SUARA PARLEMEN
Menyuarakan Aspirasi Rakyat DPRD PROVINSI MALUKU UTARA
SP edisi ke 6 Selasa 21 April 2015
SILOLOA
Perempuan di Parlemen Oleh Abubakar Abdullah Sekwan DPRD Provinsi Maluku Utara UPAYA memperjuangkan kesetaraan gender oleh kaum perempuan masih menjadi isu sentral. Di dalam dunia NGO hingga parlemen. Kesetaraan ini diangap penting karena selama ini—sejauh pemahaman kaum perempuan—posisi mereka masih diletakkan sebagai second liner. Begitu juga dengan kawasan politik di parelemen. Tetapi berkat kegigihan dan ketabahan mereka, saripati perjuangan tersebut berbuah manis. Ruang isolasi itu telah diputus. Kaum perempuan sudah diluaskan daya jangkaunya untuk eksis dalam bidang sosial hingga politik meskipun masih diderah dengan banyak tantangan yang tak berkesudahan. Bukti dari keluasana daya jangkau dapat dicermati dari muara undang-undang tentang pemilihan anggota DPR, DPRD yang memberi porsi 30% untuk kuota kaum perempuan. Sebuah harapan yang selama ini hanya menjadi mimpi yang panjang. Di sini setiap proses pencalonan menuju kursi panas parlemen wajib hukumnya, perempuan berada pada garis 30%. Walau pun ini—dalam perspektif aktivis perempuan—masih dianggap diskriminatif kerana hanya sebatas itu angkanya. Dilihat dari aspek berdemokrasi dan berkebangsaan dalam proses berpolitik, keterwakilan perempuan di parlemen menjadi salah satu tolok ukur dalam mengakomodasi isu kesetaraan jender di dunia politik. Begitu pentingnya sehingga pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kemudian pada tahun 2012 dikelurakan juga paket undang-undang partai politik yang wajib menyertakan keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya di tingkat pusat (baca: UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD), yang dipertegas dalam bunyi pasal 8 huruf e, bahwa parpol baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di tingkat pusat. Sejarah juga menceritakan kepada kita bahwa sejak pemilu 1955 hingga 2009, persentase jumlah perempuan sebagai anggota DPR cenderung meningkat dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 1987-1992 jumlah anggota DPRD perempuan sebanyak 65 orang (13 %) dari total anggota DPR RI saat itu, periode 1992-1997 berjumlah 62 orang (12,5%), 1997-1999, sebanyak 54 (10,8 %), 1999-2004 hanya 46 orang (9 %), 20042009 berjumlah 61 orang (11,9 %) dari 550 anggota DPR RI, dan hingga kini, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI sudah pada posisi 103 orang dari 560 kursi dewan di tingkat Pusat. Kebijakan pemberian kuota dalam proses politik ini ikut melahirkan lima srikandi yang menduduki kursi DPRD Maluku Utara periode 2014-2019. Mereka adalah Alien Mus (Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara), Farida Djama, Astri Tiarasari Yasin, Diane Sumendap dan Olivia F. Worotikan[]. Kontribusi pemikiran mereka cukup berarti bagi pembangunan Maluku Utara selama lima tahun ke depan. Dalam sidang-sidang di DPRD Maluku Utara, kelima putri terbaik ini tetap cermat alis tidak hanya diam, problematika sosial dan ekonomi pun tak luput dari pandangan politik mereka. Khusus bagi Ketua DPRD Maluku Utara, salah satu sosok perempuan termuda di Indonesia yang menduduki posisi ketua, sering melontarkan argumentasi yang menggelitik kebijakan pemerintah. Ia berhasil memaksa para kepala SKPD Provinsi Maluku Utara berpikir keras ketika mempresentasikan materi pokok-pokok pikiran dalam kegiatan Musrembang. Semua ia utarakan secara sistematik dengan pendekatan dan pandangan yang visioner. Tiga filosofi yang berhasil kami tangkap pesannya adalah problem apa yang terjadi saat ini, bagaimana mekanisme memahaminya serta solusi menyelesaikannya. Tidak hanya sampai di situ saja, sebelumnya, DPRD Maluku Utara (atas gagasan pimpinan DPRD) melahirkan sebuah forum ekonomi regional tahun 2015. Kami masih ingat betul makna sentilan ketua DPRD Maluku Utara saat itu, bahwa daerah ini akan mampu dibangun jika kita memiliki