Tabloid PADK

Jejak Langkah Dewan Kerja

kADEr PImPInAn PrAmukA Oleh Untung Widyanto *) untuk mengisi jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Paulus Tjakrawan, terjadi perdebatan di internal DKN, ada yang menerima, namun banyak yang menolak. Oleh karena itu mereka menemui Kak Sri Sultan Hamengkubuwono IX, diantar pimpinan Kwarnas, untuk meminta masukan. Saran tersebut akhirnya membulatkan tekad mereka untuk menolak tawaran menjadi anggota MPR atau DPR mewakili Gerakan Pramuka. “Memang, baru belakangan kami mengerti saran beliau itu banyak manfaat dan memiliki jangkauan jauh ke depan,” kata Paulus yang juga menjadi anggota DKN periode 1971­1974. Pimpinan Kwarnas ikut mendukung keputusan DKN.

B

ELASAN orang berseragam pramuka itu masuk ke ruang tamu Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Tampak terlihat pimpinan Kwartir Nasional dan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega tingkat Nasional Gerakan Pramuka. “Kalau adik­adik masih punya idealisme, tetaplah di Gerakan Pramuka,” ujar Sultan yang menjabat Ketua Kwarnas sejak 1961­ 1974. Ucapan Bapak Pramuka Indonesia itu ditujukan kepada Ketua Dewan Kerja Nasional (DKN) Achmad Sumantri dan teman­temannya yang menemui Kak Sultan HB pada suatu hari, setelah pemilihan umum digelar 2 Mei 1977. Perasaan campur aduk menghinggapi benak mereka, termasuk Paulus Tjakrawan, anggota DKN masa bakti 1974­1978. Ada yang gembira dengan jawaban tersebut, namun ada pula yang kecewa. Itu semua berawal dari tawaran pemerintah agar ada utusan dari pramuka usia muda duduk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewakili utusan organisasi peserta pemilu, yaitu Golongan Karya. Pada masa itu, jabatan tersebut terhormat karena masuk dalam lapisan elit. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa mengirimkan utusannya di lembaga legislatif. Termasuk juga organisasi kemasyarakatan seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi kelompok petani, nelayan dan seniman. Maklum dari hasil pemilu 1977, terpilih 460 anggota DPR yang merangkap anggota MPR dan 460 anggota tambahan MPR yang diangkat dari berbagai kelompok masyarakat. Tawaran yang sama juga ditujukan kepada kwartir daerah

Penolakan yang sama juga dilakukan pimpinan kwartir daerah dan dewan kerja daerah (DKD). Ketua DKD Jawa Barat masa bakti 1977­1981 Jana Tjahjana Anggadiredja mengenang sikap Ketua Kwarda Kak Mashudi dan wakilnya, Kak Hartono. “Beliau menguji kami, apakah tergiur dengan tawaran duduk di lembaga legislatif Jabar,” katanya. Beruntung, DKD Jawa Barat kala itu tetap konsisten tidak mau terlibat urusan politik. Setahun berikut, datang tawaran dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Akbar Tanjung yang baru terpilih sebagai Ketua Umum KNPI periode 1978­1981 meminta DKN (melalui Kwarnas) mengirim utusan untuk masuk sebagai salah satu ketua dewan pimpinan pusat KNPI. Di dalam rapat pleno DKN, terjadi pro dan kontra terhadap tawaran itu. Kak Azis Saleh, mantan Sekjen Kwarnas 1961­1970 yang dimintai pendapat menyerahkan keputusan itu kepada DKN. Begitu pula pimpinan Kwarnas lainnya. Akhirnya DKN mengambil sikap menolak tawaran dari KNPI, lembaga yang dibentuk pada 23 Juli 1973 oleh aktivis KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan Kelompok Cipayung (HMI, PMKRI, PMII, GMNI serta tokoh pemuda binaan Letjen Ali Moertopo. Tawaran yang sama kembali terjadi pada pemilihan umum 4 Mei 1982. Ketua DKN masa bakti 1978­1983 Susi Yuliati disodorkan formulir menjadi anggota DPR/MPR utusan golongan. Tawaran disampaikan melalui Kantor Kementrian Pemuda dan Olahraga. “Kami menolak, karena kalau masuk mau jadi apa nantinya pramuka,” kata Susi Yuliati yang kini dosen di Universitas Pakuan, Bogor. Al ian Amura, Wakil Ketua DKN 1978­1983, menjelaskan sebelumnya Kantor Menpora juga menawarkan dirinya dan beberapa anggota DKN menjadi staf khusus. Hal itu terjadi setelah dia dan sejumlah pimpinan DKN dan DKD mengikuti Penataran P4 tingkat nasional tahun 1979.

