Koran Memorandum Edisi 12 Januari 2023

Bersambung ke halaman 2



l y d

PENERBIT: PT. Memorandum Sejahtera  SIUPP: No. 098/SK/Menpen SIUPP/A6/1986  PELAYANAN IKLAN-PEMASARAN: 031-8275390  REDAKSI: 031-8275390  FAX: 031-8291078  LAYANAN PENGADUAN KORAN & IKLAN: 081-2325-2205

Surabaya, Memorandum Panitia acara Umrah Ramadan Expo 2023 melaksanakan  technical meeting (TM) bersama peserta travel haji dan umrah di The Alana Surabaya, Jalan Ketintang Baru I, Rabu  (11/1). Pameran akan dilaksanakan di Atrium Royal

memorandum.co.id memorandum MemorandumTV & Memorandum Online memorandum memorandumonline &

Mulus

aku mengapa memilih jalan demikian. Salah besar, memang. Rindang lantas blak-blakan mengatakan terpaksa mengambil pilihan itu demi uang. Demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

Hal tersebut

badutbadut

Polisi Selidiki Orang Tua Pembuang Bayi

Sumenep, Memorandum

getahui orang tua bayi yang sudah tega membuangnya itu.

Kini, anggota Polres Sumenep sedang mendalami sekaligus memburu orang tua yang btega membuang bayinya di depan praktik bidan delima Bu Tutik, di Dusun Tanjung Alang, Kecamatan Talango itu.

Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya Kentriko berjanji akan menyelidiki kasus ini hingga menemukan orang tua

bayi malang tersebut.

“Untuk awal penyelidikan, akan kami lakukan di sekitar lokasi apakah ada yang melihat orang yang menaruh bayi,” ungkap kapolres.

Kemudian, aparat Polres Sumenep akan melakukan penyelidikan ke sejumlah puskesmas dan klinik, termasuk sejumlah saksi untuk men-

Sekadar diketahui, sewaktu bayi ditemukan dalam kondisi hidup terbungkus tas warna biru dengan tali pusar sudah terpotong tidak rapi. Tidak hanya itu, di dalam tas tersebut ditinggalkan uang Rp 25 ribu.

Penemuan berawal saat saksi Bu Tutik mencurigai tas biru depan klinik saat bersihbersih di depan ruang praktik.

Dari tas terdengar tangisan setelah dihampiri  didalam tas terdapat bayi dengan dibalut kain warna kuning.

“Bayi dirujuk ke Puskesmas Talango dan langsung dimasukkan ke inkubator untuk mendapatkan pertolongan pertama,” sambung Kapolres Satya.

Sebelumnya, saksi telah membawa bayi tidak berdosa untuk dimandikan. Sedangkan suaminya Pak Purwadi langsung melaporkan ke Polsek Talango. Hasil  pemeriksaan kondisinya sehat dengan berat badan 1.800 gram, lingkar kepala 28 cm, lingkar dada 30 cm dan panjang badan 46 cm. (uri/mik)

Bangkalan, Memorandum

Terutama kondisi

jembatan apungnya yang berkelok-kelok naik turun menerobos kepadatan hutan mangrove di sepanjang alur muara Sungai Bancaran, kondisinya amburadul dan rusak parah.

“Terutama pada tahun 2020 hingga awal 2021, setiap akhir pekan, ratusan wisatawan lokal dan luar daerah, kaprah melancong ke obyek wisata baru ini,” kata Moh Yunus (59), warga Kampung Barat Tambak, Kelurahanh Bancaran.

Imbasnya, pertumbuhan sektor ekonomi rakyat di sekitar lokasi obyek wisata yang sempat tumbuh dan berkembang subur, kini mandeg.

”Kalau dulu, sebagian nelayan di Sungai Bancaran, juga banyak yang kreatif menyulap perahu mereka jadi perahu wisata,” ungkap Moh Yunus.

”Sayang kondisi objek wisata jembatan hutan margrove itu kini rusak parah. Bahkan sejak pandemi covid 19 hingga kini terpaksa ditutup sementara bagi pelancong,” timpal Moh Sadiri (63), nelayan Kampung Panji’an.

Realita minor itupun terendus oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dispbudpar) Bangkalan.

”Kami dan unsur pimpinan OPD terkait, sudah melakukan koordinasi dan membahas kerusakan obyek wisata hutan mangrove itu bersama pimpinan,” kata Kepala Disbudpar, H Muh Hasan Faisol,STP MM, Rabu (11/1).

Alhasil, Plt Bupati Drs H Mohni,MM, menginstruksikan agar Disbudpar dan OPD terkait, segera turun melakukan survei ke lokasi ekowisata Hutan Mangrove Bancaran. Karena untuk sementara belum bisa dibuka untuk wuisatawan lokal maupun domestik.

Menurut Faisol, kerusakan itu terjadi lantaran di sepanjang pandemi covid 19, terutama disepanjang tahun 2021 s/d 2022 lalu, obyjk wisata baru di Kota Bangkalan, itu tak pernah tersentuh perawatan dan pemeliharan rutin.

Dalam konteks ini, pihak Disbudpar tidak bisa berbuat apa-apa. Alasannya logis. Sebab ketika Covid-19 tahun 2021-2022 lalu, anggaran semua OPD di lingkungan pemkab terpangkas akibat kebijakan refokusing (pemangkasan).

Kini, setelah Covid-19 mereda dan terkendali, sudah waktunya kerusakan parah yang dialami semua sarpras pendukung obyek wisata Jembatan Mangrove di Kampung Panji’an, Kelurahan Bancaran, sudah waktunya direnovasi menyeluruh.

“Agar renovasi bisa secepatnya terlaksana, kami dan OPD terkait, sudah mengusulkan kepada pimpinan agar tahun ini disediakan anggaran yang cukup melalui APBD 2023. Semoga harapan ini disetujui,” pungkas H Hasan Faisol. (ras/mik)

Sampang, Memorandum

Warga Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, Madura geger. Pasalnya, rumah milik Farid, salah satu warga desa setempat terbakar, Rabu (11/1).

Kapolsek Pangarengan Ipda Sujiyono mengatakan, insiden itu pertama kali diketahui

Sumenep, Memorandum

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumenep mulai menyusun dan menetapkan sejumlah agenda kerja legislatif selama setahun ke depan.

Ketua Bamus DPRD Sumenep Hamid Ali Munir mengatakan, agenda yang telah disusun selama setahun akan disinkronisasikan dengan jadwal kegiatan pemkab.

“Ada beberapa kegiatan tahunan yang harus dilaksanakan bersama eksekutif. Nanti akan ditindaklanjuti rapat dengan pemerintah daerah. Seperti pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2022 yang akan dilaksanakan sebelum Maret,” terang Hamid, Rabu (11/1).

Hamid juga menyebut kegiatan lain. Di antaranya, pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) untuk APBD 2024. Penetapan KUA PPAS itu tidak boleh melewati batas waktu.

“Agenda LKPj itu sebelum Maret harus masuk. Untuk KUA PPAS harus selesai minggu ketiga Juli,” urai Politikus PKB tersebut.

Hamid meminta Pemkab Sumenep agar menyiapkan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun itu dengan matang. Ia juga berharap antara

dengan eksekutif saling memahami regulasi agar tidak ada agenda kegiatan yang melewati batas waktu. (aan/mik)

oleh pemilik rumah, pada saat itu kobaran api sudah membakar bagian atap rumah, sebelum merambat ke seluruh bangunan.

Dengan kondisi angin yang cukup kencang, kata Sujiyono, api cepat membesar dan meluas ke bagian rumah lainnya, hingga kandang sapi yang berlokasi di belakang

rumah turut terbakar.

“Tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material mencapai sekitar Rp 20 juta, ” ujarnya, Rabu (11/1).

Menurut Sujiyono, warga sempat kaget mengetahui rumah korban mengeluarkan kepulan asap tebal dari bagian atap rumah. Sontak warga saling berjibaku memadamkan

api dengan alat seadanya, namun tidak membuahkan hasil lantaran api terlalu besar.

“Insiden kebakaran ini disebabkan konsleting listrik, untung tidak merambat ke rumah warga yang berdekatan,” ucapnya.

Sementara itu, Kasi Operasional Damkar Sampang, Moh Maftuh Fathurrohman

mengaku, pihaknya mendapat laporan adanya peristiwa kebakaran dari salah seorang warga pada pukul 04.14 pagi.

“Kami tiba di lokasi Jam 04.25 WIB dengan mengerahkan 2 unit mobil Damkar, 1 unit mobil tangki suplay air. Api berhasil dipadamkan oleh petugas sekitar pukul 05:30, “ pungkasnya. (*/ind/mik)

legislatif

Objek wisata jembatan hutan mangrove di Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan Kota, yang sempat viral karena keelokan ekosistem hutan dan sunset (mata hari terbenam) pada dekade 2020-2021 lalu, kini kondisinya memprihatinkan.

bentangan

Warga Dusun Tanjung Alang, Desa Padike, dikejutkan oleh adanya bayi berjenis kelamin laki-laki yang ditinggalkan oleh

Wisata Mangrove Bancaran Rusak Parah, Disbudpar Butuh Anggaran

Bayi

Tak Ada Pembatasan Usia

Ratusan Lansia Tulungagung Diprediksi Naik Haji

Tulungagung, Memorandum

Kemenag Tulungagung memastikan telah tercapainya kesepakatan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Arab Saudi soal kuota jemaah haji tahun 2023.

Jika pada 2022 hanya 45 persen dari kuota asli yang bisa diberangkatkan, maka di tahun 2023 ini jumlah jamaah haji yang bisa berangkat mencapai 100 persen.

Kepala Kemenag Tulungagung, Muhajir mengatakan, pihaknya masih menunggu aturan lanjutan pasca keputusan tersebut. “Keputusan terbaru sudah tidak ada lagi pembatasan usia JCH (jemaah calon haji), dan kuotanya dikembalikan ke 100 persen,” ujarnya, Rabu (11/1).

Muhajir menyebut, pada 2022 lalu, jumlah jemaah haji asal Tulungagung sekitar 400 orang. Dengan pengembalian kuota ke 100 persen ini, diperkirakan jumlah

jemaah haji asal Tulungagung bisa mencapai 1.100 orang.

Kemungkinan besar nantinya dengan pengembalian kuota tersebut, maka jamaah haji asal Tulungagung bakal didominasi oleh lansia di atas usia 65 tahun.

“Lansia ini kan JCH Lansia yang belum berangkat di tahun 2022 lalu. Saat itu kan ada pembatasan kuota dan ada pembatasan usia CJH,” jelasnya.

Muhajir mengungkapkan, sepanjang pandemi kemarin ada beberapa JCH asal Tulungagung yang membatalkan maupun menarik uang pelunasannya. Oleh karena itu, bagi JCH yang telah membatalkan keberangkatannya, maka

harus mendaftar dari awal. Namun ketika hanya menarik pelunasannya saja, maka mereka tidak perlu mendaftar dari awal. “Kalau yang hanya menarik pelunasannya saja tetap dapat porsinya. Tapi kalau yang membatalkan, ya harus mendaftar sejak awal, harus menunggu

seperti CJH lainnya,” ucap Muhajir. Muhajir menyampaikan, sejumlah strategi untuk memastikan JCH bisa beribadah dengan nyaman akan dilakukan. Salah satunya yaitu menyiapkan petugas kloter yang siap untuk segala kondisi. (fir/mad/day)

Polisi Amankan Belasan Oknum Perguruan Silat

Tulungagung, Memorandum

Satreskrim Polres Tulungagung mengamankan 12 terduga pelaku penganiayaan yang dilakukan di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru. Belasan terduga pelaku ini, merupakan oknum salah satu perguruan pencak silat di Kota Marmer.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung, AKP Agung Kurnia Putra mengatakan, kini proses hukum atas ke 12 tersangka terus dilakukan. Kejadian penganiayaan terjadi, Kamis (5/1/2023) lalu. Penganiayaan terjadi sekitar pukul 03.00, mengakibatkan satu korban berinisial MAT (25), warga Kecamatan Kedungwaru mengalami luka - luka. “Korban sudah kita visum dan ada luka penganiayaan yang dialami korban,” ujarnya, Rabu (11/1).

AKP Agung Kurnia Putra menjelaskan, dari 12 tersangka itu, 9 diantaranya orang dewasa, sedangkan 3 lainnya masih di bawah umur. “Untuk pelaku dewasa langsung kami tahan, sedangkan pelaku di bawah umur kita kenakan wajib lapor,” jelasnya.

Agung merinci, ke 12 tersangka masing-masing berinisial RA (22), IFU (19), MAEP (20), MBNR (20), MR (18), MA (17) dan MGS (16), yang merupakan warga Kecamatan Kedungwaru.

Kemudian tersangka lainnya adalah FD (20) dan DB (20), merupakan warga Kecamatan Boyolangu. Kemudian ZR (21) dan SA (25) warga Kota

Tulungagung, serta AE (17) warga Kecamatan Gondang.

Penganiayaan bermula, ketika korban yang juga anggota perguruan pencak silat, tengah berkeliling terpisah dari kelompoknya. Saat bersamaan, muncul kelompok lain yang sedang berkonvoi.

Tanpa sebab jelas, tiba-tiba kelompok tersebut melempari dan memukuli korban hingga mengalami luka - luka. Korban yang terancam keselamatannya memilih bersembunyi di rumah salah satu warga. “Penyebabnya itu karena ada perbedaan kelompok perguruan silat. Ini yang masih terus kita dalami,” ucapnya.

Di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya kerikil yang digunakan untuk melakukan penganiayaan, batu bata merah dan satu balok kayu yang diduga juga untuk menganiaya korban. “Kini untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, belasan pelaku tersebut dijerat dengan pasal 170 KUH,” pungkasnya. (fir/mad/day)

hari sebelum pelaksanaan lelang yaitu Rabu, 18 Januari 2023.

Lelang:

Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.

3. Objek lelang tersebut diatas dijual lelang dengan kondisi apa adanya dan kepada peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang.

4. Apabila karena suatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap salah satu atau beberapa barang/objek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Malang maupun PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Tulungagung.

5. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Tulungagung, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 157 Tulungagung, Telp (0355) 336737, Fax. (0355) 5250358, Email :

Muhajir

AKP Agung Kurnia Putra.

