).

Dalam tindak pidana khusus lainnya, terdapat tindak pidana kepabeanan dan cukai dengan terdakwa Maskur Ridwan (tuntutan 2 Tahun penjara), Indra Gunawan (tuntutan 1 Tahun 6 bulan penjara), Fendi Santoso (tuntutan 1 Tahun 6 bulan penjara) dan Budi Gultom (tuntutan 1 Tahun 6 bulan penjara). Kemudian kasus tindak pidana perpajakan dengan terdakwa Darmin Rusli (tuntutan 3 Tahun penjara).

Di bidang tindak pidana khusus, jumlah penyelamatan keuangan negara melalui Uang Pengganti yang telah berhasil disetor ke kas negara sejumlah 1.336.273.396 (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) dan denda sebanyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

11 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

c. Capaian Kinerja Bidang Barang Bukti dan Rampasan Di bidang barang bukti , jumlah yang telah berhasil disetor ke negara dari hasil lelang barang rampasan sejumlah Rp 1.264.100.000 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Adapun Pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan melalui dua tahapan kegiatan. Kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020 terhadap perkara yang telah inckracht periode sampai dengan Juni 2020 total 1.008 perkara dengan rincian sebagai berikut : -

Perkara T.P.U.L 782 Perkara

-

Perkara OHARDA 125 Perkara

-

Perkara Kamnegtibum 93 Perkara

Kegiatan kedua dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2020 terhadap perkara yang telah inckracht periode sampai dengan November 2020 total 816 perkara dengan rincian sebagai berikut : -

Perkara T.P.U.L 613 Perkara

-

Perkara OHARDA 121 Perkara

-

Perkara Kamnegtibum 82 Perkara

Barang yang dimusnahkan antara lain barang bukti dari 613 Perkara Narkotika yang terdiri barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1.637,56 gram. Jenis ganja sebanyak 548,32 gram dan pil ekstasi sebanyak 245,35 gram. Ditaksir barang bukti narkotika tersebut lebih kurang sebesar 1.7 Milyar Rupiah.

Selain itu terdapat barang bukti lainya yang dimusnahkan selain narkoba, barang bukti itu berupa sejumlah barang bukti lainnya dari 204 perkara pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Kamnegtibum) Orang dan Harta Benda (Oharda), diantaranya : minuman beralkohol dan rokok (perkara kepabeanan dan cukai) obat-obatan, jamu, kosmetik. (perkara terkait BPOM). Demikian dengan soal perjudian, pihak Kejari Medan juga melakukan pemusnahan koin, kalkulator, buku tulis. Ada juga perkara Senjata tajam berupa, Pisau dan parang. Lalu perkara ITE berupa screenshoot percakapan dan uang palsu, pakaian, celana dalam (perkara perlindungan anak). Barang bukti ini dimusnakan dengan cara dihancurkan dan dibakar sampai habis dan tidak dapat dipergunakan lagi. Sementara barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi dimusnakan, menggunakan mesin insenerator. Sementara ganja dimusnakan dengan cara dibakar sampai habis.

Sebelum dimusnahkan Tim Labfor Polri Cabang Medan melakukan pengujian terhadap Barang Bukti Narkotika jenis Pil, Sabu dan Ganja.

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

12 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

c. Capaian kinerja kejari Medan dalam penyuluhan hukum Dalam Pasal 30 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan juga turut menyelenggarakan kegiatan Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Materi kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri medan diarahkan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Meski di tengah pandemi covid 19, Kejari medan ternyata tidak surut dalam melakukan berbagai langkah preventif penegakan hukum dilaksanakan giat penyadaran hukum. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan antara lain melalui penyuluhan / penerangan hukum jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa, video pendek penyuluh hukum dimana keseluruhan kegiatan dilaksanakan ditengah Pandemi Covid-19 melalui sarana virtual sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19. Adapun Produk intelijen berupa laporan informasi harian dan laporan informasi khusus masing-masing sebanyak 123 laporan dan 126 laporan Kejari Medan dalam melakukan sosialisasi hukum merambah ke era digitalisasi.

Berdasarkan pantauan JSI, sejauh ini jumlah konten media sosial Instagram 507 opstingan 2.209 felllower, face books 2.182 pengikut, tiwiter. 310 twet 211 folloewer. You tube 674 subcribe 24 postingan.

Dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada serentak kota medan serta , Kejari Medan membuka Posko Pemilukada antara lain untuk memonitoring potensi AGHT sebelum, pada hari H dan pasca kegiatan Pilkada serentak 2020, jajaran intelijen kejari medan juga melaksanakan hitung cepat pada hari H pemungutan suara dengan persentase hasil mendekati 97 persen dari hasil pleno KPU seluruh laporan kegiatan tertuang dalam e-book data pilkada kota medan.

d. Capaian kinerja kejari Medan dalam penguatan kelembagaan secara internal.

Dari aspek internal kejari medan menunjukan capaian membanggakan untuk tingkat sumatera. Kejari Medan satu satunya kejari di tingkat sumatera yang masuk nominasi dalam persoalan kepatuhan entri data Sipede. Ada tiga Kejari Tipe A di Indonesia yang masuk nominasi ini; Kejaksaan Banyu Wangi, Jember dan Medan. Sementara untuk level Kejati hanya jawa Timur. Untuk klasifikasi Kejari tipe B, diraih Kejari Kampar, Bitung dan Maros.

