2.2. Jenis Akuntansi

Tabel 4.28 Daftar Laba Ditahan.............................................................98 Tabel 4.29 Kerangka Neraca Laporan Keuangan...................................99 Tabel 4.30 Kinerja Usaha.....................................................................102 Tabel 5.1 Daftar Pemesanan ..............................................................105 Tabel 5.2 Persediaan Barang Jadi ......................................................105 Tabel 5.3 Jumlah Produksi yang Dibuat.............................................105 Tabel 5.4 Membuat Standar Kebutuhan bahan ..................................106 Tabel 5.5 Daftar dan Harga Bahan Utama dan Penolong...................106 Tabel 5.6 Persediaan Bahan Utama dan Penolong.............................107 Tabel 5.7 Kebutuhan Bahan dan Biaya Bahan Utama dan Penolong............................................................................108 Tabel 5.8 Tarif Tenaga Kerja.............................................................108 Tabel 5.9 Daftar Biaya Tenaga Kerja.................................................109 Tabel 5.10 Daftar Biaya Overhead ......................................................109 Tabel 5.11 Biaya Harga Pokok Produksi .............................................110 Tabel 5.12 Daftar Penjualan.................................................................110 Tabel 5.13 Daftar Biaya Komersial......................................................111 Tabel 5.14 Laporan Laba Rugi.............................................................112 Tabel 5.15 Daftar Piutang Usaha .........................................................113 Tabel 5.16 Persediaan Barang Jadi Akhir Periode ...............................113 Tabel 5.17 Persediaan Bahan...............................................................114 Tabel 5.18 Aktiva Tetap dan Aktiva Lainnya ......................................114 Tabel 5.19 Daftar Utang ......................................................................115 Tabel 5.20 Daftar Modal......................................................................115 Tabel 5.21 Laporan Neraca Keuangan.................................................116 Tabel 5.22 Kinerja Usaha.....................................................................117

xiii

Download Aplikasi Disini!

xiv

BAB I USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Bab ini membahas tentang pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perizinan, perlindungan, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama pada sistem pencatatan dan pembukuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

1.1. Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria (PP 7 Tahun 2021) sebagai berikut. a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

1

1.2. Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam tiga bentuk yaitu  Nomor induk berusaha (NIB) untuk kegiatan usaha risiko rendah  Nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi  Nomor induk berusaha (NIB) dan izin untuk kegiatan usaha risiko tinggi. Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi selain wajib memiliki Perizinan Berusaha, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sendiri dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dengan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha dengan melakukan identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan

2 c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).