Temukan Pelanggaran, Bawaslu Minta Masyarakat segera Melapor

Kediri, Memorandum

Bawaslu Kabupaten Kediri membuka pos komando atau posko aduan masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran mulai pembentukan hingga pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) yang direkrut KPU.

Langkah itu untuk mendukung agenda bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan dan perekrutan mulai dari PPK, PPS, hingga KPPS. Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Saidatul Ummah mengatakan, dibukanya posko aduan masyarakat untuk mengakomodir apabila ada tanggapan terkait PPK, PPS, dan KPPS.

Pihaknya juga masih memantau proses tahapan lainnya yang masih berjalan. “Kalau tanggapan ini bisa berupa keluh kesah, pro kontra, maupun lainnya. Itu pun akan tetap kami terima,” katanya, Rabu (11/1).

Saidatul Ummah menyebutkan, mereka yang memberikan aduan atau tanggapan bisa semua orang atau dari kalangan masyarakat umum hingga para pendaftar. Bawaslu nanti yang akan menindaklanjuti langsung. Alur laporan juga dapat langsung ke kantor bawaslu atau melalui online

“Kita buka seluas-luasnya agar masyarakat bisa mudah ketika melaporkan dugaan pelanggaran kepada bawaslu,” tuturnya.

Ia menegaskan, masyarakat jangan takut melapor ke bawaslu jika menemukan indikasi pelanggaran. Hal ini dikarenakan merupakan sesuatu yang serius untuk melakukan pengawasan tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU. “Pasti kami berkomitmen menciptakan tahapan pemilu dengan transparan dan akuntabel,” tutupnya. (mon/epe)

Penanganan Kasus Korupsi Kejari Kota Kediri Sepanjang 2022, Setor Ratusan

Juta dan Sita Satu Rumah

Kediri, Memorandum

Upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri sepanjang 2022, membuahkan hasil dari proses dua perkara korupsi. Berupa, penyitaan uang Rp 182.650.000 dan satu unit rumah yang terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

Sedangkan perkara korupsi dari pelimpahan Polda Jatim masih dalam proses persidangan. Kasi Intel Kejari Kota Kediri Harry Rahmad menyampaikan, uang sitaan yang disetor ke kas negara itu dari perkara korupsi bantuan pangan non tunai (BPNT) tahun anggaran 2020-2021. Sedangkan rumah dari perkara kredit macet Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri.

“Uang yang kami setorkan

hasil sitaan dari terdakwa Sri Roro Dewi Sawitri. Kalau uang sebesar Rp 381.950.000 dari terdakwa Triyono Kutut Purwanto belum bisa kami lakukan eksekusi karena terdakwa masih melakukan upaya hukum banding,” katanya, Rabu (11/1). Harry melanjutkan, dalam perkara kredit macet rumah itu milik terpidana Ida Riyani. Nantinya akan dilelang. “Perkara ini (BPR Kota Kediri) akan kami kembangkan, namun

hingga sampai saat ini masih menunggu hasil audit BPKP,” tutupnya.

Untuk diketahui, dalam kasus korupsi bansos BPNT 20202021, kejari menyeret mantan kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kediri, Triyono Kutut Purwanto dan mantan koordinator pendamping BPNT Kota Kediri, Sri Roro Dewi Sawitri.

Sedangkan dalam kasus korupsi kredit macet BPR Kota Kediri, satu staf acconting dan satu nasabah diseret jadi terdakwa. Hingga sampai saat ini, kasus itu terus bergulir sembari menunggu hasil audit BPKP pasca penetapan empat tersangka. (mon/epe)

Lansia Gampeng Ditemukan Gantung Diri

Kediri, Memorandum Ahmat (81), warga Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ditemukan sudah tidak bernyawa, tergantung

PANTURA

di dapur rumahnya, Rabu (11/1).

Kapolsek Gampengrejo AKP Sunaryo mengatakan, temuan itu dilaporkan Muktarom, saksi yang diminta menjenguk sehari sebelumnya. “Ketika datang, saksi melihat kondisi pintu rumah korban sudah dalam keadaan sedikit ter-

buka,” jelasnya. Begitu masuk, Muktarom sontak terkejut melihat Ahmat diketahui sudah meninggal dalam kondisi tergantung tali. Selanjutnya, Muktarom memberitahukan kejadian kepada Kemi (60) agar menghubungi pihak perangkat desa yang selanjutnya dilaporkan ke

Hari Kedua Operasi SAR Korban Tenggelam Bengawan Solo

Terkendala Sampah dan Arus

Mapolsek Gampengrejo. Sunaryo menambahkan, hasil olah TKP tim Inafis Polres Kediri, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan terhadap tubuh korban. “Korban berdasarkan hasil olah TKP meninggal dunia murni karena gantung diri,” ungkapnya. (mon/epe)

“Kita lakukan pencarian hingga 10 kilometer, dari tambangan Sranak sampai Jembatan Glendeng di perbatasan Bojonegoro-Tuban. Namun, tumpukan sampah dan arus bawah yang deras menjadi kendala dalam proses pencarian,” ungkap Kasi KL BPBD Bojonegoro, Agus Purnomo.

Ia mengaku, dalam pencarian di hari kedua, puluhan personel yang diterjunkan

dari 18 potensi SAR belum menemukan tanda-tanda korban.

Sebelumnya, korban diajak ayahnya, Hartono ke Pasar Kota Bojonegoro untuk menjemput ibunya yang berjualan. Untuk menyingkat jarak, perahu penyeberangan jadi pilihan. “Saat naik perahu itu, tanpa sepengetahuan ayahnya korban menyalakan dan langsung mengegas motor

matik yang dikendarai. Akibatnya, korban dan ayahnya langsung nyebur Bengawan Solo. Berikut motor,” ungkap Agus Purnomo, saksi yang melihat detik-detik musibah itu. Arus yang kebetulan sangat kencang membuat Hartono dan buah hatinya langsung terseret. Namun, sang bapak dapat diselamatkan Samijo, pengemudi perahu penyeberangan. Nasib berbeda dialami korban yang tubuhnya langsung menghilang dari permukaan.

Samijo membenarkan kejadian itu. Ia merinci, korban menghidupkan mesin motor saat perahu sudah hampir sampai di tepi. (top/har/epe)

Bojonegoro, Memorandum

Kecelakaan maut terjadi di Jalan dr Wahidin Soedirohusodho, masuk Kecamatan Kota Bojonegoro, Rabu (11/1). Akibatnya, Ready Darmawan, administrator pangkalan database program keluarga harapan (PKH) meninggal.

Kejadian itu berawal ketika truk yang dikemudikan Aris Dzulkifli, mengangkut barang untuk pindah ke kantor baru.

Korban bersama ketiga rekannya, turut mengawal dengan duduk di atas. Nahas, sesampai di tempat kejadian perkara (TKP), tali rantai yang mengikat boks truk putus.

Imbasnya, penumpang di atas truk sontak terhempas ke aspal. Luka yang diderita keempat korban membuat proses evakuasi sempat berlangsung dramatis.

Ready mengalami luka terparah sehingga meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit.

“Benar, ada peristiwa kecelakaan empat orang yang mengalami luka setelah terjatuh dari atas truk yang memuat barang, dan satu korban meninggal dunia,” kata Kanitlaka Satlantas Polres Bojonegoro Ipda Imam Wahyudi.

Ia mengatakan, pihaknya masih mengolah TKP. Serta memeriksa keterangan sejumlah saksi yang terlibat dalam kejadian tersebut. “Kami berpesan kepada masyarakat agar tidak menaiki kendaraan yang bukan untuk penumpang, karena memang ada larangan orang menaiki kendaraan barang, karena ada aturan larangan hal tersebut,” terang Ipda Imam Wahyudi. (top/har/epe)

Banner posko aduan masyarakat yang dikeluarkan bawaslu.

Kasi Intel Kejari Kediri Kota Harry Rahmad

Kondisi korban masih tergelantung di dapur rumahnya sebelum dievakuasi.

Memorandum

Gerebek Istri Selingkuh

Bojonegoro, Memorandum

Bupati Anna Mu’awanah duduk bersama seniman reog di Pendapa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro kemarin. Kepala Disbudpar Budiyanto menyampaikan, acara bertajuk ‘Jagong Gayeng Bu’e Bersama Seniman Reog dan Jaranan’ itu, bertujuan untuk menampung aspirasi tentang kondisi yang sedang dihadapi pegiat seni tradisional tersebut.

“Sehingga para seniman ini bisa langsung menyampaikan uneg-unegnya kepada ibu bupati. Aspirasi itu nantinya jadi dasar pengambilan kebijakan. Khususnya dalam program membantu seniman Bojonegoro,” sebutnya.

Bupati Anna mengaku sangat berterima kasih kepada seniman yang telah menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia terutama seniman Kabupaten Bojonegoro. “Dengan pertemuan ini diharapkan pemkab bisa mengetahui apa yang menjadi persoalan dan masalah yang dihadapi,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya berharap agar kesenian di Kabupaten Bojonegoro bisa selalu tampil dalam setiap event yang ada, bukan sebagai alternatif tapi sebagai pilihan utama. (top/har/epe)

Kapolsek Driyorejo Kompol Herry Moeriyanto Tampake, membenarkan peristiwa penusukan tersebut. Pihaknya sudah menetapkan Mustakim sebagai tersangka dan menahan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Tersangka sudah kami amankan di Mapolsek Driyorejo. Kami juga mengamankan barang bukti berupa abu bekas bakar gunting yang sempat dibakar dan dibuang. Kemudian baju milik pelaku dan korban serta satu unit motor bernopolW 5383 AN,” ungkap mantan Kasatsamapta Polres Gresik itu, Rabu (11/1).

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, lanjut Kompol Herry, tersangka dijerat Pasal 351 KUHPidana. “Untuk korban mengalami luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dan sudah menjalani VER luka di RS

Randegansari,” tutup perwira menengah dengan satu melati di pundak tersebut.

Informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi sekira pukul 19.00, Selasa (10/1). Awalnya, korban yang sedang berada di rumah, dihubungi adiknya Dhukha Faizin. Ia diberi informasi jika istri korban, YSW (41) sedang bersama pria lain di kamar kos Desa Kesambenwetan.

Mendapat informasi itu, Abdul Wahab bergegas mendatangi alamat yang diberi. Untuk memastikan kebenarannya. Emosi yang sudah membara membuat korban langsung mendobrak pintu kamar yang dipakai istrinya berselingkuh. Kaget bukan kepalang, korban mendapati pria lain bernama Mustakim alias Jali (35) warga Desa Mojosarirejo.

Selain pelaku dan istri kor-

ban, di kamar kos itu juga ada satu orang lain. Mereka sedang makan. Singkatnya, Terjadilah cekcok antara Abdul Wahab dan Mustakim. Saling bersitegang itu berujung pada penusukan. Mustakim menusuk leher kiri korban menggunakan sebilah gunting. Selain harus menerima sakit hati, Abdul Wahab pun terluka akibat penusukan itu.

ereka sedang k ao-

Gresik, Memorandum

Kecelakaan

Kanitlaka Satlantas Polres Gresik Ipda Wiji Mulyono mengungkapkan, kecelakaan terjadi sekira pukul 09.00. Saat itu, truk tronton K 1778 BK yang dikemudikan Slamet Raharjo (35) warga Kecamatan Jati, Kudus melaju dari barat dengan kecepatan sedang.

Setibanya di tikungan Jalan Raya Ambeng-Ambeng, diduga kehilangan konsentrasi sehingga tidak bisa menguasai kemudi wajar. “Diduga mengantuk hingga oleng ke kanan dan membentur truk gandeng yang melaju dari arah berlawanan,” jelas Ipda Wiji Mulyono.

Truk gandeng bermuatan jagung itu dikemudikan Ribut Budianto (51), warga Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Benturan pun tidak bisa terhindarkan yang membuat bak truk gandeng jebol. Puluhan ton butiran jagung pun tumpah ke jalan. “Menutupi sebagian besar badan jalan. Lalu lintas sempat tersendat, namun sudah kembali lancar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hanya menimbulkan kerugian material saja,” tutup mantan Kasi Humas Polres Gresik itu. (and/har/epe)

Gresik, Memorandum

Sidang perkara penistaan agama yang menyeret anggota legislatif Nur Hudi Didin Arianto terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Gresik. Rabu (11/1), sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Di antaranya, Ketua MUI Gresik KH Mansoer Shodiq sebagai saksi ahli.

Sejumlah pertanyaan diajukan jaksa penuntut umum (JPU), majelis hakim, dan penasihat hukum terdakwa. Semua itu dijelaskan KH Mansoer dengan gamblang. Termasuk definisi pernikahan, tata cara pernikahan secara Islam hingga memberikan pandangan terkait video pernikahan manusia dengan kambing yang menjadi permasalahan utama.

Kiai sepuh itu menyebut

bahwa pernikahan nyeleneh yang terjadi pada 5 Juni 2022 di Pesanggrahan Keramat ‘Ki Ageng’ itu mencederai kesakralan dari esensi pernikahan. “Pertama, manusia menikah dengan kambing itu tidak ada tuntunannya,” jelas KH Mansoer Shodiq di hadapan Majelis Hakim yang diketuai M Fatkur Rochman.

Kemudian, lanjutnya, pernikahan manusia dengan kambing dengan tata cara Islam tidak bisa dibenarkan.

Kendati para terdakwa berdalih hanya untuk hiburan dan kepentingan konten semata.

“Kita hanya tahu yang tampak, sementara soal dhohir (hati, red) itu tidak ada yang tahu,” bebernya.

Ulama kelahiran Trenggalek itu juga mengutip sejumlah ayat suci Alquran hingga

Gresik, Memorandum

Legislatif terus menyoroti polemik pengelolaan lahan parkir di Kota Pudak. Sebab, selama ini sektor pendapatan asli daerah (PAD) itu selalu bocor. Rabu (11/1), Komisi III DPRD Gresik menggelar audiensi antara pihak asosiasi pengelola parkir bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik.

Audiensi ini buntut pengambilalihan pengelolaan parkir di kawasan Pasar Kota Gresik (PKG), Senin (9/1). Wakil rakyat menilai permasalahan ini muncul lantaran minimnya sosialisasi dari dishub sehingga menimbulkan miskomunikasi dengan pengelola parkir.

