Issuu on Google+

1

RABU 25 SEPTEMBER 2013 NO.0206 | TAHUN II Koran Madura

RABU

25 SEPTEMBER 2013

SENGKETA PEMILUKADA JATIM

Berkah: Kemenangan KarSa Harus Dibatalkan JAKARTA-Pasangan cagub dan cawagub Jawa Timur, Khofifan Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan pasangan cagub-cawagub Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013. Pembatalan ini dilakudopping money politic kan karena KarSa melakuguna memenangi pekan kecurangan yang bermilihan gubernur (Pilgub) sifat sistematis, terstruktur Jatim 2013. “Ada buktinya dan massif dengan melikalau kalau mereka mengbatkan aparat pemerintah, gunakan dana APBD Jatim mulai dinas-dinas, kepala senilai Rp 5 triliun untuk daerah (walikota/bupati), mendongkrak perolehan camat hingga kepala desa/ suaranya,” tegasnya. lurah.. “Karena di ranah Selain Nova, Timses politik, seharusnya sanksi Berkah lainnya, Ari Kulebih keras dan tegas harus suma, juga mengatakan dijatuhkan kepada pasanKarSa melakukan kecurangan yang curang. Kami gan yang bersifat sistemaberharap MK mengabulkan tis, terstruktur dan massif gugatan kami,” kata angdengan melibatkan aparat gota Tim Sukses Pasangan pemerintah. “Peningkatan Khofifah-Herman, Nova ekstrem alokasi anggaran Haryanto, di Jakarta, Senin hibah dan Bansos 2013, (23/9). memiliki korelasi sangat Seperti diketahui, kuat dengan perolehan Komisi Pemilihan Umum suara KarSa,” terangnya (KPU) Jawa Timur memuLebih jauh kata Ari, tuskan pasangan Soekarperiode Maret-Agustus wo-Saifullah Yusuf (KarSa) 2013, setidaknya ada 21 menjadi pemenang dalam paket doping money politic Pemilihan yang dikemas dalam Gubernur program Jalin Kesra. BERITA (Pilgub) Jatim. Modus operandi ini, TERKAIT Pasangan ini memberi keunmemperoleh tungan besar bagi Halaman 10 & 13 8.195.816 suKarwo, khususnya ara atau ungdalam masyarakat gul dari pasangan Khofifah pemilih. “Seharusnya APBD Indar Parawansa-Herman digunakan mendorong Suryadi Sumawiredja pembangunan infrastruk(BerKah) yang mendapat tur untuk mengurangi ke6.525.015 suara. senjangan sosial ekonomi Namun keputusan dan penciptaan lapangan KPU ini ditolak pasangan kerja,” tuturnya. Berkah. Mereka menuding Apalagi, penggelonkubu KarSa telah melakutoran belanja dana hibah kan pelbagai pelanggaran. dan Bansos direalisasikan Untuk membuktikannya, awal 2013 sampai Juni tim kuasa hukum Khofi2013, menjelang berlangfah telah menyiapkan sungnya Pilgub. “Mempersaksi sebanyak 50 orang. besar anggaran hibah dan “Biarkan saksi yang jelasBansos secara fantastis kan. Saya confident akan menjelang dan saat Pilgub dikabulkan MK, sudah ada dapat diklasifikasikan perbukti yang lengkap,” ujar buatan memanipulasi manKhofifah, usai menghadiri faat anggaran,” ujarnya sidang perdana sengketa Yang jelas, kata Ari, Pilgub Jatim di Gedung MK, tindakan pasangan KarSa Jakarta, Selasa (24/9). ini melanggar etika berMenurut Nova, MK demokrasi. “Perbuatan harus mendiskualifikasi ke- KarSa ini jelas melanggar menangan pasangan Karsa. prinsip Pemilu yang adil, Ini sebagai sanksi karena karena pasangan yang pasangan petahana ini berkuasa mengatur dan diduga kuat menggunakan merencanakan APBD untuk dana bantuan sosial dan keuntungannya,” tandasnhibah APBD Jatim sebagai ya. (gam/cea)

ant/yusran uccang

BERLINDUNG DARI BENTROKAN MAKASSAR. Seorang warga bersama dua anaknya berlindung saat terjadi bentrokan antara mahasiswa dan polisi yang dibantu warga di depan Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Sulsel, Selasa (24/9). Bentrokan berawal ketika mahasiswa yang menuntut diusut tuntasnya kasus penembakan mahasiswa Unismuh, Aksal Praditya. Akibat bentrokan tersebut sejumlah mahasiswa dan warga terluka.

KPK: Andi dan Anas Pasti Akan Ditahan JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan ditahan. Bahkan, lembaga yang bermarkas di Jalan Kuningan Jakarta ini sesumbar, keduanya akan merasakan dinginnya hotel prodeo KPK . Namun demikian, KPK tidak dapat menyebutkan kapan waktu penahanan dilakukan. “Saya bisa pastikan kalau seseorang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK maka cuma menunggu waktu yang bersangkutan untuk ditahan,” kata Ketua KPK, Abraham Samad saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (24/9). Seperti diketahui, KPK sudah menetapkan Andi Alfian Mallarangeng sebagai tersangka karena diduga melakukan korupsi kasus Hambalang. Demikian juga dengan Anas Urbaningrum yang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari kasus yang sama. Akan tetapi, sampai saat ini, lembaga antirasuah ini belum juga menahan mantan petinggi

di Partai Demokrat ini. KPK mengaku saat ini memiliki kendala buat memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Andi dan tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Hambalang dan proyekproyek lainnya Anas. Pasalnya,

Saya bisa pastikan kalau seseorang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK maka cuma menunggu waktu yang bersangkutan untuk ditahan.

Abraham Samad Juru Bicara KPK

KPK masih menunggu kelengkapan data dan dokumen dari penyidik KPK. “Bahwa kapan, itu tergantung penyidik. Tapi tidak usah khawatir, penahanan pasti dilakukan seperti yang lalu-lalu,” kata Samad. Samad juga berjanji akan terus mengembangkan kasus dugaan

korupsi P3SON Hambalang, ke berbagai pihak. Apalagi, kasus tersebut disinyalir melibatkan pihak yang kuat. “Insya Allah bahwa kasus Hambalang kami akan terus dalami,” tukasnya. Abraham menjelaskan, hambatan utama KPK saat ini terletak pada sisi sumber daya penyidik. “Jadi begini, itu tergantung dari penyidik kenapa AU dan AAM mengalami hambatan. Saya perlu kasih tahu sedikt hambatanhambatan teknis. Ada beberapa penyidik kita yang menjadi satgas (hambalang) berangkat ke Jepang untuk melakukan tugas-tugas penyelidikan,” kata Abraham. Namun, Abraham tidak menjelaskan dalam keperluan penyelidikan apa para penyidik itu dikirim ke Jepang. Ada dugaan kuat, para penyidik itu akan mendalami dan meminta keterangan terkait perkara pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Tarahan, Lampung Selatan, pada 2004. Diduga, kepergian mereka ke Negeri Sakura itu akan meminta kesaksian dari salah satu perusahaan yang ikut dalam konsorsium pembangunan PLTU Tarahan, Marubeni. (gam/ abd/aji)

Martino Puji Neymar BARCELONA-Pelatih Barcelona Gerardo Tata Martino memuji proses transisi Neymar da Silva Santos Junior dari gaya sepakbola Brasil ke gaya sepakbola Eropa, terutama Barcelona. Proses yang cepat ini membuatnya memberi pengaruh yang besar bagi Barcelona. Meskipun, mantan bintang Santos ini baru mencetak satu gol untuk Barcelona pada Piala Super Spanyol lalu. Di La Liga, Neymar yang sangat subur bersama Santos belum mencetak satu gol pun. Berita di halaman 16

ant/widodo s. jusuf

SIDANG PEMILUKADA JATIM. Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) selaku pemohon prinsipal menghadiri sidang pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilukada (PHPU) Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (24/9). Pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa - Herman Suryadi Sumawiredja mengajukan permohonan gugatan PHPU Jawa Timur karena menilai telah terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif selama pelaksanaan Pemilukada Jawa Timur yang dimenangkan oleh pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf.

Ulangan Pak Bahrudin mengerutkan kening saat meneliti lembar jawaban ulangan milik Matrawi. Bagaimana tidak, sepuluh soal dalam lembaran di tangannya hanya dijawab dengan kata-kata “Benar” dan “Tepat”. Keesokan harinya di sekolah, Pak Bahrudin memanggil Matrawi dengan muka masam. Pak Bahrudin : Mat, ini benar lembar jawaban kamu dalam ulangan kemaren siang Matrawi : Benar pak, ini tulisan saya. Pak Bahrudin : Kamu bermaksud melecehkan saya ya. Kok jawabanmu hanya “Benar” dan “Tepat” Matrawi : Lho kan perintahnya diatas kan begitu pak. Coba ini baca “Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat. Pak Bahrudin : Hmmm .... iya ya... Nanti kamu ulangan lagi dengan soal yang lain. Cak Munali

KORUPSI e-KPT

KPK akan Segera Merespon “Kicauan” Nazaruddin JAKARTA - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin kembali ‘bernyanyi’ soal dugaan korupsi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menariknya, kicauan terpidana kasus korupsi Wisma Atlet ini langsung direspons Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. Kali ini, Nazaruddin mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (eKTP). Pengungkapan dugaan korupsi tersebut seperti disampaikan kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarief di Gedung KPK Jakarta, Selasa (24/9). Menurut Elza, salah satu bentuk penyelewengan proyek pengadaan e-KTP itu ada pada pencetakan kartu. Bukti yang mengindikasikan penyelewengan tersebut di serahkan Elza ke KPK untuk ditindaklanjuti.

“Ini saya serahkan resmi,” kata Elza. Elza menyebutkan, pemenang proyek pengadaan e-KTP 2011 adalah konsorsium lima perusahaan BUMN dan swasta, yakni Perum

Percetakan Negara RI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solu­tion dan PT Sandipala Arthaputra. “Lead konsorsiumnya PT PNRI,” tegas Elza.

Abraham mengaku akan mendalami laporan Nazaruddin tersebut. “Kami akan mengumpulkan semua, sebagai bahan informasi laporan-laporan dan mendalami semua informasi,” katanya di Jakarta, Selasa (24/9). Bahkan, jelas Samad, KPK akan segera memanggil sejumlah nama anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus ini, termasuk Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto. Pasalnya, Nazaruddin menyebut Setya ikut bermain dan mengatur proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut. “Siapa pun yang ada di dalam hasil pendalaman kami, dari hasil penelusuran, kami mendapatkan namanama yang perlu dimintai keterangan. Maka, akan kami panggil untuk dimintai klarifikasinya,” kata Samad. Sejauh ini, tegas Samad, KPK belum bisa menyimpulkan soal kebenaran laporan dari Nazaruddin. “Itu belum bisa disimpulkan. Namun demikian, kami akan menindaklanjuti apa pun informasi dan siapa pun yang memberikan informasi ke KPK. Kami akan menindaklanjuti sesuai Undang-undang, bukan cuma Nazar, siapa pun, masyarakat umum pun bisa,” paparnya. (gam/bud)


2

SUMENEP

RABU 25 SEPTEMBER 2013 NO. 0206 | TAHUN II

Rabu, 685 JCH Diberangkatkan 30 Persen Jemaah Haji Berisiko Tinggi SUMENEP - Rabu (24/9), jemaah calon haji asal Kabupaten Sumenep akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Kabupaten ujung timur Pulau Madura mendapat kuota 685 jemaah calon haji (JCH). Mereka akan diberangkatkan melalui kelompok terbang (kloter) 32 dan 33. Menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya sebelum terbang ke Tanah Suci Mekah, 687 jemaah akan menumpangi 16 bus. Sedangkan untuk mengangkut tas jemaah, panitia menyiapkan tujuh truk. Jemaah akan diberangkatkan dari gelanggang olahraga (GOR) A Yani. Sebanyak 250 petugas gabungan akan mengamankan prosesi pemberangkatan jemaah haji, yang dipusatkan di gelanggang olahraga (GOR) setempat. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Sumenep Kompol Edy Purwanto, menjelaskan, pihaknya sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan pihak terkait guna membahas pemberangkatan calon haji asal

Sumenep ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. “Pemberangkatan calon haji asal Sumenep ke Asrama Haji Sukolilo dijadwalkan pada Rabu pukul 09.00 WIB. Kami menyiapkan 250 petugas gabungan guna mengamankan kegiatan tersebut,” ujarnya di Sumenep, Selasa (24/9). Sesuai hasil koordinasi dengan para pihak terkait, kata dia, lokasi pemberangkatan calon haji asal Sumenep dipusatkan di satu lokasi, yakni GOR A Yani di Kecamatan Kota. “Pada Rabu, kami mulai menyiagakan anggota sekitar pukul 07.00 WIB di kawasan GOR A Yani. Seluruh simpul jalan menuju GOR A Yani akan dijaga oleh anggota

guna mengatur arus lalu lin- umumnya, seorang calon tas,” ucapnya. haji biasanya diantar oleh Bahkan, lanjutnya, seba- kerabatnya hingga pulugian Jalan Urip Sumoharjo han orang. Kami tidak ingin kemungkinan besar hanya situasi yang ramai itu diakan diperkenankan untuk manfaatkan oleh oknum tak dilintasi oleh mobil milik pen- bertanggungjawab. Tolong, gantar calon haji, panitia, dan pengantar jangan mengenapejabat yang diundang un- kan perhiasan yang berlebituk menghadiri proses pem- han,” katanya. berangkatan calon haji di GOR A Yani. Risiko Tinggi “Arus lalu linDari 685 JCH yang tas untuk sementara akan menunaikan ibadah haji pada tawaktu akan dialihkan hun 2013, sedikitnya ke jalur lainnya. Selama prosesi pem281 JCH dinilai perlu berangkatan calon JEMAAH HAJI SUMENEP mendapat pengahaji, sebagian Jalan wasan khusus. BerUrip Sumoharjo hanya bisa dasarkan pemeriksaan Dinas dilintasi oleh mobil yang su- Kesehatan, mereka dinyatadah diberi ditempeli stiker kan berisiko tinggi. sebagai tanda milik penganKepala Bidang Pengendatar, panitia, dan pejabat yang lian Masalah Kesehatan Dinkdiundang,” paparnya. es Sumenep, Dwi Reknani, Edy juga berharap kera- menjelaskan, hasil pemerikbat yang mengantarkan calon saan kesehatan terhadap 685 haji ke GOR A Yani itu tidak JCH oleh Tim Medis Dinkes, mengenakan perhiasan yang 30 persen atau 281 orang berberlebihan guna menghindari isiko tinggi. Sementara yang hal-hal tak diinginkan. dinyatakan stabil atau sehat “Kebiasaan warga Sume- 404 orang, sedangkan jemaah nep dan Pulau Madura pada hamil dipastikan nihil.

“Ratusan JCH yang berisiko tinggi itu pada umumnya menderita penyakit hipertensi 108 orang, usia lanjut 57 orang, diabetes 37 orang, gastritis 25 orang dan 54 orang mengidap penyakit asma, ispa dan jantung,” tuturnya. Meskipun demikian, jemaah yang berisiko tinggi tetap diperkenankan berangkat. Hanya saja, mereka diberi buku kesehatan haji agar bisa menjaga kesehatannya sendiri. Dwi Riknani menyatakan, dinkes juga telah menginstruksikan petugas terutama 3 orang meliputi dokter dan para medis yang ditugas mendampingi jemaah hingga di tanah suci guna memantau kesehatan JCH yang berisiko tinggi. Disamping itu, dinkes telah melakukan vaksinasi terhadap jemaah haji agar lebih kebal terhadap penyakit sejenis menginitis selama di Tanah Suci Mekah, apalagi vaksinasi sifatnya wajib bagi calon jemaah haji. (athink/ ant/mk)

PEMBERANGKATAN. Sejumlah jemaah calon Haji Kloter pertama menaiki pesawat yang akan membawa mereka ke Mekkah di Bandara Adi Soemarmo. 685 jemaah calon haji dari Sumenep akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada Rabu (24/9) Foto: Akbar Nugroho/ Antara

IBADAH HAJI

Melatih Mental Sebelum Tiba di Tanah Suci SUMENEP – Jemaah calon haji (JCH) asal Kabupaten Sumenep, Rabu (24/9) berangkat ke Tanah Suci Mekah. Sejak Senin (22/9) sebagian jemaah beserta keluarganya yang dari kepulauan sudah tiba di daratan. Untuk istirahat sambil menunggu pemberangkatan jemaah, beberapa calon jemaah haji beserta keluarganya memilih bermalam di Masjid Agung Sumenep, ketimbang bermalam di hotel. Melepas lelah di masjid sambil mengharapkan berkah dari keturunan raja. Mereka yakin dengan beriktikaf dan bermalam di masjid, dapat mempermudah perjalanannya dalam menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Mohamad Ikhsan, salah satu jemaah haji asal Pulau Raas, mengaku sangat bersyukur sekali karena diperkenankan bisa bermalam di Masjid Agung Sumenep. “Saya memilih tinggal di sini daripada tidur di hotel. Karena di sini untuk beriktikaf lebih mudah,” paparnya, Selasa (24/9). Ia bersama 75 orang anggota keluarga yang mengantarnya sengaja memilih bermalam di Masjid Agung, untuk mempersiapkan dan melatih mentalnya sebelum Ia bersama 75 berangkat ke Tanah Suci. Ikhsan mengatakan, kemuorang anggota dahan yang didapatkan di keluarga yang Masjid Agung memberinya mengantarnya kebahagian tersendiri sesengaja memilih belum berangkat memenbermalam uhi panggilan Allah. di Masjid Hal senada juga diungAgung, untuk kapkan Rahwini, jemaah mempersiapkan haji dari Pulau Nunggudan melatih nung. Dia memaparkan, dengan bermalam di Masjid mentalnya Agung, dirinya berharap dasebelum pat memperoleh berkah dari berangkat ke raja-raja Sumenep. Ia yakin, Tanah Suci. karena Masjid Agung sebagai peninggalan raja dapat memantapkan iktikadnya dalam menunaikan ibadah haji. “Di masjid ini tempatnya enak, sejuk meskipun tengah hari. Tapi kalau malam, saya memilih beriktikaf di dalam masjid sampai pagi. Saya berharap dengan tinggal disini akan mendapatkan berkah dari raja Sultan Abdurrahman,” tuturnya. Ketua Takmir Masjid Jamik Sumenep, Husein Satriawan, mengatakan, harusnya pemerintah dapat memberikan asrama haji untuk jemaah haji asal kepulauan. Sehingga pada musim haji, jemaah haji maupun keluarganya tidak terlantar. “Saya hanya kasihan kepada calon jemaah haji kepulauan. Karena itu saya mengusulkan kepada pemerintah agar membangun asrama haji,” ungkapnya. Pengurus takmir Masjid Agung, menurutnya, tidak keberatan jika banyak jemaah haji yang bermalam di masjid. Ia mengatakan, jumlah jemaah haji yang menginap pada tahun ini tidak terlalu banyak, hanya 9 orang. Padahal tahun lalu, sebelum terjadi pemotongan kuota berjumlah 27 orang. Calon jemaah haji yang bermalam saat ini, dari pulau Gayam, Nunggunung, Ambunten, Sepudi, dan Pasongsongan. Namun yang paling banyak, diakuinya memang pengantarnya yang jumlah 700-an orang. “Kami pengurus masjid, tidak sediktipun meminta sumbangan apapun kepada calon jemaah. Karena dia calon tamu Allah, saya layani mereka seistimewa mungkin,” terangnya. Pihak masjid, menurutnya, menyediakan 18 kamar mandi dan toilet. Sedangkan untuk yang laki-laki 17. Untuk yang ditempati ada 3 ruangan, pendopo, ditambah 2 tenda. “Kami selaku pengurus takmir, harus memfasilitasi mereka. Iya seadanya,”pungkasnya. (athink/mk)

BANGUNAN SEKOLAH AMBRUK

Dinas Pendidikan Belum Melakukan Penelusuran SUMENEP - Berdasarkan hasil sidak dan laporan dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep bahwa beberapa waktu lalu, salah satu bangunan ruang kelas di Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Gapura ambruk. Dari hasil investigasi DPKS, bangunan yang ambruk tersebut masih belum genap satu tahun. Dinas terkait diminta segera menindaklanjuti bangunan itu. Dinas Pendidikan sampai Selasa (24/9), belum menelusuri bangunan yang ambruk tersebut. “Sebab bangunan itu belum genap satu tahun, sehinnga perlu dinas terkait menelusuri ambrukn-

ya bangunan itu,” kata Ketua DPKS M Kamalil Ersyad, Selasa (24/9). Secara terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Nurul Hamzah, mengatakan, pihaknya masih akan melakukan investigasi ke lokasi ambruknya salah satu bangunan ruang kelas di SMAN 1 Gapura. “Kami akan melakukan investigasi ke sana melalui Kasi Sarana Prasarana. Kami akan melihat sejauh mana tingkat kerusakan pada bangunan itu,” katanya kepada Koran Madura. Dia menjelaskan jika me-

mang itu adalah bangunan yang masih belum genap 1 tahun tetapi sudah mengalami ambruk, pihaknya akan menindaklanjuti lebih jauh apakah bangunan tersebut melalui dana swakelola atau kontraktual. “Jika itu adalah dikontraktualkan, maka yang harus bertanggung jawab adalah konsultan perencanaan dan fungsional pengawasan. Jadi, seperti apa sebenarnya konsep perencanaannya yang sudah dibuat di RAB-nya dengan fasilitas bangunan yang dipakai. Siapa tahu, konsep perencanaan uang dibuat itu kurang sinergi dengan bahan

yang bangunan yang ada. Nah, itu yang nanti akan kami telusuri,” paparnya. Nurul juga akan melihat sejauh mana tanggung jawab pihak CV terhadap bangunan yang ambruk itu. “Karena di situ juga pasti ada komitmen, sehingga kami akan melakukan koordinasi dengan pihakpihak terkait untuk diklarifikasi lebih lanjut,” terangnya. DPKS meminta pemerintah mencari rekanan yang profisional, karena kasus yang sama bukan hanya terjadi satu kali. Suhaidi, anggota DPKS, menambahkan, SMA Kalianget kemarin juga ambruk. “Ke depan hal seperti ini men-

jadi PR besar bagi pemerintah agar mencari rekanan yang profesional dan punya komitmen, agar peristiwa ambruknya bangunan sekolah itu tak terulang lagi. Mujur kan tak ada korban,” jelasnya. Menurut Ersyad, sejauh ini kesalahan yang seringkali diulang-ulang tidak hanya kesalahan kontraktor, tapi juga mediator. “Mediator juga kadang terlalu besar mengambil fee,” ucapnya. DPKS masih menunggu rapat evaluasi dengan Disdik. “Insya Allah dalam minggu ini, rapat evaluasi akan digelar, kami masih menunggu itu,” terangnya. (sym/mk)

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA 1

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II Koran Madura

RABU

17 JULI 2013

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

g PAMANGGHI

Kalah Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Terutama terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalanya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik. Perasaan itu, makin mengemuka terutama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampilan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni. Seorang penyanyi, yang suaranya paspasan, paling mudah terjebak ketakpuasan fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketimbang suaranya, yang memang kurang memadai. Yang ironis lagi, banyak artis yang

Rp.

