berita politik & Hukum
2
rabu, 18 januari 2017
Laksanakan Putusan Mahkamah Agung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya memenuhi dan melaksanakan amar putusan gugatan Peninjauan Kembali (PK) atas pembatalan izin lingkungan pendirian pabrik semen di Rembang.
K
eputusan itu diumumkan sehari sebelum tenggat waktu izin pendirian oleh PT Semen Indonesia (SI) pada tanggal 17 Januari 2017. Yakni dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bernomor 6601/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penamban-
gan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero). “Menyatakan batal dan tidak berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tangal 7 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016,” terang Ganjar. Gubernur Ganjar menyerahkan kepada PT Semen Indonesia agar
mematuhi dan menyempurnakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Rencana Kajian Lingkungan-Rencana Pelaksanaan Lingkungan (RPL-RKL). Terutama jika Semen Indonesia ingin tetap beraktifitas dan beroperasional. Selain itu, Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah juga melakukan proses penilaian dokumen adendum Andal dan RKL-RPL yang saat ini sedang berlangsung untuk memenuhi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/ TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016. “Keputusan ini disusun berdasarkan masukan tim kajian hukum dengan susunan terlampir,” kata Ganjar. Masukan dari tim ahli, lanjutnya, menyatakan bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pen-
injauan Kembali menyatakan, dokumen AMDAL sebagai salah satu persyaratan penerbitan Keputusan Gubernur tersebut cacat prosedur. Sebab masih terdapat beberapa hal yang tidak diakomodir dalam dokumen tersebut khususnya terkait dengan pembatasan dan tata cara penambangan batu gamping pada kawasan Cekungan Air Tanah serta solusi konkret terhadap beberapa masalah kebutuhan warga. Memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dan Amar Putusan PK yang hanya membatalkan Izin Lingkungan penambangan pabrik semen, maka izin lingkungan dapat dilaksanakan apabila PT Semen Indonesia memenuhi persyaratan yang belum dipenuhi. Sebelumnya diberitakan, Ratusan mahasiswa yang tergabung da-
koranberita/istimewa
Gubernur Ganjar Cabut Izin Lingkungan Semen Rembang
lam Gerakan Mahasiswa Pengawal Kendeng (GMPK) menuntut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mematuhi putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terkait pembatalan izin pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia. “Kewajiban manusia adalah menjaga alam agar tetap pada ekosistemnya. Melakukan ekspolitasi terhadap
alam adalah upaya merusak alam dan khususnya bagi PT Semen Indonesia,” tegas juru bicara aksi, Niko. Disampaikan, penolakan pabrik semen adalah upaya menjaga kedaulatan masyarakat Rembang. Hal itu didasarkan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (4) 28I ayat (2), (3) dan (4).(kb)
Wiranto: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Ormas
dangkan untuk Guru Kategori II (K2) dari Rp500 ribu meningkat menjadi Rp700 ribu per bulan. Semua itu secara teknis diatur oleh Disdikora sesuai dengan dedikasinya. “Kami di Komisi D sadar, dengan peningkatan ini masih belum bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami berharap para guru juga mengerti dan bisa mensyukurinya, karena dalam penganggarannya juga harus melihat kemampuan keuangan daerah kita,” ujar politisi Gerindra. Endang menambahkan, diluar ini para guru tersebut juga mendapatkan tambahan insentif dari dana BOS dengan nilai yang variatif, mulai dari Rp300 ribu hingga Rp500 ribu. Namun hari ini, para guru juga khawatir intensif dari Dana BOS tersebut dihapus. “Hal ini juga jadi perhatian Komisi D dan tetap diusahakan dengan menyampaikan kepada Disdikpora agar ini tidak dihapus,” pungkasnya.(far/ris)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan, aparat keamanan akan bersikap tegas terhadap organisasi massa yang melanggar hukum.. “Pemerintah akan selalu mengedepankan hukum. Indonesia itu negara demokratis, tetapi juga negara hukum, bukan negara ormas,” kata Wiranto. Pernyataan ini disampaikan Wiranto menanggapi kekhawatiran masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha, atas gesekan antara ormas Front Pembela Islam dan Gerakan