“Seharusnya komunikasi lebih intens, mengingat target pendapatan dari sektor parkir dinaikkan sebanyak Rp 9 miliar pada 2022 untuk pendapatan asli daerah. Target itu sudah ada itung-itungannya,” jelas anggota Komisi III Abdullah Hamdi.

Ia mendorong dishub untuk terus memperbaiki penataan parkir. Politisi PKB itu menyebut bahwa potensi PAD dari sektor parkir sangat besar. Sehingga harus bisa dioptimalkan. Kebocoran pendapatan bisa ditekan dengan memaksimalkan sistem pembayaran nontunai.

Tidak hanya dishub, dewan juga menyoroti kinerja juru parkir (jukir). Perlu ada evaluasi dari pengelola parkir. Apalagi, banyak yang belum mengan-

UU Nomor 1 Tahun 1974. Di mana menjelaskan bahwa pernikahan adalah antara laki-laki dan perempuan. “Pernikahan itu kan menghalalkan yang haram,” tukasnya.

Ia menggarisbawahi terkait perbuatan terdakwa yang menggunakan tata cara syariat Islam dalam acara pernikahan nyeleneh itu. Di antaranya ada ijab kabul, wali, mempelai pria, emas kawin hingga saksi. “Sehingga ini tentu melecehkan nikah sebagai sesuatu yang sakral dan suci,” tambahnya.

Ketika ditanya penasihat hukum terdakwa terkait niatan kliennya melakukan hal tersebut semata-ata untuk konten, KH Mansoer mengaku sudah mendengar hal tersebut. “Setelah viralnya video itu, kami menggelar rapat Komisi Fatwa bersama Ormas Islam.

tongi syarat legalitas dalam menjalankan usaha maupun jasa. Baik SPT (surat perintah tugas) penyelenggaraan parkir, SK Kemenkumham, dan persyaratan lainnya.  Abdullah Hamdi pun memberikan rekomendasi kepada

Salah satunya dengan NU, Muhammadiyah, dan LDII,” tandasnya.

Hasilnya, sikap dan pandangan keagamaan. Salah satunya bahwa pernikahan manusia dengan kambing menggunakan tata cara syariat Islam tidak dibenarkan. “Kami menghukumi yang tampak, yang terlihat itulah yang dipakai sebagai pandangan keagamaan. Tekait niatan tidak ada yang tahu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, perkara penistaan agama dalam pernikahan nyeleneh itu menyeret nama anggota DPRD Gresik Nur Hudi Didin Arianto. Ia menjadi terdakwa bersama Saiful Ari selaku pengantin pria, Saiful Fuad atau Aris Syaifullah pemilik konten, dan Sutrisno alias Krisna selaku penghulu. (and/har/epe)

Usai peristiwa itu, Abdul Wahab membuat laporan ke Polsek Driyorejo. Sementara Mustakim sempat berupaya melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap di Simpang 4 Perbatasan Gresik-Surabaya sekira pukul 01.00, Rabu (11/1). Pria berambut pangjang itu langsung dikeler ke kantor polisi. (and/har/epe)

asan seki Rabu polisi.

kedua belah pihak untuk segera menyelesaikan tunggakan. Jika ditotal, nominalnya mencapai lebih dari Rp 900 juta. “Jumlah itu cukup mendongkrak PAD. Pasalnya pada 2022 lalu realisasi parkir hanya mencapai sekitar Rp 4 miliar,” tutupnya.

Sebelumnya, penerapan parkir nontunai yang di uji coba pada awal 2022, berbuntut panjang. Puncaknya, dishub mendatangi lokasi parkir di Jalan Samanhudi PKG untuk menonaktifkan aktivitas parkir sementara. Pembekuan

dilakukan lantaran pengelola parkir, Sahril belum membayarkan tunggakan sebesar Rp 235 juta, periode Januari-Juni 2022. Titik parkir yang diambil alih pengelolaannya sepanjang 50 meter, dengan sembilan jukir. (and/har/epe)

melibatkan dua kendaraan besar terjadi di Jalan Raya Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan kemarin. Tidak ada korban jiwa namun beberapa ton jagung muatan salah satu truk tumpah membuat arus lalu lintas tersendat.

Gresik,

Sudah jatuh diinjak-injak. Pepatah itu menggambarkan kejadian pilu yang dialami Abdul Wahab (39), warga RT 3/ RW 1 Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo. Ia mengalami luka tusuk justru ketika memergoki istrinya berduaan dengan pria lain.

Terduga pelaku penusukan Mustakim di Mapolsek Driyorejo.

Audiensi jukir dengan anggota Komisi III DPRD Gresik.

Bupati Anna Mu’awanah bersama seniman Bojonegoro. Bupati Anna Ajak Jagong Bareng Seniman Reog

Butiran jagung memenuhi badan Jalan Raya Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan setelah kecelakaan.

Ketua MUI Gresik KH Mansoer Shodiq memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan penistaan

Minta Pengelolaan Transparan

Polemik Penguasaan Balai RW Sepihak di Bulak

Surabaya, Memorandum

Kelurahan

Deni, perwakilan warga menyebut, pihaknya ingin transparansi terkait pengelolaan tanah dan gedung yang sebelumnya dihibahkan oleh Mbok Pin itu. Sebab, tanah yang kini sebagian menjadi gedung RW juga digunakan untuk lahan parkir.

“Kami ingin tahu, selama ini berapa pemasukan dari lahan parkir itu. Kami warga tidak pernah diberitahu dan diajak berunding terkait pengelolaan itu,” beber Deni yang diamini warga.

Atas dasar itulah, warga kompak demo agar pengelolaan aset dikembalikan kepada warga. Karena itu, warga RW 01, Kelurahan/Kecamatan Bulak ramai-ramai menuntut ketua RW untuk mengembalikan aset wakaf berupa balai RW kepada warga.

Saat ini, aset wakaf seluas sekitar 12 x 40 meter persegi itu dikuasai sepihak. Atas nama mantan ketua RW 01 Bulak. Bahkan rencananya, berdasarkan Berita Acara Nomor:002/29.01.01/X/2022 pada

tangal 21 Oktober 2022, sertifikat petok D aset wakaf tersebut hendak dialihkan ke Yayasan Mbok Pin Sejahtera. Mengeta-

hui ini, warga tegas menolak. “Seluruh warga RW 01 kecewa dan tegas menolak. Kenapa aset yang diwakafkan untuk warga dialihkan ke yayasan. Tidak bisa begitu, ini menyalahi aturan, melanggar Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Yang namanya aset desa, maka pemiliknya bukan yayasan, tidak bisa dikelola oleh yayasan,” tegas Deni, salah satu warga RW 01.

Deni mengatakan, pembentukan Yayasan Mbok Pin Sejahtera dilakukan sepihak oleh pengurus RW. Tak diiringi dengan sosialisasi kepada warga.

Hal ini lantas semakin memantik amarah warga setempat. Komunikasi yang buntu kemudian membuat warga melakukan aksi protes melalui pemasangan spanduk.

Sebanyak 3 buah spanduk terpasang di sepanjang Jalan Bulak Rukem Timur I. Salah satunya bertuliskan, ‘Gedung Balai RW 01 adalah Milik Warga Bukan Milik Golongan atau Pribadi.’

“Kami mewakili warga meBersambung ke halaman 4

Sistem Proporsional Terbuka Lebih Demokratis dan Representatif

Surabaya, Memorandum

Polemik terkait Pemilu 2024 yang akan dilakukan dengan sistem proporsional tertutup menjadi perbincangan berbagai kalangan. Ada yang setuju dan banyak juga yang menolak.

Ketua Golkar Surabaya Arif Fathoni misalnya. Dia sama sekali tidak setuju. Fathoni berpendapat bahwa sistem proporsional tertutup justru menjauhkan masyarakat dari tokoh politik pilihannya.

Karena itu, pihaknya tegas mendukung sistem proporsional dihelat terbuka. Sebab, sistem proporsional terbuka yang berjalan sejak 2009 sudah representatif dan lebih demokratis.

“Sejak awal, Partai Golkar tidak ingin mengkhianati apa yang telah dimandatkan masyarakat. Artinya, sistem proporsional terbuka yang telah kita adopsi sejak 2009, alhamdulillah sudah mendekatkan pemilih dengan yang dipilihnya,” urai Fathoni, Rabu (11/1).

Dirinya lantas berharap, 9 hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang sekarang ini tetap berpedoman pada keputusan MK terdahulu. Juga meminta KPU untuk tetap berpedoman pada undang-undang yang telah berlaku sampai sekarang dengan menggunakan sistem proporsional terbuka.

“Tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat wakil Tuhan di muka bumi ini yakni, 9 hakim Mahkamah Konstitusi, saya berharap MK memutuskan sesuai dengan keputusan MK terdahulu di tahun 2008,” harapnya.

“Masa MK memutuskan substansi yang sama dengan keputusan berbeda, itu ironi,” sambung Toni, sapaan lekatnya.

Toni menambahkan, manakala sebagian pengamat menganggap sistem proporsional terbuka membuat demokrasi tidak efisien atau mahal, maka menurutnya hal itu menjadi tanggung jawab bersama untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Untuk membangun sistem lroporsional terbuka menjadi lebih baik, Toni mendorong agar Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yaitu bawaslu, kejaksaan, dan Kepolisian, lebih mengintensifkan operasi untuk meminimalisir terjadinya politik uang.

“Selama ini, bahkan di Pemilu sebelumnya, itu (politik uang) nyata. Artinya bukan kesalahan sistemnya, namun penegakan hukum yang harus dilakukan secara masif, sehingga memimalisir praktik-praktik politik uang,” tandasnya.

Adanya politik uang, diakui anggota Komisi A DPRD Surabaya ini membuat sistem politik di Indonesia menjadi tidak sehat.

“Mau sistem demokrasi apapun kalau politik uang masif dan dibiarkan nyata, ya selamanya demokrasi kita akan mahal,” kata Toni.

Di sisi lain, pelayan atau wakil rakyat merupakan orang yang dipilih dalam satu periode untuk melayani konstituennya. Karena itu, dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, maka masyarakat dapat langsung memilih wakil rakyat yang dikehendakinya.

“Kalau menggunakan proporsional tertutup, partai lah yang menentukan. Tugas partai adalah memproduksi kader-kader untuk dikaryakan di bidang pemerintahan, tapi pemegang mandatnya tetap rakyat,” tegas dia.

“Jadi, tetap rakyat yang harus menentukan,” tambah Toni.

Toni yang juga mantan jurnalis kawakan ini mencontohkan, semisal Partai Golkar dalam satu daerah pilihan (dapil) menyiapkan 10 kader terbaiknya. Nah, rakyat lah yang akan menentukan siapa yang akan duduk mewakilinya di dapil tersebut. Semua itu tergantung sejauh mana partai melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Saya berharap, sistem proporsional terbuka ini tetap dipertahankan. Kalau masih banyak kekurangannya, maka tanggung jawab kita bersama untuk memperbaiki. Kita urai problematikanya,” tuntas Toni. (bin/ono)

Lurah dan Camat Agendakan Mediasi

Sesuai rekomendasi dari pak Camat, jadi persoalan ini akan diselesaikan bersama bapemkes. Jadi biar bapemkes yang mengundang, nah nanti kita yang memfasilitasi. Surat permohonan sudah kita kirimkan, sehingga mediasi akan digelar dalam waktu dekat

Seabad NU,

Surabaya, Memorandum

Memasuki satu abad Nahdlatul Ulama (NU), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf mengimbau semua elemen bangsa tidak lagi menggunakan politik identitas. Apalagi saat ini, memasuki tahun politik.

Gus Yahya sapaan akrab KH Yahya cholil Staquf mewarning kepada elite politik untuk menjaga keselamatan masyarakat menjelang tahun politik 2024. Khususnya bagi warga-warga NU yang menduduki posisi-posisi strategis di internal partai politik.

“Kami berharap, mohon pikir tentang kesalamatan masyarakat,” terang Gus Yahya dalam forum silaturahmi Ketum PBNU dengan pimpinan media, tokoh lintas agama, pemuda, dan akademisi, di Hotel Mercure, Jalan Darmo, Surabaya, Rabu (11/1).

Gus Yahya menyampaikan agar pelaksanaan membangun rancangan permainan (politik) yang tidak berbahaya bagi masyarakat. “Kami mohon game design atau membangun rancangan permainan yang tidak berbahaya bagi masyarakat,” ucap Gus Yahya.

Ia menegaskan bahwa, bangsa ini

TIDAK ingin masalah tersebut berlarut-larut, Lurah Bulak Anis Pudji Astutik mengatakan telah mengirimkan surat permohonan mediasi ke Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (bapemkes) Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya. Rencananya, mediasi akan digelar di kantor bapemkes atau kelurahan.

“Sesuai rekomendasi dari pak Camat, jadi persoalan ini akan diselesaikan bersama bapemkes. Jadi biar bapemkes yang mengundang, nah nanti kita yang memfasilitasi. Surat permohonan sudah kita kirimkan, sehingga mediasi akan digelar dalam waktu dekat,” kata Anis, Rabu (11/1).

Gus Yahya:

Menurut Anis, persoalan warga RW 01 Bulak tersebut mulai bergejolak pada akhir Desember 2022 lalu.

Pihaknya lantas menerjunkan satgas bersama bhabinkamtibmas untuk mengontrol situasi agar kondusif.

Di sisi lain, Anis menyampaikan, kelurahan terbuka dan siap membantu warga untuk menemukan solusi. Duduk bersama dengan guyub. Namun begitu, hingga kini pihaknya

Waspada Politik Identitas

“Ya kita melihat tanda-tanda bahwa ada kelompok-kelompok yang problematis, sangat potensial menimbulkan ancaman yang serius,” tegas Gus Yahya. Gus Yahya juga menyampaikan acara puncak Harlah ke-100 NU atau Satu Abad NU, akan di pusatkan di Kabupaten Sidoarjo. Resepsi Puncak Satu Abad NU, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (7/2).