Dalam bidang kepegawaian, seluruh pegawai kejari medan sebanyak 102 pegawai telah tuntas menggunakan aplikasi E- Dosir LHKPN dan LHKASN. Pengunaanya sudah 100 persen. Sedangkan dari segi BMN telah tertib, sarana dan prasarana kantor berjalan lancar. Dari segi Tata Usaha dan Perpustakaan, pihak kejari medan telah mengupayakan untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi e-persuratan dan disposisi tersedianya sudut baca dan perpustakaan.

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

13 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

Dalam bidang Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi yang dalam (DASKRIMTI) dilaksanakan melalui media online. (Zoom you tube streaming) disertai input CMS di setiap ruangan jaksa.

Catatan JSI Mengenai Kinerja Kelembagaan Kejari Medan Kejari medan dibawah pimpinan Teuku Rahmatsyah SH. MH terlihat cukup baik.

Dalam hal penyelamatan aset daerah dan pemulihan keuangan, kejari medan di tahun 2020 telah melakukan asistensi/pendampingan terhadap empat instansi/lembaga yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, BPJS Ketanagerjaan Kota Medan, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah kota Medan dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.

Aset daerah yang berhasil diselamatkan hingga mencapai ratusan milyar menunjukan bahwa kejari medan dibawah teuku rahmatsyah mampu memaksimalkan organisasi dalam upaya penyelamatan aset negara.

Dibidang penegakan hukum, bila dilihat dari jumlah perkara masuk yaitu 3.209 (tiga ribu dua ratus sembilan) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), sebanyak 2.841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) telah menjadi berkas perkara.

SPDP yang belum menjadi berkas perkara atau tertunggak hanya sekitar 368 SPDP. Persentase SPDP yang telah berhasil dijadikan berkas perkara sebesar 91 persen.

Persentase penyelesaian SPDP di Kejari medan berdasarkan data yang ada termasuk tinggi. Meski demikian akan lebih baik agar kedepannya tingkat persentase penyelesaian SPDP semakin ditingkatkan hingga menyentuh angka diatas 95 persen. Sehingga jumlah SPDP yang tertunggak juga semakin kecil kedepannya.

Dalam bidang penyuluhan hukum, kinerja Kejari medan telah berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan semacam jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa dan sosialisasi hukum melalui konten konten media sosial.

Namun yang menjadi catatan disini, agenda penyuluhan hukum yang dilakukan belum terasa maksimal khususnya di media sosial. Berdasarkan pantauan JSI, konten konten di media sosial relatif jarang di update dan kehadirannya juga tidak berkala. Begitu juga dengan konten website. selain Tampilan antar muka (interface) website resmi kejari medan yang beralamat di : http://kejari-medan.go.id/ relatif kurang sedap dipandang mata. Untuk tidak mengatakan ketinggalan zaman. Informasi yang disajikan juga tidak rutin atau berkala (kurang update). Selain itu apabila pengguna melakukan klik terhadap menu yang ada, ternyata menu tersebut kosong atau tidak terisi. Tidak ada informasi yang kiranya relevan bagi publik dan tersedia setiap saat. Seperti perkembangan jumlah perkara maupun status penyidikan.

Akan lebih baik kedepannya apabila kejari medan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam menyampaikan informasi yang dianggap penting kepada publik. Informasi yang disajikan selain hendaknya berkala juga mudah diakses.

Terkait penguatan kelembagaan kejari medan secara internal. Terlihat sudah cukup baik dan memuaskan. Dimana pihak Kejari Medan berhasil masuk nominasi dalam Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

14 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

persoalan kepatuhan entri data Sipede. Selain itu sebanyak 100 persen pegawai telah tuntas menggunakan aplikasi E- Dosir LHKPN dan LHKASN. Akan lebih baik kedepannya agar kejari medan memaksimalkan transparansi dan akuntabilitas lembaga melalui publikasi LHKPN dan LHKASN kepada publik melalui sarana website resmi kejari medan.

2. PANDANGAN PUBLIK/PIHAK EKSTERNAL Pada bagian ini akan melihat kinerja Kejari medan dibawah pimpinan Teuku Rahmatsyah SH. MH melalui pandangan publik/pihak eskternal. Bagian ini membahas, pertama, bagaimana Respon dan tanggapan publik terkait kinerja kejari medan sepanjang tahun 2020. Kedua, Kepuasan publik terhadap kinerja kejari medan sepanjang tahun 2020.

a. Respon dan tanggapan publik terkait kinerja kejari medan sepanjang tahun 2020 Dalam melihat respon publik terhadap kinerja kejari medan di tahun 2020, JSI melakukan monitoring media dan mewawancarai sejumlah narasumber. Berdasarkan monitoring media yang dilakukan oleh JSI, kinerja Pemko Medan mendapatkan beragam apresiasi dari beragam kalangan karena telah berhasil menyelamatkan ratusan miliar rupiah keuangan negara sepanjang tahun 2020.

