Page 1

1

RABU 24 APRIL 2013 NO. 00103 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

24 APRIL 2013

g PAMANGGHI

Mantan Senator AS Kunjungi PBNU JAKARTA-Mantan senator Amerika Serikat Christopher “Kit” Bond berkunjung ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Selasa, dan berdialog dengan sejumlah pengurus organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Mantan senator dari negara bagian Missouri itu merupakan salah satu “Friends of Indonesia? yang selama masa jabatannya sebagai Vice Chairman of Senate Intelligence Committee yang aktif mendukung kepentingan Indonesia di Kongres AS dan menyuarakan peran strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. “Kit Bond juga aktif menyampaikan gambaran positif tentang Indonesia baru kepada kalangan masyarakat luas di AS, utamanya mengenai peran Islam moderat dalam mendukung proses transisi demokrasi dan dalam menghadapi ancaman terorisme di tanah air,” kata Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali. Meskipun sudah tidak lagi menjabat senator, Sekjen PBNU Marsudi Syuhud berharap Kit Bond tetap mempromosikan pemahaman Islam Indonesia, khususnya NU, yang moderat kepada masyarakat AS. Menurut Marsudi, NU akan terus konsisten dalam mempromosikan Islam moderat. “Salah satu bentuk nyata adalah anak-anak Ansor yang setiap perayaan Natal ikut melakukan penjagaan keamanan. Ini adalah wujud toleransi dari kami,” kata Marsudi. Pada kesempatan itu, Kit Bon sempat menyinggung peristiwa ledakan bom yang terjadi di Boston beberapa waktu. “Saya masih meyakini ajaran Islam tidak kompatibel dengan kejadian ledakan bom di Boston,” kata Kit Bond. Kit Bond yang bersama dengan pemenang hadiah Pulitzer, Lewis Simons menuliskan buku “The Next Front: Southeast Asia and the Road to Global Peace with Islam” itu kembali menyatakan bahwa tidak ada aliran dalam Islam yang mengajarkan kekerasan. Bahkan, ia menyebut NU adalah “champion” dalam mempromosikan Islam damai. “Apa yang dilakukan orang-orang NU, jauh lebih besar pengaruhnya dibandingkan apa yang dilakukan oknum-oknum pelaku terorisme di luar,” tandas Kit Bond. Sementara itu Pengurus Cabang Istimewa NU AS-Kanada memberikan penghargaan “NU North America Award” kepada Kit Bond atas dedikasinya selama ini dalam mempromosikan pemahaman moderat Islam Indonesia dan menggalang koalisi perdamaian melalui penguatan masyarakat madani dan kerja sama melalui organisasi sosial keagamaan. “Diharapkan penghargaan ini dapat menjadi simbol dukungan NU bagi usahausaha menjembatani perbedaan antara umat Islam dan dunia Barat pada umumnya dan khususnya umat Islam Indonesia dengan masyarakat Amerika,” kata Rais Syuriah PCINU AS-Kanada Shalahudin Kafrawi. (ant/git/beth)

Migas Muhammad Fadillah

Kepala Pelaksana BPBD Sumenep

B

ant/syaiful arif

ANTRI SOLAR SUBSIDI. Puluhan warga menunggu antrian solar subsidi mengunakan jerigen di SPBU 54.614.13 Blimbing, Kecamatan Gudo, Jombang, Jawa Timur, Selasa (23/4). Pasokan solar di SPBU setempat datang setiap tiga hari sekali sebanyak 8.000 liter habis dalam waktu tiga jam.