Event ini adalah kegiatan seremonial yang menjadi simbol kebangkitan baru menuju Abad Kedua NU. Acara dilaksanakan dengan membawa tiga momentum dasar yakni spiritual, organisasi dan kultural.

mempunyai kenangan buruk dalam praktek politik identitas. Karena itu, KH Yahya Cholil Staquf menegaskan tak ada rekomendasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk 2024.

“Ndak ada, pokoknya saya selalu tegaskan tidak ada calon presiden, atau wakil presiden atas nama NU, tidak ada,” tandas Gus Yahya.

Upaya ini, dilakukan agar warga Nahdliyin tidak dibawa ke kepentingan politik praktis. Apalagi Nahdlatul Ulama sudah memasuki usia 100 tahun atau satu abad.

Ia juga mewanti-wanti kepada warga Nahdliyin agar tidak terkecoh dengan kampanye-kampanye politik yang mengatasnamakan NU apalagi sampai menggunakan alat atau atribut NU.

Surabaya Kota Toleransi

“Saya atas nama PBNU, atas nama seluruh warga NU mohon maaf kepada masyarakat Surabaya, Sidoarjo, dan mungkin lebih luas pada saat kami menyelenggarakan resepsi besar peringatan Harlah Satu Abad NU,” kata Gus Yahya Puncak Harlah ke-100 NU atau Satu Abad NU, akan dihadiri Presiden Joko Widodo, para menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, duta besar negara sahabat, 300 ulama internasional, PBNU, pimpinan organisasi keagamaan dan sejuta kader NU. (day/ono)

Pasang Ornamen Khas Pecinan Sambut

Surabaya, Memorandum

Pemerintah Kota (Pemkot)

Surabaya mulai melakukan pemasangan ornamen khas pecinan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2023.

Pernak-pernik itu dipasang oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di berbagai tempat ikonik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, pemasangan ornamen khas pecinan itu sudah ada yang dibuat dan sebagian sudah terpasang. “Kita pasang di tempat-tempat ikonik di Surabaya. Seperti pada saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) kemarin,” kata Hebi, Selasa (10/1).

Ornamen khas pecinan itu rencananya akan menghiasi kawasan Balai Kota, Balai Pemuda, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Tunjungan hingga Jembatan Sawunggaling. Selain itu, di kawasan pecinan Kya-kya juga akan ditambahi ornamen dan sedikit perbaikan.

“Ornamen-ornamen itu berbeda dari sebelumnya, seperti di Jembatan Sawunggaling itu nanti ada tulisan-tulisannya. Ada ornamen lampion dari akrilik di pohon dan ornamen menarik lainnya,” paparnya.

Hebi menargetkan, pemasangan ornamen khas pecinan dalam menyambut Tahun Baru Imlek itu, akan selesai pada pekan depan. “Nanti ada juga pemasangan ornamen khas pecinan yang bentuknya besar, rencananya di Balai Kota dan Jembatan Sawunggaling,” tuturnya.

Pemasangan pernak-pernik pada saat menjelang perayaan hari besar umat beragama ini, merupakan bagian dari wujud Surabaya kota toleransi. Dalam mewujudkan hal itu, Wali Kota Eri Cahyadi berpesan kepada seluruh umat beragama di Surabaya, bahwa toleransi bukan sekadar diwujudkan secara lisan.

“Saya harap toleransi di Kota Surabaya tidak hanya

diucapkan secara lisan, namun juga diwujudkan di setiap menjelang peringatan hari besar keyakinan tertentu. Seperti ketika peringatan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru),” pungkas Wali Kota Eri Cahyadi. (rio/ono)

Imlek

Arif Fathoni

Bulak memastikan akan menggelar rapat mediasi dalam waktu dekat. Hal ini menyusul adanya polemik pengelolaan aset wakaf berupa tanah dan gedung Balai RW 01 di Jalan Bulak Rukem Timur I, Kelurahan/Kecamatan Bulak.

Anis Pudji Astutik Lurah Bulak

Kita mendorong agar segera dilakukan mediasi secepatnya. Sembari menunggu hal ini, saya imbau agar warga RW 01 Bulak tetap tertib dan saling menjaga kondusifitas kampung

Bambang Udi Ukoro Camat Bulak

Bersambung ke halaman 4

Warga Bulak Rukem Timur Wawan, Agus dan Tri menunjukkan berita acara rencana pengalihan aset wakaf Balai RW 01 ke Yayasan Mbok Pin Sejahtera.

Kya-Kya berhias jelang perayaan Imlek.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf memberikan keterangan kepada wartawan.

Ornamen Imlek mulai dipasang di jalan protokol.

Rekrut Driver Feeder dari Sopir Angkot

Angkut Penumpang dari Perkampungan ke Jalan Utama

Layanan feeder akan beroperasi pada Februari 2023. Yakni, angkutan umum mengangkut penumpang dari perkampungan menuju jalan utama di Kota Pahlawan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru mengatakan bahwa 57 armada feeder siap beroperasi. Sedangkan kapasitas penumpang untuk satu armada feeder mampu mengangkut 1214 penumpang.

Driver dari sopir angkot. Ini kita sedang rekrutmen, butuh waktu. Iya (mengkoneksikan) dengan Suroboyo Bus dan cara pembayarannya cashless,” ungkapnya.

Kata Tundjung, meski baru beroperasi Februari 2023, namun armada feeder  sudah tiba. “Tapi perlu kita setting dengan 57 armada dan ber-AC (ada pendingin),” kata Tundjung, Rabu (11/1).

Tundjung mengaku bahwa

fedeer tersebut diprioritaskan untuk 5 koridor (rute) perjalanan yang terkoneksi pada koridor utama.  Sebab,  pengoprasian layanan fedeer tersebut akan terkoneksi dengan layanan Suroboyo Bus.

“Biar ada koneksinya. Dari pinggir kota dan ke tengah kota juga ada, yang penting rutenya tidak berhimpitan terlalu panjang,” ungkapnya.

Tundjung menjelaskan mengenai tarif penumpang feeder saat ini sedang menunggu Surat Keputusan (SK) Walikota. Sedangkan jenis feeder sendiri menyerupai mini bus. “Tinggal ke SK Walikota dan jenisnya biasa bukan (kendaraan) listrik,” pungkasnya. (rio/ono)

Angkot menunggu penumpang di terminal Joyoboyo. Sopir angkot bisa daftar menjadi driver feeder.

Kemenkes Keluarkan Edaran Chiki Ngebul

Belum Ada Laporan Kasus di Metropolis

Surabaya, Memorandum

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum menemukan laporan kasus keracunan Chiki berasap Nitrogen atau Chiki Ngebul di Kota Pahlawan.

Sebab, hingga saat ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya belum menerima laporan terkait keracunan pangan akibat mengkonsumsi Chiki Ngebul, baik dari masyarakat maupun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (faskes) di Kota Surabaya.

Chiki Ngebul sendiri merupakan jajanan yang membuat mulut penikmatnya mengeluarkan asap. Jajanan ini dijual dengan harga terjangkau dan biasa dikonsumsi oleh anak-anak.

Sayangnya, tujuh siswa SD di Tasikmalaya Jawa Barat beberapa hari yang lalu, dilaporkan mengalami keracunan. Seperti, mual, muntah, dan begah perut.

Karenanya, Pemkot Surabaya langsung  menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) Nomor SE.01.07/111.5/63/2023 yang diterbitkan pada 3 Januari 2023. Yakni, menginstruksikan Dinas Kesehatan di kabupaten/ kota dan rumah sakit untuk melapor, jika ditemukan kasus keracunan pangan akibat konsumsi jajanan Chiki Ngebul di wilayahnya masing-masing.

“Telah dilakukan pemantauan beberapa titik khususnya di spot-spot keramaian yang memungkinkan dijual jajanan tersebut. Sejauh ini belum ditemukan (kasus keracunan). Kegiatan pemantauan akan terus dilakukan

dan berkolaborasi dengan Puskesmas di masing-masing wilayah,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina, Rabu (11/1/2023).

Nanik menjelaskan Nitrogen merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan dalam pengemasan produk makanan olahan. Sepanjang dapat dipastikan Nitrogen tersebut tidak tertelan atau memastikan tidak ada asap dari Nitrogen, maka Chiki masih aman dikonsumsi.

“Selama dikonsumsi sudah tidak terdapat asap dari Nitrogen, maka aman dikonsumsi. Kerusakan terjadi karena tertelan

Nitrogen cair. Nitrogen cair harus diuapkan dari makanan dan minuman sebelum dikonsumsi. Dikarenakan jika dikonsumsi langsung, akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan di mulut, kerongkongan, dan perut,” jelasnya.

Lebih lanjut, ketika Nitrogen cair menguap akan berubah menjadi gas nitrogen. Hal itulah yang akan menyebabkan tekanan pada jaringan tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Karena sangat dingin juga dapat menyebabkan radang dingin.

“Meski demikian belum ada larangan dan ketentuan lebih lanjut terkait hal terse-

but. Selanjutnya, menunggu Surat Edaran dari Kemenkes untuk batasan-batasan apa saja yang menjadi perhatian,” ujarnya.  Oleh sebab itu, Dinkes Kota Surabaya masih menunggu update terbaru dari Kemenkes RI. Sementara menunggu, pihaknya telah mengagendakan dalam waktu dekat untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh faskes, OPD terkait, serta masyarakat umum di masing-masing wilayah Puskesmas. “Hal ini sebagai bentuk respon kewaspadaan dini dan penguatan pemantauan risiko terjadinya kasus keracunan jajanan tersebut,” pungkasnya. (rio/ono)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

belum mendapat aduan dari warga yang kontra.

“Meskipun warga belum mengadu ke kelurahan, tetapi kita tidak menutup mata. Bagaimana pun warga Bulak merupakan bagian kita, tanggung jawab kita. Jadi masalah internal warga bersama

ketua RW-nya ini akan kita tengahi,” kata Anis.

Terpisah, Camat Bulak Bambang Udi Ukoro mendorong agar kelurahan segera menggelar mediasi antara warga dengan pengurus RW 01. Dia berharap, mediasi nanti berjalan lancar. Ada win-win solution atas per-

soalan yang terjadi.

“Kita mendorong agar segera dilakukan mediasi secepatnya. Sembari menunggu hal ini, saya imbau agar warga RW 01 Bulak tetap tertib dan saling menjaga kondusifitas kampung,” tutur camat. (bin/ono)

nuntut agar petok tanah persil nomor 8977 yang masih atas nama perseorangan yakni, mantan ketua RW 01 tersebut harus diubah nama menjadi warga Bulak Rukem Timur I,” tandasnya.

Sementara itu, Anang Witono, ketua RW 01 Bulak periode 2023-2027 sekaligus ketua Yayasan Mbok Pin Sejahtera menjelaskan bahwa pihaknya terbuka dan siap berkomunikasi dengan warga soal masalah tersebut.

Di sisi lain, dia membenarkan bahwa sampai saat ini, aset wakaf tersebut masih atas nama perseorangan. Yakni, atas nama ketua RW 01 periode sebelumnya.

Dirinya juga membantah tentang

rencana mengalihkan aset tanah wakaf dan pengelolaan Balai RW 01 Bulak ke Yayasan Mbok Pin Sejahtera. “Tidak benar itu,” katanya.

Ditanya soal tuntutan warga untuk merubah sertifikat aset tersebut menjadi atas nama warga Bulak Rukem Timur I, Witono menyerahkan kebijakan tersebut ke kelurahan. Sebab, membutuhkan proses administrasi.

Pihaknya juga bersedia apabila digelar rapat mediasi untuk meluruskan keributan yang terjadi.

“Kalau saya panduan atau petunjuknya sesuai arahan di kelurahan. Karena menyangkut proses surat menyurat. Kita serahkan saja ke kelurahan. Daripada nanti debat kusir macem-macem jadi mending mediasi,” tuntasnya. (bin/ono)

pada website www.lelang.go.id Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut.

- Nominal jaminan lelang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) sesuai yang dipersyaratkan harus sudah efektif diterima KPKNL Sidoarjo paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul

Surabaya, Memorandum

Driver feeder (angkutan umum) sebagai bagian dari koneksivitas 5 rute bus listrik Suroboyo akan segera direkrut pemerintah kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub).

Minta Pengelolaan Transparan Sambungan dari halaman 3

Lurah dan Camat ...

Sambungan dari halaman 3

Pemdes Pilang Gelar Musdes Penetapan BLT-DD

Memorandum

Hal itu sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK/07/2020 tentang Perubahan Atas Peranturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Menindaklanjuti tentang Pengelolaan dana desa melalui BLT-DD kepada penduduk miskin, Pemdes Pilang, Kecamatan Wonoayu, melaksanakan acara musdes khusus penetapan penerima Bantuan BLT-DD tahun 2023 di pendopo balai desa, Rabu (4/1) lalu.

Hadir dalam acara tersebut, Babinsa Desa, Babinkantibmas Desa, Pendamping Desa, BPD, LPMD, RT, RW dan waraga desa setempat.

Kepala Desa Pilang H Alfadi SH mengatakan,  musdes khusus ini dilakukan agar sesuai aturan mekanisme  secara benar maka tidak akan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

BLT DD  ini merupakan langkah untuk menolong warga yang kurang mampu. Untuk itu jangan sampai salah sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menerima.

Dalam musdes khusus tersebut telah memutuskan  dan menetapkan nama warga masyarakat  desa yang berhak menerima bantuan tersebut.

“Semoga dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)  tahun 2023 ini

Pemdes Ketimang Harapkan Musdes Khusus Berdampak Positif

Sidoarjo, Memorandum

Menindaklanjuti persiapan penyaluran dana-desa (DD) dan bantuan langsung tunai (BLT) dana-desa tahun anggaran 2023,  Pemdes Ketimang Kecamatan Wonoayu, mengadakan musyawarah desa (musdes) khusus membahas KPM BLT-DD Tahun Anggaran 2023 di balai desa setempat, Selasa (10/1).

Kepala Desa Ketimang H Abdul Wahab menyampaikan, tujuan diadakannya musdes khusus ini tidak lain sebagai upaya pemulihan dampak Covid-19 terhadap semua aspek kehidupan. Terutama dampak ekonomi perlu tindakan yang cepat dan tepat untuk mengatasinya salah satunya dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD).

