Koran Memorandum Edisi 17 Juni 2023

Mata Hati

Oleh: Arief Sosiawan Pemimpin Redaksi

Wajah

Politik Kita

UPAYA peninjauan kembali (PK) Moeldoko

untuk “menguasai” Partai Demokrat di Mahkamah Agung (MA), mendapat perlawanan keras dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang secara yuridis pemangku sah jabatan ketua umum.

Perlawanan yang diberikan kubu AHY cukup menohok. Upaya Moeldoko dikatakan dan (bahkan) dinilai cara murah menghancurkan Partai Demokrat hingga mengancam atau merusak cita-cita partai berlambang Mercy mendukung calon Presiden Anies Baswedan dalam koalisi perubahan bersama Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Bahasa gampangnya, upaya Moeldoko ini dianggap pembegalan terhadap Partai Demokrat dan otomatis bakal membuyarkan impian koalisi perubahan untuk memenangkan sang jago dalam Pilpres 2024 karena tanpa Partai Demokrat presidential threshold koalisi ini tidak terpenuhi 20 persen.

Partai Demokrat tampak tidak sendirian. Meski tidak terang benderang terlihat di

MARAK CURANMOR, PERKETAT SURAMADU

WASPADA PENYEBERANGAN UJUNG-KAMAL

Surabaya, Memorandum Pengetatan akses Suramadu yang dilakukan polisi dengan mempertebal personel di lapangan awal Juni lalu terhadap maraknya aksi curanmor patut diapresiasi.

Masing-masing polsek pun mengklaim bahwa dengan penggabungan anggota polsek dalam bentuk rayon bisa meminimalisir maraknya curanmor yang akan dilarikan ke Madura via akses Suramadu.  Bersambung ke halaman 2

Anggota gabungan Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya dan tim Antibandit Polsek Tegalsari merazia di bentang Jembatan Suramadu.

Opsi Mobilisasi Pelaku Curanmor

membanggakan wajahnya yang masih menjadi favorit para sopir truk. Bahkan, dia juga

Kapolsek Jambangan Kompol Budi Waluyo menunjukkan barang bukti dan terduga pelaku.

gikan kelucuan itu mela-

mengabadikan kelucuan itu dengan ponselnya sendiri. Wika Salim membalui instagram pribadinya. Pedangdut kelahiran Bogor, Jawa Barat, tersebut mengaku senang dengan beragam penemuan wajahnya di truk

“Ternyata masih jadi idola abang-abang driver truck. Berapa k kali ketemu langsung

Kapolsek Gunung Anyar Iptu Roni Ismullah menginterogasi terduga pelaku.

UPAYA Polrestabes Surabaya dan polsek jajaran menggelar operasi penyekatan di perbatasan Surabaya-Madura berbuah hasil cukup signifikan.

Tercatat, sejumlah terduga pelaku mulai pemetik (eksekutor) hingga penadah motor berhasil

kejahatan curanmor dengan hasil curian dilarikan ke wilayah Madura menjadi atensi polisi untuk razia berkekuatan besar. Tak tanggung-tanggung, melibatkan tiga polsek (satu rayon) untuk sweeping Menanggapi hal ini, pakar hukum dan kriminologi dari Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Prof Dr M Sholehuddin SH MH meminta khususnya Reskrim dari Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dan Polda Jatim untuk tidak hanya mewaspadai area Jembatan Suramadu namun juga Pelabuhan Tanjung Perak. Yang mana, dapat menjadi opsi pelaku kejahatan curanmor bermobilisasi.

M Sholehuddin

A mor hasil cur Madu unt berkekuata Tak tanggu gung, me (sa un ep Pol was nam Per op ber  Bersambung ke halaman 2

Tangkap Eksekutor hingga Penadah

diciduk anggota Reskrim di sekitar jembatan Suramadu. Salah satunya yang diungkap oleh anggota Polsek Gunung Anyar beberapa waktu lalu. MIS (24), asal Desa Togubang, Geger, Bangkalan, dan penadah berinisial MJ (21),

wanita asal Dusun Onjur Daya, Desa Bunten Barat, Sampang, disergap saat kabur ke Madura. Kapolsek Gunung Anyar Iptu Roni Ismullah mengatakan, MIS dibekuk saat anggotanya melakukan razia penye-

 Bersambung ke halaman 2

Copet HP Jemaah Masjid Al Akbar Diringkus

Senggol Korban, Rogoh Saku Celana

Surabaya, Memorandum Copet di Masjid Al Akbar berhasil diringkus anggota Reskrim Polsek Jambangan. Identitas terduga pelaku, Febri Santosa (26), residivis

warga Jalan Tambak Gringsing Baru. Dia tertangkap basah sedang mencopet HP merek Oppo Tipe A5 milik jemaah. Namun perbuatan-

 Bersambung ke halaman 2

Sidang Suap Dana Hibah Pokir APBD Ja m

Surabaya, Memorandum p T di adilan (16/6 ( mengha d saksi. Yaitu mantan Camat Robatal, S Robat kelompo Supriyad

Sidang suap dana hibah pokok pikiran (pokir) APBD Jatim dengan terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak (STPS) dan Rusdi, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (16/6) Kali ini jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan enam saksi. Yaitu mantan Camat Robatal, Sampang, Ahmad Firdausi; mantan Sekcam Robatal, Sampang, Syamsuri, serta empat ketua kelompok masyarakat (pokmas) terdiri atas Fuadi, Supriyadi, Marsadek,

Bersambung ke halaman 2

Istri Can k Dibegal Ayah Angkat yang Pengusaha (4) Di

selama ini ditinggali mantan mertuanya kosong. Kumuh. Sepertinya sudah lama tidak dirawat. Duri bablas ke rumah di sampingnya. Ternyata pemilik rumah masih ingat Duri.

Dari pemilik rumah itulah Duri mengetahui bahwa mantan mertuanya sudah cukup lama pindah. Ke Batam. Tapi di mana tepatnya, orang tersebut mengaku tidak tahu karena tidak ikut ketika boyongan. Orang tersebut juga mengucapkan turut prihatin atas hilangnya Warsih, yang sampai detik itu belum ada kabarnya. Dijelaskan Duri, meski

Musim Kemarau, Waspadai Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut

Bangkalan, Memorandum

Menjelang musim kemarau, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Bangkalan, Geger Heri Susianto, mengingatkan agar warga mewaspadai terjadi kebakaran.

Menurut Heri, potensi kebakaran terjadi sekitar kawasan hutan rakyat, hutan produksi, dan lahan gambut.

Pasalnya, sebagian besar pohon di kawasan hutan daunnya akan mengering dan berguguran. Juga ilalang di kawasan lahan gambut.

Itu sebabnya, ketika siklus kemarau mencapai puncaknya pada Juli hingga Oktober nanti, warga di sekitar kawasan hutan dan lahan gambut, jangan sekali-kali membersihkan kawasan hutan dan ilalang dengan

cara membakar. Kebiasaan seperti itu sangat berbahaya. Terlebih setelah membakar tumpukan daun pohon yang rontok di hutan, atau ilalang di di area lahan gambut lalu ditinggal begitu saja.” Api bisa mernjalar kemana-mana dengan cepat. Bahkan bukan tidak mungkin men- jalar

FOTO-FOTO:ILUSTRASI

apa tahun terakhir ini, bebera-

sampai k e pemukiman warga,” tandas Heri. Faktanya, dalam bebertahun

DPRD Sumenep Minta

Pemkab Antisipasi Kelangkaan Pupuk

Sumenep, Memorandum

DPRD Kabupaten Sumenep memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan pupuk bersubsidi menjelang musim tanam. Karena selama ini kelangkaan pupuk menjadi masalah klasik yang belum menemukan solusi.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep Holik berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis sejak dini untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk bersubsidi.

Politikus Partai Gerindra itu meminta dinas terkait menyiapkan langkah yang tepat guna menangani kelangkaan pupuk sejak awal. Pihaknya berharap persoalan kelangkaan pupuk tidak terjadi lagi di musim tanam yang akan datang.

Politisi muda itu berjanji akan segera melak-

sanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas dan stakeholder lainnya sepeti kios dan ketua-ketua gapoktan untuk antisipasi kelangkaan pupuk di Sumenep.

“Kami nanti juga akan tanya masalah pupuk ini ke dinas pertanian. Apa yang menjadi masalah dan apa solusinya di musim tanam yang akan datang,” ujar Holik.

Tidak hanya itu, Holik juga menyinggung masalah musim tembakau yang sebentar lagi akan tiba. Menurutnya, tata niaga tembakau selama ini belum berpihak pada petani.

“Kami juga akan evaluasi masalah tembakau ini. Pemerintah harus tegas dan massif memberikan sosialisasi tentang potensi dan kebutuhan tembakau di Sumenep agar petani tidak menjadi korban,” tandas Holik. (aan/udi)

pa peristiwa kebakaran ilalang di kawasan lahan gambut nyaris menjalar ke kompleks permukiman penduduk. Itu pernah terjadi di area lahan gambut ring road timur atau jalan lingkar Jalan Halim Perdana Kusuma. Juga pernah terjadi di belakang kompleks Stadion Gelora Bangkalan (SGB), serta di sekitar jalan akses Jembatan Suramadu di Desa Pakong, Kecamatan Labang. Selain itu, beberapa kecamatan yang menjadi kantong sebaran hutan rakyat, menurut menurut

Heri, juga patut mulai meningkatkan kewaspadaan. Di Kecamatan Geger, misalnya, kawasan hutan rakyat dan hutan produksi seluas 3.000 ha lebih, tersebar di sejumlah desa. Di antaranya di Desa Kombangan, Togubang, Lerpak, Katol Barat, Kampak, Campor, Batobella dan Desa Geger.

Sebaran hutan rakyat juga terkosentrasi di sejumlah desa di Kecamatan Kokop. Diantaranya di Desa Bandasoleh, Bato Korogan, Amparaan, Dupok. Durjan, Lembung Gunong dan Desa Kokop.” Hutan

rakyat juga tersebar di beberapa desa di Kecamatan Sepulu, Modung dan Kecamatan Blega,” ungkap Heri. Mencermati situasi rentan musibah kebakaran itu, Heri berharap kewaspadaan tidak hanya datang dari kalangan masyarakat. Selain itu, beberapa unit mobil damkar milik pemkab, termasuk para petugas di dalamnya, harus disiagakan selama 24 jam.” Terutama ketika musim kemarau sedang mencapai puncaknya,” pungkas Geger Heri Susianto. (ras/udi)

Tiga Kali Mangkir, Kejari Siap

Tindak Tegas Tersangka

Sumenep, Memorandum Dari lima tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan kapal cepat fiktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sumekar, Az kembali mangkir panggilan kejaksaan negeri (kejari) setempat. Sudah tiga kali yang bersangkutan mangkir panggilan Kejari yang pertama 26 Mei 2023, 8 Juni 2023, dan yang ketiga kalinya yakni pada 15 Juni 2023 kemarin.

Dua kali mangkir tersangka AZ tanpa alasan. Baru 13 Juni 2023 kemarin sebelum panggilan ketiga melalui kuasa hukumnya berkirim surat bersangkutan tidak bisa hadir karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

“Sebelumnya, tersangka ini selalu mangkir panggilan kami itupun tanpa alasan yang jelas,”terang Kasi Pidsus Dony S Kusuma, Jumat (16/6/23)

Kendati dua kali mangkir tanpa alasan dan beberapa hari kemudian berkirim surat alasan tidak hadir panggilan Kejari. Dan penggilan ketiganya tetap mengkir tanpa alasan.

Dony S Kusuma menegaskan akan tetap melakukan proses kasus ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ditambahkan, jika nanti AZ tidak koperatif maka akan dilakukan tindakan hukum yang terukur. Salah satu tindakan yang akan diambil akan segera menetapkan tersangka AZ yang merupakan Direktur Opera-

sional PT Sumekar masuk dalam daftar pencairan orang (DPO).

Az diduga kuat terlibat dalam kasus dugaan tipikor pengadaan kapal cepat fiktif tahun 2019 silam. Ia ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu bersama tiga tersangka lainnya yaitu AS, MS, dan AZ.

Setelah menetapkan tiga tersangka Rabu (14/6) malam, Kejari Sumenep kembali menetapkan dua orang tersangka inisail HM dan SK yang merupakan pasangan suami-istri (pasutri) menjalani pemeriksaan kurang lebih tujuh jam. Keduanya merupakan HM sebagai Direktur Utama PT Fajar Indah Lines sedangkan istrinya komisaris PT .(uri/udi)

Kebakaran lahan gambut di sekitar akses Jembatan Suramadu beberapa waktu lalu.

Geger Heri Susianto

Seorang petani menyirami tanaman jagung.

Kantor Kejari Sumenep.

TULUNGAGUNG-TRENGGALEK

Wujud Syukur, Warga Dusun Besinan Gelar Wayang Kulit Semalam Suntuk

Tulungagung, Memorandum

Pergelaran wayang kulit semalam

suntuk di Dusun Besinan, Desa/Kecamatan Ngantru dalam rangka bersih dusun, menampilkan dalang kondang Ki Eko Kondho Prisdianto dengan lakon Wahyu Kawijayan, Kamis (15/6) hingga Jumat (16/6) dini hari.

Melengkapi gelaran wayang kulit itu, juga menampilkan bintang tamu Lusi Brahman dari Ponorogo.

Acara diawali dengan penyerahan

tokoh wayang Gatutkoco oleh Kepala

Dusun Besinan, Sutarmaji kepada dalang Ki Eko Kondho Prisdianto.

Hadir dalam acara itu segenap

Forkopimcam Ngantru, anggota

DPRD Tulungagung, kepala desa se

Kecamatan Ngantru, para tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD, RT, RW, dan warga masyarakat sekitar. Kepala

Desa Ngantru, Suryani mengatakan, pergelaran wayang kulit merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun di bulan Selo.

“Malam ini merupakan pergelar-

an wayang kulit kedua kalinya yang

dilaksanakan khusus oleh warga

Dusun Besinan, Desa Ngantru,” terang Suryani. Pada hari sebelumnya, dijelaskan Kades Suryani, dua minggu lalu, di acara bersih Dusun/Desa Ngantru, tepatnya pada 6 Juni, juga digelar wayang kulit semalam suntuk dengan dalang yang sama, yaitu Ki Eko Kondho Prisdianto. “Dan yang terakhir nanti masih akan digelar (wayang kulit) di pondoknya Mbah Kyai Amu Sugito,” kata Suryani. Kades Suryani menuturkan, warga Dusun Besinan sangat kompak dan guyub rukun, serta memiliki toleransi yang tinggi antarsesama warga. Mereka juga memiliki keragaman budaya yang sangat kental sejak zaman dulu.

“Terbukti sebelum wayang kulit digelar, sorenya seluruh warga Dusun Besinan kompak datang berbondong-bondong membawa ambeng di tempat pergelaran. Tepatnya di rumah Pak Kasun, untuk ikut mem-

Ribuan Karyawan Pabrik

Rokok di Tulungagung Bakal Peroleh Bansos DBHCHT

Tulungagung, Memorandum

baca doa tahlil bersama,” ungkapnya. Kekompakan warga Dusun Besinan ini, lanjut Suryani, sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas nikmat, rahmat dan rezeki yang melimpah. Tanaman subur tanpa ada serangan hama, petani makmur, hasil panen melimpah, sehingga warga Desa Ngantru semuanya makmur dan bahagia. Atas nama pemerintah desa, Kades Suryani menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kepada panitia serta seluruh warga Dusun Besinan. “Juga terimakasih, wabil khusus untuk Abah Kyai Amu Sugito, pengasuh Ponpes Albadru Alaina, yang selalu mendukung suksesnya seluruh kegiatan di Desa Ngantru. Maka diharapkan, adanya pergelaran wayang kulit dalam acara bersih dusun ini, semoga budaya yang adiluhung ini, peninggalan nenek moyang kita, nantinya bisa lestari, sehingga tidak hilang tergeser oleh budaya asing,” pungkasnya. (kin/mad/yok)

168 Ribu Warga Magetan Miskin

Magetan, Memorandum

Pekerjaan Rumah (PR) yang akan ditinggalkan pemerintahan

Suprawoto-Nanik Endang Rusminiarti (ProNa) tidak hanya tingginya

penduduk Kabupaten Magetan yang masih menganggur serta ribuan warga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Namun, ratusan ribu keluarga di Kabupaten Magetan hingga kini masih hidup dalam kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magetan mencatat, periode tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magetan mencapai 9,69% atau 168 ribu keluarga miskin (Gakin). “Tahun 2022 itu penduduk miskin Magetan diperkirakan 9,69% atau sekitar 168 ribu,” kata Imam Sudarmadji, Kepala BPS Magetan, Jumat (16/6).

Dijelaskan Imam Sudarmadji, metode pendataan Maskin dengan mengambil sejumlah sampel yang secara hitungan statistik bisa mewa-

kili Kabupaten/Kota. “Tidak mengambil sampel sembarangan, ada namanya main frame atau kerangka induk total populasi itu diambil dari hasil sensus penduduk yang mungkin tiap tahun update peta-petanya,” beber Kepala BPS Magetan.

Sementara untuk tahun 2023 pendataan akan dilaksanakan periode Maret-September untuk mengetahui perkembangan jumlah Gakin di Kabupaten Magetan yang berpenduduk kurang lebih 678 ribu jiwa tersebut. “Untuk tahun 2023 itu

memang masih pengolahan, biasanya November itu nanti hasilnya dapat, karena yang menghitung pusat,” tutup Kepala BPS Magetan. (rik/yok)

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, tahun ini terdapat lebih dari 3.000 karyawan pabrik rokok yang ada di Kota Marmer berpotensi mendapatkan bantuan sosial dana bagi hasil cukai hasil tembakau (Bansos DBHCHT) 2023.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Wahiyd Masrur. Wahiyd mengatakan, guna memastikan pencairannya bisa tepat sasaran, pihaknya melakukan verifikasi lapangan dengan mengunjungi salah satu pabrik rokok di Desa Gesikan, Kecamatan Pakel.

“Kita pada Kamis kemarin mengunjungi PS Djeram PT Margantara guna memastikan pencairan bisa tepat sasaran. Kita lakukan sampling, ada karyawan yang dari Tulungagung dan yang dari luar Tulungagung,” ujarnya, Jumat (16/6).

Wahiyd melakukan verifikasi lapangan dengan memantau secara langsung proses produksi di pabrik tersebut. Pihaknya juga memberikan edukasi serta sosialisasi kepada manajemen pabrik rokok. Yaitu terkait rencana pencairan Bansos DBHCHT tahun 2023 untuk karyawan pabrik rokok itu.

“Kita beri edukasi kepada manajemen agar memasukkan nama karyawannya yang sesuai kriteria ke dalam calon penerima, agar nanti ditetapkan melalui SK Bupati,” ungkapnya.