*) Purna Ketua DKC Jakarta Selatan 1985-1988 | Ketua DKD DKI Jakarta 1990-1992 | Andalan Nasional bidang Humas 2003-2008 & 2008-2013 Andalan Kwarda Jakarta bidang Humas 2013-2018 | Mantan wartawan Editor, Tiras, Tajuk dan kini wartawan Tempo. Layout : @layen16

01

Susi Yuliati akhirnya bersedia menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Harian Nasional Angkatan 45 yang kala itu diketuai Jenderal (Purn) Surono. Paulus Tjakrawan dan Jana Anggadiredja menjelaskan ada mantan dewan kerja atau aktivis pramuka yang menjadi anggota DPR atau DPRD, serta duduk di kepengurusan KNPI. “Namun itu atas nama pribadi, bukan utusan organisasi pramuka,” kata Prof. Dr. Jana Anggadiredja, mantan Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam. Paulus yang kini menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia, menjelaskan kala itu pimpinan dewan kerja kompak untuk tidak terseret oleh politik praktis yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Gerakan Pramuka, ujarnya, adalah organisasi pendidikan, bukan organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan.

Dari Perpanitera Hingga Raimuna Jauh sebelum KNPI terbentuk, tokoh­tokoh pramuka, seperti H Mutahar, telah memikirkan perlunya dewan kerja. Baru pada Musyawarah Kerja Andalan Pusat dan Daerah (Anpuda) III tahun 1966 di Pasar Minggu, Jakarta keluar putusan resmi. Tiap kwartir diminta membentuk dewan kerja sebagai wadah pembinaan pramuka penegak dan pandega. Alhasil banyak kwartir daerah dan cabang kemudian membentuk dewan kerja yang fungsinya mengelola kegiatan penegak dan pandega. Pada 20­27 Agustus 1969 di Desa Cimanggis, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berlangsung Pertemuan Pramuka Penegak dan Pandega Puteri­Putera (Perpanitera) Nasional ke­1. Tema kegiatan ini adalah 'upaya bakti pertiwi' yang artinya kegiatan untuk berbakti kepada ibu pertiwi. Bersamaan dengan acara ini, berlangsung musyawarah kerja untuk membahas tata kerja dan pengorganisasian serta memilih pengurus dewan kerja tingkat nasional. Pesertanya adalah utusan dewan kerja daerah, tingkat provinsi. Salah satu keputusan musyawarah ini adalah tidak ada pemisahan peserta didik putera dan puteri dalam pengelolaan penegak dan pandega. Hal ini didasari bahwa dewan kerja merupakan satuan gerak, bukan satuan bina sekaligus disesuaikan dengan kebijakan nasional tentang wadah tunggal organisasi yaitu, Gerakan Pramuka. Keputusan lain berupa terbentuknya DKN masa bakti 1969­1971 dengan ketua Soenjoto Subijono dan wakilnya, Ari Sunarti. Soenjoto dipilih karena kemampuannya dan pernah mengikuti Australian Rover Moot atau pertemuan penegak. Kabarnya bentuk organisasi dan nama dewan kerja terinspirasi dari Australia. Paulus Tjakrawan pernah mendengar soal gagasan pembentukan dewan kerja dari Azis Saleh yang tahun 1963 sampai 1967 menjadi Ketua Kwarnas Harian. “Dewan kerja ini diniatkan sebagai wadah kaderisasi pimpinan Gerakan Pramuka,” kata Azis yang tahun 1975­ 1977 menjadi anggota World Scout Committee. Mantan pengurus dewan kerja dan aktivis penegak dan pandega­ lah yang selayaknya jadi pengurus kwartir. Ketua Kwarnas Kak Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga menegaskan bahwa dewan kerja dibentuk untuk kaderisasi pimpinan kwartir. “Mereka melakukan praktek memimpin dan learning by doing,” kata Sultan seperti

