BERITA SEPUTAR KOTA ‘BUDAYA’
8
RABU, 18 JANUARI 2017
PPI KJA Datangi Camat Jatiluhur Terkait Rencana Men-zero-kan KJA
PPI KJA (Paguyuban Pembudidayaan Ikan Keramba Jaring Apung) Danau Jatiluhur akan mendatangi Kecamatan Jatiluhur untuk melakukan audensi dan bertemu langsung dengan Camat Jatiluhur, untuk meminta penjelasan dan menyampaikan aspirasi dari para petani KJA yang sehariharinya bekerja sebagai petani ikan di perairan Danau Jatiluhur Purwakarta.
P
ara petani ikan KJA yang berada di kawasan Danau Jatiluhur Purwakarta di bawah naungan PPI KJA Jatiluhur ingin betemu dengan Camat Jatiluhur sebagai salah satu buntut dari wacana Pemerintah Daerah Purwakarta akan men-zero-kan KJA yang berada di kawasan danau Jatiluhur. “Kita akan bertemu dulu dengan Camat Jatiluhur terlebih dahulu untuk menyampaikan keluhan kami terkait wacana Bupati Purwakarta untuk men-zero-kan KJA yang menjadi kegiatan penghidupan sehari-hari warga yang berada di kawasan Danau Jatiluhur ini menjadi petani ikan di kawasan danau,” jelas Ketua PPI KJA Yana Setiawan kepada KORAN BERITA, Selasa (17/1). “Para warga asli Purwakar-
KAWASAN. KJA yang berada di kawasan Danau Jatiluhur.
Diduga Selingkuh, Kades Diminta Mundur
SOROT
Indonesia Daftarkan 1.106 Pulau
DAFTAR. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan Indonesia akan mendaftarkan 1.106 pulau ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menata pulau-pulau kecil di Indonesia. Penataan juga difokuskan di pulau terluar. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan Indonesia akan mendaftarkan 1.106 pulau ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Seluruh pulau tersebut masih belum diberi nama. “Kami harapkan presiden bisa mendaftarkan dan memberi nama untuk pulau tersebut,” kata Susi di kantornya, Selasa, 17 Januari 2017. Pemerintah juga sedang menyiapkan Hak Pakai Lahan (HPL) atas 111 pulau terluar. “Sesegera mungkin agar tidak ada kemungkinan pulau tersebut dikuasai asing atau perorangan,” ucap Susi. Penguasaan pulau oleh perusahaan atau perseorangan maksimal 70 persen. Sisanya dikuasai oleh negara. Dari 70 persen kepemilikan swasta tersebut, 30 persen di antaranya harus dialokasikan untuk wilayah hijau atau wilayah publik. Susi menambahkan penataan tersebut untuk memastikan kedaulatan nega-
ta yang telah menjadi petani ikan selama puluhan tahun ini telah bisa hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan keluarganya, tanpa mendapatkan fasilitas apapun dari pemerintah daerah, mereka mayoritas memberdayakan kemampuannya sendiri dengan mandiri, lalu sekarang tiba-tiba penghidupan mereka akan dirampas, lalu bagaimana nasib mereka?” ujar Yana. “Selama ini pada saat pihak PJT II membuat aturan membayar sewa mereka para petani membayar, walaupun dua tahun belakangan ini tidak ada lagi dipungut untuk sewa KJA di Danau Jatiluhur, bisa saja memang kesengajaan agar tidak sukar nantinya ketika pihak pemerintah daerah dan PJT II untuk menggusur petani ikan. Beberapa waktu yang lalu pihak PJT II melakukan penertiban bagi KJA yang tidak produktif
dan tidak memiliki izin kami dukung, KJA dikurangi pun kami dukung lalu mau dibuat seperti apalagi KJA mereka,” paparnya. “Kalau di-zero-kan dapat dipastikan petani akan menolak, dan kami rasa tidak harus demikian, pihak PJT sendiri kan sudah ada kajian seperti apa, selama KJA tidak mengganggu komunitas ekosistem yang berada di kawasan Danau Jatiluhur saya rasa KJA tidak harus di-zero-kan, pasti ada solusi dan bisa dimusyawarahkan, terlebih ini berhubungan dengan kelansungn kehidupan orang banyak, kalau di-zero-kan solusi dari pemerintah daerah kepada para petani seperti apa,” jelasnya. “Yang pasti KJA yang berada di Danau Jatiluhur ini telah banyak memberikan kontribusi yang cukup besar kepada Purwakarta, kalaupun mereka harus tergusur dan harus dilakukan maka petani dapat dipastikan menolak dan tidak akan tinggal diam,” tegasnya. Sementara salah satu petani KJA yang berada di kawasan Danau Jatiluhur mengatakan akan melawan wacana pemerintah daerah ini dan bila perlu siap melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi untuk melakukan aksi protes kepada PJT II dan pemerintah daerah.(trg/fzy)
