e-Paper Koran Madura 16 Mei 2013

1

KAMIS 16 MEI 2013 NO. 00118 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

16 MEI 2013

g PAMANGGHI

Orkestrasi Lara Oleh : MA Zakitaro

K

ant/m agung rajasa

KPK SITA MOBIL LUTHFI HASAN ISHAQ. Inilah enam mobil tersangka pencucian uang terkait kasus suap pemberian kuota impor daging sapi ketika penyitaan di DPP PKS, Jakarta, Rabu (15/5). Sebanyak enam mobil hasil penyitaan terkait dengan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang impor sapi berhasil dibawa ke gedung KPK.

JELANG PILGUB JATIM

KONTRAS Anggap Incumbent Tidak Layak Maju SURABAYA–Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) untuk merelokasi puluhan warga penganut Syiah asal Sampang, Madura, dikecam oleh Koordinator Eksekutif Komisi Untuk Orang Hilang Dan Tindak Kekerasan (KONTRAS), Haris Azhar. Hal ini beralasan, karena relokasi puluhan warga syiah keluar dari pulau Madura bukan solusi yang tepat.

Tidak hanya itu, Haris juga menilai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat dan SK Gubernur Jatim No. 188/94/KPTS/013/2011, telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan kebebasan beragama.

“Relokasi itu bukan solusi yang tepat, karena sudah diskriminatif dan melanggar HAM terkait kebebasan beragama. Seharusnya pemerintah memberikan penyuluhan, pembinaan dan pendampingan,” kata dia. Selasa (15/5).

Seperti diketahui, kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang dijamin dalam UUD 1945 dan undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuanketentuan tersebut relevan dengan instrumen-instrumen hak asasi internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik yang telah diratifikasikan oleh Pemerintah Indonesia dalam undang-undang No.12 Tahun 2005.

Dirinya menambahkan, jika pihaknya mendukung rencana DPR RI untuk memanggil Gubernur Jatim, Soekarwo terkait relokasi puluhan warga Sampang penganut Syiah. “Saya setuju dengan rencana DPR RI memanggil Gubernur Jatim, kalau bisa setiap hari dipanggil, biar kelihatan progresnya,” tegas dia.

Ketika disinggung, masih layakkah Soekarwo maju pada Pilkada Jatim pada Agustus mendatang. Dirinya mengatakan, jika incumbent tidak layak untuk maju lagi pada Pilkada Jatim mendatang, karena sampai saat ini Gubernur Jatim tidak punya solusi yang kongkrit terkait persoalan Syiah di Sampang. “Melihat banyaknya persolan konflik dilapangan, kalau menurut saya tidak layak untuk maju lagi pada pilkada mendatang,” ujar dia.

Sementara itu, Koordinator KONTRAS Jatim, Andy Irfan mengatakan, sepanjang masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI, konflik yang berbau SARA dan diskriminasi kaum minoritas selalu meninggkat setiap tahunnya. Menurut data yang di catat KONTRAS di Jatim mencapai angka 30% dari keselurahan kasus di seluruh Indonesia. (wan/beth)

KPK Kembali Tangkap Pegawai Pajak JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berhasil menangkap dua orang pegawai pajak saat menerima suap dari wajib pajak. Polisi juga menangkap dua orang lainnya yang ditengara sebagai penyuap.

Kedua pegawai pajak yang ditangkap itu bernama Moch Dian Irwan Naqishra dan Eko Darmayanto. Pegawai pajak itu tertangkap saat menerima uang dari wajib pajak sekitar Rp 2 miliar. “Operasi tangkap tangan tadi pagi pukul 10.00 WIB di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. MDI dan ED ialah pegawai pemeriksa pajak di DJP Jakarta Timur,” kata juru bicara KPK Johan Budi di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/5).

Keduanya tercatat sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak di kantor wilayah Jakarta Timur, tepatnya di bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.

Selain kedua pegawai DJP, KPK pun menangkap Effendi yang merupakan karyawan The Master Steel yang bergerak di bidang baja dan Teddy selaku kurir dengan barang bukti S$300 ribu. Diduga, Effendi melakukan suap kepada pegawai pajak menyangkut dengan masalah pajak dari The Master Steel.

Dalam penangkapan itu, KPK membeberkan modus baru yang dilakukan dalam memindahtangankan uang dari penyuap kepada tersuap. Uang sejumlah S$300 ribu tersebut tidak langsung dibawa, melainkan diinapkan satu malam di mobil Toyota Avanza milik MDI yang diparkir di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta untuk diambil keesokan hari. “MDI membawa

mobil Avanza lalu parkir di terminal 3 kemudian kunci diserahkan kepada orang lain. MDI pergi dengan memberitahukan posisi mobil, lalu dimasukkan uang. Pagi, MDI dan ED datang ke terminal 3 kemudian ditangkap,” kata Johan yang mengakui modus ini terbilang baru.

Dugaan sementara, KPK melihat kasus itu terkait wajib pajak The Master Steel dengan alamat di Jalan Raya Bekasi KM 21 Rawa Terate Cakung. KPK memeroleh dari aduan masyarakat.

Selain itu, modus yang dilakukan MDI dan ED dicurigai telah dilakukan sebelumnya. Keempatnya masih diperiksa di gedung KPK sebelum diputuskan status hukumnya dalam 24 jam. “Ini modus baru.

Pemberian tadi pagi sudah dilakukan dengan modus yang sama,” jelasnya.

Secara terpisah, Plt Menteri Keuangan Hatta Rajasa meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas pegawai pajak yang terindikasi korupsi. Bahkan, Hatta baru saja menandatangani surat pemecatan pegawai pajak yang melakukan pelang-

garan tindak korupsi. “Saya baru saja menandatangani surat pemberhentian salah satu pegawai pajak yang melakukan pelanggaran,” ujar Hatta yang ditemui usai Rapat Koordinasi Pemotongan Anggaran K/L di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (15/5).

Menurut Hatta, pegawai pajak yang melakukan pelanggaran korupsi harus ditindak dengan tegas. Direktorat Jenderal Pajak diminta harus melakukan reformasi mental dan spiritual untuk menghilangkan budaya ini. “Kita harus melakukan reformasi, reformasi ini dalam konteks yang luas ini reform mental dan spiritual.

Orang kalau spiritualnya kuat yah enggak sampai gitu, disiplin penting tapi juga melakukan reform,” tegas dia.

Hatta mengaku belum mendengar kabar ada salah satu pegawai pajak yang tertangkap pagi ini. Tetapi jika benar, dia mengimbau agar pelaku korupsi pajak harus ditindak tegas sehingga menimbulkan efek jera. “Saya kira sudah bener harus ditindak,” tutur dia. (gam/abd)

JELANG PILGUB JATIM

Fuad Masih “Istikharah” untuk Dukung Cagub BANGKALAN-Tokoh Madura sekaligus mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin mengaku pihaknya menunggu “istikharah” (shalat memohon petunjuk Tuhan) sebelum menentukan dukungan kepada bakal calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2013.

“Saya menunggu petunjuk dari Allah SWT terlebih dahulu, sebab semua pasangan masih bakal calon, belum ada penetapan dari KPU Jatim. Nanti kalau sudah ada, baru saya menentukan dukungan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/5).

Sebelumnya, ia sempat menegaskan

akan mendukung bakal calon gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam Pilkada Jatim pada 29 Agustus 2013. Namun, setelah melihat wakilnya ketika mendaftar, yakni Herman Sumawiredja, Fuad Amin berubah pikiran dan menyatakan belum bersikap.

“Dulu, Khofifah wacananya bersama Hasan Aminuddin atau Halim Iskandar.

Kalau Khofifah bersama mereka, saya tidak perlu berfikir lagi dan sudah pasti tancap gas memenangkan mereka,” kata dia.

Menurut dia, semua calon yang maju Pilkada Jatim kali ini adalah sahabatnya

dan memiliki “track record” sangat baik.

Apalagi, semua bakal calon yang maju memiliki “darah” Nahdlatul Ulama (NU).

Ia menyebut Bambang Dwi Hartono adalah kawan lamanya dan pernah aktif ketika sama-sama sebagai aktivis. Begitu pula dengan Khofifah Indar Parawansa dan Soekarwo dan Saifullah Yusuf. Menurut Fuad mereka punya kedekatan sendiri dengannya, baik karena sesama warga NU maupun karena pertemanan biasa. Karenanya menentukan kepada siapa akan mendukung, ia mengaku tidak bisa asal. (ant/fiq)

Budayawan Muda Madura

abar duka dari Timika. Sekitar 32 orang terjebak di bawah tanah.

Longsor terjadi di tambang PT Freeport, Mimika, Papua, saat atap terowongan QMS Underground area Big Gossan runtuh. Mengapa bumi ambruk, itulah pertanyaan paling dasar di saat Freeport keras berkampanye keselamatan kerja.

Memang benar ini musibah. Tetapi perlu diingat Tuhan tidak terlalu teknis. Dari sisi konservasi, telah terjadi ketidakseimbangan di Timika.

Daya tahan perut bumi berbanding terbalik dengan sesuatu yang dikeruk dari dalam raganya. Lalu lahirlah reruntuhan itu. Maka pertanyaan berikutnya, mengapa runtuh ini terjadi dan kaitan antara Freeport dengan kampanye keselamatan kerja.

Timika, sudah berulang kali mengabarkan duka. Lara ini tidak hanya menyangkut soal bencana alam saat ini. HIV/AIDS, teralienasinya warga sekitar, sampai pada rusuh karena perusahaan ini. Yang paling kolosal, Freeport merJika hari ini ugikan negara.

P e r s e n t a s e bumi Grassberg runtuh, suatu dan royalti terhadap Inketika negara donesia selalu ini ambruk tidak sesuai jika terjadi dan ini berpembiaran langsung puluhan tahun, sampai hari ini.

Dari perut bumi Timika, PT Freeport Indonesia mengeruk sekitar 300 kilogram emas, 600 kilogram mineral berharga perak dan 238.000 ton bebatuan di Grassberg yang berada di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Saat Belanda berjaya di republik ini, Timika tidak sehoror saat ini dimana konflik antarwarga industri pertambangan menjadi pemandangan sehari-hari.

Freeport merupakan simalakama dari hubungan Indonesia-AS yang manis pada mulanya dan pahit pada akhirnya setelah Belanda enyah dari sana. Ketika Orde Baru berkuasa, konsesi politik-ekonomi kepada AS diberikan secara bebas dan negara ini tidak lagi berdaulat.

Royalti emas Freeport yang harus dibayar kepada Pemerintah Indonesia sebesar 1 persen. Padahal, setiap hari dihasilkan 300 kg emas. Mestinya, minimal royalti emas sebesar 3,75 persen dari harga jual kali tonase. Di sinilah Freeport menjadi aneh karena dikenakan 1 persen dari harga jual kali tonase. Padahal, royalti 3,75 persen inipun sangat rendah dibanding di negara-negara Afrika. Lebih parah lagi, yang 1 persen ini pun diduga tidak dibayar sempurna.

Sistem bagi hasil industri pertambangan ala AS ini sungguh menjajah.

Tanam paksa rezim penjajahan Hindia Belanda saja (abad ke-19) saja, menyisihkan 20 persen hasil panen untuk petani miskin di Jawa. Maka dari persentase 1 persen (Amerika) dan 20 persen (Belanda) kembali melahirkan tanya, siapakah sesungguhnya yang lebih inlader?

Data ICW menyebutkan, dugaan kekurangan pembayaran royalti oleh PT. Freeport Indonesia (FI) kepada negara (Indonesia) senilai 176,884 juta Dollar AS (Rp 1,591 triliun) selama 2002 - 2010. Seharusnya, total kewajiban royalti Freeport dari periode tersebut sebesar USD 1.050,084 juta.

Di luar dugaan kekurangan royalti hasil penambangan emas, Freeport seharusnya juga membayar royalti dari hasil tambang lainnya yang tidak pernah dihitung.

Padahal, Freeport juga mengeruk tembaga, perak, mineral ikutan seperti belerang dan besi. Namun hingga saat ini belum ada penerimaan royalti dari mineral ikutan ini. Jika hari ini bumi Grassberg runtuh, suatu ketika negara ini ambruk jika terjadi pembiaran. Freeport ini hanya satu contoh ditengah pertambangan lain yang setara atau lebih buruk dibanding Timika. =

Kebetulan “Sebaiknya sampeyan berhenti merokok karena bisa membunuh pelan-pelan,” tutur Dokter pada Matrawi.

“Oh ya? Kebetulan dong. Saya memang tak ingin mati cepat. Pelanpelan saja. Ngak perlu tergesa-gesa,” jawab Matrawi tanpa rasa bersalah.

Dokter: ???

Cak Munali

2

SUMENEP

KAMIS 16 MEI 2013 NO. 0118 TAHUN II

BANGUNAN TAK BERIZIN

PASAR TRADISIONAL

Dewan: Kami Segera Menertibkan

Renovasi Pasar Dianggarkan Rp 100 Juta

SUMENEP – Sekalipun keberadaan bangunan yang direncanakan akan dijadikan minimarket di Desa Ketawang Larangan Kecamatan Ganding belum memiliki izin, sampai saat ini Badan Perijinan Terpadu (BPT) belum menindaklanjuti temuan tersebut untuk ditertibkan.

Kepala Satpol PP Sumenep Abd. Madjid menyakan sampai saat ini belum mendapat informasi dan meminta ditertibkan dari BPT setempat.

“Sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi dari BPT mengenai keberadaan bagungunan tersebut,” katanya, Selasa (14/5).

Penegak perda mengaku tidak bisa menertibkan bangunan tersebut kalau tidak ada instruksi dari BPT. “Walaupun kami akan melakukan penertiban, tentunya harus didampingi oleh salah satu petugas dari BPT,” ungkapnya.

Kasubag Penetapan Dan Penerbitan Ijin BPT Sumenep Kukuh Agus Susianto mengatakan sampai saat ini masih belum ada satu orangpun yang mengajukan izin. “Sampai saat ini kami tegaskan tidak ada berkas yang masuk pada kami, berarti itu masih belum mempunyai izin,” tegasnya, Selasa (14/5).

Ia menjelaskan, dalam proses pendirian mini market ke BPT, harus memenuhi semua persyaratan yang berlaku, seperti menunjukkan surat akte tanah, surat pembuktian dari lingkungan sekitar yang dibuktikan dengan penandatanganan dari warga setempat, serta rekomendasi dari

BLH (Badan Lingkungan Hidup) setempat. “Jika persyaratan sudah bisa dipenuhi, maka semuanya akan diperoses dan akan diajukan kepada bupati,” terangnya.

Setelah ada rekomendasi dari bupati, lanjut Kukuh, berkas yang masuk masih diseleksi mengenai kelayakannya. “Sebelum diterbitkan surat izin, kami juga akan melakukan pengkajian terlebih dahulu, jika layak maka akan diterbitkannya,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengakatakan, dalam waktu dekat akan melakukan penertiban terhadap sejumlah banguan yang belum mempunyai IMB. “Kami segera akan melakukan komonikasi dengan BPT dan juga Satpol PP untuk mendapingi kami dalam menertibkan bangunan yang masih belum mempunyai IMB,” katanya, Rabu (15/5).

Sebelum melakukan tindakan terhadap bangunan yang belum mempunyai IMB, pihaknya akan membuat perda tentang pengendalian pembangaun tak berizin. “Dalam minggu ini kami masih akan membahas raperdanya dulu, baru akan melakukan penertiban,” terangnya.

Dalam penertiban yang akan dilakukan ini, pihaknya tidak akan serta merta menghentikan atau melakukan penggusuran terhadap bangunan yang belum mempunyai IMB. “Kami masih memberikan kesempatan selama 30 hari bagi pemiliknya untuk melakukan pengurusan IMB,” tegasnya. (edy/mk)

LITERASI

Jam Pelayanan Perpustakaan Perlu Ditambah SUMENEP – Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep Mohammad Firdaus mengusulkan jam pelayanan peminjaman buku di perpustakaan daerah setempat ditambah. DPKS sudah memberikan rekomendasi kepada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi untuk tetap membuka pelayan pada hari Sabtu dan Minggu. “(Dengan penambahan jadwal pelayanan) para siswa yang pulang sekolah mendapatkan waktu luang ke perpustakaan untuk membaca buku. Kalau anak-anak pulangnya jam 2, bukanya jam 4 dan tutupnya minimal jam 10 malamlah,” pintanya, Rabu (15/5).

Penambahan waktu di luar jam kantor, menurutnya, harus diupayakan. Dalam pantauan yang dilakukan oleh DPKS, banyak sekolah, dari tingkat SD sampai SMA, tidak memiliki sarana perpustakaan dengan koleksi buku yang memadai.

Untuk itu, akan sangat positif apabila pihak pengelola Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mengupayakan penambahan waktu di luar jam kantor. “Mengenai penjagaan juga dapat diatur karena hal tersebut merupakan teknis.

Sebab, yang terpenting keinginan pemerintah mengubah mindset dan paradigma berpikir untuk melakukan revolusi yang baik sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Menanggapi hal itu Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Agus D Putra mengatakan, sampai sekarang jam buka perpustakaan masih sesuai dengan jam kerja, yaitu dari jam 7.00 sampai 15.30. Untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan di luar jam kerja sudah dipenuhi oleh perpustakaan keliling.

“Masyarakat atau organisasi pendidikan yang membutuhkan waktu di luar jam kantor bisa mengajukan peminjaman buku,” tuturnya.

Lembaga-lembaga pendidikan yang sudah melakukan peminjaman buku di luar jam kantor, menurutnya, sudah ada. Sedangkan untuk pelayanan perpustakaan umum selain jam kerja belum dilakukan dan belum memikirkan penambahan jam pelayanan, karena karyawan yang berjaga statusnya pegawai negeri sipil yang pekerjaannya dibatasi oleh waktu.

Pihaknya tidak menambah waktu di luar jam kantor karena sejak awal yang ditargetkan perkembangannya adalah perpustakaan di tingkat desa. Selain itu, minat baca masyarakat masih 42 persen dan pihaknya tidak akan melakukan inovasi dengan menambah jam di luar kantor karena dianggap membuang-buang waktu. “Karena minat baca masih kurang, penambahan waktu saya rasa masih hal yang mubadzir,” tuturnya. (athink/mk)

syamsuni/koran madura

DEMO. Ratusan warga Desa Basoka Kecamatan Rubaru berdemo di depan rumah Ketua Panitia, Rabu (15/5). Mereka meminta klarifikasi karena pelaksanaan pilkades dinilai curang. Massa meminta pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan ulang.

Warga Menghendaki Pilkades Diulang SUMENEP – Sekitar 700 warga Desa Basoka Kecamatan Rubaru melakukan aksi demo ke rumah Ketua Pantia Pilkades Desa Basokah Asy’ari. Mereka meminta pemilihan kepala desa (pilkades) diulang. Menurut masyarakat, pilkades yang dilakukan tiga hari lalu tersebut ditengarai curang dan tidak fair.

Selain itu, massa meminta panitia dibubarkan dan mengangkat panitia baru karena ditengarai bekerja tidak profesional dan memihak kepada salah satu calon kepala desa dengan cara menggelapkan suara.

Pantauan Koran Madura, dalam aksi tersebut mereka juga membawa sejumlah poster yang berisi kecaman, seperti “Panitia Curang, Kami minta Pemilihan Ulang”, “Panitia Menggelapkan Hak Suara”, “Pilkades Curang Harus Diulang”, “Usut Tuntas Kecurang Panitia.

Para pendemo juga berteriak menyampaikan tuntutannya. “Keluar Asy’ari, temui kami. Panitia maling, mencuri suara calon. Panitia harus keluar, jelaskan kepada kami kok bisa kecurangan itu terjadi, termasuk telah menyalahi aturan kesepakatan,” teriak Rizkiyah di depan rumah Asy’ari.

Suwitno, koorlap aksi sekaligus tim pemenangan calon nomor urut 1 Yazari mengatakan, ratusan warga yang datang ke rumah ketua panitia untuk untuk meminta klarifikasi langsung kepada Asy’ari.

Menurut dia, pelaksanakan pilkades diwarnai kecurangan.

Tidak berlangsung jujur, bebas dan adil. Juga telah terjadi politik uang (money politic) “Ada beberapa tuntutan yang kami bawa. Salah satunya, menutut panitia agar dibubarkan, dan BPD membentuk pani-

tia ulang. Karena pelaksanaan pilkades diwarnai oleh kecurangan dan money politic,” katanya, Rabu (15/5) kepada wartawan.

Dia menjelaskan, bentuk kecurangan salah satunya adalah ada warga di luar Desa Basokah mencoblos di Desa Basokoh. “Selain itu, juga diwarnai politik uang. Ada banyak masyarakat mengaku menerima uang dari calon incumbent, Fathor. Padahal dalam kesepakatan bersama (MoU), panitia, dan juga calon sepakat bertarung secara fair, tak ada kecurangan maupun politik uang,” jelas Suwitno.

Ketika disinggung lebih jauh tentang praktik politik uang, Suwitno mengatakan bahwa menurut pengakuan warga ada yang menerima Rp. 15.000 sampai 20.000.

“Maka dari itu, Pilkades Desa Basokah telah menciderai etika demokrasi. Termasuk menandakan bahwa panitia tidak independen, karena telah memihak pada calon incumbent,” ujarnya.

Beberapa informasi yang dihimpun oleh Koran Madura dari berbagai sumber, baik warga, tim pemenangan maupun juga dari pihak kecamatan bahwa keputusan panitia telah mememangkan calon nomor urut dua, yaitu Fathor, calon incumbent. Fathor menang 18 suara dari Yazari, yaitu dapat suara 1331, sedangkan Yazari

dapat suara 1313 dengan hak pilih 3.573.

Namun, dalam pelaksanaan tersebut, menurutnya, pendukung calon nomor urut satu, Yazari telah berlangsung tidak jujur, bebas dan adil. Salah satunya, kejanggalan yang terjadi penghitungan surat suara dilaksanakan secara tertutup, dan diketahui jumlah surat suara kurang satu. Tapi, setelah dihitung secara terbuka surat suara diketahui lebih empat.

“Kok bisa seperti itu? Inilah yang mengganggu kami sehingga ribuan masyarakat datang ke rumah ketua panita agar pilkades dilaksanakan ulang,” Rois, salah saatu tokoh yang ikut berdemo.

Sesaat setelah tidak mendapat kepastian, para pendemo sempat ricuh ketika mereka memaksa masuk ke rumah Asy’ari. Mereka mau masuk untuk mengecek keberadaan Asy’ari yang menurut informasi tidak ada di rumah. Rumah mereka kosong, tak ada satu orang pun yang ada. Kericuhan itu juga ditengarai lantaran pihak aparat kepolisian kurang siaga untuk melerai ribuan pendemo.

Pengamatan Koran Madura, terlihat pihak keamanan kelimpungan karena hanya dari polsek yang datang. Itupun kurang lebih hanya 5 orang.

Pihak polsek baru menghubungi Polisi Resor Sumenep ketika mereka sudah terjadi kericuhan.

Mediasi Sementara Camat Rubaru Moh Taufiq mengatakan, demo kali ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pilkades yang menurut

mereka telah terjadi kecurangan. “Karena pada pelaksanaan pilkades hari Senin lalu, mereka nilai panitia telah melakukan kecurangan. Termasuk juga menurut mereka, semua panitia adalah orangorangnya incumbent,” katanya.

Agar dapat kejelasan maka pihaknya akan memediasi antara masyarakat dengan pihak calon yang nomor dua.

“Termasuk juga, kami akan memediasi dengan pihak panitia agar semuanya bisa dapat titik terang,” jelas Taufiq kepada wartawan.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang tentang antisipasi kericuhan pihak kecamatan sudah melakukan kontak dengan pihak polres untuk segera datang ke TKP, termasuk juga berupaya menghubungi semua eleman pemerintahan di lingkungan Kecamatan Rubaru.”Seperti polsek, koramil dan pihak-pihak yang lain untuk bisa mengamankan,” terangnya.

Disinggung lebih lanjut tentang tuntutan ribuan masyarakat, Moh Taufiq menjelaskan agak tidak mungkin dilaksanakan pilkades ulang.

“Karena panitia sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada,” pungkanya.

Jika terpaksa masalah ini berlanjut, lanjut dia, maka akan serahkan kepada mereka, apakah akan dibawa ke ranah hukum atau seperti. ”Kami akan mediasi, tetapi yang jelas, pilkades ulang tuntutan mereka sulit terealisasi, selain sudah disahkan, juga panitia melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang ada,” jelas Taufiq. (sym/mk)

SUMENEP – Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Sumenep pada tahun 2013 akan merenovasi pasar yang ada di Kecamatan Ganding. Peremajaan pasar tradisional Kecamatan Ganding dianggarkan Rp. 100 juta.

Kabid Pendapatan DPPKA Sumenep Imam Sukandi mengatakan, renovasi pasar yang belum memiliki tempat penjualan ikan itu sangat mendesak.

Keberadaan beberapa fasilitas, terutama los di dalam pasar, tidak memadai, sekalipun pada tahun sebelumnya pemerintah telah menambah los. “Kami akui bahwa Pasar Ganding terutama pedagang ikan masih belum mempunyai tempat, sehingga perlu adanya pembangunan lagi,” katanya, Rabu (15/5).

Ia menjelaskan, pada tahun ini telah merenovasi empat kios di dalam Pasar Ganding, namun keempat kios tersebut masih kurang memadai karena banyaknya pedagang, lebih khusus pedagang ikan yang selama ini belum memiliki tempat. “Berhubung adanya lokasi yang kosong dan itu menjadi tempat berjualan ikan laut, alangkah lebih baik jika dibangun satu los lagi dan ditempati oleh para penjual ikan laut,” jelasnya.

Pembangunan satu kios tersebut, menurut Imam, telah dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 100 juta. Pihaknya berjanji pada pertengahan tahun telah bisa ditempati oleh para pedagang ikan, sehingga tidak lagi berada di luar kios. ”Kalau tidak ada halangan, maksimal satu bulan lagi sudah dimulai pembangunannya,” ucapnya.

Selain menambah kios di dalam pasar tradisional, pihaknya juga berencann merenovasi pertokoan yang ada di luar pasar. Dengan demikian, pedagang tidak lagi berjualan di luar areal pasar yang telah disediakan oleh pemerintah.

Selama ini, banyaknya pedagang yang berada dipinggir jalan dapat mengganggu arus lalu lintas, terutama pada hari Senin yang merupakan hari pasaran. ”Kami harap jika sudah selesai renovasi nantinya, pedagang agar tidak lagi berjulan di luar pasar. Sehingga tidak lagi mengganggu terhadap lajunya kendaraan bermotor,” katanya. (edy/mk)

BBM DI KEPULAUAN

Harga Premium Menembus Angka Rp 9 Ribu per Liter SUMENEP - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah kepulauan Sumenep, seperti di pulau/Kecamatan Sapeken dan Masalembu melonjak drastis.

