Issuu on Google+

1

RABU 26 JUNI 2013 NO.0146 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

26 JUNI 2013

g PAMANGGHI

SPARATISME

Anggota TNI Tewas Ditembak KSB di Jigonekme Pedalaman Papua

Nrimo Oleh : Muhammad Fadillah

Kepala Pelaksana BPBD Sumenep

Sebelum BBM naik berkembang berbagai pemikiran dan reaksi baik di kalangan masyarakat maupun pada kalangan penentu kebijakan seperi di DPR RI. Para elite di Senayan termasuk juga kalangan pengamat terbelah. Ada yang setuju naik, sebagian lain menolak kenaikan dengan alasan yang tentu saja, masuk akal. Di tengah masyarakatpun ada dua sikap berbeda. Yang menerima ikut mengkampanyekan dengan memajang spanduk dukungan. Yang menolak, juga demikian, tak mau kalah memasang spanduk juga. Selain spanduk, demonstrasi sempat marak di berbagai daerah. Mahasiswa yang berdemo menolak kenaikan BBM sempat bentrok dengan petugas kepolisian. Ada pembakaran ban, ada blokade jalan dan berbagai pernik-pernik demonstrasi lainnya. Lalu DPR akhirnya memutuskan menyetujui melalui voting APBN-P yang di dalamnya ada persetujuan tentang kenaikan BBM. Dan suasana pelan-pelan menurun tensinya. Demonstrasi mulai sepi. Jalan kembali lancar. Mungkin hanya di jalanan sempat terjadi keribukan kecil ketika angkutan Yang pasti, ada umum bernafsu segera sikap nrimo menaikkan walau mungkin tarif padahal ada unsur pemerintah terpaksa. daerah setempat belum memutuskan besaran dan formulasinya. Dan tampaknya, di luar riak-riak kecil itu, suasana memang akhirnya kembali seakan seperti biasa. Ya, pada akhirnya masyarakat “terpaksa” menerima situasi yang terus berjalan itu. Mau tak mau, memang harus menerima. Menolak jelas tak mungkin. Misalnya, menolak dengan bersikeras membayar ongkos angkutan dengan tarif lama, sudah pasti akan dimarahi kenek dan supir. Membeli barang tentu saja, tetap harus dengan harga baru, yang tentu meningkat. Tak bisa menolak. Entah sampai kapan dinamika reaksi kecil ini berlanjut. Yang pasti, ada sikap nrimo walau mungkin ada unsur terpaksa. Lalu biasanya muncul ideide kreatif dan segar untuk mensiasati situasi yang makin sulit ini agar tetap survive. Begitulah memang watak manusia. Dalam suasana terjepit muncul energi dan pemikiran mencari jalan ke luar: katakanlah reaksi positif menyikapi situasi. Reaksi penolakan cenderung sebagai bentuk ketaknyamanan pada hal baru. Belum membentuk sebagai perlawanan massif, reaksi besar dengan kekuatan penolakan tak terbendung. Masih lebih merupakan ungkapan protes. Ya hanya sebatas protes lalu kembali “nrimo” apa yang sudah terjadi. Masyarakat negeri ini masih ingat, ketika ONH naik sekitar Rp. 35 juta, dari yang sebelumnya hanya Rp. 15 juta. Awalnya, ada reaksi keras. Lalu menerima dan pelan-pelan entah bagaimana, masyarakat menyiasatinya. Hasilnya? Minat menunaikan haji justru meningkat sekalipun kuota tiap tahun bertambah hingga sebagian harus antri. Apakah ini gambaran masyarakat yang tak berdaya menghadapi kekuatan kekuasaan? Atau, semacam reaksi ketaknyamanan sesaat dengan situasi baru? Tak mudah memastikan. Inilah sisi lain keunikan masyarakat negeri ini: melawan, protes lalu nrimo. =

Salon dan Mabuk Suatu hari seorang istri yang gemar ke salon protes kepada suaminya yang suka memboroskan uangnya untuk mabuk. Istri: “Papa ini boros sekali, mabuk terus, buang-buang duit saja!” Suami: “Mama yang buang-buang duit aja, tiap hari pergi ke salon!” Istri: “Pa, mama kan pergi ke salon agar cantik!” Suami: “Sama, papa mabuk agar mama kelihatan lebih cantik...!”

Cak Munali

HARGA NAIK Sehubungan dengan naiknya harga BBM, terhitung per 1 Juli 2013 harga langganan Koran Madura naik menjadi Rp 60.000,- sementara harga eceran naik menjadi Rp 3000,- Demikian harap maklum.

JAYAPURA- Letda Inf I Wayan Sukarta, anggota TNI, Selasa (25/6), tewas ditembak kelompok sipil bersenjata (KSB) di Distrik Jigonekme, Kabupaten Puncak Jaya, pedalaman Papua. Kantor berita Antara menyebutkan, insiden terjadi sekitar pukul 14.00 WIT,saat korban bersama dua anggota TNI lainnya

yakni Prada Andi dan Praka Supiyoko, beserta supir dan kernet hendak kembali ke Ilu setelah melakukan patroli kekebun anggur Distrik Jigonekme, dihadang kelompok sipil bersenjata. Akibat penghadangan tersebut selain menewaskan Letda Inf I Wayan Sukarta juga menewaskan Tono, supir mobil jenis ford

dengan DS 8832 KA, sedangkan kondektur mobil tersebut hingga kini belum diketahui nasib serta namanya. Sementara itu dua anggota TNI yakni Prada Andi dan Praka Supiyoko berhasil selamat dan melaporkan insiden tersebut ke pos TNI di Ilu. Setelah mendapat laporan kemudian rombongan anggota TNI dari Ilu menuju

Jigonekme yang berjarak sekitar delapan kilometer atau sekitar satu jam perjalanan untuk mengevakuasi para korban. Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua yang dihubungi Antara melalui telepon selular membenarkan adanya insiden tersebut seraya mengaku saat ini sedang berada di Jakarta. (ant/beth)

KISSING WITH HARIMAU Wajah Abdullah Sholeh (31) dijilati Mulan, harimau benggala (Panthera tigris tigris) yang diasuhnya sejak berumur 3 bulan di pekarangan belakang Pondok Pesantren Al Ainul Baahiroh, Desa Dilem, Malang, Jawa Timur, Selasa (25/6). Setiap harinya, Sholeh memberi makan dan menemani tidur harimau berumur 5 tahun dengan berat 200 kilogram tersebut.

ant/ari bowo sucipto

KPK Geledah Kantor Pusat BI JAKARTA-Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan suap pemberian dana talangan (bailout) bank Century sebesar Rp 6,7 triliun ternyata tidak pernah berhenti. Selasa pagi (25/6), KPK menggeledah kantor pusat Bank Indonesia (BI) di Jakarta Pusat. Tak tanggung-tanggung, KPK menggeledah empat tempat di BI untuk mencari data terkait kasus Century. Dari keterangan BI, ada 45 orang penyidik KPK yang menggeledah kantor bank sentral ini. “Ada penggeledahan di BI (Bank Indonesia),” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (25/6). Johan mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan kasus korupsi pemberian Fasilitas Pemberian Jangka Pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. “Ini merupakan penggeledahan pertama dalam kasus ini,” jelas dia. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Mereka adalah mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Bank Indonesia, Budi Mulya, serta mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI, Siti Chalimah Fadjrijah. Sementara itu, KPK mengklaim memiliki bukti baru usai memeriksa Mantan Menkeu sekaligus mantan KSSK Sri Mulyani di Amerika Serikat. Bahkan, KPK mengklaim, keterangan Direktur Bank Dunia itu dapat membongkar aktor intelektual kasus ini. Aktor intelektual yang dimaksud mengarah kepada Boediono. Boediono saat menjabat Gubernur BI diduga mengetahui dan menyetujui pemberian FPJP dan mengambil kebijakan bailout (dana talangan) Rp 6,7 triliun kepada Bank Century.

Kabiro Humas Bank Indonesia, Difi A. Johansyah BI mengaku ruang kerjanya digeledah KPK. “Iya ruangan saya ikut digeledah,” ujar Difi. Difi menambahkan KPK memeriksa ruangan yang terkait Century seperti pengawasan bank, perizinan bank dan pengelola monoter. Dirinya juga tidak mengetahui berapa orang jumlah tim KPK yang datang. “Mereka mencar ke beberapa titik dan masih berlangsung. Yang pasti kalau menemukan sesuatu kita akan koordinasi” katanya.

BI sendiri berkomitmen membantu KPK dalam menuntaskan kasus aliran dana Century. Bank sentral berjanji akan menyerahkan semua-semua dokumen terkait Century agar kasus tersebut cepat diselesaikan. “Mereka datang sekitar pukul 10.30 WIB. Personelnya mencapai 45 orang. Mereka datang untuk mencari dokumen melengkapi pemeriksaan mereka. Mereka membawa sprindik juga ada surat perintah pengadilan seandainya ada dokumen mereka sita mereka ambil,” ucap Direktur Departemen Komunikasi, Peter Jacobs ketika ditemui di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (25/6). Jacobs berjanji akan terbuka terhadap semua pertanyaan dan kebutuhan KPK. “Kita berharap cepat selesai. Kalau memang ada yang terlibat kita terbuka semua. Dan

tidak ada yang disembunyikan karena kita merasa tidak ada apa-apa,” jelas dia. Menurut Peter ada beberapa departemen terkait yang sedang digeledah yaitu departemen pengawasan bank, departemen pengelolaan moneter dan lain sebagainya. “Dokumen fasilitas mereka (KPK) mau lihat. Kalau mengikuti kasus Century banyak departemen terkait,” jelasnya. Terkait pemeriksaan hari ini, bank sentral juga mengaku mendukung dan akan membantu KPK mencari dan memeriksa file yang dibutuhkan. “Mereka cari dokumen dan akan dibandingkan dokumen yang mereka punya. Sementara itu yang ada, dan belum tahu juga apa yang diambil. Kita tidak ada yang disembunyikan, kita kasih apa yang dia cari. Semua bantu akomodasi kepentingan KPK,” tutupnya.

Apresiasi Sementara itu, anggota Timwas Century, Bambang Soesatyo memberikan apresiasi kepada KPK terkait aksi penggeledahan tersebut guna menuntaskan kasus itu. “Namun kita berharap dalam penggeledahan itu penyidik KPK juga harus fokus pada upaya mendapatkan buku log dan CCTV digudang BI periode November 2008 - Oktober 2009 yang memuat catatan tentang pengeluaran dana kas untuk bailout Century. Buku log itu menyimpan catatan tentang alamat penerima dana talangan,” terangnya Dana talangan itu, Bambang memastikan dikeluarkan dari gudang BI dalam beberapa tahap. Namun, sebagaimana pengakuan manajemen Century waktu itu, tidak semua dana yang dikeluarkan dari gudang BI diterima manajemen Century. “Menurut saya, jika KPK bisa mendapatkan buku log itu dan CCTV, para penyidik KPK akan mendapatkan gambaran mengenai kemana saja aliran dana talangan Century. Karena itu, sangat penting bagi KPK mendapatkan buku log itu,” ujar Bambang. Sebagaimana diketahui pencairan dana FPJP dan dana talangan century sangat janggal karena tidak dilakukan dengan pola transfer, melainkan dengan penyerahan dana tunai yang lngsung diambil dari gudang BI. (gam/cea/abd)


2

SUMENEP

RABU 26 JUNI 2013 NO. 0146 TAHUN II

DIDUGA CEMBURU

Warga Bacok Kepala Desa

athink/koran madura

PASCA TANAH AMBLES. Warga sekitar di Dusun Karongkong, Matanair, Rubaru direlokasi pasca tanah ambles yang semakin hari semakin meluas ke rumah pemukiman warga setempat.

Dua Desa Akan Direlokasi SUMENEP – Bupati A. Busyro Karim mengatakan, dalam waktu dekat akan merelokasi warga dua desa yang tanahnya mengalami pergerakan hingga menyebabkan sebagian lahan ambles. "Karena pergerakan tanah sudah tidak mungkin diantisipasi, jalan keluarnya warga harus direlokasi," paparnya, Selasa (25/6). Beberapa waktu lalu, di Dusun Karongkong, Matanair, Rubaru, sebuah tanah ambles. Tanah yang ambles semakin meluas ke rumah pemukiman warga setempat. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kepala desa setempat untuk memastikan tanah desa yang bisa di pakai secara cuma-Cuma. Sementara pembangunan rumah warga akan didanai oleh

Pemkab Sumenep. Ia menjelaskan, tidak semua warga akan direlokasi, sebab pelaksanaan relokasi itu berkaitan dengan identitas dan kultur warga setempat. "Permintaan warga memang macam-macam. Ada yang mau tinggal dengan saudaranya. Ada pula yang justru berharap direlokasi, sebab tempat itu sudah tidak menguntungkan baginya,"

tuturnya. Pantauan Koran Madura di lapangan, Selasa (25/6). Warga di dua desa tersebut ada yang meninggkalkan kampung halaman dan mengosongkan semua isi rumahnya. Tetapi ada sebagian yang bertahan karena memiliki hewan peliharaan. Warga mengaku keberatan untuk sepenuhnya meninggalkan rumahnya karena masih memiliki hewan peliharaan di rumah yang ditinggalkan. “Kalau kondisinya seperti ini, kami masih takut, tapi terpaksa pada siang hari pulang ke rumah untuk ngasik makan ternak,” Tutur Busati (55). Ia mengaku masih trau-

ma, tapi karena merasa kasihan pada hewan pemilharannya sehingga tetap harus pulang. “ Ya mau gimana lagi, walaupun takut dipaksain aja. Kasihan tereak ini, masak enggak mau diberi makan. Mau dipindah tidak punya tempat,” kata warga yang rumahnya hampir roboh. Busati mengaku tidak bisa berbuat banyak atas rumahnya yang awalnya hanya retak dan saat ini atapnya sudah runtuh. “Jika hal itu terjadi terus menerus, maka tidak punya pilihan harus pindah dari tempat yang sudah turun temurun ditempati,” jelasnya. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep Kamiluddin mengatakan, pergerakan tanah yang ambles sampai saat ini masaih aktif. Dalam sehari semalam bisa mencapai kedalaman 30 cm. “Itu memang masih mengkhawatirkan, sebab masih belum bisa dipastikan sampai kapan pergerakan tanah itu akan berhenti,” ujarnya. Jumlah pengungsi juga bertambah. Saat ini terdapat 424 jiwa yang mengungsi. Rumah yang terkena dampak pergerakan tanah tersebut berjumlah enam rumah. Satu rumah mengalami retakan, dua rumah hampir ambruk, dan tiga rumah retak. (athink/mk)

SUMENEP – H. Baisuni (38), warga Desa Tambaagung Timur, Selasa (25/6), nekat membacok Kepala Desa Keles, Ambunten. Akibat pembacokan tersebut, Hozaini (38), Kepala Desa Keles, mengalami luka di bagian punggung dan tangan. Ia langsung dibawa ke Puskesmas Ambunten. Kronologi pembacokan tersebut, sekitar pukul 8.00 Wib, bersama anaknya, Mikail (3), korban jalan-jalan sambil mengontrol pembangunan jalan di desanya yang sedang berlangsung. Ketika hendak kembali ke rumahnya sekitar pukul 8.30, di tengah jalan dicegar pengendara sepeda motor. Sekitar 10 ke arah ruhamnya, H. Baisuni yang dibonceng Subaidi (40) mencegat korban. Pelaku turun dari kendaraanya dan mengeluarkan celurit. Seketika itu pula, pelaku mengayunkan celurit ke tubuh korban. Beruntung korban yang menyadari tindakan pelaku, langsung menangkis dan kemudian berhasil merebut celurit. Melihat celurit kawannya berhasil di rebut korban, Subaidi yang berada di Sepeda Motor langsung merangkul tubuh korban, sehingga korban tidak bisa bergerak. Namun, akhirnya korban bisa melepaskan diri dan berlari menyelamatkan diri, sekaligus membopong anaknya yang menangis ketakutan akibat kejadian tersebut. Pelaku yang melihat korban melarikan diri dan takut aksinya diketahui warga, langsung tancap gas. Dan setelah pelaku kabur, korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian setempat. Mendapati laporan tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Ambuten langsung menuju TKP dan mengejar

pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari hasil pengejaran tersebut, polisi mengamankan Subaidi dan Hambali yang diduga membantu pelaku. Saat kejadian Hambali tampak berada di depan salah satu toko milik H. Syam yang tidak jauh dari tempat kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan Polsek Ambunten, pelaku mengaku cemburu terhadap korban, karana antar istri pelaku dan korban sering terlihat main mata. Pelaku merasa tidak mampu menahan rasa cemburunya dan melampiaskanya dengan membacok korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 351 KUHP, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. “Pemeriksaan Sementara diduga motif pelaku karean cemburu,” ungkap Kapolsek Ambunten IPTU Supardi. Sementara itu informasi yang berkembang di masyarakat, pembacokan terhadap korban memang sudah direncakanab dari awal. “Kejadian ini sudah direncanakan, buktinya ada orang yang memata-matai korban,” ungkap Saprawi (42) famili korban. Saprawi berharap, polisi dapat menangkap dua pelaku lainya yang sampai berita ini ditulis masih melarikan diri dan tidak diketahui keberadaanya. Selain itu dia juga berharap, para pelaku diberi hukuman yang setimpal. Karena selain menyebabkan ancaman kehilangan nyawa terhadap korban, akibat dari kejadian tersebut juga menyebakan beban psikologis terhadap anak korban, Mikail yang berusia di bawah umur. “Saya harap dua orang tersebut di tangkap dan dihukum dengan setimpal” pungkasnya. (edy/mk)

NISFU SA’BAN

Museum Ramai Pengunjung DATA PENGUNJUNG MUSEUM 7462 4636 3661

SUMENEP – Daerah Kota Sumenep menjadi zona hijau. Peraturan Bupati (Perbub) tahun 2007 tentang Media Luar Ruagan melarang reklame di zona hijau. Namun, keberadaan reklame yang satu bulan terakhir ini semakin marak belum ditertibkan. Seperti reklame sebuah perusahaan rokok yang berderat dari perempatan Jl.

Trunojoyo di depan pos polisi sampai sebelah barat terminal lama belum ditertibkan. Reklame tersebut jelas melanggar perda. Kepala Badan Perizinan Terpadu (BPT) Sumenep Herman Poernomo mengakui, keberadaan puluhan reklame tersebut telah melanggar perda. Namun, pihaknya tidak bisa memberikan re-

Itu, Mas, sudah setahun lebih mempunyai izin, dan izinnya sampai saat ini masih berlaku.

Herman Poernomo Kepala BPT Sumenep

komendasi kepada penegak perda untuk melakukan penertiban. "Itu, Mas, sudah setahun lebih mempunyai izin, dan izinnya sampai saat ini masih berlaku. Sehingga kami tidak bisa menertiban," katanya. Mantan Kepala Bappeda Sumenep ini menjelaskan, pendirian reklame perusahaan rokok tersebut pada

saat dibangun, pemkab belum memiliki perda yang mengatur tentang larangan peletakan reklame di areal zona hijau. "Jadi, kami masih menunggu sampai berakhir masa kontraknya. Sedangkan masa kontraknya berakhir tahun depan. Dan kami tidak akan memperpanjang lagi," terangnya, Selasa (25/6). (edy/mk)

DEMONSTRASI

Kejari Diminta Menyelesaikan Kasus Korupsi SUMENEP - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS), Selasa (25/6), mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep di Jl. KH. Masnyur untuk menagih janji beberapa putusan kasus yang masih terbengkalai. Beberapa kasus yang jadi tuntutan KMS dan belum dituntaskan diantaranya, kasus pemotongan dana PKH di Batang-Batang yang tidak masuk dalam register kejaksaan, SMA 1 Batuan dan kasus PI yang terkesan diulur. "Dalam survei LSI, kinerja Kejari Sumenep, penanganan korupsi berada pada persentase terburuk diantara daerah lain di Indonesia. Ini benarbenar memalukan,"papar korlap aksi Kaukus Mahasiswa Sumekar, Eko Wahyudi, dalam orasinya. Aksi tersebut sudah kesekian kalinya, dan tidak ada tendensi politis dalam setiap

athink/koran madura

DEMO. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS), Selasa (25/6), mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep di Jl. KH. Masnyur untuk menagih janji beberapa putusan kasus yang masih terbengkalai.hari semakin meluas ke rumah pemukiman warga setempat. aksinya. Aksi tersebut murni ingin memperjuangkan nasib rakyat kecil. "Bambang Hartoto te-

mui kami. Kami tidak pernah tebang pilih mengusut korupsi. Harusnya perkembangan kasus dari kasus yang lama

harus dilanjutkan,"pekiknya berulang-ulang. Kasi Intel Kejari Sumenep Nyoman Suji Agustina

Aryatha saat menemui massa mengatakan, Kepala Kejari tidak dapat menemui aksi mahasiswa karena memenuhi undangan BPK ke Surabaya. Mewakili Kejari, pihaknya sangat apresiatif terhadap gerakan mahasiswa dalam menghidupkan kontrol kinerja Kejari dalam menyelesaikan beberapa kasus yang telah masuk ke pihaknya. Sayang, dirinya tidak dapat berkomentar banyak sebab bukan kewenangannya. Ia mengaku hanya dipasrahi mengurusi masalah SMA Batuan yang tahapannya sudah dalam penyelidikan. Pihaknya sudah memanggil saksi-saksi, termasuk kepala desa setempat, kepala dikdik, camat, dan pemilik tanah. “Tapi konkretnya kewenangannya tetap ada Kepala Kejari, sedangkan Kasi Intel hanya menyampaikan sesuai BOP-nya” ucapnya. (athink/mk)

SUMENEP - Pada hari libur dan bersamaan dengan nisfu Sya’ban, para wisatawan yang berkunjung ke Museum Keraton Sumenep terus bertambah. Mereka setiap hari terus memadati peninggalan sejarah kerajaan Sumenep tersebut. Wisatawan yang datang ingin melihat warisan kerajaan Sumenep seperti cermin besar, meriam, keris, kereta kencana dan lain sebagianya. Selain itu, para wisatawan juga tidak ingin melewatkan kedatangannya ke Sumenep hanya datang ke keraton tersebut, mereka juga dengan rombongan besar-besaran melanjutkan kunjungannya ke Asta Tinggi Sumenep. ”Saya bersama rombongan lainnya datang kesini tak ada tujuan lain selain untuk berkunjung dan rekreasi ke Museum ini dan Asta Tinggi untuk nyekar, Mas. Sekarang, kan, libur, apalagi bertepatan dengan bulan Sya’ban,” kata Baiti Jannati, salah satu wisatawan asal Pamekasan, Senin (25/6), kepada wartawan. Perempuan yang baru pertama kali datang ke Museum Sumenep itu menuturkan bahwa peninggalan raja Sumenep di Museum itu sangat menarik untuk dilihat dan dikunjungi, sebab dirinya hanya tahu Museum Sumenep dari informasi dan dari mulut ke mulut. Namun, menurut mahasiswi pasca sarjana di Surabaya tersebut menyayangkan bahwa potensi itu tidak dirawat dengan baik sehingga terkesan kurang menarik. ”Saya memang suka dengan peninggalan sejarah masa lalu seperti ini mas, hanya saja mungkin ke depan perlu ada perbaikan agar lebih menarik, walaupun sekarang sudah, tetapi belum sepenuhnya menarik,” tuturnya ditanya kesannya masuk Museum Keraton Sumenep.

Mei

April

Januari

Zona Hijau Dipenuhi Reklame

791

Februari

790

Maret

MELANGGAR PERDA

Sementara itu berdasarakan data yang dirilis dari Dinas Kebudayaan, Parawisata Kepemudaan dan Olaharaga (Disbudparpora) melalui Plt. UPT Museum Keraton Sumenep, Ronny A. Yudiansyah, bahwa sejak liburan bulan ini yang bertepatan dengan bulan nisfu Sya’ban, pengunjung tiap hari terus bertambah dan memadati Museum. Dia mengaku, dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, pengunjung bulan ini khususnya pada masa liburan dan berbarengan dengan nsifu Sya’ban, pengunjung kian meningkat tajam. ”Kalau sekarang lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, mungkin karena bertepatan dengan liburan dan bulan sya’ban,” kata Ronny. Namun ketika wartawan hendak bertanya tentang rekap pengunjung bulan Juni, sayang data pengunjung untuk bulan Juni ini msih belum selesai direkab, namun dirinya memastikan bahwa pengunjung pada bulan ini, terutama sebelum bulan puasa ini meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Sedangkan untuk data pengunjung dari awal tahun 2013 hingga bulan Mei, fluktuasinya naik turun. Untuk Januari misalnya, pengunjung Museum Keraton Sumenep mencapai 7.462 pengunjung, namun pada bulan berikutnya, yakini Februari turun drastis menjadi 790 pengunjung. Untuk bulan Maret sebanyak 791, pada bulan April naik lagi menjadi 3.661, dan pada bulan Mei kemarin pengunjung kembali naik, yakni sebanyak 4.636. “Jadi, itu data dari kami mas, untuk bulan Juni ini datanya masih belum kami rekap, tetapi saya pastikan, jumlahnya melebihi pengunjung yang sebelumnya,” jelasnya.(sym/mk)


SUMENEP

3

RABU 26 JUNI 2013 NO. 0146 TAHUN II

Tiga Gadis Meninggal Dilindas Mobil SUMENEP - Kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban meninggal dunia terjadi di Desa Panaongan, Pasongsongan, Senin (24/6) sekitar pukul 18.00 Wib. Tiga gadis meninggal setelah ditabrak dan lindas mobil Pick Up L300. Dua korban meninggal di tempat kejadian, sedangkan satu orang meninggal di rumah sakit karena mengalami luka parah di bagian kepala. Ketiga koban tersebut adalah Nur Ida Ayu (20) dan adiknya, Anna Farikatul Jannah (13), warga asal Desa Totosan, Batang-Batang, serta Siti Fadilah (22), warga asal Desa Karang Nangka, Rubaru. Kronologi peristiwa maut tersebut, kakak beradik tersebut mengendarai Sepeda Motor Honda Beat M 6707 VZ dari arah barat di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan. Motor yang dikemudikan Nur Ida Ayu dengan membonceng Anna Farikatul Jannah dan Siti Fadilah tersebut hendak mendahului sebuah mobil

yang tidak diketahui identitasnya. Saat berusaha mendahului mobil tersebut, dari arah berlawanan muncul sebuah truk yang juga tidak diketahui identitasnya tengah melaju. Akibatnya, benturan keras tidak dapat dihindari, dan seluruh pengendara motor terpelanting ke jalan. Saat korban jatuh ke jalan, dari arah barat melaju Mobil Pick Up L300 M 8205 VC yang dikemudikan Saidi (30) dengan penumpang Muis (34). Ttubuh ketiga gadis yang berada di badan jalan tersebut terlindas mo-

bil Pick Up L300. "Mereka coba mendahuli, tapi ternyata dari timur ada truk dan tabrakan tidak terhindarkan, lalu tubuh mereka ditabrak Pick Up yang melaju dari arah belakang" ungkap Dadan, (32) salah seorang saksi mata. Menurut keteranga, Dadan, teman kerja di Indomaret Ketapang, Sampang, Nur Ida Ayu pada saat itu hendak mengantar pulang Anna Farikatul Jannah yang tengah berlibur. Namun, di tengah perjalanan, kecelakaan yang sampai mengakhiri hayatnya tersebut tidak bisa dihindari. Ketiga janazah tersebut sampai Selasa (25/6) pukul 12.00 Wib masih berada di Kamar Jenazah RSUD dr. Moh Anwar Sumenep, menunggu keluarga korban. Orang tua Nur Ida Ayu dan Anna Farikatul Jannah saat kejadian berada di Banyuwangi.