Menurut Wahiyd, karyawan pabrik rokok yang bisa masuk dalam daftar penerima Bansos DBHCHT adalah semuanya. Baik di bagian produksi, kebersihan, maupun keamanan yang merupakan warga Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan untuk karyawan pabrik rokok dari luar Tulungagung, pihak dinsos masih akan melakukan koordinasi dengan kabupaten asal mereka. Jika pun memungkinkan, maka akan dimasukkan dalam daftar penerima. Namun jika sudah menerima bansos dari kabupaten asal, maka akan diserahkan kepada kabupaten asalnya.

“Untuk yang luar kota perlu pendalaman. Kita pastikan dulu yang bersangkutan belum menerima dari kabupaten asalnya,” jelas Wahiyd. Wahiyd menerangkan, jumlah karyawan pabrik rokok yang menjadi sasaran penerima Bansos DBHCHT tahun ini, diprediksi ada di kisaran 30 persen dari total penerima bansos sebanyak 92.000 orang.

Diperkirakan pada awal atau pertengahan Juli mendatang, bansos sebesar Rp 200 ribu itu akan tersalurkan kepada penerimanya di Tulungagung. Pencairan akan dilakukan selama 7 bulan, mulai Juni sampai Desember 2023 nanti.

Dikonfirmasi terpisah, salah satu pengawas pabrik rokok yang dikunjungi dinas sosial, Yuliana, mengakui total karyawan di tempat kerjanya mencapai ribuan orang. Tetapi tidak semuanya warga Tulungagung. Sebab ada juga unit pabrik lain yang berdiri di luar Kabupaten Tulungagung. Pihaknya merinci, untuk warga Tulungagung yang bekerja di perusahaan rokok tempatnya bekerja, ada sekitar 200 orang. “Alhamdulillah mereka selalu mengikuti peraturan perusahaan. Dan Alhamdulillah pula mereka terlihat kompak dan selalu rukun,” jelas Yuliana. Yuliana bersyukur atas kunjungan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. Pihaknya berharap, ke depan nama-nama karyawan yang diusulkan mendapatkan Bansos DBHCHT tahun 2023 terakomodir semua. “Tentu kami bersyukur atas kepedulian pemerintah, semoga ini bisa segera terealisasikan,” harapnya. (fir/mad/yok)

Magetan, Memorandum

Setelah masuk menjadi Top Inovasi Nasional, program Ojek Ibu Hamil (Jek-Mil) yang digarap Pemerintah kabupaten (Pemkab) Magetan kini berpeluang meraih Satya Lencana Wirakarya.

Satyalencana Wira Karya merupakan tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada para warganya yang telah memberikan darma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Tanda kehormatan ini ditetapkan pada tahun 1962.

Inovasi Jek-Mil Pemkab Magetan mendapatkan dukungan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mendapatkan penghargaan yang akan diserahkan langsung Presiden Republik Indonesia tersebut.

Tim Sekretariat Militer (Setmil) Presiden RI bersama BKKBN pusat melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan untuk melihat langsung penerapan inovasi Jek-Mil yang nantinya disampaikan kepada Dewan Gelar Tanda Jasa Kehormatan (GTK) untuk dilakukan penilaian.

“Kami mendapatkan usulan dari

BKKBN, dimana Bupati Magetan ini dinilai telah berhasil oleh BKKBN dalam menyukseskan program Bangga Kencana, salah satunya dengan inovasi Jek-Mil,” kata Ketua Tim

Verifikasi Sekmil Presiden RI Elisa

Cintia Dewi, Jumat (16/6).

Usai paparan di Pendopo Surya

Graha, Tim Verifikasi Setmil Presiden RI dan BKKBN meninjau langsung praktik Jek-Mil di Puskesmas Candirejo, Kecamatan Magetan. “Kami mencoba mengangkat inovasi Jekmil dari Magetan ini, karena inovasi ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat, khususnya ibu hamil yang hendak mengecek kesehatan, dan semoga ini disetujui oleh dewan GTK,” ungkap Elisa Cintia Dewi. Bupati Magetan Suprawoto mengaku bangga atas terciptanya inovasi Jek-Mil yang kini sangat bermanfaat untuk ibu-ibu hamil

di Kabupaten Magetan. “Adanya Jek-Mil ini karena kita berani berinovasi, sebelum ada program nasional stunting kita juga sudah ada program Jek-Mil ini, jadi kita mengalir saja,” katanya.

Dibeberkan Kang Woto sapaan Bupati Suprawoto, Jek- Mil tidak hanya melayani penjemputan ibu hamil untuk periksa kesehatan, namun inovasi Jek-Mil ini kedepan akan dikembangkan untuk berbagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Program Jek-Mil ini nanti akan terus dikembangkan, ada jemputan untuk imunisasi, dan yang sakit mendadak bisa dilakukan itu jadi akan berkembang,” pungkasnya. (sep/rik/adv/yok)

Kabiro: Noorbiyanto (Norik). Wartawan: Septian Bayu. Pemasaran atau iklan: Khoirul Anwar. Alamat: Jl, Thamrin,Nomor 17, Magetan. No.Hp: 081-335-326-942.

Ahmad Rifai. Wartawan: Firman. Imansyah, Sholikin. Pemasaran

Wahiyd Masrur (bertopi) ketika verifikasi lapangan di pabrik rokok.

Ketua Tim Verifikasi Sekmil Presiden RI Elisa Cintia Dewi berdialog dengan petugas Jek-Mil di Puskesmas Candirejo, Magetan.

Paparan Bupati Magetan Suprawoto terkait inovasi Jek-Mil.

Kepala BPS Magetan Imam Sudarmadji.

Kantor BPS Kabupaten Magetan.

Banner Tuntutan Jalan Baru Bertebaran di Bulusari

Jalan Desa Jadi Runaway

Bandara Kediri

Kediri, Memorandum

Warga Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan mulai melakukan aksi damai. Langkah itu dilakukan menyusul aspirasi yang tidak pernah digubris otoritas terkait. Terutama tentang tuntutan jalan baru sebagai pengganti jalan lama yang berubah jadi runway Bandara Kediri.

Wali Kota Dukung Program

Pelayanan Prima RSUD Gambiran

Kediri, Memorandum

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan arahan dalam pelatihan internal pelayanan prima bagi pegawai RSUD Gambiran, di Hotel Grand Surya Kediri, Kamis (15/6). Pelatihan ini diikuti 184 peserta yang terdiri dari dokter, apoteker, perawat, bidan, cleaning service, sekuriti, dan driver RSUD Gambiran.

“Setiap orang yang dilayani baik ataupun buruk pasti akan bercerita. Kalau baik mungkin hanya 5 kali ceritanya tapi kalau buruk bisa lebih dari 10 kali. Makanya saya selalu ingatkan hal tersebut kepada RS Gambiran,” ujar wali kota.

Lebih lanjut, Abdullah Abu Bakar mengatakan saat ini perkembangan usaha di bidang jasa luar biasa. Untuk itu, ketika bertemu biasakan untuk brainstorming diskusi bersama, dan jangan sampai tidak. Karena hal itu bisa menumpuk keburukan kinerja pegawai. Keburukan inilah apabila dibiarkan, lama kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan. Maka dari itu kebiasaan buruk itu harus dibereskan.

Selain itu, wali kota juga menekankan bahwa RSUD Gambiran sudah dapat melayani universal health coverage. Artinya, seluruh warga Kota Kediri sebesar 99 persen sudah memiliki BPJS. Hal tersebut merupakan sebuah peluang sekaligus juga ancaman. Karena dengan memiliki BPJS ini masyarakat bebas memilih ke mana mereka harus datang saat berobat. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan harus baik bila tidak akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Karenanya, Mas Abu sapaan wali kota, mengingatkan ke depan RSUD Gambiran tentu akan bersaing dan berkolaborasi dengan lebih banyak lagi rumah sakit. Oleh karena itu, kenali siapa yang menjadi pesaing dan siapa saja yang bisa diajak untuk kerja sama. Hadir pula dalam kegiatan ini Direktur RSUD Gambiran dr Aditya Bagus Djatmiko dan jajaran, trainner dari Imcom Surabaya Bawinda Lestari, trainner dari DK Consulting Jakarta Djoko Kurniawan. (adv/mon/epe)

Warga memang banner di beberapa tempat tempat strategis yang isinya memminta dibuatkan jalan baru. Apalagi sebelumnya, beredarnya video yang viral di media sosial terkait pemakaman jenasah warga Desa Bulusari diangkut dengan pikap. Hal tersebut terjadi karena lokasi pemakaman sangat jauh. Sebelumnya, ada jalan desa yang menghubungkan wilayah Bulusari selatan ke lokasi pemakaman dan sekitarnya. Tapi sejak akses jalan utama difungsikan sebagai runaway, masyarakat pun harus memutar cukup jauh. Dalam percakapan di rekaman viral itu, warga mengungkapkan kekecewaannya karena tidak adanya akses jalan, “Iki lho akibat jalane adoh…Iki lho... sing pinter-pinter iku piye..dija-

luki jalan AE kok nggak Ndang digawekne. Iki lho urusono wargamu...urusono wargamu iku lo pak. Mergawe iku jenenge kurang bertanggung jawab koyo ngono Kuwi,” ucap pemilik suara dalam video. Video itu diketahui diunggah pada 14 Juni 2023, ketika ada pemakaman warga Dusun Bulusari Selatan RT 11/ RW 03. Rute menuju makam harus melewati dua desa lain, sekitar 7 km. Mamat (58), tokoh masyarakat Bulusari mengatakan, memang semenjak jalan utama desa hilang warga harus putar jauh jika ingin ke makam. “Kami warga desa Bulusari umumnya saat ini merasakan betapa susahnya kami. Sejak jalan desa kena dampak bandara, warga di dusun di sini seakan sudah

terputus, mau ke Dusun Selang, Dusun Gunung Butak, dan Sawur atau sebaliknya, harus berputar serta lewat jalan raya provinsi ruas Kediri Nganjuk, melalui Desa Tarokan dan Kaliboto,” ucapnya, Jumat (16/6). “Kami semua warga mendukung PSN (proyek strategis nasional). Tapi tolong nasib kami juga diperhatikan, dulu desa kami selalu ramai tapi sekarang sepi karena desa kami dipecah jadi 2 wilayah dan tidak ada akses jalan tembusnya. Warga hanya minta dibuatkan jalan alternatif sebagai

pengganti jalan desa yang hilang dan jadi runway. Beberapa bulan yang lalu sudah ramai sekali diberitakan di media masa juga tapi kok tidak ada tanggapan hingga kini,” keluhnya. Karena itu, warga berinisiatif menggelar aksi damai dengan memang banner tuntutan agar mendapat perhatian. “Semoga dengan aksi damai warga ini, semua stakeholder terbuka hatinya dan segera mengambil tindakan cepat demi kondusifnya Bulusari, dan Kediri pada umumnya,” pungkasnya. (mon/epe)

Sambut Hari Bhayangkara Ke-77, Polres Kediri Kota Gelar Donor Darah

Kediri, Memorandum

Polres Kediri Kota menggelar aksi kemanusiaan donor darah sebagai rangkaian kegiatan menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-77 tahun. Agenda itu diikuti seluruh personel, Bhayangkari, TNI, perguruan silat, dan perwakilan mahasiswa.

Kapolres Kediri Kota AKBP Teddy Chandra mengatakan, animo peserta cukup besar dalam aksi kemanusiaan itu. “Hal ini dilakukan sebagai sarana menebar kebaikan kepada sesama manusia terutamanya bagi masyarakat Kota Kediri yang membutuhkan transfusi darah,” terangnya. “Semua peserta yang telah

Eks Kepala Desa Deling Divonis 3,5 Tahun Bui

mendaftarkan diri bisa mengikuti aksi kemanusiaan donor darah ini namun harus melalui pemeriksaan kelayakan terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.

Ps Kasidokkes Polres Kediri Kota, Bripka Farid Kurniawan mengungkapkan, dari sekitar 200 pendonor yang mendaftar, hanya 190 yang lolos skrining. “Dari 10 pendaftar yang tidak diizinkan mendonorkan darahnya dikarenakan beberapa kendala seperti tekanan darah yang kurang atau berlebih dan kadar hemoglobin yang kurang, untuk itu kami persilakan mengecek kesehatan yang tersedia secara gratis,” tuturnya. (mon/epe)

Kejaksaan segera Tetapkan Tersangka Lain

Bojonegoro, Memorandum Eks Kepala Desa (Kades) Deling, Kecamatan Sekar Nety Herawati divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus dugaan penyelewengan APBDes 2021. Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro memastikan akan segera menetapkan tersangka selanjutnya.

Kajari Badrut Tamam mengatakan, dalam perkara dugaan penyelewengan dana APBDes Deling 2021 itu, dipastikan akan ada tersangka lainnya. Karena dalam kasus tersebut, tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan dilakukan secara bersama-sama.

Peringati BBGRM XX-HKG-PKK

Pemkab Tekankan Nilai Kebersamaan

Bojonegoro, Memorandum

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

Bojonegoro menggelar puncak peringatan Bulan Bakti Gotong

Royong Masyarakat (BBGRM) XX dan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK) Ke-51, di Lapangan Desa Blimbinggede, Kecamatam Ngraho.

Mengusung tema ‘Dengan Semangat Gotong Royong Kita

Tingkatkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Optimis Jatim Bangkit’, acara diawali dengan peletakan batu pertama pembangunan taman Desa Blimbinggede oleh Bupati Anna Mu’awanah yang didampingi jajaran dan forkopimda.

Bupati mengatakan dari beberapa tempat yang pernah dikunjungi, belum menemukan nilai-nilai kegotongroyongan seperti yang ada di Indonesia. Karena itu, ia mengajak ketika tranformasi digital semakin masuk dalam sistem pemerintahan, nilai kegotong-royongan harus terus digelorakan.

“Untuk menguatkan, menggerakkan kembali, mengokohkan nilai kegotong-royongan, pemerintah lewat Kemendagri membuat keputusan yaitu Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Ini hanya ada satu-satunya di dunia,” ungkap Bupati Anna. Bupati Anna berpesan untuk menguatkan rasa gotong royong dalam nilai-nilai kehidupan. Nilai kegotongroyongan perlu didorong dan ditegakkan lagi agar kian masif di Bojonegoro. Acara dilanjutkan dengan pemukulan kentongan bambu oleh bupati sebagai simbol puncak peringatan BBGRM XX 2023. (top/epe)

“Saya garis bawahi, perkara ini pelakunya sudah pasti lebih

dari satu. Karena sebagaimana yang kami dakwakan, itu ada juncto Pasal 55,” ungkap Badrut Tamam kemarin.

Pria yang akrab disapa BT ini menegaskan, terkait adanya tersangka lain bukanlah hal yang abu-abu. Karena dalam persidangan telah timbul fakta-fakta persidangan, sehingga fakta tersebut akan menguatkan pihaknya dalam menetapkan tersangka selanjutnya.

“Kenapa kami kemarin tidak menetapkan para tersangka secara bersama-sama?

Karena kami harapkan fakta dari persidangan inilah bisa lebih menguatkan sangkaan kami. Ini lebih pada kehati-ha-

tian. Jadi kami bukan cuma mengantongi (nama-nama), bahkan segera kami tetapkan tersangka,” tegasnya. Perlu diketahui, dalam kasus tersebut Nety Herawati dikenakan dakwaan Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun

2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam sidang sebelumnya, kades perempuan tersebut dituntut dengan 7,5 tahun penjara. Namun dalam agenda sidang putusan, Netty akhirnya divonis 3 tahun 6 bulan penjara. (top/epe)

Komunikasi Sosial Cara Kodim 0813 Tangkal Radikalisme

Bojonegoro, Memorandum Dengan mengusung tema

‘Ideologi Pancasila Sebagai Benteng Menangkal Ancaman Radikalisme dan Sparatisme’, Kodim 0813 Bojonegoro menggelar komunikasi sosial (komsos) di Gedung Ahmad Yani, Jumat (16/6).

Acara dipimpin Kasdim Mayor Kav Sony Ranu Utama yang mewakili Dandim Letkol Arm Arif Yudo Purwanto. Sejumlah elemen kepemudaan hadir dalam agenda itu. Seperti pengurus IPNU dan IPPNU Bojonegoro, PD Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Banser, dan perwakilan BEM sejumlah perguruan tinggi di Bojonegoro. Kasdim membacakan sambutan dandim, mengatakan, dalam pertahanan semesta yang digunakan bangsa Indonesia, TNI merupakan tumpuan sebagai komponen utama pertahanan konsekuensi dari hal tersebut

adalah TNI harus selalu melakukan upaya untuk mensinergikan seluruh komponen pertahanan utama, cadangan dan pen-

dukung. Upaya yang sangat efektif, dan efisien untuk mendeskripsikan sekaligus mewujudkan kekuatan

ruang alat dan kondisi (RAK) juang yang tangguh adalah pembinaan teritorial (Binter). “Binter dapat dilakukan melalui tiga metode. Yakni, bakti TNI, pembinaan perlawanan wilayah, dan komunikasi sosial,” sebutnya.

Karena jadi salah satu metode binter, komsos dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh setiap prajurit TNI. “Diharapkan, dengan penyelenggaraan kegiatan Komsos ini dapat mewujudkan ketahanan wilayah yang kuat dalam rangka tetap tegak dan utuhnya wilayah NKRI,” sambungnya. PemateriWakil Rektor II Unigoro Yogi Prana Izza, memaparkan proses radikalisme mulai terjadi di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dengan menyusupkan dalil-dalil dalam pengajian dengan cara perintah jihad. Keterlibatan mahasiswa da-

lam aksi terorisme sudah terjadi pada kurun waktu 2010-2019 dengan beragam jaringan. Sehingga semua elemen diimbau untuk bijak dan cermat mengikuti kajian yang mengarah ke radikalisme. “Radikalisme selalu mendambakan kerusuhan. Jika orang normal mendambakan kedamaian, tetapi radikalisme mendambakan kerusuhan. Dewasa ini, kaum muda dan mahasiswa menjadi sasaran radikalisme dengan cara menyusup di dalam aktivitasnya selama pendidikan,” bebernya. Merespons hal itu, Kurniawan Triasmara, salahs atu mahasiswa Unigoro berharap, komsos dilaksanakan sesering mungkin. “Kalau bosa secara berkala dengan melibatkan banyak mahasiswa dari seluruh kampus-kampus yang ada di Bojonegoro,” harapnya. (top/epe)

Kabiro: Sutopo, S. H. I Telepon: 082244621416

Kabiro:Andhi Montera. Alamat:komplek Taman Bunga Residency Blok 2 Gor JayaBaya Kota kediri-Jatim. No.Hp:081335773232

Wali Kota Abdullah Abu Bakar dan Dirut RSUD Gambiran dr Aditya Bagus Djatmiko menunjukkan penghargaan yang diterima.