Politik Dinasti Tak Bisa Dihindari JAKARTA-Proses pencalegan yang dilakukan oleh internal partai politik tampaknya masih sulit mencegah adanya politik kekerabatan. Bukan tidak mungkin dalam satu daerah pemilihan diisi bakal calon legislatif keluarga. “Bisa saja satu keluarga atau kerabat mencalonkan diri di satu daerah pemilihan atau partai tertentu,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Jakarta, Selasa (23/4). Namun demikian kata Husni, sejauh Bacaleg tersebut memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan dan perundangundangan meski satu keluarga tidak masalah. “Biarlah nanti pemilih yang menilainya. Apakah itu sesuai denggan etika atau tidak. KPU tidak menilai soal etika itu,” tambahnya. Lebih jauh kata Husni, memang dalam Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 Tentang

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota yang diubah ke dalam PKPU No 13 Tahun 2013 tidak mengatur pelarangan satu dapil diisi oleh dua atau lebih anggota keluarga. Ditempat terpisah, dua anak Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah, yakni, Andika Hazrumy (anak pertama) yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD asal Banten dan Andiara Aprillia Hikmat (anak kedua) mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg). Bukan hanya itu, menantu Atut juga yakni Ade Rossi Chaerunnisa atau istri Andika Hazrumy, ikut mendaftarkan diri menjadi Bacaleg. Saat ini, Andika Hazrumy, putra sulung Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah mencalonkan diri menjadi anggota DPR dari Partai Golkar Banten. Andika Hazrumy mencalonkan diri dari daerah pemilihan (Dapil) II yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Sementara Putri Atut (anak kedua) yakni Andiara Aprillia Hikmat telah diproyeksi untuk menggantikan kakaknya, dan mendaftarkan diri sebagai bakal

KELANGKAAN SOLAR

“BBM“ Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM

KASUS SIMULATOR SIM

Djoko Didakwa” Ngutil” Rp32 M JAKARTA- Terdakwa kasus korupsi pengadaan “driving” simulator uji klinik pengemudi roda dua (R2) dan roda empat (R4) tahun anggaran 2011, mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Irjen Pol Djoko Susilo didakwa memperkaya diri sebesar Rp32 miliar. “Terdakwa Irjen Pol Djoko Susilo bersama-sama dengan Didik Purnomo, Teddy Rusmawa, Budi Susanto dan Sukotjo Sastronegoro Bambang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu memperkaya diri sebesar Rp32 miliar,” kata ketua jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi Kemas Abdul Roni dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa. Selain Djoko, pihak lain yang menikmati uang tersebut adalah Wakil Korlantas Polri Brigjen Pol Didik Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) senilai Rp50 juta, direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto sebesar Rp93,3 miliar, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) senilai Rp3,93 miliar, Prima Koperasi Kepolisian (Primkoppol) Mabes Polri sebesar Rp15 miliar, Wahyu Indra sebesar Rp500 juta, Gusti Ketut Gunawa senilai Rp50 juta, Darsian Rp50 juta dan Warsono Sugantoro alias Jumadi senilai Rp20 juta. Sehingga dapat dijumlahkan kerugian negara yang ditimbulkan adalah Rp144,98 miliar. (ant/des/beth)

calon anggota DPD perwakilan Banten. Sementara menantu Ratu Atut, Ade Rossi Chaerunnisa atau istri Andika Hazrumy, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang, kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Banten dari Partai Golkar. Sedangkan suami Ratu Atut Chosiyah yakni Hikmat Tomet, yang saat ini menjadi anggota DPR dari Partai Golkar selaku Ketua DPD I Partai Golkar Banten kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR, untuk Dapil I yaitu daerah Pandeglang dan Lebak. Andiara mengatakan dirinya terjun ke dunia politik mendapat dukungan penuh dari keluarga, dan saat ini mendapatkan 34 ribu dukungan dari masyarakat. Andiara yang saat ini berusia 26 tahun, mengaku ingin mewakili kaum muda perempuan di Banten, karena saat ini banyak anggota DPD itu adalah laki-laki dan mayoritas usianya sudah tua. “Pencalonan saya didasari niat dan keinginan tulus untuk mengabdi pada masyarakat Banten,” kata Andiara seusai mendaftarakan diri sebagai bakal calon DPD ke KPU Banten, Senin (22/4). (abd/cea)

