LONG LIFE EDUCATION
14
RABU, 18 JANUARI 2017
SOROT
UN, Siswa Bebas Pilih Mata Pelajaran
DINAS Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY memberikan penekanan terkait konsep Ujian Nasional (UN) yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih satu mata pelajaran pilihan. Para siswa diharapkan memberikan pilihan mata pelajaran yang diinginkan dalam UN paling lambat dua pekan sebelum pelaksanaan ujian berlangsung. Kepala Disdikpora DIY, Baskara Aji, mengingatkan, kebijakan bebas pilih mata pelajaran (mapel) itu tidak perlu dirisaukan. Diberlakukannya kebijakan khusus untuk siswa pendidikan menengah tersebut justru akan lebih menguntungkan siswa. ”Mapel yang bebas dipilih untuk UN tidak ada masalah. Siswa justru diuntungkan karena bisa memilih satu dari tiga mapel yang paling dikuasai agar hasil nilainya juga bisa bagus,” katanya. Menurut Aji, daftar pilihan mapel siswa akan dikumpulkan sekolah yang kemudian akan disetorkan ke pusat. Pada waktu mengunduh soal nanti, daftar pilihan mapel itulah yang akan jadi pedoman terkait berapa siswa yang memilih mapel apa. Seperti yang diberitakan sebelumnya, UN di DIY akan dilakukan 100% berbasis komputer, sehingga soal-soal ujian didapat de-
ngan cara mengunduh soal dari server pusat milik Kemendikbud. Terkait kebijakan pilih sendiri mapel, siswa SMA bebas memilih satu mapel sesuai dengan jurusannya untuk melengkapi tiga mapel wajib dalam UN. Mapel wajib tersebut ialah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika. Untuk mapel bebas pilih, siswa jurusan IPA memilih satu dari Kimia, Biologi atau Fisika. Siswa IPS memilih antara Geografi, Sosiologi atau Ekonomi. Dan jurusan Bahasa pilihannya Sastra Indonesia, Antropologi, dan bahasa asing. Terpisah, Wakil Kepala SMA Negeri 2 Jogja Bidang Kurikulum Jumadi mengatakan, pihaknya telah mengedarkan surat dan blangko pada para siswa terkait mapel yang akan mereka pilih untuk UN. Pihak sekolah kemudian memberikan waktu pada siswa untuk menentukan pilihan. ”Blangko tersebut kami bagikan untuk dibawa pulang oleh siswa. Siswa kami minta mendiskusikan pilihannya dengan orang tua masing-masing karena ini juga pilihan yang penting. Pada blanko juga kami sertakan keharusan pernyataan orang tua dengan pilihan anak. Pengumpulannya sendiri dalam waktu dekat akan kami lakukan,” ucapnya. (net/fzy)
Bupati Buka Porseni TKQ-TPQ Tingkatkan Kreativitas dan Kemampuan Pengajar
BERSAMA. Bupati Karawang bersama puluhan guru TKQ-TPQ.
PORSENI guru TKQ-TPQ seKabupaten Karawang Tahun 2017 sudah dimulai. Acara rutin tahunan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, Selasa (17/1), di kawasan Wonderland Adventure Waterpark Galuh Mas Karawang.