Banner yang dipasang warga dengan tuntutan pembuatan jalan baru.

Peserta donor darah Hari Bhayangkara memenuhi aula Mapolres Kediri Kota.

Nety Herawati memasuki Lapas Bojonegoro.

Bupati Anna Mu’awanah menyampaikan sambutan pada pembukaan BBGRM XX dan dan HKG-PKK ke-51.

Suasana komsos Kodim Bojonegoro yang diikuti beberapa elemen pemuda.

GRESIK-LAMONGAN

Dosen UMG: Harus Ada Pembanding untuk Membuk kan

Positif Gila, Pembunuh Anak Berpotensi Bebas

Gresik, Memorandum

Muhammad Qo’dad Af’alul Kirom alias Afan (29), tersangka pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri AZK (9), ternyata mengalami gangguan jiwa berat. Kepastian itu berdasarkan hasil tes kejiwaan yang dilakukan kepolisian bersama pihak terkait.

Kasatreskrim Polres Gresik

Iptu Aldhino Prima Wirdhan dikonfirmasi, membenarkan perihal hasil tes kejiwaan Afan yang sudah diterima kepolisian. “Benar hasil tes kejiwaan yang bersangkutan sudah keluar. Dari hasil pemeriksaan, hasilnya didapati bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa berat,” bebernya, Jumat (16/6). Kendati tersangka dalam gangguan kejiwaan, Iptu Aldhino memastikan proses penyidikan terus berlanjut. Pihaknya bahkan telah melimpahkan berkas ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. “Penyidikan

terus berlanjut, berkas perkara tahap satu sudah kami limpahkan ke kejaksaan. Sambil nanti juga menunggu pentunjuk dari kejaksaan,” imbuhnya. Saat ini, ayah keji itu masih mendekam di Rutan Mapolres Gresik. Kondisi kesehatan tersangka dipastikan dalam keadaan baik dan stabil. Hasil tes kejiwaan Afan akan menjadi salah satu bukti yang disertakan dalam berkas perkara. Sebelumnya, tersangka sudah menjalani tes kejiwaan yang dilakukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Jawa Timur. Untuk mengetahui apakah Afan melakukan aksi

kejinya secara sadar atau dalam keadaan mengalami gangguan jiwa. Sebab dia sempat menjalani rehabilitasi narkoba di RSJ Menur. Sebelumnya, polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana, ancaman maksimal hukuman mati. “Kita kenakan Pasal 340 KUHP, tersangka sudah merencanakan pembunuhan kepada anaknya.

Dibuktikan dengan jejak digital bahwa tersangka pernah browsing cara membunuh,” tegas

Aldhino. Sebelumnya, Afan sempat membuat pengakuan yang mengejutkan. Ia tidak menyesali perbuatannya menghujamkan pisau dapur sebanyak 24 kali ke tubuh putri kandungnya. Katanya, itu dilakukan agar sang putri tenang dan masuk surga. Tentu pengakuan itu sangat mengagetkan. Betapa tidak, perbuatan sadis men-

ghujani tubuh anak sendiri dengan pisau tak membuatnya merasa bersalah. Bahkan, ia tampak tenang ketika diamankan pihak kepolisian.

Sikap Afan menurut Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) Dr Suyanto, SH mengatakan, harus dilihat dari banyak sisi. Dalam hukum pidana, ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf ini yang menghapus kesalahan, sementara alasan pembenar yang menghapus tindak pidananya. “Kalau memang hasil tes kejiwaannya demikian (gangguan jiwa berat, red). Seharusnya proses penyidikan berhenti, karena alasan pemaaf sesuai Pasal 44 KUHP, orang dalam gangguan kejiwaan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban,” tandasnya.

Artinya tersangka tidak bisa dipenjara. Kendati demikian,

Gresik, Memorandum

Persoalan ekonomi masih menjadi motif klasik peredaran gelap narkoba, khususnya sabu di Kota Santri. Seperti pengakuan salah satu pengedar yang ditangkap Satreskoba Polres Gresik. Terduga pelaku berinisial RDK (25), warga Desa Banter, Kecamatan Benjeng tepergok mengedarkan sabu.

Pemuda tanggung itu diamankan di rumahnya. Dari hasil penyelidikan, aparat kepolisian menemukan barang bukti paket sabu yang disimpan di bungkus rokok. Penangkapan RDK dibenarkan Kasatreskoba Polres Gresik AKP Tatak Sutrisno.

Dijelaskan, tersangka diamankan di tempat tinggalnya usai mendapat informasi dari masyarakat Desa Metatu jika peredaran sabu kian marak. “Semula tersangka RDK mengelak saat digeledah. Namun, setelah ditemukan sabu yang dibungkus rokok yang bersangkutan hanya bisa pasrah,” tuturnya, kemarin.

Perwira pertama Polri itu mengatakan, selain mengamankan tersangka. Pihaknya juga menyita barang bukti satu klip berisi sabu dengan berat kotor 0,88 gram, satu scrop dari potongan sedotan, dan satu buah handphone. “Tersangka yang kami amankan ini sengaja membagi-bagi barang buktinya dibungkus plastik lalu dijual dengan paket hemat,’ katanya. Di hadapan penyidik, RDK nekat berjualan serbuk setan itu gegara himpitan ekonomi. Ditambah lagi sukitnya mencari pekerjaan. Kini dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. “RDK sudah kami amankan, dan yang bersangkutan juga dijerat dengan Pasal 114 Ayat 1 Subs Pasal 112 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” tutupnya. (and/har/epe)

Aksi Curanmor Acak-Acak Rumah Kos

Gresik, Memorandum

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kian marak di Kota Santri. Rumah kos menjadi sasaran empuk para pelaku curanmor.

Terbaru, alap-alap motor berhasil menggasak dua motor di kos

Jalan Ibrahim Zahir, Kelurahan

Singosari, Kecamatan Kebomas.

Dua motor yang raib yakni

Honda Vario 125 dan Beat. Salah satu korban, Arahuna Tedi (25), mengungkapkan keheranannya. Sebab, motornya tiba-tiba menghilang tanpa jejak pada rentang waktu antara pukul 03.00 hingga 04.00 (14/6).

Tedi baru menyadari keja-

dian tersebut, ketika hendak berangkat kerja. Ia terkejut menemukan motor yang biasanya diparkir dengan aman di halaman lantai bawah rumah kos, hilang begitu saja. “Yang hilang dua motor, milik saya dan penghuni kos lain. Sepeda motor Beat yang hilang bahkan baru saja dibeli bulan ini,” katanya kemarin.

Tak hanya itu, Tedi juga mengungkapkan bahwa di lokasi kosan sebenarnya terpasang kamera pengawas (CCTV) sebagai bentuk pengamanan. Namun, sayangnya, pada saat kejadian terjadi, posisi CCTV tersebut dalam kondisi mati

atau tidak berfungsi. Tedi juga mengungkapkan bahwa di tempat kos itu telah dipasang pintu pagar yang digembok sebagai upaya pengamanan. Namun, penghuni kosan kerap lalai dalam mengunci pintu saat pulang atau pergi. “Saya sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Kebomas. Kerugian yang saya alami mencapai angka sekitar Rp 19 juta,” jelasnya dengan wajah penuh keprihatinan.

Sebelumnya, maling juga menyatroni rumah kos di Jalan Veteran, Kelurahan Singosari. Satu motor raib digondol. (and/har/epe)

tetap harus ada pembanding untuk membuktikan hasil tes kejiwaan tersebut. Misalnya, apakah keseharian tersangka di masyarakat memang terindikasi gila.

Karena dalam kasus ini, gelagat tersangka setiap hari cenderung seperti orang nor-

mal pada umumnya. Bekerja di pabrik konveksi, beribadah, dan lain sebagainya. Bahkan saat dimintai keterangan usai pembunuhan, tersangka juga menjelaskan secara gamblang dan runut. “Memang sesuai yang saya sampaikan awal tadi, ada alasan

pemaaf dan alasan pembenar. Namun penyidik harus membuat perbandingan. Gangguan kejiwaannya ini seperti apa, dibandingkan dengan bagaimana keseharian tersangka sebelum melakukan pembunuhan apakah ada indikasi gangguan,” tutupnya. (and/har/epe)

Pasca Diterjang Banjir, Ruas Banter-Kalipadang Dibeton

Gresik, Memorandum

Ruas jalan penghubung Banter-Kalipadang, Kecamatan Benjeng menjadi salah satu titik yang dilakukan perbaikan infrastruktur tahun anggaran 2023. Pekerjaan kontruksi sudah dimulai Mei. Total panjang jalan yang direkonstruksi mencapai 506 meter, melintasi 4 desa. Tampak alat berat dan pekerja sedang melakukan pemasangan batu kali, serta penataan badan jalan. Ditargetkan selesai pada Oktober 2023. Dalam pengerjaannya, dilakukan separuh ruas terlebih dahulu sehingga jalur dilakukan contra flow agar tetap dapat dilalui. Mengingat titik lokasi yang kerap terkena banjir anak sungai Kali Lamong, ruas jalan ini direkonstruksi menggunakan rigid beton cor dengan lebar 6 meter. Harapannya, dengan begitu ruas jalan menjadi lebih awet dan tahan banjir.

Rehabilitasi jalan ini sesuai program Pemkab Gresik untuk terus memperbaiki infrastruktur hingga ke tingkat desa, terutama yang berkaitan erat dengan mobilitas masyarakat. Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu program strategis.

“Kabupaten Gresik yang memiliki total ruas jalan tingkat kabupaten sepanjang 566,61 km atau 179 ruas jalan, tentunya merupakan suatu tantangan tersendiri. Kami mentargetkan jalan mulus di tahun 2023. Untuk memperlancar mobilitas masyarakat,” tandasnya. (and/har/epe)

Pengerjaan proyek rehabilitasi ruas Banter-Kalipadang di Kecamatan Benjeng.

Razia 4 Warkop, Satpol PP Sita Ratusan Botol Miras

Lamongan, Memorandum Razia minuman keras (miras) terus digencarkan di wilayah Lamongan. Hasilnya, keberadaan warung kopi (warkop) yang menjajakan miras tampaknya masih marak. Hal itu terlihat dari hasil razia satpol PP di empat warkop wilayah perkotaan yang menyita ratusan botol miras.

Total, disita 92 botol miras terdiri dari 15 liter arak, 15 botol tuak, dan 62 botol miras berbagai jenis. Ratusan botol miras itu berasal dari warungwarung di Kecamatan Lamongan Kota dan Kecamatan Tikung. Ratusan botol miras itu selanjutnya dibawa ke kantor satpol PP.

“Razia ini sebagai bentuk aktualisasi Pasal 4 (2), 24 (1) Huruf E, Pasal 31(2) Perda Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol,” kata Kabid Trantibum Satpol PP Lamongan Sutrisno kepada awak media, kemarin. Sutrisno mengungkapkan, miras jenis tuak dan arak yang disita dari 4 warung tersebut adalah hasil olahan rumahan atau home industry dan dipastikan peredarannya tidak berizin. Sehingga dilakukan penindakan tegas dengan memanggil pemilik warung.

“Operasi miras ini merupakan lanjutan setelah Idulfitri 1444 Hijriah beberapa wak-

tu lalu seiring dengan banyaknya laporan dari masyarakat terkait masih maraknya peredaran miras di warkop yang sama.

Semua barang bukti kami amankan, pemilik warung kami kirim surat pemanggilan,” imbuhnya. (and/har/epe)

Afan ketika diamankan ke Mapolres Gresik.

KOTA SURABAYA SURABAYA

Surabaya Sukses Gelar FIFA Matchday

Bukti Stadion GBT Bertaraf Internasional

KOTA Surabaya sukses menggelar FIFA

Matchday Timnas Indonesia

Vs Palestina pada Rabu (14/6)

malam. Kesuksesan Surabaya sebagai tuan rumah ini menjadi

bukti bahwa Stadion Gelora Bung

Tomo (GBT) kini sudah bertaraf

Internasional. Bahkan, hal ini juga

sudah diakui oleh Timnas Indonesia dan juga Palestina, sehingga diharapkan ke depan akan banyak pertandingan internasional yang digelar di GBT.

Dalam laga FIFA Matchday

kali ini, Timnas Indonesia bermain imbang

0-0 melawan Palestina. Kedua tim tampak saling serang selama pertandingan, namun

belum ada yang bisa mencetak gol. Skuad

asuhan Shin Tae-yong memang sempat tampil

apik di babak pertama. Namun, performa mereka tampak merosot di babak kedua. Bahkan, banyak peluang yang didapatkan timnas, tapi belum bisa berbuah gol.

Pertandingan bergengsi ini disaksikan

langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

bersama Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi. Pertandingan ini juga disaksikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik

Negera (BUMN) yang sekaligus Ketua Umum

PSSI Erick Thohir, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil

Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan juga sejumlah bupati di Jawa Timur.

Seusai menyaksikan pertandingan itu, Wali Kota Eri bersyukur karena FIFA matchday kali ini berlangsung dengan aman dan lancar. Sebagai tuan rumah, ia mengaku sangat senang karena pertandingan ini berlangsung sesuai rencana. “Alhamdulillah penonton full dan berjalan lancar. Inilah Surabaya. Semoga nanti matchday berikutnya bisa ditempatkan di Surabaya lagi,” kata Wali Kota Eri. Apalagi, saat ini Stadion kebanggaan arek-arek Surabaya itu sudah bertaraf internasional.

Buktinya, Timnas Indonesia dan tim dari Palestina juga mengakui bahwa lapangan latihan sangat luar biasa, termasuk rumputnya yang dinilai juga sangat luar biasa. “Berarti apa? Kita ini sudah menunjukkan bahwa Surabaya sudah bisa memfasilitasi pertandingan-pertandingan internasional,” tegasnya.

Selain itu, berbagai pujian dari Timnas

Indonesia dan tim dari Palestina itu juga membuktikan bahwa pekerjaan yang selama ini sudah dikerjakan untuk memperbaiki Stadion GBT tidak sia-sia. Sebab, sudah diakui dunia internasional. “Jadi, internasional sudah mengakui bahwa Stadion GBT ini sudah bertaraf stadion internasional,” katanya.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri semakin yakin untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota sepak bola. Terlebih lagi setelah adanya respons positif terkait lapangan yang digunakan untuk latihan Timnas Indonesia dan Palestina yang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.

“Alhamdulillah ada dua respons, dari timnas Palestina dan Indonesia. Bahkan, Shin Tae-yong juga menyatakan bahwa seharusnya semua rumput dan tempat pertandingan olahraga itu seperti di Surabaya. Ini membuat kebanggaan bagi kami dan semangat kami untuk menjadikan Surabaya sebagai kota sepak bola,” kata dia.

Ia juga berharap ke depan semakin banyak lagi laga-laga internasional yang digelar di Stadion GBT. Hal ini sangat penting untuk memacu semangat arek-arek Suroboyo untuk meraih prestasi di dunia olahraga sepak bola.

“Ini kebanggaan kita semua, makanya arek-arek Surabaya harus bangga juga dengan Stadion

Gelora Bung Tomo ini,” ujarnya. Sebelumnya, Vice-President of the Palestine Football Association (PFA) Susan Shalabi-Molano saat menggelar latihan di lapangan Gelora

10 November pada 11 Juni 2023, mengakui

bahwa fasilitas olahraga yang dimiliki oleh

Kota Surabaya itu sangat baik. Bahkan, ia juga terkesan dan bangga ketika menggelar latihan di lapangan tersebut. “Apalagi, nama lapangan ini memiliki nilai sejarah dan semangat perjuangan besar bagi bangsa Indonesia,” kata dia.

Bukan hanya Susan yang mengakui fasilitas yang dimiliki Kota Surabaya itu. Namun, salah satu pemain Palestina Mohammed Rashid juga mengacungi jempol lapangan Stadion Gelora

10 November dan GBT. “Tempatnya sangat bagus, dan saya sangat enjoy (berlatih) di sini,” kata gelandang andalan Timnas Palestina tersebut.

Sementara itu, pelatih kebanggaan Timnas

Indonesia Shin Tae-yong juga menilai lapangan

di Stadion GBT kini jauh lebih baik daripada sebelumnya saat pertandingan Piala Asia U-20 tahun lalu. Shin mengaku, rumput yang digunakan di Stadion GBT ada peningkatan signifikan daripada sebelumnya.

“Memang lebih rapi daripada tahun kemarin, dan terlebih rumputnya yang juga lebih baik dari tahun kemarin. Jadi sudah sangat sempurna,” kata Shin Tae-yong beberapa waktu lalu.

Salah satu pemain Timnas Indonesia Dendy Sulistyawan juga mengakui hal yang sama. Setelah menggunakan lapangan Thor dan Stadion GBT untuk latihan, Dendy mengaku lapangan di Surabaya itu sudah bagus dan sangat menunjang permainan dari para pemain Timnas Indonesia.

“Di GBT bagus dan di Thor juga sudah bagus lapangannya. Jadi, secara aliran bola juga bagus, tidak tersendat-sendat,” pungkasnya. (adv/fer/udi)

9 Fraksi Sepakat Tindaklanjuti P-APBD 2022

Surabaya, Memorandum Sembilan fraksi DPRD Jawa Timur sepakat menindaklanjuti pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022. Hal ini terungkap saat sidang paripurna pandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Jatim.

Pimpinan sidang paripurna Dr Anwar Sadad M Ag menyebutkan, pandangan umum disampaikan fraksi-fraksi sebagai upaya untuk memenuhi perangkat-perangkat yuridis yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana hasilnya telah disampaikan pada rapat paripurna DPRD pada 12 Juni 2023.

“Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Gubernur Jawa Timur atas ketepatan waktu dalam penyampaian LPj Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Jawa Timur,” terang Anwar Sadad.

Anwar sadad juga menegaskan, gubernur telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena nota penjelasan disampaikan masih dalam rentang waktu enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. Sekaligus sebagai opini WTP keduabelas bagi Jawa Timur,” tegas Anwar Sadad.

Dalam nota penjelasan pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, gubernur menyampaikan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah serta kebijakan pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dengan mengembangkan kebijakan yang

Fraksi Gerindra: Genjot PAD

y M Fawait

DALAM setiap capaian di satu sisi, akan senantiasa diiringi kekurangan di sisi lain. Demikian pula dengan prestasi yang telah diraih dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, akan selalu tampak sektor-sektor yang perlu dibenahi dan disempurnakan.

Ketua Fraksi Gerindra M Fawait menegaskan, diperlukan saran dan koreksi yang konstruktif dengan semangat agar secara kontinyu terjadi perbaikan-perbaikan yang pada akhirnya akan menjadikan masyarakat Jawa Timur semakin sejahtera.

