Volume
Koran Edents
LPM Edents
02
Dinamika Intelektual Mahasiswa Edisi 10-24 Maret 2018 Merespon Polemik UU MD3, BEM Undip Adakan Diskusi Bersama Mahasiswa
Dari Redaksi
“Diskusi ini mewadahi mahasiswa menyampaikan aspirasi mengenai UU MD3 yang dinilai sangat insidental dan sedang hangat-hangatnya, selain itu keberjalanan masalah ini ke depan juga sangat berpengaruh pada kita,” -Sri Wahyuti Nuri, Kepala Divisi Sospol BEM Undip
Munculnya revisi UU MD3 yang dinilai anti-kritik dan menuai kontroversi publik membuat BEM Undip mengajak mahasiswa untuk melakukan diskusi. Diskusi yang dihelat pada Rabu (21/2) ini menghasilkan beberapa poin penting perihal pernyataan sikap BEM Undip terkait undang-undang tersebut. Selain itu, BEM Undip juga akan membuat surat terbuka untuk DPR sebagai bentuk penegasan dan penyampaian aspirasi mahasiswa.
Kabar Kampus datang dari Unit Pengembangan Komputer (UPK) FEB Undip yang menggelar pelatihan software Mendeley. Pelatihan yang rutin tiap tahun dilaksanakan ini berguna dalam pembuatan karya ilmiah dan tugas akhir (skripsi). Perbedaan antara tahun ini dengan tahun lalu terletak pada adanya sertifikat yang diberikan kepada peserta seusai pelatihan dilaksanakan. Terakhir, Kabar Prestasi datang dari mahasiswa manajemen angkatan 2014, Aulia Rahman yang menjadi salah satu delegasi Undip dalam program Pemuda Mendunia di Korea Selatan.
Kami dari redaksi memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan berita. Kritik dan saran selalu kami harapkan dari para pembaca. Selamat membaca!
Kabar Prestasi
doc. narasumber
Pada liputan utama kedua, kami membahas mengenai Simaweb. Simaweb, yang sudah tidak asing lagi di kalangan mahasiswa Undip masih menimbulkan sejumlah pertanyaan, terkait kendala yang ada di dalamnya. Beberapa diantaranya adalah mengenai lemahnya sistem pada saat Sima-War, prasyarat pengambilan SKS maksimal, dan berbagai kendala akademik lainnya.
aku gunain ke orang lain, bisa jadi dia merasa direndahkan. Nah, dari contoh itu kan bisa kelihatan kalau penerimaan dan tanggapan setiap orang berbeda. Ya muncul pertanyaan, indikator merendahkan itu seperti apa,” tutur Wahyuti.
Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) gencar menjadi perbincangan publik. Revisi yang disahkan pada sidang paripurna tanggal 12 Februari 2018 ini menimbulkan beberapa polemik seperti, keberatan masyarakat akan pasal 122, pasal 245, dan pasal 73 yang dinilai dapat menciptakan lembaga perwakilan rakyat yang anti-kritik dan dapat mencederai nilainilai demokrasi. Terlebih lagi Presiden Jokowi juga menunjukkan keengganannya untuk menandatangani UU MD3 lantaran adanya pasal-pasal yang menuai kontroversi publik.
Menanggapi permasalahan tersebut, BEM Undip pun akhirnya angkat suara. Melalui Bidang Sosial Politik (Sospol), BEM Undip mengadakan diskusi bersama mahasiswa mengenai revisi UU MD3 pada tanggal 21 Februari lalu menggunakan fasilitas Student Center Undip.
“Diskusi ini mewadahi mahasiswa menyampaikan aspirasi mengenai UU MD3 yang dinilai sangat insidental dan sedang hangat-hangatnya, selain itu keberjalanan masalah ini ke depan juga sangat berpengaruh pada kita,” ujar Sri Wahyuti Nuri selaku Kepala Divisi Sospol ketika ditemui di Fakultas Kedokteran Undip, Selasa (27/02). Ketidakjelasan Indikator Kritik yang tergolong Penghinaan
UU MD3 memicu timbulnya polemik dalam negeri, terlebih adanya perubahan pada Pasal 122 huruf K yang menyebutkan bahwa siapapun yang mengkritik atau merendahkan DPR atau pun anggotanya bisa dikenakan tindak pidana. Dalam arti lain, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat mulai dibelenggu, terlebih pembatasan itu dilakukan oleh DPR RI yang notabenenya penyambung aspirasi masyarakat itu sendiri. Tidak hanya itu, isi dari Pasal 122 huruf K memiliki banyak keambiguan, mulai dari indikator penentuan suatu pendapat bisa dikatakan kritik sampai dengan pendapatan tersebut dikategorikan sebagai sikap merendahkan. Wahyuti pun menggambarkan keadaan yang terjadi dengan memberi gambaran, “Misalnya aku manggil kamu apa dan kamu merasa tidak direndahkan, lalu dengan panggilan yang sama
doc. narasumber
Aulia Rahman, Mahasiwa FEB yang menjadi Delegasi Undip ke Korea Selatan
Mahasiswa FEB Undip lagi-lagi menunjukkan kancahnya di luar negeri. Aulia Rahman Wahyu Hidayat (Manajemen 2014) menjadi salah satu delegasi dalam sebuah acara bertemakan ”Pemuda Mendunia Chapter South Korea Program” yang dilaksanakan pada 25-29 November 2017 di Seoul, Korea Selatan.