350 PERBULAN

.000

SEKOLAH AMBRUK. Sejumlah pelajar dan masyarakat mengamati ruang kelas SMP PGRI yang telah ambruk di Desa Pabuaran, Sukamakmur. Di Kabupaten Sumenep, terdapat salah satu ruang kelas di SMA Negeri 1 Gapura ambruk, padahal usia bangunan itu belum genap setahun.

Satu Hati untuk Bangs a

HUBUNGI: SUMENEP : 081939363544 (HOSNAN) PAMEKASAN : 087850600243 (MUSLIM) SAMPANG : 087775094464 (ULUM) BANGKALAN : 087750670878 (RIDWAN) SURABAYA : 081235249119 (ARI)


4

PAMEKASAN

RABU 25 SEPTEMBER 2013 NO.0206| TAHUN II

TEMBAKAU

Pabrikan yang Mengabaikan Grade Seharusnya Disanksi

SINDIKAT NARKOTIKA INTERNASIONAL DITANGKAP. Petugas Kepolisian mengawal tersangka dalam rilis pengungkapan sindikat internasional pemasok narkotika jenis ekstasi dan sabu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (24/9). Petugas berhasil mengamankan 13 orang tersangka dari kasus tersebut, dengan barang bukti 151.270 butir ekstasi, 2,5 kg bubuk ekstasi, dan 138 gram sabu.

Dua BUMD Tak Sumbang PAD Bunga Pinjaman PDAM Mencapai Rp 9 M Pertahun

PAMEKASAN - Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pamekasan dinilai belum mampu menyumbang pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten tersebut. Dua BUMD itu, masingmasing PT. Aneka Mekasan Makmur dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kedua perusahaan tersebut belum memiliki keuntungan (defident) yang dapat memambah pendapatan Kabupaten Pamekasan. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pamekasan, Taufiqurrahman menjelaskan BUMD Pamekasan hingga tahun ini masih belum memberikan keuntungan. Bahkan untuk PDAM laporan keuan-

gannya masih pada posisi merugi. Menurutnya, sebenanya perusahaan yang bergerak di bidang distribusi air bersih itu mendapatkan untung dan mampu untuk memberikan pendapatan terhadap daerah. Hanya saja, hingga saat ini PDAM masih terbelit suku bunga pinjaman masa lalu yang setiap tahunnya disetor ke Kementerian Keuangan RI. Bunga pinjaman itu mencapai Rp 9 miliar pertahun. Beruntung, PDAM Pamekasan mendapatkan penghapusan

sementara sehingga bunga pinjaman itu tidak lagi membengkak. “Mungkin baru dua tahun mendatang, PDAM bisa diharapkan mampu memberikan pemasukan pada PAD. Selama ini keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut masih digunakan menutupi bunga hutang masa lalu,” katanya. Sedangkan PT. Aneka Mekasan Makmur, sampai saat ini masih pembentukan unit-unit usaha. Salah satunya berupa usaha bank perkreditan daerah yang sejauh ini masih dalam pengurusan izin operasional, sehingga belum bisa diharapkan akan memberikan tambahan terhadap PAD. Taufiqurrahman menambahkan pihaknya memiliki

dua cara agar PAD Pamekasan meningkat dengan tidak membebani masyarakat, seperti penarikan tarif retribusi. Dua cara itu, yang pertama dengan memperbaiki kinerja BUMD, khususnya PDAM dengan memberikan bantuan dana secara bertahap agar bebas dari hutang. Apalagi tahun ini PDAM mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk peningkatan jaringan senilai Rp 11 miliar. Sedangkan cara kedua, kata Taufik, adalah membentuk BUMD baru selain badan usaha yang sudah ada. “Intinya adalah mencari cara untuk menggali sumbersumber yang tidak membebani masyarakat. Diantaranya membentuk BUMD baru dan

memperbaiki kinerja badan usaha yang sudah ada,” katanya. Dengan cara itu, ia yakin akan mendapat penghasilan yang tidak membebani masyarakat. Sebab dengan perbaikan kinerja BUMD, potensi yang dimiliki akan terkelola dengan baik. Demikian pula dengan pembentukan badan usaha baru yang diyakini dapat menambah sumber pendapatan daerah. Taufik menyatakan sejauh ini belum ada rencana swastanisasi (menyerahkan pengelolaan terhadap suasta) pada PDAM. Sebab, dalam pandangannya, dengan sistem pengelolaan saat ini, perusahaan tersebut masih bisa dikembangkan dengan baik. (CR-1/muj/rah)

KEAMANAN JCH

Polres Bentuk Timsus Anti Copet

PAMEKASAN - Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan telah membentuk tim khusus (timsus) anti copet yang bertugas mengintai para pencopet saat pemberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) asal Pamekasan. Tim itu disebar di sejumlah titik di lokasi pemberang-

katan jamaah untuk mengamankan mereka dan keluarga yang mengantar dari aksi pencopetan. Kepala Bagian Operasional Polres Pamekasan, Komisaris Wurianto mengatakan tim itu dibentuk dalam rangka memberikan rasa aman kepada para jamaah haji dan keluar-

ganya yang mengantar saat pemberangkatan. Anggota tim tersebut melibatkan beberapa satuan, namun keanggotaannya lebih banyak dari Satuan Reserse dan kriminal (Reskrim), Satuan Reserse Narkoba dan Satuan Intelkam. “Anggota-anggota yang

tergabung dalam Timsus tersebut, nantinya akan berpakaian preman dan menyesuaikan dengan situasi di lapangan,” kata Wurianto. Timsus tersebut nantinya juga akan memeriksa kendaraan yang dibawa pengantar atau keluarga jamaah haji dan akan diperiksa kelengkapan

kendaraannya. Dan jika tidak sesuai dengan ketentuannya, Polres akan langsung melakukan penilangan. Wurianto mengimbau masyarakat yang akan menyaksikan pemberangkatan jamaah haji, agar tidak membawa barang-barang yang berlebihan, seperti emas ataupun uang. Karena biasanya, para pelaku kejahatan beroperasi saat terjadi keramaian massa. Sementara itu, untuk pengamanan pemberangkatan para jamaah asal Pamekasan, Polres sudah menyiapkan sebanyak 700 porsonel gabungan yang melibatkan Kodim, Dishubkominfo maupun Satpol PP. Porsonel tersebut nantinya akan disebar di beberapa jalan akses masuk ke Bundaran Monumen Arek Lancor yang menjadi lokasi pemberangkatan. Beberapa ruas jalan akan ditutup pada saat pemberangkatan dan dialihkan ke jalur lainnya. Jalan yang akan ditutup itu diantaranya perempatan Jalan Jokotole yakni di depan kantor Bapepda, Jalan Agus Salim, Jalan dipenogoro dan pertigaan kawasan Sae Salera di Jalan Niaga dan Jalan Trunojoyo. (awa/muj/rah)

PAMEKASAN - Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pamekasan, Heru Budi Prayitno meminta pemerintah setempat memberikan sanksi kepada pabrikan yang membeli tembakau petani tidak menggunakan grade. Menurut Heru, jika kuasa pabrikan membeli tembakau tidak menggunakan grade, maka sama halnya dengan pengepul tembakau. “Seharusnya pemerintah memberikan sanksi kepada kuasa pabrikan yang tidak menggunakan grade dalam membeli tembakau,” terangnya. Lalainya kuasa pabrikan dengan tidak menggunakan grade tersebut, salah satu penyebabnya karena tidak adanya tim pemantau dalam perniagaan tembakau tahun ini. Sehingga ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah akan dengan mudah dilanggar. Minimnya produksi tembakau bukan alasan pemerintah meniadakan tim pemantau. Akan tetapi keinginan untuk menjaga agar tata niaga tidak merugikan petani dan pedagang kecil yang menjadi pemasok. “Saya kecewa terhadap Pemerintah dan DPRD yang meniadakan tim pemantau, akibatnya banyak pabrikan tidak membeli tembakau dan tidak menggunakan grade,” kata Heru yang juga politisi Partai Amanat Nasional. Temuan tersebut, kata Heru, diketahui ketika dirinya melakukan pemantauan di sejumlah kuasa pembelian tembakau di Pamekasan. Salah satunya di PT Gudang Garam. Sementara di PT. Samporna pembelian menggunakan grade, tetapi penentuan harganya sangat murah dan tidak sesuai dengan harga di luar pabrik. Pihaknya berencana akan bertemu dengan DPRD Pamekasan dan pemerintah setempat, untuk menyampaikan hasil temuan tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan Budi Irianto berjanji menelusuri temuan tersebut. Jika benar, pihaknya akan memanggil kuasa pembelian tembakau tersebut, untuk diberikan pembinaan. “Saya belum menerima laporan resmi hasil temuannya di lapangan,” kelitnya. Budi mengatakan pemerintah tidak bisa memberi sanksi pabrikan nakal. Apalagi yang dipersoalkan hanya karena tidak menggunakan grade. Pemerintah hanya menentukan sanksi bagi yang sengaja menyelundupkan tembakau Jawa ke Madura atau pengambilan sample yang melebihi ketentuan yakni lebih dari satu kilo gram sebagaimana Peraturan Daerah tentang tata

niaga tembakau. Budi menduga pembelian yang tidak mengggunakan grade tersebut bukan oleh kuasa pabrikan, melainkan di bandul dan bukan di gudang besar atau di ranting. “Kalau di gudang besar pasti ada gradenya, tetapi biasanya grade itu tidak sama antara gudang tembakau yang satu dan lainnya,” jelas Budi. Tahun ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan meniadakan Tim Pemantau Tata Niaga Tembakau. Penghapusan tim tersebut dilakukan karena jumlah produksi tembakau petani tahun ini sangat kecil. Sehingga anggaran yang biasanya dianggarkan untuk tim pemantau dikembalikan ke kas daerah, untuk dimanfaatkan bagi kegiatan lain. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menganggarkan dana sebesar Rp 100 juta untuk pengawasan tembakau di musim panen tahun ini untuk mengantisipasi masuknya tembakau dari luar wilayah Madura. Kapala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pamekasan, Mohammad Sjamsurridjal Arifin mengatakan dana diambilkan dari APBD setempat, karenaoperasi tembakau tahun ini tidak boleh menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT). Sat Pol PP sudah berencana menggelar operasi di tiga titik, yaitu di Jalan Raya Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Jalan Raya Desa Panaguan, Kecamatan Proppo dan Jalan Orai Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur. Sedang di daerah pantai utara masih belum direncanakan. “Untuk daerah pantura masih belum ada rencana karena terkendala jarak. Tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya akan diagendakan juga,” katanya. Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan mendukung langkah itu untuk menjaga kualitas tembakau Madura. Ia justru meminta agar operasi itu dilakukan secara maksimal untuk mempersempit ruang peredaran tembakau dari luar Madura. Menurut Hosnan, dana yang dianggarkan untuk operasi tembakau itu harus sesuai target dan pengggunaannya. Sebab dana tersebut merupakan dana kabupaten yang penggunaannya harus berdampak pada pembangunan di Kabupaten Pamekasan. “Mengenai caranya, kami serahkan kepada Satpol PP yang tentunya sudah memiliki pengalaman dalam hal ini. Yang penting tujuannya tecapai,” katanya.(awa/CR-1/ muj/rah)

Setiap musim tembakau, ribuan ton daun tembakau dari berbagai daerah seperti Jombang, Lamongan, Purwodadi, Demak dan Garut didatangkan ke wilayah Temanggung untuk dijadikan campuran yang dijual dengan harga Rp3.000-Rp4.000 per kilogram.


PAMEKASAN

Usulan Kenaikan 40 Persen Tarif PDAM Berlebihan Layanan Perusahaan Masih Sangat Mengecewakan PAMEKASAN - Usulan kenaikan tarif rekening Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mencapai 40% dianggap oleh sejumlah pihak terlalu berlebihan. Sebab pelayanan di perusahaan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan tersebut sangat rendah dan banyak dikeluhkan.

Ketua Forum Riset dan Advokasi Masyarakat Marginal (Forsamm) Pamekasan, Ribut Baidi mengatakan usulan kenaikan tarif tersebut sangat berlebihan, karena perusahaan daerah tersebut sela-

5

RABU 25 SEPTEMBER 2013 NO.0206| TAHUN II

lu mendapat keluhan dari masyarakat. Sebaiknya kata Ribut, PDAM memperbaiki usulan tersebut, karena bukan tidak mungkin akan mengundang protes dari pelanggannya yang selama ini kecewa. “Tarif

yang sudah ada saja dikeluhkan, karena tidak sebanding dengan pelayanan yang ada, PDAM masih mau menaikkan dengan tarif yang cukup fantastik,” kata Ribut. Ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan Heru Budi Prayitno menganggap PDAM tidak berfikir jernih dalam memutuskan penaikan tarif langganan. Apalagi, selama ini perusahaan tersebut belum pernah menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hanya lebih banyak menyerap APBD

Pamekasan. “Padahal, sebagai sebuah perusahaan milik daerah, Pemkab ingin mendapatkan masukan PAD. Selama ini perusahaan itu selalu menyerap pendapatan daerah karena selalu merugi,” kata Heru. Untuk itu ia meminta DPRD Pamekasan tidak terburu-buru menyetujui usulan tersebut dan terlebih dahulu melakukan kajian yang matang, agar tidak salah dalam memutuskan. Sebelumnya, pimpinan PDAM Pamekasan bersikukuh akan tetap me-

naikkan tarif PDAM pada bulan Oktober mandatang, sekalipun usulan tersebut belum disetujui DPRD setempat. Direktur PDAM, Agus Bachtiar mengatakan penaikan tarif itu sangat mendesak dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan yang dipimpinnya itu. Rencananya, tarif akan dinaikkan antara 40 hingga 50 pesen dari tarif semula. Alasannya, untuk mengimbangi kenaikan Tarif Dasar Listrik yang sudah naik sejak beberapa bulan lalu. (awa/muj/rah).

GERAKAN ALIANSI PETANI. Ratuan aktifis GAP (Gerakan Aliansi Petani) Banten berunjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional di depan Kantor DPRD Banten, di Serang, Selasa (24/9). Mereka mendesak pemerintah agar berpihak kepada para petani dengan memberi lahan, peralatan serta teknologi pertanian sekaligus memberi jaminan asuransi bagi petani yang gagal panen.

DPT

KRIMINALITAS

PAMEKASAN - Data pemilih Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, amburadul, hal itu dibuktikan dengan ditemukannya banyak data ganda dan orang meninggal dunia masuk daftar pemilih. Menurut anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Proppo, Pamekasan Moh Elman, Selasa, pihak PPK sebenarnya telah melakukan pemilahan data pemilih ganda dan yang meninggal dunia di “data base online” pemilih. “Akan tetapi, setelah data-data pemilih itu dibagikan lagi oleh KPU untuk dimasukkan sebagai data dalam daftar pemilih tetap, data-data yang telah dipilih itu, kembali amburadul,” ujar Elman. Data pemilih yang masuk dalam DPT Pemilu Legislatif 2014 untuk Kabupaten Pamekasan itu merupakan data yang tidak valid, karena data pemilih yang telah meninggal dan data ganda juga masuk. Kondisi semacam ini, kata Elman, tidak hanya dialami PPK Proppo saja, akan tetapi juga semua PPK seKabupaten Pamekasan. “Jadi kami merasa kerja kami sia-sia. Sebab walaupun data-data pemilih itu

PAMEKASAN - Tim penyidik Polres Pamekasan, Jawa Timur menghentikan penyidikan kasus penganiayaan yang dilakukan calon legislatif dari Partai Demokrat, Sumarwi pada salah seorang pegawai PT Adira. Menurut Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Moh Nur Amin, Selasa, penghentian penyidikan kasus penganiayaan yang dilakukan caleg Partai Demokrat bernama Sumarwi itu atas keinginan korban. “Korban mencabut laporannya kepada polisi dan itu bisa dilakukan karena kasus penganiyaan yang dilakukan Pak Sumarwi itu delik aduan,” tutur Nur Amin, menjelaskan. Menurut Nur Amin, pihak pelapor menginginkan kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan dengan pelaku dan keduanya telah berdamai. Kasus penganiayaan yang dilakukan caleg Partai Demokrat Sumarwi ini berawal saat korban Basri Hidayat menyita sepeda motor yang digunakan mertua pelaku, atas instruksi pimpinan perusahaan yang nunggak membayar kredit pinjaman di perusahaan jasa pembiayaan itu. Tiba-tiba Sumarwi tidak terima dan mendatangi Basri di kantor di Jalan Pintu Gerban. Tanpa banyak bertanya, Sumarwi selanjutnya menganiaya korban hingga babak

Data Pemilih Pemilu 2014 Amburadul dipilih, ketika sampai ke KPU justru data-datanya menjadi kocar-kacir lagi,” ucapnya.

Secara terpisah, anggota KPU Pamekasan Nuzulul Qurnain mengakui data base pemilih Pemilu Legislatif 2014 yang dimiliki KPU memang terganggu dan itu tidak hanya terjadi di Pamekasan saja, akan tetapi juga di semua kabupaten/ kota di Indonesia. Secara terpisah, anggota KPU Pamekasan Nuzulul Qurnain mengakui data base pemilih Pemilu Legislatif 2014 yang dimiliki KPU memang terganggu dan itu tidak hanya terjadi di Pamekasan saja, akan tetapi juga di semua kabupaten/kota di Indonesia. “Kasus data base pemilih bermasalah ini tidak hanya di Pamekasan, akan tetapi di seluruh Indonesia, karena ‘server’-nya di KPU pu-

sat,” tutur Nuzulul Qurnain, menjelaskan. Menurut dia, pihak KPU telah melaporkan kasus ini ke KPU Jatim dan KPU pusat, dan kini masih diupayakan perbaikan. Tahapan Pemilu Legislatif 2014 telah memasuki penetapan daftar pemilih tetap (DPT) berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh masing-masing panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). Akan tetapi, menurut Nuzulul Qurnain, data pemilih yang masuk dalam DPT itu masih bisa berubah, mengingat KPU masih menyediakan waktu untuk melakukan perbaikan berupa DPT hasil perbaikan. “Kami juga meminta kepada masyarakat dan partai politik peserta pemilu untuk sama-sama mengawasi proses penetapan DPT ini,” ujarnya. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan KPU, jumlah pemilih untuk Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Pamekasan 684.473 orang bertambah 28.131 orang dibanding Pemilukada Jatim yang saat itu berjumlah sebanyak 656.342 orang. (ant/ rah)

KORUPSI KOMPENSASI

Penanganan Dugaan Pemotongan BLSM Berjalan Lamban PAMEKASAN - Penanganan atas laporan pemotongan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap kedua di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Pamekasan, oleh Polres setempat belum menunjukkan perkembangan berarti. Bahkan, belum satu pun saksi dimintai keterangan dalam kasus yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa setempat. Laporan dugaan ini sudah dilaporkan warga ke Mapolres Pamekasan pada pertengahan bulan ini. Menurut Kepala Sub Baguan Humas Polres, Ajun Komisaris Siti Mariyatun, laporan dugaan pemotongan dana BLSM ini masih dikaji di tingkat pimpinan dan belum ditangani unit. Ia mengatakan penanganan dugaan pemotongan itu masih butuh waktu, karena harus melalui kajian Waka Polres dan Kasatreskrim. “Laporan ini belum turun ke unit, jadi masih dikaji di tingkat pimpinan. Disposisinya seperti apa nanti, baru ditindaklanjuti. Yang pasti kasus ini pasti kami tangani secara objektif,” katanya. Dugaan pemotongan dana BLSM oleh Abdul Kholik, Kepala Desa Campor, Kecamatan Proppo, Pamekasan, diadukan ke Mapolres Pamekasan pada pertengahan bulan ini. Ia diduga memotong dana BLSM sebesar Rp 100 ribu pada penyaluran tahap kedua lalu. Warga setempat tidak terima dengan pemotongan dana itu, karena diduga dilakukan sepihak dan merugikan masyarakat. Menurut keterangan salah satu warga yang namanya enggan dikorankan, pemotongan dana BLSM di Desa Campor dilakukan dengan cara mengumpulkan kartu perlindungan sosial (KPS) milik warga. Setelah KPS itu dikumpulkan, warga bisa mencairkan dana BLSM namun hanya menerima Rp 200 ribu. Padahal pada pencairan dana BLSM tahap pertama lalu, menerima dana sebesar Rp 300 ribu.

Sementara itu, Komisi D DPRD Pamekasan meminta oknum kepala desa (Kades) yang memotong dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), segera mengembalikan kepada yang berhak. Sebab pemotongan dana itu tidak dibenarkan, termasuk pemotongan oleh Kades. Ketua komisi D DPRD Pamekasan, Makmun mengakui adanya indikasi pemotongan dana BLSM di tingkat desa dengan berbagai alasan sehingga harus dikembalikan. Pemotongan itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun karena menyalahi prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran BLSM sebagai kompensasi penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kecuali penerima BLSM itu membagi sendiri kepada orang lain yang tidak menerima BLSM. Komisi D sudah memanggil beberapa pihak, untuk mengkoordinasi adanya dugaan pemotongan BLSM itu. Seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas-Pemdes) Pemkab Pamekasan. Selain itu, pihaknya juga sudah memanggil beberapa kepala desa yang bermasalah dalam penyaluran BLSM, agar dana itu benar-benar dinikmati oleh penerimanya secara utuh. “Pemotongan dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Makanya kami tekankan kepada para kepala desa yang memotong dana BLSM, segera dikembalikan kepada yang berhak, kami akan terus mengawal persoalan ini,” katanya. Menurut Makmun, jika pemotongan dana BLSM itu tidak dikembalikan, pihaknya meminta masyarakat yang merasa dirugikan dengan pemotongan dana itu agar melapor kepada pihak berwajib agar diproses hukum. Hal ini perlu dilakukan agar pemotongan serupa tidak terulang dan pelaku yang sudah memotong dana BLSM bisa mempertanggungjawabkan secara hukum. (uzi/muj/rah)

Penyidikan Caleg Demokrat Dihentikan

belur. Korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Mapolres Pamekasan dan polisi sempat menahan Sumarwi. Polisi mengenakan caleg dari daerah pemilihan (dapil) 3 yang meliputi Kecamatan Batumarmar, Pasean, dan Kecamatan Waru ini dengan Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hu-

kuman 2 tahun 8 bulan penjara. Menurut Kasat Reskrim AKP Nur Amin, pencabutan kasus dugaan tindak pidana dengan tersangka Sumarwi ini murni keinginan korban, tanpa adanya desakan dari pihak ketiga. “Karena kasus itu dicabut, ya secara otomatis penyidikan dihentikan. Karena kedua belah pihak telah berdamai,” ujarnya.

Kabar yang beredar di kalangan masyarakat, pencabutan kasus itu dan penangguhan penahanan yang dilakukan polisi terhadap Sumarwi itu, karena yang bersangkutan membayar sejumlah uang kepada polisi hingga puluhan juta rupiah. Namun, polisi membantah kabar itu dan menurut Kasat Reskrim, itu kabar yang tidak bertanggungjawab. (ant/rah)


6

SAMPANG

RABU 25 SEPTEMBER 2013 NO. 0206 | TAHUN II

REKONSILIASI

Pengungsi dan Warga Deklarasikan Perdamaian SAMPANG - Pengungsi asal Sampang di Puspa Agro Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur, dan warga lainnya yang sempat terlibat perselisihan keyakinan beragama beberapa waktu lalu mendeklarasikan perdamaian di antara mereka.