PAMEKASAN-Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM) Pamekasan meminta pemerintah segera mengatasi kasus kelangkaan solar di berbagai daerah di Indonesia dan menolak rencana menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bulan depan. BMM menilai, rencana pengurangan subsidi BBM yang identik dengan menaikan harga ini, dinilai akan tetap menyengsarakan masyarakat luas. Sebab, jika rencana itu dilaksanakan, dipastikan akan diikuti oleh lonjakan harga kebutuhan pokok. Ketua BMM Pamekasan Zaini WerWer mengatakan, pemerintah harus memahami kondisi masyarakat yang akan menanggung beban cukup berat jika subsidi BBM ini dikurangi apalagi dicabut. Ia menilai, rencana pemerintah ini tidak pro

rakyat sehingga harus ditolak bersama. Zaini menduga, rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM ini sebagai langkah pemerintah untuk menghapus subsidi BBM. Atas dasar ini, ia menilai ada intervensi pihak asing terutama Bank Dunia (World Bank). Sebab, debitur Indonesia ini mensyaratkan pemerintah untuk mencabut subsidi untuk menyalurkan pinjaman dana ke Indonesia. “Jelas-jelas ada intervensi pihak asing. Karena Indonesia tidak akan menerima pinjaman dari Bank Dunia sebelum menghapus subsidi BBM,” katanya. Lebih lanjut Zaini menyatakan akan terus mengawal rencana pemerintah dalam hal ini Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena jika kebijakan ini betul-betul mengarah pada penghapusan subsidi, menunjukan bahwa ada

upaya penguasaan asing pada sektor minyak dan gas (migas), dari hulu ke hilir. Padahal, migas yang terkandung di bumi Indonesia seharusnya dikuasai negara dan dimanfaatkan demi kepentingan rakyat. Seperti diberitakan berbagai media massa, Presiden RI SBY, mengisyaratkan akan melakukan langkah penting untuk mengurangi subsidi BBM bulan depan. Sebab, subsidi yang dikeluarkan untuk BBM dinilai sudah terlalu besar. Langkah ini menunjukan bahwa pemerintah akan menaikan harga BBM. Sementara itu, subsidi BBM. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun lalu menghabiskan sekitar Rp 300 triliun atau 15 persen dari ABPN. Tanpa perubahan kebijakan yang tepat, jumlah ini diperkirakan akan bertambah tahun ini. Sementara itu, antrean kendaraan yang akan mengisi bahan bakar solar terus terjadi di sejumlah SPBU di Pamekasan. Antrean itu terjadi sejak malam hingga pagi, karena sebagian besar SPBU sudah kehabisan persediaan sejak sore dan baru menerima pasokan pada pagi harinya. Keterbatasan stok solar itu disebabkan pengurangan pasokan oleh pertamina untuk semua SPBU sejak beberapa hari terakhir. Akibanya, stasiun pengisian tidak mampu memenuhi permintaan pembelian, karena jatah pasokan dikurangi sebanyak 50 persen dari kondisi normal. Di SPBU Buddagan, antrean kendaraan sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas, karena kendaraan yang antre datang dari dua arah hingga mempersempit jalan. Kendaraan yang antre sebagian besar merupakan kendaraan umum dan kendaraan barang. (uzi/muj)