BBM jenis premium, di Sapeken mencapai Rp 9 ribu dan jenis solar mencapai Rp 8.500 per liternya.

Anggota DPRD Sumenep asal Sapeken, Dulsiam mengatakan, harga BBM jenis premium dan solar divkepulauan melonjak drastis, hal itu terjadi sejak satu minggu yang lalu dan itu terjadi dihampir semua kepulauan di Sumenep.

Tingginya harga BBM itu dipastikan sangat memberatkan masyarakat di kepulauan karena BBM bagi warga kepulauan tidak hanya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan melainkan untuk perahu guna mencari ikan di laut. ''Harga BBM dikepulauan sejak satu minggu terahir ini memang tinggi, mencapai Rp 9 ribu untuk jenis premium dan Rp 8.500 untuk jenis solar. Padahal, normalnya premium dan solar hanya Rp 6.500 perliternya,'' kata Dulsiam di kantor dewan,

Rabu (15/5).

Dia menegaskan, terjadinya lonjakan harga BBM di kepulauan itu disebabkan isu rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Pengecer BBM di kepulauan tidak memastikan terlebih dahulu upaya menaikkan harga BBM itu. Dan pengecer pun tidak mau rugi jika harga BBM benar-benar naik, makanya sebelum pemerintah menaikan, pengecer lebih dulu menaikan. ''Kami melihatnya, pengecer itu menaikan harga BBM karena

ada isu bahwa pemerintah hendak menaikan harga BBM meski sebenarnya kan pemerintah belum menaikan,'' ungkapnya.

Dijelaskan, meski harga BBM tinggi, stoknya tetap cukup, tapi diprediksi tetap mengganggu kegiatan perekonomian masyarakat di kepula uan. ''Kalau stoknya hingga saat ini masih aman-aman saja, tidak ada keluhan dari masyarakat, hanya harga yang menjadi persoalan dimasyarakat,'' ungkapnya.

Dengan isu kenaikan harga

BBM itu, kecenderungan penimbunan juga bisa terjadi di kepulauan. Untuk itu, pemerintah perlu ada langkah-langkah agar masyarakat tidak termakan oleh isu tersebut. ''Isu pemerintah akan menaikkan harga BBM itu bisa memicu terjadinya penimbunan BBM,'' imbuhnya.

Dia berharap, kenaikan harga BBM itu bisa dikendalikan karena memberatkan masyarakat, apalagi lebih tinggi lagi dari sekarang.''Harapan kami harga BBM ini kembali normal seperti awal,''harapnya. (rif/sym)

PAMEKASAN

3

KAMIS 16 MEI 2013 NO.0118| TAHUN II

Elpiji 3 Kilogram

Pertamina Setujui Penambahan Kuota

DEMO. Mahasiswa membawa spanduk dan membakar ban ketika berunjuk rasa di kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Jatim, Rabu (15/5). Mereka menuntut Kakanwil Jatim, memberhentikan Kepala Kemenag Pamekasan karena dugaan melakukan KKN, tidak membayar tunjangan fungsional 5.137 guru serta pemotongan gaji pegawai sebesar Rp 350 ribu per orang dengan dalih iuran koperasi baru.

Wakil Ketua DPRD Sarankan Nurmaluddin Legowo Mundur PAMEKASAN- Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, meminta Kepala Kantor Kementrian Agama Pamekasan, Nurmaluddin, legawa mundur dari jabatanya sebagai Kepala Kemenag.

Sebab, kebijakan yang diambil pejabat yang baru sepuluh bulan memimpin Kantor Kemenag Pamekasan itu dinilai

fatal dan seringkali menimbulkan penolakan. pamekasan.

Pernyataan itu disampaikan Khairul Kalam menang-

gapi maraknya unjukrasa yang disebabkan oleh kebijakan Kepala Kemenag, Nurmaluddin, dalam beberapa waktu terakhir. ”Jika kebijakanya telah dianggap fatal, saya harap beliau bisa legawa mundur.

Sebab, dalam beberapa bulan terakhir, Kantor Kemenag selalu menjadi sasaran unjukra-

sa yang berawal dari kebijakan pimpinannya,” kata Khairul Kalam, Rabu (15/5).

Khairul berpandangan, jika kondisi itu terus dibiarkan, akan mengancam kondisi pendidikan di Kabupaten Pamekasan terutama yang berada di bawah naungan Kantor Kemenag.

Karenanya, secara kelembagaan, DPRD menemui Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur dan Menteri Agama RI untuk menyampaikan masalah itu dan meminta agar segera diambil langkah untuk mengatasi kemelut yang terjadi di wilayah kewenangan Kementerian Agama.

Rabu (15/5), kantor pimpinan Nurmaluddin itu kembali digoyang unjukrasa. Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Mahsiswa Pemuda Menggugat (MPM) melakukan aksi protes terhadap kepemimpinan Nurmaluddin dan meminta dia untuk mundur dari jabatannya.

Para aktivis menilai, Nurmaluddin merupakan bagian dari masalah hingga sikap dan kebijakannya menimbulkan dampak negatif.

Diantara kebijakan yang dinilai berdampak negatif itu diantaranya mutasi sepihak guru MAN Pamekasan dan beberapa kasus pemotongan gaji dan tunjangan guru serta penarikan dana bagi guru yang akan mengurus

Nomor Registrasi Guru.

“Sebelum dipimpin Nurmal, Kantor Kemenag Pamekasan merupakan kantor yang cukup disegani karena ditempati dan dipimpin orang-orang yang agamis,” kata Iam Kholil, koordinator aksi dalam orasinya.

Ia meminta Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur segera mengambil langkah untuk menyelamatkan Kantor Kemenag Pamekasan. Langkah yang dituntutnya itu, adalah mengganti kepala kantor tersebut.

Aksi yang dilakukan aktivis MPM itu sempat diwarnai kericuhan. Itu terjadi ketika seseorang tiba-tiba menyebarkan selebaran yang isinya bertolak belakang dengan tuntutan MPM. Para pendemo langsung mengejar pemuda yang segera lari masuk ke kantor Kemenag tersebut. Mereka menduga, pemuda itu merupakan orang suruhan oknum pimpinan Kemenag Pamekasan untuk mengacaukan jalannya aksi.

Para mahasiswa yang mengejar pemuda itu berusaha masuk ke ruang kerja Nurmaluddin. Karena pintu kantor normaluddin terkunci, mereka berusaha mendobrak pintu ruangan, namun usaha itu tidak berhasil. Para mahasiswa lalu menutup ruangan itu dengan menggunakan palang dari kayu. (awa/muj)

KRIMINAL

Pengungkapan Pembunuhan di Ambender Terkendala Saksi PAMEKASANSatuan reserse dan kriminal (Satreskrim) Polres Pamekasan sampai saat ini masih kesulitan untuk melakukan upaya pengembangan dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan di Desa Ambender Kecamatan Pegantenan Pamekasan, beberapa waktu lalu.

Kendala utama yang dihadapi penyidik yaitu menghadirkan saksi-saksi yang terlibat atau melihat langsung kejadian ini.

Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman mengatakan, pihaknya kesulitan menghadirkan saksi-saksi, karena warga sekitar enggan untuk memberi kesaksian dalam peristiwa tersebut. Sedangkan saksi sekaligus korban saat ini masih menjalani perawatan akibat luka parah yang diderita akibat sabetan senjata tajam pada bagian perutnya.

“Kendala kami tidak ada saksi yang bersedia memberi keterangan kepada penyidik.

Sedangkan saksi korban, termasuk salah satu pelaku yang masih dalam pengawasan sedang menjalani perawatan,” katanya, Rabu (15/5).

Menurut Kapolres, pihaknya baru akan melakukan upaya pengembangan untuk memastikan motif termasuk pelaku-pelaku yang terlibat dalam penganiyaan dan pembunuhan itu. Meski demikian, pihaknya sudah memiliki data awal yang sudah mengarah kepada keterlibatan beberapa pihak namun masih perlu didalami.

Satu-satunya pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu berinsial SN warga Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan.

SN merupakan anak dari NL,

yang juga diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap korban Ismail, warga desa setempat.

Satu-satunya pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu berinsial SN warga Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan.

SN sempat menjalani perawatan di RS Dokter Slamet Martodiredjo Pamekasan, akibat luka yang dideritanya. Luka

yang diderita korban diduga akibat sabetan senjata tajam milik korban yang saat itu melakukan upaya perlawanan.

Sedangkan Ruji saksi sekaligus korban, yang saat kejadian berboncongan dengan Ismail korban meninggal dunia, harus dirujuk ke RS Dokter Soetomo karena menagalami luka parah pada bagian perut.

Kuat dugaan, pembunuhan yang terjadi sekitar pukul 16. 15 WIB pada Sabtu (4/5) lalu, bermotif asmara. Korban diduga menyelingkuhi istri NL, yang merupakan orang tua dari tersangka SN, bahkan keduanya sempat cekcok mulut setahun lalu.

Sedangkan pelaku penganiyaan dan pembunuhan terhadap korban diperkirakan mencapai enam orang termasuk salah satu berinial SN yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Keberadaan kelima pelaku lainnya sampai saat ini masih belum terendus oleh aparat kepolisian setempat. Bahkan ada kekawatiran para pelaku sudah melarikan diri ke luar negeri, yaitu Malaysia.

Nama atau inisial kelima pelaku yang diduga terlibat ini belum diungkap untuk kepentingan penyelidikan.

Namun keterlibatannya sudah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui kejadian itu.

Adapun barangbukti yang sudah disita polisi berupa celurit, pakaian korban, serta motor yang digunakan korban saat peristiwa terjadi. Para pelaku dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau 20 tahun penjara. (uzi/muj)

PAMEKASAN- Pertamina akhirnya menyetujui penambahan kuota distribusi Bahan Bakar Elpiji ukuran 3 kilogram di Pamekasan. Saat ini, pasokan bahan bakar tersebut untuk Pamekasan mencapai 8.400 tabung.

Penambahan kuota itu didasarkan atas usulan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dari hasil rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menyusul kelangkaan dan kenaikan harga elpiji ukuran tabung 3 kilogram beberapa bulan terakhir.

Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pamekasan, Jumhari Ghani, Rabu (15/5), mengatakan Pertamina sudah memberikan tambahan kouta khusus di wilayahnya sejak pekan lalu.

“Sebelumnya kami sudah berkirim surat ke Pertamina untuk meminta tambahan kuota dan mendapat tanggapan dengan memberikan tambahan kouta sebanyak 8400 tersebut,” kata Jumhari.

Meski demikian, Jumhari meminta agar masyarakat menggunakan bahan bakar elpiji ukuran tabung 12 kilogram karena persediaannya sangat cukup dibanding elpiji ukuran tabung 3 kilogram.

Kepala Bagian Perekonomian Pamekasan, Khairul Hidayat, mengatakan dari hasil peninjauan yang dilakukannya ke sejumlah agen, dipastikan kenaikan harga tidak terjadi di tingkat agen, namun dimungkinkan terjadi di tingkat pengecer.

“Dari hasil pemantauan yang kami lakukan, di tingkat agen tidak terjadi kenaikan harga. Persediaan dan harga masih normal,” kata Khairul Hidayat.

Berdasar penelurusan Koran Madura, kelangkaan dan kenaikan harga elpiji terjadi di beberapa kecamatan, diantaranya di Kecamatan Tlanakan. Warga mengaku kesulitan mendapatkan bahan bakar tersebut, karena sejumlah pengecer mengaku tidak memiliki persediaan.

Nurul Hikmah, warga Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan mengatakan, sejak dua bulan terakhir, harga bahan bakar tersebut terus mengalami kenaikan dari Rp. 14 ribu pertabung menjadi Rp. 17 ribu pertabung.

Selain harganya naik, persediaan di sejumlah pengecer juga seringkali habis.

Salah satu pengecer elp-

iji di Jalan Bazar, Hafifah, mengatakan pengiriman elpiji ke tokonya seringkali terlambat sehingga dirinya harus datang langsung ke agen untuk mengambil jatah pasokan. Akibatnya, dirinya terpaksa menaikkan harga sebagai pengganti biaya pengambilan. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, menyatakan telah merekomendasikan penambahan kuota distribusi bahan bakar elpiji ukuran tabung 3 kilogram. Penambahan kuota itu direkomendasikan menyikapi terjadinya kelangkaan bahan bakar tersebut selama dua bulan terakhir.

Wakil Ketua Komisi B, Fathorrahman, mengatakan rekomendasi penambahan kuota itu sudah dikirim ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat beberapa waktu lalu, agar segera diajukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina.

Penambahan alokasi itu, dinilai Fathorrahman, perlu segera dilakukan karena stok yang tersedia, tidak mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga bahan bakar tersebut mulai sulit diperoleh.

Dijelaskan, terjadinya kelangkaan gas elpiji bersubsidi di Pamekasan selama ini, karena terjadinya peningkatan kebutuhan menyusul peningkatan animo masyarakat dalam menggunakan gas elpiji setelah subsidi minyak tanah dicabut.

Kondisi itu menyebabkanterjadinya kenaikan harga dari sebelumnya Rp. 15 ribu pertabung, menjadi Rp. 17 ribu hingga Rp. 18 ribu pertabung. Kenaikan harga itu diantaranya terjadi di wilayah utara Kabupaten Pamekasan.

“Kami banyak menerima pengaduan masyarakat, tentang kelangkaan ini teruma di wilayah utara. Setelah kami selidiki ternyata bukan karena ada penimbunan, tatapi faktor kebutuhan masyarakat meningkat.

Makanya kami merekomendasikan untuk mengajukan penambahan kuota,” katanya.

Saat ini, DPRD Pamekasan masih menunggu tindaklanjut dari rekomendasi tersebut, karena belum menerima laporan perkembangannya. Ia berharap, rekomendasi itu segera ditindaklanjuti, agar kelangkaan yang terjadi segera teratasi. (awa/uzi/muj)

Sengketa Pilkades Branta Pesisir

Komisi A Batal Klarifikasi PAMEKASAN- Protes yang dilayangkan warga yang mengatas namankan Persatuan Rakyat Branta Pesisir (PRBP), terkait hasil Pilkades di desa itu, nampaknya menemui jalan buntu. Sebab, Komisi A DPRD Pamekasan, yang membidangi hal tersebut mengurungkan niatnya untuk meminta klarifikasi kepada pihak terkait.

Rencana semula, Komisi A berencana meminta klarifikasi kepada panitia pilkades, camat serta pihak-pihak terkait lainnya dalam jangka waktu maksimal dua hari setelah unjukrasa PRBP digelar pada Senin (13/5) lalu.

Namun rencana itu dibatalkan, karena kepala desa terpilih sudah dilantik oleh Bupati Pamekasan Ach. Syafii, Selasa (14/5) lalu, bersamaan dengan pelantikan 29 kepala desa lainnya.

Ketua komisi A DPRD Pamekasan Suli Faris, Rabu (15/5), membenarkan pembatalan rencana itu. Pihaknya merasa heran, karena dalam penyelesaian permasalahan tersebut komisinya tidak dilibatkan untuk membahas permasalahan tersebut. Padahal, persoalan itu sudah diadukan ke DPRD oleh warga desa setempat.

“Kami memang berencana melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pilkades itu.

Tapi saya heran, karena kepala desa yang bersangkutan sudah dilantik bupati dan saya sebagai ketua komisi, tidak dilibatkan dalam membahas persoalan ini,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bapemas Pamekasan, Mohammad Zakir menyatakan, permasalahan yang terjadi di Desa Branta Pesisir hanya salah paham dan sudah diselesaikan antar kedua belah pihak. Menurutnya, tahapan pelaksanaan Pilkades di Desa itu sudah sesuai ketentuan Perda dan Perbub yanng berlaku sehingga dianggap tidak ada persoalan.

Atas persoalan tersebut, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terutama kepada panitia pelaksana, dan dipastikan tidak menyalahi aturan, sehingga dilakukan pelantikan.

Massa yang mengatasnamakan PRBP itu menuntut pelaksanaan pilkades ulang antara Misbahul Lailah dan Jamal Arifin. Sebab, dalam pelaksanaan pilkades saat itu dinilai penuh kecurangan dan diduga ada campu tangan aparat yang tidak netral dalam mengamankan pelaksanaan Pilkades. (uzi/muj)

4

Bupati Janji Hapus Kasus Penyimpangan Raskin PAMEKASAN- Bupati Pamekasan, Achmad Syafii berjanji akan berusaha menghentikan kasus penyimpangan penyaluran jatah beras untuk warga miskin (raskin) di wilayahnya. Kasus tersebut, juga diduga menyebabkan banyaknya kepala desa yang kembali mencalonkan diri, kalah dalam Pilkades.

Bupati mengatakan, dirinya sudah bertemu pimpinan Bulog Subdivre Madura untuk meminta penjelasan secara utuh tentang pendistribusian raskin yang selama ini berjalan di wilayahnya.

Ia juga sudah meminta agar Kepala Bulog Subdivre Madura menertibkan oknum karyawannya yang ikut bermain dalam pendistribusian raskin.

“Kami sudah bicara soal itu dengan Kepala Subdivre.

Tujuannya untuk membangun kesepakatan bersama bahwa raskin itu merupakan hak warga kurang mampu yang harus disalurkan secara utuh,” katanya, Rabu (15/5).

Dari pertemuan itu, dinyatakan jatah raskin sudah didistribusikan dari gudang bulog ke masing-masing desa.

Pernyataan itu, kata bupati, juga disertai dengan bukti penyaluran.

Sejauh ini, pihaknya masih mencoba melakukan kajian untuk menemukan akar masalah dari penyimpangan

raskin. Dari akar masalah itu, ia akan mencoba mencari pemecahannya.

“Kami sudah mendengar soal dugaan penyimpangan itu. Namun, saat ini kami masih melakukan kajian untuk menemukan akar masalahnya,” kata Syafii.

Diantara penyimpangan raskin yang sudah diterima informasinya antara lain, dugaan penyelewengan di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan. Di desa itu, bantuan raskin yang diterima masyarakat hanya 1 kilogram dengan harga tebus Rp 4 ribu perkilogram, padahal sesuai dengan ketentuan, bantuan raskin yang harus diterima sebanyak 15 kilogram dengan harga tebus Rp1.600 perkilogram.

Kasus dugaan penyimpangan bantuan raskin lainnya terjadi di wilayah Kecamatan Pademawu, yakni berupa penggelapan yang dilakukan oleh korlap raskin di wilayah itu, senilai Rp200 juta lebih.

Terakhir, pada awal 2013,

kasus dugaan penggelapan raskin kembali mencuat di permukaan adalah dugaan penyimpangan yang terjadi di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan.

Di desa itu, diduga nilai kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai Rp 2,6 miliar. Penggelapan raskin di desa ini terjadi selama kurun waktu 2010 hingga 2013. Bantuan raskin hanya disalurkan selama tiga kali setiap tahun, padahal bantuan itu semestinya setiap bulan sekali, termasuk bantuan raskin ke-13.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Makmun beberapa waktu yang lalu mengatakan, masalah raskin bukan hanya terjadi di desa tertentu, tetapi hampir terjadi di semua desa di Kabupaten Pamekasan dengan tingkat penyimpangan yang berbeda-beda. Mulai dari pengurangan jatah bantuan, serta penggelapan bantuan.

Kalangan DPRD sendiri sempat mengusulkan beberapa solusi guna menyelesaikan masalah ini, antara lain dengan pola penyaluran bantuan yang transparan.

Seperti mengumumkan jatah bantuan raskin secara ‘by name by adrress’ atau nama dan alamat lengkap penerima bantuan.

Namun wacana ini, tidak ditindak lanjuti. Gagasan

lainnya membentuk panitia khusus (pansus) raskin, serta penyaluran bantuan raskin tersebut oleh kelompok masyarakat (pokmas).

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam mengusulkan, pemerintah sebaiknya menghentikan

DINAS KESEHATAN

Galau, Bidan PTT Curhat ke Komisi D

program bantuan raskin itu, jika sistem distribusi tidak bisa diperbaiki dan penyimpangan tetap terjadi. ia menilai penyimpangan bantuan raskin terlalu parah dan belum ada perbaikan yang dilakukan pemkab dalam sistem distribusi.(awa/muj).

PERINGATI PATTIMURA. Seorang penari cakalele, berpose ala pahlawan nasional Kapitan Pattimura di atas Benteng Duurstede, saat peringatan hari Pattimura yang ke-196 di Lapangan Merdeka, Kota Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Peringatan hari Pattimura ini diawali pengambilan api obor di Gunung Saniri Pulau Saparua, kemudian diarak melewati sejumlah desa di sana.

PILGUB JATIM

Panwaslu Temukan 17.000 Dukungan Fiktif Pamekasan - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan, Madura menemukan sekitar 17.000 (kopi KTP) dukungan bakal calon perseorangan Pemilu Kepala daerah (Pilkada) Jatim diduga fiktif.

“Ini berdasarkan hasil pemantauan yang kami lakukan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan,” kata Ketua Panwaslu Pamekasan, Zaini, Rabu.

Zaini menjelaskan, temuan adanya dugaan dukungan bakal calon Gubernur Jatim fiktif itu, karena tanda tangan yang diajukan sebagai pendukung oleh tim bakal calon gubernur dari unsur perseorangan itu, berbeda dengan tanda tangan yang tercantum di kartu tanda penduduk (KTP) pendukung itu.

Pihak Panwaslu Kabupaten Pamekasan, kata dia, telah melaporkan temuan dugaan dukungan fiktir itu ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur.

“Semua data temuan dugaan dukungan fiktif itu telah kumpulkan dari masing-masing panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dan telah kami laporkan ke Bawaslu Jatim,” ucapnya, menjelaskan.

Selain beda tanda tangan,

PAMEKASAN

KAMIS 16 MEI 2013 NO.0118| TAHUN II

sambung Zaini, ada juga pendukung bakal calon perseorangan itu yang telah meninggal dunia, sehingga hal itu dianggal gugur.

Ia menjelaskan, jumlah dukungan bakal calon gubernur dari unsur perseorangan di Kabupaten Pamekasan sebanyak 26.000 orang. Dari jumlah itu, menurut Zaini yang memenuhi syarat dukungan sesuai dengan ketentuan hanya sekitar 9.000 orang.

Sedangkan, sebanyak 17.000 orang sisanya tidak memenuhi syarat karena berbagai alasan. Selain karena diduga fiktif, juga ada pendukung bakal calon gubernur dari unsur perseorangan itu yang sudah meninggal dunia.

Ketua Panwaslu Pamekasan lebih lanjut menjelaskan, sesuai dengan ketentuan, berkas dukungan calon perseorangan yang diduga fiktif itu masih bisa diperbaiki.

“Tetapi, jumlahnya harus lebih banyak dari jumlah dukungan yang ada saat ini, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya, menambahkan.

Ajak Mahasiswa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan mengajak mahasiswa

dan kalangan akademisi ikut memantau proses tahapan Pemilihan Gubernur Jatim dan Pemilu Legislatif 2014 untuk menekan terjadinya pelanggaran dan praktik politik uang.

Ketua Panwaslu Kabupaten Pamekasan Zaini, Rabu mengatakan peran aktif mahasiswa dan kalangan akademisi sangat penting dalam berupaya menekan terjadinya pelanggaran pemilu, mengingat kelompok ini merupakan kelompok elit intelektual yang mengerti ketentuan perundang-undangan.

“Selain itu, mahasiswa dan kalangan akademisi ini juga memiliki akses luas kepada masyarakat, tentunya dengan cara mereka sendiri,” kata Zaini.

Oleh karenanya, sambung dia, Panwaslu akan menggandeng kelompok ini, sehingga, tahapan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pamekasan, baik pemilu kepala daerah Gubernur Jatim maupun pemilu legislatif berlangsung sesuai harapan.

Bentuk kerja sama yang dilakukan Panwaslu antara lain dengan menggelar dialog, seminar dan juga berupa sarasehan di kampus-kampus yang ada di Kabupaten Pame-

kasan.

“Tadi pagi anggota Panwaslu Pamekasan juga telah menjadi narasumber dalam acara seminar politik yang digelar Universitas Madura. Jadi saat itu kita memiliki ruang untuk menyampaikan berbagai pendapat dan sosialisasi tentang pentingnya proses pemilu yang jujur dan adil,” katanya.

Panitia pengawas yang ada di Kabupaten Pamekasan dan bertugas melakukan pengawasan tahapan pemilu, memang tersebar di semua kecamatan dan desa.

Di tingkat kecamatan, kata Zaini, telah terbentuk panitia pengawas kecamatan (Panwascam), sedang di tingkat desa, pengawasan dilakukan oleh panitia pengawas lapangan (PPL).

“Tapi mereka ini kan jumlahnya sangat terbatas. Di tingkat kecamatan hanya tiga orang dan di desa hanya satu orang, kendatipun desa yang harus diawasi sangat luas,” kata dia.

Sehingga, sambung Zaini, tidak mungkin seorang pengawas yang ada di desa itu bisa memantau atau melakukan pengawasan semua jenis pelanggaran yang terjadi di lapangan dalam waktu yang sama

PAMEKASANSebanyak 114 bidan kontrak atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, sedang dilanda keresahan menyangkut nasib mereka.

Keresahan itu muncul setelah terbit Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 7 tahun 2013, yang diantaranya membatasi masa kerja bidan kontrak maksimal 9 tahun atau dua kali masa perpanjangan, dengan masa kerja masingmasing 3 tahun.

Mereka kawatir akan menjadi pengangguran setelah menjalani dua kali perpanjangan kontrak, karena permenkes itu tidak memberi jaminan masa depan para bidan kontrak.

Karena tidak mendapat jaminan masa depan, sejumlah perwakilan bidan kontrak Rabu (15/5), mengadu sekaligus meminta dukungan ke komisi D DPRD setempat. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang komisi D, mereka ditemui ketua dan anggota komisi D serta Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam.

Juru bicara bidan, Ulum, menyatakan, Permenkes yang baru terbit itu dinilai sangat tidak berpihak kepada para bidan kontrak dan terkesan tidak menghargai jasa mereka. Sebab, dalam permenkes ini, justru mempersilahkan para bidan untuk membuka praktik mandiri, atau mengikuti seleksi CPNS melalui jalur umum.

Padahal para bidan ini sudah berpartisipasi pembangunan khususnya bidang kesehatan, utamanya dalam menyelamatkan ibu dan bayi.

“Kami sedang galau pak, karena seolah-olah habis manis sepah dibuang. Kami sudah mengabdi 9 tahun tapi setelah itu kami dibuang,” katanya.

Menurut Ulum para bidan kontrak di Pamekasan sangat membutuhkan dukungan DPRD untuk memperjuangkan nasib mereka. Harapannya, para bidan ini bisa tetap mengabdi baik dengan status kontrak, terlebih bisa diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS), melalui jalur khusus.

Menurut Ulum, seluruh bidan kontrak se Indonesia saat mengalami keresahan yang sama paska Permekes ini terbit. Para bidan ini juga sudah mengadukan langsung ke komis IX DPR-RI, untuk diperjuangkan.