ISLAH SYIAH-SUNNI. Perwakilan warga Sunni Sampang Madura, Mujahid (kiri), dan perwakilan warga Syiah Sampang Madura, Iklil Almi'al, menunjukkan surat kesepakatan damai, saat Islah Warga Sunni-Syiah Sampang Madura, di pengungsian warga Syiah di Rusunawa Kompleks Puspa Agro Jemundo Sidoarjo. Islah tersebut, menandai berakhirnya perselisihan dan konflik antara warga Syiah dan Sunni di Sampang Madura pada khususnya, serta di Indonesia pada umumnya.

Pemkab Dinilai Tak Profesional Dua Kali Mutasi dalam Sebulan SAMPANG – Pemerintah dinilai tidak profesional dalam melakukan mutasi. Ketua Forum Kajian Publik (FKP) Heru Susanto mengatakan, salah satu pejabat struktural yang terkena mutasi besar-bensaran, setelah dua minggu kembali dimutasi. Susanto mempertanyakan proses mutasi sebanyak dua kali dalam kurang waktu 1 bulan. Rahbini dimutasi ke Kasi Trantib di Kecamatan Tambelangan pada bulan Juli. Sedangkan jabatan sebelumnya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Karangpenang. Tak genap satu

bulan, Rahbini kembali dipindah menjadi Kasi Kesos di Kecamatan Torjun. “Ini kan lucu. Masak ada proses mutasi tidak genap satu bulan sprint keluar untuk kembali lagi dimutasi. Apa itu tidak terkesan asalasalan, serta tidak profesional. Ini namnya mengedepankan

emosional dan egois baperjakatnya," ucapnya, Selasa (24/9). Proses tersebut dianggap tidak profesional dan terkesan asal-asalan. Dengan kondisi itu, Heru menilai bupati harus bertindak tegas terhadap baperjakat karena alur proses mutasi adalah melalui baperjakat setelah menerima data dari BKD. "Dalam hal ini bupati donk harus tegas jangan takut sama baperjakatnya, tunjukkan kepemimpinan yang sesuai visi misinya," katanya.

Kabid Mutasi BKD Sampang Edi Subinto mengakui bahwa ada 2 kali proses mutasi terhadap satu orang dalam satu bulan. Saat ditanya terkait dasar hukum dan alasannya, Edi menyatakan tidak berwenang memberi jawaban karena pertimbangan teknisnya hanya di ketahui ketua baperjakat. Namun, secara umum berdasarkan PP No. 100 Tahun 2000 ada langkah peninjauan setelah mutasi dan itu bisa dlakukan oleh pihak yang berwenang. “Iya me-

mang ada jabatan struktural yang pertama di cabut kemudian dipindah ke yang baru, tapi dari segi aturan bisa ada langkah peninjauan kembali oleh yang berwenang," paparnya. Sementara itu, Ketua Baperjakat Puthut Budi Santoso, saat dikonfirmasi enggan berkomentar. Alasannya, masih sedang sibuk untuk mempersiapkan rapat di Surabaya. "Maaf saya masih sibuk persiapkan untuk rapat di Surabaya," jelasnya. (ryn/mk)

PERTANIAN

Petani Kacang Hijau Gagal Panen SAMPANG – Petani kacang hijau yang dijadikan tanaman alternatif di lahan tegal di Dusun Mor Tonggek, Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, mengalami gagal panen. Petani terpaksa panen dini dengan hasil yang merugi. Hal itu disebabkan karena kekurangan air. Sejak memasuki musim kemarau, petani memulai menanam kacang hijau karena bagi mereka kondisi lahan tegal lebih pas untuk ditanami tanaman kacangkacangan yang dianggap lebih menguntungkan dari pada tanaman yang lain. Berbeda dengan kondisi lahan basah seperti di daerah bagian selatan yang masih bisa ditanami tembakau. Sedangkan di Desa Ragung cuma bisa ditanami kacang hijau dan jagung. Petani terpaksa memanen tanamannya karena kondisinya banyak yang rusak dan hasilnya pun juga berbeda dengan tahun sebelumnya.

Petani memanen tanaman kacang ijo di dusun mortonggek desa ragung kecamatan pangarengan. Bahkan, juga tidak seimbang dengan modal yang mereka keluarkan. Sehingga tanaman yang mereka penen belum mendapatkan keuntungan. Salah satu petani kacang hiaju, Jumaliyeh (40), mengatakan, terpaksa memotong tanamannya karena sudah tidak bisa diharapkan lagi.

“Kami terpaksa memotongnya karena sampai sekarang masih belum bisa panen dan tidak mungkin bisa berbuah lagi apalagi sekarang sulit untuk mendapatkan air,” ucapnya, Selasa (24/9). Sementara Kabid Tekhnis Suyono mengatakan, yang dilakukan petani untuk mena-

nami tanaman kacang merupakan pilihan yang paling pas. Namun, dia juga membantah kalau itu dikatakan sebagai gagal panen melainkan karena musim paceklik, dan itu disebabkan karena kekurangan volume air. “Untuk penanaman kacang hijau itu sudah tepat.

Namun, karena situasi cuaca yang tidak mendukung sehingga mengakibatkan pada hasil tanaman. Dan untuk penaburan pupuk organik itu masih relatif rendah dan perlu ditambahkan pupuk non organik sehingga kemampuan untuk menyerap air lebih besar,” tandasnya. (jun/lum)

Salah seorang pimpinan lagi sekaligus menjadikan rombongan dari Sampang, kejadian masa lalu sebagai Mujahro, menjelaskan, pelajaran yang berharga. deklarasi yang dilakukannya "Kami sebagai umat maitu merupakan bukti nyata nusia dan hamba Allah SWT adanya perdamaian di antara harus bisa mengambil hikmereka terkait perselisihan mah dari perselisihan yang keyakinan beragama yang terjadi di antara kami. Kami sempat terjadi sebelumnya. juga berharap pemerintah "Kami ingin warga segera membantu warga Sampang yang mengungsi Sampang yang mengungsi di Puspa Agro ini bisa segera ini supaya kembali ke kamkembali ke rumahnya mapung halaman," paparnya. sing-masing di SemenMadura, karena tara itu, salah saat ini kedua satu tokoh di belah pihak pengungsian sudah saling Puspa Agro Kami sudah rindu Iklil Almial memaafkan," dan secepatnya mendukung ujarnya di ingin pulang ke Sidoarjo, Senin langkah (23/9). kampung halaman. perdamaian Saat ini, tersebut. Kami optimistis kata dia, warga bisa hidup dengan "Kami sudah sepakat sudah rindu damai seperti untuk islah dan secepatnya dulu,” demi tercapainingin pulang ya perdamaian ke kampung di lingkungan halaman. Kami Iklil Almial dan selanjutnya optimistis bisa bisa melanjuthidup dengan kan kehidupan yang lebih damai seperti dulu," ujarnya. baik lagi pada masa mendaSejak dipindahkan tang. ke lokasi pengungsian di "Pembacaan ikrar damai Sidoarjo, kata dia, pihaknya ini merupakan kemauan dari ingin kembali ke kampung warga sendiri dan warga halaman agar bisa hidup secara sadar ingin bersatu bertetangga dengan aman dan membangun kehidupan dan nyaman. berumah tangga seperti "Kalau bisa, kami ingin sedia kala," ucapnya. kembali ke rumah seceIa mengatakan, peristipatnya di Sampang. Kami sewa yang dulu biarlah berlalu bagai orang Madura sangat dan keadaan yang akan damenjunjung tinggi kekeluartang harus ditata lebih baik gaan," katanya. (ant/mk)

KRIMINAL

Pelaku Pencurian Komputer Diduga Orang Dalam SAMPANG - Pelaku pencurian sejumlah komputer di SMPN 1 Pangarengan pekan lalu, diduga dilakukan oleh orang dalam, karena sulit untuk bisa mengambil barang tersebut tanpa ada petunjuk dari orang dalam. Pekan lalu, SMPN 1 Pengarengan digegerkan dengan kehilangan enam komputer. Pada saat itu tidak ada penjaga sekolah karena mengikuti pelatihan di Surabaya. Peristiwa tersebut diketahui setelah guru mata pelajaran TIK hendak mengajar di ruang komputer. Kepala Sekolah SMPN 1 Pangarengan Moh .Muhrad mengatakan, lokasi sekolah yang terbuka tanpa pagar di bagian belakang memang mudah apabila ingin mengambil barang-barang yang berada di dalam sekolah. Namun, karena juga berdekatan dengan rumah warga maka sulit orang luar yang akan masuk ke halaman sekolah tersebut tanpa ada yang memberikan.

“Sebelumnya kami juga tidak tahu kalau akan terjadi kehilangan dan kami mendapatkan laporan dari guru TIK ketika akan melakukan praktik ternyata barang tersebut banyak yang sudah tidak ada,” ucapnya kepada Koran Madura, Selasa (24/9). Hal senada juga ditambahkan oleh Mohammad Riski. Guru tersebut mengatakan, setelah kejadian kehilangan tersebut pihaknya langsung melaporkan ke Mapolsek Pangarengan dan sampai sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Sudah ada tanda-tanda kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah orang dalam sekolah. “Komputer yang hilang yaitu hasil swadaya guru yang selama ini dilakukan dengan hasil sumbangan, dan apabila diuangkan kurang lebih mencapai Rp 15 juta sehingga sekarang siswa belajar dengan cara manual,” ucapnya. (jun/ lum)

PEMILU LEGISLATIF

Panwaslu Memantau Jumlah DPT Pileg SAMPANG - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang terus melakukan pemantauan terhadap hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Untuk mencegah terjadinya peyimpangan, panwaslu terus berupaya melakukan pemantauan terhadap sejumlah DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU, karena jumlah DPT pada pileg tahun 2014 me-

ningkat sampai 10 persen dan angka ini melabihi dari jumlah ketika pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013. Divisi Pengawasan Pemilu Kabupaten Sampang Addy Imansyah mengatakan, sejak ditetapkan jumlah DPT oleh KPU Sampang, pihaknya langsung melakukan kroscek baik dari tingkat desa maupun kecamatan, sehingga pemilih fiktif sudah tidak ada lagi di Kabupaten Sampang karena DPT merupaka sebagai dasar dalam melancarkan pelaksa-

Sampai sekarang sejauh ini kami masih melakukan peninjauan ke semua desa yang ada di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang,”

Addy Imansyah

naan pesta demokrasi. “Kami sudah menginstruksikan kepada rekan-rekan panwas di masing-masing kecamatan serta PPL (pengawas pemantau lapangan) untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas DPT yang sudah ditetapkan pada tanggal 13 September kemarin. Apa dari jumlah selisih itu masih ditemukan data-data yang wajar atau tidak atau diatas rasional apa tidak,” jelasnya. Masih kata Addy, meskipun pihaknya masih belum

menemukan adanya penyimpangan, namun pengawasan terhadap jumlah DPT akan terus dilakukan. Bahkan, pada tanggal 25 sampai 26 September, panwaslu akan merampungkan semua hasil pantauan di lapangan terkait jumlah DPT hingga semua dipastikan valid. “Sampai sekarang sejauh ini kami masih melakukan peninjauan ke semua desa yang ada di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang,” ujarnya. (jun/lum)

Kepala Sekolah dan guru menunjukkan sisa komputer yang dipindah ke ruangan guru, Selasa (24/9).


BANGKALAN

7

RABU 25 SEPTEMBER 2013 NO. 0206 | TAHUN II

KAMPANYE PILEG

Caleg Tak Boleh Pasang Foto di Baliho BANGKALAN - Pemili- sang fotonya dapat dilakuhan Umum Legislatif (Pileg) kan lewat media spanduk. masih sekitar enam bulan ”Untuk spanduk dan stiker lagi. Namun, Komisi Pemili- masih boleh dipasangi gamhan Umum (KPU) kembali bar caleg atas nama pribadi,” merilis peraturan baru me- imbuhnya. ngenai Pileg 2014. Salah Menurutnya, dalam PKPU satunya adalah perubahan ini, terjadi perubahan yang Peraturan Komisi Pemilihan signifikan dari aturan pemilu Umum (PKPU) Nomor 15 sebelumnya. Sebab pematahun 2013 tentang peruba- sangan baliho sendiri hanya han pertama atas PKPU No- khusus diperkenankan untuk mor 1 Tahun 2013 mengenai memuat lambang partai dan Pedoman Pelaksanaan Kam- visi-misi. Kendati demikian, panye. baliho juga K e t u a harus mengiKPU Daekuti ketentuan rah (KPUD) peraturan Bangkalan, baru, agar Fauzan Jakfar pemasangan melalui Sekbaliho tidak retaris KPUD lagi merusak setempat, keindahan Rizal Efendi kota. Apalagi, mengataparpol berkan dalam lomba-lomba PKPU yang memasanga baru itu juga baliho demengatur ngan berbagai Rizal Efendi pembatasan macam ukuSekretaris KPUD alat peraga ran. Bangkalan kampanye, di ” Pe r a t u mana jenis ran yang baru baliho hanya bisa dipasang sangat signifikan dalam memoleh partai politik (parpol) berikan batasan pemasangan peserta pemilu. baliho agar tidak merusak ”Berdasarkan aturan ter- keindahan kota akibat dipebaru caleg tidak diperbole- nuhi baliho,” tandasnya. hkan memasang foto pada Senada dengan Rizal, baliho saat kampanye,” ung- Ketua Panwaslu Bangkalan, kap Rizal Efendi. Fajar Hariyanto membenarDalam aturan tersebut, kan terkait aturan yang baru. kata Rizal, juga diatur me- Menurutnya, dengan PKPU ngenai model alat hingga tersebut bertujuan agar zonasi alat peraga kampanye tidak terjadi kesemrautan para calon legislatif. Meski pada saat kampanye caleg tidak memperbolehkan ada 2014. Terlebih sudah sesuai foto diri caleg di baliho, bagi dengan PKPU no 15 tahun yang tetap berniat mema- 2013. (dn/rah)

JAGUNG MANIS PUTIH “ADINATA” Jagung manis putih setelah dipanen dari ladang jagung di Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo, Pasuruan, Jatim, Selasa (24/9). Jagung manis putih tersebut adalah jenis varian baru, yang dapat langsung dikonsumsi tanpa harus dimasak terlebih dahulu, umur panen jagung manis putih tersebut lebih cepat dari masa panen jagung manis kuning yaitu 75 hari.

Kuota Sertifikasi 2013 Berkurang Negara Mulai Alami Krisis Kas Dana Tunjangan BANGKALAN - Kesempatan para guru di Bangkalan untuk mengajukan tunjangan sertifikasi semakin sempit. Sebab kuota tunjangan sertifikasi tahun 2013 lebih sedikit dibandingkan dengan kuota pangajuan sertifikasi pada tahun 2012 lalu. Hal itu disebabkan minimnya anggaran dana sertifikasi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, pada tahun 2012 kuota untuk tunjangan sertifikasi terdapat 1.023 guru. Namun pada tahun 2013 Kemendikbud hanya menyediakan kuota sebanyak 896 guru. Adanya

pengurangan kuota untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi disebabkan oleh keterbatasan anggaran dana dari Kemendikbud. Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Moh. Mohni melalui Sekretaris Disdik Moh

Kamil mengatakan pengambilan guru yang mendapatkan sertifikasi menyusut dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga pada tahun ini jauh lebih kecil daripada tahun sebelumnya. ”Kami hanya menerima data saja. Terkait keputusannya tergantung dari pusat. Mungkin keterbatasan anggaran dari pusat. Sehingga pengambilan sertifikasi guru tahun 2013 lebih kecil daripada tahu 2012,” ujarnya. Menurutnya , Disdik hanya

menerima data pengajuan saja dari setiap guru yang tersebar di 18 Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Masalah adanya penambahan dan pengurangan kuota guru yang mendapatkan sertifikasi merupakan kewenangan pusat. ”Semuanya pusat yang menentukan. Jadi tugas kami disini hanya mengumpulkan data saja. Data tersebut dikirim ke pusat," imbuhnya. Sementara itu, untuk pengajuan sertifikasi tahun 2013 terdapat 1.900 guru di Bang-

kalan. Ribuan guru tersebut merupakan tenaga pendidik dari berbagai jenjang. Mulai dari tingkat Taman KanakKanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari jumlah guru tersebut, hanya terdapat 896 guru yang lolos dalam sertifikasi tahun 2013. Sementara sisanya sebanyak 1.004 guru harus menunggu adanya informasi pengajuan sertifikasi tahun depan. (dn/rah)

ENAM SUMBER

Pembuatan Sumber Air Bersih Terganjal

Pasien yang sedang mendapatkan perawatan di RSUD Syamrabu, Selasa (24/9).

KESEHATAN

Pelayanan RSUD Harus Ditingkatkan BANGKALAN - Niat Pemerintah Bangkalan untuk membangun rumah sakit bertaraf internasional pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh (Syamrabu), mendapat tanggapan dari DPRD Bangkalan. Sebab pelayanan yang ada dinilai masih jauh dari kelayakan. Sebab tenaga medis yang ada masih belum bisa melayani pasien dengan maksimal. ”Setelah rumah sakit mendapatkan sarpras yang bagus, jangan sampai pelayanannya tidak berubah,” kata Mahmudi, anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Bangkalan. Rumah sakit yang berprioritas skala internasional dari segi pelayanan dan fasilitas harus sebanding. Seharusnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat lebih ditingkatkan. ”Harus lebih bagus lagi. Pelayanannya perlu diperhatikan. Sebab, tak sedikit laporan keluhan masyarakat kepada DPRD. Oleh karen aitu, pembangunan harus sesuai dengan pelayanan,” ungkapnya. Dia menjelaskan keamanan terhadap pasien dan keluarga pasien serta kenyamanan perlu dijaga dengan baik. Rumah sakit tersebut sudah dibangun karena dana pinjaman PIP sudah cair, belum tentu tenaga medisnya cukup mampu dan memadai. Malu

Setelah rumah sakit mendapatkan sarpras yang bagus, jangan sampai pelayanannya tidak berubah,”

Mahmudi

Anggota Komisi C DPRD Bangkalan. dan rugi kalau dokternya tidak berkompeten. ”Kita kan malu juga kepada keluarga pasien, jika tidak diimbangi dengan pelayanan yang maksimal,” ujarnya. Selama ini teguran yang masuk terhadap DPRD memang banyak, terutama mengenai pelayanan kepada masyarakat yang dinilai kurang maksimal. Pada intinya dia menilai pinjaman dana tersebut bagus untuk meningkatkan pembangunan. Akan tetapi, hal itu harus diimbangi dengan pelayan medis yang mumpuni. Dia mencontohkan seperti adanya dokter spesialis yang bagus. Dalam memberikan pelayanan, semua dokter di masing-masing bidangnya harus lengkap. Menurutnya, jangan sampai ada istilah tidak ada dokter

yang melayani. Dokternya harus berdomisili di Bangkalan, sangat disayangkan kalau masih saling berkomunikasi melalui telepon, karena adokternya tidak ada di tempat. ”Seyogyanya itu diperhatikan kalau ingin menjadikan rumah sakit yang berkualitas,” kritiknya. Sejauh ini, dirinya memantau dari segi bangunan memang dinilai kurang layak untuk menjadi rumah sakit rujukan. Termasuk dari segi pelayanan yang masih jauh kekurangannya. Faktanya masyarakat Bangkalan lebih inisiatif melakukan pemeriksaan dan opname di kota Surabaya. Di Rumah sakit semisal dr Soetomo dan RS Hajji, pelayanannya sudah cukup maksimal. Dokter spesialisnya juga lengkap dan ontime. Alasan itu umumnya yang dipilih masyarakat Bangkalan untuk berobat ke sana. Selain itu, bukti ketidakmampuan pelayanan bisa dilihat dari banyaknya pasien yang dirujuk ke RS yang ada di Surabaya, lantaran RS daerah sudah tak mampu menangani pasien. ”Mungkin karena sakitnya yang parah atau pun keterbatasan alat medis dan lainnya, sehingga dirujuk ke RS lain. Yang jelas di situ membuktikan kesanggupan pelayanan yang masih kurang, sehingga dilakukan perujukan ke RS lain,” ucapnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Permintaan DPRD Bangkalan Terhadap PDAM setempat untuk memanfaatkan 6 titik sumber air bersih yang belum diekplorasi tampaknya tidak akan berjalan mulus. Sebab selain dana yang menjadi permasalahan, warga pemilik lahan enggan untuk memberi izin pembuatan sumber baru di lahan mereka. Direktur PDAM Bangkalan Sutrisno mengatakan selain permasalahan keterbatasan dana, juga warga enggan memberikan izin untuk dibuat sumber baru di lahannya. Permasalahan dana kata Sutrisno tidak terlalu menjadi permasalahan yang urgen. Sebab permahonan dana bisa diajukan ke pusat

untuk pemh e n d a k melakukan buatan sumber air bersih pembuatan sumber yang baru. air bersih "Menggunakan di lahan Salah satu buktinya warga sebeAnggaran di sungai Jurah Galis Pendapatan lum mentidak dizinkan oleh dapatkan Belanja Damasyarakat karena izin warga erah (APBD) hak tanah atas nama yang diserap setempat, perorangan,” karena hal PDAM masih belum cukup itu bila diuntuk menpakasan Sutrisno berpotensi goprasikan Direktur PDAM Bangkalan menimbulenam sumber kan konflik mata air. Namun, itu tidak terlalu menjadi horizontal. permasalahan, karena bisa ”Salah satu buktinya di mengambil dari APBN," ung- sungai Jurah Galis tidak dizinkapnya. kan oleh masyarakat karena Menurutnya, pihaknya hak tanah atas nama perorantidak bisa memaksakan ke- gan,” tuturnya.

