Arah dan tahapan pembangunan di bidang ketahanan nasional (1)

ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN DI BIDANG KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN H.M NASIR DJAMIL, M.SI, (ANGGOTA KOMISI III DPR RI, FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAPIL ACEH 1)

@m. nasir djamil

@nasir djamil

nasir djamil

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2015 - 2019

REPUBLIK INDONESIA

PROLOG Ketahanan nasional bangsa indonesia adalah kondisi dinamika bangsa indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi.

Didalamnya berisi keuletan, dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara untuk mencapai tujan nasionalnya.

Kondisi tersebut mau tidak mau bergantung kepada arah pembangunan dibidang tata kelola pemerintahan yang dapat dicermati melalui Arah Tahapan Pembangunan yang Tidak Terlepas Dari Rencana Jangka Panjang Dan Menengah Pemerintah dalam merumuskan program dan strategi pembangunan dimasa yang akan datang, Bila Dalam Tataran Negara Maka RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Yang sangat Menentukan Arah Pembangunan dan Ketahanan Nasional. Bila Dalam Tataran Daerah Khususnya Seperti Aceh Maka RPJPA (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh) Dan RPJMA (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh) yang menentukannya.

Oleh karena itu program perencanaan pembangunan tersebut harus lah benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang dilakukan secara terukur, mandiri, dan dinamis.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Untuk itu setidaknya REPUBLIK INDONESIA ada 3 hal yang paling menentukan keberlangsungan dari suatu kondisi ketahanan nasional yang ditinjau dari tata kelola pemerintah Pertama terkait dengan proses pembentukan (pengembalian kebijakan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan Kedua, terkait dengan pelaksanaan kewenangan untuk mengelola berbagai urusan negara (dalam arti pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan); dan Ketiga terkait dengan instrument yang

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

MENYIKAPI PERSOALAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Dalam menyikapi persoalan tersebut tentunya kita harus melihat dalam scope (ruang lingkup) program kerja pemerintah yang dapat menjadi tolak ukur target dan arahan pembangunan dalam jangka waktu yang singkat, disamping dengan ketetapan pembangunan perencanaan yang disepakati dalam RPJP dan RPJM pemerintah

REPUBLIK INDONESIA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Akan tetapi, dalam menjabarkan program-program tersebut, seringkali pemerintah dinilai melenceng dari program yang telah disepakatinya sehingga kebijakan tersebut dinilai tidak popular dimasyarakat, bahkan ada program yang tiba-tiba muncul tanpa adanya perencanaan yang baik disebabkan oleh adanya peluang dan kesempatan yang ada dalam perjalanan masa pemerintahan dan cendrung melanggar konstitusi, misalnya

LD O H

ING

MN U B

GA N TO O M PE

HARGA BBM MENGIKUTI MEKANISME PASAR

AU D N

PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS SEMENTARA

KERETA CEPAT KARTU INDONESIA PINTAR

HOLDING BUMN 1.

Pemerintah menerbitkan PP No.72 tahun 2016 tentang perubahan atas PP No. 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas,

2.

Pasal 2A ayat 1 mengamatkan bahwa Saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas pada hakekatnya merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga pengalihan saham dimaksud untuk dijadikan penyertaan pada BUMN atau Perseroan Terbatas tidak dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.

Hal tersebut dianggap melanggar UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 ayat 7 dan pasal 2 huruf g

' LOGO '

PEMOTONGAN DAU PENGESAHAN RAPBN

Pasal 23 ayat 2 UUD 1945

PEMOTONGAN DAU TAHUN 2016

PRESIDEN

DPR

DPD

hanya dengan menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Pemotongan DAU Tahun 2016 tanpa melalui proses APBNP dapat dikategorikan pelanggaran Konstitusi

HARGA BBM MENGIKUTI MEKANISME PASAR

' LOGO '

