43 minute read
MOJOKERTO HAL
KAMIS PON, 12 JANUARI 2023
KABIRO MOJOKERTO-JOMBANG: M Anwar; WARTAWAN: Suparno, Ferdy Eko C, Hermawan S; HP: 082257535345. ALAMAT BIRO MOJO: Griya Permata Ijen A2/17 Magersari, Kota Mojokerto.
Advertisement
HALAMAN 12
Bayu Pancoroadi
Bersumber dari APBD Puluhan Paket Peningkatan Jalan Dilelang
Jombang, Memorandum
Bersumber dari APBD 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang menggelontor puluhan paket pekerjaan jalan. Bukan hanya jalan, sarana pendukung seperti tembok penahan tanah (TPT) juga mendapatkan perhatian. Termasuk, peningkatan jembatan yang menjadi sarana penghubung.
Kepala DPUPR Bayu Pancoroadi menjelaskan, dari puluhan pengerjaan tadi didominasi paket lelang. Dengan fakta tersebut, saat ini Dinas PUPR tengah mengebut proses pemberkasan agar secepatnya dapat disodorkan ke unit layanan pengadaan (ULP). “Puluhan paket kami tahun ini didominasi paket lelang, sebab nilainya di atas Rp 200 juta. Saat ini, dokumen kami kebut untuk secepatnya disodorkan ke ULP,” jelasnya, Rabu (11/1).
Pekan ini, ditargetkan satu berkas sudah diterima ULP. Sehingga realisasi pengerjaan dapat berlangsung pada Maret 2023.
Sedangkan untuk realisasi puluhan paket peningkatan jalan, TPT, serta jembatan, Bayu menyebut tersebar di 21 kecamatan. “Mulai dari Kecamatan Bareng, Diwek, Gudo, Jogoroto, Kesamben, Plandaan, dan wilayah lainnya,” ujarnya.
Seiring rampungya rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang memunculkan adanya zona industri terbaru, DPUPR juga berkomitmen memberi dukungan. Salah satu caranya, dengan melakukan peningkatan alur distribusi. “Terkait keberadaan kawasan industri, kami pastikan berkomitemn untuk mendukung kawasan tadi. Dengan memprioritaskan peningkatan jalan untuk menunjang alur distribusi,” tegasnya.
Metode peningkatan tadi, dengan meningkatkan pengerasan kulitas beton sebelum disempurnakan oleh aspal hotmix. Metode tadi dilakukan, agar kulitas jalan benar-benar maksimal. “Kami menyadari jika arus distribusi di kawasan industri membutuhkan kualitas jalan yang maksimal,” pungkas Bayu. (wan/war/epe)
Toko Sumber Rejeki Trowulan Dibobol Maling Uang Ratusan Juta dan Puluhan Slop Rokok Digondol
Mojokerto, Memorandum
Toko swalayan milik keluarga besar Kepala Desa (Kades) Trowulan di Jalan Raya Nglinguk, Desa/Kecamatan Trowulan dibobol komplotan maling, Senin (9/1) dini hari. Uang tunai Rp 415 juta dan barang dagangan senilai Rp 50 juta pun amblas digondol.
FOTO: MEMORANDUM/WAR
Toko swalayan yang dibobol maling.
Diduga, pembobolan terjadi setelah toko tutup. Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) Polsek Trowulan yang di-backup Satreskrim Polres Mojokerto, pelaku terdiri dari dua orang. “Dua pelaku terekam CCTV dari tampak depan,” jelas Kapolsek Trowulan Kompol Imam Mahmudi, Rabu (11/1).
Menurut Imam, pelaku beraksi setelah Toko Sumber Rejeki tutup pukul 21.00. “Kalau karyawan tidak ada yang tinggal di situ. Rumah pemiliknya juga tinggal terpisah dengan toko,” tambahnya.
Imam menyebut, toko tersebut milik Ahmad Halim (33), adik kandung Kades Trowulan Zainul Anwar. Saat tokonya diobok-obok, pemilik sedang melaksanakan ibadah umrah.
Dari rekaman CCTV, pencurian terjadi pukul 02.45. Rekaman itu memperlihatkan seorang pelaku mengenakan celana panjang dan jaket jumper dengan penutup kepala. Sedangkan pelaku lain memakai celana dan kaus lengan panjang. Keduanya masuk dengan merusak gembok pintu menggunakan linggis.
Akibat pembobolan ini, korban menanggung kerugian hampir setengah miliar rupiah. Komplotan berhasil membawa kabur uang tunai Rp 415 juta. Terdiri dari Rp 400 juta dari laci kasir dan Rp 15 juta dari toples. Selain itu, komplotan yang kini sedang dalam buruan polisi tersebut juga menggasak puluhan slop rokok senilai kurang lebih Rp 50 juta. “Jadi total kerugiannya sekitar Rp 465 juta,” tandasnya. (no/
war/epe)
n tidak Rumah rpisah ter3), an ya ang ah. enRean anya mbok
s. n ini, rugian upiah. mbawa ta. Terci kasir
Selain edang ut juga menggasak puluhan slop rokok senilai kurang lebih Rp 50 juta. “Jadi total kerugiannya sekitar Rp 465 juta,” tandasnya. (no/
war/epe)
Cegah Konfl ik, Gelar Silaturahmi Perguruan Silat
Jombang, Memorandum
Cegah konflik, Forkopimda Jombang menggelar silaturahmi antar pimpinan perguruan silat, Rabu (11/1). Respons cepat diambil agar konfl ik horizontal antar anggota perguruan tidak bertambah liar.
Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Jombang, Purwanto mengatakan, pertemuan ini demi terciptanya kondusivitas wilayah jelang tahun politik. “Kami bersama pak kapolres dan forkopimda lainnya menginisiasi pelaksanaan forum silaturahmi ini,” terangnya.
Sebenarnya, sudah ada pertemuan rutin sebelumnya. Namun, khusus kali ini untuk merespons konflik horizontal antaranggota perguruan silat. “Langkah-langkah ini dilakukan agar kita semakin rukun, damai dan bersatu,” imbuhnya
Ia menambahkan, jika nantinya konflik terjadi dan sudah mengarah pida-
FOTO: MEMORANDUM/WAN
Forkopimda Jombang foto bersama pimpinan perguruan silat usai pertemuan.
na, maka proses penegakan hukum akan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Yang disepakati kita menciptakan rukun damai di Jombang, baik pimpinan perguruan pencak silat, pengurus, anggota hingga ke akar-akarnya,” bebernya.
Kapolres Jombang AKBP Moh Nurhidayat memaparkan, ada 24 perguruan silat yang telah membuat kesepakatan bersama untuk menjaga kondusivitas. Dia menjelaskan, sesuai SOP polisi akan melakukan tindakan tegas terukur bila ada nyawa yang terancam.
“Tindak tegas jika ada upaya melawan, dan membahayakan nyawa aparat. Dan ini yang ingin kita sampaikan kepada oknum, agar tidak membuat provokasi. Dan ini juga sudah komitmen kami di forkopimda jika ada oknum yang berusaha memprovokasi,” pungkasnya. (wan/war/epe)
Bupati Ikfi na Fahmawati menggelar rapat bersama kepala OPD membahas DPA.
Masuki TA 2023, Bupati Minta OPD Cermati DPA
Mojokerto, Memorandum
Pemkab Mojokerto melaksanakan kegiatan penjelasan penyusunan anggaran kas pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) APBD Tahun Anggaran (TA) 2023. Agenda itu sebagai dasar persiapan pelaksanaan kegiatan. Karena itu, Bupati Ikfi na Fahmawati meminta seluruh OPD untuk mencermati penyusunan.
“Jadi dicermati semuanya, dicermati triwulan 1, 2, 3, dan 4 saya minta tolong nanti dari tim anggaran. Makanya ini benar-benar dicermati, kalau anda semuanya sudah meletakkan di triwulan berapa, maka mau tidak mau proses sebelumnya harus anda semuanya pastikan tidak gagal,” kata bupati kemarin.
