Page 1

KORAN MADURA JUMAT 07 DESEMBER 2012 NO.0010 | TAHUN I

@KoranMadura

JUMAT

Satu Hati untuk Bangsa

07 DESEMBER 2012

KETIMPANGAN PENDAPATAN MAKIN PARAH

KPK JADIKAN ANDI MALARANGENg TERSANGKA.

Kian melebarnya jurang ketimpangan ini ditandai oleh indeks gini ratio yang terus naik dalam 2 tahun terakhir ini dari 0,38 pada tahun 2010 menjadi 0,41 pada 2011

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Akhirnya menetapkan Andi Malarangeng sebagai tersangka dalam Kasus Hambalang. KPK bahkan mencekal Andi untuk tidak bepergian ke luar negeri.

>> halaman 08

>> halaman 02

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

AKTIFIS PEREMPUAN SEBAR BUNGA UNTUK PEMILUKADA damai DI PAMEKASAN Sejumlah aktifis perempuan di Kabupaten Pamekasan menggelar aksi sebar karangan bunya untuk mengajak masyarakat mewujudkan pemilukada damai di kabupaten setempat. >> halaman 05

IKAMRA Pastikan Madura jadi Provinsi SURABAYA – IKAMRA (Ikatan Keluarga Madura) memastikan Madura akan menjadi provinsi dan memisahkan diri dari Jawa Timur. Sebab, bila Madura tetap seperti saat ini, Madura terhalangi hakhaknya untuk maju. Padahal, Madura memiliki potensi yang tidak kalah dibanding daerah lain. Ketua IKAMRA, H Ali Badri menyampaikan hal tersebut kepada Koran Madura di Surabaya (5/12). Saat ini, IKAMRA sedang menggalang kekuatan untuk terus menyuarakan Madura sebagai provinsi. Usaha yang dilakukan antara lain, IKAMRA bertemu dengan sejumlah tokoh Madura di berbagai titik baik yang berada di Madura sendiri maupun, Jawa, maupun di luar Jawa. Menurut Ali Badri, Madura selama ini terbiarkan begitu saja seolah-olah tidak mengalami kemajuan yang berarti. Padahal, Madura memiliki banyak potensi yang tidak kalah dengan daerah lain. Dia menyebut Madura punya garam, tembakau, cabejamu, jambu air, gas, dan sumber daya alam lainnya yang bisa dikembangkan. Bila menjadi provinsi tersendiri, Badri yakin potensi itu bisa lebih berkembang. Untuk memenuhi persyaratan menjadi 5 kabupaten/kota, di Madura hanya menambah satu kabupaten/kota. Dari sisi kesejarahan, Pamekasan layak dimekarkan menjadi kabupaten dan kota. Tetapi dari sisi geografis, Sumenep bisa dimekarkan menjadi dua kabupaten. Satu kabupaten di daratan dan satu kabupaten lainnya di kepulauan. “Tidak bisa ditawar, Madura harus provinsi,” katanya. Guna mewujudkan keinginan ini, IKAMRA akan terus menggalang kekuatan dan dukungan sampai akhirnya Madura benar-benar menjadi provinsi. Apalagi, beberapa kabupaten/kota di Jatim menurut Badri sudah Madura. Beberapa kabupaten yang masuk ke dalam Madura baik secara kultur dan genetis antara lain Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, sebagian Surabaya dan Gresik (Bawean). “Kami hanya ingin Madura lebih maju, caranya ya harus provinsi,” dia begitu bersemangat. (abe)

Butuh Ingatan Kolektif PAMEKASAN – Madura butuh simbol pemersatu sebagai ingatan kolektif yang menegaskan Madura bisa kompak dan bersatu. Selama ini, Madura belum punya ikon yang tidak bisa dilihat bersama setelah menuruni jembatan Suramadu. Sampai di Madura, masyarakat tidak mendapati simbol kecuali pedagang PKL yang memanjang dari sisi selatan - utara dan kumuh. Peneliti Madura Budi Hariyanto mengatakan hal tersebut saat bertandang ke rumah pemimpin redaksi Koran Madura di Kecamatan Pragaan kemarin (6/12). Menurut dia, Madura tidak sama dengan Bali dan Padang. Pengunjung daerah tersebut begitu masuk ke Bali aura Pulau Dewatanya sangat terasa. Hal yang sama dirasakan pengunjung yang datang ke Padang. Begitu masuk, semangat Padangnya juga terlihat dengan jelas. “Hemat saya di sisi utara Suramadu harus dibangun monumen sebagai simbol bersama,” katanya. (abe)

LA BHEDE BHEI Seorang ahli fisika dan matematika duduk berdua. Setelah lama berbincang muncul keisengan si fisikawan untuk mengetes kecerdasan ahli matematika. “Prof, menurut anda, berapa jumlah kambing yang berkerumun dan tersebar di alun-alun sana,” tanyanya, sambil menunjuk keruman kambing di kejauhan. “84,” katanya spontan. “Wah cepat sekali. Bagaimana cara anda menghitung.” “Gampang. Saya hitung kakinya, lalu saya bagi empat,” jawab Sang Matematikawan santai. Cak Munali

1

Koran Madura

PAMANGGI Pupus Oleh : Abrari Alzael Pimpinan Redaksi Koran Madura

s.bachri/koranmadura

DEMO KECAM KPU - Seorang warga pendukung pasangan Achmad Syafie-Kholil Asy’ari (ASRI) mengikuti aksi protes terhadap KPU Pamekasan.

Menurut mereka, KPU tidak netral dalam proses penetapan Cabup-Cawabup Pamekasan dan membuat Pasangan ASRI tidal lolos dalam tahap pencalonan pemilukada kabupaten setempat.

DKPP Berhentikan Anggota KPU Pamekasan PAMEKASAN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memberhentikan lima orang anggota KPU Pamekasan Kamis (6/12). Pemecatan dilakukan karena penyelenggara pemilihan umum di Pamekasan itu dinilai melanggar kode etik dan bersikap tidak netral dalam memfasilitasi pemilukada. Berdasar putusan DKPP, dinyatakan seluruh pimpinan KPU Pamekasan melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena terbukti bersikap tidak netral dalam menfasilitasi pemilukada di Pamekasan. “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap bagi teradu I, II, III, IV dan V, yakni Mohammad Ramli, Nur Azizah, Ali Wafa, Mohammad Dlohiri dan

Atnawi karena terbukti melanggar kode bahwa para pimpinan KPU Pamekasan etik penyelenggara pemilu saat peneta- tidak mampu menjadi yang diharapkan, pan pasangan calon,” demikian isi putu- sebagai penyelenggara yang berpihak san DKPP yang ditandatangani ketuanya, pada undang-undang dan bukan pada salah satu pasangan calon. “Sebab, jika Jimly Asshiddiqie tersebut. Selanjutnya, DKPP juga memerintah- memang mereka netral, pasti putusankan agar KPU Jawa Timur mengambil alih nya tidak akan seperti ini. (putusan) Ini, penyelenggaraan pemilukada di Pame- kan, didasarkan pada bukti-bukti yang kasan. Namun, dalam keputusan terse- muncul dipersidangan dan tidak mampu mereka bantah,” katanya. but tidak dinyatakan apakah Sebelumnya, kata Heru, tahapan pemilukada di kabuBERITA paten tersebut atau dilanjutkan KPU Jawa Timur juga sudah melakukan supervisi terhadap berdasar tahapan yang sudah TERKAIT keputusan KPU Pamekasan berjalan. Heru Budi Prayitno, Ketua Halaman 3&5 dan mengingatkan bahwa putusan itu sangat rawan. SayTim Advokasi Pasangan Ahmad Syafii – Kholil Asyari (ASRI), angnya, peringatan dari KPU pasangan Calon Bupati dan Wakil Bu- Jatim itu tidak diindahkan. Sejauh ini belum ada pernyataan pati Pamekasan yang dicoret KPU karena dinilai tidak memenuhi syarat, mengata- resmi dari kelima komisioner KPU Pamekan pihaknya menyambut baik keputusan kasan. Para wartawan yang mencoba itu. “Ini awal yang baik dan menjadi pela- menghubungi ketua KPU, Mohammad jaran bahwa pesta demokrasi bukanlah Ramli, selalu gagal. Namun, Sekretarpesta perkawinan sehingga harus profe- is KPU, Ahmad Zaini, mengaku sudah sional dan bebas dari tekanan-tekanan,” mendengar putusan DKPP, hanya secara kata Heru. resmi lembaganya belum menerima saliPutusan itu, jelasnya, membuktikan nan putusan tersebut. (yin/muj)

GATHERING KORAN MADURA BIRO SURABAYA

Wawali Nilai Koran Madura Inovasi Baru SURABAYA – Wakil Walikota Surabaya Bambang DH menilai terbitnya Koran Madura sebagai inovasi baru yang tidak dilakukan media lokal lainnya. Sebab, Koran Madura terbit di kawasan lokal tetapi memiliki kantor cabang di lintas lokal bahkan nasional. Meski begitu, Bambang tetap meminta Koran Madura mengedepankan konten lokal. Bambang menyatakan hal tersebut saat hadir sebagai nara sumber di acara Gathering Koma (Koran Madura) di salah satu restoran, di depan Gedung Grahadi Surabaya (5/15). Menurut Bambang, dari sisi lay out Koma dianggap sudah hebat, di kelasnya. Dari aspek perwajahan, Koma tampail sebagai koran tanpa sambungan dan hal ini tidak menyulitkan pembaca. Tetapi dari segi konten, pria yang pernah menjadi Wali Kota Surabaya dua periode ini menganggap masih kurang. Oleh karena itu, Bambang meminta Koma menambah konten lokal. Sebab, konten lokal akan mengundang banyak orang untuk mengikuti perkembangan Madura dari media. Sebagai pendatang baru, Koma akan tertinggal bila bersaing dengan media nasional yang lebih dulu mapan. Cara mensiasatinya, Bambang memersilakan Koma memuat berita internasional, nasional maupun regional. “Tapi ingat yo, kontek lokalnya harus ditambah,” Bambang menjelaskan.

Dari auranya bisa dibaca. Perempuan itu tidak memancarkan wajah ceria. Sendu dan sedan bertumpu di sana. Hanya tahi lalat yang membuatnya tetap lincah terlihat, dan manis, tentu saja. Suatu pagi seseorang menebak, “Ada kereta api di matamu.” Perempuan itu belum saatnya mengerti apa maknanya. Padahal lelaki yang menanyakannya itu hanya ingin menjelaskan bahwa betapa berat terlihat wajah perempuan itu. “Baru diputus (tunangan) pada saat aku bersiap untuk menikah,” Perempuan itu menarik nafas. Airmatanya tak terbendung meski sesenggukan tangisnya nyaris tak terdengar. Ia berjalan penuh semangat di atas high heel shoes (sepatu berhak tinggi). Wajahnya sangat alami, rambutnya lurus dan alis tak ber poles. “Aku sedang galau, banget,” dia melirih. Di adegan yang lain, seorang pejabat juga mengeluh karena meminta dirinya menyudahi tugasnya sebagai pegawai negeri sipil. Secara de facto, usia pengabdiannya memang sudah tiba dan dia menyadari itu. Tetapi yang tidak dimengerti, permintaan untuk berhenti dan tidak ngantor lagi hanya dengan lisan dan tanpa beban hal itu dikatakan kepala daerah yang menjadi atasannya, saat itu. Ini tentu masalah, sebab pegawai negeri sipil dalam hal diangkat harus berbasis data, dokumen ataupun konsideran lainnya yang sah secara de jure. Seharusnya, saat pertama diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan saat akan berakhir sewajarnya merujuk konsideran. Ini agar kebijakan tidak berbasis asbun melainkan memiliki rujukan, agar tidak seperti sumur tanpa dasar. Apalagi, pemerintah adalah institusi negara, bukan lembaga koloman dimana anggotanya diminta datang atau tidak datang melalui pengeras suara yang mengalun dari musala. “Ini soal negara bung,” lelaki itu tidak terima karena negara yang seharusnya serba data dan hitam-putih, dianggap selesai dengan hanya pemberitahuan lisan. Pada peristiwa pertama, pemutusan terjadi tidak memerlukan dokumen karena persoalan dua orang yang bertumpu pada ikatan pertunangan. Bahwa pada mulanya diikat itu adalah satu hal dan pada akhirnya dilepas itu hal lain. Pada peristiwa kedua, tidak sama kedudukannya dibanding yang pertama. Sebab, lahirnya kebijakan lebih disebabkan oleh arogansi penguasa dan tidak berpijak pada asas legalitas. Mungkin memang sudah biasa ketika berkuasa, seolah-olah dapat melakukan apa saja, melampaui. Seperti Aceng di Garut, dia berkuasa semua orang tahu. Dia populer juga ya. Tetapi faktor apa yang telah membuatnya masyhur, inilah masalahnya. Secara liberalis dapat dipahami apa yang dilakukannya tidak salah. Tetapi itu perbuatan yang tidak lain dilakukan pejabat publik yang merendahkan martabat bangsa dengan lakon tidak hormatnya Aceng pada perempuan, sebangsa ibu kita. Ini bukan soal empat hari ia menikah dan berpisah. Tetapi memandang orang sebagai barang yang bisa dibeli dan mengembalikannya saat tidak sesuai spek. Ini arogansi apa lagi? Dari sisi subyektivitas, ia sebenarnya dapat melakukan apa saja karena kaya dan berkuasa. Hanya “penghinaannya” terhadap kaum ibu, apapun kesalahannya ini yang disoal. Bukan mentang-mentang sebagai pejabat dan publik figur lalu sah melakukan apa saja, kepada siapa saja, dan tentang apa saja. Sebab yang dianggapnya tidak virgin, yang aroma bibirnya tidak wangi, dan yang dianggapnya tidak sesuai spek, itu juga manusia. Maka dengan itu, menghina sebangsa ibu, menista sebangsa manusia, apa untungnya? Padahal dulu, dalam cerita, Malin Kundang menjadi batu karena bebal terhadap sebangsa ibu. (*)

Caca Colo KPK Jadikan Andi Tersangka Tenaaang, yang lain pasti menyusul Pak!

GATHERING

- Bambang DH, Wakil Wali Kota Surabaya menilai, kehadiran Koran Madura merupakan Inovasi cemerlang untuk masa depan Madura.

Sementara Pemimpin Redaksi Koran Madura Abrari, menganggap masukan tersebut sangat berharga. Dia menandaskan, koran sehebat apapun tanpa pembaca hal itu akan sia-siap. Di dalam

forum tersebut, Bambang mengaku sebagai pembaca pertama Koran Madura saat pertama kali terbit 26 Nopember lalu. “Saya juga langganan (Koran Madura) lho,” dia menjelaskan. (aven/hana)

DKPP berhentikan lima anggota KPU Pamekasan Tanya kenapa? Ketimpangan pendapatan makin parah Makin timpang, makin gak rata...