Menanggapi keluhan para bidan, Khairul Kalam, menyatakan, bisa mema-

hami keluhan dan perjuangan mereka. Menurutnya, bidan merupakan pegawai yang memiliki kehalian khusus namun sampai saat ini belum mendapat perlakuan khusus dari pemerintah.

“Hemat saya, ibu-ibu ini memang sangat layak diangkat CPNS dari pada PTT yang sudah masuk katagori K-2.

Yang ada sekarang itu saya nilai abal-abal,” katanya.

Oleh karenanya, pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan dengan berkoordinasi ke Komisi IX DPR-RI, Kementerian kesehatan dan Men-Pan. Ia meminta para bidan tersebut bersabar, karena upaya ini membutuhkan waktu cukup dan tak semudah menemui pejabat di daerah.

Khairul meminta data sebanyak mungkin dari bidan dan Dinkes, agar bisa diperjuangkan semaksimal mungkin. Pihaknya juga meminta Dinkes dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) agar mendukung perjuangan para bidan tersebut dan tidak menimbulkan kesan memojokan dua lembaga itu.

Dalam kesempatan itu, Khairul juga meminta ketersediaan ketenagaan di Jawa Timur, yang setiap tahunnya mencapai puluhan ribu.

Mereka juga perlu diperjuangkan dan diayomi agar bisa memperoleh lapangan kerja.

Sementara itu, Sekertaris Dinkes Agus Budi Santoso menyatakan siap untuk ikut serta memperjuangkan nasib para bidan itu. Sebab, setelah Permenkes itu disosialisasikan, sejumlah perwakilan bidan mendatangi Dinkes, dan meminta untuk segera mengirim proposal terkait nasib para PTT itu.

Sesuai permintaan PTT, proposal itu harus ditandatangani oleh Kepala Dinkes Pamekasan, serta pejabat di Dinkes Propinsi Jatim.

Diakui, Permenkes ini masih multi tafsir, sehingga juga perlu untuk diklarifikasi. Terutama menyangkut pemahaman dua perpanjangan kontrak. Apakah yang dimaksud dua kali perpanjangan ini 6 tahun, atau 9 tahun dengan masa kontrak masing-masing 3 tahun.

Ia menambahkan, 114 bidan PTT merupakan bidan yang terdiri dari beberapa angkatan. Yaitu, angkatan 14 sebanyak 5 orang, angkatan 16 sebanyak 11 orang, angakatn 18 sebanyak 31 orang, angkatan 22 sebanyak 22 orang, angkatan 25 sebanyak 25 orang, angkatan 31 sebanyak 9 orang dan angkatan 34 sebanyak 13 orang. (uzi/muj)

KESEJAHTERAAN GURU di lokasi yang berbeda.

“Di sinilah pertingnya peran aktif kelompok elit intelektual, baik mahasiswa dan kalangan akademisi membantu, berperan aktif ikut melakukan pengawasan,” katanya.

Tentunya, kata dia, bentuk pengawasan yang akan dilakukan kelompok mahasiswa dan kalangan akademisi ini, bukan bentuk pengawasan “aksi” yakni turun ke lapangan secara langsung.

Akan tetapi bentuk pengawasan yang perlu dilakukan kemungkinan pengawasan fenomina, mengkaji berbagai kemungkinan dampak yang bisa terjadi jika ada sebuah pelanggaran untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat.

“Yang juga tidak kalah pentingnya adalah pengawasan dari masyarakat secara langsung dan kesadaran para kontestan partai politik peserta pemilu,” katanya.

Dalam hal tahapan pelaksanaan pilkada Gubernur Jatim, menurut Zaini adalah kesadaran dari tim sukses masing-masing pasangan calon untuk taat aturan juga sangat penting untuk menciptakan tahapan pemilu yang aman, kondusif, jujur dan adil. (ant/mk)

Guru Penerima Tunjangan Laporkan Penangguhan Insentif Pamekasan - Sebanyak 5.137 guru swasta penerima dana tunjangan insentif akan mengutus perwakilan guna mendatangi Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur untuk melaporkan penangguhan honor mereka ke institusi itu pada Jumat (17/5).

Juru bicara guru dari Persatuan Guru Madrasah Swasta Pamekasan Zainullah, Rabu, mengatakan rencana kedatangan perwakilan guru ke Kanwil Kemenag Jatim itu karena sampai saat ini hak mereka belum juga dicairkan.

“Sebagaimana tuntutan kami kepada Kepala Kemenag Pamekasan, rencana kedatangan perwakilan guru ke Kanwil Jatim itu juga hendak menyampaikan tuntutan yang sama, karena kami telah berulang kali mendatangi kantor Kemenag Pamekasan untuk menemui Kepala Kemenag Normaludin, namun hasilnya tidak maksimal,” kata Zainullah.

Bagi para guru swasta, katanya, uang sebesar Rp3 juta dalam setahun itu sangat besar, mengingat honor yang mereka terima selama ini sangat kecil.

Honor guru swasta di Pamekasan, menurut Zainullah, hanya dalam kisaran antara Rp50 ribu hingga Rp200 ribu setiap bulan, bahkan di Pamekasan ada juga guru madrasah yang hanya menerima honor Rp10 ribu setiap bulan.

“Sampai saat ini masih ada guru yang menerima honor hanya Rp10 ribu. Makanya, ketika apa yang menjadi hak para guru ini ditangguhkan, jelas kami tidak akan terima,” kata Zainullah.

Pada tahun 2012, sebanyak 9.834 guru di bawah naungan Kemenag Pamekasan mendapat tunjangan insentif dari pemerintah pusat, masing-masing sebesar Rp3 juta per orang.

Ketika dikonfirmasi hal itu, Kepala Kemenag Pamekasan Normaludin menyatakan belum bersedia, namun ia membantah telah melakukan penggelapan seperti yang disampaikan para guru.

“Pencairan tunjangan telah dilakukan oleh pihak bank yang ditunjuk menyalurkan bantuan,” katanya. (ant/mk)

SAMPANG

5

KAMIS 16 MEI 2013 NO.0118 | TAHUN II

BSM

PENDIDIKAN

Seharusnya Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran SAMPANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang Amin Tirtana berharap agar dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) tepat sasaran.

Apabila ada dana BSM yang telah diterima siswa dari anak guru yang sudah PNS seperti yang terjadi di SDN Gunung Sekar 6 hendaknya dikembalikan ke kas daerah.

... Ke depan kepala sekolah harus melibatkan komite sekolah dalam pemberian BSM, karena komite juga tahu siapa yang layak mendapatkan dana itu. Ada berapa tahapantahapan yang harus dilakukan oleh sekolah...

Amin Tirtana Anggota Dewan Komisi D DPRD Sampang

Anggota Dewan Komisi D DPRD Sampang Amin Tirtana mengatakan kepala sekolah agar lebih selektif memberikan bantuan khusus siswa miskin.

Apa pun alasannya, apabila dana BSM diberikan kepada yang bukan haknya dan digunakan untuk pembangunan gedung sekolah, maka itu harus dikembalikan ke kasda (kas daerah).

“Ini sudah termasuk penyalahgunaan anggaran dan salah. Meskipun digunakan untuk pembangunan gedung sekolah. Ke depan kepala sekolah harus melibatkan komite sekolah dalam pemberian BSM, karena komite juga tahu siapa yang layak mendapatkan dana itu. Ada

berapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh sekolah. Kalau masih tetap diterima oleh anak PNS, maka itu ada indikasi faktor kesengajaan,” jelasnya.

Sementara Dinas Pendidikan Sampang melalui Kasi Pembiayaan Yayuk Sriwahyuni mengatakan sudah tidak ada nama anak yang dari PNS menjadi penerima dana BSM di SDN Gunung Sekar 6 pada tahun 2013. Menurutnya, memang tidak boleh apabila dana BSM digunakan untuk pembangunan gedung sekolah, karena dana tersebut untuk membantu siswa miskin secara pribadi agar bisa membeli buku, seragam, dan sepatu siswa.

“Dana BSM tidak boleh apabila diperuntukkan untuk pembangunan sekolah, karena dana tersebut untuk anak dari keluarga tidak mampu agar bisa membeli perlengkapan sekolahnya,” ucapnya.

Yayuk menerangkan dana BSM yang sudah diterima oleh anak dari bendahara SDN Gunung Sekar 6 menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang akan memberikan sanksi teguran agar lebih selektif dalam memberikan dana BSM, karena yang berhak mendapatkannya adalah siswa tidak mampu dari keluarga miskin, yang satu keluarga mempunyai anak lebih dari tiga yang aktif sekolah, yatim piatu, yatim, dan yang sudah terdata dalam program PKH serta mempunyai kartu miskin.

“Kalau BSM digunakan untuk pembangunan gedung sekolah itu yang tidak benar, nanti kami akan memberikan sanksi teguran kepada sekolah SDN Gunung Sekar 6. Supaya lebih selektif dalam memberikan BSM dan tidak ada kebijakan apapun dari sekolah, karena ini memang haknya orang miskin,” tegasnya (jun/rah)

Pemkab Kurangi Anak Putus Sekolah

ryan hariyanto/koran madura

KUNJUNGAN: Anggota DPRRI saat melakukan kunjungan kepada pengungsi syiah di Gor tennis indoor sampang, Rabu (15/5) kemarin.

DPR RI Inginkan Pengunsi Syiah Berdamai SAMPANG - Lima Anggota DPR RI mendatangi pengungsi syiah di Gor Tennis Indoor Sampang, sekitar pukul 14.00 WIB. Dalam kunjungannya kelima anggota DPR RI menginginkan para pengungsi melakukan rekonsiliasi untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pengungsi.

Lima DPR RI yang melakukan kunjungan ke pengungsi itu di antaranya DR.Ir. Mohammad Jafar Hafsah, Eva Sundari, Busro, Abraham, dan Hermanto. Kelimanya merupakan salah satu Tim Sosialisasi empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berkunjun ke Kabupaten Sampang, Rabu (15/5).

Bahkan rencananya, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkunjung dan bertemu langsung dengan para korban konflik akan secepatnya melakukan pertemuan besar dengan pimpinan provinsi, kepala

daerah Sampang, dan kedua belah pihak dengan beberapa tokoh kelompok dan lembaga instansi terkait agar secepatnya masalah tersebut menemukan titik terang.

Menurut DR. Ir. Mohammad Jafar Hafsah, salah satu Anggota DPR RI, saat mengunjungi para korban, pemerintah menginginkan bagaimana secepatnya para pengungsi bisa melakukan rekonsialiasi dengan tokoh masyarakat sunni.

“Dalam waktu dekat dan secepatnya masalah ini bisa terselesaikan, diupayakan dalam tahun ini. Seluruh to-

koh terkait akan dipanggil ke DPR,” terangnya.

Ia menambahkan seharusnya untuk menemukan titik terang penyelesaian konflik sunni-syiah di Sampang memang harus dilakukan rekonsialiasi. Agar bisa saling memahami dan menghargai.

Sehingga para korban bisa kembali beraktifitas seperti biasa.

"Yang paling bagus adalah rekonsialiasi dan kembali ke asal desa sesuai dengan keinginan mereka, supaya bisa kembali kerja dengan menjalani kehidupannya," imbuhnya.

Bahkan, ketika disinggung terkait akan dilakukan relokasi korban konflik, pria berseragam coklat muda dan berkacamata tersebut menuturkan jalan itu merupakan jalan alternatif yang bisa dilakukan dengan persetujuan bersama pemeluk syiah. (ryn/rah

SAMPANG - Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, berupaya mengurangi jumlah anak putus sekolah melalui program pengurangan pekerja anak dan program keluarga harapan.

Menurut Bupati Sampang KH Fannan Hasib, Rabu, program PPA dan PKH ini merupakan program berkelanjutan dengan tujuan semua anak di Kabupaten Sampang bisa mengenyam pendidikan hingga tuntas.

“Minimal sesuai dengan program pemerintah, yakni mengenyam pendidikan minimal 9 tahun atau hingga lulus SMP,” katanya.

Ia menjelaskan berdasarkan pendataan yang dilakukan dinas terkait, jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Sampang masih tergolong tinggi, yakni sebanyak 120 anak.

Mereka itu merupakan anak usia sekolah tingkat SD hingga SMP, yakni antara umur 7 tahun hingga 15 tahun.

“Nah, melalui program PPA dan PKH ini, kami berharap ke depan tidak ada lagi anak-anak bangsa di Sampang ini yang putus sekolah,” katanya.

Menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang Malik Amrullah, anak-anak yang putus sekolah itu disebabkan faktor ekonomi.

Mereka lebih memilih bekerja membantu kebutuhan hidup orang tuanya dibanding harus menempuh pendidikan, meskipun pemerintah telah menggratiskan biaya pendidikan melalui program bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan siswa miskin (BSM).

“Jadi sebenarnya program PPA dan PKH ini un-

tuk mendorong program wajib sembilan tahun yang telah dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan,” katanya.

Berdasarkan hasil penelian yang dilakukan oleh sejumlah pegiat pendidikan di Madura menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah di Pulau Garam ini, termasuk di Kabupaten Sampang.

Antara lain karena faktor sosial budaya, motivasi dari orang tua rendah, karena beralasan menjaga adik, juga karena malu apabila tidak naik kelas, serta tidak sedikit pula yang putus sekolah karena nikah muda.

Dari sisi faktor geografis juga mempengaruhi banyaknya anak Madura, termasuk di Sampang yang putus sekolah seperti jarak sekolah yang jauh dari rumah.

Dari sisi faktor ekonomi, mereka yang putus sekolah karena alasan tidak ada punya biaya sehingga harus bekerja membantu orang tua.

“Ketiga hal inilah yang menjadi faktor pemicu banyaknya anak putus sekolah di Madura ini,” kata peneliti dari Institute for Education and Culture Studies (Indecs) Madura, Azis Maulana.

Ia menjelaskan penanganan anak putus sekolah di Madura, memang memerlukan penanganan secara menyeluruh, baik dari sisi pendidikan, keluarga, dan ekonomi.

“Saya kira program PKH dan PPA itu sudah tepat untuk mengatasi persoalan pendidikan di Pulau Madura ini. Tentunya dengan catatan apabila program itu memang dijalankan dengan baik dan tepat sasaran,” katanya. (ant/rah)

PERBAIKAN DATA PENDUDUK

Pembersihan Data Hambat Pembuatan KK dan e-KTP

junaidi/koran madura

UNTUK MELINDUNGI: Salah satu warga memberi batu gunung dan pagar untuk melindungi jalan di Jalan KH. Wahid Hasyim Asy’ari setelah diperbaiki oleh warga, Rabu (15/5) kemarin.

PERBAIKAN JALAN

Warga Berswadaya Perbaiki Jalan Raya SAMPANG - Warga Jalan KH Wahid Hasyim Asy’ari Kecamatan Kota Sampang berswadaya memperbaiki jalan beraspal yang rusak. Perbaikan yang dilakukan menggunakan semen mulai dari jam 8 pagi sampai siang karena jalan tersebut dianggap sangat membahayakan pengendara.

Salah satu warga yang ikut memperbaiki perbaikan jalan, Afandi (30) mengatakan kondisi jalan yang rusak sudah lama dan masih belum mendapatkan perbaikan oleh pihak terkait. Dari pada makan korban, dia besama warga memperbaikinya sendiri.

“Sudah lama jalan ini yang rusak dan tidak ada perbaikan, sehingga saya dengan warga yang lain memperbaikinya secara swadaya. Karena

kami anggap ini jalan yang sangat membahayakan. Saya tidak tahu siapa yang merusaknya” ucapnya.

Hal senada juga di ungkapkan oleh H. Imaduddin.

Menurutnya, ketika dirinya bersama teman-temannya berkeliling di sekitar jalan tersebut, melihat jalan belum dibaiki, dirinya berinisiatif untuk memperbaikinya dengan berswadaya. Padahal seharusnya, menurut Imaduddin, yang harus memperbaiki jalan tersebut adalah pihak PDAM, karena pihak PDAM yang merusak jalan tersebut ketika melakukan penggalian saluran air.

Sementara Direktur PDAM Kabupaten Sampang Robet Balbut ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya

sudah melakukan koordinasi dengan PU Bina Marga Cabang Pamekasan sebelum melakukan pengrusakan jalan sehingga untuk perbaikan jalan merupakan tanggung jawab dari PU Bina Marga.

Robet Balbut mengatakan perusakan jalan itu dilakukan untuk memperbaiki pipa yang bocor. Sebelumnya pihak PDAM sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada PU Bina Marga Cabang Pamekasan, sehingga perbaikan jalannya itu kemudian menjadi tanggung jawab PU Bina Marga.

“Sebelum kami melakukan pengrusakan, kami sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan PU Bina Marga Cabang Pamekasan.

Kami belum menemukan titik

kebocaran. Kami juga harus menyampaikannya tempattempat mana yang sudah dirusak,” jelasnya.

Di tempat terpisah, PU Bina Marga Provinsi Cabang Pamekasan melalui bagian teknis Moh Rosidi membantah pernyataan pihak PDAM. Menurut Rosidi, pihaknya belum menerima koordinasi dari PDAM. Bahkan Rosidi mengatakan, perbaikan jalan tersebut bukan tanggung jawab pihak PU Bina Marga Provinsi, karena bukan wilayahnya. Jalan tersebut merupakan tanggung jawab nasional.

“Untuk jalan protokol bagian kota itu bukan tanggung jawab kami. PDAM masih belum ada kordinasi dengan saya,” tegasnya. (Jun/rah)

SAMPANG – Warga dari beberapa kelurahan di Kecamatan Kota Sampang mengeluhkan proses pembuatan e-KTP dan KK yang begitu lamban. Hingga saat ini e-KTP sebagai pengganti KTP yang lama belum juga selesai, hingga masyarakat yang masih belum menerima e-KTP terpaksa menggunakan KTP lama.

Warga mengeluh karena KTP lama yang sudah habis masa berlakunya harus diperpanjang dengan mengurus kembali ke Dispenduk Capil.

Namun dalam beberapa hari ke depan pengurusan KTP dan KK secara manual tidak akan bisa terlayani karena masih dilakukan proses pembersihan data server yang rusak.

E-KTP dan KK sebagai data identitas diri masih sangat dibutuhkan warga karena kartu penduduk ini sebagai identitas diri meskipun sudah berpindah wilayah. Namun, dengan adanya program KTP elektrik, masyarakat dapat mempunyai kartu pengenal

LARANGAN FOTOCOPY E-KTP: Seorang perempuan menunjukkan E-KTP di Jakarta.

Kemendagri menghimbau masyarakat untuk tidak sering memfotocopy E-KTP karena dapat menyebabkan kerusakan serta menghimbau kepada instansi pemerintahan untuk menyediakan mesin pembaca E-KTP sesuai dengan kebutuhan.

yang terhubung secara digital dalam wilayah satu negara.

Untuk mencegah adanya data ganda, maka pemerintah pusat mengirimkan data valid kependudukan berdasarkan dari hasil rekaman e-KTP yang sudah mencapai lebih dari 80 persen ke semua kabupaten /kota. Sehingga data valid tersebut secara otomatis tidak akan ada lagi data ganda maupun rusak.

Menurut Kabid Informasi Pengembangan dan Pengkajian Dispendukcapil Sampang M Yusuf, akibat server yang ada di kabupaten saat ini sedang melakukan pembersihan otomatis terhadap data yang rusak dan ganda, maka proses pengurusan KK dan e-KTP tidak dapat terlayani dengan baik.

“Untuk sementara masih akan terganggu, karena server masih bekerja membersihkan data yang rusak,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Dia menjelaskan dalam proses pembersihan data ini server secara otomatis akan

menghapus segala macam data yang rusak maupun ganda. Diperkirakan proses pembersihan ini akan memakan waktu hingga dua hingga tiga minggu lamanya.

“Memang ini sudah sejak Sabtu (11/5) hingga saat ini masih dapat tiga kecamatan.

Jadi, paling tidak dua minggu lagi,” ungkapnya.

Ia berharap kepada masyarakat yang ingin mengurus KTP dan KK manual dimohon untuk bersabar. Bila proses pembersihan data rusak ini selesai, maka dipastikan tidak akan ada data ganda maupun data rusak dari data kependudukan. Sehingga nantinya data ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui jumlah pasti penduduk saat ini. Termasuk yang berhubungan dengan hak pilih dalam pemilihan gubernur maupun pemilihan legislatif.

“Ya, saya harap masyarakat bisa paham dengan adanya pembersihan data server ini,”ungkapnya.(Ryn/rah)

ant/wahyu putro a

6

SAMPANG

KAMIS 16 MEI 2013 NO.0118 | TAHUN II

Keluarga Korban Lurug Kejari SAMPANG - Puluhan keluarga Habib Alwi (50), korban pembunuhan yang terjadi di Desa Batu Poro Barat, Kec Kedungdung, Sampang, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Rabu (15/5).

Mereka menuntut agar pelaku pembunuhan yang terjadi pada bulan Oktober 2012 lalu itu segera diproses secara hukum.

holis/koran madura

ROBOH: Selama 22 tahun ditempati Gedung MTs Negeri di Desa Tanggumong Kecamatan Kota Sampang roboh karena dimakan usia.

KANTOR RUSAK

38 Guru Berkantor di Ruang Kelas SAMPANG - Sebanyak 38 guru yang bertugas di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri di Desa Tanggumong, Kecamatan Kota Sampang terpaksa berkantor di ruang kelas IX, karena ruang guru yang biasa ditempati selama 22 tahun sejak 1991 di MTs tersebut roboh, Selasa (14/05).

Kepala Sekolah MTs Negeri Drs Hartono mengatakan pemindahan sejumlah guru ke ruang kelas itu cukup menggangu kelancaran aktifitas para tenaga pendidik.

Apalagi, banyak dokumen dan arsip sekolah yang tertimpa puing-puing bangunan.

“Akibat bencana (robohnya gedung guru) ini, kami tidak punya kantor lagi. Ini membuat pihak sekolah untuk sementara waktu mengungsikan 38 guru ke ruang kelas IX yang masih kosong karena para siswanya sudah

mengikuti ujian nasional beberapa pekan lalu. Tapi hal ini membuat kami khawatir karena dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran siswa baru. Jika kondisi ini tidak ada bantuan dari pemerintah, maka kami akan kekurangan ruang,” kata Hartono kepada Koran Madura, Rabu (15/05).

Masih dikatakan Hartono, saat ini pihak sekolah sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Kementerian Agama (Kemenag) Sampang, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan harapan, sekolah MTs Negeri segera mendapatkan bantuan dan solusi yang lebih cepat, sehingga aktivitas belajar mengajar bisa kembali normal.

“Kami berharap pihak pemerintah bisa memprioritaskan bantuan pada sekolah kami yang sedang mengalami bencana, agar aktifitas belajar-mengajar tidak terganggu

dengan robohnya bangunan kantor guru itu. Mesti diperhatikan, lokasi sekolah MTs Negeri masih berada di wilayah Kota Sampang yang nota bene masih menjadi favorit siswa yang ingin melanjutkan ke sekolah yang berbasis agama,” tuturnya.

Sementara Drs. Mujalli, Kepala Kemenang Sampang saat dikonfirmasi pada Rabu (15/5) mengaku sudah melaporkan peristiwa robohnya atap kantor guru MTs Negeri tersebut secara lisan dan tertulis ke Kanwil Kemenag.

Bahkan, pihak Kemenang Sampang sudah memantau langsung ke lokasi bencana tersebut untuk mengumpulkan data yang cukup.

“Oleh sebab itu, kami dari Kemenag Sampang akan langsung melaporkan kejadian ini secara lisan dan tertulis pada Kanwil Kemenang Jawa Timur, agar segera

mendapatkan perhatian dan bantuan untuk atap kantor guru yang ambruk tersebut.

Untuk anggaran bencana seperti ini di Kemenag Sampang tidak ada pos anggarannya.

Mau tidak mau kami harus melapor dan meminta solusi pada Kanwil Kemenag Jatim,” ujarnya.

Ditambahkan Mujalli, memang pada tahun 2012 lalu, MTs Negeri Sampang tersebut sudah mendapatkan bantuan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) dari Pemerintah Pusat langsung kurang lebih Rp 300 juta dengan rehap ruang kelas sebanyak 4 ruangan. “Tapi, untuk kantor guru yang ambruk ini masih belum mendapatkan bantuan, padahal usia bangunannya sudah 22 tahun. Jadi, melihat kondisi bangunan yang sudah tua, sudah semestinya mendapatkan bantuan perbaikan,” ucapnya. (hol/lum/rah)

Keluarga korban yang menggunakan pakaian jubah dan kopiah putih saat mendatangi Kejari Sampang adalah untuk menanyakan kejelasan terkait kasus tersangka Mattawi (48), yang hingga kini berkasnya masih belum dinyatakan lengkap alias P21.

Salah satu keluarga korban Mahrus Ali (30) mengatakan, pihak keluarga korban sudah berkali-kali mendatangi Kejari Sampang untuk terus menuntut kejelasan dan keadilan dalam kasus pembunuhan terhadap Habib Alwi.

“Kedatangan kami ke sini (Kejari Sampang) biar segera jelas dan supaya keadilan hukum cepat ditentukan,” ucapnya kepada Koran Madura, Rabu (18/05).

Perwakilan pihak keluarga

korban saat tiba langsung ditemui oleh beberapa pegawai Kejari di dalam ruang Aula Kejari Sampang. Pertemuan berlangsung tertutup. Sehingga semua proses pembicaraan dan interaksi tak dapat diketahui oleh awak media. Sementara beberapa pihak keluarga korban yang lain tampak menunggu di luar ruangan.

“Saya harap proses hukum dalam pembunuhan ini segera P21, biar tidak berlama-lama.

Dan kami akan terus memantau kelanjutan kasus ini,” ungkap Mahrus.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Sampang telah membekuk Mattawi (60), yang diduga sebagai otak dalam kasus pembunuhan terhadap tokoh masyarakat Desa Batu Poro Barat tersebut pada Kamis (07/03) lalu. Kapolres Sam-

pang AKBP Solehan Melalui Kasatreskrim AKP Jeni Al Jauza menjelaskan berkas kasus pembunuhan Habib Alwi itu hingga kini masih dinyatakan P19 alias belum lengkap.

Sebab JPU menganggap salah satu barang bukti yang masih belum ada. “Masih belum lengkap berkasnya, karena masih meminta barang bukti tambahan,” terangnya.

Seperti diberitakan, kejadian pembunuhan Habib Alwi (50) di Desa Batu Poro Barat Kecamatan Kedungdung Sampang, Selasa (30/10/12) pagi sekitar pukul 09.30 WIB. Pelakunya diduga melibatkan beberapa orang dengan bermodus berpura-pura bertanya alamat.

Korban yang saat itu sedang mengendarai mobil langsung turun memberi petunjuk jalan yang ditanya.

Di saat itulah terjadi aksi pembunuhan terhadap Habib Alwi. Diduga kuat, motif pembunuhan berbau asmara.