Patah Tulang Pada hari itu juga, kecelakaan terjadi di Kota Sumenep. Mobil bernomor kendaraan B 1785 TQZ bertabrakan dengan sepeda motor bernomor kendaraan M 3868 VM. Akibat peristiwa tersebut pengendara sepeda motor mengalami patah tulang. Peristiwa tersebut terjadi saat mobil yang dikemudikan Heri (26) melanju kencang dari arah barat. Mobil yang dikendarai warga asal Desa Marengan, Kalianget, tersebut terlalu ke kanan hingga melewati batas marka. Dan dari arah berlawanan, melaju sepeda motor yang dikendarai ayu. Kecelakaan tidak bisa dihindari. Heri mengatakan, dirinya memang terlalu ke arah kanak karena hendak mendahului sebuah mobil di depannnya. (edy/mk)

Disperta Gelar Temu Aplikasi Ke-2

TEMU APLIKASI KE-2. Nampak beberapa gabungan kelompok tani di bawah naungan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat antusias menyambut Temu Aplikasi Ngopi Bareng Bapak Bupati A. Busyro Karim di Kantor UPT Pertanian Kecamatan Manding yang dilaksanakan oleh Disperta Sumenep, Selasa (25/6). kecamatan. SUMENEP – Dinas Per- san perwakilan gabungan sing-masing kelomtanian dan Tanaman Pa- kelompok tani dan kelom- Masing-masing ngan Sumenep, Selasa pok wanita tani (kopwan) pok tani diwakili oleh satu (25/6) menggelar Temu Ap- dari Kecamatan Manding, orang. Kepala Dinas Pertanian likasi Ngopi Bareng Bapak Batuan, Batuputih dan Amdan Tanaman Pangan (DisBupati A. Busyro Karim di bunten. Kantor UPT Pertanian KeKegiatan tersebut di- perta) Sumenep Bambang camatan Manding. Ratusan awali dengan sambutan Heriyanto dalam paparangabungan kelompok tani di Ketua Peguyuban Permerati nya mengatakan, acara bawah naungan Balai Pe- Kelompok Tani (P2KT) Ka- temu aplikasi ini bertujuan nyuluhan Pertanian (BPP) bupaten Sumenep Zaenuri, untuk merangsang petani setempat menyambut an- dan dilanjutkan dengan agar bisa lebih berfikir cerpenyampaian komoditi per- das dalam mengelola pertatusias acara tersebut. Acara tersebut dihadiri tanian masyarakat di em- nian ke depan. "Kami ingin, Bupati A. Busyro Karim, pat kecamatan oleh Kepala bagaimana kualitas pertaWakil Bupati Soengkono Dinas Pertanian Bambang nian d Kabupaten Sumenep Sidik, Seluruh Satuan Kerja Heriyanto. Setelah itu di- ke depannya lebih maju Pemerintah Daerah (SKPD), langsungkan dengan tan- dan berkembang, sehingga Farum Pimpinan Dae- ya jawab dari perwakilan masa depan petani lebih rah (Forpimda), dan ratu- kelompok tani dari ma- cerah lagi," katanya.

junaedy/koran madura

BARANG BUKTI. Sepeda Motor Honda Beat M 6707 VZ yang dikendarai oleh kakak beradik dari arah barat di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan. Motor tersebut hendak mendahului sebuah mobil yang tidak diketahui identitasnya. Dari arah berlawanan muncul sebuah truk yang juga tidak diketahui identitasnya tengah melaju. DaN benturan keras tidak dapat dihindari, dan seluruh pengendara motor terpelanting ke jalan.

KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan Dikeluhkan

Dalam memperjuangkan petani, pihakany telah banyak meluncurkan program yang dapat membantu petani ke depan, seperti program bantuan benih unggulan yang diharapkan bisa mempertahankan kualitas komoditi lokal ke depannya. Selain itu, dengan penembangan pembangunan infrasturktur untuk pertanian dan juga penembangan dana PUAP yang terbukti telah banyak memberikan manfaat terhadap petani. "Kami yakin, dengan tiga program yang telah kami susun itu, dapat meningkatakn kualitas produksi pertanian di Kabupaten sumenep," terangnya Bupati Sumenep A. Busyro Karim sangat mendukung atas segela program yang telah diluncurkan oleh disperta, seperti kegiatan temu aplikasi yang dapat memfasilitasi dirinya dengan petani. "Kami sangat mendukung atas program aplikasi ini. Sebab, dapat mempermudah dalam mengevaluasi terhadap segala program pemerintah" tukasnya. (adv/ edy)

SUMENEP- Pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep kembali dikeluhkan warga. Pasalnya, hingga hari ini pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep masih jauh dari harapan, dan cenderung merugikan pasiennya. Kasus terbaru, ada dua warga Desa Aeng Panas, Pragaan, mengalami kecelakaan di Jalan Raya Aeng panas, dan langsung dilarikan ke Puskesmas setempat. Namun, pasien yang menderita luka serius itu tidak segera ditangani oleh tim medis dan masih disuruh menunggu dokternya yang tidak ada di puskesmas. Padahal, warga yang kecelakaan itu perlu perawatan serius, dan perlu segera ditangani. “Kami ke puskesmas dari jam 13.00 WIB siang dan menunggu hingga jam 21.00 malam,” ucap Subairi, salah satu korban. Dia menjelaskan bahwa menunggu sampai jam 21.00 malam karena disuruh menunggu dokternya terlebih dahulu oleh petugas puskesmas. “Iya, kami tunggu, tetapi gak tahunya sampai menunggu malam hari dokter yang kami tunggu itu belum datang juga,” tambahnya. Lelaki 35 tahun tersebut

BERANDA PERJUANGAN

menuturkan, setelah dirinya menungga sampai malam hari, dokter itu pun belum juga datang hingga yang merawat dirinya pun perawatannya tidak profesional, selain lamban, dirinya yang mengalami luka sobek ditangannya sama sekali tidak dilakukan perawatan. Hanya isterinya, Nur Hasanah, 28, mendapatkan perawatan terhadap luka yang dialami di kepalanya. Semenatara luka yang lainnya tidak mendapat perawatan serius. “Kami sudah menunggu lama, dan patuh pada mereka, tapi ternyata pelayanannya seperti itu. Luka yang kami derita tidak mendapatkan perawatan yang baik dan intensif dari petugas medis,” ujarnya. Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Anugrah Rizka Rahadi mengatakan bahwa pada saat itu dokter yang bertugas di Puskesmas Pragaan tersebut sedang ada acara keluarga, sehingga harus izin dan tidak masuk ke Puskesmas. “Menurut keterangan dokter yang bertugas di Puskesma Pragaan, dokter yang bertugas itu memang lagi izin karena kebetulan ada acara keluarga, dan di Puskesmas itu memang hanya tersedia satu dokter saja,” katanya kepada wartawan, Se-

lasa (25/6). Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep Nur Asyur sangat menyayangkan terhadap pelayanan kesehatan yang dapat merugikan pasien itu. Sebab, menurut dia, apapun alasannya, pelayanan harus tetap ditegakkan, dan tetap berjalan sesuai tugasnya walaupun dokternya kebetulan berhalangan. “Jadi, ketika ada pasien yang memerlukan pertolongan, apapun bentuknya harus segera dirawat, dan semestinya, pihak puskesmas itu bisa mengantipasi ketika dokternya tidak ada. Termasuk apapun resikonya, yang namanya dokter itu harus mengutamakan kepentingan pasien, kalau memang kepentingannya tidak terlalu mendesak,” ucapnya. Nur Asyur menambahkan, walaupun di puskesmas itu dokternya tidak ada, pelayanan itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Karena menurut dia, pihak puskesmas yang bertugas di sana bisa menghubungi dokter yang bersangkutan bagaimana baiknya untuk pasien. “Bukan malah disuruh menunggu dengan hingga malam hari,” tegasnya. (sym/mk)

Menuju Grahadi untuk Jawa Timur Jempol

agus setyawan/koranmadura

Pawai Budaya. Dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Yayasan As Salam, Kabupaten Sumenep, Calon Wakil Gubernur Jatim, MH Said Abdullah melepas keberangkatan Pawai Budaya.

agus setyawan/koranmadura

Ponpes Lughatul Islamiyah. Para pengasuh Ponpes Lughatul Islamiyah mengajak keluarga besar ponpes untuk bersama-sama berdoa agar MH Said Abdullah terpilih menjadi wakil gubernur Jatim dalam pilkada 29 Agustus mendatang.

agus setyawan/koranmadura

NURUL YAQIN. Silahturrohim bersama Cawagub Jatim MH. Said Abdullah di PP. Nurul Yaqin Kecamatan Dungkek.


4

PAMEKASAN

RABU 26 JUNI 2013 NO.0146| TAHUN II

LAYANAN MASYARAKAT

Pimpinan SKPDKomisi D Bahas Fasilitas Parkir RSUD

PELAKU BENTROK ANTARA KAMPUNG. Sebanyak 12 pelaku bentrok antar kampung Tatanga dan Tavanjuka ditunjukkan bersama senjata tradisional di Mapolres Palu. Selama tahun 2013, sudah puluhan kali terjadi bentrok antar kampung yang mengakibatkan jatuhnya korban tewas dan luka serta rumah dibakar karena hal sepele.

Relokasi MI Darul Hikmah Belum Ada Solusi PAMEKASAN- Rencana relokasi (pemindahan lokasi) Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Aliyah (MA) Darul Hikmah di Dusun Jepon, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Pamekasan, sampai saat belum menemukan jalan keluar. Sebab rencana itu belum mendapat persetujuan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat dan pihak yang bersengketa belum menemukan kata mufakat. Proses pembongkaran bangunan madrasah yang sudah dimulai beberapa waktu lalu, saat ini dihentikan, meski atap delapan lokal bangunan sudah diturunkan. Sedangkan rumah yang ditempati Soleh Readi, pengelola yayasan sudah dibongkar dan material bangunannya diangkut ke lokasi lain yang direncanakan menjadi lokasi baru untuk kedua madrasah. Soleh Readi, pengelola Yayasan Darul Hikmah mengatakan rencana relokasi madrasah itu dilakukan karena merasa diusik oleh warga yang mengaku sebagai ahli waris pemberi wakaf lahan madrasah. Bahkan sekolah itu disegel dan guru-guru yang sedang mengadakan rapat pembangunan Madrasah Tsanawiyah diusir. Soleh menduga pengusiran pengelola dan tenaga pendidik di yayasan itu diduga bermuatan politis paska pemilihan kepala desa setempat. Sebab, setelah ditelusuri, warga yang mengusir itu tidak mempunyai hak atas tanah wakaf itu. Apalagi pemberi hibah Muni’a alias Buk Atmina saat ini masih hidup dan tidak mempermasalahkan lahan itu. Ia menyatakan akan tetap mengupayakan pemindahan lokasi madrasah itu, agar kegiatan lembaga pendidikan di

madrasah itu berjalan normal dan tidak ada lagi warga yang mengusik. Ia menyatakan siap bertanggungjawab untuk membangun kembali madrasah itu demi kelancaran pendidikan. Dijelaskan dari koordinasi dengan pihak terkait, pihaknya disarankan untuk menempuh jalur hukum. Namun langkah itu tidak akan ditempuh karena memerlukan waktu lama dan dipastikan merugikan siswa. Oleh karenanya pihaknya masih akan mengajukan permohonan ke Kemenag Pamekasan untuk mendapat persetujuan relokasi. “Saya tidak akan berperkara pak, karena itu lama. Jadi lebih baik saya memindah sekolah dan saya bertanggungjawab untuk mendirikan lagi. Bahkan material bangunan rumah saya sudah saya angkut untuk dijadikan bangunan madrasah,” katanya. Selain bangunan madrasah, jalan akses ke lembaga pendidikan itu juga ditutup warga dan tidak boleh dibuka oleh siapa pun. Sehingga ia terpaksa membuat jalan baru untuk mengangkut material bangunan rumah miliknya yang sudah dirobohkan. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Muarif Tanthowi menyatakan belum bisa merekomendasi relokasi

madrasah itu karena belum menerima laporan tertulis. Meski demikian, ia juga tidak akan gegabah dan akan mengupayakan solusi lain, agar penyelenggaraan pendidikan di madrasah itu kembali normal. Setelah menerima surat resmi dari pengelola lembaga, pihaknya akan mengkaji dengan membentuk tim khusus untuk mengangani persoalan tersebut agar tidak berkepanjangan. Pembongkaran dan pemindahan madrasah itu

tidak mudah, karena harus mendapat persetujuan warga sekitar lokasi. Apalagi, sebagian bangunan madrasah itu juga dibangun dengan menggunakan uang negara melalui

program pemerintah. Ia menyatakan sudah melarang pengelola pendidikan untuk merelokasi sekolah itu, namun larangan itu belum diterima dan tetap berkeinginan untuk direlokasi secepatnya. Pihaknya juga sudah menyarankan untuk menempuh jalur hukum, agar memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat sehingga tidak ada lagi yang mengusik lembaga itu. “Relokasi sekolah itu tidak mudah, karena membutuhkan

waktu lama dan bisa merugikan siswa. Kami masih menunggu surat resmi agar kami bisa menentukan langkah. Kami sudah menyarankan untuk menempuh jalur hukum

tapi tidak mau,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini menyatakan sudah memanggil pihak Kemenag untuk membahas persoalan yang terjadi si sekolah itu. Hal ini dimaksudkan, untuk mengetahui penyebab sekaligus mencarikan solusi agar para siswa di lembaga itu tidak terganggu. Pembahasan dengan Kemenag diagendakan Rabu (26/6) hari ini, di ruang pertemuan komisi D DPRD setem-

pat. Ia berharap pertemuan itu bisa berjalan lancar dan menghasilkan solusi yang baik, sehingga para pihak yang berseteru bisa berdamai. (uzi/ muj/rah)

GAKIN

Madura Tunggu Instruksi Pencairan Raskin PAMEKASAN - Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII wilayah Madura, Jawa Timur masih menunggu instruksi terkait pencairan bantuan beras bagi warga miskin (raskin) di wilayah itu yang merupakan program kompensasi pengalihan subsidi BBM. Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Madura Prayitno menjelaskan bahwa kini belum menerima perintah ataupun permintaan dari masingmasing pemkab di Madura, terkait alokasi bantuan raskin

yang merupakan pengalihan dari subsidi BBM tersebut. “Kami di Bulog kan hanya sebatas instansi pelaksana. Jika ada permintaan, maka kami siap mencairkannya,” kata Prayitno menjelaskan. Menurut dia, sejauh ini belum ada koordinasi lebih lanjut dengan masing-masing pemkab di empat kabupaten di Pulau Madura, seperti Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Memang, kata dia, Bulog

Jawa Timur, beberapa waktu lalu menginformasikan kepada Bulog Sub Divre XII Madura bahwa setelah pemerintah menaikkan harga BBM, jatah raskin di Madura akan meningkat. Hal itu, kata dia, karena pemerintah menambah alokasi jatah bantuan beras, sebagai bentuk kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Kapanpun saja sebenarnya kami telah siap, karena persediaan beras kita cukup,” kata Prayitno.

Secara terpisah Bupati Pamekasan Achmad Syafii menyatakan, belum adanya permintaan pendistribusian beras bantuan itu, karena sampai saat ini pemkab sendiri memang belum menerima petujuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat. “Di beberapa daerah kabupaten ataupun kota mungkin memang sudah ada yang terlaksana. Tapi di Pamekasan sampai saat ini belum,” kata Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

Demikian juga, sambung dia dengan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang disalurkan melalui kantor pos, juga belum ada ketentuan lebih lanjut dari pemerintah pusat. “Dalam waktu dekat, kami masih akan menggelar rapat koordinasi terkait persoalan ini, siapa tahu data-data penerima bantuan memang tidak memalui pemkab, akan tetapi langsung melalui kantor pos,” kata menambahkan. (ant/ rah)

PAMEKASAN - Pimpinan empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Pamekasan diundang bertemu Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) setempat. Pertemuan yang berlangsung Selasa (25/6) di ruang rapat paripurna itu membahas kurang maksimalnya layanan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Slamet Martodirjo. Keempat pimpinan SKPD itu, antara lain Direktur RSUD Iri Agus Subaidi, kapala Dinas Pekerjaan Umum ( PU) Totok Suhartono, kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Bahrun, dan kepala Dinas Pendapat Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Taufikurrahman. Pertemuan berlangsung tertutup sehingga tidak diketahui secara pasti hal yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan itu. Namun, Ketua Komisi B, Hosnan Ahmadi menjelaskan pokok bahasan dalam pertemuan dengan empat pimpinan SKPD itu soal kondisi parkir dan jalan menuju paviliun RSUD yang yang rusak dan becek saat turun hujan. “Tidak ada bahasan khusus selain soal pengelolaan parkir, yang menurut kami masih perlu ditingkatkan dan kondisi jalan menuju paviliun yang masih belum bagus,” katanya. Hosnan mengatakan kondisi lahan parkir dan jalan menuju paviliun itu sudah lama dikeluhkan masyarakat dan masih belum ada upaya perbaikan. Bahkan terkesan antara pengelola rumah sakit, Dishubkominfo sebagai penanggungjawab pengelolaan parkir terkesan

saling lepas tangan. “Kami juga sudah meminta agar Dishub merencanakan perbaikan itu sejak tahun lalu,” katanya.

Tidak ada bahasan khusus selain soal pengelolaan parkir, yang menurut kami masih perlu ditingkatkan dan kondisi jalan menuju paviliun yang masih belum bagus,

Dari pertemuan tersebut, kata Hosnan, disepakati untuk dilakukan pembenahan fasilitas parkir dan perbaikan jalan menuju paviliun tersebut. Perbaikan dan penambahan fasilitas itu akan diusulkan melalui APBD Perubahan Pamekasan tahun ini. Komisi D berharap fasilitas parkir di rumah sakit itu bisa dilengkapi sehingga kendaraan yang diparkir di tempat tersebut tidak terkesan ditelantarkan. Komisi itu juga mengusulkan agar dibangun tempat yang layak, sehingga kendaraan yang sebagian besar bermalam itu terlindung dari sengatan matahari atau air hujan. “Paling tidak ada penutup. Karena tempat itu merupakan tempat parkir khusus, yang semua kendaraan yang diparkir diwajibkan membayar,” kata Hosnan. (CR-1/muj/rah)

PENDIDIKAN

SMK Negeri 2 Masih Menarik SPP PAMEKASAN - Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Pamekasan dilaporkan masih memberlakukan penarikan sumbangan untuk siswanya. Besar sumbangan yang ditarik itu sebesar Rp 152 ribu dan dibayarkan pada saat melakukan daftar ulang. Menurut sejumlah orangtua siswa yang namanya tidak mau disebutkan, penjelasan yang didapat dari pengelola sekolah kejuruan milik pemerintah itu, uang itu untuk dana SPP bulan Juli sebesar Rp 50 ribu, uang perpustakaan selama 1 tahun sebesar Rp 25 ribu, uang kegiatan OSIS selama 1 tahun Rp 60 ribu, asuransi kecelakaan selama 1 tahun Rp 12 ribu, dan uang bedge identitas Rp 5 ribu. “Kami menjadi tidak mengerti, katanya sekarang sudah digratiskan, tapi kenapa kami masih diminta membayar,” katanya. Kelapa SMKN 2 Pamekasan, Tarmuji malalui Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Rahmat Hidayat membenarkan jika di sekolah tersebut ada pungutan berupa uang daftar ulang. Dia jelaskan, sebelumnya uang daftar ulang itu sebesar Rp 152 ribu, namun setelah ada kebijakan baru dari kepala sekolah setempat, uang yang harus dibayar hanya Rp 50 ribu. Rahmat menjelaskan berdasar kebijakan baru itu uang yang harus dibayarkan itu adalah uang SPP, sedang uang perpustakaan, uang kegiatan OSIS, uang asuransi kecelakaan, dan uang bedge identitas ditiadakan. Menurut Rahmat, nilai SPP yang harus dibayarkan orangtua siswa itu sudah turun dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 150 ribu. Sebab, saat ini sudah

ada dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang mengalokasikan Rp 1 juta persiswa setiap tahun. “Uang SPP itu hanya untuk menutupi kekurangan biaya yang dibayarkan melalui dana BOS,” kata Rahmat. Belum diperoleh pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Pamekasan soal masalah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan, Mohammad Hidayat, tidak berhasil dihubungi, sementara Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Mohammad Tarsun, belum bersedia memberi pernyataan. Sementara itu, Komisi D DPRD Pamekasan meminta pengelola SMK Negeri 2 untuk mengkaji ulang kebijakan itu karena pemerintah sudah menyediakan dana bantuan melalui program BOS. Ketua Komisi D, Makmun menyatakan sejak tahun ini, Sekolah Menengah Atas dan sederajat juga mendapatkan bantuan BOS seperti sekolah lanjutan pertama dan sekolah dasar. Karenanya, ia meminta agar kebijakan itu dikaji ulang. “Jika dana BOS dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional pendidikan, dimusyawarahkan dengan orangtua siswa dan Komite Sekolah, serta dilaporkan ke Dinas Pendidikan, agar jika hal tersebut ada yang mempermasalahkan, tidak hanya sekolah yang menjadi sasaran,” kata Makmun. Dia mengakui sampai saat ini belum ada Petunjuk Teknis untuk penggunaan BOS pada tingkat SMA sederajat, karena baru akan diberlakukan pada tahun ajaran 2013-2014 ini. Tapi dia memastikan jika segala bentuk penarikan dana tidak dibenarkan. (CR-1/ muj/rah)


PAMEKASAN

KPU Yakin Jumlah Golput Menurun PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan menyatakan keyakinannya jumlah pemilih yang memilih golput pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Jawa Timur di Pamekasan akan menurun di banding pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (pilbup) setempat beberapa waktu lalu. Keyakinan itu didasarkan pada hasil sosialisasi yang dilaksanakan sejak beberapa pekan terakhir yang dinilai mendapat sambutan positif dari calon pemilih, dibanding pada sosialiasasi yang sama pada Pilbup setempat sebelumnya. Jika pada Pilbup Pamekasan, jumlah pemilih yang tidak hadir dalam pemungu-

tan suara (golput) mencapai 27% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 641 ribu pemilih, pada Pemilukada Jawa Timur mendatang diperkirakan angka itu menurun cukup signifikan pada kisaran 10 hingga 15 persen. Sekretaris KPU Pamekasan, Bambang Chairul Huda mengatakan untuk menu-

runkan angka ketidakhadiran pemilih pada saat pemungutan suara itu, KPU tidak hanya memaksimalkan kampaye langsung ke masyarakat, melainkan juga melalui pendekatan dan kerja sama dengan tokoh masyarakat hingga ke tingkat dusun. Pendekatan itu dilakukan dengan mengikuti kegiatan kelompok warga seperti tahlilan dan silaturrahmi. Dalam setiap kesempatan itu disampaikan hal yang berkaitan dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. “Peran para tokoh itu merupakan hal yang penting dalam penyuksesan pemilihan umum,” kata Bambang.

Selain kepada tokoh masyarakat, pendekatan dan sosialisasi juga dilakukan kepada para pemilih pemula melalui kerjasama dengan pimpinan sekolah dan pondok pesantren di Pamekasan. Koordinator Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (Kalam) Pamekasan, Mohammad Elman menilai KPU Pamekasan masih lemah dalam melakukan sosialisasi Pemilukada Jawa Timur ke masyarakat. Ia justru khawatir angka golput di wilayah itu justru tinggi. Ia tidak menyalahkan masyarakat jika tidak hadir dalam pemungutan suara. Sebab, sampai saat ini KPU

belum berhasil menumbuhkan kesadaran pada mereka akan pentingnya berpartisipasi dalam pesta demokrasi itu. “Masih ada penilaian, bahwa pemilu apa pun namanya merupakan kepentingan partai dan bukan untuk kepentingan masyarakat,” kata Elman. Beradasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, jumlah yang menggunakan hak suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan beberapa waktu lalu hanya 450 ribu pemilih atau 73.3% dari jumlah DPT. Sementara sisanya, 27% menyatakan golput. (awa/muj/rah)

PEMUSNAHAN NARKOBA. Petugas polisi melintas didepan sejumlah tersangka bersiap memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (25/6). Sebanyak 8.165, 96 gram sabu-sabu senilai Rp 12,2 miliar dari sembilan orang tersangka, tiga diantaranya warga negara Singapura dan China tersebut dimusnahkan dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2013.

PILEG

PPS Kecamatan Proppo Mengancam Akan Mengundurkan Diri PAMEKASAN - Sebanyak 81 orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) 2013 se-Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, mengancam akan mengundurkan diri. Ancaman itu

5

RABU 26 JUNI 2013 NO.0146| TAHUN II

disampaikan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dinilai lemah dalam memberi arahan kepada panitia di tingkat desa. Koordinator PPS Proppo, Lukman mengatakan KPU Pamekasan dinilai lepas tan-

gan dalam memberi arahan kepada penyelenggara Pileg ditingkat desa, sehingga tugas-tugas yang diberikan terbengkalai dan terancam tidak selesai sesuai tahapan. Salah satunya dalam pemutakhiran data pemilih yang saat ini se-

dang dilaksanakan terancam tidak selesai sesuai tahapan. Menurut Lukman, lambatnya kinerja PPS dan petugas pemutakhiran data pemilih pemilu (P2DP) ini disebabkan minimnya pemahaman penyelenggara tingkat desa, terhadap tugas-tugas mereka. Hal ini terjadi karena tidak ada arahan berupa bimbingan teknis (bimtek) dari KPU setempat terutama tentang verifikasi data pemilih. “Sampai sekarang ini tidak ada bimtek, padahal di bawah ini tidak tahu apa-apa, sehingga tugasnya amburadul. Makanya kalau tidak ada tindak lanjut dari KPU, kami sepakat untuk mengundurkan diri semua,” katanya. Lukman khawatir hasil pemutakhiran data pemilih di kecamatan itu tidak akan valid karena petugas di lapangan tidak memahami secara utuh. Oleh karenanya, pihaknya meminta agar bimtek itu segera disosialisasikan kepada mereka karena berkaitan dengan data. Jika tidak, target penyetoran hasil pemutakhiran data pada 1 Juli nanti dipastikan molor. Selain itu, Lukman juga mempertanyakan hak anggota PPS yang sampai saat ini belum dibayar. Menurutnya, honor PPS itu seharusnya dibayar pertanggal 11 April lalu, namun selama dua bulan ini belum diterima. Hal ini dinilai bisa mempengaruhi kinerja PPS karena mereka hanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban sedangkan hak yang mereka terima belum diberikan. Para anggota PPS dari 27

desa ini sudah mempertanyakan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) namun belum mendapat kepastian. Dari konfirmasi itu, pihaknya hanya memperoleh penjelasan bahwa pencairan honor itu masih terkendala administrasi di KPU. Oleh karenanya, mereka meminta KPU setempat agar segera mencairkan honor yang menjadi hak mereka. Anggota KPU Pamekasan, Nuzulul Qurnain menyatakan bimtek itu sudah dilaksanakan secara berjenjang melalui PPK di masing-masing kecamatan. Selanjutnya, sosialisasi ke PPS dan penyelenggara di tingkat desa menjadi tanggungjawab PPK. “Bimtek itu sudah kami lakukan kepada PPK. Memang kami tidak mengumpulkan seluruh PPS, karena pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang. Tugas PPK nanti untuk mengetok tularkan kepada PPS,” katanya. Sementara berkaitan dengan gaji PPS yang sampai saat belum dicairkan, Nuzulur Qurnain menyatakan akan dicairkan pekan depan. Pencairan dana itu akan diberikan sekaligus untuk jatah tiga bulan. Sehingga honor yang akan diterima PPS nanti sebesar Rp. 1, 2 juta karena tiap bulannya sebesar Rp 400 ribu. Dia jelaskan molornya pembayaran honor PPS ini karena kendala administratif, berupa penerbitan SK Bupati tentang penunjukan sekretaris PPK di masing-masing kecamatan. Namun demikian, SK itu sudah terbit sehingga pencairannya bisa segera dilaksanakan. (uzi/muj/rah)

TANAH AMBLES

Pemerintah Akan Membina Penambang Batu Bata PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan berencana mengumpulkan para penambang batu bata asal Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Pamekasan setelah terjadinya tanah ambles di desa itu pekan lalu. Para penambang itu akan diberi arahan agar berhenti melakukan penambangan yang bisa merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar, sehingga mereka diharapkan menghentikan aktivitasnya dan mencari sumber penghidupan lain. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Herman Kusnadi mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk camat setempat. Pihaknya akan membicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menangani kejadian itu dan penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan. Terhadap penyebab tanah ambles itu, Pemerintah Pamekasan sudah menentukan langkah untuk menghentikan aksi penambangan agar tidak menimbulkan dampak lebih parah. Para penambang itu akan diberi pembinaan dan arahan, agar mereka berhenti. Pembinaan ini bukan yang pertama kali karena sebelumnya sudah diminta untuk menghentikan kegiatan penambangan di kawasan itu. Pemanggilan ini rencana akan melibatkan para penambang di wilayah penghasil batu bata termasuk di wilayah utara Pamekasan. “Dalam waktu dekat, kami berencana mengumpulkan mereka untuk memberi arahan dan pemahaman, supaya mereka berhenti menambang,” katanya. Terhadap para korban, pihaknya memastikan akan memberi bantuan kepada korban, terutama kepada pe-

milik rumah yang mengalami rusak berat. Selain itu, pihaknya juga akan memberi santunan kepada para korban yang ditangani Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan. Sedangkan terhadap kerugian material yang dialami pemilik rumah, pihaknya masih akan melakukan verifikasi terhadap jumlah kerugian yang diperkirakan mencapai Rp. 300 juta. Dalam proses verifikasi ini, pihaknya akan membentuk tim khusus guna melakukan perhitungan termasuk mengecek ke terowongan bekas galian batu untuk memastikan kondisi di dalam galian batu bata. Dari hasil verifikasi itu nantinya, pihaknya akan menentukan besaran bantuan yang akan diberikan meski diakui tidak bisa memenuhi seratus persen dari total nilai kerugian. Bantuan untuk perbaikan rumah itu, akan diambilkan dari dana tidak terduga (TT). Ia menjelaskan korban tanah ambles sampai saat ini belum berani kembali kerumah masing-masing dan mengungsi ke rumah saudara maupun kerabat terdekat. Total korban yang mengungsi tercatat sebanyak 26 kepala keluarga (KK). Dari 26 itu, satu rumah dipastikan rusak sedangkan 25 KK lainnya terpaksa mengungsi karena kawatir mengalami kejadian serupa. Seperti diberitakan sebelumnya, tanah ambles yang terjadi di Dusun Pancor, Desa Grujugan Kecamatan Larangan ini terjadi pada Jumat, (21/6) lalu. Tanam ambles ini mencapai 1 km dengan kedalaman di permukaan galian mencapai 5 meter. Satu rumah milik Fathorrozi mengalami rusak berat akibat kejadian ini. Sebab, tanah ambles ini membelah rumah yang ditempati bersama keluarganya selama ini. (uzi/muj/rah)

