e Paper Koran Madura 25 November 2014

SELASA

25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

SELASA 25 NOVEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0492 | TAHUN III www.koranmadura.com

Akun Facebook Menteri Susi Palsu Nasional hal 4

ant/ismar patrizki

USUL INTERPELASI PRESIDEN. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komaruddin (tengah) didampingi anggota DPR pendukung usul hak interpelasi memberi keterangan pers di Ruang Fraksi Partai Golkar DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11). Sejumlah anggota DPR dari Koalisi Merah Putih menggalang dukungan untuk mengajukan usul hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

18 Anggota DPR Tandatangani Interpelasi Jokowi: Interpelasi BBM Tak Pernah Ada JAKARTA-Kaolisi Merah Putih (KMP) mulai menggalang dukungan dengan cara mengumpulkan tanda tangan anggota dewan, untuk mengajukan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo terkait kebijakan menaikkan harga bahan bahan minyak (BBM) bersubsidi.

Hingga Senin (24/11), tercatat sudah 18 orang anggota DPR telah membubuhkan tandatangan untuk mengajukan hak bertanya ini. Mereka adalah Mukhamad Misbakhun (Golkar), Eka Sastra (Golkar), M Sarmuji (Golkar), M Suryo Alam (Golkar), John K Azis

(Golkar),Bambang Soesatyo (Golkar), Budi S (Golkar), H M Luthfi (Golkar), Kahar Muzakir (Golkar) Moh Nizar Zahro (Gerindra), Kardaya Warnika (Gerindra), Harry Poernomo (Gerindra), Desmond J Mahesa (Gerindra), Abdul Hakim (PKS), Totok Daryanto (PAN),

Yandri Susanto (PAN), Jazuli Juwaini (PKS) dan Aboe Bakar (PKS).

Berdasarkan UU 17 tahun 2014 tentang MD3, dibutuhkan 25 nama dari 2 fraksi atau lebih untuk melemparkan hak interpelasi ke sidang paripurna. Baru setelah disidangparipurnakan, hak interpelasi menjadi sah.

Penggalangan dukungan mengajukan hak interpelasi akan dilakukan hingga Rabu, 26 November. Selain akan menyebarkannya ke fraksi-fraksi, KMP juga menunggu konsolidasi yang dilakukan Fraksi Demokrat.

KMP optimis mampu men-

gajukan hak bertanya kepada pemerintah sebelum masa reses DPR jatuh pada 5 Desember 2014.

“Kami punya target, akan kami kebut, sehingga sebelum reses sudah menjadi hak lembaga,” ujar politikus PAN Yandri Susanto dalam konferensi pers “Penggalangan Dukungan Interpelasi Kenaikan Harga BBM”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11).

Dalam konferensi pers itu turut hadir beberapa anggota DPR dari Fraksi PAN, PKS, dan Gerindra. Ketiga fraksi telah sepakat untuk menggulirkan hak yang tel-

ah melekat di dewan ini. Pasalnya, banyak anggota fraksi mereka yang mempertanyakan kebijakan Presiden Jokowi yang menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu.

“Hak interpelasi adalah hak anggota, kami hanya memfasilitaasii apa yang disampikan oleh anggota,” ungkap anggota DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam kesempatan sama.

Presiden Jokowi mengaku heran dengan wacana penggunaan hak interpelasi yang dilontarkan kubu KMP di DPR. Menurutnya, hak interpelasi itu tak pernah digunakan ketika pemerintahan sebelumnya menaikkan harga BBM bersubsidi. “Berapa puluh kali kita naikkan (harga) BBM, apa pernah yang namanya interpelasi itu?” ujarnya di Istana Bogor, Senin (24/11).

Wartawan pun terdiam menanggapi pernyataan Jokowi itu. “ “Berapa kali kita pernah menaikkan BBM, apa pernah kita namanya interpelasi, apa pernah? Apa pernah? Apa pernah? Apa pernah? Apa pernah?” kata Jokowi singkat. =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

Laut

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Laut, maritim belakangan menarik bukan karena Menterinya Susi Pudjiastuti mampu menyita perhatian media. Maritim menjadi ikon pemberitaan karena kometmen pemerintahan pimpinan Presiden Jokowi menekankan pentingnya perhatian pada laut negeri ini, yang panjangnya di dunia hanya kalah dari Kanada.

“Sudah terlalu lama kita memunggungi laut,” tegasnya, saat menyampaikan pidato usai pengambilan sumpah sebagai presiden, menggambarkan betapa laut negeri ini, yang memiliki kekayaan luar biasa, kurang mendapat perhatian memadai. “Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita,” tegas Jokowi.

Sebuah ironi besar memang. Negara kepulauan tetapi persoalan kelautan seperti anak tiri. Padahal, sudah lama terdengar pengungkapan data bahwa setiap tahun lebih dari sekitar 9 milyard dollar US kekayaan laut negeri ini dijarah. Lebih parah lagi, nelayan negeri yang menggantungkan hidup mengalami pemiskinan luar biasa ketika kurang mendapat perhatian. Akibatnya, mereka termarginalkan, jauh menempati sudut-sudut sempit berselimut kemiskinan.

Bandingkan dengan nelayan di Thaeland, Jepang, Korea.

Di sana diayomi berbagai kemudahan sehingga tingkat kesejahteraan nelayan relatif lebih baik. Kredit dipermudah, kebutuhan BBM dipenuhi, infrastruktur terkait kebutuhan pengembangan hasil laut diperhatikan. Laut benar-benar mendapatkan kometmen dan konsistensi perhatian pemerintah.

Di negeri ini, sudah lama laut mengalami kesepian. Dipunggungi dan ditolehpun tidak.

Akibatnya tak ada harapan di laut terutama bagi nelayan. Tak ada wajah cerah pada nelayan Betapa banyak ke- negeri ini. Harapan dari laut muskilan dan ironi seperti buih-buih ombak kecil tak memiliki kekuatan. Sebesar pengabaian yang mua potensi seperti tersapu atau laut negeri ini. tepatnya terabaikan oleh sebuah niat yang sampai sekarang sulit dimengerti.

Ya, sulit dimengerti. Bayangkan, mengaku negara maritim tapi lautnya tercampakkan.

Nelayannya jauh dari wajah penuh harapan. Digaungkan sebagai negara kepulauan namun persoalan daerah kepulauan bagai anak tiri. Dan lebih sulit dimengerti ketika secara akademis kekayaan laut negeri ini sungguh luar biasa.

Timbul pertanyaan benarkah pengabaian laut sekedar sebuah pilihan kebijakan katakanlah ketertarikan atau keinginan memprioritaskan sektor lain? Apakah masuk akal potensi laut yang luar biasa terabaikan hanya karena pilihan prioritas?

Menteri Susi Pudjiastuti bisa jadi nanti akan menjawabnya. Betapa banyak kemuskilan dan ironi besar pengabaian laut negeri ini. Lihatlah saat malam tiba. Laut lepas seperti pasar malam ketika kapal-kapal pencuri ikan berkeliaran bebas, tanpa hambatan berarti. Mereka tertawa lepas karena praktis tak ada tangan-tangan hukum yang relatif kuat mencegah sepak terjang liarnya. Mereka berpesta pora merugikan negara dan ikut andil menjadi penyebab kemiskinan para nelayan negeri ini.

Apakah masuk akal sebuah negara maritim, negara kepulauan yang memiliki kekayaan laut luar biasa mengabaikan kebutuhan armada pengamanan laut. Membiarkan para petugas perairan hanya berbekal peralatan seadanya sehingga jadi bulan-bulanan pencuri ikan? Rasanya terlalu bodoh jika fakta-fakta riil ini dianggap sekadar sebuah pengabaian atas dasar prioritas. Sangat mungkin ini adalah skenario besar membuat laut negeri ini sepi, jauh dari perhatian, untuk kemudian “digadaikan” kepada para pencuri ikan baik dari pengusaha culas negeri ini maupun yang dari luar. Tanda-tanda itu tampaknya pelan mulai terbukti ketika seorang Menteri Susi Pudjiastuti mulai hilir mudik di laut membuktikan berbagai kemuskilan sekaligus membuktikan bahwa laut memang bisa jadi masa depan negeri ini. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

2

Interpelasi Rentan Ditunggangi Kepentingan?

JAKARTA- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris menilai hak interpelasi yang menggugat kebijakan pengalihan subsidi BBM akan sangat rentan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

“Hak interpelasi itu patut dicurigai sebagai alat untuk ‘menggoyang’ Pemerintah, apalagi dalam jangka pendek ini sebenarnya para anggota dewan belum sesungguhnya bekerja,” kata Haris usai penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPU dan LIPI di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan jika tujuan utama dari interpelasi tersebut adalah untuk mengganggu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, maka itu menciptakan atmosfer politik yang tidak sehat.

Hak interpelasi yang ingin dimanfaatkan oleh DPR terhadap kebijakan Pemerintah hingga menyebabkan harga BBM bersubsidi naik itu dinilai belum tepat dan aneh.

“Saya mengatakannya malah aneh saja jadinya, karena DPR sendiri kan belum mulai bekerja, kan baru selesai islah antara dua kubu yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat,” tambahnya.

Menurut dia, jika DPR mempertanyakan dasar kebijakan pengalihan subsidi tersebut, komisi terkait bisa saja memanggil para pembantu Presiden untuk menjelaskannya.

“Misalnya dengan mengundang Menteri ESDM, minta penjelasannya apa sebenarnya di balik kebijakan menaikkan harga BBM itu. Kemudian tanyakan dana subsidi itu untuk apa saja dan bagaimana penggunaannya. Kan tidak mesti melalui interpelasi,” ujarnya.

Sementara itu, empat pimpinan fraksi di DPR RI sepakat memfasili-

tasi penggunaan hak interpelasi anggota parlemen terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

“Seluruh pimpinan fraksi (PKS, Golkar, PAN, dan Gerindra) sepakat untuk memfasilitasi hak anggota untuk mempertanyakan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin di ruang rapat Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin.

Ade mengatakan pimpinan fraksi akan memfasilitasi hak anggota dewan itu dengan menyampaikan kepada pimpinan DPR pada Rabu (26/11).

Menurut dia, para pimpinan fraksi akan menanyakan langsung kepada masyarakat mengenai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Ini murni hak anggota, dan fraksi akan memfasilitasinya. Kami akan sampaikan pada Rabu (26/11) dan nanti kita lihat berapa jumlahnya,” ujar Ade. =ANT/FRANSISKA

INTERPELASI BBM

Golkar: 325 Legislator Akan Dukung Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo mengklaim sebanyak 325 anggota DPR akan menandatangani dukungan menyatakan hak interpelasi terkait dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

“Kalau semua tanda tangan plus Demokrat ada 325 orang, sekarang sedang dikonsolidasikan,” kata Bambang dalam konferensi pers di Ruang Rapat Fraksi Partai Golkar di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin.

Bambang menjelaskan sebanyak 87 anggota Fraksi Golkar di DPR dari 90 orang akan menandatangani dukungan. Sementara itu, PKS dipastikan 40 orang dan PAN 48 orang.

Politikus Golkar Misbakhun mengatakan bahwa anggota DPR ingin mengetahui jawaban pemerintah atas pertanyaan parlemen

terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Menurut dia, pemerintah harus menjelaskan alasan kebijakan itu karena berdampak langsung pada masyarakat.

Sementara itu, politikus Partai Gerindra Desmon J. Mahesa mengatakan bahwa partainya solid. Namun, dia enggan berandai-andai apakah semua anggota fraksinya turut bergabung.

“Kalau kami bilang ada 70, kurang satu kan bohong kami. Ya, 50 ke ataslah,” ujar Desmon.

Dalam konpers tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin mengatakan bahwa pengajuan hak interpelasi bukan berkaitan dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Menurut dia, pengumpulan dukungan tersebut dikembalikan kepada sikap masing-masing anggota.

“Tidak ada kaitan dengan KMP, ini adalah hak anggota, kami dari fraksi hanya memfasilitasi, fraksi mana pun, silakan bergabung,” kata

Ade. Konferensi pers itu dihadiri Ade Komaruddin, Yandri Susanto, dan Totok Daryanto (Fraksi PAN), Misbakhun (Fraksi Partai Golkar), Desmond Junaidi Mahesa (Fraksi Partai Gerindra), Jazuli Juwaini (Fraksi PKS), Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar), dan Aboe Bakar Alhabsy (Fraksi PKS).

Nama penanda tangan dukungan hak interpelasi sementara: 1.

Mukhamad Misbakhun (Golkar) 2.

Eka Sastra (Golkar) 3. M. Sarmuji (Golkar) 4. M. Suryo Alam (Golkar) 5. John K. Azis (Golkar) 6. Bambang Soesatyo (Golkar) 7. Moh Nizar Zahro (Gerindra) 8. Harry Poernomo (Gerindra) 9. Abdul Hakim (PKS) 10.

Totok Daryanto (PAN) 11. Yandri Susanto (PAN) 12. Jazuli Juwaini (PKS) 13. Desmond J. Mahesa (Gerindra) 14. Aboe Bakar Alhabsy (PKS) 15.

Kardaya Warnika (Gerindra) 16. Budi S. (Golkar) 17. H.M. Luthfi (Golkar) 18. Kahar Muzakir (Golkar). =ANT/IMAM

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III SELASA 25 NOVEMBER 2014 No. 0492 | TAHUN III

33

MENTERI ABAIKAN PANGGILAN DPR

Jokowi: Untuk Apa Dipanggil DPR?

BOGOR-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan klarifikasi atas munculnya larangannya kepada para menteri Kabinet Kerja untuk menghadiri pertemuan dengan DPR, baik dengan pimpinan DPR maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Larangan itu muncul berkenaan dengan konflik yang terjadi di DPR.

ant/ismar patrizki

PILKADA SERENTAK 2015. Ketua KPU Husni Kamil Manik (kedua kanan) dan Ketua Bawaslu Muhammad (kanan), menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11). Rapat tersebut antara lain membahas mengenai rencana pelaksanaan Pilkada serentak pada 2015.

Pilkada Serentak Terancam Tidak Selesai 2015 JAKARTA-Pelaksanaan pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah secara serentak di provinsi, kabupaten dan kota terancam tidak selesai tahun 2015, kata Ketua KPU Husni Kamil Manik setelah mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR.

“Persiapan Pilkada hanya 10 bulan. Jika pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 baru dimulai Januari 2015. Kemungkinan pelaksanaan Pilkada berlangsung hingga 2016,” kata Husni di Gedung Nusantara II DPR, Senin.

Menurut dia, bila pembahasan peraturan itu memakan waktu se-

lama sebulan, kemungkinan tahapan Pilkada dimulai Februari 2015. Waktu yang normal untuk penyelenggaraan Pilkada berakhir November 2015.

Namun jika ada gugatan, Pilkada ulang dan Pilkada putaran kedua, lanjutnya, penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah itu bisa berlangsung hingga 2016. Sementara dalam Perppu Nomor 1/2014 tentang Pilkada dilaksanakan tahun 2015.

“Artinya, untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2016, KPU tidak memiliki dasar hukum,” ungkapnya.

Padahal penyelenggara pesta demokrasi hanya memiliki satu dasar hukum dalam melaksanakan pilkada yakni Perppu Nomor I/2014. Husni berharap DPR memperhatikan permasalahan itu agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Ada 196 kabupaten dan kota, dan delapan provinsi yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2015,” katanya.

Sementara itu anggota KPU RI Arief Budiman menyatakan KPU sebelumnya telah menetapkan pelaksanaan Pilkada serentak pada September 2015.

“Namun karena ada perubahan kondisi yang disebabkan kondisi perpolitikan di DPR, terjadi perubahan pelaksanaan. Kami menetapkan waktu pelaksanaan Pilkada mulai Oktober-November 2015,” katanya.

Terkait permasalahan itu, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzaman merasa optimistis pelaksanaan Pilkada tidak terganggu, meski DPR baru mulai membahas Perppu Nomor I/2014 tentang Pilkada pada Januari 2015.

“Paling lama waktu pembahasan yang dibutuhkan 2 bulan. Kalau ada permasalahan, nanti bisa dicari solusinya bersama,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan Perppu Pilkada belum tentu disetujui DPR. Karena itu KPU harus mempersiapkan mekanisme penyelenggaraan Pilkada seandainya peraturan itu ditolak.

“Kami minta KPU mempersiapkan tiga opsi mekanisme, tidak hanya opsi dalam kondisi normal, karena peraturan itu bisa ditolak atau disetujui dengan syarat-syarat khusus,” katanya.=ANT/NIKOLAS

“Kalau kita datang nanti keliru, datang ke sini keliru, datang ke sana keliru. Biar di sana sudah rampung, sudah selesai, baru silakan,” ujar Presiden Jokowi di Bogor, Senin (24/11).

Sekretaris Kabinet (Seskab), Andi Widjayanto telah mengirimkan surat kepada jajaran Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kepolisian RI, para Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN dan Kejagung.

Surat yang bernomor SE-12/Seskab/XII/2014 tanggal 4 November 2014 tersebut pada intinya menyatakan bahwa para menteri Kabinet Kerja dan pihak terkait lain sebagaimana disebutkan untuk menunda pertemuan dengan DPR, baik dengan pimpinan maupun alat kelengkapan dewan. Hal itu bertujuan agar memberikan kesempatan kepada DPR melakukan konsolidasi kelembagaan secara internal.

Presiden juga mengingatkan, bahwa para menterinya baru bekerja selama sebulan, sehingga tidak tepat jika sudah harus bertemu DPR. “Kan baru sebulan kerja. Manggil-manggil untuk apa? Sekali lagi kerjanya baru sebulan. Manggil apanya?” kata Jokowi dengan nada bertanya.

Meski demikian, Presiden Jokowi mempersilahkan para menterinya memenuhi undangan rapat DPR, jika konflik yang terjadi di DPR sudah rampung.

Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, surat larangan itu diterbitkan didasarkan karena adanya konflik di DPR. “Dasarnya begini, ada dua kubu DPR dan kita harapkan ini sudah bisa bersatu, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik. Tujuannya itu saja, kita menunggu,” kata Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (24/11).

Menyoal UU MD3 yang masih berlaku, pasal 98 ayat 7,8 dan 9 dalam UUD MD3 memang bakal direvisi paska islah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP), targetnya revisi selesai 5 Desember 2014.

“Mengenai beberapa ayat di MD3, yaitu kita menunggu sampai itu selesai. Kita tidak ada masalah mengenai untuk nantinya ditanya atau dipanggil.

Tapi dari sisi perwakilan rakyat masih ada hal-hal yang juga perlu mereka selaraskan,” jelas dia.

Jika nantinya dalam UUD MD3 tersebut juga belum diselesaikan, maka Rini, akan tetap menunggu sampai UUD M3 tersebut terselesaikan dengan tuntas.

“Urusannya bukan mau tidak mau. Urusannya adalah komitmen kita bersama memberikan yang terbaik pada bangsa. salah satunya adalah MD3 ini harus terselesaikan dulu gitu aja,” ungkapnya Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa mencurigai sikap pemerintah dan jajarannya yang tidak bersedia untuk memenuhhi panggilan DPR merupakan strategi pemerintah untuk mendeligitimasi kelembagaan DPR. “Supaya muncul kesan bahwa DPR tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya,” kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta Senin (24/11). =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

PARTAI POLITIK

SBY Diminta Tak Calonkan Diri Jadi Ketum

istimewa

PALSU. Inilah laman akun facebook yang menggunakan nama dan foto Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru dilantik beberapa minggu lalu. Di dindingnya tertulis ucapan terimakasih atas kepercayaan Presiden yang telah memberinya tugas dan memohon doa agar bisa menjalankan tugas tersebut dengan baik. Belakangan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara resmi menyatakan bahwa akun tersebut palsu.

Akun Facebook “Susi Pudjiastuti” Palsu JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa akun di dalam media sosial yang mengaku-ngaku sebagai “Susi Pudjiastuti” adalah palsu dan tidak mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini.

Siaran pers KKP yang diterima di Jakarta, Senin, menyatakan Menteri Susi menegaskan tidak pernah menggunakan Facebook untuk berinteraksi dengan

masyarakat.

Hal tersebut sehubungan dengan maraknya informasi yang berkembang dalam situs jejaring media sosial yang bersumber dari akun-akun yang mirip dan/atau mengaku sebagai akun Susi Pudjiastuti.

Maka, KKP merasa perlu untuk menyampaikan klarifikasi bahwa semua akun tersebut adalah palsu sehingga tidak merepresentasikan Ibu Susi Pudjiastuti baik sebagai pribadi maupun sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Hal ini sangat penting diketahui publik (masyarakat) agar desiminasi informasi melalui fanpage facebook yang mirip dan/atau mengaku sebagai akun Susi Pudjiastuti tersebut adalah bukan berasal dari Ibu Susi.

Sehingga KKP tidak tahu-menahu dan tidak bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan oleh akun-akun yang mirip atau mengatasnamakan Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi mengatakan, saat ini untuk desiminasi informasi tentang program dan kebijakan KKP serta kegiatan Menteri Kelautan dan Perikanan melalui media sosial adalah melalui website KKP (http://www.kkp.go.id/), twitter (@ KemenKP) dan fanpage facebook Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan link (https://www.facebook.com/pages/ Kementerian-Kelautan-dan-PerikananRepublik-Indonesia/1436132989984381? fref=ts). =ANT/RAZI

PRAHARA PARTAI BERINGIN

Idrus Marham Bela Kinerja Aburizal Bakrie JAKARTA- Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham memberikan pembelaan atas kinerja Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang disebut-sebut sejumlah pihak tidak memuaskan.

“Kalau kita ingin jujur melihat kerja politik yang ada, yang tidak berhasil kan hanya pada pilpres,” ujar Idrus Marham di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie berhasil dalam pemilu legislatif. Buktinya, kata dia, kader Golkar di segala daerah terpilih sebagai wakil rakyat, bahkan menjadi pimpinan dewan.