ra terjaga. Dengan penataan, pulau-pulau tersebut juga bisa dihitung sebagai aset negara. Penambahan aset, sama dengan bertambahnya kekayaan negara. Penataan pulau juga diharapkan bisa mencegah pemusnahan lingkungan atau budaya tertentu. Susi mengatakan setiap pulau memiliki keunikan sendiri. Tujuan lainnya ialah memastikan pulau tersebut tidak digunakan untuk kegiatan kriminal mulai dari illegal logging sampai penyelundupan narkotik. Sebelumnya Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengharapkan negara dapat memberikan nama kepada seluruh pulau di wilayah perairan Republik Indonesia. “Harapannya negaralah yang memberi nama pulau-pulau,” kata Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta, Selasa, 10 Januari 2017. Sejumlah pulau seperti di gugusan Kepulauan Seribu memang ada yang berubah nama, seperti Pulau Bidadari yang dahulunya disebut Pulau Sakit. Terkait pengembangan pulau-pulau kecil dan terluar, Brahmantya mengemukakan pihaknya mengharapkan sejumlah pihak juga bisa turut membantu mengembangkannya. Dia mencontohkan untuk industri perikanan, diharapkan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Perinus), serta untuk transportasi diharapkan dari PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), serta untuk kelancaran penyediaan BBM diharapkan dari Pertamina. (net/kb)
DIDUGA selingkuhi istri adik ipar, Kepala Desa Hegarmanah, Kecamatan Babakan Cikao, Yana Suryana diminta warga melepas jabatannya. “Sebagai kepala desa, seharusnya memberikan contoh yang baik. Bukan malah melakukan hal-hal yang tidak senonoh,” ujar Sahdi (45), warga RT 06 RW 03, Kampung Bayur, Desa Hegarmanah kepada awak media, kemarin. Desakan agar kepala desa tersebut mengundurkan diri pun datang dari sejumlah warga yang berkumpul di kediaman Sahdi, belum lama ini. Pasalnya perselingkuhan antara kepala desa dan kerabatnya tersebut sudah berlangsung lama.
“Warga gerah, sudah banyak yang mengetahuinya,” timpal Sahdi. Sementara, Ketua Badan Musyawarah Desa (Bamusdes) Hegarmanah, Irwan Ramdhan Kardiwan terkait hal di atas mengatakan, bahwa hal itu hanya kesalahpahaman. “Hanya kesalahpahaman saja, telah diselesaikan secara kekeluargaan, warga sudah kondusif,” ujarnya. Dihubungi terpisah, Kepala Desa Hegarmanah Kecamatan Babakan Cikao, Yana Suryana membantah kejadian tersebut. “Tidak benar itu mah mau menjatuhkan nama baik saya sebagai lurah,” tulisnya melalui pesan singkat. (cr8/fzy)
ULASAN
Niat Menanam Pisang, Malah Menemukan Granat WARGA Kampung Ciparung, Desa Ciparungsari, Kecamatan Cibatu dikejutkan dengan penemuan granat nanas aktif. Penemuan granat nanas yang ditemukan oleh warga sebanyak dua buah tersebut diduga peninggalan masa lalu karena berada di halaman rumah seorang veteran. “Yang menemukan pada awalnya pemilik rumah, saat akan menanam pohon pisang di pekarangan rumahnya,” ujar Kapolres Purwakarta, melalui Kanit Serse Polsek Cibatu Iptu Rudiana, SH Kepada awak media, kemarin. Pemilik rumah, lanjut Rudi, bernama Nenda (62). Aawalnya Nenda hendak menanam pohon pisang dan pepaya di pekarangan belakangannya. “Saat menggali membuat lubang untuk menanam pisang, garpu Nenda
MENCURIGAKAN. Pihak kepolisian sedang memastikan benda mencurigakan yang ditemukan di Desa Ciparungsari.
menyentuh sesuatu benda keras sehingga Nenda merasa terkejut kemudian saat
melihat benda yang muncul berupa granat, Nenda langsung melaporkan ke pihak
kepolisian,” tambah Rudi. Pihak kepolisian akhirnya langsung ke TKP untuk
memastikan secara langsung barang yang diduga granat aktif tersebut. (cr8/fzy)