Sejauh ini Sutrisno menambahkan terdapat 7 Kecamatan yang belum dijangkau oleh PDAM. Diantaranya Kecamatan Kokop, Kecamatan Sepuluh, Kecamatan Klampis dan Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kwanyar dan Kecamatan Socah. Namun, untuk Kecamatan Socah memang memiliki kualitas air yang baik. Sehingga tidak perlu dialiri oleh PDAM. ”PDAM dalam memenuhi kebutuhan air selain dari sumber pocong juga menggunakan air permukaan dan air bawah tanah. Jika memang ada lahan yang bersedia dijadikan sumber baru kami siap untuk membangun,” janjinya.(dn/rah)

PASAR DAGING

Harga Daging Ayam Potong Naik BANGKALAN – Setelah kenaikan harga tempe yang cukup signifikan, kenaikan harga pada daging ayam juga tinggi. Kenaikan harga daging ayam diduga karena dipengaruhi harga pakan ayam akibat kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Selama ini, peternak ayam biasa menggunakan pakan impor. Oleh karena itu, peternak biasanya akan menaikkan harga untuk mengurangi biaya pemeliharaan. Diketahui harga pakan ayam yang semula Rp 280 ribu bisa mencapai harga Rp 330 ribu per karung, untuk ukuran 50 kg. Kondisi tersebut yang memicu lonjakan harga ayam potong di pasaran. ”Harga daging ayam potong di pasar tradisional merangkak naik dari harga Rp 28.000 menjadi Rp 34.000 per kilo,” kata Sutima, pedagang di asar Ki Lemah Duwur Bangkalan. Menurutnya, kenaikan harga sudah terjadi sejak sepekan ini, dari peternak ayam harga kulakannya sudah mengalami kenaikan harga. Otomatis para pedagang juga menaikkan harga. Itu biasa terjadi kalau harga pakan juga mengalami kenaikan. Pengaruh dari kenaikan tersebut berdampak pada pen-

Penjual daging di pasar Ki Lewah Duwur Bangkalan jualan ayam potong yang juga menurun. Sebab, konsumen akan lebih mengurangi jumlah pembeliannya. ”Justru kenaikan semacam ini tidak membuat pedagang ayam potong untung, karena pembeli membatasi pembeliannya,” ungkapnya. Dia menjelaskan jika dalam kondisi harga normal, dirinya bisa menjual sampai 30 ekor ayam, kini jumlahnya menurun sampai 20 ekor saja. Kunsumen pun memilih untuk membeli ikan lainnya. ”Penurunan jumlah penjualan juga

berdampak pada kami,” jelasnya. Hal senada juga disampaikan Salma, penjual daging ayam potong lainnya. Menurutnya, kenaikan tersebut sangat berpengaruh terhadap penjualan daging ayam potong sehari-hari. Pasalnya, harga ayam secara normal hanya Rp 24.000 kini mencapai Rp 34.000. Jika hal itu terus dibiarkan, penjual dan konsumen juga merasakan dampak kerugiannya. ”Penghasilan pedagang berkurang, sedangkan kon-

sumen penghobi daging ayam potong, otomatis akan membatasi pembeliannya,” keluhnya. Sementara itu, salah satu konsumen ayam potong, Marfuah mengatakan kenaikan lauk-pauk rupanya sangat berpengaruh terhadap kebutuhan rumah-tangganya. Sebab dirinya akan lebih menyiasati pembelian lauk yang mahal. Hal itu untuk menyeimbangkan penghasilannya seharihari dengan kebutuhan pokok yang akan dikonsumsinya. (ori/rah)


8

SURAMADU

RABU 25 SEPTEMBER 2013 NO.0206| TAHUN II

PENGGANTI BAMBANG DH

Dua Calon Wawali Serahkan Berkas

PERINGATI HARI TANI. Massa yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani di depan kantor Perhutani, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (24/9). masa menuntut untuk menindak tegas kekerasan terhadap petani dan jalankan Reformasi Agraria.

Calon Haji Tulungagung Meninggal di RS Haji SURABAYA - Seorang calon haji asal Tulungagung, Hasbollah bin Suwardi (64), meninggal dunia di Rumah Sakit Haji (RS Haji) Surabaya yang bersebelahan dengan Asrama Haji Embarkasi Surabaya pada Senin (23/9) malam, karena terserang stroke. “Almarhum berasal dari Kloter 23 yang seharusnya berangkat ke Tanah Suci pada Senin (23/9) pukul 04.20 WIB, namun akhirnya dirawat di RS Haji karena serangan stroke,” kata Sekretaris I PPIH Embarkasi Surabaya H Sutarno P di Surabaya, Selasa (24/9). Menurut dia, calon haji yang meninggal dunia akan mendapatkan pengembalian biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) secara utuh yang diserahkan kepada ahli waris,

termasuk asuransi kematian, namun porsi haji dari almarhum menjadi gugur. “Artinya, kalau ahli waris ingin menggantikan untuk beribadah haji, maka ahli waris itu harus antre mulai dari awal lagi, jadi tidak bisa berangkat pada tahun depan, melainkan antre hingga 14 tahun ke depan,” katanya. Namun, katanya, istri almarhum yakni Ny Nurul Chotimah binti Musnih (49) hanya mengalami penundaan

KEBUN BINATANG

Jumlah Orang Utan di KBS Berkurang SURABAYA- Jumlah orang utan di Kebun Binatang Surabaya (KBS) berkurang menyusul matinya seekor orang utan betina bernama Nanik berumur 12 tahun secara mengenaskan karena sakit hepatitis beberapa waktu lalu. “Jumlah orang utan di KBS saat ini tinggal sembilan ekor,” kata Humas KBS Agus Supangkat di Surabaya, Selasa. Kematian Nanik, kata dia, baru diketahui petugas KBS pada 21 September lalu. Berdasarkan hasil sementara dari otopsi yang dilakukan pihak KBS, ada gangguan hati dan tumor usus besar. Untuk memastikan penyebab kematiannya, pihaknya telah mengirim organ dalam ke laboratarium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. “Orang utan ini sudah lama menderita penyakit tersebut sehingga mendapatkan perawatan kesehatan dari kami. Ternyata Nanik harus menemui ajalnya pada 21 September lalu,” ujarnya. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebun Binatang Surabaya (PD KBS) Ratna Achjuningrum mengatakan selama September ini, satwa yang mati hanya orang utan. Kematian satwa itu karena penyakit yang diderita. “Orang Utan ini pemberian

seseorang ke KBS. Saya sendiri tak tahu kapan diserahkan ke KBS. Yang pasti saat diserahkan, kondisi orang utan itu sudah sakit sehingga mendapatkan perawatan kesehatan secara intensif dari KBS,” katanya. Disinggung soal rencana untuk menambah koleksi orang utan lagi, Ratna mengatakan pihaknya belum berpikir ke sana sebab saat ini jumlah orang utan cukup banyak yaitu sebanyak sembilan ekor. Dalam kesempatan tersebut, Ratna mengatakan beberapa hari lalu ada seekor rusa yang luka-luka. Ternyata rusa tersebut usai berkelahi dengan sesama karena berebut wilayah. “Sekarang rusa ini juga mendapatkan perawatan medis. Kondisinya sudah membaik karena lukanya tak begitu parah,” katanya. Pemerhati Satwa Surabaya, Singky Soewadji mengatakan pihaknya prihatin dengan kondisi tewasnya satwa KBS yang terus bertambah dan belum ada penangann secara serius, meski pengelolaannya dilakukan oleh Pemkot Surabaya. “Faktanya ada orang utan tewas, tapi pihak pengelola KBS yang dibentuk Pemkot Surabaya cenderung menutupi,” ujarnya. (ant/rah)

hingga tahun depan. “Jadi, istri almarhum masih bisa berangkat tahun depan jika menunda keberangkatannya, tapi ahli warisnya tidak bisa,” katanya. Selain almarhum, ada tiga calon haji yang dirawat di RS Haji Surabaya yakni Siti Rochma binti Mukidi (Kloter 20/Mojokerto) akibat terkena kanker thyroid, Sumilah binti Senen (Kloter 22/Mojokerto) akibat terkena hipertensi, dan Lilik Asmari binti Munadji (Kloter 24/Tulungagung) akibat terkena anemia. Hingga Kloter 28 yang masuk Selasa (24/9) siang, PPIH Embarkasi Surabaya juga memulangkan dua calon haji ke daerah asalnya, karena sakit dan hamil. Keduanya berasal

dari Kloter 14 yang seluruhnya dari Kabupaten Gresik dan seharusnya berangkat ke Madinah pada Rabu (18/9). “Calon haji asal Gresik yang dipulangkan karena sakit tumor selaput otak bernama Siti Khuzaifah binti Lasmari. Dia sempat dirujuk ke Rumah Sakit Haji Surabaya, tapi akhirnya dipulangkan untuk dirawat keluarganya,” katanya. Sementara itu, calon haji asal Gresik yang dipulangkan karena hamil bernama Jariah binti Jatim. “Dia sudah dipulangkan pada Rabu (18/9), tapi suaminya tetap berangkat ke Tanah Suci,” katanya. Calon haji yang hamil sebenarnya bisa menunaikan ibadah haji asalkan usia

kehamilannya tergolong aman yakni 14-26 minggu. “Usia kehamilan Jariah masih 4-5 minggu,” katanya, didampingi stafnya, Bagus Budiman. Sebelumnya, dua calon haji tertunda berangkat atau mengalami mutasi akibat sakit yakni Sunarti binti Ojek P dari Kloter 5/Tuban yang akhirnya berangkat dengan Kloter 12/ Jombang, lalu Umi Kulsum binti Moh Syuhud dari Kloter 15/Gresik yang akhirnya berangkat dengan Kloter 18/Mojokerto. Lain halnya dengan Kloter 26 dari Kabupaten Gresik yang berisi 443 calon haji dan lima petugas haji terdapat 12 orang calon haji yang menggunakan kursi roda. (ant/dik)

SURABAYA - Dua calon wakil wali kota Surabaya pengganti Bambang D.H., yakni Wisnu Sakti Buana dan Syaifudin Zuhri secara resmi menyerahkan berkas pencalonan ke Sekretaris DPRD Surabaya, Selasa. Wisnu Sakti mengatakan penyerahan berkas kali ini merupakan tindak lanjut dari surat yang ia terima dari panitia pemilihan pada Selasa pagi. Oleh karena itu ia berharap Panlih segera memproses begitu berkas telah diterima Panlih. “Ibarat orang daftar sekolah, saya langsung mendaftar begitu pendaftaran dibuka. Kan tidak mungkin saya daftar duluan ketika pendaftaran belum dibuka,” ujar Wisnu yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya. Terkait proses verifikasi, Wisnu menyatakan jika Panlih segera memprosesnya maka data yang diserahkan akan selesai dalam satu minggu. Sehingga pernyataan sejumlah anggota panitia pemilihan bahwa pemilihan wakil wali kota baru bisa dilakukan pada bulan November bisa lebih dipercepat. “Saya menyarankan agar panitia pemilihan menggandeng komisi pemilihan umum (KPU) yang telah dikenal berpengalaman,” ujarnya. Lebih jauh, pria yang juga ketua DPC PDIP Surabaya ini menegaskan bila tidak ada rivalitas atau kompetisi antara dirinya dengan Syaifudin Zuhri. Makanya siapapun yang terpilih nantinya tidak akan menjadi masalah bagi PDIP. “Tidak benar kalau ada yang mengatakan kami ini bersaing. Yang benar, kami ini adalah sama-sama kader PDIP,” ujarnya. Disinggung apakah berkas yang diserahkan para calon dapat menggugurkan salah satu kader yang diusung PDIP, secara tegas putra dari politisi senior PDIP Sutjipto ini mengaku tidak tahu. Sebab berdasarkan tata tertib (tatib) yang dibuat pansus, hanya disebutkan bila ada data yang kurang maka bisa disusulkan. “Tapi kalau disusulkan kemudian dinyatakan salah lagi, bisa saja dicoret dan diganti dengan nama baru. Dengan syarat, panlih langsung lapor pada ketua DPRD begitu juga PDP langsung me-

minta agar wali kota mengirimkan nama baru. Dan itu dikasih waktu 14 hari,” ujarnya. Sementara itu, calon Wawali lainya Syaifudin Zuhri meminta agar awak media ikut membantu PDIP agar apa yang menjadi hak PDIP dan seluruh anggota dewan bisa diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya. Mengingat posisi wakil wali kota merupakan hak PDIP selaku pengusung pasangan Wali Kota Surabaya Tri Tismaharini-Bambang DH. “Bagi saya sendiri, selaku Ketua FPDIP ini merupakan tanggung jawab besar yang harus segera diselesaikan dengan baik. Kalau ada yang mengatakan saya pernah menggelar konsolidasi dengan fraksi-fraksi, tolong sebutkan dan saya pernah ngomong apa,” ujar Syaifudin Zuhri. Sementara soal dipilihnya dirinya sebagai salah satu calon yang diusulkan sebagai calon wakil wali kota, anggota Komisi C DPRD Surabaya ini secara tegas mengatakan secara etika Wisnu Sakti Buana yang lebih berhak. Hal itu merujuk posisi Wisnu yang merupakan Ketua DPC PDIP. “Saya itu hanya pelengkap. Itu sesuai dengan aturan yang menyebutkan calon yang dikirim harus dua nama. Apalagi saya dengan pak WS mulai dari ranting kan selalu bersama. Meskipun dua orang, kita adalah satu badan,” kata politisi asal Surabaya barat ini. Sekretaris DPRD Surabaya, M. Afghani menyatakan akan segera menyerahkan berkas pencalonan wawali yang ia terima ke Panlih. Dengan harapan berkas yang ada bisa segera diterima. “Saya tidak bisa mastikan waktunya, tapi secepetnya akan saya serahkan,” kata M. Afghani. Menyikapi permintaan calon Wawali agar proses verifikasi bisa diselesaikan dalam waktu satu minggu, Sekretaris Panlih Sudirjo mengaku tidak bisa begitu saja mengabulkan. Sebab panitia pemilihan harus bertindak sesuai dengan Tatib yang dibuat pansus. “Kalau cepat tapi kemudian ada masalah, kan kami yang kena, Mas. Makanya, panlih juga perlu hati hati,” kata Sudirjo. (ant/rah)

DIDUGA CURI HP

Tetangga Melapor ke Polisi

SAMPANG - Tak terima dengan tuduhan tetangga lantaran anaknya diduga mencuri telepon genggam, Moqaddimah (42), warga Desa Panyerangan, Kecamatan Pangarengan, melapor-

kan pencemaran nama baik keluarganya ke Mapolres Sampang, Selasa (24/9) sekitar pukul 11.00. Rip (19), putra Yasid atau Hamamah (50), tetangga pelapor, Jumat (20/9) kehilan-

gan ponsel Nokia jenis C3. Fathoni Yusup (23) yang diduga mencuri ponsel Rip, saat ponsel tersebut hilang memeng ponsel yang mirip dengan yang hilang. Padahal, katanya, Fathoni baru saja

membelinya dengan cara tukar tambah. “Anak saya itu dituduh curi HP milik anaknya. Padahal itu HP Nokia C3 beli sendiri setelah HP Samsung ditukar tambah dengan Nokia

C3 di counter. Dari tanggal hilang sama tanggal beli saja lebih awal tanggal beli kan,” ucap Moqadimah (42) saat melaporkan. Pada saat itu, H Safiih (46) dan Srino langsung mengambil HP C3 dari tangan Fathoni di rumahnya. HP itu pun diakui oleh Rip (19). “Tiba-tiba HP milik anak saya itu (Fathoni) dirampas dan diakui bahwa benar HP-nya Rip. Wong bukti dari counter juga ada kkwitansinya. Maka dari itu saya sudah selesaikan secara baik dengan pihak terlapor malah sampai sekarang belum ada pengembalian, langsung saja saya lapor polisi,” katanya. Sementara itu, saat dikonfirmasi terhadap pemilik counter di monumen, Rosi menjelaskan memang benar jika pihak pelapor (Fathoni) datang ke counter miliknya pada Rabu (18/9) untuk tukar tambah HP Samsung Duos dengan Nokia C3. Itu pun sesuai dengan catatan buku keterangan penjualan. “Ya memang benar itu hp awalnya dari sini setelah TKT, catatannya juga ada,” jelasnya. Hingga kini aparat Polres sampang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dari keterangan korban atas laporan tersebut. (ryn/lum)


LINTAS JATIM

9

RABU 25 SEPTEMBER 2013 NO.0206 | TAHUN II

Madura Terancam Kekeringan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Lembaga Keuangan Mikro Harus Berbadan Hukum

Dewan Desak Pemprov Segera Siapkan Penanganan SURABAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur meminta intansi terkait untuk segera melakukan koordinasi guna mengurangi dampak kekeringan yang mulai mengancam sejumlah daerah di Jawa Timur. Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saat ini ada 10 daerah yang saat ini berada pada ambang ancaman kekeringan, antara lain, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Madiun, Lumajang dan Lamongan. Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Agus Dono kepada wartawan di Surabaya kemarin mengatakan, sudah saatnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi terkait untuk melakukan koordinasi untuk mengurangi dampak kekeringan yang mulai melanda sejumlah daerah. Perhatian pemerintah pusat dinilai masih kurang karena permintaan pembangunan embung belum direalisasi. "Harus segera dicarikan langkah untuk mengurangi dampak kekeringan. Antisipasi harus dipersiapkan sehingga tidak merembet ke masalah perekonomian," tegas Agus Dono. Menurutnya, sejak dulu pihaknya sudah meminta pada pemerintah pusat untuk membantu realisasi pembangunan embung-embung di daerah yang memiliki curah banyak. Embung tersebut sebagai cadangan irigasi disaat musim kemarau. “Sayangnya sampai saat ini pemerintah pusat tidak banyak merespon permintaan ini,” ujarnya. Maka itu untuk mengantisipasi kekeringan ini pihaknya meminta kepada pemerintah agar segera melakukan pemetaan, serta mengambil langkah seperti pemberian bantuan pompa air. “Komisi B kena dampaknya saja. Untuk mendesak dalam pembuatan embung jelas bukan tupoksi kami. Kita hanya menfasilitasi untuk mengkoordinasikan ke teman – teman di komisi yang membidangi infrastruktur,” tuturnya. Pemprov Jatim sendiri berencana membangun geomembran untuk menampung air hujan. Program tersebut dilakukan untuk mengurangi terjadinya kekeringan di beberapa daerah di Jatim. Menurut Gubernur Jawa Timur Soekarwo, sebenarnya ada 17 daerah yang berpotensial mengalami kekeringan, namun saat ini tinggal 10 daerah saja. Salah satu faktor yang memengaruhi berkurangnya kekeringan dikarenakan geomembran di daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan seperti Bojonegoro, Sampang, Probolinggo, Situbondo, Madiun, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Mojokerto dan Tuban. “Karena itu, setiap tahun pemprov akan membangun geomembran di daerah-daerah yang berpotensi kekeringan. Tahun ini, ada sekitar 100 geomembran yang akan dibangun begitu juga tahun depan,” ujarnya. Ditegaskannya, permasalahan kekeringan ini tidak bisa serta merta terselesaikan, dikarenakan air tanahnya diambil untuk pertanian. Untuk itu, program-program untuk menyelesaikan permasalahan kekeringan ini akan terus dibahas, mungkin ada solusi-solusi baru yang juga bisa digunakan dalam sistem pertanian. (han)

ant/anis efizudin

BUTUH BANTUAN AIR: Warga menata jeriken saat antre mendapatkan air bersih di sebuah sumber air yang mulai mengering di Karto Margo Mulyo, Tlogo Pucang, Temanggung, Jawa Tengah Selasa (10/9). Warga setempat mengaku kesulitan mendapatkan air bersih sejak dua bulan lalu akibat kemarau, mereka berharap mendapat bantuan air bersih dari pemerintah setempat.

SURABAYA - Lembaga keuangan mikro harus berbadan hukum paling lambat tahun 2015, kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Firdaus Jaelani. Kewajiban itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang akan berlaku mulai 8 Januari 2015, dua tahun sejak UU itu diundangkan, kata Firdaus kepada wartawan di Surabaya, Selasa (24/9). Ia mengemukakan OJK bersama Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Dalam Negeri akan melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum. "Data pasti terkait jumlah LKM di Indonesia memang belum ada, tapi diperkirakan lebih dari 500 ribu LKM dengan aset triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, pasti banyak juga yang belum memiliki badan hukum," katanya di sela-sela seminar dan sosialisasi UU LKM. Sesuai peraturan pelaksanaan UU, lanjut Firdaus, seluruh LKM harus sudah berbadan hukum paling lambat dua tahun setelah UU LKM diundangkan atau tahun 2015. Adapun kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman/pembiayaan dalam usaha skala mikro, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi dan pengembangan usaha. "Bentuk badan hukum LKM bisa berupa koperasi atau perseroan terbatas (PT). Kalau berbentuk PT, maka sahamnya paling sedikit 60 persen harus dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan," tambahnya. Apabila LKM memiliki kegiatan usaha di lebih dari satu kabupaten/kota, lembaga keuangan itu harus bertransformasi menjadi bank. Menurut Firdaus, LKM memiliki peran sangat penting dalam menunjang perekonomian nasional, terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi di tingkat kecamatan atau pedesaan. "Kami berharap LKM bisa menjadi ujung tombak perekonomian masyarakat dan barometer lembaga keuangan di pedesaan untuk membantu pelaku-pelaku UKM yang selama ini belum mengenal layanan perbankan. Ke depan, OJK juga akan mengadakan pelatihan tenaga pengawas di daerahdaerah," ujarnya. Untuk menjamin simpanan masyarakat, lanjut Firdaus, pemerintah daerah atau LKM dapat membentuk Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada LKM. "LPS bisa dibentuk pemda dan LKM kalau memang diperlukan. Tapi, demi memberikan jaminan kepada masyarakat, saya pikir LPS harus ada dan OJK juga akan terus mengawasi operasional LKM," tambahnya. (ant/dik)

CUACA

BMKG: Badai Pabuk Tak Pengaruhi Perairan Indonesia SURABAYA - Staf Informasi dan Data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Tanjung Perak Surabaya Eko Prasetyo mengemukakan, badai "Pabuk" yang kini muncul di utara Jepang tidak mempengaruhi cuaca, kecepatan angin dan ketinggian gelombang di perairan Indonesia. "Perairan Indonesia, khususnya Laut Jawa dan selatan

Jawa Timur cukup kondusif untuk aktivitas pelayaran. Posisi badai 'Pabuk' cukup jauh," kata Eko Prasetyo di Surabaya, Selasa (24/9). Menurut dia, badai "Pabuk" saat ini berada di 23 derajat Lintang Utara - 143 derajat Bujur Timur atau di utara Jepang. Sementara itu, kecepatan angin di Laut Jawa saat ini lebih dari 45 kilometer per jam dan tinggi gelombang sekitar

3 meter, sedangkan perairan di selatan Jatim kecepatan angin sekitar 40 kilometer per jam dan ketinggian gelombang 2,5 meter. Bahkan, ucap dia, dalam sepekan ke depan tinggi gelombang di perairan tersebut lebih kondusif lagi karena tinggi gelombang cenderung turun menjadi 2 meter. Pada bagian lain Eko juga mengemukakan bahwa

Jatim dan sekitarnya akan memasuki masa pancaroba pada pertengahan Oktober, sedangkan awal musim hujan tiap daerah berbeda mulai dasarian terakhir November hingga awal Desember. Ia memperkirakan, daerah di Jatim yang masuk musim hujan pada dasarian terakhir November adalah Jatim bagian barat dan selatan seperti Malang, Banyuwangi

dan Blitar, sementara yang masuk musim hujan awal Desember adalah daerah di pantai utara Jawa di antaranya Bojonegoro, Lamongan, Gresik dan Surabaya. "Pada pertengahan Oktober merupakan puncak panas karena pergerakan semu matahari ke selatan khatulistiwa. Semakin matahari ke selatan, semakin mendekati musim hujan," katanya, menambahkan. (ant/dik)

DOKUMEN KERJA

Fraksi Pertanyakan MoU Pengelolaan Sampah

ddy/koran madura

TERSANGKA: Kapolsek Gubeng menunjukkan tersangka ranmor Jaringan Suramadu beserta barang bukti.