“Di DPR kita ketuanya, di MPR kita wakilnya. Lalu pimpinan DPRD di provinsi dan kabupaten kota coba ada berapa,” ujar Idrus.

Menurut dia, berjuang melalui legislatif sama efektifnya jika partai bisa memanfaatkan.

“Ini yang harus kita pahami,” ujar dia.

Lebih jauh Idrus menekankan bahwa penilaian kinerja ketua umum adalah kewenangan peserta munas. Pada gilirannya peserta munas bakal memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar.

“Saya tidak mau menanggapi orangorang yang keinginannya tidak terpenuhi lalu memberikan penilaian tidak objektif, menuding semua ini tidak berhasil,” tegas dia. =ANT/RANGGA

JAKARTA- Para pendiri Partai Demokrat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) menggelar silaturahmi nasional (silatnas) untuk menyelamatkan kondisi partai berlambang Mercy ini yang kini sudah berada diambang kerapuhan.

Mereka menuding bobroknya Partai Demokrat karena dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Waktu dibuat partai ini, saya sampai berdarah-darah. Tapi lihat sekarang, sudah menjadi rumahnya pelacur politik.

Banyak yang tersangkut korupsi. Padahal dulunya dibangun dengan semangat anti korupsi. Apa yang dilakukan Pak SBY selama kepemimpinannya,” kata salah satu anggota FKPD Etty di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (24/11).

Kebobrokan lainnya karena partai ini didominasi lingkaran keluarga SBY. Padahal, dalam sebuah organisasi sistem kekerabatan itu tidak bagus. “Pendiri melihat partai ini sudah seperti partai keluarga. Wakil ketua DPR anggota keluarganya, ketua fraksi anaknya, sekjen juga anaknya,” ujarnya.

Dia menilai hancurnya Partai Demokrat dalam 10 tahun ini karena dibawah kepemimpinan SBY. “Saya dulu bangga karena saat mendirikan ini banyak partai lain meremehkan kami karena susah untuk mencalonkan seorang kader menjadi Presiden. Tapi lihat 10 tahun ini, apa yang bisa dibanganggakan dari kepemimpinan SBY,” pungkasnya.

Perlu diketahui, sejumlah kader Demokrat sudah banyak tersandung korupsi. Sebut saja, Angelina Sondakh, Muhammad Nazaruddin, Anas Urbanigrum, Andi Mallarangeng, serta dua nama yang paling baru Sutan Bhatoegana dan Jero Wacik juga ikut terkena.

Sementara itu, sejumlah nama kerabat maupun keluarga SBY berada di lingkaran Demokrat, antara lain, Edhi Baskoro Yudhoyono (anak SBY), Sartono Hutomo, Hartanto Edhi Wibowo, Agus Hermanto, Nurcahyo Anggorojati, Lintang Pramesti (anak Agus Hermanto).

Selain itu ada Putri Permatasari (keponakan Agus Hermanto), Dwi Astuti Wulandari (anak Hadi Utomo) Dapil DKI Jakarta I, Mexicana Leo Hartanto (keponakan SBY), Decky Hardijanto (keponakan Hadi Utomo), Indri Sulistiyowati (keponakan Hadi Utomo), Sumardani (suami Indri Sulistiyowati), Agung Budi Santoso (keluarga Hadi Utomo), Sri Hidayati (adik ipar Agung Budi), Putut Wijanarko (suami Sri Hidayati). =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 25 NOVEMBER 2014 SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III No. 0492 | TAHUN III

55

ant/rahmad

PEMUSNAHAN BAWANG ILEGAL. Petugas kepolisian dan Bea Cukai membakar bawang ilegal jenis bombai di Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Senin (24/11). Sebanyak 30 ton bawang ilegal dimusnahkan hasil tangkapan polisi saat menggagalkan penyelundupan bawang melalui perairan Selat Malaka di kawasan Samudera Geudong.

DPR Tantang OJK Siapkan Protokol Krisis JAKARTA-Komisi XI DPR meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyiapkan sejumlah aturan tentang protokol menghadapi krisis keuangan. Kasus krisis keuangan dan perbankan yang terjadi pada 2008 lalu terjadi lantaran Indonesia tidak memiliki protokol krisis yang memadai.

Politisi Partai Golkar, Mukhammad Misbakhun mengatakan protokol krisis ini sangat penting untuk membentengi industri keuangan dan perbankan Indonesia dari kegagalan seperti permasalahan bailout Bank Century. “Kami meminta, ketua komisioner OJK berani mengajukan sebuah

usulan mengenai Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Mari kita susun mumpung masih di awal kerja.

Undang-undang JPSK ini akan menjadi pintu masuk kita. Mari kita bahas bersama,” kata Misbakhun, dalam rapat dengan jajaran OJK di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).

Dalam rapat dengan Komisi XI DPR, mereka mendesak OJK berani segera mengeluarkan draft sejumlah aturan perundang-undangan. Di antara UU JPSK, Revisi UU Pokok Perbankan, dan UU Pasar Modal. “Kami di DPR akan melihat keberanian OJK, men-challenge semuanya dan kita melihat protokol krisisnya seperti apa.

Bangsa ini harus punya keberanian dan protokol yang memadai,” ujanya lagi.

Termasuk di dalam itu, sambung Misbakhun lagi, OJK juga harus menyiapkan draf UU Pokok Perbankan yang baru. UU yang ada saat ini, sudah tidak memadai karena terlalu liberal.

Dan UU Pokok Perbankan, tambahnya,

harus dikembalikan ke semangat Ekonomi Konstitusional. “Liberalisasi harus kita tahan dengan menguatkan kepentingan Nasional, itu yang harus menjadi pilihan kita ke depan,” ujarnya.

Selain itu, terkait protokol, untuk usaha asuransi dan bur saham, Komisi XI DPR meminta kepada OJK menyiapkan UU Pasar Modal yang lebih memadai. Yang lebih modern, lebih regulatif, namun bisa mengakomodasi kepentingan nasional.

Misbakhun juga berharap para pejabat OJK menahan diri dari pernyataan yang mewacanakan penggabungan pasar modal di Asean.

“Protokol tentang itu belum ada. Belum ada aturan kita mengatur soal itu, saya minta wacana itu ditahan. Kalau terburuburu digabungkan, bisa jadi, tidak dalam koridor yang diinginkan bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua OJK Muliaman Hadad, mengakui sedang menyiapkan sejumlah draft aturan perundang-undangan

sebagai protokol krisis dan memperkuat sistem keuangan nasional. “Beberapa UU itu memang perhatian kita terutama JPSK. Pemerintah akan menginisiasi, tinggal mencari waktu. Sebetulnya ada UU lain sebagai konsekuensi logis munculkannya UU OJK. Begitu juga UU Pasar Modal dan UU Pensiun, semua memang harus diperkuat,” kata Muliaman.

Muliaman juga berjanji akan berusaha keras membangun kultur baru di dalam OJK sehingga kerjanya solid dan berstrategi. “Ini memang dalam proses dan sudah dimulai. OJK tidak bisa kerja efektif tanpa adanya soliditas dan strategi yang baik.

Kami sudah lakukan reorganisasi, kami sedang mendisain sentralisasi perizinan,” jelasnya.

Dia juga menyatakan, OJK memberi perhatian dalam pengawasan terhadap konglomerasi perbankan. Diakui bahwa di lima tahun terakhir perbankan semakin berkembang. Di mana bank punya anak usaha termasuk sekuritas, yang sebetulnya dimiliki orang yang sama.

“Sebelum OJK berdiri, induknya diawasi BI anaknya oleh Menkeu. Setelah OJK berdiri, mulai induk, ayah sampai anaknya, diawasi OJK, hingga manajemen risikonya.

Sekaran kita bisa lihat secara keseluruhan.

Sudah ada peraturan OJK soal manajemen risiko,” jelasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

BBM NAIK

Perusahaan Diminta Tak Pelit Beri Insentif Tambahan JAKARTA-Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri meminta perusahaan-perusahaan agar tidak pelit dalam memberi insentif tambahan kepada para buruh atau pekerjanya.

Insentif tambahan ini sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi. “Kami mengimbau dunia usaha untuk memberikan insentif tambahan terkait uang transport dan uang makan,” kata Hanif di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/11).

Menurut, hak-hak buruh seperti pembayaran upah harus dipenuhi dan tak boleh ditunda. Di satu sisi, buruh juga harus meningkatkan produktifitas kerjanya. “Mari kita dudukan sesuai hak dan kewajiban masing-masing. Buruh harus dibayar upahnya sebelum keringatnya kering. Nah, buruh sendiri harus meningkatkan produktifitas kerjanya. Tidak bisa misalnya kerjanya itu asal-asalan,” ucapnya.

Dia mengaku, insentif tambahan ini tidak akan memberatkan perusahaan. Pasalnya, sejak lama para pengusaha telah memperhitungkan secara matang terkait kenaikan BBM dalam perencanaan keuangan dan biaya produksi perusahaannya. “Karena itu, apabila dari segi keuangan perusahaan memungkinkan, bisa saja perusahaan-perusahaan yang mampu secara financial agar dapat menaikkan biaya makan dan biaya transportasi kepada para pekerjanya,” katanya.

Hanif mengatakan sebagai langkah lainnya yang dapat diambil dalam antisipasi dampak kenaikan harga BBM, perusahaan-perusahaan tentunya telah memperhitungkan untuk melakukan efisiensi biaya produksi, termasuk overhead perusahaan. “Efisiensi biaya produksi ini diharapkan dapat menghindarkan adanya kemungkinan PHK bagi pekerja/buruh tanpa mengganggu proses produksi dan kinerja perusahaan,” jelasnya.

Di sisi lain, Hanif pun mengajak semua pihak agar bekerja sama dalam menekan dan menghilangkan praktek high cost economy atau ekonomi biaya tinggi yang masih terjadi di perusahaan di berbagai daerah.

“Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan menekan dan menghilangkan penyebabpenyebab terjadinya ekonomi biaya tinggi yang memberatkan dunia usaha di Indonesia,” imbuhnya.

Tak cuma itu, Hanif juga mengimbau agar serikat pekerja dan para pengusahan mau mengefektifkan Forum Bipartite, sebuah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan.

Forum bipartite itu sendiri beranggotakan para pengusaha dan serikat pekerja yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartite.

Dengan mengefektifkan forum bipartite itu kata dia maka dialog antara pengusaha dan serikat pekerja bisa berjalan dengan lebih baik. Apalagi, selama ini forum dimaksud kurang diefektifkan. “Selama ini Forum Bipartit saya lihat orang itu hadir duduk di situ langsung main bargaining satu sama lain. Mari kita dudukan semuanya itu sesuai hak dan kewajiban masing-masing,” ujar politikus PKB ini. =GAM

ant/ajat sudrajat

PENJUALAN PERTAMAX MENINGKAT. Pegawai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax di SPBU Pertamina di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (24/11). Data PT Pertamina (Persero) menyebutkan penjualan BBM non subsidi jenis pertamax dan pertamax plus meningkat 36 persen dari 25 ribu kilo liter menjadi 34 ribu kilo liter per hari sejak harga BBM subsidi naik per tanggal 18 November.

Pemerintah Gagas Lembaga Pembiayaan Non Bank JAKARTA-Pemerintah berencana membentuk lembaga pinjaman khusus untuk pembiayaan industri strategis. Lembaga tersebut dibentuk seiring tingginya suku bunga acuan atau BI Rate yang sebelumnya 7,5 persen menjadi 7,75 persen. Namun rencana ini masih harus menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Pembiayaan Industri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Anshari Bukhari mengatakan lembaga ini nantinya bukan bersifat seperti bank yang melayani jasa penyimpanan uang, tetapi lebih menekankan kepada penyediaan modal bagi pembangunan industri. “Ini bukan seperti

bank, tetapi lembaga pinjaman yang tugasnya terutama menyediakan dokumen keuangan untuk investasi di bidang industri, karena ini kan berbeda dengan bisnis-bisnis lain. Lembaga ini beda dengan bank komersial, itu harapkan kita,” ujarnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (24/11).

Dia menjelaskan alasan pentingnya pembentukan lembaga ini karena selama ini kesulitan berkompetisi dengan sektor lain dalam mendapatkan pinjaman. Apalagi, perbankan yang bersedia membiayai pembangunan industri semakin lama semakin berkurang.

Sedangkan yang bersedia membiayai sektor komersial lain seperti perdagangan dan properti semakin banyak. “Sektor industri dulu pernah jadi prioritas, sekarang semakin menurun.

Ini karena resikonya,” katanya.

Syarat dari pembentukan lembaga ini yang terpenting yaitu harus memberikan bunga pinjaman yang lebih rendah dari lembaga perbankan,

memberikan pinjaman untuk jangka panjang dan bisa mengantisipasi resiko gagal. “Jadi itu harus diperhatikan,” lanjutnya.

Karena bukan seperti perbankan, maka dana yang dihimpun dari lembaga pinjaman ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Detail mengenai dana saya belum hapal tapi salah satu kita akan minta dari APBN. Ini jadi sifatnya seperti lembaga penjamin ekspor,” jelasnya.

RUU Lembaga Pembiayaan Industri ini merupakan salah satu aturan pelaksanaan dari UU nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. RUU tersebut rencana akan diajukan ke DPR dan diharapkan bisa segeral selesai dalam 2 tahun. “Tugas kita menyelesaikan RUU dulu dalam 2 tahun.

Tahun ini kita masukan ke prolegnas.

Mudah-mudahan pada 2015 mulai dilakukan pembahasan. Ya kalau sudah diperintah UU tahun depannya bisa selesai,” tandas dia.=GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

Memangkas Kewenangan ntuk memperbaiki kwalitas pelayanan yang selama ini menjadi keluhan utama rakyat, pemerintah harus memangkas kewenangan birokrasi. Pemangkasan kewenangan dianggap paling rasional dan efektif daripada menambah kewenangan. Logikanya dengan kewenangan yang sudah ada saja, pelayanan yang baik tidak bisa diberikan apalagi kewenangan itu ditambah.

Ide pemangkasan kewenangan birokrasi mirip dengan apa yang dilakukan oleh Dahlan Iskan ketika menjadi orang nomor satu di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kiranya itu yang menjadi inspirasi di pemerintahan baru. Di masanya Dahlan Iskan setidaknya memangkas 18 kewenangan Kementerian dengan BUMN yang dikelolanya sehingga tidak memakan waktu untuk mengambil keputusan.

Kecepatan mengambil keputusan memang sangat dibutuhkan untuk mempercepat eksekusi program Kementerian yang notabene pembantu Presiden. Kecepatan mengeksekusi program hanya bisa dilakukan apabila pemerintah mengurangi kewenangan birokrasi-birokrasi yang ada di bawahnya.

Permasalahannya mampu atau tidak mampu pemerintahan Joko Widodo melakukan pemangkasan kewenangan birokrasi itu, karena pemangkasan identik dengan pengebirian.

Tentu pemerintah tidak menghendaki disebut mengebiri kewenangan birokrasi. Akan tetapi, bila pemerintah tidak dapat melakukannya, maka di era Joko Widodo-JK pun kwalitas pelayanan pemerintah terhadap rakyat akan menjadi masalah utama.

Sebaliknya apabila pemerintah melakukan pemangkasan kewenangan birokrasi diperkirakan akan mendapat penentanganan keras dari berbagai kepala daerah dan sejumlah instansi karena dapat mengurangi peranannya dalam pemerintahan yang sangat mereka butuhkan untuk kepentingan tertentu, seperti dalam kewenangan program ASN dan sejenisnya. Sungguh pun begitu, demi sebuah perbaikan pelayanan, pemerintah harus berani melakukan pemangkasan kewenangan birokrasi. (*)

KORAN MADURA

Opini

SELASA 25 NOVEMBER 2014 No. 0492 | TAHUN III

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492| TAHUN III

77

Menyoal Tiga Kartu Sakti Presiden Jokowi Tanggal 18 November 2014 Pemerintah resmi menaikkan harga BBM yang sebelumnya berharga Rp 6500 menjadi Rp 8500 untuk premium. Sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM itu Jokowi mengeluarkan 3 kartu sakti untuk rakyat yang tidak mampu yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

K

etiga kartu ini, mempunyai fungsi berbeda. KKS berfungsi untuk memberikan bantuan sosial langsung kepada warga. Kartu ini berfungsi selama 5 tahun. Dananya bisa diambil melalui kantor pos dengan menggunakan nomor ponsel yang sudah dibagikan di mana berfungsi layaknya rekening.

Sedangkan KIS, berfungsi sebagai kartu untuk berobat. Kartu tersebut bisa dibawa jika warga ingin berobat. Kartu itu bisa langsung digunakan, jika sakit langsung dibawa saja. Tidak bisa diwakilkan, karena setiap orang mendapatkan kartu tersebut satu-satu. Untuk KIP, bisa dibawa ke sekolah swasta atau negeri.

Dengan menunjukkan KIP ke sekolah disertakan KK dan kartu penunjuk lainnya, kartu ini bisa digunakan. Bagi yang belum mendapatkan KIP bisa mendaftar ke sekolah masing-masing. Meskipun sudah dibagikan, KIP tidak bisa langsung digunakan karena dananya sudah dicairkan melalui Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Dari uraian di atas, secara fungsional tiga kartu tersebut bagus. Sebab secara tidak langsung kartu tersebut ingin menyelesaikan beban rakyat yang tidak mampu. Melalui kartu tersebut rakyat yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sehing-

ga secara ekonomis, tiga kartu yang dikeluarkan pemerintah tersebut bisa mengurangi beban ekonomi rakyat yang kurang mampu. Dengan begitu, dikeluarkannya tiga kartu sakti itu tujuannya bagus.

Namun, dikeluarkannya tiga kartu sakti itu hingga saat ini masih menuai kontroversi.

Mulai dari payung hukumnya, sumber dananya hingga mekanisme pelaksanaannya dan dampak negatif dikeluarkannya kartu tersebut yang dipersoalkan. Sebagaimana yang dikatakan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, bahwa secara yuridis, dikeluarkannya tiga kartu sakti ini masih belum mempunyai landasan hukum yang jelas. Padahal dalam negara hukum, setiap kebijakan yang dikeluarkan harus mempunyai dasar hukum yang jelas.

Untuk memberikan dasar hukum atas dikeluarkannya tiga kartu sakti tersebut, Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu telah mengeluarkan Inpres nomer 7 tahun 2014. Namun, sejak reformasi 1998, bahwa Inpres dan Keppres tidak lagi menjadi dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan republik Indonesia. Status keduanya dalam peraturan perundang-undangan kita hanya sebatas perintah atasan kepada bawahan.

Dengan begitu, maka landasan hukum tersebut belum mempunyai dasar hukum yang jelas.

Kemudian, sebagaimana diberitakan di media-media harian maupun media online bahwa dana untuk tiga kartu sakti Jokowi tidak jelas sumber dananya. Jika kebijakan itu berkaitan dengan uang Negara, mestinya Presiden harus bicara dengan DPR sebagai pemegang hak anggaran. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa sumber dana ketiga kartu sakti itu dari CSR BUMN. Pertanyaanya, status uang itu bagaimana, apakah pemerintah minjam atau mengambil? Semuanya harus jelas statusnya. Sebab dana yang disalurkan melalui tiga kartu sakti itu adalah kegiatan pemer-

intah sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM. Tidak Mendidik dan Mencerdaskan Sepintas, kebijakan pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat kurang mampu melalui tiga kartu sakti itu bagus dan solutif. Namun, menurut hemat penulis kebijakan itu kurang mendidik dan tidak mencerdaskan. Melalui kebijakan ini, secara tidak langsung pemerintah mengajarkan rakyat Indonesia untuk menjadi pengemis yang hanya menunggu pertolongan dan belas kasih pemerintah.

Kebijakan ini secara tidak sadar akan membunuh kreativitas dan produktivitas rakyat Indonesia.

Kebijakan bantuan semacam ini, bukan justru mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran akan tetapi justru menciptakan kemalasan-kemalasan sosial.

Sebab, tanpa harus bekerja dan berusaha bisa memperoleh uang dari pemerintah.

Jika pemerintah ingin membantu dan mengurangi angka kemiskinan secara serius, seharusnya pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar seluruh rakyat Indonesia yang belum mendapatkan kerja bisa kerja dan tidak harus merantau ke luar negeri menjadi TKI. Sebab, masyarakat yang kurang mampu di negeri adalah mereka yang tidak mempunyai kerja.

Dengan membuka lapangan kerja pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan kartu sakti untuk membantu mengurangi beban ekonomi mereka, dan tidak akan ada lagi rakyat Indonesia yang

dibunuh majikannya di luar negeri.

Kemudian untuk buruh pemerintah perlu menaikkan upah minimum mereka. Sebab, selama ini buruh hanya menjadi pekerja tanpa dipikirkan kesejahteraannya oleh perusahaan.

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya buruh pabrik yang menuntut kenaikan upah. Adanya aksi itu mengindikasikan bahwa upah yang diperoleh belum cukup untuk membiayai hidupnya. Karenanya, pemerintah perlu memikirkan nasib rakyat bukan pengusaha.

Selain itu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan program KIP cukup dengan membuat kebijakan pendidikan gratis atau pendidikan murah. Jika kebijakan ini terealisasi maka pendidikan akan dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Kemudian di bidang kesehatan juga tidak perlu mengeluarkan program Indonesia sehat. Cukup membangun rumah sakit yang layak di tiaptiap daerah yang layak dan biaya yang murah. Sehingga semua rakyat Indonesia bisa berobat dengan baik tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah.

Seharusnya, kebijakan pemerintah membantu orang tidak harus dengan uang tapi cukup memberikan istrumennya. Melalui instrumen ini seseorang bisa mendapatkan uang.