Selain harus cermat, bupati juga mengimbau agar detail dalam setiap penyusunan kegiatan dilengkapi dengan KAK (kerangka acuan kerja/kegiatan). “Kita tidak akan bisa membuat perencanaan yang tepat dan detail kalau kita ini tidak ada KAKnya dari kegiatan-kegiatan tersebut. Saya minta tolong semuanya detail, kemudian lakukan kecermatan terhadap semua aturan dan persyaratan administratif supaya tidak menjadi hambatan,” ujarnya.
Bupati menyebutkan, penyusunan anggaran kas pada DPA-SKPD APBD TA 2023 dapat mengacu pada TA 2022. Agar seluruh kepala OPD bisa lebih fair, bertahan, dan adaptable dengan semua perencanaan-perencanaan yang sudah dibuat.
Hal itu perlu dilakukan, lanjut Ikfina, karena pada saat ini sudah masuk era Vuca (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), yang memberikan tantangan bagi para pemimpin dunia untuk merespons berbagai dinamika tantangan global secara tangkas dan produktif. “Kalau kita sudah tahu detailnya, tidak apa-apa ini geser gini, karena kita sudah tahu dan sudah punya data-datanya semuanya perencanaan yang akan dilakukan secara detail,” bebernya. (war/epe)
Ekonomi Belum Pulih, Perumdam Maja Tirta Tunda Kenaikan Tarif
Mojokerto, Memorandum
Pertimbangkan faktor ekonomi yang belum pulih pasca pandemi Covid-19, Perumdam Maja Tirta menunda kenaikan tarif dasar PDAM.
Direktur Perumdam Maja Tirta Bambang Ribut Sugiartomo menyatakan, rencana untuk menaikkan menyusul ditetapkannya tarif batas atas dan batas bawah air minum bagi BUMD di kabupaten/ kota dari Pemprov Jatim.
Dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 188/2021 disebutkan, tarif PDAM di Kota Mojokerto masih terpaut jauh dari batas bawah sebesar Rp 2.659 per meter kubik. ”Dengan segala pertimbangan, kami memutuskan untuk tidak menaikan tarif di tahun ini,” ujar Bambang, Rabu (11/1).
Ia menyebutkan, saat ini tarif PDAM di Kota Mojokerto masih dibanderol sebesar Rp 1.115 per meter kubik. Atau besaran biaya pelanggan tersebut tetap tak mengalami perubahan sejak ditetapkan 2006 lalu.
Ia menyebut, terdapat sejumlah alasan untuk tidak melakukan penyesuaian tarif PDAM. Salah satunya terkait pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat yang baru tumbuh pasca masa pande-
Kantor PDAM Kota Mojokerto.
mi Covid-19.
Untuk mendongkrak pendapatan, Perumdam Maja Tirta memilih untuk memperluas cakupan pelanggan. Khususnya pada kalangan pelaku usaha yang dinilai masih minim. Di antaranya, sebut Bambang, perluasan akan menyasar hotel, perniagaan, dan sektor industri. ”Jadi, bukan tarifnya yang naik. Rencana di 2023 ini pemakaiannya yang kami tingkatkan,” terang Bambang.
Di samping itu, dia juga menyebut akan bakal menggandeng sesama perusahaan pelat merah milik Pemkot Mojokerto yang selama ini belum tersentuh jaringan PDAM. Namun, sebut Bambang, upaya ini masih akan dikoordinasikan dengan Wali Kota Ika Puspitasari. ”Karena dibutuhkan sebuah kebijakan,” ulasnya.
Ia mengaku telah mengkalkulasikan peningkatan pemakaian air PDAM melalui skema perluasan pelanggan tersebut. Jika terealisasi, maka akan menutup selisih tarif batas bawah yang ditetapkan Pemprov Jatim guna meng-cover biaya pemulihan atau full cost recovery (FCR). ”Jadi kenaikan tarif tidak langsung menyentuh masyarakat kecil,” bebermya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Agus Wahjudi Utomo menyatakan, penyesuaian tarif PDAM memang harus mempertimbangkan sekitar 5.600 warga yang jadi pelanggan. Karena itu, di masa peralihan setelah pandemi, legislatif meminta untuk tidak ada kenaikan tarif. ”Memang tarif PDAM di Kota Mojokerto ini paling murah, tapi tetap harus melihat situasi ekonomi yang masih berat,” ulasnya.
Politisi Partai Golkar ini pun tak menampik cepat atau lambat penyesuaian tarif PDAM perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan BUMD. Namun, Perumdam Maja Tirta juga didorong untuk melakukan peningkatan layanan agar masyarakat tidak merasa terbebani saat kebijakan diterapkan. (war/epe)
PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mojokerto dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo akan melaksanakan Lelang Hak Tanggungan terhadap :
No Nama Debitur Obyek Lelang & Alamat Agunan Harga Limit (Rp) Jaminan (Rp)
1. Elis Nur Faidah Dua bidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.546, LT. 695 m2, an. Hajjah Khusnul Khotimah, dan SHM No.475, LT. 267 m2 an. Elis Nur Faidah terletak di Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.430, LT. 84 m2, an. Etik Miftachul Jannah, Sarjana Farmasi, terletak di Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.612, LT. 127 m2, an. Etik Miftachul Jannah, terletak di Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto 1.850.000.000 370.000.000
282.000.000 56.400.000
348.600.000 69.720.000
Deskripsi Persyaratan Lelang :
- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut. - Nominal jaminan lelang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) sesuai yang dipersyaratkan harus sudah efektif diterima KPKNL Sidoarjo paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. - Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami letak dan kondisi obyek lelang sehingga apabila terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Sidoarjo dan PT. BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang
Mojokerto.
KAMIS PON, 12 JANUARI 2023 HALAMAN 13
Rekam Jejak Vendor Laptop Ribuan Siswa Dicek
Madiun, Memorandum
Pemkot Madiun masih mempelajari satu per satu vendor atau pihak ketiga penyedia jasa yang telah mengajukan penawaran pengadaan 9.452 unit laptop untuk siswa SDN dan SMPN di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, ia tidak ingin Dinas Pendidikan (Dindik) setempat hanya asal menunjuk pemenang dan berujung masalah seperti tahun sebelumnya. Sehingga saat ini, tim dari pemkot masih melakukan pengecekan ke pabrik. Wali Kota Maidi Pengecekan ini mulai dari ketersediaan laptop, spesifi kasi yang telah ditentukan, dan harga yang murah tetapi tidak murahan. Termasuk juga memiliki servis center di Kota Madiun.
“Yang panting penyedia barangnya lengkap, harga terendah, spek sesuai dan ada showroom (service center,red) di Kota Madiun. Kan itu garansinya dua tahun, jadi kalau misalnya ada laptop yang rewel tidak usah dibawa ke luar kota. Kalau tidak ada itu, kita akan kesulitan,” katanya, Rabu (11/1).
Maidi mewanti-wanti Dindik untuk lebih serius dalam melakukan pengadaan ribuan unit laptop. Pasalnya, jauh-jauh hari persiapan telah dilakukan, termasuk mengundang lima vendor yang telah terdaftar di LPSE e-Katalog untuk melakukan pemaparan di kantor Dindik pada 9 Desember 2022 lalu. “Paling tidak standarnya itu harus dipenuhi dulu,” ujarnya.
Sekadar diketahui, Pemkot Madiun telah merealisasikan 5.425 unit laptop kepada siswa kelas V SDN dan VIII SMPN di Kota Madiun pada 2020 lalu. Kemudian di 2021, Pemkot Madiun memesan 4.880 unit laptop. Namun saat pesanan datang, ternyata tidak sesuai spesifi kasi. Sehingga dengan tegas Pemkot menolak seluruh pesanan tersebut.
Kemudian di 2022, pengadaan urung dilakukan karena terkendala waktu, sehingga digulirkan di 2023 ini dengan total anggaran sekitar Rp 53,2 miliar. (adi/lis)
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Mashudi (baju putih) berjalan kaki bersama rombongan saat mengecek Jembatan Luworo yang baru rampung dibangun.
Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Sidak Jembatan Luworo Mashudi: Kualitas Lumayan Baik
Madiun, Memorandum
Masa perpanjangan kontrak berakhir, Komisi D DPRD Kabupaten Madiun melakukan sidak proyek pembangunan fisik di Jembatan Luworo, Desa Luworo, Kecamatan Pilangkenceng, Rabu (11/1).