yang didengar Paulus Tjakwaran. Oleh karena itulah, Azis Saleh selalu melibatkan DKN dalam setiap kegiatan kwarnas. Termasuk rapat kwarnas yang biasanya dilakukan seusai jam pulang kantor. Dia juga menantang untuk melakukan kegiatan pertemuan tingkat nasional. Pada 14­23 Agustus1972 berlangsung Perpanitera II di Bedugul, Bali. Kegiatan ini dilakukan oleh DKN masa bakti 1971­1974 yang diketuai Tresnaningsih Agnes Ambar dan wakil ketuanya, Soenjoto Subijono. Paulus Tjakrawan yang ketika itu menjadi sangga kerja masih ingat bahwa sejak persiapan hingga pelaksanaan, Perpanitera II dilakukan oleh DKN dan DKD. “Pimpinan dan andalan nasional hanya mendampingi,” katanya. Selama kegiatan di Bali, orang dewasa yang menjadi pendamping adalah Bunda Bunakim dan seorang andalan nasional, yang pensiunan TNI AL. Keduanya hanya memantau soal perilaku dan tidak ikut campur tentang materi kegiatan. Selain Perpanitera, kegiatan pramuka penegak dan pandega di tingkat nasional adalah perkemahan wirakarya (PW) dan pesta satuan karya (Taka). Satuan karya pramuka (Saka) merupakan wadah pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota muda dan anggota dewasa muda dalam bidang tertentu. Serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai aspirasi pemuda Indonesia dengan menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan. PW Nasional yang pertama dilakukan tahun 1968 di Desa Cihideung Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peserta membangun irigasi dan dam bagi warga desa. PW Nasional kedua tahun 1971 di Gisting, Provinsi Lampung dimana peserta membangun saluran irigasi, dam dan penghutanan kembali lahan. Kegiatan pengabdian masyarakat atau PW tingkat nasional ketiga berlangsung di Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan tahun 1974. Peserta membangun perkampungan, rumah sehat, kamar mandi dan kakus umum, mesjid dan sarana air bersir di perkampungan nelayan. Pada saat di Pangkep, muncul gagasan menyatukan tiga kegiatan penegak dan pandega menjadi satu kegiatan saja. “Alasannya demi penghematan biaya,” kata Paulus Tjakrawan. DKN kemudian menggelar Lokakarya Event X pada 19­22 Agustus 1976 di Jakarta. Tujuannya mencari nama dan bentuk kegiatan yang menyatukan Perpanitera, PW dan Taka (pesta saka). Sebelumnya lokakarya, DKN mengirim surat ke daerah­daerah meminta masukan. Kami ingin, ujar Paulus Tjakrawan, nama itu mencerminkan wawasan kebangsaan penegak dan pandega Indonesia. Hofni Sineri, utusan DKD Irian Jaya mengusulkan nama Raimuna, yang diambil dari bahasa Ambai yang digunakan penduduk di Yapen Timur, Kabupaten Yapen Waropen. Istilah tersebut merupakan gabungan dua kata "Rai" dan "Muna". "Rai" berarti sekelompok orang atau bisa juga diartikan sekelompok kepala suku, yang berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan bersama. Sedangkan "Muna" adalah daya kekuatan yang berpengaruh baik dalam mencapai kesuksesan. “Raimuna adalah sekelompok orang yang berkumpul bersama dengan daya kekuatan yang berpengaruh baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama,” usul dari DKD Kwarda Irian Jaya. Usulan itu kemudian diterima secara aklamasi dan dijadikan nama pengganti Pertemuan Perkemahan