KEBIJAKAN PEMERINTAH VS PUTUSAN MK DAN UUD 1945

Tahun 2015 Pemerintah menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi (Solar dan Minyak Tanah) tiap bulannya. Penerapan harga eceran BBM berdasarkan enam formula dan mencabut subsidi BBM jenis Premium dan Pertamax yang artinya besar kemungkinan harga BBM bisa berubah tiap bulan

Putusan MK Perkara No 002/PUU-I/2003 telah ditentukan bahwa ketentuan Harga BBM yang diserahkan kepada mekanisme pasar (persaingan usaha yang sehat dan wajar) dalam pasal 28 ayat(2) dan (3) UU No.22/2001 tentang Minyak danGas Bumi, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945

KEBIJAKAN PEMERINTAH VS PERPRES 191 THN 2014

Penetapan harga dasar baru BBM Jenis Umum yang mulai berlaku pada pukul CONTENTS 00.00 tanggal 5 Januari 2017 dengan kenaikan sebesar Rp 300 dan harga yang berbeda-beda di setiap wilayah, melalui Surat Keputusan Direktur Pemasaran PT Pertamina Nomor Kpts-002/F00000/2017S3 dan 003/F00000/2017-S3 tanggal 4 Januari 2017

Dalam Perpres No 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 14, dijelaskan bahwa Harga Dasar dan Harga Eceran BBM , dalam hal ini meliputi BBM Tertentu, BBM Khusus Penugasan, dan BBM Umum/Non Subsidi, ditetapkan oleh Menteri ESDM

' LOGO '

PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS SEMENTARA

UU 4/2009 tentang Minerba

PP 1/2017 ttg Pelaksanaan Keg Usaha Minerba

Pecabutan Permen ESDM 5/2017 ttg

Permen ESDM 6/2017\

Langkah pemerintah menerbitkan IUPK Sementara bertentangan dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

PP ini memberi peluang perubahan status perusahaan tambang dari Kontrak Kerja menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK), tanpa melalui proses yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 4 Tahun 2009 terutama pada Pasal 95

PP ini memberikan relaksasi kepada perusahaan Tambang utk memenuhi kewajiban melakukan pemurnian mineral seperti amanat UU Nomor 4 Tahun 2009

PP ini memberikan memberikan kelonggaran bagi peruahaan Tambang untuk melakukan ekspor konsentrat hingga lima tahun ke depan seperti amanat UU Nomor 4 Tahun 2009

PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR

KEBIJAKAN

IMPLEMENTASI

AMANAH UUD 1945

Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya Penerima PIP ini hanya bagi anak usia sekolah yang terdata pada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Sedangkan bagi anak usia sekolah yang tidak atau belum mendaftar menjadi peserta didik di pendidikan formal dan pendidikan non formal, tidak mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah. Belum lagi anak penyandang disabilitas yang tidak bersekolah ataupun belum mampu secara kecakapan untuk masuk SLB, mereka pun luput dari perhatian program ini.

Hal ini belum sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2) setiap anak adalah warga negara yang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendikan dan pemerintah berkewajiban untuk Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya

KERETA CEPAT BERTENTANGAN DENGAN SIKAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Kereta Cepat Jakarta – Bandung sepanjang ±142,3 Km

-

-

Perpres No. 107 tahun 2015 tentang Percepatan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta -Bandung Proyek kereta cepat Jakarta dan Bandung akan melewati 9 Kabupaten Kota mulai dari Jakarta Timur sampai ke Kota Bandung. Proyek ini membutuhkan total luasan lahan sebanyak 30.000 Ha

Penandatanganan Kereta Api cepat Indonesia-China pada Oktober 2015 UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, BERKELANJUTAN, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” • Gagasan ‘Berkelanjutan’ pada UU Dasar pasal 33 menurut oleh Jimly Asshidiqie adalah HAK LINGKUNGAN; lebih lanjut Jimly dengan kosakata tersebut menyebut konstitusi kita sebagai konstitusi hijau Instrumen Pembangunan berkelanjutan diatur Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pembahasan Amdal dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Groundbreaking sudah dimulai 21 Januari 2016