Salah satunya adalah dari pemerintah Kota Medan. Pelaksana Tugas (PlT) Walikota Medan H Akhyar Nasution memberikan apresiasi kepada Kajari Medan yang baru dilantik, Teuku Rahmatsyah ketika mengikuti Rapat Virtual bersama KPK RI terkait Hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Aset dan Piutang Pajak di Balai Kota Medan, Senin (21/9/2020).

“Atas nama Pemko Medan, Saya mengucapkan terima kasih kepada Kejari Medan, Kejari Belawan dan Satgas Korsupgah KPK yang telah melakukan pendampingan kepada Pemko Medan untuk menyelesaikan permasalahan aset," ujar Akhyar sebagaimana dikutip pos metro.co Pjs Walikota Medan, Ir. Arief Sudarto Trinugroho, MT, secara resmi juga melayangkan Surat Nomor 004.1./7951 Tanggal 18 November 2020 Perihal Ucapan Terima Kasih dan Apresiasi dari Pemerintah Kota Medan Kepada Kejaksaan Agung RI khususnya Kajari medan dibawah pimpinan Kejari Medan Teuku Rahmatsyah dan Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Muhammad Ilham. Walikota mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggi atas kinerja kejari medan menangani permasalahan prasaran, sarana dan utilitas perumahan yang belum diserahkan ke Pemko Medan,Tunggakan Pajak (piutang pajak) pemko medan dan aset milik pemko medan yang dikuasai pihak lain.

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

15 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

Adapun keuangan negara yang berhasil diselamatkan Kejari Medan yakni, di bidang tindak pidana khusus, jumlah penyelamatan keuangan negara melalui uang pengganti yang telah berhasil disetor ke kas negara sejumlah 1.336.273.396 dan denda sebanyak Rp 150.000.000. Di bidang barang bukti, jumlah yang telah berhasil disetor ke negara dari hasil lelang barang rampasan sejumlah Rp 1.264.100.000.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, jumlah penyelematan atau pemulihan keuangan negara selama tahun 2020 senilai Rp 103.717.963.395 dengan rincian, penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan senilai Rp 55.649.677.800, tunggakan pajak (piutang pajak) Pemerintah Kota Medan, pajak hotel Rp 5.946.828.556, pajak restoran Rp 452.725.459.

Kemudian, aset Pemerintah Kota Medan dikuasai pihak lain Rp 41.109.164.251 dan ketidakpatuhan perusahaan menunggak iuran BPJS (Ketenagakerjaan) Rp 559.567.329.

Selanjutnya, total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perkara tilang dan pelelangan barang rampasan sejumlah Rp 8.714.410.986.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman mengapresiasi kinerja Kejari Medan di bawah kepemimpinan Teuku Rahmatsyah S.H, M.H sepanjang tahun 2020 ini. "Menurut saya bagus sekali, banyak menolong kita membantu mengembalikan uang negara, tunggakan pajak dan lain sebagainya untuk Pemko," ujar Wiriya Alrahman sebagaimana dikutip Dialeksis.com, Selasa (29/12/2020). Sekda Kota Medan itu berharap, Kejari Medan bisa terus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik di tahun mendatang.

"Saya kira sangat baik kinerjanya. Ke depan semoga terus semakin baik, bisa banyak membantu pemerintah kota," pungkasnya.

Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) juga memberikan respon positif terkait mapresiasi prestasi kinerja yang ditunjukkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan sepanjang tahun 2020. Dekan Fakultas Hukum UMSU Dr Ida Hanifah SH MHum sangat mengapresiasi capaian kinerja Kejari Medan terutama terkait tugas dan fungsinya melayani masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum di tengah pandemi Covid 19.

“Sebagai mitra, kita tentunya sangat mengapresiasi kinerja Kejari Medan di bawah kepemimpinan Bapak Teuku Rahmatsyah, dimana dimasa pandemi Covid 19 mampu mempersembahkan kinerja terbaiknya. Terlebih lagi kita mengetahui, berdasarkan survei masyarakat puas terhadap kinerja Kejari Medan sepanjang tahun 2020,” ujar Dr Ida Hanifah SH MHum di Medan, sebagaimana dikutip media tajdid.id, Senin (28/12/2020).

Hal yang sama disampaikan WD I Fakultas Hukum UMSU Faisal SH MHum. Ia mengatakan, pihaknya sangat bangga atas capaian kinerja Kejari Medan yang sukses menyelenggarakan berbagai program kreatif, seperti “Si Abang Lae”, “Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Online dan “Jaksa Menyapa”. “Termasuk juga selama ini Kajari Medan Pak Teuku Rahmatsyah SH MH sangat pro aktif membangun kerjasama dengan dunia Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

16 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

kampus, termasuk dengan Fakultas Hukum UMSU, dalam rangka meningkatkan kualiatas SDM dan memajukan dunia penegakan hukum, terutama di kota Medan,” kata Faisal.

JSI mewawancarai sejumlah kalangan yang dinilai mengetahui kinerja kejari medan namun bukan warga medan. Hal ini agar dapat diketahui pandangan publik terkait kinerja kejari medan secara lebih objektif.