Korban menghembuskan napas terakhir di RSUD Sampang setelah mendapatkan perawatan secara intensif. (ryn/lum/rah)

ryan hariyanto/koran madura

DATANGI KANTOR KEJARI: Puluhan keluarga Habib Alwi korban pembunuhan yang terjadi di Desa Batu Poro Barat Kec Kedungdung Sampang saat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Rabu (15/5) kemarin.

SALURAN AIR BERSIH

Galian PDAM Tak Terurus

junaidi/koran madura

HEARING: Petani dari Desa Jeruk Porot Kecamatan Torjun ketika hearing menyampaikan aspirasinya di dalam gedung komisi B DPRD Sampang, Rabu (15/5) kemarin.

HEARING

Pemerintah Seharusnya Memperhatikan Petani SAMPANG - Sejumlah Kelompok Tani (Poktan) Desa Jeruk Porot, Kecamatan Torjun mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Rabu (15/5). Mereka meminta penanaman tembakau mendatang lebih diperhatikan oleh pemerintah dan para wakil rakyat, untuk meningkatkan kualitas produktivitasnya dalam penanaman tembakau.

Selain itu, mereka juga menyampaikan bahwa mereka sering mengalami kesulitan mendapatkan air untuk menyiram tembakau.

Di hadapan komisi B DPRD Sampang, mereka menyampaikan aspirasinya, bahwa sebentar lagi mereka akan menghadapi musim tanam tembakau. Mereka menginginkan pemerintah dan wakil rakyat mereka di DPRD ikut membantu mereka mengatasi permasalahan air yang

sering tidak ada. Sementara air dari bendungan tidak bisa diakses karena terlalu jauh.

Mereka berharap kesulitan para petani tersebut ditangani oleh pemerintah setempat, karena persoalan air sangat penting untuk keberhasilan tanam tembakau.

Apalagi pertanian tembakau tersebut merupakan sumber matapencaharian mereka.

Mereka juga mengharapkan pemerintah dan wakil rakyat mengatasi harga tembakau yang ketika panin cenderung dibeli dengan harga rendah sehingga petani dirugikan.

“Ketika kami mulai menanam tembakau, kami sering kekurangan air sehingga tembakau yang kami tanam menjadi tidak subur. Akibatnya ketika memasuki musim panin, tembakau dibeli dengan harga yang kurang pantas dan tidak sesuai dengan yang kami kerjakan.Ini harus

diperhatikan oleh pemerintah karena sebelumnya kami belum mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah Kabupaten Sampang,” ujar salah satu petani, Achmad Zehri, di depan anggota dewan kabupaten Sampang.

Menurut Zehri, ketika hujan tidak turun, maka pertanian tembakau mereka tidak bisa diharapkan lagi. Bila seperti itu, mereka akan mengalami kerugian. Mereka pun tak dapat biaya untuk mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

“Di wilayah saya apabila dalam satu bulan sudah tidak turun hujan, maka tembakau yang ditanam itu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Semuanya rusak. Air dari bendungan tidak bisa menjangkau ke area penanaman tembakau. Saya berharap ada solusi dari pemerintah Sampang, minimal bisa membuat

sumur dangkal di area tembakau,” harapnya.

Sementara Anggota DPRD Sampang bagian komisi B, Samsul Arifin mengatakan perhatian pemerintah terhadap petani memang perlu ditingkatkan. Agar dapat meningkatkan kualitas produktivitas penanaman tembakau.

Menurutnya, sebetulnya permintaan petani tentang kebutuhan air untuk pengairannya sudah ada, cuma karena di wilayah petani kurang pro aktif sehingga tidak tersentuh.

“Sebenarnya kebutuhan para petani sudah dipersiapkan. Hanya saja petani yang datang kurang pro aktif, sehingga tidak bisa dijangkau oleh kami. Karena yang lebih tahu kondisinya adalah petani sendiri. Sedangkan kami tidak bisa menentukan daerah mana yang harus disiapkan air, karena kami tidak tahu daerah sana,” terangnya (jun/rah)

SAMPANG - Sedikitnya tujuh titik galian pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berada di sekitar Monumen Kelurahan Rongtengah Sampang Kota tak terurus. Warga memprotes PDAM yang membiarkan galian pipa tersebut berbulanbulan. Terpaksa warga berswadaya memperbaiki galian pipa tersebut agar tidak membahayakan para pengguna jalan yang melalui galian tersebut.

H. Imam Muhdin (45), pemilik toko yang berada di depan lokasi galian pipa PDAM depan monument, Rabu (15/5), mengaku sangat kecewa terhadap kinerja PDAM yang tidak bertanggungjawab.

PDAM telah sengaja tidak memperbaiki lubang bekas galian pipa yang sangat membahayakan warga yang melintas.

“Lubang bekas galian PDAM yang dibiarkan tanpa ada perbaikan, kurang lebih sudah 6 bulan. Tak jarang ban-

yak pengguna jalan terperosok ke lubang bekas galian pipa. Diperparah jika hujan turun, lubang yang tergenang air tidak kelihatan pengguna jalan yang melintas. Sedangkan lubang bekas galian tidak hanya satu, bahkan di sekitar monumen ada 7 titik lubang yang sulit dihindari oleh para pengguna jalan,” keluhnya.

H. Muhdin berharap pihak PDAM bertanggungjawab untuk memperbaiki kondisi jalan seperti semula. Petugas PDAM yang melakukan galian pipa mereka, tapi perbaikannya dibiarkan tanpa ada inisiatif untuk memperbaiki selama 6 bulan.

Sementara di tempat terpisah, Arif Wahyudi, Koordinator Pelayanan PDAM Sampang, membantah jika pihaknya dituding tidak bertanggungjawab atas galian pipa PDAM di sekitar monumen Sampang.

Menurutnya, tugas memperbaiki bekas galian bu-

kan kewenangan PDAM, tapi menjadi kewenangan PU Bina Marga Provinsi yang berada di Sampang, sebab untuk penutup bekas galian tersebut, pihak PDAM sudah dikenai biaya yang harus dibayar pada PU Bina Marga Provinsi untuk setiap lobang galian Rp 300.000.

“Tidak ada niat untuk sengaja membiarkan bekas lubang galian tersebut. Memang, di sekitar monumen, pipa PDAM yang itu buatan belanda tahun 1927 lalu, hingga saat ini petugas PDAM masih belum menemukan titik sumber kebocorannya, sehingga proses galian tersebut masih belum selesai. Kami harus berpindah-pindah menggali di sekitar monumen dengan jumlah galian 7 titik untuk menemukan pasti sumber kebocoran.

Memang selama 6 bulan kami belum menemukan titik kebocoran tersebut,” jelasnya. (hol/ rah)

holis/koran madura

BEKAS GALIAN: Sekitar tujuh titik galian pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berada di sekitar Monumen Kelurahan Rongtengah Sampang Kota tidak terurus dan diprotes warga.

BANGKALAN

7

KAMIS 16 MEI 2013 NO.0118 | TAHUN II

IDENTITAS PENDUDUK

Dispenduk Harus Serius Mensosialisasikan e-KTP

BANGKALAN - Komisi A DPRD Bangkalan meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) setempat lebih serius mensosialisasikan perkembangan proses kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kepada masyarakat. Hingga saat ini, masih terjadi kesimpangsiuran informasi mengenai program e-KTP yang menghabiskan dana besar tersebut.

“Dispenduk Capil harus lebih giat lagi untuk mensosialisasikan setiap perkembangan e-KTP pada masyarakat sehingga masyarakat tidak langsung menerima berita dari luar yang belum jelas,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, Siti Fathonah Rahmaniyah, Rabu (15/5).

Ia menjelaskan akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengakibatkan keresahan di kalangan masyarakat awam, semisal ketidakjelasan proses pengambilan dan pemutakhiran data, jadwal penyelesaian e-KTP di setiap wilayah, dan segala hal yang berkaitan dengan e-KTP. “Kami sangat meng-

harapkan sosialisasi ini lebih ditangani serius. Dispenduk harus bisa menjawab semua keresahan-keresahan masyarakat saat ini, seperti isu yang berkembang e-KTP akan rusak jika difotokopi berulang kali,” kata satu-satunya anggota legislatif dari kaum perempuan ini.

Apalagi e-KTP yang sudah diterima masyarakat sekarang belum ada chipnya. Sebab di e-KTP tersebut belum terlihat seperti yang ada di kartu kredit atau ATM. Sehingga pihak Dispenduk harus benar-benar serius agar program e-KTP dari pemerintah yang menghabiskan dana besar ini tidak menjadi sia-sia.

“Pengadaan card reader, itu semua harus bisa dijelaskan dan disosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahaminya serta dana yang sangat besar untuk program e-KTP dari pemerintah ini tidak sia-sia begitu saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Bangkalan, M. Mosleh melalui Kabid Administrasi Kependudukan Djayus Sayuti menuturkan surat edaran yang terbaru dari pusat ditujukan kepada lembaga dan instansi. Isi SE itu menyarankan harus punyak card reader khusus e-KTP, sehingga e-KTP apabila diperlukan oleh lembaga tersebut tidak difotokopi, tapi cukup menyerahkan e-KTP yang asli.

“Dalam surat edaran itu tidak ada ketentuannya berapa kali e-KTP difotocopi akan merusak chip, sehingga masyarakat tidak perlu resah dan e-KTP boleh difotocopi asalkan jangan berulang kali,” tukasnya. (dn/rah)

PANEN RUMPUT GAJAH: Buruh tani memanggul rumput gajah saat panen di lahan pertanian rumput gajah Desa Katang, Kecamatan Ngasem, Kediri, Jawa Timur. Rumput gajah hasil panen tersebut di distribusikan kesejumlah peternakan sapi pedaging dan sapi perah di wilayah Malang, Nganjuk, Blitar dan Trenggalek dengan harga Rp 10.000 per 7 kilogramnya.

Kelompok Tani Perlu Dibina BANGKALAN - Kelompok tani (Poktan) yang tersebar di Kabupaten Bangkalan berkisar ratusan kelompok tani. Akan tetapi tidak semua kelompok tani tersebut aktif dalam menjalankan programnya.

Disinyalir ketidakaktifan kelompok tani disebabkan kurang sadarnya masyarakat betapa pentingnya keberadaan kelompok tani untuk memberdayakan sumber daya alam yang ada.

Berdasarkan data sementara Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BPK3) setempat, kelompok tani yang ada berjumlah 875 poktan yang tersebar di 281 desa. Namun, dari jumlah tersebut hanya 60 persen yang aktif.

Sedangkan 40 persen masuk pada kategori kurang aktif dan perlu pembinaan agar menjadi aktif kembali. Adapun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) berjumlah 262 gapoktan. Idealnya, untuk setiap desa ada

satu gabungan kelompok tani.

“Untuk data sementara memang ada 875 kelompok tani dan 262 gabungan kelompok tani dari 281 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan. Idealnya setiap desa itu ada minimal satu kelompok tani, namun tidak semua desa memiliki kelompok tani. Kami akan terus mendata kemungkinan kelompok tani ada yang belum masuk dalam data,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BPK3) Abdullah Fanani.

Menurut Fanani, pihaknya juga mengalami kekurangan tenaga penyuluh untuk melakukan pembinaan pada setiap kelompok yang ada. Untuk saat ini petugas penyuluh hanya 107 orang, padahal harus membina sebanyak 875 kelompok tani.

Dengan demikian, ada sebagian petugas penyuluh yang merangkap wilayah binaan untuk menyiasati kekurangan tenaga petugas penyuluh.

Sementara kelompok tani yang menjadi binaan meliputi kelompok tani di bidang hortikultura, tahan pangan, kehutanan, dan perkebunan. Jadi dengan demikian, keterbatasan jumlah penyuluh yang tak seimbang dengan jumlah poktan dan gapoktan yang ada, diprediksi berimplikasi pada tak maksimalnya pembinaan.

Selain harus membina kelompok yang aktif, sambung

Fanani, pihaknya juga harus memberikan pemahaman terhadap kelompok tani yang tidak aktif. Karena itu merupakan tanggung jawab pihak petugas penyuluh. Pendekatan secara persuasif menjadi alternatif untuk membangun kesadaran bahwa keberadaan kelompok tani sangatlah penting. Oleh sebab itu, komunikasi yang intens harus dibangun antara penyuluh dengan para kelompok tani.

“Selain kekurangan tenaga penyuluh, kita juga harus membina kelompok yang kurang aktif agar bisa berfungsi seperti biasanya. Jadi, kesadaran kolektif dari para kelompok tani harus dibangun kembali.

Sehingga keberadaan kelompok tersebut dapat bermanfaat untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih dari hasil tanamannya. Misalnya pada

holtikultura salak diolah menjadi sirup salak, kurma salak dan kismis salak,” paparnya.

Dalam pembinaan itu, kata Fanani, juga diupayakan bagaimana di antara para kelompok tani bisa berkompetisi menghasilkan sesuatu yang kreatif dan inovatif. Disadari bahwa memang kualitas SDM masih sangat terbatas. Akan tetapi, bukan suatu halangan untuk tidak terus berusaha, justru hal itu manjadi motivasi agar ke depannya bisa lebih baik dan dapat menghasilkan produk-produk unggulan yang bisa bersaing dengan produk nasional.

“Harapannya ada sinergitas antara pemerintah pusat dengan daerah bagaimana untuk mengembangkan kelompok tani dan melengkapi segala kebutuhan untuk pengembangan,” tandasnya.(dn/rah)

SOLAR

Nelayan Lebih Senang BBM Tak Naik BANGKALAN - Rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat sejumlah nelayan di Bangkalan resah. Para nelayan berharap agar naiknya harga BBM tidak diberlakukan kepada para nelayan karena akan menyebabkan para nelayan merugi.

Sejumlah nelayan di Kecamatan Kwanyar resah dengan rencana kenaikan tersebut. Para nelayan berharap agar naiknya harga BBM ditunda hingga pendapatan para nelayan benarbenar membaik.

Nelayan merasa keberatan jika harga BBM terutama solar mengalami kenaikan. Maklum, selama ini sebagian nelayan harus terbelit hutang untuk membeli solar ketika hasil tangkapan sedang menurun. Beban nelayan semakin berat ketika cuaca sedang buruk hingga nelayan tidak bisa melaut. Apalagi jika harga BBM jenis solar dinaikkan, para nelayan tentu akan mengalami kerugian.

Hayyan, salah satu nelayan tidak sepakat dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan BBM. Sebab, kata

Hayyan, sekali melaut dirinya harus membeli dua liter solar.

Namun, hasil yang didapatkan kadang hanya cukup menutupi biaya membeli solar dan makan. ”Pemerintah kalau bisa jangan menaikkan BBM sekarang, karena kami masih susah mencari ikan di laut. Kadang kami harus hutang untuk membeli solar dengan harga yang sekarang. Apalagi nanti harganya dinaikkan jadi tambah susah,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan nelayan lainnya Hafid.

Selain menaikkan biaya saat hendak melaut, naiknya harga BBM dipastikan akan berimbas pada naiknya kebutuhan pokok sehari-hari. Sehingga hasil nelayan dari melaut tidak akan mencukupi untuk kebutuhan keluarga, karena harus menambah lebih anggaran beli solar. ”Kalau BBM naik, harga sembako pasti naik. Jadi, pemerintah mestinya memberi jalan keluar untuk kami rakyat kecil, bukan dengan cara ngotot menaikkan harga solar,” ujarnya. (ori/rah) doni heriyanto/koran madura

DISUMPAH: Eko Heri Wahyudi (30) oknum PNS warga Kelurahan Bancaran saat di sumpah sebelum memberikan kesaksian dalam persidangan di PN Bangkalan, Rabu (15/5) kemarin.

PANITIA PENGAWAS LAPANGAN

PPL Pilgub Mengabaikan Prosesi Pelantikan

doni heriyanto/koran madura

TIDAK MENGHIRAUKAN: Anggota PPL Pilgub Jatim tampak duduk dan tidak mengiraukan prosesi pelantikan yang dibacakan oleh masing-masing ketua Panwascam, Rabu (15/5) kemarin.

BANGKALAN – Sebanyak 281 pengawas pemilihan umum lapangan (PPL) pemilihan Gubernur Jawa Timur se-Kabupaten Bangkalan tidak serius mengikuti prosesi pelantikan. Sehingga prosesi

pelantikan PPL hanya terkesan main-main.

Ketidak seriusan itu tampak saat pembacaan Surat Keputusan (SK) oleh masingmasing Ketua Panwascam.

Seharusnya para anggota PPL

dalam keadaan berdiri berdiri, namun mereka banyak yang duduk. Bahkan, tidak jarang dari mereka tidak menghiraukan isi dari surat keputusan yang dibacakan KP. Suasana berlangsung ramai karena se-

jumlah PPL yang hadir banyak yang bergurau.

Berulangkali petugas Panwasalu Bangkalan memperingati anggota PPL yang dilantik untuk berdiri dan tidak bergurau, akan tetapi peringatan itu diabaikan. Mereka menanggapi dengan cuek. Mayoritas PPL tetap duduk dan bergurau.

Semenatar itu, anggota Panwaslu Bangkalan, Mashuri ketika ditemui mengatakan mereka bukan tidak serius dalam mengikuti prosesi pelantikan, Namun, faktor kelelahan saja yang membuat mereka tidak mau berdiri.

“SK itu dibacakan oleh masing-masing Ketua Panwascam yang berjumlah 18 secara bergantian. Jadi, mereka mungkin hanya kecapeaan saja, bukan tidak serius. Buktinya mereka hadir,” kelit Mashuri.

Menurut Mashuri, PPL yang dilantik hanya untuk Pemilukada Jatim, karena PPL untuk Pileg dan Pilpres belum ada kepastian. (dn/rah)

PERSIDANGAN

Oknum PNS Mencuri Laptop Berdalih Terdesak Ekonomi

BANGKALAN - Pengadilan Negeri Bangkalan menggelar sidang pencurian yang dilakukan oknum PNS Dinas Kesehatan Bangkalan, kemarin (15/5). Dalam persidangan tersebut terdakwa mengaku nekat mencuri laptop aset kantor Dinkes karena butuh uang untuk membayar hutang.

Eko Heri Wahyudi (30), warga Kelurahan Bancaran, PNS Dinkes yang berhasil diamankan pihak kepolisian diketahui mencuri komputer jinjing milik kantornya dan menjual barang hasil curiannya melalui Agung Sugiharto (31), warga jalan Pemuda Kaffa, Oknum THL di Dinas yang sama.

Dalam persidangan, Agung didakwa dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Dalam persidangan juga diungkap berdasarkan keterangan saksi

pelaku pencurian Eko, aksi pencuriannya hanya dilakukan oleh Eko seorang diri.

Saya melakukan itu sore hari, saat para pegawai sudah tidak ada di kantor. Semua itu saya lakukan sendiri,”

Eko Heri Wahyudi Tersangka

“Saya melakukan itu sore hari, saat para pegawai sudah tidak ada di kantor. Semua itu saya lakukan sendiri,” jelas Eko. Setelah melakukan ak-

sinya tersebut, Eko langsung meminta bantuan kepada terdakwa Agung.

Dalam kesaksiannya Eko mengatakan saat meminta bantuan tersebut Eko mengaku barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Ia mengatakan dirinya nekat melakukan aksi pencurian karena butuh uang untuk membayar hutang.

Menurut pegawai negeri golongan 3A itu, gaji yang diterimanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Agung menjual komputer jinjing merk Axio itu dijual senilai Rp 800 ribu.

Dari hasil penjualan tersebut, Agung mendapat bagian Rp 200 ribu dan sisanya menjadi hak penuh dari Eko. Agung yang mengaku kenal Eko sejak lama tidak menaruh rasa curiga sedikit pun terhadap Eko. (dn/rah)

8

LINTAS MADURA

KAMIS 16 MEI 2013 NO.0118 | TAHUN II

Pintu Masuk Pengembangan Ekonomi-Wisata SUMENEP – Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dalam buku Transportasi dan Investasi menyebutkan iklim investasi sangat ditentukan oleh mode transportasi. Fasilitas transportasi yang memadai akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Tampaknya hal ini menjadi atensi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mewujudkan Bandara Udara Trunojoyo.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim menegaskan bagaimanapun caranya bandar udara pertama di Madura itu harus terwujud.

Dirinya optimis keberadaan bandara akan menjadi pintu masuk pertumbuhan ekonomi dan potensi wisata yang dimiliki Sumenep.

Mantan Ketua DPRD dua periode tersebut tidak yakin potensi wisata di ujung timur

pulau Madura yang menjadi perhatian pemerintah akan menarik pengunjung jika tidak disertai dengan pemenuhan fasilitas transportasi udara. “Karena pengunjung, baik turis domestik maupun asing, jelas akan merasa sangat kesulitan apabila bermaksud mengunjungi objek wisata yang ada di Sumenep,” ucapnya Senin (14/5) malam di Rumah Dinas Bupati.

Pengembangan wisata, menurutnya, merupakan bagian desain pengembangan Bandara Udara Trunojoyo.

Potensi wisata yang selama ini sudah ada, seperti Pantai Lombang, Slopeng, wisata kota tua Kalianget, maupun objek wisata yang akan dibentuk seperti wisata kesehatan di Pulau Gili Iyang akan berjalan baik dan optimal apabila didukung sarana transportasi yang memadai.

“Bayangkan jika perjalanan dari Surabaya ke Sumenep harus menghabiskan beberapa jam. Turisnya keburu capek, kali,” tuturnya di depan wartawan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini sedang berusaha menambah luasnya landasan pacu bandara untuk bisa dikomersilkan. Kepala Dinas

Perhubungan Hery Koentjoro Pribadi mengatakan belum bisa dikomersilkannya bandara tersebut karena terkendala peraturan untuk menambah luasnya landasan pacu. Peratudan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menyebutkan pembebasan lahan ditentukan oleh provinsi. “Kami diberi batas hingga 31 Desember tahun 2014,” tuturnya kepada Koran Madura.

Pembebasan lahan saat itu baru terealisir 5 hektar dari yang ditargetkan 107,2 hektar. Maka 102 hektar sisanya jika tidak berhasil dibebaskan pada akhir tahun 2014 harus mengikuti Perpres Nomor 71 Tahun 2012.

Ia menjelaskan pihaknya tidak memiliki kendala dengan

pembebasan lahan karena yang dibutuhkan untuk APBNP hanyalah surat kejelasan pembebasan lahan yang harus disetorkan ke Kementerian Perhubungan pada bulan Juni.

Selain itu pihaknya sudah memiliki petok D dan melakukan pendekatan kepada pemilik lahan agar melakukan pembebasan dari sisa yang ditargetkan. Pihaknya juga bekerjasama dengan pihak badan pertanahan nasional (BPN) untuk melakukan peta bidang sambil menunggu surat edaran yang dikirim dari provinsi.

“Surat itu sudah sampai di Sekda. Kemudian minta izin kepada bupati. Tapi begitu surat itu turun kepada kami, akan disosialiasikan dan bayar. Sudah selesai,” paparnya.

Kasatker Bandara Trunojoyo Dwi Ariyanto mengatakan

pihak Kementerian Perhubungan sudah siap membiayai anggaran perpanjangan landasan pacu (runway) sepanjang 1400 meter dengan total anggaran Rp 9 miliar. Anggaran itu hanya dikhususkan kepada perpanjangan runway, bukan fasilitas yang lain seperti pengadaan appron pesawat maupun taxi way. Apabila perpanjangan runway sudah selesai, pada tahun 2014 akan dibangun taxi way. “Untuk perpanjangan runway akan dibangun ke arah kota. Batas ultimate runway 1600 meter sesuai masterplan,” tuturnya, Rabu (15/5).

Untuk Pengembangan Bandara Trunojoyo, Kementerian Perhubungan sudah siap membangun terminal penumpang (taxi way) sesuai masterplan yang sudah ada.

Hanya saja, rencana tersebut masih menunggu kesiapan pemerintah daerah melakukan pembebasan lahan sebagai bukti fisik yang dibutuhkan Kementerian Perhubungan.

Sampai saat ini pembangunan Bandara Udara Trunojoyo sudah menghabiskan anggaran Rp 35 miliar untuk pembangunan fisik dan pembelian peralatan. Menurutnya, pembelian peralatan berupa alat navigasi dan alat bantu pendaratan pesawat nilai pembeliannya lebih besar dari pembangunan fisik. Untuk pengembangan Bandara Trunojoyo agar menjadi bandara umum yang sesuai standar, paling sedikit dibutuhkan anggaran sebesar Rp 200 miliar. (athink/mk/rah)

SENGKETA PILKADES

Polres Cegah Bentrok Susulan Sengketa Pilkades

ori/koran madura

MENERIMA BANTUAN: Sejumlah warga yang tergolong RTSM saat sedang menerima bantuan dana dalam program PKH di pusat di Kantor Pos Burneh, Rabu (15/5) kemarin.

DANA UNTUK ORANG MISKIN

Pemerintah Keluarkan Dana PKH Rp 4,9 Miliar BANGKALAN - Dana bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2013 sudah digelontorkan pusat sebesar Rp 4.992.500.000. Meski terlambat pembagiannya pada sasaran, dana tersebut dibagikan kepada 18.122 rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang tersebar di 9 kecamatan.

Penyerahan bantuan PKH itu diambil langsung pada setiap daerah masing-masing melalui kantor pos di setiap kecamatan. ”Saya tidak tahu kenapa awal pembagiannya dilaku-

kan pada bulan Mei. Karena pembagiannya langsung dari pusat dikirim melalui Kantor Pos. Bantuan itu, biasanya dibagikan tiap triwulan untuk masyarakat yang kurang mampu,” kata Kepala Dinsos Nakertrans Bangkalan, Siswo Irianto, kemarin (15/3).

Bantuan dana yang tak sama penerimaannya tersebut diserahkan pada RTSM di 9 kecamatan di kabupaten Bangkalan. Kesembilan kecamatan yang menerima itu antara lain kecamatan Labang, Kwanyar, Modung,

Arosbaya, Klampis, Bangkalan, Socah, dan kecamatan Kokop melalui Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPKH) yang ada di masing-masing kecamatan.

Sementara itu, Camat Burneh, Salam Hidayat saat dikonfirmasi mengatakan bantuan program PKH itu untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Cukup efektif penggunaannya bagi masyarakat, bentuk jaringan pelaksananya langsung dari pusat.

Dia menjelaskan di ke-

camatan Burneh ada sebanyak 822 RTSM yang akan menerima bantuan PKH. Pihaknya berharap semoga bantuan berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Salah seorang penerima bantuan PKH, Jamilah, warga desa Burneh mengaku sangat terbantu mengenai pelaksanaan program tersebut. Sebab dirinya mempunyai 2 anak yang masih sekolah. ”Bisa meringankan beban sekolah anak, apalagi mendekati kenaikan kelas ,” ungkapnya. (ori/rah)

AKSES TRANSPORTASI

tercoblos.