Bergabunglah di milist PADK : padk@yahoogroups.com

02

Penegak dan Pandega. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka kemudian mengeluarkan keputusan No.007/KN/1978. Dalam keputusan itu, ditetapkan Raimuna dijadikan nama kegiatan Penegak dan Pandega tingkat Nasional. Nama Raimuna dipakai pertama kali pada 14­24 September 1976 di Karangkates, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini akhirnya dinamakan Raimuna Nasional ke 3, lanjutan dari Perpanitera Nasional kesatu (Bogor) dan yang kedua di Bedugul, Bali. Isi kegiatannya merupakan ramuan dari Perppanitera, Pesata Satuan Karya, dan Perkemahan Wirakarya. Tema kegiatan adalah 'Mengembangkan Kepemimpinan Penegak dan Pandega dalam Membina Persatuan Bangsa untuk Mencapai Cita­ cita Kemerdekaan.' Pada Kamis pagi, 14 September 1978, Presiden Soeharto membuka Raimuna Nasional ke 3 di Bumi Perkemahan Karangkates, Malang. Dalam amanatnya, Kepala Negara mengatakan bahwa untuk menghadapi berbagai tantangan, Gerakan Pramuka perlu berperan lebih aktif dalam membina generasi muda. “Proses pendidikan kepramukaan harus dilakukan lebih terarah dan terencana agar menghasilkan remaja dan pemuda yang memiliki ketahanan mental, moral dan isik serta memiliki keterampilan yang memantapkan kepercayaan pada diri sendiri,” ujar Presiden yang juga menjabat Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Namun demikian, kata Kepala Negara, keberhasilan segala usaha itu sangat tergantung pada para pramuka itu sendiri. Ketua Sangga Kerja Raimuna Nasional adalah Paulus Tjakrawan, anggota DKN. Ketika masa persiapan kegiatan, Kwartir Nasional melaporkan rencana Raimuna Nasional kepada Presiden Soeharto di kediamannya, Jalan Cendana, Jakarta Pusat. Ketua Kwarnas Mashudi mengajak Paulus dan anggota DKN lainnya. “Kami diberi kesempatan melaporkan langsung kepada Bapak Presiden,” kata Paulus. Pemerintah pusat memang memberi banyak bantuan, begitu juga pemerintah daerah. Gubernur Jawa Timur Sunandar Prijosudarmo pernah memimpin rapat dengan Pangdam Brawijaya, Kapolda dan para kepala dinas di kediamannya. Sangga Kerja Raimuna Nasional diundang dan ikut melaporkan rencana kegiatan. Tak hanya itu, sejumlah anggota DKN diajak naik pesawat oleh Pangdam Brawijaya untuk memantau dari udara lokasi Raimuna.

Ex-Officio Andalan Lima tahun telah lewat sejak awal pembentukan DKN dan DKD di seluruh Indonesia. Banyak kegiatan penegak dan pandega yang telah mereka kelola sendiri. Dinamika anak­ anak muda seringkali berbenturan dengan lambannya birokrasi di kwartir. Mereka harus lewat jalur kwartir untuk mengirim surat atau menyebarkan informasi kepada dewan kerja di jajaran bawahnya. Pada sisi lain, timbul keinginan di dewan kerja untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di kwartir. Pada suatu diskusi, muncul gagasan menjadikan ketua dan wakil ketua dewan kerja sebagai ex­of icio andalan di kwartirnya. Saat itu menjelang diadakannya Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang rencananya pada 20­27 November 1974 di Manado, Sulawesi Utara. Paulus Tjakrawan dan pengurus DKN lain (Diantaranya juga ada Hartati Suradiyono yang sekarang seorang Profesor dan Wakil Rektor UnHan) menghadap Ketua Kwarnas Kak Sri Sultan Hamengkubuwono IX di kantor Wakil Presiden.