Ardiansyah, dosen fakultas Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, mengaku selama ini sering mendengar kabar keberhasilan kinerja kejari medan di berbagai media dan dari mulut ke mulut. Dirinya mengaku mengetahui kejari medan Teuku Rahmatsyah dikarenakan yang bersangkutan adalah warga asli Aceh.

“Berita mengenai kinerja kejari medan selama dijabat oleh Teuku Rahmatsyah banyak dibicarakan dari mulut ke mulut. Banyak yang mengatakan bahwa beliau telah berhasil mengharumkan nama aceh sekaligus mampu menyelamatkan aset negara.

Program program yang dilakukan sejauh ini saya nilai baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi”ujar Ardiansyah.

Pemerhati Hukum dan Keamanan, Teuku Harist Muzani, juga mengapresiasi kinerja Kejari Kota Medan. “ sejauh ini berdasarkan pengamatan kita, kejari medan memang mendapatkan apresiasi dari beragam pihak karena capaiannya yang fantasitis dalam penyelamatan aset negara. Padahal Teuku Rahmatsyah sendiri baru dilantik pada agustus 2020. Namun baru 6 bulan menjabat hingga desember 2020 namun ratusan miliar aset negara telah berhasil diselamatkan melalui pendampingan terhadap sejumlah instansi seperti pemko medan dan BPJS ketenagakerjaan. Namun bukan berarti kinerja kejari medan sudah seratus persen sempurna. Namun prestasi yang dicapai mampu menutupi kelemahan kelemahan yang ada” ujar haris.

Berdasarkan pantauan JSI, hingga sejauh ini publik memberi respon positif terhadap kinerja kejari medan. Sejauh ini belum ada respon publik yang bernada negatif terhadap kinerja kejari medan di media cetak maupun elektronik.

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

17 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

b. Kepuasan publik terhadap kinerja kejari medan sepanjang tahun 2020.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kejari medan melalui media daring melalui tautan bit.ly/surveikepuasanlayanandikejarimedan , ditemukan data bahwa 77,3% publik menyatakan sangat puas dengan kinerja kejari medan. Kemudian 11,7% lainnya menyatakan Puas.

Berdasarkan pantauan JSI, hingga sejauh ini belum ada survei berbasis kuantitatif lainnya yang dilakukan oleh pihak eksternal untuk menjaring respon publik terkait aspek kepuasan masyarakat dalam hal kinerja kejari medan.

Catatan JSI Mengenai Pandangan Publik/Pihak Eskternal Terhadap Kejari Medan Berdasarkan monitoring yang dilakukan JSI, bahwa memang sejauh ini publik memberikan apresiasi positif terhadap kinerja Kejari medan dibawah pimpinan Teuku Rahmatsyah SH. MH. Respon positif berasal dari kalangan pemerintah, akademisi dan masyarakat.

Meski demikian dalam aspek surveo kepuasan masyarakat JSI mendapatkan sejumlah temuan yang patut menjadi perhatian. Survei yang dilakukan oleh Pihak Kejari medan melalui media daring memperoleh hasil 77,3% publik menyatakan sangat puas dengan kinerja kejari medan. Kemudian sisanya 11,7% lainnya menyatakan Puas. Diakui bahwa survei daring memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan survei bukan daring. Kelebihan-kelebihan tersebut, antara lain: dapat dengan cepat disebarkan Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

18 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

kepada responden melalui tautan, Dapat menjangkau responden daring dalam jumlah besar, Penyajian ringkasan dan tampilan hasil dapat diperoleh secara real-time melalui fitur yang ada pada perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan, kemudian menghemat biaya pencetakan dan biaya transportasi untuk menjangkau responden.

Namun survei daring juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut diantaranya: -

-

Peneliti tidak dapat mengendalikan jumlah respon yang dapat diperoleh. Tingkat partisipasi bisa saja tidak begitu tinggi walaupun tautan disebarkan dalam skala besar.

Responden tidak bisa melakukan konfirmasi atau tanya jawab secara langsung jika ada item pertanyaan yang dirasakan kurang jelas.

Ada keterbatasan untuk menjangkau responden yang tidak menggunakan atau kurang aktif di Internet.

Disisi lain survei menggunakan metode daring lebih rentan dalam hal uji validitas dan reabilitas data. Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Adapun reabilitas data dalam penelitian menyangkut sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Bila responden dapat menjawab lebih dari satu jawaban secara berulang ulang (yang mana hal tersebut mungkin saja dilakukan bila survei dilakukan secara daring), tentu saja reabilitas data dari survei tersebut menjadi bias.

Oleh karena itu kedepan diperlukan riset berbasis kuantitatif melalui metodologi penelitian yang telah tersandarisasi/baku untuk memperoleh hasil survei yang lebih akurat dan valid terkait respon publik terhadap kinerja kejari kota medan. Akan lebih baik apabila yang survei melibatkan pihak eksternal dalam rangka menjamin objektivitas dan independensi hasil survei.