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Mashudi bersama anggota komisi dan OPD pengguna anggaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyidak proyek Jembatan Luworo yang masa perpanjangan pekerjaan berakhir pada 8 Januari lalu.
“Di akhir bulan desember belum selesai, sesuai regulasi ada penambahan waktu 50 hari sesuai pengajuan pekerjaan selesai, rencana awal Februari peresmian oleh BNPB,” katanya.
Menurutnya, dari segi kualitas sudah cukup baik pembangunan jembatan, jalan dan marka selesai. Namun, dari pantauan dilapangan masih ada pekerja yang melakukan finishing dan tahap pembersihan. Selain itu, talud setinggi delapan meter yang dibangun tidak menggunakan besi penyangga berpotensi ambrol bila terjadi banjir dan aliran sungai yang deras.
Seperti yang terjadi beberapa hari sebelum batas waktu pengerjaan selesai, talud samping kanan kiri jembatan sempat ambrol lantaran tidak ada penyangga besi yang memperkuat kontruksi bangunan membuat talud tidak kuat menahan derasnya aliran sungai.
“Dari segi kualitas lumayan baik, tinggal menunggu perapian. Di talud tidak ada besi penyangga, kalau memang diperjalanan ada kerusakan atau ambrol masih menjadi tanggung jawab rekanan karena waktu enam bulan sampai satu tahun untuk masa pemeliharaan,” bebernya.
Selain Jembatan Luworo, rombongan Komisi D juga melakukan sidak pada pembangunan rehabilitasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Saradan dan jalan usaha tani Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng.
Diketahui, rekonstruksi Jembatan Luworo menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022, merupakan dana hibah dari BNPB satu tahun sebelumnya. Dipergunakan dalam pembangunan perkerasan jalan sepanjang 2,4 meter dan rekonstruksi jembatan sepanjang 26 meter dan lebar 8 meter yang rencana bakal diresmikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) awal bulan Februari 2023. (adv/lis)
Dua unit mobil crane berikut personel diterjunkan Pemkot Madiun untuk membongkar gapura masuk Jalan Margobawero yang dilalui bus wisata Mabour.
Pemkot Bongkar Gapura Margobawero untuk Rute Bus Wisata
Madiun, Memorandum
Pemkot Madiun membongkar gapura pintu masuk jalan Margobawero, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun sisi utara atau persimpangan dengan Jalan Setia Budi, Selasa (10/1) sore.
Pembongkaran ini dilakukan agar bus wisata Mabour milik Pemkot Madiun dapat mudah melewatinya. Pasalnya akses jalan tersebut sempit saat dua kendaraan roda empat berpapasan.
Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, setelah gapura milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini dibongkar, nantinya akses jalan bakal diperlebar. Selain dapat memudahkan bus wisata Mabour lewat, kendaraan umum roda empat lebih nyaman saat berpapasan dengan kendaraan lainnya.
“Itu nanti akan jadi rute bus wisata. Maka perlu dilebarkan. Gapura kita hilangkan, bagian atas saluran di sisi timurnya kita tutup. Dengan begitu bisa semakin lebar,’’ katanya, Rabu (11/1).
Ke depan, bus wisata Mabour bakal melewati rute itu. Sehingga terkoneksi dengan lapak-lapak UMKM yang ada dibeberapa kelurahan. Mulai dari Lapak Mojorejo yang berada di lapangan Margobawero, lapak Pagu Indah di Kelurahan Manisrejo, lapak Banjarejo, lapak Pandean di simpang lima bunderan, dan terakhir ke Ngrowo Bening Edu Park.
“Lapak-lapak akan kita koneksikan dengan bus wisata. Sehingga wisatawan cukup pakai bus wisata,’’ ujarnya.
Selain jadi rute bus wisata, rencananya juga dijadikan sebagai rute sepeda wisata 15 kilometer. Pengerjaannya pun dilakukan tahun ini agar segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pembangunan di Kota Madiun harus cepat, tepat, bermanfaat. Yang bisa dikerjakan sekarang tidak perlu menunggu nanti-nanti,’’ tuturnya. (adi/lis)
Untuk menjaga dan meningkatkan disiplin anggota puluhan Polwan Polres Ngawi menjalani pengecekan oleh Propam.
Propam Cek Disiplin Polwan
Ngawi, Memorandum
Anggota Propam Polres Ngawi mengecek kedisiplinan anggota Polisi Wanita (Polwan) di jajaran Polres Ngawi, Rabu (11/1). Kegiatan dalam Operasi Penegakan dan Penertiban Disiplin Personil Polri oleh Bid Propam tersebut dilakukan usai apel pagi di halaman Mapolres Ngawi. Sedikitnya ada 36 Polwan Ngawi yang diperiksa.
“Pengecekan absensi atau kehadiran seluruh anggota Polwan setelah apel pagi, pemeriksaan meliputi sikap tampang dan surat-surat,” kata Plt Kasihumas Polres Ngawi Iptu Dian.
Sementara itu, Kasipropam Polres Ngawi Polda Jatim Iptu Joko mengatakan, tujuan utama dari Gaktibplin (penegakan ketertiban dispilin) ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan disiplin anggota, menekan sekecil mungkin pelanggaran dan tentunya mewujudkan postur Polri yang Presisi sesuai dengan harapan masyarakat.
Hal ini untuk menghindari rekayasa sehingga disiplin benar-benar terjaga, dan berangkat dari hati serta benar-benar diterapkan secara konsisten. Untuk hasil kegiatan ini tidak ditemukan Polwan yang melanggar ketentuan.
“Dalam penegakan disiplin, tidak ada pengecualian, semua harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk perhiasan yang dipakai Polwan juga tata riasnya,” pungkasnya. (aa/lis)
17 Desa di Ngawi Segera Gelar Pilkades Serentak
Ngawi, Memorandum
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Ngawi akan segera digelar di 17 desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi Kabul Tunggul Winarno menjelaskan, pelaksanaan Pilkades serentak akan dilaksanakan mulai Juni atau Juli mendatang.
“Untuk tahun ini ada 17 Desa yang akan mengikuti Pilkades serentak,” katanya. Rabu (11/01).
Kabul mengatakan, untuk kebutuhan anggaran yang digunakan dalam Pilkades serentak mencapai Rp 1,6 miliar yang bersumber dari Bantuan Keuangan (BK) Kabupaten Ngawi yang akan disalurkan di masing-masing desa yang melaksanakan Pilkades serentak.
“Apabila Pemerintah Desa yang mengikuti pelaksanaan Pilkades tersebut mengalami kekurangan anggaran maka dapat dialokasikan melalui APBDes sesuai dengan kebutuhannya,” terangnya.
Adapun Desa yang akan mengikuti Pilkades serentak pada tahun 2023 meliputi Desa Beran Kecamatan Ngawi, Desa Jururejo Kecamatan Ngawi, Desa Waruk Tengah Kecamatan Pangkur, Desa Pojok Kecamatan Kwadungan, Desa Wonosari Kecamatan Sine, Desa Gendol Kecamatan Sine, Desa Simo Kecamatan Kwadungan, Desa Campursasri Kecamatan Karangjati, Desa Gempol, Kecamatan Karangjati.
Desa Banjaransari Kecamatan Padas, Desa Tambakromo Kecamatan Padas. Kemudian Desa Sirigan Kecamatan Paron, Desa Kebon Kecamatan Paron, Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar, Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin, Desa Gerih Kecamatan Gerih dan Desa Tawun Kecamatan Kasreman.
“Untuk pembentukan kepanitiaan Pilkades terdiri dari tim tingkat Kabupaten, tim tingkat Kecamatan maupun tim tingkat Desa,” pungkasnya. (aa/lis)
Proyek APJ di Kabupaten Madiun Mulai Digarap
Madiun, Memorandum
Proyek infrastruktur alat penerangan jalan (APJ) dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha alat penerangan jalan (KPBU) dimulai. Diawali dengan pemasangan tiang pertama oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Rabu (11/1).
“Ini awal dimulainya kita akan tentukan titik nol nya dimana masih kita hitung,” kata Bupati Madiun Ahmad Dawami.