erbicara masalah migas pikiran kita akan terbayang uang besar. Itu tidak salah, karena sektor migas terkait tiga hal yaitu High Cost, High Risk, High tech. Bagi Daerah yang mempunyai potensi migas dengan keterbatasan APBD yang dimiliki, satu-satunya harapan peningkatan kesejehateraan dan peningkatan proses pembangunan hanya pada Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Namun demikian, pada proses penggarapan untuk menghasilkan yang satu ini penuh rambu-rambu regulasi antara lain dalam UU 22/2001 tentang Migas, UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas dan PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan. Ini belum termasuk peraturan pelaksanaan lainnya terkait progress lifting yang dihitung atas dasar Realisasi Lifting dari Kementerian Teknis. Dalam konteks penerimaan DBH Migas, paling tidak ada empat faktor yang mempengaruhi. Pertama, Lifting Migas (Produksi Migas yang Terjual). Semakin tinggi volume lifting, peluang penerimaan migas semakin besar. Kedua, Cost Recovery (Pengembalian Harga Operasional) KKKS. Jika Operating Cost yang direcover membesar, semakin rendah penerimaan migas. Ketiga, ICP (Indonesia Crude Price) Harga Minyak Mentah Indonesia yang menjadin basis harga yang digunakan dalam APBN dan dipengaruhi pasar minyak internasional. Semakin tinggi ICP, semakin tinggi pula penerimaan migas. Terakhir faktor nilai tukar rupiah terhadap US Dollar. Jika nilai tukar rupiah terhadap US Dollar semakin tinggi, akan meningkat pula DBH. Walaupun masalah migas selalu menjadi wacana menarik diperdebatkan terutama menyangkut pembahasan tata kelola dan penerimaan minyak dan gas bumi, sulit diingkari fakta riil masalah migas yang bagai pendulum. Selalu berpindah-pindah dari satu arah ke arah yang lain sejalan perubahan tatanan sosial, politik dari masa ke masa. Yang layak menjadi catatan, apapun regulasi yang ada dalam tata kelola migas saat ini, kita wajib berterimakasih kepada Bung Karno yang melakukan Nasionalisasi dan mengubah bentuk kontrak migas dengan lahirnya UU No. 44 Tahun 1960. Melalui UU itu, ditegaskan eksploitasi migas hanya diselenggarakan oleh negara. Kontrak konsesi diubah menjadi kontrak Karya yang menempatkan perusahaan hanya perusahaan negara. Kuasa tambang yang semula dipegang oleh Perusahaan Asing beralih ketangan Pemerintah. Mungkin konstitusi kita, UUD 45 yang mengamanatkan agar sumber kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat akan beda ceritanya jika Bung Karno tidak melahirkan UU tersebut. Negara pasti hanya memperoleh royalti berdasarkan persentase produksi dari lapangan minyak dan gas bumi yang ada di bumi Indonesia ini yang makin jauh dari kemakmuran rakyat. Tentu kita berharap semoga dari tahun ke tahun republik ini lebih serius memikirkan kemakmuran rakyat dari sumber daya alam yang diciptakan Allah pemilik kerajaan langit dan bumi. Semoga saja. =

Dedy Corbuzer Suatu hari Matrawi bertemu Sa’dullah di terminal. “Hai hendak kemana dikau Dul, tak biasanya kau keluar rumah” tanya Matrawi sambil menepuk pundaknya. “Aku mau ke Jakarta Mat, mau ketemu Dedy Corbuzer” Jawab Sa’dullah lessu. “Memang untuk apa kamu ketamu Dedy Corbuzer” kejar Matrawi. Sa’dulla garuk-garuk kepala “Ini nih aku dibertahu teman bahwa pesulap itu bisa ngilangin kutu di kepalaku ini” “Pueh, kalo cuma cara ngilangin kutu ala Dedy Corbuzer, aku juga tahu” Jawab Matrawi pasti. “Ayo sini duduk” kata Matrawi sambil mengeluarkan gunting dan langsung mennggunduli rambut Sa’dullah. “Mat, Kamu kok gunduli rambutku?” protes Sa’dullah “Dedy Corbuzer itu tidak kutuan bukan karena sulap, tapi karena gundul, tahu”

Cak Munali


2

SUMENEP

RABU 24 APRIL 2013 NO. 0103 TAHUN II

POLITIK

Soekarwo: Deklarasi Hanya Formalitas SUMENEP – Walaupun pemilihan Gubernur Jawa Timur tinggal beberapa bulan lagi, pasangan incument Soekarwo-Saifullah Yusuf yang menegaskan akan kembali mencalonkan diri pada pilgub Agustus nanti belum melakukan deklarasai. Menanggapi belum dilakukannya deklarasi tersebut karena hal itu dinilai hanya formalitas. "Deklarasi itu hanya formalitas," kata Gubernur Jawa Timur kepada wartawan saat menghadiri Pembukaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) VII di Sumenep, Selasa (23/4). Lagi pula, lanjut