2 UNDANG-UNDANG PEMILU PRESIDEN

Revisi UU Pilpres Untungkan Capres Tertentu

JAKARTA-DPR tengah merampungkan revisi UU Pilpres Nomor 42 tahun 2008 yang akan mengatur kompetisi politik 2014. Salah satu persoalan krusial yang dibahas adalah menyangkut angka ambang batas presiden (presidential threshold). Sebab ada partai yang ingin angkanya naik menjadi 30 persen, namun ada juga partai yang ingin angka PT disamakan dengan ambang batas parlemen, 3,5 persen saja. Menurut anggota DPR dari Fraksi PKB, Lukman Edy, desakan penurunan ketentuan PT hanya menguntungkan Calon Presiden (Capres) dari parpol tertentu. “Turunnya keinginan PT dari 20 % ke 3,5 %, terus terang hanya menguntungkan capres tertentu,” kata Lukman dalam diskusi mengenai “Untung Rugi Revisi UU Pilpres” di DPR RI Jakarta, Kamis (6/12/2012). Hadir dalam diskusi itu, anggota F-PD, Gede Pasek Suadika, Pengurus Partai Nasdem, Ferry Mursidan Baldan. Dalam UU Nomor 48 Tahun 2008 menyebutkan presiden hanya bisa dicalonkan oleh partai yang memiliki 25 persen suara dalam pemilu atau 20 persen kursi di parlemen. Mantan Sekjen PKB ini justru menolak syarat PT 20 % karena dengan PT sebesar itu PKB malah diuntungkan. “Memang sebaiknya UU Pilpres tidak usah diutak-atik lagi,” tambahnya Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini mengaku pada level partai menengah hanya capres dari Gerindra yang berpotensi maju jadi capres. Sementara partai menengah lainnya tak miliki potensi. “Kalau yang menguat di partai atas sudah ada calon dari Golkar, PDIP, dan lainnya, yaitu Megawati, Ical,” ujarnya Calon Gubernur Riau ini malah menyayangkan sikap Partai Gerindra yang tak mau melakukan pendekatan dengan PKB. Padahal kalaupun Gerindra tertarik mengajak PKB membicarakan soal revisi UU Pilpres maka tidak ada masalah. “Tapi sampai sekarang tidak ada pembicaraan,” jelasnya Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Gede Pasek Suardika menyayangkan pembicaraan soal revisi UU Pilpres Nomor 42/2008 saat ini berkutat hanya pada wacana bagaimana menurunkan atau mempertahankan angka president threshold 20 %.”Ini sudah kayak bandar togel, sudah tidak sehat, hanya utakatik angka seperti itu,” ungkapnya. Ketua Komisi III DPR mengatakan UU Pilpres yang digunakan pada Pilpres 2009 lalu sudah bagus untuk dipakai lagi pada Pilpres 2014 mendatang. “Kita jalankan saja. Kalau harus direvisi hanya masalah teknis tidak ada substansi,” jelasnya Dikatakan, Demokrat yang belum mengelus-elus siapa capresnya tidak berpikir merevisi angka president threshold. “Sistem tetap berjalan, kita terus perkuat ke dalam,” kata dia. Rusak Regulasi Sementara itu, kader Partai Nasdem, Ferry Mursyidan mengatakan keinginan menurunkan angka PT dari 20 % ke 5%-10% itu sama dengan merusak regulasi. Desakan tersebut sama dengan menghancurkan demokrasi bangsa ini. “Sebaiknya parpol tiga besar yang berhak mengajukan capres. Kalau tidak, maka akan seperti Demokrat saat ini yang malah tersandera oleh parpol kecil Setgab, padahal dia sebagai parpol pemenang pemilu,” tutur dia. Dengan demikian, kata Ferry lagi, kalau Nasdem nanti tidak masuk tiga besar pemilu, maka pihaknya komitmen untuk tidak mengajukan capres. Mengingat, kalau memaksakan diri bergabung dengan parpol besar, pasti membuka potensi konflik dan perpecahan di pemerintahan. Untuk itu Ferry meminta mengubah cara berpikir dalam merevisi UU itu bukan untuk kepentingan partai dan diri-sendiri, melainkan untuk membangun sistem politik dan demokrasi kebangsaan ke depan. (gam/cea/abe)

PASCA PENETAPAN UMK

Perusahaan Jakarta Akan Hijrah ke Semarang JAKARTA-Head of Global Market Indonesia Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), Ali Setiawan mengungkapkan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 44 persen menjadi Rp2,2 juta per bulan akan memicu peralihan wilayah operasi sejumlah perusahaan di Jakarta.”Karena upah buruh di Jakarta naik sampai Rp 2,2 juta sebulan, ada beberapa perusahaan yang bilang akan mengalihkan perusahaannya ke daerah yang UMP-nya lebih rendah,” kata Ali di The Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Kamis (6/12). Menurut Ali, langkah yang akan ditempuh sejumlah perusahaan tersebut tidak terlepas dari upaya manajemen untuk mengimbangi struktur biaya dengan laju perekonomian di dalam negeri. “Kalau Indonesia tidak bisa mengimbangi antara cost structure dengan perkembangan ekonomi, maka ini akan menjadi masalah besar,” ujarnya. Selain mengalihkan perusahaan ke daerah lain, jelas Ali, langkah lain yang diambil perusahaan untuk menyikapi situasi ini adalah dengan meningkatkan aplikasi teknologi dalam proses produksinya. “Sekarang ini banyak perusahaan yang rising iptek. Perusahaan menengah ke bawah akan beralih ke Semarang yang UMP-nya Rp1,2 juta atau ke Jonggol Jawa Barat dengan UMP Rp 900 ribu/bulan,” tutur Ali. Dia menambahkan, kenaikan upah buruh di DKI Jakarta yang signifikan dampak buruknya sangat dirasakan oleh industri padat karya yang berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja. “Kalau perusahaan besar tentunya tidak akan berdampak. Makanya perusahaan menengah ke bawah harus membicarakan hal ini dengan asosiasi,” katanya. Apabila situasi ini terwujud, jelas dia, penyerapan tenaga kerja di daerah akan meninggi dan akan mampu menumbuhkan sektor industri di daerah. “Sektor industri kita memang masih lemah. Pertumbuhan ekonomi kita masih hanya bertumpu pada kekuatan konsumsi dan investasi,” ujar Ali. Guna dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi, menurut Ali, pemerintah dituntut untuk mendorong tingkat persaingan di sektor industri. “Indonesia harus mengembangkan tingkat kompetisi di sektor industri dengan mengedapankan kreativitas pengolahan produk,” imbuhnya. Dia mengungkapkan, selama ini sektor industri di dalam negeri hanya mengandalkan ekspor barang mentah dan setengah jadi dari sumber daya alam berupa batubara dan kelapa sawit. “Memang negara kita sangat kaya sumber daya alamnya, seperti coal dan palm oil. Tetapi, itu tidak bisa menjadi andalan secara terus-menerus,” katanya. (bud/abe)

NASIONAL

JUMAT 07 DESEMBER 2012 NO.0010 | TAHUN I

KPK Jadikan Andi Tersangka Kasus Hambalang

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan lompatan besar dan mengejutkan, karena secara resmi berani mengumumkan cekal Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

“Memang benar KPK sudah mengirim surat kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Nomor 4569/01/23/12/2012 tanggal 3 Desember,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Kamis (6/12). Lebih jauh kata Bambang, permintaan cekal terhadap Andi ini berlaku selama enam bulan ke depan. Tak hanya Andi, dua orang lainnya juga ikut dicekal, yakni AZM (swasta) dan MAT (dari PT Adhi Karya). Pencegahan tersebut berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat

pelatihan olahraga Hambalang. Yang jelas, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas membenarkan status tersangka Menpora, Andi Mallarangeng tersebut. “Iya,” tegasnya Ihwal penetapan Andi sebagai tersangka ini diketahui melalui surat permohonan pencegahan yang dikirimkan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat bernomor 4569/01-23.12.2012 tanggal 3 Desember 2012 itu menyebutkan status Andi sebagai tersangka. Saat ini, KPK sedang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terkait pembangunan pengadaan sarana dan prasarana Hmbalang tahun anggaran 2010-2012 yang dilakukan oleh tersangka Andi Alfian Mallarangeng selaku Menpora atau pengguna anggaran Kemenpora. “Andi dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna kepentingan penyidikan,” kata Busyro lagi. Dalam audit Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), Andi disebut melakukan pelanggaran undang-undang. Karena diduga membiarkan Sekretaris Menpora ketika itu, Wafid Muharram, melaksanakan wewenang Menpora. Saat itu, Wafid menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid itu diduga melanggar PMK 65/ PMK. 02/2012. Kesalahan Andi lainnya, menurut BPK, membiarkan Wafid menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa ada pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid dinilai melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Atas tindakan membiarkan itu, Andi kembali dianggap melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008. Pengembangan Kasus Hambalang KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Menpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Deddy diduga bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

KPK kini mengembangkan perkara Deddy dengan mengusut pihak lain yang diduga terlibat bersamasama Deddy melakukan penyelewengan. Di samping itu, KPK membuka penyelidikan baru yang menelusuri indikasi tindak pidana korupsi selain penyalahgunaan wewenang. Misalnya, indikasi suap-menyuap terkait proyek Hambalang. Ditempat terpisah, Menpora Andi Mallarangeng mengaku belum tahu soal pencegahan itu yang dikirimkan KPK ke Imigrasi. Karena dirinya belum mendapatkan surat resmi pencekalan. “Saya belum tahu. Saya juga belum dapat surat apa-apa soal itu,” ujarnya. Namun demikian, Menpora akan tetap menghormati apa pun keputusan KPK. “Apa pun keputusan KPK, saya hormati,” imbuhnya. Pria berkumis ini juga selalu siap bekerja sama untuk menuntaskan kasus tersebut. “Selama ini saya dan jajaran Kemenpora juga telah tunjukkan komitmen tersebut,” pungkasnya. (cea/abe)

DAHLAN Vs DPR

DPR Surati Presiden Agar Tegur Dahlan JAKARTA-Badan Kehormatan (BK) DPR telah memberikan kesimpulan atas laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait tudingan pemerasan beberapa anggota DPR terhadap perusahaan BUMN. BK menilai isu-isu publik yang belum jelas dan tidak akurat. Karena itu, DPR meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengevaluasi Dahlan. “Dahlan tidak cermat dalam melontarkan

pernyataan. Padahal pernyataan itu belum jelas faktanya, sehingga kami merasa, Presiden SBY perlu memberikan teguran keras kepada mantan Direktur Utama PLN itu,” kata Ketua BK DPR M Prakosa di Jakarta, Kamis (6/12) Kader PDI Perjuangan ini menambahkan akibat kecerobah Dahlan telah melukai secara psikologis anggota DPR. “Ketidakhati-hatian Dahlan telah merugikan individu anggota

Dewan. Contoh 3 anggota Dewan yang awalnya disebut tertibat. Kenyataannya tidak terlibat,” ujarnya. Ditempat terpisah, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku takkan mempermasalahkan manakala anggota dewan yang ditudingnya melaporkan aparat hukum. “Ya, silahkan. Terserah mereka,” jawabnya Sebelumnya Dahlan menegaskan dirinya bukan orang pertama yang mengungkap dugaan adanya praktek

pemerasan oleh oknum DPR. Laporan yang disampaikannya kepada BK DPR, itu juga atas permintaan BK DPR dan bukan inisiatifnya. “Saya kan bukan pihak yang melaporkan atau pelapor. Saya diminta BK untuk melaporkan. Menurut kita itu yang terjadi, dikonfrontir juga mau. Terserah BK untuk memutuskan apapun,” kata mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara ini. (gam/ cea/abe)

Presiden Sengaja Biarkan Konflik KPK-Polri JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sengaja membiarkan konflik berkepanjangan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Indikasinya terlihat dari sikap SBY yang tidak mencegah langkah Polri yang menarik kembali 13 penyidik Polri yang dikaryakan di KPK. “Saya menyesali penarikan oleh Polri tersebut, terlihat serius bahwa Polri tidak mematuhi perintah UU KPK yang menyatakan bahwa penyidik KPK terdiri dari penyidik Polri dan Kejaksaan,” ungkap anggota Komisi III, Eva Kusuma Sundari saat dihubungi, Kamis (6/12). Menurut Eva, penarikan ini merupakan bentuk pengingkaran Polri terhadap Undang-Undang KPK. Semua itu terjadi karena SBY tidak mendukung penguatan KPK. Bahkan, presiden tidak menunjukkan kepemimpinannya dalam upaya mendukung KPK. Dia mensinyalir, konflik antara KPK versus Polri ini sengaja dibiarkan oleh SBY sehingga terus berkembang. “Hubungan antar lembaga sering dalam situasi konflik karena presiden tidak mencegah, menghentikan, bahkan membiarkan hal tersebut terjadi yang bisa dibaca tidak ada keseriusan untuk memperkuat KPK demi menyelamatkan program ‘andalan’ pem-

berantasn Tipikor,” tegasnya. Dia menyarankan agar KPK lebih berkonsentrasi untuk merekrut penyidik profesional independen sehingga tidak ada ketergantungan lagi ke dua lembaga penagak hukum tersebut. “Dalam situasi demikian, KPK tidak punya pilihan lain kecuali outsource ke penyidik-penyidik profesional independen (setelah dilatih internal tentunya) dan di jangka panjang merekrut sejumlah penyidik sendiri sehingga menghilangkan ketergantungan ke dua penyidik yang lain,” ucapnya. Eva menilai, penarikan kembali para penyidik dari Polri itu tidak bisa dilepaskan dari terbongkarnya kasus Simulator SIM yang diduga bakal menyeret para petinggi Polri. “Penarikan yang intensif setelah penanganan kasus simulator oleh KPK menyiratkan Polri tidak legowo, dan melembagakannya dalam tindakan-tindakan yang dapat melemahkan. Tapi itu manusiawi, walau tidak profesional dan dewasa. Jadi solusinya, karena presiden membiarkan ya pilihannya perekrutan penyidik-penyidik mandiri,” tandas dia. Senada dengan Eva, anggota Komisi III, dari Fraksi PKS, Indra menyesalkan penarikan para penyidik Polri yang dikaryakan di KPK.

Pasalnya, penarikan ini jelas akan mengganggu kinerja penyelesaian berbagai kasus yang tengah ditangani KPK. “Saya menyesalkan kebijakan Mabes Polri yang kembali menarik 13 penyidiknya yang sedang dikaryakan sebagai penyidik KPK. Padahal saat ini KPK tengah menanganani kasuskasus besar yang membutuhkan banyak penyidik, kekuatan dan konsentrasi penuh. Dengan kembali dilakukan penarikan 13 penyidik yang sebelum juga sudah ditarik sebanyak 20 orang, akan semakin membuat konsentrasi KPK akan terganggu dan sekaligus dapat memperlemah dan memperlambat gerak KPK,” ungkap Indra. Penarikan ini kata dia jelas memunculkan kecurigaan oleh masyarakat bahwa konflik KPK versus Polri belum juga selesai. Apalagi penarikan ini hampir bersamaan dengan penahanan tersangka kasus Simulator SIM Irgen Djoko Susilo. “Penarikan penyidik oleh Polri dalam jumlah yang cukup banyak dan waktunya hampir bersamaan dengan penahanan DS, akan memunculkan asumsi di publik bahwa ini patut diduga bagian dari aksi balasan dan merupakan kelanjutan disharmonisasi antara KPK dan Polri,” jelas dia. Seharusnya jelas dia, sesama

institusi penegak hukum saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lainnya, bukan justru sebaliknya. “Dengan berkaca pada persoalan penarikan penyidik Polri maupun penuntut oleh Kejaksaan yang terus berulang dan menimbulkan masalah, maka saya mendesak Presiden SBY untuk segera menandatangani dan mengesahkan draf revisi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005, yang mengatur soal sumber daya manusia di KPK. Langkah cepat dan persetujuan Presiden atas draf revisi PP Nomor 63 Tahun 2005 merupakan bentuk komitmen dan pembuktian SBY dalam mendukung KPK dan pemberantasan korupsi,” imbuhnya. Maka dari itu kata dia, PP tersebut diharapkan bisa mengatasi ketergantungan SMD yang dialami KPK selama ini. “Saya yakin PP tersebut akan menjadi keputusan politik yang penting dalam mengatasi persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi KPK terkait SDM. Saya berharap dengan disahkannya revisi PP Nomor 63 Tahun 2005 ketergantungan dan instabilitas SDM di KPK tidak terjadi lagi. Sehingga kedepan KPK benar-benar dapat berkonsentrasi dalam melakukan pemberantasan korupsi di negeri ini,” simpulnya. (mun/abe).