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

19 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN Ditinjau secara personal, kejari medan Teuku Rahmatsyah merupakan sosok pemimpin yang merintis karir dari bawah di instutusi kejaksaan. Dirinya pernah menjabat sebagai Kasubsi Sosial di Kajari Aceh Tengah. Kemudian dipercayakan sebagai Kasie intelijen di Kajari Langsa. Kepala ekonomi moneter Kajati Aceh. Pria kelahiran Banda Aceh 31 Maret 1973 ini pernah menjabat Kepala Seksi penyidikan Kajati Kepulauan Riau. Tak lama kemudian menjabat sebagai Jaksa Pungsional (Satgas Jaksa Pengacara negara kejagung RI).

Dia kembali ke Aceh dan dipercayakan sebagai Kepala Bagian tata Usaha Kajati Aceh. Sukses di Kajati Aceh, Rahmatsyah dipercayakan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Aceh Utara. Lalu dia ditarik menjadi Asisten Tindak Pidana Khusus Kajati Aceh. Berdasarkan monitoring rekam jejak, rahmatsyah terlibat dalam sejumlah kasus besar dimana dirinya berhasil mengungkap kasus korupsi di Aceh. Kemudian Rahmatsyah dikirim kepulau Madura, sebagai Kepala Kejaksaan Pamekasan Jawa Timur, selama 10 bulan. Jebolan Fakultas Hukum Unsyiah dan magister hukum Universitas Sumatera Utara ini ini diketahui telah s mengungkapkan puluhan perkara korupsi besar di Aceh, di Kepri, jawa Timur. Lebih dari ratusan milyar uang negara diselematkan. pernah mengkuti sejumlah Pendidikan karir, seperti Pendidikan karir pembentuk jaksa (2001) Pendidikan Tindak Pidana Korupsi 2005, pendidikan intilijen yusditias 2006, Spama PIM III (2008), pendidikan wira intelijen 2013 dan Spamen/ PIM II 2018. Sukses di Pamekasan Jawa Timur, Rahmatsyah dipercayakan bertugas di provinsi tetangga tempatnya dilahirkan.

Kejari dibawah komando Teuku Rahmatsyah berdasarkan data dilapangan menunjukan kinerja yang memuaskan. Meskipun dalam situasi pandemi, namun tidak menyurutkan langkah Kejaksaan Negeri Medan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melayani masyarakat mendapatkan kepastian hukum.

Ditinjau dari aspek kelembagaan, kejari medan telah mampu melakukan penyelematan aset negara dan pemulihan keuangan pada tahun 2020 senilai Rp 103.717.963.395 ( seratus tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah). Dibidang penegakan hukum, Persentase SPDP yang telah berhasil dijadikan berkas perkara sebesar 91 persen.

Persentase penyelesaian SPDP di Kejari medan berdasarkan data yang ada termasuk tinggi. Dari aspek kelembagaan kejari medan menjadi satu satunya kejari di tingkat sumatera yang masuk nominasi dalam persoalan kepatuhan entri data Sipede.

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

20 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

Ditinjau dari aspek pelayanan publik, berdasarkan monitoring yang dilakukan JSI, bahwa memang sejauh ini publik memberikan apresiasi positif. Survei daring yang dilakukan pihak kejaksaan menunjukan bahwa 77,3% publik menyatakan sangat puas dengan kinerja kejari medan. Kemudian sisanya 11,7% lainnya menyatakan Puas.

SARAN Secara jangka pendek, disarankan agar kedepan dilakukan survei berbasis kualitatif dengan melibatkan pihak eksternal dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat terkait kinerja kejari medan. Survei tersebut sekaligus dapat menjadi input/masukan perbaikan dalam tata kelola penegakan hukum di lingkungan Kejari Medan.

Kemudian dalam untuk target Jangka menengah, disarankan agar Kejari medan kedepan lebih memaksimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam hal penyuluhan hukum untuk menciptakan kesadaran hukum di masyarakat. Perlu dilakukan inovasi kreatif lainnya dalam menciptakan pelayanan dalam hal aspek kepastian hukum terhadap masyarakat.

Saran jangka panjang, agar melakukan pembenahan dalam hal tata kelola penyelesaian SPDP. Agar kedepan capaian SPDP yang menjadi berkas perkara dapat meningkat hingga mencapai angka diatas tahun sebelumnya.

REFERENSI -

Bryan, Carolie dan Louis G. White., 1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES. Jakarta.

Dessler, Garry. 2008. Human Resources Management. 11th Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc. Fremont E. & Rosenzweig Kast, (1984). Organisasi dan Manajemen. Jakarta : Bina Aksara Henry, Simamora, 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Ketiga, Yogyakarta, STIE YPKN. Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad.2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nilamsari, N. (2017). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif.

WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 13(2), 177-181.