Untuk itu perlu ada data yang tepat yang berhak untuk mendapatkannya guna menghindari gesekan dan ketidak tepatan sasaran dalam peny-

aluran bantuan tersebut . Terkait dengan Calon Penerima BLT Dana Desa yang sudah diusulkan ditampung oleh TIM Khusus dari Relawan dan diverifikasi dengan data-data penerima bantuan lainnya.

“Kami selaku Pemerin-

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

tah Desa  berharap Kepada Petugas berkaitan dengan data warga yang berhak untuk menerima, Dan kami mohon dengan teliti untuk dilakukan validasi, verifikasi dan finalisasi diharapkan agar memberikan pengertian kepada warga mengingat banyaknya jenis

bantuan,” ujarnya.

Ir. Ribut Prapto yuono. MM selaku Camat Wonoayu menjelaskan, Musdes Khusus pada malam hari ini dilakukan agar sesuai aturan mekanisme  secara benar maka tidak akan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

BLT DD ini merupakan langkah untuk menolong warga yang miskin atau kurang mampu. Untuk itu jangan sampai salah sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Dalam Musdes khusus ini telah memutuskan  dan menetapkan nama warga masyarakat desa Ketimang yang berhak menerima bantuan tersebut. Semoga dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 ini tepat sasaran dan benar-benar membantu perekonomian masyarakat kurang mampu,” bebernya. (zam/jok/mik)

Rp.245.760.000,-

Tanah seluas 76 m an. Moch. Dadang Putra Djatmiko sesuai dengan bukti kepemilikan SHM No.6289 berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Medayu Sentosa 90B, Kelurahan/Desa Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur

Rp.800.000.000,- Rp.160.000.000,-

Kamis, 26 Januari 2023 Pukul 10.10 WIB (Melalui server e-auction sesuai WIB) / Setelah Batas Akhir Penawaran

AKUN yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website diatas.

2. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya as is dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui / memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti.

3. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang jaminan tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Surabaya dan PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Krian. Sidoarjo, 12 Januari 2023 PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Krian Keterangan hubungi: PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Krian, Jl. Imam Bonjol No.15, Krian Sidoarjo (031-8976144/8983877)

tepat sasaran dan benar-benar membantu perekonomian warga masyarakat yang kurang mampu,” harap H ALfadi. (zam/jok)

Kegiatan musdes khusus yang digelar di Balai Desa Pilang.

Sidoarjo,

Dalam rangka penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19, pemerintah desa memanfaatkan dana desa (DD) untuk membantu masyarakat terdampak melalui bantuan langsung tunai (BLT) untuk diberikan kepada penduduk miskin di desa.

Perangkat Desa Ketimang melakukan musdes khusus di Balai Desa Ketimang, Kecamatan Wonoayu.

Mojokerto, Memorandum

Puluhan

Peningkatan Jalan Dilelang

Jombang, Memorandum

Bersumber dari APBD 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang menggelontor puluhan paket pekerjaan jalan. Bukan hanya jalan, sarana pendukung seperti tembok penahan tanah (TPT) juga mendapatkan perhatian. Termasuk, peningkatan jembatan yang menjadi sarana penghubung.

Kepala DPUPR Bayu Pancoroadi menjelaskan, dari puluhan pengerjaan tadi didominasi paket lelang. Dengan fakta tersebut, saat ini Dinas PUPR tengah mengebut proses pemberkasan agar secepatnya dapat disodorkan ke unit layanan pengadaan (ULP). “Puluhan paket kami tahun ini didominasi paket lelang, sebab nilainya di atas Rp 200 juta. Saat ini, dokumen kami kebut untuk secepatnya disodorkan ke ULP,” jelasnya, Rabu (11/1).

Pekan ini, ditargetkan satu berkas sudah diterima ULP. Sehingga realisasi pengerjaan dapat berlangsung pada Maret 2023.

Sedangkan untuk realisasi puluhan paket peningkatan jalan, TPT, serta jembatan, Bayu menyebut tersebar di 21 kecamatan. “Mulai dari Kecamatan Bareng, Diwek, Gudo, Jogoroto, Kesamben, Plandaan, dan wilayah lainnya,” ujarnya.

Seiring rampungya rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang memunculkan adanya zona industri terbaru, DPUPR juga berkomitmen memberi dukungan. Salah satu caranya, dengan melakukan peningkatan alur distribusi. “Terkait keberadaan kawasan industri, kami pastikan berkomitemn untuk mendukung kawasan tadi. Dengan memprioritaskan peningkatan jalan untuk menunjang alur distribusi,” tegasnya. Metode peningkatan tadi, dengan meningkatkan pengerasan kulitas beton sebelum disempurnakan oleh aspal hotmix. Metode tadi dilakukan, agar kulitas jalan benar-benar maksimal. “Kami menyadari jika arus distribusi di kawasan industri membutuhkan kualitas jalan yang maksimal,” pungkas Bayu. (wan/war/epe)

Diduga, pembobolan terjadi setelah toko tutup. Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) Polsek Trowulan yang di-backup Satreskrim Polres Mojokerto, pelaku terdiri dari dua orang. “Dua

Toko Sumber Rejeki Trowulan Dibobol Maling

pelaku terekam CCTV dari tampak depan,” jelas Kapolsek Trowulan Kompol Imam Mahmudi, Rabu (11/1).

Menurut Imam, pelaku beraksi setelah Toko Sumber Rejeki tutup

pukul 21.00.“Kalau karyawan tidak ada yang tinggal di situ. Rumah pemiliknya juga tinggal terpisah dengan toko,” tambahnya. Imam menyebut, toko tersebut milik Ahmad Halim (33), adik kandung KadesTrowulan Zainul Anwar. Saat tokonya diobok-obok, pemilik sedang melaksanakan ibadah umrah.

Dari rekaman CCTV, pencurian terjadi pukul 02.45. Rekaman itu memperlihatkan seorang pelaku mengenakan celana panjang dan jaket jumper dengan penutup kepala. Sedangkan pelaku lain memakai celana dan kaus lengan panjang. Keduanya masuk dengan merusak gembok pintu menggunakan linggis.

Akibat pembobolan ini, korban menanggung kerugian hampir setengah miliar rupiah. Komplotan berhasil membawa kabur uang tunai Rp 415 juta. Terdiri dari Rp 400 juta dari laci kasir dan Rp 15 juta dari toples. Selain itu, komplotan yang kini sedang dalam buruan polisi tersebut juga tandasnya. (no/ war/epe)

Jombang, Memorandum

Cegah konflik, Forkopimda Jombang menggelar silaturahmi antar pimpinan perguruan silat, Rabu (11/1). Respons cepat diambil agar konflik horizontal antar anggota perguruan tidak bertambah liar.

Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Jombang, Purwanto mengatakan, pertemuan ini demi terciptanya kondusivitas wilayah jelang tahun politik. “Kami

bersama pak kapolres dan forkopimda lainnya menginisiasi pelaksanaan forum silaturahmi ini,” terangnya. Sebenarnya, sudah ada pertemuan rutin sebelumnya. Namun, khusus kali ini untuk merespons konflik horizontal antaranggota perguruan silat. “Langkah-langkah ini dilakukan agar kita semakin rukun, damai dan bersatu,” imbuhnya

Ia menambahkan, jika nantinya konflik terjadi dan sudah mengarah pida-

na, maka proses penegakan hukum akan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Yang disepakati kita menciptakan rukun damai di Jombang, baik pimpinan perguruan pencak silat, pengurus, anggota hingga ke akar-akarnya,” bebernya.

Kapolres Jombang AKBP Moh Nurhidayat memaparkan, ada 24 perguruan silat yang telah membuat kesepakatan bersama untuk menjaga

kondusivitas. Dia menjelaskan, sesuai SOP polisi akan melakukan tindakan tegas terukur bila ada nyawa yang terancam. “Tindak tegas jika ada upaya melawan, dan membahayakan nyawa aparat. Dan ini yang ingin kita sampaikan kepada oknum, agar tidak membuat provokasi. Dan ini juga sudah komitmen kami di forkopimda jika ada oknum yang berusaha memprovokasi,” pungkasnya. (wan/war/epe)

Masuki TA 2023, Bupati Minta OPD Cermati DPA

Mojokerto, Memorandum

Pemkab Mojokerto melaksanakan kegiatan penjelasan penyusunan anggaran kas pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.

Agenda itu sebagai dasar persiapan pelaksanaan kegiatan. Karena itu, Bupati

Ikfina Fahmawati meminta seluruh OPD untuk mencermati penyusunan.

“Jadi dicermati semuanya, dicermati triwulan 1, 2, 3, dan 4 saya minta tolong nanti dari tim anggaran. Makanya ini benar-benar dicermati, kalau anda semuanya sudah meletakkan di triwulan berapa, maka mau tidak mau proses sebe-

lumnya harus anda semuanya pastikan tidak gagal,” kata bupati kemarin.

Selain harus cermat, bupati juga mengimbau agar detail dalam setiap penyusunan kegiatan dilengkapi dengan KAK (kerangka acuan kerja/kegiatan). “Kita tidak akan bisa membuat perencanaan yang tepat dan detail kalau

kita ini tidak ada KAKnya dari kegiatan-kegiatan tersebut. Saya minta tolong semuanya detail, kemudian lakukan kecermatan terhadap semua aturan dan persyaratan administratif supaya tidak menjadi hambatan,” ujarnya.

Bupati menyebutkan, penyusunan anggaran kas pada DPA-SKPD APBD TA

2023 dapat mengacu pada TA 2022. Agar seluruh kepala OPD bisa lebih fair, bertahan, dan adaptable dengan semua perencanaan-perencanaan yang sudah dibuat.

Hal itu perlu dilakukan, lanjut Ikfina, karena pada saat ini sudah masuk era Vuca (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), yang

memberikan tantangan bagi para pemimpin dunia untuk merespons berbagai dinamika tantangan global secara tangkas dan produktif. “Kalau kita sudah tahu detailnya, tidak apa-apa ini geser gini, karena kita sudah tahu dan sudah punya data-datanya semuanya perencanaan yang akan dilakukan secara detail,” bebernya. (war/epe)

Mojokerto, Memorandum

Pertimbangkan faktor ekonomi yang belum pulih pasca pandemi Covid-19, Perumdam Maja Tirta menunda kenaikan tarif dasar PDAM.

Direktur Perumdam Maja Tirta Bambang Ribut Sugiartomo menyatakan, rencana untuk menaikkan menyusul ditetapkannya tarif batas atas dan batas bawah air minum bagi BUMD di kabupaten/ kota dari Pemprov Jatim.

Dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 188/2021 disebutkan, tarif PDAM di Kota Mojokerto masih terpaut jauh dari batas bawah sebesar Rp 2.659 per meter kubik. ”Dengan segala pertimbangan, kami memutuskan untuk tidak menaikan tarif di tahun ini,” ujar Bambang, Rabu (11/1).

Ia menyebutkan, saat ini tarif PDAM di Kota Mojokerto masih dibanderol sebesar Rp 1.115 per meter kubik. Atau besaran biaya pelanggan tersebut tetap tak mengalami perubahan sejak ditetapkan 2006 lalu.

Ia menyebut, terdapat sejumlah alasan untuk tidak melakukan penyesuaian tarif PDAM. Salah satunya terkait pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat yang baru tumbuh pasca masa pande-

2023 ini pemakaiannya yang kami tingkatkan,” terang Bambang.

Di samping itu, dia juga menyebut akan bakal menggandeng sesama perusahaan pelat merah milik Pemkot Mojokerto yang selama ini

belum tersentuh jaringan PDAM. Namun, sebut Bambang, upaya ini masih akan dikoordinasikan denganWali Kota Ika Puspitasari. ”Karena dibutuhkan sebuah kebijakan,” ulasnya.

Ia mengaku telah mengkalkulasikan peningkatan pemakaian air PDAM melalui skema perluasan pelanggan tersebut. Jika terealisasi, maka akan menutup selisih tarif batas bawah yang ditetapkan Pemprov Jatim guna meng-cover biaya pemulihan atau full cost recovery (FCR).  ”Jadi kenaikan tarif tidak langsung menyentuh masyarakat kecil,” bebermya.

Ketua Komisi II DPRD

Kota Mojokerto AgusWahjudi Utomo menyatakan, penyesuaian tarif PDAM memang harus mempertimbangkan sekitar 5.600 warga yang jadi pelanggan. Karena itu, di masa peralihan setelah pandemi, legislatif meminta untuk tidak ada kenaikan tarif.  ”Memang tarif PDAM di Kota Mojokerto ini paling murah, tapi tetap harus melihat situasi ekonomi yang masih berat,” ulasnya.

Politisi Partai Golkar ini pun tak menampik cepat atau lambat penyesuaian tarif PDAM perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan BUMD.

Namun, Perumdam Maja Tirta juga

mi Covid-19.

Untuk mendongkrak pendapatan, Perumdam Maja Tirta memilih untuk memperluas cakupan pelanggan. Khususnya pada kalangan pelaku usaha yang dinilai masih minim. Di antaranya, sebut Bambang, perluasan akan menyasar hotel, perniagaan, dan sektor industri. ”Jadi, bukan tarifnya yang naik. Rencana di

didorong untuk melakukan peningkatan la-

yanan agar masyarakat tidak merasa terbebani saat kebijakan diterapkan. (war/epe)

Toko swalayan milik keluarga besar Kepala Desa (Kades) Trowulan di Jalan Raya Nglinguk, Desa/Kecamatan Trowulan dibobol komplotan maling, Senin (9/1)

Rekam Jejak Vendor

Laptop Ribuan Siswa Dicek

Madiun, Memorandum

Pemkot Madiun masih mempelajari satu per satu vendor atau pihak ketiga penyedia jasa yang telah mengajukan penawaran pengadaan 9.452 unit laptop untuk siswa SDN dan SMPN di Kota Madiun.

Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, ia tidak ingin Dinas Pendidikan (Dindik) setempat hanya asal menunjuk pemenang dan berujung masalah seperti tahun sebelumnya. Sehingga saat ini, tim dari pemkot masih melakukan pengecekan ke pabrik.

Pengecekan ini mulai dari ketersediaan laptop, spesifikasi yang telah ditentukan, dan harga yang murah tetapi tidak murahan. Termasuk juga memiliki servis center di Kota Madiun.