Sedikitnya ada 7.459 titik APJ dari program KPBU yang bakal dipasang untuk membuat Kabupaten Madiun menjadi terang benderang. Terdiri dari tiga tipe ukuran yakni tinggi lima meter, tujuh meter dan sembilan meter menyesuaikan lokasi pemasangan. Sementara, sistem pembayaran dilakukan setiap tahun senilai Rp 20,8 miliar.
“Lampu akan ada nomornya ketika terjadi pemadaman lampu laporan cukup mudah, nomor sekian titik di sini di desa ini akan keluar,” ujarnya.
Ribuan titik yang telah di tetapkan harus dikerjakan pelaksana hingga Juli mendatang harus sudah terpasang dan menyala sesuai dengan standard. Lantaran sesuai target, APJ program KPBU tersebut akan dilaunching perayaan hari jadi Pemkab Madiun. “Target ulang tahun Kabupaten Madiun akan kita nyalakan semua,” bebernya.
Bupati menambahkan, skala prioritas penentuan titik untuk lokasi pemasangan APJ diutamakan pada wilayang dengan angka kriminalitas tinggi, pusat ekonomi dan wilayah yang mempunyai potensi ekonomi. Dengan harapan dapat memberikan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat Kabupaten Madiun.
“Harapannya untuk menurunkan angka kriminalitas, menurunkan angka kecelakaan, masyarakat nyaman sehingga jam kerja bertambah panjang, ekonomi berkembang,” pungkasnya. (dry/lis)
KAMIS PON, 12 JANUARI 2023 HALAMAN 14
Maling Motor di Kampus Diringkus
FOTO: MEMORANDUM/EDI
Fiqi Mafu'uddin digelandang anggota tim Kalong Reskrim Polres Jember. Jember, Memorandum
Fiqi Mafu'uddin diringkus oleh Tim Kalong Polres Jember setelah menggasak motor Honda CRF di sebuah rumah kos putri Jalan Halmahera II Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Jember atau di seputaran Kampus Unej.
Dalam melancarkan aksinya, warga Jl. A.Yani desa Balung Kulon Kecamatan Balung Jember, diketahui tidak bekerja sendiri melainkan bersama seorang rekannya berinisial RD warga desa Balung Lor yang saat ini masih menjadi buronan polisi.
Aksi terakhir pelaku ini berhasil menggasak sepeda motor Honda CRF milik YP yang hilang pada hari Rabu 4 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 saat sedang mengunjungi temannya di sebuah rumah kos putri Jl. Halmahera II Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Jember atau di seputaran Kampus Unej.
Kapolres Jember AKBP Hery Purnomo dalam keterangannya mengatakan, "Sarana dan prasarana yang digunakan sementara saat ini masih dikuasi oleh temannya RD yang masih tahap pencarian,yaitu berupa kunci T dan sepeda motor Scoopy", terangnya, Rabu (11/1)
Dari hasil pengembangan diketahui dan tersangka mengakui sudah lima (5) kali melakukan pencurian lainya, yang pertama pada 19 Februari 2022 berupa sepeda motor Vario hitam, kedua 16 Desember 2022 sepeda motor Honda CRF warna merahhitam (Ini sudah dilaporkan kan)", ucapnya.
Kemudian di Jalan Kalimantan Tersangka mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam, di Jalan Karimata Honda CRF warna hitam dan di Jalan Bangka tersangka mengambil Yamaha N-max warna putih, pungkas Kapolres Jember.
Dengan kelakuan FM ini Polisi menjerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan sesuai dengan pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana dengan ancaman hukuman tuj22uh tahun penjara. (edy/lis)
Pemkot Blitar Terapkan Parkir Drive Thru di PIPP
Blitar, Memorandum
Maksimalkan pendapatan dari sektor pariwisata, Pemkot Blitar akan menerapkan parkir drive thru bagi kendaraan pengunjung kawasan wisata Makam Bung Karno. Lokasi parkir tersebut terletak di Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) Kota Blitar di sebelah selatan lokasi wisata makam.
Menurut Pengelola Kawasan Pariwisata Disbudpar Kota Blitar M Sapa’at, target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kota Blitar 2023 ini naik dibandingkan dengan target pada 2022.
“Target PAD 2023 dari sektor pariwisata adalah sebesar Rp 2,050 miliar, jadi naik Rp 400 juta dari target 2022 yang hanya Rp 1,6 miliar,” kata Sapa’at, Rabu (11/2).
Dia menambahkan, jika sumber utama pendapatan sektor pariwisata di Kota Blitar berasal dari kawasan wisata Makam Bung Karno tersebut, yakni dari restribusi sewa kios pedagang, retribusi pengunjung, dan retribusi parkir kendaraan pengunjung di PIPP.
“Penerapan parkir drive thru ini juga untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pariwisata,” terangnya.
Dengan penerapan parkir drive thru ini diharapkan Disbudpar bisa melihat kondisi riil kendaraan pengunjung wisata yang masuk dan parkir di PIPP.
“Dengan parkir drive thru, pencatatan kendaraan pengunjung wisata di PIPP menggunakan aplikasi. Dan diharapkan sistem ini bisa mengantisipasi potensi kebocoran pendapatan parkir di PIPP,” jelasnya.
Sapa’at memaparkan, saat uji coba penerapan parkir drive thru, jumlah kendaraan pengunjung yang masuk PIPP di hari biasa mencapai 410 unit per hari. Dengan tarif parkir kendaraan untuk jenis bus Rp 15.000 dan elf Rp 10.000.
“Dari total tersebut, sekitar 60 persen adalah mobil pribadi dan 40 persennya merupakan bus pariwisata,” tambahnya.
Masih menutut Sapa’at, jumlah kendaraan pengunjung yang masuk PIPP bisa lebih di hari libur dan akhir pekan. Dan jika pengelolaan parkir maksimalkan maka target pendapatan dari sektor pariwisata bisa tercapai. (nus/git/lis)
FOTO: MEMORANDUM/NUS
Loket pembayaran parkir drive thru bagi pengunjung di PIPP (Pusat Informasi
Pariwisata dan Perdagangan) Makam Bung Karno Kota Blitar.
Bupati Magetan Suprawoto membacakan tanggapan.
Over Kapasitas, Lapas Blitar Akan Direlokasi
Blitar, Memorandum
Over kapasitas yang terjadi di Lapas Kelas II B Blitar sejak beberapa tahun terakhir, mendapat respons positif pemangku kebijakan. Dari informasi, tercatat jumlah narapidana yang berada di Lapas Kelas II B Blitar saat ini mencapai 563 orang, dari jumlah kapasitas normal yang hanya diperuntukkan bagi 140 narapidana.
Menurut Kalapas Kelas II B Blitar Gatot Tri Raharjo, saat ini penghuni lapas sudah 5 kali lipat dari kapasitas hunian normal. "Menyikapi kondisi memprihatinkan ini, Pemerintah Kota Blitar akan menghibahkan tanah di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, untuk dibangun lapas yang baru," katanya, Rabu (11/2).
Kalapas menambahkan, luas tanah yang akan di hibahkan pemerintah Kota Blitar ini seluas 4,1 hektare. Dan seluruh proses administrasi telah rampung dikerjakan. "Dan saat ini proses relokasi tinggal menunggu penyerahan hibah dari Pemerintah Kota Blitar, dalam hal ini yang berhak memberikan adalah Wali Kota Blitar Santoso," tambahnya.
Masih menurut Gatot, peninjauan lokasi relokasi juga telah dilakukan oleh kedua belah pihak, dari pihak Pemkot maupun Lapas Kelas II B Blitar. "Hasilnya, tempat relokasi yang baru dirasa cukup memenuhi kriteria untuk dibangunnya lembaga
FOTO: MEMORANDUM/NUS
Kondisi bangunan lapas kelas IIB Blitar tampak dari depan.
pemasyarakatan," beber nya.
Selanjutnya, setelah proses penyerahan hibah tanah dilakukan, Lapas Kelas II B Blitar akan melakukan pendaftaran aset ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya. Hal itu dilakukan untuk memperoleh sertifi kasi untuk lahan yang akan dibangun sebagai lapas. “Langkah selanjutnya adalah mencatatkan di KPKNL Surabaya untuk selanjutnya mengurus sertifi kasi,” terangnya.