Ada dua calon yang bersaing memperebutkan dukungan massa guna meraih jabatan Kepala Desa Branta itu masing-masing Hajah Misbahul Lailah dan Haji Jamal.

Hasil penghitungan suara menyatakan, Misbahul Lailah mendapatkan dukungan suara terbanyak dibanding Haji Jamal, sehingga pihak panitia menetapkan Misbahul Lailah sebagai pemenang.

Namun beberapa warga, terutama pendukung Haji Jamal tidak terima dengan putusan panitia itu dan menganggap pilkades di Desa Branta, Kecamatan Tlanakan itu cacat hukum.

Saat itu suasana menjadi tegang dan nyaris terjadi bentrok antarpendukung calon dari kedua pihak.

Upaya pendukung Haji Jamal tidak hanya berhenti sampai di situ. Sehari setelah pemilihan, mereka berunjuk rasa ke kantor DPRD Pamekasan dan pendopo bupati Pamekasan, menuntut agar pilkades di Desa Branta diulang.

Namun, tuntutan mereka tidak diindahkan, bahkan keesokan harinya Kepala Desa Branta terpilih dilantik Bupati Achmad Syafii karena dinilai sudah prosedural dan kelebihan surat suara itu wajar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seusai pelantikan pada Selasa (14/5) malam, situasi di Desa Branta kembali mencekam, bahkan pendukung kedua calon kepala desa terlibat bentrok hingga berlangsung sekitar tiga jam lebih.

Beberapa pemuda mengalami memar, dan masyarakat pendukung Haji Jamal berkonvoi keliling desa sebagai bentuk protes atas dilantiknya kepala desa terpilih Misbahul Lailah itu.

“Insya Allah malam ini hal itu tidak akan terjadi lagi, karena kami melakukan berbagai upaya antisipatif.

Salah satunya dengan memanggil tokoh masyarakat dari kedua pihak, termasuk tokoh agama di desa itu,” kata Kapolres Nanang Chadarusman.

Sebelumnya Bupati Pamekasan Achmad Syafii menyatakan tetap melantik kepala desa terpilih Misbahul Lailah karena menurutnya pemilihan sudah prosedural.

Jika ada pihak yang tidak terima dengan hasil pemilihan kepala desa di Desa Branta, Kecamatan Tlanakan itu, bupati mempersilakan agar sebaiknya menempuh jalur hukum.

“Kalau keputusan pengadilan nanti memerintahkan agar keputusan pelantikan Kepala Desa Branta ini dicabut, ya jelas akan kita cabut,” katanya menjelaskan. (ant/mk/rah)

ELPIJI LANGKA

Proyek Jalan Diduga Tak Sesuai RAB BANGKALAN - Dugaan adanya penyimpangan proyek jalan membuat pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Coruption Watch (BCW) mendatangi polres Bangkalan, kemarin (15/5). Mereka melaporkan dugaan kondisi fisik jalan di kawasan Jalan Tlokoh-Konang yang tak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Dugaan itu didasarkan pada bukti jalan tersebut belum lama dibangun namun sudah mengalami kerusakan parah.

“Kami melakukan investigasi ke lokasi pekerjaan tersebut dan menemukan di beberapa bagian ruas jalan sudah mengalami kerusakan,” kata Syukur Direktur Bangkalan Coruption Watch (BCW), kemarin (15/5).

Proyek yang dibiayai negara sebesar Rp 145.265.000 dengan nomor Kontrak : 600/433/102/2012 itu disinyalir pembangunannya asal-asalan. Menurutnya, belum lama dibangun, kondisi jalan sudah sangat memprihatinkan.

Dia menyebutkan jalan tersebut merupakan proyek pembangunan peningkatan jalan dan jembatan Kecamatan Kokop/Konang pada ta-

PAMEKASAN - Polres Pamekasan, Madura, berupaya mencegah terjadinya bentrok susulan dalam kasus sengketa hasil pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Branta, Kecamatan Tlanakan pada 11 Mei 2013.

Menurut Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman Rabu, upaya pencegahan oleh petugas dengan cara melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di desa itu.

Polisi juga meningkatkan patroli yang melibatkan personel gabungan dari Polres Pamekasan dan Polsek Tlanakan dengan cara berkeliling desa.

“Satuan yang kami terjunkan di sana dari satuan Sabhara, baik dari polres maupun Polsek Tlanakan,” katanya.

Kisruh pilkades di Desa Branta, Kecamatan Tlanakan, pada saat pemungutan suara tanggal 11 Mei 2013 itu dipicu adanya surat suara lebih di dalam kotak suara penghitungan hasil perolehan suara, melebihi jumlah warga yang datang ke tempat pemungutan suara.

Saat itu, warga langsung melakukan protes dan menilai panitia pelaksana telah berbuat curang, yakni sengaja memihak calon tertentu. Sebab dari sisa surat suara yang lebih itu, beberapa di antaranya telah

hun anggaran 2012. Selain itu, dugaan mereka mengarah pada material yang digunakan merupakan bahan berkualitas rendah. Tak hanya itu, aspal yang digunakan terlalu sedikit sehingga tidak dapat menempel dengan kuat.

Kami melakukan investigasi ke lokasi pekerjaan tersebut dan menemukan di beberapa bagian ruas jalan sudah mengalami kerusakan,”

Syukur

Direktur Bangkalan Coruption Watch (BCW)

“Jalan tersebut belum genap satu tahun sudah mengalami kerusakan yang cukup parah.

Untuk membantu masyarakat mengungkap kebenaran, kami berupaya melaporkan hasil te-

muan kami di lapangan ke polisi,” terangnya.

Dengan adanya laporan tersebut, pihaknya berharap Polres Bangkalan agar secepatnya mengusut tindak pidana dugaan korupsi yang tentunya dapat merugikan negara.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro menanggapi kasus proyek jalan yang diduga ada penyimpangan. Pihaknya selaku penegak hukum bertanggung jawab atas setiap pengerjaan proyek yang dibiayai oleh negara.

Menurutnya, dalam hal dugaan penyelewengan dana bukan termasuk delik aduan.

Bahkan, pihaknya mengaku mempunyai tugas langsung dari Mabes Polri mengenai hal itu.

Akan tetapi, menurutnya, tidak semata-mata setiap jalan rusak mengandung penyelewengan dana atau tidak sesuai RAB. Terutama mengenai 26 proyek yang disinyalir tak sesuai RAB itu. Terlebih dahulu, pihaknya mengaku mencari indikasi mengenai penyebab kerusakan yang mengakibatkan proyek yang telah dikerjakan bisa sampai

terjadi kerusakan.

“Jika sudah ada indikasi, kami tidak serta merta akan melakukan sidik. Terlebih dahulu, kami akan mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket),” ungkapnya.

Dia menjelaskan tidak seperti tindak kriminal yang gampang menetapkan tersangka, karena jelas terjadi pada korban penganiayaan.

Dalam pemeriksaan mengenai kasus penyelewengan melalui proses yang panjang. Menurutnya, setiap laporan akan diterima, tetapi tidak langsung proses. Ada tahapan yang perlu dilakukan pihak kepolisian.

Pihaknya terlebih dahulu akan mencari bukti terkait hal itu. Melalui dinas terkait, rekanan, dan seluruh instansi maupun perorangan yang bisa merujuk pada indikasi tersebut.

“Untuk awal, kita akan melihat pelaksanaan proyek tersebut seperti apa. Lalu pulbaket bisa dikembangkan ke arah mana. Kita bisa melakukan pengumpulan itu dengan semua informasi dari perorangan atau pun kelompok (organisasi),” terangnya. (ori/ rah)

Legislator Harapkan Pemkab Atasi Kelangkaan Elpiji

Pamekasan - Iskandar, anggota DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dari Partai Persatuan Pembangunan mengharapkan pemkab setempat segera bertindak cepat mengatasi kelangkaan elpiji tabung tiga kilogram.

Menurut Iskandar, Rabu, kelangkaan elpiji tabung tiga kilogram di Pamekasan yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, membuat masyarakat kecil resah. Selain langka, harga jual elpiji itu juga naik dari Rp13.000Rp14.000 menjadi Rp16.000 per tabung.

“Sebelumnya kan hanya dalam kisaran antara Rp13 ribu hingga Rp14 ribu. Memang ada pengecer menjual hingga Rp15 ribu, namun itu hanya di pedalaman, seperti pantai utara Pamekasan dan di pelosok desa yang akses transportasinya sulit,” katanya.

Sedangkan saat ini harga elpiji tabung tiga kilogram yang mencapai Rp16 ribu justru berlaku di perkotaan.

“Di desa dan di daerah yang jauh dari pusat kota, mungkin harganya jauh lebih mahal lagi,” katanya.

Oleh karenanya, sambung Iskandar, Pemkab Pamekasan

melalui instansi terkait hendaknya segera bertindak cepat mengatasi persoalan kelangkaan elpiji itu, agar masyarakat tidak panik.

Dari sana kami mengetahui bahwa pasokan elpiji tabung tiga kilogram ini memang kurang memenuhi kebutuhan masyarakat,”

Hairul Hidayat Kepala Bagian Perekonomian

Ia menjelaskan peredaran elpiji tabung tiga kilogram di pasaran itu perlu mendapatkan perhatian serius pemkab, karena termasuk barang yang disubsidi oleh pemerintah.

Selain itu, harga pasangan juga dibatasi, yakni tidak boleh lebih dari harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni Rp12.750 per tabung.

Kelangkaan elpiji tabung tiga kilogram ini sebelumnya juga sempat terjadi di Kabupaten Pamekasan pada awal 2013. Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama dan segera teratasi berkat peran aktif Pemkab Pamekasan.

“Mengenai kelangkaan yang terjadi saat ini, saya kira pemkab juga perlu turun tangan dan tidak membiarkan kelengkaan ini terus berkelanjutan,” kata Iskandar.

Secara terpisah Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan Hairul Hidayat menyatakan, telah melakukan koordinasi dengan semua pihak, terkait kelangkaan peredaran elpiji tabung tiga kilogram.

Hairul mengatakan, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan pihak distributor dan agen elpiji, serta Pertamina.

“Dari sana kami mengetahui bahwa pasokan elpiji tabung tiga kilogram ini memang kurang memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia juga menambahkan, pemkab ke Pertamina telah mengajukan permohonan tambahan pasokan sehingga elpiji tabung tiga kilogram itu tidak mengalami kelangkaan. (ant/mk)

10

LINTAS JATIM

KAMIS 16 MEI 2013 NO. 0118 TAHUN II

JELANG PILGUB

Eggy Pulang Naik Sapi Setelah Mendaftar Cagub

i made ardhiangga/koran madura

PESTA SABU. Kasat Narkoba, AKBP Sudamiran (Tengah) saat menunjukan barang bukti tangkapan Narkoba di Mapolrestabes Surabaya, Rabu (15/5)

Apartemen Sahid Gunawangsa Digunakan Ajang Pesta Sabu SURABAYA- Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya berhasil meringkus lima orang tersangka pengguna narkoba jenis sabu-sabu di apartemen Sahid Gunawangsa Tower A Jl. Menur Pumpungan, Surabaya. Lima budak narkoba itu, digulung sesaat hendak menghabiskan malam dengan mendatangi diskotek guna Dugem.

Kelimanya yakni, Ketty (32), ibu rumah tangga yang tinggal di Kutisasi Indah Selatan; Nur (36), pengusaha besi tua yang tinggal di Jemur Handayani; Handoko (36), warga Kutisari Selatan; Muhammad (36), warga

Rungkut Asri Timur dan Ahmad (37), warga Jl. Arief Rahman Hakim.

"Dari lokasi kejadian, kami mengamankan 1 pipet kaca yang di dalamnya ada sisa SS, seperangkat alat hisap SS dan 5 butir extacy

warna merah maron," kata Kasat Narkoba AKBP Sudamiran, Rabu (15/5).

Dari hasil pemeriksaan, petugas masih mengembangkan darimana mereka mendapatkan narkoba tersebut. "Sayangnya dalam pemeriksaan, mereka juga mengaku tidak kenal dengan pemasoknya dan membeli narkoba melalui jasa kurir," tandas Sudamiran lagi.

Dari data yang ada, selain kelima budak narkoba tersebut, Sat Narkoba Polrestabes Surabaya selama 2 pekan terakhir berhasil mengamankan

total tersangka sebanyak 21 yang terbagi dalam 13 berkas pemeriksaan.

Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan SS seberat 16,6 gram, extacy sebanyak 5 butir, obat keras sebanyak 8 butir, 12 handphone yang yang dijadikan sarana komunikasi dan transaksi serta 2 set alat hisap SS yang biasa disebut dengan bong.

Dari masing-masing pengungkapan tersebut, petugas mengamankan masih mengembangkan penyidikan dan mengejar pemasoknya.

"Rata-rata bandar sekarang menggunakan sistem ranjau hingga kami kadang kesulitan mengembangkannya.

Ada lagi tersangka yang mengaku hanya menerima barang (narkoba) melalui jasa kurir," tukasnya.

Sementara itu, Jimmy Himawan, SH, pengacara kelimanya mengatakan pihaknya menyerahkan penanganan tersebut kepada polisi.

"Kami mengikuti prosedur yang ada dan akan menyiapkan pembuktian dalam persidangan nanti," katanya. (mag).

SURABAYA – Pasangan Bakal Calon Gubernur – Wakil Gubernur dari jalur independen Eggi Sudjana – Muhammad Sihat mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim di Jalan Raya Tenggilis 1-3 Kota Surabaya, Rabu (15/5). Uniknya, kedatangan mereka untuk mendaftarkan diri sebagai cagub – cawagub ini, diiringi puluhan pemain Barongsai, Reog, dan Karapan Sapi Madura.

Di aula Kantor KPU Provinsi Jatim, Eggi – Sihat yang disambut ketua KPU Andri Dewanto Ahmad dan beberapa orang anggota KPU lainnya ini langsung menyerahkan berkas pendaftaran dan menyampaikan keluh kesah. Menurutnya, pendaftaran dirinya bersama Sihat melalui jalur independen terkesan dipersulit oleh pihak KPU. “Mulai dari pencopotan materai, surat yang tidak sah, dan lain-lain. Yang saya tahu, pasangan yang mau mendaftarkan diri sebagai cagub Jatim ini ada 8 orang. Tapi entah kenapa cuma saya yang berani melanjutkan hingga ke tahap pendaftaran. Saya sendiri melihat kami kok sulit sekali untuk sampai pada tahapan pendaftaran,” urai pria yang pernah menjadi kuasa hukum mantan Bupati Garut, Aceng Fikri ini.

Dari 1.227.000an Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kami serahkan ke KPU, lanjut dia, 882.548 atau sekitar 80 persennya dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) “Kalau dulu tidak ada ibu membunuh anaknya, sekarang ada ibu yang meracuni susu bayinya sendiri. Kalau begini KPU bagaikan ibu yang membunuh bayinya sendiri. Saya ini ibarat bayi yang baru mau tumbuh, sudah dikebiri sebelum berperang,” katanya berapi-api seraya menambahkan bahwa

dia juga harus menunggu berjam-jam untuk bisa menyerahkan KTP sebagai persyaratan pendaftarannya.

Karena hal itulah Eggi – Sihat memutuskan untuk membawa 2 ekor sapi untuk diberikan kepada KPU Provinsi Jatim. “kami membawa 2 ekor sapi sebagai simbolis. Kalau KPU mau potong memotong, potong saja sapinya. Jangan saya yang dipotong,” cetus dia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Provinsi Jatim, Andri Dewanto membantah adanya upaya untuk mempersulit pendaftaran bakal calon independen. Dia mengklaim, bahkan pihaknya telah berupaya untuk membantu pasangan tersebut dengan menertibkan surat dukungan dan KTP yang dibawa tim pemenangan mereka.

“Tidak benar ada upaya untuk mempersulit calon independen. Perlu diketahui, memang betul ada pencopotan materai pada surat dukungan yang dibawa tim Pak Eggi.

Tapi, itu karena ada surat dukungan yang disertai materai lebih dari satu sementara yang lainnya tidak bermaterai.

Maka kami pasangkan materai yang lebih ke surat yang tidak bermaterai,” ujar Andri menambahkan bahwa untuk sapi yang akan diserahkan ke KPU, pihaknya tidak bisa menerima barang yang tidak masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena dapat dianggap sebagai gratifikasi.

Usai penyerahan berkas pendaftaran, karena sapi yang rencananya akan diberikan kepada KPU tidak diterima, akhirnya Eggi menaiki sapi-sapi tersebut hingga jarak beberapa meter dari kantor KPU. “alasan kenapa saya bawa sapi madura adalah karena pendukung saya 80 persennya orang Sampang, Madura,” kata Eggi singkat sebelum pulang. (neu)

viane cara rima pamela/ koran madura

DAFTAR CAGUB. Penyerahan berkas pendaftaran calon gubernur dari jalur independen oleh M Sihat

MATARAMAN

11

KAMIS 16 MEI 2013 NO. 0118 TAHUN II

KORUPSI PERJALANAN DINAS DPRD

Kejaksaan Tetapkan Dua DPO Korupsi B o j o n e g o ro - Kejaksaaan Negeri Bojonegoro, Jatim, Selasa, menetapkan Mochtar Setijohadi dan Maksum Amin sebagai daftar pencarian orang (DPO) karena tidak memenuhi panggilan eksekusi dalam kasus korupsi perjalanan dinas DPRD sebesar Rp 13,2 miliar.

"Panggilan eksekusi hari ini sudah ketiga kalinya dengan batas terakhir pukul 16.00 WIB. Kalau tidak datang, ya kita tetapkan sebagai DPO," kata Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Tugas Utoto.

Ia menjelaskan dalam panggilan dua kali eksekusi salah satu terpidana yaitu mantan Wakil Ketua DPRD Maksum Amin tidak datang dengan alasan sakit.

"Yang satunya (juga mantan Wakil Ketua DPRD Mochtar Setijohadi) tidak datang tanpa alasan," ujarnya.

Keterangan yang diperoleh, sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA) No. 1481/K/pid. sus/2012 menyatakan secara sah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas DPRD dari APBD 2006-2007 sebesar Rp13,2 miliar.

Sesuai keputusan MA, keduanya dijatuhi hukuman masing-masing enam tahun penjara ditambah denda sebesar

Rp200 juta atau enam bulan kurungan.

Masih dalam putusan MA, Mochtar Setijohadi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp687.900.000 dan Maksum Amin membayar uang pengganti Rp754.050.000.

MA juga menyebutkan apabila keduanya tidak bisa membayar uang pengganti, maka harta mereka akan disita atau menjalani pidana enam bulan kurungan.

Keputusan MA itu membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya pada 22 Agustus 2011 yang menjatuhkan hukuman kepada keduanya masing-masing dua tahun penjara ditambah denda Rp50 juta atau dua bulan kurungan.

"Kalau mereka bisa menerima putusan Pengadian Negeri Bojonegoro seharusnya masing-masing hanya menjalani pidana satu tahun penjara," jelas Utoto.

Menjawab pertanyaan, Utoto memastikan pihaknya tetap akan melakukan pengusutan dana perjalanan dinas DPRD yang diduga juga diterima anggota DPRD lainnya.

"Kita akan terus mengusut kasus korupsi dana perjalanan dinas DPRD ini," tegasnya. (ant/mk)

aguk sudarmojo/ant

JALAN BETON COR. Dua pekerja di lokasi pembangunan jalan baru dengan konstruksi beton cor di Desa Sukoharjo, Bojonegoro, Jatim. Pembangunan jalan beton cor sepanjang 11 kilometer dengan lebar 12 meter di daerah setempat menelan dana Rp130 miliar dari APBN yang dimulai sejak November 2012 dijadwalkan rampung akhir 2014.

Dishutbun Minta Petani Waspadai Penyakit "Lanas" Bojonegoro - Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bojonegoro, Jatim, meminta para petani mewaspadai munculnya penyakit "lanas" yang bisa menyerang persemaian tembakau yang disebabkan jamur "phytophthora nicotianae".

"Pengaruh curah hujan tinggi yang terjadi akhir-akhir ini akan memunculkan serangan penyakit 'lanas' pada tanaman tembakau di persemaian," kata Kepala Bidang

Usaha Perkebunan Dishutbun Bojonegoro Khoirul Insan, Rabu.

Ia menjelaskan para petani di daerahnya biasa meredam serangan penyakit lanas pada

persemaian tanaman tembakau dengan menyemprotkan "prusi".

Efek dari penyakit lanas mengakibatkan tanaman tembakau menjadi layu, bahkan dalam tingkat yang parah bisa menyebabkan kematian.

"Para petani yang biasa membuat persemaian juga tahu pencegahan penyakit lanas dengan memanfaatkan obat lainnya, selain prusi," je-

las dia.

Yang jelas, menurut dia, hujan tidak mengganggu masa tanam tembakau, sebab para petani di daerahnya baru mengolah tanah yang dipersiapkan untuk tanaman tembakau.

Selain itu, katanya, para petani di daerahnya sebagian besar baru membuat persemaian, belum ada yang menanam tembakau.

"Sesuai jadwal masa akhir tanam tembakau pada 20 Juni, sehingga jadwal tanaman tembakau masih panjang," jelasnya.

Menurut dia, minat para petani dalam menanam tembakau pada musim tanam tahun ini cukup tinggi. Terbukti kelompok tani yang sudah mengambil benih tembakau di Dishutbun untuk Virginia Voor Oosgt (VO) sebanyak 65

kilogram dan untuk jenis Jawa sebanyak 9 kilogram.

"Kalau normal areal tanaman tembakau seluas 1 hektare, maka hanya membutuhkan benih sekitar 6 gram," ucapnya.

Sementara itu, seorang petani di Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu Atrup (65) menjelaskan serangan hama lanas kemungkinan bisa menyerang benih tembakau yang

disemai di areal sawahnya.

Namun, katanya, mencegah munculnya serangan penyakit lanas tidaklah sulit, selain benih tembakau di persemaian disiram dengan air juga disemprot dengan obat.

"Sampai saat ini benih tembakau saya di persemaian sebanyak 50 "gulud" aman dari penyakit lanas," jelas dia. (ant/ mk)

POLITISI LONCAT PARTAI

BANTUAN

BK DPRD Segera Bahas PAW Bacaleg

Penerima PKH Capai 25.292 Rumah Tangga

Bojonegoro Badan Kehormatan (BK) DPRD Bojonegoro, Jatim, segera membahas proses pergantian antar-waktu (PAW) bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari anggota DPRD yang parpolnya tidak lolos verifikasi Pemilu 2014.

"Kami akan membahas bersama dengan anggota BK lainnya untuk mengambil sikap mengenai anggota DPRD yang mencalonkan sebagai bacaleg," kata Ketua BK DPRD Bojonegoro Agus Susanto Rismanto, Rabu.

Ditanya bagaimana sikap BK, ia mengaku pihaknya belum bisa menyampaikan karena bergantung hasil pembahasan mengenai masalah itu bersama anggota BK lainnya yaitu Samsul Huda, Budi Irawanto, Kartono dan Agus Suprayitno.

"Sikap BK bergantung hasil pembahasan dengan anggota BK lainnya. Tapi kami akan fokus menyangkut posisi anggota DPRD yang parpolnya tidak lolos verifikasi pemilu 2014 yang kemudian mencalonkan sebagai bacaleg melalui par-

pol lain," paparnya.

Ia menyebutkan anggota DPRD yang mencalonkan sebagai bacaleg yaitu Supaat dari PNBKI melalui Partai Hanura, Tri Kasih dari Partai Pelopor melalui PKPI, Chisbullah Huda dari PKNU melalui PPP dan Jumarianto dari PBR juga melalui PPP. "Pimpinan DPRD bisa langsung minta ke KPU secara tertulis mengenai pencalonan keempatnya sebagai dasar proses PAW. Tanpa harus menunggu namanya masuk dalam daftar calon sementara (DCS),"

katanya, menegaskan.

Selain itu, katanya, BK juga akan membahas usulan PAW yang disampaikan PKB dan Partai Hanura kepada DPRD terhadap anggotanya. PKB mengusulkan PAW Anas Suharyono dan Parta Hanura mengusulkan PAW Sudjono Budiono.

"PKB dan Hanura mengajukan usulan PAW anggotanya sudah lama, tapi tidak ada tanda-tanda diproses pimpinan DPRD," ujarnya.

Ia menjelaskan sesuai ketentuan pimpinan DPRD bisa memproses PAW empat anggota DPRD yang

mencalonkan sebagai bacaleg tanpa harus menunggu surat pengunduran diri yang bersangkutan.

Selain itu, DPRD juga bisa memproses PAW dua anggota DPRD yang diusulkan parpolnya itu.

Dikonfirmasi terpisah, Tri Kasih dan Supaat mengakui telah mendaftar sebagai bacaleg, tapi belum mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD. "Ya kita lihat perkembangannya. Tunggu kalau sudah masuk DCS," ucap Tri Kasih. (ant/mk)

ELPIJI LANGKA

Pemerintah Bentuk Tim Pengawas Elpiji B o j o n e g o ro Pemkab Bojonegoro, Jatim, berencana membentuk tim pengawas yang bertugas memantau pendistribusian elpiji 3 kilogram mulai stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE), agen, hingga ke pangkalan agar tidak terjadi kelangkaan elpiji di masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bojonegoro Bambang Suharno, Selasa, mengatakan pembentukan tim pengawas pendistribusian elpiji 3 kilogram itu mempertimbangkan kelangkaan elpiji yang terjadi akhir-akhir ini.

Selain itu, katanya, pihaknya juga mempertimbangkan elpiji 3 kilogram merupakan barang bersubsidi, sehingga harus tepat sasaran.

"Saat ini elpiji 3 kilogram dijual bebas. Hampir semua toko menjual elpiji 3 kilogram dengan jumlah banyak, sehingga mereka yang kaya pun bisa mencari di toko secara sembunyi-sembunyi," jelasnya.

Oleh karena itu, ia memaklumi kalau harga elpiji 3 kilogram di masyarakat saat ini jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp12.750/ tabung di SPBE. "Harga elpiji 3 kilogram di masyarakat jauh di atas HET karena penjualannya dilakukan secara bebas," ujarnya.

Ia menjelaskan pihaknya akan mengumpulkan SPBE yang ada juga 12 agen elpiji untuk menghitung jumlah kebutuhan riil elpiji 3 kilogram sekaligus pola pendistribusiannya.

Saat ini elpiji 3 kilogram dijual bebas. Hampir semua toko menjual elpiji 3 kilogram dengan jumlah banyak, sehingga mereka yang kaya pun bisa mencari di toko secara sembunyi-sembunyi

Bambang Suharno

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bojonegoro

"Kami juga akan meminta di setiap desa ada satu pangkalan elpiji 3

kilogram, agar pola pendistribusiannya menjadi jelas," tuturnya.

Kelangkaan elpiji 3 kilogram, menurut dia, seharusnya tidak terjadi, sebab kuota elpiji 3 kilogram di daerahnya sebanyak 5.200.000 tabung berkurang 63 ribu tabung dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang jumlahnya mencapai 5.263.000 tabung.