JM Bryson, Perencanaan strategis bagi organisasi sosial - Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 Utomo, W dan Kalalo, R.A.H. 2002. Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di dalam Implementasi Otonomi (Tuntutan Kompabilitas dan Akuntabilitas). Yogyakarta: Seminar dan Lokakarya Lustrum, Mep-UGM, 2-3 Juni 2003 Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

21 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

Profil Jaringan Survei Inisiatif Jaringan Survei Inisiatif (JSI), sejarah berdirinya dilandasi faktor keinginan sekelompok orang profesional dibidang survei (kuantitatif dan kualitatif), konsultan, dan fasilitator yang berinisiatif mendukung pengembangan nilai-nilai demokrasi dan pemerintahan yang baik (good governance) dalam segala sektor kepentingan publik (ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan lain-lain). Bentuk keterlibatan dari JSI melalui penelitian (kuantitatif dan kualitatif), pelatihan, penerbitan buku dan jurnal, dan konsultasi. Metode kerja JSI berpedoman kepada prinsip-prinsip akademik dan analisis statistik maupun wawancara yang mendalam, relevan, serta bersandar pada kode etik keintelektualan berbasiskan data akurat dan metode yang dapat dipertanggung jawabkan. Semangat menjadikan motor penggerak intelektual membuat JSI mengambil posisi sebagai institute of change.

Prinsip kerja-kerja dari JSI adalah Totalitas, Hospitality, Profesionalitas, dan Integritas. Kami singkat menjadi THOPI. Pengelolaan manajemen JSI bersifat nirlaba tapi mengembangkan fund raising secara kelembagaan, seperti penerbitan, media, konsultan. Tentunya pondasi utama transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat utama di manajemen JSI. Perlu ditegaskan JSI bukanlah lembaga yang berafiliasi kepada partai atau kelompok tertentu.

Slogan Tepat, Terukur, dan Ilmiah Visi Mengembangkan niai-nilai demokrasi melalui gerakan kolektif intelektual menuju tatanan masyarakat madani Misi 1. Memberikan akses kerjasama, pelayanan, pengembangan riset kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Menjadi pusat informasi dan database bagi pihak-pihak yang membutuhkan data.

3. Memfasilitasi pengembangan kapasitas lintas sektor guna melakukan perubahan di masyarakat.

4. Memberikan jasa konsultasi berbasiskan ilmiah pada pihak yang membutuhkan.

5. Menerbitkan dan mempublikasikan produk lembaga melalui buku dan jurnal.

Sifat Dasar Hukum Lembaga : Perkumpulan Asas Lembaga : Pancasila dan UUD 1945 Ruang Lingkup Kerja JSI 1. Riset dan Survei (kualitatif dan kuantitatif) 2. Penerbitan Buku dan Jurnal 3. Pelatihan, Lokakarya, Seminar, dan Diskusi 4. Konsultasi 5. Quickcount Pemilu dan Pilkada

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

22 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020

Pengalaman Kelembagaan Survei 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Survei kandidat Walikota Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya di Pemilihan Kepala Daerah tahun 2012.

Survei kandidat Samsuardi (Juragan) dan Nurchalis di Pilkada Nagan Raya tahun 2012.

Survei kandidat Mayor (Purn) M. Saleh Puteh Pada Pilkada Aceh Selatan tahun 2013.

Survei calon legislatif Syarifah Munira caleg No. 5 (dapil Baiturrahman dan Lueng Bata) di Pemilu 2014, tahun survey 2013.

Research Centre of Politics and Government (Polgov) Universitas Gadjah Mada 2012 (personal 9 orang),”Survey Indeks Demokrasi Indonesia 2013”.

Survei Satu Dekade Perkembangan Ekonomi Aceh, Febuari, tahun 2015.

Survei Arah Prilaku Politik Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017-2022, Maret 2015.

Survei Kandidat Gubernur- Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022, Maret- Mei 2015.

Survei Melek Politik Politik (Political Literacy) Warga Kota Banda Aceh, Mei – Juli 2015, kerjasama dengan Komisi Independent Pemilihan Kota Banda Aceh.

Survei Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Gayo Lues tahun 2014, Mei – Juli 2015, kerjasama dengan Komisi Independent Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.

Survei Indeks Kepuasaan Masyarakat Bidang Perizinan dan Bidang Pendidikan, November 2015 – Desember 2015.

Survei Polling Preferensi Kandidat Gubernur Aceh Periode 2017-2022, Oktober – Desember 2015.

Survei Preferensi dan Elektabilitas Calon Kandidat Gubernur Aceh Periode 2017-2022, Januari-Maret 2016 Survei Preferensi dan Elektabilitas Calon Kandidat Bupati Aceh Besar Periode 2017-2022, Februari-Maret 2016.

Survei Preferensi dan Elektabilitas Calon Walikota Sabang Periode 2017-2022, Februari-April 2016.

Survei Preferensi dan Elektabilitas Kandidat Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie, November 2016.

Survei Prioritas Kebutuhan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, Februari 2017.

Survei Preferensi dan Elektabilitas Calon Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya, Juni-Juli 2017.

Survei Preferensi dan Elektabilitas Calon Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan, JuliAgustus 2017.

Survei Preferensi dan Elektabilitas Calon Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam, Agustus 2017.

Survei Preferensi dan Elektabilitas Calon Kandidat Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya, JanuariFebruari 2018.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Bus Trans Koetaradja, April 2018.

Survei Gugatan DPRA tentang Peraturan Gubernur APBA ke Mahkamah Agung, Mei 2018.

