26 Maret 2003 26 Maret 2016
eMPe
th
Art:rizky izzy
EDISI SABTU • 23 JULI 2016
24 HALAMAN
ECERAN: Rp 5.000,-
Uang Baronda Rp 4,1 M Bermasalah FOTO: IMAM HUSEIN/JAWA POS
Temuan BPK di 18 SKPD, Baru Rp 1 M Dikembalikan SOFIFI–Anggaran perjalanan dinas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan di Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) kembali menuai masalah. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Malut terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov tahun ang-
garan 2015, tercatat 18 SKPD tak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran perjalanan dinas. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 4,1 miliar (Rp 4.169.061.174). Sebagian kegiatan “baronda” SKPD ini bahkan ditengarai fiktif. Baca BARONDA... H.9
Anggaran Perjalanan Dinas Bermasalah PERIKSA: Artis Saipul Jamil usai diperiksa KPK di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Saipul Jamil diperiksa selama 5 jam sebagai saksi kasus dugaan pemberian suap kepada panitera PN Jakarta Utara dengan Tersangka Rohadi
Anggota DPR Terseret Kasus Saipul Jamil
Sikap TKA, JANGAN TAMBAH MASALAH
D
INAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maluku Utara (Malut) mencatat ada 1.00 7 tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sektor pertambangan saat ini. Angka ini tergolong besar karena mencapai 24 persen dari total pekerja di sektor pertambangan. Kehadiran TKA merupakan fenomena yang tak terelakan di era pasar global saat ini. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diberlakukan mulai akhir 2015 memicu kedatangan TKA di Indonesia, termasuk di Malut. Baca TKA... H.9 ADVERTORIAL
Disbudpar Sukses Gelar Workshop Usaha Wisata
WORKSHOP: Kabid Pengembangan Pariwisata Disbudpar Malut Said Abdullah SH saat menutup workshop, di Hotel Perdana Morotai, kemarin (22/7). Selengkapnya di Halaman 9
SKPD dinsos Kerugian Rp 194.061.283 Pengembalian Rp 135.061.283 Sisa Rp 59.000.000
SKPD blh Kerugian Rp 227.843.900 Pengembalian 0 Sisa Rp 227.843.900
SKPD disnakertrans Kerugian Rp 151.034.300 Pengembalian Rp 40.000.000 Sisa Rp 111.034.300
SKPD bkpm Kerugian Rp 253.177.700 Pengembalian 0 Sisa Rp 253.177.700
SKPD diskop & UKM Kerugian Rp 462.896.400 Pengembalian Rp 287.896.400 Sisa Rp 175.000.000
SKPD Biro Organisasi Kerugian Rp 32.081.700 Pengembalian 0 Sisa Rp 32.081.700
SKPD Satpol pp Kerugian Rp 166.466.900 Pengembalian Rp 11.800.000 Sisa Rp 154.666.900
SKPD balitbangda Kerugian Rp 151.292.000 Pengembalian 0 Sisa Rp 151.292.000
Pelaku yang berkelompok (gang rape) dan residivis kekerasan seksual terhadap anak juga dikenai tambahan hukuman 5 tahun (ayat 3 dan 4)
SKPD biro hukum & ham Kerugian Rp 178.440.200 Pengembalian Rp 80.000.000 Sisa Rp 98.440.200
SKPD bpp Kerugian Rp 542.264.300 Pengembalian 0 Sisa Rp 542.264.300
Bila korbannya lebih dari satu, luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan reproduksi, atau meninggal, pelaku dihukum mati, seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara (ayat 5)
SKPD biro kesra Kerugian Rp 221.684.800 Pengembalian Rp 100.000.000 Sisa Rp 121.684.800
SKPD bpmd Kerugian Rp 330.346.900 Pengembalian 0 Sisa Rp 330.346.900
SKPD bkd Kerugian Rp 315.773.691 Pengembalian Rp 255.773.691 Sisa Rp 60.000.000
SKPD kearsipan Kerugian Rp 209.067.500 Pengembalian 0 Sisa Rp 209.067.500
SKPD kopri Kerugian Rp 160.750.000 Pengembalian Rp 113.000.000 Sisa Rp 47.750.000
SKPD setdaprov Kerugian Rp 247.008.800 Pengembalian 0 Sisa Rp 247.008.800
SKPD bpbd Kerugian Rp 229.625.800 Pengembalian Sisa Rp 229.625.800
Kerugian Rp 4.169.061.174 Pengembalian Rp 1.043.531.374 Sisa Rp 3.125.529.800
JAKARTA – Kasus suap penanganan kasus pencabulan Saipul Jamil bakal mengembang kemana-mana. Buktinya, KPK kini mendalami dugaan keterlibatan anggota Komisi III DPR sekaligus mantan hakim Sareh Wiyono. Baca SAIPUL... H.9
Penerapan UU 35/2014 2014 dengan Perppu 1/2016 2016 Jenis pelanggaran: Perkosaan (Pasal 76D) dan Pencabulan (Pasal 76E) Sanksi UU 35/2014 Penjara minimal 5 Tahun dan maksimal 15 tahun plus denda maksimal Rp 5 miliar. Pidana yang sama berlaku bagi pelaku persetubuhan dengan anak meski tanpa paksaan. Bila pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, hukuman ditambah 5 tahun (sepertiga ancaman pidana).