REBOISASI

Bupati Mewajibkan Semua Desa Anggarkan Penghijauan PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengharuskan semua kepala desa untuk mengalokasikan anggaran bagi program penghijauan sebagai upaya untuk meningkatkan serapan air guna mencegah banjir. “Jika pengajuan anggaran yang disampaikan desa kepada Pemkab Pamekasan tidak mencantumkan alokasi anggaran untuk program penghijauan, anggaran alokasi dana desa (ADD) yang diajukan ke Pemkab Pamekasan akan kami coret,” kata Achmad Syafii di Pamekasan, Selasa. Ia menjelaskan, besaran anggaran yang harus dialokasikan oleh masingmasing desa untuk program penghijauan pada alokasi dana desa itu minimal 20 persen, dari total anggaran yang diajukan selama satu tahun di desa itu. “Lebih banyak justru lebih baik, sebab dengan demikian, maka Pamekasan bisa segera menjadi hijau,” kata Achmad Syafii. Ia menjelaskan, banjir yang sering terjadi di Pamekasan selama ini salah satunya, karena banyak pohon yang ditebang secara sembarangan, tanpa adanya peremajaan lebih dahulu. Akibatnya banyak hutan yang gudul, demikian juga perbukitan yang ada di masing-masing desa. Jika turun hujan, maka air kemudian mudah meluap, karena serapan air di derah perbukitan rendah. “Jika serapan air tinggi, kalaupun hujan deras, tentu dampaknya tidak terlalu sig-

nifikan,” kata mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat itu. Selain memperbanyak pelaksanaan program penghijauan melalui kebijakan struktural, pemkab juga berencana akan melakukan normalisasi saluran air sungai mulai dari hulu hingga hilir. Menurut Syafii, banjir yang sering terjadi selama ini, karena saluran air mulai dangkal dan perlu dilakukan pengerukan. Demikian juga dengan saluran air yang ada di sepanjang pinggir jalan raya, baik di dalam kota maupun di wilayah kecamatan. “Kami telah meminta kepada dinas terkait untuk memperhatikan permasalahan ini, dengan harapan agar pada musim hujan tahun depan, tidak ada lagi kasus banjir di Pamekasan ini,” kata Achmad Syafii. Selama musim hujan tahun ini, kota Pamekasan dilanda dua kali banjir akibat sungai Kalisemajid meluap. Luapan sungai ini lalu menggenangi perkampungan warga di dua kecamatan, yakni di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pademawu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan mencatat, sebanyak 2.500 kepala keluarga menjadi korban banjir. Bahkan banjir yang pernah terjadi di Pamekasan beberapa waktu lalu itu juga menggenangi perkantoran pemerintahan dan sejumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Pamekasan. (ant/ rah)


6

SAMPANG

RABU 26 JUNI 2013 NO. 0146 TAHUN II

ONGKOS MPU

Ongkos MPU Perlu Disikapi Pemerintah SAMPANG – Pengendara mengeluhkan ongkos angkutan umum yang naik lebih dua kali lipat. Biasanya, dari Kota Sampang ke Kecamatan Omben Rp. 3.000. Sejak BBM naik, ongkos penumpang menjadi Rp. 10.000. Fausi (35), warga Omben, mengatakan, kenaikan BBM berdampak pada ongkos angkutan umum yang semakin tinggi. Sebelum BBM naik, dia cukup menyediakan uang Rp. 6.000. Namum, jumlah uang tersebut untuk sekarang cukup menjadi ongkos berangkat saja, itupun masih kurang. “Kalau dulu, ketika saya naik angkutan umum ongkosnya sebesar Rp. 3.000 dan 6.000 kalau PP (pulang pergi). Dan sekarang ongkos tersebut lebih dari dua kali lipat. Kenaikan ini

semenjak harga BBM naik. Dan banyak yang mengeluh ketika di dalam mobil, bukan hanya saya” terangnya kepada Koran Madura, Selasa (25/6). Herman, sopir MPU mengatakan, dirinya terpaksa menaikkan ongkos karena apabila tidak dinaikkan tidak mendapatkan penghasilan. Sejak BBM naik, pendapatan tiap harinya semakin berkurang. “Kami terpaksa menaikkan ongkos angkutan umum karena harga BBM juga naik. Kami bekerja juga mencari hasil untuk menafkahi keluarga di rumah. Sedangkan pendapatan kami jauh dibandingkan dengan dulu sebelum BBM naik, dan sekarang cukup membeli bensin saja,” ujarnya sambil menampakkan uangnya. (jun)

TRANSPORTASI LAUT

hol/koran madura

MUSREMBANG KURANG OPTIMAL. Suasana Musrembang Sampang 2013-2018 digelar di Aula Pendopo Bupati Sampang, Selasa (25/6), menuai kritik dari legislatif.

Ketua DPRD Sarankan Eksekutif Segera Isi Jabatan Kosong SAMPANG -Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 yang digelar di Aula Pendopo Bupati Sampang, Selasa (25/6), menuai kritik dari legislatif. Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah dalam sambutannya menyarankan eksekutif untuk segera mengisi kekosongan jabatan strategis. Saat ini ada sembilan kepala dinas dan kurang lebih 50 kepala sekolah yang masih berstatus pejabat laksana tugas (Plt). Menurutnya, akan kurang optimal jika dalam pembahasan RPJMD sejumlah kepala dinas dan kepala sekolah masih dibiarkan kosong. Dalam momen RPJMD 2013-2018 ini harus

ada titik tekan yang menjadi program prioritas pemerintah daerah, diantaran yang sangat mendesak dan membutuhkan solusi adalah banjir yang setiap minggu melanda kota Sampang harus segera mendapatkan solusi Peningkatan aparatur dan penempatan sesuai disiplin ilmunya juga harus menjadi perhatian serius. “Selain itu, indeks pendidikan di kabupaten Sampang masih dilevel bawah di tingkat Provinsi Jawa Timur, mengingat sarana

pendidikan masih jauh dari layak. Angka buta angsara pun masih relatif tinggi,” ujarnya. Pelayanan juga menjadi sorotan. “Pelayanan kesehatan dasar bagi rakyat miskin juga masih jauh dari optimal dan masih banyak yang lain yang harus menjadi program prioritas bagi pemerintah Sampang,” papar Politisi PKB itu. Ia berharap, monemtun musrembang menjadi komunikasi aspirasi dari bawah. “Kita harus mendengar semua masukan dari bawah, musrembang ini harus menghapus keraguan masyarakat. Pemerintah harus bersikap tegas dan jangan ragu-ragu untuk membangun Kabupaten Sam-

pang,” pintanya. Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono saat membuka RPJMD 2013-2018 merespon baik masukan dari Ketua DPRD Sampang itu. Disela-sela acara, ia langsung menanyakan langsung pada kepala badab kepegawaian daerah (BKD) Sampang terkait kekosongan sejumalah kepala dinas yang masih berstatus Plt. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Fadilah Budiono berharap, acara musrembang ini akan mempertimbangkan semua masukan dari Ketua DPRD terkait sejumlah kadis yang kosong, bencana banjir dan lain-lain. Dalam pembahasan RPJMD ini pemkab mela-

lui Bapedda memiliki tujuh program prioritas. Pertama, terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan professional. Kedua, pemerataan jumlah dan kualitas pelayan dasar, terutama pendidikan, kesehatan dan infrastuktur. Ketiga, pertumbuhan ekonomi berkualitas. Keempat, optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah. Kelima, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pemerintah dan pembangunan. Keenam, penangulangan bencana alam banjir. Ketujuh, penurunan angka kemiskinan. Bupati A. Fannan Hasib tidak hadir pada acara tersebut karena ada di Jakarta. (Hol)

Kapal DLU Mulai Layani Lintasan Kalianget-Raas

SUMENEP - Kapal Dharma Kartika milik PT Dharma Lautan Utama (DLU), Selasa, mulai melayani lintasan KaliangetSapudi-Raas-Jangkar, Jawa Timur. "Pelayaran perdana kapal kami ke Raas hanya mengangkut 15 penumpang. Kami menduga sebagian besar warga masih belum tahu jika Pelabuhan Raas sudah dioperasionalkan dan ada kapal yang beroperasi ke Raas," kata Kepala PT DLU Cabang Kalianget Wiweko Agung Wicaksono di Sumenep. Pelabuhan Raas dan fasilitasnya dibangun sejak 2008 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur. Kemudian pada April 2013, Kementerian Perhubungan menyerahkan secara resmi pengelolaan Pelabuhan Raas kepada Pemkab Sumenep. "Ini memang jalur baru. Kami menilai minimnya jumlah penumpang yang ke Raas merupakan hal yang wajar, karena memang baru pertama kali,"

ujarnya. Kapal Dharma Kartika memiliki daya angkut penumpang hingga 350 orang, 150 sepeda motor, dan 10 mobil. "Untuk tahap awal, kapal kami akan beroperasi ke Raas sebanyak dua kali dalam sepekan, yaitu setiap Selasa dan Jumat. Sementara pada Rabu dan Sabtu, kapal kami akan berangkat dari Jangkar, Situbondo, ke Raas dan selanjutnya ke Sapudi dan sandar di Kalianget," kata Wiweko. Pada Senin, Kamis dan Minggu, kapal milik PT DLU tersebut hanya melayani jalur Kalianget-Jangkar, tanpa singgah ke Sapudi dan Raas. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumenep, Hery Koentjoro menjelaskan, pelayaran perdana Kapal Dharma Kartika ke Raas merupakan tanda Pelabuhan Raas sudah dioperasionalkan. "Semoga saja beroperasinya Pelabuhan Raas itu bisa meningkatkan perekonomian warga setempat, karena akses ke dan dari Raas makin mudah," katanya. (ant/mk)

IBADAH HAJI

INFRA STUKTUR

CJH Mulai Membuat Paspor

Pengendara Minta Jalan yang Rusak Diperbaiki

SAMPANG - Calon Jemaah Haji (CJH) Kabupaten Sampang tahun yang akan memunaikan ibadah haji sudah mulai membuat paspor. Selasa (25/6), ribuan CJH mendatangi Aula Kantor Kementrian Agama Kabupaten SAMPANG untuk pembuatan paspor. Kankemenag Sampang mendatangkan petugas dari imigrasi dari Surabaya untuk pembuatan paspor calon jamaah haji. Kepala Kementerian Agama Sampang melalui Kasi Bagian Haji H. Holil mengatakan, awalnya peserta calon haji sejumlah 685 calon. Na-

mun karena ada pengurangan dari Kerajaan Arab Saudi sampai 20 persen, maka terdapat 35 calon jamaah yang tidak bisa menunaikan ibadah haji. "Estimasi tersebut sudah kebijakan dari pemerintah pusat dan bukan dari daerah, karena sistemnya sistem online. Sedangkan peserta yang tidak bisa berangkat tahun ini dari Kecamatan Pangarengan Ketapang, Sampang, dan Omben. Dan peserta calon jamaah haji yang berangkat pada tahun ini mereka yang sudah mendaftar diri semenjak tahun 2009 dan juga sisa tahun 2008 yang tidak bisa

berangkat pada tahun 2012 kemarin," terangnya kepada Koran Madura, Selasa (25/6). Sementara petugas dari Imigrasi Surabaya Moch Faujan menyatakan, jumlah yang sudah terkumpul sebanyak 514 orang yang sudah memenuhi syarat dengan melengkapi KTP, KSK dan surat nikah. Mereka juga sudah melakukan pemotretan yang sudah disediakan oleh timnya. "Data yang terkumpul dan kami cek mulai dari pagi tadi sampai sekarang sebanyak 514 peserta calon jamaah haji yang sudah membuat paspor hari ini," ujarnya (jun)

JALAN RUSAK. Jalan rusak di Desa Rabasan Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan.

syaiful arif/ant

PEMANGKASAN CJH. Seorang warga memperhatikan nama- nama di papan pengumuman pemangkasan CJH (Calon Jamaah Haji) 2013 di kantor Kemenag. Akibat pengurangan kuota jamaah haji yang di tetapkan Pemerintah Arab Saudi, Kemenag memutuskan sebanyak 117 calon jamaah haji dari 814 orang kuota jamaah haji asal Jombang tertunda keberangkatannya.

SAMPANG - Pengendara mengeluhkan jalan rusak di Desa Rabasan Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan. Jalan tersebut semakin memprihatikan karena rusaknya semakin parah dan terlihat beberapa lubang. Pengendara yang berpapasan dengan pengendara lain saat melintasi jalan tersebut harus ada yang mengalah, berhenti. Warga mengatakan, jalan tersebut sudah lama rusak tapi sampai saat ini belum diperbaiki. Untung pada malam hari tidak banyak

pengendara yang melewati jalan tersebut. Moh Bahri (32), guru yang sering melewati jalan tersebut, mengatakan, jalan yang rusak bukan hannya di Desa Rabesan. Juga banyak jalan di sepanjang Desa Gulbung sampai Desa Aengsareh yang rusak. Cuma yang paling parah depan Dusun Rabesan. “Jalan ini sudah lama yang rusak, dan yang sangat parah bukan di sini saja sampai ke arah timur Dusun Rabesan pun juga banyak

yang rusak. Tapi yang paling parah hanya di sini, apalagi jalannya kecil sehingga ketika mau salipan tidak bisa karena harus ada yang mengalah. Siapa yang lebih dulu dekat dengan jalan yang rusak maka dia yang lewat lebih dulu” terangnya kepada Koran Madura, Selasa (25/6). Sejak jalan tersebut semakin rusak, menurutnya, kendarannay lebih sering rusak karena setiap hari harus melintasi jalan tersebut dari rumahnya ke sekolah tempat mengajar.

junaidi/koran madura

Hal senada juga disampaikan oleh pengendara angkutan berat, Sei (45). Ia meminta agar jalan tersebut segera diperbaiki oleh pemerintah. Sei mengaku hasikan kepada warga yang sering melintasi jalan tersebut karena harus ekstra hati. “Kalau bisa ini disampaikan kepada pemerintah Sampang, Mas. Jangan hanya difoto saja, karena jalan tersebut sudah lama dan tidak ada perbaikan sampai parah kayak gini” jelasnya. (jun)


BANGKALAN

7

RABU 26 JUNI 2013 NO.0146 | TAHUN II

PENGANGKATAN CPNS

K1 Menunggu Database, K2 Menanti Tes Kompetensi BANGKALAN - Sebanyak 1.337 Tenaga Harian Lepas Kategori satu (K1) harapharap cemas menantikan kelanjutan nasib mereka. Sebab keinginan untuk secepatnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) belum ada kejelasan. Sama halnya dengan Kategori satu (K1), sebanyak 4.406 THL K2 juga tengah menunggu proses tes kompetensi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangkalan Abd Rasjid melalui Kabid Pengembangan Karier, Yudhie R, bagi kategori satu (K1) THL tidak serta merta SK langsung turun. Sebab banyak prosedur yang mesti dilalui. Mulai dari turunnya database dari BKN Pusat terlebih dahulu. Barulah pengumuman kelulusan, pemberkasan, dan pengajuan syarat-syaratnya meliputi Surat Keterangan Kelakuan Baik, Surat Kesehatan, dan masih banyak lagi yang harus dilampirkan. Dia menerangkan dalam database itu ada nomor register, mengenai nomor awal yang bersangkutan akan diangkat menjadi CPNS. Menurutnya, pengajuannya sudah sekitar dua tahun yang lalu. "Memang tidak mudah urusannya, saat ini untuk K1 saja belum keluar databasenya. Meski begitu, K1 ini hanya menunggu databasenya saja.

Berbeda dengan yang K2 yang masih ada tes kompetensi," terangnya. Dia menjelaskan untuk K2 ujian tes kompetensi dimungkinkan akan terlaksana

pada bulan September mendatang. Meskipun tidak ada kepastian yang mengikat berapa formasi yang diperlukan oleh pusat untuk K2. Sebab, K1 belum juga diangkat menjadi CPNS. Setelah Uji kompetensi, ada seleksi bagi K2 yang

dilanjutkan dengan proses pengumuman dan pemberkasan untuk penetapan. Barulah usulan NIP. Setelah itu, akan bisa diterbitkan SK Bupati. Tahapannya sama dengan proses pengajuan K1. Jadi penentunya pusat, meski yang membuat SK Pengangkatan adalah Bupati. Perbedaannya hanya tes kompetensi yang tidak dilakukan bagi K1. Mengenai maraknya isu tentang sudah turunnya SK dari Bupati, pihaknya membantah akan hal itu. Sebab BKD masih belum menerima database THL K1 dari BKN. "Tidak langsung turun begitu saja, yang namanya SK. Yang menentukan lolos tidaknya adalah pusat. Kita sebatas mengajukan saja. Yang namanya mengajukan ya semuanya diajukan," kelitnya. Nantinya, dalam pengajuan bagi K1 dan K2 yang sudah diumumkan sebagai CPNS. Sistem pengajuannya seadanya. Maksudnya, jika kelengkapan berkas ada 500 orang yang sudah mengajukan, pihaknya akan mengajukan dengan jumlah yang ada terlebih dahulu. Baru yang lain menyusul agar cepat diproses oleh BKN. "Ketika pengajuan berkas, BKD yang memfasilitasi dan yang memproses. Hal tersebut agar memudahkan bagi CPNS yang sudah lulus," ucapnya. (ori/rah)

ori/koran madura

PENGIRIMAN BARANG: Seorang nasabah saat melakukan pengiriman barang di kantor pos cabang Bangkalan, Selasa (25/6) kemarin.

BLSM Dinilai Bukan Program Solutif BANGKALAN - Komis D DPRD Bangkalan menilai pemerintah tidak memiliki kebijakan solutif untuk rakyat sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Alih-alih akan menyelamatkan rakyat, rencana penggelontoran BLT (Bantuan Langsung Tunai) dalam bentuk BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) justru hanya akan menjadikan masyarakat memiliki sifat ketergantungan yang sangat tinggi. "Kebijakan ini justru akan menjadikan rakyat terus terjejali dengan hal-hal instan dan semakin tidak mandiri," ujar Wakil Ketua Komisi D Humron Maulana. Hingga saat ini, politisi PKB ini mengaku belum mengetahui dan belum menerima mekanisme penyaluran bantuan terebut. Oleh sebab itu, dirinya menilai bahwa program ini bukanlah program yang tepat, karena hanya sebatas kompensasi dampak kenaikan harga BBM saja dalam bentuk tunai. Pertanyaannya, sampai kapan masyarakat akan dimanjakan dengan program yang sifatnya sementara ini. "Ini tidak seimbang dampak kenaikan akan terasa seterusnya, sedangkan bantuan hanya sifatnya sementara," imbunya. Menurut Humron, pemerintah seharusnya dapat memberikan program yang sifatnya kontinyu dan padat karya

sehingga masyarakat dapat lebih terdidik dibanding program BLSM yangg terkesan masyarakat diposisikan sebagai pengemis. Program seperti ini sama sekali tidak memberikan pendidikan terhadap masyarakat luas. Justru menjadikan mereka untuk terus menadahkan tangan mengharap bantuan. Anggota komisi C lainnya, Imron Rosyadi berharap ada manajemen yang baik dalam pengelolaan BLSM. Sehingga distribusi tepat sasaran karena bantuan ini adalah haknya orang miskin atau mereka yang tidak mampu. BLSM sebagai dana kompensasi kenaikan BBM, kata politisi Gerindra ini, sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok akibat naiknya BBM. Oleh karena itu, jangan ditambah lagi dengan buruknya manajemen distribusi BLSM. "Ya, hanya bisa berharap distribusi tepat sasa-

ran, sekalipun ini sangat tidak edukatif," tandas Imron. Jumlah Penerima Masih Misterius Mengenai jumlah penerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak tersebut hingga sekarang masih misterius. Sehingga Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kabupaten Bangkalan tidak bisa

Imron Rosyadi

Anggota komisi D DPRD Bangkalan dinikmati dalam waktu dekat. Apalagi Kantor Pos Cabang Bangkalan belum mempersiapkan tempat penyaluran dana tersebut. Saat dikonfirmasi Koran Madura, PT Pos Indonesia Cabang Bangkalan melalui salah satu stafnya, Buhari mengaku belum mel-

akukan sosialisasi pembagian BLSM sampai kini. "Kami belum tahu data resmi siapa saja penerimanya. Karena itu kami belum melakukan sosialisasi atau mempersiapkan tempat pembagiannya hingga sekarang," kata Buhari di kantornya. Menurutnya dia tidak diberi pemasrahan mengenai data penerima. Sebab, kepala kantor pos yang dimaksud sedang melakukan rapat dengan kantor Pos wilayah di Surabaya. Rapat dengan kantor wilayah tersebut juga untuk memantapkan tentang penyaluran BLSM yang dimaksud. "Kemungkinan besok pagi (hari ini), kepala pos ada. Itu pun kalau tidak melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam pembagian BLSM," terangnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bangkalan, Tri Yanto mengaku juga belum mengetahui tentang kejelasan BLSM karena belum ada komunikasi mengenai hal itu. ”Belum ada tindakan apa pun terkait BLSM. Sebab data dan instruksinya belum kami terima. Kami masih menunggu kepastiannya. Yang pasti, saya setuju dengan adanya BLSM tersebut,” ungkapnya sambil terburu-buru keluar dari kantornya. (ori/dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

SIDAK: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bangkalan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah mobil angkutan umum (MPU).

INSPEKSI MENDADAK

Dishubkominfo Sidak Tarif Anggkutan BANGKALAN - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bangkalan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah mobil angkutan umum (MPU) yang melewati terminal setempat.

Sidak dilakukan untuk mengetahui kenaikan tarif yang dilakukan oleh para pengusaha angkutan umum. Karena hingga saat ini pemerintah pusat belum menentukan kenaikan tarif angkutan. Akan tetapi, sejak pemerintah menaikkan harga

BBM, para pemilik anggkutan umum juga menaikkan tarif angkutan. Diketahui saat dilakukan pemerikasaan terhadap sejumlah MPU, para sopir tidak segan-segan mengakui telah menaikkan tarif sesuai dengan jarak yang ditempuh. Hal ini, kata para sopir, dilakukan sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar. Menaikkan tarif terpaksa dilakukan karena pihaknya merasa rugi jika tarif tetap pada acuan sebelum kenaikan BBM. “Biasanya kalau ke Pamekasan itu Rp 10.000, sekarang jadi Rp 12.000,” kata Samsuri sopir MPU jurusan Bangkalan-Pamekasan. Kenaikan tarif MPU cukup variatif, rata-rata masih berkisar pada angka 20 persen saja. Akan tetapi, ada pula yang menaikkan tarif sampai 50 persen untuk jenis MPU L 300. “Untuk Bangkalan ke Banyuates bisanya Rp 10.000, sekarang jadi Rp 15.000,” ujar Ali, sopir MPU L300 jurusan Bangkalan Banyuates Sampang. Sementara itu, Kadishubkominfo Bangkalan, Abd Hamied yang juga

ikut dalam sidak mengatakan bahwa kenaikan tarif angkutan harus dipantau. Karena mekanisme maupun prosedur kenaikan balum disepakati. Kendati sudah terjadi kenaikan tarif, pihaknya mengaku dapat mentoleransi. “Kami masih bisa kasih toleransi karena kenaikan masih berkisar 15 sampai 20 persen saja,” katanya. Menurut Hamied, pihaknya akan melakukan kordinasi dengan organisasi angkutan darat (organda) untuk menyepakati tarif agar tidak melampui batas sesuai dengan prosedur dari pemerintah. Sehingga tidak ada yang merasa diberatkan dengan kenaikan tarif. Adanya kenaikan tarif angkutan memang sangat meresahkan para penumpang. Sebab mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar ongkos angkutan tersebut. Sungguh pun begitu para sopir angkutan tidak bisa dipersalahkan apabila menaikkan tarif, karena mereka sejatinya tidak mau mengalami kerugian dengan adanya harga BBM jenis bensin dan solar yang kini telah melambung tinggi. (dn/rah)

PERSIDANGAN SABU-SABU

Janda Tiga Anak Dihukum Empat Tahun Penjara BANGKALAN - Majelis hakim PN Bangkalan akhirnya memvonis seorang janda beranak tiga Amelia Andriati Ningrum (26) warga Surabaya dengan hukuman 4 tahun penjara karena terlibat peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Dalam sidang yang digelar Selasa (25/6) terungkap terdakwa dengan sah dan meyakinkan terbukti memiliki dan menyediakan narkotika golongan satu. Pada persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suharto, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan menuntut janda berumur 26 tahun ini dengan hukuman 5 tahun tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider 2 bulan. Tuntutan tersebut didasarkan pada perbuatan terdakwa yang telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi, berdasarkan beberapa pertimbangan majelis hakim terdakwa divonis lebih ringan satu tahun dari tuntutan Jaksa. Dalam amar putusan majelis hakim terdakwa diputus 4 tahun hukuman penjara dengan denda Rp 800 juta, subsider 1 bulan kurungan. Menurut majelis hakim, hukuman tersebut su-

doni heriyanto/koran madura

MENDENGARKAN VONIS: Andriati Ningrum 26 warga Surabaya terdakwa kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu saat mendengarkan vonis dari hakim PN Bngkalan, Selasa (25/6) kemarin. dah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera. Dalam sidang yang diketuai majelis hakim Fitriya berlangsung sangat mengharukan. Mendengar vonis yang cukup berat ini, terdakwa tidak hentihentinya mengeluarkan air mata. Isak tangis terdakwa

membuat segala pusat perhatian di lokasi persidangan tertuju padanya. Hakim pun mempertanyakan terkait putusan yang harus terdakwa terima. “Bagaimana saudari terdakwa dengan putusan majelis hakim,” tanya Fitriya. Mendengar pertanyaan hakim, terdakwa dengan isak tangis mengatakan san-

gat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, terdakwa meminta agar hukuman dapat dikurangi dengan alasan memiliki tanggung jawab untuk membesarkan ketiga buah hatinya yang masih kecil. “Saya mohon hukumannya dikurangi,” ucapnya sambil tertunduk dengan wajah yang sembab.(dn/rah)


8

SURAMADU

RABU 26 JUNI 2013 NO. 0146 TAHUN II

Polda Jatim Temukan 49.268 Liter BBM Ditimbun Surabaya - Kepolisian Daerah Jawa Timur menemukan 49.268 liter bahan bakar minyak yang ditimbun pada 12 lokasi penimbunan BBM menjelang kenaikan harga BBM pada 21 Juni lalu.

m risyal hidayat/ant

PEMUSNAHAN NARKOBA. Dua petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur bersiap memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (25/6). Sebanyak 8.165, 96 gram sabu-sabu senilai Rp 12,2 miliar dari sembilan orang tersangka, tiga diantaranya warga negara Singapura dan China tersebut dimusnahkan dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2013.

"Itu merupakan hasil 'Operasi Dian 2013' yang digelar pada 9-25 Juni," kata Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Jatim AKBP Suhartoyo di Mapolda Jatim, Selasa (25/6). Didampingi sejumlah penyidik Pidana Khusus Polda Jatim, ia menjelaskan 49.268 liter BBM yang ditimbun itu meliputi 48.050 liter solar, 918 liter premium, dan 300 liter biosolar. "Kami juga menyita 16.000 liter limbah oli, 18.000 liter oli campur residu, 23 drum tinner campur re-

sidu, dan sejumlah peralatan," katanya. Barang bukti lainnya adalah 146 jerigen, 36 drum, dua unit mesin pompa, satu unit alkon, 16 bull, enam tandon, lima buah kunci kontak, dua unit alat berat, dan sebagainya. Peralatan lain yang disita polisi antara lain satu unit kendaraan roda dua (R2), satu unit kendaraan roda empat (R4), enam unit kendaraan roda enam (R6), dua unit kapal, satu unit pikap, satu unit truk tangki, dan sebagainya.