Untuk relokasi ini, Pemerintah Kota Blitar memberikan 3 alternatif lahan yakni aset lahan di Kelurahan S e n t u l Kecamatan Kepanjen Kidul, aset di Kelurahan Gedog dan di Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan. "Atas semua pertimbangan, maka di putuskan lahan di Kelurahan Sentul yang dipilih. Selain representatif, lahan di kelurahan Sentul juga masih berbentuk sawah dan jauh dari pemukiman penduduk," jelasnya.
Disinggung terkait model bangunan lapas nantinya, Kalapas menerangkan jika konsep pembangunan lapas hingga saat ini masih terus digodok. Dan berbagai rancangan model bangunan lapas juga telah menjadi wacana. (nus/git/lis)
PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 melalui jasa Pra Lelang PT Central Asia Balai Lelang, terhadap barang jaminan debitur Michael Kristanto : - Sebidang tanah seluas 44 m2, berikut bangunan diatasnya sesuai SHM No. 3451, a.n. MICHAEL KRISTANTO, terletak di Jl. Frontage A. Yani No. 43, Kel.
Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya. (Nilai Limit Rp. 3.282.000.000,- /
Jaminan Rp. 820.000.000,-)
Pelaksanaan Lelang:
- Cara Penawaran: Melalui Aplikasi Lelang
Internet cara tertutup (Closed Bidding) pada alamat domain www.lelang.go.id. - Batas Akhir Penawaran: Kamis, 26
Januari 2023; Pk. 14.25 Waktu Server (sesuai WIB) - Penetapan Pemenang: setelah batas akhir penawaran - Pelunasan Harga Lelang: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang - Bea Lelang Pembeli: 2% dari harga lelang - Tempat Lelang: KPKNL Surabaya, Jl.
Indrapura No. 5, Surabaya.
Keterangan:
- Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan.. - Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. - Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
Persyaratan Lelang:
Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website tersebut. Peserta lelang dapat melihat objek lelang semenjak pengumuman ini terbit. Semua objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya. Info: 081 3901 99000 / 081
852 7700 Jakarta, 12 Januari 2023 KPKNL PT. CENTRAL ASIA PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk SURABAYA BALAI LELANG
Lindungi Koperasi dan UMKM DPRD Magetan Sodorkan 2 Raperda Inisiatif
Magetan, Memorandum
Untuk memberikan kepastian hukum bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Magetan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan menginisiasi dua rancangan peraturan daerah (Raperda).
Raperda Inisiatif DPRD Magetan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Magetan Nur Wakhid, dalam rapat paripurna DPRD Magetan dengan agenda mendengarkan pendapat bupati terhadap dua Raperda dari DPRD di ruang rapat paripurna DPRD Magetan, Rabu (11/1).
Politisi PKB ini mengatakan, Raperda tersebut diklaim memberikan kemudahan dan perlindungan hukum untuk Koperasi serta pelaku UMKM di Kabupaten Magetan. "Tujuannya adalah, kita ingin memberikan suport kepada koperasi supaya nanti ada penopang dan payung hukum, sehingga koperasi ini diharapkan bisa berkembang, kemudian tentu kaitannya dengan UMKM kita berharap UMKM kita ini nanti di Kabupaten Magetan juga ada perlindungan yang diatur didalam peraturan perundang- undangan, " kata Nur Wakhid, Rabu (11/1).
Nur Wakhid menambahkan, Raperda ini nantinya akan menjadi payung hukum Koperasi serta UMKM meskipun tapuk pimpinan di Magetan berganti karena sifatnya mengikat. "Siapapun yang berkuasa di Magetan nantinya, maka ini tidak akan berdampak," tegasnya.
Bupati Magetan Suprawoto, mengklaim bahwa saat ini kemudahan untuk pelaku UMKM di Kabupaten Magetan sudah berjalan baik. " Sebenarnya saat ini kemudahan itu sudah dilaksanakan, tetapi akan lebih bagus kalau kemudian ada dasar hukumnya, " ungkapnya.
Dibeberkan Suprawoto, banyak poin pada materi raperda selama ini sudah terlaksana, salah satunya promosi. "Di antaranya promosi, selama ini khan juga sudah kita lakukan," pungkasnya.
Rapat paripurna DPRD Magetan dihadiri Bupati Magetan Suprawoto, Pimpinan dan Anggota DPRD Magetan, Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lingkup Pemkab Magetan serta Kepala OPD. (rik/adv/lis)
PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mojokerto dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo akan melaksanakan Lelang Hak Tanggungan terhadap :
No Nama Debitur Obyek Lelang & Alamat Agunan Harga Limit (Rp) Jaminan (Rp)
1. Mulyadi, H, Sarjana Sosial, disebut juga Mulyadi, Sarjana Sosial Sebidang tanah dan bangunan, SHM No. 3544, LT. 140 m2, an. Mulyadi, S.Sos terletak di Jl. RA Basuni, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto Sebidang tanah dan bangunan, SHM No. 3627, LT. 142 m2, an. Mulyadi, S.Sos terletak di Jl. RA Basuni, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto Dua bidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 3405, LT. 194 m2, an. Eva Yohana Rozy dan SHM No. 4279, LT. 79 m2, an. Eva Yohana Rozy, S.Pd terletak di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto 1.573.200.000 314.640.000
1.580.400.000 316.080.000
347.550.000 69.510.000
Deskripsi Persyaratan Lelang :
- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut. - Nominal jaminan lelang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) sesuai yang dipersyaratkan harus sudah efektif diterima KPKNL Sidoarjo paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. - Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi atas obyek lelang.
Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami letak dan kondisi obyek lelang sehingga apabila terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Sidoarjo dan PT.
BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Mojokerto.
Cara penawaran lelang Tanpa kehadiran peserta lelang (Closed bidding) yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id
Batas akhir penawaran lelang Kamis, 26 Januari 2023, Pukul 11.00 Waktu Server Aplikasi Lelang Internet (sesuai WIB) Pembukaan penawaran dan penetapan pemenang lelang Setelah batas akhir penawaran Pelunasan lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang Bea lelang pembeli 2% (dua persen) dari harga lelang Tempat pelaksanaan lelang KPKNL Sidoarjo, Jl. Erlangga No. 161 Sidoarjo
Informasi lebih lanjut : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (0321) 322402, 081231681422 (Andre), 082244449543 (Yudha)
PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin akan melaksanakan Lelang Eksekusi dengan penrantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya terhadap barang jaminan milik Debitur:
No Nama Debitur Obyek Lelang Nilai Limit Uang Jaminan
1. Michael Wangsawijaya Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, sesuai SHM No. 1370, Luas Tanah 240 m², atas nama ;
MICHAEL WANGSAWIJAYA,
terletak di Kelurahan/Desa Kutisari, Kecamatan Rungkut (SPPT PBB ditulis Tenggilis Mejoyo), Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Rp. 2.000.000.000,- Rp.400.000.000,-
PELAKSANAAN LELANG:
Cara Penawaran Closed Bidding dengan mengakses https://www.lelang.go.id
Pelaksanaan Lelang Kamis, 26 Januari 2023
Batas Akhir Penawaran Pukul 13.45 Waktu Server aplikasi lelang (sesuai WIB)
Penetapan Pemenang Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli 2 % dari harga lelang
Tempat Lelang KPKNL Surabaya, Jl. Indrapura No. 5 Surabaya.
KETERANGAN:
Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, dan harus sudah diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
PERSYARATAN LELANG:
1. Memiliki AKUN yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan
“Panduan Penggunaan” pada alamat website diatas. 2. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya as is dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui / memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti. 3. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang jaminan tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Surabaya dan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin.
KAMIS PON, 12 JANUARI 2023 HALAMAN 15
Edarkan Sabu, Kenek Sekargadung Dibui
Pasuruan, Memorandum
Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota menangkap BHQ (28), warga Desa Sekargadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Terduga pelaku yang berprofesi sebagai kenek ini, menjadi pengedar sabu. Polisi juga menyita 1,38 gram sabu dibungkus dalam plastik klip.
AKP Nanang Sugiono, Kasat Narkoba Polres Pasuruan Kota menjelaskan, tersangka sudah lama menjadi target operasi polisi. Tersangka yang berprofesi kernet angkutan umum, juga menjadi pengedar sabu.
