Malut post, 06 agustus 2015

Page 1

POLMAS • HALAMAN 07 ALL SPORT • HALAMAN 12

Ijazah Pasangan Sujud- Arifin Aman

Di Liga Desa Malut Bantai Papua 7-1

MAJANGPOLIS • HALAMAN 13

Terbakar, Rumah di Tabona Rata dengan Tanah H O TL I NE RE D A K S I UM UM IK LA N FAX S IMILE

: : : :

(0921) (0921) (0921) (0921)

FANDI Mochtar

312 7 0 5 5 312 7 2 1 0 312 8 2 6 5 312 7 2 0 5

WE B- M AI L WWW. MA LU TP OS T.C O.I D EDITO R @MA LU TP OS T.CO . I D

@MALUTPOST MALUT POST

24 HALAMAN

EDISI KAMIS - 06 AGUSTUS 2015

ECERAN: Rp 5.000,-

Art:rizky

Pensiunan PNS Pemprov Ditemukan Tewas

SIKAP

Isu Mahar Politik Jadi Aib

D

ALAM proses Pilkada serentak, satu sisi, semua partai menyuarakan antikorupsi, proreformasi dan antisuap, namun di sisi lain, muncul isu mahar politik dalam menentukan siapa calon yang diusungnya dalam Pilkada serentak. Di permukaan, tak satupun partai mengaku memungut bayaran dari orang-orang yang menggunakan perahunya. Semua partai menyatakan penetapan calon kepala daerah berdasarkan survei. Tapi kapan survei dilakukan, oleh siapa, metodologi dan hasilnya, tak diungkap secara terbuka ke publik. Partai berdalih itu rahasia dan khalayak ramai tak perlu tahu masalah internal. Semua serba tertutup dan hanya orang tertentu yang bisa mengaksesnya.

TERNATE – Seorang pria bernama Saleh Yusuf ditemukan tewas dalam rumah kontrakannya di Kelurahan Tafure, Ternate Utara, kemarin (5/8) malam sekitar pukul 19.30. Pria berusia 60 tahun yang juga pensiunan PNS Pemprov Malut itu tewas di atas tempat tidur dalam posisi terbaring. Diduga, pria tersebut sudah tidak bernyawa sekitar empat hari lalu. Saat ditemukan wajah korban nampak membiru, mulutnya mengeluarkan darah dan anusnya mengeluarkan kotoran. Baca Tewas H.8 JENAZAH : Korban Saat Dibawa Polisi ke RSUD Chasan Boesoerie

Baca Mahar H.8

PARPOL

Menguat Muhammadiyah jadi Partai MAKASSAR-Peran Muhammadiyah dalam politik kembali menjadi salah satu materi hangat dalam agenda muktamar. Sebagian kalangan menginginkan peran politik organisasi yang didirikan Ahmad Dahlan tersebut diperjelas. Di sisi lain, banyak yang menginginkan Muhammadiyah tetap berada pada khitah sebagai lembaga dakwah dan keagamaan. Isu politik Muhammadiyah mencuat ketika Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menawarkan sejumlah opsi peran politik untuk organisasi itu ke depan. Salah satunya mendirikan partai politik untuk menampung kader Muhammadiyah. Din menyatakan, pada dasarnya, Muhammadiyah berorientasi pada gerakan dakwah pencerahan dalam wilayah kultural. Baca Parpol H.8

EKONOMI

Ekonomi Malut Tumbuh 6,54 Persen TERNATEPertumbuhan ekonomi Maluku Utara (Malut) lebih tinggi dibandi n g k a n p e rtumbuhan ekonomi nasional yang hanya berkisar di angka 4 persen lebih. Data Badan Pusat M. Habibullah Statistik (BPS) Malut menunjukan ekonomi Malut triwulan kedua 2015 dibandingkan triwulan kedua 2014 tumbuh 6,54 persen (y-on-y), meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 5,10 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 22,51 persen, dari sisi pengeluaran oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh 46,41 persen. Baca Ekonomi H.8

POJOK Pengawasan Internal Jaksa Lemah Lagu Lama, Rekaman Baru Menguat Muhammadiyah jadi Partai Lahan Baru untuk Para Kader