DUGAAN PEMOTONGAN BSPS

Kejari Tindaklanjuti Laporan Warga SUMENEP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep mulai mengumpulkan data (puladata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dugaan pemotongan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di Desa Kalianget Timur, Kalianget. Kejaksaan melakukan puldata dan pulbaket dengan turun langsung ke lapangan. Sejumlah jaksa diterjunkan ke Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget. Mereka bertemu langsung dengan penerima BSPS dimaksud. Itu dilakukan untuk mendapatkan data secara menyeluruh terkait dugaan pemotongan bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Kepala Kejari Sumenep

Bambang Hartoto menjelaskan, pihaknya sudah menindaklanjuti laporan dari warga dengan melakukan puldata dan pulbaket. Itu untuk mengetahui kasus tersebut bisa dilanjutkan di penyelidikan hingga ke penyidikan. ”Perlu didalami, kalau memang ada indikasi pidana pasti langsung kami lid (penyelidikan, Red),” katanya. Menurut Bambang, pihaknya tidak bisa gegabah dalam menentukan status kasus. Sebab, itu menyangkut nasib seseorang. ”Dengan begitu, kami mendalami dan memperbanyak data. Layak dan tidak tergantung kepada hasil puldata dan pulbaket nanti,” ujarnya dengan nada cukup serius. Mantan Plt Kejari Sam-

pang ini menuturkan, pihaknya memastikan tidak akan main-main dengan kasus dugaan pemotongan dana APBN. Sebab, ini menyangkut hak rakyat. ”Hak rakyat yang tidak sampai kepada penerima manfaat, tentu harus diusut tuntas. Tunggu saja,” tuutrnya. Ditanya soal temuan di lapangan, Bambang memberikan komentar. Sebab, itu pengumpulan alat bukti masih terus dilakukan pihaknya, ”Yang jelas, data dugaan pemotongan itu kami ada. Tapi, belum bisa diekpose. Nanti kalau sudah ada kepastian pasti kami umumkan kepada publik,” tukasnya. Bantuan BSPS dari Kemenpera di Desa Kalianget Timur,

Kecamatan Kalianbget diduga tidak sampai utuh kepada penerima., alias diduga dipotong. Informasinya, ada warga yang hanya menerima Rp 600 ribu hingga Rp 700 ribu dari dana Rp 6 juta. Dana itu diduga dipotong oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Tahun ini, Bappeda mendapatkan dana Rp 1,8 miliar dana BSPS dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Dengan kuota penerima 2.849, dan sudah terealisasi pada 2.759 penerima. Masing penerima mendapatkan dana Rp 6 juta. Jadi, masih ada 90 orang belum diterima. Itu karena nama ganda, rekening belum turun dan meninggal dunia serta sebagian ada yang tidak mau. (yat)

PENGUNGSIAN SYIAH

Kemenkopolhukam Nilai Lokasi Pengungsian Warga Syiah Layak Sidoarjo - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menilai lokasi pengungsian warga Syiah asal Sampang, Pulau Madura, di Puspa Agro, Sidoarjo, Jawa Timur, sudah memenuhi standar kelayakan hidup. "Setelah melihat langsung, lokasi yang ditempati para pengungsi itu sudah cukup bagus. Warga juga bisa melakukan

aktivitas sehari-hari dengan nyaman," kata Asisten Deputi Koordinasi Harmonisasi Sosial Kemenkopolhukam Brigadir Jenderal Polisi Damisnur A di Sidoarjo, Selasa (25/6). Ia menjelaskan, kedatangannya ke Sidoarjo tersebut untuk melihat secara langsung kondisi dan keberadaan para pengungsi asal Sampang, Madura. "Kondisinya sudah cukup

LISTRIK

Kawat Putus Padamkan Listrik 15.000 Pelanggan Surabaya - Manajemen Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Distribusi Jawa Timur menyatakan kawat "Jumper Bus Bar" yang putus memadamkan aliran listrik bagi 15.000 pelanggan di Surabaya. "Hingga sekarang, faktor utama penyebab putusnya kabel 150 KV yang terpasang di Gardu Induk PLN Sukolilo di Jalan Menur Pumpungan Surabaya masih diinvestigasi oleh tim PLN," kata Manajer Komunikasi, Hukum, dan Administrasi PT PLN Area Distribusi Jawa Timur, Noerdajanto di Surabaya, Selasa. Padamnya listrik yang menimpa belasan ribu pelanggan di Kawasan Surabaya Timur itu terjadi sejak pukul 13.10 WIB dan berangsur normal pada pukul 15.30 WIB. "Gangguan tersebut dialami oleh masyarakat di daerah Sukolilo, Simpang, dan Ngagel. Bahkan, sebagian aliran listrik di wilayah Kenjeran, Surabaya, bagian tengah seperti Jalan Basuki Rahmat, pusat perb-

elanjaan Tunjungan Plaza, Jalan Embong Malang, juga padam," ujarnya. Ia menjelaskan, pihaknya langsung mengalihkan beban listrik yang sejak 1983 dioperasikan oleh kawat lepas tersebut ke "Jumper Bus Bar" cadangan dengan ukuran sama atau 150 KV sebagai solusi pemulihan. "Kejadian lepasnya kabel 'Jumper Bus Bar' yang menyambungkan 500 Mega Volt Ampere/MVA energi listrik adalah peristiwa pertama. Ini kasus yang jarang terjadi," ucapnya. Ia juga meyakini putusnya kabel sambungan itu murni musibah, karena selama ini tim pemeliharaan rutin secara intensif melakukan inspeksi ke seluruh titik di Jatim. "Sebagian dari belasan ribu pelanggan yang aliran listrik ke rumahnya padam langsung menghubungi pusat layanan PLN melalui telepon. Petugas kami langsung menjelaskan penyebab padamnya listrik tersebut," katanya. (ant/mk)

bagus. Tempat yang mereka gunakan untuk tidur dan kebutuhan air bersih di lokasi sudah layak," ujarnya. Di lokasi pengungsian juga telah disiagakan bantuan makanan dari taruna siaga bencana (tagana) dan pos kesehatan dari dinas kesehatan setempat. "Kami sangat berterima kasih atas kelayakan yang sudah diberikan kepada para pengungsi asal Sampang,

Madura ini, termasuk kepada para petugas keamanan," ucapnya. Ia juga mengemukakan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti hingga kapan para pengungsi tersebut bertahan di Puspa Agro. "Pemerintah daerah yang mengetahui persoalan itu, karena mereka yang lebih memahami kondisi di lapangan," katanya. (ant/mk)

Untuk 12 lokasi penimbunan BBM yang ditemukan Polda Jatim yakni, penjualan BBM premium bersubsidi tanpa surat di SPBU By Pass Gempol, Pasuruan; dan Dusun Pilang Blangu, Desa Gunungsari, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Lokasi lainnya, SPBU Jalan Raya Kludan, Desa Ngaban, Kecamatan Sidoarjo; Gempol Bunting, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo; gudang eks giling padi daerah Sumberejo, Bojonegoro; dan tandon tanam di Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno, Bojonegoro. Selanjutnya, Perumahan Patra, Cerme, Gresik; PT Indo Pipe Jalan KIG Raya Selatan Gresik; depan Balai Rakyat Jl Mayjen Sungkono,

Kebomas, Gresik; CV Berkah Mulya Jalan Raya Lakarsantri, Surabaya; Jl By Pass Krian, Sidoarjo; dan Dusun Pengarengan, Sampang, Madura. "Dari 12 lokasi penimbunan itu, petugas menangkap 11 tersangka (proses penyidikan) dan lima pelaku (proses penyelidikan). Ke-11 tersangka adalah DS, Sun (Bojonegoro), S, PT Gama, HS (Pasuruan), SIS, IW (Surabaya), DVS (Kediri), K (Gresik), SJ (Jombang), dan HSU," katanya. Ia menambahkan modus penimbunan adalah mereka membeli BBM industri tapi untuk dijual secara eceran. "Mereka ditangkap karena mereka membeli BBM tanpa dilengkapi izin pembelian atas nama industri," katanya. (ant/mk)

PUSAT JAJANAN

Pemerintah akan Bangun Pusat Jajanan Khas PAMEKASAN- Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyatakan tengah merancang pembangunan pusat oleh-oleh khas Pamekasan. Pusat oleholeh itu dirancang menyediakan berbagai produk unggulan Pamekasan berupa makanan dan produk lainnya. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, Selasa (25/6), kepada Koran Madura, mengatakan rencana itu tengah dikaji terutama berkaitan dengan tempat dan desain bangunannya, sehingga diharapkan akan menjadi jujugan wisatawan yang datang ke sejumlah obyek wisata di Pamekasan maupun Sumenep. “Sebetulnya kami pernah memiliki showroom (ruang pamer) produk unggulan yang letaknya di bekas Stasiun PJKA di Jalan Trunojoyo. Tapi hal itu tidak berhasil karena tempatnya yang kurang strategis,” kata Syafii. Kegagalan promosi produk unggulan di ruang pamer itu, kata Syafii, selain karena posisinya yang kurang strategis, kondisi ruang pamernya kurang mengundang minat warga dan wisatawan untuk datang. Karena, selain hanya terdiri dari satu bangunan yang jauh

dari pandangan, tempatnya sepi dan hanya menyajikan produk yang terbatas. Ide pembangunan pusat jajanan khas Pamekasan itu, karena ia merasa prihatin dengan beberapa produk khas Pamekasan yang terkendala dengan pemasaran. Padahal, sebagian dari produk , seperti krupuk tangguk, hanya ada di wilayahnya dan tidak ditemukan di wilayah lain di Indonesia. Syafii merasa iri dengan wilayah lain di Jawa Timur, yang sudah memiliki pusat oleh-oleh, seperti Kabupaten Nganjuk, Probolinggo, Kertosono dan beberapa daerah lainnya. Padahal, Kabupaten Pamekasan dari segi potensi tidak kalah dengan daerah-daerah tersebut. Direncanakan, lokasi pusat oleh-oleh itu akan dibangun di wilayah Kecamatan Tlanakan, di sekitar lokasi wisata Api Tak Kunjung Padam di Desa Larangan Tokol. Sebab, lokasi itu dinilai mudah dilihat dan mudah dijangkau. Diharapkan, dengan pemilihan lokasi tersebut, para wisatawan yang akan kembali dari sejumlah lokasi wisata di Pamekasan dan Sume-

nep, akan singgah di tempat itu dan membeli sejumlah produk khas Pamekasan. “Kami masih merancang agar tempat itu strategis dan memancing minat wisatawan untuk singgah. Di tempat itu juga akan kami sediakan fasilitas yang banyak dibutuhkan wisatawan,” katanya. Ia menargetkan, pembangunan pusat oleh-oleh itu sudah terwujud tahun depan. Ia akan mendorong agar proses pengkajian rencana itu bisa segera tuntas, sehingga anggarannya dapat ditentukan besarannya dan masuk dalam rencana anggaran tahun depan. Syafii memperkirakan, salah satu kendala dalam rencana itu adalah penyediaan lahan. Sebab, saat ini harga tanah di wilayah Tlanakan, terutama yang berada di pinggir jalan sudah cukup tinggi. Selain itu, para pemilik tanah akan enggan melepas tanahnya karena posisi yang sangat strategis tersebut. Untuk itu, ia meminta agar hal tersebut masuk dalam analisa kajian, sehingga jalan keluarnya bisa ditentukan sejak awal. (muj)

KUA-PPAS

DPRD Buat Terobosan Bahas KUA-PPAS Surabaya - Ketua DPRD Surabaya membuat terobosan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2014 yang semula dibahas menunggu pagu anggaran di tiap-tiap SKPB, kini langsung ke komisi-komisi. Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Alfan Khusaeri, mengapresiasi langkah Ketua DPRD Surabaya yang baru, M Machmud, dengan membuat terobosan dalam pembahasan KUA PPAS. "Kebijakan itu, dilakukan guna menghidupkan fungsi budgeting yang ada di DPRD," ujar Alfan Khusaeri. Menurut dia, fungsi budgeting sekaligus kontroling yang ada di DPRD Sura-

baya selama ini memang kurang berjalan dengan baik. Sebab, selama ini anggota legislatif kerap terkendala dengan telah ditetapkanya pagu anggaran yang ada di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun dengan adanya pola pembahasan KUA PPAS yang baru, saat ini para wakil rakyat bisa intervensi secara aktif dalam menentukan pagu anggaran dalam setiap program yang ada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga fungsi budgeting yang ada di DPRD bisa berjalan dengan baik. "Bagi kami langkah tersebut sangat bagus," cetusnya. Alfan memberikan contoh jika suatu program pagu anggarannya dianggap kurang, komisi bisa minta

untuk menambah alokasi anggaran. Begitu juga sebaliknya, ketika pagu anggaran suatu program dinilai terlalu besar, legislatif juga memiliki kewenangan dalam memberikan masukan. "Apalagi, dalam pembahasan program kita juga kan dituntut mendengarkan aspirasi dari warga," tandas legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Alfan mengatakan pembahasan KUA PPAS sejauh ini dilakukan terlebih dahulu di rapat badan anggaran baru ke rapat badan musyawarah, kemudian ke komisi-komisi. Namun hal itu oleh Ketua DPRD dibalik sehingga yang dibahas di dalam rapat banggar nantinya hanya berupa pagu di tiap SKPD serta halhal yang sifatnya penting

dan strategis. "Kalau untuk alasannya, tanya langsung saja pada Pak Ketua," kata Alfan. Sementara itu, berdasarkan KUA PPAS untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 terdapat beberapa perubahan salah satunya adalah soal rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan APBD. Berdasarkan KUA PPAS yang diserahkan ke legislatif, target pendapatan daerah ditergetkan dihasilkan dari tiga sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD 2014 ditargetkan lebih dari Rp2,785 triliun, meningkat sebesar hampir Rp214,589 miliar atau

8,35% dari tahun 2013 tercatat sekitar Rp2,571 triliun. Sedangkan yang berasal dari dana perimbangan, pemerintah kota menargetkan memperolah lebih dari Rp1,712 triliun atau meningkat sekitar Rp189,092 miliar atau naik 12,41 persen dari tahun 2013 tercatat hampir Rp1,524 triliun. Begitu juga untuk target pendapatan yang berasal dari lain-lain, pemkot juga menargetkan kenaikan sekitar 9,03 persen. Jika pada tahun 2013 pemerintah kota memperoleh hampir Rp997,965 miliar, maka pada 2014 ditargetkan mendapatkan lebih dari Rp1,008 triliun atau meningkat sekitar Rp90,122 miliar. (ant/ mk)


MATARAMAN

9

RABU 26 JUNI 2013 NO.0146 | TAHUN II

BULU TANGKIS

Surabaya Sabet Medali Emas Beregu PONOROGO - Kontingen Kota Surabaya menyabet medali emas dari cabang bulu tangkis Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IV 2013, setelah memenangi final nomor beregu putra dan putri di GOR Singodimedjo, Kabupaten Ponorogo, Selasa. Medali emas pertama Kota Surabaya dipersembahkan tim putra melalui kemenangan telak 3-0 atas Kabupaten Pasuruan. Sementara perunggu direbut Kabupaten Malang dan Jember. Kemenangan tim Surabaya diawali oleh tunggal pertama I Putu Roy Danu Dharma yang menang mudah atas Nur Hidayatul dengan skor 21-11, 2112. Selanjutnya pasangan Edi Bagus Kurniawan/Wisnu Hernindya Noviantoro mengalahkan Erwin Rendra P/M Takhjul Arifin 21-12, 21-17. Surabaya memastikan medali emas pertama dari cabang bulu tangkis melalui Agi Hariawan Suyitno yang turun di partai ketiga, setelah menaklukkan wakil Kabupaten Pasuruan, M Mighfaruddin, dengan skor telak 21-10, 21-6. Sementara di final beregu putri, tim Surabaya mendapatkan perlawanan sengit dari Kabupaten Sidoarjo sebelum menambah medali emas keduanya dengan kemenangan 2-1. Bahkan, Surabaya sempat tertinggal lebih dulu ketika pemain tunggal pertama Faujiah Lahia yang turun di partai pertama menyerah dari Marsa Indah Salsabila melalui pertarungan tiga game 9-21, 21-17 dan 10-21. Meirisa Cindy Sahputri yang turun di partai kedua menyeimbangkan skor setelah mengalahkan Devi Yunita Indah Sari dengan keme-

nangan "rubber game" 21-18, 16-21, 21-9. Kemenangan Kota Pahlawan dipastikan pasangan Hetty nugraheni/Ni Ketut Mahadewi Istarani yang tanpa kesulitan ganda Sidoarjo, Marsa Indah Salsabila/Dewi Maysaroh dengan angka 2113, 21-7. "Hasil nomor beregu ini sudah sesuai target, sekarang tinggal mengejar emas di nomor perorangan. Kalau bisa sapu bersih di lima nomor," kata Komandan Konting e n

ant/aguk sudarmojo

MENEBAR PUPUK: Seorang petani di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, Jatim, menebar pupuk di areal sawahnya, Selasa (25/6). Dinas Pertanian (Disperta) setempat optimistis serangan hama wereng coklat dan tikus yang menyerang tanaman padi tidak mengganggu target produksi padi 2013 yang ditetapkan sebesar 750 ribu ton gabah kering sawah (GKS).

Kota Surabaya Sigit Sugiharsono selepas pengalungan medali juara. Manajer tim bulu tangkis Kota Surabaya Bayu Wira menambahkan peluang untuk menyapu bersih lima nomor perorangan cukup berat, karena Kabupaten Sidoarjo memiliki pemain tunggal putri cukup bagus, yakni Marsa Indah Salsabila. "Tadi di final beregu putri, pemain tunggal kami kalah dari Marsa. Kalau empat nomor lain, peluang untuk dapat emas sangat besar, karena anak-anak lebih unggul," kata Wakil Ketua PBSI Kota Surabaya itu. Pertandingan nomor perorangan cabang bulu tangkis mulai berlangsung hari ini hingga Kamis (27/6), dengan menggelar lima nomor, yakni tunggal putra dan putri, ganda putra dan putri, serta ganda campuran. (ant/ rah)

Panen Padi Organik Perdana Menggunakan Teknologi LIPI NGAWI - Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Selasa, melaksanakan panen padi organik perdana melalui teknologi temuan peneliti LIPI, yakni menggunakan pupuk organik hayati (POH). Panen perdana di Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar itu dilakukan bersama Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati (IPH) LIPI Siti Nuramaliati Prijono, anggota Komisi VII DPR-RI bidang Ristek, sumber daya mineral dan lingkungan hidup HM Markum Singodimedjo beserta gabungan kelompok tani (Gapoktan) setempat. Di area seluas 12 hektare itu, panen ditandai dengan pemotongan tanaman padi yang selama ini ditanam dengan menggunakan teknologi POH hasil temuan Dr Sarjiya Antonius, peneliti Puslit Biologi LIPI. Bupati Ngawi Budi Suli-

tyono mengatakan bahwa kerja sama itu menunjukkan bahwa keberpihakan bisa dibangun parapihak demi kepentingan masyarakat, dalam hal ini para petani. "Setelah di Kedunggalar ini, kita berharap semua kecamatan akan mengikuti karena terbukti berhasil," ucapnya. Deputi IPH LIPI Siti Nuramaliati Prijono mengemukakan bahwa salah satu tanggung jawab pihaknya kepada masyarakat adalah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyebarluasan Iptek sebagai solusi atas berbagai permasalahan kritis yang dihadapi masyarakat atau "Memasyarakatkan Ilmu,

Mengilmiahkan Masyarakat". Ia mengatakan LIPI dengan kemampuan yang dimilikinya telah melaksanakan diseminasi Iptek sekurangnya di 28 daerah di Indonesia, salah satunya adalah melalui program Iptekda. Tujuan diseminasi Iptek, khususnya di bidang pertanian, kata dia, adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan Iptek, meningkatkan kapasitas SDM daerah, dan membantu meningkatkan daya saing ekonomi dengan memanfaatkan potensi daerah. Panen di Ngawi itu, katanya, adalah diseminasi Iptek LIPI yang bersumber atau berbasiskan dari sumber daya mikroba. POH, kata dia, adalah upaya LIPI untuk menciptakan kemandirian daerah dalam peningkatan produksi pangan melalui pemanfaatan

Iptek. "Dengan POH biaya pemupukan menjadi lebih murah dan hasil panen meningkat. Produk pertanian organik juga punya nilai jual tinggi, sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani," tuturnya. Sementara itu, anggota Komisi VII DPR-RI HM Markum Singodimedjo menyatakan bahwa dirinya punya perhatian khusus mendorong LIPI agar lebih "membumi" dengan karya dan produk penelitiannya. "Saya 'geregetan' karena banyak hasil penelitian yang mungkin menumpuk, namun belum bisa diterapkan. Kalau di bidang pertanian, ya...dapat digunakan oleh petani," ucap mantan Bupati Ponorogo dua periode itu. Karena itulah, dirinya terlibat dalam mendorong bagi lahirnya kerja sama kolaboratif sehingga terwujud di Kabupaten Ngawi, yang meli-

batkan Pemda, Bappenas, LIPI dan juga Komisi VII DPR. Khusus di Ngawi, kata dia, karena bupatinya memiliki visi yang sama dengan dirinya, yakni berpihak kepada petani, maka kerja sama yang dilakukan lebih mudah. Apresiasi atas peran Bupati Ngawi juga disampaikan Deputi IPH LIPI Siti Nuramaliati Prijono, sehingga selama setahun terakhir dilakukan kerja sama pemakaia POH pada lahan pertanian padi petani. "Tidak banyak bupati yang punya kepedulian semacam ini, sehingga kita berharap dapat diikuti kepala daerah lain," tandasnya. Pihaknya memberikan apresiasi karena Bupati Ngawi mampu menjadi intermediasi aspirasi petani dengan LIPI, sehingga terjalin kerja sama dan kemudian diwujudkan dalam bentuk keberhasilan panen itu. (ant/rah)

PENDIDIKAN

IKIP BU Bangun Hotel untuk Subsidi Mahasiswa

ant/fanny octavianus

PENGAJUAN TARIF ANGKUTAN KOTA: Penumpang melintas di sela antrean Metromini di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Selasa (25/6). Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI, Sudirman, hari ini Selasa (25/6), mengajukan kenaikan tarif Kopaja dan Metromini sebesar 30% pada Gubernur DKI dengan dasar perhitungan kenaikan BBM serta harga suku cadang dan suku bunga bank.

IMBAS BBM NAIK

Dishub Minta MPU Tidak Melanggar Tarif BOJONEGORO - Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro, Jatim, mengimbau awak mobil penumpang umum (MPU) tidak menaikkan tarif yang besarnya melanggar ketentuan tarif yang sudah ditetapkan, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Kami tetap meminta awak MPU tidak menaikkan tarif yang besarnya melanggar ketentuan, sebelum ada ketentuan baru tarif," kata Sekretaris Terminal Rajekwesi Dishub Bojonegoro B. Loemanan, Selasa. Ia menjelaskan pihaknya belum menerima ketetapan tarif baik dari Gubernur Jatim maupun Bupati Bojonegoro, menyusul kenaikan harga BBM.

Namun, katanya, MPU di daerahnya mulai MPU kota/ pedesaan, bus antarkota dalam provinsi (AKDP) dan antarkota antara provinsi (AKAP) sudah menaikkan tarif, menyusul kenaikan BBM. "Pemantauan kami MPU yang beroperasional di terminal sudah menaikkan tarif, tapi masih dalam batas kewajaran," jelasnya. Menurut dia, sesuai keputusan Gubernur Jatim No.5 tahun 2009 tentang penentuan tarif untuk bus AKDP jurusan Bojonegoro-Surabaya besarnya tarif batas atas Rp15.600. "Tapi bus BojonegoroSurabaya yang biasanya mengenakan tarif Rp15.000 sudah menaikkan tarif menjadi Rp16.000. Saya kira kalau naik Rp1.000 masih wajar," tan-

dasnya. Begitu pula, katanya, MPU kota/pedesaan di wilayahnya juga sudah menaikkan tarif, tapi tidak menyalahi ketentuan mengenai batas atas tarif penumpang yang diatur di dalam Peraturan Bupati (Perbup) No.14 tahun 2009 tentang Tarif Dasar Umum Angkutan Kota/Pedesaan dan MPU. Ia menyebutkan MPU pedesaan yang biasanya mengenakan tarif umum sebesar Rp2.500 dan pelajar Rp1.000 naik menjadi Rp3.500 dan Rp1.500. "Kalau bus AKAP bukan kewenangan kami, sebab tarifnya yang menentukan Kementerian Perhubungan," ujarnya. Dihubungi terpisah, se-

orang agen bus AKAP di Terminal Rajekwesi Bojonegoro Darminto menjelaskan berbagai bus AKAP sudah menaikkan tarif sebelum kenaikan harga BBM. Hanya saja, katanya, besarnya kenaikan tarif berbeda antara bus yang satu dengan yang lainnya. Bus Pahala Kencana yang semula tarif Bojonegoro-Jakarta Rp200 ribu/penumpang naik menjadi Rp240 ribu/penumpang, namun bus Haryanto yang semula Rp170 ribu/penumpang naik menjadi Rp200 ribu/penumpang. "Tapi masih ada bus Bojonegoro-Jakarta yang tarifnya masih Rp160 ribu/penumpang. Perbedaan tarif karena fasilitas kenyamanan tempat duduknya berbeda," jelasnya. (ant/rah)

MALANG - Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Budi Utomo Malang berancang-ancang membangun hotel untuk memperkuat bisnisnya demi memberikan subsidi bagi mahasiswa, karena perguruan tinggi itu mematok biaya kuliah murah. “Insya Allah tahun ini pembangunan hotel yang berlokasi di Kota Batu ini sudah mulai dibangun, dan segera dioperasikan agar mampu memberikan kontribusi dana operasional kampus dan subsidi bagi biaya kuliah mahasiswa,” kata Rektor IKIP Budi Utomo (BU) Malang Nurcholis Sunuyeko di Malang, Jatim, Selasa. Biaya kuliah di IKIP Budi Utomo hanya sebesar Rp10 juta, mulai dari mendaftar hingga lulus. Sementara biaya kuliah standar yang dipa-

tok pemerintah sekitar Rp15 juta hingga Rp18 juta per mahasiswa. Lebih lanjut Nurcholis mengatakan lahan untuk pembangunan “hotel budget” yang menyasar wisatawan kelas menengah itu seluas 5.000 meter persegi. “Memang tidak luas dan kamar yang kami sediakan nantinya juga tidak banyak,” ucapnya. Dipilihnya lokasi di Batu, kata Nurcholis, karena “view” di kota itu sangat bagus dan udaranya juga lebih segar, bahkan suasananya pun juga lebih nyaman daripada Kota Malang. “Saya yakin beberapa tahun ke depan Kota Batu bisa menyalip popularitas Puncak di Bogor, karena Kota Batu memiliki berbagai tawaran lokasi wisata yang bisa dikunjungi wisatawan” ujarnya.

Selain mengandalkan hotel yang bakal dibangun di Kota Batu itu, subsidi yang diberikan kepada mahasiswa juga berasal dari unit usaha lainnya, seperti garmen, properti maupun sebagai suplier teknologi informasi (TI). Menurut dia, dari hasil dari sejumlah unit usaha tersebut, mampu memberikan subsidi biaya kuliah bagi mahasiswa sekitar 30 persen. Jumlah mahasiswa IKIP Budi Utomo saat ini mencapai 12 ribu lebih. Ia mengakui disamping memberikan subsidi, manajemen kampus juga melakukan efisiensi pembiayaan. Artinya, biaya (pengeluaran) untuk kegiatan yang hampir sama dipangkas dan kegiatan tersebut dijadikan satu, terutama kegiatan yang diselenggarakan oleh fakultas. (ant/rah)

SEPAK BOLA

Tim Sidoarjo Lolos ke Semifinal MADIUN - Tim Sidoarjo memastikan diri lolos ke semifinal cabang olahraga sepak bola Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim IV tahun 2013 di Stadion Wilis Kota Madiun, Senin (24/6) malam dengan menundukkan Kota Kediri 3-0. Pada laga yang dimulai pukul 20.00 WIB tersebut, Sidoarjo mampu memberikan kejutan ketika menghadapi juara bertahan Kota Kediri dengan membuka kemenangan mereka di menit ke-24 melalui tendangan Fatkhrur Rony. Gol

ini tercipta usai Rony mendapat bola liar akibat kesalahan bek Kediri dalam mengantisipasi bola yang datang. Gol kedua Roni lahir di menit ke-74. Kali ini kiper Dimas Yanuar gagal mengantisipasi tendangan Roni yang mendapat umpan silang dari kawannya. Kemenangan 3-0 akhirnya menjadi milik tim asuhan Hariadi tersebut setelah pemain pengganti, Vicky Alwi mencetak gol di menit ke-84. Atas kemenangan tersebut

memastikan Sidoarjo lolos ke semifinal dengan status juara Grup E. Sedangkan untuk Kota Kediri, mereka masih harus berduel di laga terakhir melawan Ngawi. Siapa yang menang di laga itu, merekalah yang menemani Sidoarjo di babak semifinal. Sementara itu, nasib berbeda dialami tim Gresik pada pertandingan beberapa jam sebelumnya. Tim asuhan Masiyana tersebut harus menyerah atas Kabupaten Kediri dengan skor 1-3. (ant/rah)


10

LINTAS JATIM

RABU 26 JUNI 2013 NO.0146 | TAHUN II

HASIL SURVEY

Harga Bahan Pokok Jatim Cenderung Stabil SURABAYA - Pasca kenaikan harga BBM, Survey Tim Ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat bahwa harga bahan pokok tidak mengalami kenaikan signifikan dan cenderung stabil di sejumlah pasar. "Meskipun ada kenaikan di beberapa bahan pokok, tetapi kenaikan tidak terlalu signifikan. Ini sesuai yang dilaporkan Tim Ekonomi Pemprov," ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Surabaya, Senin (24/6) Gubernur menyatakan, stabilnya harga bahan pokok merupakan hasil dari satu upaya Pemprov melakukan penambahan penyaluran bahan pokok ke tiap daerah. Selain itu, dilakukan juga program operasi pasar di tiap kota dan kabupaten."Pemprov Jatim akan terus menyuplai bahan pokok hingga ke pelosok daerah. Ini adalah strategi ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Diharapkan harga stabil ini hingga sepuluh hari usai Lebaran," ujarnya. Dari data yang disampaikan tim ekonomi, pihaknya merinci harga gula pasir pada minggu pertama Juni sebesar Rp11.360, dan pada 24 Juni harganya Rp11.100. Sehingga, harga rata-rata pada Juni sebesar Rp11.327. Kemudian, harga tepung terigu kualitas menengah pada minggu pertama Juni, seharga Rp7.000, dan naik menjadi Rp7.269 pada minggu ke empat. Namun, pada 24 Juni naik menjadi Rp7.380. "Harga beras bengawan kualitas super di pasar Kota Surabaya pada minggu pertama Juni, seharga Rp9.640. Namun, pada 24 Juni harganya turun menjadi

Rp9.620. Sehingga rata-rata harga pada Juni Rp9.633. Sedangkan, untuk kenaikan harga bumbu memang wajar karena musim hujan," paparnya. Tidak hanya itu saja, harga beras jenis bengawan di pasar wilayah Jatim, pada minggu pertama sebesar Rp8.618, turun menjadi Rp8.500 pada 24 Juni. Rata-rata harga beras bengawan pada Juni sebesar Rp8.642. Berbeda dengan minyak goreng dan terigu yang relatif stabil. Sedangkan, untuk ayam naik sedikit harga rata-rata pada Juni Rp24.274. Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian Setdaprov Jatim Hadi Prasetyo mengatakan, sebelum pemerintah pusat menetapkan kenaikan harga BBM, Tim Ekonomi Pemprov telah mengajak para produsen dan distributor untuk menentukan harga, sehingga tidak terpaut jauh."Kami melakukan operasi pasar di 76 titik yang terbagi di kabupaten/kota di Jatim. Sesuai instruksi Gubernur, nantinya akan ditambah menjadi 100 titik dan bekerja sama dengan Bulog, PTP X, PTP XI, Rajawali Nusantara, Bogasari dan produsen serta distributor lainnya," ucapnya. Di samping itu, Pemprov Jatim juga sudah memiliki pro rakyat lainnya, yakni operasi beras untuk masyarakat miskin, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1434 H, serta dan Tahun Baru 2014. Tujuannya, kataHadi Prasetyo, agar masyarakat dapat membeli beras murah, serta mampu membeli kebutuhan lain seperti kopi dan gula."Kalau beras yang dijual murah maka warga bisa membeli kopi dan gula serta lainnya untuk kebutuhan selama puasa, Lebaran, hingga menjelang tahun baru," katanya. (mag/kas)

NARKOTIKA

Polda Musnahkan Sabusabu Senilai Rp 1,2 Miliar SURABAYA- Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 8.165, 96 gram atau 8,1 kilogram, barang bukti narkoba jenis sabu – sabu ini bernilai Rp 12,2 miliar. Pemusnahan Barang bukti narkoba ini dilaksanakan di Mapolda Jatim, Selasa (25/6) dengan dihadirin dan disaksikan langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono, Kepala BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jatim Brigjen Iwan Ibrahim, perwakilan dari Bea Cukai, Kejaksaan Tinggi Jatim, Pengadilan Tinggi Jatim, dan sejumlah pejabat di lingkup Polda Jatim.