relasi kerja sama yang baik, antara pimpinan SKPD (internal pemerintah provinsi), lintas kebupaten-kota dan dukungan penuh dari para pemangku kepetingan (stake holder). Beliau dengan nada bicara berkepribadian feminim juga memukai para hadirin dalam forum ekonomi regional saat itu dengan satu ketegasan: bahwa Maluku Utara ke depan akan jauh lebih baik jika kita memiliki kemauan yang kuat untuk mendorong pembangunan di berbagai lini sektor unggulan. Dan peran mereka—para srikandi ini—lebih timbul lagi ke permukaan dalam acara family gathering dan launcing program Public Hearing. Ada tekad yang kuat bahwa parlemen harus lebih dekat dengan konstituennya. Dapat dibayangkan, bahwa jika saja parlemen bergerak bersama dengan rakyat dalam: menelusuri masalah, mencari akar solusinya dalam bentuk program prioritas serta mengawal semua agenda pemerintahan daerah atas dasar fungsi pengawasannya maka impilkasi pembangunanannya akan jauh lebih baik.(*)
HALAMAN 10
Jln. Raya Tuan Guru Qadi Abdussalam Sofifi No. 1. ALIEN MUS
OLIVIA WOROTIKAN
IA satu-satunya perempuan dari Partai Golongan Karya yang lolos sebagai anggota terpilih DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut). Perempuan yang cukup fasih berbahasa Inggris dan pernah ikut kursus bahasa Mandarin ini, pernah bekerja sebagai Public Relation internal di Garuda Indonesia dan PR di salah satu hotel ternama di Jakarta. Alien Mus dilahirkan di Gela Taliabu, 08 Agustus 1987. Putri dari pasangan M. Taher Mus dan Sulistiwati Kaimudin menghabiskan masa kecilnya di Taliabu. Orang tuanya bekerja sebagai petani sekaligus pengusaha di bidang perkebunan dan kehutanan. Alien menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Gela Taliabu yaitu di SD Negeri Gela dan SMP Negeri Gela. Sedangkan pendidikan menengah atas ditamatkan di SMA 2 Bau Bau, Sulawesi Tenggara. Alien melanjutkan studi S1 di Jakarta. Ia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sayangnya karena terlambat registrasi, ia tidak terdaftar sebagai mahasiswa Kedokteran. Alien memutuskan untuk kuliah di Jurusan Komunikasi konsentrasi Public Relation di Universitas Al-azhar. Di samping kuliah ia beraktivitas dalam organisasi intra kampus sebagai Sekretaris (BEM) Badan Eksekutif Mahasiswa di kampusnya. Tidak butuh waktu lama bagi Alien dalam menyelesaikan studi sarjananya. Dengan bekal sebagai seorang sarjana Public Relation, membuatnya gampang diterima sebagai karyawan di perusahaan bonafide. Ia pernah bekerja di bagian Public Relation internal Garuda Indonesia dan PR internal di Hotel Niko Jakarta. Kepulangannya ke Malut karena keterpanggilan nurani sebagai anak negeri yang ingin mengabdi bagi kemajuan Moloku Kie Raha. Ia pun aktif dan terjun di dunia politik karena termotivasi dengan sang kakak, Ah-
ENAM tahun yang lalu, politisi perempuan dari PDI Perjuangan (PDIP) ini kepincut dengan dunia politik gara-gara sering menyaksikan acara TV tentang peran perempuan di dunia politik. Ia melihat bahwa betapa masih minimnya sosok perempuan di arena yang lebih banyak “dikuasai” oleh laki-laki itu. Dari situlah anggota DPRD Kabupaten Halbar periode 2009-2014 ini, menginginkan ada representasi politik perempuan di gedung dewan. Nama lengkapnya adalah Olivia Feni Worotikan. Dilahirkan di Manado pada tanggal 7 September 1980. Orangtuanya berasal dari Minahasa, tepatnya di Kecamatan Tombulu, Minahasa. Ayahnya Johanis Worotikan adalah seorang guru lulusan SPG (Sekolah Pendidikan Guru) begitu pula dengan ibunya, Josephina Watulangkow, juga berprofesi sebagai seorang guru. Pendidikan formalnya semua diselesaikan di Manado. Dimulai dari SD Katholik ST, Paulus Manado tamat tahun 1992, SMP Katholik Antonius Manado selesai tahun 1995 dan di SMK Katholik Xaverius Manado. Di SMA yang terletak di bilangan jalan 17 Agustus Manado itu, ia mengambil program studi Sekretaris dan sempat mengikuti magang selama 6 bulan di PT. Jamsostek Manado. Petualangan hidupnya lulusan