KASUS NIKAH KILAT BUPATI GARUT

Mendagri : Islah Tidak Menghentikan Proses Pelanggaran JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengemukakan kesepakatan damai (isalah) antara Bupati Garut Aceng HM Fikri dengan mantan istrinya yang dinikahi hanya bertahan empat hari, Fany Oktora tidak menyelesaikan masalah. Aceng tetap dinyatakan melanggar etika pemerintahan dan UU perkawinan. Karena itu, yang bersangkutan masih dapat diproses untuk diberhentikan. “Islah tidak mengabaikan pelanggaran yang terjadi. Islah hanya menghentikan kasus perdata antara bupati dan mantan istrinya. Jadi Bupati Garut masih dapat diproses atas pelanggaran yang terjadi,” kata Gamawan sebelum menghadiri acara serah terima DAK2 dari Mendagri Kepada Ketua KPU di kantor Kemendagri, Kamis (6/12. Sebelumnya, pada Rabu (5/12)

malam, Bupati Aceng bertemu dengan Fany. Dalam pertemuan itu, Aceng mengungkapkan keinginannya untuk menyudahi konflik yang dianggapnya telah meresahkan masyarakat. “Islah itu adalah mengurai benang yang kusut, mencairkan yang beku. Kalau kita anggap kemarin ada benang yang kusut mari kita urai, ada yang beku, mari kita cairkan. Kalau ada yang putus mari kita sambungkan kembali,” ungkapnya. Gamawan menjelaskan proses pemberhentian diserahkan kepada DPRD Garut karena mekanismenya melalui lembaga dewan tersebut. Yang penting bagi pemerintah pusat adalah menyatakan Aceng melanggar hukum. “Silahkan DPRD Garut proses. Mekanismenya dari sana. Kecuali kalau mereka minta pendapat

maka kami akan berikan pandangan. Bupati Garut beperluang diberhentikan apabila DPRD Garut menyatakan pendapat bahwa Bupati telah melanggar sumpah janji dan kewajiban yang diputuskan melalui rapat paripurna dihadiri 3/4 jumlah anggota dan disetujui 2/3 anggota yang hadir. Pernyataan pendapat tersebut disampaikan ke Mahkamah Agung (MA), dan bila MA menyetujui maka DPRD mengusulkan pemberhentian Bupati kepada Presiden,” ujarnya. Mantan Gubenur Sumatera Barat ini mengemukakan pernikahan Bupati Garut sangat bertentangan dengan UU No 1 Tahun 1974 Pasal 2 tentang perkawinan. Dalam UU tersebut dinyatakan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundangundangan yan berlaku. Dengan usia perkawinan yang hanya empat hari

dan proses perceraian hanya lewat pesan singkat (short message service-SMS), sangat mustahil untuk dicatatkan menurut UU yang berlaku. “Jadi, Bupati Garut telah melanggar perundang-undangan yang berlaku yang merupakan kewajibannya. Apabila pernikahan tersebut dilakakukan secara siri (diam-diam) dan belum dicatakan maka pernikahan tersebut melanggar UU Perkawinan,” ujarnya. Sementara terkait pelanggaran etika, Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengemukakan Bupati Garut dinilai tidak mampu menjaga etika, kepatutan, dan membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan. Bupati Garut gagal menjadi panutan dan penjaga moral bagi warganya. Karena itu, Bupati Garut layak untuk diberhentikan. (gam/abe)


JAWA TIMUR

3

JUMAT 07 DESEMBER 2012 NO.0010 | TAHUN I

JELANG PEMILUKADA JATIM

Gus Ipul : Banyak Kenangan Indah di PDI Perjuangan

s.bachri/koranmadura

BATU KUMBUNG - Seorang buruh, menambang batu kumbung, di Desa Blumbungan, Pamekasan. Dalam satu hari para penambang batu pondasi rumah dari batu kumbung ini, dapat menghasilkan 10 hingga 15 batu kumbung, dengan upah Rp 1.500/ batu pondasi yang berukuran ukuran sekitar 20 cm x 75 cm

Bamusi Jatim Dukung Gus Ipul-Sirmadji SURABAYA – Ketua PD Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Jatim, HM Buchori, mengatakan bahwa Bamusi Jatim tegas mendukung pasangan Saifullah Yusuf (Wakil Gubernur Jawa Timur) dan Sirmadji (Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim) untuk maju di Pilgub Jatim 2013. Duet dua tokoh itu dinilai representasi dari unsur religius-nasionalis yang menjadi kultur masyarakat Jawa Timur. “Meski wacana tersebut belum mendapat putusan resmi dari partai, namun Bamusi menilai cocok duet

tersebut, potensi dukungan keduanya sangat kuat,” kata Buchori sesudah acara pembukaan Seminar 1 Muharram di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim Kamis (06/12/2012). Menurut pria yang Walikota Probolinggo ini, Gus Ipul sendiri tidak pernah memiliki cacat politik baik kepada Bamusi maupun selama mendampingi Soekarwo selaku Gubernur. “Keduanya memiliki potensi dukungan yang kuat, Gus Ipul merupakan Ketua PBNU sedangkan Sirmadji adalah pimpinan partai yang dikenal memiliki basis massa solid,” urai Buchori. Disinggung wacana bahwa PDI Perjuangan akan mengusung duet Ketua PP Muslimat Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Walikota Surabaya yang juga kader PDI Perjuangan Bambang DH, Buchori mengaku tidak

sependapat. Khofifah, lanjut Buchori memiliki cacat politik khususnya kepada basis massa PDI Perjuangan dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. “Dulu pada Pilkada Jatim 2008, Khofifah pernah komitmen mendukung Megawati saat Pilpres, tapi nyatanya malah mendukung calon lainnya. Maka kami tidak sepakat mengusung Khofifah,” tandasnya. Sementara itu, karena tercatat sebagai organisasi sayap PDI Perjuangan, Bamusi Jatim masih menunggu keputusan resmi DPP PDI Perjuangan tentang siapa yang akan direkomendasikan maju sebagai calon dan wakil gubernur. “Bamusi Jatim selaku sayap partai akan solid mendukung dan memenangkan siapa saja calon yang diusung nantinya, apalagi dalam waktu dekat ini Bamusi akan menambah

kekuatan dengan melantik pengurus di lima daerah di Jatim,” kata Buchori. Saat ini, tambah walikota dua periode ini, Bamusi sudah terbentuk di 12 kabupaten/kota se Jatim, dan akan bertambah lima lagi, walaupun belum seluruh Jatim terbentuk. Tetapi pengurus, anggota dan kader Bamusi memiliki soliditas yang tinggi. Sedangkan kegiatan Seminar 1 Muharram tersebut selain menghadirkan Saifullah Yusuf sebagai pembicara, juga tampak Ketua Umum Pengurus Pusat Bamusi Prof. Dr.Hamka Haq dan Rektor Unmuh Malang Dr H Muhadjir Effendi , M.Ap. “Sesuai agenda kerja PD Bamusi Jatim, kegiatan seminar ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang bertujuan untuk menambah wawasan dan sarana bertukar pikiran antar pengurus,” pungkas Buchori. (aven/abe)

JELANG PEMILU 2014

Partai Besar Setuju Penambahan Dapil SURABAYA - Partai besar mendukung penambahan Daerah Pemilihan (Dapil) di Kota Surabaya saat Pemilihan Legislatif 2014 mendatang. Pemekaran Dapil ini disebut bakal mendekatkan legislator dengan masyarakat pemilih.“Gampangnya semakin bertambah banyak Dapil, mestinya jumlah tiap kecamatan tiap Dapil akan semakin sedikit sehingga wakil rakyat hanya akan berkonsentrasi pada wilayah yang lebih kecil pula,” jelas Anggota Fraksi PKS, Alfan Khusaeri kepada wartawan, kamis (06/12/2012). Demikian pula dengan jumlah kursi tiap Dapil, lanjut Alfan, bakal tersebar merata meskipun tidak

sebesar saat ini. “Jumlah kursi juga akan merata di tiap Dapil, diharapkan keterwakilan tiap wilayah juga akan semakin terfokus,” ujar alumni ITS ini. Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa pihak KPU Kota Surabaya sedang menyiapkan beberapa skenario perubahan Dapil. Hal tersebut dikarenakan, berdasar data Kependudukan, jumlah penduduk Kota Surabaya bertambah menjadi 3,114 juta jiwa. Sementara legislator kawakan asal Partai Golkar, Agus Sudarsono mengaku mendukung penambahan jumlah dapil dalam Pileg 2014 mendatang. Sama dengan Alfan, jumlah Dapil yang banyak sehingga jumlah

kecamatan yang terangkum makin kecil bakal membuat keterwakilan masyarakat lebih terfokus. “Wilayah Dapil yang lebih kecil, maka keterwakilan bakal lebih fokus, Masyarakat akan lebih dekat dengan wakilnya,” terang Agus yang mewakili Dapil V. Selain itu, lanjut Agus, mengecilnya wilayah Dapil juga akan memudahkan legislator untuk menangani daerah yang diwakili. Sebagai contoh, Agus menyebut wilayah Dapil V yang saat ini mencakup sekitar sepertiga wilayah Surabaya, sangat menyulitkannya sebagai wakil rakyat yang bekerja. Suara dukungan juga datang dari legislator PDIP, Adi Sutarwijono. Pemekaran Dapil menurut Awi sa-

paan akrabnya, akan mengurangi timbulnya kecamatan yang sama sekali tidak terwakili oleh legislator. “Mestinya jumlah kecamatan semakin kecil tiap Dapil. Dengan jatah kursi yang semakin sedikit pula maka keterwakilan akan merata. Semakin kecil kemungkinan ada kecamatan yang tidak terwakili,” terang Awi. Menurut Adi, terdapat beberapa Dapil yang memiliki wilayah terlalu luas dengan jumlah penduduk yang berimbang dengan Wilayah yang sempit. “Setidaknya, diperlukan rasionalisasi pemekaran Dapil, sebelum KPU Kota Surabaya menetapkan sebagai Dapil,” pungkas Awi. (aven/ abe)

SISTEM PEMERINTAHAN

Pemkot Surabaya resmi Serahkan DAK ke KPU

SURABAYA - Hari ini (06/12/2012), Walikota Surabaya Tri Rismaharini mewakili Pemkot Surabaya menyerahkan Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Tri Rismaharini bersama Ketua KPU Surabaya Eko Sasmito meneken naskah serah terima berkas tersebut dengan disaksikan oleh Ketua Panwaslu Surabaya, Wahyu Hariadi di Ruang Sidang Walikota. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012, pada pasal 32 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dan menyerahkan data kependudukan kepada KPU, KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. DAK2 nantinya akan digunakan oleh KPU sebagai bahan penyusunan daerah pemilihan (dapil) DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2014. DAK2 Pemkot menyatakan bahwa jumlah penduduk Surabaya berjumlah 2.719.859 jiwa. Padahal, dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), diketahui per 6 Desember 2012 jumlah penduduk mencapai 3.114.639 jiwa. Itu artinya ada selisih sekitar 400 ribu jiwa. “Yang kami serahkan versi resmi dari pemerintah pusat, namun kejelasannya akan kami kroscek ke Kementrian Dalam Negeri,” jelas Walikota.

Menurutnya, persoalan kependudukan bukanlah hal yang mudah perlu adanya saling silang data. Namun, dia menengarai 400 ribu jiwa itu banyak terdata di daerah lain lantaran kemungkinan memiliki KTP ganda. Padahal yang bersangkutan tinggal dan memiliki KTP Surabaya. “Maka itu, kami akan silangkan data secara detail dan memastikan agar tidak terjadi kesimpangsiuran,” tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dispendukcapil Suharto Wardoyo mengatakan, berdasarkan aturan apabila terjadi perbedaan database masih bisa terus diintegrasikan untuk keperluan selanjutnya. Setelah

ini, tambahnya, paling lambat 5 Januari 2013, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengintegrasikan tambahan data hasil perekaman eKTP dengan database kependudukan. “Jadi ini masih tahap awal, masih banyak waktu untuk melakukan verifikasi ulang, kalaupun ada penambahan data atau perubahan data,” ungkap Suharto. Sementara itu Ketua KPU Surabaya Eko Sasmito menyatakan, pihaknya akan segera memantau apa ada perubahan signifikan dengan data sebelum verifikasi. Menurutnya, ini merupakan fase krusial karena terkait pemetaan dapil di Kota Surabaya pada Pemilu 2014 nanti. (aven)

SURABAYA - Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan sambutan pada seminar Muharram 1434 H di kantor PDI Perjuangan Jatim kemarin (6/12). Dalam seminar bertema “Dengan Semangat Muharram 1434 H, Kita Wujudkan Pemimpin Jatim yang Baru, Bersih dan Adil” yang digelar Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Gus Ipul hadir sebagai wagub sekaligus mewakili Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj yang berhalangan hadir. “Banyak kenangan saya dengan PDI Perjuangan. Saya pernah menjadi anggota F-PDI Perjuangan DPR RI selama 2,5 tahun sejak tahun 1999. Saya sering jadi penghubung antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dan Ketua Dewan Syuro PKB Gus Dur. Itu Pengalaman indah yang tidak bisa saya lupakan,” katanya dalam seminar yang diususng Bamusi ini. Gus Ipul menyampaikan, Megawati dan Gus Dur sangat akrab dan pernah bersaing dalam pilpres. “Mereka berdua akrab hingga wafatnya Gus Dur. Ini Contoh yang baik sebagai pemimpin, meski berbeda, pemimpin itu harus tetap bersahabat,” ujarnya. PDI Perjuangan, lanjut Gus Ipul, jika mencari pemimpin haruslah yang jujur dan adil. “Pemimpin itu harus berkarakter seperti Bung Karno, dan memiliki kemampuan untuk bisa menggerakkan masyarakat, serta tetap bersih dan adil,” urainya. Gus Ipul terang-terangan siap dipinang Bamusi. Bahkan, Gus Ipul sudah berani menyebut pasangan Sa-Jian mantab yang artinya Saifullah-Sirmadji mantab. “Sa-Jian mantab, Saifullah-Sirmadji dan seterusnya. Tapi, wartawan jangan menafsirkan yang tidak-tidak lho,” kata Gus Ipul sambil tertawa yang disambut gelak tawa ratusan anggota Bamusi Jatim yang hadir. Gus Ipul juga blak-blakan meminta dihadirkan dalam acara Bamusi. Bagi Gus Ipul, pertemuan di forum ini tidak berhenti sampai disini. “Apalagi nanti jelang Pilgub,” ucapnya sambil tertawa. Gus Ipul juga berkali-kali menyebut nama Sirmadji yang jarang dimiliki oleh orang lain. “Beda dengan saya yang pasaran. Kalau memanggil Sirmadji, paling hanya dua orang yang memiliki nama sama. Tapi, kalau Saiful bisa puluhan orang,” pungkasnya. (aven/abe)

Lima Komisioner KPUD Pamekasan Dipecat

Jimly: Masak GaraGara Huruf Saja Dicoret? JAKARTA-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memecat seluruh Komioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pamekasan. Pemecatan dilakukan kerena KPUD Pamekasan terbukti melanggar kode etik dalam menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan. Sidang yang dipimpin Ketua Prof Dr Jimly Asshidiqi sekaligus memerintahkan KPU Jawa Timur untuk mengambil alih pelaksanaan Pemilukada Pamekasan. “DKPP menyerahkan sepenuhnya proses pelaksanaan Pilkada Pamekasan yang akan berlangsung pada 9 Januari 2013 mendatang kepada KPU Provinsi Jawa Timur,” kata Jimly usai sidang pembacaan putusan pelanggaran kode etik KPU Pamekasan di Media Centre DKPP, Jalan MH Thamrin, Kamis (6/12). Menurut Jimly, pemecatan itu dilakukan karena KPU Pamekasan terbukti bersalah dan bertindak tidak adil dalam menjalankan tahapan pilkada. KPU mencoret pasangan Achmad Syafii Kholil Asyari (ASRI) hanya karena perbedaan nama antara Halil dan Kholil Asyari. Padahal, Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan menyatakan bahwa Halil juga dikenal dengan nama Kholil Asyari. Karena itu, dia berharap agar KPU Jatim meloloskan pasangan ASRI, karena ini masih dalam tahapan Pilkada Kabupaten Pamekasan. “Kita serahkan ke KPU Jatim, bisa saja langsung menggunakan azas Restoratif (dipulihkan), ini menyangkut kasus yg berpihak. Gara-gara huruf aja dicoret. Semua tahu kalau itu orang yang sama,” terang Jimly. Berdasarkan penelusuran Koran Madura, putusan itu bernomor No. 30/DKPP-PKE-I/2012 berbunyi menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu T1, T2,T3, T4 dan T5, terhitung sejak dibacakan putusan ini. Masing-masing, H. Moh. Ramli selaku Ketua KPU dan anggotanya, yakni M. Dohiri, Nur Azizah, Ali Wafa dan Atnawi. Jimly menjamin, putusan tersebut pemecatan lima sesuai dengan Undang-Undang yang anggota KPU ada. Karena itu, dia memerintahkan Pamekasan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi berdasarkan pelaksanaan putusan DKPP ini. “KPU keterangan Propinsi Jawa Timur, harus merekrut saksi ahli yang KPUD baru lagi. Dan itu sesuai dengan didatangakan KPU, amanah Undang-Undang,” jelasnya. Namun demikian, Jimly tidak yakni Ketua Badan dapat memastikan kapan tahapan Kehormatan (BK) prekerutan dimulai. Karena proses DPRD Pamekasan rekrutmen anggota KPUD yang baru Boy Suhari Sajidin. menjadi kewenangan KPU Jawa Timur. “Yang pasti, calon-calon cadangan yang sudah ada saat ini belum memenuhi kriteria dan syarat,” tegasnya. Sekretaris DKPP Nur Hidayat Sardini menyatakan, pemecatan lima anggota KPU Pamekasan berdasarkan keterangan saksi ahli yang didatangakan KPU, yakni Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan Boy Suhari Sajidin. Kesaksian ini justru melemahkan posisi KPUD Pamekasan. Ditempat terpisah, anggota Komisi II DPR F-PKB, Malik Haramain menilai putusan DKPP itu tidak akan menganggu proses pemilukada Pamekasan. Namun, kelancaran proses pemilukada Pamekasan ini tergantung KPU Jawa Timur. “Yang jelas, tahapan-tahapan pilkada kan sudah ada, ya tinggal dijalankan saja sesuai jadwal,” ujarnya. Keputusan DKPP ini membuktikan tingkat kesalahan yang dilakukan KPUD Pamekasan sangat berat sekali. “Sanksi itubermacam-macam, mulai dari teguran ringan sampai yang terberat, yakni pemecatan. Kalau pemecatan, berarti tingkat kesalahnya berat sekali,” katanya. Karena itu, untuk mengisi kekosongan KPUD Pamekasan, kata Malik bisa diambil dari nama kandidat KPUD yang berada di urutan berikutnya. “Sesuai mekanismenya, saat proses perekrutan calon anggota KPUD, ada lima orang cadangan yang berada di urutan 6 sampai 10. Nah, mereka ini otomatis yang menggantikannya. Jadi semacam PAW di DPR,” paparnya. (gam/cea)