Acara ini digelar oleh Pemuda Mendunia (PM), yang merupakan sebuah program dari StudEc International, instansi swasta yang bergerak di bidang pendidikan dan bekerjasama dengan Kemenpora. Korea Selatan menjadi destinasi Kordents Volume 2 Edisi 10-24 Maret 2018 Diterbitkan Oleh Lembaga Pers Mahasiswa Edents
ketiga setelah Malaysia dan Singapura. Berbeda dengan AIESEC dan MUN (Model United Nations) yang mempertemukan beberapa mahasiswa dari berbagai negara. Pemuda Mendunia merupakan program yang diadakan oleh Indonesia yang dilakukan dalam rangka pertukaran budaya dengan negara lain. Aulia dan ke-26 delegasi lainnya berkesempatan menampilkan budaya Indonesia, seperti tarian dan pakaian adat. Awal Mula dan Proses Seleksi Menjadi Delegasi
Menurut Aulia, alasan ia mampu lolos menjadi delegasi ialah sederhana, yaitu karena ia punya keinginan. “Kalau dilihat dari latar belakangku, aku emang sering ikut kompetisi. Mungkin temen (jurusan) manajemen pada tahu, dan motivasi ikut Pemuda Mendunia itu karena aku gabut pas semester tujuh, dosbingku cuti hamil. Aku ikut event-event deh. Terus nemu event ke Korea. Ya aku coba lah, siapa tau lolos. Padahal ga mikir lolos juga sih. Ternyata lolos,” ujarnya. Tahapan seleksinya ada tiga, yaitu essay, tes
Penentuan indikator untuk mengkritik dirasa perlu, lantaran masyarakat membutuhkan standar dalam menyampaikan pendapat jika nantinya Presiden menandatangani UU MD3. Sebagai pihak pengawas jalannya pemerintah, masyarakat harus aktif dan tanggap terhadap kebijakan maupun keputusan pemerintah dan harus sesuai dengan asas dan nilai demokrasi yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat”. Artinya bahwa semua keputusan, suara, dan kepentingan rakyat adalah nomor satu sehingga sudah sewajarnya DPR selaku wadah penampung aspirasi rakyat menerima masukan, saran, maupun kritik dari orang-orang yang mereka wakili. Tak hanya itu, di dalam Undang-Undang KUHP sudah tertera dengan jelas larangan melakukan pelecehan dan penghinaan namuun sebuah kerancuan bagi lembaga legislatif sendiri yang kembali memunculkan peraturan ini. “Seolah-olah dewan perwakilan ingin meningkatkan perlindungan diri dari kritikan masyarakat,” Imbuh Wahyuti. Kemudian ia juga menambahkan bahwa mahasiswa selaku pihak yang aktif sebagai pengawas lembaga pemerintah juga merasakan pembatasan dan pengekangan hak beraspirasi oleh lembaga perwakilan melalui UU MD3. Diskusi yang Telah Dipersiapkan Matang-matang
Wahyuti juga menjelaskan bahwa diskusi yang dihelat bukanlah semerta-merta ingin mengkritik lembaga legislatif tanpa pijakan yang jelas, namun diskusi UU MD3 sudah dipersiapkan dengan matang, terbukti dengan disediakannya materi berupa kajian dan infografis guna meningkatkan pemahaman peserta diskusi mengenai UU tersebut. Berbicara mengenai kajian yang dikeluarkan oleh BEM Undip, di dalamnya juga terdapat penjelasan mengenai pasal 245 di mana DPR RI seakan-akan mengesahkan peraturan perundang-undang guna melindungi semua struktur dalam lembaga tersebut mengingat pasal 245 memaparkan mekanisme pemanggilan anggota DPR RI oleh pihak penegak hukum. Dalam pasal tersebut, untuk memanggil anggota DPR RI harus berdasar surat izin tertulis dari presiden setelah sebelumnya mendapatkan pertimbangan dari MKD DPR. Mekanisme tersebut dinilai hanya untuk melindungi anggota DPR RI yang berimbas pada susahnya penegak hukum dalam menegakkan keadilan karena untuk memanggil anggota DPR RI saja harus memperoleh izin tertulis dari Presiden serta pertimbangan MKD DPR yang membutuhkan proses dan waktu cukup panjang. Kemudian, pasal 73 menjelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia wajib mengikuti perintah DPR RI untuk memanggil paksa pihak-pihak terpanggil DPR RI. Hal ini tentunya kembali menimbulkan ambigu, di mana lembaga legislatif yang berfungsi sebagai wakil rakyat dalam hal penyalur aspirasi mengambil peran andil dalam proses penegakkan hukum. (Bersambung ke halaman 2)
wawasan kebangsaan, dan wawancara. Semuanya melalui daring, jadi tidak harus mengikuti tes di suatu tempat. Tidak ada syarat khusus untuk mengikuti program ini. Terbuka untuk umum asal masih berusia sekitar 18-25 tahun. Program ini juga tidak mewajibkan pesertanya fasih berbahasa Inggris, itulah mengapa tidak ada tes semacam TOEFL untuk seleksi. ”Jadi ga usah minder, aku juga bukan orang yang berlatar belakang bisa Bahasa Inggris,” pesan Aulia kepada siapapun yang ingin mengikuti program serupa. Mengalahkan Ratusan Orang
Perihal jumlah partisipan, Aulia mengatakan bahwa terdapat 60 orang yang lolos seleksi. “Sebenernya yang lolos 60 orang, tapi kan karena pergi ke luar negeri juga menggunakan biaya, passport, mungkin banyak yang menyerah. Aku terpilih dan aku ingin coba ke luar negeri gimana, fight. Akhirnya berangkat 27 orang itu,” tutur Aulia. Ia menambahkan bahwa untuk lolos tes seleksi tentu bukan hal mudah, ia harus mengalahkan 500-800 orang untuk mendapatkan posisi yang diperebutkan banyak orang.