Setelah mencermati nota penjelasan gubernur

atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa

TimurTahun Anggaran 2022, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan dalam perangkaan yang disampaikan, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh sebesar Rp 441,443 miliar lebih, dengan capaian 99,95%.

“Hal tersebut tentu sangat menggembirakan mengingat perolehan pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 408,640 miliar lebih. Artinya pada tahun 2022 meningkat Rp 32 miliar rupiah lebih.

“Meskipun secara angka terdapat peningkatan yang cukup signifikan, namun relatif masih kecil kontribusinya terhadap keseluruhan pendapatan asli daerah. Selain itu pencapaian belum mencapai 100% dari yang ditargetkan,” tutur dia.

Sementara komponen PAD yang lain telah

partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan. “Serta melakukan upaya perluasan sumber-sumber pendapatan,” kata dia.

melampaui 100%, artinya terdapat BUMD yang kinerjanya belum optimal.“Bagaimana rincian capaian laba BUMD, apa kendala yang dihadapi, apa upaya yang telah dilakukan serta rencana strategis apa yang dipersiapkan untuk meningkatkan capaian dan kontribusinya dalam PAD,” urai dia. (day/udi/*)

Fraksi PAN: Tingkatkan

Kontribusi Pajak Nasional

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur dalam hal dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat, perlu didorong. Mengingat kontribusi pajak nasional dari Jawa Timur terus meningkat. Ketua Fraksi PAN DPRD

Jawa 5imur, Agung Supriyanto dalam pandangan umumnya menyebutkan, secara umum pendapatan naik, khususnya kontribusi dari PAD.

Namun pendapatan Pendapatan transfer mengalami penurunan dari target yang ditetapkan sebesar

Rp 11, 397 triliun dengan realisasinya sebesar Rp

10.563 triliun atau mencapai 92,68%. “Penurunan ini lebih besar dari tahun 2021 yang turun sebesar

Rp 49,661 miliar,” kata Agung Supriyanto.

Fraksi PAN perkirakan pada tahum 2022 juga akan mengalami penurunan pada ke depan.“Karena berbagai prioritas pemerintah pusat dan juga bertambannya jumlah provinsi,” urai dia.

Karena itu, Fraksi PAN mendorong Pemprov Jatim memiliki formulasi dan daya negosiasi ke pemerintah pusat. “Dalam hal dana yang berasal dari

Selanjutnya, kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka melaksanakan

transfer pemerintah pusat, mengingat kontribusi pajak nasional dari Jawa Timur terus meningkat,” tegas dia. Meski demikian, Fraksi PAN tetap mendorong postur APBD Jawa Timur harus mengandalkan PAD dibanding dana transfer. “Sehingga kemandirian fiskal sebagaimana kehendak UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, akan makin memudahkan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan,” sebut Agung Supriyanto. (day/udi/*)

Fraksi PPP Optimalkan Kinerja OPD

FRAKSI PPP menilai penyerapan anggaran tahun 2022 maupun tahun berjalan (2023) masih rendah. Karena belum maksimal kinerja di beberapa OPD. Fraksi PPP berharap gubernur dan jajarannya untuk melakukan evaluasi yang komprehensif, agar dimasa yang akan datang lebih maksimal realisasinya.

“Sehingga penyerapan program kegiatan yang sudah direncanakan tidak berpotensi Silpa yang tinggi. Sebesar Rp 4,446 triliun lebih di tahun 2022,” terang ketu Fraksi PPP DPRD Jatim. Bahwa tahun 2023 dan tahun 2024 adalah tahun politik, akan diselenggarakan pileg, pilpres, dan pilkada serentak nasional, termasuk untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur periode 2024-2029. Hal ini tentunya akan menjadi perhatian DPRD untuk dapat mengalokasikan kebutuhan dana pilgub yang telah ditetapkan

tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. “Dengan memperhatikan prinsip keadilan secara inklusif khususnya dalam pelayanan publik,” tegasnya.

Lanjut Anwar Sadad yang juga ketua DPD Garindra Jatim ini, kebijakan pembiayaan daerah pada aspek penerimaan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari Silpa tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah. Sedangkan pada aspek pengeluaran dilakukan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, dan berkelanjutan yang diarahkan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo. Arah kebijakan tersebut masih tetap sama sebagaimana kebijakan yang telah dilaksanakan pada 2021.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp 31,904 triliun lebih atau 107,92 persen dari targetnya sebesar Rp 29,564 triliun lebih, meskipun angka tersebut lebih

sebesar Rp 600 miliar. Adapun pelaksanaan pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat dilakukan pencairan di Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 hari kerja terhitung setelah penandatangan NPHD. “Kami mengingatkan akuntabilitas atas rencana pencairan dana tersebut. Mengingat saat ini masih dalam implementasi realisasi pelaksanaan pileg dan pilpres berasal dari APBN,” tegas dia. (day/udi/*)

Fraksi PDI Perjuangan: Penajaman Raperda

PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaksanaan APBD Provinsi

kecil dibandingkan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 yang mencapai Rp 34,280 triliun lebih. Namun, dari segi komponen pendapatan asli daerah (PAD) meningkat cukup signifikan dari tahun 2021 sebesar Rp 2,30 triliun lebih.

“Tentunya pencapaian ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi, karena mengindikasikan bahwa kinerja Pemeprov Jawa Timur khususnya dalam optimalisasi pendapatan pajak daerah semakin prima. Selain itu secara tidak langsung peningkatan pendapatan pajak daerah juga mengindikasikan bahwa geliat perekonomian masyarakat Jawa Timur mulai terlihat pasca dihantam Covid-19,” urai Sadad. Hadir dalam paripurna anggota DPRD Jatim, Wakil Gubernur Emil Dardak, Sekdaprov Jatim Ahdy Karyono, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur, serta para mahasiswa yang mengikuti paripurna secara langsung. (day/udi/*)

Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu adanya penjelasan yang komprehensif tentang alasan mengapa di tengah pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang 5,34% justru mengalami penurunan dibanding tahun 2021. “Penurunan tersebut mencapai minus Rp2.375 triliun setara minus 6,83%. Padahal pertumbuhan ekonomi tahun 2021 lebih rendah, yaitu 3,57%,” tegas Rachmawati PeniTantri. Sepanjang tahun 2022, semua mulai bangkit dari tekanan pandemi covid-19 yang menjadi persoalan hampir semua bangsa di dunia.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemprov Jawa Timur perlu untuk secara konsisten melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan dengan disiplin tinggi, transparan dan akuntabel. “Sangat tidak diharapkan bahwa setiap kegagalan untuk mencapai target kinerja akan ditimpakan alasan pembenarnya kepada pandemi Covid-19. Apalagi pemerintah telah mengucurkan dana triliunan rupiah demi memerangi Covid-19 serta pembiayaan upaya pemulihan kehidupan masyarakat Jawa Timur utamanya di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan,” jelas dia.

g

Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan. Upaya ini, terutama pada bagian lampiran-lampiran yang memuat detail pertanggungjawaban tersebut.

Anggota Fraksi PDIP

Rachmawati Peni Tantri

Rachmawati Peni Tantri menyampaikan, berlandaskan dokumen-dokumen terkait. Termasuk

laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi

Jawa Timur Tahun Anggaran 2022. “Fraksi PDI

Perjuangan mengajukan beberapa klarifikasi dan pendalaman materi terkait Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 tersebut,” ujar Rachmawati Peni Tantri.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang membaik 5,34% dan mendekati kondisi sebelum pandemi (2019: 5,53%). Namun demikian, disayangkan tingginya pertumbuhan ekonomi dan PDRB ini tidak seiring-sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang masih tinggi, yaitu 5,49% (tahun 2021: 5,74%). Pada perkotaan, TPT sangat tinggi, yaitu 7,76% dan TPT perdesaan sebesar 2,78%.

“Meskipun pada TA 2022 ini TPT Jawa Timur telah menurun sebesar 0,25% dibanding tahun sebelumnya. Namun penurunan tersebut tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB,” tutup Peni. (day/udi/*)

Suasana Paripurna Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Menteri BUMN yang sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, serta sejumlah bupati di Jatim menyaksikan laga FIFA Matchday Timnas Indonesia Vs Palestina.

Pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho berebut bola dengan pemain Timnas Palestina.

Wali Kota Tegaskan Tidak Ada Wisuda Kelulusan

Surabaya, Memorandum

Wisuda kelulusan untuk jenjang pendidikan TK hingga SMA menuai polemik. Salah satu alasannya adalah membebani orang tua, karena siswa diwajibkan membayar agar acara wisuda ala kelulusan mahasiswa tersebut terlaksana.

Sambut Putusan MK, Gerindra Siapkan Kader Terbaik

Surabaya, Memorandum

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad menyambut baik hasil putusan MK. Ini sesuai dengan harapan dari hampir seluruh partai politik mengembalikan hak rakyat. Meski demikian, wakil ketua DPRD Jatim itu juga memiliki pandangan untuk kritik kepada partai politik, agar benar-benar menyiapkan calon anggota legislatif dengan secermat mungkin.

“Sesuai dengan harapan dari hampir seluruh partai politik mengembalikan hak rakyat,” kata Anwar Sadad di Gedung DPRD Jawa Timur terkait Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus gugatan sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Wakil Ketua DPRD Jatim itu juga memiliki pandangan tersendiri terkait adanya gugatan sistem pemilu terbuka. Menurutnya, gugatan itu juga sebagai bentuk kritik kepada partai politik agar benar-benar menyiapkan calon anggota legislatif dengan secermat mungkin.

“Karena Undang-Undang telah memberikan kewenangan berupa peran dan fungsi kepada partai politik sebagai lembaga yang melakukan pendidikan politik dan mencari atau merekrut calon-calon pemimpin bagi bangsa ini,” tegasnya.

“Sehingga dalam menentukan calon anggota DPR atau DPRD itu bisa benar-benar sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat,” lanjut dia.

Oleh karena itu, Anwar Sadad menilai, adanya gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka ini sekaligus mengingatkan kepada partai politik agar lebih selektif dan efektif lagi dalam memerankan fungsinya.

“Karena tidak ada lembaga lain yang mendapatkan peran dan fungsi sebesar itu, yang diberikan Undang-undang kecuali kepada partai politik. Tetapi tentu tidak dengan cara mengubah sistem tertutup,” urai dia.

Sebab, kata dia, sistem proporsional tertutup bisa mematikan ruang gerak calon anggota legislatif. Lebih dari itu, hal ini juga menjadikan tidak tereksplorasi-nya ketokohan seseorang. “Ini saya kira adalah keputusan yang fair, yang jujur, sesuai dengan harapan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Maka dari itu, menurut dia, setiap partai politik harus mendengarkan harapan, keinginan maupun kritik dan koreksi dari masyarakat. Ini diharapkan agar calon wakil rakyat yang diusung benar-benar kapabilitas dan mengerti bagaimana caranya menjadi wakil rakyat yang profesional.

Walaupun begitu, Anwar Sadad mengakui, Partai Gerindra tetap diuntungkan apabila pemilu menerapkan sistem proporsional tertutup ataupun terbuka. Sebab, ketika baru berdiri, partainya sudah menerapkan kader berjenjang.

“Tetapi kan yang kita persoalkan bukan itunya, tapi rakyat tidak diberikan banyak pilihan untuk menentukan siap yang berhak mewakili dirinya. Saya kira ruang itu yang dalam pandangan Partai Gerindra bertentangan dengan prinsip-prinsip keterbukaan, kebebasan,” tandasnya. (day/udi)

Bahkan Komisi D DPRD Surabaya meminta Dinas Pendidikan Kota Surabaya membuat surat pelarangan wisuda kelulusan. Sebagai gantinya, kegiatan pelepasan siswa dialihkan ke acara yang lebih mendidik dan menarik.

Menanggapi hal tersebut langsung direspons cepat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ia menegaskan kebijakan peniadaan wisuda di tingkat sekolah yang dinaungi pemkot, mulai PAUD, TK, SD, SMP negeri sebenarnya sudah berlaku sejak lama.

“Di Surabaya, dari dulu tidak

ada wisuda, apalagi yang negeri. Sudah kami sampaikan sejak awal gak ada kebijakan yang mengatakan wisuda,” tegas dia, Jumat (16/6).

Eri tidak menampik ada beberapa sekolah negeri yang melanggar dan tetap mengadakan wisuda. Tapi, hasil pengecekan setahun lalu, acara wisuda sama sekali tidak ada pungutan biaya karena pembayaran dilakukan swadaya oleh komite sekolah.

Wali Kota Eri minta para orang tua yang merasa keberatan dimintai biaya wisuda oleh pihak sekolah, melapor ke call center yang disiapkan Dis-

npendik Kota Surabaya. “Saya minta kadispendik membuat call center,” tegasnya. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan pihaknya sudah menyiapkan nomor pengaduan bagi orang tua. Bukan cuma keluhan wisuda, layanan pengaduan juga menerima laporan penarikan biaya lain yang memberatkan wali murid. Orang tua siswa bisa menghubungi layanan pengaduan sahabat dispendik di nomor 081259896163. Yusuf juga meminta semua sekolah meniadakan wisuda

dan menggantinya dengan seremonial lain yang tidak memberatkan orang tua. Pihaknya sudah sudah berkoordinasi pada sekolah negeri mau pun swasta, agar tidak selalu pakai toga.

gantinya seain yang tidak memrang tua. ah berkoordinasi olah mau

a, tidak setoga ng ambil hikm at nanya dari keid a k h a -

da ri a di k ke la sn y a, teran gnya. (alf/udi)

laing k in bisa pn -

“Tolong ambil hikmat dan maknanya dari kelulusan, tidak harus pakai pakaian toga atau lainnya. Mungkin acaranya bisa diganti apresiasi dan penampilan tarian

Harga Bahan Pokok Diharapkan

Stabil hingga Iduladha

Surabaya, Memorandum Angka inflasi di Kota Surabaya terus turun per Mei 2023. Hal itu tidak lepas dari kerja keras Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Surabaya yang selalu rutin memantau perkembangan harga. Bahkan, TPID bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selalu rutin menggelar rapat evaluasi setiap minggunya. Makanya, Wali Kota Eri pun menargetkan harga bahan pokok bisa stabil hingga Hari Raya Iduladha nanti.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2023, Kota Surabaya terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 5,27 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,29. Padahal, pada Maret 2023 yoy Surabaya masih sebesar 6,3 persen, dan April 2023 yoy Surabaya sebesar 5,64 persen dan bulan ini turun

menjadi 5,27 persen.

“Jadi, kita terus pantau harga dan kita terus menjaga dan menekan inflasi. Bahkan, kita juga selalu rapat inflasi setiap hari Jumat,” kata Wali Kota Eri, Jumat (16/6/2023).

Menurut Wali Kota Eri, pihaknya tidak hanya melihat kenaikan harga semata, tapi juga melihat kebutuhan atau stok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sejauh ini, kebutuhan itu masih tetap bisa terpenuhi dan harga bahan pokok dipastikan akan tetap stabil hingga Hari Raya Iduladha nanti.

“Nah, yang kita kejar sekarang ini adalah harganya yang harus semakin turun. Ada beberapa hal seperti cabai rawit sudah turun, ada yang masih tinggi seperti daging ayam tapi sekarang sudah dibawah juga. Saya juga sampaikan itu

inflasi jangan sampai di atas HET (harga eceran tertinggi, red),” tegasnya.

Apabila sudah ada yang jual di atas HET, maka dia sudah meminta jajaran Pemkot Surabaya untuk melakukan langkah-langkah strategis yang solutif. Ia mencontohkan BBM untuk mengangkut barang itu disubsidi oleh pemkot dengan menggunakan biaya tak terduga. “Seperti itu boleh-boleh saja, dan itulah yang dilakukan oleh TPID ini,” katanya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga menjelaskan bahwa apabila ada inflasi di Surabaya, ia bersama TPID menganalisis inflasinya itu karena apa, di bagian apanya. Baru setelah itu dilakukan langkah-langkah penyelesaiannya supaya bisa menekan inflasinya itu. Bahkan, ia mengaku sudah meminta jajaran PD Pasar Surya untuk selalu memantau

harga di pasar, kalau ada yang menjual di atas HET, sanksinya bagaimana dan tindaklanjutnya bagaimana.

“Misalnya jual minyak seperti Minyak Kita. Kalau yang plastikan itu murah dan sesuai HET, lalu yang botolan harganya mahal dan tidak sesuai HET. Berarti jangan jualan yang botolan, juallah yang plastikan saja. Nah, itulah yang saya minta kepada PD Pasar Surya sekaligus dengan tim inflasinya, begitu-begitu yang saya minta,” kata dia. Berdasarkan laporan dari TPID, per tanggal 15 Juni 2023, harga daging sapi Rp 140 ribu, telur Rp 27 ribu, cabai rawit Rp 57 ribu, gula curah Rp 13.500, daging ayam Rp 36.750, beras medium non bulog Rp 10.500, dan Minyak Kita Rp 14 ribu. “Saya minta se Surabaya harganya sama segitu,” pungkasnya. (rio/udi)

Wagub Emil: Raperda RTRW Berimbang Kota dan Daerah

Surabaya, Memorandum

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil

Elestianto Dardak menghadiri Rapat

Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043.

Wagub Emil menekankan pentingnya tata ruang dan pembangunan ruang yang seimbang, yakni pembangunan di kota harus berseiiring dengan pembangunan di desa. Untuk itu, Pemprov Jatim selama ini telah mengambil langkah untuk merencanakan pembangunan yang mempertimbangkan tiga faktor. Yakni struktur ekologis, lanskap ekonomi, dan permasalahan tata ruang yang selama ini terjadi.

“Tujuan Jatim dalam mengatur perencanaan tata ruang ini adalah untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan. Yakni melalui pengembangan sistem agrominapolitan, sistem metropolitan dan melakukan pengelolaan sumber

daya pesisir dan pulau-pulau kecil,” ungkapnya, kemarin. Lanjut Emil Dardak, untuk itu pendekatan itu di Pemprov Jatim melihat ecological structure, economical landscape, dan mempertimbangkan bottom up permasalahan tata ruang selama ini. Emil mengatakan, struktur ekologis menjadi satu hal yang penting karena Jatim berada di lokasi ring of

fire. Apalagi keberadaan gunung berapi yang masih aktif menjadi perhatian tersendiri dalam suatu perencanaan ruang. Tidak hanya itu, beberapa wilayah di Jatim merupakan daerah rawan longsor dan tanah gerak.