4

SUMENEP

JUMAT 07 DESEMBER 2012 NO.0010 | TAHUN I

PEMILU 2014

Pemerintah Serahkan DAK2 ke KPU SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep, kemarin pagi, menyerahkan secara resmi data agregat kependudukan kecamatan (DAK2) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Berkas DAK2 itu langsung diserahkan oleh Bupati Sumenep A Busyro Karim kepada Ketua KPU Thoha Shamadi di ruang VIP rumah dinas bupati. Sesuai DAK2, jumlah penduduk Sumenep per tahun ini sebanyak 1.144.871 jiwa yang berarti bertambah dibanding 2011 lalu yang sebanyak 1.042.312 jiwa. “DAK2 itu merupakan acuan bagi KPU untuk menentukan jumlah kursi di DPRD dan daerah pemilihan dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2014,” kata Busyro. Penyusunan DAK2 telah melalui proses dan tahapan panjang yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sumenep dan selanjutnya bisa dipertanggungjawabkan. “Kami yakin DAK2 itu sudah valid. Makanya, kami serahkan ke KPU untuk digunakan sebagaimana mestinya,” ujarnya menegaskan. Ia berharap KPU Sumenep bisa melaksanakan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 secara profesional dan sesuai jadwal. (rif/abe)

KESENIAN TRADISIONAL s.bachri/koranmadura

PERMINTAAN ARIT MENINGKAT- Sejumlah pandai besi bahu membahu menempa besi untuk dibuat arit, di Desa Blumbungan, Larangan, Pamekasan, Madura, Jatim, Senin (13/2).

Menjelang musim tanam tahun ini, permintaan arit dari Kabupaten Tuban dan beberapa wilayah di Jatim, naik hingga 75 persen.

Warga Kepulauan Keluhkan Keterbatasan Kapal

SUMENEP - Selama satu bulan terakhir ini, jalur penyeberangan Kalianget-Kangean-Sapeken, Sumenep, hanya dilayani satu kapal, yakni Kapal Express Bahari 3C milik PT Sakti Inti Makmur (SIM). Padahal, sebelumnya terdapat tiga kapal yang melayani jalur tersebut, yakni Kapal Dharma Bahari Sumenekar (DBS) I dan DBS II milik PT Sumekar dan Kapal Express Bahari 3C. Namun, dua dari tiga kapal

tersebut tidak beroperasi, karena mengalami kerusakan (Kapal DBS II) dan menjalani perawatan rutin tahunan (Kapal DBS I). “Sejak dua kapal itu tidak beroperasi, warga kepulauan harus berebut untuk bisa naik Kapal Expres Bahari 3C. Maklum, kapal tersebut menjadi satu-satunya kapal yang melayani jalur penyeberangan KaliangetKangean,” kata anggota DPRD Sumenep Dulsiam, kemarin. Calon penumpang pun harus mengeluarkan uang ongkos lebih banyak, karena tarif kapal cepat milik PT SIM itu pada kisaran Rp 125 ribu hingga Rp 175 ribu per penumpang. Sementara, harga tiket untuk Kapal DBS I hanya sebesar

Rp 60 ribu per orang. Selain itu, tidak beroperasinya Kapal DBS I dan DBS II juga membuat arus barang dari daratan ke kepulauan menjadi tidak lancar, karena Kapal Express 3C dilarang menganngkut barang dalam jumlah banyak. “Akibatnya, banyak barang yang tidak terangkut, dan harus menunggu jadwal pemberangkatan kapal cepat berikutnya. Tidak lancarnya arus barang dari daratan ke kepulauan berpotensi membuat harga barang kebutuhan pokok melambung,” ujar Dulsiam menambahkan. Sementara itu, Kepala PT SIM Cabang Kalianget Barata Kurniawan menjelaskan, sebulan ini jumlah penumpang yang

memanfaatkan jasa kapalnya meningkat. “Kondisi itu merupakan yang wajar, karena kapal kami menjadi satu-satunya kapal yang beroperasi di jalur Kalianget-Kangean. Kapal kami sering mengangkut penumpang dalam jumlah maksimal (241 orang),” katanya. Untuk sementara, kata dia, pihaknya belum menabah trip atau frekuensi pelayaran kapalnya selama tidak ada kapal lainnya yang beroperasi. “Belum ada perubahan. Jadwal pelayaran kapal kami tetap sebagaimana mestinya, yakni tiga kali dalam sepekan. Itu sudah cukup untuk mengangkut calon penumpang,” tukasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Hery Koentjoro Pribadi menjelaskan, Kapal DBS I akan beroperasi kembali dalam waktu dekat, karena proses perawatan rutin tahunannya hampir selesai. “Sesuai informasi dari manajemen PT Sumekar, kalau semuanya berjalan lancar, sepekan lagi Kapal DBS I akan kembali beroperasi. Kalau Kapal DBS II memang sejak beberapa waktu lalu mengalami kerusakan, dan tidak bisa dipaksakan untuk beroperasi,” katanya. Ia juga menjelaskan, pelayanan jasa transportasi laut bagi warga kepulauan tidak terganggu, meskipun hanya dilayani satu kapal. (rif/abe)

Penetapan Upah Minimum Kabupaten

Kebijakan UMK Membawa Masalah SUMENEP – Kebijakan UMK yang baru di tahun 2012 membawa masalah. Satu sisi kebijakan tersebut membahagiakan buruh karena trend UMK yang naik harga. Di sisi lainnya, kebijakan UMK tidak terealisasi karena perusahaan menilai hal itu sangat berat diwujudkan. mengatakan UMK di Madura berada pada ring ke 3. UMK terendah berada di Sumenep (Rp 965.000) dibanding tiga kabupaten lainnya (Pamekasan Rp 1.059.600, Sampang Rp 1.104.600 dan Bangkalan Rp 983.800). Didik menandaskan, setiap peraturan baru membawa per-

soalan yang baru juga. Karena, tidak semua perusahaan mampu membayar sesuai dengan peraturan itu. Perusahaan yang tidak sanggup membayar sesuai UMK, dapat melakukan penangguhan sampai 21 Desember 2012. Penangguhan itu langsung kepada gubenur melalui disnakertrans provinsi. Pria yang pernah menjabat sebagai Kadishubkominfo Sumenep ini menyadari kebijakan UMK sebagai buah simalakama. “Soalnya yang bayar buruh kan tetap majikan,“ katanya setelah selesai memberikan sosialisasi. Menurutnya, buruh dan majikan ibarat anjing dan kuc-

ing. Buruh ingin dibayar sesuai keputusan pemerintah tetapi perusahaan tidak bersedia membayar sesuai UMK. Padahal, sanksi atas pelanggaran ini sudah jelas diatur dalam UU no 13/ tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Disebutkan, pelanggaran atas undang-undang tersebut minimal satu tahun sampai empat tahun penjara. Atau, perusahaan diwajibkan membayar denda minimal Rp 100 juta dan hingga Rp 400 juta rupiah. “Tapi pada prakteknya tetap mengalami kesulitan,” Didik menjelaskan. (sal/ting/abe)

faisal/koran madura

BAHAS UMK

- Pejabat dari Disnakertrans saat sosialisasi UMK.

david/koran madura

TARI

- Sejumlah siswa saat menari pada parade budaya dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sumenep.

Generasi Madura Jauhi Kesenian Lokal SUMENEP – Generasi muda mulai menjauh dari kesenian lokal-tradisional. Hal ini terjadi karena generasi muda tidak memiliki rasa cinta terhadap budaya dan kesenian yang diwariskan leluhurnya. Akibatnya kesenian lokal ibarat hidup segan mati tak mau. Seniman muda Achmad Fauzi mengatakan hal tersebu di sela-sela shooting iklan Kongres Kebudayaan Madura, di STKIP kemarin (6/12). Menurut seniman yang juga penyair ini, hilangnya generasi muda ini diamini orangtua. Sebab, sebagian orangtua juga merasa kesenian lokal tidak penting karena tidak menguntungkan secara finansial. “Kapitalisme global juga merusak ekosistem berkesenian,” Fauzi menjelaskan. Mantan lurah di Sanggar Lentera STKIP ini menilai hanya sekolah yang bisa menyelematkan kesenian lokal ari ancaman kepunahan. Bila sekolahpun tak apat melestarikan kesenian lokal, dia yakin kesenian lokal habis. (abe)

Pemilu 2014

Jumlah Kursi di DPRD Dipastikan Tetap SUMENEP - Jumlah kursi di DPRD Kabupaten Sumenep periode 2014-2019 mendatang dipastikan tidak akan berubah, yakni tetap sebanyak 50 kursi.

Kepastian tidak berubahnya jumlah kursi di DPRD itu setelah KPU Sumenep menerima data agregat kependudukan kecamatan (DAK2) dari pemerintah daerah. “Sesuai DAK2, jumlah penduduk di Sumenep sebanyak 1.144.871 jiwa. Sesuai

UU Nomor 8 Tahun 2012, jumlah kursi di DPRD kota/kabupaten yang jumlah penduduknya di atas satu juta jiwa, sebanyak 50 kursi. Itu amanat UU,” kata Ketua KPU Sumenep Thoha Shamadi, kemarin. Dengan demikian, jumlah kursi di DPRD Sumenep periode 2014-2019 dipastikan sama dengan periode 2009-2014, yakni 50 kursi. Thoha mengatakan, DAK2 merupakan acuan atau pedoman bagi KPU untuk menentukan jumlah kursi di DPRD dan daerah pemilihan (dapil). “Kami akan melakukan kajian lebih dulu terhadap DAK2 itu dan selanjutnya akan dikirim ke KPU RI. Jumlah dapil dan kursi yang diperebutkan di masing-masing dapil di kota/kabupaten ditentukan oleh KPU RI,”

ujarnya. Pada Pemilu 2009 lalu, jumlah pemilih di Sumenep sebanyak 884.631 pemilih yang tersebar di tujuh dapil. “Pada Pemilu 2009, jumlah pemilih di masing-masing dapil sebanyak 100 ribu jiwa lebih. Jumlah pemilih terbanyak pada Pemilu 2009 terdapat di dapil I (Kota, Kalianget, Talango, Manding, dan Batuan), yakni 151.337 jiwa,” terangnya. Thoha menambahkan, sesuai jadwal yang ditetapkan KPU RI, penataan dapil di kabupaten/kota pada 7-21 Februari 2013 dan penetapannya pada 1-9 Maret 2013. “Untuk penetapan jumlah kursi di DPRD kabupaten/kota yang mengacu pada DAK2 dijadwalkan pada 10-15 Desember 2012,” pungkasnya. (rif/abe)

sai/koran madura

SIDANG - Anggota DPRD bersama para pejabat saat sidang paripurna di Gedung DPRD Sumenep.


PAMEKASAN

5

JUMAT 07 DESEMBER 2012 NO.0010 | TAHUN I

PROGRAM KTP ELEKTRONIK

Untuk Pemilukada Damai

Aktivis Perempuan Sebar Karangan Bunga PAMEKASAN - Sejumlah aktivis perempuan yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswi Pamekasan (KMP) menyebarkan karangan bunga di sekitar bunderan Arek Lancor kemarin (6/12). Dengan bunga, mereka mengajak warga

Pamekasan untuk menciptakan pemilukada yang damai tanpa kekerasan. Devina Makdalena salah satu peserta aksi menuturkan, aksi seruan pemilukada damai ini semata-mata untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat menjelang pemilukada 09 Januari 2013 mendatang. Selain menyebarkan bunga, aktivis juga mengedarkan selebaran berisi ajakan untuk menciptakan pemilukada damai. Pemilukad damai antara lain ditunjukkan dengan tidak adanya

kampanye yang mencaci dan menghujat kelompok tertentu. “Kami ingin menyeru agar pemilukada tertib, damai, dan tanpa kekerasan,” katanya. Aksi sebar bunga para pecinta damai ini tidak saja dilakukan di sekitar bunderan monumen Arek Lancor. Mereka juga menggelar aksi yang sama di pertigaan yang menghubungkan Jalan R Abd Aziz, Jalan Trunojoyo dan Jalan Panglegur. (afa/abe)

Distribusi e-KTP Temui Kendala PAMEKASAN- Pendistribusian e-KTP di Kabupaten Pamekasan, Madura, belum mencapai yang ditargetkan. Hingga saat ini, pendistribusian kartu identitas elektronik itu baru mencapai sekitar 25 persen. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Mohammad Alwi, kemarin (6/12), mengatakan salah satu kendala tidak tercapainya target itu karena mesin registrasi, verifikasi dan aktivasi chips yang ada. “Molornya penyaluran eKTP disebabkan kurangnya peralatan yang kami miliki.

Sebab, satu diantaranya dipinjam Kabupaten Banyuwangi yang juga memiliki kendala yang sama,” kata Alwi, saat ditemui di kantornya. Saat ini pihaknya masih mengupayakan agar penyaluran itu cepat selesai, mengingat waktu pelaksanaan perekaman sudah berlangsung sejak setahun lalu. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain, memaksimalkan tenaga operator agar semua proses yang ada cepat selesai. “Kami mentargetkan akhir bulan ini semuanya sudah tuntas,” kata Alwi. (yin/muj)

fawaid/koran madura

HEARING

- Suasana hearing komisi A DPRD Kabupaten Pamekasan dengan 13 Camat.

PEMILIHAN KEPALA DESA

DEMO - Para aktifis Koalisi Mahasiswa Pamekasan

fawaid/koran madura

saat melakukan aksi bagi-bagi bunga untuk pengguna jalan yang dimaksudkan untuk mengajak pemilukada damai.

Ketua DPRD Nilai Ketua BKD Melanggar Kode Etik PAMEKASAN- Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Boy Suhari Sajidin, terancam dipecat menjadi anggota legislatif. Boy dituduh melanggar peraturan DPRD karena menjadi saksi dalam sidang Dewan Kehorma-

tan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam kasus pelanggaran kode etik komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan di Jakarta. Pelaksana Tugas Ketua DPRD Pamekasan, Halili, kemarin (6/12), mengatakan sesuai dengan Peraturan DPRD nomor 13 Tahun 2010 pasal 45 disebutkan yang memiliki tugas menjadi juru bicara DPRD dalam persidangan adalah pimpinan dewan dan bukan anggota ataupun pimpinan alat kelengkapan. “Maka jika Pak Boy menghadiri persidangan DKPP berarti sudah

melampaui kewenangannya sebagai Ketua Badan Kehormatan,” kata Halili. Selain itu, kata dia, ada tahapan yang dilanggar Badan Kehormatan, yakni Tata Tertib DPRD Pasal 53 ayat 1 yang menyatakan tugas BK adalah melaporkan keputusan badan tersebut atas penyelidikan, verifikasi dan hasil klarifikasi kepada Paripurna DPRD. “Jika kehadiran beliau atas nama anggota DPRD, maka ada pasal kode etik yang dilanggar. Bahwa setiap anggota dewan dilarang mengguna-

kan jabatannya untuk memengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Ini sangat prinsip,” jelas Halili. Salah seorang anggota BK DPRD Pamekasan, Suharto, mengatakan kehadiran Boy dalam sidang DKPP di luar kesepakatan anggota badan kehormatan. “Dia mengaku hadir atas nama pribadi. Namun dipersidangan justru memaparkan hasil-hasil yang ada di badan kehormatan. Maka ini adalah pelanggaran kode etik,” kata Suharto. (muj)

Jelang Pemilukada

Kupas Menanti Pemilukada Sehat PAMEKASAN – Kupas (Koalisi Pamekasan Sehat) memerlukan pemilukada yang sehat, netral, dan bergizi. Menurut fungsonaris Kupas, Achmad Faisal, sehatnya pemilukada menandakan adanya indikasi bahwa masyarakatnya sehat secara politik. Faisal menyampaikan hal tersebut kepada Koran Madura saat mengonfir-

masi benar tidaknya komisioner KPU Pamekasan yang telah dipecat DKPP karena dianggap tidak netral. Dia menandaskan, pihaknya menerima sms dari nomor yang tidak dikenal. Isinya, memberitakan bahwa DKPP memecat komisioner KPU Pamekasan. Pria yang juga aktivis di era 80-an ini menilai situasi politik di Kota Gerbang

Salam adem ayem dan tidak bergolak. Padahal, dari sisi sengketa politik pilkada saat ini memungkinkan terjadinya kekerasan. Dia bersyukur masyarakat tidak mudah terprovokasi dan tetap tenang. Dia tidak bisa membayangkan jika yang terjadi di Pamekasan saat ini terjadi di kota lain, di luar Madura. “Alhamdulillah, Pamekasan tetap kon-

dusif,” terangnya. Kondusivitas ini dia inginkan sampai pemilukada selesai dan membuat Pamekasan menjadi lebih maju siapapun yang menang dan terpilih di dalam pemilukada 9 Januari 2013 mendatang. “Ini harapan warga di arus bawah,” paparnya. (abe)

Pengamanan Pemilukada

Polri Tarik Aparat yang Bertugas di Gedung Dewan

s.bahri/koran madura

DEMO

- Para demonstran saat melintasi kawat pengamanan yang dibuat polisi.