PENCURIAN MOTOR

Polisi Menangkap Jaringan Suramadu SURABAYA - Abdul Aziz (19) dan Fadil ubaidillah (21) dua pemuda asal Ds Madulung kec. Omben Sampang Madura, ditangkap satuan Reskrim Polsek gubeng saat akan beraksi dikawasan Jl Kertajaya Surabaya. Kedua pemuda pengangguran tersebut, mengaku melakukan aksinya setiap hari selasa, dan selalu mengincar kendaraan dipinggir jalan. Mereka berboncengan mencari mangsa, merasa aman, Aziz yang berperan sebagai eksekutor segera merusak kontak motor dengan kunci "T" yang sudah disiapkan. "Selama ini saya selalu bersama Fadil, kami baru melakukan dua kali," ujar Aziz. Menurut keterangan kedua

tersangka, motor curian mereka bawa melintasi suramadu, kemudian menjualnya di Madura. "Sudah ada orang yang menunggu hasil curian kami di Madura," tambah Aziz. Nama penadah yang sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah Toni. Dua motor hasil kejahatan tersangka sudah dibeli Toni,masing-masing , seharga Rp.3 juta. Dari tangan kedua tersangka, polisi dapat mengamankan 1 unit Sepeda motor Satria L 5205 YO beserta STNK atas nama Pretty Citra Lestari, yang menjadi alat transportasi saat melakukan kejahatan, 1 unit Kunci T, kaos dan celana hasil kejahatan dan uang tunai 300 ribu.

Kapolsek Gubeng, Kompol Rachmat Sumekar menyatakan, tersangka berhasil diamankan karena kepergok saat melakukan aksinya." tersangka berhasil diamankan oleh satuan reskrim yang sedang melakukan patroli. Awalnya petugas patroli curiga terhadap gerak- gerik tersangka. Petugas mengintai tersangka, dan saat mereka beraksi, petugas langsung menyergapnya." tegas Racmat. Rahcmat menambahkan bahwa tertangkapnua tersangka menjelaskan banyaknya motor curian yang diduga mengalir ke Madura. Dua tersangka tersebut diharapkan dapat menjadi kunci untuk membongkar jaringan ranmor suramadu.(ddy)

SURABAYA - Dua fraksi di DPRD Surabaya mempertanyakan salinan dokumen kerja sama atau MoU pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir, Benowo Surabaya antara pemkot dengan investor PT Sumber Organik yang hingga kini belum diberikan ke DPRD Surabaya. Dua Fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Gabungan Amanat Persatuan Kebangkitan Indonesia Raya (Apkindo). Pernyataan kedua fraksi tersebut disampaikan langsung dalam pandangan umum fraksi-fraksi di rapat paripurna DPRD Surabaya, Selasa. Selain itu juga disampaikan lewat surat tertulis yang ditujukan ke Ketua DPRD Surabaya. “Pada 10 September lalu, Apkindo sudah kirim surat ke

Ketua DPRD Surabaya agar mendapat salinan kerja sama TPA Benowo, sebelum itu juga sudah kirim. Jadi dua kali kami sudah mengirim surat,” kata Sekretaris Fraksi Apkindo Sudirjo saat membacakan pandangan umum. Menurut dia, tentang tata cara kerja sama sebagaimana peraturan yang brlaku, Wali Kota Surabaya wajib menyampaikan kerja sama dengan pihak investor kepada menteri, gubernur, hingga DPRD. “Namun surat itu tidak mendapatkan tanggapan dari dari Ketua DPRD Surabaya,” katanya. Oleh karena itu, lanjut dia, Apkindo tidak ikut bertanggung jawab jika di kemudian hari, kerja sama pengelolaan sampah TPA Benowo akan dipersoalkan secara hukum. Hal sama juga diungkapkan Anggota Fraksi PKS

Fatkhur Rohman dalam pandangan umumnya. Ia mengatakan penambahan anggaran pengelolaan sampah dalam perubahan KUA PPAS 2013 dari Rp57 miliar menjadi Rp61 miliar membebani keuangan daerah karena hingga saat ini kerja sama antara pemkot dan PT SO belum ada manfaat yang bisa dirasakan masyarakat setempat. Bahkan bau sampah hingga saat ini masih dikeluhkan warga setempat, begitu juga dengan pembangunan infrastruktur yang belum tampak. “Selain itu, rencana perjanjian kerja sama antara pemkot dan PT SO seharusnya mendapatkan persetujuan DPRD karena sifatnya membebani daerah,” ujarnya. Hanya saja, lanjut dia, rencana kerja sama tersebut sampai saat ini belum didapat

DPRD Surabaya. “FPKS belum tau soal kerja sama itu, tujuan dan obyek kerja sama seperti itu. Maka kami menilai perjanjian tidak sesuai,” katanya. Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya M. Machmud membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari fraksi Apkindo dan PKS yang menanyakan soal salinan dokumen kerja sama pemkot dan PT SO. “Kalau Apkindo sudah lama menyerakan waktu lalu, PKS baru-baru ini,” katanya. Ia mengatakan bahwa surat tersebut sudah ditindaklanjuti dengan menanyakan langsung ke Pemkot saat rapat badan musyawarah (banmus) DPRD beberapa waktu lalu. Hanya saja, Pemkot Surabaya baru menjanjikan akan diberikan salinan dokumen perjanjian dalam waktu dekat ini. (ant/dik)

IBADAH

50 Calon Haji Asal Madiun Batal Berangkat MADIUN - Sebanyak 50 orang dari 259 calon haji asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur, batal berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini karena beberapa alasan. Pelaksana Tugas Kasi Haji dan Umrah, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Madiun M.Tafrikhan, Selasa mengatakan, sejumlah alasan tersebut di antaranya karena imbas pembatasan kuota haji oleh Pemerintah

Arab Saudi, dan juga karena mengundurkan diri. “Dari 50 calon haji yang batal berangkat tersebut, 46 orang di antaranya disebabkan karena pembatasan kuota haji dan empat orang lainnya karena mengundurkan diri,” ujar M.Tafrikhan kepada wartawan. Dengan demikian, lanjutnya, jumlah calon haji asal Kabupaten Madiun yang berangkat menunaikan ibadah

haji tahun ini mencapai 209 orang. “Para calon haji tersebut akan diberangkatkan ke embarkasi Juanda pada Selasa 24 September 2013 atau siang ini, dan dilepas langsung oleh kepala daerah serta keluarga masing-masing. Mereka tergabung dalam kelompok terbang 31 gelombang II dan berbarengan dengan calon haji dari Ngawi dan Surabaya,” terangnya.

Menurut dia, segala keperluan para calon haji tersebut telah siap. Mulai dari keperluan paspor, visa, kegiatan manasik haji, dan juga pemeriksaan kesehatan masing-masing calon haji. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Soelistyo Widyantono, mengatakan pemeriksaan kesehatan telah dilakukan di puskemas dan rumah sakit umum daerah setempat. (ant/dik)


10

LINTAS JATIM

RABU 25 SEPTEMBER 2013 NO.0206 | TAHUN II

SENGKETA TANAH

Petugas BPN Tak Boleh Sakiti Rakyat SURABAYA Kepala Badan Pertanahan Nasional Hendarman Supandji menegaskan bahwa petugas BPN tidak boleh menyakiti rakyat dalam sengketa tanah, seperti bersikap lamban, memperlambat penanganan, atau sengaja "memelihara" sengketa tanah itu. "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi amanah untuk memimpin BPN, beliau memerintahkan saya untuk menyelesaikan dua hal yakni percepat penyelesaian sengketa tanah dan berikan sertfikat tanah kepada petani," katanya di Surabaya, Selasa (24/9). Setelah menjadi inspektur upacara Hari Agraria Nasional ke-53 di lapangan Makodam V/Brawijaya, Surabaya, mantan Jaksa Agung itu mengaku sudah melakukan "ekspose" (gelar kasus) sengketa tanah di Kantor Pertanahan Surabaya I dan Kantor Pertanahan Surabaya II pada Senin (23/9). "Saya menemukan sikap petugas yang tidak profesional, karena ragu-ragu, takut salah, dan takut dikriminal-kan, karena itu saya minta petugas BPN untuk tidak ragu-ragu atau takut salah, asalkan berpegang teguh pada aturan dan tidak menyimpan kepentingan pribadi," katanya. Menurut dia, sikap KKN justru akan menambah ruwet penyelesaian sengketa tanah. "Ada sengketa tanah di Surabaya yang berlangsung sejak tahun 1971. Artinya, sengketa tanah itu dipelihara selama 42 tahun, padahal kalau profesional bisa selesai dalam 2-3 bulan," katanya. Di hadapan pimpinan BPN dari seluruh Indonesia,

ia meminta seluruh jajaran BPN untuk mematuhi empat perintah, yakni bekerja sesuai dengan peraturan, lalu bekerja lebih keras untuk meningkatkan Laporan Keuangan dari WTP Dengan Paragraf Penjelas menjadi WTP. Selain itu, ia memerintahkan untuk bekerja dengan "Hati Nurani" untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab

Saya menemukan sikap petugas yang tidak profesional, karena ragu-ragu, takut salah, dan takut di-kriminalkan, karena itu saya minta petugas BPN untuk tidak raguragu atau takut salah, asalkan berpegang teguh pada aturan dan tidak menyimpan kepentingan pribadi,”

Hendarman Supandji Kepala BPN

dalam menindaklanjuti temuan dan masukan dari KPK, BPK, BPKP, UKP4, Komnas HAM, Ombudsman, dan Inspektorat utama. "Jadi, jangan memberi pelayanan yang menyakitkan masyarakat, tapi berilah pelayanan yang cepat, murah, sederhana, dan pasti. Untuk petugas yang berkeja secara profesional akan ada reward, tapi petugas yang bekerja

tidak profesional akan mendapat sanksi," katanya. Dalam kurun waktu sejak Juli 2012 hingga September 2013, pihaknya telah menertibkan 164 pegawai BPN yakni 58 orang dengan hukuman berat, 28 orang dengan hukuman sedang, dan 78 orang dengan hukuman ringan. "Untuk 58 orang dengan hukuman berat itu meliputi 16 orang yang mengalami pemberhentian tidak dengan hormat (dipecat), 23 orang yang mengalami pemberhentian dengan hormat (permintaan), 11 orang dengan pembebasan dari jabatan (nonaktif), dan delapan orang dengan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun," katanya. Selain upacara dan "ekspose", Hari Agraria Nasional ke-53 juga diperingati dengan penyerahan 59 sertifikat tanah secara simbolis kepada perwakilan masyarakat, TNI, Polri, dan instansi pemerintah di Lapangan Candrawilwatikta, Pandaan, Pasuruan, Rabu (25/9). "Penyerahan 59 sertifikat secara simbolis itu akan dilakukan Menkopolhukam Djoko Suyanto," kata Kepala Kanwil BPN Jatim Deddy Setiady di sela-sela mendampingi Hendarman Supandji meresmikan inovasi layanan pertanahan secara 'online' di Kantor Pertanahan Surabaya II (23/9). Inovasi layanan pertanahan yang dimaksud antara lain layanan cepat (quick services), hari Sabtu buka (saturday open), layanan tujuh menit (lantum), BPN Go Mobile, dan Kios K yang melayani seputar informasi pertanahan kepada pengunjung kantor itu. (ant/dik)

ant/widodo s. jusuf

SIDANG PEMILUKADA JATIM: Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kanan) selaku pihak terkait didampingi kuasa hukum bersiap menghadiri sidang pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilukada (PHPU) Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (24/9).

Karsa Menyiapkan Jawaban Gugatan di MK SURABAYA - Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf mengaku sudah menyiapkan jawaban dalam sidang gugatan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) di Mahkamah Konstitusi terkait materi tentang dugaan penggunaan APBD Jawa Timur. “Kami sudah konsultasi dengan Biro Hukum Depdagri, Prof. Hudan. Bahkan dia siap jelaskan penggunaan APBD Jatim sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan melalui legal surat kalau diperlukan,” ujar Soekarwo ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (24/9). Di MK hari ini digelar sidang perdana menyangkut gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jawa Timur oleh Pasangan “Berkah” selaku penggugat. Sedangkan, pihak tergugat yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim dan “Karsa” sebagai pihak tergugat terkait.

Dijadwalkan sidang di Jakarta dimulai pukul 14.00 WIB. Menurut Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo, materi gugatan pasangan “Berkah” meliputi tiga hal, yakni soal proses demokrasi, fungsi KPU Jatim selaku penyelenggara Pemilukada Jatim, dan dugaan penggunaan APBD Jatim oleh pasangan calon tertentu. Pihaknya menjelaskan penggunaan APBD Jatim itu mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plaform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan disahkan dalam Peraturan Daerah

(Perda) melalui persetujuan Depdagri terlebih dulu. Ketika disinggung alasan pelanggaran bantuan sosial (Bansos) melalui dana hibah angkanya naik, Pakde Karwo menegaskan bahwa dana Bansos pada 2012 besar karena ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN (Dekonsentrasi) yang dititipkan ke provinsi sebesar Rp2,8 triliun. Sedangkan pada 2013, dana Bansos naik lagi menjadi Rp4,9 triliun karena ada tambahan untuk Pemilukada sebesar Rp 800 miliar, kemudian untuk bantuan keamanan Pemilukada untuk TNI dan Polri, bantuan hibah ke KONI dan bantuan sosial melalui Jasmas anggota DPRD Jatim. “Kami yakin tuntutan diskualifikasi kepada pasangan ‘Karsa’ karena diduga menggunakan dana APBD untuk pemenangan Pemilukada itu tak berdasar. Sebab, penggunaan APBD Jatim itu sudah

sesuai aturan perundangan atau legal,” kata dia. Kendati posisi hanya menjadi Tergugat Terkait pada gugatan PHPU yang diajukan pasangan “Berkah” ke MK, namun pihaknya juga menyiapkan bukti-bukti untuk menjawab sekaligus menepis gugatan tersebut. Bahkan, lanjut dia, tuduhan kecurangan di Bondowoso menyangkut tingginya angka partisipasi pemilih itu tidak benar. Karena faktanya penduduk setempat yang bekerja di Kalimantan pada pulang bertepatan dengan lebaran. “Saksi pasangan penggugat di TPS itu juga siap menjadi saksi di sidang MK jika memang diperlukan,” kata Wakil Ketua DPP Partai Demokrat tersebut. Sementara itu, pada sidang perdana kali ini, Soekarwo memastikan akan hadir bersama pasangannya, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul. (ant/dik)

GLUGOSA

Produksi Gula Nasional Diprediksi Turun 10-20 Persen ddy/koran madura

SEBELUM DIMUSNAHKAN: BNNP saat menguji barang narkotika sebelum dimusnahkan, Selasa (24/9) kemarin.

NARKOTIKA

BNNP Musnahkan Ekstasi dan Sabu SURABAYA Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim, memusnahkan barang bukti narkoba jaringan madiun dengan tersangka Benni, bandar besar yang melibatkan Sujani Sima (istri) dan Edi Simon (Anak), Selasa (24/9). Barang bukti yang d musnahkan dengan cara dibakar yakni 123.80 gr shabu, 2633 butir extacy dan 180 butir happy five. Seluruh barang haram tersebut dimusnahkan di kantor BNNP Jatim Jl. Ngagel Madya V/ 22 Surabaya. Pemusnahan tersebut, dihadiri oleh perwakilan reskoba polda Jatim, Kejaksaan, Pengadilan negeri, Dinkes, Labfor jatim. Seperti diberitakan sebelumnya, narkoba jaringan Narkoba lapas Madiun ditangkap hasil pengembangan penangkapan Sueb (23) di Jl Dukuh kupang Barat (6/9/2013) sekitar pukul 18.00 WIB, yang berperan sebagai kurir jaringan lapas Lowok Waru malang. Dari keterangan Sueb, didapatkan informasi keterlibatan Sujani Sima yang berperan sebagai penyandang dana, ponidi (62) penjaga gudang (narkoba), Andy (26) pemilik yang juga anak dari Benni, serta

Edi Simon (54) berperan sebagai penjaga gudang sekaligus pengedar. “Yang menarik adalah para tersangka selalu mencari peluang, dimana membuat narkotika di area abu abu, bukan narkotika atau psikotorapika, stelah turunan dari kafinon, yang efeknya lebih berat dari extacy, pengguna akan terbawa halusinasi,” ujar Kepala BNNP Jatim Iwan A Ibrahim Salah satu jenis narkoba baru yang mereka produksi adalah ganja sintetis. Ganja ini sangat berbeda dengan ganja pada umumnya,karena sudah diproses dalam bentuk kapsul. “Pemakai ganja sintetis tidak perlu lagi mencampurnya dengan tembakau untuk dibakar dan dihisap. Pemakai tinggal menelannya. Dampaknya jauh lebih hebat dari ganja biasa, karena dicampur dengan bahan lain, sehingga pengguna mabuk dan berhalusinasi,” tambah Iwan. Lebih lanjut Iwan menjelaskan bahwa banyak faktor kecelakaan akhir-akhir ini disebabkan pengaruh narkoba jenis ini. “Halusinasi tersebut mengakibatkan pengguna rawan kecelakaan,” ujarnya. Tingginya resiko peng-

guna narkoba jenis tersebut ternyata tidak menyurutkan niat pengguna narkoba untuk menkonsumsinya. “Banyak pengguna menyukai narkoba jenis baru tersebut, karena cara konsumsinya mudah. Selain itu dianggapnya petugas belum mengetahui bahwa kapsul tersebut ganja,” paparnya. Iwan menyatakan bahwa BPPN akan terus mengembangkan kasus tersebut, hingga jaringan yang lebih besar bisa terungkap. BPPN juga sudah menangkap satu lagi bandar besar, namun masih dalam proses pengembangan. “Kami menangkap seorang bandar besar, tapi jangan diungkap dulu identitasnya, nanti bisa lari semua jaringannya,” pesannya. Sementera itu, terkait pemusnahan barang bukti yang dihadiri beberapa instansi terkait, merupakan bahwa BNNP tidak pernah melakukan pengurangan barang bukti. “Kalau pihak lain tidak hadir, nanti kami dicurigai. Karena itu polisi juga harus hadir. dan sebelum di musnahkan kita lakukan pengecekan ulang, dan ini merupakan standart kami dalam setiap pemusnahan barang bukti” tambah Iwan.(ddy)

SURABAYA - Produksi gula nasional pada musim giling tahun ini diprediksi turun berkisar 10-20 persen dibanding 2012, sebagai dampak terjadinya anomali iklim yang ditandai dengan hujan berkepanjangan di sejumlah wilayah pabrik gula. Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Aris Toharisman kepada wartawan di Surabaya, Selasa (24/9), mengungkapkan dengan sisa waktu giling yang tinggal tiga bulan, produksi gula maksimal yang bisa dicapai sekitar 2,3 juta ton. "Kalau musim lalu produksi gula mencapai 2,6 juta ton, tahun ini dipastikan turun. Hujan berkepanjangan yang turun di sebagian besar pabrik gula sejak awal giling pada Juni 2013 menjadi penyebabnya," katanya usai diskusi "Anomali Iklim 2013: Dampaknya terhadap Penurunan Produksi Gula dan Antisipasinya". Bahkan, lanjut Aris, curah hujan cukup tinggi terus berlanjut hingga pertengahan Agustus 2013 sehingga menghambat aktivitas budidaya tebu. Sementara dalam keadaan normal, saat memasuki awal giling tebu pada Mei dan Juni, hujan sudah reda dan kemarau mulai tiba. "Produksi sebanyak 2,3 juta ton baru mencukupi 40 persen kebutuhan gula nasional. Artinya, program swasembada gula masih menjadi mimpi yang harus diperjuangkan secara serius," tambah Aris, yang juga Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi). Menurut ia, anomali iklim

selama musim giling tebu juga terjadi pada 2010 dan dampak hujan berkepanjangan biasanya akan berlanjut pada tahun berikutnya. Data pada 2011 mencatat produksi gula nasional hanya sekitar 2,26 juta ton atau sedikit lebih rendah dari musim giling 2010 sejumlah 2,28 juta ton. "Tebu yang tidak bisa ditebang tepat waktu dan sulit dirawat selama hujan pada tahun ini, dipastikan bisa menurunkan hasil gula pada tahun depan," ucapnya. Aris menambahkan siklus anomali iklim tampaknya makin pendek dan tidak bisa diramalkan secara tepat. "Bila sebelumnya musim hujan panjang terjadi tahun 1998, kemudian berulang pada 2010 atau 12 tahun kemudian, kini pengulangan hanya dalam kurun waktu tiga tahun," paparnya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

(BMKG) pada sekitar Februari 2013 memprediksi kemarau tahun ini berjalan normal. Namun, prediksi tersebut direvisi pada akhir Mei lalu dengan prakiraan hujan masih akan turun hingga Agustus. "Sekitar lima hari lalu, BMKG memperkirakan hujan di sebagian wilayah Indonesia akan lebih maju dibandingkan rata-rata periode 1981-2010. Padahal, petani berharap kemarau yang kini mulai berlangsung bisa lebih panjang agar giling tebu berjalan optimal," ujarnya. Biaya Tambahan Kepala Bidang Pengembangan Usaha PT Perkebunan Nusantara XI, Adig Suwandi, mengatakan dampak hujan berkepanjangan juga menambah biaya tebang dan angkut tebu serta pemrosesan gula. "Dalam kondisi hujan, proses tebang dan angkut tebu relatif sulit dan mahal. Sedikitnya diperlukan

tambahan ongkos Rp2.000 per kuintal untuk tebang dan angkut tebu ke pabrik gula, sementara harga gula lelang cenderung turun. Kondisi ini sangat menyulitkan petani tebu," katanya. Adig menambahkan masih tingginya curah hujan menyebabkan kadar gula dalam tebu atau rendemen turun. Hingga pekan kedua September, rata-rata rendemen pabrik gula lebih rendah 0,5-1 poin dibanding kurun waktu sama tahun lalu. "Kalau giling tahun lalu rendemen rata-rata bisa 7,5 persen, kali ini turun menjadi 6,5 persen," tambahnya. Mengenai langkah memaksimalkan produksi di sisa waktu giling, Aris Toharisman mengatakan harus ada perbaikan manajemen tebang, muat dan angkut tebu, selain juga operasional pabrik gula perlu dibenahi dan giling diupayakan berjalan lancar sesuai dengan kapasitasnya. (ant/dik)

ant/herka yanis pangaribowo

PANEN TEBU: Pekerja mengangkut tebu yang dipanen di ladang persawahan beberapa hari yang lalu.


PROBOLINGGO

11

RABU 25 SEPTEMBER 2013 NO.0206| TAHUN II

JELANG IDUL ADHA

Harga Besi Tua Normal PROBOLINGGO - Menjelang Idul Adha, harga besi tua masih terlihat normal. Hal ini diungkapkan salah seorang pedagang besi tua, Syaifullah Yunarto kepada wartawan, Selasa (24/9). “Harga besi tua itu berbeda dengan harga sembako,” katanya.