Barang bukti sebanyak ini disita dari sembilan orang tersangka. Ada dari Cina, Singapura, dan dari Indonesia sendiri,”

Unggung Cahyono Kapolda Jatim

Kapolda Jatim, Irjen Pol Unggung Cahyono usai pemusnahan barang bukti, mengatakan narkoba jenis sabu – sabu ini dimusnakan dalam rangka peringatan Hari Anti Narkoba Internasional dan HUT Bhayangkara ke-67. “Barang bukti sebanyak ini disita dari sembilan orang tersangka. Ada dari Cina, Singapura, dan dari Indonesia sendiri,” ujar Kapolda Jatim saat didampingi Direktur Narkoba Polda Jatim Kombes Pol Andi Loedianto. Ia menjelaskan dari pemusnahan narkoba tersebut polda juga mengamankan dua tersangka yaitu warga Cina yang bernama Chung Goe Wen dan Yu Ben Xea. Dari mereka diamankan sabu sebanyak

925,96 gram pada 28 Mei lalu. Sedangkan warga Singapura yang diamankan adalah Abdul Wahab dengan barang bukti 6.640 gram sabu pada 26 April 2013. Selain itu, juga diamankan tujuh pengedar lain yang merupakan warga Indonesia.”Modus yang dilakukan tersangka ini sangat bervariasi dalam menyelundupan narkoba di Indonesia, yaitu ada yang membawa narkoba dengan di selipkan sepatu, dimasukkan ke tas atau koper, dan (mohon maaf) celana dalam,” paparnya. Terkait dengan perkembangan kasus pabrik Narkoba di Sidoarjo ia mengatakan saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan pabrik tersebut. Dan masih memungkinkan ada pabrik narkoba lain di Jawa Timur. “Mungkin saja (ada pabrik lain). Dan saat ini kita masih melakukan penyelidikan,” ujarnya. Ia menambahkan, Polda masih terus melakukan pengembangan atas terungkapnya pabrik narkoba. Termasuk, pengembangan terhadap peredarannya dan jaringanjaringannya. Juga kemungkinan adanya pabrik narkoba lain. “Kita juga terus melakukan pemantauan di titik-titik rawan narkoba lain. Seperti di diskotik, tempat hiburan lain, serta beberapa titik rawan lainnya,” tandasnya Di titik-titik rawan itu, imbuhnya, ditempatkan anggota serse, juga dari narkoba, kriminal kusus dan sebagainya, untuk melakukan pemantauan keberadaan narkoba di Jatim. Direktur Narkoba Polda Jatim, Kombes Pol Andi Loedinto menambahkan, Barang Bukti (BB) yang dimusnahkan merupakan barang sitaan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, guna menghindari penyalahgunaan, juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. (mag/kas)

wan/kas/koran madura

DIALOG PUBLIK: Dari Kiri ke kanan : Toriq (tim pemenangan pasangan Bersama Khofifah-Herman (Berkah), Andreas Pardende (Komisioner Bawaslu Jatim), Emanuel Sujatmiko (Pakar Ilmu Hukum dan Politik), Agus Machfud Fauzi (Komisoner KPU Jatim), dan Dedy Priambudi (Tim Pemenangan pasangan Soekarwo Syaifullah yusuf (KarSa) dalam acara Dialog Publik, Selasa (25/6) kemarin.

Ketua KPU Jatim Dikabrkan Terima Suap Rp 3 Miliar Andry Dewanto Membantah, Kubu KarSa ‘Galau’ SURABAYA – Kabar tidak sedap berhembus di salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim. Kabar tersebut terkait dengan adanya dugaan suap yang dilakukan oleh Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad terkait dengan dukungan ganda Partai Kedaulatan. Bahkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad menerima pund-pundi rupiah dalam bentuk suap sebesar 3 miliar untuk ‘membereskan’ dukungan Partai Kedaulatan (PK) ke salah satu pasangan Cagub-Cawagub jatim. Hal ini diungkapkan oleh salah satu komisioner KPU Jatim Agus Machfud Fauzi. Dirinya mengatakan, ketika pihaknya bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim melakukan verifikasi dukungan ganda PK pada beberapa minggu yang lalu di gedung sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PK di Jakarta, pihaknya disodori rekaman oleh Ketua Umum DPP PK Denny Cilah, terkait dengan dugaan suap sebesar 3 miliar yang diterima oleh Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad, untuk menyelesaikan proses dualisme dukungan tersebut. “Sekitar 3 minggu yang lalu, ketika kami bersama Bawaslu melakukan virifikasi terkait dualism dukungan ke DPP PK di Jakarta. Sampai disana kita di sodori rekaman tersebut,” ungkap dia. Rabu (25/6). Dirinya memaparkan, kronologis saat pihaknya beserta Bawaslu melakukan verifikasi dualisme rekomendasi dukungan DPP PK kepada para pasangan Cagub-Cawagub Jatim, yakni pasangan incumbent Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa) dan pasangan Bersama Khofifah-Herman (Berkah). “Saat itu, kita bertujuh di bawah ke sebuah ruangan dan didengarkan rekaman. Dalam rekaman tersebut, salah salah satunya adalah dialog dimana ketua saya (Andry Dewanto Ahmad) menerima uang sebesar 3 miliar untuk menyelesaikan proses dualisme dukungan tersebut,” papar dia. Sayangnya ketika disinggung siapa atau dari pihak mana yang memberikan uang sebesar 3 miliar tersebut, dirinya mengatakan jika pihaknya masih menelusuri siapa saja yang terlibat dalam pembicaraan di rekaman tersebut. Namun, pihaknya akan menyikapi secara te-

gas jika memang ada oknum komisioner KPU Jatim yang terlibat dengan degaan suap tersebut. “Itu masih belum jelas, dan itu yang masih kita telusuri, kalau memang terbukti ya akan kita proses. Karena bagaimanapun KPU harus bersikap netral,” ujar dia. Hal senada juga diungkapkan oleh anggota komisioner KPU Jatim, Najib Hamid. Dirinya mengakui jika memang ada pecakapan tentang transaksi percepatan proses dualisme dukungan PK kepada pasangan Cagub-Cawagub Jatim. “Memang ada rekaman tersebut, dan saat ini yang memegang adalah rekaman tersebut adalah Ketua Umum (Ketum) DPP PK, bapak Denny Cilah,” kata dia. Sayangnya, Pria yang menjabat sebagai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi ini enggan memaparkan dengan jelas, terkait dengan rekaman dugaan suap yang melibatkan Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad.“Ya kita masih menelusuri rekaman tersebut, karena suara siapa yang ada di rekaman tersebut sampai saat ini masih belum jelas,” ujar dia. Sementara itu, anggota Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jatim, Andreas Pardende menegaskan, jika memang terbukti ada pihakpihak tertentu yang terlibat dalam dugaan suap tersebut, pihaknya akan bersikap tegas. “Kita sebagai lembaga pengawas pemilu akan memproses persoalan tersebut,” tegas dia. Dirinya mengatakan, jika memang terbukti ada komisioner KPU Jatim yang terlibat dengan tindakan suap tersebut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi resufle di tubuh KPU Jatim. Hal ini beralasan, karena jika memang

terbukti kasus ini akan mengarah ke pidana. “Kemungkinan tersebut bisa saja terjadi,” kata dia. Andry Dewanto Membantah, Sebut Nilai Rp 3 Miliar Terlalu Kecil ? Sementara, Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto saat dikonfirmasi, kemarin membantah tudingan itu, Andry menganggap nilai gratifikasi yang dialamatkan padanya itu tak sebanding dengan nilai anggaran Pilgub Jatim yang dikelolahnya, yang angkanya mencapai lebih dari setengah triliun.”bagi saya, jumlah segitu itu terlalu sedikit bagi saya, karena tidak sebanding dengan nilai pengelolahan anggaran Pilgub sebesar Rp 576 miliar, jujur saya tersinggung, aku lho bayari orang 60 persen dari 576 miliar,”pungkas dia saat dikonfirmasi melalui ponselnya, kemarin.

Meski saya merasa dirugikan saya tidak akan melaporkan tudingan itu sebagai pencemaran nama baik, saya lebih menyerahkan ke Gusti Allah,”

Andry Dewanto Ketua KPU Jatim

Andry mengatakan, sebagai penyelenggara Pemilu, pihaknya tidak boleh berharap menerima sesuatu dari pihak manapun. Sebaliknya dengan para pihak yang tidak boleh melakukan tekanantekanan dalam bentuk intervensi, intimidasi terhadap KPU. "Sebagai penyelenggara pemilu, kita tidak boleh berharap menerima sesuatu dari pihak manapun, begitu juga dengan para pihak yang tidak boleh melakukan tekanan-tekanan terhadap KPU."ujar dia. Ketua KPU Jatim inipun siap diperiksa penegak hukum, bila tudingan suap tersebut dimasukkan ke ranah hukum, bahkan saat ini, Andry lebih memilih sikap pasrah."saya siap kok kalau dibawah ke ranah hukum dan sebaliknya, meski saya merasa dirugikan saya tidak akan melaporkan tudingan itu sebagai pencemaran nama baik, saya lebih menyerahkan ke

Gusti Allah,"ungkap dia. Seperti diketahui, polemik dukungan ganda atau dualisme rekomendasi Partai Kedaulatan kepada pasangan Cagub-Cawagub Jatim sampai saat ini belum menemui titik terang. Pasangan Incumbent Soekarwo-Syifullah Yusuf (KarSa) mendapat Surat Keputusan (SK) rekomendasi yang ditandatangani Wakil Ketua dan Sekjen (Sekretaris Jendral), sedangkan pasangan Bersama Khofifah-Herman (Berkah) mengantongi SK rekomendasi DPP PK yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jendral. Kubu KarSa ‘Galau’ Isu dugaan Suap yang melibatkan Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad, terkait dengan dukungan ganda Partai Kedaulatan berimbas terhadap kubu pasangan incumbent Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa). Hal ini terlihat dari pernyataan-pernyataan perwakilan tim pemenangan KarSa dalam dialog publik yang bertema “Netralitas KPU Tehadap Dualisme Dukungan Pasangan Calon Gubernur Jawa Timur”. Bahkan, Kubu pasangan incumbent yang diwakili oleh Dedy Priambudi, dalam pernyataannya terlihat ‘galau’ atau kurang nyaman dengan isu dugaan suap yang di ungkapkan oleh komisioner KPU Jatim, Agus Machfud Fauzi.. Jelas saya tersinggung dengan yang tadi,” cetus dia. Selasa (25/6). Dirinya menambahkan, jika persoalan apapun terkait dengan dualisme dukungan Partai Kedaulatan terhadap pasangan Cagub-Cawagub Jatim, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada KPU Jatim. “Pak De (Sapaan akrab Soekarwo) sudah menyatakan jika itu urusan Partai Kedaulatan dengan KPU Jatim,” tambah dia. Namun, dirinya juga mengapresiasi kinerja KPU Jatim akhir-akhir ini, dimana KPU Jatim terkesan mencoba untuk memperjuangakan supaya pasangan KhofifahHerman bisa lolos verifikasi dan ikut dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Jatim mendatang dengan meminta AD/ART Partai Kedaulatan untuk mencari aturan terkait rekomendasi dukungan harus ditandatan-

gani siapa. Menurutnya, sikap KPU jatim tersebut sudah melampaui batas, karena sudah masuh ke wilayah internal partai. Dirinya menambahkan, jika seharusnya KPU Jatim cukup berpegang pada aturan Undang-undang (UU), bukan menafsirkan AD/ ART partai. Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya akan membawa masalah dualisme ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).“Kalau kebangetan ya harus di DKPP kan,” ujar dia. Sementara itu, pakar ilmu hukum dan politik dari Universitas Airlanggan, Emanuel Sudjatmiko justru mendukung langkah yang diambil oleh KPU Jatim dengan meminta salinan AD/ ART Partai Keaulatan. Karena menurutnya langkah tersebut penting untuk mencermati, ketika rekomendasi dukungan harus ditandatangani siapa belum ada regulasinya. “Langkah KPU Jatim sudah tepat, karena memang harus mencermati regulasi tersebut sampai ke tingkat AD/ART,” kata dia. Hal senada juga diungkapkan salah satu Komisioner KPU Jatim, Najib Hamid. Dirinya mengatakan, jika saat ini KPU Jatim sedang menempuh segala cara yang terbaik, dengan harapan apapun keputusan yang nantinya diambil KPU Jatim terkait dualisme dukungan Partai Kedaulatan, sudah melalui semua mekanisme. “Tentunya kita menempuh semua cara yang terbaik. Dengan harapan kedepannya keputusan yang diambil sudah melalui semua mekanisme. Artinya, kita berharap kedepannya tidak menimbulkan persoalan, meskipun hal ini rawan akan gugatan nantnya,” harap dia. Seperti diketahui, polemik dukungan ganda atau dualisme rekomendasi Partai Kedaulatan kepada pasangan Cagub-Cawagub Jatim sampai saat ini belum menemui titik terang. Pasangan Incumbent Soekarwo-Syifullah Yusuf (KarSa) mendapat Surat Keputusan (SK) rekomendasi yang ditandatangani Wakil Ketua dan Sekjen (Sekretaris Jendral), sedangkan pasangan Bersama Khofifah-Herman (Berkah) mengantongi SK rekomendasi DPP PK yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jendral. (wan/kas)


LINTAS JATIM

11

RABU 26 JUNI 2013 NO.0146 | TAHUN II

PAW MUSYAFAK ROUF MOLOR

2 Kali Gubernur Jatim ‘Semprit’ DPRD SURABAYA – Molornya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Musyafak Rouf oleh DPRD Surabaya mendapat sorotan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangas (PKB) Kota Surabaya. Hal ini beralasan, karena Gubernur Jatim sudah mengirim Surat Peringatan (SP) yang ke 2 kepada lembaga parlemen Kota Surabaya, terkait dengan molornya PAW salah satu Waki Ketua DPRD Surabaya. Surat yang bernomor 171/11858/011/2013, ditujukan kepada para pimpinan DPRD Kota Surabaya supaya segera memproses PAW Musyafak Rouf. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPC PKB Kota Surabaya, Syamsul Arifin. Dirinya menyayangkan sikap para unsur pimpinan yang tidak segera memproses PAW Musyafak Rouf. Padahal Gubernur Jatim sudah melayangkan surat teguran yang ke dua kepada DPRD Surabaya. “Kami menyayangkan sikap pimpinan DPRD Surabaya yang tidak

segera memproses PAW Musyafak. Sebab, sudah jelas ada surat peringatan dari Gubernur agar PAW segera diproses dewan,” ungkap dia. Selasa (25/6). Namun, dirinya menambahkan, jika saat ini pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Ketua DPRD Surabaya, Moch. Machmud terkait dengan PAW Musyafak Rouf. Dan hasilnya, gubernur sudah menyetujui PAW Musyafak Rouf.“Tapi saya sudah bicara dengan Moch. Machmud (Ketua DPRD Surabaya). Katanya sudah mendapat lampu hijau dari Gubernur sehingga tidak ada alasan lagi untuk menundanya,” kata dia. Hal sama juga diungkapkan Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, M. Naim Ridwan. Dirinya mengatakan, jika hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya yang mengagendakan PAW Musyafak yang kedua hasilnya cukup menggembirakan. Karena tidak ada lagi yang mempersoalkan surat dari DPC PKB ke DPRD Sura-

baya, apakah harus melalui fraksi atau tidak.“Tidak ada anggota Banmus yang mempertanyakan hal itu lagi, berarti kan sudah tidak ada masalah di intern dewan terkait dengan PAW Musyafak,” ujar dia. Kendati demikian, dirinya juga menyayangkan keputusan Banmus yang masih melakukan konsultasi ke Pemprov Jatim. Padahal sudah ada dua surat peringatan dari Pemprov Jatim agar segera mengusulkan PAW Musyafak.“Semestinya kalau sudah ada surat peringatan seperti ini ya harus segera diproses PAW itu. Bagi kami hal ini tentu sangat memprihatinkan sekali,” keluh dia. Seperti diketahui, DPC PKB melakukan PAW Musysfak Rouf karena yang bersangkutan saat ini menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas 1 Porong, Sidoarjo, karena kasus Grativikasi Jasa Pungut (Japung) sebesar Rp. 720 juta. (wan/kas)

KRIMINAL

Pembobol Bank Dijebloskan ke Rutan

kas/koran madura

MENUTUP WAJAH: Tersangka, Carolina sedang munutup wajahnya saat naik ke mobil tahanan Kejari Surabaya menuju Rutan Medaeng. SURABAYA-Penanganan kasus korupsi Bank Jatim Jl HR Muhammad semakin menghangat. Setelah adanya vonis terhadap Kepala Cabang Bank Jatim Bagoes Prayogo dan penyelianya Toni Bahrawan, Kejari Surabaya mendapat ‘tangkapan’ tersangka pembobol Bank Jatim HR Muhammad bernama Carolina Gunadi. Kepala Kejari Surabaya, M Dofir menjelaskan, jika tersangka Carolina memang dibawa ke Kejari Surabaya. Namun dia belum mengetahui detil tersangka ini pelimpahan darimana. “Iya, memang ada tersangka di kejari,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (25/6). Demikian pula dengan Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Surabaya, Nurcahyo Jungkung Madyo. Ketika dihubungi, kemarin, dia belum bisa memberikan data detil karena ada keperluan penting. “Nanti saya kabari mas,” tegasnya. Hanya saja, dari informasi yang ada, tersangka ini dibawa ke kantor Kejari Sura-

baya sekitar pukul 09.00 WIB. Bersama keluarganya, Carolina yang saat itu mengenakan kaos putih dan celana panjang ungu kemudian digiring jaksa menjalani pemeriksaan di ruang pidsus. Setelah diperiksa , sekitar pukul 11.30 WIB, Carolina kemudian digiring jaksa menuju mobil tahanan yang menuju ke Rutan Medaeng. Menghindari jepretan kamera, dia keluar dengan menutupj wajah memakai syal hijau. Berdasarkan data yang didapat tersangka ini ditangkap Subdit Pencucian Uang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Mabes Polri menyatakan jika Carolina Gunadi yang telah mendekam di sel Bareskrim sejak 27 Februari lalu berperan aktif dalam kasus pembobolan Bank Jatim Cabang HR Muhammad, Surabaya. Carolina ini aktif membantu mantan suaminya Yudi Setiawan, membobol Bank Jatim pada Januari sampai Maret 2011 dengan nilai kredit Rp 53,2 miliar yang

ternyata dijamin dengan aset bodong. Untuk menghindarkan dirinya dari jerat pidana, Mabes Polri mengungkapkan jika Carolina telah bercerai dengan Yudi yang kini tengah ditahan karena tersangkut kasus korupsi pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada beberapa bantuan yang diberikan Carolina,yang merupakan pemilik CV Media Sarana Pustaka dan CV Kharisma Pembina Ilmu terhadap terpidana Yudi, seperti ikut melakukan pinjaman ke Bank Jatim, ikut menjamin aset kepemilikan tanah miliknya sebagai jaminan tambahan kredit, hingga menerima pencairan pijaman dari Bank Jatim dari rekening Yudi ke rekening Carolina. Carolina pada November 2012 lalu sempat diperiksa oleh Unit III Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit Fismondev Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim. Namun kemudian kasus ini diambil alih Mabes Polri, karena aset yang dia miliki dialirkan kemanamana di luar kewenangan Polda Jatim. Sedangkan mantan suami Carolina, Yudi adalah tersangka pelaku pembobol sejumlah bank milik pemerintah, seperti Bank Jatim dan Bank Jabar (BJB), dengan nilai Rp 50,4 miliar lebih. Selain di proses hukum di Banjarmasin, Yudi juga dijadikan tersangka tindak pidana pencucian uang oleh Polda Jatim dan Bareskrim Polri.(kas)

kas/koran madura

AKSI: Puluhan Demonstran melakukan aksi dan berorasi di luar Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Selasa (25/6) kemarin.

Massa EJA Minta Kejati Menerapkan SEJA SURABAYA - Puluhan demonstran berasal dari East Java Action (EJA) memenuhi pintu masuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Mereka menuntut untuk akhiri kriminalisasi hukum terhada para pengguna narkotika. Para demonstran mulai berdatangan pukul 12.00 WIB di halaman depan kantor Kejati. Dengan mengenakan seragam putih bertuliskan 'Dukung, jangan menghukum', seluruhnya merupakan anggota EJA yang berstatus sebagai mantan pengguna narkotika dan psikotropika. Dijelaskan Koordinator Aksi, Abdul Aziz, aksi kali ini untuk menuntut lima poin terkait dengan tindakan aparat hukum terhadap pengguna narkoba. Yaitu menun-

tut pemerintah mengakhiri kriminalisasi bagi pengguna narkotika. Sesuai Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) no.SE 002/A/JA/02/2013 dengan petunjuk teknis Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM) no B01/E/ EJP/02/2013."Kami menuntut juga terkait surat edaran jaksa agung (seja) yang secara terstruktur mengatur jelas terkait penempatan pecandu narkoba adalah rehabilitasi medis dan sosial ," ujar Aziz, Selasa (25/6).

Poin ketiga, tentang dikeluarkannya peraturan Kepala Kepolisian RI tentang penyalahgunaan serta penanganan narkotika dan HIV. Selain itu, EJA juga meminta agar upaya penanggulangan dampak buruk penggunaan narkotika berbasis bukti dan program yang efektif."Yang terpenting, pemerintah juga meningkatkan pemahaman lebih baik serta hilangkan stigma dan diskriminasi terhadap kami," tegas Aziz. Lebih lanjut, menurut Aziz, selama ini para pengguna narkotika yang diproses hukum, hanya menjadi mesin ATM berjalan yang bisa diperas sesuka oknum aparat dalam penanganan kasusnya. Sebagai contoh, saat dirinya ditangkap karena meng-

gunakan heroin beberapa tahun lalu. Saat itu, di kepolisian Ia dimintai uang pelicin agar kasusnya berjalan mulus."Waktu itu saya diminta 20 juta. Ada juga yang sampai alami kekerasan seksual. Pengguna wanita biasa yang jadi korban. Mereka di geledah dan dipertontonkan di depan polisi pria," bebernya. Sementara itu, Rudi Badesmara, pembina EJA, menegaskan jika pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah untuk memenjarakan bandar narkoba. Baginya, jika aparat dan pemerintah berhasil, maka tidak ada lagi pengguna narkotika selanjutnya."Kami ini korban dari bobroknya sistem. Kami yakin tidak ada aparat yang terlibat," tandasnya. (kas)

JCH

Kemenag Segera Umumkan Daftar JCH yang Tertunda SURABAYA- Daftar nama jamaah calon haji (JCH) Jawa Timur yang keberangkatannya tertunda karena pemotongan kuota 20 persen oleh pemerintah Arab Saudi, minggu ini segera diumumkan. Kepastian ini diungkapkan Humas Kanwil Kemenag Jatim Fatkhul Arif saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut. Menurutnya, saat ini nama-nama yang tertunda keberangkatannya sudah ada di Kanwil Kemenag Jatim. Namun untuk pengumuman resminya masih menunggu kepastian dari Menteri Agama. Karena saat ini upaya negosiasi masih tetap dilakukan. “Paling lambat minggu ini kita umumkan. Agar JCH ada kepastian,”Kata Arif, Selasa (25/6) kemarin. Ditanya mekanisme pengumuman JCH yang tertunda

keberangkatannya, Arif menjelaskan pihaknya akan mengirimkan nama-nama yang tertunda kepada Kemenag Kabupaten/Kota selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan mengirimkan surat kepada jamaah yang bersangkutan. Namun demikian , Kanwil Kemenag Jatim memastikan, JCH yang sudah melunasi semua pembayaran haji tetapi ditunda keberangkatannya pada tahun ini, dijamin berangkat pada tahun 2014.“Bila pada tahun 2014 ada kenaikan biaya, maka calon jamaah bersangkutan tidak perlu lagi membayar tambahannya. Selain itu kalau nanti tahun depan ada penurunan biaya haji, maka yang bersangkutan akan dikembalikan selisih biayanya,” katanya. Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi memotong

kuota jamaah haji Indonesia tahun ini, karena masih melakukan renovasi pada Masjidil Haram bagian dalam. Di Jawa Timur, ada 3.800 jamaah calon haji yang teracam gagal berangkat tahun ini, dari 33.928 orang yang telah mendaftar. Sudjak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur memastikan, jamaah calon haji (JCH) yang sudah melunasi semua pembayaran haji tetapi ditunda keberangkatannya pada tahun ini, dijamin berangkat pada tahun 2014. “Bila pada tahun 2014 ada kenaikan biaya, maka calon jamaah bersangkutan tidak perlu lagi membayar tambahannya. Selain itu kalau nanti tahun depan ada penurunan biaya haji, maka yang bersangkutan akan dikembalikan selisih biayan-

ya,” kata Sudjak, kemarin. Hal ini diungkap Sudjak menanggapi keresahan JCH Jawa Timur yang besar kemungkinan akan dipotong kuotanya sebanyak 20 persen. Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi memotong kuota jamaah haji Indonesia tahun ini, karena masih melakukan renovasi pada Masjidil Haram bagian dalam. Di Jawa Timur, ada 3.800 jamaah calon haji yang teracam gagal berangkat tahun ini, dari 33.928 orang yang telah mendaftar. Sudjak mengaku memahami tidak sedikit masyarakat yang sudah terlanjur menyiapkan berbagai keperluan untuk berangkat haji tahun ini, termasuk menggelar doa bersama atau tasyakuran. Tetapi Sudjak menegaskan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. (mag/kas)

PENGACARA VS EKS PSK DOLLI

Berharap Keadilan, Hakim Malam Cerca Pelapor

SURABAYA - Niat Rahardi Sri Wahyu Jatimko untuk mencari keadilan malah berujung tanduk, Pasalnya oleh majelis hakim PN Surabaya, Pria yang berprofesi sebagai Advokat ini dicecar habis-habisan ketika bersaksi atas kasus pencurian dan penggelapan dengan terdakwa Choirina Vianti (23) alias Ega di PN Surabaya, kemarin. Rahardi yang semestinya dimintai keterangan terkait laporannya itu, malah dijadikan bulan-bulanan oleh tiga majelis hakim perkara itu, yakni Supriyono (ketua), Unggul Achmadi dan Titik (masing-masing selaku anggota). Ia justru dicecar soal bagaimana hubungan intimnya dengan terdakwa Chorina, yang diketahui eks Pekerja Seks Komersial di wisma Barbara Dolli. Ketua Majelis Hakim Supriyono mencecar soal awal

kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. Ia mempertanyakan tentang bagaimana saksi korban bisa melaporkan wanita yang selama ini telah menemaninya tidur. Tidak hanya itu, ia juga mencecar bagaimana pria yang mengaku Advokat yang juga sebagai pimpinan redaksi sebuah koran mingguan tersebut, bisa menggauli terdakwa usai dientaskan dari dunia prostitusi. “Awalnya gimana kok terdakwa ini bisa tertarik keluar dari pekerjaanya hingga mau ikut kamu (saksi-red),” ujarnya. Hal ini pun langsung dijawab oleh Rahadi, dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan dijanjikan pekerjaan sebagai sekretaris. Menanggapi jawaban ini, salah satu majelis hakim lantas menimpali, jika hal tersebut

TERDAKWA: Rahadi saat memeberikan keterangan di sidang dan terdakwa Ega mendengarkan keterangan didampingi tiga pengacaranya.

kas/koran madura

tidak logis. Sebab, terdakwa ini hanya memiliki ijasah sekolah dasar saja, yang tidak memungkinkannya memiliki ketrampilan yang dibutuhkan. “Anda ini memang berniat memperkerjakannya atau ada tujuan lain. Apalagi, selama

ini anda bersama terdakwa sudah hidup berdua,” ujar salah satu hakim anggota. Rahadi makin tersudut, saat hakim kembali mempertanyakan motif awalnya yang hendak memperkerjakan terdakwa, namun malah hanya

menyetubuhinya hampir setiap hari.“Saya tetap memberinya uang dan memenuhi kebutuhannya. Saya belum kasih bayaran kan karena dia belum sampai satu bulan bekerja ditempat saya,” ujarnya.