PAMEKASAN - Dua peleton aparat kepolisian yang berada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, mulai ditarik. Penarikan pasukan pengaman yang menjaga gedung dewan sejak pencoretan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ahmad Syafii-Kholil Asyari (ASRI) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat itu dilakukan karena kondisi sudah dinilai aman. Sebelumnya, sebanyak dua pleton aparat kepolisian disiagakan di gedung DPRD Pamekasan. Selain di gedung wakil rakyat itu, aparat juga disiagakan di Kantor KPU Pamekasan. “Karena situasi sudah mulai aman, maka pasukan kami tarik,” kata Kepala Sub Bagian Humas Polres Pamekasan,

Ajun Komisaris Siti Mariyatun, kemarin (6/12). Mariyatun menjelaskan, pasukan itu saat ini disiagakan di Markas Polres Pamekasan dan apabila dibutuhkan akan kembali diterjunkan. “Statusnya tetap siaga di mako dan mereka harus tetap oncall (siap panggil) apabila terjadi sesuatu,” jelasnya. Ratusan aparat kepolisian disiagakan di gedung DPRD dan kantor KPU Pamekasan setelah marak aksi unjukrasa akbat pencoretan pasangan ASRI oleh KPU. Satuan Setingkat Kompi Brimob Polda Jatim juga disiagakan di dua titik tersebut terutama sejak adanya aksi pendudukan oleh massa pendukung ASRI. (muj)

Pemerintah Setuju Pilkades Serentak PAMEKASAN – Pemerintah kabupaten menyetujui pemilihan kepala desa digelar secara serentak. Sebab, pilkades yang digelar secara bersamaan ini dinilai inovatif, efektif, dan efisien dibanding pilkades yang dihelat secara parsial. Ketua komisi A DPRD M Suli Faris menganggap rencana pilkades serentak ini sangat bagus. Pilkades bareng ini dapat meminimalisasi kerawanan keamanan dan memecah konsentrasi massa saat pilakdes berlangsung. Suli menambahkan, rencana pilkades serentak ini juga dimaksudkan untuk menekan angka perjudian yang biasanya

ramaiu saat pilkades. Selain itu, pilkades dapat mempercepat proses perjalanan demokrasi desa dan berdampak positif terhadap perjalanan pembangunan desa. Kepala Bapemas dan Pemdes Faisol juga merespon positif rencana pilkades bareng ini. Menurut Faisol, awalnya rencana tersebut lahir dari tokohtokoh desa yang ditindaklanjuti legeslatif dan eksekutif. Setelah dikaji, dia menilai dampak pilkades serentak ini lebih banyak yang positif ketimbang hal negatif lainnya. “Pilkades serentak ini pantas diwujudkan,” Faisol menjelaskan. (afa/abe)


6

SAMPANG

JUMAT 07 DESEMBER 2012 NO.0010 | TAHUN I

FENOMENA GAS ALAM

Api Kembali Menyembur Di Lokasi Sumur SAMPANG – Api kembali menyembur dari lokasi pengeboran air di depan halaman SDN Angsokah Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, kemarin, meskipun tidak sebesar pada Senin (3/12) lalu. Ketua Komite sekolah SDN Angsokah III Rohadin mengatakan, semburan api di lokasi pengeboran air itu sebenarnya sudah padam sejak Rabu (5/12) malam. Namun, kemarin, api kembali menyembur dari lokasi pengeboran sumur, dan membuat warga setempat kembali berdatangan untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Sebelum munculnya semburan api, dari lubang pengeboran air tersebut terdengar suara gemuruh. Warga berharap semburan api dari lokasi pengeboran itu tidak berlangsung lama guna menghindari hal-hal tak diinginkan. Munculnya semburan api itu diketahui pada Senin lalu, ketika para pekerja yang melakukan pengeboran hingga kedalaman sekitar 40 meter guna mencari sumber air. Akibat dari semburan api tersebut, daun dari sejumlah pohon yang tak jauh dari lokasi pengeboran itu terlihat kering. (ryn/msa/abe)

s.bachri/koranmadura

RAJUNGAN EKSPOR

- Seorang nelayan, menunjukkan rajungan tangkapannya, usai pulang melaut, di Pantai Jumiang, Pamekasan, Jatim, Kamis (5/4). Kepiting yang diekspor ke sejumlah negara tetangga itu, dijual Rp 35.000 per kg, kepada pengepul setempat.

Jelang Pemilukada, KPU Gencar Sosialisasi Pemilih Pemula SAMPANG – Pelaksanaan Pemilukada Sampang pada 12 Desember 2012, tinggal menghitung hari. Sejak beberapa waktu lalu, KPU Sampang dan jajarannya sebagai penyelenggara pemilihan bupati-wakil bupati periode 2013-2018 itu sedang gencar menggelar sosialisasi kepada setiap elemen masyarakat supaya semua pemilih memanfaatkan hak pilihnya pada 12 Desember mendatang. Kemarin, giliran kalangan pemilih pemula yang dibidik oleh KPU Sampang sebagai sasaran sosialisasi pemilukada.

“Kami sengaja melaksanakan sosialisasi kepada siswa-siwi SMAN 1 Ketapang supaya kalangan pemilih pemula ini bisa memanfaatkan haknya dengan benar,” kata anggota KPU Sampang Agus Sumaryono. Sosialisasi yang dilakukan KPU Sampang di SMAN 1 Ketapang itu diwarnai pemberian “doorprize” berupa buku tulis guna memancing para siswa tetap fokus dengan materi kegiatan tersebut. “Kami harus mengemas sosialisasi ini supaya tetap menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Salah satu

caranya dengan memberikan hadiah,” ujarnya. Agus menjelaskan, sasaran sosialisasi pemilukada di SMAN 1 Ketapang adalah siswa kelas XII, dengan fokus tata cara proses pencoblosan surat suara yang sah dan tidak. “Siswa kelas XII akan menjadi pemilih pemula pada pemilukada. Oleh karena itu, fokus sosialisasi adalah memastikan mereka paham tentang cara mencoblos surat suara yang sah dan benar,” tukasnya. Anggota KPU Sampang juga menga-

jak siswa untuk kenal terhadap enam pasangan calon bupati-wakil bupati yang akan maju pada pemilukada. “Kami mengintensifkan sosialisasi guna menekan angka golput (pemilih yang sengaja tidak memanfaatkan hak pilihnya) dan suara tidak sah. Percuma saja pemilih memanfaatkan hak pilihnya, jika tidak tahu cara mencoblos surat suara yang sah dan benar, karena nantinya akan dianggap tidak sah,” kata Agus. (msa/abe)

Kasus Pencurian

Polisi Ringkus Spesialis Pencuri Telepon Genggam SAMPANG - Satuan Reserse Kriminal Polres Sampang berhasil meringkus NA alias WW (inisial), tersangka spesialis pencuri telepon genggam. “Sesuai hasil pemeriksaan, tersangka telah melakukan tindak pidana pencurian di 47 TKP. Saat ini, kami masih berusaha mengembangkan kasus tersebut,” kata Kapolres Sampang AKBP Solehan melalui Kasat Reskrim AKP Roman Smaradhana Elhaj, kemarin. Polisi menyita sejumlah barang bukti (BB) dari tersangka, di antaranya enam telepon genggam, kuitansi pembelian sejumlah telepon genggam, dan kardus pembungkus telepon genggam. Selama proses penyidikan, tersangka yang warga Dusun Murdalem, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, itu ditahan di ruang tahanan Mapolres Sampang dan akan dijerat dengan pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP dan pasal 65 KUHP. ”Tersangka berhasil ditangkap di halaman Masjid Al-Istianah di Kecamatan Sampang, setelah aksinya diketahui oleh korban dan warga,” kata Roman. (ryn/msa/abe)

ryan hariyanto/koranmadura

GELAR PERKARA

- Kabag Ops Polres Sampang Kompol Alfian Nurizal (tiga kiri) didampingi Kasat Reskrim AKP Roman Smaradhana Elhaj (kanan) tengah menunjukkan tersangka dan BB pencurian handphone di Mapolres Sampang, Kamis (6/12).

Ekonomi Masyarakat

Permintaan Berkurang, Harga Sapi Anjlok SAMPANG - Harga jual sapi mengalami penurunan harga yang signifikan, jika dibandingkan pekan lalu. Sejumlah pedagang sapi di Pasar Ketapang yang ditemui Koran Madura, kemarin, mengeluhkan terjadinya penurunan harga jual sapi. Penurunan harga sapi tersebut pada kisaran Rp 500.000 hingga Rp. 1.000.000. Sementara sebelumnya harga jual sapi di pasar tersebut mengalami kenaikan hingga Rp 1.500.000. “Sekarang harganya turun. Harga sapi yang pekan lalu bisa dijual Rp 5.000.000, sekarang hanya Rp 4.000.000,” kata salah seorang pedagang sapi dari Desa Ketapang Timur.

rohiem/koranmadura

ANJLOK - Suasana pasar sapi di Kecamatan Ketapang, Sampang, Kamis (6/12).

Sementara pedang sapi lainnya, Sadori menduga penyebab turunnya harga sapi diakibatkan minimnya permintaan dari Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. “Kalau permintaan sapi dari luar daerah itu sedang tinggi, biasanya harganya naik. Sebaliknya, jika tingkat permintaannya turun, harga ikut turun,” ujarnya. Ia menjelaaskan, dirinya bersama sejumlah rekannya sering kali mengirim sapi ke beberapa pulau. “Jumlahnya cukup banyak. Kalau dihitung dengan rekan-rekan kami, bisa mencapai ratusan ekor,” katanya. (roy/ msa/abe)

ryan hariyanto/koranmadura

AKTIF -

Seorang warga tengah mengamati api yang masih keluar dari galian sumur di SDN Angsokah III, Kecamatan Omben, Sampang, Kamis (6/12).

JELANG PEMILUKADA

Panwaslu Mantapkan PPL SAMPANG - Guna pemantapan saat pemilukada sampang yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember mendatang, Panwaslu menggelar Bimbingan Teknis (bimtek) dan Pemantapan kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), yang digelar di kantor Kecamatan Kota Sampang, Kamis (6/12), pukul 09.00 wib, yang dihadiri oleh Kapolsek Kota Sampang AKP Sodik, Camat Sampang Suryanto, Panwaslucam Akhmad Ripto, dan Ketua Panwaslukada Sampang Iskaq Wahyudi. Beberapa bimbingan teknis yang diberikan oleh panwaslu tersebut guna pemantapan menjelang hari pelaksanaan Pemilukada Sampang 2012, yakni dengan memberikan bimbingan terhadap PPL, agar bisa melakukan pengawasan pesta demokrasi Sampang disaat pungutan dan perhitungan surat suara dengan benar, sesuai dengan perundang-undangan. ”Kita juga memberikan dorongan moril dan menjunjung tinggi agar mereka profesionalisme tentang kejujuran,” terang Iskaq Wahyudi, Ketua Panwaslukada Kabupaten Sampang, Kamis (6/12). Dalam bimbingan teknis dimaksud, PPL juga diberikan materi tentang memahami dan melaksanakan peraturan Panwaslu dengan benar disaat Pemilukada berlangsung sukses dan lancar. “Ada lima hal pokok yang sangat penting, yakni netralitas penyelenggara Pemilukada, administrasi yang baik, konsosialisasi yang mantap, komunikasi dengan Stekholder, baik formal maupun non formal, dan Regulasi yang jelas,” ujar Yudi, panggilan akrabnya. Yudi juga menjelaskan, menjelang Pemilukada Sampang, ada beberapa hal penting, yang seharusnya tidak boleh dilanggar, yakni pengrusakan alat peraga maupun pelanggaran dengan mengajak anak-anak yang masih belum mempunyai hak suara dalam pelaksanaan kampanye, bahkan didalam kampanye mengadakan pawai arak-arakan di jalan raya. ”Meskipun ini sifatnya spontan, tetap tidak boleh, dan harus sesuai perundang-undangan yang berlaku.” Jelasnya. Dalam sambutannya, AKP Sodik, Kapolsek Kota Sampang, mengatakan, bahwa Panwaslukada harus bekerja sesuai dengan prosedur, dan tidak memihak terhadap salah satu pasangan calon. ”Saya harap Panwaslu bersikap netral dan menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur,” harapnya. Sodik juga menambahkan, apabila saat Pemilukada Sanpang berlangsung dan terjadi perselisihan paham, diharapkan menghubungi instansi terkait, bahkan ia juga meminta agar langsung menghubungi nomer ponselnya. ”Apa bila terjadi persimpangan dan perselisihan paham, langsung kabari saya,” pungkasnya dengan tegas. (ryn/msa)

KONTAK LANGGANAN S at u H at i u n t u k Ban g s a

Ardi 081703452525 (Sampang)


BANGKALAN PEMILUKADA

Formacida Ajak Warga Sukseskan Pemilukada BANGKALAN - Sejumlah pelajar yang tergabung dalam Forum Masyarkat Cinta Damai (Formacida), kemarin, menggelar aksi damai sebagai bentuk kepedulian terhadap Pemilukada Bangkalan yang akan dilaksanakan pada 12 Desember mendatang. Dalam aksinya, mereka menggugah perhatian masyarakat dengan membagikan selebaran dan bunga kertas untuk sama-sama menyukseskan pemilukada. “Ini bentuk kepedulian kami terhadap pelaksanaan Pemulikada Bangkalan. Semua elemen masyarakat termasuk kami, harus bisa ikut berpartipasi supaya pemilukada bisa berjalan sesuai dengan harapan, yakni jurdil, tertib, aman, dan damai,” kata koordinator aksi Imam Zarkasyi, kemarin. Ia menjelaskan, beberapa media massa telah memberitakan tentang problematika seputar pelaksanaan Pemilukada Bangkalan dan menimbulkan kesan adanya permasalahan yang harus segera diselesaikan. Aktivis Formacida menggelar aksi di sejumlah lokasi, yakni di depan Mapolres Bangkalan, Kantor DPRD, Kantor Panwaslu, dan Kantor KPU. “Mari bersama-sama menyukseskan dan berharap pemilukada menjadi pintu gerbang untuk mewujudukan Bangkalan yang lebih arif dan bijaksana,” kata Imam. (dn/abe)

7

JUMAT 07 DESEMBER 2012 NO.0010 | TAHUN I

Kubu Imam-Zain Klarifikasi Kekalahan KPU

BANGKALAN- Kekalahan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan dalam gugatan yang dilayangkan Partai Persatuan Daerah (PPD) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur membuat kubu Calon Bupati dan Wakil Bupati KH. Imam BuchoriImam Zain cukup terganggu.