“Yang panting penyedia barangnya lengkap, harga terendah, spek sesuai dan ada showroom (service center,red) di Kota Madiun. Kan itu garansinya dua tahun, jadi kalau misalnya ada laptop yang rewel tidak usah dibawa ke luar kota. Kalau tidak ada itu, kita akan kesulitan,” katanya, Rabu (11/1).

Maidi mewanti-wanti Dindik untuk lebih serius dalam melakukan pengadaan ribuan unit laptop. Pasalnya, jauh-jauh hari persiapan telah dilakukan, termasuk mengundang lima vendor yang telah terdaftar di LPSE e-Katalog untuk melakukan pemaparan di kantor Dindik pada 9 Desember 2022 lalu. “Paling tidak standarnya itu harus dipenuhi dulu,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Pemkot Madiun telah merealisasikan 5.425 unit laptop kepada siswa kelas V SDN dan VIII SMPN di Kota Madiun pada 2020 lalu. Kemudian di 2021, Pemkot Madiun memesan 4.880 unit laptop. Namun saat pesanan datang, ternyata tidak sesuai spesifikasi. Sehingga dengan tegas Pemkot menolak seluruh pesanan tersebut.

Kemudian di 2022, pengadaan urung dilakukan karena terkendala waktu, sehingga digulirkan di 2023 ini dengan total anggaran sekitar Rp 53,2 miliar. (adi/lis)

Pemkot Bongkar Gapura Margobawero untuk Rute Bus Wisata

Madiun, Memorandum

Pembongkaran ini dilakukan agar bus wisata Mabour milik Pemkot Madiun dapat mudah melewatinya. Pasalnya akses jalan tersebut sempit saat dua kendaraan roda empat berpapasan.

Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, setelah gapura milik Perusahaan

Mashudi: Kualitas Lumayan Baik

Madiun, Memorandum

Masa perpanjangan kontrak berakhir, Komisi D DPRD Kabupaten Madiun melakukan sidak proyek pembangunan fisik di Jembatan Luworo, Desa Luworo, Kecamatan Pilangkenceng, Rabu (11/1).

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Mashudi bersama anggota komisi dan OPD pengguna anggaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyidak proyek Jembatan Luworo yang masa perpanjangan pekerjaan berakhir pada 8 Januari lalu.

“Di akhir bulan desember belum selesai, sesuai regulasi ada penambahan waktu 50 hari sesuai pengajuan pekerjaan selesai, rencana awal Februari peresmian oleh BNPB,” katanya.

Menurutnya, dari segi kualitas sudah cukup baik pembangunan jembatan, jalan dan marka selesai. Namun, dari pantauan dilapangan masih ada pekerja yang melakukan finishing dan tahap pembersihan. Selain itu, talud setinggi delapan meter yang dibangun tidak menggunakan besi penyangga berpotensi ambrol bila terjadi banjir dan aliran sungai yang deras.

Seperti yang terjadi beberapa hari sebelum batas waktu penger-

jaan selesai, talud samping kanan kiri jembatan sempat ambrol lantaran tidak ada penyangga besi yang memperkuat kontruksi bangunan membuat talud tidak kuat menahan derasnya aliran sungai.

“Dari segi kualitas lumayan baik, tinggal menunggu perapian. Di talud tidak ada besi penyangga, kalau memang diperjalanan ada kerusakan atau ambrol masih menjadi tanggung jawab rekanan karena waktu enam bulan sampai satu tahun untuk masa pemeliharaan,” bebernya.

Selain Jembatan Luworo, rombongan Komisi D juga melakukan sidak pada pembangunan rehabilitasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Saradan dan jalan usaha tani Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng. Diketahui, rekonstruksi Jembatan Luworo menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022, merupakan dana hibah dari BNPB satu tahun sebelumnya. Dipergunakan dalam pembangunan perkerasan jalan sepanjang 2,4 meter dan rekonstruksi jembatan sepanjang 26 meter dan lebar 8 meter yang rencana bakal diresmikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) awal bulan Februari 2023. (adv/lis)

Ngawi, Memorandum

Listrik Negara (PLN) ini dibongkar, nantinya akses jalan bakal diperlebar. Selain dapat memudahkan bus wisata Mabour lewat, kendaraan umum roda empat lebih nyaman saat berpapasan dengan kendaraan lainnya.

“Itu nanti akan jadi rute bus wisata. Maka perlu dilebarkan. Gapura

kita hilangkan, bagian atas saluran di sisi timurnya kita tutup. Dengan begitu bisa semakin lebar,’’ katanya, Rabu (11/1).

Ke depan, bus wisata Mabour bakal melewati rute itu. Sehingga terkoneksi dengan lapak-lapak UMKM yang ada dibeberapa kelurahan. Mulai dari Lapak Mojorejo yang berada di lapangan Margobawero, lapak Pagu Indah di Kelurahan Manisrejo, lapak Banjarejo, lapak Pandean di simpang lima bunderan, dan terakhir ke Ngrowo Bening Edu Park.

“Lapak-lapak akan kita koneksikan dengan bus wisata. Sehingga wisatawan cukup pakai bus wisata,’’ ujarnya.

Selain jadi rute bus wisata, rencananya juga dijadikan sebagai rute sepeda wisata 15 kilometer. Pengerjaannya pun dilakukan tahun ini agar segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Pembangunan di Kota Madiun harus cepat, tepat, bermanfaat. Yang bisa dikerjakan sekarang tidak perlu menunggu nanti-nanti,’’ tuturnya. (adi/lis)

17 Desa di Ngawi Segera Gelar Pilkades Serentak

Ngawi, Memorandum

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Ngawi akan segera digelar di 17 desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi Kabul Tunggul Winarno menjelaskan, pelaksanaan Pilkades serentak akan dilaksanakan mulai Juni atau Juli mendatang.

“Untuk tahun ini ada 17 Desa yang akan mengikuti Pilkades serentak,” katanya. Rabu (11/01).

Kabul mengatakan, untuk kebutuhan anggaran yang digunakan dalam Pilkades serentak mencapai Rp 1,6 miliar yang bersumber dari Bantuan Keuangan (BK) Kabupaten Ngawi yang akan disalurkan di masing-masing desa yang melaksanakan Pilkades serentak.

“Apabila Pemerintah Desa yang mengikuti pelaksanaan Pilkades tersebut mengalami kekurangan anggaran maka dapat dialokasikan melalui APBDes sesuai dengan kebutuhannya,” terangnya.

Anggota Propam Polres Ngawi mengecek kedisiplinan anggota Polisi Wanita (Polwan) di jajaran Polres Ngawi, Rabu (11/1). Kegiatan dalam Operasi Penegakan dan Penertiban Disiplin Personil Polri oleh Bid Propam tersebut dilakukan usai apel pagi di halaman Mapolres Ngawi. Sedikitnya ada 36 Polwan Ngawi yang diperiksa.

“Pengecekan absensi atau kehadiran seluruh anggota Polwan setelah apel pagi, pemeriksaan meliputi sikap tampang dan surat-surat,” kata Plt Kasihumas Polres Ngawi Iptu Dian.

Sementara itu, Kasipropam Polres Ngawi Polda Jatim Iptu Joko mengatakan, tujuan utama

dari Gaktibplin (penegakan ketertiban dispilin) ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan disiplin anggota, menekan sekecil mungkin pelanggaran dan tentunya mewujudkan postur Polri yang Presisi sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini untuk menghindari rekayasa sehingga disiplin benar-benar terjaga, dan berangkat dari hati serta benar-benar diterapkan secara konsisten. Untuk hasil kegiatan ini tidak ditemukan Polwan yang melanggar ketentuan.

“Dalam penegakan disiplin, tidak ada pengecualian, semua harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk perhiasan yang dipakai Polwan juga tata riasnya,” pungkasnya. (aa/lis)

Adapun Desa yang akan mengikuti Pilkades serentak pada tahun 2023 meliputi Desa Beran Kecamatan Ngawi, Desa Jururejo Kecamatan Ngawi, Desa Waruk Tengah Kecamatan Pangkur, Desa Pojok Kecamatan Kwadungan, Desa Wonosari Kecamatan Sine, Desa Gendol Kecamatan Sine, Desa Simo Kecamatan Kwadungan, Desa Campursasri Kecamatan Karangjati, Desa Gempol, Kecamatan Karangjati.

Desa Banjaransari Kecamatan Padas, Desa Tambakromo Kecamatan Padas. Kemudian Desa Sirigan Kecamatan Paron, Desa Kebon Kecamatan Paron, Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar, Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin, Desa Gerih Kecamatan Gerih dan Desa Tawun Kecamatan Kasreman.

“Untuk pembentukan kepanitiaan Pilkades terdiri dari tim tingkat Kabupaten, tim tingkat Kecamatan maupun tim tingkat Desa,” pungkasnya. (aa/lis)

Proyek APJ di Kabupaten Madiun Mulai Digarap

Madiun, Memorandum

Proyek infrastruktur alat penerangan jalan (APJ) dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha alat penerangan jalan (KPBU) dimulai. Diawali dengan pemasangan tiang pertama oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Rabu (11/1).

“Ini awal dimulainya kita akan tentukan titik nol nya dimana masih kita hitung,” kata Bupati Madiun Ahmad Dawami.

Sedikitnya ada 7.459 titik APJ dari program KPBU yang bakal dipasang untuk membuat Kabupaten Madiun menjadi terang benderang. Terdiri dari tiga tipe ukuran yakni tinggi lima meter, tujuh meter dan sembilan meter menyesuaikan lokasi pemasangan. Sementara, sistem pembayaran dilakukan setiap tahun senilai Rp 20,8 miliar.

“Lampu akan ada nomornya ketika terjadi pemadaman lampu laporan cukup mudah, nomor sekian titik di

sini di desa ini akan keluar,” ujarnya.

Ribuan titik yang telah di tetapkan harus dikerjakan pelaksana hingga Juli mendatang harus sudah terpasang dan menyala sesuai dengan standard. Lantaran sesuai target, APJ program KPBU tersebut akan dilaunching perayaan hari jadi Pemkab Madiun. “Target ulang tahun Kabupaten Madiun akan kita nyalakan semua,” bebernya.

Bupati menambahkan, skala prioritas penentuan titik untuk lokasi

pemasangan APJ diutamakan pada wilayang dengan angka kriminalitas tinggi, pusat ekonomi dan wilayah yang mempunyai potensi ekonomi. Dengan harapan dapat memberikan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat Kabupaten Madiun.

“Harapannya untuk menurunkan angka kriminalitas, menurunkan angka kecelakaan, masyarakat nyaman sehingga jam kerja bertambah panjang, ekonomi berkembang,” pungkasnya. (dry/lis)

Bupati Madiun Ahmad Dawami menancapkan tiang lampu penerangan dan peletakan batu pertama proyek infrastruktur jalan di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan.

Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Sidak Jembatan Luworo

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Mashudi (baju putih) berjalan kaki bersama rombongan saat mengecek Jembatan Luworo yang baru rampung dibangun.

Wali Kota Maidi

Dua unit mobil crane berikut personel diterjunkan Pemkot Madiun untuk membongkar gapura masuk Jalan Margobawero yang dilalui bus wisata Mabour.

Pemkot Madiun membongkar gapura pintu masuk jalan Margobawero, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun sisi utara atau persimpangan dengan Jalan Setia Budi, Selasa (10/1) sore.

Untuk menjaga dan meningkatkan disiplin anggota puluhan Polwan Polres Ngawi menjalani pengecekan oleh Propam.

Maling Motor di Kampus Diringkus

Jember, Memorandum

Dalam melancarkan aksinya, warga Jl. A.Yani desa Balung Kulon Kecamatan Balung Jember, diketahui tidak bekerja sendiri melainkan bersama seorang rekannya berinisial RD warga desa Balung Lor yang saat ini masih menjadi buronan polisi.

Aksi terakhir pelaku ini berhasil menggasak sepeda

Pemkot Blitar Terapkan Parkir Drive Thru di PIPP

Blitar, Memorandum

Maksimalkan

Kota Blitar di sebelah selatan lokasi wisata makam.

Menurut Pengelola Kawasan Pariwisata Disbudpar Kota Blitar M Sapa’at, target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kota Blitar 2023 ini naik dibandingkan dengan target pada 2022.

“Target PAD 2023 dari sektor pariwisata adalah sebesar Rp 2,050 miliar, jadi naik Rp 400 juta dari target 2022 yang hanya Rp 1,6 miliar,” kata Sapa’at, Rabu (11/2).

Dia menambahkan, jika sumber utama pendapatan sektor pariwisata di Kota Blitar berasal dari kawasan wisata Makam Bung Karno tersebut, yakni dari restribusi sewa kios pedagang, retribusi pengunjung, dan retribusi parkir kendaraan pengunjung di PIPP.

“Penerapan parkir drive thru ini juga untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pariwisata,” terangnya.

Dengan penerapan parkir drive thru ini diharapkan Disbudpar bisa melihat kondisi riil kendaraan pengunjung wisata yang masuk dan parkir di PIPP.

“Dengan parkir drive thru, pencatatan kendaraan pengunjung wisata di PIPP menggunakan aplikasi. Dan diharapkan sistem ini bisa mengantisipasi potensi kebocoran pendapatan parkir di PIPP,” jelasnya.

Sapa’at memaparkan, saat uji coba penerapan parkir drive thru, jumlah kendaraan pengunjung yang

masuk PIPP di hari biasa mencapai 410 unit per hari. Dengan tarif parkir kendaraan untuk jenis bus Rp 15.000 dan elf Rp 10.000.

“Dari total tersebut, sekitar 60 persen adalah mobil pribadi dan 40 persennya merupakan bus pariwisata,” tambahnya.

Masih menutut Sapa’at, jumlah kendaraan pengunjung yang masuk PIPP bisa lebih di hari libur dan akhir pekan. Dan jika pengelolaan parkir maksimalkan maka target pendapatan dari sektor pariwisata bisa tercapai. (nus/git/lis)

Blitar, Memorandum

Over kapasitas yang terjadi di Lapas Kelas II B Blitar sejak beberapa tahun terakhir, mendapat respons positif pemangku kebijakan. Dari informasi, tercatat jumlah narapidana yang berada di Lapas Kelas II B Blitar saat ini mencapai 563 orang, dari jumlah kapasitas normal yang hanya diperuntukkan bagi 140 narapidana.