Pernyataan ini pun mendapatkan sanggahan dari Ega. Ia menyatakan, jika selama ini dirinya merasa terkungkung oleh kelakuan saksi. Pasalnya, selama hidup bersama dengan saksi disebuah kos-kosan di kawasan Jl Kendangsari YKP 5/I-3, dirinya tidak diperkenankan keluar rumah oleh saksi. Tidak hanya itu, ia juga merasa tidak pernah diberikan uang, meski sudah disetubuhi secara gratis oleh saksi. “Dia itu bohong dan penipu. Saya tidak pernah dikasih uang olehnya. Kalau barang-barang itu kamu minta, saya pun minta kembali kenikmatan seks yang pernah kamu nikmati,” pungkasnya hingga disambut tawa penggunjung sidang. Sidang ini sendiri masih ditunda hingga minggu depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

Terpisah, usai sidang, Rahardi menyesalkan sikap hakim yang terkesan tidak obyektif. Bahkan dalam waktu dekat, Ia berencana akan meminta perlindungan dan melaporkan ketiga hakim perkaranya ini ke Komisi Yudisial. “jujur saya sangat tertekan, saya ini mencari keadilan tapi dipres seperti saya ini yang menjadi terdakwanya. Oleh karena itu saya akan melaporkan majelis hakimnya ke Komisi Yudisial Seperti terungkap dipersidangan , perkara ini bermula ketika saksi Pelapor,Rahardi dan terdakwa Ega menjalin hubungan mesra. Hubungan itu dimulai ketika Rahardi melakukan transaksi seks di wisma Barbara Kawasan Dolli. Nah saat itulah muncul benak Rahardi untuk mengentas Ega menjadi PSK dan menjadikannya sebagai sekretaris. (kas)


12

NASIONAL

RABU 26 JUNI 2013 NO.0146 | TAHUN II

Fahri Hamzah Pernah Bertemu Fathanah JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengaku hanya pernah bertemu terdakwa kasus dugaan korupsi impor daging sapi Ahmad Fathanah. Sebaliknya Fathanah mengaku mengenal politisi vokal PKS tersebut. Padahal sebelumnya, Fahri mengaku sama sekali tidak mengenal Fathanah. “Ini ada operasi KPK, foto di HP Fathanah dia keluarin, di situ saya ada foto dengan Fathanah ya dia sahabat Pak Lutfhi. Nggak mungkin saya nggak ketemu dia (Fathanah),” kata Fahri Hamzah saat menemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/6). Dalam pertemuan itu menurut Fahri, ia tidak bercakapcakap dengan Fathanah, apalagi membahas soal kasus atau hal-hal yang menjadi proses hukum saat ini. “Anda bisa cek apa ada percakapan saya dengan dia?” ucapnya. Fahri juga menyatakan soal kenal mengenal tidak relevan dengan kasus Fathanah. Seolah dengan mengenal siapa saja bisa terseret kasusnya. “Ini irrelevan saja, saya terus terang nggak tertarik semacam ini,” kata anggota komisi III itu. Sebelumnya, Fathanah mengaku kenal dengan Fahri Hamzah meski sebelumnya Fahri menyatakan tak men-

genal. “Insya Allah kenal,” kata Fathanah usai persidangan di Pengadilan Tipikor Senin (24/6) kemarin. Sementara itu terkait dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Senin (24/6) lalu yang menyebutkan adanya pengumpulan dana Rp 2 triliun dari tiga kementerian yang digawangi oleh kader PKS, Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera secara terpisah Selasa (25/6) menyebut dakwaan tersebut tidak logis. “Kalau Rp 2 T itu kan katanya dari tiga kementerian, kok kita nolak kenaikan harga BBM? Kalau kita benarbenar mau duit Rp 2 T dari tiga kementerian, lebih baik kita dukung BBM dong, jadi aman. Jadi anak baik gitu,” tegasnya. Jika PKS menginginkan duit itu, maka lebih baik PKS bersikap baik mendukung segala keputusan Setgab, termasuk menaikan harga BBM.

Dengan demikian, duit tersebut bisa lebih terjaga masuk ke kantong PKS. Namun, PKS tidak mengambil sikap oportunis semacam itu. PKS lebih memilih untuk menolak kenaikan harga BBM meskipun nasib keberadaan tiga menterinya di kabinet menjadi terancam. “Namun, karena itu sudah masuk materi persidangan, nunggu proses persidangan saja,” lanjut Mardani. Di dalam sidang di Pengadilan Tipikor Senin (24/6) lalu, jaksa Avni Carolina mengatakan 12 Juli 2012 lalu, Luthfi bersama Yudi Setiawan dan Ahmad Fathanah pernah bertemu membahas dana Pemilu sebesar 2 triliun. “Konsolidasi pemenuhan dana Rp 2 triliun pemenuhan target PKS pada Pemilu 2014,” kata Avni saat membacakan surat dakwaan Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS. Di dalam pertemuan itu, Yudi merancang darimana PKS bisa mendapatkan dana sebesar itu. Kesimpulannya, dana itu akan didapat dari proyek di tiga Kementerian yang dipimpin oleh kader PKS. “Dari Kementan Rp 1 triliun, Kemensos Rp 500 miliar dan Kemenkominfo Rp 500 miliar,” papar Avni. (gam/ aji/abd)

ant/dhoni setiawan

SATGAS BENCANA ASAP. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengecek kesiapan pesawat pengangkut personel saat Apel Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Asap di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (25/6). Pemerintah mengerahkan 2.252 personel yang terdiri 600 personel TNI-AD, 600 Marinir TNI-AL, 630 Paskhas TNI-AU, 320 Polisi, serta 102 dari BNPB dan Kementerian Kehutanan untuk menanggulangi kebakaran hutan di Kawasan Riau.

BENCANA ASAP

NOAA Mendeteksi 1.938 Titik Panas di Sumatera PEKANBARU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru menyatakan satelit pemantau cuaca dan panas bumi mendeteksi 1.938 titik panas yang diduga sebagai peristiwa kebakaran lahan di daratan Sumatera. “Jumlah tersebut merupakan jumlah total sepanjang 1 hingga 24 Juni 2013,” kata Analis BMKG Stasiun Pekanbaru Yudhistira Mawaddah Warahma kepada Antara di Pekanbaru, Selasa sore. Satelit tersebut menurut dia, mendeteksi terbanyak kemunculan titik panas berada di Provinsi Riau dengan jumlah mencapai 1.386 titik di mana terbanyak terdeteksi pada Senin (24/6) dengan jumlah sedikitnya 263 titik. Sementara sisanya sebanyak 552 “hotspot” terdeteksi berada di sebanyak sembilan provinsi lainnya di Sumatera, seperti Provinsi Jambi ada sekitar 157 titik. Kemudian di Provinsi Sumatera Utara, demikian Yudhis, sepanjang Juni 2013, NOAA juga mendeteksi sebanyak 138 “hotspot”. Di Sumatera Selatan,

menurut satelit juga terdapat sebanyak 89 titik panas, Sumatera Barat (70 titik), Aceh (37), Bengkulu (24), Bangka Belitung (15), Lampung (11), serta di Kepulauan Riau hanya ada dua titik panas. Khusus di Riau, demikian Yudhistira. titik panas terparah selama Juni berada di Kabupaten Rokan Hilir, yakni mencapai 368 titik, kemudian di Kabupaten Pelalawan ada sebanyak 234 titik. Kemudian “hotspot” juga terdeteksi berada di Kabupaten Bengkalis ada sekitar 168 titik, Siak (167), Rokan Hulu (119), Indragiri Hilir (88), Indragiri Hulu (74), Kampar (63), Dumai (48), Kuantanh Singingi (40), serta Kabupaten Kepulauan Meranti ada sekitar 11 titik dan Kota Pekanbaru ada sebanyak enam titik. Menurut Yudhistira, kemunculan titik panas di Sumatera khususnya di Provinsi Riau pada Juni 2013 jenderung meningkat. Hal itu menurut dia, selain disebabkan cuaca yang telah masuk ke musim kemarau, juga karena adanya

gangguan pembentukan badai tropis di beberapa titik berdekatan dengan Pulau Sumatera, seperti di wilayah perairan Natuna dan di Laut Cina Selatan sekitar wilayah perairan Filipina. “Daerah tekanan rendah tersebut yang kemudian menarik massa udara hingga pembentukan awan-awan penyebab hujan menjadi sangat minim. Bahkan akibatnya, temperatur udara menjadi meningkat dan terasa sangat panas,” katanya. Pantauan Antara, kemunculan titik panas yang ternyata sebagian besar merupakan peristiwa kebakaran lahan gambut tersebut mengakibatkan sebagian besar wilayah Riau dilanda kabut asap pekat. Penurunan kuwalitas udara dikabarkan terparah terjadi di Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, bahkan akibat pencemaran udara ini, alat Indeks Standar Polutan Udara (ISPU) milik PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) sempat menunjukan angka 900 polutan standar indeks khusus di Kota Dumai. (ant/ faz/beth)

ant/teresia may

ALBUM BARU IWAN FALS. Penyanyi Iwan Fals (dua kanan) bersama keluarganya putranya Raya Rambu Rabbani (kiri), Rosana (dua kiri) dan putrinya Annisa Cikal Rambu Bassae (kanan) saat hadir di peluncuran album Iwan Fals bertajuk”Raya” di Rolling Stone Cafe, kemanng, Jakarta, Selasa (25/6). Album terbaru Iwan Fals yang di ambil dari nama putranya, Raya berisikan 18 lagu dan di persembahkan bagi putranya Raya Rambu Rabbani.

PEMERINTAH KECEWA

Pengesahan RUU Ormas Tertunda Lagi JAKARTA-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gagal mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) Ormas menjadi Undang-Undang (UU). Penundaan ini terkait dengan banyak kritik dan interupsi dari para anggota DPR. Tanda-tanda penundan pengesahaan terlihat saat Ketua Pansus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain membacakan laporan hasil pembahasan RUU Ormas di tingkat Pansus kepada pimpinan DPR. Setelah itu, sejumlah anggota Dewan meminta interupsi untuk mengkritisi RUU Ormas. “Silakan jika ada anggota yang ingin menyikapi terkait laporan Ketua Pansus mengenai RUU Ormas ini,” kata pimpinan sidang paripurna, Taufik Kurniawan, di ruang Paripurna, DPR, Jakarta, Selasa (25/6). Kemudian, interupsi datang dari politikus Partai Golkar Nudirman Munir. Menurutnya, RUU Ormas masih harus mengalami pembahasan yang lebih dalam. Sebab, dalam RUU Ormas terlalu banyak aturan bagi para Ormas. “Pasal 16 di sini jelas tidak berbadan hukum, kalau dibuat persyaratan sebanyak ini, ini membuat masalah sehingga NU, Muhammadiyah protes, akhirnya jadi mata pencarian nanti, bertele-tele. Cukup kaya orang mau demo, pemberitahuan saja, ini saya minta pasal 16 didrop kembali,” jelas Nurdirman. Senada dengan Nudirman, Ketua Fraksi Hanura Sarifuddin Suding pun meminta agar pengesahan RUU Ormas kembali ditunda. Sebab, dalam pasal per-pasal tidak memuat sanksi bagi Ormas yang melanggar. Selain itu, kata dia, ada beberapa pasal yang menimbulkan pertanyaan baru

atau multitafsir. “Di pasal 53, ada larangan pembentukan Ormas oleh negara asing, di pasal 42 dijelaskan ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan Ormas asing, namun dalam bagian sanksi tidak ada sanksi yang dikenakan ketika melanggar larangan itu, karena jika ada larangan harus diberikan sanksi. Di bab 18 pasal 61 sampai pasal 83 itu tidak diatur tentang sanski,” tegas dia. Sementara itu, politikus PKS Fahri Hamzah menuding dalam RUU Ormas menunjukkan adanya ketakutan yang luar biasa dari pemerintah kepada Ormas. Sehingga dibentuk aturan yang sifatnya represif. “Saya khawatir ini muncul karena pemerintah atau negara secara keseluruhan kewalahan menghadapi kebebasan publik dan gagal mengatur lalu minta diskresi supaya bisa menindas secara berlebihan, gagal berantas terorisme minta kekuatan ekstra yudisial, gagal berantas narkoba juga demikian,” tambah dia. Karena tidak ada titik temu maka pimpinan DPR melakukan lobi dengan pimpinan fraksi-fraksi di DPR. Lobi ini menghasilkan kesepakatan ditundanya pengesahan RUU Ormas hingga 2 Juli 2013. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, lobi berjalan secara dinamis. Menurutnya, ada beberapa poin yang disepakati harus kembali dikaji dalam RUU

Ormas. “Menyampaikan apa yang telah kita putuskan dalam forum lobi, sangat dinamis, beberapa hal, banyak kajian yang dilakukan terhadap beberapa poin yang seluruhnya mengakomodir kehati-hatian kita,” jelas Taufik saat memimpin sidang lanjutan pengesahan RUU Ormas dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/6). Taufik menjelaskan, ada beberapa fraksi yang sepakat untuk mengesahkan, ada pula fraksi yang menolak disahkannya RUU Ormas pada sidang paripurna hari ini. Karena itu, diputuskan untuk dilakukan penundaan pengesahan hingga masa sidang paripurna berikutnya. “Kita sekaligus melaporkan ada beberapa yang setuju dan ada beberapa fraksi yang belum setuju. Akhirnya disepakati pimpinan fraksi kaitan dengan beberapa substansi, perlu adanya tahapan sosialisasi sekali lagi,” tegas dia. Menurutnya, RUU Ormas merupakan inisiatif DPR. Karena itu, tidak elok jika dilakukan pengambilan keputusan melalui sistem voting. “Mengingat RUU ini inisiatif DPR, tidak elok dilaksanakan sekarang, secara substansi perlu ada tahapan sosialisasi sekali lagi dengan difasilitasi pimpinan DPR mengundang seluruh stake holder. Kita akan ambil keputusan deadline,” katanya. Kecewa Pemerintah tampaknya kecewa dengan penundaan ini. “Ini sudah enam kali masa sidang, sudah mengundang berbagai elemen, mungkin ada ormas yang tertinggal

atau bagaimana,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Selasa (25/6) Menurut Gamawan, semua fraksi di DPR sebenarnya setuju terhadap RUU Ormas. Yang perlu dilakukan hanyalah sosialisasi sebelum pengesahan pada rapat paripurna minggu depan. “Nggak ada (penolakan). Penundaan saja, seminggu, minggu depan disahkan, Insyaallah. Tadi semua fraksi menyatakan seperti itu,” lanjutnya. Melalui masa sosialisasi tersebut, diharapkan ada saran dan masukan yang bisa dihimpun dari masyarakat. Dengan demikian, RUU Ormas bisa menjadi lebih akomodatif terhadap berbagai keinginan masyarakat. “Dan ini dibuka ruang oleh DPR untuk sosialisasi itu,” imbuhnya Tolak Sedangkan, Direktur Advokasi dan Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menolak RUU Ormas. RUU Ormas dinilai belum masuk dalam kategori mendesak karena cukup banyak pasal yang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan lain. “Jika RUU Ormas disahkan, nantinya akan mengakibatkan beberapa dampak yang merugikan, salah satunya kerancuan hukum di mana terjadi pencampuradukan antara yayasan dan perkumpulan yang sebetulnya adalah dua entitas berbeda. Yayasan adalah berdasarkan modal, sementara perkumpulan seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya berdasarkan keanggotaan,” imbuhnya. (gam/cea)

PENANGGULANGAN KORUPSI

KPK: Pemiskinan Koruptor Bukan Pelanggaran HAM MEDAN- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menegaskan pemiskinan dengan cara menyita harta benda koruptor, bukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). “Justru pelaku korupsi itulah yang bisa disebut sebagai pelanggar HAM, karena perbuatannya bukan hanya merugikan negara, melainkan juga dapat mengganggu perekonomian masyarakat,” katanya di Medan, Senin malam. KPK bekerja sama dengan Transparency International Indonesia mengadakan lokakarya bertajuk “Memperkuat Integritas Melalui Kemitraan Antarasektor Publik dan Swasta Dalam Mencegah Uang Pelicin dan Gratifikasi”. Workshop tersebut men-

jadi rangkaian agenda Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Anti-Corruption and Transparency Working Group (ACT-WG) 2013 di Medan, 2426 Juni 2013. Bambang mengatakan, harta dan kekayaan pelaku koruptor harus disita dan dikembalikan ke negara. “Penyitaan yang dilakukan KPK, tentunya harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya. Dia menyebutkan, perbuatan koruptor juga berdampak luas terhadap kelangsungan pembangunan di Indonesia, dan menimbulkan kemiskinan rakyat. “Pemberantasan korupsi itu harus dilakukan secara tegas,” katanya. Gratifkasi seks Wakil Ketua KPK menjelaskan, gratifikasi seks juga termasuk korupsi,

karena mempengaruhi seseorang atau kalangan pemerintahan untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara.

Justru pelaku korupsi itulah yang bisa disebut sebagai pelanggar HAM

Bambang Wijayanto Anggota KPK

Oleh karena itu, katanya, yang namanya gratifikasi adalah korupsi dan harus diproses secara hukum karena sama dengan praktik suap dan pembe-

rian uang pelicin. “Perbuatan gratifikasi itu juga termasuk pelanggaran hukum,” ucap dia. Bambang mengatakan, dalam penanganan kasuskasus korupsi yang terus semakin meningkat, KPK juga melakukan berbagai terobosan dengan melakukan kerja sama atau MoU dengan Vietnam dan China. Di Vietnam, KPK sedang melakukan pembaruan kerja sama yang selama ini dilakukan. Komisioner KPK sedang berada di Negeri Tirai Bambu untuk menjalin MoU. “KPK melakukan kerja sama dengan negara-negara tersebut, untuk meningkatkan kinerja institusi hukum itu dalam penanganan kasus korupsi,” kata Wakil Ketua KPK. (ant/mun/beth)


EKONOMI

13

RABU 26 JUNI 2013 NO.0146| TAHUN II

DITJEN PAJAK

Penerimaan Pajak Baru Mencapai 38, 6 persen J A K A RTA- D i r e k t o r a t Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak hingga 14 juni 2013 mencapai Rp 384,1 triliun. Realisasi ini diklaim lebih tinggi 6,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Divisi Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi mengatakan, penerimaan negara baru mencapai 38,6 persen dari target APBN Perubahan 2013 sebesar Rp 995 triliun. “Apabila menggunakan target pajak dalam APBNP 2013 sebesar Rp 995 triliun, maka pencapaian penerimaan pajak mencapai 38,6 persen,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Se-

lasa (25/6). Chandra mengklaim, realisasi penerimaan pajak masih cukup baik. Terlebih jika melihat kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian. Untuk mencapai target yang ditetapkan, DJP mengaku terus melakukan upaya penggalian potensi pajak terutama di sektor unggulan. “Secara nasional, mulai Juli 2013 ini Ditjen Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang bergerak di sektor properti,” tegas dia. Chandra menambahkan, hasil penelitian awal Ditjen Pajak, ada potential loss penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarn-

ya jual-beli tanah/bangunan termasuk properti, real estate dan apartemen. Potensi penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (developer, pengembang) karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori sangat sederhana. “Diharapkan dengan tambahan penerimaan pajak dari sektor properti dan ditambah dengan penggalian potensi pajak lainnya, penerimaan pajak tahun 2013 dapat tercapai,” tegasnya. (gam/abd)

NEGARA PENGHASIL KOPI

Produksi Kopi Nusantara Ketiga Terbesar di Dunia JAKARTA-Indonesia tercatat sebagai negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Vietnam, dengan kemampuan memproduksi sedikitnya 748 ribu ton atau 6,6 % dari produksi kopi dunia pada tahun 2012. Dari jumlah tersebut, produksi kopi robusta mencapai lebih dari 601 ribu ton (80,4%) dan produksi kopi arabika mencapai lebih dari 147 ribu ton (19,6%). “Luas lahan perkebunan kopi di Indonesia mencapai 1,3 juta hektar(ha) dengan luas lahan perkebunan kopi robusta mencapai 1 juta ha dan luas lahan perkebunan kopi arabika mencapai 0,30 ha,” ujar Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat ketika membuka Seminar dan Pameran Kopi Nusantara 2013 di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (25/6). Saat ini, kata dia industri pengolahan kopi merupakan salah satu industri prioritas yang terus dikembangkan. Untuk mendukung upaya itu, Kementerian Perindustrian telah menyusun Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Kopi. “Pengembangan industri pengolahan kopi di dalam negeri memiliki prospek yang sangat

baik, mengingat konsumsi kopi masyarakat Indonesia rata-rata baru mencapai 1,2 kg perkapita/tahun dibanding dengan negara-negara pengimpor kopi seperti USA 4,3 kg, Jepang 3,4 kg, Austria 7,6 kg, Belgia 8,0 kg, Norwegia 10,6 Kg dan Finlandia 11,4 Kg perkapita pertahun,” imbuh Menperin. Produktivitas tanaman kopi di Indonesia baru mencapai 700 kg biji kopi per ha pertahun untuk Robusta dan 800 Kg biji kopi per ha perTahun untuk Arabika. Sedangkan produktivitas negara tetangga seperti Vietnam telah mencapai lebih dari 1.500 kg/ ha/tahun. Di samping itu, Indonesia juga memiliki berbagai jenis kopi specialty yang dikenal di dunia seperti Gayo Coffee, Mandailing Coffee, Lampung Coffee, Java Coffee, Kintamani Coffee, Toraja Coffee, Bajawa Coffee, Wamena Coffee dan juga Luwak Coffee dengan rasa dan aroma khas sesuai indikasi geografis yang menjadi keunggulan Indonesia. “Dengan didorong oleh pertumbuhan kelas menengah dan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia, kinerja industri pengolahan kopi di dalam negeri mengalami peningkatan yang signifikan,” ujar Menperin lagi. Dia menjelaskan, per-

tumbuhan konsumsi produk kopi olahan di dalam negeri meningkat rata-rata 7,5% per tahun. Ekspor produk kopi olahan pada tahun 2011 yang mencapai lebih dari USD 268,6 juta meningkat menjadi lebih USD 315,6 juta pada tahun 2012 atau meningkat lebih dari 17,49%. Ekspor produk kopi olahan didominasi produk kopi instant, ekstrak, esens dan konsentrat kopi yang tersebar ke negaratujuan ekspor seperti Mesir, Afrika Selatan, Taiwan dan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina dan Singapura. Berbeda dengan ekspor yang meningkat, impor produk kopi olahan turun sangat signifikan. Impor kopi olahan yang mencapai lebih dari USD 78 juta pada tahun 2011 turun menjadi USD 63,2 juta pada tahun 2012 atau turun 19,01%. Impor terbesar dialami produk kopi instan dan disinyalir kopi instan yang diimpor adalah produk yang bermutu rendah.Untuk itu, Kemenperin sedang melakukan revisi Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instant yang selanjutnya akan diberlakukan secara wajib. Menperin mengharapkan, industri pengolahan kopi dapat melakukan diversifikasi produk. Artinya, tidak hanya dijadikan sebagai minuman tetapi juga dikembangkan dalam berbagai jenis seperti produk perawatan kecantikan (lulur), pharmasi, essen makanan dan promosi sesuai dengan permintaan masyarakat konsumen Indonesia terutama dalam teknologi proses dan desain kemasan produk. ”Dengan begitu, konsumsi kopi masyarakat Indonesia meningkat seperti halnya yang dilakukan oleh negara Brasil sebagai produsen kopi utama dunia yang telah mampu meningkatkan konsumsi kopi domestiknya menjadi 6 Kg perkapita pertahun,” tutup Menperin. (gam/abd)

RUU Redenominasi

DPR Setujui Pembentukan Pansus JAKARTA- Rapat Paripurna DPR memutuskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (redenominasi) dan menunjuk 30 anggota DPR dari sembilan fraksi menjadi anggota Pansus Redenominasi. “Melalu Rapat Paripurna ini kami sepakat dan memutuskan pembentukan Pansus RUU Perubahan Harga Rupiah,” Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan saat memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR Jakarta, Selasa (25/6). Sebagaimana diketahui, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mengusulkan untuk menyederhanakan harga rupiah dengan menghilangkan tiga angka nol.

Saat ini, upaya melakukan redenominasi tersebut sudah sampai pada tahap konsultasi ke publik. Taufik mengatakan, pembentukan Pansus RUU Redenominasi ini sebagai bentuk respons DPR terhadap usulan pemerintah. Selanjutnya, kata dia, DPR akan menggagendakan kembali proses pembahasan RUU yang akan dilaksanakan oleh anggota Pansus Redenominasi. “Saya kira ada sembilan fraksi yang mewakili di Pansus ini. Saat ini sudah ada nama-nama yang diusulkan dari masing-masing fraksi. Melalui Paripurna ini disetujui penunjukkan anggota pansus tersebut,” ujarnya. Anggota Pansus Peru-

bahan Harga Rupiah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Anna Mu’awanah mengatakan, setelah pengesahan pansus oleh DPR, langkah awal adalah membentuk struktur pansus, yakni ketua dan wakil ketua. “Habis ini kita akan rapat lagi untuk memilih ketua dan wakil ketua. Diharapkan sebelum reses, segera lah, sebelum akhir Juli ini,” kata Anna. Undang-undang redenominasi sendiri diharapkan selesai sebelum masa jabatan para anggota DPR selesai tahun depan. “Kita harapkan Undang-undang bisa selesai sebelum masa jabatan kita selesai, sebelum pemilu 2014 nanti,” tutur Anna. (gam/ bud)

BLSM JAKARTA. Menko Perekonomian Hatta Rajasa (tengah) membantu memverifikasi data warga yang berhak menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Kantor Pos Cililitan, Kramatjati, Jaktim, Selasa (25/6). Pemerintah menyalurkan BLSM pada tahap awal sekitar 4 juta rumah tangga sasaran penerima BLSM, dengan besaran Rp. 300 ribu untuk dua bulan bagi warga yang memiliki kartu perlindungan sosial (KPS).

Utang Swasta Mengerikan JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo mengungkapkan, kondisi utang luar negeri swasta sudah sangat mengkhawatirkan, mengingat pada September tahun ini akan ada utang jatuh tempo sebesar 41 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Kondisi ini kian membahayakan karena dalam beberapa bulan terakhir tren cadangan devisa di Bank Indonesia (BI) terus mengalami penurunan. “Kalau dilihat pola dan besaran utang swasta yang terjadi saat ini, kondisinya mirip-mirip dengan kondisi menjelang krisis 2008,” kata Sadar usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPR Jakarta, Selasa (25/6). Dengan demikian, jelas Sadar, kondisi utang luar negeri swasta perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan BI, karena rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) sudah mencapai 30 persen. “Utang luar negeri swasta saat ini sudah mengerikan, September ini akan ada jatuh tempo 41 milar dollar AS. Jadi, perlu dicari solusi dan mengantisipasi peningkatan-

nya,” ucap politisi dari Partai Gerindra tersebut. Namun, lanjut Sadar, krisis ekonomi seperti di 2008 akan bisa terhindar, apabila sebagian besar debitur swasta itu sudah memiliki cash collateral terhadap utangnya. “Tetapi, kalau mereka sampai menggerus cadangan devisa kita, maka ekonomi kita dipastikan akan terjungkal,” kata Sadar sembari menyebutkan, per Mei 2013 cadangan devisa di sebesar 104,8 dollar AS atau menurun dibandingkan sebulan sebelumnya yang masih 107,3 dollar AS. Berdasarkan data BI, hingga Februari 2013 total utang luar negeri swasta bank maupun bukan bank telah mencapai 127,092 miliar dollar AS. Jumlah ini lebih besar dibandingkan pada Januari 2013 yang hanya 125,05 miliar

dollar AS. Apalagi jika dibandingkan dengan bulan Februari 2012 yang jumlahnya sebesar 109,423 miliar dollar AS. Problem Serius Sementara itu, pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Dani Setiawan mengatakan problem konstitusional yang serius dari postur anggran pemerintah adalah tidak optimalnya pemerintah menggenjot penerimaan negara. Hal ini menyebabkan kebutuhan belanja yang terus meningkat, tidak dibarengi dengan pembiayaan yang cukup. Sehingga APBN selalu didesain defisit, yang oleh karena itu selalu mengandalkan utang. “Jika kita sebelumnya terus mempertanyakan kualitas penggunaan belanja yang tidak konstitusional dalam APBN, sudah saatnya saat ini kita mempertanyakan konstitusionalitas penerimaan negara. Mengapa target penerimaan dan rasio, pajak selalu kecil?,” ujar Dani dengan nada tanya.