"Kalau saja terjadi kelangkaan elpiji seharusnya bukan saat ini, tapi akhir tahun," ujarnya.

Ia menambahkan pemkab tahun ini mengajukan usulan kuota elpiji 3 kilogram sebanyak 5.659.000 tabung dengan mempertimbangkan bertambahnya pemakai gas elpiji 3 kilogram, namun ha-

nya disetujui Pertamina sebanyak 5.200.000 tabung.

"Saya kurang tahu jumlah warga yang saat ini memanfaatkan elpiji 3 kilogram. Tapi pada awal pemanfaatan elpiji tahun 2008, warga yang memperoleh bantuan tabung gas dan kompor mencapai 350 ribu kepala keluarga (KK)," ucapnya.

Seorang warga Kelurahan Sumbang, Kecamatan Kota, Bojonegoro Tony Ade Irawan menyebutkan pagi tadi istrinya baru membeli elpiji 3 kilogram Rp17.000/tabung, yang sebelumnya Rp16.000/ tabung.

"Mencarinya juga susah banyak penjual elpiji 3 kilogram yang stoknya kosong," ujarnya. (ant/ mk)

BOJONEGORO - Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, tahap pertama tahun 2013 mencapai 25.292 rumah tangga sasaran (RTS) dengan alokasi dana mencapai Rp5,7 miliar.

Kepala Area VII Jawa Timur, PT Pos Indonesia (Persero), Endro Pranowo, Senin mengatakan penerimaan PKH tahap pertama di Kabupaten Lamongan menurun dibanding tahun lalu yang mencapai Rp7,3 miliar untuk 26.587 RTS. "Meski mengalami penurunan, alokasi untuk Kabupaten Lamongan masih yang terbesar di Provinsi Jawa Timur, bahkan se Indonesia," katanya.

Saat menyerahkan bantuan PKH yang diberikan secara serentak itu, dia menyebutkan bahwa tahun ini khusus untuk Jawa Timur ada 21 kabupaten yang pembayarannya melalui PT Pos Indonesia.

"Pembayaran tahap pertama berlangsung secara serentak mulai hari ini sampai tanggal 19 Mei 2013 di Kantor Pos dan sejumlah kantor kecamatan," kata Endro saat peluncuran pembayaran PKH tahap I tahun 2013 di Kantor Pos Lamongan.

Dengan turunnya alokasi dana PKH dari Kementrian Sosial, diharapkan semua RTS dapat memanfaatkannya dengan baik.

Bupati Lamongan, Fadeli mengaku program PKH dari pemerintah pusat yang dimulai sejak tahun 2008 merupakan program yang sejalan dengan yang dijalankannya.

Ia menyebutkan sejumlah program Pemkab Lamongan yang sama adalah Rawat Inap Gratis (RIG) di ruang kelas III serta beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu.

"Oleh karena itu, saya ber-

pesan agar keluarga penerima dana PKH bisa memanfaatkan program itu sehingga memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dan kesehatan," katanya.

Meski mengalami penurunan, alokasi untuk Kabupaten Lamongan masih yang terbesar di Provinsi Jawa Timur, bahkan se Indonesia

Endro Pranowo

Kepala Area VII Jawa Timur, PT Pos Indonesia (Persero) Ia meminta agar penerima PKH di Lamongan untuk mematuhi semua komitmen, seperti melarang salah satu anggota keluarga putus sekolah jika memiliki anak usia sekolah SD dan SMP. Sementara berdasarkan data Kantor Pos Lamongan menyebutkan, penerima PKH di Lamongan tahun 2013 mencapai 20 dari 27 kecamatan yang ada, di antaranya Kecamatan Turi, Kecamatan Babat, Kecamatan Kedungpring serta Kecamatan Bluluk.

Sedangkan besaran dana yang diterima RTS bervariasi, yakni minimal Rp600ribu/tahun dan maksimal Rp2,2 juta/ tahun.

"Untuk RTS yang hanya mempunyai tanggungan satu anak SD, maka akan menerima dana Rp600 ribu/tahun, sedangkan RTS yang memiliki tanggungan ibu hamil, anak usia SD dan anak usia SMP bisa menerima Rp2,2 juta/tahun," kata Fadeli. (ant/mk)

12

NASIONAL

KAMIS 16 MEI 2013 NO.0118| TAHUN II

Survey LPI

PDI Perjuangan Menang Pileg 2014

Dua pekerja melakukan proses bongkar muat semen di Pelabuhan Sunda Kepala, Jakarta Utara, Rabu (15/5). Asosisasi Semen Indonesia memperkirakan Konsumsi semen nasional selama 2013 mengalami peningkatan hingga 10 persen yang mencapai 61 juta ton.

Investor Tambang Dituding Kuras SDA Daerah JAKARTA-Rendahnya kontribusi sektor tambang terhadap penerimaan negara yang hanya sebesar Rp12 triliun per tahun mencurigakan. Sebab berdasarkan hasil kajian, potensi penerimaan negara dari sektor minerba sekitar Rp 935 triliun/tahun.

“Hitungan DPD RI sumbangan minerba ke APBN bisa mencapai 43,5 persen atau sekitar Rp930 triliun per tahun. Dan daerah bisa mendapatkan Rp306 triliun. Ini terjadi perampokan akan hasil SDA kita.

Tentu semua ini karena lemahnya sistem UndangUndang Minerba,” kata Ketua Komisi II DPD RI, Bambang Susilo dalam diskusi “ Pengelolaan Minerba Untuk Kesejahteraan Rakyat,” bersama anggota Komisi VII DPR, Syafruddin MT dan Suparji, pakar hukum tatanegara Universitas Al Azhar di Jakarta, Rabu,(15/5).

Menurut Bambang, para investor tambang saat ini merasa nyaman dengan UU Minerba. Karena regulasi tersebut bukan berpihak pada negara. “Investor itukan enak

saja, habis menambang, lalu meninggalkan tempat, tak tahu bagaimana dampak terhadap kerusakan lingkungan,” tambahnya.

Lihat saja di Kalimantan,

kata Bambang lagi, dari 18 Daerah Penghasil Minerba/ Batubara (DPM), semuanya mengalami krisis listrik, termasuk Kalimantan Timur.

Yang jelas, lanjut Bambang, UU UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba ini tidak memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Malah banyak daerah yang masih mengandalkan pada perimbangan keuangan pusat dan daerah.

“Untuk itu DPD RI mendesak DPR dan pemerintah merevisi UU Minerba tersebut agar berpihak pada rakyat, untuk kesejahteraan bangsa, dan negara. Itulah potret buruk dalam kontrak karya pemerintah dengan investor dalam mengelola batubara, emas, nikel dan sebagainya,” pinta dia.

Sementara Suparji juga mengakui UU Minerba ini sangat memanjakan asing. Malah dalam UU Minerba sendiri,

khususnya pasal 93 ayat (1,2, dan 3) terjadi saling bertentangan satu sama lain. “Kontruksi UU itu sebagai antitesis dari kontrak-kontrak karya seperti masa lalu. Maka ke depan harus ada bisa melakukan renegosiasi dengan sejumlah perusahaan tambang yang membandel,” ungkapnya.

Terobosan Menurut Suparji, baik pemerintah, DPR, dan DPD harus berani membuat UU yang pro rakyat. Termasuk berani mengubah kontrakkontrak karya pertambangan yang selama memanjakan asing tersebut. Namun demikian semua langkah itu tetap harus berdasarkan konstitusi.

Menyinggun soal langkah keras seperti nasionalisasi perusahaan asing, Suparji menegaskan bisa saja hal itu dilakukan. Namun baik

pemerintah dan mendapat dukungan DPR. Tidak hanya itu, agar langkah nasionalisasi bisa tidak melanggar hukum, maka perlu juga dibuat UU tentang Nasionalisasi. “Hanya saja, nasionalisasi itu juga perlu didukung kesiapan dana, harus ada kompensasi dengan harga yang sesuai pasar,” terangnya.

Kalau ternyata harganya tidak cocok, Suparji menjelaskan, investor bisa menggugat lewat jalur arbitrase.

“Disinilah kemampuan melakukan perundingan dan negosiasi diuji,” tegasnya.

Soal nasionalisasi ini, lanjut Dosen Universitas Al Azhar ini, tinggal masalah keberanian pemimpin, terutama dalam mengambil dampak dari resikonya. “Tentu nasionalisasi ini ada resiko, kita akan dikucilkan dari pergaulan dunia, embargo dan lainnya,” paparnya. (gam/cea)

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

KPK Sita Mobil dan Geledah Kantor PKS

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya berhasil menyita enam mobil mewah dari kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai keadilan Sejahtera (DPP PKS) pada Rabu (15/5). Pada saat bersamaan, KPK juga menggeledah sejumlah ruangan di kantor PKS, termasuk ruang salah satu staf bendahara partai dakwah Islam.

Selan itu, KPK juga menggeledah sebuah rumah singgah dan bengkel yang berada di kawasan tersebut. “Ada beberapa ruangan yang digeledah, dari informasi yang masuk ada ruang salah satu staf bendahara.

Tentu kami peroleh informasi di tempat itu ada jejak tersangka LHI (Luthfi Hasan Ishaaq) sehingga lakukan penggeleda-

han,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Rabu (15/5).

Dalam penggeledahan ini, tim dari KPK sudah menyertakan surat izin dari pengadilan. Penggeledahan dilakukan sekaligus dengan eksekusi sita mobil-mobil mewah milik Luthfi Hasan Ishaaq yang diparkir di sana. Eksekusi mobil-mobil ini sempat ter-

tunda karena ada perlawanan dari staf keamanan kantor DPP PKS. Bahkan penyitaan ini membuat hubungan PKS dan KPK semakin tegang. PKS melaporkan KPK ke polisi karena dinilai melanggar hukum dalam penyitaan tersebut.

Sementara itu Kepala Bidang Humas DPP PKS Mardani Alisera secara terpisah menegaskan bahwa KPK tidak melakukan penggeledahan di kantor mereka. Sebanyak 22 penyidik KPK yang datang ke markas partai tersebut hanya melakukan pencarian surat-surat mobil terkait penyitaan yang dilakukan KPK. “Bukan penggeledahan, tapi pencarian surat-surat mobil. Di ruang bendahara pencariannya,” katanya.

Mardani juga menegaskan, PKS dalam penyitaan mobil terkait Luthfi tersebut tidak menghalangi. PKS tidak mempersoalkan kepemilikan mobil.

“Biar nanti KPK yang bilang.

Kalau dari kami, sebagian milik Pak Luthfi sebagain milik kader dan aset DPP,” imbuhnya.

Dari kantor DPP PKS, KPK mengambil surat-surat pembelian STNK dan BBPKB dan juga bukti pengeluaran uang dari DPP PKS. Sedang menurut Agus, seorang staf montir di DPP PKS, dari mobil yang disita

KPK ada 2 mobi milik Luthfi, yakni Mazda CX 9 dan Pajero Sport. “Yang Grandis itu mobil sedang servis, makanya tadi saya bilang ke Pak Afif (penyidik KPK-red) hati-hati karena belum selesai prosesnya.

Kedua mobil DPP Caravael untuk pelayanan tamu-tamu kepresidenan. Fortuner mobil Pak Zaki. Di DPP itu berlaku apa yang bisa kita berikan.

Jadi kita tidak pernah mempermasalahkan mobil milik siapa,” tutup Agus.

Dalam jumpa pers Rabu sore, staf rumah tangga DPP PKS Dwi Eka menjelaskan, dalam proses penyitaan dan penggeledahan DPP PKS tersebut, para penyidik dari KPK tidak menerima pemberian bunga serta tawaran makan dan minum dari PKS. “Teman-teman KPK menjaga etika yang bagus, tidak terima bunga, minum, dan makan juga tidak mau,” ucapnya.

Menurut Dwi, PKS sudah menjamu dan menerima dengan baik. Penyidik diberi bunga, sesuai dengan tata krama di markas PKS. “Mereka (penyidik-red) tidak menerima apapun di luar KPK. Karena bagi mereka ada anggarannya. “Dan bagi kami, memang etika tamu yang datang kami kasih bunga,” tutupnya. (gam/abd/aji)

JAKARTA-Kompetisi pemilu legislatif 2014 diperkirakan sangat ketat.

Berdasarkan hasil kajian Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), tiga partai besar yaitu Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat tetap akan mendominasi kemenangan.

“Dari tiga partai itu, PDI Perjuangan lebih berpeluang memenangkan pertarungan. Itu dikombinasi dengan romantisme politik pemilih volatile (berubah) yang dulu pernah memilih PDI Perjuangan,” kata Direktur LPI Boni Hargens di Jakarta, Rabu (15/5) Menurut Dosen FISIP UI ini, konsistensi PDI Perjuangan sebagai partai oposisi sangat diuntungkan. Ditambah lagi, sikap tegas mengawal isu-isu serius seperti skandal Bank Century, dan gagalnya partai penguasa dalam menciptakan perubahan lewat kebijakannya.

“Dampaknya partai ini akan dapat limpahan suara dengan selisih signifikan dengan hasil Pemilu 2009,” tambahnya Lebih jauh kata Boni lagi, salah satu keuntungan lain yang diraih PDI Perjuangan adalah partai ini memiliki basis pemilih tetap tiap kali pemilu. Sebagai partai ideologis, PDI P akan mendapat limpahan suara 13%-15% dalam pemilu. Pada Pemilu 1999, PDI Perjuangan memperoleh suara 33.74 %, Pemilu 2004 mendapat 18.53 %, dan Pemilu 2009 mendapat 14.03 %. “Peluangnya besar partai ini akan jadi pemenang pemilu legislatif,” tandasnya.

Menyinggung soal prediksi PKS, Boni menjelaskan kemungkinan besar perolehan suara PKS akan terjun bebas di Pemilu 2014. “PKS dari partai menengah menjadi partai gurem. Menanjak tidak mungkin, menurun mungkin,” tegasnya

Diakui Boni, perolehan PKS sebesar 7,88% pada Pemilu 2009 sudah maksimal. Skandal impor daging, lalu kader kepergok menonton pornografi akan menggoyahkan partai Islamis ini. Rata-rata peningkatan suara PKS pada tiga Pemilu terakhir sebesar 3,27 %. Namun persentase itu diprediksi akan menjadi persentase penyusutan, bukan peningkatan, pada 2014. Pencapaian paling baik PKS yang masih mungkin terjadi adalah bertahan di kisaran 5% sampai 6% perolehan suara.

Sementara itu, Sekjen PKS, Taufiq Ridho merespon hasil survey LPI dengan sedikit kecewa.

“Hak dia mengungkapkan hasil survei, dia sudah capek-capek bikin survei,” tegasnya Namun kata Taufiq, PKS tak terpengaruh dengan hasil survey tersebut.

“Biarin saja, nanti yang realnya buktinya. Kalau buktinya benar, survei bagus itu. Kalau ternyata salah, harus evaluasi,” tuturnya.

Sedangkan Ketua DPP PDI Perjuangan Firman Jaya Daeli mengaku pada 2005, sudah melakukan transformasi dan reformasi politik ke depan, salah satunya mereformasi strategi dan kebijakan partai, pendidikan kader, penguatan jaringan dan komunikasi.

Memang, pada Pemilu 2009 lalu, transformasi dan reformasi politik yang sudah digagas sejak 2005 belum berpengaruh karena masih berproses. Reformasi dan transformasi politik pada 2005 itu kemudian dikuatkan pada 2010. “Ada tiga minimal segmen yang mau disentuh di 2014 pertama pemilih tetap secara ideologis. Ini semacam permanent voters. Apapaun yang terjadi di internal partai pokoke PDI Perjuangan,” pungkasnya. (gam/abd/cea)

PARTAI POLITIK

Banyak Terpidana Masih Terima Gaji JAKARTA-Keseriusan partai politik (parpol) memberantas korupsi kembali dipertanyakan. Pertanyaan ini muncul terkait sejumlah anggota DPR yang merupakan sudah divonis dan ditahan, tetapi masih menikmati gaji.

“Memang ketentuan perundang-undangan seperti itu, jadi masih menerima gaji sampai SK PAW-nya ada,” kata Wakil ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, Siswono Yudho Husodo di Jakarta, Rabu (15/5).

Sebut saja, beberapa anggota DPR yang sudah divonis, Angelina Sondakh sudah dijatuhai 4,5 tahun penjara, Wa Ode Nurhayati. Dan yang saat ini belum divonis, tapi sudah ditangkap, seperti mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq juga masih menikmati gaji DPR. “Kalau Angie dalam status pemberhentian sementara, dia (masih) dapat gaji pokok,” tambahnya.

Menurut Siswono, meski telah divonis penjara 4,5 tahun, namun ketentuan pemberhentian dari status anggota dewan harus menunggu proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW). Begitu juga dengan Politikus PAN, Wa Ode Nurhayati yang sudah menjadi terpidana dalam kasus dugaan suap dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID). “Wa ode juga dia berhenti sementara, nanti kalau sudah inkrah baru dia sudah diberhentikan (dan tak menerima gaji),” ujarnya Tak jauh berbeda dengan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq, lanjut Siswono, ketentuan pemberhentian menerima gaji itu baru bisa dilaksanakan sampai ada serah terima pengganti Luthi Hasan di DPR. Saat ini masih dalam proses. “Pak Luthfi kan sudah berhenti dari anggota DPR, kalau nggak salah sama fraksinya sudah diganti tapi belum serah terima,” tuturnya.

Yang jelas, mantan Menteri Tenaga Kerja era Suharto ini memastikan mereka hanya menerima gaji pokok saja sebesar Rp4,2 juta tanpa tunjangan yang mencapai Rp50 juta. Jika keduanya telah memiliki kekuatan hukum tetap, Siswono memastikan BK akan segera memutus nasib mereka.

Sementara itu, Kepala Humas DPP PKS, Mardani Alisera, mengaku proses pergantian antar waktu di DPR memang prosedurnya tidak cepat. Sehingga memakan waktu lama. “Proses pergantiannya lama sekali. Sudah sejak awal kita kirim surat untuk diganti,” terangnya Lebih jauh Mardani menambahkan PKS justru dirugikan dengan lamanya proses di KPU. Karena itu hingga saat ini pengganti Luthfi Hasan belum bisa dimasukkan ke DPR. “Kami dirugikan dengan lamanya proses ini,” paparnya. (gam/cea)

EKONOMI

13

KAMIS 16 MEI 2013 NO. 00118 | TAHUN II

PERTUMBUHAN EKONOMI

KOMODITAS

Ekonomi Negara Asia Pasifik Mampu Tumbuh 6% YOGYAKARTA-Meskipun dibayangi oleh krisis di Eropa dan Amerika Serikat (AS) yang masih belum menunjukkan pemulihan yang berarti, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara berkembang masih positif. Berdasarkan proyeksi yang dipublikasikan oleh Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), perekonomian negaranegara berkembang di Asia Pasifik akan mampu tumbuh sebesar 6 persen pada tahun 2013. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2012 sebesar 5,6 persen. Sementara itu negara-negara Asia Timur diproyeksikan dapat tumbuh lebih tinggi lagi terutama didorong oleh kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung. “Indonesia diperkirakan masih mampu mencatat pertumbuhan antara 6.2%-6.6%, meski lebih rendah dari tahun sebelumnya,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo saat membuka seminar internasional hasil kerjasama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan The United Nations - Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) di Yogyakarta, Rabu (15/5).

Seminar ini mengambil tema “Macroeconomic Policies for Sustainable Growth with Equity in East Asia” dan akan membahas isu-isu regional baik jangka pendek maupun jangka menengahpanjang yang masih dihadapi oleh negara-negara di Asia Timur di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang masih belum menggembirakan.

Namun demikian, di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi Asia Timur, persoalan infrastruktur masih merupakan kendala utama yang dihadapi oleh banyak negara-negara Asia Timur.

Berdasarkan perhitungan ESCAP dan ADB, terdapat

jurang (kekurangan) pembiayaan infrastruktur di Asia Pasifik yang dapat mencapai USD600-800 miliar pertahun. Selain kendala infrastruktur, permasalahan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan masih merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh sebagian besar negara anggota. “Seminar dengan kolaborasi antara BIESCAP dan Kemenkeu RI dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan makroekonomi ke depan dengan format yang lebih baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelas dia.

Seminar ini dihadiri oleh para pembicara dan peserta dari dari 14 negara di kawasan Asia Timur diantaranya Mahendra Siregar (Wakil Menteri Keuangan - Kemenkeu RI); Anis Chowdhury (Direktur - Macroeconomic Policy and Development Division, ESCAP); Sonexay Sithphaxay (Deputi Gubernur - Bank of Lao PDR); Latifah Merican Cheong (Advisor, Chairman’s Office, Securities Commission, dan Mantan Asisten Gubernur, Bank Negara Malaysia); Cyd N. Tuano-Amador (Asisten Gubernur - Banko Sentral ng Pilipinas); dan Kyungsoo Kim (Professor of Economics dan Mantan Deputi Gubernur, Bank of Korea).

Sedangkan opik utama yang menjadi perhatian untuk dibahas dalam seminar ini adalah Current Macroeconomic Challenges, Managing Inflationary and Balance of Payment Pressures, Fiscal Policy for Development and its Budgetary Implications, Domestic Infrastructure Financing, Mechanisms to Pool Regional Funds for Liquidity, dan Rethinking Macroeconomic Policies for Sustainable and Inclusive Growth in East Asia. (gam)

ant/andika wahyu

DEPUTI GUBERNUR BI BARU. Menteri Keuangan Agus Martowardojo (kiri), Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali (kedua kanan) dan Gubernur BI Darmin Nasution (kanan) berfoto bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo seusai acara pengambilan sumpah di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (15/4). Sebelumnya Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia.

Harga Gas Elpiji 3 Kg Beragam

ant/sahrul manda tikupadang

TARGET INDUSTRI KAPAL INDONERSIA. Sejumlah pekerja beraktivitas di galangan kapal PT Industri Kapal Indosnesia (IKI), Makassar, Sulsel, Rabu (15/5). PT IKI yang sempat kolaps selama 13 tahun akibat krisis ekonomi kini menerima tender pembuatan kapal dan menargetkan pendapatan Rp75,5 miliar di tahun 2013 sedangkan target pada tahun 2012 Rp45 miliar, terrealisasi Rp50,4 miliar.

BI Luncurkan Layanan Baru Transfer Uang JAKARTA-Bank Indonesia (BI) terus mendorong program financial inclusion dengan meluncurkan kirim uang antar-operator seluler dan pilot project branchless banking.

Program baru bank sentral ini akan memudahkan masyarakat yang berada di daerah terpencil atau remote area untuk bertransaksi keuangan melalui uang elektronik, baik transfer dana maupun pembayaran. “Dengan kemajuan teknologi dan penetrasi telepon genggam yang sangat luas, layanan Person to Person Transfer (P to P transfer) yang disediakan oleh operator seluler akan berpotensi digunakan secara luas oleh masyarakat karena kemudahan dan kenyamanan penggunaannya,” ujar Gubernur BI Darmin Nasution saat meluncurkan Program dan Produk Terkait Keuangan Inklusif di Jakarta, Rabu (15/5).

Menurut dia, layanan P to P transfer antar operator seluler di Indonesia ini merupakan yang pertama di dunia. Saat ini, jumlah uang elektronik berbasis server yang telah diterbitkan oleh perusahaan

telekomunikasi mencapai 12 juta. “Kami berharap, semakin banyak operator selular dan bank berinovasi sehingga inovasi tersebut dirasakan manfaatnya bagi masyarakat secara luas dan tidak saja memberi nilai tambah (value added) bagi kemajuan industri sistem pembayaran dan perbankan, namun mendukung perekonomian dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia,” harap Darmin.

Ujicoba branchless banking ini melibatkan lima bank, yakni BRI, Mandiri, CIMB Niaga, BTPN, dan Bank Sinar Harapan Bali. Selain itu, program ini melibatkan tiga operator telepon seluler terbesar di Indonesia, yakni Telkomsel, XL dan Indosat untuk layanan pengiriman uang elektronik lintas operator. “Untuk lebih mendorong perluasan layanan, BI melakukan fasilitasi untuk menciptakan sinergi kerjasama bisnis antar pelaku sistem pembayaran, yaitu dengan melaku-

kan interkoneksi antar ketiga perusahaan telekomunikasi tersebut,” jelas dia.

Menurut Darmin, interkoneksi layanan transfer antar operator seluler tersebut bertujuan untuk efisiensi industri sistem pembayaran. Selain itu juga akan memberikan lebih banyak kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transfer dana dan ke depannya layanan pembayaran lintas operator serta mendukung keuangan inklusif. “Diharapkan dapat mendorong percepatan adopsi uang elektronik secara massal,” imbuh dia.

Sementara itu, jelas dia layanan keuangan yang diberikan melalui branchless banking merupakan layanan sistem pembayaran dan perbankan terbatas yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan ekonomi masyarakat unbanked dan underbanked, seperti layanan transfer dana, pembayaran, tabungan, dan pembiayaan usaha produktif.

“Pemberian layanan dilakukan tidak melalui kantor fisik bank/perusahaan telekomunikasi namun dengan menggunakan sarana teknologi dan jasa pihak ketiga yang disebut

sebagai Unit Perantara Layanan Keuangan (UPLK) dan juga melalui Tempat Penguangan Tunai (TPT),” tutur dia.

Hal lain yang dilakukan oleh BI guna mendukung peningkatan keuangan inklusif dengan memberdayakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu, BI mengandeng Pemerintah Daerah (Pemda) dan instansi terkait seperti Kemendag.

Kerjasama ini dalam bentuk penyediaan sistem informasi terkait harga komoditas yang bermanfaat bagi petani atau unit ekonomi produktif setempat. Hal ini sangat penting bagi masyarakat luas sehingga mengurangi asymmetric information. “Sebagai tahapan awal, telah tersedia sistem informasi di tiga provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat berbasis website bahkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga dapat diakses menggunakan SMS. Selanjutnya akan dilakukan perluasan ke berbagai provinsi lain dengan lingkup informasi yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat dan lebih akurat,” pungkas dia. (gam)

CIANJUR- Harga gas elpiji ukuran tiga kilogram dijual beragam di masingmasing pengecer di wilayah Cianjur, Jabar, sejak satu pekan terakhir beragam.

Dewi (35) salah seorang pedagang eceran gas elpiji di Kelurahan Sawah Gede, mengaku menjual gas elpiji ukuran tiga kilogram dengan harga Rp 15 ribu pertabung.

“Saya biasa menjual gas elpiji ukuran tiga kilogram dengan harga Rp15 ribu pertabung, sebab dari pangkalan harga sudah Rp13.500 pertabung,” katanya, Rabu.

Dia membenarkan adanya perbedaan harga diantara pengecer yang ada di wilayah tersebut. Hal tersebut ungkap dia, melihat dari jumlah stok tabung yang dimiliki masing-masing pengecer.