Survei Preferensi dan Elektabilitas Kandidat Rektor UIN Ar-Raniry Aceh, Mei 2018.

Survei Perilaku Pemilih Pemula Di Kota Banda Aceh, Agustus-September 2018.

Survei Hoax Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Dan Pembangunan Di Aceh Tahun 2018, Oktober 2018.

Survei Media Online Terpopuler Di Kalangan Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Tahun 2018, Januari-Februari 2019.

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

23 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020 Penelitian 1. Satunama, “Potret Demokrasi: Studi Kasus Peran CSOs Dalam Memperkuat Demokrasi di Nagan Raya” (2013).

2. Perludem, “Memantau dan Meneliti Pemetaan Daerah Pemilihan dan Pencalonan Perempuan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu 2014” (2013).

3. The Habibie Center dan Jaringan Survey Inisiatif, “Penelitian dan Seminar Demokrasi Pasca Konflik, Kekerasan, dan Pembangunan Perdamaian di Aceh” (2015).

4. Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Jaringan Survei Inisiatif, “Riset Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014: Studi Kasus Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Utara, Mei – Juli 2016”.

5. Universitas Niigata Prefecture (Prof. Yuichi Kubota), The Habibie Center, dan Jaringan Survei Inisiatif, “Penelitian Institusi, Identitas dan Norma di Masyarakat Pasca Perang Sipil Studi di Aceh,” Desember 2016 – Januari 2017.

6. Dinas Sosial Aceh dan Jaringan Survei Inisiatif, “Riset Pemetaan dan Pengelolaan SDA di Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh 2017”, November-Desember 2017.

7. Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) dan Jaringan Survei Inisiatif, “Menilai Dampak Pemberian Hak-Hak Kepada Kelompok Tertentu Terhadap Stabilitas Perdamaian Paska-Konflik”, Juli-Agustus 2019.

Pelatihan dan Lain-lain 1. Pelatihan Public Speaking, Partai Demokrat Kabupaten Aceh Tamiang (2012).

2. Pantau dan Jaringan Survey Inisiatif, Pelatihan Penulisan Santri (2015).

3. Pemantau Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh (2017).

Produk Buku dan Literatur 1. Pembuatan Buku Biografi untuk Deni Irmansyah (Anggota DPRK Aceh Selatan) dari Partai Rakyat Aceh.

2. Wajah Politik & Keamanan Aceh, Aryos Nivada (2014).

3. Rekam Jejak Pemilu 2014, Aryos Nivada (2014).

4. KNPI Aceh dari Masa ke Masa, Aryos Nivada (2016).

5. Fenomena Partisipasi Pemilih Pilpres 2014: Studi Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Utara, Aryos Nivada dan Ahmad Mirza Safwandy (2017).

ANSIS (Analisis Situasi) ANSIS singkatan dari “Analisis Situasi”, sebuah produk yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses pembuatan melalui serangkaian pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif yang dikolaborasikan dengan data sekunder sebagai pendukung penulisan. Tujuan utama ANSIS, yaitu menawarkan solusi dari permasalahan yang terjadi lintas isu, sehingga ANSIS mampu menjadi produk yang dapat dijadikan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan. Berikut ANSIS yang telah kami rilis: 1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XII/2015. Aryos Nivada & Fahrul Riza Yusuf, 27 Oktober 2015.

2. Pro Kontra Tafsir Regulasi Penyelengaraan Pilkada Aceh. Aryos Nivada, 29 November 2015.

3. Bendera Aceh: Perdebatan Hukum dan Politik Identitas. Chairul Fahmi, 21 Desember 2015.

4. Capaian Kinerja Pembangunan dan Gambaran Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Aceh. Caroline Paskarina, 5 Januari 2016.

5. Keunggulan Hukum Nasional Dalam Wilayah Adat Aceh. Affan Ramli, 12 Februari 2016.

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

24 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020 6. Capaian Kinerja dan Urgensi Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemerintah Kota Banda Aceh. Caroline Paskarina, 17 Maret 2016.

7. Menyoal Persyaratan Jalur Perseorangan dalam Draft Qanun Pilkada. Ahmad Mirza Safwandy, 25 April 2016.

8. Pendidikan Berbasis Profesi dan Pengembangan Keahlian. Teuku Alfa Tommy, 30 Mei 2016.

9. Politik dan Perdamaian Aceh: Hoe Taba Nanggroe?. Rahmad Fadhil, 16 Juni 2016.

10. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Aceh Terhadap Pemerintah Tahun 2016. Tim Riset JSI, 18 Juli 2016.

11. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Aceh Terhadap Partai Politik Tahun 2016. Tim Riset JSI, 5 September 2016.

12. Kinerja Pelayanan Politik Sektor Kesehatan Kota Banda Aceh. Rahmad Fadhil, 20 September 2016.

13. Politik dan Pilkada Aceh 2017: Suatu Rivalitas dan Integritas. Chairul Fahmi, 10 Oktober 2016.

14. Sengkarut Politik Hukum Pilkada Aceh 2017. Chairul Fahmi, 14 November 2016.

15. Diskursus Demokrasi VIS-A-VIS Gerakan Politik Islam Pilkada Aceh 2017. T.M. Jafar Sulaiman, 14 Desember 2016 16. Kajian Hukum Gugatan PHP Pilkada Aceh 2017. Tim Riset JSI, 21 Februari 2017 17. Sumber Daya Manusia Aceh dan Potensi Pembangunan. Teuku Alfa Tommy, 23 Mei 2017 18. Integritas Penyelenggara Pemilu di Aceh. Asqalani, S.TH., M.H, 13 Juli 2017.