sekolah kejuruan di bidang administrasi perkantoran, ia melamar bekerja di PT. Taiwi Tunggal Agathis Sidangoli dan diterima sebagai grader yang mengurusi dokumen ekspor agathis di tahun 1998. Tapi di Sidangoli, Olivia tidak lama, ia kemudian pindah ke Falabisahaya di tahun 2000 dan bekerja di perusahaan yang sama tapi dengan tugas yang berbeda yakni sebagai karyawan administrasi perkantoran. Namun hanya 6 bulan di Falabisahaya, ia minta mundur dan pulang kampung ke Manado. Olivia kembali ke Maluku Utara tepatnya di Ternate, ia bekerja di bagian keuangan di PT. Poleko Group Ternate. cukup lama bekerja di perusahan kayu, ia tertarik
mad Hidayat Mus (kini Bupati Kepulauan Sula). Alien bergabung dengan partai Golongan Karya dan menjadi calon legislatif dari daerah pemilihan Sula pada pemilu tahun 2014. Istri dari Denis Teste yang berasal dari Prancis ini, pun terpilih dan berhasil melengggang sebagai legislator DPRD Provinsi Maluku Utara. Koordinator ESQ untuk wilayah Jakarta Selatan ini tidak muluk-muluk dalam menyampaikan apa yang akan diwujudkan dengan tugas dan amanah baru sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Ibu dua orang anak dari Atalia Mus Teste dan Alicia Mus Teste ini mencatat sejarah bahwa untuk pertama kalinya DPRD dipimpin oleh seorang perempuan dengan usia yang terbilang masih muda. Menjadi legislator provinsi memang bukan pekerjaan mudah, apalagi kalau niatnya benar-benar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sebagai legislator, Alien tidak bermuluk-muluk mengutarakan program dalam kaitannya dengan tugas-tugas kedewanan. Ia hanya menginginkan kemajuan pembangunan Malut. (*)
DIANE SUMENDAP, ST, MT POLITISI perempuan dari PDI Perjuangan ini, bukan “wajah baru” di Malut. Meski lahir dan besar di Bitung, Sulawesi Utara, dari neneknya yang bermarga Kakalang sudah turun temurun menetap di Halmahera Timur dan Morotai. Diane Sumendap dilahirkan di Bitung, 9 Juni 1969. Masa kecilnya dihabiskan di Kota Cakalang itu. Ayahnya Hans Sumendap, adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Satu. Sedangkan ibunya Mey Kakalang adalah seorang wirausahawan. Diane menyelesaikan semua pendidikan formalnya di Bitung. Dimulai dari SD Pantekosta tamat tahun 1981, SMP Neheri Girian selesai tahun 1984 dan di SMA Negeri Girian tahun 1987. Bakat kepemimpinannya sudah mulai nampak sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia selalu menjadi juara kelas. Begitupun saat di SMP dan SMA. Diane sering didapuk untuk memimpin organisasi sekolah yaitu sebagai pengurus Osis dan pernah menjadi Ketua pemuda gereja di Girian. Lulus dari SMA Girian, Diane melanjutkan studi strata satu di Jurusan Teknik Sipil Universitas Sam Ratulangi. Dan tamat dari kampus Teknik Sipil, Diane bekerja di PT. Kajima Joint Operation selama setahun. Ia kemudian merantau ke Malut dan
ASTRI TIARA YASIN DARI 45 anggota DPRD Provinsi Malut, ia menjadi anggota dewan termuda. Sejak duduk di bangku sekolah dasar. Astri kecil kala itu, sering mengikuti ibunya, yang tak lain, Ketua DPC PDIP (kini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halteng). Keikutsertaan dengan sang bunda itulah, secara tidak langsung ikut memberikan pendidikan politik kepada dirinya. Bakat dan talenta politiknya mulai terasah. Di mata Astri, ibunya adalah sosok “sang guru politik” dan tokoh idola politiknya. Sosok sang ibu banyak memberikan motivasi untuk bisa tampil di panggung politik. Astri juga tak menampik figur sang ayah, yang kini menjadi Bupati Halmahera Tengah itu ikut berkontribusi memberikan pelajaran tentang kepemimpinan bagi dirinya. Nama lengkapnya adalah Astri Tiara Yasin. Lahir bertepatan dengan peringatan hari Pramuka yaitu 14 Agustus 1988. Ayahnya Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT (kini Bupati Halteng) berasal dari Weda sedangkan ibunya Hj. Muttiara Yasin, SE, M.Si (kini Wakil Ketua DPRD Halteng berasal dari Bugis Pinrang, Sulawesi Selatan.