“Kita kembangkan dari hasil penyidikan, dan tersangka ini merupakan salah satu dari jaringan pengedar narkotika,” jelas AKP Nanang Sugiono, Rabu (11/1).
Lanjut AKP Nanang Sugiono, hasil penyelidikan terkait maraknya peredaran narkoba di Desa Sekargadung, anggota sat narkoba menangkap BHQ. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 1 bungkus plastik klip yang digulung dengan selembar tissue yang diberi tanda huruf A dan di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,38 gram, sedangkan 1 bungkus klip plastik ditemukan narkotika jenis sabu seberat 1,16 gram dan diberi tanda huruf B. Satu unit handphone tersangka juga diamankan beserta uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 2 juta.
Tersangka BHQ, dijerat dengan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tersangka saat ini mendekam dalam ruang tahanan Polres Pasuruan Kota guna untuk pengembangan kasusnya. (kd/mh/day)
Terduga pelaku BHQ diamankan di Polres Pasuruan Kota.
Truk engkel di lokasi kejadian.
Diseruduk Truk, Warga Pacarkeling Tewas
Pasuruan, Memorandum
Diduga mengantuk, truk engkel nopol R 1880 GC keluar jalur dan menabrak pengendara motor yang melaju di jalur berlawanan. Akibat kecelakaan itu, menewaskan ibu Rantimah (65). Sementara Khusain pengendara motor honda Beat nopol N 6674 TZ mengalami luka berat.
Kanit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan, Ipda Khunaifi menjelaskan, laka lantas terjadi di Jl Raya Pasuruan - Malang, tepatnya di Desa Kurung Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, Rabu (11/1) sekira pukul 12.15.
“Khusain pengendara motor berboncengan dengan ibunya, Rantimah, warga Desa Pacarkeling. Saat melaju, dari arah yang berlawanan muncul truk dan menghantam motor mereka. Akibatnya sang ibu meninggal dunia di lokasi kejadian,” terang Ipda Khunaifi .
Penuturan sang sopir, Suparno mengaku mengantuk, hingga truk yang ia kemudikan kehilangan kendali.
Supir asal Probolinggo ini, tidak menyadari truk keluar jalur, dan menghantam motor, hingga ibu dan anak pengendara motor terpental beberapa meter.
“Sopir mengaku mengantuk. Semalam berangkat kirim barang ke Malang dan tadi pulang dari Malang pukul 09.30,” jelas Ipda Khunaifi .
Kedua korban dievakuasi ke RSUD dr R Soedarsono Kota Pasuruan, untuk mendapat perawatan intensif. Mengingat korban Sudarmaji mengalami luka berat akibat benturan dan dalam kondisi kritis. Sedangkan sang ibu Rantimah yang meninggal dunia di lokasi kejadian juga di evakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan visum etrepertum. “Sopir kini diamankan polisi di Poslantas Kejayan untuk dimintai keterangan,” kata dia. (kd/mh/day)
Closed Bidding Closed Bidding
Atap Pendopo Sumber Glagah Ambruk
Pasuruan, Memorandum
Pembangunan atap Balai Desa Sumber Glagah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, menuai masalah. Setelah atap penyangga galvalum ambruk saat proses pembangunan, Senin (9/1) sore kemarin.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski dua pekerja proyek menderita luka lecet akibat tertimpa bagian bangunan.
Ambruknya atap balai desa ini, mengagetkan banyak pihak. Karena proses pembangunan memakan dana ratusan juta. Sementara warga desa belum menikmati sarana balai desa tersebut.
Pantauan Memorandum hampir seluruh atap bangunan ambruk sudah dibersihkan. Berikut dengan genteng dan ornamen lain.
Dikonfirmasi ke balai desa, pihak aparat desa memilih bungkam. Pihak Kepala Desa Sumber Glagah, Fatkhur Rozi juga tidak berada di kantornya. Dihubungi melalui telfon selulernya juga tidak dibalas. “Pak Kades tidak ada Mas. mungkin ada acara di luar kantor,” ungkap salah satu pegawai kantor desa.
Terpisah Camat Rembang, Firdaus Handara membenarkan ambruknya atap balai desa tersebut. “Betul. Atap bangunan pendopo tersebut ambruk,” ungkapnya.
Handara menjelaskan, perbaikan Balai Desa Desa Sumber Glagah yang terletak di Jl, Rembang - Sidogiri tersebut, pendanaanya bersumber dari Bantuan Keuangan (BK) Desa Pemkab Pasuruan tahun 2022 kurang lebih Rp 140 juta. “Yang melakukan pekerjaan itu dari Tim Pemerintah Desa Sendiri dengan memberdayakan masyarakat setempat,” jelasnya.
Firdaus Handara mengaku tidak tahu secara teknis penyebab amburuknya bangunan tersebut. “Kami menduga karena kualitas bangunanya kurang kuat, tapi kalau masalah teknisnya kami tidak tahu,” paparnya.
Handara juga menyebutkan, pihaknya kerepotan dalam berkoordinasi dengan Kepala Desa Sumber Glagah terkait hal tersebut. “Iya pak sama. Saya juga mau menemui susah. Dihubungi lewat telepon juga kadang diangkat, kadang tidak,” keluh Camat. (mas/mh/day)
Kondisi bangunan Pendopo Sumber Glagah.
FOTO: MEMORANDUM/IST
Arifi n
Dewan Pertanyakan Kualitas Bangunan
AMBRUKNYA atap Balai Desa Sumber Glagah, Kecamatan Rembang, direaksi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Komisi A yang membidangi pemerintahan dan hukum, serta Komisi C membidangi pembangunan, mempertanyakan kualitas bangunan Balai Desa Sumber Glagah tersebut.
Sekretaris Komisi 1, Arifin menilai kasus ambruknya atap balai desa di Sumber Glagah perlu dilakukan studi kasus secepatnya. Secepatnya wakil rakyat ini, melakukan sidak ke lokasi. “Setelah ada rapat dengan Dispenduk Capil, Kamis (12/1) kita agendakan ke lokasi. Kita ingin menelaah secara langsung atas apa yang terjadi,” tegas H Arifi n.
Politisi Partai PDI-P ini, menyayangkan ambruknya atap balai desa saat dilakukan pengerjaan. Ini menunjukkan jika kualitas bangunan tidak dihitung sebagaimana selayaknya. “Setelah sidak, kami akan panggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah balai desa itu. Bisa kadesnya, pemborongnya, pejabat setempat, DPMD dan lainnya,” tegasnya.
Seingat Arifi n, balai desa Sumber Glagah ini ada dua kali pendanaan dari Bantuan Khusus Keuangan (BKK). Yakni pada 2022 sebesar Rp 140 juta. Dan tambahan PAK atau anggaran silpa untuk digunakan pada 2023 sebesar Rp 100 juta. “Cuma ini perlu konfi rmasi ulang. Dana Rp 240 juta itu dalam satu tahun anggaran atau ada tambahan anggaran di tahun berikutnya,” cetusnya. Sementara itu, Ruslan, Ketua Komisi C menyayangkan ambruknya atap gedung balai desa itu. Padahal tidak ada hujan atau angin yang menganggu bangunan tersebut. Karena saat itu, para pekerja masih melakukan pengerjaan pada atap bangunan. “Kami akan lakukan hearing sesuai tupoksi kami di bidang pembangunan,” tegasnya kepada awak media.