“Mungkin karena stok tabung yang saya miliki cukup banyak, harga beli dari pangkalan yang selama ini memasok gas, bisa ditekan,” ucapnya.

Sedangkan Iim (30) pengecer gas elpiji 3 kg di Kampung Loji, Kelurahan Pamoyanan, mengungkapkan, dia biasa menjual gas elpiji ukuran tiga kilogram dengan harga Rp17 ribu.

“Saya beli dari agen sudah Rp14.500, saya tidak tahu kenapa harga pertabung bisa berbeda sampai Rp1500 pertabung, padahal sama-sama wilayanya masih di kota,” katanya.

Para pengecer itu, mengaku sejak satu pekan terakhir, pasokan gas dari agen maupun pangkalan mulai tersendat. Selain sulit mendapatkan barang, harganya pun tidak terkontrol.

Saat ini banyak pengecer gas menaikkan harga secara sepihak karena harga dari agen atau pangkalan mengalami kenaikan. Sedangkan harga normal gas elpiji tiga kilogram dijual Rp15 ribu per tabung. Namun saat ini, mencapai Rp17 ribu pertabung.

Harapan para pengecer itu, dinas terkait melakukan pengecekan ke lapangan, langsung pada penjual dan masyarakat pengunan gas agar kondisi di lapangan segera teratasi.

“Seharusnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan sidak ke lapangan untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji, ” tutur Iim diamini sejumlah pengecer lainnya.(KR,FKR)

PERTUMBUHAN EKONOMI

Kinerja Transaksi Berjalan pada Triwulan I Tahun 2013 Membaik JAKARTA-Keseimbangan eksternal Indonesia pada triwulan I-2013 mengalami perbaikan tercermin pada defisit transaksi berjalan yang menyusut menjadi US$5,3 miliar (2,4% dari PDB) dari defisit US$7,6 miliar (3,5% dari PDB) pada triwulan sebelumnya.

Perbaikan ini bersumber dari meningkatnya surplus neraca perdagangan nonmigas dan berkurangnya defisit neraca jasa dan neraca pendapatan. “Kinerja ekspor nonmigas secara riil sudah mulai membaik mengikuti pertumbuhan volume perdagangan dunia yang meningkat tetapi secara nominal masih tumbuh negatif akibat harga komoditas ekspor yang masih mengalami penurunan,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Difi A. Johansyah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (15/5).

Meskipun ekspor nonmigas tumbuh negatif, kata dia, neraca perdagangan nonmigas mampu mencatat kenaikan surplus karena impor turun lebih tajam daripada ekspor. Penurunan impor nonmigas tersebut merupakan dampak dari perlam-

batan konsumsi dan investasi domestik yang tercermin dari menurunnya impor barangbarang konsumsi dan barangbarang modal.

Sementara itu, penurunan defisit neraca jasa disebabkan oleh berkurangnya pengeluaran jasa transportasi, mengikuti turunnya impor nonmigas, dan pengeluaran jasa travel, mengikuti turunnya jumlah penduduk Indonesia yang bepergian ke luar negeri pasca berakhirnya musim haji dan masa liburan akhir tahun.

Dalam periode yang sama, defisit neraca pendapatan juga menyusut, terutama akibat berkurangnya pembayaran bunga utang luar negeri.

Sebaliknya, defisit neraca perdagangan migas kembali meningkat akibat pertumbuhan volume konsumsi BBM yang masih mengalami akselerasi dan produksi minyak yang terus menurun.

Di sisi lain, kebijakan BI dalam memperbesar pasokan valuta asing (valas) untuk pembayaran impor minyak menyebabkan transaksi modal dan finansial mengalami defisit sebesar US$1,4 miliar.

Untuk meredam kuatnya tekanan depresiasi rupiah selama triwulan I-2013, BI memutuskan untuk mengambil alih penyediaan sebagian besar kebutuhan valas untuk pembayaran impor minyak dari perbankan domestik.

Kebijakan ini berhasil mengurangi permintaan di pasar valas dan meredam tekanan depresiasi rupiah sehingga memberikan ruang kepada perbankan domestik untuk menambah simpanan valas mereka. Dengan demikian, terjadinya defisit pada transaksi modal dan finansial lebih dikarenakan meningkatnya aset valas bank, bukan karena adanya arus keluar investasi asing. “Dalam periode tersebut, nilai pembelian surat-surat berharga berdenominasi rupiah, seperti SUN dan saham, oleh investor asing secara keseluruhan justru lebih besar daripada triwulan sebelumnya. Investa-

pan internasional.

si langsung asing (Penanaman Modal Asing/PMA) juga masih surplus, walaupun tidak sebesar triwulan sebelumnya seiring dengan pertumbuhan investasi domestik yang melambat,” tutur dia.

Akibat dari defisit yang

terjadi pada transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial, secara keseluruhan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan I-2013 mengalami defisit sebesar US$6,6 miliar. Dengan perkembangan tersebut, jumlah cadangan

devisa pada akhir Maret 2013 turun menjadi sebesar US$104,8 miliar. Jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 5,7 bulan, di atas standar kecuku-

Membaik Kendati demikian, dia yakin pada triwulan II-2013, kinerja NPI secara keseluruhan diprakirakan akan semakin membaik, didukung oleh transaksi modal dan finansial yang kembali mencatat surplus sehingga diharapkan mampu membiayai defisit transaksi berjalan. Ekspektasi perbaikan transaksi modal dan finansial tersebut terutama bersumber dari kenaikan arus modal masuk investasi portofolio asing dan investasi langsung asing (PMA). Hal ini tercermin dari meningkatnya arus modal yang cukup besar di bulan April 2013, di antaranya berasal dari penerbitan obligasi pemerintah, sejalan dengan masih kuatnya fundamental ekonomi Indonesia dan dampak dari kebijakan moneter global yang masih akomodatif. “Perkiraan kinerja NPI triwulan II-2013 yang membaik tersebut sudah mulai terindikasi dari jumlah cadangan devisa pada akhir April 2013 yang meningkat menjadi US$107,3 miliar,” pungkas dia. (gam)

14

BACAWABUB

CATUR

Hasan Aminuddin Bersyukur Tak Terpilih Bacawagub Khofifah

Tiga Atlet Ikuti Turnamen di Thailand SURABAYA - Tiga pecatur junior asal Kota Surabaya disiapkan mengikuti kejuaraan catur internasional “14th ASEAN and Age Chess Championship 2013” di Chiangmai, Thailand, pada 3-16 Juni.

Ketua Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kota Surabaya Didik Edi Susilo, Rabu, mengatakan ketiga pecatur junior yang akan berlaga itu, adalah Tiara Nugraeni Eka Sutanti, Nova Oktavia dan Bintang Rasyid Arrafi.

“Kami memilih ketiga pecatur itu untuk berlaga di Thailand, karena selama ini prestasinya memang cukup bagus,” ucapnya.

Tiara, Nova dan Bintang merupakan tulang punggung kekuatan tim Jawa Timur saat merebut juara umum pada Kejuaraan Nasional Catur Junior tahun 2012.

Selain rutin menerjunkan atlet mengikuti berbagai kejuaraan catur di dalam negeri, lanjut Hengki, pihaknya juga mengagendakan pengiriman sejumlah atlet potensial ke ajang internasional, guna mengasah kemampuan dan mental tanding.

Didik Edi Susilo mengatakan tidak ada target khusus yang dibebankan Percasi Surabaya kepada ketiga atlet tersebut, karena persaingan dengan pecatur di kawasan Asia Tenggara memang cukup berat.

“Setidaknya mereka bisa menambah pengalaman internasional selama berlaga di Thailand. Syukur-syukur bisa meraih hasil maksimal, tetapi itu bukan yang utama,” tambahnya.

Sekretaris Umum Percasi Kota Surabaya, Hasnud, menambahkan ketiga pecatur masa depan itu terus menjalani latihan intensif untuk persiapan menuju Thailand.

“Kami sangat senang dan bangga pecatur Surabaya bisa memberi kontribusi secara nasional dan internasional. Program pembinaan atlet-atlet junior terus dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Percasi Jatim Hengki Kurniadi mengatakan bahwa kekuatan catur daerahnya, terutama pada kelompok junior, kini banyak diperhitungkan daerah lain setelah mampu menjadi juara umum pada 2012.

Selain rutin menerjunkan atlet mengikuti berbagai kejuaraan catur di dalam negeri, lanjut Hengki, pihaknya juga mengagendakan pengiriman sejumlah atlet potensial ke ajang internasional, guna mengasah kemampuan dan mental tanding.

“Tahun lalu, catur Jatim juga mencetak sejarah dengan merebut medali emas untuk pertama kalinya sepanjang penyelenggaraan PON. Tradisi emas itu harus bisa terus dipertahankan pada PON-PON berikutnya, salah satunya melalui program pembinaan yang lebih intensif,” tuturnya. (ant/mk)

TAPAL KUDA

KAMIS 16 MEI 2013 NO.0118| TAHUN II

ARCA LEGENDA. Parningot Sinambela, tokoh masyarakat desa Ranupani, Senduro merapikan kain penutup Arco Podo di puncak gunung Semeru, kabupaten Lumajang, Jatim. Arco Podo merupakan 2 patung peninggalan sejarah yang melegenda, selama beberapa puluh tahun lalu sempat di kabarkan hilang. Karena 2 arca ini memang memiliki nilai sejarah sangat tinggi masyarakat desa Ranupani Lumajang sengaja merahasiakan keberadaan Arco Podo.

Pasangan Deras Minta Restu Kiai PROBOLINGGO - Niat Dewi Ratih dan As’ad Anshari Politisi asal Partai Kebangkitan Nahdlatul Ummat (PKNU) untuk ikut maju di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo, 29 Agustus mendatang, kian menguat.

Menjelang pendaftaran yang sudah dibuka oleh KPU Kota Probolinggo, tanggal 1319 Mei 2013, Dewi Ratih dan As’ad Anshari mulai sowan ke sejumlah kiai dan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) untuk meminta restu.

Pasangan Deras ini mendatangi Rois Syuriah PCNU Kota Probolinggo, KH. Aziz Fadol. Selain bersilaturahmi, Dewi Ratih dan As’ad mengaku ingin meminta doa restu sebagai bekal untuk maju di Pilkada Kota Probolinggo yang

digelar pada 29 Agustus mendatang.

“Saya hanya menjalankan tugas dari partai PKNU. Apapun posisinya, saya hanya menjalankan perintah partai,” kata As’ad Anshari di kediaman KH. Aziz Fadol, Rabu (15/5).

Selain rumah KH.Aziz Fadol, Dewi Ratih dan As’ad Anshari juga sowan ke Pengasuh Ponpes Raudlatut Tholibin, Kademangan Kota Probolinggo, KH. Abdul Mujib yang memberi amanah.

“Saya hanya pesan pada Dewi Ratih dan As’ad Anshari, agar membawa manfaat bagi ummat dan agama,”ucap KH.Abdul Mujib.

Sementara, meski berniat maju di Pilkada Kota Probolinggo terus menguat, Dewi Ratih dan As’ad memastikan akan mendaftarkan ke KPU Kota Probolinggo, hari Jum’at ( 17/5) sekitar pukul 07-09 WIB. “Soal yang menentukan waktu pendaftaran itu, amanah dari Rois Syuriah PCNU Kota Probolinggo, KH. Aziz Fadol. Tugas saya adalah pengabdian. Mengabdi kepada masyarakat itu yang paling utama,” ungkap Dewi Ratih.

Dewi Ratih juga tidak membantah, kalau pada perjalanannya nanti, partainya akan menggalang koalisi dengan partai lain. Ia sendiri sudah mengantongi 5 kursi di DPRD Kota Probolinggo.

Jumlah itu cukup untuk mencalonkan seorang Cawali.

Sebab, prasyarat dari KPU untuk mengusung calon sendiri minimal 5 kursi di tingkat kota.

“Untuk rekomendasi partai, akan segera turun.

Saya sudah berkomunikasi khusus terkait Pilkada Kota Probolinggo, dengan PKNU, PKPI dan Gerindra,”kata Dewi Ratih.

Jelang tahapan Pilkada Kota Probolinggo yang dibuka mulai 13 - 19 Mei 2013, sudah ada empaT calon yang disebut-sebut bakal maju memperebutkan kursi Kota Probolinggo 1. Ketiga nama itu, Hj. Rukmini, H. Zulkifli Khlaik, dan Habib Hadi Zainal Abidin Ala Habsy.

Dengan memastikan ikut bersaing di Pilkada Kota Probolinggo, Dewi Ratih dan As’ad Anshari menjadi orang keempat yang akan mengisi bursa pencalonan. (hud).

MELAHIRKAN

Bayi Ukuran Jumbo Lahir di Probolinggo PROBOLINGGO - Seorang bayi berukuran jumbo dengan berat 5,150 kilogram dan panjang 58 sentimeter lahir di Rumah Sakit Anak dan Bersalin (RSAB) Muhammadiyah Kota Probolinggo, akibat berat badan melebihi normal bayi tersebut harus menjalani perawatan di ruang Perinatology.

Ukuran tubuh bayi berjenis kelamin laki-laki anak pertama pasangan Sumiati (45) dan Hermawan (47) warga Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo tersebut di atas berat badan bayi baru lahir pada umumnya, sehingga proses kelahiran melalui operasi caesar, Selasa (15/5).

“Saya tidak ada firasat apapun mengenai bayi saya karena selama dalam kandungan tidak ada tanda-tanda ataupun keluhan yang aneh,” kata ibunda bayi jumbo, Sumiati, Rabu (15/5).

Ia mengaku selama mengandung tidak mengkonsumsi makanan ataupun minum susu khusus ibu hamil secara berlebihan, sehingga sempat terkejut saat melihat ukuran tubuh anaknya lebih besar dari ukuran bayi baru lahir pada umumnya. Namun semasa hamil Sumiati, mengaku makan hingga enam kali, serta mengkonsumsi buah-buahan

hingga dua kilogram perharinya.

“Kondisi kesehatan kandungan dan fisik normal. Bahkan kegiatan sehari-hari yang saya lakukan juga tidak beda,” tutur Sumiati.

Sumiati menyebutkan, saat menjalani pemeriksaan pada usia kandungan delapan bulan, berat bayi dalam kandungan hanya sekitar 2,2 kilogram sehingga ia tidak menyangka jika putra putra pertamanya tersebut bakal lahir dengan ukuran jumbo.

“Menurut dokter yang membantu persalinan, kondisi kesehatan saya kurang men-

dukung jika harus melahirkan secara normal, sehingga lebih baik melahirkan dengan operasi caesar agar saya dan bayi selamat,” katanya.

Sementara itu, menurut dokter spesialis anak Rumah Sakit Anak dan Bersalin (RSAB) Muhammadiyah Kota Probolinggodr.

Hytrawan.

Sp.OG, mengatakan secara medis ibunya menderita Diabetes hingga memungkinkan bayi menjadi besar.

“Secara keseluruhan kondisi bayi sehat. Kami akan terus memantau perkembangan beberapa hari kedepan,”tandasnya.

Ia mengatakan, pascamelahirkan kondisi kesehatan ibu bayi masih lemah namun kini sudah mulai membaik, sementara kondisi bayi hingga kini masih memerlukan pengawasan dan perawatan intensif di ruang khusus.

Bayi yang diberi nama Kanza Galih Cahya Pratama oleh perawat diberikan susu botol dari hasil ASI perasan ibunya. Jika bayi baru lahir umumnya menerima susu sekitar 30 mili liter setiap dua jamnya, namun Kanza Galih Cahya Pratama menerima susu mencapai 60 mili liter setiap dua jamnya.(hud).

PROBOLINGGO - Mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin mengaku bersyukur tak terpilih sebagai bakal calon wakil gubernur dan mendampingi Khofifah Indar Parawansa dalam bursa Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2013.

“Sejak awal saya tidak memiliki cita-cita menjadi wakil gubernur. Syukurlah saya tidak jadi mendampingi Khofifah, sehingga bisa konsentrasi membesarkan partai,” ujar Ketua Dewan Pembina DPW Partai Nasdem Jatim tersebut kepada wartawan di Surabaya, Rabu.

Nama Hasan Aminuddin dikait-kaitkan dan diwacanakan kuat bakal menjadi calon wakil gubernur Jatim berpasangan dengan Khofifah. Bahkan, Hasan pernah mengaku diminta secara resmi oleh KH Hasyim Muzadi untuk maju. Namun, memasuki masa pendaftaran justru nama mantan Kapolda Jatim Irjen Pol (Purn) Herman S. Sumawiredja yang dipilih.

“Wacana itu berkembang karena menghormati KH Hasyim Muzadi sebagai guru sekaligus orang tua bagi saya. Apalagi posisinya saya dilamar, bukan melamar,” kata Ketua Bidang Agama dan Masyarakat Adat DPP Partai Nasdem itu.

Hasan mengatakan, sejak menerjuni dunia politik belasan tahun lalu, tidak ada cita-cita politik hanya sebagai seorang wakil. Pertama, pada 1999-2003 namanya tercatat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, kemudian 2003-2008 sebagai Bupati Probolinggo serta 2008-2013 tetap sebagai bupati untuk periode kedua.

“Kalau cita-cita menjadi gubernur atau menteri memang ada, tidak dengan jabatan wakil gubernur.

Bukannya saya

pilih-pilih jabatan, namun semua demi kepentingan masyarakat,” kata suami Bupati Probolinggo, Tantri Hasan Aminuddin tersebut.

Pihaknya juga mengungkapkan, Nasdem belum menentukan sikap sampai sekarang. Jika ada pengurus atau kader Nasdem yang mendukung Khofifah-Herman maka hal tersebut tidak membawa institusi, namun sebagai bentuk dukungan pribadi.

Sementara itu, salah satu sumber internal di Nasdem mengatakan, batalnya Hasan menjadi pendamping Khofifah sebagai bentuk kekhawatiran partai pengusung, yakni PKB. Sebab, jika Hasan tetap menjadi bacawagub maka PKB khawatir nama Nasdem semakin besar di Jatim.

“PKB memang tidak menghendaki Hasan digandeng Khofifah. Ini karena PKB khawatir Partai Nasdem akan besar di Jatim, apalagi kalau sampai Khofifah memenangkan pilkada kali ini.

Keputusan PKB jelas menjadikan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf gembira karena tidak jadi menggandeng Hasan,” ungkap sumber tersebut.

Hingga akhirnya dengan modal 15,55 persen suara, secara resmi PKB beserta lima partai politik nonparlemen mendaftarkan pasangan Khofifah-Herman ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur pada Selasa (14/5).

Rinciannya, PKB memiliki suara sebesar 12,26 persen, PKBP sebesar 1,48 persen, PKPI sebesar 0,87 persen, PPNUI sebesar 0,24 persen, Partai Kedaulatan sebesar 0,50 persen, dan PMB sebesar 0,20 persen.

Suara tersebut berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif di Jawa Timur pada 2009. (ant/mk)

PILBUP

Bupati-Wabup Lumajang Ajukan Izin Cuti Kampanye Lumajang - Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, Sjahrazad Masdar dan As’at Malik yang menjadi calon bupatiwakil bupati petahana mengajukan izin cuti selama masa kampanye dalam pemilihan kepala daerah setempat.

“Saya sudah mengajukan izin cuti kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan surat tersebut sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Sjahrazad Masdar di Lumajang, Rabu.

Menurut dia, izin cuti tersebut dilakukan secara bergantian dengan Wakil Bupati (Wabup) As’at Malik yang juga pasangannya pada saat kampanye tertututup, agar tidak menganggu roda pemerintahan di pemerintah kabupaten (Pemkab) Lumajang.

“Pada saat jadwal kampanye terbuka dan kampanye akbar, kami mengajukan izin cuti secara bersamaan karena menjadi juru kampanye. Hari ini, saya melakukan kampanye terbuka di lapangan Desa Klakah, Kecamatan Klakah,” tuturnya.

Sementara Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lumajang, Didik Al-Mashudi, mengaku sudah mendapat tembusan surat izin cuti kampanye pasangan cabupcawabup petahana tersebut.

“Surat tembusan izin cuti kampanye Bupati dan Wabup Lumajang sudah diterima sejak hari pertama kampanye pada saat penyampaian visi dan misi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Minggu (12/5),” paparnya.

Menurut dia, Bupati Sjahrazad Masdar mengajukan izin cuti selama tujuh hari, sedangkan Wabup As’at Malik mengajukan cuti selama delapan hari selama masa kampanye pilkada Lumajang.

Pilkada Lumajang diikuti oleh empat pasangan calon bupati dan wakil bupati yakni Indah Pakarti-Abdul Kafi, Sjahrazad Masdar-As’at Malik, Agus Wicaksono-Adnan Syarif dan Ali Mudhori-Samsul Hadi.

KPU Lumajang menetapkan masa kampanye sejak 12-25 Mei 2013, dengan pembagian empat zona di 21 kecamatan di kabupaten setempat yakni zona 1 meliputi Kecamatan Lumajang, Tekung, Kunir, Rowokangkung, Yosowilanggun dan Sumbersuko.

Kemudian zona 2 meliputi Kecamatan Tempursari, Pronojiwo, Candipuro, Pasirian dan Tempeh, zona 3 meliputi Kecamatan Jatiroto, Randuagung, Kedungjajang, Klakah dan Ranuyoso, sedangkan zona 4 meliputi Kecamatan Senduro, Pasrujambe, Gucialit, Padang dan Sukodono.

Dalam jadwal kampanye setiap hari, ada satu pasangan cabup-cawabup yang menggelar kampanye terbuka dan tiga tim cabup-cawabup lainya mengelar kampanye tertutup sesuai zona yang ditentukan dimulai pukul 08.00-16.00 WIB. (ant/mk)

OPINI salam songkem Cagub Jatim

Melenyapkan Kekerasan Sistemik

D

P

emilukada Jawa Timur pada tanggal 29 Agustus mendatang tampaknya akan diikuti oleh empat pasangan cagub-cawagub. Mereka adalah pasangan incumben Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa II), Bambang DH-Said Abdullah, Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, dan Eggy Sudjana-Mohammad Sihat.

Masing-masing pasangan cagub-cawagub Jatim tersebut tentu memiliki peluang untuk bertarung memperebutkan menjadi pemenang. Akan tetapi, untuk meraih keberhasilan tersebut tidaklah mudah. Karena pertarungan untuk menjadi orang nomer satu dan dua di Jawa Timur dipastikan akan seru dan ketat.

Pasangan Karsa II sebagai cagub-cawagub incumbent tentu memiliki kekuatan pendukung, setidak-tidaknya kekuatan pendukungnya itu terlihat dari kesuksesan Karsa menjadi pemimpin pemerintahan dan warga Jawa Timur pada pemilukada Jatim sebelumnya. Namun kekuatan pendukung Karsa II akan dipreteli oleh ketiga rivalnya, terutama oleh pasangan Khofifah-Herman jilid II yang juga tampil sebagai kompetitor dalam pemilukada Jatim tahun ini.

Munculnya kembali pasangan Khofifah-Herman jilid II kiranya untuk membalas kekalahannya pada pemilukada Jatim sebelumnya setelah dipecundangi oleh pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf di Madura. Madura pada pemilukada sebelumnya itu menjadi penentu kemenangan Karsa I, namun hak suara warga Madura pada pemilukada Jatim tahun ini diprediksi kuat diberikan kepada Said Abdullah yang menjadi pasangan Bambang DH, sehingga karenanya dipastikan Karsa II akan dikalahkan oleh pasangan Khofifah-Herman II. Akan tetapi, pasangan incumbent Karsa II merasa pasangan Khofifah-Herman II bukanlah rival yang harus ditakuti, karena ada pasangan Bambang DH-Said Abdullah yang sejatinya menjadi rival terberatnya pada pemilukada Jatim yang akan digelar Agustus mendatang. Sedangkan pasangan Eggy Sudjana-Muhammad Sihat tampaknya tak menjadi perhitungan sama sekali, karena memang pasangan yang berangkat dari unsur independen tersebut dipastikan tak akan dapat dukungan warga Jatim, itu terlihat dari berkas persyaratan pendukung Eggy-Sihat yang hingga kini masih bermasalah.

Bahkan boleh jadi, setelah hasil verifikasi KPU menyatakan pasangan independen itu tak memenuhi syarat untuk maju sebagai cagub-cawagub Jatim 2013. Sehingga bukan mustahil dalam pemilukada Jatim nanti yang akan menjadi kompetitor pasangan incumbent akan tersisa dua, yaitu pasangan Bambang DH-Said Abdullah dan Khofifah-Herman.

Terlepas bagaimana nanti nasib pasangan Eggy-Sihat, tampaknya Bambang DH-Said Abdullah cenderung lebih unggul dibandingkan Khofifah-Herman. Bahkan Bambang DH-Said Abdullah juga diperkirakan dapat menggantikan posisi Soekarwo-Syaifullah Yusuf. Prediksi pasangan Bambang DH-Said Abdullah paling berpeluang memimpin Jawa Timur didasarkan pada hasil lembaga survei selama ini. Sebab pasangan Bambang DH ini diperkirakan akan unggul di empat Kabupaten di Madura, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi.

Kemenangan Bambang DH-Said Abdullah akan semakin jelas di depan mata apabila pasangan ini berhasil merebut warga daerah lain terutama di daerah Mataraman. Tentu saja, upaya keras masih perlu ditingkatkan oleh Bambang DH-Said Abdullah dan tim pemenangannya, agar impian warga Jawa Timur memiliki pemimpin Bambang DH-Said Abdullah menjadi kenyataan. (*)

Abd. Gafur Az-Shodiq Peneliti di Pusat Studi Sospol Fak. Ilmu Sosial-Humaniora UIN Jogjakarta

Moral baik adalah jawaban rasional yang mampu mengatasi bentuk persoalan dehumanisasi

M

A

danya sejumlah partai politik yang tersandung korupsi ditengarai akibat kesalahan sistem pendanaan parpol. Oleh karena itu, Ketua Aliansi Rakyat untuk Rakyat, Rizal Ramli mengkampanyekan perubahan mikanisme pendanaan parpol. Untuk tahun-tahun berikutnya, pemerintah harus menganggarkan pendanaan parpol dari APBN. Dengan didanai APBN, parpol tidak akan terlibat penggalangan dana parpol secara tidak benar. Akan tetapi, menganggarkan dana parpol dan segala tetek bengeknya dari APBN bukan jaminan parpol tidak melakukan korupsi. Karena sesungguhnya oknum parpol selama ini berbuat korupsi bukan karena sistem pendanaan parpol yang tertutup, tetapi disebabkan oleh rendahnya moralitas elit parpol tersebut.

Sangat bijak apabila pemerintah memprakarsai upaya membangun moralitas para politisi. Sebab betapa pun dana parpol sudah dianggarkan melalui APBN, selama moralitas elit dan politisi parpol tidak dibenahi maka keterlibatan parpol dalam masalah korupsi akan terus terjadi. Sebab bila para elit parpol dan politisi sudah bermoral korup, maka terjadilah korupsi. Sebaliknya, apabila elit parpol dan politisi memiliki moralitas yang baik, maka sekali pun pendanaan parpol tidak dianggarkan dari APBN, maka tak akan ada satu parpol pun yang terlibat korupsi.