Masyarakat Bawah Indonesia. Wiranto menegaskan, perbedaan pendapat di alam demokrasi adalah hal yang wajar. Akan tetapi, jangan sampai perbedaan menimbulkan bentrok. “Kalau sudah menyangkut gesekan fisik, menyangkut masalah Serangmenyerang, itu masalah hukum. Urusan aparat keamanan. Ormas mana pun tidak diizinkan untuk mengambil langkah-langkah paksa ke pihak lain. Hukumnya ada, kok,” ujar Wiranto. “Jangankan memberi-
kan tindakan paksa, memberikan suatu tekanan dan intimidasi saja tidak boleh,” lanjut dia. Wiranto juga meminta masyarakat, termasuk kalangan dunia usaha, tidak perlu merasa khawatir atas situasi yang terjadi. Ia menjamin bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum bisa mengendalikan situasi. “Siapa pun yang melanggar hukum akan berhadapan dengan pemerintah yang mengawal hukum. Kita tegas menegakkan hukum, jangan dianggap, dicap, pemerintahan yang
otoriter,” kata dia. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan siap menghadapi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila. “Semua peserta rapat pimpinan TNI bertekad mendukung pemerintah yang sah yang dipilih secara konstitusi dalam demokrasi dan menjaga situasi yang kondusif. TNI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah,” kata Panglima TNI. TNI juga berkomitmen dan sepakat untuk meng-
hadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut dia, beberapa kementerian telah memberikan petunjuk dan arahan mengenai hal itu dalam rapim TNI. Ia mengatakan, ormas yang gerakannya menentang Pancasila tentunya sudah keluar dari semangat dan cita-cita reformasi dan revolusi mental yang digaungkan pemerintah. “Dalam reformasi pemerintahan Jokowi, kalau ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila, tujuan akhir pasti mengubah Pancasila,” ujar Panglima. (kb)
SOROT
MUI Sadar Ada Fatwa yang Berpotensi Memicu Konflik NURANI
0811-1888-506 0857-7778-4448 5CF2BB7A
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin mengakui bahwa tak semua fatwa MUI bisa ditafsirkan dengan baik oleh masyarakat. Ia menyadari ada juga fatwa yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. “Ada dampak yang terjadi yang harus diantisipasi, iya. Apapun ada dampaknya, bahkan hukum dan kebijakan pemerintah pun ada dampaknya,” ujar Maruf. Hanya saja, ia menilai, para pihak harus mempersiapkan langkah antisipatif untuk mencegah munculnya konflik.
koranberita/istimewa
Guru-guru non PNS di Kabupaten Karawang akan mendapatkan tambahan honor dari ABPD II yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Meski peningkatan honor tersebut tidak signifikan, namun diharapkan dapat mendorong kinerja para guru Non PNS dalam menjalankan fungsinya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin mengatakan, pihaknya telah berusaha untuk terus memperhatikan kesejahtraan para guru, salah satunya dengan mendorong agar ditingkatkannya honor atau intensif para guru honor. Namun memang, upaya tersebut masih belum memberikan hasil yang maksimal. Pada 2017, para Guru PAUD yang tahun lalu hanya mendapatkan Rp150 per bulan akan bertambah menjadi Rp200 ribu. Untuk guru honorer meningkat dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan. Se-
koranberita/istimewa
koranberita/istimewa
Guru Honor Naik Gaji, Kinerja Ditingkatkan
Maruf menyinggung fatwa larangan bagi perusahaan untuk memaksakan karyawannya yang beragama Islam mengenakan atribut Natal. Dampaknya, muncul sejumlah kelompok yang mengatasnamakan agama melakukan sosialisasi fatwa tersebut
ke pusat perbelanjaan dan perusahaan. Bahkan, ada juga kelompok yang melakukan tindakan anarkistis dengan melakukan perusakan di sebuah kafe dan menganiaya pengunjung. Maruf mengatakan, jika tak diambil langkah tegas,
maka bisa memunculkan konflik lebih besar. “Maka saya dan Kapolri press conference, menyampaikan tidak boleh ada sweeping, sosialisasi, harus dilakukan oleh MUI, harus dikawal polisi,” kata Maruf. Lebih jauh, ada juga imbauan Polri agar perusahaan tidak memaksa karyawannya memakai atribut Natal. Setelah adanya imbauan itu, kata Maruf, tak ada lagi pemaksaan untuk memakai atribut dan sweeping oleh kelompok tertentu. “Tapi kadang ada masyarakat yang tidak patuh pada aturan,” kata Maruf.(kb)