Menurut Kalapas Kelas II B Blitar Gatot Tri Raharjo, saat ini penghuni lapas sudah 5 kali lipat dari kapasitas hunian normal. "Menyikapi kondisi memprihatinkan ini, Pemerintah Kota Blitar akan menghibahkan tanah di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, untuk dibangun lapas yang baru," katanya, Rabu (11/2).

Kalapas menambahkan, luas tanah yang akan di hibahkan pemerintah Kota Blitar ini seluas 4,1 hektare. Dan seluruh proses administrasi telah rampung dikerjakan. "Dan saat ini proses relokasi tinggal menunggu penyerahan hibah dari Pemerintah Kota Blitar, dalam hal ini yang berhak memberikan adalah Wali Kota Blitar Santoso," tambahnya.

Masih menurut Gatot, peninjauan lokasi relokasi juga telah dilakukan oleh kedua belah pihak, dari pihak Pemkot maupun Lapas Kelas II B Blitar.

"Hasilnya, tempat relokasi yang baru dirasa cukup memenuhi kriteria untuk dibangunnya lembaga

pemasyarakatan," beber nya. Selanjutnya, setelah proses penyerahan hibah tanah dilakukan, Lapas Kelas II B Blitar akan melakukan pendaftaran aset ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya. Hal itu dilakukan untuk memperoleh sertifikasi untuk lahan yang akan dibangun sebagai lapas. “Langkah selanjutnya adalah mencatatkan di KPKNL Surabaya untuk selanjutnya mengurus sertifikasi,” terangnya.

Untuk relokasi ini, Pemerintah Kota Blitar memberikan 3 alternatif lahan yakni aset lahan di Kelurahan Sentul

Kecamatan Kepanjen Kidul, aset di Kelurahan Gedog dan di Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan.

"Atas semua pertimbangan, maka di putuskan lahan di Kelurahan Sentul yang dipilih. Selain representatif, lahan di kelurahan Sentul juga masih berbentuk sawah dan jauh dari pemukiman penduduk," jelasnya.

Disinggung terkait model bangunan lapas nantinya, Kalapas menerangkan jika konsep pembangunan lapas hingga saat ini masih terus digodok. Dan berbagai rancangan model bangunan lapas juga telah menjadi wacana. (nus/git/lis)

motor Honda CRF milik YP yang hilang pada hari Rabu 4 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 saat sedang mengunjungi temannya di sebuah rumah kos putri Jl. Halmahera II Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Jember atau di seputaran Kampus Unej.

Kapolres Jember AKBP

Hery Purnomo dalam keterangannya mengatakan, "Sarana dan prasarana yang digunakan sementara saat ini masih dikuasi oleh temannya RD yang masih tahap pencarian,yaitu berupa kunci T dan sepeda motor Scoopy", terangnya, Rabu (11/1)

Dari hasil pengembangan diketahui dan tersangka mengakui sudah lima (5) kali melakukan pencurian lainya, yang pertama pada 19 Februari 2022 berupa sepeda motor Vario hitam, kedua 16 Desember 2022 sepeda motor Honda CRF warna merahhitam (Ini sudah dilaporkan

kan)", ucapnya.

Kemudian di Jalan Kalimantan Tersangka mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam, di Jalan Karimata Honda CRF warna hitam dan di Jalan Bangka tersangka mengambil Yamaha N-max warna putih, pungkas Kapolres Jember.

Dengan kelakuan FM ini Polisi menjerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan sesuai dengan pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana dengan ancaman hukuman tuj22uh tahun penjara. (edy/lis)

DPRD Magetan Sodorkan 2 Raperda Inisiatif

Magetan, Memorandum

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Magetan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan menginisiasi dua rancangan peraturan daerah (Raperda).

Raperda Inisiatif DPRD Magetan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Magetan Nur Wakhid, dalam rapat paripurna DPRD Magetan dengan agenda mendengarkan pendapat bupati terhadap dua Raperda dari DPRD di ruang rapat paripurna DPRD Magetan, Rabu (11/1).

Politisi PKB ini mengatakan, Raperda tersebut diklaim memberikan kemudahan dan perlindungan hukum untuk Koperasi serta pelaku UMKM di

Kabupaten Magetan.

"Tujuannya adalah, kita ingin memberikan suport kepada koperasi supaya nanti ada penopang dan payung hukum, sehingga koperasi ini diharapkan bisa berkembang, kemudian tentu kaitannya dengan UMKM kita berharap UMKM kita ini nanti di Kabupaten Magetan juga ada perlindungan yang diatur didalam peraturan perundangundangan, " kata Nur Wakhid, Rabu (11/1).

Nur Wakhid menambahkan, Raperda ini nantinya akan menjadi payung hukum Koperasi serta UMKM meskipun tapuk pimpinan di Magetan berganti karena sifatnya mengikat. "Siapapun yang berkuasa di Magetan nantinya, maka ini tidak akan berdampak," tegasnya.

Bupati Magetan Suprawoto, mengklaim bahwa saat ini kemudahan untuk pelaku UMKM di Kabupaten Magetan sudah berjalan baik. " Sebenarnya saat ini kemudahan itu sudah dilaksanakan, tetapi akan lebih bagus kalau kemudian ada dasar hukumnya, " ungkapnya.

Dibeberkan Suprawoto, banyak poin pada materi raperda selama ini sudah terlaksana, salah satunya promosi. "Di antaranya promosi, selama ini khan juga sudah kita lakukan," pungkasnya.

Rapat paripurna DPRD Magetan dihadiri Bupati Magetan Suprawoto, Pimpinan dan Anggota DPRD Magetan, Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lingkup Pemkab Magetan serta Kepala OPD. (rik/adv/lis)

Bupati Magetan Suprawoto membacakan tanggapan.

Lindungi Koperasi dan UMKM

Fiqi Mafu'uddin digelandang anggota tim Kalong Reskrim Polres Jember.

Fiqi Mafu'uddin diringkus oleh Tim Kalong Polres Jember setelah menggasak motor Honda CRF di sebuah rumah kos putri Jalan Halmahera II Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Jember atau di seputaran Kampus Unej.

pendapatan dari sektor pariwisata, Pemkot Blitar akan menerapkan parkir drive thru bagi kendaraan pengunjung kawasan wisata Makam Bung Karno. Lokasi parkir tersebut terletak di Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP)

Loket pembayaran parkir drive thru bagi pengunjung di PIPP (Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan) Makam Bung Karno Kota Blitar.

PASURUAN RAYA

Edarkan Sabu, Kenek Sekargadung Dibui

menjadi pengedar sabu. “Kita kembangkan dari hasil penyidikan, dan tersangka ini merupakan salah satu dari jaringan pengedar narkotika,” jelas AKP Nanang Sugiono, Rabu (11/1).

Lanjut AKP Nanang Sugiono, hasil penyelidikan terkait maraknya peredaran narkoba di Desa Sekargadung, anggota sat narkoba menangkap

BHQ. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 1 bungkus plastik klip yang digulung dengan selembar tissue yang diberi tanda huruf A dan di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,38 gram, sedangkan 1 bungkus klip plastik ditemukan narkotika jenis sabu seberat 1,16 gram dan diberi tanda huruf B. Satu unit handphone tersangka juga

diamankan beserta uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 2 juta.

Tersangka BHQ, dijerat dengan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tersangka saat ini mendekam dalam ruang tahanan Polres Pasuruan Kota guna untuk pengembangan kasusnya. (kd/mh/day)

Pasuruan, Memorandum

Pembangunan atap Balai Desa Sumber Glagah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, menuai masalah. Setelah atap penyangga galvalum ambruk saat proses pembangunan, Senin (9/1) sore kemarin.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski dua pekerja proyek menderita luka lecet akibat tertimpa bagian bangunan.

Diseruduk Truk, Warga Pacarkeling Tewas

Pasuruan, Memorandum

Diduga mengantuk, truk engkel nopol R 1880 GC keluar jalur dan menabrak pengendara motor yang melaju di jalur berlawanan. Akibat kecelakaan itu, menewaskan ibu Rantimah (65). Sementara Khusain pengendara motor honda Beat nopol N 6674 TZ mengalami luka berat.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan, Ipda Khunaifi menjelaskan, laka lantas terjadi di Jl Raya Pasuruan - Malang, tepatnya di Desa Kurung Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, Rabu (11/1) sekira pukul 12.15.

“Khusain pengendara motor berboncengan dengan ibunya, Rantimah, warga Desa Pacarkeling. Saat melaju, dari arah yang berlawanan muncul truk dan menghantam motor mereka. Akibatnya sang ibu meninggal dunia di lokasi kejadian,” terang Ipda Khunaifi

Penuturan sang sopir, Suparno mengaku mengantuk, hingga truk yang ia kemudikan kehilangan kendali. Supir asal Probolinggo ini, tidak menyadari truk keluar jalur, dan menghantam motor, hingga ibu dan anak pengendara motor terpental beberapa meter.

“Sopir mengaku mengantuk. Semalam berangkat kirim barang ke Malang dan tadi pulang dari Malang pukul 09.30,” jelas Ipda Khunaifi

Kedua korban dievakuasi ke RSUD dr R Soedarsono Kota Pasuruan, untuk mendapat perawatan intensif. Mengingat korban Sudarmaji mengalami luka berat akibat benturan dan dalam kondisi kritis. Sedangkan sang ibu Rantimah yang meninggal dunia di lokasi kejadian juga di evakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan visum etrepertum. “Sopir kini diamankan polisi di Poslantas Kejayan untuk dimintai keterangan,” kata dia. (kd/mh/day)

Ambruknya atap balai desa ini, mengagetkan banyak pihak. Karena proses pembangunan memakan dana ratusan juta. Sementara warga desa belum menikmati sarana balai desa tersebut.

Pantauan Memorandum hampir seluruh atap bangunan ambruk sudah dibersihkan. Berikut dengan genteng dan ornamen lain.

Dikonfirmasi ke balai desa, pihak aparat desa memilih bungkam. Pihak Kepala Desa Sumber Glagah, Fatkhur Rozi juga tidak berada di kantornya. Dihubungi melalui telfon selulernya juga tidak dibalas. “Pak Kades tidak ada Mas. mungkin ada acara di luar kantor,” ungkap salah satu pegawai kantor

desa.

Terpisah Camat Rembang, Firdaus Handara membenarkan ambruknya atap balai desa tersebut. “Betul. Atap bangunan pendopo tersebut ambruk,” ungkapnya.

Handara menjelaskan, perbaikan Balai Desa Desa Sumber Glagah yang terletak di Jl, Rembang - Sidogiri tersebut, pendanaanya bersumber dari Bantuan Keuangan (BK) Desa Pemkab Pasuruan tahun 2022 kurang lebih Rp 140 juta. “Yang melakukan pekerjaan itu dari Tim Pemerintah Desa Sendiri dengan memberdayakan masyarakat setempat,” jelasnya.

Firdaus Handara mengaku tidak tahu secara teknis penyebab amburuknya bangunan tersebut. “Kami menduga karena kualitas bangunanya kurang kuat, tapi kalau masalah teknisnya kami tidak tahu,” paparnya.

Handara juga menyebutkan, pihaknya kerepotan dalam berkoordinasi dengan Kepala Desa Sumber Glagah terkait hal tersebut. “Iya pak sama. Saya juga mau menemui susah. Dihubungi lewat telepon juga kadang diangkat, kadang tidak,” keluh Camat. (mas/mh/day)

AMBRUKNYA atap Balai Desa Sumber Glagah, Kecamatan Rembang, direaksi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Komisi A yang membidangi pemerintahan dan hukum, serta Komisi C membidangi pembangunan, mempertanyakan kualitas bangunan Balai Desa Sumber Glagah tersebut. Sekretaris Komisi 1, Arifin menilai kasus ambruknya atap balai desa di Sumber Glagah perlu

dilakukan studi kasus secepatnya. Secepatnya wakil rakyat ini, melakukan sidak ke lokasi. “Setelah ada rapat dengan Dispenduk Capil, Kamis (12/1) kita agendakan ke lokasi. Kita ingin menelaah secara langsung atas apa yang terjadi,” tegas H Arifin.

Politisi Partai PDI-P ini, menyayangkan ambruknya atap balai desa saat dilakukan pengerjaan. Ini menunjukkan jika kualitas

bangunan tidak dihitung sebagaimana selayaknya. “Setelah sidak, kami akan panggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah balai desa itu. Bisa kadesnya, pemborongnya, pejabat setempat, DPMD dan lainnya,” tegasnya. Seingat Arifin, balai desa Sumber Glagah ini ada dua kali pendanaan dari Bantuan Khusus Keuangan (BKK). Yakni pada 2022 sebesar Rp 140 juta. Dan tambahan

PAK atau anggaran silpa untuk digunakan pada 2023 sebesar Rp 100 juta. “Cuma ini perlu konfirmasi ulang. Dana Rp 240 juta itu dalam satu tahun anggaran atau ada tambahan anggaran di tahun berikutnya,” cetusnya.

Sementara itu, Ruslan, Ketua Komisi C menyayangkan ambruknya atap gedung balai desa itu. Padahal tidak ada hujan atau angin yang menganggu bangunan tersebut. Karena saat itu, para

pekerja masih melakukan pengerjaan pada atap bangunan.“Kami akan lakukan hearing sesuai tupoksi kami di bidang pembangunan,” tegasnya kepada awak media.

Pihaknya juga masih belum tahu persis karena belum ke lokasi. Hanya saja dilihat dari ambruknya bangunan saat para pekerja masih menyelesaikan pekerjaan, tentu patut disayangkan. (mh/day)

AKP Nanang Sugiono, Kasat

Narkoba Polres Pasuruan Kota menjelaskan, tersangka sudah

lama menjadi target operasi polisi. Tersangka yang berprofesi kernet angkutan umum, juga

Pasuruan, Memorandum

Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota menangkap BHQ (28), warga Desa Sekargadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Terduga pelaku yang berprofesi sebagai kenek ini, menjadi pengedar sabu. Polisi juga menyita 1,38 gram sabu dibungkus dalam plastik klip.

Terduga pelaku BHQ diamankan di Polres Pasuruan Kota.

Truk engkel di lokasi kejadian.