“Kita harus betul-betul memperhatikan aspek lingkungan, karena Jatim ini letaknya dilintasi ring of fire Dan juga beberapa daerah rawan longsor dan tanah gerak. Jadi pembangunan harus sangat disesuaikan dengan hal-hal tersebut,” katanya. Sedangkan, untuk lanskap ekonomi, wilayah Jatim ada di kawasan perdagangan yang strategis, apalagi dengan wilayah timur Indonesia.

“Wilayah Jatim ini menjadi hub transaksi ekonomi di Indonesia timur melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Mengantisipasi hal tersebut, banyak pelabuhan yang dikembangan di Jatim, salah satunya di Kawasan Ekonomi Khusus di Gresik oleh private sector,” tegasnya. “Backward forward linkage-nya kelihatan sekali. Jatim menyumbang

hampir seperlima perdagangan Indonesia dan seperempat manufaktur, atau kurang lebih 23%,” tambahnya.

Lebih lanjut, mantan Bupati Trenggalek ini mengatakan bahwa terkait permasalahan seputar tata ruang, Pemprov Jatim memiliki konsen tersendiri terhadap pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) di daerah-daerah rawan bencana.

Ia mencontohkan, di daerah pengunungan dan tebing, ada pekerja-pekerja perantau yang membangun rumah dengan cara mencicil. Pertama membangun teras, dan tiba-tiba muncul bangunan rumah di daerah rawan longsor.

Terkait hal ini, Pemprov Jatim juga sangat teliti dan detail dalam perizinan seputar pertambangan dan hal-hal yang menyangkut kawasan konservatif seperti hutan lindung dan perairan.

“Kami juga melihat adanya potensi pembangunan tol sampai Banyuwangi, tapi harus berhenti dulu sampai Situbondo karena ada kawasan hutan Baluran. Nah saat di Kenya kemarin, saya melihat bagaimana di kawasan

taman nasional mereka ada jalan tol yang posisinya di levelled road. Ini bisa jadi inspirasi kita bagaimana pembangunan masih tetap memperdulikan konservasi alam,” jelas Emil.

Sementara itu terkait dengan pemerataan pembangunan ruang, Wagub Emil turut mendorong dibangunnya pusat-pusat infrastruktur baru yang menunjang fasilitas bagi masyarakat di daerah pedesaan. Seperti small urban center atau kota pedesaan.

“Agar pembangunan infrastruktur ini bisa merata dan semua fasilitas tidak hanya terpusat di kota metropolitan. Kita mulai membangun kota pedesaan yang lebih sehat, sehingga masyarakat dari daerah pedesaan dapat menjadikan kota kecil itu jujugan saat membutuhkan sesuatu. Kita melihat perlunya membangun small urban centers ,” ujarnya.

Ia pun menyoroti seputar ketersediaan lahan hunian dan tata ruang yang baik di wilayah perkotaan. Hal ini untuk mencegah terjadinya urban sprawl yang merupakan imbas dari pembangunan kota yang tidak

terkendali. Urban Sprawl sendiri menjadi salah satu tantangan sebab masyarakat perkotaan memadati daerah pinggiran kota sebagai tempat hunian.

“Sekarang ini berpotensi terjadinya urban sprawl , sistem aktivitas manusia bergerak ke arah pinggiran. Salah satunya karena pembangunan yang tidak direncanakan dengan baik dan ketidaktersediaan lahan hunian,” kata Emil.

“Kita bisa mengambil Jepang sebagai contoh. Dimana hunian masyarakatnya dibangun vertikal seperti apartemen, sehingga tidak terjadi urban sprawl di wilayah pinggiran kota karena masyarakatnya menginginkan landed house ,” imbuhnya.

Emil berharap agar Raperda RTRW Jatim tahun 2023-2043 dapat menerapkan sistem tata ruang yang baik, dan memberikan pembangunan yang berimbang antara kota dan daerah.

“Semoga Raperda RTRW yang baik dapat terwujud dari sini. Dan kita bisa melihat pembangunan yang merata dan tata ruang yang baik di Jatim,” pungkasnya. (day/udi)

Wali Kota Eri Cahyadi sidak harga bahan pokok di Pasar Pucang Anom beberapa waktu lalu.

Anwar Sadad

Yusuf Masruh

Emil Elestianto Dardak

Keluarga Prasejahtera Dipastikan

Terima Bantuan Perlindungan Sosial

Sidoarjo, Memorandum

Bupati Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor mengungkapkan keprihatinannya saat menerima laporan ada keluarga prasejahtera yang tiba-tiba tidak mendapatkan kembali bantuan perlindungan sosial.

Padahal biasanya bersangkutan rutin menerima bantuan dari pemerintah. Menyikap hal itu bupati menegaskan jangan sampai ada keluarga prasejahtera yang tidak tersentuh mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Gus Muhdlor meminta kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk melaporkan ke Dinas Sosial Pemkab Sidoarjo apabila mendapati ada keluarga yang membutuhkan bantuan.

Rasa prihatin itu disampaikan Gus Muhdlor di sela-sela menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) tahun 2023 tahap 3 di lima desa Kecamatan Tanggulangin, Kamis (15/6).

Kelima desa itu yakni Desa Ngaban, Desa Kalitengah, Desa Kalisampurno, Desa Kedensari, dan Desa Kludan. Menurut Gus Muhdlor bantuan dari pemerintah sangat diharapkan keluarga prasejahtera.

Seperti bantuan program keluarga harapan (PKH) maupun bantuan pangan nontunai (BPNT).

Total jumlah penerima bantuan sosial beras se-Tanggulangin sebanyak 3.832 PKH.

Dalam kegiatannya ke Tanggulangin, bupati muda itu mengecek masyarakat penerima bantuan. Ia menanyakan langsung warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Apakah bantuan yang diterimanya selama ini lancar apa tersendat atau ada kendala.

“Yang antara keduanya (PKH maupun BPNT) mboten mudun blas jenengan (tidak turun sama sekali nama anda) angkat tangan, itu kadang nama di KTP-nya invalid, mungkin ejaan namanya tidak sesuai dengan penulisannya,” tanya bupati kepada warga Desa Ngaban yang menerima bantuan pangan di balai desa setempat.

Gus Muhdlor mengatakan ada berbagai faktor penerima manfaat bantuan perlindungan sosial tidak lagi memperolehnya. Salah satunya mereka memperoleh dua program bantuan sekaligus dari pemerintah.

Oleh karenanya masyarakat tidak perlu khawatir. Ia pastikan masyarakat dapat menerima bantuan kembali meski hanya dari satu program bantuan.

“Sekarang ada kebijakan bila tahun lalu masyarakat dapat menerima dua bantuan sekaligus, namun tahun ini dijadikan satu, entah itu dapat bantuan dari PKH atau BPNT,” ucap Gus Muhdlor.

Namun ada juga masyarakat penerima manfaat yang belum menerima kembali bantuan tersebut. Untuk itu ia meminta kaur kesra dapat melakukan pendataan kembali. Siapa saja yang tidak lagi menerima bantuan tersebut. Dari data itu Pemkab Sidoarjo akan mengajukan kembali bantuan tersebut.

Gus Muhdlor juga mewanti-wanti warga penerima bantuan agar menjaga undangan penerima bantuan pangan tersebut. Pasalnya terdapat barcode konfirmasi penerima pada undangan penerima bantuan yang dapat disalahgunakan orang lain.

Oleh karenanya ia meminta warga penerima bantuan  untuk tidak menyerahkan undangan ke orang lain. Serahkan kepada petugas penyaluran bantuan. Seperti ke tenaga SLRT yang tersebar di setiap desa.

“Alhamdulilllah di Sidoarjo tidak ada kasus seperti ini (penyalagunaan undangan penerima bantuan), jadi bapak ibu penting undangan ini disimpan yang benar, berikan kepada petugas penyalur bantuan,” pesan bupati kepada penerima bantuan.

Gus Muhdlor juga meminta kepedulian masyarakat kepada sesamanya. Segera lapor bila mengetahui warga tidak mampu yang membutuhkan uluran tangan. Pemerintah desa akan turun langsung. Gus Muhdlor ingin pemerintah hadir bagi seluruh warga Sidoarjo. Terutama terhadap warga kurang mampu.

“Kalau ada warga Ngaban lebih susah dari pada jenengan tidak mendapat bantuan apapun segera lapor ke desa, nanti Baznas Sidoarjo yang akan memberi,” ucap Gus Muhdlor.

Gus Muhdlor juga meminta masyarakat juga melapor bila menjumpai masyarakat yang benar-benar kesulitan dalam hidupnya. Masyarakat yang sudah tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Hidupnya sendiri tanpa sanak saudara. Pemkab Sidoarjo akan hadir bagi warga Sidoarjo yang seperti ini.

Program permakanan gratis akan disalurkan. Makan pagi dan malam akan dijamin Pemkab Sidoarjo. “Kalau ada warga Ngaban, dibri beras tidak mampu memasak, diberi uang tidak mampu membelanjakan, istri tidak ada, anak tidak ada, saudara juga tidak ada, hidupnya sendirian, jenengan lapor kaur kesra, pagi akan diantarkan nasi, sore juga akan diantarkan nasi,” sebutnya.

Gus Muhdlor juga menyampaikan kepada masyarakat tidak mampu untuk tidak takut berobat hanya karena masalah biaya. Pemkab Sidoarjo akan menjamin kesehatan bagi masyarakat miskin. Cukup berbekal SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari desa, masyarakat dapat berobat ke RSUD Sidoarjo maupun RSUD Sidoarjo Barat.

“Sekarang jangan takut lagi pergi ke rumah sakit karena alasan tidak punya biaya, pergi ke Pak RT, bilang ke Pak Kades minta surat keterangan tidak mampu, langsung bisa masuk ke RSUD Sidoarjo, atau RSUD Krian,” ujar bupati.

Penyerahan bantuan pangan tersebut, selain di Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangi juga dilakukan di Desa Kalitengah, Desa Kalisampurno, Desa Kedensari, dan Desa Kludan. (kri/jok/nov)

Gudang dan 4 Rumah di Tropodo Dilahap Api

Nihil Korban Jiwa, Ratusan Ternak Mati

Sidoarjo, Memorandum

Lima bangunan permanen yang terdiri dari satu gudang dan empat rumah warga Tropodo, Waru terbakar hebat, Kamis malam (15/6). Akibat amukan di jago merah tersebut, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Arief Rahman, seorang korban menyebutkan bahwa kobaran api tersebut tak hanya melahap gudang dan beberapa bagian rumah warga. Namun api juga membakar kandang ternak milik warga. Api diketahui pertama kali sekitar pukul 22.00.

“Saat itu saya sedang tertidur dan terbangun mendengar suara warga yang berteriak kebakaran. Ketika bangun api sudah membakar dapur dan kamar mandi rumah saya,” terangnya, Jumat (16/6).

Lanjut Arif, saat bangun dia panik dan langsung membangunkan keluarganya yang pada waktu itu tidur. Selanjutnya dia mengevakuasi beberapa barang yang mudah dipindahkan, supaya terhindar dari amukan si jago merah. “Melihat kondisi seperti itu, warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya,” ungkapnya.

Masih kata Arif, adalah beberapa bangunan yang terbakar selain rumah miliknya. Di antaranya gudang SDN Tropodo 1 dan tiga rumah warga lainnya.

“Selain gudang dan rumah ada pula kandang kambing serta ayam terbakar,” terangnya.

Arief menduga bahwa kebakaran tersebut diduga berasal dari kandang kambing, yang saat itu terdapat perapian untuk mengusir nyamuk.

“Soalnya ada yang melihat, kalau bakar rumput pakan itu buat ngusir nyamuk di kandang,” ucapnya. Api tersebut kemudian membakar beberapa ilalang sekitar dan menjalar hingga ke kandang. Beberapa ternak seperti ratusan ayam dan bebek mati hangus terbakar. “Kandangnya habis semua tapi hanya bebek dan ayam yang habis,” jelasnya. Sedangkan untuk puluhan kambing yang ada di dalam kandang berhasil diselamatkan oleh beberapa warga. “Kalau kambing, Alhamdulillah masih aman,” sebutnya. Sementara itu Danton Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) Waru Sutoyo mengatakan bahwa ada empat mobil damkar

dikerahkan. “Dua dari Waru dan tambah lagi dari Buduran,” tuturnya. Setidaknya selama sejam lebih pihak damkar mengupayakan pemadaman. Sekitar pukul

00.00 api setinggi dua meter itu akhirnya berhasil dijinakkan. Sedangkan pembasahan dilakukan selama setengah jam. Diketahui luas area yang terbakar kurang lebih 500

meter persegi. Dirinya mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. “Tidak ada korban jiwa dari peristiwa itu,” ungkap Sutoyo. (aw/jok/nov)

Petugas Lapas Kelas IIA Sidoarjo Gagalkan

Penyelundupan 2 HP dalam Roti Tawar

Sidoarjo, Memorandum Jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim kembali melakukan penggagalan penyelundupan barang ke dalam lapas. Kamis (15/ 6), petugas Lapas Kelas IIA Sidoarjo menggagalkan upaya penyelundupan dua HP.

Modusnya smartphone itu dimasukkan dalam roti tawar.

“Kejadian hari ini sekitar pukul 09.15 saat pelayanan penitipan barang untuk warga binaan,” ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari.

Imam menjelaskan bahwa narapidana berinisial IS. Merupakan adik kandung dari WBP berinisial AC yang tersandung perkara penyalahgunaan narkotika. “IS menitipkan beberapa makanan termasuk di antaranya dua bungkus roti tawar,” urai Imam.

Namun berkat ketelitian petugas, aksi warga Kalidawir, Tanggulangin itu dapat digagalkan. “Petugas curiga karena paket roti yang dikirimkan beratnya tidak normal dan bentuknya agak kurang rapi,” terang Imam.

Sementara Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Prayogo Mubarak mengatakan jajarannya berhasil mengamankan dua unit HP yang diselundupkan IS.

“HP ditaruh di bagian tengah roti yang telah disobek,” terang Prayogo.

Pria lulusan AKIP angkatan 40 itu menjelaskan bahwa untuk mengelabuhi petugas, IS juga menyertakan nasi dan lauk pauk dalam paket penitipan barang.

“Setelah kami interogasi, IS juga mengakui bahwa dirinya mendapat upah sebesar Rp 600 ribu untuk setiap HP-nya,” terang Prayogo. Prayogo menjelaskan tidak ada jerat pidana untuk IS. Namun namanya telah dimasukkan daftar cekal dan tidak diberikan hak untuk berkunjung atau memanfaatkan layanan lapas. “Termasuk warga binaan berinisial AC yang terlibat langsung kami berikan sanksi, ditempatkan

di sel tutupan sunyi sambil menunggu proses BAP dan pemberian sanksi yang lain,” tegas Prayogo. Prayogo menegaskan tindakan yang dilakukan pihaknya ini sudah sesuai SOP. Yaitu untuk meminimalisir adanya hal-hal

yang tidak diinginkan seperti adanya senjata tajam, narkoba, dan yang lain yang dapat menganggu ketertiban lapas.

“Sebelumnya kami sudah mengantisipasi kepada seluruh warga binaan agar bersikap kooperatif demi menjaga kea-

manan dan ketertiban. Bahkan kami juga menyampaikan jangan sampai memasukkan barang-barang terlarang terutama senjata tajam bahkan narkoba, jika ketahuan akan kami tindak tegas,” pungkasnya. (aw/jok/nov)

KEPALA BIRO: Budi Joko Santoso. WARTAWAN: Akhmad Junaidi, Ahmad Zaenal Abidin, Agus Waluyo. PEMASARAN/IKLAN: Keristion, Suprianto, Afin Mauludin.

Api meludeskan semua bangunan dalam musibah kebakaran di Tropodo, Waru berikut kandang ternak milik warga setempat.

Gus Muhdlor menyalurkan secara simbolis bantuan beras di Tanggulangin.

Petugas lapas mengamankan IS berikut semua barang bukti.

Diminta Sosialisasi Risiko Pidana hingga ke Tingkat Bawah

Jombang, Memorandum

Jumat Curhat dengan mengundang perguruan silat digelar di Graha Bakti Bhayangkara Mapolres Jombang, Jumat (16/6). Agenda ini bertujuan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun kritikan kepada Polri tentang pelayanan yang masih kurang dan perlu peningkatan.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi menjelaskan makna Jumat Curhat. “Biasanya itu kalau sudah dari hati ke hati judulnya curhat berarti saling percaya. Jadinya saya pengen tahu apa masukan buat polisi,” katanya.

Adapun respons masyarakat terkait program yang diinisiasi Kapolri ini sangat diapresiasi oleh masyarakat khusunya kelompok perguruan silat. Sebab, melalui Jumat Curhat masyarakat bisa secara langsung menyampaikan keluh kesahnya kepada

Bupati Bacakan Nota

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD 2022

Jombang, Memorandum

DPRD bersama Pemkab Jombang mulai membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022. Pembahasan sudah memasuki agenda paripurna nota penjelasan bupati yang dilakukan di ruang sidang Paripurna (15/6).

Rapat paripurna yang dipimping langsung Ketua DPRD Mas’ud Zuremi, dihadiri Bupati Munjidah Wahab dan jajaran forkopimda.

Dalam penyampaiannya, bupati mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2022 yang berbasis akrual.

“Alhamdullilah Pemkab Jombang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-10,” katanya.

Dikatakannya, hal ini tentu tidak lepas dari kerja keras legislatif, eksekutif, dan semua pihak yang terkait dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan APBD. “Kami mengucapkan terima kasih atas pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan APBD. Sehingga kegiatan APBD terkawal dengan baik dan menghasilkan ragam penghargaan seperti opini WTP,” pungkasnya.

Mas’ud Zuremi mengatakan, setelah audit BPK dan meraih opini WTP, ditindaklanjuti pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah. “Agenda ini merupakan agenda tahun yang harus dilaksanakan,” katanya.