Jika demikian, maka secara tidak langsung pemerintah telah mendidik rakyat indonesia untuk berfikir dan berusaha. Karenanya, pemerintah harusnya membuat kebijakan yang mencerdaskan dan membangun etos kerja bukan justru membunuh karakter bangsa. Wallahu A’lam=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

SELASA 25 NOVEMBER 2014 No. 0492 | TAHUN III

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

8

PENDIDIKAN

Kota Malang Kekurangan Ratusan Guru SD

ant/ari bowo sucipto

FUNGSIKAN KERETA LORI. Seorang pekerja menjalankan kereta lori untuk mengangkut tebu hasil panen di depan Pabrik Gula Krebet, Malang, Jawa Timur, Selasa (24/11). Pabrik gula di kawasan tersebut kembali memfungsikan kereta lori yang mampu mengangkut 54 ton tebu dalam sekali angkut untuk mempercepat proses penggilingan tebu di penghujung musim giling tahun ini.

Waspadai Puting Beliung!

JEMBER - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengimbau warga untuk mewaspadai angin puting beliung yang terjadi di awal musim hujan hingga beberapa pekan ke depan.

"Sejak akhir Oktober hingga pertengahan November ini tercatat ratusan rumah rusak ringan, sedang, dan berat, akibat diterjang angin puting beliung," kata Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Jember M. Rizal, Senin (24/11).

Menurut dia, awal musim hujan atau pancaroba (peralihan dari musim kemarau ke penghujan) sering turun hujan disertai angin kencang yang berpotensi menjadi angin puting beliung dan diprediksi terus terjadi hingga beberapa pekan ke depan.

"Terjadinya bencana angin tersebut tidak bisa diprediksi dan bisa terjadi kapan saja selama musim pancaroba, sehingga kami

imbau masyarakat tetap waspada," tuturnya.

Beberapa wilayah kecamatan di Jember yang sudah diterjang angin puting beliung, di antaranya Kecamatan Sumberjambe, Jelbuk, Mumbulsari, Mayang, Patrang, dan Sukowono.

"Angin puting beliung memang tidak bisa diprediksi, namun bisa dilihat dengan tanda berupa adanya awan CB (Comolonimbus) atau awan tebal dengan pinggiran putih yang jelas dan ada tanda pusaran di tengah kumpulan awan," paparnya.

Badan Meteorologi Klimatogi dan Geofisika (BMKG) Karang Ploso, kata dia, mencatat intensitas curah hujan di Jember cukup

Angin puting beliung memang tidak bisa diprediksi, namun bisa dilihat dengan tanda berupa adanya awan CB (Comolonimbus) atau awan tebal dengan pinggiran putih yang jelas dan ada tanda pusaran di tengah kumpulan awan,�

M. Rizal

Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Jember tinggi berkisar 400-500 milimeter disertai angin kencang, padahal tahun 2013 dengan intensitas sekitar 300 milimeter sudah menyebabkan banjir di sejumlah da-

erah.

"Puting beliung bisa terjadi di 31 kecamatan di Jember karena hampir setiap hari terjadi hujan disertai angin kencang yang menyebabkan rumah rusak dan pohon tumbang, namun sejauh ini tidak ada korban jiwa," paparnya.

Sementara sukarelawan "Jember Disaster Respon" A. Lukman mengatakan angin puting beliung menerjang di beberapa kecamatan di Jember.

"Di Desa Gunung Malang dan Rowosari, Kecamatan Sumberjambe tercatat sebanyak 19 rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Kemudian di Desa Suco dan Tamansari, Kecamatan Mumbulsari tercatat sebanyak 30 rumah rusak," tuturnya.

Ia mengimbau warga waspada terhadap bencana angin puting beliung yang tidak bisa diprediksi tersebut, namun tidak perlu panik pada saat bencana terjadi. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

MALANG - Kota Malang, Jawa Timur, hingga saat ini masih kekurangan sebanyak 437 guru sekolah dasar berstatus pegawai negeri sipil, baik untuk guru kelas, guru agama maupun guru olahraga.

Kabid Fungsional Kependidikan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang Trisnawati mengatakan dari kebutuhan guru SD yang berstatus PNS sebanyak 1.800 orang, saat ini baru terpenuhi 1.363 orang, sehingga masih kekurangan 437 guru.

"Kekurangan guru ini merata di 196 SD negeri yang ada di kota ini. Jika tidak segera ditambah, jumlah pengajar SD akan semakin berkurang dan otomatis kekurangan tenaga pendidik di SD akan semakin banyak, apalagi tahun depan diperkirakan sekitar 50 guru memasuki masa pensiun," tegasnya di Malang, Senin (24/11).

Ia mengatakan selain karena pensiun, kekurangan jumlah guru SD tersebut juga disebabkan adanya mutasi atau meninggal dunia, sementara jumlah perekrutan CPNS tidak sebanding dengan jumlah guru yang pensiun, sehingga setiap tahun kekurangan guru terus bertambah.

Trisnawati mengaku setiap ada perekrutan CPNS guru, pihaknya mengajukan kuota sesuai kebutuhan, namun yang menentukan adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Disdik mendapatkan kuota CPNS terakhir pada 2013, yakni 19 guru SD, 13 guru SMK dan empat guru SLB serta tenaga honorer kategori 2 (K2) yang diangkat menjadi PNS setelah lolos menjalani serangkaian tes.

Karena kebutuhan guru tersebut cukup mendesak, lanjutnya, pihak sekolah akhirnya merekrut guru honorer atau guru swasta yang diminta membantu mengajar sesuai bidangnya. Dengan demikian, gaji (honor) guru bersangkutan menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

7 Lokalisasi di Kabupaten Malang Resmi Ditutup MALANG - Sebanyak tujuh lokalisasi yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, resmi ditutup secara serentak oleh Bupati setempat, Rendra Kresna, Senin (24/11).

Tujuh lokalisasi yang ditutup tersebut adalah Lokalisasi Suko di Kecamatan Sumberpucung, Slorok di Kecamatan Kromengan, Embong Miring di Kecamatan Ngantang, Kebobang di Wonosari, Girun di Gondanglegi, Kalikudu di Pujon, dan Sendangbiru di Sumbermanjing Wetan.

"Pemkab Malang memang tidak memberikan kompensasi apapun kepada para pekerja seks komersial (PSK) tersebut, karena memang tidak dianggarkan.

Namun, kalau dana kompensasi yang kami ajukan ke Kementerian Sosial (Kemensos) turun, pasti mereka akan kami hubungi, sebab nama-nama mereka sudah terdata," kata Bupati Malang, Rendra Kresna, disela-sela penutupan lokalisasi yang dipusatkan di Girun, Gondanglegi.

Meski tidak diberikan kompensasi berupa uang tunai, lanjutnya, para PSK sudah diberikan berbagai pelatihan keterampilan serta diberikan bantuan peralatan untuk membuka usaha sesuai keahliannya,

bahkan PSK yang mengikuti pelatihan diberikan sertifikat keahlian.

Menyinggung pengalihan peruntukan wilayah eks lokalusasi tesrebut, Rendra mengatakan ada beberapa alternatif, namun tidak boleh dialihkan untuk usaha hiburan lainnya, seperti tempat karaoke atau kafe. Mungkin saja akan dialihfungsikan untuk gedung olahraga, tempat wisata maupun sentra industri atau lainnya, selain tempat hiburan.

Saat ini, lanjutnya, para pekerja seks tersebut sudah dipulangkan ke tempat asal masing-masing. Sesuai data yang masuk di Dinas Sosial (Dinsos),

jumlah PSK di tujuh lokalisasi yang ditutup itu sebanyak 380 orang dan jika anggaran utnuk kompensasi yag diajukan Pemkab Malang ke Kemensos sebesar Rp 5 juta per orang itu turun, pasti akan diinformasikan.

Sementara itu puluhan mahasiswa yang tergabung d a l a m P M I I

Komisariat Universitas Raden Rahmat menggelar unjuk rasa terkait penutupan tujuh lokalisasi di Kabupaten Malang tersebut. Puluhan mahasiswa itu mendatangi gedung DPRD dan Badan Pe-

layanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang di Kepanjen.

Perwakilan dari PMII, Muhibulloh, meminta Badan Perizinan Terpadu tidak mudah memberikan izin untuk usaha sejenis, seperti karaoke, panti pijat atau hiburan malam. "Kami khawatir setelah lokalisasi itu ditutup tapi memunculkan usaha lainnya, seperti hiburan malam, kafe dan karaoke, sehingga perizinannya harus diperketat," tegasnya.

Menanggapi permintaan puluhan mahasiswa tersebut, Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang, Bambang Sumantri, menyatakan memperhatikan aspirasi mahasiswa.

Namun, Badan perizinan bukan satu-satunya lembaga, sebab jika ada perizinan, maka harus lewat unsur terkecil dulu di RT/RW. "Kalau dari bawah sudah menolak, kami juga tidak akan memroses pengajuan izin apapun yang berkaitan dengan tempat hiburan dan sejenisnya," tandas Bambang. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

KORUPSI PNPM-MANDIRI

Polres Limpahkan Kasus Korupsi ke Kejaksaan MADIUN - Kepolisian Resor (Polres) Madiun, Jawa Timur, melimpahkan kasus dugaan korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, ke Kejaksaan Negeri Mejayan untuk proses hukum selanjutnya.

Kepala Satuan Reskrim Polres Madiun, AKP Mukhammad Lutfi mengatakan, pelimpahan kasus tersebut dilakukan pada Kamis (20/11) lalu dengan tersangka Siti Asiyah (43) yang merupakan istri Kepala Desa Sewulan.

"Berkas perkara berikut tersangka sudah kami limpahkan karena sudah dinyatakan P21 atau lengkap oleh Kejaksaan Mejayan," ujar AKP Lutfi kepada wartawan, Senin (24/11).

Menurut dia, tersangka Asiyah juga langsung ditahan di ruang tahanan Lembaga pemasyarakat (Lapas) Kelas 1 Madiun setelah pelimpahan kasus tersebut.

Ia diduga melanggar pasal 2, 3, dan 8 UU RI Nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.

Dalam kasus tersebut, tersangka Siti Asiyah yang saat

itu menjabat sebagai ketua kelompok program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) telah memanipulasi data pengajuan pinjaman.

Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah menduplikat identintas peminjam lama atau yang telah lunas dengan cara memotokopinya tanpa seizin pemilik identitas. Selain itu, sebagian tanda tangan anggota juga dipalsukan untuk mencairkan dana SPP yang bersumber dari APBN dan APBD. Tindakan tersebut dilaku-

kan tersangka selama kurun waktu tahun 2011 hingga 2012, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 125 juta.

Kasus tersebut mencuat berawal dari laporan pengurus Badan Kerjasama Antardesa (BKAD) PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sewulan kepada polres setempat. Hingga akhirnya Polres Madiun menyelidikinya.

Seperti diketahui, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program yang digulirkan pemerintah pusat. Program tersebut bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan membantu kemandirian masyarakat melalui peran aktif masyarakat dalam pembangunan. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

9

PERLENGKAPAN

Propam Polres Periksa Anggota BONDOWOSO - Tim Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Bondowoso, Jawa Timur melakukan pemeriksaan kelengkapan seluruh anggota Polres, termasuk para perwiranya.

Pemeriksaan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Propam Polres Bondowoso Iptu Polisi Agus Susanto itu dilakukan menyangkut kelengkapan kartu identitas, yakni kartu tanda penduduk, kartu anggota Polri, kartu senjata api dan surat izin mengemudi (SIM).

"Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan senjata api, sikap atau tampilan dan kelengkapan lain yang ada pada diri anggota dengan maksud untuk mengetahui tentang legalitas keanggotaan dan kelengkapannya," kata Iptu Agus Susanto, Senin (24/11).

Ia menjelaskan bahwa kelengkapan mobil dan sepeda motor pribadi milik anggota juga diperiksa, seperti spion, lampu sein dan lainnya. Dalam kegiatan pemeriksaan tersebut tidak ditemukan pelanggaran pada anggota Polres.

Kasi Propam Polres Bondowoso menyampaikan bahwa anggota Polri adalah contoh dan teladan bagi masyarakat dalam hal penegakan hukum, ketertiban dan kedisiplinan.

"Oleh karena itu, sebelum anggota Polres Bondowoso menegakkan disiplin kepada masyarakat agar dalam diri anggota tercipta disiplin terlebih dahulu, baik disiplin dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mengemban tugas sebagai abdi masyarakat," ujarnya.

Iptu Agus Susanto juga menegaskan bahwa tahun 2014 diharapkan tidak ada pelanggaran disiplin pada anggota POlres. Jika ada pelanggaran oleh anggota, pimpinan dua tingkat di atasnya akan kena sanksi juga.

Sebelum hal itu terjadi, kata dia, para unsur pimpinan agar berani menegur bawahannya yang melakukan tindakan tidak benar dan secara terus menerus dilakukan pengawasan secara melekat. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

MULUSKAN PERIZINAN TIAP GERAI

Alfamart Siapkan Rp 75 Juta

agus setyawan/koran madura

PANGGAIL BAWASLU. Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengaku pihaknya akan memanggil Bawaslu Jatim terkait dugaan korupsi yang saat ini ditangani Polda Jatim.

Dewan Akan Memanggil Bawaslu Jatim Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 142 M SURABAYA - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) berencana akan memanggil sejumlah anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim.

Langkah ini diambil lembaga legislatif guna menyikapi kasus terkait dengan dugaan korupsi dana hibah yang kini prosesnya ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jatim.

Hal ini diugkap Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo.

Dia mengatakan, jika pemanggilan kepada Komisioner dan staf Bawaslu Jatim akan dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya berharap, dengan adanya pemanggilan tersebut, bisa menjawab persoalan benar tidaknya ada penyelewengan dalam pertanggung jawaban penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013 lalu. “Memang belum ada rapat resmi di komisi A untuk memanggil Bawaslu, ya mungkin minggu depan. Hanya saja, secara non formal sudah ada komunikasi antar anggota komisi dan semua sudah sepakat,” ujar dia.

Selain akan memanggil Bawaslu Jatim, pihaknya juga akan memanggil Inspektorat Jatim.

Lembaga pengawas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut akan dimintai penjelasan dan keterangan terkait masalah dugaan korupsi di Bawaslu Jatim.

“Sesuai fungsi dan tugasnya, inspektorat melakukan pengawasan dan mengaudit anggaran negara yang digunakan oleh SKPD di Jawa Timur,” tegas politikus dari

Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Seperti diketahui, salah satu penyelenggara Pemilu di Jatim ini diduga terlibat korupsi dana hibah Pilgub Jatim dari APBD Jatim Tahun 2013 senilai Rp 3,5 miliar dari total anggaran mencapai lebih dari Rp 142 miliar.

Pihak Polda Jatim terus melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut. Menurut Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Awi Setiyono, proses penyelidikan telah melibatkan puluhan saksi.

Sedangkan untuk bisa mengungkap skandal korupsi dana hibah APBD Provinsi Jatim ini, penyidik disebut-sebut telah lama melakukan penyelidikan cukup lama. Sayangnya, hingga saat ini Polda Jatim belum menetapkan satu orang pun menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana hibah tersebut.

“Ini masih proses awal, yang pasti ini akan terus kita lanjutkan. Dalam waktu dekat kita akan meminta audit untuk mengetahui jumlah kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi ini,” tegas dia. = AGUS SETYAWAN

SURABAYA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya kembali menggelar sidang perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) suap perizinan Alfamart dengan terdakwa Leo Handoko, Manajer PT Sumber Alfarian Trijaya (Alfamart), Area Surabaya-Sidoarjo-Madura dan Zaiful Imron Mustofa selaku Kepala Seksi (Kasi) Perizinan Bidang Ekonomi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bangkalan, Senin (24/11).

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa ini, kedua terdakwa kompak menepis semua tuduhan suap terkait dengan perizinan Alfamart.

Terdakwa Leo Handoko mengaku, jika dirinya datang ke Bangkalan untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan perijinan empat titik gerai Alfamart yang masih bermasalah.

“Saya kesana atas laporan dari Andi (staf ijin Alfamart) bawahan saya, untuk menyelesaikan izin tiga gerai baru dan perpanjangan izin satu gerai Alfamart. Tidak ada sedikitpun niatan saya untuk menyuap,” elak dia.

Namun, keterangan terdakwa tersebut langsung dibantah oleh Majelis Hakim Tahsin dengan mengatakan alasan terdakwa membawa uang puluhan juta rupiah, yang saat ini dijadikan barang bukti dalam persidangan.

“Kenapa ke Bangkalan harus membawa uang. Padahal, dokumen kelengkapan saja belum lengkap semua ini,” kata Majelis Hakim Tahsin, seraya memeriksa dokumen syarat perijinan.

Menanggapi pertanyaan Majelis Hakim Tahsin, terdakwa Leo Handoko masih berkelit dengan menyalahkan anak buahnya yang bernama Andi (saksi). Namun, dari keterangan terdakwa Leo Handoko malah membuka fakta baru, jika pihak management Alfamart selalu menyiapkan

uang ‘pelicin’ sebesar Rp 75 juta untuk mengurus ijin setiap gerai toko waralaba tersebut.

“Semua laporan dari Andi. Ada sekitar 12 titik Alfamart. Setiap titik izin Alfamart biasanya kami sediakan anggaran Rp 75 juta.

Saya tidak tahu soal Peraturan Daerah (Perda),” jawab Leo Handoko.

Manajer Alfamart ini akhirnya tidak bisa berkutik dan tidak menjawab ketika Majelis Hakim menanyakan kenapa Alfamart yang belum ada perizinan tapi sudah berani beroperasi.

Sementara itu, terdakwa Zaiful Imron selaku Kepala Seksi (Kasi) Perizinan Bidang Ekonomi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bangkalan, juga banyak berkelit dalam memberikan keterangan saat persidangan.

Terdakwa Zaiful Imron mengaku, jika awalnya dia menolak uang Rp 10 juta pemberian Hepi (bawahan terdakwa Leo Handoko). Namun, terdakwa akhirnya menerima uang tersebut dengan alasan kekeluargaan.

“Saya sebelumnya menolak uang itu, tapi saya akhirnya menerima untuk membantu dengan alasan kekeluargaan, guna mempercepat perpanjangan ijzn Alfamart,” ungkap dia.

Menanggapi keterangan tersebut, Majelis Hakim langsung mencecar terdakwa dengan beberapa pertanyaan. Mulai dari menanyakan bagaimana tahap membuat proses perizinan hingga berapa tarif retribusinya.

“Apakah bisa langsung melalui saudara, apa tidak ada loket, berapa tarif retribusinya, apakah benar Rp 75 juta? Kenapa dibayar dimuka padahal dokumen persyaratan sama sekali tidak lengkap?,” cecar Majelis Hakim.

Mendengar pertanyan yang diberikan Majelis Hakim, terdakwa Zaiful Imron tidak bisa berkutik. Kendati demikian, terdakwa masih mengelak dengan mengatakan, jika ada kelebihan

dalam pembayaran retribusi perizinan, pihaknya akan mengembalikan kelebihan uang tersebut.

“Tidak boleh langsung yang mulia, memang ada loket, Saya yang menentukan berapa tarif retribusinya. Saya belum hitung berapa habisnya tapi jika ada kelebihan dari uang yang dikasih pasti kami kembalikan,” elak dia.

Sekedar diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Leo Handoko dan Zaiful Imron pada 11 Agustus lalu. Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat tentang adanya rencana suap-menyuap terkait perizinan Alfamart di Bangkalan.

Saat itu informasinya Manajer Alfamart membawa uang suap Rp 200 juta untuk memuluskan izin pendirian dan dibukanya gerai Alfamart baru di Bangkalan.

Saat ditangkap, jaksa mendapati uang Rp 92,5 juta dengan perincian Rp 75 juta di mobil Innova milik Leo Handoko, Rp10 jt di laci kerja dan R 7,5 di saku celana Zaiful Imron Mustofa.

Keduanya langsung ditahan oleh pihak Kejati Jatim.

Dari penelusuran oleh jaksa Suharto terdakwa Leo Handoko dijerat pasal Dakwaan Primair dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsider pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, terdakwa juga dikenai pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. = AGUS SETYAWAN JALANI SIDANG. Terdakwa Leo Handoko selaku Manajer PT Sumber Alfarian Trijaya (Alfamart) dan Zaiful Imron Mustofa selaku Kepala Seksi (Kasi) Perizinan Bidang Ekonomi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bangkalan, menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

agus setyawan/koran madura

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

Bupati Tunggu Forpimda Segera Umumkan Nasib FPI TULUNGAGUNG - Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo memilih untuk menunggu persetujuan tertulis seluruh unsur forum pimpinan daerah (forpimda) setempat untuk mengumumkan nasib organisasi Front Pembela Islam (FPI) di daerah tersebut.

"Secara konsep sudah kami buat, namun untuk mengumumkan keputusan tersebut menunggu kesepakatan seluruh unsur forpimda," katanya di Tulungagung, Jawa Timur, Senin (24/11).

Ia memastikan penentuan masa depan FPI yang telah mendeklarasikan kegiatan resmi di Tulungagung pada 28 Oktober lalu itu segera diumumkan pada pekan depan.

Draft atau rancangan kebijakan telah disusun pihak Sekretariat Daerah setempat, setelah jajaran forpimda melakukan pertemuan bersama membahas polemik pendirian FPI di Tulungagung yang menuai kontroversi masyarakat.

Hasilnya, Syahri mengisyaratkan telah mengerucut pada satu kebijakan bersama.

Namun apa materi maupun arah kebijakan terhadap masa

depan cabang organisasi Islam yang dikenal berhaluan keras tersebut, Syahri tidak bersedia membocorkan dengan dalih kode etik antarlembaga pimpinan daerah.

"Tidak elok ketika ini belum ditandatangani semua, kemudian saya publikasikan, nanti kami (forpimda) akan lakukan publikasi bersama. Tunggu saja, paling dalam satu pekan ini sudah ada pengumuman dari kami," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua

11

FPI Tulungagung, Nurkholis, menanggapi santai apapun keputusan forpimda terhadap eksistensi organisasi mereka.