• Proses Amdal kereta cepat sangat kilat yaitu dalam waktu kurang dari 10 hari*. Padahal, wajarnya harus melewati dua musim alias setahun. Salah satunya agar dapat diketahui kondisi stabilitas tapak. Contoh riil dilapangan : Sepanjang rute ini kondisi tanahnya lempung. Di musim hujan akan mengembang dan di musim kemarau keras dan mudah pecah • Melewati Perkebunan Wallini yang merupakan daerah resapan dan sumber air waduk jati luhur • Jalur yang dilalui merupakan daerah rawan gempa.

MENYIKAPI PERSOALAN ACEH DAN DAERAH SECARA UMUM

SECARA UMUM, BAIK ACEH MAUPUN PROVINSI LAIN HAMPIR MEMILIKI PERSOALAN YANG SAMA, YAKNI TERKAIT

KAPASITAS APARATUR DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH

KEMAMPUAN FISKAL DAN KINERJA KINERJA KEUANGAN DAERAH DAERAH

PENEGAKAN HUKUM

PARTISIPASI MASYARAKAT

KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK Ex ; Pelayanan Perizinan (pasal 350 , UU 23/2014) : 1. Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan melalui unit pelayanan terpadu satu pintu/ PTSP 2. Jika tidak memberikan pelayanan perizinan melalui PTSP, kepala daerah dikenakan sanksi administratif A. B. C.

Pertanyaannya, Apakah di Daerah Saudara sudah terdapat PTSP ?

Apakah akses masyarakat dalam mengurus izin sudah lebih mudah dan murah ?

Apakah di Daerah Saudara, sudah tidak terdapat tumpang tindih izin (ex : izin pemanfaatan ruang) ?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP Aceh)

Peran DPRD /DPRA melakukan fungsi “Pengawasan� dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Publik (ex : Pelayanan Izin di Daerah)

KOPETENSI

1. Seberapa besar struktur PNS didaerah Saudara yang ditempatkan sesuai bidang kopetensinya (right man on the right place) ?

2. Apakah penyelenggaraan BINTEK, selama ini sudah mampu meningkatkan kopetensi PNS di Daerah ?

3. Apakah Metode Fit and Propertest itu sudah tepat memilih seorang pejabat PNS didaerah? kur lak u o t r a “ da s njadi olongan e m nya an g RAH harus angkat d e s a DAE j p r ) e n S a n i ik K (PN ator ma” kena IPIL S Indik I a t R u E

EG R N U T RA APA S A T ASI KAP

2. Seberapa besar perbandingan Proporsi Belanja Pegawai dan Belanja Pembangunan didalam Struktur Belanja di Daerah Saudara?

JUMLAH

1. Apakah Jumlah PNS di Daerah sudah sesuai dengan Kebutuhan Pemerintah Daerah?

3. Apakah besaran jumlah pegawai sudah sebanding dengan peningkatan pelayanan publik di daerah saudara ?

DPRD/DPRA perlu mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun “Pemetaan Jumlah dan Kopetensi” PNS di Daerah, agar Pelayanan Publik dapat berjalan lebih optimal dan efektif Menjadi Dasar Pertimbangan Penyusunan Kebijakan Lebih Lanjut

KEMAMPUAN FISKAL DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH Membiayai Membiayai penyelenggaraan penyelenggaraan Urusan Urusan Pemerintahan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada kepada Daerah, Daerah, khususnya khususnya Urusan Urusan Wajib Wajib yang yang terkait terkait dengan dengan Pelayanan Pelayanan Dasar Dasar

Hubungan Hubungan Keuangan Keuangan Pusat Pusat dan dan Daerah Daerah (HKPD) (HKPD)

Sumber Sumber Keuangan Keuangan Negara Negara yang yang menjadi sumber penerimaan Daerah menjadi sumber penerimaan Daerah a. a. Pajak Pajak daerah daerah dan dan retribusi retribusi daerah daerah (Pendapatan (Pendapatan Asli Asli Daerah); Daerah); b. b. Dana Dana perimbangan; perimbangan; c.