Beliau kaget mendengar usulan ex­of icio tersebut. Setelah berdiam sejenak, beliau berkata. “Kalau adik­adik yang mengusulkan kemungkinan besar ada yang menentang. Saya saja yang mengusulkan.” Benar saja, saat pidato pembukaan Munas 1974 di Manado, beliau menyampaikan usulan agar ketua dan wakil ketua dewan kerja adalah ex­of icio atau otomatis jadi andalan kwartir. Aturan itu akhirnya masuk dalam keputusan Munas. Menurut Triadi Suparta, anggota DKN masa bakti 1978­ 1983, keputusan itu sangat penting karena makin meneguhkan kebijakan bahwa dewan kerja adalah wadah calon pemimpin kwartirnya. Kak Sultan Hamengkubuwono, Kak Azis Saleh, Kak Sarbini, Kak Mashudi dan kakak lainnya mendukung penuh kebijakan itu. “Beliau tut wuri handayani dan memberi peran kepada dewan kerja,” kata Triadi yang menceritakan bagaimana DKN periode 1978­1983 diberi kepercayaan penuh mengelola Raimuna Nasional, PW Nasional dan kegiatan lainnya. Kakak­kakak kita itu, ujarnya, melihat bahwa proses di dewan kerja menjadi pengalaman berharga dan latihan menjadi calon pemimpin bagi penegak dan pandega. Jana Anggadiredja masih ingat bagaimana Kak Mashudi dan Kak Hartono selalu mengajak DKD Jawa Barat ketika melakukan kunjungan ke kwartir cabang. “Dalam rapat, kami diminta bicara soal pembinaan pramuka penegak dan pandega di Jawa Barat,” kata Jana. Di forum itu, mereka duduk sejajar dengan andalan daerah dan cabang lainnya. Dalam setiap rapat kwarda, mereka selalu menanyakan usulan dari DKD. Perbedaan pendapat kerapkali terjadi, bahkan sampai gebrak­gebrak meja. Namun setelah rapat, semua persoalan selesai. Karena, ujar Jana, hubungan kami seperti kakak dan adik.

Mengabdi di Kwartir Pada Munas 1983 di Samarinda, Kalimantan Timur, Kak Mashudi terpilih kembali menjadi ketua Kwarnas masa bakti 1983­1988. Beliau kemudian mengangkat Paulus Tjakrawan dan Evi, mantan DKN, sebagai pembantu andalan nasional. Langkah itu kemudian diikuti Ketua Kwarda Jakarta Kak Alibasyah Satari yang memasukkan Paulus Tjakarawan dan purna dewan kerja lain sebagai andalan daerah. Kak Sundoro Syamsuri yang menggantikan Kak Alibasyah Satari juga meneruskan kebijakan itu. Termasuk menarik Jana Anggadireja, yang ketika itu bekerja di BPPT, sebagai Andalan Daerah Urusan Penelitian Kwarda Jakarta tahun 1988­1992. Pimpinan kwarda lainnya di Tanah Air juga merekrut purna dewan kerja daerah atau cabang menjadi andalan daerah. Bahkan sejak era 1990­an, banyak diantara mereka menjadi pimpinan harian seperti ketua, wakil ketua atau sekretaris kwartir daerah dan cabang. Menurut Triadi Suparta, masuknya mantan pengurus dewan kerja menjadi andalan atau pimpinan kwartir merupakan keniscayaan sejarah. “Kakak­kakak pendiri Gerakan Pramuka sudah menegaskan bahwa dewan kerja adalah kader pimpinan kwartir,” katanya. Oleh karena itu dia heran jika ada ketua kwartir tidak melibatkan purna dewan kerja di wilayahnya. Al ian Amura masih ingat pidato Sultan Hamengkubuwono IX pada pidato tanpa teks di pembukaan Munas Gerakan Pramuka 1983 di Samarinda. Kak Sultan yang kala itu

Bergabunglah di grup FB PADK : “PADK”

03

selesai dan disetujui. Beriringan dengan penyusunan pola pembinaan, muncul gagasan membuat sandi dan adat ambalan atau racana di tingkat kwartir. Dua bulan sebelum Sidparnas, Susi Yuliati yang gemar membaca cerita pewayangan dan kepahlawanan seperti Mahabarata, Ramayana, Panji Semirang dan lainnya mulai membuat coret­coretan. “Usia kami saat itu kan sedang dalam proses mencari identitas dan eksistensi diri, seperti apa sosok pramuka penegak dan pandega,” kata Susi yang kala itu mahasiswa jurusan Antropologi Universitas Indonesia. Draft sandi ambalan itu kemudian selesai dan diperlihatkan di rapat DKN sekitar bulan Maret 1980. Al ian Amura langsung memuji dan mengusulkan namanya Sandi Ambalan Bhinneka Tunggal Ika. Untaian kalimat puitis itu kemudian dibawa ke Kak Sri Saprapto yang selama ini sering member masukan soal iloso i kepramukaan dan Baden Powell. “Jadilah seorang yang patriot, sopan dan ksatria,” ujar Kak Sri Saprapto, salah seorang pelatih yang disegani. Malam hari sebelum Sidparnas dibuka di Pusdika Cibubur, Jakarta Timur, DKN bertemu dengan DKD. Forum sepakat dengan sandi ambalan itu dan menamakannya Sandi Ambalan Bhinneka Tunggal Ika. Ada maksud tertentu kenapa diberi nama ambalan, bukannya racana. Menurut Al ian, hal itu terjadi karena ada upaya beberapa Dewan Racana gugusdepan di perguruan tinggi untuk berdiri sendiri. Mereka sudah bertemu Ketua Kwarnas Kak Mashudi. menjadi Ketua Mabinas Harian, menjelaskan tantangan yang dihadapi Gerakan Pramuka baik dari dalam dan luar. “Oleh karena itu Kwarnas memerlukan darah baru untuk pembinaan.”