Ia berdalih secara nasional FPI telah dinyatakan organisasi resmi dan diakui oleh Kementerian Dalam Negeri RI. "Kami juga sudah melapor ke Bakesbangpol (Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik) tentang keberadaan FPI di Tulungagung," jawabnya melalui telepon.

Kalaupun nantinya Forpimda mengumumkan FPI sebagai organisasi "terlarang" di Tulungagung, ia menegaskan gerakan mereka tetap akan jalan terus.

"Saat ini kami konsentrasi melakukan penataan struktur organisasi dan perekrutan anggota," pungkasnya. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

foto/jembertourism

MENARIK PERHATIAN WISATAWAN. Pulau Nusa Barong dengan luas 6.100 hektare dan terletak di Samudera Indonesia kini mulai menarik perhatian wisatawan. Publik masih belum banyak mengetahui, bahwa cagar alam Pulau Nusa Barong adalah cagar alam yang harus dijaga betul dari intervensi manusia.

JEMBER - Badan Pusat Statistik mencatat Kabupaten Jember, Jawa Timur, memiliki sebanyak 67 pulau kecil yang tidak berpenghuni.

"Terdapat sebanyak 67 pulau yang semuanya saat ini tidak dihuni manusia, namun jika melihat riwayat sejarahnya ada di antara pulau-pulau itu yang dulu pernah dihuni," kata Kepala BPS Jember Wahyudi di Jember, Senin (24/11).

Dari puluhan pulau tersebut, sebanyak 16 pulau di antaranya sudah memiliki nama yakni Pulau Nusa Barong, Gilen, Leande/Batu Mandi, Endokdokan, Watuajir,

KEKAYAAN ALAM

BPS: Jember Miliki 67 Pulau Kecil Matikan, Sraja, Meran, Moestaka, Loe Toeng, Karang Bolong, Watoepager, Pisang, Bandealit, Singa, dan Merue.

"Dari 16 pulau yang sudah memiliki nama, tiga pulau merupakan kawasan suaka alam, yakni Pulau Nusa Barong, Gilen, dan Leande," tuturnya.

Menurut dia, perkiraan luas masing-masing belasan pulau yang bernama tersebut bervariasi dari yang terbesar yakni Pulau

Nusa Barong mencapai 7.482 hektare, sedangkan yang terkecil adalah Pulau Watoepuger dengan luas 1,25 hektare.

Pulau Nusa Barong merupakan kawasan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur III di Jember karena masuk kawasan konservasi alam.

"Sebagian besar pulau yang sudah memiliki nama merupakan kawasan semak belukar atau

rumput, sedangkan 51 pulau lainnya yang tidak memiliki nama merupakan pulau karang," katanya.

Sementara dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemkab Jember tercatat Kabupaten Jember memiliki sebanyak 82 pulau dan 16 pulau di antaranya memiliki nama.

"Kami baru mengetahui kalau Jember memiliki banyak pulau

pada saat pembahasan RPJP beberapa pekan lalu," kata Sekretaris Komisi A DPRD Jember, Lukman Winarno.

Menurut dia, Pemkab Jember seharusnya memperhatikan puluhan pulau yang berada di sekitar pesisir pantai selatan itu karena bisa menjadi aset yang luar biasa untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

"Minimal pemkab harus melakukan pendataan terhadap pulau-pulau tersebut karena kalau tidak didata maka bisa diincar oleh pihak asing," ucap politisi PDI Perjuangan itu. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 25 NOVEMBER 2014 No. 0492 | TAHUN III

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

MADURA

12

TARIF ANGDES

Resmi Naik Seribu Rupiah

MEMPRIHATINKAN. Kondisi pasar polowijo di Kabupaten Probolinggo yang bakal direvitalisasi.

Empat Pasar Polowijo Bakal Direvitalisasi Biaya Pembangunannya Mencapai Rp 6 Miliar PROBOLINGGO - Tahun 2015 mendatang dari 34 pasar polowijo di Kabupaten Probolinggo, akan mendapatkan pembangunan. Namun dari jumlah tersebut hanya empat pasar saja yang akan dilakukan revitalisasi karena dinilai sangat memprihatinkan kondisi lapak pedagang.

Anggaran yang dipersiapkan oleh pemkab Probolinggo yakni sekitar 6 Miliar. Keempat pasar tersebut di antaranya, pasar Kotaanyar, Condong, Pajarakan dan Bayeman. ”Karena anggaran yang ada hanya cukup untuk keempat pasar itu,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo,Sidik Wijanarko, kepada wartawan, Senin (24/11).

Menurutnya, sejatinya pasar

yang memang harus dilakukan perbaikan sebanyak 29 pasar yang tersebar di 24 Kecamatan. Namun pembagunannya direncanakan akan dilakukan secara bertahap.

“Jadi tidak sekaligus langsung dibangun. Kalau anggarannya ada kami menginginkan untuk melakukan pembangunan secara bertahap,” terang Sidik Wijanarko.

Dipilihnya empat pasar itu, lanjut Sidik Wijanarko, menjadi pilihan pada tahun 2015 nanti. Karena

kondisinya relatif memprihatinkan, terutama untuk drainase, kios dan lapak yang tidak layak untuk ditempati para pedagang.

Di antaranya, kondisi drainase tidak bisa teraliri air. Akibatnya, pada saat musim hujan, sering terjadi banjir. Demikian dengan kios dan lapak pedagang, banyak yang berdempetan dan tidak teratur. Apalagi, rata-rata bentuknya tidak permanen. “Jadi empat lokasi itu tahun depan diperioritaskan,” jelasnya.

Dia menambahkan, pasarpasar itu akan dibangun untuk semi permanen. Yakni, lapaknya dibuatkan pemerintah. Sementara infrastruktur pendukungnya menjadi kewajiban pedagang.

“Misalnya rowling downnya, itu pedagang yang membeli, kami

hanya membangun lapak dan kios nya,” tandas Sidik Wijanarko.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Probolinggo, Santiyono melalui Kasi Pengelolaan Pasar, M Taufiq menjelaskan terkait adanya perbaikan pasar tersebut, pihaknya memang sudah mendatpatkan kabar. ”Setelah selesai dibangun maka akan diserahkan kepada Dispenda untuk dikelola,” terangnya.

Dia mengaku dalam proses perencanaan dan pembangunan, Dispenda diminta pertimbangan.

Sebab, yang tahu persis kondisi pasar adalah Dispenda. “Sudah aada koordinasi yang dilakukan pihaknya dengan Disperindag,” ucap M.Taufik. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO –Tarif angkutan desa (angdes) di wilayah Kabupaten Probolinggo resmi naik Rp 1000 pasca kenaikan BBM pada Selasa (18/11) lalu. Kenaikan tarif baru ini, disepakati oleh paguyuban angdes Kabupaten Probolinggo.

Namun, kenaikan tarif yang ditetapkan, membuat angdes sepi penumpang dan pendapatan para sopir menurun.

Salah satunya, tarif angkutan trayek Pajarakan Bremi di Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, resmi mengalami kenaikan, dengan persetujuan seluruh sopir dan ketua paguyuban sopir angdes.

“Kenaikan tarif angdes ini hanya berlaku pada perjalanan jauh saja, kenaikan tarif ini ditentukan oleh paguyuban angdes Kabupaten Probolinggo,” kata Ahmad salah satu sopir angdes di Pajarakan, Senin (24/11).

Menurutnya, sejak dinaikannya tarif angdes ini, penumpangnya berkurang sebanyak 50 persen. Tidak hanya penumpang, pendapatan yang diterimanya pun berkurang. “Karena berkurangnya penumpang angdes, di Pajarakan ini beberapa angdes juga tidak dioperasikan lagi,” ucap Ahmad.

Mereka para sopir yang sedang parkir di tempat biasanya, yakni dipartelon Pajarakan, menginginkan, harga BBM kembali seperti semula.

Terkait kesepakatan kenaikan tarif Angdes tersebut Ahmad berharap, bisa diterima kedua belah pihak antara penyedia jasa dengan pemakai jasa. ”Intinya kita tidak ingin memberatkan penumpang,namun kenaikan ongkos tersebut kami nilai itu wajar,dan kami meyakini atas kenaikan ongkos angdes penumpang tidak ada yang keberatan, apa lagi mengeluh.” jelasnya. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492| TAHUN III

13

MINIM. Alokasi anggaran Inspektorat Kabupaten Probolinggo untuk pengawasan dana hibah.

Anggaran Pengawasan Minim Hanya Rp 80 Juta untuk Pengawasan Hibah PROBOLINGGO - Dana pengawasan atau monitoring penyaluran dana hibah dan bantaun sosial (Bansos) kepada masyarakat tergolong sangat minim. Tahun ini Inspektorat hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 juta untuk dana pengawasan hibah. Ironisnya, dana yang diawasi oleh pihak pengawas mencapai Rp 48,7 miliar.

Kepala Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Suparwiyono mengatakan untuk alokasi dana pengawasan memang tergolong minim. Namun pihaknya kurang sepakat jika dalam pengawasan Inspektorat dikatakan lemah.

“Kalau memang minim kami akui.

Tapi bukan alasan kami tidak bekerja secara profesional sesuai

dengan tupoksi Inspektorat,” terangnya kepada wartawan, Senin (24/1).

Minimnya anggaran dana tidak sampai dua persen dari alokasi bantuan hibah pada tahun 2015 ini, lanjut dia, hanya digunakan untuk monitoring selama dua kali dalam setahun. Pada tahun 2014 ini, pihaknya tengah mel-

akukan monitoring rutin.

Hasilnya, atau lazim dikenal dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) internal dilaporkan kepada Bupati selaku pimpinan. “Untuk tahap kedua, masih dalam proses monitoring, belum selesai semua tahun ini,” jelas Suparwiyono.

Suparwiyono menambahkan, pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya memang tidak jauh beda dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Yakni dengan jalan melakukan pemeriksaan secara administrasi bantuan hibah.

“Dengan memilih secara acak penerima hibah dengan turun langsung ke alamat penerima.

Dalam pengawasan ditemukan kenjanggalan kami laporkan kepada bupati,” tandasnya.

Namun ketika ditanya tentang hasil pengawasan yang dilakukannya, pihaknya belum menemkan kejanggalan yang ada mengenai penyaluran dana hibah dan bansos yang tersebar di beberapa satker itu. Namun hanya menemukan persyarakatn administrasi yang harus diperbaiki.

Seperti naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) kurangnya stempel penerima bantuan hibah.

“Jadi kalau masalah penemuan fikitif beluam ada hanya kesalahan administrasi,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas

Sosial Kabupaten Probolinggo, Masyuri Efendi melalui Kabid Rehabilitasi Sosial, Siti Khiroyah menjelaskan, satkernya menjadi salah satu penyalur bantuan sosial dan hibah. Diantaranya bantuan barang kepada fakir miskin, bantuan uang kepada penyandang HIV/AIDS. “semuanya sudah kami salurkan sesuai dengan peruntukkanya,” katanya.

Dia mengaku selama proses pengawasan yang dilakukan inspektorat, ia belum pernah mendapat teguran apapun. “Hanya beberapa rekomendasi perbaikan administrasi,” papar Masyuri Efendi. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

161 Pejabat Kembali Dirombak Bakal Menyusul Mutasi Tahap Dua PROBOLINGGO - Pemerintah Kabupaten Probolinggo kembali melakukan perombakan pejabat di lingkungannya. Namun mutasi yang resmi digelar tersebut, bukan mutasi terakhir karena masih akan ada mutasi susulan.

Mutasi yang digelar di pendopo Kabupaten Probolinggo itu dilakukan Senin (24/11).

161 pejabat dari eselon tiga dan empat tengah mendapatkan posisi baru. Dari jumlah tersebut terbagi 20 dari kalangan pejabat eselon tiga, 79 pejabat eselon empat dan 62 pejabat eselon empat fungsional.

Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari mengatakan pelaksanan mutasi ini memang merupakan bagian dari konsekuensi PNS. Adanya mutasi ini bertujuan agar satuan kerja di lingkungan Pemkab Probolinggo bisa melakukan upaya kerjasama yang baik. “Tidak akan mampu jika hanya memikirkan sendiri dalam memajukan sebuah daerah,” katanya.

Menurtnya, dalam mutasi ini bukan akhir dalam pelaksanaan kinerja. Dalam waktu lain akan ada mutasi lagi. ”Jadi yang belum terkena mutasi jangan merasa bangga, karena PNS bisa ditempatkan dimana saja,” tandas Bu-

pati Puput Tantriana Sari.

Bupati Puput Tantriana Sari menyebut angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Kabupaten Probolinggo masih tergolong rendah dibandingkan daerah lainnya di Jawa Tmur.

Namun hal itu bisa ditingkatkan, manakala semua lintas satuan kerja bisa bersinergi dalam menjalankan semua program pemerintah. “Baik Dinas Pendidikan maupun kesehatan begitu juga satker lainnya,” ujarnya.

Agar pejabat yang sudah dimutasi, lanjut dia, berharap bisa bekerja dengan baik. Sebab sesuai dengan pemerintahan saat ini yakni fokus kerja, kerja dan kerja.

“Kalau semua itu bisa diterapkan dengan baik, maka ketertinggalan kabupaten bisa terangkat diatas daerah tetangga kita,” pinta Bupati Puput Tantriana Sari. =Mahfud Hidayatullah

DIROMBAK. 161 pejabat dari eselon tiga dan empat tengah mendapatkan posisi baru

OLAHRAGA

Tim Samator Rebut Gelar Livoli 2014 PROBOLINGGO – Sukses memenuhi ambisinya untuk merebut gelar juara pada Kejuaraan Nasional Bola Voli Antarklub PGN Livoli 2014 Divisi Utama di GOR Mastrip Kota Probolinggo, Tim Putra Samator Surabaya akhirnya membungkam tim kuda hitam Semarang Berlian dengan skor 3-0 (25-19, 25-20, 25-18),

Minggu ( 23/11) malam.

Sehari sebelumnya, Tim Semarang Berlian secara tak terduga menyingkirkan juara bertahan Mars Kota Probolinggo, yang justru tampil kurang greget dan lebih banyak tertekan sehingga Samator leluasa menguasai permainan.

Gelar menjuarai Livoli Divisi

Utama kali ini yang disandang Samator sekaligus melengkapi gelar juara Proliga yang mereka rebut pada Maret 2014 lalu. ”Alhamdulillah, seluruh pemain tampil sesuai harapan.

Kami melihat lawan Semarang Berlian dalam pertandingan kurang kompak. Sukses ini menjadi modal untuk menghadapi Proliga tahun depan,” tandas manajer Samator Surabaya, Hadi Sampurno.

Sejak awal, lanjut manajer Hadi Sampurna, pihaknya memang membidik gelar juara.

Walaupun sempat kalah pada laga penyisihan melawan juara bertahan Mars Kota Probolinggo.

“Permainan anak-anak terus berkembang dan makin solid.

Sehingga membuat kami bisa merebut gelar juara pada Kejuaraan Nasional Bola Voli Antarklub PGN Livoli 2014 Divisi Utama di GOR Mastrip Kota Probolinggo,” ucapnya.

Terpisah, pelatih Semarang

Berlian, M Hajid, mengakui anakanak asuhnya kesulitan mengimbangi tekanan Samator Surabaya yang memiliki komposisi pemain merata, baik postur tubuh maupun kualitas permainan. “Kami tetap bersyukur bisa melaju ke babak final tahun ini,” ucapnya.

Sementara di final putri, Bank Jatim kembali mejuarai Livoli 2014 Divisi Utama setelah di final menaklukkan TNI AU 3-1 (25-21, 20-25, 27-25, 27-25). Dengan hasil kemenangan ini Bank Jatim merupakan gelar kali ketiga di Livoli Divisi Utama. Dua gelar juara sebelumnya Bank Jatim diraih Livoli Divisi Utama 2013 Kendal Jawa Tengah dan Jakarta 2012.

Pertandingan final yang melelahkan memerlukan perjuangan keras set pertama dengan skor 25-21, Tim Putri Bank Jatim harus saling kerja keras. Di set kedua harus merelakan untuk kemenangan TNI AU dengan skor 20-25.

Kemudian pertandingan set

ketiga sempat terjadi protes terhadap kepemimpinan wasit I Nyoman Anom yang merugikan tim putri Bank Jatim. Pertandingan sempat sempat terhenti sekitar 15 menit dan berakhir dengan pergantian wasit oleh Agus Setyono.

Pertandingan kembali di lanjutkan, di set ketiga tim putri Bank Jatim kembali unggul dengan skor 27-25. Pada set penentuan kedua tim saling kejar point yang cukup ketat. Akhirnya Bank Jatim unggul dengan skor 27-25 menjadi 3-1, dan menjadi juara.

Bank Jatim mendapat hadiah uang pembinaan sebesar Rp 35 juta, sedangkan runner-up TNI AU menerima Rp 25 juta.

Dalam event ini terpilih pemain putra masa depan adalah Randy F Tamamilang dari Samator Surabaya dan Hanny Budiarti dari TNI AU di bagian putri. Keduanya mendapat hadiah uang pembinaan sebesar Rp 1,5 juta. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 25 NOVEMBER | No. 0492 |2014 TAHUN III SELASA 2014 25 NOVEMBER

No. 0492 | TAHUN III

15 15

Milan dan Inter Berbagi Angka MILAN - “Derby Della Madonnina” antara dua tim sekota Milan, AC Milan melawan Inter Milan, pada Minggu (23/11) malam waktu setempat atau Senin (24/11) dini hari WIB di San Siro berakhir imbang 1-1.

Hasil ini tidak mengubah posisi kedua klub di klasemen sementara. Milan masih bertengger di peringkat ketujuh dengan 18 poin, sedangkan Inter di posisi kesembilan dengan 17 angka.

Milan dan Inter tertinggal 13 dan 12 poin dari Juventus yang kokoh di puncak klasemen sementara setelah memetik kemenangan meyakinkan dengan tiga gol tanpa balas atas Lazio pada laga sehari sebelumnya.

Pada laga dini hari kemarin, Milan unggul terlebih dahulu melaui gol Jeremy Menez pada babak pertama, tepatnya di menit ke-23. Umpan silang Stephan El Shaarawy dari sisi kiri diakhir Menez dengan sebuah tendangan voli ke pojok kanan jauh gawang Inter yang tidak terjangkau kiper Samir Handanovic. Inter baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-61 melalui Joel Obi yang bertahan hingga laga berakhir.

Meski kalah dalam penguasaan bola, Milan memiliki lebih banyak peluang mencetak gol.

Upaya Giacamo Bonaventura dan Stephan El Shaarawy batal meng-

hasilkan gol. Demikianpun kesempatan Mauro Icardi juga gagal merobek gawang Milan yang dikawal Diego Costa.

Pelatih Inter Milan Roberto Mancini mengaku cukup puas dengan hasil imbang itu menginat waktu persiapan bersama tim barunya itu sangat mepet yaitu hanya lima hari. Padahal, melawan Milan selalu menjadi sebuah partai yang sulit. “Sangat tidak mudah memulai tugas ini dengan laga derby. Apalagi saya hanya

punya waktu persiapan lima hari.

Tetapi kami memiliki semangat yang luar biasa. Ini malam yang positif untuk saya, meskipun kami tidak bisa menang,” kata Mancini yang kembali ke Inter untuk periode keduanya sebagai pelatih.

Dia melanjutkan, “Laga derby selalu menjadi pertandingan yang indah. Yang membuat saya bahagia adalah bahwa San Siro penuh sesak. Kami akan melakukan yang terbaik secepat mungkin karena dalam sepakbola yang pal-

ing dibutuhkan adalah hasil. Saya yakin kami segera bisa mendapatkannya. Malam ini sangat tidak normal dan dalam 48 jam ini saya sangat sibuk. Dibutuhkan insting ketika semuanya berlangsung begitu cepat. Kita harus bisa memahami banyak hal dalam pertandingan yang tidak kita saksikan di tempat latihan. Saya butuh empat atau lima pertandingan untuk mengetahui para pemain dengan lebih baik.”

Sementara itu pelatih Milan,

Filippo Inzaghi memuji permainan anak-anak asuhnya. Menurut dia, Stephan El Shaarawy dan kawan-kawan sudah mencoba untuk memetik kemenangan atas rival satu kota tersebut. “Saya kira, para pemain saya sudah mencoba dengan sangat baik untuk meraih kemenangan, tetapi hasilnya, ya, kami hanya menuai hasil imbang,” ujar mantan striker Milan tersebut.

Dia meneruskan, “Dua peluang emas yang kami kami dapat menjelang akhir laga sedikit meyakitkan. Mereka hampir saja memberikan kami tiga poin. Bila ini terjadi, opini publik terhadap kami pasti langsung berubah.

Kami harus segera kembali untuk memetik tiga poin. Saat ini kami tidak meraih apa yang seharusnya kami dapatkan.”

Sementara pada laga sebelumnya, Napoli harus puas dengan hasil imbang 3-3 melawan tamunya Cagliari pada laga di San Paolo. Napoli unggul dua gol terlebih dulu pada 30 menit pertama melalui gol Gonzalo Higuain dan Gokhan Inler. Cagliari memperkecil ketinggalan pada menit ke-38.

Di babak kedua, ketika pertandingan baru berjalan dua menit, Diego Farias membawa Cagliari menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Tetapi di menit ke-62, Jonathan de Guzman membawa Napoli berbalik unggul. Sayang, keunggulan tuan rumah ini hanya bertahan lima menit karena Diego Farias berhasil menyamakan kedudukan yang bertahan hingga akhir pertandingan. =ESPN/CAROL AJI

LIGA PRIMER INGGRIS

Kalahkan Hull, Pochettino Puji Pemainnya LONDON - Tottenham Hotspur sukses menekuk tuan rumah Hull City pada laga Liga Utama Inggris di The Kingston Communications Stadium dengan skor 2-1, Senin (24/11) dini hari WIB kemarin. Tuan rumah Hull City sukses memimpin hingga turun minum berkat gol Jake Livermore ketika pertandingan baru berjalan delapan menit.