Upaya menggalang kekuatan untuk merombak sistem pendanaan parpol hanya kepentingan para politisi. Mereka berupaya melanggengkan kekuasaan di legislatif dengan biaya yang murah. Kalau perlu tidak mengeluarkan biaya karena semua biaya parpol dan pencalegan yang diusung parpol sudah dianggarkan melalui APBN. Apalagi semakin tahun, rakyat Indonesia semakin mengerti politik. Rakyat semakin memahami, meski tidak semua, kebanyakan politisi yang maju sebagai caleg seringkali mengatasnamakan rakyat untuk menutupi kepentingan pribadi dan golongannya. Rakyat hanya dijadikan tumbal kepentingan para politisi. Sebenarnya itu yang menyebabkan rakyat Indonesia semakin prakmatis dan tidak lagi mempercayai parpol dan politisi di tanah air.

Upaya mendanai parpol dari APBN di satu menguntungkan segelintir politisi dan partai politik, namun di sisi lain akan membebani jutaan rakyat Indonesia. Rakyat yang tidak menerima keuntungan finansial sebagaimana para wakil rakyat justeru diberi beban harus mendanai sejumlah partai politik dan politisi, walau pun melalui APBN. Padahal tidak semua parpol dan politisi dikehendaki oleh rakyat. (*)

ewasa ini Indonesia dihadapkan pada persoalan dehumanisasi, mengingat ditengah serba carut marut bangsa Indonesia yang tidak sejahtera, krisis kebangsaan, meningkatnya radikalisme agama, meningkatnya kasus pemerkosaan, korupsi para elite politik dan pejabat birokrasi, ketidakpedulian negara terhadap warga, penggusuran warga demi proyek pembangunan, serta bentuk-bentuk dehumanisasi lainnya menjadi keresahan yang tidak kunjung teratasi.

Moral baik adalah jawaban rasional yang mampu mengatasi bentuk persoalan dehumanisasi diatas. Pokok pembahasan dalam masalah moral atau etika adalah pertanyaan menyangkut hubungan antar manusia. Pertanyaan mendasar yang sering mengemuka adalah apakah hubungan itu merupakan hubungan yang baik atau hubungan yang buruk. Jika diteliti dengan seksama, adanya peperangan atau pertikaian antar bangsa dan antar ras, pada dasarnya persoalan tersebut dapat dikembalikan pada masalah moral. Moralitas dengan begitu merupakan hubungan yang menyangkut semua manusia tanpa melihat perbedaan ras, bangsa, dan suku bangsa. Oleh karena itu, moralitas harus berlaku universal.

Sejak zaman Yunani kuno, persoalan moral ini telah mendapat perhatian sehingga muncul beragam aliran moral, seperti hedonisme, yang menyatakan bahwa kebaikan tertinggi adalah kesenangan atau kebahagiaan. Aliran epikurisme mempunyai tujuan bahwa yang baik adalah kesenangan. Aliran utilitarisme mendasarkan moralnya pada utility, yaitu tindakan yang benar dan baik adalah tindakan yang memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, norma-norma moral mempunyai sifat mewajibkan agar orang bertindak atau sesuai dengan hukum moral sehingga Indonesia lahir tanpa dehumanisasi. Nilai moralitas harus dijabarkan ke dalam berbagai bidang kehidupan agar menjadi nilai-nilai yang living reality, yang eksis dalam kehidupan masyarakat. Bangsa indonesia harus berusaha melaksanakan dasar moralitas dan ideologI negaranya kedalam berbagai aspek kehidupannya.

Meskipun hal tersebut diatas ber-

sifat pilihan kepada seseorang untuk melakukannya atau tidak. Merasa wajib bertindak sesuai dengan hukum moral, harus didorong oleh kehendak baik dan disadari oleh motivasi yang baik. Penulis sangat menekankan wajib yang semacam ini, dan memandang wajib sebagai pokok kesusilaan. Membentuk masyarakat yang ideal, yang didalamnya berlaku norma-norma moral. Inilah tujuan dari masyarakat yang mencapai kebebasannya yang sempurna dan dapat menjalankan kewajibannya. Masyarakat semacam ini tidak dapat dicapai di dunia, namun dengan adanya harapan untuk mencapai masyarakat yang semacam ini akan mendorong manusia untuk bertindak demi wajibnya berbuat baik itu sendiri.

Menurut hemat penulis, manusia mempunyai sifat untuk menjadi bermoral. Oleh karena itu, pada dasarnya mempunyai dorongan untuk bertindak baik. Secara umum, moral yang baik ada pada imperatif kategoris yang bersifat otonom. Tindakan yang baik datang dari diri sendiri dan merupakan suatu imperatif yang berakar pada kehendak sebagai akal budi praktis, sebagaimana Kant menegaskan bahwa moral sejati berasal dari rasio dan bersifat rasional serta tidak mendapatkan pengaruh apa pun yang datang dari luar diri manusia. Yang baik adalah kehendak yang baik.

Kant juga berusaha untuk mengajukan prinsip-prinsip moral yang dapat berlaku bagi manusia. Prinsip itu adalah prinsip moral yang formal dan menginkat, yang tidak dipengaruhi oleh keadaan tertentu. Pada setiap diri manusia, ada kecendrungan untuk berbuat baik dan melaksanakan kewajiabannya.

Inilah yang menurut Kant disebut hukum moral yang datang dari diri sendiri, dari hakekat manusia yang paling dalam.

Hukum moral ini juga menbawa manusia untuk berhubungan dengan alam karena pada dasarnya hukum alam dan hukum moral dapat dikatakan sebagai hukum akal budi yang sama.

Titik pusat teori moral Kant adalah kehendak baik. Hal yang penting adalah bahwa manusia itu harus menginginkan yang baik, dan tidak ada yang baik kecuali kehendak yang baik, yang timbul karena merasa baik. Apabila seseorang bertindak dengan didasari oleh motivasi baik, maka

hasil tindakannya tentu baik dengan tanpa melihat hasil atau konsekuensi yang timbul. Jadi, kehendak yang baik tidak tergantung pada hasil tindakan. Kehendak yang dikendalikan oleh akal budi, tidak oleh suatu keinginan atau kecendrungan, adalah kehendak yang mutlak, yang merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi. Jadi, wajib ini datang dari diri sendiri, perintah yang oleh Kant di sebut sebagai prinsip universalitas.

Prinsip universalitas mengandung arti bahwa seseorang dalam bertindak hendaklah sesuai dengan maksimnya. Maksim dan tindakannya itu dapat diharapkan menjadi hukum umum. Tindakan tersebut tidak boleh datang karena kecenderungan—sebab jika ia datang karena kecenderungan, tentu tidak dapat berlaku umum.

Mengenai tujuan, Kant mengatakan bahwa manusia adalah tujuan bagi dirinya sendiri, dan bukan alat bagi manusi yang lain. Manusia adalah makhluk berakal dan mempunyai pikiran sendiri, dan karena itu manusia yang satu tidak dapat dieksploitasi oleh manusia lainnya. Manusia bukan alat, hanya bendalah yang dapat dijadikan alat. Kebebasan bertindak adalah kebebasan pribadi. Jadi hukum moral yang dipatuhi adalah bukan hukum yang didatangkan dari luar, melainkan muncul dari dalam diri manusia itu sendiri. Dengan demikian, memenuhi kewajiban dan memenuhi perintah akal budi dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang tinggi karena pertintah itu datang dari diri manusia yang paling dalam.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa secara rasional dapat diyakini bahwa dengan moral yang baik maka Indonesia bisa menjawab keresahan diatas. Kita sebagai bangsa Indonesia yang baik serta tidak sempurna harus berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan bertingkah laku dan bermoral baik. Indonesia tanpa dehumanisme adalah dasar dan tujuan moral sebagaimana pancasila dicipta sebagai tuntunan moral yang memberi arah kepada bangsa Indonesia bagaimana setiap warga negara harus bertindak dan bertingkah laku, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila. Denga Indonesia membumikan moralitas maka Indonesia bias menjadi negara yang berdikari tanpa dehumanisme. Yakinlah! =

Mendekonstruksi Paradigma Sukses

Membangun Moralitas

A

15

KAMIS 16 MEI 2013 NO.0118 | TAHUN II

Rifky Zulkarnaen Mahasiswa di Universitas Airlangga Surabaya

Kata ‘sukses’ benar-benar menggentayangi alam pikiran dan meresahkan hampir sebagian besar jiwa masyarakat. Kita takut hidup jika tidak mengikuti gaya hidup masyarakat pada umumnya

anusia yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling bermanfaat. Statement tersebut cukup populer tetapi terdengar gambyar (tidak jelas), sehingga sulit menerapkannya pada dimensi kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya, kata ‘bermanfaat’ bisa diubah dengan kata ‘menguntungkan’. Dari kata tersebut dapat dengan jelas kita tangkap bahwa manusia yang ditinggikan derajatnya oleh Tuhan adalah manusia yang paling banyak memberi keuntungan bagi yang lainnya.

Di situlah akan muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari ‘Keuntungan apa dan seberapa banyak keuntungan yang didapat masyarakat dariku?’ Itu merupakan bentuk pertanyaan reflektif dan mungkin terkesan kurang penting. Meskipun tidak bisa kita nafikkan, pertanyaan itu amat dibutuhkan. Sebab, yang terpenting sebuah pertanyaan dapat berorientasi pada kehidupan masa depan. ‘Keuntungan apa yang akan aku berikan dan kapan mulai memberi keuntungan bagi masyarakat?

Merujuk kepada pernyataan Emha Ainun Nadjib, manusia dicluster sebagaimana ibadah vertikal (hablumminallah) yakni haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Manusia yang haram adalah yang merugikan dan dibenci keberadaannya.

Manusia yang makruh adalah yang meskipun ada juga tak apa-apa, tetapi memang sebaiknya tak ada. Ia menjadi kebaikan dengan ketidakberadaannya bukan dengan keberadaannya. Manusia yang mubah adalah yang boleh ada dan boleh juga tidak ada, artinya keberadaan manusia dengan tipe ini tak jadi masalah. Lebih dekat keberadaannya untuk menggembirakan dunia, semacam Cheerleaders.

Lain halnya dengan Manusia sunnah, tipe ini keberadaannya sangat diharapkan, kalaupun tidak ada juga tidak apa-apa. Sementara itu, manusia wajib adalah yang keberadaan dan perannya vital bagi kehidupan, tak tergantikan keberadaannya.

Dari berbagai tipe manusia menurut istilah itu, kita dianjurkan bercermin berada di tingkatan yang mana kita?. Sedang ke arah level yang mana kita melangkah?

Apakah level manusia haram, makruh, mubah, sunnah, ataukah wajib ada?

Merujuk pada tingkatan manusia menuju kesuksesan, sejak kecil kita dijejali dengan konsep sukses, sehingga masyarakat

berbondong-bondong berkompetisi mendapat label sukses. Iri, dengki, menggunting dalam lipatan, dan konsumerisme untuk mengadu gaya, menang-menangan adalah ekses yang ditimbulkan oleh paradigma sukses. Itu terjadi karena kata sukses, pada logika masyarakat umum, diasosiasikan secara sempurna dengan kepemilikan materi, jabatan/gelar, dan popularitas sehingga memframming orientasi hidup tiap individu, yang menyatu mewujud menjadi masyarakat, ke arah individualistis, materialistis dan hedonis.

Kata ‘sukses’ benar-benar menggentayangi alam pikiran dan meresahkan hampir sebagian besar jiwa masyarakat.

Kita takut hidup jika tidak mengikuti gaya hidup masyarakat pada umumnya ; berlomba-lomba menumpuk harta, bermewah-mewahan, harus sekolah, kuliah, atau bergelar tinggi agar bisa menjadi ‘orang’. Idiomatik ‘sukses’ mengaburkan makna kehidupan dengan mempolarisasi orang sukses dan orang gagal. Bisa jadi ibu dan bapak kita dilabel gagal karena tidak sekaya dan setenar Inul Daratista. Kalau kita mau menyadari, idiomatik sukses menyebabkan keminderan akut kepada mereka yang hidupnya jauh dari standar.

Maqam Katak dan Elang Saya tidak begitu nyaman dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia ayat Al-Quran ‘berlomba-lombalah di dalam kebaikan’ karena rasanya kurang paripurna untuk merepresentasikan esensi ayat tersebut. Ketika kita menggunakan frase ‘berlomba-lomba’ maka di situ tersembunyi mental saling mengalahkan, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya rasa Tuhan tak setega itu meng-adu domba hamba-Nya dan mempolarisasikan manusia menjadi dua kutub, kalah dan menang; karena kita secara berjamaah menjelmakan grandplan Tuhan. Bahwa malam dan siang tidak akan pernah saling menyalip, planet beredar pada orbitnya masing-masing dan setiap makhluk di dunia ini, baik makhluk hidup dan makhluk tak hidup, mengerjakan tugasnya masing-masing membentuk ekosistem dengan segala perbedaannya.

Begitu pula setiap orang memiliki orbitnya masing-masing, kemudian menjelmakan kebermanfaatan di orbitnya tersebut. Dalam ilustrasi bahwa katak mesti mengenal dirinya adalah seekor katak

yang memiliki tugas kebermanfaatan yang berbeda dengan seekor elang. Elang pun mesti mengenal dirinya bahwa ia seekor elang. Ia tak perlu iri dengan kelebihankelebihan yang dimiliki seekor katak. Baik katak dan elang harus sama-sama saling mengenal dirinya dan mengoptimalkan kebermanfaatannya sesuai dengan kesejatiandirinya masing-masing. Dengan demikian terjadilah kolaborasi dan sinergi yang indah demi kebermanfaatan hidup dalam skala kebangsaan. Hal ini bisa diwujudkan jika pemerintah membantu masyarakat untuk aman secara ekonomi, sehingga masyarakat segera selesai secepat-cepatnya dalam fase hidup untuk dirinya sendiri dan melangkah hidup untuk umat. Kita bisa menjadi manusia sunnah, kemudian meningkat ke tingkatan tertinggi yakni ikhlas mewakafkan seluruh hidupnya – energi, akal, harta - kepada umat dan Tuhan, dengan fungsi kekatakan atau keelangan masing-masing.

Memang hal itu sesuatu yang zhanniy, tetapi itu perlu kita tanamkan dalam diri.

Kalau perlu paradigma ini didogmakan di setiap lini kehidupan, khususnya pendidikan formal dasar. Nantinya, orang-orang tak lagi mengejar label ‘sukses’ tetapi mengejar pribadi berlevel wajib, dengan cara memberi keuntungan bagi kehidupan masyarakat luas. Kalau perlu juga, hal ini ditegaskan menjadi nilai moral ‘malu luarbiasa’. Oleh karena itu, siapapun sudi berharakiri jika menjadi manusia level haram.

Kiranya, jangan lagi kita semua mengkultuskan dan berorientasi pada kata ‘sukses’. Kalau perlu MUI memfatwakan haram penggunaannya, Kemendikbud dan budayawan bersepakat menghapusnya dari KBBI, KPI. Jika perlu mensensor setiap kata sukses, sebagaimana ia mensensor umpatan.

Sukses mesti kita biarkan ber-harakiri dan menggantikannya dengan konsepsi blusukan, urun rembug, gotong royong, guyub, berjamaah demi keuntungan masyarakat luas. Sebagaimana falsafah hidup bangsa Indonesia. Kalau tidak seperti itu, rasanya Indonesia akan terus berada di jurang kerendahan derajat. Pasalnya, kita bisa lihat dari hal yang sederhana saja, seperti halnya kita telah membawa Ujian Nasional ke level makruh, semoga adanya tidak sampai pada level haram. (*)

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16

KAMIS

KAMIS 16 MEI 2013 NO.0118 | TAHUN II

16 MEI 2013

FIFA Ancam Coret Sao Paulo

DRIVING. Paul George bergerak diantara Tyson Chandler (kiri) dan Kenyon Martin.

Pacers Kalahkan Knicks 93-82 INDIANA - Indiana sementara ini unggul 3-1 atas New York Knicks pada pertandingan putaran kedua “play-offs” kompetisi NBA Wilayah Timur, setelah mengalahkan saingannya itu 9382 pada pertandingan Selasa malam (Rabu WIB).

Pertandaingan kelima (Game 5) akan berlangsung di New York, Kamis, dan Knick harus memenangi pertandingan agar dapat bertahan dalam kompetisi itu sedangkan Pacers sudah di ambang pintu untuk maju ke

NUSANTARA

babak Final Wilayah Timur untuk pertama kalinya sejak musim 2003-04.

Knicks, yang mencetak angka hanya 71 poin dengan kekalahan 11 poin pada pertandingan Sabtu, gagal memperagakan permainan terbaik mereka untuk mempertipis kekalahan Selasa dan dipecundangi lawan dengan 14 poin pada paruh waktu pertama.

George Hill menyumbang 26 poin untuk Indiana, yang menahan Knick 54-36 pada pertengahan permainan

dan menekan mereka untuk melakukan hanya 35 persen lemparan dari lapangan.

Carmelo Anthony mencetak angka tertinggi dengan 24 poin dan membuat sembilan rebounds, tetapi hanya melakukan 23 tembakan, sedangkan temannya J.R. Smith hanya melakukan lemparan “7-for-22”.

Paul George menambah 18 poin, 14 rebounds dan tujuh assists untuk Indiana, yang dengan sempurna menang 5-0 di kandang pada pertandingan “play-offs”. (ant/reu/dar)

NUSANTARA

Persis

4-0

BRASILIA - Sekretaris Jenderal Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA Jerome Valcke, Selasa (14/5) lalu mengingatkan bahwa molornya penyelesaian stadion di Sao Paulo akan berdampak pada dicoretnya kota itu dari daftar sebagai salah satu kota penyelenggara Piala Dunia 2014 di Brasil.

Sao Paulo dijadwalkan menggelar enam pertandingan pada Piala Dunia tahun depan, termasuk acara pembukaan dan laga pembuka dan salah satu pertandingan semifinal.

Sehubungan dengan itu, Valcke meminta para penyelenggara setempat untuk mempercepat perampungan pembangunan stadion di kota tersebut.

“Dan jangan lupa, ini bukan ancaman, kami bisa mengubah semuanya sampai menit pertama penjualan tiket. Kami bisa mengubah semua jadwal pertandingan sampai 1 Agustus mendatang,” kata Valcke yang berasal dari Prancis itu.

Para insinyur yang melakukan konstruksi stadion Sao Paulo minggu lalu memastikan bahwa pembangunan stadion tersebut belum akan rampung pada Desember

mendatang, seperti yang dinginkan FIFA. Menanggapi itu Valcke menegaskan bahwa FIFA tidak akan mentoleransi dengan 12 stadium tempat penyelenggaraan Piala Dunia.

Hanya dua dari enam stadion yang dipakai untuk Piala Konfederasi, sebuah turnamen pemanasan menjelang Piala Dunia bulan depan, yang selesai tepat waktu. Stadion di Kota Brasilia, ibukota Brasil, yang akan menyelenggarakan pertandingan pertama Piala Konfederasi pada 15 Juni nanti, akan menggelar pertandingan pertama atau uji coba penggunaan stadion tersebut pada Sabtu pekan ini.

“Saya kira kami sudah sangat jelas. Tidak ada penundaan.

Kami sama sekali tidak bisa menerima penundaan Piala Dunia 2014 karena, seperti yang Anda lihat di Piala Dunia, kami membutuhkan banyak waktu untuk membangun semua fasilitas untuk media, untuk kenyamanan dan untuk semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Piala Dunia yang baik,” kata Valcke.

Dia melanjutkan, “Piala Dunia adalah sebuah turnamen yang lain dari Piala Konfederasi. Karena itu akan ada diskusi dengan Sao Paulo perihal stadion mereka. Kami masih harus duduk bersama dan melihat dari dekat apa yang sesungguhnya terjadi.

Dan, kami sudah mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus lebih cepat lagi. Apapun artinya itu buat mereka, mereka harus lebih cepat.”

Brasil ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia 2014 sejak 2007. Tetapi sejak itu, gerakan persiapan pesta sepakbola tertinggi sejagat raya itu terlampau lamban. Hal ini memunculkan kritik dari pihak FIFA terhadap Brasil dalam beberapa tahun terakhir.

Persoalan pokok di Sao

NUSANTARA

Persewon

Persis Menang Telak atas Persewon Pemain Persis Solo LPIS, Hendri AF (atas) saling berebut bola dengan pemain Persewon Wondama, Victor Yarangga, dalam lanjutan Divisi Utama LPIS di Stadion Manahan, Solo, Jateng, Rabu (15/5).

SOLO - Persis memenuhi ambisinya merebut tiga poin setelah membantai Persewon Wondama 4-0 pada pertandingan lanjutan kompetisi Divisi Utama Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) di Stadion Manahan Solo, Rabu petang.

Pertandingan yang disaksikan sekitar 8.000 penonton tersebut berlangsung seru, kedua kesebelasan saling menyerang.

Persis sejak awal menit babak pertama mengambil inisiatif serangan dengan melakukan permainan cepat. I Komang Putra dan kawan-kawan terus melakukan tekanan ke pertahanan Persewon. Persis langsung mencetak gol pertama pada menit ketiga melalui tendangan Ferryanto setelah menerima umpan Tri Handoko.

Gol Persis tersebut memotivasi I Komang Putra dkk. sehingga mereka makin

agresif menekan pertahanan Persewon yang dikoordinasi oleh kapten tim Clemen Rumfabe. Usaha ini kembali berbuah. Persis menambah gol pada menit 45 melalui Tri Handoko. Skor 2-0.

Memasuki babak kedua, Persis yang sudah unggul dua gol, menurunkan tempo permainan sehingga permainan Persewon menjadi berkembang. Tim asuhan pelatih Didik Listyantoro tersebut mengandalkan serangan balik untuk menekan Persis.

Peluang emas Persewon terjadi menit 51 melalui tendangan keras kaki Sulistyanto.

Akan tetapi, bolanya membentur gawang Persis yang jaga oleh I Komang Putra.

Persewon kembali mendapatkan peluang melalui tembakan yang dilakukan oleh Bahroni Fadli pada menit 61.

Namun, bola kembali mem-

bentur tiang gawang.

Dalam posisi tertekan, Persis kemudian memasukan pemain muda Kitto di posisi depan dan menarik keluar Andrid Wibawa yang mengalami cedera. Masuknya Kitto membuat permainan kembali hidup dan mampu bangkit menekan ke pertahanan Persewon.

Persis kembali menambah gol melalui pemain pengganti Kitto yang melakukan tembakan keras dari jarak sekitar 30 meter, sehingga kedudukan menjadi 3-0.

Bahkan, pemain sayap kanan Persis Tinton Suharto kembali menambah gol untuk timnya menit 89 setelah dia berhasil lolos sendirian dan tinggal berhadapan dengan kiper Deni Wahyu.

Skor 4-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak kedua berakhir. (ant/bam/dar)

RIO DE JENEIRO - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Brasil Luiz Felipe Scolari membela anak asuhnya yang bermain untuk klub Santos, Neymar. Pemain muda Brasil ini mendapat kritikan dari penggemar sepakbola negara itu karena penampilannya yang melorot dalam beberapa waktu terakhir untuk Timnas Brasil. Meski demikian, Scolari memastikan bahwa Neymar akan memberikan yang terbaik untuk negaranya pada Piala Konfederasi bulan depan.

Neymar yang baru berusia 21 tahun dikritik karena penampilannya yang tidak bagus bersama Tim Samba selama tahun ini. Meski demikian, pemain ini selalu mendapat tempat utama di skuat Scolari untuk turnamen Piala Konfederasi yang akan digelar pada 15-30 Juni nanti.

Scolari mempertahankan Neymar dalam skuatnya karena pemilihan pemain Seleccao didasarkan pada penampilan pemain itu di kompetisi domestik dalam beberapa bulan terakhir.

“Neymar sudah bermain bagus. Saya paham, beberapa orang tidak setuju. Tetapi menurut kami, dia bermain sangat bagus. Itulah dasar kami memilihnya,” kata Scolari yang pernah melatih Timnas Portugal dan Chelsea itu.

Sedangkan dua pemain veteran Brasil, Ronaldinho dan Ricardo Kaka akhirnya dicoret dari skuat Scolari untuk Piala Konfederasi. Pasalnya, kedua pemain itu belum cocok masuk line up pelatih 64 tahun ini. Meski demikian, dia belum menutup peluang keduanya bermain pada Piala Dunia tahun depan.

Paulo adalah penambahan jumlah kapasitas kursi di dalam stadion untuk pembukaan Piala Dunia. Dibutuhkan 20.000 kursi yang akan ditambahkan setelah struktur utama stadion sudah siap. Tambahan itu membuat kapasitas stadion bertambah menjadi hampir 70.000 tempat duduk.

Rabu (15/5), Valcke mengunjungi Stadion Maracana di Kota Rio de Jeneiro. Stadion yang baru selesai direnovasi ini akan menggelar pertandingan pertama pada 2 Juni yaitu laga persahabatan antara Brasil melawan Inggris. Stadion ini juga menjadi tempat berlangsungnya laga final Piala Konfederasi pada 30 Juni nanti. (aji)

“Saya sering kali dikritik karena memilih si A, B, atau C. Saya dikritik berkali-kali karena memilih Costinha masuk tim saya ketika saya berada di Portugal. Costinha memberikan segala hal yang saya butuhkan di gelandang bertahan. Dia pun menjadi tulang punggung di klubnya. Kriteria itulah yang saya adopsi di sini, seberapa penting peran seorang pemain untuk tim,” kata pelatih yang membawa Brasil menjuarai Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea Selatan itu.

Dia melanjutkan, “Sejarah belum habis bagi para veteran itu (Ronaldinho dan Kaka).

Daftar pemain ini hanya untuk Piala Konfederasi.

Kami masih punya proyek untuk memantau pemain lain yang mungkin bisa ditambahkan ke skuat kami untuk Piala Dunia.”

“Setelah Piala Konfederasi, kami tur ke Eropa seperti Rusia, Ukraina, Inggris untuk mengamati sejumlah pemain Brasil dari dekat. Jadi, setiap pemain bisa mungkin meninggalkan tim. Karena itu untuk para pemain, mereka harus bermain bagus. Tunjukkan kepada kami bahwa kalian memang layak masuk skuat,” tutupnya.(espn/aji)

Sabtu, 18 Mei 2013 02:15 WIB | TransTV |

Atlético Madrid vs Real Madrid (Final Copa del Rey)

Minggu, 19 Mei 2013 03:00 WIB | Trans 7 |

Sevilla vs Real Sociedad (La Liga)

Senin, 20 Mei 2013 02:00 WIB | TransTV |

Barcelona vs Real Valladolid (La Liga)