Soekarwo, deklarasi tidak harus dalam kegiatan formal saja, namun dengan mengungkapkan niat mencalonkan diri menjadi gubernur disetiap kegiatan sudah termasuk bagian dari deklarasi. Dan hal tersebut sudah seringkali dilakukan. "Ketemu dengan masyarakat di sekitar hutan, dan saya utarakan akan maju dengan Gus Ipul, itukan sudah deklarasi," ujarnya. Ia mengaku sudah sudah melakukan deklarasi sekalipun tidak formal dalam setiap kegiatan yang memungkinkan untuk mengutarakan niat pasangan Karsa jilid II maju kembali.

"Deklarasi tidak perlu besar, Small Is Beautiful" pungkasnya sambil berkelakar. Walaupun optimis akan kembali memimpin Jawa Timur, Soekarwo tidak memberi target khusus perolehan suara dalam pilgub yang akan datang, sebab menurutnya hal tersebut tergantung pada nasib dan takdir nantinya. "Pokoknya Allah memberikan takdir jadi, syukur Alhamdulillah," tukasnya. Pakde Karwo memastikan dana Pilgub Jatim nantinya hampir mencapai angka 800 Miliar. "Sekitar 700-an Miliar dan hampir 800 Miliar," ungkap Soekarwo. (athink/mk)

dewi fajriani/ant

MENGHIDUPKAN BUDAYA BACA. Seorang pengunjung membaca buku di area perpustakaan. Berdasarkan survei yang dilakukan UNESCO minat baca masyarakat Indonesia saat ini berada pada urutan paling rendah di ASEAN.

Minat Baca Semakin Tinggi SUMENEP – Minat baca pelajar di Kabupaten Sumenep lumayan tinggi. Buktinya, jumlah pengunjung perpustakaan milik pemkab, misalnya, dari hari ke hari pengunjungnya terus bertambah. Dalam sehari terdapat 50 hingga 80 pengunjung yang mendatangi perpustakaan. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Sumenep Agus D Putra mengatakan pertumbuhan minat baca masyarakat dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan. “Tapi naiknya pengunjung, rata-rata dari kalangan siswa dan mahasiswa. Itu bila berkaitan dengan adanya tugastugas disekolahnya,” katanya. Dalam hari tertentu, petugas perpustakaaan melayani lebih dari 100 pengunjung. Naiknya minat baca tersebut, diharapkan dapat menaikkan kualitas sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia Sumenep yang berada pada level terendah. Pada tahun 2012, Kabupaten Sumenep menempati

peringkat kedua kabupaten buta aksara tertinggi se-Jawa Timur. Peringkat pertama Kabupaten Jember. Jumlah buta aksara tahun lalu 180 ribu orang. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Sumenep terus menambah koleksi bahan bacaan untuk kepuasan pengunjung. “siapapun yang membutuhkan referensi, datang keperpustakaan,” ujarnya, Selasa (23/4). Perpusda meminjamkan buku kepada masyarakat secara umum dengan batasan waktu satu minggu. Saat ini terdapat 45 ribu koleksi buku di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Sumenep. Namun, dari sekian koleksi belum ada buku