Tottenham baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-61 melalui Harry Kane.

Kedudukan 1-1 ini bertahan hingga waktu normal usai.

Christian Eriksen akhirnya muncul sebagai pahlawan “The Lilywhites” karena berkat

golnya pada menit ke-90 Tottenham sukses memetik tiga poin dan memantapkan posisi tim London Utara itu di peringkat ke-10 klasemen sementara dengan 17 poin.

Menanggapi hasil ini, pelatih Tottenham Mauricio Pochettino menilai, anak-anak asuhnya layak menang karena mereka lebih baik Hull City, terutama di babak kedua. “Di babak kedua, serangan kami lebih baik dari Hull. Karena itu saya yakin, kami pasti akan menang,” ujarnya.

Menurutnya, di babak pertama, Hull City memang bermain sangat bagus. Guna

membalikkan keadaan, di babak kedua, mantan pelatih Southampton ini bisa melakukan perubahan sehingga mampu mengendalikan permainan. “Di babak kedua, kami menciptakan banyak peluang. Tim ini menunjukkan mental dan sikap yang lebih baik. Saya kira, yang terpenting hari ini adalah meraih tiga poin. Karena tiga poin itu akan memberikan kepercayaan diri kepada kami dan saya yakin pada laga beberapa minggu ke depan kami akan memetik hasil bagus lagi. Tetapi yang terpenting hari ini adalah tiga poin,” tegasnya berulang.=SKY SPORTS/ ESPN/CAROL AJI

MENANG. Pemain Tottenham Hoitspur Christian Eriksen melakukan selebrasi usai mencetak gol kemenangan timnya di menit ke-90 pada pertandingan melawan Hull City, Senin (24/11) dini hari WIB.

16BACA

KORAN MADURA

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

KORAN MADURA

16

JUGA

SELASA 25 NOVEMBER 2014 No. 0492 | TAHUN III

Milan dan Inter Berbagi Angka HALAMAN | 15

GELSENKIRCHEN - Chelsea akan menantang tim Jerman Schalke pada pertandingan lanjutan Grup G Liga Champions, Selasa (25/11) malam waktu setempat atau Rabu (26/11) dini hari WIB di Veltins Arena, kandang Schalke. Bagi pelatih Schalke Roberto Di Matteo, laga ini sangat emosional. Pasalnya, dia untuk pertama kalinya menghadapi tim yang pernah dibawanya menjuarai Liga Champions pada 2012 silam sebelum akhirnya dipecat oleh Chelsea karena gagal mempertahankan Chelsea bermain di Liga Champions musim 2012-2013.

Di Matteo adalah pelatih paling bersejarah di Chelsea.

Meski hanya berstatus sebagai pelatih ad interim menggantikan Andre Villas-Boas yang juga dipecat sebelumnya, dia sukses mempersembahkan juara Liga

Schalke vs Chelsea

Mou: Bukan Laga Melawan Di Matteo Champions pertama sepanjang sejarah klub itu.

Meski demikian, pelatih Chelsea saat ini Jose Mourinho menegaskan, lawatannya ke Veltins Arena Rabu dini hari nanti bukan untuk melawan Di Matteo sebagai pribadi, melainkan melawan klub bernama Schalke. Kebetulan saja, saat ini Schalke ditangani Di Matteo.

“Saya tidak bermain melawannya. Kalau bermain melawan dia, tentu saja dia akan menang karena dia bermain lebih baik dari saya. Tetapi ini laga Chelsea melawan Schake, bukan saya melawan Di Matteo. Karena ini pertandingan antarklub maka sangat mudah menganalisisnya.

Siapapun dari kami bisa berakhir di peringkat pertama, kedua atau ketiga grup.

Sporting Lisbon dan Maribor bisa berakhir di peringkat keempat tetapi kami bisa berakhir di peringkat pertama, kedua atau ketiga grup,” papar Mourinho.

Dia melanjutkan, “Untuk berakhir di peringkat ketiga dan bermain di Liga Europa maka harus ada sesuatu yang bisa melawan evolusi yang sedang terjadi di tim ini. Kami sedang ingin menjadi tim yang sangat baik dan sebagai tim bagus kami harus melawan tim terbaik di kompetisi yang terbaik pula.”

Ini adalah pertemuan kedua mereka di fase grup Liga Champions musim ini. Pada pertemuan pertama mereka di Stamford Bridge, sebelum Schalke diambil alih Roberto Di Matteo, kedua tim bermain imbang 1-1. Gol Chelsea dicetak Cesc Fabregas, sedangkan gol penyama kedudukan Schalke dibuat penyerang Belanda Klaas-

4-2-3-1

ATSUTO UCHIDA

Pelatih:

Jan Huntelaar.

Menjelang laga ini, kedua tim sama-sama memetik kemenangan pada kompetisi domestik akhir pekan lalu. Chelsea menang dua gol tanpa balas atas West Bromwich Albion, sementara Schalke menang 3-2 atas Wolfsburg. Kemenangan ini tentu saja menjadi modal berharga yang bisa mendongkrak moral kedua tim.

Selain itu, Schalek diuntungkan karena bermain di kandang sendiri. Dukungan publik tuan rumah diharapkan menjadi pemantik semangat anak-anak asuh Di Matteo untuk memetik tiga poin atau menimal meraih satu poin di kandang sendiri.

Tetapi Chelsea sedang dalam performa sangat bagus di Liga Utama Inggris.

Mereka menjadi tim terbaik di negeri Ratu Elisabet II itu karena menjadi

satu-satunya tim yang belum terkalahkan dari 12 pertandingan.

Mereka sudah 10 kali menang dan hanya dua kali imbang. Inilah yang menjadikan Chelsea sebagai tim yang sangat menakutkan.

Meski demikian, pelatih Schalke, Roberto Di Matteo tidak terlalu peduli dengan fakta tersebut. Dia pun tidak memusingkan diri dengan ikatan emosialnya bersama klub dari London Barat itu. “Secara pribadi, saya hanya akan konsentrasi pada pekerjaan saya untuk memenangkan pertandingan bagi Schalke. Chelsea juga bermain pada Sabtu lalu dan mereka juga memiliki waktu pemulihan yang sama dengan kami,” ucap pria Italia kelahiran Swiss itu.

Dia menutup, “Kami berada di Liga Champions yang semua kemungkinan masih terbuka dan semua hal bisa terjadi. Tetapi minimal kami ingin memetik satu poin dari laga kandang ini.” =SKY SPORTS/CAROL AJI

Roberto Di Matteo SCHALKE 04

RALF FAHRMANN BENEDIKT DENNIS HOWEDES AOGO

CHRISTIAN FUCHS

MARCO ROMAN HOGER NEUSTADTER CHINEDU MAXIM CHOUPO KEVIN PRINCE OBASI MOTING BOATENG JAN HUNTELAAR DIEGO COSTA EDEN HAZARD

JOSE MOURINHO

FELIPE LUIS

CHELSEA

CESC FABREGAS JOHN TERRY

4-2-3-1

OSCAR

NEMANJA MATIC

THIBAUT COURTOIS Pelatih:

GARY CAHILL

Jose Mourinho

ANDRE SCHURLE

BRANISLAV IVANOVIC

ROBERTO DI MATTEO

TARIF KAPAL NAIK HINGGA 40 PERSEN

SELASA 25 NOVEMBER 2014 No. 0492 | TAHUN III

SAMPANG | J

KORAN MADURA

A

SELASABUNGA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III PUSPASARI

Berupaya Jadi Putri Batik Pamekasan

NETER G N KOLENA

NP

HALAMA

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

BUBAR. Pendemo kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Kepala Lapas Narkotika Pamekasan.

ali syahroni/koran madura

Pembangunan Lapas Mulai Digoyang PAMEKASAN - Puluhan aktivis mahasiswa di Pamekasan, melakukan unjuk rasa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas II A Pamekasan, Senin (24/11) kemarin. Mereka menilai lapas baru yang masih dalam proses penyelesaian itu akan menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar berupa bencana banjir.

Aksi tersebut diawali dengan longmarch dari Areal Menumen Arek Lancor Pamekasan. Para peserta aksi membawa poster yang bertuliskan tuntutan dan kecaman atas pembangunan lapas yang hanya menimbulkan bencana baru bagi warga di Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Kota itu.

Dalam unjukrasa yang memper-

Demonstran: Sejak Ada Bangunan itu, Rumah Warga di Daerah Sekitarnya Tergenang Banjir soalkan dampak lingkungan pembangunan lapas itu hanya berlangsung sekitar 20 menit saja. Setelah menyampaikan orasinya, pendemo mendapat jawaban dari Pelaksana Harian (Plh) Kepala Lapas Narkotika Klas II A Pamekasan, Rasuka, bahwa Kepala Lapas, Aswidodo sedang tugas ke luar kota.

Mendengar jawaban itu, pendemo batal menyampaikan aspirasinya, dengan alasan ingin menyampaikan langsung kepada kepala lapas setempat. Mereka memilih untuk membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan kembali melakukan aksi serupa pekan depan.

Dalam orasinya, korlap aksi I’am Holil mengatakan pembangunan Lapas Narkotika itu diduga tanpa mengantongi izin lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan.

Selain itu, pembangunan tersebut juga tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam proses analisis dampak lingkungan, sehingga kuat dugaan pembangunan lapas tersebut tidak mempunyai izin gangguan (HO), berupa persetujuan dengan bukti tanda tangan warga sekitar lapas tersebut.

“Sebelum ada pembangunan lapas ini (Narkotika) di kawasan ini tidak pernah terjadi banjir, tapi seiring dengan pembangunan ini,

pada musim hujan tahun lalu, di sekitar lapas ini sejumlah rumah warga tergenang banjir,” katanya.

Sementara itu, Plh Kepala Lapas Narkotika Klas II A Pamekasan, Rasuka tidak menanggapi kritikan para pendemo itu. Namun pihaknya berjanji setiap aspirasi dan tuntutan dari pendemo akan disampikan kepada kepala lapas setelah selesai dari tugas luar kota.

“Saat ini Kalapas sedang tidak ada di sini. Kalapas sedang ada di Kanwil karena ada urusan yang harus diselesaikan. Nanti, kalau beliau datang akan kami sampaikan apa-apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi teman-teman mahasiswa,” kata Rasuka. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 25 NOVEMBER 2014 No. 0492 | TAHUN III

PENERANGAN

Listrik Sering Padam, Pengusaha Mengaku Dirugikan SUMENEP- Dalam beberapa hari terakhir, listrik di Sumenep beberapa kali padam. Layanan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Sumenep, dikeluhkan warga, terutama yang menekuni dunia usaha. Pasalnya, pemadaman dilakukan secara sepihak, tanpa memberi informasi sebelumnya kepada pelanggan.

Salah seorang pengusaha warnet di Sumenep, Pusawi mengaku, dirinya kecewa kepada layanan PLN di Sumenep. Alasannya, sering ada pemadaman tanpa ada informasi terlebih dahulu.

“Seharusnya, jika akan ada pemadaman, pihak PLN memberi tahu terlebih dahulu kepada semua pelanggannya. Agar mereka tidak merasa dirugikan,” ujarnya.

Mantan aktivis mahasiswa itu menuturkan, akibat seringnya terjadi pemadaman sepihak, komponen komputer warnetnya sering rusak. Tak hanya itu, imbuhnya, tak jarang para pelanggan warnetnya mengaku kecewa lantara listrik tiba-tiba padam saat mereka sedang asyik berselancar di dunia maya.

“Seandainya sebelum pemadaman ada informasi terlebih dahulu, saya, kan, bisa mematikan komputer terlebih dahulu. Selain itu, saya juga punya kesempatan untuk memberi tahu pelanggan bahwa listrik akan padam,” tuturnya.

Selain itu, Pusawi menuding PLN tidak seimbang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, jika terlambat membayar listrik, maka masyarakat pasti akan dikenakan denda. “Lalu bagaimana kalau listrik mati? Apakah masyarakat harus minta denda kepada PLN? Dan apakah PLN akan memberinya? Tidak, kan?," kesalnya.

Menurut Pusawi, yang dirugikan akibat sering terjadinya pemadaman listrik bukan hanya dirinya, melainkan banyak orang. Misalnya, para pengusaha laundry.

Jika listrik sering padam, maka otomatis pendapatan sehari-hari mereka juga akan berkurang.

Selebihnya, Pusawi juga menuturkan, bahwa dua hari lalu, Minggu (23/11), listrik padam sebanyak tiga kali dalam sehari.

Pemadaman terjadi pada pagi, siang, dan sore hari. Meski durasi padamnya tidak sampai berjam-jam, menurut Pusawi, pemadaman tersebut merugikan dirinya.

Oleh sebab itu, ia mengharap agar listrik tidak sering padam. Kalaupun akan ada pemadaman, pihak PLN memberi informasi terlebih dahulu kepada pelanggan. “Agar kita selaku pelanggan tidak merasa selalu dirugikan,” harapnya. =FATHOL ALIF

KOMPAK. Pegawai negeri sipil memakai baju batik Korpri saat menghadiri sebuah kegiatan, beberapa waktu lalu. Indisipliner PNS Pemkab Sumenep pada tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Indisipliner PNS Meningkat SUMENEP - Indisipliner Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari tahun 2012 hingga menjelang akhir tahun 2014, abdi negara yang telah menerima sanksi mencapai 46 orang.

Informasi yang dihimpun Koran Madura, pada tahun 2013 terdapat 14 orang yang melakukan indisipliner dan tahun 2014 meningkat menjadi 43 orang. Mereka telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. "Alhamdulillah di Sumenep tidak sampai ratusan.

Semoga saja tahun depan tidak semakin meningkat lagi," kata Bupati Sumenep, A. Busyro Karim. Data dari Kementerian Dalam Negeri, dari tahun 2005 hingga Agustus 2014, PNS yang tidak disiplin mencapai 1.221 orang.

Orang nomor satu di pemerintahan Sumenep itu, meminta seluruh PNS ke depan lebih profesional dan meningkatkan produktivitas kerja. “Setiap menjalankan tugasnya harus diimbangi

dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi,” ujarnya.

Ia meminta PNS menjaga nilai, etika, serta moralitas sebagai abdi negara. "Kalau sebuah pekerjaan itu sudah dijalankan dengan ikhlas, kreatif, dan disertai dengan pemikiran yang jenius, kami yakin bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa," tukasnya.

Sementara meskipun Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan nomor induk pegawai (NIP) tenaga harian lepas kategori II (K-2) yang telah dinyatakan lulus tes CPNS, namun hingga saat ini, surat keputusan (SK) dari pemerintah belum juga keluar. ”Yang jelas, tanpa adanya SK tersebut, kami tidak bisa maksimal dalam bekerja.

Sebab, hanya SK itu yang

menjadi acuan kami dalam bekerja, baik mulai tempat, waktu, dan lain sebagainya,” kata Rasul Mauludi, Senin (24/11).

Padahal, sambung Rasul, dilihat dari segi tahapan yang telah dilalui, mulai dari pemberkasan, hingga turunnya NIP dari pemerintah pusat, mestinya SK tersebut sudah keluar. ”Kalau masalah tahapan itu sudah lama diselesaikan. Bahkan sudah hampir satu tahun. NIP-nya saja sudah lama kami terima,” terangnya.

Menurut Rasul, yang lebih aneh, pengeluaran SK di Sumenep bisa dikatakan lambat. Sebab, jika di tiga kabupaten lain yang berada di Pulau Madura, SK tersebut sudah dikeluarkan semua. ”Informasi yang kami terima, di Sampang saat ini sudah memasuki pra jabatan, sedangkan di Pamekasan saat sudah dalam tahap proses pra jabatan,” terangnya Oleh sebab itu, pihaknya mencurigai belum dikelaurkannya SK tersebut karena ada kongkalikon yang dilakukan oleh pemerintah daerah. ”Kami menyadari jika agenda

SK Abdi Negara K-2 Belum Terbit Bupati (A. Busyro Karim) memang banyak, namun tidak semestinya kami dibiarkan hidup berkatung-katung seperti ini,” terannya.

Bahkan, belum adanya kabar kapan SK itu akan keluar, juga bisa menimbulkan prasangka jelek dari kalangan K-2 yang telah dinyatakan lulus. ”Hal itu bisa saja terjadi. Makanya sebelum itu terjadi, alangkah lebih baiknya pemerintah memberikan kejelasan pada kami. Apalagi, saat ini, bisa dikatakan tahun politik, sehingga apa pun bisa terjadi,” tukasnya.

Sementara Kepala Badan Kepagawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Sumenep Titil Suryati, membenarkan SK PNS untuk K-2 belum keluar.

Kendati demikian, dirinya mengaku akan terus berupaya agar SK tersebut segera selesai.

Menurut mantan Kabag Hukum Setkab Sumenep itu, saat ini SK tersebut masih dalam tahap proses seleksi. ”Insya Allah dalam waktu dekat sudah selesai. Doanya saja agar tidak ada halangan,” katanya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492| TAHUN III

C

KUNJUNGAN KERJA DEWAN

Terima Transport Plus Gunakan Mobil Dinas SUMENEP – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Muhammad Hanafi mempersoalkan perjalanan dinas anggota komisi saat melakukan kunjungan kerja, beberapa hari lalu. Kunker tersebut dinilai melanggar aturan.

Salah satunya pemakaian mobil dinas (mobdin) komisi dalam perjalanan Sumenep-Surabaya.

Menurut politisi Demokrat itu, secara aturan, jika sudah mendapatkan dana transport, tidak boleh menggunakan fasilitas dewan. Kenyataannya, katanya, mereka terima uang transport plus menggunakan mobil dinas. ”Memang dalam aturan sudah jelas. Di setiap kegia-

tan dewan, baik yang dalam provinsi maupun luar provinsi, jika sudah mendapatkan dana transport, itu tidak diperbolehkan memakai mobil dinas,” tegasnya, Senin (24/11).

Namun, saat pemberangkatan kunker, kemarin, sejumlah anggota dewan menggunakan fasilitas kantor, seperti mobil dan lain semacamnya. ”Kami sadari, jika di komisi A, kemarin,

memang ada kesepakatan dalam kunjungan itu boleh menggunakan mobil dinas dengan ketentuan hanya tiga orang. Namun kebijakan tersebut tetap salah, sebab aturan tidak bisa dibatakan dengan adanya kebijakan,” ungkapnya.

Apalagi dalam satu rombongan tersebut, jumlah anggotanya lebih dari tiga orang. ”Setahu saya, dalam satu mobil ada enam orang, bahkan ada yang sampai sembilan orang,” ungkapanya.

Ke depan, dalam perjalanan dinas lainnya, anggota dewan diminta tidak memakai fasilitas kantor jika sudah mendapat-

kan dana transportasi. Sebab, tindakan tersebut dinilai telah mencoreng nama baik parlemen. ”Ini semua bukannya kami bermaksud membeberkan tindakan anggota dewan. Malainkan ini demi masa depan anggota dewan. Sehingga, kalau perbuatan tersebut sudah melanggar aturan, tidak dikerjakan lagi. Karena kalau itu tetap dilakukan, akan berdampak terhadap yang lebih besar lagi,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumenep A. Hamid Ali Munir membantah tudingan tersebut. ”Itu tidak benar. Lihat aja administrasinya, apakah itu benar atau tidak,” katanya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, Komisi A DPRD Sumenep melaksanakan kunker ke Makasar, Sulawesi Selatan; Komisi B ke Badung, Bali; Komisi C ke Batam, Riau; dan Komisi D ke Bandung, Jawa barat. Acara tersebut diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp 280 juta.

Setiap anggota dewan yang melakukan kunker, selain mendapatakan tunjangan khusus, juga mendapat tunjangan transportasi sebesar Rp 500 ribu. Semantara untuk pimpinan, tunjangan transportasinya sebesar Rp 750 ribu. =JUNAEDI/MK

KEPULAUAN RAAS

INFRASTRUKTUR

Harga BBM Rp 13 Ribu

Perbaikan Jalan Talango Capai Rp 1,5 M

SUMENEP – Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium di Kecamatan/Kepulauan Raas mencapai Rp 13.000 per botol ukuran satu liter ditingkat pengicer. Sebelum BBM naik pada 18 November lalu, harga bahan bakar antara Rp 8.000 sampai Rp 10.000. ”Kenaikan harga BBM jenis premium bisa dibilang cukup tinggi, yakni Rp 3 ribu per liternya,” kata Fauzi, warga setempat, Senin (24/11). Sementara harga BBM bersubsidi jenis solar dari harga sebelumnya Rp 7.500 per liter saat ini menjadi Rp 11.000.

Menurutnya, kenaikan harga BBM menambah beban penderitaan masyarakat yang hidup di daerah kepulauan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. “Harapan saya, untuk kepulauan, BBM segera disubsidi oleh pemerintah, agar dapat meringankan beban penderitaan masyarakat,” harapnya. =JUNAEDI

RUSAK. Pengendara roda dua berpapasan dengan roda empat di jalan yang sudah rusak puluhan tahun di jalan poros Kecamatan Talango, Pulau Poteran, Senin (24/11). Perbaikan jalan di jalan tersebut pada tahun ini mencapai Rp 1,5 miliar.

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep menyediakan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk perbaikan jalan di Kecamtan Talango, Pulau Poteran.

Anggaran miliaran rupiah tersebut akan digunakan untuk per-

baikan jalan poros kecamatan yang ada di tiga titik.

Tiga titik yang dimaksud, yakni daerah Palasa Sang, Gapuran Palasa, dan Poteran Kombang. ”Sesuai rencana awal, untuk jalan lingkar di Kecama-

tan Talango itu, semuanya memakai hotmix,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep, Edy Rasiyadi, Senin (24/11).

Menurut mantan Kepala Dinas PU Pengairan itu, saat ini

pekerjaan hotmix di tiga lokasi segera dilakukan. Mengingat, sisa waktu pelaksanaan proyek tinggal beberapa pekan. ”Dalam minggu ini sudah bisa dimulai.