Pendukung dan pasangan calon tersebut menilai kekalahan KPUD dipa-

kai pihak lain untuk menyebarkan kabar bohong. Yang paling terganggu kabar bohong menyusul kekalahan KPUD di PTUN adalah tim pemenangan calon nomor urut 1 tersebut. Kemarin, banyak ditemukan selebaran berisi semacam surat yang ditujukan ke seluruh lapisan masyarakat Bangkalan. Dalam selebaran yang ditandatangani Ketua Tim Pemenangan dan Pengacara Imam-Zain, Sofiulloh Syarif dan Fahrillah itu, diklarifikasi berbagai isu yang tersebar. “Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan. Tapi hampir di semua jalan protokol Bangkalan bisa ditemukan sele-

baran ini,” ujar Muhammad, warga Jalan Sidingkap, Bangkalan. Di selebaran itu dijelaskan bahwa banyak informasi, isu dan fitnah yang disebarkan untuk mengacaukan masyarakat. Terutama pendukung dan simpatisan Imam-Zain. Dalam tulisan tangan selebaran itu juga dipaparkan isu yang beredar dan menyudutkan kubu Imam-Zain. Antara lain kabar tentang pengunduran diri Imam-Zain dari pencalonan bupatiwakil bupati, penarikan dukungan partai pengusung Partai Persatuan Nasional (PPN), pencoretan pasangan Imam-Zain dan kabar kalahnya pasangan calon tersebut di PTUN. “Isu dan fitnah-fitnah di atas ada-

lah tidak benar,” tegas Tim Pemenangan Imam-Zain dalam selebaran itu. Dijelaskan juga bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan KPUD Bangkalan dicoret dari pencalonan bupati-wakil bupati. Selebaran itu juga mengajak agar warga memilih Imam-Zain 12 Desember 2012 mendatang. Dikonfirmasi mengenai selebaran itu, Fahrillah membenarkan dirinya membubuhkan tanda tangan di selebaran itu. “Iya betul. Itu saya dan Sofi (Sofiullah Syarif) yang tanda tangan,” ujarnya saat dikonfirmasi via telepon. Sedangkan Sofiullah Syarif tak kunjung bisa dihubungi hingga berita ini ditulis. (mad/abe)

MINYAK DAN GAS MADURA

Madura Miliki 15 Kontraktor Migas BANGKALAN- Pulau Garam ternyata punya daya tarik bagi banyak kontraktor minyak dan gas (bumi). Saat ini ada sedikitnya 15 kontraktor migas di Madura yang sedang bekerja. Dari 15 itu, empat di antaranya sudah berhasil memproduksi migas di titik-titik ekploitasinya. Hal itu disampaikan oleh Kasubbid Penilaian dan Pengembangan Hulu Migas Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Konsultasi Publik Skenario Kebijakan Energi Nasional di Univertitas Trunojoyo Madura (UTM), kemarin (6/12). Menurut dia, 15 kontrak tersebut ditandatangani semasa Badan Pelaksana Migas belum dibubarkan pascaputusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Lima belas kontraktor itu diantaranya empat yang sudah berproduksi adalah PT. Phe West Madura Offshore (WMO) di perairan barat Bangkalan, Santos PTY LTD dua titik di Sampang, Kangean Energi di Kangean Sumenep. “Empat itu sudah berproduksi. Sedangkan lainnya masih explorasi dan pengembangan,” ungkapnya. Sejumlah kontraktor yang sedang eksplorasi itu saat ini belum mengetahui cadangan yang ada di titik eksplorasi. Jika para kontraktor yg sedang eksplorasi itu menemukan cadangan, maka akan dihitung biaya yang akan dikeluarkan untuk eksploitasi. Setelah itu akan dilanjutkan pada pengembangan lapangan. “Menteri akan dilapori jika memang ditemukan cadangan. Sebab menteri akan menjadi wakil negara untuk melanjutkan atau tidak proses eksploitasi,” jelasnya. Tidak akan ada keputusan melanjutkan proses produksi jika berdasarkan perhitungan cost produksi terlalu mahal sehingga tidak menghasilkan apapun. “Eksplorasi itu cost-nya sangat tinggi. Nilai keekonomiannya dihitung 90 persen dari proven atau yang sudah terbukti ada,” paparnya. Saat ini Dirjen Migas telah membuat penawaran di wilayah kerja selatan Madura. Namun, belum ada tindak lanjut dari tawaran itu. “Kalau misalnya di wilayah kerja itu ada kontraktor yang menindaklanjuti tapi tidak menemukan cadangan, kami akan tawarkan lagi. Karena bisa jadi dengan teknologi yang berbeda bisa ditemukan cadangan minyak atau gas bumi di wilayah itu,” tutur Budi (sapaannya). Cadangan Migas Minim Madura merupakan salah satu kawasan di timur Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan produksi migas. Data Dirjen Migas Kemen ESDM menunjukkan cadangan migas Indonesia hanya akan bertahan 12 tahun. Dengan catatan tidak ada lagi eksplorasi dan eksploitasi migas dalam jangka waktu tersebut. Agar bisa dilaksanakan eksplorasi dan eksploitasi migas, dia berharap penghasilan migas bisa dikembalikan sebagian untuk mencari lagi sumber minyak baru. Jika tidak, migas akan menjadi menjadi masalah serius. Saat ini produksi minyak bumi di Indonesia terus menurun. “Sekarang tidak sampai 1 juta barel setiap harinya,” ujar Budi. Karena dana dari migas tidak pernah kembali untuk mencari sumber baru maka tak pernah ditemukan titik baru. Akhirnya, asing yang punya keinginan untuk mencari sumber baru. “Ini bukan pro-asing loh,” tegasnya. (mad)

...... R . A . L . A . T .......

Pada terbitan edisi 06 Desember 2012 tertulis KRAPAK aksi di kantor DPRD Sumenep, seharusnya di DPRD Sumenep. Redaksi mohon maaf dan dengan dimuatnya ralat ini hal tersebut sudah diperbaiki.

s.bachri/koran madura

RAJUNGAN EKSPOR - Seorang istri nelayan, menyiapkan bubu rajungan, di Pantai Jumiang, Pamekasan, Jatim, Kamis (5/4). Pada musim kepiting bulan ini, nelayan setempat dapat menangkap kepiting yang diekspor ke sejumlah negara tetangga.

Jelang Pemilukada

KPU Diskualifikasi Pasangan Cabup-cawabup BANGKALAN - Sementara itu, pasangan nomor urut 1 (Imam - Zein) yang diusung oleh gabungan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) didiskualifikasi KPUD Bangkalan berdasarkan amar putusan PTUN yang meng-anulir berita acara nomor 55/BA/X/2012 tentang penetapan pasangan calon, serta Keputusan KPU Bangkalan nomor 57/Kpts/KPUKab/014-329656/2012 yang menetapkan pasangan Imam Buchory Cholil - Zainal Alim sebagai pasangan nomor urut 1. KPUD Bangkalan memutuskan untuk mematuhi amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan tidak akan melakukan banding. Pertimbangannya adalah Undangundang Pemilu nomor 15 pasal 2 tahun 2011 yang menganut azas kepastian hukum, kepentingan umum, efisiensi dan efektivitas. “Maka, berdasarkan fakta yang berkembang bahwa tahapan pemilukada Bangkalan sudah berjalan sejauh ini, kami memandang perlu untuk mematuhi amar putusan PTUN tersebut,” jelas Fauzan Jakfar, S.Ag, Ketua KPUD Bangkalan. Selain itu KPUD juga mempertim-

bangkan UU nomor 15 tahun 2011 pasal 10 ayat 4 (a) tentang penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati mewajibkan KPU Kabupaten melaksanakan semua tahapan dengan tepat waktu. Seandainya kita melakukan banding dan kalah, kemudian kasasi dan kalah lagi, maka justru ke-tidak-pastian hukum bagi pasangan terpilih nantinya yang akan terjadi, ungkap Fauzan dalam konferensi pers usai rapat pleno KPUD semalam. Oleh karena itu, KPUD Bangkalan melalui sidang pleno yang alot memutuskan untuk menerima dan melaksanakan keputusan PTUN. Menurut Fauzan, dalam pertimbangan Majelis PTUN adalah justru bukan karena pergantian nama Partai yang semula bernama Partai Persatuan Daerah (PPD) menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN), tapi lebih pada pertimbangan pembentukan ke-pengurusan Partai yang tidak sesuai dengan AD/ ART Partai. “Tapi ini urusan internal Partai masingmasing dan kami tidak berhak campur tangan atau intervensi,” papar Fauzan. Dengan dianulirnya Keputusan KPUD Bangkalan yang menetapkan pasangan

calon Imam - Zein berarti menggagalkan seluruh tahapan dibawahnya ? “Sepanjang tahapannya tidak menyertakan pasangan nomor urut 1, maka menurut amar putusan PTUN, tahapan pemilukada seperti pengundian nomor urut, pengambilan nomor dan sebagainya dianggap sah,” urai Fauzan. Artinya saat KPUD men-diskualifikasi pasangan nomor urut 1, maka KPU Kabupaten tidak diwajibkan mengulang

tahapan yang sudah berlangsung. Mengenai surat suara yang sudah terlanjur dicetak dengan gambar 3 pasangan calon, Fauzan menjelaskan bahwa surat suara tetap didistribusikan karena waktu yang tidak memungkinkan untuk menarik kembali dan mencetak ulang surat suara yang ada saat ini. “Mengenai teknis pencoblosan dan sosialisasinya nanti akan dibicarakan lebih lanjut,” pungkasnya. (dit)

ridwan/koranmadura

KAMPANYE - Pasangan Cabup-cawabup Nomor urut 1 (imam-Zein) saat diarak warga.

Logistik Pemilukada

Komisi Pemilihan Umum Sebar Logistik H-2 BANGKALAN -Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menetapkan untuk jadwal pengiriman semua logistik Pemilukada yang akan berlangsung Rabu (12/12/2012), pada H-2 pencoblosan yakni tanggal 10 Desember mendatang. “Ini dilakukan mepet ke hari H, untuk mengatisipasipasi sesuatu yang tidak diinginkan bersama di lapangan,” ujar ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar,

kemarin. Ia mengatakan, dilakukannya pendistribusian pada H-2 untuk mengantisipasi adanya penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. KPUD akan melakukan pendistribusian logistik tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Kami sudah berkoordinasi dengan Panwaslu dan kepolisian untuk bersama-sama mengawal pendistribusian nanti dan pengirimannya akan di

lakukan serentak selama satu hari,” ungkapnya. Dijelaskan Fauzan, proses sortir dan packing logistik untuk tiap TPS dalam penyiapkan dalam kebutuhan pemungutan dan penghitangan suara sudah siap, kotak suara sudah di gembok dengan mendapat penjagaan ketat dari petugas. “Logitik lain-lain seperti undangan, formulir berita acara dan lainnya sudah kami kirim ke semua PPK, sekarang ting-

gal logistik kebutuhan masing-masing TPS,” kata Fauzan. Menurutnya, pada tanggal 10 tersebut semua logistik seperti kotak suara dan lainnya didistribusikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan ke esoakan harinya yakni H-1 dilanjutkan dikirim kepada panitia pemungutan suara (PPS) tingkat desa yang akan disebar ke masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). (Dit)


8

Eksplorasi Gas Jambaran Tunggu Ijin KLH JAKARTA-Satuan Kerja Sementara Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) mengungkapkan, eksplorasi gas bumi dari Lapangan Jambaran, Blok Cepu masih menunggu izin pembuangan karbondioksida (CO2) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pasalnya, limbah dari kegiatan pengeboran tersebut akan dilepas ke udara yang memiliki kandungan CO2 hingga 30 persen. “Kami memerlukan izin tersebut, karena pembuangan CO2 dari situ mencapai 30 persen. Dan itu langsung dibuang ke udara,” kata Deputi Perencanaan SK Migas, Widhyawan Prawiratmadja di Balai Kartini Jakarta, Kamis (6/12). Kendati masih harus menunggu persetujuan KLH, kata Widhyawan, saat ini sudah mengantungi rencana pengembangan (plan of development/POD) Lapangan Jambaran dari Mobil Cepu Limited selaku operator Blok Cepu. Sebagaimana diketahui, Blok Cepu merupakan wilayah kontrak minyak dan gas bumi yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban-Jawa Timur serta Kabupaten Blora-Jawa Tengah. Menurut Widhyawan, pertimbangan membuang limbah CO2 ke udara Jawa Timur dan Jawa Tengah tidak terlepas dari rencana SK Migas untuk menekan biaya produksi. Dia menegaskan, jika pembuangan limbah menggunakan metode injeksi ke dalam perut bumi, maka akan membutuhkan biaya besar. “Jadi, kemana harus dibuang? Harganya mahal, karena karbondioksidanya mencapai 30 persen,” imbuhnya. Hasil produksi Lapangan Jambaran, jelas Widhyawan, nantinya akan dipergunakan untuk kegiatan produksi pabrik pupuk, industri dan pembangkit tenaga listrik. Dia memperkirakan, produksi Lapangan Jambaran akan menghasilkan 250 Juta Standar Metrik Kaki Kubik per Hari (MMSCFD) mulai 2017. Saat ini Blok Cepu dimiliki PT Pertamina EP Cepu dengan kepemilikan 45 persen, Mobil Cepu Ltd dan Ampolex (Cepu) Pte Ltd, keduanya anak perusahaan ExxonMobil sebanyak 45 persen dan konsorsium Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 10 persen. Sedangkan, Lapangan Tiung Biru kepemilikannya sebesar 100 persen ada pada PT Pertamina EP dan PT Pertamina EP Cepu bertindak sebagai operator pengembangan unitisasi gas Lapangan Jambaran dan Tiung Biru. Di tempat yang sama, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudi Rubiandini mengatakan, PT PLN (Persero) akan mengimpor gas alam cair (LNG) dari Qatar melaui Hungaria sebanyak 1,5 juta metrik ton per tahun (MTPA) sepanjang 2013-2014. “Jadi Nusantara Regas yang sekarang pasokannya kurang, bisa terpenuhi. Gas fisiknya dari Qatar, penjualnya Hungaria. Mereka bisa mensuplai kira-kira 1,5 MTPA,” terang Rudi. Rudi mengatakan, kebutuhan gas domestik pada 2015 akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, yakni diperkirakan mencapai 7 MTPA. “Saya bilang ke mereka (Qatar dan Hungaria), setelah 2015 kebutuhan LNG kita akan lebih besar lagi. Karena, terminal Arun akan hidup, FSRU (regasifikasi terapung) di Lampung juga sudah hidup. Mereka menanyakan butuh berapa banyak? Saya jawab kira-kira 7 MTPA,” papar Rudi. Soal harga, jelas Rudi, pihaknya menyerahkan kepada PLN untuk bernegosiasi secara business to business. Namun, Kementerian ESDM menyarankan agar harganya berkisar USD8—USD11 per MMBtu, meskipun PLN menyanggupi untuk hingga harga USD11 per MMBtu. “Impor ini untuk sementara dua tahun dulu, 2015 dan seterusnya kita bicarakan lagi. Kehadiran Qatar ini menjadi jawaban bagi PLN,” katanya. Sebagaimana diketahui, pada 2013 pemerintah akan mengalihkan 10 kargo LNG Tangguh dari Sempra Diversion untuk pembeli gas domestik. Sedianya, pasokan ini akan dialokasikan untuk mendukung kinerja pabrik pupuk sebanyak delapan kargo dan dua kargo untuk operasional PLN. “Sebenarnya PLN membutuhkan empat kargo, sisanya sebanyak dua kargo ini yang akan disuplai oleh Hungaria yang LNG-nya Qatar. Kita impor dari negara yang kelebihan gas dan ekspor gas kita ke Jepang lebih tinggi, harganya sekitar USD17 sampai USD18 per MMBtu. Metode ini tetap kita pelihara,” ungkap Rudi. (bud/abe)