Predator Seksual Kian Terjepit JAKARTA – Perppu Perlindungan Anak tinggal selangkah lagi disetujui menjadi UU. Dari segi substansi, sejumlah pihak menilai perppu tersebut sudah cukup garang dalam menghukum para pelaku. Pekerjaan rumah yang tersisa saat ini adalah implementasi Perppu apabila disetujui menjadi UU oleh DPR. Pekerjaan rumah pertama adalah membuat Peraturan pemerintah. ”PP itu untuk mengatur teknisnya,” terang Deputi VI Kementerian Koordinator
SKPD Dinkes Kerugian Rp 95.245.000 Pengembalian Rp 20.000.000 Sisa Rp 75.245.000
Perppu 1/2016 Sama seperti UU 35/2014, ditambah beberapa hal
Semua jenis pelaku bisa ditambah hukuman berupa pengumuman identitas Khusus pelaku residivis atau yang membuat korbannya seperti di ayat 5, pelaku bisa diberi hukuman tambahan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik Catatan: Perppu 1/2016 hanya bisa berlaku untuk kasus yang terjadi pada 25 Mei 2016 dan setelahnya Sumber: diolah
Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Sujatmiko. Mulai dari waktu pelaksanaannya, teknis pelaksanaan hukuman tambahan, dan berbagai hal terkait. Perppu tersebut akan menjadi guidance bagi hakim untuk memutuskan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Bagaimanapun, user Perppu tersebut adalah hakim pengadilan. Hakimlah yang akan memutuskan apakah seorang terdakwa predator seksual anak perlu diberi hukuman tambahan atau tidak. Baca SEKSUAL... H.9
total
Sumber : LHP BPK 2016
Konsumsi Beras Indonesia Tertinggi di Dunia JAKARTA – Konsumsi beras per kapita Indonesia tertinggi di dunia. Pemerintah menggalakkan program pengalihan konsumsi beras ke sumber karbohidrat lainnya. Tujuannya untuk ketahanan pangan dan
menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Tukang Kuti
Eksotisme Pulau Batu di Desa Hapo, Pulau Morotai
Kompak Halau Bom Ikan dan Nelayan Asing Orang-orang menyebutnya Pulau Batu. Kumpulan bebatuan itu bisa dicapai dengan berjalan kaki dari pantai di Desa Hapo. Belum banyak dijamah wisatawan, warga sekitar konsisten menjaganya dengan kearifan lokal. SAMSUDIN CHALIL, Morotai MENUJU Pulau Batu adalah perjuangan panjang. Jalan darat menuju Desa Hapo di Kecamatan Morotai Jaya belum
HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205
EKSOTIS: Pulau Batu di Desa Hapo menawarkan pemandangan matahari terbenam yang eksotis, bawah laut yang kaya, dan hasil laut yang melimpah
Baca BERAS... H.9
diaspal. Dari pusat ibukota Daruba, jaraknya mencapai 100 kilometer. Tak ada sopir yang bersedia menempuh jalan itu. Maka jalur laut jadi satu-satunya pilihan. Dengan speedboat, perjalanan dapat ditempuh selama dua jam. Harga tiket per orang Rp 150 ribu. Setibanya di Hapo, Pulau Batu sudah tampak jelas. Jaraknya hanya sekitar 400 meter dari bibir pantai. Warga biasanya cukup berjalan kaki jika hendak ke Pulau Batu.
Uang Baronda Rp 4,1 M Bermasalah Nikmat membawa sengsara Anggaran TKD2PK Dibintangi Asal bukan datang bulan
Baca MOROTAI... H.9
WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id
@MalutPost
Malut Post