Th Malut Post 26 Maret 2003 - 26 Mare et 2017 7
24 HALAMAN
EDISI SABTU • 22 JULI 2017
ECERAN: Rp 5.000,-
TIDORE KEPULAUAN Tapal Batas Masih Bermasalah
POLLING SMS Cagub & CAWAGUB malut PO
GRAND FINAL AL Format GUBERNUR : MALUT01(spasi)INISIAL L WAKIL GUBERNUR : MALUT02(spasi)INISIAL AL
HEALTHY Infeksi Telinga pada Bayi Baca di Halaman 14
Baca di Halaman 10
KEYWORD DI HAL 11
DURASI 5 Juni-5 Agustus 2017
Rekap 21 Juli 2017
KANDIDAT CAGUB Machmud Esa (MUD) 34,22% Burhan Abdurahman (BUR) Kasman Jaati (KAS)
NHM Bergejolak Dampak PHK, Karyawan Minta Dua Petinggi Angkat Kaki
Capt. Ali Ibrahim (ALI) 30,69% 24,03% Abubakar Abdullah 10,25% (AKA) 0,81%
SMS POLLING PE
MBACA MALUT
POST
KANDIDAT CAWAGUB Rusman Soleman (RUS)
61,37% Mahar Arifin (HAR) Kasman Hi Ahmad (KHA)
22,06% 11,38%
Basri Amal (BAS) Ikram Haris (IKI)
4,74% 0,45 SMS POLLING PE
MBACA MALUT
POST
PENDIDIKAN Sasaran KIP Bertambah 1 Juta Anak JAKARTA - Di tengah pemangkasan anggaran yang mencapai Rp 1,88 triliun, Kemendikbud membawa kabar baik. Yakni bertambahnya jumlah sasaran penerima kartu Indonesia pintar (KIP). Tidak tanggung-tanggung, penambahan itu mencapai 1 juta anak lebih. Penambahan sasaran penerima KIP itu terungkap dalam rapat kerja antara Mendikbud Muhadjir Effendy dengan Komisi X di Jakarta kemarin (21/7). Dalam APBN 2017 Kemendikbud, alokasi penerima KIP dipatok sebanyak 16,9 juta penerima. Dengan jumlah anggaran mencapai Rp 8,818 triliun.
Baca KIP... H.11
REGULASI Pemerintah Bentuk Tim Identifikasi Ormas JAKARTA – Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Masyarakat (Ormas) ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan lain. Salah satunya, membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi sebuah ormas. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riyadmadji menyatakan, tim tersebut dibutuhkan untuk mengidentifikasi apakah sebuah ormas anti-Pancasila atau tidak. Baca ORMAS... H.11
32 Anggota Dukung Hak Angket IUP Ayo buktikan pansus kali ini beda
Tukang Kuti BK Deprov Ompong Makanya jang suka makan manis-manis
SAMSIR HAMAJEN/MALUT POST
TOBELO – Mogok kerja besar-besaran dilakukan ratusan karyawan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) di Site Gosowong, Malifut, Halmahera Utara, kemarin (21/7). Diskriminasi terhadap pekerja lokal menjadi pemicunya. Tak hanya mogok, karyawan juga mendesak dua pejabat NHM angkat kaki dari Halut. Aksi tersebut dimulai sejak pukul 8 pagi. Ratusan karyawan yang sebagian besar adalah petugas keamanan ini berkumpul di depan pos PT NHM. Para karyawan ini didukung tiga serikat pekerja, yakni Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan GSBM. Mogok kerja ini menyebabkan operasional NHM terhenti.
MOGOK KERJA: Ratusan karyawan PT NHM tumpah ruah melakukan demonstrasi dan mogok kerja memprotes perekrutan karyawan dari luar Malut dan PHK karyawan lokal, kemarin (21/7)
Ramai-ramai Gugat UU Pemilu JAKARTA - Perseteruan fraksifraksi yang mendukung ambang batas pengajuan capres (presidential threshold) dengan kubu penolak, ternyata tidak selesai di akhir paripurna. Meski kubu pendukung presidential threshold 20-25 persen unggul secara aklamasi, kubu penolak yang melakukan walk out di akhir paripurna pengesahan RUU Pemilu, menyatakan akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Fraksi yang memastikan akan mengajukan uji materi ke MK adalah Fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, pihaknya akan terus berusaha agar ambang batas presidential threshold di RUU Pemilu bisa dibatalkan melalui mekanisme yang konstitusional. “Saya kira langkah-langkah hukum selanjutnya akan ditempuh termasuk uji materi UU Pemilu di MK,” kata
Pimpinan sidang Fadli Zon (tengah) bersama Taufik Kurniawan (kiri), Setya Novanto, Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah pada sidang Paripurna ke-23 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7)
32 Anggota Dukung Hak Angket IUP Sambut Ketua KPK dengan Data IUP Bermasalah
tidak ada ambang batas parpol untuk mengajukan capres dan cawapres. ”Keserentakan itu menurut para ketua MK, baik Hamdan Zoelva maupun Mahfud MD, demikian tidak ada lagi ‘presidential treshold’,” kata Fadli.
SOFIFI – Hak angket DPRD Maluku Utara untuk mengusut dugaan mafia Izin Usaha Pertambangan (IUP) maju satu langkah. Dari total 45 anggota DPRD, 32 diantaranya sudah menyatakan dukungannya terhadap hak angket tersebut. Hal ini diungkapkan inisiator hak angket Wahda Z Imam.
Baca UU... H.11
Baca IUP... H.11
HENDRA EKA/JAWA POS
Fadli di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (21/7). Menurut dia, pada putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013, pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 dilaksanakan secara serentak. Logikanya, dengan pelaksanaan serentak, pemilu 2019 seharusnya
Baca NHM... H.11
Pulau Sayafi dan Liwo, Potensi Wisata Bahari Halteng yang Belum Banyak Dilirik
“Perawan Kaya” yang Rentan Dirampok Nelayan Asing Pulau Sayafi dan Liwo adalah dua pulau berdekatan di Kecamatan Patani Utara, Halmahera Tengah. Pulau berpasir putih ini memiliki pemandangan bawah laut yang tak kalah dengan snorkeling dan diving site lain di Maluku Utara yang sudah lebih dulu populer. Menjadi favorit warga dua kabupaten, Halteng-Halmahera Timur, untuk liburan, pemerintah setempat justru masih abai dengan potensi wisatanya. FAKHRUDDIN HI. ABDULLAH, Patani
HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205
FAKHRUDDIN HI. ABDULLAH
LUKISAN TUHAN: Pemandangan Pulau Sayafi dari atas perahu bermesin tempel yang membawa rombongan warga berwisata
WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id
SAYAFI dan Liwo dapat ditempuh menggunakan perahu bermesin tempel maupun speed boat dari Desa Gemia atau Tepeleo, Kecamatan Patani Utara. Hanya sejam perjalanan jika menggunakan perahu, dan 30 menit memakai speed boat. Pemandangan yang ditawarkan pulau-pulau tak berpenghuni itu; luar biasa. Pasir putih nan halus, terumbu karang nan menggoda, tak heran bila dua pulau perawan ini jadi destinasi wisata andalan warga dua kabupaten, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Baca SAYAFI... H.11
@MalutPost
Malut Post