bekerja sebagai konsultan teknik di beberapa kabupaten/Kota di Malut. Di tahun 2008, Diane masuk dan bergabung dengan PDIP. Ia mengaku tertarik dengan politik karena pekerjaannya sebagai konsultan teknik selalu berelasi dengan pemerintah, baik itu eksekutif atau pun legislatif. Pada pemilu 2009, sebagai anggota PDIP, ia mencoba maju sebagai calon legislatif dari partai berlambang banteng itu. Diane berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Halut. Satu tahun menjadi legislator di Kabupaten Halut, karena Kabupaten Pulau Morotai menjadi daerah otonom terpisah dari Kabupaten Halut, Diane yang berasal dari daerah pemilihan Morotai ini, “pindah” menjadi anggota DPRD Pulau Morotai dan berkiprah sebagai legislator di kabupaten Pulau Morotai. Kiprah Diane cukup diperhitungkan. Ia duduk sebagai Sekretaris Komisi III yang membidangi pembangunan. Sebagai politisi yang berlatarbelakang sebagai
Astri menamatkan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Gamtufkange, Tidore. Tamat SD di tahun 1999, ia melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 12 Makassar. Lulus dari SMP di tahun 2002, ia meneruskan sekolahnya di SMA Islam Athirah Makassar. Di SMA milik keluarga Hi. Kalla itu, atlet pencak silat perguruan Tapak Suci ini, hanya sampai pada kelas II, karena pindah ke Ternate, meski demikian Astri mulai mengenal organisasi di sekolahnya itu sebagai pengurus Osis. Astri merampungkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri I Ternate di tahun 2005. Usai sekolah SMA, Astri kembali ke Makassar dan memilih kuliah di Fakultas Kedokteran UMI. Selama mahasiswa ia tercatat pernah aktif sebagai FARIDA DJAMA
SRIKANDI partai Golkar ini sudah lama malang melintang di dunia organisasi dan LSM. Ia pernah menjabat sebagai salah satu orang penting di LSM Goceva, sebuah LSM yang bergerak di bidang permberdayaan masyarakat dan concern terhadap isu-isu sosial. Nama lengkapnya adalah Hj. Farida Djama lahir di Ternate, 05 Februari 1965. Ayahnya Hanafi Djama adalah seorang camat yang pernah bertugas sebagai Camat Kayoa dan Camat Ibu yang berasal dari bagian utara Halmahera dan ibunya Li hi adalah turunan China Morotai yang kemudian menjadi muallaf. Anak ke-5 dari 8 bersaudara ini menghabiskan masa kecilnya di Ternate dan menamatkan pendidikan formalnya di SD Kampung Makassar 1 Ternate, SMP Negeri 1 Ternate. Tamat dari sekolah umum, Farida
dengan dunia politik yang umumnya lebih banyak didominasi laki-laki. Dari sinilah ia bertekad untuk menjadi wakil perempuan di dunia politik. Istri dari Drs. Usman Drakel, M. Si ini, kemudian banting setir bergabung dengan PDIP. Pemilihan legislatif 2009 silam, Olivia mencoba maju sebagai calon anggota DPRD kabupaten Halbar. Tak diduga, perempuan berdarah Minahasa ini yang sudah lama menetap di Malut ini, terpilih sebagai legislator Kabupaten Halbar. Ia dipercaya menjadi anggota Komisi B yang membidangi perekonomian dan duduk juga di Badan Musyawarah. Berhasil sebagai legislator kabupaten tidak lantas membuat Olivia berpuas diri. Ia menginginkan peran yang lebih luas lagi. Bendahara PDI Perjuangan ini kembali mencoba maju sebagai calon legislative DPRD Provinsi Maluku Utara. Ibu dari Ardian Rahman Drakel dan Aulim Anugrah Drakel ini terpilih mewakili daerah pemilihan Ternate-Halmahera Barat dari PDIP. Sebagai legislator provinsi dan sebagai unsure keterwakilan prempuan di DPRD, ia akan berupaya melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan, khususnya memberikan penguatan pada regulasi tentang perlindungan perempuan dan anak.(*)