Syaifullah menjelaskan, sejak beberapa pekan ini harga besi tua sebesar Rp.4000 perkilo di pasaran. Untuk mendapatkan barang bekas besi tua, mantan Ketua Anshor Kabupaten Probolinggo itu menembus kemanamana. Bahkan, sampai ke luar Jawa untuk mendapatkan barang. Menurut dia, harga besi tua tidak terpengaruh meskipun kini kondisinya menjelang hari raya Idul Adha. “Tidak ada dampak meskipun menjelang Idul Adha. Semua barang bekas harganya normal,” terang dia. Harga besi tua baru berdampak jika stok barang

di pabrikan melimpah. Sehingga pemilik modal bisa diuntungkan. “Kalau stok pabrikan melimpah, pemilik modal bisa menyimpan barang.”Begitu harga naik, mereka kemudian menjualnya ke pabrikan,” kata mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo itu. Melihat normalnya kondisi harga barang bekas berupa besi tua itu, peluang pedagang untuk meraup untung semakin prospek. Sebab pengaruh harga tidak bergantung dengan kondisi apapun. Termasuk kondisi perpolitikan yang ada di Indonesia. “Tidak berdampak sama sekali. Kecuali barang di pabrikan melimpah. Itu saja,” tandasnya. Syaifullah menjelaskan, sejak beberapa pekan ini harga besi tua sebesar Rp.4000 perkilo di pasaran. Untuk mendapatkan barang bekas besi tua, mantan Ketua Anshor Kabupaten Probolinggo itu menembus kemana-mana. Bahkan, sampai ke luar Jawa untuk mendapatkan barang. “Di Probolinggo sekarang agak sulit mencari barang bekas berupa besi tua dalam jumlah banyak,” imbuh dia. Karena sulitnya barang didapat, dia terpaksa harus mencari ke luar luar daerah, bahkan sampai luar pulau Jawa.(ugi).

JOB FAIR DISNAKER PASURUAN. Sejumlah pencari kerja melihat informasi dengan pada papan informasi perusahaan, yang membuka lowongan kerja dalam acara job fair, yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten Pasuruan, di The Taman Dayu, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jatim, Selasa (24/9). Job Fair tersebut didukung oleh 54 perusahaan serta membutuhkan sebanyak 4725 lowongan kerja.

Pasti Model Coblos

CUACA TAK MENENTU

Petani Tembakau Pilih Tanam Jagung

Dalam Surat Suara Tak Ada Foto PROBOLINGGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan beberapa perubahan dalam pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang. Salah satunya terkait model teknis pemberian hak suara yang akan kembali pada model pencoblosan. “Nanti pemilih dalam memberikan hak suaranya pada kertas pemilihan, tidak lagi dengan cara mencentang tanda gambar. Tetapi kembali dengan cara sebelumnya, yaitu mencoblos,” ujar Komisioner KPU, Kabupaten Probolinggo, Jakfar Shodik, selasa (23/9). Jakfar Shodik mengatakan, sistem pemungutan suara pada Pileg 2014 mendatang, sedikit berbeda dengan pemilu 2009. Jadi sistem mencotreng, pada pesta demokrasi mendatang tak lagi digunakan, pemilih akan mengunakan coblos sebagi sistem menentukan pilihannya. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo, Jakfar Shodik,

membenarkan rencana perubahan sistem pemungutan suara dari mencontreng kembali mencoblos. Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk memudahkan pemilih sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam perhitungan suara. “Halhal seperti ini akan kita sosialisasikan terus kepada masyarakat untuk memberi pemahaman yang utuh tentang substansi pemilu dan teknis kepemiluan. Pemahaman substantif berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional warga untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik pada pemilu 2014,”terang Jakfar Shodik. Jakfar Shodik menam-

bahkan, sebagaimana diatur Pasal 154, perubahan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang berbunyi, pemungutan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon pada surat suara.“Jadi sistemnya akan mencoblos dalam menetukan pilihan calon legislatifnya,”paparnya. Pada prinsipnya, lanjut dia, sah tidaknya surat suara ditentukan berdasar hasil pemungutan suara oleh jiwa pemilih dengan menggunakan peralatan yang telah disediakan di bilik suara. Karena alat yang digunakan harus menggunakan alat yang disediakan oleh KPU. Kalau yidak menggunakan alat tersebut surat suaranya bisa tidak sah. “Misalnya surat suara itu ‘dicoblos’ dengan sulutan rokok, jelas tidak sah. Sebab alat di bi-

lik suara bukan seperti itu ,”terangnya. Selain menggunakan sistem coblos surat suara juga tidak ada foto caleg. Menurutnya, dalam surat suara hanya ada nama dan nomor urut caleg sesuai daerah pemilihan masingmasing serta nama partai politiknya.”Jadi aturan tersebut seperti pada pemilu legisalatif 2009 lalu,” ucap Jakfar Shodik. Sementara itu salah satu pengurus DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Supriadi mengatakan, dia akan mengikuti ketentuan peraturan yang telah ditetapkan nantinya. Namun, dia berharap, aturan tersebut dapat diaplikasi secara baik oleh pemilih,. “Sistem contreng pemilih akan lebih mudah dalam menetukan pilihannya karena sistem contreng sering dilakukan ketika mengikuti sebuah proses pemilu, baik pilkada maupun pilpres,”pungkas Supriadi. (hud).

DUA PULUH TAHUN

Ronggojalu Jadi Aset Emas

PROBOLINGGO - Sumber mata air Ronggojalu, Kabupat-

en Probolinggo bisa menjadi aset emas untuk meningkat-

kan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, keberadaan sumber mata air tersebut diprediksi bakal menjadi aset emas dalam kurun waktu dua puluh tahun yang akan datang. “Sumber mata air Ronggojalu itu bisa menjadi aset emas untuk daerah,” kata Dirut PDAM Kota Probolinggo, Lukman Cahyono kepada wartawan, Selasa (24/9). Menurut dia, sumber mata air Ronggojalu tidak hanya dimanfaatkan untuk aliran PDAM Kabupaten, namun juga dimanfaatkan aliran PDAM Kota Probolinggo. “PDAM Kota Probolinggo saja mengambil air dari sana,” terang dia. Lukman Cahyono menjelaskan, di Kota Probolinggo terdapat beberapa sumber mata air. Seperti di Kelurahan Sumber Wetan, di Kelurahan Tisnonegaran dan Kelurahan Jrebeng. Namun karena keluarnya air dari sumber tersebut kecil, PDAM Kota terpaksa mengambilnya dari aliran sumber mata air Ronggojalu. “Debit airnya terlalu kecil

sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan yang ada di Kota. Sehingga PDAM Kota selama ini memasoknya dari Ronggojalu,” timpalnya. Di sumber mata air Ronggojalu tersebut, debit airnya mencapai ribuan liter per-detik. Sehingga Ronggojalu tidak akan kehabisan air, meskipun telah dipasok oleh PDAM Kabupaten dan Kota. Melihat derasnya debit air, Ronggojalu akan menjadi incaran para investor. “Itu bisa saja terjadi untuk tahuntahun mendatang. Tergantung daerah untuk mempromosikannya,” ungkapnya. Berdasarkan data, Ronggojalu tidak hanya menjadi sumber mata air yang dibutuhkn oleh masyarakat lewat saluran PDAM. Namun juga menjadi salah satu obyek wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo. Bahkan Ronggojalu yang berada di Desa Banjar Sawah, Kecamatan Tegalsiwalan itu, hampir setiap hari dikunjungi oleh wisatawan lokal.(ugi).

PROBOLINGGO Petani tembakau kerap rugi dalam menanam tembakau. Keuntungan yang mereka dapatkan seringkali jauh dari impian. Selain ancaman cuaca yang menurunkan kualitas tembakau, harga jual juga tidak bisa ditentukan petani yang memproduksi. Belum lagi, akibat cuaca yang masih belum menentu, para petani di daerah sentra tembakau lebih memilih menanam jagung, yang tidak beresiko gagal panen. Hal itu karena masih adanya hujan di musim kemarau, tanaman tembakau akan mudah rusak. Para petani khawatir mereka akan gagal panen jika memaksakan tetap menanam tembakau. Sakoni (45), petani asal Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo mengatakan, dirinya memilih untuk menanam jagung daripada tembakau. Meski diakuinya keuntungan menanam jagung lebih kecil, namun jagung tidak banyak mengandung resiko kegagalan dibanding tembakau. “Jika masih ada hujan, tanaman tembakau bisa rusak. Meski kadang bisa panen, namun harga jualnya sangat rendah. Saya tetap berharap jagung yang saya tanam ini

membuahkan hasil yang sempurna, ketimbang saya harus memikirkan tanaman yang rusak gara-gara cuaca,,”ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/9). Menurutnya, lahan yang dimilkinya seluas 1 hektare itu memang sengaja ditanami jagung, karena menurutnya pada tahun ini hasil panen jagung lebih memuaskan dari pada tanaman lainnya, dan 15 hari lagi jagungnya akan dipanen. ”Saya mengikuti arus cuaca, akalau cuaca seperti sekarang ini menurut saya lebih cocok tanam jagung. Kalau saya tanam tembakau, yang jelas saya sudah merasakan kerugian yang banyak,”papar Sakoni. Meskipun panen jagung belum didapat, Sakoni mengaku, jagung yang ditanamnya sudah terlihat bagus dan tidak perlu dikhawatirkan. Disinggung tentang harga jagung sekarang, ia menyebutkan, harga jagung sekarang tidak terlalu tinggi, tapi bagi saya itu sudah harga yang bagus. “Harganya berkisar Rp 2.700 sampai Rp 2.900 untuk jagung pipil kering dengan Kadar Air 17%. Kalau dibanding dengan hasil tanam tembakau akibat cuaca yang tak menentu , saya yakin lebih besar hasil penjualan jagung. Harapan saya, mudah-mudahan harga jagung sekarang bisa naik lagi,” tu-

turnya. Memahami Musim Tak hanya Sakoni, yang banting setir menanam jagung. Aris (35) petani tembakau yang bertahun-tahun menanam tembakau di wilayah Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, mengakui bahwa kecamatannya merupakan salah satu dari tujuh kecamatan sebagai sentra penghasil tembakau. Namun karena curah hujan masih cukup tinggi, tidak banyak petani yang berani menanam tembakau. “Karena cuaca yang masih tidak menentu, susah untuk ditanami tembakau. Padahal jika berhasil, keuntungan tembakau cukup tinggi. Perkilonya bisa dijual hingga Rp 30 ribu,” tegasnya. Bagi daerah yang kadar airnya rendah, seperti kecamatan bagian atas, para petaninya masih berani untuk menanam tembakau. Sementara di daerah bawah, banyak petani yang mengalihkan pola tanam ke jagung, padi atau kacang hijau. “Menanam jagung lebih ekonomis, masih lebih rendah dibanding tembakau. Hanya saja jika memaksakan diri untuk menanam tembakau, petani akan mengalami kerugian saat turun hujan. Makanya, peluang ini saya manfaatkan sebaikbaiknya,”pungkas Aris. (hud).

BANTING SETIR, Hamparan tanaman jagung petani di wilayah Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo setelah tidak menanam tembakau karena cuaca tak menentu.


12

EKONOMI

RABU 25 SEPTEMBER 2013 NO.0206 | TAHUN II

PENGAMBILALIHAN INALUM

Pemerintah Siap Bawa ke Arbitrase JAKARTA- Pemerintah Indonesia dan PT Nippon Asahan Aluminium (NAA) belum juga mencapai titik temu soal selisih taksiran nilai soal pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Masalah ini membuat pengambilalihan pabrik aluminium itu belum bisa dieksekusi. Karena itu, pemerintah Indonesia akan membawa kasus pengambilalihan 58,88 persen saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) ke badan arbitrase internasional. “Tentu kami tidak bisa hanya berpegang pada perhitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Kita nanti ke arbitrase, sebagai salah satu cara,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (24/9). Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan alokasi anggaran untuk mengambil-alih Inalum maksimal Rp7 triliun. Dana senilai Rp2 triliun dari APBN-P 2012, sedangkan sisanya dianggarkan pada APBN-P 2013. Saat ini komposisi kepemilikan Inalum adalah Pemerintah Indonesia sebesar 41,12 persen dan Nippon Asahan Aluminium 58,88 persen. Berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada 7 Juli 1975 di Tokyo, kerja sama tersebut akan berakhir pada 31 Oktober 2013, dan saham milik Jepang akan diambil alih Indonesia. Sejauh ini pihak Jepang menyampaikan nilai aset pengambilalihan saham Inalum sekitar US$650 juta, sementara berdasarkan perhitungan BPKP hanya US$390 juta. Hatta beranggapan, belum tentu pihak Jepang tidak

akan menerima perhitungan nilai aset dari pemerintah, sehingga pihaknya masih terus melakukan pembicaraan lebih lanjut. “Dalam rapat koordinasi hari ini (Rakor Asahan), kami akan ambil keputusan. Setelah itu tim perunding akan menyampaikan. Masih ada waktu. Belum tentu dia tidak mau, nanti kita bicarakan. Karena itu menyangkut perbedaan revaluasi aset,” ujarnya. Sebelumnya, NAA—pemilik mayoritas saham di PT Inalum—mengaku masih terdapat kesenjangan besar dalam negosiasi penjualan saham NAA kepada pemerintah Indonesia. Berdasarkan keterangan dua sumber, harga yang ditawarkan pemerintah jauh di bawah harga yang pernah disebutkan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Chairman NAA, Yoshihiko Okamoto mengatakan, negosiasi akan berlanjut sampai Oktober 2013, tetapi jika tidak tercapai kesepakatan, maka NAA akan membawa masalah ini ke mediator internasional. “Saat ini, masih adalah jurang besar antara kami dan pemerintah Indonesia terkait harga jual dan syarat-syarat penjualan,” kata Okamoto.

Ambilalih Usai Rakor Asahan (24/9), Menteri Perindustrian, MS Hidayat menyatakan, pemerintah Indonesia tetap akan mengambil alih saham di Inalum pada 1 November 2013, meski tidak tercapai kesepakatan nilai aset dengan NAA. Dia menambahkan, pengambilalihan kepemilikan Inalum sudah sesuai dengan master agreement. “Memang masih ada perbedaan angka. Dalam tahap ini saya tidak bisa menyampaikannya, karena ini bagian dari proses perundingan akhir. Tujuan kita adalah pada 31 Oktober nanti. Secara fisik kita akan mengambil alih seluruhnya dan going concern perusahaan harus diperhatikan,” paparnya. Jika tidak terjadi kesepakatan, lanjut Hidayat, pemerintah Indonesia akan membawanya ke badan arbitrase internasional sebagai penengah. “Kalau tidak tercapai, diambil seluruhnya sesuai master agreement, tetapi harganya ditetapkan melalui wasit atau arbitrase itu,” jelasnya. Dia menambahkan, apabila pada akhirnya nanti badan arbitrase menjadi penengah dari perbedaan nilai aset tersebut, maka setelah pengambilalihan apabila ada selisih angka, akan ditaruh di rekening khusus. “Kalau masuk arbitrase itu biasanya kita harus memberitahukan secara resmi sebulan sebelumnya. Mudah-mudahan tidak terjadi, karena lama. Meski tanpa arbitrase, menurut master agreement, proyek itu sudah bisa diambil alih,” tegas Hidayat. (gam/bud)

ant/prasetyo utomo

TOL BALI MULAI BEROPERASI. Sejumlah kendaraan antre memasuki gerbang tol Ngurah Rai saat pengoperasian perdana ruas tol Bali Mandara di Bali, Selasa (24/9). Tol Bali Mandara (Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa) mulai beroperasi pada Selasa (24/9) dan akan digratiskan sampai tanggal 30 September serta mulai diberlakukan tarif normal pada 1 Oktober 2013.

Total Utang Luar Negeri Rp 2.983 Triliun Pertumbuhan ULN Bulan Juli Melambat 0,7 Persen JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2013 sebesar 7,3 persen (yoy), atau melambat dibandingkan pertumbuhan pada Juni 2013 sebesar 8 persen (yoy). Dengan demikian, posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2013 tercatat sebesar USD 259,54 miliar atau setara Rp 2.983 triliun. Direktur Eksekutif Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter BI Hendy Sulistyowati memaparkan, berdasarkan jangka waktu pinjaman, komposisi ULN Indonesia banyak didominasi ULN jangka panjang yaitu sebanyak 82,3 persen dari total ULN, sedangkan sisanya merupakan ULN jangka pendek. “Dari sisi komposisi valuta, ULN Indonesia sebagian besar bervaluta US Dolar sebanyak 68,2 persen, sedangkan jenis valuta JPY mencapai 12,5 persen dan sisanya terdiri dari berbagai

jenis valuta,” jelas Hendy di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (24/9). Perlambatan pertumbuhan ULN Indonesia terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN Swasta. ULN Swasta pada Juli 2013 tumbuh 9,5 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan pada Juni 2013 sebesar 11 persen (yoy), sehingga pada akhir Juli 2013 tercatat sebesar USD 133,94 miliar. Sementara itu, ULN Publik tumbuh 5,1 persen (yoy), sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan Juni 2013 sebesar 4,9 persen (yoy), sehingga pada akhir Juli 2013 tercatat sebesar USD 125,60 miliar. Berdasarkan jangka waktu, perlambatan ULN swasta dipengaruhi pertumbuhan ULN swasta jangka pendek yang menurun dari 6,7 persen (yoy) pada Juni 2013 menjadi 4 persen (yoy) sehingga tercatat USD 38,5 miliar pada Juli 2013. “Posisi ULN swasta jangka pendek pada Juli 2013 tersebut lebih rendah dibandingkan posisi Juni 2013 sebesar USD 39,59 miliar,” tutup Hendy. Dia menjelaskan, utang luar negeri

swasta didominasi oleh korporasi nonbank yang mencapai USD 111,6 miliar atau 83,3 persen. Sisanya, USD 22,3 miliar merupakan utang luar negeri swasta bank. “Berdasarkan kelompok krediturnya, ULN korporasi nonbank sebagian berasal dari perusahaan induk dan afiliasinya mencapai USD 33,4 miliar. Sementara itu, ULN bank berasal dari perusahaan induk dan afiliasinya mencapai USD 7,9 miliar,” kata Hendy Berdasarkan jangka waktu, utang luar negeri korporasi nonbank banyak bersifat jangka panjang, mencapai 78,6 persen dari total utang luar negeri korporasi nonbank. Sementara itu, utang luar negeri bank umumnya jangka pendek yaitu 65,7 persen dari total utang luar negeri bank, sebagian besar berbentuk pembiayaan perdagangan internasional. “Komposisi utang luar negeri yang dominan jangka panjang tersebut menunjukkan tekanan terhadap rupiah yang berasal dari permintaan dolar AS untuk pembayaran utang tidak terlalu besar,” jelas Hendy. (gam/abd)

PROGRAM MOBIL MURAH

Lanjut Terus Demi Investasi Senilai USD 6,5 Miliar ant/zabur karuru

DAGING AYAM. Pedagang menimbang daging ayam pesanan pelanggannya di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (24/9). Menteri Perdagangan menyatakan bahwa impor sapi potong dan daging ayam untuk hadapi Idul Adha 2013 masih menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian.

PERUNDANG-UNDANGAN

Pemerintah Harus Prioritaskan UU JPSK JAKARTA-Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution meminta pemerintah dan DPR agar lebih memprioritaskan keberadaan Undang Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) untuk mengantisipasi krisis eksternal kerap mengancam perekonomian nasional. Keberadaan undang-undang ini sangat penting karena bisa mengatur langkahlangkah yang harus diambil saat terjadi krisis ekonomi, termasuk siapa yang harus bertanggung jawab. “Saat krisis 1997-1998, sebelumnya kita mengetahui bahwa sumber krisis hanya berasal dari internal. Namun saat krisis 2008, kita semua baru menyadari ternyata krisis bisa datang dari luar,” kata Darmin, di Jakarta, Selasa (24/9). Seperti diketahui, pada 18 Desember 2008 lalu, DPR menolak Perppu JPSK karena memberikan kekebalan hukum kepada para pengambil keputusan yang tergabung dalam Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Dengan alasan itu pula, beberapa kali RUU JPSK kandas di tangan legislator. Ironisnya, kalangan legislator tetap menolak untuk membahas RUU JPSK terbaru meski sudah menghilangkan

hak imunitas para pengambil keputusan. Hingga saat ini DPR telah menyepakati untuk tidak membahas pembentukan UU JPSK, sebelum Perppu JPSK dicabut. Seharusnya, kata dia DPR menyadari bahwa stabilitas keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sebab, perekonomian Indonesia masih rentan terhadap krisis, terutama imbas krisis yang masuk melalui jalur keuangan. “Terus terang, kalau ada bank kelas menengah roboh, apalagi bank besar, maka perekonomian kita akan semakin memburuk,” ujarnya. Lebih lanjut Darmin menyebutkan, meski amendemen sejumlah UU mengenai industri jasa keuangan perlu dilakukan, namun yang harus didahulukan adalah membuat UU JPSK. Dia mengakatan, UU Usaha Perbankan, UU Usaha Perasuransian dan UU Pasar Modal memang perlu direvisi, setelah

terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dipayungi UU OJK. “Tetapi, tanpa adanya UU JPSK, sebenarnya industri keuangan kita sangat lemah. Memang sekarang ada Perppu JPSK, tetapi itu tidak berjalan. Kalau pun ada UU JPSK, yang paling penting adalah dia berjalan baik atau tidak,” tutur Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) itu. Tidak Berambisi Menyinggung soal divestasi divestasi PT Bank Mutiara Tbk (dahulu Bank Century), Darmin berharap agar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak terlalu berambisi melakukan divestasi PT Bank Mutiara Tbk (Bank Century) senilai Rp6,7 triliun. Sehingga, berapa pun tawaran tertinggi calon investor harus disetujui LPS. Pada penawaran tahun keenam Bank Mutiara mendatang, jelas Darmin, LPS tidak perlu lagi membuka penawaran sesuai dengan angka Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp6,7 triliun. “Jarang barang busuk kita jual mahal, pastinya tidak ada yang mau membeli. Di bawah 100 persen (PMS) juga tidak apa-apa,” kata dia. (gam/bud)