Diungkapkannya, saat ini masih dilakukan paripurna penyampaian nota. Setelah ini, akan dilanjutkan dengan paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi. “Setelah itu jawaban bupati dan pandangan akhir fraksi. Jadi pembahasan ini masih panjang,” pungkas Mas’ud. (wan/war/epe)

pimpinan Polri di Jombang. Dengan adanya kegiatan ini, untuk membangun komunikasi dua arah antara Polri dengan masyarakat agar polisi mengetahui betul yang diinginkan oleh masyakat. “Silakan, warga yang ingin menyampaikan unek-unek, keluhan maupun kritik atas pelayanan yang dilakukan Polri kepada masyarakat maupun informasi yang menyangkut kamseltibcarlantas serta gangguan kamtibmas,” ucapnya. Jumat Curhat yang dihadiri antar perguruan silat seperti Pagar Nusa, IKSPI Kera Sakti, PSHT Pusat Madiun,

PSHT Pusat Jakarta, Tapak Suci, Persinans Asad, Cempaka Putih, Cipta Sejati, Cakar Harimau, Pandawa dan Nur Harias berjalan lancar. Sejumlah anggota perguruan silat terlihat aktif menyampaikan unek-eneknya. Seperti, saran melakukan sosialisasi dampak hukum pidana kepada para oknum pesilat yang melanggar aturan.“Kami dari IKSPI Kerasakti mengusulkan agar bhabinkamtibmas dan polsek setempat melakukan sosialisasi di tingkat ranting di Kabupaten Jombang agar adik-adik kami dapat mengetahui risiko apabila menyalahi tindak

pidana,” usul Ketua IKSPI Suprihatin. Menanggapi itu, kapolres akan mengadakan Jumat Curhat di tingkat kecamatan hingga desa. Tujuannya agar lebih dekat ke masyarakat guna bisa menampung saran dan aspirasi dari warga secara langsung. “Mari kita manfaatkan termasuk saat Jumat Curhat program dari Kapolri, saat ada kegiatan Jumat curhat di Kecamatan atau desanya silahkan hadir dan kita bisa sharing bersama agar Jombang dapat tetap aman dan kondusif,” pungkas Eko. (wan/war/epe)

Lakukan Pemantapan, Bupati Minta JCH Jaga Kesehatan

Mojokerto, Memorandum Sebelum beribadah di tanah suci, lebih dulu jemaah calon haji (JCH) asal Kabupaten Mojokerto mendapat pemantapan yang diisi Bupati Ikfina

Fahmawati. Salah satu pesan yang kerap diberikan, terus berikhtiar menjaga kesehatan. Hal tersebut disampaikan bupati ketika melepas JCH di Pendopo Graha Maja Tama (15/6).

“Informasi yang kami dapat, di tanah suci saat ini cuacanya panas, sehingga pasti banyak cairan dalam tubuh yang keluar, dengan banyak minum, ini bisa menggantikan cairan yang

sudah keluar,” tuturnya. Bupati juga berpesan agar para JCH saat menunaikan ibadah haji selalu membawa hand sanitizer . “Saya minta tolong, hand sanitizer tetap di-

bawa dan dipakai kapan pun sebelum anda semua menyentuh area wajah,” imbuhnya.

Mengingat keberangkatan kali ini mayoritas adalah lansia, bupati meminta agar

seluruh JCH saling menjaga saat beribadah. “Meskipun berbeda-beda, tetapi anda semua ini keluarga Kabupaten Mojokerto, maka tolong saling menjaga,” katanya. (war/epe)

Balap Liar, Pasang Speed Trap di Tengah Kota

Mojokerto, Memorandum

Cegah aksi balap liar yang akhir-akhir ini kian meresahkan warga, Satlantas Polres Mojokerto Kota bekerja sama dengan dishub memasang speed trap atau garis kejut di Jalan Majapahit.

Kasatlantas AKP Heru Sudjio

Budi Santoso mengatakan, pemasangan speed trap untuk mengan-

tisipasi aksi balap liar. “Ini dilakukan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat serta antisipsi kemacetan, pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas,” sebutnya kemarin.

Pemasangan speed trap di Jalan Majapahit dilakukan karena seringnya terjadi kecelakaan karena aksi balap liar pada saat lampu traffic

light menyala hijau. Selain itu, polisi juga melaksanakan dialogis dan mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa mentaati aturan lalu lintas saat berkendara. “Sebanyak lima titik speed trap di pasang di sepanjang Jalan Majapahit. Yakni di Simpang Toko Samudera, Simpang Warna-warni, Simpang Sentanan, Simpang Miji, dan depan

Wali Kota Tanda Tangani Rekomitmen TLRHP

Mojokerto, Memorandum Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama kepala daerah yang masuk dalam wilayah Subauditorat 2 Jawa Timur melakukan rekomitmen tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (TLRHP). Ditandai dengan penandatangan rekomitmen penyelesaian TLRHP oleh masing-masing kepala daerah di hadapan kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Karyadi, di Balai Kota Madiun (15/6). Dalam pengarahannya, Karyadi menyampaikan bahwa rekomitmen ini adalah sebagai bentuk nyata BPK Jatim dalam menyelesaikan tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diberikan kepada masing-masing daerah.

“Acara malam ini merupakan bentuk komitmen nyata BPK dalam rangka menyelesaikan tindak lanjut, Apalah artinya BPK tiap hari mereka memelototi angka dan memberikan rekomendasi kalau rekomen-

dasi itu tidak ditindak lanjuti, artinya Siapa tahu rekomendasi kami salah,” katanya. Ia menegaskan bahwa Rekomitmen TLRHP perlu dilakukan karena masih ada OPD di daerah yang merasa

rekomendasi dari BPK merupakan warisan dari jajaran sebelumnya sehingga merasa bukan menjadi tanggung jawabnya. “Mari kita bersama-sama antara mencapai ini dengan cara masing-masing OPD berkomitmen ulang kepada masing-masing kepala daerah dan nanti kepala daerah akan komitmen juga sama bersama kami,” lanjutnya. Dalam kesempatan ini, Karyadi juga mengingatkan masing-masing kepala daerah agar segera melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan dalam waktu yang telah ditetapkan. “Mumpung ini belum 60 hari kami mohon juga para kepala daerah untuk menin-

daklajuti. Karena setelah 60 hari itu bukan lagi menjadi tanggung jawab BPK. Hari ke-61, aparat penegak hukum sudah berhak menangani.

RS Rekso Waluyo,” jelasnya. Pihaknya menegaskan, akan terus menindak aksi balap liar dan konvoi kendaraan melalui razia rutin. Menurutnya, aktivasi tilang manual dinilainya cukup efektif dalam meminimalisir aksi balapan selain tilang elektronik yang mulai di uji coba.

Kasi Humas Polres Mojokerto

Kami mengIngatkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga 60 hari itu tolong untuk diselesaikan,” tegas Karyadi. (war/epe)

Kota Iptu MK Umam menambahkan, pihaknya menggalakkan razia, sasaran utamanya mencegah balap liar dan penggunaan knalpot brong. Karena sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan. “Melalui program Kapolda Jatim Jumat curhat maupun telepon, banyak keluhan dari masyarakat. Itu yang segara kita tindak lanjuti,” sebutnya. (war/epe)

Bupati Hj Munjidah Wahab membacakan nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022.

Bupati Ikfina Fahmawati memberi pengarahan kepada ratusàn jemaah calon haji sebelum berangkat.

Jumat Curhat Polres Jombang kemarin mengundang perguruan silat.

SABTU WAGE, 17 JUNI 2023

Korupsi Dana APM Kejaksaan Tahan Ketua

UPK Gerih Ngawi

Ngawi, Memorandum

Tersangka kasus korupsi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2017- 2021, Cahyo Setio Nugroho (42), ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi, Jumat (16/6).

Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) DAPM Kecamatan Gerih, Ngawi itu ditahan untuk 20 hari ke depan. “Tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan dimulai sejak 16 Juni hingga 5 Juli mendatang,” kata Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Ngawi Eriksa Ricardo, Jumat (16/6).

Dalam kasus ini, warga Balong

Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi itu ditetapkan tersangka hasil pengembangan tersangka sebelumnya atas nama Lulik Indarti (34)

Bendahara UPK DAMP.

Ia diduga tidak menyetorkan dana

UPK DAPM ke Bank Jatim untuk digulirkan kembali kepada kelompok Simpan Pinjam Khusus (SPP). “Kerugian negara sendiri sudah diperhitungkan oleh inspektorat yang mencapai Rp 647 juta,” ujarnya.

Tersangka dikenakan pasal 2 ayat

(1) UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah

UURI Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman pidana penjara maksi-

Polisi Rekonstruksi Kasus

Percobaan Pembunuhan Anak Punk

mumnya 20 tahun dan minimum empat tahun dan pasal 3 ancaman pidananya , dan maksimum 20 tahun, minimumnya hanya 1 tahun. (aa/lis)

LMDH Madiun Tuntut Kejelasan SK Kementerian LHK 287

Madiun, Memorandum

Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan SK Nomor

287/2022 tertanggal 5 April 2022, tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) menimbulkan reaksi di daerah.

Petani yang tergabung dalam

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kabupaten Madiun menuntut kejelasan atas SK tersebut.

Sebab, SK ini dinilai akan merubah

kerja sama Perum Perhutani dengan LMDH yang selama ini sudah terjalin. Hal ini terungkap saat kegiatan Penguatan Kelembagaan LMDH di Pendopo Muda Graha, Kamis (15/6).

“Secara prinsip, kita akan menjalankan program dari pemerintah. Namun adanya KHDPK, kami meminta kejelasan kawasan,” kata Akhmad Khairi, Ketua LMDH Sumber Tani Kaligunting, Kecamatan Mejayan.

Diketahui, Jawa Timur menerima lahan KHDPK seluas 505,032 hektare, sementara Kabupaten Madiun sendiri tercatat menerima 5.800 hektare. Meski demikian, para petani pinggiran hutan sampai saat ini belum mendapat kejelasan area atau kawasan hutan mana yang masuk dalam KHDPK. Bahkan, sistem pembagian lahan antar kelompok juga masih belum ada aturan yang jelas. “Kami tunggu tim dari Pemkab Madiun untuk kejelasan peralihan administrasi secepatnya, agar tidak terjadi konflik,” tuturnya.

Terpisah, Bupati Madiun Ahmad Dawami menegaskan, peralihan regulasi ini tidak akan merubah status pengelola lahan. “Ini (regulasi, red) tidak merubah status yang mengerjakan siapa. Pengelolaan hutan selanjutnya itu harus memperhatikan bagaimana hutan tetap terjaga,” tutur dia. (rap/dry/lis)

Madiun, Memorandum Satreskrim Polres Madiun Kota melakukan rekonstruksi kasus percobaan pembunuhan terhadap anak punk. Rekonstruksi dilakukan di dua tempat kejadian perkara (TKP), Jalan Ring Road Barat, Jumat (16/6). Rekonstruksi tersebut menghadirkan dua orang terduga pelaku, yakni BPR dan MBS. Keduanya merupakan anak punk yang menganiaya rekannya sesama anak jalan-

Tahapan Vermin Mencapai 90 Persen

400 Bacaleg di Ngawi BMS

Ngawi, Memorandum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi tengah merampungkan proses verifikasi administrasi (Vermin) berkas bakal calon legislatif (Bacaleg)

Pemilu 2024.

“Sampai saat ini, proses vermin telah mencapai 90 persen,” kata Komisioner KPU Ngawi Aman Ridho Hidayat, Jumat (16/6).

an. Setidaknya ada 19 adegan yang diperagakan kedua terduga pelaku. Kasihumas Polres Madiun Kota Iptu Supriyanto mengatakan, aksi percobaan pembunuhan berencana itu terjadi pada 1 Juni lalu. Terduga pelaku bersama korban terlibat cekcok. Karena terpengaruh minuman keras (miras), membuat terduga pelaku BPR marah dan melakukan penganiayaan. Korban dipukul di bagian kepala.

“Kondisi korban mengalami luka di kepala, memar mata kiri, jari telunjuk tangan kiri patah dan tulang punggung kanan juga patah,” ujarnya.

Supriyanto menyatakan, terduga pelaku BPR dan MBS selanjutnya berniat membuang korban yang sudah tidak berdaya ke arah Bengawan Madiun, Jalan Ring Road Barat. Karena korban bisa berenang, akhirnya selamat.

“Niat tersangka membuang korban ya agar tindakannya tidak diketahui orang lain,” tambahnya. Atas kejadian itu, tersangka terancam pasal 34 KUHP Jo pasal 53 KUHP Jo 55 KUHP atau pasal 351 KUHP Jo 55 KUHP dengan ancaman pidana mati atau paling lama seumur hidup. Terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan Polres Madiun Kota guna proses hukum lebih lanjut. (mas/lis)

Belum Memenuhi Target Pagu

Aman Ridho Hidayat

Dikatakan, hasil dari vermin dokumen 555 bacaleg yang didaftarkan ke KPU, ada sekitar 400 bacaleg dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Lantaran, ada beberapa berkas yang disyarakatkan diunggah pada Sistem Pencalonan Online (Silon) tidak sesuai dengan ketentuan.

Misalnya, ketika ketentuan persyaratan kesehatan jasmani dan rohani yang diunggah berkas lainnya, fotocopy ijazah yang belum dilegalisir oleh lembaga terkait termasuk perbedaan nama di KTP dengan yang dientry dengan nama ijazah ada selisih huruf.

“Setelah verifikasi administrasi dokumen selesai pada 23 Juni, untuk bacaleg yang statusnya BMS tersebut perlu dilakukan perbaikan,” jelasnya. (aa/lis)

Madiun, Memorandum

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 1 Nglames, Kabupaten Madiun diperpanjang hingga 20 Juni mendatang. Hal ini dikarenakan target pagu PPDB belum terpenuhi.

Kepala SMP Negeri 1 Nglames Iriani Takaria mengatakan, perpanjangan waktu pendaftaran tersebut disebabkan pagu belum terpenuhi. Hingga penutupan pendaftaran, Jumat (16/6), baru menjaring 124 peserta didik baru dari kebutuhan lima rombongan belajar (rombel) sebanyak 136 siswa.

“Pagu yang diberikan dinas pendidikan sejumlah 160 kursi. Update terakhir pendaftaran ada 124 dari pagu sekolah 136,” ungkap Iriani Takaria.

Pada penjaringan peserta didik baru 2023 ini, pihak SMP Negeri 1 Nglames masih menggunakan sistim manual. Yakni, para murid atau wali murid yang akan mendaftar harus datang secara langsung ke sekolah sembari membawa berkas kelengkapan yang telah dipersyaratkan.

“Sistem pendaftaran secara offline dengan cara pemberkasan langsung ke sekolah, ke depan juga akan berupaya secara online,” katanya.

Terdapat empat jalur pendaftaran yang dibuka yakni jalur prestasi, zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua. Jalur zonasi dan afirmasi menjadi favorit yang diminati para calon peserta didik.

“Dari empat jalur yang dibuka yang diminati adalah zonasi, prestasi dan beberapa,” ujarnya.

Diketahui, masa pendaftaran peserta didik baru jenjang SMP dibuka sejak 8 Juni dan ditutup pada 16 Juni. Dan pengumuman kelolosan pada 20 Juni mendatang.

Kendati demikian, pihak sekolah mengambil kebijakan untuk tetap membuka masa pendaftaran hingga hari pengumuman tiba, selama pagu belum terpenuhi.

“Kita menunggu PPDB sekolah lain yang memang kelebihan pagu, ada juga beberapa orang tua yang mendaftarkan anaknya karena pindah tempat tinggal kita tunggu selama kursi masih ada,” pungkasnya. (dry/lis)

Rehab Pasar Kawak, Pemkot Madiun Rogoh Rp 2,5 Miliar

Madiun, Memorandum

Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun akan merehab Pasar Kawak, di Jalan Kutai Kota Madiun. Bangunan lama akan direnovasi untuk meningkatkan kunjungan pembeli ke pasar tradisional.

Kepala Dinas Perdagangan Kota

Madiun Ansar Rosidi mengatakan, Pasar Kawak memiliki luas 1.650 meter persegi. Pasar Kawak merupakan bangunan pasar pertama di Kota Madiun yang memiliki nilai sejarah. Namun demikian saat ini kondisinya perlu perbaikan, karena rehab terakhir diperkirakan sekitar 1980-an.

Ansar menyatakan, konsep pembangunannya akan dibuat dua lantai agar lebih representatif. “Pasar Kawak itu saat ini kan kondisinya berbau, berjubel, dan jalan tidak jelas. Makanya konsepnya akan ditata sedemikian rupa sehingga antara pedagang kios, bedak, dan ojokan itu dapat tertata dengan baik dengan komoditas atau jualannya bisa beraneka ragam,” ujarnya, Jumat (16/6). Ansar menjelaskan, Pasar Kawak Kota Madiun mampu menampung 150-an pedagang. Saat proses pembangunan nanti, para pedagang untuk sementara waktu direlokasi.

Kemungkinan lokasinya tidak jauh dari bangunan lama. Dirinya berharap rehab pasar dapat segera dilaksanakan kurun waktu empat bulan sehingga dapat segera ditempati pedagang untuk kembali beraktivitas.

“Mudah-mudahan bisa segera selesai sesuai jadwal dan schedule pembangunan, sehingga harapannya setelah operasional ada koneksi dengan area kuliner di Jalan Bogowonto,” kata Ansar. Ansar meyakini, Pasar Kawak memiliki peluang yang cukup besar untuk menarik pengunjung. Selain lokasinya strategis berada di tengah kota, komo-

ditas yang disediakan cukup lengkap. “Mudah-mudahan setelah direhab, perekonomian disana akan semakin bagus, utamanya bagi pedagang karena kunjungan ke Pasar Kawak semakin diminati apalagi kalau kondisinya bersih,” tuturnya. Rehab Pasar Kawak sepenuhnya akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan anggaran sekitar Rp 2,5 miliar APBD Kota Madiun 2023. Saat ini prosesnya masih pada tahap evaluasi administrasi teknis dan harga di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). (mas/lis)

KEPALA BIRO: Andhika Abdillah, SH. WARTAWAN: Aris Purniawan, Feby Dian Nurrahayu, Radifa Aliya Putri. ALAMAT: Jl. Ronggolawe No.

Terduga pelaku Cahyo Setio Nugroho digiring petugas Kejaksaan Negeri Ngawi menuju Lapas untuk menjalani masa penahanan.

PPDB SMPN 1 Nglames Madiun Diperpanjang

Pelaksanaan PPDB hari terakhir di SMPN 1 Nglames.

SMPN 3 Doko Minta Jatah Uang Parkir ke Warga Pengelola

Blitar, Memorandum

Pungutan liar (pungli) terkait lahan parkir terjadi di UPT SMP

Negeri 3 Doko. Diduga, pihak sekolah meminta bagian kepada warga sekitar yang membuka lahan parkir bagi siswa di sana.

Diketahui, karena masih di bawah umur, siswa tidak diperkenankan membawa kendaraan di lingkungan sekolah. Alhasil, warga sekitar menyediakan lahan parkir bagi siswa yang ingin membawa kendaraan.

Di lahan parkir inilah, diduga pihak sekolah meminta jatah uang parkir yang diambil setiap bulannya dari pengelola.

Seorang warga yang juga pengelola parkiran bernama Mustofa (nama samaran) mengatakan, pihak sekolah meminta jatah Rp 250 per motor. Tiap harinya, sekitar 60 motor yang parkir di area tersebut. Dia juga menyebut, tiap bulan pihak sekolah datang untuk menagih jatah uang parkir ke warga yang mengelola.