19. Analisis Pencabutan Pasal UUPA dalam RUU Pemilu. Tim Riset JSI, 31 Juli 2017.

20. Agar Hibah Tak Menjadi Ghibah. Tim Riset JSI, 16 Agustus 2017.

21. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Aceh Hebat. Saddam Rassanjani, 08 Mei 2018.

22. Laporan Survei Terkait Gugatan DPRA tentang Peraturan Gubernur APBA ke Mahkamah Agung. Saddam Rassanjani, 09 Juli 2018.

23. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Bus Trans Koetaradja. Romi Rosadi, S.Stat & Riska Aulia, 15 Agustus 2018.

24. Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh (Perbandingan PDRB Migas dan Non Migas), Romi Rosadi, S.Stat & Ratnalia Indriasari, SKM, Januari 2019.

25. Mengurai Sengkarut Regulasi Kelembagaan Badan Pertanahan Aceh, Tim Riset JSI, Februari 2019.

Kajian Tematik Produk ini berisikan kajian dan analisis berdasarkan isu terkini. Berikut Kajian Tematik yang sudah kami rilis: 1. Krisis Qatar. Affan Ramli, 10 Juni 2017.

2. Refleksi Partisipasi Perempuan di Pilkada Aceh 2017. Aryos Nivada, 12 Juli 2017.

3. Konsumsi Rokok dan Kontribusi Terhadap Kemiskinan Aceh. Tim Riset JSI, 10 Agustus 2017.

4. Tender Bersih. Tim Riset JSI, 20 Agustus 2017.

5. Tinjauan Hukum Analisis Legal Standing Pemohon dalam UU Pemilu. Tim Riset JSI, 22 September 2017.

6. Catatan Publik Kinerja Rektor Universitas Syiah Kuala 2012-2017 serta Proyeksi 2018-2022. Tim Riset JSI, 24 Desember 2017.

7. Program Percepatan Eliminasi Malaria di Aceh. Tim Riset JSI, 08 Februari 2018.

Monitoring Media Produk ini berisikan informasi teraktual berdasarkan pemantauan berita-berita yang dipublikasikan di berbagai media di Aceh. Berikut Monitoring Media yang sudah kami rilis: 1. Menjelang dilaksanakannya pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh (April – Maret 2016), 15 juni 2016.

2. Bagaimana keberadaan media cetak/online dalam memberitakan issue politik dan hukum? (Mei 2016), 30 Juni 2016.

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com

25 | Laporan Evaluasi Kinerja Kejari Kota Medan Tahun 2020 3. Bagaimana keberadaan media cetak/online dalam memberitakan issue politik dan hukum? (Juni – Juli 2016), 11 Agustus 2016.

4. Banda Aceh dalam Berita. (Juni – September 2016), 23 September 2016.

5. Monitoring Media JSI (Agustus – September 2016), 19 Oktober 2016.

6. Monitoring Media JSI (Oktober– November 2016), 13 Desember 2016.

7. Monitoring Media JSI (Januari – Maret 2017), 17 April 2017.

8. Pemilihan Rektor Unsyiah Periode 2018-2022 (Agustus – Desember 2017), 20 Desember 2017.

9. Perjalanan Pemerintahan Aceh Periode Juli – Desember 2017, 02 Januari 2018.

10. Perjalanan Pemerintah Aceh Periode Januari – Februari 2018, 08 Maret 2018.

11. Tingkat Kemunculan Nama-nama Tokoh Politik Aceh (Januari – Juni 2018), 16 Juli 2018.

12. Calon Rektor Unimal Periode 2018-2022, 27 Agustus 2018.

13. Tingkat Kemunculan Berita Isu Hukum, Ekonomi, dan Politik di Media Lokal di Aceh (Juli 2018 – Januari 2019).

14. Media Monitoring: Top Person and Top Influencer in Media, Resume Monthly Report, Januari-Februari 2019 15. Monitoring Review Caleg DPR-RI Dapil II Asal Aceh, Maret 2019.

16. Media Monitoring Calon Presiden, Resume Report, February-March 2019.

17. Media Monitoring Calon Presiden, Resume Report, April 2019.

18. Monitoring Review Caleg DPR-RI Dapil I Asal Aceh, April 2019.

19. Monitoring Review Caleg DPR-RI Dapil II Asal Aceh, April 2019.

20. Media Monitoring: Top Media, Top Person, Top Influencer, and Top Issues, Resume Monthly Report, JuneJuly 2019.

Sekretariat: Jl. Tgk. Di Haji Lr. Ujong Blang No. 36 Gp.Lamdingin Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prov. Aceh-23127 Telp: (0651) 6303 146 W: www.jsi.web.id; E: js.inisiatif@gmail.com