JAKARTA-Penolakan terhadap program mobil murah dan ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) ternyata tidak menyurutkan niat pemerintah. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan program LCGC ini jalan terus karena mendatangkan komitmen investasi senilai USD 3.0 Miliar dari industri otomotif dan senilai USD 3.5 Miliar dari sekitar 100 industri komponen otomotif baru. ‘Saat ini sebagian besar komitmen tersebut sudah terealisasi, dengan telah dibangunnya 5 pabrik mobil baru dan sekitar 70 pabrik komponen otomotif baru,” jelas dia di Jakarta, Selasa (24/9). Beberapa pihak menyayangkan keputusan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/M-IND/PER/7/2013, tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau dan dianggap mengabaikan keberadaan mobnas yang diinisiasi oleh swasta seperti Esemka, Komodo dan Tawon . Dalam peraturan tersebut, harga mobil murah ramah lingkungan dipatok sebesar Rp95 juta per unit, dan besaran harga jual kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) tersebut bisa mengalami kenaikan sebesar 15 persen dan 10 persen apabila menambahkan fitur-fitur tertentu. Menurut dia, program mobil murah ini juga mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja terampil seperti dalam bidang teknik otomotif dan material, manajemen produksi, dan jasa distribusi serta

manajemen logistik. Dampak positif lanjutan dari peningkatan kegiatan manufaktur ini adalah meningkatnya kegiatan ekonomi di daerah-daerah berupa terbentuknya usaha penyediaan stock komponen after sales service, jasa perbengkelan serta peningkatan Pajak Daerah yang merupakan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang saling terkait dan cukup besar”Program LCGC ini mempunyai keterkaitan yang erat dengan sektor ekonomi lainnya di seluruh wilayah nusantara,” jelas dia. Dampak penciptaan lapangan tenaga kerja baru yang langsung di sektor manufakturing adalah sekitar 30.000 orang. Sedangkan penciptaan lapangan tenaga kerja baru di sektor distribusi mobil dan

komponen, dealer dan pemasaran, workshop dan aftersales service diperkirakan 40.000 orang. Dia menjelaskan, program LCGC ini sifatnya nasional, sehingga distribusinya tidak dimaksudkan untuk kota-kota besar saja, melainkan untuk kota-kota seluruh nusantara yang masih memerlukan alat transportasi ini. Jumlah produksi mobil LCGC ini diperkirakan sekitar 10-15 % dari seluruh produksi mobil nasional. Dari 508 Kabupaten/ Kota di seluruh nusantara, diperkirakan yang mengalami kemacetan saat ini sebanyak 50 Kabupaten/Kota, sedangkan lainnya relatif tidak macet. Paralel dengan program ini diharapkan pembenahan

transportasi publik oleh Pemda diharapkan tetap dijalankan untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di kota, terutama kota-kota besar. Industri otomotif nasional sudah mampu memproduksi kendaraan komersial Mini Van, Bus, Truk, dan siap memasok kebutuhan Pemda dengan produk buatan dalam negeri. “Terlihat bahwa dari perbandingan jumlah penduduk dan GDP per capita, maka di Indonesia masih terbuka peluang yang luas untuk meningkatkan produksinya guna memenuhi permintaan masyarakat akan kendaraan roda empat. Bila peluang ini tidak diisi dengan produk dalam negeri, maka produk impor lah yang akan menguasai pasar dalam negeri,” pungkas dia. (gam/abd)


NASIONAL

13

RABU 25 SEPTEMBER 2013 NO.0206 | TAHUN II

SENGKETA PEMILUKADA JATIM

Karsa Bantah Gunakan APBD untuk Pemenagan JAKARTA- Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) membantah menggunakan dana APBD dalam memenangkan Pemilukada Jawa Timur (Jatim) dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). “Peningkatan dana (hibah dalam APBD) bukan karena Pemilukada,” kata Kuasa Hukum Karsa, Trimoelja D Soerjadi, saat membacakan jawaban dalam sidang perdana sengketa Pemilukada di MK Jakarta, Selasa (24/9). Trimoelja mengungkapkan meningkatnya dana hibah 2012-2013 diantaranya adalah karena terjadinya pe-

Perda ini memuat tentang bantuan hibah, kemudian dibuat pergub. Inilah yang dibuat untuk dikeluarkan dana kepada masyarakat dan nanti ditumpangi

Otto Hasibuan

Kuasa Hukum Berkah rubahan mekanisme transfer anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Tahun sebelumnya, transfer dari kementerian keuangan (pemerintah pusat) langsung ke kabupaten/kota, tetapi sejak tahun anggaran 2012 transfer dana BOS dari pusat tersebut ke pemprov dan selanjutnya Pemprov mentransfer ke kabupaten/ kota,” kata Soerjadi. Dia juga mengatakan total belanja hibah Rp4 triliun lebih di anggaran 2013, yang merupakan BOS adalah Rp2,8 triliun. “Jadi, hibah selain BOS adalah 1,3 triliun. Itupun sudah termasuk hibah untuk penyelenggaraan Pemilukada Jatim dan Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas),” katanya. Selain itu, lanjutnya, pembengkakan juga disebabkan adanya dana untuk pengamanan kepada kepolisian dan TNI. “(Pembengkakan) itu semua ada penyebabnya, bukan data bersih yang seperti disampaikan pemohon tanpa ada

background nya sehingga itu menyesatkan,” kata Soerjadi, di depan majelis yang diketuai Hakim Konstitusi Akil Mochtar. Kuasa Hukum Pemohon (Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja), Otto Hasibuan, mengatakan pasangan Karsa melakukan pelanggaran yang terstruktur dengan membuat program kerja untuk bisa memenangkan dirinya dalam Pemilukada Jatim. “Dilakukan dengan modus dibuat suatu Pergub dan Perda. Perda ini memuat tentang bantuan hibah, kemudian dibuat pergub. Inilah yang dibuat untuk dikeluarkan dana kepada masyarakat dan nanti ditumpangi,” kata Otto Hasibuan. Pemohon juga menilai anggaran ini disahkan oleh DPRD karena Calon Gubernur Soekarwo merupakan ketua Partai Demokrat yang mengusung dirinya sebagai calon gubernur. Untuk itu, pemohon meminta MK membatalkan hasil Pemilukada Jatim dengan memerintahkan KPU Jatim menyelenggarakan pemilihan ulang dan mendiskualifikasi pasangan calon terpilih, Soekarwo-Saifullah. Pemilukada Jatim diikuti oleh empat pasangan, yakni pasangan Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah (Jempol), Khofifah Indar ParawansaHerman S Sumawiredja (Berkah), Eggi SudjanaMuhammad Sihat (Beres) dan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa). Hasil rekapitulasi KPU telah memenangkan Karsa setelah meraih 8.195.816 suara atau 47,25 persen. Posisi kedua yakni pasangan Berkah meraih 6.525.015 suara atau 37,62 persen. Kemudian pasangan Bambang-Said di urutan ketiga dengan raihan 2.200.069 suara atau 12,69 persen dan terakhir pasangan Eggi-Sihat 422.932 suara atau 2,44 persen. (ant/jok/beth)

ant/widodo s. jusuf

SIDANG PEMILUKADA JATIM. Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kanan) selaku pihak terkait didampingi kuasa hukum bersiap menghadiri sidang pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilukada (PHPU) Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (24/9).

DUGAAN PENYIMPANGAN KODE ETIK

Tiga Hakim Dibawa ke MKH JAKARTA- Komisi Yudisial mengatakan ada tiga hakim yang akan dibawa ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) karena melakukan pelanggaran kode etik. Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar, di Jakarta, mengatakan ketiga hakim itu merupakan dua rekomendasi dari KY dan satu hakim merupakan rekomendasi Mahkamah Agung. Asep mengungkapkan beberapa waktu lalu KY telah mengirimkan rekomendasi sanksi berat pemberhentian untuk dua hakim yang saat melakukan pelanggaran kode etik bertugas di salah satu pengadilan negeri (PN) di Sumatera Utara karena penyalahgunaan narkoba dan hakim dari salah satu PN di Jawa Barat karena melakukan tindakan asusila. “Terkait rekomendasirekomendasi tersebut, hari

ini (Selasa 24/9) KY telah menerima respons dari MA untuk pembentukan majelis kehormatan hakim,” kata Asep. Dengan diterimanya rekomendasi tersebut, KY dan MA akan menunjuk anggota majelis kehormatan hakim masing-masing dan melakukan koordinasi untuk menyepakati waktu pelaksanaan bagi kedua rekomendasi tersebut. Selain itu, kata Asep, KY juga telah menerima rekomendasi sanksi berat pemberhentian dari MA untuk seorang hakim yang saat melakukan pelanggaran kode etik bertugas di salah satu PN di Jawa Timur karena melakukan tindakan asusila. “Terkait rekomendasi MA, KY pun telah merespons dan selanjutnya akan dibentuk majelis kehormatan hakim secepatnya juga,” kata Asep. (ant/jok/beth)

ant/widodo s. jusuf

KERJASAMA MK-BAWASLU. Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (kanan) menerima kunjungan audiensi (kanan-kiri) Ketua Bawaslu Muhammad, Anggota Bawaslu Endang Wihdatiningtyas, Anggota Bawaslu Nasrullah dan Anggota Bawaslu Daniel Zuchron di ruang delegasi Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (24/9). Pertemuan tersebut membahas kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu khususnya soal sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang melibatkan jajaran panwaslu daerah.

40 Juta Data Pemilih Belum Beres JAKARTA-Pemilihan Umum (KPU) ternyata masih menemui hambatan memasukan data pemilih ke Sistem Informasi KPU. Dampaknya, lebih dari 40 juta data pemilih belum terintegrasi ke Sistem Informasi. KPU pun berjanji melakukan penyisiran data secara lebih seksama pada provinsi-provinsi bermasalah. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan kesulitan melakukan integrasi data pemilih ternyata tidak hanya terjadi pada daerah terpencil tapi juga di provinsi besar seperti Jawa Tengah.

Menurutnya, hingga saat ini jumlah data pemilih yang sudah masuk ke Sistem Informasi Data Pemilih KPU sebanyak 142 juta. “KPU memprediksi jumlah pemilih yang akan tercantum pada Daftar Pemilih Tetap pada 23 okto-

ber nanti adalah sebanyak 187 juta,” ujar Ferry. Ferry menambahkan provinsi yang kesulitan mengintegrasikan data ke sistem informasi adalah Jawa Tengah. Provinsi itu baru memasukkan data kurang dari 5% dari total 27 juta pemilih. Adapun data pemilih Provinsi Papua Barat belum masuk sama sekali. “Untuk memastikan tidak ada penundaan DPT nasional pada 23 Oktober nanti, KPU akan melakukan penyisiran data secara lebih seksama pada provinsi-provinsi bermasalah,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan Pemilu 2014 menjadi tantangan berat bagi KPK untuk berani mewujudkan demokrasi yang bersih dari korupsi dan berintegritas. “Tugas kita akan semakin berat untuk menjaga pemilu yang berintegritas. Tidak hanya pelaksanaan tapi output dan outcomenya,” kata Samad di Jakarta, Selasa (24/9) Diakui Abraham, KPK memang memiliki kewenangan menjalankan upaya pencegahan korupsi. Caranya, melalui pemanfaatan kewenangan berbagai kegiatan, termasuk

melakukan kerja sama di berbagai bidang termasuk dengan KPU. “Kami berharap KPK dan KPU dapat meningkatkan kerja sama dalam pemberantasan korupsi dengan terus melakukan perbaikan dalam pemilu,” jelasnya. Menurut Abraham, upaya pencegahan dan kewenangan sebagai tugas yang berbeda anatra kedua lembaga perlu sinergitias yang masif, mulai dari konsep sampai mekanisMe pelaksanaan, diharapkan bisa berjalan dengan benar dan berkesinambungan. “Kami berharap kerjasama ini menciptakan pemilu yang berintegritas, pemilu yang bersih, bebas, jujur dan adil,” imbuhnya Secara terpisah, Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menegaskan lembaganya siap mengerahkan seluruh jajarannya untuk ikut aktif memantau proses Pemilu 2014. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas Pemilu dan mencegah potensi konflik yang mengarah ke pelanggaran HAM. “Komnas HAM ikut memantau dan mengingatkan supaya kualitas Pemilu meningkat. Dan mencegah potensi konflik yang memicu pada pelanggaran HAM, apakah melalui hukum legal atau diluar prosesproses hukum,” ungkapnya Menurut Pigai, pihaknya sudah melakukan beberapa jadwal pemantauan ke depan untuk seluruh Indonesia. “Kami sudah ploting 200 hari dengan berjalannya seluruh staf dan jajaran Komnas HAM. Kami jadwalkan pemantauan dan area bulan Desember ini dari 33 provinsi. Kita sudah punya kerangka kerja dan langkah-langkah real kita siapkan,” kata Pigai. Pigai juga menambahkan pihaknya akan segera menyurati KPU, Bawaslu, dan pihakpihak terkait perihal rekomendasi mereka. “Setelah ini, Komnas HAM akan menyampaikan surat resmi ke pihakpihak terkait dan pemerintah dan juga rekomendasi-rekomendasi dari kami,” kata Pigai. (gam/bud)

PARLEMENTARIA

Komisi III Menolak, Ruhut Batal Dilantik JAKARTA-Penolakan terhadap Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III semakin keras. Dalam rapat pleno pelantikan kader Demokrat itu, anggota komisi yang membidangi hukum saling serang. Bahkan, masalah pribadi Ruhut juga diangkat untuk dijadikan alasan penolakan tersebut. Anggota Komisi III Fraksi Partai Hanura Syariffudin Sudding, merupakan orang yang pertama kali mengajukan penolakan terhadap penunjukkan Ruhut sebagai ketua komisi. “Komisi III adalah komisi yang strategis karena membidangi hukum. Oleh sebab itu, saya mengharapkan agar orang yang menjadi ketua adalah orang yang memiliki kapabilitas, karena saya tidak ingin komisi ini menjadi komisi badut, maka fraksi Hanura menolak penunjukkan Ruhut sebagai ketua,” ujar Sudding di sela-sela rapat pleno di Ruang Rapat Komisi III, Jakarta, Selasa (24/9). Demikian juga politisi Partai Gerindra Desmond J Mahesa yang dengan tegas menyatakan tak sepakat jika Ruhut dilantik. “Pantas tidak Komisi III dipimpin oleh calon yang tidak mengakui anaknya dan mengaku di media kumpul kebo,” kata Desmond dalam rapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). Alasan ini lah Fraksi Gerinda kata Desmond menolak Ruhut. Selain melanggar norma, juga dianggap melanggar kesopanan atas perlakuan Ruhut. Sementara, Habib Abu Bakar anggota DPR Komisi III Fraksi PKS menganjurkan kepada ketua fraksi PD untuk memilih perwakilan yang dapat diterima oleh seluruh fraksi. “Bagaimana Komisi III ini berjalan, kalau ketuanya saja sudah ditolak beberapa fraksi. Saya mengharapkan

untuk berkomunikasi dengan Fraksi Partai Demokrat (PD) kurang lebih sepekan. “Lalu terserah nanti FPD mengirimkan beliau (Ruhut) atau siapa. Sialakan sepekan ini dikembalikan ke FPD, untuk nanti FPD mengembalikan ke pimpinan siapa yang ditunjuk,” jelasnya.

agar fraksi PD memilih perwakilan yangbdapat diterima seluruh fraksi,”ucapnya. Anggota Komisi III fraksi PPP Kurdi Mukti, justru meminta Ruhut agar secara terhormat mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai Ketua Komisi III. “Saya mendapat banyak masukan bahwa para fraksi ini agak risih jika komisi III dipimpin Ruhut. Bukannya kami tidak menghargai keputusan fraksi PD, tapi saya minta secara jantan dan terhormat agar Ruhut mengundurkan diri,” papar Kurdi. Karena Ruhut dipojokkan dengan masalah pribadinya, anggota Fraksi PKB Otong Abdurrahman angkat suara.

Ia menganggap tindakan Desmond dianggap sudah melampaui batas. “Ini cenderung tidak beretika. Apalagi sudah mengarah pada hal-hal personal,” kata Otong Abdurrahman. Tapi, bukan Ruhut namanya kalau ia tak punya jurus berkilah. Sebaliknya, ia menyebut, tindakan Desmond, anggota Komisi III dari Partai Gerinda yang melontarkan “bom”, kekanak-kanakkan. “Kekanak-kanakkan. Namanya orang kalap dan mau masuk jurang, ya semua dia pegang,” ujar Ruhut di Jakarta, Selasa (24/9). Ruhut mengingatkan teman-temannya sesama ang-

gota Komisi III tidak saling serang. “Aku ingatkan jangan menyerang kawan,” kata Ruhut. Karena banyak tentangan maka rapat memutuskan penetapan ditunda sepekan. Penundaan dilakukan untuk menghindari voting yang dianggap kurang bijak dalam penentuan ketua komisi. “ Kalau hari ini semacam kita paksakan pengambilan keputusan melalui voting, bisa saja. Tapi setelah bicara dari hati ke hati, semua sepakat voting itu dihindari,” ujar pimpinan Pleno Priyo Budi Santoso. Titik temu tersebut menurut Priyo adalah memberi kesempatan pada Pimpinan DPR

Tendensius Kendati ditolak mayoritas anggota Komisi III, Partai Demokrat tetap akan menunjuk Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR. Penolakan berbagai fraksi atas penunjukan Ruhut dinilai terlalu tendensius. Padahal, penunjukan Ruhut merupakan hak Partai Demokrat selaku partai pemenang. “Itu tendensius. Itu hak Partai Demokrat,” ujar Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan yang dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (24/9). Syarief menegaskan, Partai Demokrat tetap mendorong Ruhut untuk menjadi Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Gede Pasek Suardika. “Kita tetap dorong Pak Ruhut. Sekarang sudah ditanam Ketua Fraksi yang menyelesaikan,” tegas dia. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menilai ppenolakan ini menjadi preseden buruk bagi partai politik di DPR. “Ini sungguh merupakan preseden jelek, tak hanya bagi Fraksi Demokrat, tapi bagi semua karena belum pernah terjadi sebelumnya,” tegas Nurhayati di Jakarta, Selasa (24/9). Menurut dia, posisi ketua Komisi III adalah jatah Fraksi Partai Demokrat. “Fraksi sudah melakukan lobi-lobi dan ternyata terjadi penolakan. Ini sangat personal dan sangat disayangkan bagaimanapun juga mereka harus menghargai konvensi yang sudah ditetapkan pada awal-awal tahun 2009,” tegas dia. (gam/ abd/cea)


14

RABU 25 SEPTEMBER 2013 NO.0206 | TAHUN II

LINTAS NUSANTARA

ant/m agung rajasa

PESONA PANTAI TANJUNG TINGGI: Wisatawan mendayuh perahu ketika menikmati pesona pantai Tanjung Tinggi, Belitung. Pantai Tanjung Tinggi memiliki pesona pasir putih, ombak yang tenang dan dihiasi batu-batu granit besar tertata rapi secara alam.

RANCANGAN PERDA

NTB Memperjelas Arah Pengembangan Pariwisata Terpadu MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) guna memperjelas arah pengembangan pariwisata terpadu. "Untuk menetapkan arah kebijakan pengembangan pariwisata terpadu dan program strategis kepariwisataan di wilayah NTB, maka disiapkan regulasinya di tingkat daerah," kata Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, di Mataram, Selasa (24/9). Ia mengatakan arah pengembangan pariwisata NTB itu dituangkan dalam rencana induk pembangunan pariwisata kemudian dikemas dalam bentuk raperda. Raperda tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah (riparda) itu mulai dibahas di DPRD NTB, setelah penjelasan awal dalam sidang paripurna DPRD NTB yang digelar, Senin (23/9). Diharapkan, regulasi itu dapat memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi pariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan aspek lainnya. "Dengan begitu, diharapkan pariwisata NTB tumbuh dan berkembang serta berkelanjutan bagi pengem-

bangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat," ujar Amin. Selain itu, regulasi tersebut juga untuk mengatur peran setiap pemangku amanah, baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah, agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu. Sebenarnya, NTB sudah memiliki perda bidang pariwisata yakni Perda Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembangunan Kawasan Pariwisata di NTB. Namun, perda tersebut patut diperbaharui sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025. PP Nomor 50 Tahun 2011 itu merupakan penjabaran dari Undang Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1999 sebagai pengganti UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kepariwisataan. Setelah diterbitkan regulasi tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, maka harus ada rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, sehingga Perda Nomor 3 Tahun 1999 itu patut diperbaharui. Dengan demikian, raperda

rencana induk pembangunan pariwisata daerah itu akan lebih mempertegas kawasan pengembangan pariwisata di wilayah NTB, yang disesuaikan dengan MP3EI (Masterplan Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Dalam MP3EI, NTB berada dalam koridor yang sama dengan Provinsi Bali dan NTT yang memprioritaskan pembangunan di bidang pariwisata dan pangan. Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Provinsi NTB H Muhamad Natsir mengatakan Pemerintah Provinsi NTB mulai fokus mengembangkan empat pilar pembangunan pariwisata daerah, yang meliputi pelaku pariwisata, media, lingkungan dan pilar pendukungnya, setelah pengembangan destinasi. Pengembangan empat pilar pembangunan pariwisata daerah itu membutuhkan dukungan regulasi, sehingga hal itu dituangkan dalam naskah akademik raperda riparda. "Dengan demikian, fokus pengembangan pariwisata di NTB bukan hanya mengarah kepada penataan kawasan pengembangan, tetapi juga pembenahan pilar-pilar pendukungnya," ujarnya. (ant/dik)

Indonesia Terbaik Penyelenggaraan Haji BATAM - Indonesia meraih penghargaan Penyelenggara Ibadah Haji Terbaik Dunia 2013 yang diberikan World Hajj Convention karena dinilai mampu menyelenggarakan ibadah haji dengan baik pada musim haji tahun ini. "Tahun 2013, Indonesia dinobatkan sebagai penyelengara ibadah haji terbaik di dunia oleh World Hajj Convention. Disusul terbaik kedua Malaysia dan terbaik ketiga Turki," kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Kalimantan Barat Abdul Razak saat melepas kloter 15 Embarkasi Batam, Selasa (24/9). Razak meminta seluruh jamaah haji kloter 15 Batam ikut mempertahankan gelar

itu dengan menjaga nama baik bangsa dan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia. "Oleh karena itu saya memohon agar jamaah haji yang tergabung dalam kloter 15 BTH ini dapat berpartisipasi dalam mempertahankan prestasi itu dengan cara tetap menjaga nama baik bangsa," kata Razak. Selain dinilai konvensi

haji dunia, Razak mengatakan Badan Pusat Statistik juga memberikan predikat memuaskan untuk penyelenggara haji Indonesia. "Ini sudah tahun ke dua (mendapat predikat memuaskan)," kata Razak. Sementara itu, pemberangkatan jamaah calon haji kloter 15 Embarkasi Batam tertunda sekitar 1 jam 47 menit dari yang seharusnya berangkat pukul 10.30 WIB menjadi pukul 12.17 WIB. Pihak maskapai Saudi Arabian Airlines beralasan penundaan jadwal terbang iu karena pesawat yang biasanya terbang Madinah-Batam harus transit Madinah-Jedah-Batam karena membawa air zamzam. Sementara itu, hingga Se-

lasa (24/9), Embarkasi Batam telah memberangkatkan 6.697 jamaah calon haji yang tergabung dalam 15 Kloter. JCH Kloter 15 BTH yang berjumlah 448 jamaah terdiri atas Kabupaten Sanggau 85 orang, Kabupaten Sekadau 44 orang, Kabupaten Sambas 232 orang, Kota Pontianak 82 orang dan petugas kloter lima orang. Berdasarkan hasil Qurah Maktab, selama berada di Makkah JCH Kloter 15 akan menempati pemondokan di wilayah Haffair Maktab 23 nomor rumah 506 dan 507. Menurut jadwal, jamaah haji Kloter 15 BTH akan tiba kembali di Tanah Air pada tanggal 4 Nopember 2013 pukul 11.05 WIB. (ant/dik)

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pendaftar CPNS Pemprov Mencapai 52 Ribu Orang SURABAYA - Pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencapai 52 ribu orang hingga hari terakhir pendaftaran, Selasa (24/9). “Jumlah tersebut hingga sore tadi, khususnya jumlah pendaftar secara ‘online’ lewat website Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yakni ww w.bkd.jatimprov.go.id, http://cpns2013.bkd.jatimprov.go.id/cpnsDaftar.php,” ujar Kepala BKD Pemprov Jatim, Akmal Boedianto, kepada wartawan di Surabaya, Selasa (24/9). Ia menjelaskan dari jumlah tersebut, pelamar terbanyak ditempati program D-3 Kebidanan mencapai 5.665 orang, disusul Penata Laporan Keuangan 3.146 orang, dan S-1 program Teknologi Informasi 1.724 orang. Menurut dia, meski jumlah pendaftar secara “online” membludak, namun mereka yang mengumpulkan berkas hanya per pukul 13.00 WIB

hanya 18 ribu orang. “Kami memperkirakan sampai pengumpulan berkas ditutup pukul 21.00 WIB, jumlah orang yang resmi mendaftar mencapai 20 ribu orang,” kata Akmal. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Rasiyo menjamin pelaksanaan rekrutmen CPNS pemerintah provinsi Jatim berlangsung jujur, sama seperti proses rekrutmen tahun-tahun sebelumnya. “Kami bisa menjamin bahwa perekrutan CPNS berlangsung jujur dan tidak ada kecurangan, serta berlangsung lebih baik. Setiap rekrutmen kami selalu menggelar evaluasi dengan harapan menjadi lebih baik,” katanya. Ia menjelaskan kebijakan Pemprov Jatim membuka rekrutmen CPNS berdasarkan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : R/159.F/M. PANRB/08/2013 Tanggal 28

Agustus 2013 Perihal Persetujuan Rincian Tambahan Alokasi Formasi CPNS Daerah Tahun 2013. Tahun ini, Pemprov Jatim telah membuka rekrutmen CPNS untuk menerima 585 orang. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dua tahun lalu yang hanya menerima sebanyak 135 orang CPNS. Dari jumlah itu, 60 persennya atau 351 formasi akan diisi oleh bidang kesehatan. Seperti, dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, operator kesehatan, terapis, dan formasi bidang kesehatan lainnya. Sedangkan. 40 persen sisanya atau 234 orang merupakan formasi non-kesehatan atau tenaga teknis seperti analis, manajemen, akuntan, hubungan internasional, dan sebagainya. Menurut dia, banyaknya tenaga kesehatan yang dibutuhkan karena bidang ini menjadi titik tumpu dalam meningkatkan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. (ant/dik) (ant/dik)

ant/yusran uccang

NELAYAN IKAN TAWAR: Seorang nelayan menjalah ikan tawar di Sungai Aroe Pala Makassar, Sulsel, Selasa (24/9). Sejumlah nelayan ikan tawar di daerah tersebut kesulitan mendapatkan ikan karena menurunnya populasi ikan tawar akibat banyaknya rawa dan sungai yang ditimbun untuk pembangunan perumahan, dan ikan tersebut dijual Rp25 ribu per ikat (10 ekor ikan).