FOTO:

Kondisi bangunan Pendopo Sumber Glagah.

AREMA

Cabuli Anak, Pria Wagir Dikecrek

Malang, Memorandum

Unit Reskrim Polsek Wagir berhasil meringkus TW (32), laki-laki asal Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Diduga, tersangka melakukan pencabulan anak dibawah umur, RA (12).

Kasihumas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik menyampaikan TW ditangkap atas laporan dari tetangganya. “TW diamankan di rumahnya pada Selasa (10/1) sekitar pukul 16.30, tanpa melakukan perlawanan,” terangnya, Rabu (11/1).

Taufik menambahkan kejadian bermula Senin (9/1) pagi, RA berada di rumah sendirian. Saat itu orangtuanya bekerja. Nampaknya, tersangka memanfaatkan situasi rumah yang sepi dengan masuk ke dalam dan berupaya merayu korban di dalam kamarnya.

Malang, Memorandum

Rencana Satpol PP Kabupaten

Malang akan menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kepanjen, diawali dengan melakukan sosialisasi dan mengingatkan pada PKL agar mematuhi aturan yang berlaku. Petugas melakukan penyisiran di beberapa titik wilayah di Kepanjen, Selasa (10/1).

Terutama pada wilayah yang kerap digunakan sebagai tempat mangkal PKL. Seperti, di sepanjang Jl Kawi, Jl Banurejo atau di sekitar Kantor Kecamatan Kepanjen dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA) serta sepanjang Jl Raya Penarukan atau di depan Kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Malang.

Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Firmando Hasiholan Matondang menyampaikan pihaknya melakukan sosialisasi pada PKL. “Kami tadi sifatnya baru mengawasi, mengedukasi dan terutama mensosialisasikan agar tidak berjualan di tempat yang tidak semestinya,” ujarnya, Selasa (10/1).

Disampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan jumlah PKL liar yang biasa berjualan di

dua kawasan tersebut. Hanya saja, sebelum melakukan penertiban, terlebih dahulu pihaknya akan melakukan koordinasi lintas sektor bersama perangkat daerah terkait untuk merumuskan solusi bagi PKL yang ditertibkan.

Terlebih menurutnya hal tersebut merupakan tanggung jawab semua perangkat daerah. Selain di kantor yang sebagian areanya menjadi tempat berjualan oleh PKL, juga menjadi tanggung jawab bagi perangkat daerah yang bersangkutan.

“Kita akan koordinasi dulu dengan Dinas PUSDA, Kecamatan Kepanjen, Dinas Pendidikan, RSUD Kanjuruhan. Bagaimana solusinya, ini juga termasuk UMKM, jadi juga akan kami tanya ke Dinas Koperasi dan UMKM,” kata Firmando.

Sebanyak 2 titik diperkirakan menjadi tempat relokasi bagi PKL di Kepanjen yang keberadaannya dinilai liar. Dua titik tersebut area Stadion Kanjuruhan, lapangan yang berada di Jl Penarukan Kecamatan Kepanjen dan di area Pasar Sumedang. “Dua tempat itu dinilai sesuai untuk menampung PKL yang selama ini banyak berjualan di jalan raya dan trotoar,” imbuh Firmando.

Sementara itu, Camat Kepanjen Ichwanul Muslimin meminta bantuan Satpol PP terkait keberadaan PKL yang semakin marak di wilayahnya. Terutama di ruas Jl Panarukan, Jl Panji, Jl Kawi serta di ruas jalan lain.

Menurutnya, sebagai ibu kota Kabupaten Malang, pihaknya harus bisa menampakkan wajah sebagai ibukota yang sebenarnya. Yaitu, harus rapi bersih dan asri sehingga harus terbebas dari PKL terutama yang menggunakan sepandan jalan.

“Saya sudah berkordinasi dengan pihak Satpol PP dan beberapa OPD lainnya terutama yang ketempatan PKL,” ujar Ichwanul.

Apalagi banyaknya pengaduan dari masyarakat yang meresahkan keberadaan PKL yang dianggap mengganggu pengguna jalan lain. Di antara mereka menggelar dagangannya dengan menggunakan median jalan serta trotoar.

Untuk itu, sebaiknya mereka dapat ditampung pada dua titik yaitu Pasar Sumedang dan Stadion Kanjuruhan. Nantinya, pada lokasi itu bisa menjadi pasar kuliner sehingga tidak mengganggu pengguna jalan.

“Stadion Kanjuruhan lokasinya

masih luas, kalau PKL ditampung disana semua masih muat. Lalu di Penarukan sisi utara itu ada lapangan, parkirnya luas dan juga bisa digunakan PKL. Sedangkan bagian tengah masih bisa untuk olahraga,” terang Ichwanul. Sedangkan untuk pasar Sumedang masih harus menunggu karena pembangunannya rampung secara keseluruhan. Rencananya, PKL yang bakal direlokasi ke Pasar Sumedang adalah PKL yang biasa berjualan di sepanjang Jl Cepokomulyo.

Pihak kecamatan juga sudah melakukan sosialisasi, kepada para PKL untuk memberi pemahaman bahwa berjualan di tempat yang tidak semestinya dapat membahayakan pada pengguna jalan lain.

“Kalau misalnya jualan di pinggir jalan, tentu area jalannya terganggu. Kalau ada hal yang tidak diinginkan, baik yang jualan dan pengendara bisa terdampak. Begitu juga kalau ada yang jualan di area pedestrian atau trotoar, pejalan kaki jadi tak bisa lewat, akhirnya turun ke badan jalan, sementara kendaraan juga cukup kencang, kan bahaya,” urai Ichwanul. (kid/ari/lis)

Aksi pelaku sempat dipergoki nenek dan bibi korban. Oleh keduanya, TW diperingatkan untuk tidak berbuat macam-macam terhadap RA. Namun teguran keras tak membuat pelaku jera, TW kembali melakukan aksinya dengan meraba dan menciumi korban setelah keluarga RA meninggalkan rumah.

“Pelaku pelecehan anak dibawah umur ini menjalankan aksinya dengan bujuk rayu pada saat rumah korban sepi,” kata Taufik.

Akibat perbuatannya, lanjut Taufik, RA mengeluh kesakitan dan korban menceritakan semua yang terjadi kepada orangtuanya. Polsek Wagir yang menerima laporan segera melakukan

penyelidikan dan melakukan penangkapan tersangka.

Di hadapan penyidik, TW mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku khilaf tidak bisa menahan hasratnya ketika melihat korban sendirian di rumah.

“Barang bukti berupa pakaian korban dan sprei di kamar korban turut disita untuk proses penyidikan lebih lanjut,” terangnya.

Kini kasus pencabulan tersebut telah dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Malang. Pelaku akan dikenakan Pasal 81 Jo Pasal 76 D Sub Pasal 82 Jo Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (kid/ari/lis)

Kasus Perundungan Santri, Polisi Tetapkan Tersangka

Malang, Memorandum

Kasus perundungan santri yang terjadi di ponpes yang ada di Bululawang, Kabupaten Malang, ditindaklanjuti Polres Malang. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polres Malang sudah tetapkan tersangka.

Kasus ini terjadi pada November 2022 lalu dan dilaporkan oleh orang tua korban ke Mapolres Malang pada 26 November 2022. Kasatreskrim Polres Malang Iptu Wahyu Rizki Saputro menyampaikan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.

Malang, Memorandum

Tepergok mencuri sepeda motor, S (48), warga Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, nyaris dihajar massa di Desa Rembun, Kecamatan Dampit, Selasa (10/1/2023) siang. Pasalnya, S nekad hendak mencuri sepeda motor milik Supardi (57), warga Desa Rembun.

Kasihumas Polres Malang Iptu Achmad Taufik menyampaikan tindakan yang dilakukan oleh S terbilang nekat karena sepeda motor yang bakal dicurinya tidak jauh dari pemiliknya memarkir. “Kejadiannya pada siang hari,” terangnya, Rabu (11/1).

Kejadian bermula saat Supardi pergi menggunakan motor Honda Prima miliknya menuju areal persawahan di Jl Perwira, Desa Rembun, Kecamatan Dampit. Sampai di lokasi, korban memarkir kendaraan

di pinggir jalan lalu bergegas menggarap lahan sawah miliknya. Ketika sedang mencangkul sawah, dari jarak 100 meter, Supardi mengetahui ada seorang pria tidak dikenal mondar-mandir di dekat

motornya. Tak lama, motor miliknya telah didorong hendak dibawa kabur.

Supardi yang mengetahui motornya hendak dicuri langsung berteriak maling hingga mengun-

dang perhatian warga setempat dan mengejar pelaku. “Korban tahu motornya didorong pelaku karena merasa motornya akan dicuri langsung teriak maling,” kata Taufik.

Terduga pelaku berusaha melarikan diri dan dikepung massa. Hingga akhirnya pelaku tertangkap dan diamankan di Balai Desa Rembun. Warga yang geram berusaha menghakimi pelaku, tak lama jajaran Polsek Dampit mendatangi lokasi kejadian sehingga amukan massa dapat dikendalikan. “Pelaku sudah kita amankan, sekarang masih dilakukan pendalaman,” ujar Taufik.

Kini terduga pelaku S terpaksa harus berurusan dengan penyidik Polsek Dampit dan akan dikenakan pasal 362 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUH Pidana tentang pencurian atau percobaan pencurian dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. (kid/ari/lis)

“Kami sudah menetapkan tersangkanya, nanti dilakukan mediasi yang akan diikuti oleh para orang tua baik tersangka maupun korban serta beberapa pihak lain,” terangnya, Selasa (10/1/2023).

Korban perundungan adalah siswa kelas 1 SMP, berinisial DFA (12). Abdul Aziz, orang tua korban menceritakan bahwa kejadian yang dialami anaknya terjadi pada 26 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB.

Kejadiannya bermula seusai jam pelajaran, pelaku atau anak berhadapan dengan hukum (ABH) berinisial KR, tidak mengikuti pelajaran. Pelaku bolos pelajaran dan merokok di gazebo. Kemudian ada anak lain yang melaporkan ke guru.

Tidak terima dilaporkan guru, KR bertanya pada temannya siapa yang mengadu. Kemudian ada dua siswa yang menuduh korban DFA ini. Seusai sekolah korban dikunci di kelas, kemudian oleh pelaku korban dianiaya dengan cara

dipukul, ditendang dan diinjak hingga bercucuran darah.

Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami patah tulang di bagian hidung, kedua kelopak matanya lebam, dahi dan kepala benjol, serta memar di sekujur tubuhnya. “Meski sudah pernah dilakukan mediasi yang diikuti orang tua dan beberapa pihak terkait, namun orang tua korban minta lanjut,” kata Wahyu.

Penyidikan pada kasus ini jalan terus, setelah pihak keluarga korban meminta untuk dilanjutkan ke proses hukum. Penyidik akan melakukan mediasi, hal itu sesuai perintah Undang-undang Peradilan Anak, tujuannya hukuman dalam peradilan pidana tergantikan dengan cara lain, seperti memaafkan supaya proses hukum tidak berlanjut.

“Sebelumnya memang sudah mediasi dan pihak keluarga minta lanjut, setelah ini dilakukan mediasi kemudian diversi. Pada saat mediasi akan mengundang beberapa pihak, seperti keluarga korban dan pelaku, juga Kemenag, KPA, DP3A dan pihak lainnya,” jelas Wahyu. (kid/ari/lis)

Pemkot Beri Bantuan Hibah Kesejahteraan ke LVRI

Malang, Memorandum

Hal

“LVRI memang bersurat kepada Pak Wali. Dan untuk kesejahteraan organisasi, yang bisa dilakukan pemerintah daerah melalui bantuan hibah. Itu sesuai kemampuan keuangan pemerintahan daerah,” terang Wawali ditemui usai prosesi acara, Selasa (10/1).

Disinggung jumlah nominal, hal itu tentu sudah ada. Namun demikian, lebih pas ketika yang menyampaikan dari pihak yang bersangkutan.

Dalam hal ini adalah dari pihak personil LVRI sendiri.

Di samping itu, dalam kesempatan yang sama, wawali juga menyebut bahwa LVRI adalah organisasi yang netral di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Namun, sebagai warga negara, secara personal mempunyai hak politik. Sehingga, bisa menyalurkan hak pilihnya pada pemilu mendatang.

“Secara personal, anggota LVRI mempunyai hak pilih. Namun, secara organisasi, LVRI adalah ormas yang netral. Karena itu dihimbau, agar menggunakan hak politik secara personal. Tapi tetap menjaga persatuan dan kesatuan secara organisasi LVRI,” lanjutnya.

Karena, tambah wawali jajaran LVRI berada di seluruh Indonesia. Sementara salah satu peran penting adalah pendidikan karakter, yang menjadi program nasional. Itu berawal dari ketokohan dan kewibawaanya, sehingga diharapkan memberi-

kan edukasi dan mengajak komunitas yang lain, termasuk kepada generasi penerus.

“Semoga LVRI semakin memperteguh kembali potensi yang dimiliki. Dalam berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Menjaga persatuan, sebagai pioner dan contoh warga negara yang baik, saat bertugas maupun purna,” harap Wawali di HUT LVRI.

Menurut Wawali, LVRi adalah salah satu lansia yang produktif dan bermanfaat. Baik berperan dalam pendidikan, sosial naik lokal maupun nasional.

Sementara itu, Letkol Pur Machmud, salah satu LVRI yang juga $ekretaris Dewan Pertimbangan LVRI Kota Malang menyambut baik diterimanya surat pengajuan dari LVRI. Sehingga, muncul bantuan dari Pemkot bantuan hibah.

“Ya baguslah. Itu sudah sesuai dengan Undang Undang yang yang ada dan berlaku di negara kita,” tuturnya. (edr/lis)

Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Malang bisa bernapas lega. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menerima dan merestui pengajuan kesejahteraan organisasi LVRI melalui hibah.

itu disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji melalui Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko saat memberikan sambutan HUT ke-66 LVRI di Gedung Dharma Sabha PEPABRI Jalan Panglima Sudirman Kota Malang, Selasa (10/1).

TW, terduga pelaku pencabulan.

Iptu Wahyu Rizki Saputro.

Lokasi kejadian pencurian motor.

Petugas Satpol PP Kabupaten Malang melakukan sosialisasi pada PKL.