Dana otsus; c.

Dana otsus; d. d. Dana Dana keistimewaan keistimewaan DIY; DIY; e. e. Dana Dana desa; desa; f.f.

Hibah; Hibah; g.

Dana g.

Dana darurat; darurat; h.

Insentif; h.

Insentif; dan dan i.i. pinjaman pinjaman

Memperhatikan Memperhatikan stabilitas stabilitas dan dan keseimbangan keseimbangan fiskal fiskal secara secara nasional nasional

Sesuai Sesuai dengan dengan urusan urusan yang yang ditugaskan ditugaskan sebagai sebagai pelaksanaan pelaksanaan dari dari Tugas Tugas Pembantuan Pembantuan

Sistem Sistem Pembagian Pembagian Keuangan Keuangan berdasarkan berdasarkan asas asas Keadilan, Keadilan, Proporsional, Proporsional, Demokratis, Demokratis, Transparan Transparan dan dan Bertangung Jawab Bertangung Jawab

TANTANGAN

Pemerintah Daerah dan DPRD perlu bekerjasama secara intensif dalam rangka menciptakan sumber-sumber ekonomi kompetitif daerah melalu sektor perdagangan, wisata, pertanian, perkebunan,dsb sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli

“INOVASI DAERAH�

Daerah (PAD) dan Daya Saing Daerah

Pr io Da rita era s h

Perlu Sinergisitas Perancanaan Pembangunan Dan Penganggaran Nasional serta Daerah IN TE NS I

RPJMD/ RKPD provinsi

Prioritas Pembangunan yang tepat dalam mendorong multiplier effect ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

RPJMN dan RKP

Pri Na oritas s io nal

TA SK OM

UN IK

AS I

Optimalisasi SumberSumber Pendapatan Daerah dan Negara

APBD provinsi

IN TE

NS ITA SK OM UN

APBN IK AS I

PENEGAKAN HUKUM UU No. 32 Tahun 2004 Tugas dan Wewenang 1. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/Kota; 2. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota; 3. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas (Pasal 91 ayat 2) 1.mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;

2.memberikan penghargaan atau 2.melakukan monitoring, evaluasi, dan sanksi kepada bupati/wali kota supervisi terhadap penyelenggaraan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah; kabupaten/kota yang ada di 3.menyelesaikan perselisihan dalam wilayahnya; penyelenggaraan fungsi 3.memberdayakan dan memfasilitasi pemerintahan antar-Daerah Daerah kabupaten/kota di kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayahnya; Daerah provinsi; 4.melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; 5.melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan

FUNGSI SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT : Gubernur diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kpd Bupati/Walikota

UU No. 23 Tahun 2014 Wewenang (Pasal 91 ayat 3) Tugas dan Wewenang Lainnya (Pasal 91 ayat 4) 1.membatalkan Perda 1.menyelaraskan perencanaan pembangunan antarKabupaten/Kota dan peraturan Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan bupati/wali kota; Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;

6.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; 3.memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; 4.melantik bupati/wali kota;

4.memberikan persetujuan terhadap 5.memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan rancangan Perda Kabupaten/Kota Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan tentang pembentukan dan susunan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Perangkat Daerah kabupaten/kota; Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara dan tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 5.melaksanakan wewenang lain Republik Indonesia Tahun 1945; sesuai dengan ketentuan peraturan 6.melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan perundang-undangan. lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 7.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perlu Koordinasi Intensif secara rutin antar Pemerintahan Daerah Prov dengan Kab/Kota sebagai langkah antisipatif Pelanggaran Hukum

21

TERIMA KASIH