ANTISIPASI BANJIR

BPBD Usulkan Normalisasi Sungai di Sembakung NUNUKAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mengusulkan kepada pemerintah pusat agar melakukan normalisasi sungai yang sering kali meluap di Kecamatan Sembakung tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin di Nunukan, Selasa (24/9), mengatakan bahwa normalisasi Sungai Subuluan dan Mambulut di Kecamatan Sembakung tersebut sangat mendesak guna mengantisipasi sering meluapnya sungai itu hingga menyebabkan terjadinya banjir yang merendam ribuan rumah warga di wilayah itu. Ia mengatakan, sungai

yang lebarnya mencapai ratusan meter itu menjadi penyebab terjadinya banjir di wilayah itu sehingga sangat penting untuk dibuatkan tanggul sebagai penahan air apabila hujan deras atau adanya kiriman di wilayah negara tetangga Malaysia. Menurut Muhammad Amin, BPBD Kabupaten Nunukan telah mengusulkan permintaan anggaran kepada pemerintah pusat untuk membuat tanggul penahan air yang akan dilakukan bertahap itu. Ia mengungkapkan, direncanakan panjang tanggul yang akan dibuat adalah satu kilometer dengan tahap pertama akan dikerjakan sekitar 100 meter yang diperkirakan

menelan dana ratusan miliar rupiah. Besarnya anggaran yang dibutuhkan tersebut, Kepala BPBD Nunukan ini mengatakan, anggaran Pemkab Nunukan tidak mampu membiayainya sehingga dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD). "Permintaan anggarannya kita telah usulkan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) dan mudahmudahan pada APBN 2014 dapat direalisasikan," ujar Muhammad Amin. Upaya mengurangi resiko adanya korban jiwa dan harta benda terhadap warga setem-

pat, BPBD Kabupaten Nunukan mengharapkan program tersebut dapat diwujudkan dari bantuan pemerintah pusat. Sekaitan dengan permohonan dana untuk normalisasi sungai yang menjadi penyebab seringnya terjadi banjir di Kecamatan Sembakung itu, dia mengaku telah mendapat informasi dari BNPB bahwa pemerintah pusat telah merespon dan kemungkinan akan dibahas di DPR RI. "Mudah-mudahan saja sudah bisa terealisasi tahun depan (2014). Langkah pertama kita usulkan 100 meter saja karena tentunya sangat sulit dianggarkan apabila mau dikerjakan sekaligus satu kilometer itu," katanya. (ant/dik)


OPINI

Mobil dan Ideologi Penghancuran

salam songkem

Indonesia Bangkrut

Oleh: Arif Novianto Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik di Universitas Gadjah Mada (UGM)

S

angat menyedihkan. Rakyat Indonesia pantas menangis, sebab diakui atau tidak, negara ini sebenarnya pailit. Indikasi kebangkrutan negara ini terlihat dari utang luar negeri yang pada Juni 2013 sudah tercatat sebesar USD 259,54 miliar, yang bila dirupiahkan setara dengan Rp 2.983 triliun. Data tersebut didasarkan pada catatan Bank Indonesia. Dalam catatan Depertemen Statistik Ekonomi dan Moneter BI diketahui komposisi utang luar negeri Indonesia didominasi ULN jangka panjang sebesar 82,3 persen dan sisanya ULN jangka pendek. Sedangkan utang luar negeri swasta pada akhir Juli 2013 mencapai USD 133,94 miliar. Bila diuraikan, utang luar negeri swasta tersebut didominasi korporasi nonbank sebesar USD 111,6 miliar atau 83,3 persen. Sedangan utang luar negeri swasta bank mencapai USD 22,3 miliar. Utang luar negeri korporasi nonbank yang bersifat jangka panjang mencapai 78,6 persen, sedangkan utang luar negeri bank jangka pendek sebesar 65,7 miliar. Masing-masing dari total utang luar negeri. Utang luar negeri Indonesia tersebut menjadi fakta yang bertolakbelakang dengan pernyataan publik yang ditegaskan pemerintah selama ini. Makin nyata saja bahwa posisi negara Indonesia saat ini tidak sebaik yang dinyatakan oleh elit negeri ini. Memang, barangkali bagi elit negeri ini utang ribuan triliun itu tidak perlu dirisaukan. Bahkan bisa jadi juga bagi mereka angka utang sebesar itu belum bisa dijadikan indikator kebangkrutan negeri ini. Karena mereka masih berkeyakinan ULN tersebut masih sanggup dilunasi. Hanya realitanya, ULN Indonesia masih sangat besar dan tak kunjung bisa terlunasi. Bahkan nyaris setiap tahun ULN Indonesia terus membengkak dan sulit diatasi. Posisi Indonesia semakin sulit diatasi karena Indonesia masih memiliki tunggakan di internal negeranya. Besarnya tunggakan dana tunjangan sertifikasi yang mencapai puluhan triliun kiranya cukup dijadikan sebagian buktinya. Bila negeri ini masih punya tunggakan dana tunjangan sertifikasi yang mencapai triliunan, bagaimana ULN bisa terlunaskan. Sudah tahu sertifikasi menjadi beban negara, program sertifikasi masih terus diselenggarakan. Padahal mereka sudah PNS yang sudah mendapat gaji, masih disertifikasi pula. Sementara yang belum PNS, meskipun sudah mengabdi lama seperti Guru Tidak Tetap dan THL bidan tak juga di-PNS-kan, bahkan terus disingkirkan pelan-pelan. Tentu saja, pendhaliman itu mempengaruhi negara, sehingga bumi Indonesia yang subur tak mampu membuat Indonesia terbebas dari ULN. (*)

Membenahi Bangunan

D

unia pendidikan tak pernah basi dibicarakan. Karena memang dunia pendidikan di tanah air ini penuh dengan ketidakberesan yang perlu terus dibenahi. Tidak hanya masalah sistem kurikulum 2013 yang terkesan dipaksakan dan menjadi proyek nasional, tapi juga program sertifikasi, ujian nasional, pembangunan, dan banyak lagi. Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia bersama daerah terus melakukan pembenahan, terutama di sektor bangunan sekolah, baik renovasi ringan hingga berat, maupun pengadaan pembangunan gedung sekolah, kantor guru, perpustakaan, laboratorium, dan sejenisnya. Triliunan rupiah dikeluarkan untuk program pembangunan sekolah di tanah air. Akan tetapi, program pembangunan tersebut tampaknya hanya menghabiskan uang negara saja, karena hasil yang diperoleh dari program tersebut tidak sebanding dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan. Bahkan di sejumlah daerah, pembangunan gedung sekolah yang baru saja didirikan belum sampai satu tahun sudah rusak dan ambruk. Sebagai buktinya, salah satu bangunan ruang belajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gapura, Sumenep Madura, sudah ambruk padahal belum sampai satu tahun didirikan. Kejadian serupa juga dialami SMA Kalianget, Sumenep. Gedung sekolah yang belum genap satu tahun didirikan sudah ambruk. Dan kejadian serupa dipastikan terjadi pula di tempat lain. Itu terjadi karena pihak sekolah atau instansi terkait tidak selektif memilih rekanan. Meskipun tidak semuanya, namun mayoritas rekanan yang ada memang cenderung mengabaikan kualitas, karena sudah menganggapnya program tersebut sebagai proyek basah. Kualitas pembangunan yang ditanganinya tak lagi menjadi prioritas, karena biasanya yang didahulukan adalah aspek hasil. Logikanya prinsip kerja memang untuk mencari untung, sehingga mereka bekerja dapat dipastikan hendak mendapat keuntungan. Meskipun begitu semestinya rekanan tetap memerhatikan kualitas bangunan yang ditanganinya, agar tidak menimbulkan kerugian pada negara dan lembaga pendidikan setempat. Namun ternyata lain kenyataan, proyek pembangunan sekolah dan sejenisnya cenderung dijadikan lahan pencaharian sejumlah rekanan nakal, yang bila kondisi semacam ini tak segera tertangani maka akan berakibat pada menjamurnya rekanan-rekanan yang nakal. Untuk menangani rekanan nakal, tidak ada cara lain, kecuali pemerintah harus selektif menentukan rekanan yang akan dijadikan patner kerjanya. Lain dari itu, pemerintah juga harus memiliki tim independen yang ditugasi mengawasi, mengobservasi, dan menindaklanjuti pelaksanaan proyek tersebut bila ditemukan ada indikasi penyimpangan. Sebab selama ini, memang bukan isapan jempol, nyaris semua proyek pembangunan sekolah menjadi sasaran empuk para rekanan, bahkan bila diswakelolakan terindikasi kuat ada permainan antara elit lembaga setempat dengan konsultan. (*)

A

15

RABU 25 SEPTEMBER 2013 NO. 0206 | TAHUN II

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC) telah menciptakan pro-kontra dan perdebatan sengit ditengah masyarakat. Masalah kesamaan hak bagi masyarakat (terutama rakyat menengah bawah) untuk menikmati keistimewaan mobil dan masalah kemacetan serta polusi terus dilontarkan tanpa pernah mencapai titik temu.

Y

ang jelas mobil telah menjadi kebutuhan vital di era sekarang ini didalam melakukan mobilisasi. Akan tetapi mungkin banyak orang tidak menyadari, bahwa mobil pribadi ini telah memporak-porandakan perencanaan kota dan pemukiman dimana mereka tinggal sekarang ini serta telah menciptakan kerusakan pada Bumi. Dan penulis tidak bisa membayangkan bagaimana wajah kota-kota besar tersebut bila setiap keluarga memiliki satu mobil? Atau bahkan dua mobil dan lebih? Sebagai akibat dari kebijakan mobil murah ini. Kapitalisme Mobil Didalam perkembangannya, menurut Andre Gorz (2005) mobil ini ketika awal kemunculannya dimaksudkan untuk menciptakan keistimewaan yang belum pernah ada presedennya bagi

segelintir orang yang sangat kaya. Karena orang kaya tersebut harus memisahkan diri dari orang miskin, sebab tidak ada artinya kaya ketika tetap sama dengan orang miskin. Salah satunya dengan alat transportasi mobil, yang memiliki kecepatan dan dengan harga yang mahal bila dibanding dengan sepeda, becak dan gerobak. Yang pasti akan susah diakses oleh orang-orang miskin. Mobil telah menciptakan kebebasan bagi pemiliknya untuk menjelajah tak terbatas, tanpa dihambat oleh jadwal keberangkatan seperti halnya transportasi massal. Dengan mobil seseorang memiliki kepuasan pribadi dan dapat mengeksplorasi sikap individualitasnya. Keistimewaan dan kemewahan dari mobil seiring berjalannya waktu telah menciptakan kesadaran palsu (merujuk istilah Gramcy) bagi masyarakat. Dan kemudian hal tersebut pun menjadi mitos yang diyakini sampai saat ini. Akan tetapi sesungguhnya kemerdekaan yang dimiliki dari mobil ini hanyalah kepalsuan. Yang terjadi adalah munculnya ketergantungan yang radikal (Gorz, 2005). Kepemilikan terhadap mobil telah membuat ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, onderdil mobil, perbaikan dan yang pasti adalah produsen mobil itu sendiri. Disanalah kemudian komersialisasi mobil dilakukan oleh para kapitalis. Ketergantungan yang radikal terhadap berbagai komoditas, membuat peluang meraup keuntungan menjadi semakin besar. Apalagi ketika dilakukan monopoli terhadap komoditaskomoditas tersebut. Dan cara yang dilakukan adalah dengan menjual mobil dengan harga murah, agar dapat terjangkau kalangan menengah-bawah. Setelah sebelumnya kesadaran palsu disemikan terhadap masyarakat tersebut. Mobil dan Penghancuran Tetapi setelah hampir semua ka-

langan dapat mengakses mobil (memiliki) apakah mobil akan menjadi barang istimewa dan barang mewah lagi? bagaimana keadaan kota ketika berjubel-jubel mobil memadatinya setiap hari, jam bahkan detik? Apa dampak yang diakibatkan oleh mobilmobil tersebut? Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang menggambarkan begitu lekatnya mobil-mobil pribadi dengan idiologi Penghancuran. Keistimewaan dan kemewahan mobil telah terdevaluasi ketika semua orang sudah memilikinya. Dan kemudian untuk dapat membedakan diri dengan orang miskin, kapitalis kemudian menciptakan mobil yang lebih unggul dalam segi desain dan kecepatan untuk orang kaya. Tetapi semua itu hanyalah omong kosong. Berapapun cepatnya mobil itu, mobil tersebut tak akan pernah dapat menyisir sebagai contoh jalanan kota Jakarta dengan kecepatan penuhnya. Bahkan gerak mobil tersebut akan kalah cepat ketika dibandingkan dengan kecepatan pejalan kaki, sepeda, becak dan dokar yang sebelumnya telah tergusur seiring maraknya mobil di jalanan. Itu terjadi karena mobil adalah bagian dari kemacetan. Didalam kemacetan, kemerdekaan dan kebebasan mengendarai mobil adalah utopia. Rayuan hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, juga adalah omong kosong. Minipisnya minyak bumi dan polusi udara tidak mungkin dapat diingkari oleh mobil ini. Semakin banyak orang memiliki mobil, maka penghancuran terhadap bumi pun semakin giat dilakukan. Bayangkan ketika kota Jakarta yang berpenduduk 9.604.329 jiwa dan terdiri dari 2.508.869 keluarga (data BPS 2010), bila sekeluarga memiliki sebuah mobil saja. Jakarta mungkin akan menjadi kota neraka di dunia. Sehebat apapun pemerintah melakukan trobosan dalam menyediakan akses jalan (baik jalan layang, tol, dll) tetap saja jalan-jalan tersebut akan

penuh sesak dengan barisan mobilmobil. Akhirnya wajah Jakarta seperti dirantai oleh sistem produksi kapitalis dengan kesemprawutan jalan-jalan yang melingkarinya. Semua kegiatan ekonomi akan lumpuh total terlindas kemacetan. Polusi udara dimana-mana dan menjadikan Jakarta kota yang tak layak huni. Dan nilai guna dari mobil menjadi minus. Itu artinya demokratisasi terhadap akses kepemilikan mobil pribadi ini adalah sebuah kekonyolan. Kebijakan mobil murah yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari kedunguan dan ketidak pecusan. Karena yang terjadi hanyalah penghancuran ketika mobil menjadi barang pribadi yang dimiliki hampir setiap keluarga apalagi setiap orang. Sehingga hal utama yang perlu dilakukan untuk menghindari penghancuran ini adalah bukan kebijakan mobil murah, akan tetapi penataan dan pemenuhan transportasi massal yang nyaman dan tepat waktu. Tetapi hal tersebut juga tidak cukup untuk membuat setiap orang meninggalkan kesadaran palsu akan keistimewaan mobil pribadi yang dimilikinya. Seperti yang diungkapkan oleh Illich bahwa “Rakyat akan meretas rantai sergapan transportasi ketika mereka mencintai rantai irama mereka dan merasa takut untuk menjauh darinya�. Artinya penciptaan kondisi kerja yang nyaman, keadaan kota yang kondusif dan tidak semprawut serta tata ruang kota yang rapi adalah cara selain penciptaan transportasi massal yang nyaman dan tepat waktu untuk dapat membuat para pengguna mobil pribadi beralih ke transportasi massal. Pemakain mobil secara kolektif merupakan cara untuk menentang idiologi penghancuran pada Mobil. Dan itu harus dilakukan bila tidak ingin melihat dan tinggal di Kotakota Neraka akibat mobil-mobil yang tak terkontrol dan menciptakan penghancuran. =

Menyoal Pemimpin Ideal Masa Depan Oleh: Mohammad Sholihul Wafi Mahasiswa di Universitas Islam UIN Sunan Kalijaga

Negeri ini masih mengalami krisis pemimpin ideal. Tidak sedikit pemimpin negeri yang kurang profesional menjalankan jabatan kepemimpinannya. Banyak dari mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Yang terjadi bukanlah semakin maju bangsa kita, justru sebaliknya. Kualitas negara kita menjadi stagnan dan bahkan dirugikan.

P

emimpin sangat menentukan arah masa depan bangsa. Kita bisa melihat cermin pemimpin bangsa di masa lalu. Bangsa Indonesia dulunya dipimpin oleh orang sekredibel Sukarno. Indonesia-pun menjadi negara yang patut diperhitungkan eksistensinya di kancah internasional. Namun setelah berjalan kurang lebih setengah abad, Indonesia tertinggal dalam adu pacu memajukan bangsa. Hal ini terlihat dari banyaknya kekayaan negeri yang dikuasai bangsa asing, pemimpin banyak yang korupsi, serta sedikit anak negeri yang mampu

mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Menurut ramalan Ronggowarsito, pemimpin ke-tujuh yang akan menduduki kursi presiden adalah seorang satria piningit. Dia berjuluk “Satria Pinanditho Sinansihan Wahyu�. Pemimpin kita kali ini benar-benar diprediksi sebagai pemimpin ideal yang akan membawa Indonesia pada masa keemasan. Sebab, julukan pada ramalan itu menunjuk pada arti pemimpin yang bertindak atas dasar hukum dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ramalan Ronggowarsito yang telah dirasa terbukti berturut-turut pada enam dekade kepemimpinan presiden Indonesia menjadikan ramalan ini patut diperhitungkan kebenarannya. Setidaknya, pemimpin yang akan terpilih di pemilu 2014 harus memiliki kapabiltas yang patut dipertimbangkan. Tidak hanya populer, namun juga cerdas dan pro-rakyat. Banyak partai yang tengah sibuk mempersiapkan calon presiden yang akan diajukan pada pemilu 2014 nanti. Partai Demokrat memilih calon presiden dengan cara konvensi. Lebih dari itu, partai Hanura telah lebih dulu menunjuk capres dan cawapresnya. Pemimpin ideal bangsa akan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi. Mereka tak segan mengorbankan waktu mereka untuk menyenangkan hati yang dipimpinnya. Lihat Jokowi dengan semangat blusukannya, dalam hemat banyak warga Jakarta , Jokowi menjadi pemimpin ideal untuk keadaan DKI saat ini. Bahkan dalam salah satu survei, Jokowi menduduki tiga

besar pemimpin idaman bangsa. Ini menunjukkan betapa merindukannya bangsa Indonesia pada pemimpin seperti Jokowi. Dia selalu menunjukkan sikap pro-rakyat. Namun tidak hanya sekedar pro-rakyat, pemimpin juga harus seorang negarawan dengan kualitas intelektual yang mumpuni. Sebab, dengan pemimpin yang seperti itu Indonesia dapat segera lepas dari problematika yang tak kunjung terselesaikan. Menjadi pemimpin bukanlah simbol sebuah kejayaan. Pemimpin merupakan simbol pelayan yang dipimpinnya. Bahkan menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pemimpin merupakan budak rakyat. Namun pada masa sekarang sering disalahartikan, pemimpin sebagai orang yang dapat memerintah seenaknya. Akhirnya praktek KKN dan kebijakan yang tak pro-rakyat terusmenerus dibudayakan. Meskipun menurut Ganjar pemimpin merupakan budak rakyat, dia merupakan seorang yang pantas mendapat julukan ksatria. Hal ini hanya jika pemimpin benar-benar mampu menjalankan amanah layakya seorang ksatria dalam cerita pewayangan. Namun jika sebaliknya, mereka tak lebih hanya seorang pengobral janji. Pemimpin yang akan terpilih di tahun 2014 telah disuguhkan PR untuk memperbaiki kualitas bangsa. Baik sektor birokrasi, politik, hukum, pendidikan, pertanian, maupun ekonomi. Setiap sektor ini membutuhkan campur tangan yang tepat dari seorang pemimpin yang benar-benar ksatria. Dia secara tepat dapat menyumbangkan gagasan cemerlangnya untuk meningkatkan kualitas bangsa.

Sebagaimana ksatria piningit dalam cerita pewayangan, pemimpin yang benar-benar ideal telah dirindukan sejak lama. Namun akan percuma menjadi seorang pemimpin jika tak mampu menunjukkan sumbangan besarnya sebagai seoarang pemimpin. Pemimpin ke-tujuh bangsa akan disebut ksatria piningit hanya jika dia mampu membuktikan kualitasnya sebagai pemimpin. Pemimpin yang ksatria piningit sebagaimana yang telah diramalkan Ronggowarsito semoga benar adanya. Pemimpin yang benar-benar mampu membawa Indonesia pada kejayaan. Para pemimpin bangsa kita di masa depan semoga layaknya seorang Hayam Wuruk bagi kerjaan Majapahit. Dengan begitu, semua cita-cita bangsa akan segera terwujud. Wallahu a’lam bish-shawaab. =

Redaksi Menerima tulisan dalam bentuk opini, puisi, cerpen, dan resensi buku. Panjang tulisan 5000 karakter (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikirimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@ gmail.com

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber


e Paper Koran Madura 25 September 2013