Bahkan, sebagian alat beratnya sudah kami siapkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Edy mengatakan, proyek perbaikan jalan di Pulau Poteran tersebut memang berbeda dengan perbaikan jalan di sejumlah pulau yang lain. Di kepulauan lain masih memakai aspal biasa.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan proyek. Sehingga, hasil pekerjaan sesuai harapan pemerintah. ”Kalau memang ada indikasi yang melanggar, silakan laporkan saja pada kami. Sehingga kami bisa meluruskan pekerjaan tersebut,” harapnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi poros kecamatan yang menghubungkan berbagai desa sangat miris. Selain berlubang, di sana-sini aspal mengelupas, lantaran termakan usia dan lama tidak diperbaiki.

Kondisi seperti itu mengganggu kenyamanan pengguna jalan. ”Dulu sekitar tahun 1998, jalan itu diperbaiki secara total. Setelah itu hanya ditambal sulam saja,” kata Usman, warga Desa Poteren. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

KOMODITAS

Harga Cabai Besar Mencapai Rp 48 Ribu

M 2629 VP. Seorang bocah mengamati stiker alat peraga kampanye pemilihan kepala desa yang ditempelkan di motor berpelat nomor merah alias kendaraan dinas, Senin (24/11) siang di Dusun Panggulan, Desa Sera Barat, Kecamatan Bluto, Sumenep. Sejak kemarin, masuk hari tenang. Pada Rabu (26/11), beberapa desa di Kecamatan Guluk-Guluk, Ganding, Pragaan, Bluto, Saronggi, dan Lenteng akan menggelar pemilihan kepala desa.

Sumenep - Harga cabai merah besar di Kabupaten Sumenep, Senin, sebesar Rp48 ribu per kilogram atau mengalami penaikan harga dari akhir pekan lalu yang sebesar Rp42 ribu per kilogram.

"Sesuai hasil pemantauan harga di Pasar Anom Baru di Kecamatan Kota pada Senin ini, harga cabai merah besar Rp48 ribu per kilogram. Ada penaikan harga yang cukup signifikan," kata Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, R Heni Yulianto, Senin (24/11).

Selain cabai merah besar, harga bawang juga mengalami penaikan, yakni bawang merah dari Rp13 ribu menjadi Rp14 ribu dan bawang putih dari Rp12 ribu menjadi Rp13 ribu per kilogram.

"Selain pasokan yang berkurang atau terbatas dari Surabaya, kenaikan tarif jasa transportasi ikut menyumbang penaikan harga komoditas tersebut," ujarnya.

Sementara harga komoditas lain-

nya, stabil, jika dibandingkan dengan akhir pekan lalu, seperti harga cabai kecil tetap Rp60 ribu per kilogram dan gula pasir tetap pada kisaran Rp9.500 hingga Rp10 ribu per kilogram.

Begitu juga dengan beras premium dalam kemasan 25 kilogram, yakni pada kisaran Rp210 ribu hingga Rp222 ribu tergantung merek.

Harga minyak goreng curah tetap Rp11 ribu per kilogram, mentega curah sebesar Rp20 ribu per kilogram, dan tepung pada kisaran Rp6 ribu hingga Rp7.500 per kilogram tergantung merek.

"Sesuai hasil pemantauan harga pada Senin ini, memang hanya harga tiga komoditas yang mengalami penaikan, yakni cabai merah besar, bawang merah, dan bawang putih," kata Heni, menerangkan.

Staf Disperindag Sumenep setiap hari memantau harga kebutuhan pokok di dua pasar, Kecamatan Kota, yakni Pasar Anom Baru dan Pasar Bangkal Baru. =ABD AZIZ/ANT

PORNOGRAFI

Aktor Video Mesum itu Mirip Mahasiswi Seorang jurnalis menunjuk video mesum berdurasi 1 menit 33 detik, Senin (24/11). Aktor video tersebut mirip mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Sumenep

SUMENEP - Video yang menampilkan hubungan intim pria dan wanita dewasa beredar di Kabupaten Sumenep, Senin (24/11). Perempuan dalam video tersebut diduga merupakan salah satu mahasiswi perguruan tinggi di Kabupaten Sumenep. Beredarnya video tersebut mendapat kecaman dari sejumlah pihak.

Video berformat 3gp tersebut beredar cepat di Sumenep.

Pasalnya, video berdurasi 1 menet 33 detik itu beredar melalui ponsel ke ponsel. Perempuan yang tampak dalam video itu disinyalir mirip dengan foto bugil mahasiswi perguruan tinggi di Sumenep yang sebelumnya juga sempat menghebohkan masyarakat Sumenep. Sementara pelaku pria yang diduga sekaligus perekam adegan tak pantas itu belum diketahui identitasnya.

Sontak, beredarnya video tersebut mendapat kecaman dari banyak pihak. Salah satunya dari Sarkawi, salah seorang pengamat sosial di Kabupaten Sumenep. Sebagai warga Sumenep, ia sangat menyangkan beredarnya video

mesum itu. Apalagi, imbuhnya, kalau benar pemeran video tersebut masih berstatus mahasiswi.

Oleh sebab itu, ia mendesak semua pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut segera melakukan tindakan. Terutama, tambahnya, para wakil rakyat. Ia mendesak agar anggota dewan segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.

“Ini tidak biasa dibiarkan.

Saya sebagai warga Sumenep sangat prihatin mendengar beredarnya video mesum ini. Tugas ini adalah tugas Satpol PP, tugas ulama dan tugas dewan khususnya. Saya tekankan agar dewan segera membicarakan persoalan ini dengan pihak-pihak terkait,” tegasnya, Senin (24/11).

Merespons beredarnya video mesum tersebut, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, A. Subaidi mengatakan, pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk mengklarifikasi beredarnya video tak senonoh itu. “Karena jika dibiarkan, lembaga pendidikan, utamanya perguruan tinggi akan mendapat musi tidak percaya dari masyarakat,” katanya, Senin (24/11).

Ia menilai, beredarnya video mesum yang pelakunya diduga masih berstatus mahasiswi merupakan bentuk kegagalan lembaga pendidikan yang tidak mampu mendidik moral para mahasiswanya. Menurut politisi PPP itu, seharusnya lembaga pendidikan tidak hanya mengajari mahasiswanya materi kuliah, namun juga harus mampu menanamkan nilai-nilai moral.

“Sekali lagi saya katakan,

kasus ini sangat memalukan, dan mencoreng nama baik lembaga pendidikan. Karenanya kami akan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait mengenai hal ini. Kami akan tanyakan, kenapa video itu bisa menyebar. Karena itu juga berdampak kepada anak didik lainnya. Bukan hanya personal,” pungkasnya.

Subaidi berharap, ada kerja sama dari semua pihak menyelesaikan persoalan tersebut.

“Artinya, semua pihak kalau mendapat video seperti itu lagi jangan langsung disebar-luaskan.

Agar persoalannya tidak menjadi besar,” tutupnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492| TAHUN III

E

BERDIRI. Seorang siswa berdiri di samping pintu masuk SDN Patean II, Senin (24/11). Sekolah dasar tersebut ditengarai melakukan pungutan liar.

SUMENEP - Pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) Patean II, Desa Patean, Kecamatan Batuan, diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada siswa yang mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dugaan pemotongan dana BSM tersebut disampaikan oleh salah seorang wali siswa, Senin (24/11) kepada sejumlah awak media.

Salah seorang wali siswa yang identitasnya keberatan disebutkan mengatakan, pada bulan puasa lalu, ia diundang oleh pihak sekolah. Undangan tersebut tidak secara tertulis, namun melalui anaknya yang kini masih duduk di kelas II SDN Patean II. “Setelah saya memenuhi undangan itu, ternyata saya diminta tanda tangan. Menurutnya saat

SDN Patean II Diduga Lakukan Pungli Terhadap Siswa Penerima BSM itu, anak saya akan mendapat bantuan. Setelah itu, saya disuruh menunggu. Namun setelah saya tunggu, sampai saat ini anak saya tetap tidak dapat apa-apa,” ceritanya, Senin (24/11).

Lebih lanjut, ia menuturkan, karena lama menunggu tapi tetap tidak ada kejelasan mengenai bantuan untuk anaknya, ia lantas bertanya kepada orangtua teman anaknya yang juga mendapat bantuan. Dari orangtua teman anaknya itu, ia kemudian mendapat informasi bahwa bantuan itu sudah turun.

“Tapi tidak penuh. Menurut cerita orangtua teman anak saya itu, seharusnya bantuan itu Rp.

400 ribu lebih, tapi yang sampai kepadanya hanya Rp. 350 ribu.

Tapi, (adanya pengurangan, red.) itu disuruh tidak diberitahukan kepada siapa-siapa. Sedangkan yang untuk anak saya, tidak ada sama sekali,” tuturnya.

Selama ini ia mengaku tidak pernah menanyakan langsung kepada pihak sekolah terkait bantuan kepada anaknya yang tak kunjung turun. Pasalnya, ia mengaku tidak tahu banyak mengenai bantuan tersebut. “Tapi yang jelas, saya sudah memenuhi segala persyaratan yang diminta pihak sekolah, seperti surat keterangan tidak mampu dari kepala desa,” ujarnya.

Terkait hal itu, saat Koran Ma-

dura menyambangi kantor Kepala SDN Patean II untuk minta konfirmasi, yang bersangkutan sedang tidak ada di kantornya. Menurut guru-guru di sana, kepala sekolah sedang keluar. Saat Koran Madura mencoba minta nomor HP-nya, semua guru yang ada di ruangan itu mengaku tidak memiliki.

Secara terpisah, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), Mohammad Suhaidi mengatakan, dugaan adanya pungli di SDN Patean II patut disesalkan. Menurutnya, jika memang dugaan itu benar, pihaknya mengaku akan melakukan investigasi kepada lembaga terkait dalam waktu dekat.

Selain itu, Suhaidi menambahkan, kejadian itu menunjukkan pengawasan dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep tidak maksimal. Sehingga ia meminta agar ke depan Disdik lebih maksimal lagi dalam melakukan pengawasan.

“Agar, tindakan-tindakan di luar ketentuan, tidak selalu terjadi di lembaga pendidikan. Seharusnya malu jika di lembaga pendidikan ternyata masih ada pungli. Sekali lagi, kalau itu benar (ada Pungli di SDN Patean II, red.), DPKS sangat menyayangkan hal itu,” tegasnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 25 NOVEMBER 2014 No. 0492 | TAHUN III

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

MADURA

F

BENTROK PETUGAS

Dandim Pastikan Tak Ada Konflik TNI-Polri

GAKIN. Anak Farhah, salah satu warga yang belum menerima PSKS, saat bermain di depan rumahnya.

Banyak Warga Miskin Tak Masuk Data Penerima PSKS Jangan Ada Pemotongan Jatah Kompensasi bagi Warga Miskin PAMEKASAN - Sejumlah warga miskin di Kabupaten Pamekasan tidak masuk data penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Hingga saat ini mereka belum menerima kartu perlindungan sosial (KPS), sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan tiga program sakti Jokowi. Yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sejahtera.

Salah satunya, Farhah, warga Dusun Tacempah, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan yang mengaku belum menerima kartu KPS atau kartu kuning dari aparatur desa.

Padahal tahun-tahun sebelumnya, ia mendapatkan Bantun Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah sebagai konpensasi dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurut Farhah, biasanya perangkat desanya melakukan pendataan ke rumahnya, dan mengundang ke balai desa untuk

menerima kartu tersebut. Tetapi, hingga saat ini dirinya belum mendapatkan kartu KPS yang dijanjikan presiden Jokowi tersebut.

Padahal ia mendegar kabar sejumlah desa di Pamekasan sudah menikmati bantuan tersebut yang diterima melalui kantor pos setempat.

Badrus, 35 asal Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan bernasib sama dengan Farhah. Ia mengaku layak menerima KPS, karena masuk keluarga miskin. Ia mengharapkan

pemerintah bisa memberikan perhatian kepada dirinya, agar sama-sama mendapatkan bantuan.

Seperti diketahui, pencairan PSKS di Pamekasan, sudah dimulai sejak Jumat, (21/11). Dana kompensasi atas kenaikan harga BBM berupa PSKS. Pencairan bantuan tersebut dimulai dari kecamatan kota Pamekasan.

Pecairan di hari pertama hanya untuk tiga kelurahan saja. Masing-masing Kelurahan Barurambat Kota, Kelurahan Parteker, dan Kelurahan Bugih .

Sementara jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di tiga kelurahan tersebut mencapai 700 lebih. Pencairan dilakukan di kantor PT Pos Pamekasan . Masingmasing warga mendapatkan Rp 400.000.

Penerima PSKS, Sumiati, warga Kelurahan Barurambat Kota mengatakan bantuan yang

diberikan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan BBM akan dibuat untuk modal usaha. Ibu tiga anak ini membuka usaha jahit baju. Sehingga dana yang diterima, ditambah dengan tabungan yang ada akan cukup untuk membeli mesin jahit baru.

Dari data yang dihimpun melalui Kepala PT. Pos Pamekasan, Ade Ahadiat RTS seluruh Pamekasan yang akan menerima PSKS sebanyak 86. 381 sasaran. Pencairan akan dilaksanakan sampai tanggal 3 Desember mendatang.

Sementara kalangan akademisi, Fathorrahman Usman mengatakan dana kompensasi yang diterima oleh warga miskin harus diawasi secara ketat agar tidak ada pemotongan sepersen pun oleh petugas yang merasa telah membantunya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0826 Pamekasan, Letkol Arm Mawardi memastikan konflik TNI-Polisi di Batam, Kepulauan Riau, tidak akan menular ke Pamekasan.

Sekalipun di Pamekasan ada Markas Yonif 516 di Jalan Raya Larangan Tokol, Tlanakan Pamekasan dan Markas Brimob Pelopor Detasemen A Polda Jawa Timur di Jalan Raya Nyalaran Pamekasan, termasuk anggota Kodim dan Polres Pamekasan.

Mawardi mengaku sudah melakukan koordinasi dengan para petinggi satuan yang membawahi kedua satuan tersebut. Termasuk dirinya sudah melakukan koordinasi dengan Kapolres Pamekasan untuk mencegah kemungkinan hal-hal yang kurang diinginkan, pasca bentrok TNI-POLRI di Batam beberapa waktu yang lalu.

Sejak awal, kata Mawardi anggota TNI selalu bersinergi dan saling bahu-membahu dalam menjalankan tugas.

Misalnya, jika Polri membutuhkan tenaga TNI, maka pihaknya segera mengirim bantuan anggota. Sebaliknya, jika TNI membutuhkan polisi, pihaknya segara meminta bantuan ke Kapolres, dan langsung mendapat bantuan anggota Polri untuk membantu TNI. Karena itulah, ia meminta seluruh masyarakat Pamekasan, agar tidak khawatir terhadap terjadinya bentrok.

Khususnya rumah penduduk, yang berdekatan dengan mako TNI ataupun Polri. Sebab, semuanya sudah terkoordinasi dengan baik, dan tidak mungkin terjadi.

Mawardi menambahkan, kegiatan bersama seringkali dilakukan oleh Kodim 0826 dan Polres Pamekasan.

Baik bakti sosial, ataupun olahraga bersama. Itu dalam rangka merekatkan hubungan TNI-Polri di Pamekasan dan hubungan baik itu akan terus dilakukan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492| TAHUN III

G

MENGADU. Abdurrahman (kiri) menyerahkan surat pengaduan kepada Ketua DPRD Pamekasan, Halili (kanan), di ruang Fraksi PPP, kemarin (24/11)

Warga Miskin Mengadu ke DPRD Pengaduan dan Suratnya Ditolak oleh Staf Kecamatan Kota PAMEKASAN - Salah seorang warga miskin, Abdurrahman, 62, asal Jalan Trunojoyo, Kelurahan Patemon, Pamekasan, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, di Jalan Kabupaten Pamekasan, Senin (24/11) kemarin.

Kedatangannya ke kantor wakil rakyat itu, untuk mengadukan nasibnya yang tidak terdaftar dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Padahal ada warga lain yang ekonominya lebih baik, tapi masuk dalam daftar penerima kompensasi kenaikan harga bantuan uang kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pemerintah itu.

Abdurrahman diterima langsung oleh Ketua DPRD Pamekasan Halili, di ruang Fraksi PPP. Setelah itu, Abdurrahman disarankan untuk bertemu dengan Komisi I, karena yang berkaitan dengan proses pendataan warga

miskin.

Kakek yang tinggal seorang diri itu menceritakan dirinya pernah terdaftar sebagai penerima bantuan serupa, saat program batuan langsung tunai (BLT).

Namun sejak program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan PSKS kali ini dirinya sudah tidak mendapatkan lagi.

Abdurrahman merupakan salah seorang pemain musik tradisional, seperti kendang dan suling. Selama ini dirinya membiayai hidupnya dari penghasilan yang didapat dari bermain musik.

Selain itu, dirinya terkadang menjadi tukang pijat panggilan, untuk

memenuhi kebutuhannya.

“Dulu saya punya grup musik, sekarang sudah bubar, jadi mata pencaharian saya dengan musik sudah tidak ada. Sekali main itu saya dibayar antara Rp 50 sampai Rp 75 ribu. Sejak bubar, kadangkadang saya memijat. Dari penghasilan itu saya bisa makan,” kata Abdurrahman.

Sebelum dirinya mengadu ke DPRD, terlebih dahulu dirinya mengadu ke pihak Kelurahan Patemon, tapi surat pengaduannya ditolak oleh seorang staf karena dianggap salah. Kemudian dirinya juga mengadukan nasibnya ke Kecamatan Kota, tapi mendapat penolakan yang sama.

“Alasan staf kecamatan itu, dirinya akan menerima pengaduan itu hanya dari kelurahan, jadi surat yang saya bawa ditolak. Makanya kemudian saya memberanikan diri datang ke

DPRD untuk mengadu, agar ada jalan keluar dari persoalan ini,” ungkapnya.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan semestinya aparat desa/kelurahan tidak mempersulit warganya yang akan melakukan pengaduan, dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebab aparat desa/ kelurahan merupakan aparat pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kades atau lurah itu wajib mengayomi dan memberikan bimbingan serta harus memberitahu masyarakat dengan bijak, bukan sewenang-wenang. Kami akan menindaklanjuti segala apapun yang berkenaan dengan pengaduan, sehingga nanti ada solusi yang baik pada masyarakat,” kata Halili.

Sesuai dengan saran Ketua DPRD setempat, kemudian Abdurrahman juga mengadukan

persoalannya ke Komisi I, yang tugasnya berkaitan langsung dengan proses pendataan warga miskin.

Menanggapi pengaduan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan sejak awal dirinya sudah meminta agar pendataan keluarga miskin dilakukan secara faktual dengan melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya.

“Hal ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. Karena banyak masyarakat yang betul-betul tidak mampu tapi tidak terdata.

Sehingga kami meminta agar proses pendataan keluarga miskin harus melibatkan perangkat desa atau kelurahan seperti RT maupun kepala dusun karena merekalah yang paling paham kondisi masyarakat,” kata Ismail. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

SOSIAL

TNI-Jurnalis Bangun Rumah Warga Kurang Mampu

BERMASALAH. Gudang Bulog Pamekasan tampak lengang dan sepi kemarin.

Gudang Bulog Disegel Beras Senilai Rp 1,8 M Raib PAMEKASAN - Gudang Bulog Pamekasan yang terletak di Jalan Raya Panglegur sudah satu minggu terakhir disegel oleh Kantor Divre Bulog Jatim. Karena itu, selama dalam penyegelan, gudang tempat penyimpanan beras Bulog itu, tidak boleh dibuka atau tidak boleh mengadakan aktivitas bongkar muat. Sejak penyegelan itu, otomatis Gudang Bulog Pamekasan dalam pengawasan khusus dan diambil alih oleh Kantor Divre Bulog Jatim dan Kantor Sub Divre Bulog Madura.

Menurut Waka Bulog Sub Divre XII Madura Prayitno, penyegelan gudang Bulog itu karena ditemukan adanya penyimpangan. Penyimpangan itu berupa raibnya ratusan ton beras Bulog senilai Rp 1,8 miliar. Hal ini diketahui pihaknya setelah melakukan sidak beberapa waktu lalu. Atas temuan ini, pihaknya melaporkan fakta ini ke atasannya, yaitu Kantor Divre Bulog Jatim.

Menerima laporan itu, Divre Bulog Jatim langsung mengirimkan tim ke Pamekasan, untuk menyegel gudang tersebut. Sebab ini masalah yang serius. Bila tidak langsung ditindak, dikhawatirkan raibnya beras akan lebih banyak lagi.

Dengan diambil alihnya gudang Bulog itu untuk sementara maka jajaran pegawai Gudang Bulog Pamekasan, terutama Kepala Gudang Kadiono, dibebastugaskan dalam urusan pendistribusian beras Bulog kepada masyarakat. Kadiono diminta mengurus kemana raibnya ratusan ton beras Bulog senilai Rp 1,8 miliar itu. Kadiono dan jajarannya diminta bertanggungjawab,

wajib mengembalikan ratusan ton beras Bulog itu ke Gudang Bulog Pamekasan.

Bila beras yang raib itu sudah kembali maka penyegelan Gudang Bulog Pamekasan akan dicabut dan Kadiono beserta jajarannya bisa bekerja kembali seperti biasanya. Selama belum ada kejelasan terkait masalah ini, penyegelan tetap berlangsung sampai waktu yang tidak ditentukan.

“Tapi masyarakat tidak usah khawatir. Karena proses pendistribusian beras ini kepada masyarakat, tetap dilakukan seperti biasanya. Namun kali ini yang melakukan itu adalah kami (Sub Divre Bulog Madura) langsung. Untuk sementara waktu, tupoksi Gudang Bulog Pamekasan, kami ambil alih,” tukas Prayitno.