EKONOMI

JUMAT 07 DESEMBER 2012 NO.0010 | TAHUN I

Bank Nasional Masih Boros Gaji Bankir Sangat Tinggi JAKARTA-Struktur perbankan di Indonesia masih belum efisien atau boros tercermin dari rasio biaya operasional berbanding pendapatan operasional (BOPO) yang masih berada pada kisaran 74,26 persen per November 2012. Salah satunya penyumbang tingginya BOPO adalah gaji dan renumerasi bankir yang terlalu tinggi. Sebuah survey menyebutkan, rata-rata renumerasi bankir Indonesia sekitar Rp12 miliar. Jumlah tersebut 2 kali lipat dari ratarata renumerasi bankir Malaysia. “Gaji bankir di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan bankir di kasawan ASEAN,” ujar pengamat ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Hidayatullah Muttaqin di Jakarta, Rabu (5/12). Saat ini kata dia, rasio BOPO per-

bankan nasional sekitar 74%. Bandingkan dengan rasio biaya berbanding pendapatan dari perbankan Asia Tenggara yang berkisar 40-60 persen. Ini menunjukkan perbankan nasional belum efisien. “Memang, banyak faktor yang membuat rasio BOPO perbankan Indonesia tinggi,” jelas dia. Menurut dia, jika ketidakefisienan terus berlanjut bukan tidak mungkin menjadi bom waktu ke depannya. Perbankan nasional tidak akan mampu bersaing dengan perbankan di kawasan ASEAN. “Kalau saja perbankan nasional tidak mendapatkan suntikan BLBI dan Obligasi Rekap, tentu langkah bank pasca krisis moneter 1998 tidak mudah dan belum tentu dapat meraih laba seperti sekarang. Karena subsidi negara itulah perbankan mudah saja memberikan renumerasi yang tinggi,” urai dia. Dibandingkan dengan negara- negara tetangga di ASEAN, Indonesia masih kalah jauh dalam hal efi siensi perbankan. Rata-rata BOPO bank di Malaysia 40 persen, Vietnam 46,9 persen, Thailand 49,3 persen, Singapura

42 persen, dan Filipina yang hanya 74 persen. Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution, mengakui industri perbankan belum efisien. “Saya melihat tingkat efisiensi perbankan secara umum masih belum memuaskan. Rasio BOPO-nya masih tinggi, bahkan ada yang masih di atas 100 persen,” tutur Darmin. Kendati demikian, kilah Darmin, rasio BOPO perbankan nasional memang cenderung mengalami tren penurunan. Tetapi sebagian bank masih ada yang memiliki rasio BOPO lebih tinggi dibanding bank lain atau sesuai standar bank sentral. Namun, BI merahasiakan data bank yang memiliki rasio BOPO tertinggi itu. BI mencatat rasio BOPO perbankan nasional sejak Desember 2005 secara rata-rata masih di kisaran 87,7 persen. Namun, pada September 2012 lalu, rasio BOPO perbankan nasional sudah menurun rata-rata di level 74,26 persen. Sementara itu, pengamat ekonomi Ec-Think, Telisa Feliyanti mengata-

kan BOPO yang tinggi mencerminkan ketidakefisienan perbankan. Jjika di banding bank bank di ASEAN, Indonesia termasuk tinggi BOPO-nya,” jelas dia. Penyebab ketidakefisienen ini karena tingginya biaya overhead perbankan seprti biaya gedung, biaya renumerasi terutama untuk level atas, higgga biaya pengembangan IT. “Dengan kondisi yang tidak efisien ini sulit bagi bank kita bersaing di ASEAN,” jelas dia. Apalagi sampai saat ini, lanjut dia, Indonesia belum memiliki regional bank. Sementara Negara-negara di kawaan seperti Singapura sudah memiliki DBS, OCBC dan Stanchart, Malaysia sudah memiliki CIMB dan Maybank Thailand sudah memiliki Siam commercial bank dan Krung Thai Bank. “Bank terbesar kita saja seperti Mandiri dan BCA belum bisa dikategorikan regional bank . Indonesia harus berjuang keras agar memiliki regional bank dan masuk dalam kategori Qualified ASEAN Bank,” tegas dia. (gam)

SUKU BUNGA BANK

Cari Keseimbangan Bank, BI Terapkan Rezim Bunga Rendah JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mengaku tengah menuju titik keseimbangan baru untuk menciptakan industri perbankan yang sehat. Salah satu kebijakan yang ditempuh bank sentral adalah mengupayakan menekan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) ke level terendah. Pernyataan ini seperti diutarakan Direktur Grup Hubungan Masyarakat BI, Difi A Johansyah saat ditemui di The Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Kamis (6/12). “Saat ini kami tengah menuju titik keseimbangan baru agar bank menjadi sehat dan mampu berkompetisi. Sekarang bank kita masih lemah, karena suku bunga dan BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) masih sangat tinggi,” kata Difi. Menurut Difi, sejumlah kebijakan yang belum lama ini diluncurkan bank sentral, tujuannya semata-mata untuk meningkatkan kesehatan industri perbankan. “Indikator bank yang sehat itu memang dilihat dari CAR (ra-

sio kecukupan modal). Tetapi, hanya itu saja tentunya tidak cukup, karena kami menginginkan bank tumbuh sehat,” ujarnya. Selama ini, jelas dia, target market bank di Indonesia masih tersegmentasi dan tidak sedikit yang masih kekurangan modal. “Sebenarnya tujuan BI mengeluarkan beberapa aturan, tentu untuk menciptakan bank agar bisa berkompetisi,” imbuhnya. Sebagaimana diketahui, pada pertemuan para bankir dalam agenda Bankers Dinner di Gedung BI Jakarta, Jumat (23/11), setidaknya BI telah mengeluarkan sembilan aturan yang masuk dalam tiga koridor kebijakan. Ketiga koridor kebijakan tersebut antara lain, pemeliharaan stabilitas sistem keuangan; penguatan ketahanan dan daya saing perbankan; serta koridor penguatan fungsi intermediasi perbankan. Dengan demikian, jelas Difi, aturanaturan baru BI pada dasarnya merangkum sebuah upaya untuk menuju kes-

eimbangan baru di industri perbankan. “Saat masih menerapkan pola keseimbangan yang lama, dahulu bank kita belum apa-apa sudah menciptakan ekonomi menjadi over heating,” katanya. Penerapan pola keseimbangan baru ini, kata Difi, diharapkan antara bank asing dan bank domestik bisa bersaing secara sehat. “Kami memang melakukan setting fundamental agar bank sehat, suku bunga rendah, dan terus berusaha melakukan pendalaman pasar,” ujarnya. Sementara itu, di tempat yang sama Chief Economist for India and ASEAN Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), Leif Lybecker Eskesen memperkirakan bahwa BI akan menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen pada Kuartal II-2013. Upaya BI ini sejalan dengan kebijakan bank sentral di beberapa negara ASEAN yang juga menaikkan suku bunga acuan, mengingat angka angka inflasi

di Asia diprediksi mengalami kenaikan. “BI akan menaikkan policy rate di Kuartal II-2013 menjadi 6,25 persen dan akan kembali naik menjadi 6,5 persen di kuartal berikutnya,” kata Leif. Pada Selasa (11/12), BI diagendakan menggelar Rapat Dewan Gubernur untuk menetapkan tingkat suku bunga acuan. Saat ini BI Rate berada di level 5,75 persen. Lebih lanjut Leif mengatakan, pada Kuartal II tahun depan beberapa negara ASEAN juga akan menaikkan tingkat policy rate, seperti Thailand, Malaysia dan Filipina. Bahkan, kata dia, Selandia Baru dan Taiwan juga akan menaikkan suku bunga acuannya. Menurut Leif, upaya sejumlah bank sentral yang menaikkan tingkat bunga tersebut tidak terlepas dari adanya peningkatan inflasi di beberapa negara di Asia. Namun, secara umum angka inflasi dunia diperkirakan masih akan stabil di angka 2,7 persen. (bud/abe)

Trisakti Kembangkan Social Enterpreneur JAKARTA- Universitas Trisakti (Usakti) Jakarta membuat program pengembangan pendidikan sosial enterpreneur yang dapat memberikan solusi paling efektif terhadap permasalaan sosial masyarakat. Program ini diyakini mampu menciptakan perkembangan perekonomian pada social opportunities berbasis inovasi berkelanjutan melalui model pendapatan dan peran business entity yang bertanggung jawab. “Program ini diselenggarakan di Fakultas Ekonomi Trisakti baik itu di S1 dan S2,” ujar pakar social enterpreneur Universitas Trisakti Silverius Oscar Unggul dalam acara Trisakti Economics & Business Fair and Competition (TEBFC) 2012 di Universitas Trisakti, Kamis (6/12). Menurut dia, bisnis bukan hanya sekedar meraup keuntungan saja. Tetapi bagaimana kegiatan bisnis bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat. “Saya sangat yakin bahwa social entrereneurship adalah salah satu solusi terbaik untuk memberantas beberapa tantangan utama di Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah lingkungan. Kita membutuhkan social entrepreneurs yang dapat memberikan solusi paling efektif dan menawarkan ide baru untuk perubahan dalam skala yang besar,” urai dia. Dia menilai, ada yang salah dengan desain ekonomi dunia saat ini sehingga perlu ditata ulang. Penataan ulang ini mutlak dilakukan agar system ekonomi mampu memberikan perlindungan terhadap kearifan sosial serta lingkungan. “Prinsipnya, sistem ekonomi yang ada tidak eksploitatif dan menindas,” ujar dia. Selama kata dia sistem ekonomi selalu dihitung dengan sistem return on investment (ROI). Sistem ini hanya mengutamakan kapital semata sehingga dalam perkembangannya ada perubahan dengan diperlukan perhitungan baru yakni social return on investment (SROI). “Dalam SROI, sosial dihitung sebagai kapital yang memberikan penilaian tersendiri dalam kebijakan finansial,” jelas Unggul yang juga dosen Magister Manajemen CSR Usakti ini. (gam/abe)

TERI EKSPOR - Di Desa Padelegan,

s.bachari/koranmadura

Pademawu, Pamekasan, warga memproduksi ikan teri nasi dengan kualitas diekspor. Diantaranya dikirim ke Jepang dan beberapa negara lain di Asia.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Ketimpangan Pendapatan Makin Parah JAKARTA- Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia ternyata belum mampu mendistribusikan kesejahteraan secara merata kepada masyarakat. Kian melebarnya jurang ketimpangan ini ditandai oleh indeks gini ratio yang terus naik dalam 2 tahun terakhir ini dari 0,38 pada tahun 2010 menjadi 0,41 pada tahun 2011. “Jurang ketimpangan menajam,” ujar anggota DPR RI, Said Abdullah di Jakarta, Kamis (6/12). Indeks Gini merupakan indikator tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang ditunjukkan koefisien nol hingga satu (0-1). Semakin tinggi koefisien, kian timpang distribusi pendapatan penduduk. Menurut dia, kian melebarnya ketimpangan ini sebagai pertanda pertumbuhan ekonomi Indonesia belum berkualitas. Ini sangat beralasan karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak bertumpu pada sektor riil peng-

hasil barang yang bersifat padat karya. Tetapi lebih banyak digerakkan oleh sektor jasa dan keuangan yang memusat di kota-kota besar. “Pertumbuhan ekonomi tinggi baru bisa dikatakan berkualitas bila diimbangi dengan pemerataan, bukan malah memperlebar ketimpangan,” kata anggota DPR dari Madura, Jawa Timur ini. Pola pertumbuhan yang tidak berkualitas, jelas dia justru menimbulkan dampak ganda yaitu pengangguran dan ketimpangan. Pengangguran terjadi karena gap pertumbuhan angkatan kerja dengan rendahnya lapangan kerja yang dapat diserap sektor formal. Sektor penghasil barang yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian, industri pengolahan, dan manufaktur berjalan terseok-seok dan jauh tertinggal di belakang sektor jasa keuangan dan telekomunikasi yang lebih bersifat padat modal. Akibatnya, semakin banyak orang yang bekerja di sektor infor-

mal sekadar untuk bertahan hidup. Kendati demikian, Said yang juga politisi PDI Perjuangan ini mengaku PDB per kapita memang naik. Namun, kenaikan ini disumbang oleh 20 persen pemilik modal yang menguasai 48 persen kekayaan nasional. Sementara 40 persen lapisan terbawah hanya menguasai 16 persen kekayaan nasional. “Artinya, paradigma pembangunan yang ditempuh cenderung mendorong yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin,” tegas dia. Secara terpisah, pengamat ekonom Universitas Diponegoro Semarang, Nugroho SBM meminta pemerintah harus lebih serius mengatasi ketimpangan pendapatan penduduk, karena ada kecenderungan terjadinya peningkatan indeks gini rasio. “Semua lembaga riset dunia dan para ekonom sepakat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 bakal di atas enam persen. Namun, pertumbuhan saja tidak cukup bila ket-

impangan yang ditunjukkan melalui Indeks Gini tersebut terus meningkat,” katanya. Dia mengingatkan, pentingnya pertumbunan ekonomi yang bermutu, yakni pertumbuhan tinggi yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan seluruh penduduk. “Kalau Indeks Gini kita pada 2012 mencapai koefisien 0,5, itu berarti sudah lampu merah. Berbahaya karena bisa menyulut persoalan sosial yang dipicu oleh ketimpangan pendapatan secara ekstrem,” katanya. Menurut dia, kecenderungan meningkatnya ketimpangan tersebut antara lain disebabkan terkonsentrasinya penguasaan modal dan produksi pada kelompok kecil yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Ia memberi contoh ada segelintir orang Indonesia masuk daftar orang terkaya di muka Bumi ini, namun jutaan penduduk negeri ini masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (gam/bud/abe)


OPINI Salam Songkem

Menanti KPU Jatim

Momok Inflasi Oleh: MH. Said Abdullah| Anggota DPR RI Asal Dapil Madura

D

ewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengembalikan komisioner KPU Pamekasan kepada asalnya, bukan sebagai anggota KPU. DKPP menganggap KPU tidak memiliki niatan baik untuk melaksanakan tugas karena tidak netral, berpihak, dan melakukan pengingkaran terhadap tupoksinya. Tugas-tugas KPU Pamekasan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan pemilukada 9 Januari 2013, di-take over KPU Jatim. Pasca keluarnya putusan DKPP ini, peta politik di Pamekasan bisa berubah. Perlahan-lahan, kehendak sebagian publik mulai tercapai karena menganggap KPU tidak netral sejak awal. Pasca putusan DKPP, publik yang menduga tidak netral serasa mendapat legitimasi bahwa KPU memang tidak netral. Bahwa DKPP telah memutuskan seperti itu, boleh jadi memang benar KPU tidak netral meski sebenarnya netral menurut pengakuan KPU. Namun demikian, satu babak sudah selesai dilewati sambil menanti ketentuan lebih lanjut. Apakah pasca putusan DKPP ini proses pemilukada akan mulai dari awal lagi, atau tetap berlanjut dengan mendiskualifikasi pasangan ASRI hanya beda pelaksana dari KPU Pamekasan ke KPU Jatim? Memang, sengketa pemilukada ini belum berakhir karena banyak hal yang mungkin akan terjadi. Pertama, KPU Jatim akan meneruskan pelaksanaan pemilukada sesuai jadwal dan diikuti dua pasang calon, KOMPAK dan AHO. Kedua, KPU akan mengulangi pendaftaran dan pasangan ASRI dinyatakan lolos setelah sebelumnya didiskualifikasi KPU Pamekasan. Ketiga, KPU Jatim akan memeriksa kembali berkas para calon kepala daerah dan secara mengejutkan justru pasangan KOMPAK yang tidak lolos dan kemungkinan lain masih bisa terjadi karena ini politik, karena ini Indonesia, apa yang tidak lazim biasanya lazim terjadi. Tetapi belajar dari banyak kasus pilkada, KPU Jatim pasti harus berhati-hati menangani sengketa pemilukada di Pamekasan. Sebab, pemilukada bukan hanya pertarungan antartim pemenangan calon pasangan cabup-cawabup masing-masing. Pemilukada adalah pemilihan untuk menentukan arah Pamekasan masa depan. Setidak-tidaknya, KPU Jatim harus tegas melaksanakan tugas, lugas dalam memberikan kebijakan, dan bernas dalam menegakkan aturan. Sebab bila KPU Jatim sama saja dengan KPU Pamekasan, bukan tidak mungkin DKPP akan memebrhentikan KPU Jatim dan pemilukada dihandle KPU Pusat. Sengketa pemilukada di Pamekasan ini sudah menegaskan kubu-kubuan, Ketua DPRD dengan Ketua BKD bersitegang. Dua ketua ini juga memebri kesan pembelaan terhadap posisinya masing-masing. Ketua BKD menganggap yang dilakukannya sesuai aturan karena kehadirannya sebagai saksi di DKPP sebagai pribadi, meski dalam pelaksanaannya ditengara mengatasnamakan korp DPRD. Begitu pula Ketua DPRD (plt) yang bersikukuh dengan pendapatnya bahwa Ketua BKD telah melanggar tata tertib yang berlaku di internal DPRD. Ini semua akibat pemilukada yang prosesnya dianggap merugikan satu calon dan menguntungkan calon lainnya. Di sinilah KPU Jatim harus benar-benar berwibawa dan jelas pijakannya ketika memberikan keputusan tentang apapun dan tentang siapapun. Pemilukada di Pamekasan agak sedikit berbau kompor karena CLBK, cerita lama belum kelar. Dulu, cabup Achmad Syafii beradu nasib politik dengan Kholilurrahman. Saat itu, Syafii merasa dizalimi dan menyebabkan dirinya kalah. Kini, Syafii kembali merasa dizalimi karena berkasnya ditolak KPU dan membuat dirinya didiskualifikasi. Bertitik tolak dari ini, Syafii akhirnya berjuang dan berhasil. Bila paa akhirnya KPU Jatim tetap tidak meloloskannya, paling tidak Syafii sedikit terhibur karena DKPP memecat anggota KPU Pamekasan. Namun masalahnya bukan skor 1-1 atas KPU dan Syafii. Sebab yang penting adalah netralitas dan tidak menggergaji hak orang lain untuk mengikuti kontestasi politik. KPU Jatim, selamat bertugas di medan yang tidak datar. (*)