“Diambilnya tiap bulan, tapi besarannya dihitung per hari, sekitar 15 ribu rupiah. Tiap bulan pihak sekolah datang ke sini minta jatahnya, terus tanda tangan, ini ada buktinya lengkap di sini,” ungkap Mustofa sembari menyodorkan buku berisi bukti pengambilan uang parkir, yang ditanda tangani pihak sekolah, Senin (12/6).

Lebih lanjut, Mustofa mengungkapkan, saat ini terdapat dua lahan parkir di sekitar sekolah. Rencananya, akan ada penambahan dengan dibuka satu lahan parkir lagi. Dia menuturkan, semuanya menggunakan sistem serupa, yakni terdapat setoran ke pihak sekolah.

“Ada mau dibuka lagi di selatan (parkiran), sistemnya akan sama juga, pihak sekolah ya akan minta bagian. Maksud saya, ini kan lahan warga, ngapain sekolahan ikut cawe-cawe, urusan parkir ya urusan warga,” imbuhnya.

Mustofa mengaku, lantaran mengungkapkan keresahannya tersebut, ia mendapat perlakuan diskriminatif dari pihak sekolah. Dia

menyebut, pihak sekolah menuduh tempatnya sering digunakan untuk mabuk-mabukan. Hal ini menyebabkan, banyak wali murid yang melarang anaknya untuk parkir di lahan milik Mustofa.

“Tempat saya dibilang sering dipakai mabuk-mabukan lah.

Tuduhan itu loh, sampai sekarang gak pernah terbukti. Orang tua murid kan pasti melarang anaknya, kalau dengar kabar seperti itu,” jelasnya. Tak berhenti sampai di situ, warga sekitar juga mengeluhkan limbah UPT SMP Negeri 3 Doko, yang mengalir ke pekarangan warga. Mustofa menyebut, selama ini warga tak pernah mendapatkan kompensasi apapun dari pihak sekolah, terkait aliran limbah itu.

“Itu limbah sekolah juga masuk ke lahan saya. Kalau itu saya tutup, banjir itu sekolah. Dari dulu sampai sekarang pun gak pernah ada kompensasi apapun. Kami ini rakyat kecil, mbok ya jangan di perlakukan seperti ini,” tandasnya. Sementara itu, Bambang Setya Wiratno, Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 3 Doko, mengakui bahwa pihak sekolah memang meminta bagian dari lahan parkir sebagai kontribusi. Namun, dirinya beralasan dana tersebut digunakan untuk kepentingan sekolah.

“Kami ini sekolah kecil mas, muridnya saja cuma berapa. Sementara sekolah membutuhkan beberapa hal untuk menunjang proses belajar dan mengajar. Sekarang, kepala sekolah dituntut untuk berjiwa kewirausahaan, memanfaatkan potensi yang ada,” papar Bambang. Bambang juga mengakui, dengan sekolah menerima kontribusi dari lahan parkir, secara

Satgas Yonif 527/BY Dukung Pemda Dogiyai

Teken Pakta Integritas Komitmen RSUD Pratama

Lumajang, Memorandum

Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pamtas

Kewilayahan Yonif 527/BY mempunyai tugas pokok menjaga ketertiban di daerah operasi guna mendukung kesuksesan setiap program pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan RI) bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Di antaranya meningkatkan layanan RSUD Pratama Dogiyai. Satgas Yonif 527/BY bersama Forkopinda Kabupaten Dogiyai berperan aktif mendukung pemda dalam penandatanganan Pakta Integritas Penggalangan dan Komitmen

RSUD Pratama Dogiyai di Aula Rumdis Bupati Dogiyai.

Dalam Sambutannya Plh Sekda Kabupaten Dogiyai Basri, sekaligus mewakili Plh Bupati Dogiyai sangat mendukung sepenuhnya Pakta Integritas Penggalangan Komitmen RSUD Pratama dengan harapan masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan 1x24 jam di daerah sendiri.

Apabila sakit tidak perlu lagi dievakuasi ke Kabupaten

Nabire atau ke Kabupaten Paniai yang sudah memiliki fasilitas kesehatan cukup memadai (RSUD), Sementara itu, Wakapolres Dogiyai Kompol Sarraju menyampaikan, aparat TNI-Polri mendukung dan membantu menjaga kamtibmas. Selain itu layanan kesehatan RSUD bukan hanya melayani masyarakat, melainkan TNI-Polri juga membutuhkan pelayanan kesehatan.

Sedangkan Tim Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dr Faridah mengatakan, di Papua ada 10 rumah sakit prioritas yang dibangun dengan anggaran dari Kementrian Kesehatan salah satunya di Kabupaten Dogiyai.

“Pemerintah pusat melalui Dinas kesehatan Provinsi Papua dapat menjalankan program-program dan mutu layanan kesehatan yang dapat dirasakan masyarakat sampai tingkat daerah, khususnya di Dogiyai, Papua Tengah,” harap dr Faridah, Kamis (15/6).

Sementara itu, Danki A Satgas Yonif 527/BY Lettu Inf Rio Sianturi menyampaikan, selain menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Dogiyai, kehadiran Satgas

Yonif 527/BY dengan harapan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat di dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Salah satunya layanan kesehatan melalui RSUD Pratama Dogiyai. (gus/lis)

tidak langsung juga menyerempet regulasi mengenai batas minimal umur berkendara. Dia mengatakan, tak memiliki pilihan lain, karena dana yang diterima untuk mengelola dan menjalankan UPT SMP Negeri 3 Doko sangat terbatas.

“Kalau mau dipermasalahkan terkait batas umur berkendara, semua sekolah punya masalah itu. Kalau sekolah besar enak mas, sumber dananya banyak, lah kalau sekolah kecil seperti ini sulit. Sekarang siswa di sini rumahnya jauh-jauh, transportasi umum gak ada, orang tuanya repot kalau harus antar jemput. Jadi solusinya, yowes rodo-rodo nyerempet aturan sitik, sing penting niate apik,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, kabar terkait tuduhan lahan parkir Mustofa sering digunakan untuk tempat mabuk-mabukan, merupakan aduan yang ia terima dari orang tua murid. Hal inilah yang membuat orang tua murid meminta dibukanya lahan parkir baru.

Sejalan dengan Wabup Soal Wisuda TK-SLTA

Tomi Gandhi: Dihapus Saja, Gak Penting

Blitar, Memorandum Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Blitar Tomi Gandhi turut berkomentar terkait adanya penolakan acara wisuda kelulusan siswa TK hingga SLTA di media sosial. Dirinya mendukung pernyataan Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso sebelumnya, yang meminta acara wisuda tersebut perlu dievaluasi.

“Saya berikan apresiasi atas apa yang disampaikan Mas Rahmat (Wabup Blitar). Itu sudah tepat, sudah benar, ngapain pakai wisuda-wisuda segala,” ungkap Tomi Gandhi, Jumat (16/6).

Lebih lanjut Tomi menyebut, langkah Wabup Rahmat untuk meminta kegiatan wisuda semacam ini dievaluasi, sudah tepat. Poin plus ia berikan pada wabup yang merespons cepat keluhan yang ada di masyarakat.

“Itu aduan dari wali murid, ya di sana tempat macem-macem lah, yo rokokan lah, atau apa lah. Makanya wali murid meminta adanya lahan parkir baru, yang lebih aman dan murah. Prinsipnya lahan parkir bebas siapa saja boleh, jangan dimonopoli,” sambung Bambang. Ditanyai terkait limbah sekolah, Bambang memberikan kesempatan Ketua Komite Sekolah untuk menjelaskannya. Dia menjelaskan, sebenarnya itu bukan limbah, melainkan aliran air hujan. Kendati demikian, dia mengakui bahwa dalam air tersebut, terdapat sedikit sampah konsumsi murid-murid sekolah.

“Kalo mau dibilang limbah ya monggo, tapi itu cuma air hujan. Namanya anak-anak pasti ada yang buang sampah sembarangan, makanya kadang ada sedikit sampah plastiknya. Sebenarnya kita sudah rencanakan membangun saluran tersendiri, tapi dananya belum ada,” ujarnya. (nus/zan/lis)

Pengusaha muda sukses ini juga mengatakan, kegiatan wisuda sekolah yang menuai protes ini tidak substansial. Dirinya juga menyebut, kegiatan ini lebih baik ditiadakan karena membebani orang tua murid.

“Kalau bisa dihapus, ya hapus saja lah. Gak subtansial, lebih baik ditiadakan saja acara-acara yang tidak penting seperti ini,” sambungnya.

“Ini baru pemimpin keren, masyarakat Blitar sangat butuh pemimpin seperti beliau. Saya kira tipe-tipe pemimpin yang mampu merespons cepat persoalan di masyarakat, sangat diimpikan dan didambakan oleh rakyat,” terangnya. Dikatakannya, ini juga merupakan cerminan bahwa wabup mengerti dan paham kondisi di masyarakat. Selain itu, Tomi menilai keberanian wabup dalam memperjuangkan aspirasi warganya patut diacungi jempol. “Keberanian Mas Rahmat dalam berjuang bagi masyarakat, patut kita acungi jempol. Masyarakat bisa menilai sendiri kinerja beliau, berani, berkarakter, dan gak serakah,” pungkasnya. (nus/zan/lis)

Bidan RSBS Jember Korban Tabrakan Beruntun Luka Serius

Jember, Memorandum Seorang bidan Rumah

Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember Riski Mahedarti dan dua anaknya mengalami luka serius, setelah mengalami kecelakaan beruntun di Jalan PB Sudirman samping Lapas, Jumat (16/6) siang.

Pantauan di lapangan, tiga kendaraan sama-sama melaju dari utara menuju selatan.

Namun, motor Scoopy hitam bernomor polisi P 5298 HR yang

dikemudikan Riski Mahedarti terjatuh tepat di utara Simpang Tiga depan Lapas Jember.

Namun dari belakang, tertabrak motor Scoppy yang dikendarai Leli bernopol P 6115

JI dari utara. Kemudian, dari arah yang sama motor Karisma bernopol DK 7788 EE yang dikendarai Eva juga menabrak dua kendaraan matic ini.

Usai kecelakaan itu, warga Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates pengendara Scoopy hitam mengalami luka serius di bagian wajah, gigi dan kaki. Sementara, warga

Kelurahan/Kecamatan Sumbersari pengendara Scoopy warna putih tangan kirinya tidak bisa digerakkan usai tabrakan tersebut.

Pengendara motor Honda Karisma mengalami luka lecet di bagian kaki sebelah kiri, serta pelajar putri yang diboncengnya. “Dua motor itu sudah jatuh duluan, akhirnya saya ngerem mendadak, tetapi tetap kesenggol,” ujar Eva, pengendara

motor Honda Karisma. Dia mengaku motor di depannya berhenti mendadak saat dua motor itu jatuh. Sehingga, Eva mencoba menghindari kendaraan yang berhenti dadakan itu.

“Jadinya langsung oleng dan nyenggol dua motor yang jatuh duluan. Saya gak tahu sepeda mana yang jatuh duluan, soalnya saya tertutup kendaraan di depan saya yang

Cak Thoriq Minta Pepadi Himpun Generasi Muda Lestarikan Wayang

Lumajang, Memorandum Bupati Lumajang Thoriqul Haq berharap agar Pepadi Kabupaten Lumajang dapat menghimpun para generasi muda untuk menjalankan profesi di bidang pedalangan wayang.

“Hal itu merupakan salah satu bentuk melanjutkan serta melestarikan budaya di Indonesia,” ungkap Cak Thoriq panggilan akrab Bupati Lumajang saat memberikan sambutan di acara Pergelaran Wayang

Kulit dan Pengukuhan Pengurus Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) Lumajang Masa Bakti 2022 - 2027 dan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kabupaten Lumajang di Pendopo Arya Wiraraja, Kamis (15/6) malam.

Dalam kesempatan itu, Cak Thoriq juga mengucapkan selamat kepada para pengurus Pepadi Kabupaten Lumajang yang telah di kukuhkan. Dirinya berharap kepada pengurus yang baru, dapat memajukan

berhenti mendadak itu,” lanjutnya.

Sementara Leli mengaku ditabrak oleh empat pengendara wanita muda dari belakang, sehingga kendaraan di depannya tertabrak. “Ditabrak dari belakang, sama wedok wedok papat (cewek-cewek empat). Dan yang nabrak gak ada sekarang. Jangan ngajak ngomong saya, sakit tangan saya,” paparnya.

Sementara Riski Mahedarti yang berboncengan dengan dua anaknya yang menderita patah tangan kanan dan luka wajah dan kaki belum bisa diwawancarai mengenai insiden kecelakaan itu. Karena kesulitan berbicara akibat lukanya.

Sementara, Imam, pengendara yang coba untuk menolong korban kecelakaan tersebut mengaku tidak mengetahui persis kronologi kejadiannya. Sebab, tiba-tiba tiga kendaraan tersebut jatuh di tengah jalan raya.

“Tidak tahu persisnya, soalnya saya ketutupan mobil yang lewat saat kejadian berlangsung,” katanya.

Satu jam setelah itu, ambulans milik RSBS datang ke lokasi dan mengangkut pengendara Scoopy hitam yang mengalami luka serius akibat kecelakaan tersebut. Sedangkan Kanit Lakalantas Polres Jember Iptu Edy Purwanto dikonfirmasi mengatakan bahwa hingga saat ini masih belum ada laporan masuk. (edy/lis)

Pepadi Lumajang dan selalu menjalin sinergitas yang baik kepada seluruh pegiat wayang.

“Semoga terus berkarya dan meningkatkan kekaryaan dan persaudaraan antar-dalang serta pegiat wayang yang ada di Kabupaten Lumajang,” harapnya.

Cak Thoriq juga mengukuhkan sembilan pengurus Pepadi Lumajang kemudian memberikan tokoh wayang Raden Wisanggeni kepada Ki Sapto Carito dari Tempursari, sebagai simbol akan dimulainya pergelaran wayang kulit dengan lakon Ketenteraman Wahyu Kadem Remang. (gus/lis)

Pintu gerbang UPT SMP Negeri 3 Doko.

Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Blitar Tomi Gandhi dan Wakil Ketua

DPW PAN Jatim yang juga Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso.

Korban kecelakaan dievakuasi ke dalam ambulans RSBS.

Satgas Yonif 527/BY berfoto bersama jajaran Forkopimda Pemkab Dogiyai.

Residivis Sabu Bangil Dicokok

Simpan Barang di Rumah

Pasuruan, Memorandum

Peredaran narkotika golongan I jenis sabu di wilayah Kecamatan Bangil masih marak. Meskipun satu per satu pelaku penyalahgunaan narkoba sudah diamankan, namun jaringannya tetap saja masih ada. Informasi dari masyarakat, di sekitar Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil masih marak transaksi narkotika jenis sabu, hingga Satresnarkoba Polres Pasuruan bergerak melakukan penyelidikan.

AKP Agus Purnomo, Kasatresnarkoba, langsung menerjunkan anggotanya ke lapangan. Dari penyelidikan yang dilakukan muncul satu nama pelaku yang diduga sebagai pemakai

Korsleting, Sedan Membara di Jalur Pantura

Pasuruan, Memorandum

Warga di Jalan raya Nguling, Kabupaten

Pasuruan dikejutkan sebuah mobil yang dilalap jago merah. Saat dikendarai pemiliknya Nur Fauzi, tiba-tiba sedan bernopol N 1185 BQ membara. Sedan Mazda keluaran 1986 ini ludes tak berbentuk.

Diduga, sedan mengalami korsleting pada piranti kelistrikan di dalamnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta.

Kebakaran ini terjadi Jumat (16/6), sekira pukul 09.00 tepatnya di Jalan Raya Pantura Sedarum Nguling. Beruntung pemilik kendaraan yang mengemudikan sedan tersebut mengetahui sebelum kejadian. Karena kap depan sedan sempat mengeluarkan asap.

Menurut keterangan Kapolsek Nguling AKP Miftahul, kebakaran pada kendaraan sedan tersebut akibat korsleting pada bagian kelistrikannya. “Dugaan sementara korsleting. Tapi kita masih dalami dan lakukan penyelidikan lebih lanjut,” kata AKP Miftahul.

Nur Fauzi (45), sang pemilik kendaraan pagi itu hendak pulang ke rumahnya di Desa Wotgalih, Kecamatan Nguling. Ia bercerita, pagi itu ia baru saja dari warungnya yang berada di pasar Ngopak, Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, sekira pukul 08.30.

Sesampai di sekitar Jalan Raya Sedarum Nguling, Fauzi sempat mampir ke SPBU untuk mengisi BBM. Setelah mengisi BBM, ia melanjutkan perjalanannya dan melintas di depan salah satu rumah makan di jalur Pantura tersebut. Fauzi pun terkejut saat melihat asap keluar dari kap mesin kendaraanya. Kendaraan sedan lalu ditepikan ke bahu jalan. Ia pun keluar dan hendak melihat kendala yang menyebabkan keluarnya asap di bagian kap kendaraannya.

Setelah berhenti dan membuka kap depan, ternyata sudah ada bara api yang menyala di bagian mesin. Mengetahui hal tersebut, Fauzi lalu meminta pertolongan ke warga. Namun api semakin membesar dan menghanguskan kendaraan tersebut.

Salah satu warga yang saat itu melintas, Doni mengatakan bahwa kobaran api sangat besar dan dengan cepat merembet ke bagian lainnya. “Tidak ada warga yang berani mendekat, karena kobaran api sangat besar,” kata Doni, warga Grati, Jumat (16/6).

Saat kebakaran terjadi, arus lalu lintas dari kedua arah sempat tersendat. Meski tidak sampai menimbulkan kemacetan. Akibat dari kebakaran tersebut, korban Fauzi mengalami kerugian sekitar Rp 15 juta. (kd/mh/yok)

dan merupakan jaringan pengedar sabu di wilayah Kecamatan Bangil.

Akhmad Muhajir Zain (36), warga Jalan Sili Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil tak berkutik

ketika anggota unit resnarkoba Polres Pasuruan mendatangi dan menggeledah rumahnya, Senin (13/6) sekitar pukul 19.00.

Tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Akhmad Muhajir Zain tak bisa mengelak saat dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya. Ditemukan 1 bungkus barang haram dalam plastik klip seberat 1,11 gram. “Tersangka merupakan pemakai dan punya jaringan pengedar di Bangil. Saat ini sudah dalam penyelidikan poli-

si,” jelas Kasatresnarkoba, Jumat (16/6). Selain itu, Kasat menegaskan jika terduga pelaku adalah residivis kasus yang sama. Ia pernah menjadi residivis tahun 2015. Terduga pelaku juga baru keluar tahanan pada 2020. Namun, selama dua tahun lebih ini, bukannya memperbaiki diri, tersangka malah jatuh di lubang yang sama. Ia terbukti masih menyimpan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumahnya.