yang ditulis oleh pengarang putra daerah. “Sebab buku jenis tersebut, terutama mengenai kebudayaan dan kesenian, sangat sulit didapatkan,” keluh Agus D Putra. Perpustakaan Pengasuh Muda Annuqayah M. Faizi menyebutkan, perpustakaan adalah jantung sekolah. Namun, sebagian besar institusi pendidikan di Sumenep belum memiliki taman baca untuk siswa karena anggaran lebih difokuskan pada pembangunan fisik. “Anggaran jangan hanya dipusatkan ke bangunan, tapi harus dianggarkan untuk pelatihan dan pengayaan,” katanya dalam Temu Guru Penulis di SMA 3 Annuqayah, Kamis (21/3). Sekalipun saatnya sudah ada mensian pencarian refrensi diinternet, keberadaan perpustakaan sangat penting. Ketua Pelayanan Bimbingan Karir dan Konseling STKIP PGRI Sumenep Rusmiyati menjelaskan tidak setiap buku atau ilmu pengetahuan bisa di-

akses melalui media seperti internet. “Pengelola perpustakaan juga belajar bagaimana mengarahkan selera dan minat baca masyarakat kepada bacaan-bacaan yang bermutu,” ujarnya pada Koran Madura, Selasa (23/4) saat ditemui di ruang kerjanya. Untuk lebih menyemarakkan lagi semangat literasi, gerakan membaca dan menulis bisa dimulai dari sekolah, seperti yang dilakukan SMA 3 Annuqayah melalui program mengantar perpustakaan ke ruang kelas. Selain itu, berbagai macam lomba yang mendukung semangat literasi, seperti lomba karya tulis juga sangat membantu masyarakat untuk membaca, seperti yang dilakukan MA Nasy’atul Mutaallimin, Gapura. Setiap tahun pasti mengadakan hari siswa berkreasi dan sangat mendukung siswa untuk membaca. Saat ini sudah menghasilkan sebuah buku kumpulan karya tulis siswa. (athink/mk)

BBM BERSUBSIDI

Pengurangan BBM Bersubsidi Tak Terelakkan terngnya. Ekspor minyak Indonesia saat ini minus, neraca berkurang, rupiah melemah menjadi Rp 9700. "Kalau devisa kita berkurang solusinya harus mengurangi subsidi dan mekanisme mengurangi subsidi itu ada di pertamina, tapi pada dasarnya pemerintah harus mengurangi subsidi, kalau tidak kondisi ekonomi kita saat ini sudah lampu kuning," tambahnya.

syaiful arif/ant

ANTISIPASI. Polisi saat melakukan penjagaan antrian solar subsidi di salah satu SPBU di Sumenep, Selasa (23/4). Penjagaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi spekulan yang memborong BBM solar bersubsidi serta keributan saat solar datang. SUMENEP – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, untuk menghindari terjadinya keresahan masyarakat terkait kebutuhan solar yang belakangan ini langka, perlu adanya pengurangan subsidi untuk BBM jenis solar dan pengurangan subsidi itu harus jelas peruntukannya. Sebab, jika tidak ada pengurangan subsidi, akan berdampak pada perekonomian masyarakat. "Pengurangan subsidi itu tidak bisa terelakkan lagi, tapi pengurangannya juga harus jelas. Yang harus dikurangi untuk masyarakat miskin, sedangkan untuk konsumen yang kaya tidak usah dikurangi," kata Gubernur saat menghadiri pembukaan pe-

kan KIM, di Sumenep, Selasa (23/4). Menurut Gubernur, pihaknya sudah mengirim surat ke Menteri Perekonomian. Isi surat tersebut adalah subsidi BBM itu harus tepat sasaran, seperti bagi masyarakat yang tidak mampu tetap harus mendapatkan subsidi, tapi untuk masyarakat yang mampu tidak boleh mendapatkan subsidi BBM. "Kami sudah mengirim surat ke Menteri Perekonomian terkait subsidi silang, yaitu subsidi BBM itu hanya untuk masyarakat tidak mampu saja. Subsidi bagi yang mampu harus dikurangi," paparnya. Pada tanggal 26 April nanti akan keluar kebijakan tentang

pengaturan harga BBM jenis solar. "Ada yang harganya Rp 4.500 dan Rp 7.500 perliternya. Kalau solar untuk masyarakat kurang mampu harganya tetap Rp 4.500 dan untuk masyarakat yang mampu yaitu Rp 7.500," ujarnya. Ia berharap, penjualan dua jenis premium yang akan di jual SPBU, tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat, karena pemerintah saat ini sedang mengalami devisit keuangan. “ Saat ini pemerintah sedang mengalami devisit, karena nilai ekspor kita tidak jalan, di luar terjadi konflik, sehingga berimbas pada melemahnya nilai rupiah, jadi tidak mungkin jika pemerintah harus mensubsidi semua masyarakat,”