Sandi Ambalan Bhinneka Tunggal Ika Munas Gerakan Pramuka 1978 di Bukittinggi, Sumatera Barat memutuskan tentang Pola Umum Pembinaan Gerakan Pramuka. Muspanitera Nasional yang berlangsung di kota yang sama juga menugaskan DKN baru untuk menyempurnakan petunjuk penyelenggarakan dewan kerja. Pimpinan DKD seperti Anang Tarunaningprang dan Roso (Jawa Tengah), Rusman Hidayat dan Jana Anggadiredja (Jawa Barat), Haryadi (Jawa Timur) dan lainnya yang mengusulkan hal itu. Susi Yuliati dan Al ian Amura yang terpilih menjadi ketua dan wakil ketua DKN kemudian menjalankan amanat tersebut. “Kami berpikir, pola umum itu harus dijabarkan dalam pola pembinaan penegak dan pandega agar jelas mau kemana kita melangkah,” kata Al ian Amura yang kini dosen di Universitas Ibnu Chaldun.

“Kami juga mahasiswa, meskipun bukan dari gugus depan di perguruan tinggi,” ujar peserta rapat dari DKN dan DKD. Nama Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena merupakan lambing negara dan mencerminkan negara kesatuan serta kebangsaan. Memang, sejumlah DKD kemudian membuat adat tersendiri. Misalnya Jawa Barat memiliki Adat Ambalan Adutya Ambah Buana, Riau memiliki Lancang Kuning, Maluku dengan Syiwa Lima dan Jakarta dengan Jayakarta. Sejak Sidparnas 1980 inilah, adat dan sandi ambalan Bhinneka Tunggal Ika dibacakan dan diterapkan dalam setiap kegiatan penegak dan pandega. Kalimat puitis yang merupakan implementasi dari nilai­nilai dalam Dasa Darma itu menjadi pedoman perilaku. Dasa Darma, metode kepramukaan, adat ambalan inilah yang membedakan dewan kerja dengan KNPI, HMI, PMKRI atau organisasi kemahasiswaan atau kepemudaan lainnya. Dewan kerja diniatkan sebagai wadah membentuk karakter dan leadership, bukan dealership. “Katakanlah Selalu dalam Sebenarnya, Janganlah Sekali­Kali Setengah Benar atau Yang Berarti Dua,” demikian salah satu pesan sandi ambalan yang ditulis SusiYuliati.

Mereka mulai meminta masukan dari Kak Mutahar, Kak Fuad Hasan, Kak Sri Saprapto dan para pelatih lainnya. Kak Mutahar yang merupakan salah satu tokoh yang mengusulkan dewan kerja, setuju adanya pola pembinaan itu. Kak Fuad Hasan adalah mantan Andalan Nasional yang mengusulkan tentang peserta didik pandega, belum tuntas menyampaikan konsep pembinaan pandega. Kwarnas menugaskan kakak­kakak Mien Warnaen, Sudirman Lim Beng Kiat, Bunda Mastini dan Bunda Bunakim menjadi pendamping DKN menyusun pola pembinaan itu. Road show ke daearah dilakukan DKN untuk meminta masukan. Targetnya, pada Sidang Paripurna Nasional (Sidparnas) Mei 1980 konsep ini

Pusdiklatnas Cibubur - 23 Februari 2013

04