Pihaknya juga masih belum tahu persis karena belum ke lokasi. Hanya saja dilihat dari ambruknya bangunan saat para pekerja masih menyelesaikan pekerjaan, tentu patut disayangkan. (mh/day)
PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Menunjuk Pengumuman LelangUlangEksekusi Hak Tanggungan yang terbit melalui Harian Memorandum tanggal 17 November 2022PT. Bank Sahabat Sampoernaselaku pemegang Hak Tanggungan I berdasarkan pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996dengan jasa pra lelang PT. Duta Balai Lelang akan melaksanakan pelelangan umum melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabayaterhadap asset debituran. Ratih Retnosari, berupa: Tanah dan bangunan, SHM No. 5955, luas 84m2, an. Ratih Retnosari, terletak di Kel.Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya(Harga Limit Rp.587.697.500,-/Uang Jaminan Rp.117.539.500,-)
Pelaksanaan lelang: - Cara pelaksanaan: Closed bidding pada alamat domain https://www.lelang.go.id, - Pelaksanaan lelang: Kamis,19Januari2023 - Batas Akhir Penawaran:Pukul 10.40Waktu Server (sesuai WIB) - Penetapan: Setelah batas akhir penawaran - Tempat Pelaksanaan Lelang: KPKNL Surabaya, JL. IndrapuraNo. 5Surabaya. - Pelunasan Harga Lelang: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. - Bea Lelang: 2% dari harga lelang. Keterangan: - Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan. - Jaminan HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Surabaya selambatlambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. - Biaya yang timbul sebagai biaya mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. Syarat-syarat lelang : Memiliki akun yang telah terverifikasipada alamat domain https://www.lelang.go.id, tata cara dan panduan mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Prosedur Lelang” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya. Berikut semua perkara yang ada bila terjadi gugatan dari pihak lain / debitur seusai lelang, maka pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Surabaya,PT. Bank Sahabat Sampoernadan PT. Duta Balai Lelang. Termasuk juga bila terjadi pembatalan /penundaan lelang.Peminat lelang bisa melihat objek lelang pada masing-masing lokasi objek lelang dimulai pada saat pengumuman s/d 1 hari sebelum lelang. Info lainnya hub. PT. Duta Balai Lelang, 081 233 800 900. Surabaya,12Januari2023
Virtual Account as is
Deskripsi Pelaksanaan Lelang :
Ketentuan dan syarat Lelang :
Deskripsi Pelaksanaan Lelang :
Ketentuan dan syarat Lelang :
KAMIS PON, 12 JANUARI 2023
KEPALA BIRO: M Ariful Huda. WARTAWAN: Edi Riawan, Mistiani, Ahmad Tauhid. PEMASARAN: Arif Suherman. ALAMAT: Jl. Selat Malaka F3/ 11 Kota Malang. TELP: 081334176539.
HALAMAN 16
Petugas Satpol PP Kabupaten Malang melakukan sosialisasi pada PKL.
Satpol PP Beri Peringatan PKL Kepanjen
Malang, Memorandum
Rencana Satpol PP Kabupaten Malang akan menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kepanjen, diawali dengan melakukan sosialisasi dan mengingatkan pada PKL agar mematuhi aturan yang berlaku. Petugas melakukan penyisiran di beberapa titik wilayah di Kepanjen, Selasa (10/1).
Terutama pada wilayah yang kerap digunakan sebagai tempat mangkal PKL. Seperti, di sepanjang Jl Kawi, Jl Banurejo atau di sekitar Kantor Kecamatan Kepanjen dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA) serta sepanjang Jl Raya Penarukan atau di depan Kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Malang.
Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Firmando Hasiholan Matondang menyampaikan pihaknya melakukan sosialisasi pada PKL. “Kami tadi sifatnya baru mengawasi, mengedukasi dan terutama mensosialisasikan agar tidak berjualan di tempat yang tidak semestinya,” ujarnya, Selasa (10/1).
Disampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan jumlah PKL liar yang biasa berjualan di dua kawasan tersebut. Hanya saja, sebelum melakukan penertiban, terlebih dahulu pihaknya akan melakukan koordinasi lintas sektor bersama perangkat daerah terkait untuk merumuskan solusi bagi PKL yang ditertibkan.
Terlebih menurutnya hal tersebut merupakan tanggung jawab semua perangkat daerah. Selain di kantor yang sebagian areanya menjadi tempat berjualan oleh PKL, juga menjadi tanggung jawab bagi perangkat daerah yang bersangkutan.
“Kita akan koordinasi dulu dengan Dinas PUSDA, Kecamatan Kepanjen, Dinas Pendidikan, RSUD Kanjuruhan. Bagaimana solusinya, ini juga termasuk UMKM, jadi juga akan kami tanya ke Dinas Koperasi dan UMKM,” kata Firmando.
Sebanyak 2 titik diperkirakan menjadi tempat relokasi bagi PKL di Kepanjen yang keberadaannya dinilai liar. Dua titik tersebut area Stadion Kanjuruhan, lapangan yang berada di Jl Penarukan Kecamatan Kepanjen dan di area Pasar Sumedang. “Dua tempat itu dinilai sesuai untuk menampung PKL yang selama ini banyak berjualan di jalan raya dan trotoar,” imbuh Firmando.
Sementara itu, Camat Kepanjen Ichwanul Muslimin meminta bantuan Satpol PP terkait keberadaan PKL yang semakin marak di wilayahnya. Terutama di ruas Jl Panarukan, Jl Panji, Jl Kawi serta di ruas jalan lain.
Menurutnya, sebagai ibu kota Kabupaten Malang, pihaknya harus bisa menampakkan wajah sebagai ibukota yang sebenarnya. Yaitu, harus rapi bersih dan asri sehingga harus terbebas dari PKL terutama yang menggunakan sepandan jalan.
“Saya sudah berkordinasi dengan pihak Satpol PP dan beberapa OPD lainnya terutama yang ketempatan PKL,” ujar Ichwanul.
Apalagi banyaknya pengaduan dari masyarakat yang meresahkan keberadaan PKL yang dianggap mengganggu pengguna jalan lain. Di antara mereka menggelar dagangannya dengan menggunakan median jalan serta trotoar.
Untuk itu, sebaiknya mereka dapat ditampung pada dua titik yaitu Pasar Sumedang dan Stadion Kanjuruhan. Nantinya, pada lokasi itu bisa menjadi pasar kuliner sehingga tidak mengganggu pengguna jalan.
“Stadion Kanjuruhan lokasinya masih luas, kalau PKL ditampung disana semua masih muat. Lalu di Penarukan sisi utara itu ada lapangan, parkirnya luas dan juga bisa digunakan PKL. Sedangkan bagian tengah masih bisa untuk olahraga,” terang Ichwanul. Sedangkan untuk pasar Sumedang masih harus menunggu karena pembangunannya rampung secara keseluruhan. Rencananya, PKL yang bakal direlokasi ke Pasar Sumedang adalah PKL yang biasa berjualan di sepanjang Jl Cepokomulyo.
Pihak kecamatan juga sudah melakukan sosialisasi, kepada para PKL untuk memberi pemahaman bahwa berjualan di tempat yang tidak semestinya dapat membahayakan pada pengguna jalan lain.
“Kalau misalnya jualan di pinggir jalan, tentu area jalannya terganggu. Kalau ada hal yang tidak diinginkan, baik yang jualan dan pengendara bisa terdampak. Begitu juga kalau ada yang jualan di area pedestrian atau trotoar, pejalan kaki jadi tak bisa lewat, akhirnya turun ke badan jalan, sementara kendaraan juga cukup kencang, kan bahaya,” urai Ichwanul. (kid/ari/lis)
Tepergok Curi Motor, Warga Dampit Nyaris Dimassa
Malang, Memorandum
Tepergok mencuri sepeda motor, S (48), warga Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, nyaris dihajar massa di Desa Rembun, Kecamatan Dampit, Selasa (10/1/2023) siang. Pasalnya, S nekad hendak mencuri sepeda motor milik Supardi (57), warga Desa Rembun.
Kasihumas Polres Malang Iptu Achmad Taufik menyampaikan tindakan yang dilakukan oleh S terbilang nekat karena sepeda motor yang bakal dicurinya tidak jauh dari pemiliknya memarkir. “Kejadiannya pada siang hari,” terangnya, Rabu (11/1).
Kejadian bermula saat Supardi pergi menggunakan motor Honda Prima miliknya menuju areal persawahan di Jl Perwira, Desa Rembun, Kecamatan Dampit. Sampai di lokasi, korban memarkir kendaraan
Lokasi kejadian pencurian motor.
di pinggir jalan lalu bergegas menggarap lahan sawah miliknya.
Ketika sedang mencangkul sawah, dari jarak 100 meter, Supardi mengetahui ada seorang pria tidak dikenal mondar-mandir di dekat motornya. Tak lama, motor miliknya telah didorong hendak dibawa kabur.