Langkah sidak yang dilakukan pihaknya itu dalam rangka pengawasan terhadap para Gudang Bulog di Madura. Untuk memonitoring kinerjanya dan menghindari adanya penyimpangan yang dilakukan. Hasil sidak itu, dari empat Gudang Bulog di Madura, ditemui permasalahan

di Gudang Bulog Pamekasan.

Gudang Bulog Pamekasan ini, berada satu daerah dengan Kantor Sub Divre Bulog Madura, yaitu sama-sama di Pamekasan. Kantornya pun sama-sama berada di Jalan Raya Panglegur, dengan jarak antara kantor keduanya sekitar lima kilometer.

Prayitno menegaskan, untuk Gudang Bulog di Bangkalan, Sampang, dan Sumenep, tidak ada masalah. Semuanya menjalankan tupoksinya dengan benar.

Dari pengamatan koran ini kemarin (24/11), di dalam komplek gudang itu terdapat kurang lebih lima gudang penyimpanan beras. Semua gudang terkunci rapat, dengan dipintu dipasangi tiga gembok ukuran besar. Dari penjelasan Prayitno, masing-masing kunci gembok itu dipegang oleh pihak Divre Bulog Jatim, pihak Sub Divre Bulog Madura, dan pihak Gudang Bulog Pamekasan sendiri. Jadi, ketika ada bongkar muat dan pendistribusian beras, semua pihak mengetahuinya. Langkah ini juga bagian dari investigasi, sehingga akhirnya nanti bisa diketahui siapa sebenarnya yang berperan besar dalam raibnya ratusan ton beras tersebut. Bisa jadi bukan Kepala Gudangnya, tapi anak buahnya (petugas gudang). Namun hal itu masih terus diselidiki, jika petugas gudang ternyata atas perintah atasannya, lebih-lebih kepala gudangnya, maka semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PAMEKASAN - Setelah 30 tahun lamanya hidup di rumah gedek bersama ketujuh anaknya, Mahra’i warga Dusun Tocempah, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan akan segera memiliki rumah layak huni.

Impian keluarga itu terwujud setelah TNI dari Kodim 0826 dan Aliansi Jurnalis Pamekasan membangunkan rumah untuk keluarga itu. Anggarannya bersumber dari swadaya masyarakat dan urunan anggota TNI mulai tingkat Babinsa, Koramil dan anggota Kodim.

Pembangunan rumah tersebut dimulai Senin, (24/11), ditandai dengan peledakan batu pertama oleh Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letkol Arm Mawardi dan Ketua Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP), Moh. Zuhri.

Sebelum pemasangan batubata, seluruh anggota TNI dan anggota AJP berkumpul untuk membongkar rumah gedek.

Mulai dari penurunan genteng hingga kayu yang sudah lapuk.

Anggota TNI, para jurnalis dan warga sekitar bahumembahu membongkar rumah berukuran 4x3 meter yang terbuat dari gedek dan dindingnya sudah bolong akibat dimakan rayap. Setelah dirobohkan, rumah tersebut dibangun kembali dengan ukuran lebih besar yaitu 4,5x6 meter.

Mahra’i mengaku sama sekali tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah. Termasuk perangkat desanya, yang enggan mengusulkan rumahnya

menjadi salah satu yang akan mendapatkan bantuan RTLH dari Pemkab Pamekasan. Padahal APBD Pamekasan setiap tahun selalu menganggarkan pembangunan RTLH. Termasuk dari Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Sosial yang bersumber dari APBN. Mahra’i mengaku masih diberi keselamatan oleh Allah SWT. Sebab rumahnya selamat dari bencana alam. Baik angin puting beliung ataupun pohon tumbang yang mengelingi rumahnya, hingga pada akhirnya Kodim 0826 Pamekasan bersama AJP memberikan bantuan kepadanya, berupa pembangunan rumah.

Ia berterimakasih kepada TNI dan AJP yang telah memberikan bantuan kepadanya.

Selain bedah rumah, AJP juga memberikan bantuan sembako kepada keluarga Mahra’i.

Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi mengakui sumber anggaran pembangunan rumah Mahra’i itu murni swadaya masyarakat dan urunan anggotanya. Sebab pada tahun ini tidak ada program bedah rumah yang biasa diselenggarakan TNI secara terpusat. Tetapi, dirinya merasa tergugah untuk membantu Mahra’i. dengan kondisi bangunan yang memprihatinkan.

Dia akui, bantuan pembangunan tersebut ada yang berupa uang tunai ada pula yang berbentuk bahan-bahan bangunan, yang langsung didatangkan ke rumah Mara’i. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

BANGUN RTLH. TNI-Jurnalis bahu-membahu membangun rumah Mahra’i di Dusun Tocempah, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492| TAHUN III

I

Misteri Pembangunan Puskesmas Proppo Mengapa Ismail Bey Terkesan Membela Proyek Bernilai Ratusan Juta itu?

PAMEKASAN - Proyek pembangunan Puskesmas Proppo, yang sudah dikerjakan sejak 2013 lalu, hingga kemarin (24/11) belum juga kelar. Bahkan proyek yang anggarannya hampir mencapai Rp 1 miliar itu dibiarkan mangkrak. Tak terlihat adanya pengerjaan dari proyek itu. Menurut warga sekitar, sudah lama proyek itu tidak dikerjakan.

Dari pantauan koran ini, yang terlihat dibiarkan mangkrak adalah proyek pembangunan lantai dua. Sementara lantai satu terlihat sudah selesai dan dipergunakan beroperasi seperti biasanya.

Nampak beberapa petugas keluar masuk ruangan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara masyarakat juga seperti biasa datang ke puskesmas untuk berobat.

Meski demikian, belum selesainya proyek di lantai dua itu, tetap menimbulkan kekhawatiran. Karena ditakutkan. tumpukan bata yang sudah ditata dengan pasir dan semen di lantai dua itu, akan roboh karena diterjang hujan. Memang terlihat, tumpukan bata-bata itu tidak ditutupi oleh apapun. Sehingga bila hujan turun akan langsung menyiramnya.

Kekhawatiran ini seperti yang diutarakan salah satu pegawai puskesmas tersebut. Setiap kali hujan turun, baik saat dia se-

dang bertugas maupun sedang lepas tugas, kekhawatiran akan robohnya bangunan di lantai dua yang belum selesai itu, selalu menghantuinya.

“Tidak hanya saya, para pegawai dan pengunjung di sini selalu mengkhawatirkan hal itu. Kami harap, pembangunan puskesmas ini bisa cepat dilanjutkan dan cepat diselesaikan,” tutur pegawai yang tidak berkenan namanya dikorankan ini.

Di halaman puskesmas masih terpampang papan nama proyek yang bertuliskan ‘pembangunan puskesmas menggunakan DAK 2013, dengan anggaran sebesar Rp 993.927.000’.

Menyikapi ini, Kepala Dinkes Pamekasan Moh. Ismail Bey membantah bila dikatakan proyek tersebut mangkrak. Dia membenarkan proyek itu sudah dikerjakan sejak 2013 lalu dan sepanjang 2014 ini tidak dilanjutkan pengerjaannya. Akan tetapi, tidak dikerjakannya itu bukan

karena disengaja. Namun karena adanya aturan baru dari Kementerian PU tentang pembangunan infrastruktur, yang memaksa Dinkes untuk melanjutkan pembangunan puskesmas tersebut 2015 mendatang.

“Karena ada aturan baru dari Kementerian PU tentang konversi SBU. Sehingga proyek pembangunan Puskesmas Proppo dihentikan sementara. Sambil me-

lengkapi persyaratan. Dan tahun depan (2015) sudah dilanjutkan kembali, karena segala persyaratan yang baru sudah lengkap,” papar Ismail Bey. Karena adanya aturan baru dari Menteri itu, proses lelang untuk kelanjutan proyek ini pada 2014 ini, tidak bisa digelar. Namun sebenarnya, anggaran untuk kelanjutan proyek itu sudah siap.

Hanya proses administrasinya

saja yang belum lengkap. Bila masih menggunakan aturan yang lama, sebenarnya administrasi yang ada saat itu sudah cukup.

Tapi bila dibenturkan dengan aturan yang baru, masih belum cukup. Meski damikian, saat ini segala proses sudah lengkap dan sesuai dengan aturan yang baru.

Dan 2015 besok sudah bisa dikerjakan kembali. =SUKMA FIRDAUS/RAH

KONDISI SEKOLAH NEGERI

Tragedi Kesurupan Massal di SMAN 3 PAMEKASAN – Kesurupan massal terjadi di SMA Negeri 3 Pamekasan, Senin (24/11) jam 12.00 WIB. Sedikitnya enam siswi mengalami kesurupan saat mengikuti pelajaran di sekolahnya, di Jl Pintu Gerbang, Kelurahan Bugih, Pamekasan.

Keenam siswi itu merontaronta saat dipegang beberapa temannya sambil berteriak histeris memanggil-manggil nama seseorang yang tidak dikenal berulang-ulang, juga mengomel dengan kalimat tidak jelas.

Kejadian itu membuat pihak sekolah terpaksa mendatangkan beberapa orang pintar untuk merukyah siswa yang tengah kesurupan. Selain itu, orang tua siswa yang bersangkutan di-

hubungi, agar anaknya segera dijemput.

Menurut sumber di lokasi kejadian, saat pelajaran sedang berlangsung terdapat salah seorang siswi kelas X yang kerasukan. Siswi itu berteriakteriak histeris. Tidak jelas apa penyebabnya. Beberapa teman yang duduk di samping dan sebangku dengan siswi itu berusaha menenangkan sambil memegangi tubuhnya. Namun pegangan itu terlepas dengan sendiri, seperti tidak kuat melawan tenaga siswi itu.

Akibat kejadian itu membuat siswi lain dan guru pengajar kaget.

Sebab peristiwa itu juga menimpa beberapa teman lain yang duduk di samping kanan-kirinya ikut

meronta-ronta. Di tengah kepanikan itu, guru pengajar mendekati siswi yang tengah kerasukan roh halus, sambil dibacakan ayat-ayat suci Alquran.

Usaha itu belum juga berhasil, sehingga enam siswi yang kerasukan itu dipindah ke ruangan guru, yang ditempatkan secara terpisah dan mendatangkan tim orang pintar untuk mengobati kondisi siswanya itu.

Setelah kondisinya membaik, Dian, salah seorang siswi asal Desa Montok, Kecamatan Larangan, Pamekasan, didudukkan di ruang lobi. Namun kondisinya masih labil. Pandagannya kosong dan tubuhnya mematung. “Dian, ini ibu guru, tolong lihat saya.

Jangan biarkan pikiranmu kosong

dan jangan bengong seperti itu,” kata salah seorang guru, sambil menggoyang-goyangkan tubuh Dian.

Sedang Maya, siswi lain yang masih belum stabil, terpaksa dijemput orang tuanya menggunakan mobil ke sekolahnya. Dengan kondisi tubuh yang masih lemas, Maya berjalan sempoyongan saat hendak dibawa keluar, sehingga beberapa temannya membopong tubuh Maya.

Orang tua Maya, Suyanto mengatakan dirinya dihubungi pihak sekolah memberitahukan tentang anaknya yang mengalami kesurupan. “Kami tidak mengerti kenapa anak kami kesurupan. Hanya saja, malam minggu kemarin, anak kami ikut pramuka

di sekolah hingga tengah malam,” kata Suyanto.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala SMA Negeri 3 Pamekasan, Abdul Azis mengatakan kesurupan yang menimpa siswanya ini sudah biasa terjadi.

Bahkan, bukan hanya siswinya saja, melainkan siswi di sekolah lainnya, seperti di SMA 2 dan SMA 4 juga terjadi hal serupa.

“Kejadian ini sudah biasa.

Kami kira masalah kesurupan tak perlu dipublikasikan, yang kami butuhkan orang yang bisa menyembuhkan siswi kami. Kami tidak tahu apa penyebab siswa kami kesurupan, karena sekarang masih dalam penanganan untuk penyembuhan,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

SELASA 25 NOVEMBER 2014 No. 0492 | TAHUN III

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

MADURA

J

mohammad muhlis/ koran madura

IKUT. Para penumpang yang hendak berangkat ke Pulau Mandangin, Minggu (23/11).

Tarif Kapal Naik Hingga 40 Persen Dishub Ancam Cabut Izin Trayek Angkutan Darat SAMPANG – Tarif transportarsi laut di Sampang naik hingga 40 persen akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Tarif kapal rakyat dari Kota Sampang menuju Pulau Mandangin dan sebaliknya, yang semula Rp 7.000 menjadi Rp 10.000 per penumpang.

“Karena BBM naik, tarif kapal rakyat saat ini (Sampang-Mandangin) juga ikut naik menjadi Rp 10.000. Padahal untuk mencari uang sekarang ini tambah sulit,” keluh salah satu penumpang kapal rakyat, Aisyah, Minggu (23/11).

Salah seorang pemilik kapal, H Syaiful mengakui tarif kapalnya telah dinaikkan, sejak beberapa hari terakhir. Hal itu untuk menyesiakan dengan kebutuhan hidup yang semakin meningkat

ketika BBM sudah naik.

“Tidak ada pilihan lain, itu juga atas dasar kesepakatan bersama yaitu sesama pemilik kapal angkut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari.

Tapi kalau nanti pemerintah mau mengatur itu tidak ada masalah, asalkan berlaku untuk semua pemilik kapal,” ungkapnya.

Surat Edaran Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika (Dishubkominfo) Sampang Ali Wafa melalui Kabid Darat M Fadeli mengatakan, pihaknya telah menerima Surat Edaran (SE) dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tentang tarif angkutan darat, yaitu naik 10 persen dari tarif sebelumnya.

“Berdasarkan SE Provinsi yang kami terima tadi, kenaikan tarif angkutan yaitu sebesar 10 persen dari tarif sebelumnya. Informasi itu berdasarkan dari Kementerian Perhubungan Tanggal 18 Nopember 2014 No: PR.301/1/7/Phb-2014 yang ditujukan kepada Gubenur dan Walikota untuk penyusuaian tarif angkutan dalam antisipsi pengalihan dampak kenaikan

BBM yaitu sekitar Rp 1.000 atau 1.500,” ucapnya kepada Koran Madura, Senin (24/11).

Selain itu, Fadeli menyampaikan, setelah diberlakukannya tarif baru tersebut, diharapkan semua sopir angkutan umum mematuhinya. Sebab, setelah diberlakukannya ketentuan tersebut akan ada sanksi yang jelas kepada sopir angkutan yang menaikkan tarif di luar ketentuan.

Menurutnya, sanksi yang paling ringan hanya dilakukan peneguran saja, akan tetapi jika sudah melewati batas yang sudah ditentukan maka akan ada ancaman berupa tindakan tegas, yaitu izin trayek dicabut.

“Ya nanti kami akan sosialisasikan adanya ketentuan tarif itu kepada semua sopir angkot.

Manakala nanti masih ada sopir nakal tetap melebihi tarif yang sudah ditetapkan sebesar 10 persen, maka ada sanksi yang jelas dan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Ketika ditanya kapan realisasinya, dan untuk mengetahui kepatuhan para sopir, Fadeli menjelaskan, pihaknya akan melakukan razia kepada sopir angkutan. Dalam operasi tersebut akan diketahui sejauh mana tingkat kepatuhan sopir angkutan dalam mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.

“Dalam waktu dekat ini kan ada operasi zebra oleh aparat kepolisian Polres Sampang, nanti kami akan lakukan operasi gabungan,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

Retribusi Pasar Tidak Capai Target SAMPANG - Manajemen pasar di Kabupaten Sampang oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dispendaloka) Kabupaten Sampang menuai sorotan aktivis mahasiswa. Pada tahun 2013, retribusi pasar tidak mencapai target Pendapat Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar Rp 4 miliar.

Aktivis Gerakan Mahasiswa Pemuda Peduli Sampang (GMP2R) Sampang Khalilur Rahman menilai, selama ini pengelolaan dan pengembangan pasar di Kabupaten Sampang tidak jelas. Hal itu didasarkan pada data laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013.

“Dispendaloka sangat tidak profesional dalam mengelola pasar yang ada di Kabupaten Sampang. Buktinya, tahun 2013 lalu, retribusinya tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, yaitu Rp 2.378.800.265 dari Rp 4 miliar yang telah ditetapkan,” terangnya, Senin (24/11).

Bahkan Khalilur Rahman menilai, pihak Dispendaloka telah bermain serong dalam pengelolaan pasar. Sebab, banyak pedagang pasar menyatakan, selama berjualan di pasar aktif membayar retribusi kepada pihak pengelola (Dispendaloka).

“Kita ambil contoh kecil saja, misalnya, di Pasar Margalela Jl Samsul Arifin Kota Sampang. Di sana ada ratusan ekor sapi yang diperjualbelikan. Akan tetapi, dibalik itu, setiap pedagang sapi yang hendak melakukan transaksi jual beli di Pasar Margalela tersebut harus membayar Rp 10 ribu per ekor sapi tanpa diberikan bukti yang jelas (karcis pengelolaan pasar),” ceritanya.

Lanjutnya, coba kalkulasi, dari Rp 10 ribu dikalikan minimal 100 ekor sapi, totalnya Rp 1 juta untuk tiap minggunya. “Tapi jika sebulan dan bahkan jika setahun. Sekali lagi, kami tegaskan itu hanya bagian kecil contoh pasar yang ada di Kabupaten Sampang.

Coba bayangkan jika itu terjadi di seluruh pasar desa yang ada di Kabupaten Sampang, dari berbagai sektor perdagangan. Dan yang masuk ke PAD hanya sebagian saja, itu mungkin saja kan?” tanyanya kepada Koran Madura.

Sementara Kasi Pasar Dispen-

Tahun 2013 lalu, retribusinya tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, yaitu Rp 2.378.800.265 dari Rp 4 miliar yang telah ditetapka

daloka Damanhuri saat dikonfirmasi terkait retribusi sektor pasar kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tahun 2014, pihaknya mengaku tidak hafal jumlah yang didapat saat ini.

Sebab, menurutnya, data retribusi PAD untuk tahun 2014 berada di kantornya. Bahkan ketika ditanya retribusi tahun 2013, pihaknya juga berdalih hanya mendapat realisasi sebesar 59,47 persen.

“Realisasi PAD sampai bulan Oktober 2014 itu ya, saya tidak hafal, sebab datanya ada di kantor. Sedangkan untuk tahun 2013 yaitu sekitar 75 koma berapa gitu persentasenya dengan target sebesar Rp 4.400.000.000. Jadi yang ditudukan itu tidak benar,” kilahnya.

Tidak tercapainya target, menurutnya, pihaknya terkendala dengan belum optimalnya perda yang diterapkan saat ini. “Beda Perda yang lama dengan Perda yang sekarang itu terkait penarikan retribusi dan pelayanan di pasar, mereka membayar dengan aturan perda yang lama, padahal saat ini penarikan retribusi dan pelayanan pasar berdasarkan ukuran,” belitnya.

Ketika dicocokkan dengan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2013 ada yang mencurigakan, yaitu realisasi yang diberikan Dispendaloka sebesar kurang lebih yaitu 75 persen sedangkan faktanya yaitu sebesar 59,47 persen. =MOHAMMAD MUHLIS

K

PELAKSANAAN PILKADES 2015 TAK JELAS

Aktivis Khawatir Timbul Gejolak SAMPANG- Untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 14 desa di Kabupaten Sampang, sejumlah aktivis mendatangi ruangan Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Senin (24/11).

Mereka mempertanyakanan kejelasan pelaksanaan Pilkades serentak, mengingat saat ini ada peraturan baru yang akan diterapkan di tahun 2015 mendatang.

Aktivis Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Nurahasan mengatakan, pihaknya mepertanyakan pelaksanaan Pilkades di 14 desa yang saat ini telah melakukan tahapan apakah akan mengikuti raperda yang baru atau hanya berlaku kepada desa yang masih belum memberlakukan tahapan pilkades.

Sebab, menurutnya, jika 14 desa yang telah melakukan tahapan pilkades mengikuti raperda baru, khawatir akan menimbulkan gejolak di bawah.

Sementara jika akan dilaksakan secepatnya berlandaskan aturan lama Pemkab Sampang, harus dikawal ketat guna menghindari adanya panitia pilkades yang bekerja tidak sesuai aturan.

“Kami ingin mempertanyakan aturan baru itu terhadap

desa yang telah melakukan tahapan pilkades, sehingga tidak ada kontroversi. Sebab para calon terus bertanya, apakah tahapan yang telah dilakukan dilanjut atau melakukan tahapan

Kami ingin mempertanyakan aturan baru itu terhadap desa yang telah melakukan tahapan Pilkades, sehingga tidak ada kontroversi. Sebab para calon terus bertanya, apakah tahapan yang telah dilakukan dilanjut?

Nurhasan

Aktifis Lumbung Informasi Rakyat Sampang

baru. Namun jika ada tahapan baru ini akan menjadi masalah di bawah,” ucapnya kepada awak media, Senin (24/11).

Sementara Kabag Pemdes Pemkab Sampang, Didik Adi

Abadi menjelaskan, pilkades di 14 desa yang dimaksud akan tetap digelar dan tidak terpengaruh dengan raperda baru.

Sebab sebelumnya telah dilakukan tahapan pilkades di desa tersebut.

“Untuk desa yang telah melakukan tahapan kita mengacu kepada perbup dan perda yang ada. Jika panitia tidak bekerja sesuai aturan bisa dituntut ke PTUN. Tapi yang jelas, jika P2KD tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan perda dan perbup, dan apabila ada tuntutan dari salah satu calon yang merasa dirugikan sesuai PTUN itu, akan menjadi tanggung jawabnya sendiri, karena yang jelas Pemkab menginginkan pelaksanaan pilkades yang ada di Kabupaten Sampang harus sesuai dengan mekanisme aturan yang ada. Misal nanti kalau ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan perda dan perbup bukanlah tanggung jawab kami tapi panitia yang harus bertanggung jawab,” terangnya.