konsultan teknik, ia sangat cakap melakukan fungsi pengawasan terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten yang letaknya di bibir pasifik itu. Diane juga sempat dipercayakan untuk memimpin Badan Legislasi DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Di tahun 2014, dengan pengalaman satu periode menjadi legislator Morotai, Diane menjajal kemampuannya untuk “naik tingkat” menjadi legislator provinsi. Istri dari Hengky Pelafu ini, terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada pemilihan umum tahun 2014 mewakili daerah pemilihan Halut dan Pulau Morotai dari PDIP. Sebagai anggota DPRD Provinsi Malut, Ibu dua orang anak dari Debby Angelica dan Anggela Pelafu ini, bertekad memperjuangkan aspirasi masyarakat utamanya masyarakat dari daerah pemilihan Halut dan Morotai, ia akan terus mengawal kepentingan masyarakat yang diwakilinya. (*)
pengurus HMI komisariat Kedokteran UMI Makassar dan di Asian Medical Students Association. Di kampus swasta terkemuka di Indonesia Timur itu, ia berhasil menggondol gelar sarjana kedokteran (S.Ked) di tahun 2010 namun belum sempat mengikuti co-ass (pendidikan profesi dokter). Astri pulang ke kampung halaman di Weda dan terjun ke politik. Tahun 2014 saat digelar Pileg, Astry maju sebagai calon anggota DPRD Malut mewakili daerah pemilihan Tidore Kepulauan, Halteng dan Haltim. Istri dari Firman Sakawali ini, berhasil terpilih menjadi legislator dengan mendulang suara terbanyak di dapil III. Sebagai legislator, Astri punya tekad untuk menjalankan fungsi kontrol utamanya di bidang kesehatan. (*)
justru memilih sekolah yang berbasis agama yakni Madrasah Aliyah Ternate. Ibu Ida, begitu ia disapa, sudah mengenal dunia organisasi semenjak duduk di bangku sekolah menengah atas. Ia kecantol dengan organisasi yang menghimpun pelajar kala itu yaitu PII (Pelajar Islam Indonesia). Aktivis PII ini kemudian melanjutkan kuliah di IAIN Ternate dan kemudian menggondol sarjana muda IAIN, bergelar BA. Mungkin karena jiwa aktivisnya sudah ditempa di dunia organisasi, mantan Sekretaris KNPI Kabupaten Malut ini, memilih jalur politik sebagai lahan pengabdian. Ibu dari Zulfikri Maulana, Fina Fitriana, Ichsanul Hamdi, adalah salah satu perempuan yang cukup getol mempertanyakan soal anggaran daerah yang pro rakyat. Istri dari Ir. Abdul Hamid Umahuk ini pertama kali menjadi legilanslator di Kabupaten Malut untuk periode tahun 1999-2004
sebagai anggota Komisi I. Selanjutnya ia dipercaya oleh partai Golkar sebagai anggota Pengganti Antar Waktu DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2009-2014. Dan di tahun 2015 ia dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan menjadi anggota Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat. Ditanya soal peran perempuan di parlemen Farida menjelaskan bahwa untuk periode kali ini keterwakilan perempuan ada lima orang, apalagi ketua DPRD juga perempuan. “Dimana saja sudah ada ruang bagi perempuan, jadi tidak perlu menuntut partisipasi lagi. Kedepan perempuan harus aktif di politik, jangan hanya menjadikan PNS sebagai primadona, tapi politik sebagai sumber kinerja kita, langkah kita untuk membangun negeri ini. Kedepan perempuan lebih aktif di parlemen. Dan ini harus dimulai sejak awal hingga nanti pada saatnya telah siap” ujarnya.(*)
SUARA PARLEMEN Pelindung : Pimpinan DPRD Prov MU. Penasehat: Sekretaris DPRD Prov MUAbubakar Abdullah, S.Pd, M.Si. Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Kabag Humas :Drs. Rusyoto Tompo & Kabag Keuangan Erva Pramukawati. Redaktur Pelaksana : Irmon Machmud, SIP, MA. Staf Redaksi : Ummuhani, SH, Fadli R. Sibua, S.IP, Soepriadi S. Syahbuddin.ZulkiflyBian, S.IP.DidikSodikin, S.IP. Fotografer: Ikbal Syahda,SH& Risky, Pembantu Umum: Sahmerin