I

nflasi Jatim berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur pada Nopember 2012 sebesar 0,21 % atau lebih tinggi dari nasional 0,07 %. Sementara Sumenep 0,13 %, juga masih tinggi.Tentu saja tekanan inflasi menjelang akhir 2012 harus tetap diwaspadai. Hal ini, bukan hanya karena terkait Natal dan Tahun baru 2013. Namun juga masalah BBM bersubsid. Meski DPR sudah menyetujui penambahan kuota. Tapi semua tergantung pemerintah dalam hal pendistribusian ke daerah. Distribusi yang tak lancar bisa menyebabkan gejolak sosial dan mendorong kenaikkan harga pangan. Prediksi inflasi pada 2013 malah akan melonjak hingga 6,2 %. Ini dipengaruhi rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Artinya, in-

Resensi

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini maupun resensi buku. panjang tulisan 5000 karaketer (opini) dan 3500 karakter (resensi buku).

lanja negara, sebagai upaya untuk mengerem perlambatan ekonomi yang sedang terjadi. Dibanding dengan triwulan yang sama 2011 (year on year), PDB triwulan III 2012 tumbuh sebesar 6,17 %. Namun capaian ini menurun dibanding dengan capaian PDB triwulan III 2011 yang tumbuh 6,5 % (year on year). Jika diperhatikan lebih cermat, laju pertumbuhan PDB triwulan III 2012 lebih banyak ini ditopang oleh faktor investasi dan konsumsi yang masing-masing tumbuh 10,02 % dan 5,68 %. Sayangnya laju pertumbuhan konsumsi pemerintah justru

Menurunnya laju pertumbuhan konsumsi pemerintah terhadap PDB, bukan tidak mungkinan disebabkan rendahnya serapan anggaran. Dari dulu hingga sekarang, ini masalah klasik. turun sebesar 3,22 %. Seharusnya di saat perlambatan ekonomi seperti sekarang ini, konsumsi pemerintah menjalankan fungsi countercyclical, bukan malah sebaliknya. Menurunnya laju pertumbuhan konsumsi pemerintah terhadap PDB, bukan tidak mungkinan disebabkan rendahnya serapan

anggaran. Dari dulu hingga sekarang, ini masalah klasik. Rendahnya penyerapan anggaran selalu menjadi masalah utama efektivitas fiskal kita. Dari catatan yang ada, sekitar 23 Oktober 2012, penyerapan anggaran pemerintah pusat masih Rp 654,91 triliun atau sekitar 61,1 % dari nilai pagu yang ditetapkan. Artinya akhir bulan ini ada sekitar 38,9 % anggaran yang belum terserap. Ini harus ada langkah-langkah penyelesaian yang tepat dan cepat. Rendahnya penyerapan anggaran ini sebagian besar disebabkan oleh permasalahan birokrasi. Dari sisi perencanaan pemerintah dirasa kurang baik dalam mempersiapkannya sehingga hal ini mendapat banyak ‘pembintangan’ ketika dilakukan pembahasan dengan DPR. Namun harus jujur diakui bahwa DPR sendiri terkadang juga terlampau jauh dalam pengawasannya hingga membahas terlalu detail pada satuan tiga. Di samping itu masalah pembebasan lahan untuk proyek-proyek yang sifatnya multiyears juga masih menjadi kendala, proses penyediaan barang dan jasa, procurement plan yang kurang baik dan harmonisasi antar Kementerian dan Lembaga yang berjalan kurang optimal. Ingatlah, Pemerintah dibutuhkan kehadirannya untuk mensejahteraan rakyat (*)

Oleh: Edy Firmansyah|Kerani di Sanggar Baca Kita (SBK) Madura

K

abar dari Garut. Alkisah seorang bupati menikah. Dalam usia empat hari. Langsung pisah. Perpisahan ini bermula dari kesalahan niat. Menikahi seseorang dianggap sebagai proyek. Bila tidak sesuai spek, order gagal. Terbukti, pernikahan tidak berlanjut. Ini pelajaran bagi siapapun, bupati atau bukan bupati. Benar kata orang Madura, lamon sala dhe’adhe’na maka bekal asalsalan kabudina; kesalahan niat dari awal dapat menyebabkan kesalahan lain di episode berikutnya. Menikah, sebagai sesuatu yang urgen dalam kasus Aceng menjadi tidak penting sebab perempuan yang dinikahinya karena dianggap barang yang dipesan melalui pihak ketiga.Prilaku yang seperti ini pasti bukan hanya bupati Garut. Yang lain, sangat mungkin melakukan hal sama tetapi tidak mengemuka. Aceng memang hanya ketiban sial, meminjam istilah Permadi saat menjadi anggota DPR RI. Apa yang dilakukan Aceng menegaskan tidak adanya ketegasan hukum dalam pernikahan. Memang, menikah adalah takdir dan bercerai adalah pilihan. Tetapi bukan berarti ini yang dijadikan pijakan untuk merendahkan martabat perempuan. Dari perspektif penghormatan manusia terhadap manusia lainnya dalam kasus Aceng tentu saja ini penghinaan. Pertama, Aceng mengeluarkan komentar yang tidak laik keluar dari seorang bibir pejabat dan penguasa pula seperti tidak sesuai spek, mulut istrinya bau, tidak virgin, dan sudah dibeli. Kedua, ini gejala skizofrenia modern dimana seseorang merasa bingung sendiri dan tidak tahu penyebabnya. Ngomong saja sekenanya dan seolah-olah tidak berefek. Trend penguasa ngomong sekenanya akhir-akhir ini merajalela. Ini salah menu makan atau cara memandang persoalan sudah tidak lagi berkacamata. Sehingga apa saja disampaikan serasa tidak berefek. Sekali lagi ini pelajaran bagi sapa saja yang mampu untuk menikah lagi meski tidak harus mengadaptasi gayanya Aceng. Cukuplah Aceng saja yang seperti itu. (*)

flasi akhir 2012 bisa lebih tinggi dari prediksi Bank Indonesia dan pemerintah.Secara nasional, Bank Indonesia menargetkan besaran inflasi 4,5% plus minus satu persen. Namun banyak yang meragukan target bisa tercapai. Meski belum ada keputusan menaikkan TDL dan BBM. Namun rencana menaikkan harga tarif TDL sebesar 15 % dan BBM bersubsidi naik Rp1500/liter secara psikologis sudah mendorong inflasi di sejumlah daerah. Apalagi kelangkaan BBM di daerah sempat memicu kepanikan warga dan mengganggu distribusi barang. Kontribusi kenaikan listrik ke inflasi sebesar 0,3%0,5 %. Sementara kontribusi kenaikan BBM ke inflasi sebesar 0,7 % Selain masalah TDL dan BBM, agaknya prediksi kenaikan inflasi 2013 juga disebabkan karena kenaikan harga pangan dunia. Lagi-lagi, iklim menjadi kambing hitam. Faktor cuaca dan musim tanam yang mundur, maka otomatis musim panen juga akan mundur. Di sisi lain, kenaikan inflasi di tahun depan juga dipengaruhi oleh dampak kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Namun berapa besar pengaruhnya belum bisa diprediksi dampak dari kenaikan UMP ke inflasi di tahun depan. Tapi kemungkinan kecil. Selain itu, mestinya dibarengi pula dengan langkah mengoptimalkan penyerapan anggaran be-

Perang Melawan Hak Cipta

Aceng Tidak Sesuai Spek

A

9

JUMAT 07 DESEMBER 2012 NO.0010 | TAHUN I

A

irmuka Deni Aryasa, seorang perajin asal Bali, diselimuti kesedihan tiapkali mengenang peristiwa tahun 2008 silam kala ia harus berurusan dengan pengadilan. Ia dituding menjiplak dan menyebarluaskan salah satu motif fleur atau bunga milik perusahaan perak asal Kanada, PT Karya Tangan Indah. Dalam sidang yang berlangsung pada medio September 2008 lalu itu, ia dituntut dua tahun penjara. Bahkan Deni sempat ditahan selama 40 hari di LP Kerobokan Bali. Dan sempat pula menjalani tahanan rumah. “Saya mungkin satu-satunya orang yang dituntut melanggar hak cipta yang pernah ditahan selama 40 hari,” kenang Deni Aryasa. Padahal motif itu adalah salah satu motif tradisional Bali yang kaya akan makna. Motif serupa da-

pat ditemui di hampir seluruh ornamen seni di Bali, seperti gapura rumah, ukiran-ukiran Bali, bahkan dapat ditemui sebagai motif pada sanggah atau tempat persembahyangan umat Hindu di Bali. Ironisnya, motif tradisional Bali ini ternyata dipatenkan pihak asing di Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia pada tahun 2006 dengan nomor 030376. Pada surat keputusan Ditjen Haki, tertulis pencipta motif fleur adalah Guy Rainier Gabriel Bedarida, warga Prancis yang bermukim di Bali. Sedangkan pemegang hak cipta adalah PT Karya Tangan Indah milik pengusaha asal Kanada, John Hardy. Tak hanya itu saja. Malah, motif fleur ini juga telah dipatenkan di Amerika Serikat. Sehingga kini perajin perak di Bali yang menggunakan motif sejenis bisa terancam pelanggaran hak cipta pula. Berdasarkan catatan Asosiasi Perajin Perak di Bali, sedikitnya terdapat 800 motif perak tradisional Bali yang telah dipatenkan pihak asing di Amerika Serikat. Selanjutnya baru-baru ini, sekitar November 2012, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) mengadukan bisnis karaoke penyanyi dangdut, Inul Daratista, yang bernama Inul Vizta, ke pengadilan. YKCI menuding Bisnis karaoke penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyang ngebornya itu melanggar aturan pengelolaan hak cipta yang selama ini digunakan untuk kepentingan bisnisnya. Menurut YKCI, Inul diwajibkan menyetorkan dana sebesar Rp 21 juta per tahun untuk pembayaran royalti dari lagu-lagu musisi Indonesia yang dipakai untuk kepentingan bisnis karaokenya. Kenyataannya, Inul hanya membayar Rp 3,5 juta per tahun. Sementara itu Inul mengatakan bahwa ia sudah memenuhi tanggung jawabnya. ”Masalahnya ada di manajemen baru YKCI. Sebelumnya kita sudah negosiasi dengan YKCI dan munculnya harga 3,5 juta itu dan kami bayar. Tapi manajemen baru justru ingin mengembalikan tarif lama. Lagipula banyak pencipta lagi yang keluar dari YKCI.” Ban-

tah penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyang ngebornya itu. Dua contoh di atas merupakan contoh kecil dari banyak korban yang berjatuhan akibat perang soal hak cipta. Dan ke depan perang tersebut bukannya kian reda, malah akan makin santer. Salah satu perang yang mengemuka soal hak cipta adalah perang dua perusahaan teknologi besar asal Amerika dengan Korea Selaran, Apple dan Samsung baru-baru lalu. Nah, bak “dewa” anti perang hak cipta, sepasang ilmuwan politik dan budaya asal Belanda, Joost Smiers dan Marieke Van Schijndel datang dengan gagasan cerdas melalui bukunya yang berjudul, Dunia Tanpa Hak Cipta. Tidak dengan jalan berdamai dengan perusahaan hak cipta, mel-

Sebuah karya cipta ketika dia sudah dilabeli dengan hak cipta, pasti akan menimbulkan masalah. Sebab pelabelan hak cipta pada sebuah karya tak lebih dari kepanjangan tangan dari neoliberalisme yang salah satu tujuannya melakukan privatisasi atas sebuah karya. ainkan menantang perusahaan hak cipta tersebut. Melalui penelitiannya itu mereka menjelaskan bahwa sebuah karya cipta ketika dia sudah dilabeli dengan hak cipta, pasti akan menimbulkan masalah. Sebab pelabelan hak cipta pada sebuah karya tak lebih dari kepanjangan tangan dari neoliberalisme yang salah satu tujuannya melakukan privatisasi atas sebuah karya. Sebab menurut Joost Smiers dan Marieke Van Schijndel ketika sebuah karya telah dilabeli hak cipta, karya tersebut seringkali tidak dimiliki oleh si pencipta, melainkan oleh perusahaan-perusahaan besar, para konglomerat global yang bergerak di bidang kebudayaan. Mereka tidak hanya menguasai produksi atas sebuah karya, tetapi juga distribusi

dan pemasaran sebagian besar film, musik, teater, karya sastra, dan seni visual. Perusahaan-perusahaan itulah yang nantinya mengontrol semua jenis karya seni yang layak dan tidak layak muncul dan diapresiasi masyarakat. Alasannya sederhana saja, kebudayaan adalah penghasil uang yang luar biasa. Maka hampir tidak mungkin perusahaan-perusahaan raksasa di bidang budaya itu akan menyerahkan dominasi pasar mereka, baik dalam bentuk material maupun digital. Di sini logika kelas kembali bermain. Sebagai kepanjangan tangan dari kapitalisme, perusahaan-perusahaan hak cipta itu juga yang akan memukul karya seni yang ‘menyerang’ kemapanan kapitalisme dengan dalih penjiplakan dan pelanggaran hak cipta. Menuding karya seni yang tidak dilabeli dengan hak cipta sebagai karya seni ‘sampah.’ Dan masyarakat sebagai penikmat seni akan semakin dirugikan hakhak demokrasinya. Karena penilaian mereka kemudian dikontrol dengan ketat oleh perusahaan pelabel hak cipta. Pencipta karya juga setali tiga uang. Dibawah bendera label hak cipta mereka tak lebih hanya sebagai buruh yang diperas proses kreatifnya untuk penumpukan laba perusahaan-perusahaan pemberi stempel hak cipta. Akhirnya, buku yang edisi bahasa inggrisnya bisa diunduh secara gratis (karena tidak dibatasi hak cipta) di http://networcultures. org/_uploads/tod/TOD4_nocopyright.pdf ini sampai pada kesimpulan menghentikan perang dengan perang melawan hak cipta. Hal tersebut untuk memerdekakan para pekerja seni menjual karya mereka dan mendapatkan penghidupan yang layak, tanpa ada lagi dominasi di pasar yang mendesak mereka tersingkir dari mata dan telinga publik; bagaimana masyarakat bisa bebas memilih berbagai jenis ekspresi seni sesuai cita rasa mereka sendiri; dan bagaimana ranah publik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kreativitas seni tidak lagi diprivatisasi, tapi jadi milik bersama (hal. 154). Sungguh buku yang layak dibaca dan didiskusikan bersama. (*)

Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah Pimpinan Redaksi Abrari, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Slamet HD, Sekretaris Redaksi Fety Fathiyah, Design Grafis Zeinul Ubbadi, Ahmed David, Hariri Em-Noer, Sumenep M. Kamil Akhyari (plt Kepala), Junaidi, Faisal ER, Syah A. Latief, Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Mohammad Fawaid, Ahmad Musayyin Akh, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Abd. Rahiem, Ryan H Bangkalan R. Aditya (Kepala) N Rahmat, Rustam Efendy, Surabaya Hana Diman (Kepala), Avent Januar, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Fotografer S. Bachri, S. Kurniawan Manajer Pemasaran Djunaidi, Accounting Ekskutif Ahmad Yani, Hepi S Pribadi (Sumenep), Mohammad Muslim, Husnan (Pamekasan) Siti Farida, Ariek Sofiana (Sampang), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), A. Faqih Kadafi (Yaman), Penerbit PT. Koran Madura, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ ymail.com, Telepon (0328) 674374, Fax (0328) 661719, Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber


10

JUMAT 07 DESEMBER 2012 NO.0010 | TAHUN I

SHUTTER


OPINI

JUMAT 07 DESEMBER 2012 NO.0010 | TAHUN I

11


12

JUMAT 07 DESEMBER 2012 NO.0010 | TAHUN I

ETALASE

07122012  

Satu Hati untuk Bangsa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you