“Mengapa pemerintah tidak punya strategi yang jelas untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam,” imbuh dia. Padahal optimalisasi penerimaan di sektor sumber daya alam dapat mengakhiri ketergantungan terhadap utang sekaligus dapat membuat anggaran menjadi seimbang, bahkan surplus. “Tetapi memang pemerintah memilih menempuh jalan paling gampang. Apalagi dibalik utang yang diterima ini ada fee. Inilah penyebab, mengapa kita tidak bisa lepas dari jebakan utang,” tutur dia. Dani mengingatkan pemerintah mengenai dampak negatif dari ketergantungan terhadap utang. Negara yang mapan secara ekonomipun bisa ambruk karena utang yang menggunung. “Sebelum terlambat, saya kira, pemerintah harus menghentikan kebiasaan mengandalkan pembiayaan negara dari utang. Resikonya terlalu besar bagi negara ini,” pungkas dia. (gam/bud)

Ambilalih Inalum

Pemerintah Siapkan Dana Rp 7 Triiliun JAKARTA- Pemerintah Indonesia akan mematangkan proses pengambilalihan seluruh saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari Nippon Asahan Aluminium (NAA) melalui perundingan yang akan digelar pada Juli 2013 di Singapura. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan Proyek Asahan atau PT Inalum akan beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 November 2013. Pengambilalihan itu sesuai dengan ketentuan dalam Master Agreement (MA).” Perundingan lanjutan pengakhiran Master Agreement Proyek Asahan Aluminium antara pemerintah Indonesia yang diwakilkan Tim Perunding dengan NAA Jepang akan dilaksanakan pada Juli 2013 di Singapura,” ujarnya Hidayat di Komisi VI DPR RI, Selasa (25/6). Hidayat berharap, pada pertemuan tersebut akan diperoleh kesepakatan baru terkait perbedaan perhitungan penetapan nilai buku Proyek Asahan. “Permasalahan utama ada pada perbedaa pendapat dalam tata cara perhitungan

penetapan nilai buku PT Inalum antara pemerintah Indonesia dan NAA,” ujar Hidayat yang juga sebagai Ketua Tim Perunding Inalum. Sejauh ini, jelas dia, pihak Indonesia menginginkan nilai buku tanpa revaluasi aset, sedangkan Jepang menginginkan nilai buku termasuk revaluasi aset. “Tetapi, kedua belah pihak sudah sepakat mekanisme transaksi melalui transaksi pengambilalihan saham, dimana nilainya berdasarkan nilai buku aset,” paparnya. Kesepakatan lainnya, jelas Hidayat, pengambilalihan 58,88 persen saham Inalum akan dilakukan pada 1 November 2013 berdasarkan provisional price (harga sementara). “Dana yang dibutuhkan pengambialihan saham ini sebesar USD109 juta atau setara dengan Rp7 triliun,” kata Hidayat. Untuk menguasai PT Inalum, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 7 triliun. Dana tersebut, kata MS Hidayat merupakan dana yang akan diambil dari APBNP 2012 dan APBN 2013. “Dana akan digunakan untuk pem-

belian aset, dana contigency, serta biaya operasional perusahaan selama masa transisi,” tutur Hidayat. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan kelembagaan dan proses bisnis, serta manajemen baru bagi PT Inalum paska pengambilalihan. Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan pengembangan kawasan industri terpadu di Kuala Tanjung dan promosi investasi industri hilir produk aluminium. Investasi awal PT Inalum adalah sebesar 411 miliar yen tahun 1978, dengan komposisi saham saat ini adalah pemerintah RI sebesar 41,12 persen, dan investor Jepang 58,88 persen. Jumlah karyawan 2.000 orang dengan pemasaran sebesar 60 persen ke Jepang dan 40 persen ke pasar dalam negeri. Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah memutuskan Inalum akan diambilalih dengan dana Rp 7 triliun. Dia yakin pembelian perusahaan itu membantu Indonesia mengurangi impor bahan jadi aluminium.

“Kenapa kita perjuangkan (pembelian Inalum) ya tentu saja, industri aluminium itu hilirnya besar sekali impor kita. Contoh untuk rak-rak buku, filing cabinet, rangka kusen, rangka untuk rumah. semua pakai aluminium. Sekarang listrik mulai, rangka transmisi. dan diperkirakan ke depan akan terus meningkat,” ujar Hatta. Inalum berdiri pada 1976, dengan 58 persen sahamnya dikuasai konsorsium 12 perusahaan Jepang, termasuk Mitsubishi Corporation. Pada 2012 penjualan aluminium jenis ingot dari Inalum mencapai 198.003 ton. Dengan rincian, diekspor ke Jepang sebesar 115.002 ton dan dipasok ke pasar domestik sebesar 83.001 ton. Inalum merupakan satusatunya perusahaan peleburan alumunium di Asia Tenggara yang memiliki fasilitas lengkap. Tim Pengambilalihan Inalum menyarankan sejak bertahun lalu, bahwa pemerintah dapat memanfaatkan pabrik ini sebagai fondasi integrasi industrialisasi di Indonesia. (gam/bud)


14

TAPAL KUDA

RABU 26 JUNI 2013 NO.0146| TAHUN II

RASKIN

Jatah Raskin ke 13 Hingga ke 15 Segera Didistribusikan ROBOLINGGO – Sebanyak 697.275 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) di Kota Probolinggo menerima bantuan beras untuk warga miskin (raskin). Pemkot Probolinggo akhirnya memastikan jatah beras miskin (Raskin) ketiga belas hingga kelima belas akan segera didistribusikan. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi, Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Pemmas) Kota Probolinggo. S. Parwono, mengatakan rencana distribusi itu akan diawali dengan kegiatan sosialisasi. “Segera pemerintah kecamatan dan kelurahan akan kami kumpulkan untuk menjelaskan rencana distribusi raskin ketigabelas ini,” katanya, kepada wartawan, Selasa (25/6). Ia mengatakan, distribusi raskin dimulai bulan Juni sampai September 2013. Jumlah tersebut cukup meng-

GELAR BUDAYA ANTI POLITIK UANG. Sejumlah remaja menunjukkan selebaran anti politik uang di Alun-alun Kota Madiun, Jatim, Selasa (25/6). Jelang Pilkada Kota Madiun sejumlah seniman di Kota Madiun menggelar gelar budaya dan deklarasi anti korupsi dan politik uang agar tercipta suasana Pilkada Kota Madiun pada Agustus 2013 yang kondusif.

Kenaikan Tarif Angkot Ditunda PROBOLINGGO- Rencana kenaikan tarif angkutan kota (angkot) mulai menjadi perhatian. Tak terkecuali Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo. Opsi yang ditawarkan oleh Paguyupan Sopir dan Organda dengan skema Rp.4.000 bagi penumpang umum dan Rp.3.000 karyawan, pabrikan dan pelajar, dinilai terlalu tinggi. “Pada mulanya kami minta kenaikan Rp. 4.000 sesuai hitung-hitungan kami. Namun, Dishub rupanya punya perhitungan tersendiri, sehingga setelah diskusi kami belum sepakat untuk tarif angkutan kota, antar kota antar provinsi,” kata Sayudi, Ketua Paguyuban Sopir Angkutan Umum Kota Problinggo, dalam rapat koordinasi bersama Sekdakot, Dishub, Satlantas Polres Probolinggo Kota, beserta Organda, Selasa (25/6). Sayudi mengatakan, berdasarkan fakta dilapangan, pada setiap angkutan kota telah menaikan tarif menjadi Rp.4.000, bertepatan dengan keputusan pemerintah menaikkan harga premium menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. “Kadangkala pulang pergi penumpang kosong. Tarif baru membuat sopir bagaikan buah simalakama, kalau tidak dinaikan darimana untuk uang setoran. Fakta dilapangan penumpang lebih banyak menggunakan sepeda motor. Sopir serba susah, meskipun tarif dinaikan penumpang juga sepi,”keluh Sayudi. Menyikapi keluhan itu, Sekdakot Probolinggo, Johny

Hariyanto, menyatakan akan mengkaji terlebih dahulu tariff angkutan kota. Dan berharap bagi pengusaha biaya setoran jangan dinaikan terlebih dulu, sekalian tahu keseimbangannya berapa dari penumpang. “Kita akan laporkan pada Walikota Probolinggo untuk mengusulkan kenaikan tarif angkutan kota sebesar Rp.3.500, yakni untuk karyawan dan pabrikan sebesar Rp.3.000, penumpang umum Rp.3.500, dan pelajar Rp.2.000. Kita riskan kala naik 40 persen, bilaman tidak disetujui Gubernur,”terang Sekdakot Probolinggo. Secara formal, lanjut dia, pemkot Probolinggo menetapkan kebijakan itu harus berlandaskan hukum. Walaupun sopir mengaku tarif Rp.3.500 banyak penumpang membayar Rp.3.000.” Jangan sampai mempengaruhi sopir angkot yang lain, hingga tidak mau mengambil penumpang,”ucap Johny Hariyanto. Mendengar hal itu, Ketua Paguyuban Sopir Angkot, menyatakan tetap pada pendiriannya sepakat menaikan tarifmenjadi Rp.4.000. “Kami berharap kebijakan Pemkot Probolinggo yang pro sopir,

pro womg cilik. Padahal tiap tahun, sebanyak 215 sopir angkot membayar retribusi sebesar Rp.500 ribu pertahun. Faktanya, angkutan kota dan sopirnya tidak pernah diperhatikan,”celetuk Suyudi. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo, Sunardi, mengungkapkan memang kenaikan tarif angkutan kota perlu perlu dibijaksanai akibat kenaikan BBM yang berimbas pada angkutan kota. Kalau hitung-hitung kenaikan tarif angkot, lanjut dia, untuk karyawan, pabrikan sudah kenaikannya 50 persen. Hal ini, memang bisa disikapi karena sudah tercukupi. Ketentuan kenaikan dari pemerintah 20 persen, dan organda mengusulkan 30 persen. Akhirnya pemkot mengambil jalan tengah. “Apapun yang dilakukan dilapangan, harus ada landasan hukumnya. Saya minta kearifan sopir angkot dilapangan, karena penrikan ongkos jarak jauh dan dekat sama saja. Jadi sama-sama enak kalau dilapangan tetap Rp.3.500. Tak hanya itu, Sunardi, meminta untuk berfikir secara realistis. Toh dilapangan, empat bulan sekali dilakukan evaluasi,” ,”terang Sunardi. Tak berhenti disitu, seluruh Paguyuban Angkutan Kota Probolinggo tetap bersikukuh. “Kalau pemkot tetap ngotot tarif Rp.3.500, pagayuban masih pikir-pikir lagi. Itu yang kami inginkan. Jika masih ada masyarakat Kota Probolinggo mengada-ada, itu hanya sege-

lintir orang, tapi faktanya sadar semua atas kenaikan tariff menjadi Rp.4.000,”ucap Sayudi. Pihak Dishub Kota Probolinggo, akhirnya memutuskan untuk melakukan jajak pendapat selama seminggu, untuk mengetahui seberapa besar tanggapan masyarakat tentang kenaikan tariff angkot menjadi Rp.4.000.”Jangan naikan sekarang, karena masyarakat belum tahu persis kenaikan tariff angkot,”tutur Sunardi. Kenaikan Harus Rasional Rencana kenaikan tarif angkutan kota dari Rp 3.000 menjadi Rp 4.000, dinilai sangat memberatkan. Kalangan pengguna jasa angkot keberatan jika tarifnya dinaikkan dengan harga yang cukup fantastis. Salah satu warga Fachriyani,(20), menolak kenaikan tarif angkutan kota hingga Rp 4.000 tersebut. Ia mengaku, usulan kenaikan tersebut terlalu tinggi. Nilai itu dianggapnya sangat memberatkan, khususnya wong cilik. “Saya tidak sepakat kalau kenaikannya sampai Rp 1.000. Itu sangat berat karena kenaikannya sangat signifikan,” keluhnya. Dia mengaku tak menolak tarif angkot naik ketika harga bahan bakar minyak (BBM) jadi dinaikkan. Namun kenaikan BBM yang diperkirakan hanya naik Rp1.500 khususnya untuk jenis premium, jangan dijadikan alasan untuk menaikkan tarif angkot dari Rp.3.000 menjadi Rp. 4.000. Para pengguna jasa angkot, kata dia, akan merasa sangat berat dengan angka kenaikan tersebut. Berbeda dengan Yulianti, (24) warga Jalan KH. Hasan Genggong, mengaku sepakat dengan usulan kenaikan tarif angkot menjadi Rp 4.000. Menurutnya, sebagai karyawan swasta yang menggunakan jasa angkot, kenaikan sebesar itu dianggap sangat rasional. “Saya sepakat. Asalkan naiknya Rp.1.000 saja. Apalagi jika kenaikannya masih dalam batas kewajaranitu,” kata Yulianti. Jika usulan kenaikan itu tidak rasional, lanjut dia, maka kemungkinan akan banyak orang mencari alat transportasi alternatif selain angkot. Malah, sebagian dari mereka akan beralih membeli kendaraan roda dua, kendati dengan cara kredit. “Daripada mengeluarkan puluhan ribu rupiah setiap hari, , lebih baik diinvestasikan membeli sepeda motor,”pungkasnya. (hud).

ingat alokasi raskin hanya 697.275 KK, beras tersebut disalurkan. “Sudah banyak kecamatan dan kelurahan yang menanyakan raskin ketigabelas hingga kelima belas ini dan secara umum kami sudah siap menyalurkan,”ujar Parwono.. Parwono Menambahkan, Pemkot Probolinggo, akan menerapkan sistem cash and carry, atau bayar dulu baru ambil barang pada penyaluran itu. Kelurahan harus melunasi hasil penjualan beras (HPB) sesuai dengan alokasinya, sebelum pendistribusian dilakukan. “Mengingat disalurkan akhir tahun, jadi harus lunas dulu, sehingga pemerintah kabupaten tidak kesulitan administrasi dalam penyaluran tahun 2014 mendatang,”tandasnya. Rincian pagu raskin ketiga belas hingga kelima belas, untuk Kota Probolinggo ta-

hun 2013, yakni Kecamatan Mayangan 130.275 KK, Kecamatan Kanigaran 144.270 KK, Kecamatan Wonoasih 139.779 KK, Kecamatan Kedopok 167.895, dan Kecamatan Kanigaran 115.605 KK.(hud).

BUMI BLAMBANGAN

Ringgo Agus Rahman Terkesan Syuting BANYUWANGI - Aktor muda Ringgo Agus Rahman mengaku sangat terkesan saat dilakukan syuting film pendek di beberapa lokasi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. “Saya kagum bersihnya udara Kota Banyuwangi yang bebas polusi dan saya jatuh cinta dengan Bumi Blambangan karena keramahan penduduknya,” kata Ringgo di sela-sela jamuan nasi tumpeng bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Pendopo Shaba Swagata, kabupaten setempat, Selasa. Production House (PH) pembuat film televisi (FTV) memilih Banyuwangi menjadi lokasi syuting sekaligus menjadi inspirasi judul di FTV. Motion Picture akan membuat dua FTV sekaligus yakni berjudul “Lari dari Kawin Lari” dan “Banyuwangi Sunrise of Love” dengan bintang utama Ringgo Agus Rah-

man dan Sabay Morsech. “Kalau nanti saya nikah, saya ingin bikin rumah di sini saja. Kayaknya adem dan damai, meski ditengah kota dan tidak hiruk pikuk, tenang dan nyaman,” ucap mantan kekasih Revalina S. Temat itu. Aktor yang melejit lewat film “Jomblo” dan “Ujang Pantry” itu juga memuji sambutan Bupati Banyuwangi dan pemerintah daerah setempat yang sangat ramah kepada crew SCTV dan para pemain film. “Saya sudah sering syuting ke mana-mana, sambutannya biasa aja dan habis syunting langsung balik ke Jakarta. Tetapi, di Banyuwangi luar biasa, sangat hangat dan saya bangga bisa ke sini,” ucap aktor jenaka itu. Pemeran film “Get Married” itu juga berjanji akan mempromosikan Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu destinasi wisata terke-

muka di Indonesia. Sementara sutradara Motion Picture, Dwi Ilalang mengaku kagum dengan potensi alam yang dimiliki kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu. “Banyuwangi sungguh menakjubkan. Saya kagum ada daerah yang potensinya bagus tapi tidak diangkat. Ini yang menginspirasi saya menjadikan Banyuwangi sebagai salah satu judul film ‘Banyuwangi Sunrise of Love’,” tuturnya. Menurut dia, syuting film yang memakan waktu sekitar dua pekan itu banyak mengambil lokasi yang memiliki pemandangan laut dan pegunungan karena isi dari cerita film tersebut komedi pop romantis. “Kami juga melibatkan 18 orang asal Banyuwangi untuk ikut andil dalam film pendek yang dibintangi Ringgo Agus Rahman dan Sabay Morsech,” ujarnya. (ant/rah)

PENGGUNAAN APBD

Pemprov Datangkan KPK ke Jatim GRESIK - Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mendatangkan tim pemeriksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke wilayah itu untuk mengawasi penggunaan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah atau APBD menjelang pelaksanaan Pemilukada Jatim. Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat berada di Gresik, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin dianggap telah memanfaatkan APBD Jatim dalam rangka pencalonannya untuk maju kembali menjadi calon gubernur karena posisinya saat ini adalah incumbent atau petahana. Oleh karena itu, menjelang pelaksanaan Pemilukada Jatim yang akan digelar tanggal 29 Agustus 2013, pihaknya yang saat ini masih menjabat sebagai gubernur telah berinisiatif untuk memanggil KPK untuk melakukan audit keberadaan APBD. “Kedatangan KPK ke Jatim adalah untuk mengaudit APBD Jatim, karena banyaknya isu yang beredar jika saya dan Syaifullah Yusuf akan menggunakan dana APBD untuk biaya kampaye,” katanya di Gresik. Sokarwo menjelaskan bahwa KPK sudah

mulai bekerja di lingkungan kantor Pemprov Jatim sejak tanggal 3 Juni 2013 untuk mengecek semua penggunaan APBD Jatim yang dikaitkan dengan kampanye untuk pemilukada. “Ini saya lakukan agar tidak muncul kritikan penggunaan uang APBD Jatim sebagai dana kampanye,” kata Soekarwo yang akrab dipanggil Pakde Karwo itu. Menurut Soekawro, pemanggilan tim pemeriksa dari KPK ke Jatim karena pihaknya ingin tetap menggunakan moral dalam rangka maju kembali bersama Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jatim. “Meski saya sebagai incumbent, tapi tidak separah itu dengan menggunakan dana APBD untuk maju kembali,” kata Pakde Karwo itu menegaskan. Sebelumnya, pasangan Soekarwo dengan Saifullah Yusuf atau Karsa jilid II telah melakukan deklarasi untuk mencalonkan kembali pada Pilkada 2013 pada 9 Februari 2013 di Surabaya untuk maju kembali menghadapi Pemilihan Gubernur Jatim periode 2014-2019. (ant/rah)

DIDUGA TERORIS

Jenazah Pelaku Bom Poso Dimakamkan LAMONGAN - Jenazah pelaku bom bunuh diri Poso, Zainul Arifin (34) dimakamkan di pemakaman umum Desa Blimbing, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Selasa. Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Toha Mansur mengatakan pemakaman dilakukan setelah jenazah tiba di rumah duka pada Selasa siang. “Yang membawa pulang jenazah adalah pihak keluarga setelah sekian lama berada di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan,” katanya.

Dalam pemakaman tersebut, sempat terjadi aksi ketegangan antara warga dengan anggota Laskar Jihad. Ketegangan terjadi akibat pihak Laskar Jihad memasang spanduk di depan gang rumah pelaku, namun ketegangan itu bisa direda dengan pengertian sejumlah warga. “Sudah tidak terjadi apa-apa dan sudah selesai,” ujar salah satu warga. Selain itu, dalam pemakaman tersebut juga sempat menjadi perhatian masyarakat sekitar dan memacetkan kawasan jalan pantura Lamongan. Kemacetan terjadi saat

mobil ambulan pembawa peti mati tiba di rumah duka, dan menjadi tontotan ribuan warga. Usai disholatkan di masjid setempat, jenazah dibawa ke pemakaman umum diiringi sejumlah kerabat dan beberapa rekan pelaku dari Laskar Jihad. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto di Jakarta mengatakan, tempat tanggal lahir pelaku adalah Lamongan, 26 Juni 1979 dan semasa hidupnya aktif di pengajian di pondok pesantren Lamongan. (ant/rah)


OPINI

15

RABU 26 JUNI 2013 NO. 0146 | TAHUN II

BLSM itu Sebenarnya Gratifikasi

salam songkem KPU Penentu Berkah

D

eadline status pasangan Gubernur Jatim Khafifah Indar Parawansa yang berpasangan dengan Herman(Berkah) antara tanggal 8-14 Juli semakin dekat. Kini KPU Jatim mengirimkan surat ke KPU RI mengenai permasalahan pilgub Jatim. Berdasarkan konsultasi yang dilakukan KPU Jatim kepada KPU RI itu dapat diprediksi nasib pasangan Berkah ada di tangan KPU RI. Setidak-tidaknya, hasil konsultasi yang diberikan KPU RI akan menjadi pertimbangan KPU Jatim untuk menentukan keputusan menetapkan dukungan sah kedua partai non parlemen, PPNUI dan PK kepada Berkah ataukah pada PK. Memang upaya konsultasi itu dilakukan oleh KPU Jatim karena dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya KPU Jatim tidak ingin menetapkan suatu putusan mengenai kepesertaan pasangan Berkah di pilgub Jatim secara serampangan. KPU Jatim memang harus bekerja professional, agar dapat menghasilkan suatu ketetapan peserta Pilgub Jatim secara cermat dan berdasar. Karena penetapan keputusan tersebut merupakan awal dari rangkaian demokrasi di Jawa Timur, yang akan mempengaruhi terhadap kwalitas pelaksanaan Pilgub Jatim pada tanggal 29 Agustus mendatang. Faktor lain yang juga membuat KPU Jatim berkonsultasi kepada KPU RI disebabkan oleh upaya KPU Jatim yang merasa gagal mendapatkan AD/ART Partai PPNUI dan PK yang bisa dijadikan dasar untuk mengabsahkan dukungan pada salah satu pasangan cagub-cawagub Jatim. Memang selama ini, PPNUI dan PK memiliki dualisme dukungan terhadap pasangan Khafifah-Herman juga terhadap Soekarwo-Saifullah Yusuf. Dualisme dukungan kedua partai tersebut sejatinya bentuk indisiplin dukungan partai tersebut. Konon diprediksi karena dipengaruhi oleh pasangan cagub-cawagub incumbent untuk mensabotase pasangan Khafifah-Herman dari pesta pilgub Jatim. Benarsalahnya sabotase itu hakikatnya menjadi pernik demokrasi di Jawa Timur yang membuat KPU Jatim kalang kabut. Berbagai pihak yang berkepentingan dengan pilgub Jatim memang sedang bergerilya untuk memenangkan pertarungan demokrasi di Jatim. Upaya-upaya yang sesungguhnya dapat mencederai pemilu kerap terbaca di media, dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menduduki kursi tertinggi di pemprov Jatim. Sebuah upaya yang semestinya tidak dilakukan karena hanya menimbulkan gejolak dan pembelajaran politik yang tak etis. Sebagai politisi yang mengincar orang nomor 1 dan 2 di Jatim, masing-masing cagub-cawagub dan pendukungnya seyogyanya dapat menghargai kebebasan etik politik. Dengan etika politik yang baik, maka pelaksanaan proses pilgub Jatim dapat dipastikan berjalan sesuai keinginan warga Jatim. Bahkan KPU Jatim pun tak akan dibuat pusing dengan permasalahan yang seharusnya tidak terjadi.(*)

Abdus Salam

Desainer Grafis di eLSA Semarang dan LPM Justisia

G

ong kenaikan harga BBM sudah ditabuh, pemerintah akhirnya memutuskan menaikan harga BBM pertanggal 22 Juni 2013 pukul 00.00 WIB. Harga premium yang semula Rp. 4.500 naik Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter, sedangkan harga solar Rp. 4.500 naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter. Semenjak diinformasikan kepastian kenaikan harga BBM hari Jumat pukul 10.00 WIB, antrian panjang disetiap SPBU terlihat mengular. Masyarakat tetap berusaha ingin memborong BBM sebelum harga naik. Walaupun keputusan kenaikan harga BBM ini menuai pro-kontra pemerintah tetap saja memutuskan menaikan harga BBM. Demontrasi yang terjadi di beberapa wilayah, bahkan sampai terjadi bentrok ternyata tidak mengefek terhadap keputusan kenaikan BBM tahun ini. Sekarang BBM sudah naik, BLSMpun mulai dibagikan. Presiden SBY membagi tugas kepada para menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II untuk mensosialisasikan BLSM ini. Presiden dan para Menteri turun langsung keseluruh wilayah di Indonesia. Antara lain di Bogor oleh Presiden Republik Indonesia, Jakarta Pusat-Menteri Dalam Negeri, Jakarta Mampang-Menko Perekonomian, Jakarta Jatinegara-Menko Kesra, Jakarta Utara-Menteri Kehutanan, Jakarta Barat-Menteri Perdagangan, Jakarta Selatan-Menteri Perumahan Rakyat, Jakarta Timur-Menkop dan UKM.