Setelah lolos pun perjuangan lainnya menanti. Program ini menggunakan sistem partial scholarship, semakin tinggi peringkat, semakin banyak bantuan dananya, bahkan gratis. Aulia
Pekan ini di lpmedents.com Tiga Sorotan Dalam Pelantian Pimpinan Ormawa FEB Undip UNDIP (3/3) – Setidaknya kami menangkap ada tiga hal menarik dalam acara pelantikan pimpinan Ormawa FEB Undip tempo hari. Yang pertama adalah sambutan dari ketua panitia, kedua adalah pernyataan Anis Chariri tentang pengurus Ormawa, dan yang ketiga adalah keterlambatan kehadiran perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Pelantikan Pimpinan Ormawa FEB Undip, Anis: Hanya OrangOrang Gila Yang Mau Jadi Pengurus Ormawa UNDIP (3/3) – Bertempat di Auditorium lantai 4 Gedung Laboratorium Kewirausahaan, Senat Mahasiswa (SM) FEB Undip menggelar pelantikan pimpinan Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Acara yang dihadiri oleh sepuluh perwakilan Badan Pengurus Harian (BPH) dari tiap 24 Ormawa, Anis Chariri (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) dan Wahyu Meiranto (Wakil Dekan Bidang Sumber Daya) ini secara resmi memulai kepengurusan baru semua Ormawa yang ada di FEB Undip. Talkshow BEM FPIK Undip: Solusi Kolaboratif Kebijakan
Cantrang dan Impor Garam Undip (3/3) – Problematika aturan mengenai cantrang dan impor garam yang tengah dilakukan pemerintah diangkat oleh BEM FPIK Undip dalam sebuah talkshow bertema “Kebijakan Poros Maritim Pemerintah Terhadap Kemajuan Jawa Tengah” yang digelar di Auditorium FPIK. Teddy Prayoga selaku ketua panitia mengatakan bahwa pihaknya ingin ada kolaborasi dari beberapa narasumber yang hadir untuk menghasilkan solusi permasalahan dari kebijakan cantrang dan impor garam.
mengaku bahwa ia berada di peringkat 60-an, sehingga ia harus membayar 6,5 juta hanya untuk registrasi, tidak termasuk tiket pesawat dan keperluan lainnya. Jika ditotal, kira-kira ia harus mengeluarkan biaya sebesar 15 juta. Perjuangan Mencari Dana
Perjuangannya terasa lebih berat ketika ia tidak mendapat bantuan dana dari kampus karena waktu yang sangat mepet dan mendekati akhir tahun. Akhirnya ia pun memanfaatkan donatur karena tidak sempat danusan. Tentu ia sangat berterimakasih kepada para donatur yang telah membantu. Terakhir, Aulia pun berpesan kepada siapapun yang ingin mengikuti program exchange ke luar negeri. ”Jangan minder, dan apabila kita menjalani sesuatu, yang penting kita menikmati prosesnya. Terus lakukan terbaik. Jangan sampai kamu tidak melakukan apapun,” ujarnya. Selaras dengan apa yang disampaikannya, ia menyampaikan kunci agar bisa mengikuti exchange itu cuma satu, berani mencoba. Entah mampu apa tidak, intinya dicoba dahulu, syarat-syarat lainnya bisa dilatih di kemudian hari, dan urusan biaya itu belakangan. (FN)
Pemimpin Umum : Aradeya Tangguh Pamungkas ; Pemimpin Redaksi : Fana Mustika Insanu ; Pemimpin Artistik : Mutia Rahmania ; Editor : Arsenio Wicaksono ; Layouter: Haritz Faiz Heryantama ; Reporter : Kurnia Wulandari, Prastio Anggoro, Karima Suci Ariyani, Mila Sri Utami Hayati ; Amadea Arum Diani ; Bayu Teguh Sekretariat : Gedung PKM Lt. 1 FEB Undip, Tembalang Edents Call Center : 024-91181513