Supardi yang mengetahui motornya hendak dicuri langsung berteriak maling hingga mengundang perhatian warga setempat dan mengejar pelaku. “Korban tahu motornya didorong pelaku karena merasa motornya akan dicuri langsung teriak maling,” kata Taufi k.
Terduga pelaku berusaha melarikan diri dan dikepung massa. Hingga akhirnya pelaku tertangkap dan diamankan di Balai Desa Rembun. Warga yang geram berusaha menghakimi pelaku, tak lama jajaran Polsek Dampit mendatangi lokasi kejadian sehingga amukan massa dapat dikendalikan. “Pelaku sudah kita amankan, sekarang masih dilakukan pendalaman,” ujar Taufi k.
Kini terduga pelaku S terpaksa harus berurusan dengan penyidik Polsek Dampit dan akan dikenakan pasal 362 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUH Pidana tentang pencurian atau percobaan pencurian dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. (kid/ari/lis)
Cabuli Anak, Pria Wagir Dikecrek
Malang, Memorandum
Unit Reskrim Polsek Wagir berhasil meringkus TW (32), laki-laki asal Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Diduga, tersangka melakukan pencabulan anak dibawah umur, RA (12).
Kasihumas Polres Malang Iptu Ahmad Taufi k menyampaikan TW ditangkap atas laporan dari tetangganya. “TW diamankan di rumahnya pada Selasa (10/1) sekitar pukul 16.30, tanpa melakukan perlawanan,” terangnya, Rabu (11/1).
Taufik menambahkan kejadian bermula Senin (9/1) pagi, RA berada di rumah sendirian. Saat itu orangtuanya bekerja. Nampaknya, tersangka memanfaatkan situasi rumah yang sepi dengan masuk ke dalam dan berupaya merayu korban di dalam kamarnya.
Aksi pelaku sempat dipergoki nenek dan bibi korban. Oleh keduanya, TW diperingatkan untuk tidak berbuat macam-macam terhadap RA. Namun teguran keras tak membuat pelaku jera, TW kembali melakukan aksinya dengan meraba dan menciumi korban setelah keluarga RA meninggalkan rumah.
“Pelaku pelecehan anak dibawah umur ini menjalankan aksinya dengan bujuk rayu pada saat rumah korban sepi,” kata Taufi k.
Akibat perbuatannya, lanjut Taufi k, RA mengeluh kesakitan dan korban menceritakan semua yang terjadi kepada orangtuanya. Polsek Wagir yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan tersangka.
Di hadapan penyidik, TW mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku khilaf tidak bisa menahan hasratnya ketika melihat korban sendirian di rumah. “Barang bukti berupa pakaian korban dan sprei di kamar korban turut disita untuk proses penyidikan lebih lanjut,” terangnya.
Kini kasus pencabulan tersebut telah dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Malang. Pelaku akan dikenakan Pasal 81 Jo Pasal 76 D Sub Pasal 82 Jo Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (kid/ari/lis)
TW, terduga pelaku pencabulan.
Malang, Memorandum
Kasus perundungan santri yang terjadi di ponpes yang ada di Bululawang, Kabupaten Malang, ditindaklanjuti Polres Malang. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polres Malang sudah tetapkan tersangka.
Kasus ini terjadi pada November 2022 lalu dan dilaporkan oleh orang tua korban ke Mapolres Malang pada 26 November 2022. Kasatreskrim Polres Malang Iptu Wahyu Rizki Saputro menyampaikan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.
“Kami sudah menetapkan tersangkanya, nanti dilakukan mediasi yang akan diikuti oleh para orang tua baik tersangka maupun korban serta beberapa pihak lain,” terangnya, Selasa (10/1/2023).
Korban perundungan adalah siswa kelas 1 SMP, berinisial DFA (12). Abdul Aziz, orang tua korban menceritakan bahwa kejadian yang dialami anaknya terjadi pada 26 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB.
Kejadiannya bermula seusai jam pelajaran, pelaku atau anak berhadapan dengan hukum (ABH) berinisial KR, tidak mengikuti pelajaran. Pelaku bolos pelajaran dan merokok di gazebo. Kemudian ada anak lain yang melaporkan ke guru.
Tidak terima dilaporkan guru, KR bertanya pada temannya siapa yang mengadu. Kemudian ada dua siswa yang menuduh korban DFA ini. Seusai sekolah korban dikunci di kelas, kemudian oleh pelaku korban dianiaya dengan cara dipukul, ditendang dan diinjak hingga bercucuran darah.
Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami patah tulang di bagian hidung, kedua kelopak matanya lebam, dahi dan kepala benjol, serta memar di sekujur tubuhnya. “Meski sudah pernah dilakukan mediasi yang diikuti orang tua dan beberapa pihak terkait, namun orang tua korban minta lanjut,” kata Wahyu.
Penyidikan pada kasus ini jalan terus, setelah pihak keluarga korban meminta untuk dilanjutkan ke proses hukum. Penyidik akan melakukan mediasi, hal itu sesuai perintah Undang-undang Peradilan Anak, tujuannya hukuman dalam peradilan pidana tergantikan dengan cara lain, seperti memaafk an supaya proses hukum tidak berlanjut.
“Sebelumnya memang sudah mediasi dan pihak keluarga minta lanjut, setelah ini dilakukan mediasi kemudian diversi. Pada saat mediasi akan mengundang beberapa pihak, seperti keluarga korban dan pelaku, juga Kemenag, KPA, DP3A dan pihak lainnya,” jelas Wahyu. (kid/ari/lis)
Iptu Wahyu Rizki Saputro.
Pemkot Beri Bantuan Hibah Kesejahteraan ke LVRI
Malang, Memorandum
Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Malang bisa bernapas lega. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menerima dan merestui pengajuan kesejahteraan organisasi LVRI melalui hibah.
Hal itu disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji melalui Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko saat memberikan sambutan HUT ke-66 LVRI di Gedung Dharma Sabha PEPABRI Jalan Panglima Sudirman Kota Malang, Selasa (10/1).
“LVRI memang bersurat kepada Pak Wali. Dan untuk kesejahteraan organisasi, yang bisa dilakukan pemerintah daerah melalui bantuan hibah. Itu sesuai kemampuan keuangan pemerintahan daerah,” terang Wawali ditemui usai prosesi acara, Selasa (10/1).
Disinggung jumlah nominal, hal itu tentu sudah ada. Namun demikian, lebih pas ketika yang menyampaikan dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah dari pihak personil LVRI sendiri.
Di samping itu, dalam kesempatan yang sama, wawali juga menyebut bahwa LVRI adalah organisasi yang netral di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Namun, sebagai warga negara, secara personal mempunyai hak politik. Sehingga, bisa menyalurkan hak pilihnya pada pemilu mendatang.
“Secara personal, anggota LVRI mempunyai hak pilih. Namun, secara organisasi, LVRI adalah ormas yang netral. Karena itu dihimbau, agar menggunakan hak politik secara personal. Tapi tetap menjaga persatuan dan kesatuan secara organisasi LVRI,” lanjutnya.
Karena, tambah wawali jajaran LVRI berada di seluruh Indonesia. Sementara salah satu peran penting adalah pendidikan karakter, yang menjadi program nasional. Itu berawal dari ketokohan dan kewibawaanya, sehingga diharapkan memberikan edukasi dan mengajak komunitas yang lain, termasuk kepada generasi penerus.
“Semoga LVRI semakin memperteguh kembali potensi yang dimiliki. Dalam berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Menjaga persatuan, sebagai pioner dan contoh warga negara yang baik, saat bertugas maupun purna,” harap Wawali di HUT LVRI.
Menurut Wawali, LVRi adalah salah satu lansia yang produktif dan bermanfaat. Baik berperan dalam pendidikan, sosial naik lokal maupun nasional.
Sementara itu, Letkol Pur Machmud, salah satu LVRI yang juga $ekretaris Dewan Pertimbangan LVRI Kota Malang menyambut baik diterimanya surat pengajuan dari LVRI. Sehingga, muncul bantuan dari Pemkot bantuan hibah.
“Ya baguslah. Itu sudah sesuai dengan Undang Undang yang yang ada dan berlaku di negara kita,” tuturnya. (edr/lis)
