BERITA SEPUTAR KOTA ‘METROPOLIS’
3
RABU, 18 JANUARI 2017
FPI dan GMBI Karawang Rebutan Bola ANGGOTA FPI dan anggota LSM GMBI Karawang nampaknya tidak terpancing dengan aksi yang terjadi di luar daerah. Kedua ormas ini justru memperlihatkan keakraban mereka dengan cara adu sepakbola di Stadion Singaperbangsa Karawang. Pertandingan persahabatan ini diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Pemerintah setempat ingin mendamaikan dua ormas yang kini bersitegang yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat. “Saya percaya sepakbola merupakan media yang tepat untuk mempererat persahabatan,” ujar Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari (Jimmy), Selasa (17/1). Jimmy mengatakan, insiden di Bandung pasca pemeriksaan Rizieq Syihab sebagai saksi sempat membuat panas situasi Kamtibmas di Karawang. “Begitu mendengar insiden meluas ke berbagai wilayah, kami segera melakukan antisipasi,” kata Jimmy. Sayegi Dewa, ketua GMBI distrik Karawang mengaku sudah meredam situasi 4.500 anggotanya supaya tidak terlibat bentrok dengan FPI. “Kami dirangkul oleh pemerintah
AKRAB. Pemerintah Karawang, anggota FPI, dan anggota GMBI Karawang nampak akrab.
Polsek Jatisari Antisipasi Tawuran
POLRES Karawang meningkatkan patroli rutin yang dilakukan personel dari Polsek di wilayah Karawang untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar. Seperti yang dilakukan jajaran Polsek Jatisari, yang rutin melaksanakan giat dan arahan kepada pelajar yang kedapatan berkumpul di pinggir jalan saat jam pulang sekolah. “Ini untuk mengantisipasi terjadinya tawuran pelajar di wilayah kami. Kami arahkan pelajar yang belum pulang ke rumah agar cepat pulang ke rumah. Kami larang mereka untuk nongkrong,” kata Kapolsek Jatisari Kompol Yudi Kusyadi. DIkatakan Yudi, tawuran bisa rentan terjadi apalagi jika dibarengi dengan minuman alkohol. Dan itu menganggu Kamtibmas. “Kami juga mencegah agar mereka tidak melakukan hal yang tidak diinginkan seperti minum minuman keras dan kegiatan lain yang merugikan,” katanya. Kapolsek menjelas-
PNS Jangan Terganggu Mutasi Kalau Malas, Siap-siap Kena Sanksi RENCANA mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Karawang kembali molor meski Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru sudah dikukuhkan.
KAMI juga mencegah agar mereka tidak melakukan hal yang tidak diinginkan seperti minum minuman keras dan kegiatan lain yang merugikan,” kan, pada tingkat mikro, rendahnya kualitas pribadi dan sosial siswa bisa saja mendorong mereka berperilaku yang tidak pro norma. Bahkan pada tingkat messo, buruknya kualitas dan manajemen pendidikan mendorong rasa frustasi anak yang dilampiaskan pada tindakan negatif, salah satunya termasuk tawuran yang disebabkan oleh beberapa faktor. “Salah satunya di tingkat mikro yaitu persoalan pengangguran, kemiskinan, dan kesulitan hidup memberi sumbangan tinggi bagi terbentuknya masyarakat yang merasa kehilangan harapan untuk hidup layak,” jelasnya. ( jha/fzy)
jabat yang baru,” katanya. Salah satu contoh, pegawai kantor Dinas PUTR (Pekarjaan Umum dan Tata Ruang) hingga kini masih menempati kantor eks Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP). Demikian pula para pagawai Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) masih ber-
kantor di eks Dinas Cipta Karya (CK). Pegawai Dinas Pendapatan dan Dinas Pengelolaan Aset, masih tetap menjalankan tugas seperti biasa pada eks kantor DPPKAD (Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Hal tersebut membuat masyarakat bingung saat akan mengurus sesuatu yang berkaitan dengan salah satu OPD tersebut. (far/fzy)
S