Untuk waktu pelaksanaan pilkades di 14 desa diperkirakan awal tahun 2015 mendatang, mengingat Raperda Pilkades baru diajukan ke DPRD dan pembahasan diperkirakan selesai akhir 2014 ini. =MOHAMMAD MUHLIS

DATANGI. Aktivis saat mendatangi ruangan Kabag Pemdes Pemkab Sampang, Senin (24/11).

L

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

Baleg Hanya Setujui Tiga Raperda Raperda Penyertaan Modal BPRS BASS Terancam Hangus SAMPANG- Polemik demi polemik semakin memanas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Dari beberapa raperda yang direncanakan dilakukan pembahasan sebelumnya berujung pada tereleminasinya Raperda Penyertaan Modal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang (BPRS BASS).

Informasi yang didapat Koran Madura, Raperda BPR BASS berujung pada pembatalan pembahasan pada tahun ini. Sehingga penyertaan modal senilai Rp 5 miliar kepada BPRS BASS terancam hangus.

Fraksi Gotong Royong DPRD Sampang Anwar Sanusi menuturkan, keputusan Badan Legislasi (Baleg), hanya ada tiga raperda yang dinilai mendesak.

Yakni Raperda APBD Tahun 2015, Pilkades, dan Pemerintahan Desa.

Sementara Raperda Penyertaan Modal ke BPRS BASS tidak mendapat persetujuan dari Baleg. ”Ketika rapat Baleg, temanteman anggota setelah mendengar dari Bagian Hukum terkait penyertaan modal BPRS BASS dinilai tidak perlu dibahas dengan

Dua petugas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang (BPRS BASS) bersiap melayani nasabah pada acara peresmian kegiatan usaha bank tersebut.

kata lain ditolak,” ucapnya yang merupakan salah satu anggota Baleg, Senin (24/11).

Selain itu, dijelaskan, saat ini, pihak dewan memberikan kebebasan kepada eksekutif untuk memilih kebijakan yang dilakukan dewan. Hal itu menurutnya sesuai dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 pada pasal 71 ayat (7), ayat (8) yang menegaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan

Punya Barang Mau Dijual?

apabila disertakan dalam tahun anggaran telah ditetapkan dalam perda tentang penyertaan modal daerah.

Selain itu, dikatakannya, dalam penyertaan modal itu tanpa membuat perda jika tidak melampuai penyertaan modal. ”Intinya Raperda penyertaan modal BPRS BASS kami tolak.

Terserah eksekutif ingin mengacu pada Permendagri. Namun ketika nanti ada persoalaan hu-

PASANG IKLANNYA DISINI!

kum kami tidak ingin bertanggung jawab. Namun untuk Raperda APBD sudah positif dibahas bulan ini, dan bagian Bamus sudah menjadwalkannya sebab waktunya sangat mepet di akhir tahun,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah mengatakan, Bamus masih menjadwalkan pembahasan Raperda APBD. Untuk pembahasan Raperda Pilkades dan Pemerintahan Desa

dimungkinkan akan menyusul.

Sebab laporan secara resmi dari pihak Baleg belum diterimanya terkait tiga Raperda yang diamanatkan untuk dibahas. ”Sesuai hasil rapat Bamus yang baru kami gelar yaitu memutuskan pembahasan Raperda APBD Tahun 2015, untuk Raperda lainnya bisa dirapatkan kembali di Bamus untuk penjadwalanya,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Untuk Pemasangan Iklan Display Atau Advertorial di

KORAN MADURA Dapat Menghubungi BAGIAN IKLAN

KORAN MADURA

HUBUNGI 03286770024

HOTLINE: 0328-6770024 EMAIL: koranmadura@gmail.com

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 25 NOVEMBER 2014 SELASA 25 NOVEMBER 2014||TAHUN No. 0492 |IIITAHUN III No. 0492

KORBAN PUTING BELIUNG

Kakak-Adik Tertimpa Reruntuhan BANGKALAN - Seorang balita bersama kakaknya di Bangkalan, Jawa Timur, tertimpa reruntuhan rumah yang roboh akibat angin puting beliung yang melanda kawasan itu, Senin sore. Warga setempat hingga sore masuh berupaya menolong balita yang tertimpa reruntuhan rumah yang roboh akibat terjangan angin puting beliung itu.

"Balita itu merupakan warga Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Bangkalan. Sedangkan rumah warga yang roboh itu merupakan rumah pedagang baju dan bangunannya semi permanen," kata warga setempat Achmad Husin.

Korban berada di dalam rumah saat kejadian. Kedua orang tuanya berjualan baju di pasar, sedangkan korban hanya tinggal dengan kakaknya. "Kakaknya lebih dewasa, sekitar umur tujuh tahun, namun ia juga tertimba reruntuhan," terang Husin.

Sementara rumah roboh yang menimpa seorang balita dan seorang anak remaja di Desa Keleyan ini menyebabkan warga setempat resah, bahkan banyak warga yang menangis menunggu proses evakuasi.

Angin puting beliung melanda Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Senin, sekitar pukul 03.00 WIB dan menyebabkan puluhan rumah warga di wilayah itu rusak.

"Angin puting beliung di Bangkalan saat ini melanda tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kota, Socah, dan Kecamatan Burneh," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan Wahid Hidayat.

Saat ini, kata Wahid, pihaknya telah menerjunkan tim ke lapangan guna meninjau lokasi kejadian. Angin puting beliung yang melanda tiga kecamatan di Kabupaten Bangkalan ini disertai dengan hujan deras. Puluhan rumah warga dilaporkan rusak.

Tidak hanya itu saja, angin puting beliung yang terjadi di wilayah ini juga merobohkan pepohonan, dan tiang listrik. Jalur lalu lintas di Jalan Raya Ketengan hingga di Jalan Embong Miring macet, akibat pohon tumbang.

Saat ini petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Bangkalan berupaya menyingkirkan pohon yang roboh dan menutup akses jalur lalu lintas di jalan itu. = ANT/ABD AZIZ/RAH

TUMBANG. Pohon yang terletak di Desa Keleyan Kecamatan Socah roboh akibat terjangan angin puting beliung.

doni heriyanto/koran madura

Tiga Kecamatan Disapu Angin Puting Beliung Pepohonan Bertumbangan Membuat Macet Arus Lalu Lintas BANGKALAN - Hujan deras yang disertai angin kencang melanda daerah kabupaten Bangkalan, Senin (25/11). Hujan yang berlangsung kurang lebih dua jam itu mengakibatkan tiga kecamatan disapu bencana angin puting beliung. Sebut saja, kecamatan Kota, Burneh, dan kecamatan Socah. Akibatnya, sejumlah pohon, dan tiang listrik tumbang, karena diterjang angin kencang.

Berdasarkan pantauan Koran Madura di lapangan, untuk kecamatan Burneh, tidak sedikit pohon berukuran besar yang tumbang ke badan jalan. Bahkan, untuk pohon asam berukuran besar yang ada dipinggir jalan raya Burneh tersebut tumbang ke sungai. Tidak hanya itu saja, banyak tiang lampu penerangan jalan yang juga roboh akibat

diterjang angin puting beliung tersebut.

Praktis, banyaknya pohon yang tumbang membuat kemacetan. Untuk mengurai tumpukan kendaraan aparat kepolisian setempat melakukan pengawalan di jalan raya. Sedangkan pohon yang masih melintang di badan jalan dilakukan pemotongan oleh warga secara bergotong

royong. Tidak hanya pepohonan saja yang tumbang, terlihat rumah butik "Peri Kecil" yang berada di Desa Burneh pun juga ikut menjadi korban amukan puting beliung. " Ya tadi anginnya sangat kencang sekali, dan hampir pepohonan roboh. Tidak hanya itu saja, rumah butik dan kantor Polsek Burneh pun juga nampak jadi korban" ucap salah satu warga setempat, Faizal.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Bangkalan, Wahid Hidayat membenarkan terkait persitiwa angin puting beliung di tiga kecamatan tersebut. Pada saat itu juga, petugas BPBD langsung diterjunkan ke lapangan guna mendata kerusakan dan kerugian yang disebabkan ter-

jangan angin puting beliung tersebut. " Ya petugas BPDB masih ke lapangan, mendata kerusakan dan kerugian akibat bencana puting beliung itu" paparnya.

Menurutnya, saat ini di kabupaten setempat telah ditetapkan status siaga darurat banjir, longsor, dan bencana angin puting beliung. Oleh sebab itu pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada terhadap bencana alam. Apalagi bencana alam bisa terjadi kapan saja, tanpa bisa diprediksi sebelumnya.

"Ya kami memberitahukan kepada warga mulai saat ini hingga Januari mendatang untuk waspada mengingat status siaga darurat," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

BANGKALAN - Aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus berlanjut tanpa henti. Kali ini, penolakan kebijkan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat tersebut dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Madura Raya (AMMARA). Mereka menggelar aksi simpatik dengan menyanyikan lagu sindiran terhadap pasangan presiden terpilih, Jokowi-JK. Salah satu bait lagu yang dinyanyikan berkali-kali oleh para aktivis yang berjumlah 11 orang itu, "BBM naik lagi. Pengamat sibuk berdiskusi. Salam gigit jari. Suruh siapa pilih Jokowi". Sambil bernyayi, mereka menggunakan topeng Presiden Jokowi, sambil menggigit jari sebagai sindirian atas jargon salam dua jari. Tidak hanya bernyanyi saja, para mahasiswa juga sambil membagikan selebaran kepada semua pengendara yang melintas di jalan Soekarno Hatta dan Jalan Halim Perdana Kusuma Kabupaten Bangkalan.

Koordinator lapangan (korlap)

Aksi Penolakan Kenaikan Harga BBM Terus Berlanjut Afrizal: Jokowi Menyengsarakan Rakyat Kecil

doni heriyanto/koran madura

SALAM GIGIT JARI. Para aktivis AMMARA menyindir presiden Jokowi yang telah menaikkan harga BBM

aksi, Afrizal menyatakan berdasarkan data 2013 menyebutkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) mencapai Rp 1.842,5 triliyun, sementara anggaran yang

terserap hanya Rp1. 166,2 triliyun, atau 67,6 persen. Kemudian dana subsidi BBM cuma Rp 211,9 triliyun. Artinya subsidi BBM tidak bisa disebut membebani BBM karena

masih banyak anggaran yang belum terserap dan jumlahnya lebih besar daripada subsidi BBM. "Ini merupakan aksi simpatik yang mana menolak kenai-

kan harga BBM, kami kecewa belum lagi anggaran APBN yang dikorupsi dan belanja pegawai sangat besar," teriaknya.

Menurut Afrizal, hasil sensus ekonomi nasional (Susenas, 2010) menunjukkan bahwa pengguna BBM 65 persen adalah rakyat kelas bawah, 27 persen menengah, dan sisanya 6 persen menengah keatas, serta 2 persen orang kaya.

Dari jumlah tersebut kendaraan sepeda motor di Indonesia mencapai 53,4 juta (2010).

"Sudah jelas, dari data tersebut 82 persen merupakan kendaraan roda 2, dan rata-rata yang memakai kendaraan R2 adalah rakyat kecil.

Sehingga jelas, kenaikan BBM menyengsarakan rakyat kecil. Apalagi dampaknya membuat sembako juga ikut naik. Ayok pak Jokowi, mana janjinya, yang katanya mengagungkan ekonomi kerakyatan, mana janjinya," teriaknya. = DONI HERIYANTO/RAH

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan Beserta Seluruh Staf Mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-2 Harian

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Beserta Seluruh Staf Mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-2 Harian

Semoga Tetap Independen dengan Penyajian Berita Hangat, Aktual, dan Berimbang.

Semoga Tetap Independen dengan Penyajian Berita Hangat, Aktual, dan Berimbang.

KORAN MADURA

Drs. H. Abdul Rasjid, MM

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan

KORAN MADURA

Ahmat Hafid, SE, MM Kepala BPKAD

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 25 NOVEMBER 2014 SELASA 25 NOVEMBER 2014||TAHUN No. 0492 |IIITAHUN III No. 0492

HEARING. Sejumlah aktivis sedang melakukan audiensi di Komisi A DPRD Bangkalan terkait pelaksanaan pilkades serentak.

moh ridwan/koran madura

Pilkades Tahap Awal Siap Digelar Desember BANGKALAN - Meski aturan mengenai desa diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menekankan agar pembiayaan pemilihan kepala desa (pilkades) dibebankan kepada pemerintah daerah (APBD), tetapi tidak berlaku tahun 2014. Sebab desa yang akan menggelar pilkades dalam bulan Desember mendatang, beban anggarannya masih ditanggung oleh masing-masing calon kepala desa, dengan pembagian yang sama. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai pelaksanaan pilkades tersebut ditunda sampai tahun 2015. Khawatir jika pelaksanaan tersebut digelar akan menimbulkan konflik hukum secara horizontal.

Salah satunya, desa Glintong Kecamatan Klampis yang bakal menggelar pilkades pada bulan Desember 2014. Desa tersebut sudah terbentuk kepanitiaannya sejak tahun lalu. Akan tetapi, urung digelar pilkades lantaran ada peraturan Kemendagri untuk tidak menggelar pilkades dalam tahun politik. Padahal sesuai undang-undang tersebut, pelaksanaan pilkades dilakukan serentak sesuai pasal 31 ayat 2 dan pembiayaan pilkades dibebankan kepada APBD sesuai pasal 34 ayat 6.

Dalam pelaksanaan pilkades yang bakal digelar nanti, untuk desa Glintong rupanya dipatok

dengan biaya Rp 200 juta oleh panitia. Sebab pilkades serentak akan dilakukan pada tahun 2015 dengan pembebanan pada APBD yang dialokasikan sebesar Rp 2,5 miliar sembari menunggu rampungnya peraturan daerah (perda) sebagai acuan teknis.

"Desa Glintong pada tahun ini bakal menggelar pilkades. Anggaran yang dibutuhkan Rp 200 juta. Dalam menggelar pilkades desa ini masih belum didanai oleh APBD. Sebab digelarnya pilkades, karena desa sendiri yang mendesak untuk segera digelar," kata Camat Klampis, Abdul Hadi.

Kepala Bapemas Bangkalan,

Ismed Efendy memaparkan tiga desa di Kabupaten Bangkalan yang siap menggelar pilkades pada Desember, yakni Desa Glintong Kecamatan Klampis, Desa Batobelle Kecamatan Geger, Desa Durjen Kecamatan Kokop. Seluruhnya menggunakan dana pribadi dalam pelaksanaannya. Baik kebutuhan sarana prasana dan keamanannya.

Selain itu, ada 12 desa yang sudah membentuk panitia pemilihan dan siap melakukan pemilihan kepala desa. Berbeda dengan 3 desa tadi, ke-12 desa ini sudah dibiayai oleh APBD, karena dilakukan pada tahun 2015. Saat ini dalam tahapan pembukaan pendaftaran calon kades.

Salah satu anggota Komisi A DPRD Bangkalan, Mohammad Zahri menyatakan kalau nanti pada bulan Desember, ada tiga desa yang sudah siap menggelar pilkades, pihaknya akan mendukung pelaksanaan tersebut.

Sebab keinginan masyarakat untuk segera menggelar pilkades tidak bisa dihalangi. Apalagi hal itu menyangkut kepemimpinan di desa.

Direktur LSM CIDe, Mathur Husyairi berpendapat, amanat

Undang-Undang nomor 6/2014 dengan PP 43/2014 sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyelaraskan semua regulasi tentang pilkades di seluruh Indonesia. Khususnya di Bangkalan, ada tiga desa yakni Batobelle, Durjan, dan Glintong yang akan menggelar pilkades di bulan Desember, sebaiknya ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya. Sampai semuanya dilakukan serentak dan bertahap dengan mengacu undang-undang yang baru.

"Anggaran pilkadesnya terlalu besar yang akan dilakukan di desa Glintong sebesar Rp 200 juta, sudah tak sesuai dengan UU dan PP. Termasuk masalah teknisnya, Permendagri dan perdanya belum disesuaikan oleh daerah," katanya.

Menurutnya, jika pilkades itu dipaksakan, setelah ini kemungkinan yang bakal timbul permasalahan baru yang akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kalah. Ketika pihak yang kalah ini menemukan celah secara hukum, maka salah satunya bakal timbul gugagat entah ke PTUN atau Pengadilan. Yang jelas, pelaksanaan pilkades ini sudah tak sesuai dengan amanat UU yang baru.

Pemkab Bangkalan yang akan

dinilai tidak tegas, karena tidak mampu mengatur pelaksanaan pilkades. Selain itu, informasi mengenai alokasi anggaran pilkada serentak sebesar Rp 2,5 miliar sangat tidak adil. Sebab perbandingannya antara kepala desa yang masih PJs ini ada 179 desa. Kalau dihitung asumsi anggaran rataratanya Rp 50 juta per desa. Ini menjadi tidak adil, karena hanya ada 50 desa yang akan menggelar pilkades, sehingga akan menyebabkan kecemburuan sosial antara desa yang masih PJs. Selain itu, rencana untuk pembuatan Sirkuit balap ini juga diurungkan terlebih dahulu oleh pemkab. Baiknya, selesaikan masalah pilkades ini yang sudah menjadi momok puluhan tahun yang belum terselesaikan.

Berbeda dengan Mathur, Pengamat Pilkades, Ha'i mengatakan bahwasanya pelaksanaan pilkades di bulan Desember bisa saja terjadi. Dengan alasan SK panpilkadesnya keluar sebelum tanggal 15 Januari 2014. Akan tetapi, jika SK-nya baru turun sebelum tanggal tersebut, maka bisa melanggar undang-undang, bisa batal demi hukum. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA

SELASA 25 NOVEMBER 2014 No. 0492 | TAHUN III

SELASA 25 NOVEMBER 2014 | No. 0492 | TAHUN III

Bunga Puspasari

P

Berupaya Jadi Putri Batik

KORAN MADURA

R

Bagi Bunga Puspasari, 22, keikutsertaannya dalam Putri Batik 2009 di Pamekasan punya cerita tersendiri. Bunga menjadi finalis dan meraih juara Putri Batik 2009 lalu.

D

ia mengaku keikutsertaannya sebagai Putri Batik Pamekasan bermula karena ia punya target untuk melihat dirinya berada di panggung dan mampu meraih prestasi sebagai Putri Batik. “Motivasinya karena saya ingin menjadikan kota Pamekasan kota hidup, baik dari segi wisata maupun budaya,� katanya.

Berpartisipasi dalam kontes menyelami ukiran batik ini, tak membuat Bunga canggung. Baginya, ikut serta dalam kontes batik adalah cara untuk mengembangkan talenta yang dimiliki.

Saat pertama datang ke lokasi karantina, Bunga mengaku canggung, bahkan terkadang punya perasaan tak percaya diri. Sebab banyak caloncalon lainnya yang menurutnya lebih potensial. Namun dia tetap percaya diri saja dan optimis. Dan yakin, setiap apa yang dikerjakan dengan niat dan tujuan yang baik maka hasilnya akan baik pula. Dia tetap berusaha sekuat tenaga mengikutin-

ya, dan mematuhi apa saja yang diarahkan pembimbing.

Dua pekan mengikuti karantina, Bunga mengaku memiliki banyak cerita menarik, berkesan, dan penuh kejutan. "Saya jadi belajar lebih dewasa dan tenang menghadapi tekanan," ucap dara manis yang selalu mengupdate fashion ini.

Bunga bahkan tak menduga akan masuk 15 besar. Semuanya punya kompetensi di bidangnya.

Para kontestan punya latar belakang macam-macam.

Ada kebanggaan tersendiri baginya mengikuti ajang ini, sebab bisa melihat wajahwajah dan potensi-potensi perempuan Kota Gerbang Salam yang berkualitas. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Indah Kamala Maya Sofa

Tragedi Kesurupan Massal di SMAN 3 Kesurupan massal terjadi di SMA Negeri 3 Pamekasan, Senin (24/11) pukul 12.00 WIB. Sedikitnya enam siswi mengalami kesurupan saat mengikuti pelajaran di sekolahnya...

Selengkapnya PAMEKASAN | Hal. I

Cara Tuhan Mengajarkan Arti Kesungguhan

D

alam meraih keinginan dalam hidup pastinya membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Semua halangan yang ditemui ternyata memberi pelajaran hidup yang bisa dipetik. Kegagalan yang dijumpai merupakan cara Tuhan mengajarkan arti sebuah kesungguhan. Ternyata dalam meraih apa yang diimpikan, selain terus berusaha, diimbangi dengan sujud-sujud panjang di setiap malam. "Jangan pernah ragu dalam melangkah. Fokus dan jangan pernah takut gagal," ujar Indah Kamala Maya Sofa.

Menurut gadis yang akrab disapa Maya itu, masih banyak hal yang diperlukan agar kaki ini tetap berdiri dan dapat meneruskan langkah dengan rangkaian kesabaran yang tiada batas. Memang tidak ada yang tahu di penghujung jalan nanti yang akan ditemukan. Namun besar harapan, impian yang telah menjadi dambaan itu yang bisa didapatkan.

"Segalanya dapat berpihak disaat semua dimulai dengan penuh keihklasan dan keyakinan.

Tuhan selalu bersama hambanya yang mau berusaaha," ujarnya.

Teruslah berjalan tanpa menoleh ke belakang. Rintangan itu pasti ada. Semua sudah menjadi ketentuan yang Maha Kuasa. Tinggal bagaimana manusia menyikapi hal itu. Banyak pilihan yang dapat dilalui. Keraguan hanya menjadikan manusia semakin tenggelam dalam ketidak percayaan diri dalam hidup.

"Orang yang bijaksana selalu mendapatkan apa yang diinginkan dengan melangkah tanpa rasa ragu. Keraguan hanyalah menjadikan langkah menjadi tertatih-tatih," tuturnya. =Doni Heriyanto/rah