C
ellica mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik kegiatan porseni guru tersebut. Dengan kegiatan ini, menurut Cellica, dapat melihat bakat, minat, dan kreativitas serta kemampuan seorang guru sehingga bisa diterapkan pada anak didiknya di sekolah. “Keberhasilan anak didik tidak terlepas dari keberhasilan gurunya, sehingga korelasi inilah yang men-
jadikan keberhasilan suatu anak didik itu tidak terlepas dari seorang guru yang memiliki kreativitas, bimbingan, serta keterampilan untuk melahirkan anak-anak yang shaleh dan shalehah,” ujar Cellica di hadapan para guru saat memberikan sambutannya. Selain itu, Cellica berharap ajang porseni ini mampu meningkatkan silaturahmi antar guru serta memberikan bimbingan dan arahan untuk melatih keterampil-
an dan kretivitas untuk meningkatkan lagi minat dan bakat yang akan nantinya dapat diterapkan kepada anak didiknya di masingmasing. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh guru TKQ-TPQ yang terbagi dalam masingmasing zona. Antara lain zona I Karawang, Zona II Klari, Zona III Cikampek, Zona IV Rengasdengklok, Zona V Pangkalan, Zona VI Telagasari, dan Zona VII Cilamaya. (ega/fzy)
Bhinneka Tunggal Ika dalam Pendidikan PRESIDEN Joko Widodo bersama sejumlah menteri terkait pendidikan dan agama membahas pendekatan pelajaran yang memperkuat nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. “Bagaimana pendidikan terkait jati diri ke-Indonesiaan kita yang memang dikenal sebagai masyarakat bangsa yang religius, yang sangat agamis, tapi juga sekaligus sangat memperhatikan keragaman, kemajemukan, kebhinnekaan,” kata Menteri Agama Lukman
Hakim Saifuddin di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta usai menemui Jokowi pada Selasa pagi.
Menurut Lukman, nilainilai kebhinekaan tersebut perlu senantiasa dipelihara dan dikembangkan oleh seluruh lembaga pendidikan yang ada di Tanah Air. Menteri menambahkan pendidikan agama tetap diperlukan dengan mengajarkan sisi substantif dan esensi nilai-nilai keagamaan secara promotif. Menag menilai jika lembaga pendidikan memberikan pengajaran agama dengan pendekatan konfrontatif, maka dikhawatirkan
dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. “Kalau agama disebarluaskan dengan pendekatan yang konfrontatif, maka disintegrasi bangsa ini yang justru akan muncul,” kata Lukman mengenai pendekatan pendidikan agama. Selain Lukman, sejumlah menteri yang datang menemui Presiden yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta Menteri Ristek Dikti Mohamad Nasir. Pemerintah mengatur
pendidikan agama melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi masing-masing pemeluk agama. Pada Bab II Pasal 2, dijelaskan pendidikan agama berfungsi membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. (net/fzy)
SEKILAS
Pengalihan SMA ke Provinsi, Diperbaiki MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan koordinasi untuk menyelesaikan pengalihan penyelenggaraan pendidikan SMA/ SMK ke tingkat provinsi akan diperbaiki untuk mengatasi sejumlah masalah yang muncul, antara lain isu tunjangan bagi guru honorer.
“Nanti akan kita petakan satu per satu. Kita urai mulai dari pendidiknya, terutama guru, ada guru PNS, ada guru honorer, guru tidak tetap,” kata Muhadjir setelah menemui Presiden Joko Widodo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Menurut Muhadjir, masalah aset dan koordinasi antara Kemendikbud dengan sejumlah lembaga pendidikan mulai tingkat PAUD, SD, SMP hingga SMA juga akan dibenahi.
Menteri mengatakan masalah tunjangan maupun gaji untuk guru honorer juga masih dibahas pemerintah daerah dengan kementerian. “Sekarang dialihkannya mereka ikut menjadi bagian dari provinsi, dan itu ada provinsi yang belum menganggarkan,” kata Muhadjir mengenai anggaran untuk guru honorer di tingkat provinsi yang belum merata. Muhadjir mengatakan kementeriannya bersama pemerintah provinsi ma-
sih membahas solusi yang akan dilakukan untuk masalah itu. “Pokoknya jangan sampai mengganggu proses belajar mengajar dan pengelolaan sekolah,” tegas Menteri. Pengelolaan sekolah tingkat SMK/SMA di sejumlah provinsi dialihkan pengelolaannya dari awalnya oleh pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi mengikuti Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (net/fzy)
MASALAH. koordinasi untuk menyelesaikan pengalihan penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK ke tingkat provinsi akan diperbaiki untuk mengatasi sejumlah masalah yang muncul.