GTT Masuk Tiap Hari

A

masyarkat (BLSM) pada dasarnya adalah suap politik buat rakyat sekaligus pencitraan menjelang Pemilu. Karena itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM dengan memberikan kompensasi BLSM kepada masyarakat tidak mampu. Besaran pemberian BLSM 150 ribu pada dasarnya tidak serta merta meringankan beban, karena besaran pemberian BLSM tidak sebanding dengan harga-harga yang melambung tinggi semenjak harga BBM naik. Apalagi pemberian BLSM hanya berlangsung sementara, padahal harga BBM dan kenaikan harga lainnya terus berlangsung. Dikutip dari www.koran-sindo. com “PDIP tidak setuju karena itu program pencitraan, bahkan bisa dikatakan suap politik,” kata anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDIP Dolfie OFP di Gedung DPR, Jakarta. Menurut dia, alasan pemerintah hendak menaikkan harga BBM bersubsidi saja sebenarnya tidak bisa diterima. Apalagi kebijakan kompensasi dari efek kenaikan harga BBM tersebut. Menurutnya kenaikan harga BBM bersubsidi memang menjadi domain pemerintah. Namun, alasan yang disampaikan pemerintah dalam rencana kebijakan tersebut justru akan menimbulkan masalah baru, yakni makin banyaknya masyarakat miskin. Pemberian BLSM terhadap masyarakat miskin menunjukkan kelemahan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang melanda Indonesia. Dengan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada masyarakat, bukan mengurangi bahkan mengentaskan kemiskinan, melainkan mendidik masyarakat yang tergolong mampu menjadi miskin dan yang miskin semakin miskin. “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin” Bagaimana tidak, fakta di masyarakat ketika ada pemberian dari pemerintah baik berupa raskin, bantuan kompensasi BBM entah apalah dan dalam wujud apa, pasti berbondong-bondong masyarakat ingin mendapatkan bantuan tersebut, entah itu keluarga yang tergolong mampu

atau benar-benar miskin. Berbondong-bondong orang mendaftarkan ke RT atau ke Kelurahan setempat, mendaftarkan diri sebagai orang kurang mampu atau miskin, guna mendapatkan bantuan tersebut. Bahkan Masyarakat bekerjasama dengan pihak RT, Kelurahan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Pemerintah harus pintarpintar membaca keadaan semacam ini, jangan cuman pintar dalam membohongi masyarakat demi kepentingan pribadi maupun politik. Kalau pemerintahan sudah seperti ini, bagaimana Negara bisa terbebas dari kemiskinan, menambah kemiskinan dan mempertahankan kemiskinan merajalela itu lebih tepatnya. BLSM rentan dengan muatan politik, terlebih BLSM diberikan ketika menjelang Pemilu. Ini memberikan kesempatan para partai politik untuk mulai menonjolkan diri dan kesempatan untuk mencitrakan partai politiknya kepada masayarakat luas. Pengamat politik dari LIPI, Prof Dr Siti Zuhro mengatakan, rakyat saat ini sudah cerdas dalam menilai kebijakan yang dikeluarkan atas isu kenaikan harga BBM yang akan diterapkan pemerintah sebagai syarat politisasi lantaran mendekati Pemilu 2014. Meski masa pemerintahan Presiden SBY akan berakhir pada 2014.(www. suaramerdeka.com) Siapa yang tidak mau mendapatkan bantuan apalagi bentuk uang, semua pasti mau. Logikanya jika pemerintah masih saja memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk matengan atau instant kemiskinan akan tetap subur dan berjaya di negeri yang digembar-gemborkan kaya SDAnya. Seharusnya pemerintah memberikan alat (pekerjaan) kepada rakyatnya, agar rakyat itu mandiri. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan lapangan pekerjaan yang luas, memberikan upah pekerja yang layak dengan situasi sekarang. Jangan hanya fasilitas mewah terhadap anggota dewan, yang ngakunya perwakilan rakyat, tapi tidak pernah mendengarkan suara rakyatnya. Rapat kabinet saja mirip serial komedi yang bercanda seenaknya saja, begitu kok membela rakyat. Wallahu a’lam bis-shawaab. =

Menekan Angka Sarjana Praktis

U

paya memaksa GTT (THL) yang terjaring dalam database, baik kategore 1 maupun kategore 2 (K1 dan K2) masuk tiap hari sebagaimana terjadi di Sampang dan Sumenep merupakan kebijakan yang sangat merugikan para GTT. Sebab GTT, meskipun masuk database masih belum jelas nasibnya. Hingga saat ini, K1 masih belum turun SK-nya. Sedangkan K2 juga masih akan dites dan belum tentu menjadi CPNS, kecuali yang beruntung. Apalagi, GTT belum menerima honorarium yang layak, sebab mayoritas GTT hanya menerima HR Rp 50.000 tiap bulan. Sehingga sangat naïf bila pemerintah memperlakukan para GTT sebagaimana guru yang sudah PNS. Memang, sebagai tenaga pendidik, GTT hakikatnya sama dengan guru PNS. Baik guru tidak tetap maupun guru yang PNS memiliki tanggungjawab yang sama, mencerdaskan para peserta didik di lembaganya masing-masing. Sungguh pun begitu, realitanya jam mengajar diberikan kepada guru yang PNS. Sedangkan GTT hanya dijadikan pendamping yang sama sekali tidak diberi hak memiliki jam mengajar, meskipun sebenarnya lebih dominan GTT yang mengisi pembelajaran di kelas. Ilustrasi faktual tersebut cukup memiriskan hati. Apalagi sejumlah kepala sekolah di beberapa kabupaten di Madura mengaku menerima instruksi dari atasannya agar para GTT yang telah masuk K1 dan K2 diwajibkan masuk tiap hari. Bila pernyataan itu memang benar, maka kebijakan tersebut semestinya dikaji ulang, karena sangat mendiskriminasi GTT atau THL. Bahkan di Bangkalan, sebanyak 1.337 K1 dan 4.406 THL K2 menjadi korban. Mereka yang dijanjikan dapat SK dan lulus menjadi CPNS dipaksa harus membayar Rp 4555 juta. Itu juga menjadi bukti empirik bahwa K1 dan K2 bukan jaminan mulus terangkat jadi CPNS. Bila seperti itu realitanya, tidak seharusnya GTT K1 dan K2 dipaksa harus masuk mengajar setiap hari. Dewan Pendidikan dan Dewan Perwakilan Rakyat semestinya responsif terhadap permasalahan K1 dan K2. Namun selama ini, Dewan Pendidikan maupun para legislatif menutup mata. Mereka pasif dan bekerja di belakang meja sambil menikmati gaji, tanpa mempedulikan apa yang terjadi sesungguhnya di dunia pendidikan di daerahnya. Instansi terkait, Disdik apabila tidak menginstruksikan kepada jajaran di bawahnya agar K1 dan K2 dimasukkan tiap hari, sejatinya dapat mengatasi perlakuan sewenangwenang terhadap sejumlah K1 dan K2 tersebut. Oknum UPT atau penguasa lembaga pendidikan negeri yang telah memperlakukan K1 dan K2 sebagaimana PNS setidaktidaknya diberi pemahaman bahwa K1 dan K2 masih belum menjadi CPNS. Sehingga mereka tak lagi memaksakan kehendaknya menekan K1 dan K2 masuk tiap hari ke tempatnya mengajar. Kecuali apabila para GTT K1 dan K2 itu sudah terangkat menjadi CPNS.(*)

Jakarta Fatahillah-Menteri Pemberdayaan Perempuan, Bandung-Menteri PPN/Bappenas, Semarang-Menteri Pertahanan, Yogyakarta-Menteri Pemuda dan Olahraga, Banjarmasin-Menteri Riset dan Teknologi, Denpasar-Menteri ESDM, Surabaya-Menteri Pendidikan Nasional, Medan-Menteri Komunikasi dan Informatika, Palembang-Menakertrans (www.berita8.com), serta masih banyak lagi dan berlanjut pada hari senin 24 Juni 2013. Tebar pesonanya para menteri di Kabinet Indonesia bersatu jilid II ke masyarakat ini sudahlah tidak aneh lagi. Selain mencari nama kepada masyarakat, juga mencitrakan kepada masyarakat kalau pemerintah itu peduli terhadap masyarakat miskin. Masyarakat sekarang sudah pintar, dan mengerti akting-akting yang dilakukan para pejabat pemerintahan sekarang ini. Jika pejabat pemerintah turun ke masyarakat langsung, sudah pasti para pejabat pemerintahan ini ada maksud dan tujuan tertentu. Tidak jauh beda dengan para politisi yang berkampanye untuk minta dukungan suara. Para menteri-menteri SBY ini juga sama saja, menterimenteri yang turun dimasyarakat ini bahkan ada yang diprediksikan kandidat calon presiden tahun depan. Ada yang perlu digaris bawahi ketika para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini tebar pesona kepada masyarakat, tapi ada satu menteri dari ketiga puluh satu menteri yang tidak ikut ditugaskan dalam tebar pesona BLSM, yaitu Menteri Pertanian Suswono, Padahal dua rekannya sesama Kader PKS yakni Menkominfo Tifatul Sembiring dan Mensos Salim Segaf Al-Jufri terlibat dalam kegiatan tebar pesona BLSM. Ada apakah ini? Apakah ada muatan politis dari kejadian ini?? Bisa juga semua ini adalah skenario yang sudah dibuat presiden. Untuk mensukseskan sesuatu biasanya harus ada yang dikorbankan, atau sering dikenal dengan “tumbal”. Apakah Suswono yang menjabat Menteri Pertanian ini sebagai “tumbal” pemerintah untuk mensukeskan kenaikan BBM dan pemberian BLSM ini? Bantuan langsung sementara

Mahfudh Fauzi

Peraih Beasiswa Monash Institute

A

menangi jaman edan, Ewuh aya ing pambudi, Milu edan nora tahan, Yen tan milu anglakoni, Boya kaduman melik”. Bahasa sederhananya, hidup di zaman edan memang repot. Dan jika tidak disikapi dengan edan pula, maka tidak kebagian. Itulah sekapur sirih Ronggo Warsito yang serasa giris dengan keruhnya zaman. Ya, potretnya memang demikian. Walaupun toh zaman nyentrik, namun terekam buram. Ironis, seluruh elemen secara kompak memakai kacamata kuda. Alhasil, hanya tahta, harta, dan wanitalah yang menjadi prioritas utama. Tanpa terkecuali para civitas academika. Memang benar, sesuai rumusan Zainal Abidin setidaknya hidup butuh intelektual, spiritual, dan finansial. Namun, jika untuk meraihnya dengan tangan “berlumpur”, maka jangan heran jika endingnya hancur. Diakui, tidak seluruhnya civitas academika dapat dikambinghitamkan. Toh ada mahasiswa yang mampu mengibarkan bendera merah putih di luar negeri, dengan hasil prestasinya. Namun, kalkulasinya sangat limit dan tak sebanding dengan jumlah mahasiswa keseluruhan. Alhasil, output kampus hanya meramaikan jumlah pengangguran negeri. Nah, karena itu, jika problematika tersebut dibenturkan dengan bahasa

halus dan menjurus Ronggo Warsito di atas, maka dalam hal ini gelengan kepala tidak berlaku. Silahkan saja diraba, pasti seluruh badan “lusuh dan compang-camping”. Agama yang secara hakikatnya sebagai petunjuk arah mata angin, negara yang pada dasarnya sebagai payung pelindung, secara terstruktur tergerus oleh “amarah” zaman edan. Sangat disayangkan, bahwa realitanya memang demikian. Seluruh komponen eksternal mahasiswa pun mengalami kedegradasian. Cukup menarik, agama yang dalam logika sederhananya sebagai pengontrol jiwa ke arah yang lebih baik, justru terkesan sebagai tempurung untuk menyembunyikan kedok kotornya. Tak jarang pula agama diobral dan diperjualbelikan. Toh memang potretnya, agama telah teranak tirikan. Terutama mahasiswa yang notabene justru berpredikat sebagai Moral Force. Tak jauh berbeda, media massa yang menurut paham demokrasi Amerika Serikat, menjadi bagian vital dalam mengiringi putaran kebebasan bernegara, justru lambat tahun kian jauh dari peran tulennya. Eksistensi media massa di Amerika memang diagungkan, bahkan posisinya berada di komponen penting negara. Yaitu berada di anak tangga terakhir setelah trias politika; yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Oleh sebab itu, mengacu realita kedisfungsian berbagai elemen tersebut, maka serasa tidak pantas jika kampus disandingkan degan Kawah Candradimuka. Sebab, ibarat dalam miniatur negara, kampus merupakan otak negara. Jadi, baik-buruknya negara tergantung kondisi otak atas dasar rangsangan-rangsangannya. Dan begitupun sebaliknya, jika realitanya kampus mengalami disfungsi dan disorientasi, maka jangan heran jika kondisi negara sakit bahkan lumpuh tak berdaya. Menyoal tentang Kawah Candradimuka, memang hakikatnya cukup menarik dan apik untuk dikaji secara mendalam. Terlebih jika dibenturkan dengan dunia kampus. Konon,

menurut Epik Mahabharata, Kawah Candradimuka adalah kawah tempat para dewa merebus Gatotkaca sampai jadi bak bertulang besi, berotot kawat, dan kebal terhadap segala senjata, bahkan bisa terbang pula seperti sebuah pesawat jet tempur. Mengacu kedua hal tersebut, rasionalnya memang mudah. Kampus yang hakikatnya sebagai ladang ilmu, dan secara struktural menempati strata paling atas sebagi jenjang pendidikan formal. Mampu menempa orang yang masuk di dalamnya dan digodhok mateng hingga outputnya menjadi orang sakti mandra guna dan tidak tertandingi. Analogi semacam ini memang wajar, kampus disandingkan dengan Kawah Candradimuka. Secara kultural pun kampus diagungkan. Bagaiman tidak, dengan konsep tri dharma perguruan tinggi yaitu; pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Mengacu hal tersebut, maka seacara otomatis membangun paradigma positif oleh berbagai kalangan masyarakat. Realita di lapangan memang demikian, tidak sedikit masyarakat ‘awam yang menganggap bahwa mahasiswa pasti serba bisa. Nah, tanpa disadari hal inilah yang merupakan dorongan kuat atas eksisnya mahasiswa negeri. Sungguh memperihatinkan, karena hakikatnya keeksisan mahasiswa semata-mata dilatar belakangi oleh buah pikirannya (Cogito Ergo Sum, “aku berfikir, maka aku ada”) Bukan karena asumsi semata. Karena itu, wajar jika potret kampus hanya sebagai terminal hedonitas dan apatitas mahasiswa. Pasalnya, rutinitas mereka hanyalah kuliah pulang-kuliah pulang (Kupu-kupu), atau kuliah rapat-kuliah rapat (Kura-kura), atau bahkan hanya kuliah nongkrong pulang-kuliah nongkrong pulang (Kunang-kunang). Ironis sekali, padahal di pundak mereka terselip beban mental maupun moral terhadap bangsa, negara, dan agama. Sesungguhnya, dengan acuan tri dharma perguruan tinggi, maka kam-

pus merupakan tempat penentu masa depan. Tentu dalam hal ini, jika berbicara mengenai masa depan, maka secara kasap mata tangung jawab dikembalikan ke masing-masing mahasiswa. Namun, logikanya, secara mutlak pembelajaran dan perkembangan mahasiswa adalah tanggung jawab kampus. Dengan demikian, kampus harus benar-benar mampu menempa dan menelurkan mahasiswa yang tangguh, kesatria, dan kaya. Baik kaya dalam segi moral, mental, intelektual, maupun spiritual. Setidaknya sistem pembelajaran dibenahi seapik mungkin. Dalam hal ini memang tak semudah mengedipkan kedua mata. Jika sedikit bernada paksaan, itupun akan mengganggu psikologi mahasiswa. Bahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan dengan dalih penekanan. Di sisi lain, jika diberi kebesan penuh justru endingnya mereka akan mengalami kedegradasian. Sebab melihat data yang ada, kesadaran untuk menimba ilmu belum seutuhnya ada. Sesungguhnya, Walaupun toh sistem pembelajaran kampus adalah andragogi, namun pihak kampus berhak menata sistem. Mana yang baik untuk mahasiswa dan mana yang perlu dihindari. Nah, setidaknya pembelajaran di kampus dibuat dengan sistem ala layang-layang. Terkadang ditarik terkadang dilepas. Setidaknya dengan sistem among yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantoro; Ing ngarso sung tulhodho, Ing madyo mangun karyo, Tut wuri handayani. Dan dengan harapan besar dapat dipastikan kampus akan lebih baik dan mampu mencetak tinta emas masa depan bangsa yang berjiwa heroic. Dan lebih dari itu, serasa pantas jika kampus dinamakan sebagai Kawah Candradimuka modern. Akhirnya, utnuk kedepannya semoga kampus benar-benar menjadi sanggar penempa kader masa depan bangsa. Sehingga, secara otomatis akan menekan angka sarjana praktis. Wallahu a’lam bi al-shawab =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber


OLAHRAGA

16

RABU 26 JUNI 2013 NO. 0146 | TAHUN II

Ancelotti Resmi Latih Real Madrid

Pemain Persepam Madura United harus berjuang keras dalam pertandingan lawan Persisam, meski dalam keadaan compangcamping, karena ditinggal beberapa pemain inti.

Blanc Gantikan Posisinya di PSG

P-MU KRISIS PEMAIN JELANG HADAPI PERSISAM Daniel Roekito: Kone Pemain yang Harus Diwaspadai

SAMARINDA - Tim Persepam Pamekasan mengalami krisis pemain menjelang pertandingan menghadapi tuan rumah Persisam Putra Samarinda di Stadion Segiri Samarinda, Rabu (26/6). Pelatih Persepam Daniel Roekito di Samarinda, Selasa, mengatakan tiga pemainnya terkena hukuman kartu dan tiga lainnya dalam kondisi kurang sehat, sehingga berpeluang tidak bisa diturunkan menghadapi laga melawan Persisam. “Satu pemain kami, Galih Firmansyah, terkena hukuman kartu merah saat melawan Mitra Kukar, sedangkan Ali Kadafi dan Deni Rumba harus absen karena terkena akumulasi kartu kuning,” jelas Daniel. Daniel mengatakan tiga pemainnya yang masih dalam kondisi sakit dan membutuhkan pemulihan diantaranya Zaineal Arief, Jean Alani Mosley Nkong dan Sillah Abu Bakar. “Memang ketiga pemain yang sakit masih menjadi pertimbangan untuk bisa diturunkan pada pertandingan besok, karena stok pemain kita tinggal sedikit dari 18 pemain yang dibawa dan udah pastinya tiga pemain yang terkena akumulasi,” jelas Daniel. Daniel melihat lawan yang bakal dihadapi yakni tim Persisam punya progres peningkatan yang positif, terutama motivasi para pemainnya yang punya spirit bertanding tinggi apalagi akan berlaga di kandang. “Lawan punya motivasi, punya kecepetan, dan ditun-

jang dengan kontribusi pemain asingnya yang cukup menunjang, saya akui tidak mudah bagi skuad saya untuk mengimbangi mereka,” jelas Daniel. Oleh sebab itu, pada laga esok Daniel mengaku tidak terlalu menargetkan poin, dan hanya berharap anak asuhnya bisa bermain bagus dan tidak kecolongan gol terlalu banyak. “Lawan kami cukup berat, dan kondisi tim juga lagi tidak seratus persen, maka dari itu saya tidak berani berharap terlalu banyak, meksipun target untuk mencuri satu poin,” kata Daniel. Terkait penampilan mantan pemainnya yang saat ini membela lawan yakni Osas Saha, Daniel mengatakan bahwa Osas tidak terlalu istimewa dibandingkan dengan rekannya Lancine Kone. Oleh karenanya, Daniel memandang Lancine Kone sebagai kunci permainan Persisam Putra Samarinda sehinga timnya perlu mengawal ketat pergerakan pemain itu dalam laga nanti. “Kreator serangan Persisam terelatak pada Lancine Kone, pemaim itu yang perlu diwaspadai oleh pemain kami,” tegas Daniel. “Kone pemain bagus dan cukup bisa mengangkat moral rekan-rekannya, terutama pemain muda Persisam yang selalu tampil bagus di setiap pertandingan. Tentu saja saya akan waspada sebagai strategi menahan tuan rumah Persisam di kandangnya,” terang Daniel Roekito di Samarinda, Selasa.

Daniel mengatakan kemampuan pemain asing asal Pantai Gading itu tak hanya kuat dalam menahan bola, tapi akurasi umpannya juga cukup akurat. Juga Kone terkadang melakukan eksekusi tendangan keras yang bisa membahayakan pertahanan lawan. “Dia (Kone-red) cukup lincah dan aktif melakukan gerakan-gerakan tanpa bola, yang terkadang ini bisa mengecoh lawan karena membuka peluang bagi rekannya untuk masuk di pertahanan kita. Makanya Kone patut diwaspadai,” jelas Daniel. Untuk menahan aksi Kone, Daniel menginstruksikan dua pemainnya melakukan pengawalan supaya alur serangan dan inisiatif bola dari Kone tidak mengalir di pertandingan. “Kami memang tidak menargetkan poin lawan Persisam, tapi setidaknya dengan menahan Kone, kami bakal bisa memberikan perlawanan kepada tuan rumah,” jelas Daniel.

Absennya Ali Kadafi diakui Daniel cukup menurunkan kualitas tim Persepam mengahadapi laga berat melawan Persisam, meskipun diakui dirinya sudah menyiapkan pemain pengganti. “Kadafi memang salah satu pemain bagus yang kita miliki. Namun kami sudah terbiasa berlaga tanpa Kadafi karena ia sering sakit, dan mudah-mudahan pemain penggantinya bisa memerankan tugas dengan baik,” terang Daniel Roekito. Dengan kondisi pemain yang pas-pasan dan absennya beberapa pemain inti, diakui Daniel menjadi kendala utama untuk menahan gebrakan pemain Persisam yang sudah cukup padu di beberapa pertandingan terakhir. “Maka dari itu saya tidak mau mengumbar target, yang terpenting anak-anak bisa bermain bagus sepanjang pertandingan. Itu sudah menjadi prestasi terbesar buat tim kami,” tegas Daniel Roekito. (ant/aru/dar)

LIMA LAGA TERAKHIR

23 Jun 2013 16 Jun 2013 12 Jun 2013 3 Jun 2013 31 Mei 2013

Persisam 2 - Persela 0 Persiwa Wamena 1 - Persisam 3 Persipura 4 - Persisam 1 Persisam 5 - Persidafon 1 Persisam 2 - Persiram 1

22 Jun 2013 16 Jun 2013 13 Jun 2013 1 Jun 2013 26 Mei 2013

Mitra Kukar 2 - P-MU 1 P-MU 3 - PSPS Pekanbaru 0 P-MU 0 - Persija 1 Pelita BR 0 - P-MU 1 P-MU 0 - Arema 2

Persisam Janjikan Permainan Agresif

SAMARINDA - Tim Persisam Putra Samarinda berjanji tampil agresif atau strategi menyerang menghadapi Persepam Pamekasan, pada lanjutan Liga Super Indonesia di Stadion Segiri Sama-

rinda, Rabu (26/6). Pelatih Persisam Putra Samarinda Sartono Anwar di Samarinda, Selasa mengatakan bahwa strategi menyerang dinilainya paling efektif untuk bisa memenuhi target tiga poin di laga kandang. “Kalau tidak ada penyerangan bagaimana tim kami bisa mencetak gol untuk meraih hasil kemenangan, dan menyerang pun merupakan cara yang paling tepat untuk bertahan,”jelas Sartono. Menurut Sartono pemain yang disiapkan pada laga melawan Persepam cukup mendukung strategi tersebut karena hampir semua pemain mempunyai naluri menyerang, terutama di sektor gelandang,

pemain sayap, dan ditambah dengan duet Lancine Kone dan Osas Saha dilini depan. “Kami punya pemain sayap yang juga bagus dalam penyerangan seperti Bayu Gatra dan Ferdinan Sinaga, belum lagi pemain gelandang seperti Loudry dan Dian Irawan yang bisa menerbos jantung pertahanan lawan,”papar Sartono. Disinggung peran Ibrahim Lovinian, Sartono mengatakan pemain asal Iran tersebut kemungkinan akan diitirahatkan karena akumulasi kartu kuning. “Makanya untuk lini tengah kami siapkan beberapa pemain diantaranya Loudry, Sandi,Dian Irawan maupun

Fajar, tergantung sipa yang paling siap,”jelasnya. Sartono berharap dengan strategi menyerang tersebut bisa membuahkan hasil berupa gol, dan menjadikan timnya unngul bola lebih awal dari pada lawan. Karena Sartono menilai, dengan keunggulan gol, maka bisa berdampak positif pada kepercayaan diri para pemainnya untuk menerapkan taktik dan strategi bertanding yang lebih baik lagi. “Sudah pasti kalau bisa mencetak gol duluan, beban pemain juga berkurang yang imbasnya mereka juga bisa tampil lepas di sepanjang pertandingan,”urai Sartono. (ant/aru/dar)

MADRID-Carlo Ancelotti telah setuju menjadi pelatih baru Real Madrid untuk kurun waktu tiga tahun mendatang, demikian diumumkan pada situs klub, Selasa (25/6). “Pengalaman, sukses dan kehandalan di berbagai negeri dimana pelatih asal Italia itu bekerja, dia datang ke ibukota Spanyol setelah terpilih sebagai pelatih untuk beberapa tahun di Prancis.” Ancelotti akan dihadirkan secara resmi kepada media pada Rabu siang. Pelatih asal Italia berusia 54 tahun itu baru saja hengkang dari Paris Saint-Germain. Klub juara Prancis itu akhirnya juga mengumumkan bahwa mereka telah menyetujui Laurent Blanc sebagai pelatih untuk musim mendatang. Semua itu menjelaskan langkah Madrid sekaligus mengakhiri masa penantian selama lima pekan untuk mengumumkan bos baru mereka setelah Jose Mourinho tidak lagi melanjutkan keberadaannya di klub tersebut pada 20 Mei. Bagaimana pun, mantan bos Juventus, AC Milan dan Chelsea selalu menjadi pilihan utama Presiden Real Florentino Perez untuk menggantikan Mourinho dan hadir dengan CV yang mengesankan, pernah menjadi juara di Italia, Inggris dan Prancis. “Dia telah praktis telah memenangkan segala sesuatu dalam sepak bola internasional (dua Liga Champions, dua Piala Super Eropa, satu

Juara Dunia dan satu Piala Intertoto) serta memenangi Liga di tiga kejuaraan yang digelutinya (Italia, Inggris dan Prancis),” ujar klub. “Terbiasa dengan tekanan dalam menangani tim besar di kontinen, pelatih Italia ini memberikan jaminan untuk mengelola proyek yang menantang.” Ini adalah satu pengalaman dimana Madrid kembali bertaruh setelah dalam satu tahun terakhir di bawah Mourinho penuh gejolak dan ternyata gagal memenangkan trofi utama, sementara pelatih Portugis itu juga banyak mengalami benturan dengan sejumlah pemain seniornya. Media spanyol melaporkan Real Madrid harus menebus Ancelotti kurang lebih 4 juta euro dari Paris Saint-Germain, klub yang sebelumnya dilatih Ancelotti, sebagai kompensasi atas kontraknya yang masih bersisa 1 tahun. Rekam jejak Sementara Ancelotti terbukti rekam jejaknya di Liga Champions adalah kunci untuk menarik Perez yang menginginkan memenangkan Piala Eropa ke-10 sebagai tujuan utama Madrid. Setelah sempat terpuruk pada semifinal di bawah Mourinho untuk masa tiga musim yang lalu, Perez kini mempercayakan Ancelotti untuk mengambil alih skuad paling mahal yang pernah dirakit dalam sejarah dengan tambahan dua tahap pertandingan

yang diperlukan untuk membawa Madrid meraih trofi Liga Champions pertamanya sejak tahun 2002. Kedatangan Ancelotti itu juga cenderung sebagai sinyal awal pergerakan besar di bursa transfer pemain dari klub raksasa Spanyol yang sejauh ini hanya menggunakan haknya membeli kembali pemain internasional Spanyol U-21 Dani Carvajal dari Bayer Leverkusen serta konversi pemain Brasil Casemiro dari kesepakatan pinjaman Sao Paulo ke perpindahan permanen dalam beberapa pekan terakhir. Pembelian gelandang Malaga Isco untuk harga 30 juta euro (39 juta dolar AS) juga diharapkan akan selesai minggu ini sebagaimana Real telah berupaya mengalahkan persaingan kuat dari Manchester City sebagai penawar tertinggi pemain internasional Spanyol tersebut. Real juga banyak dikaitkan dengan kepindahan Gareth Bale dari Tottenham Hotspur dan Luis Suarez dari Liverpool, walaupun salah satu pekerjaan pertama Ancelotti mungkin sanksi beberapa transfer tidak diizinkan klub demi kesehatan pendanaan klub di masa depan. Striker Gonzalo Higuain telah membicarakan tentang keinginannya meninggalkan klub dan ayahnya mengakui pada Minggu bahwa pemain itu semakin dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Arsenal dan Juventus. (ant/dar)

Rafael Benitez Kritik Jose Mourinho MADRID - Mantan pelatih Chelsea yang kini diangkat sebagai pelatih Napoli Rafael Benitez mengeritik Jose Mourinho yang menggantikannya di Stamford Bridge. Menurutnya, Mourinho selalu melewati batas-batas sportivitas untuk meraih kesuksesan. Sebaliknya, dia selalu menjaga sportivitas, nilai yang didapatnya selama mengikuti pendidikan sepakbola di Akademi Real Madrid. Rafa, sapaan akrabnya, selalu perang mulut dengan Mourinho ketika masih sama-sama melatih di Inggris. Benitez menangani Liverpol dan Mourinho melatih Chelsea pada 2004-2007. Dia menilai, Mourinho mengabaikan kemanusiaan dan melewati batas-batas yang bisa diterima untuk meriah kemenangan. Rafa dan Mourinho adalah dua pribadi yang berbeda di Stamford Bridge. Mourinho sangat disayangi publik klub dari London Barat itu. Sedangkan Rafa dibenci. Kebencian pendukung Chelsea ini jugalah yang memaksa pelatih yang dikontrak hanya enam bulan itu cepat-cepat pergi, meski sukses mempersembahkan gelar juara Liga Europa

dan lolos ke Liga Champions. “Saya tidak tahu apa yang Mourinho lakukan. Tetapi saya tahu apa yang saya perbuat. Saya selalu ingin menang tanpa melewati batasbatas sportivitas. Benar bahwa saya mendapat lebih baik bersama pelatih-pelatih lainnya dibandingkan dengan yang lain,” kata Beniez. Benitez adalah mantan pemain madrid dan sempat melatih tim cadangan Madrid yang bernama Castila. Dia pun mengaku memetik nilai-nilai sportivitas selama berada di Madrid. Sebaliknya, Mourinho yang selama tiga tahun terakhir melatih Real Madrid, oleh media-media Spanyol dinilai tidak menghargai nilai-nilai seperti ini. “Saya bergabung dengan akademi Madrid ketika masih berusia 13 tahun dan belajar banyak hal di sana. Saya menerima pendidikan olah raga dari Madrid dan saya akan menghormati lawan baik saat kami menang maupun kalah,” ucapnya lagi. Pada satu bulan terakhir keberadaannya di Stamford Bridge, muncul rumor bahwa Mourinho akan menggantikannya sebagai pelatih. Meski

Rafael Benitez dalam salah satu pertemuannya dengan Jose Mourinho.

demikian, Benitez tetap fokus menjalankan tugasnya dan melatih Chelsea dengan gayanya untuk menjuarai Liga Europa. “Semua orang di Chelsea tahu bahwa Mourinho akan kembali pada akhir musim. Tetapi hal itu sama sekali tidak menggoyahkan ambisi atau keinginan saya untuk mencapai target memenangkan Liga Eruopa. Gelar ini sangat berbicara banyak soal komitmen pada tim yang sensasional ini,” ujarnya. Sementara terkait Carlo Ancelotti yang menggantikan Mourinho di Real Madrid, mantan pelatih Liverpool dan Inter Milan itu menegaskan bahwa Ancelotti adalah pengganti yang sempurna untuk Mourinho di Santiago Bernabeu. “Saya mengenalnya dengan sangat baik sejak di Milan karena bertemu pada final Liga Champions di Athena dan Istambul dan hubungan kami sangat bagus ketika samasama di Liga Utama Inggris. Menurut saya, ini pilihan yang tepat karena dia akan menjadi pendamai di ruang ganti dan di internal klub. Saya kira klub akan mengapresiasi perubahan tersebut,” tutupnya. (sky sports/aji/dar)


e Paper Koran Madura 26 Juni 2013