ekretaris Daerah (Sekda) Karawang Teddy Rusfendi mengatakan kinerja PNS tidak boleh terganggu dengan rencana mutasi tersebut. Sebab tugas untuk melayani masyarakat harus terus dilaksanakan di jabatan semula hingga terjadi pergeseran jabatan. “Jangan terganggu oleh isu mutasi. Bekerja saja sesuai dengan tupoksi yang sekarang dijabat. Jika mereka terbukti jadi malas bekerja malah nantinya akan kita sanksi,” katanya, Selasa (17/1). Teddy mengatakan mutasi pasti akan dilakukan dan saat ini tim Baperjakat sedang bekerja untuk menyelesaikannya. Dia memperkirakan mutasi mulai dilakukan secara bertahap mulai Februari hingga Maret nanti seluruh jabatan sudah dapat terisi semua. “ Ini kan mutasi besar-besaran mulai dari eselon IV, III, hingga eselon II. Jadi ada seribu lebih PNS yang akan kita mutasi dan itu membutuhkan waktu,” katanya. Akibat belum dilakukan mutasi, sebagian besar OPD masih menempati kantor lama. Demikian pula papan nama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum diganti, sehingga membingungkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. “ Kita memang masih melakukan persiapan untuk itu yang utama mengisi orangnya dulu baru nanti kantornya dibenahi oleh pe-
ILUSTRASI
SOROT
supaya insiden tidak merembet ke Karawang,” kata Dewa. Kabupaten Karawang dikenal sebagai wilayah dengan jumlah LSM terbanyak se-Indonesia. Dewa mengaku jika di Karawang amat rentan terjadi bentrokan antar LSM. “Ketika ada provokasi, massa bisa tersulut emosi. Sebagai pimpinan distrik, saya menjaga supaya tidak ada bentrokan,” ujar Dewa. Setelah insiden di Bandung, Dewa mengaku dikumpulkan oleh musyawarah pimpinan daerah Kabupaten Karawang. Ia diminta untuk menenangkan anggotanya supaya tidak ada aksi balas dendam di Karawang. Sementara itu Kapolres Karawang AKBP Andi Herindra dalam pertemuan dengan GMBI meminta agar semua pihak menahan diri dan tidak mudah tersulut emosi. Menurutnya masalah bentrok yang terjadi di Bandung sudah ditangani pihak kepolisian hingga tidak perlu lagi ada aksi saling membalas. “ Kita serahkan masalah ini sesuai dengan hukum kita tidak perlu lagi memperbesar masalah,” pungkasnya. (ega/fzy)
MOLOR. Rencana mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Karawang kembali molor meski Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru sudah dikukuhkan.
SOSIALISASI
NURANI
0811-1888-506 0857-7778-4448 5CF2BB7A
PETUGAS dari Badan Narkotika Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang, mela kukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narko ba di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Karawang. Petu gas juga melakukan tes urine terhadap puluhan pegawai KPPN. Hajoe Saptaria, Kepala KPPN Karawang mengatakan, sosialisasi dan tes urine sangatlah penting. Karena nantinya bisa dilihat apakah pegawainya menggunakan narkoba atau obat terlarang lainnya atau tidak. Bila ia menemukan ada yang meng-
gunakan narkoba, tentunya itu sangat merugikan semua pihak terutama seluruh pegawai di kantor KPPN. “Karena kami ini sudah melaksanakan reformasi birokasi dan melaksanakan berbagai transformasi di segala bidang. Kita juga benar-benar memerlukan sumber daya manusia yang diandalkan terutama terhadap sebanyak 30 orang pegawai kami agar bebas dari penyalahgunaan narkoba,” kata Hajoe kepada wartawan. Dia katakan, ke depan ILUSTRASI pihaknya akan terus memberikan perhatian khusus kepada seluruh pegawainya tentang bahaya narkoba. Karena menurutnya, saat ini pere-
ILUSTRASI
Pegawai KPPN Dites Urine
daran narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. “Saya bersyukur dalam tes urine sekarang ini hasil negatif semua. Namun hal ini menandakan KPPN dan BNNK karawang berkomitmen memerangi narkoba. Ini membuktikan pegawainya memiliki intergeritas dan ded-
ikasi yang tinggi untuk menghindari narkoba,” katanya. Dijelaskan Hajoe, pelaksanaan tes urine ini sangat diperlukan bagi KPPN Karawang. Memang kegiatan ini pertama kali, nantinya ke depannya akan dilakukan secara rutin. Hal itu dapat terpantau setiap pegawainya untuk menghindari bahaya narkoba. “Kami berharap kegiatan ini ke depannya dapat dilaksanakan lagi. Karena kita tidak tahu untuk ke depannya, karena narkoba banyak sekali jenisnya dan peredarannya dengan berbagai cara. Saya tegaskan, bila pegawainya terlibat atau menggunakan narkoba, pihaknya akan menindak tegas,” pungkasnya. ( jha/fzy)