Dari tangannya, polisi

mengamankan 1,11 gram sabu, 1 unit handphone (HP), dan uang tunai Rp 50 ribu. Akibat perbuatannya menyalahgunakan narko-

tika, tersangka dijerat pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. (kd/mh/yok)

Polres Pasuruan Salurkan Bantuan Kemanusiaan

Pasuruan, Memorandum Polres Pasuruan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-77 tahun 2023. Salah satunya dengan kegiatan penyaluran bantuan kemanusiaan.

Yakni, pemberian bantuan air bersih dan sejumlah paket sembako kepada warga masyarakat.

Dengan tema “Bakti

Sosial untuk Kemanusiaan”, acara ini dikemas dalam bentuk Jumat Curhat di Desa Ngembal, KecamatanTutur, Kabupaten Pasuruan, Jumat (16/6).

Kegiatan dipimpin Wakapolres Pasuruan Kompol Hendry Ferdinand Ken-

nedy.

Kegiatan Jumat Curhat ini dihadiri oleh PJU Polres Pasuruan, Kapolsek Nongkojajar, Danramil Nongkojajar, Bhabinkamtibmas Nongkojajar, Babinsa Desa Nongkojajar, Kades dan masyarakat Ngembal.

Wakapolres Pasuruan mengatakan, Polres Pasuruan telah membagikan sebanyak 10.000 liter air bersih dengan menggunakan kendaraan Air Water Cannon (AWC) dinas milik Polres Pasuruan.

“Kami dari Polres Pasuruan melihat kondisi krisis air di Desa Ngembal, maka dari itu kami memberikan bantuan beru-

pa air bersih kepada 257 kepala keluarga di Desa Ngembal, yakni di Dusun Krajan Timur dan Dusun

Alang-alangan,” ungkap Kompol Hendry.

Tak hanya membagikan air bersih, Polres Pa-

L.9627.UL/SB.286863.K/PT.TIRTA JAYA UNGGUL/JL.SURABAYA.

suruan juga membagikan sejumlah Paket Sembako kepada warga yang kurang mampu. “Selain memberikan bantuan air bersih, kami juga menyalurkan bantuan berupak 50 paket sembako kepada warga kurang mampu untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat sehari-hari,” terangWakapolres.

Ketua RW 03 Dusun

Krajan Timur Desa Ngembal, Kamali mengucapkan terimakasih kepada Polres Pasuruan yang telah peduli untuk membagikan puluhan paket sembako untuk warganya yang kurang mampu.

Pemberian bantuan ini bias mengurangi beban kebutuhan hidup sehari-hari.

“Saya selaku Ketua RW 03 Dusun Krajan mewakili warga mengucapkan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Polres Pasuruan. Karena telah membantu kami dengan pemberian paket sembako ini. Semoga seluruh anggota Polres Pasuruan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan saat menjalankan tugas dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Dan semoga Polri semakin dipercaya oleh masyarakat,” tandasnya. (mh/yok)

Personel Polres Pasuruan menyalurkan air bersih kepada warga Ngembal, Tutur.

Terduga penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Mapolres Pasuruan.

Warga Ngembal menerima sembako dari anggota Polres Pasuruan.

Api melumat sedan Mazda yang terbakar di Jalan Raya Nguling.

Bangkai sedan Mazda setelah api dipadamkan. FOTO:

Sutiaji Harap Olahraga Dukung

Pertumbuhan Ekonomi

Malang, Memorandum

Kepengurusan Komite Olahraga

Nasional Indonesia (KONI) Kota

Malang masa bakti 2023-2027 resmi menjalani prosesi pelantikan, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (15/6).

Wali Kota Malang Sutiaji mengharapkan kepengurusan KONI yang baru dilantik tersebut harus mampu mengemban amanah selaras dengan paradigma olahraga di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.

“Dalam pasal 75 telah disebutkan bahwa olahraga menjadi urusan

bersama. Artinya, urusan olahraga ini menjadi tanggungjawab masyarakat dan juga pemerintah,” kata Sutiaji saat mengikuti prosesi pelantikan.

Menurutnya, saat ini paradigma tentang olahraga di Indonesia telah mengalami perubahan. Olahraga telah menjadi bagian dari pariwisata yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara.

“Sekarang sudah berubah. Bagaimana keuangan negara bersumber dari yang tidak akan pernah habis. Seperti pariwisata, yang salah satunya dikuatkan adalah olahraga

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelas Sutiaji.

Untuk itu, Pemkot Malang siap memfasilitasi kebutuhan upaya pembinaan keolahragaan di Kota Malang. Namun, hal ini harus dibarengi dengan kesiapan KONI Kota Malang sehingga target yang dicanangkan dapat tercapai.

“Misalnya mengajukan fasilitas salah satu cabor. Kita rumuskan, misalnya Pemkot tidak mampu ya ke provinsi atau ke pusat. Namun KONI juga harus siap, dan tidak sekadar mengajukan saja,” kata Sutiaji.

Ketua KONI Kota Malang Djoni Sudjatmoko menyambut baik res-

Kabupaten Malang Minta Tambahan Kuota LPG 3 Kg

Pembelian Tanpa KTP

Malang, Memorandum Kelangkaan Liquefied Petrolium Gas (LPG) tabung 3 kilogram mulai terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Malang, salah satunya di Kecamatan Dau. Berdasarkan hasil survei Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Malang, pada 5 Juni 2023, ditemukan adanya kelangkaan pada wilayah tersebut.

Kepala Bagian SDA Kabupaten Malang Untung Sudarto menyampaikan hasil survei yang dilakukan dan upaya yang dilakukan. “Kami sudah mengajukan tambahan pada PT Pertamina untuk menambah distribusi LPG tabung 3 kg di wilayah Kabupaten Malang,” terangnya, Jumat (16/6).

Pengajuan tambahan berdasarkan surat dari SDA dengan no: 540/5849/35.07.024/2023 tentang penambahan kuota insidentil LPG tabung 3 kg di wilayah Kabupaten Malang. Surat ini ditujukan pada Sales Branch Manager PT. Pertamina Rayon 1 Malang.

Penambahan kuota tersebut bisa diambilkan dari cadangan 2023, dengan alasan untuk menjaga stabilitas LPG 3 kg agar tidak terjadi kelangkaan. “Memang saat ini untuk wilayah Kabupaten Ma-

Pemilik Tenant Malang Plaza Minta Rp 75 M

Malang, Memorandum

Para pemilik tenant di Malang Plaza meminta PT Hakim Sentausa selaku manajemen Malang Plaza untuk membeli haknya kembali senilai Rp 75 miliar. Hal itu disampaikan kuasa hukum para pemilik tenant, Gunadi Handoko usai pertemuan dengan manajemen Malang Plasa, Kamis (15/6).

“Hari ini pertemuan dengan manajemen untuk yang kesekian kalinya. Mewakili para pemilik tenant jumlahnya 13 orang. Meminta manajemen membeli hak para tenant total Rp 75 miliar,” terang Gunadi Handoko saat ditemui, Kamis (15/6).

Jumlah itu adalah harga yang ditawarkan ke manajemen. Dalam kesempatan itu, kata dia, kehadiran pengurus PT cukup lengkap dan bisa mewakili manajemen.

pons pemkot dalam pengembangan olahraga di Kota Malang. Pihaknya akan mempersiapkan sejumlah fasilitas olahraga di Kota Malang. “KONI Kota Malang sudah lapor untuk mengusulkan ke gubernur. Yakni permohonan agar Porprov 9 tahun 2025 ditempatkan di Kota Malang dan sekitarnya. Tentu perlu pembenahan infrastruktur sarpras sebagai kesiapan,” terangnya.

Selain itu, Djoni menyampaikan diperlukan persiapan menjelang Porprov VIII tahun 2023 mendatang. “Kita sudah persiapkan seluruh atlet cabor untuk tampil di ajang itu,” ujarnya. (edr/lis)

600

Warga

lang masih belum, sampai masuk pada fase langka hanya terjadi keterlambatan dalam distribusi,” kata Untung Sudarto. Keterlambatan distribusi yang dilakukan oleh Pertamina, kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya terjadinya penurunan kuota di 2023 apabila dibandingkan pada 2022. Pada 2022 tersebut mendasar surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI no: 179.K/HK.02/DJM/2022 tertanggal 16 Desember 2022, tentang perubahan ke atas keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no: 1.K/HK.02/DJM/ 2022 tentang penugasan PT Pertamina (persero) dalam penyediaan dan pendistribusian isi ulang LPG tabung 3 kg tahun 2022. Berdasarkan surat tersebut kuota Kabupaten Malang pada 2022 sebanyak 104.137 (MTon), sedangkan 2023 dengan dasar surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no: 12.K/HK.02/ DJM/2023 tertanggal 10 Januari 2023, kuota Kabupaten Malang 99.24 (MTon) dengan cadangan 6.628 (MTon).

“Kalau dihitung antara kuota dan cadangan maka kuota untuk wilayah Kabupaten Malang pada 2023 ini bisa

dikatakan mengalami peningkatan,” imbuh Untung.

Namun, anehnya masih terjadi keterlambatan distribusi yang dilakukan oleh Pertamina, sehingga pada beberapa wilayah masyarakat merasakan kesulitan pencarian LPG tabung 3 kg. Kemungkinan juga, kuota Kabupaten Malang dialihkan pada wilayah Kota Malang, akibatnya untuk wilayah Kabupaten Malang terjadi keterlambatan distribusi.

Ini mengesankan telah terjadi kelangkaan LPG tabung 3 kg di wilayah Kabupaten Malang, sehingga berhembus berbagai isu yang menyebar di masyarakat, bahwa akan terjadi penarikan tabung melon dan akan diganti yang lebih besar, juga akan adanya kenaikan harga sehingga muncul kabar adanya pengurangan distribusi dikurangi secara perlahan.

Disinggung adanya kabar pembelian menggunakan KTP, dikatakan bahwa hingga kini belum ada mengenai hal itu. “Tetapi beruntungnya di wilayah Kabupaten Malang hingga saat ini masih belum ada informasi pembelian LPG tabung 3 kg menggunakan KTP,” tutur Untung. (kid/ari/lis)

Namun, ketika disinggung apakah harga tersebut sudah langsung disetujui pihak manajemen, ia mengatakan belum tahu. Karena itu, ada batas waktu tertentu yang disepakati terkait penawaran harga tersebut.

“Batas waktunya 30 hari kerja. Atau maksimal 27 Juli. Setelah ini, kami tidak ada pertemuan lagi. Kalau sampai batas waktu itu tidak ada penyelesaian, lanjut ke jalur hukum baik perdata maupun pidana,” lanjut Gunadi.

Harga tersebut, tambah Gunadi, adalah sudah melalui hitung-hitungan dan penyesuaian harga saat ini.

Sementara itu, Kuasa hukum PT Hakim Sentausa membenarkan, jika hari itu ada pertemuan.

Dari pertemuan itu, pihak para tenant memang sudah menawarkan harga.

“Ya kami, segera melaksanakan rapat internal. Ada waktu sekitar satu bulan bagi kami, sampai 27 Juli. Setelah ini tidak ada pertemuan lagi, namun bersurat. Kalau bisa selesai sebelum tanggal itu, ya Alhamdulillah,” terang Kuasa Hukum, PT Hakim Sentausa, Ridwan Rahmad. (edr/lis)

Dampit Mengadu ke Pemkab

Malang, Memorandum Warga Desa Majang Tengah dan Pamotan, Kecamatan Dampit, yang menggarap lahan seluas 68 hektare milik PTP Margosuko mengadu ke Pemkab Malang. Pasalnya, tanaman tebu yang siap panen pada lahan tersebut dilarang oleh pihak yang mengaku dari PT Wonokoyo.

Ketua kelompok tani Solikin mengeluhkan hal tersebut sehingga mengadukan persoalan ini ke Pemkab Malang. “Padahal tanaman tebu itu sudah masuk masa tebang, tapi dilarang oleh orang kepercayaan PT Wonokoyo,” terangnya seusai pertemuan dengan pihak Pemkab Malang, Jumat (16/6).

Larangan ini mengakibatkan sebanyak 600 warga yang selama ini mengelola lahan tersebut mendatangi Pemkab Malang untuk meminta bantuan menyelesaikan permasalahan antara warga dengan PT Wonokoyo, selaku pemegang HGU.

Masyarakat mengetahui bahwa lahan tersebut bekas milik PTP Margosuko. Namun, kini beralih menjadi milik PT Wonokoyo selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) sejak 2020. “Bahkan rencana pada lahan tersebut akan digunakan ternak ayam, sementara warga belum pernah menyetujui hal itu,” kata Solikin. Solikin menceritakan, warga menggarap lahan tersebut karena sudah tidak adanya penguasaan. Sebab diketahui HGU milik PTP Margosuko sudah habis sejak 2015. Pihak Margosuko tidak ada usaha untuk melakukan perpanjangan HGU atas lahan tersebut. Sehingga sejak 2018, sebanyak 600 warga yang berasal dari Desa Majang Tengah dan Pamotan melakukan penggarapan atas lahan itu. Setiap orang men-

dapatkan bagian seluas 10 x 50 meter yang kemudian ditanami tebu.

Namun, saat warga hendak memanen tanaman tebu miliknya, berusaha dihalangi oleh kuasa hukum PT Wonokoyo yang berasal dari Kecamatan Pakis. “Tapi kuasa hukum itu berbuat curang, jika warga menjual tebunya ke dia bisa dilakukan panen,” imbuh Solikin. Tetapi sayangnya, pengacara itu membelinya dengan harga murah. Di samping itu orang yang dalam penguasaannya bisa melakukan panen tebunya tanpa ada penghalangan.Bahkan saat ini, sebagian dari lahan tersebut sudah dilakukan pemerataan dengan menggunakan alat berat yang dilakukan oleh PT Wonokoyo. Lebih lanjut, warga akan dimediasi dengan pihak PT Wonokoyo. “Pemkab Malang berjanji akan secepatnya mempertemukan antara PT Wonokoyo dengan warga untuk mencari jalan keluar yang baik dan tidak saling merugikan,” ujar Solikin. (kid/ari/lis)

Bersahabat Tak Kenal Pangkat, Penting Bermanfaat

Malang, Memorandum

Lahir, hidup, mati dan rezeki merupakan misteri. Tidak bisa dipastikan, meskipun bisa diperkirakan. Tak ubahnya seperti kehidupan, keberuntungan dan persahabatan, bisa saja tercipta tanpa terduga sebelumnya.

Pertemanan Kombespol Budi Hermanto dengan bocah cilik (bocil),Yozay Wijaya (11), bisa jadi tanpa prediksi.

Hanya berawal upload di Instagram (IG), berlanjut ke persahabatan bahkan memberikan kebermanfaatan.

“Awalnya, keluarga atau ibunya, Yozay komentar di salah satu upload IG Polresta Malang Kota. Ia mengatakan, jika anaknya lahir tanggal 1 Juli. Berarti barengan dengan HUT Bhayangkara,” terang Kapolresta Malang Kota Kombespol Budi Hermanto saat ditemui di lokasi bedah rumah di Jalan Bandulan Gang 4, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jumat (16/6).

Komentar dari keluarga Yozay itu, lanjut Budi Hermanto, terjadi sekitar 2021. Dan dari komentar itu, orang nomor satu di Kepolisian Polresta Malang Kota ini, meminta anggota-

nya untuk mengecek kebenarannya. “Saya minta anggota untuk mengeceknya. Ketika benar, akhirnya adik Yozay kami undang di Tasyakuran HUT Polri di Mako Polresta Malang Kota tahun 2021,” lanjut perwira dengan tiga melati di pundak itu. Tidak hanya itu, Yozay juga diundang di acara hari Raya Iduladha, di Mako Polresta Malang Kota. Putra pasangan Roni Wijaja (45) dan Sari Widyawati (30), menjadi salah satu undangan di momen tertentu Polresta Malang Kota. Dalam kesempatan bedah rumah itu, Yozay sempat satu mobil dengan Budi Hermanto dalam sebuah perjalanan. Tidak cukup sampai di situ, seiring perjalanan waktu, hidup dan kehidupan, tanggal kelahiran Yozay pun seakan menjadi “keberuntungan” bagi keluarga. Tentu saja, itu semua terjadi atas kehendak dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Apalagi, putra pertama ini kategori berprestasi dan rangking 1. Dirinyapun, bercita cita ingin jadi polisi. Sehingga, berlanjut ke sebuah

program bedah rumah Polresta Malang Kota. Menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT Bhayangkara di 2023 serta aksi sosial lainya. “Ya hari ini, bagian dari rangkaian HUT Bhayangkara. Kami lebih ingin memberikan manfaat kepada masyarakat. Khususnya, keluarga dari Yozay.

Ingin membuat rumah agar lebih layak lagi. Bahkan, sejumlah perabot nantinya juga akan kami bantu,” pungkas Budi Hermanto. Lebih lanjut ia menjelaskan, sampai dengan saat ini, di kawasan Kecamuan Sukun, ada tiga rumah yang dibedah. Selain itu, satu mas-

jid juga akan dibantu dalam proses pembangunannya. Ia menegaskan, tidak semata mata mengejar jumlah unit rumah yang dibangun, namun kesungguhan dalam proses pembangunan menjadi pertimbangan. Sementara itu, Roni Wijaya mengapresiasi serta mengucapkan terima

kasih atas kepedulian Polresta Malang Kota. Dijadwalkan, sekitar 28 Juni, rumah akan selesai dan bisa ditempati. “Tentu, kami berterima kasih kepada pak Kapolresta Malang Kota. Rumah kami memang sangat tidak layak. Sudah sejak sekitar tahun 2015, kami tinggal di sini,” terangnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, selama ini, ia tinggal bersama isteri dan dua anaknya. Dengan dilakukan bedah rumah berukuran 4,5 m x 6,5 m ini, nantinya ia berharap akan menjadi tempat tinggal yang lebih nyaman dan sehat.

Sementara itu, ketua RT setempat, Heri Supriyadi mengaku senang warganya mendapat bantuan. Hal itu, kata dia memang sudah tepat dan layak untuk mendapatkannya. Apalagi, prosesnya cukup cepat, hanya sekitar 1 minggu.

“Saya kira ini memang sudah tetap. Ada dua keluarga di sini yang dibantu. Yang bersangkutan memang perlu dibantu. Untuk pak Roni itu, aktivitasnya pasukan kuning, sementara Bu Srianah, seorang janda,” terang Ketua RT. (edr/lis)

KEPALA BIRO: M Ariful Huda. WARTAWAN: Edi Riawan, Mistiani, Ahmad Tauhid. PEMASARAN: Arif Suherman. TELP: 081334176539.

Kuasa hukum para pemilik tenant Malang Plaza, Gunadi Handoko.

Prosesi pelantikan pengurus KONI Kota Malang.

Warga Dampit yang mengadu ke Pemkab Malang.