Cabup/Cawali di Malut Terancam Sebagian Besar Calon Belum Serahkan LHKPN TERNATE- Calon bupati/wali kota di Maluku Utara yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terancam digugurkan. Pasalnya, dari 27 calon yang terdaftar, baru calon wali kota Burhan Abdurahman, menyerahkan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Padahal ini syarat mutlak seorang calon, selain membuka rekening khusus dana kampanye pasangan calon. Jika tak menyerahkan LHKPN calon tersebut bisa didiskualifikasi. Kewajiban ini diatur dalam Undang undang Nomor 28 Tahun 1999, baik sebelum jadi pejabat, selama jadi pejabat, atau sesudah jadi pejabat. Kewajiban ini juga diatur dalam

Panwas Periksa Saksi, BKD Ancam Pecat TERNATE–Kasus keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemkot Ternate dalam deklarasi pasangan Burhan AbdurahmanAbdullah Tahir tetap di proses Panwas

Kota Ternate. Panwas berjanji tetap menindak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat politik praktis. Dua pejabat di lingkup Pemkot Ternate berinisial ID dan MI yang be-

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. LHKPN menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi. Sebab di dalamnya mencakup kejujuran dalam kepemilikan harta benda termasuk asal muasal harta seorang pejabat. Waktu penyampaian LHKPN ini sangat kasip karena KPU memberi deadline pada calon paling lambat Jumat (7/8) semua sudah selesai. Baca Cabup H.8

rada di atas panggung saat deklarasi pekan kemarin tetap diproses. “Dua pejabat yang berinisial ID dan MI yang rencana di periksa Rabu (5/8) batal. Panwas masih mendalami bukti keterlibatan, kita minta keterangan dari saksi-saksi,”ujar Ketua Panwas Kota Ternate M Zen A Karim, saat ditemui Koran ini di Kantor Panwas, Rabu (5/8). Dia memastikan dua

ADVERTORIAL

Duafa Center Satu-satunya Gedung di Indonesia dari PNS PERESMIAN: Wali kota Burhan Abdurahman yang didampingi Ny, Nursia Abdurahman saat menggunting pita, pada acara peresmian Gedung Duafa Center, kemarin

Selengkapnya di Halaman 8

MUKSIN Amrin

pejabat Pemkot Ternate itu akan diperiksa Kamis (6/8) hari ini. “Kita periksa saksi-saksi, dan mempelajari bukti keterlibatan dua pejabat ini, dan akan diperiksa besok (hari ini, red). Selain itu keterlibatan pejabat, Panswas juga menerima pelanggaran yang sama yakni keterlibatan PNS. Baca Panwas H.8

Pengawasan Internal Jaksa Lemah JAKARTA- Sistem pemeriksaan ataupun pengawasan internal di Kejaksaan Agung dinilai belum maksimal. Pasalnya, sistem tersebut selama ini belum sepenuhnya dilakukan secara transparan dan mengedepankan azas akuntabilitas. “Selama ini hasil pemeriksaan jaksa tidak pernah jelas mana yang bersalah dan mana yang tidak bersalah atas adanya laporan masyarakat baik eksternal maupun internal. Karena hasil pemeriksaannya

tidak pernah dipublikasikan,” kata Komisioner Komisi Kejaksaan, Kaspudin Nor, Rabu (5/8). Menurutnya, di era keterbukaan seperti sekarang ini sudah seharusnya bidang pengawasan menyampaikan kepada publik tentang hasil pemeriksaan anggota Korps Adhyaksa. “Agar masyarakat juga tahu dan turut mengawasi apakah jaksa itu bersalah atau tidak, harusnya dipublikasikan,” tuturnya. Apalagi, Baca Jaksa H.8

Uniknya Fenomena Pasir Anjing di Pantai Desa Jorjoga, Pulau Taliabu

Semakin Terik, Suara Anak Anjing makin Jelas Terdengar Desa Jorjoga terkenal dengan pantai berpasir putihnya yang menawan. Namun di balik hamparan pasir putih tersebut, terdapat satu fenomena unik, yakni kawasan pasir yang mengeluarkan bunyi lengkingan suara anjing ketika diinjak. Keunikan ini membuat pantai desa tersebut bakal dijadikan salah satu destinasi pariwisata terpadu oleh pemerintah daerah setempat. Fahrul Marsaoly, Sanana NGIIIK,,, ngiiik,,, ngiiik. Suara lengkingan anak anjing terdengar bersahut-sahutan kala Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Ahmad Hidayat Mus, menginjakkan kakinya di Pasir Anjing. Sebagai orang yang baru pertama kali mampir ke Pantai Desa Jorjoga, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, AHM, sapaan akrabnya, Baca Anjing H.8

INDAH : AHM Ketika menginjakan kaki di Pantai Pasir Anjing Desa Jorjoga yang cukup indah


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.