Dewan Sidak Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumenep akan melakukan turun ke lapangan untuk mengetahui penyabab langkanya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di sejumlah SPBU. “Kami menyayangkan kemana larinya solar ini, dan saya curiga jangan-jangan ada permainan. Untuk itulah, kami akan segera melakukan pemeriksaan ke SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Sumenep,” kata anggota Komisi B Sukarnaedi. Untuk meminimalisir krisis solar, Komisi B segera melakukan sidak ke beberap SPBU untuk mengetahui, apa sebenarnya penyebab solar tersebut langka, termasuk nanti kita akan meminta pihak terkait, baik dinas maupun aparat untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan. Kalau perlu akan dipanggil ke komisi. “Hal ini (solar dan minyak) merupakan masalah vital. Jika masalah ini tidak teratasi dapat menyebabkan kenaikan harga sembako dan masalah lainnya. Untuk itulah dinas dan aparat harus segera bertindak,” tegasnya. (rif/edy/sym)

junaedy/koran madura

PRODUK LOKAL. Gubernur Jatim Soekarwo dan bupati Sumenep A. Busyro Karim saat meninjau stand batik Sumenep

PERTANIAN

Produksi Padi Ditarget 7,5 Ton per Hektar Sumenep – Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep Bambang Iriyanto mengatakan, pendapatan dari sektor pertanian pangan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep pada tahun lalu mencapai 47,28 persen. Saat ini disperta menargetkan dari sektor pertanian melalui produksi padi mencapai 7,5 ton perhektar. Peningkatan tersebut, kata Iriyanto, didukung peningkatan dari produksi tanaman pangan padi yang mencapai 6,5 ton perhektar. “Sehingga, pada tahun ini kami menargetkan 7,5 ton perhektar de-

ngan melihat peningkatan pada tahun sebelumnya,” teranganya. Ia optimis target tersebut akan terwujud. “Maka dari itu, untuk bisa mencapai target tersebut, maka akan selalu menghimbau kepada para petani padi untuk mencoba menggungakan alat-alat dan cara teknologi yang kita kenal dengan SRI, yaitu salah satu teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian,” ujarnya. Selain itu, tambah dia, pihaknya juga akan mensosialisasikan pentingnya menggunakan pupuk organik. “Kenapa menjadi penting dan ditekankan oleh kami,

karena pupuk organik akan meningkatkan struktur tanah hingga menjaga kesuburuan. Memang, petani kita masih belum terbiasa menggunakan pupuk organik, namun secara perlahan dan bertahap kami akan sosialisasikan tentang pentingnya pupuk organik tersebut,” jelas Bambang Bambang juga mengimbau para petani agar menggunakan varietas unggul. “Karena varietas unggul itu bisa tahan terhadap hama, genangan air, tahan terhadap kekerigan, termasuk musim panennya lebih pendek,yaitu 95105 hari,” pungkasnya. (sym/mk)

dhedez anggara/ant

TARGET SURPLUS BERAS. Seorang petani menebar pupuk di areal sawah Desa Pabian Sumenep. Dari angka sementara Badan Pusat Statistik, produksi padi nasional tahun 2012 mencapai 69,05 juta ton gabah kering giling (GKG) naik 3,29 juta ton atau 5% dari tahun 2011. Sementara untuk tahun 2013, kementrian pertanian menargetkan 72,02 juta ton gabah kering giling (GKG).


SUMENEP

3

RABU 24 APRIL 2013 NO. 0103 TAHUN II

Pembangunan Puskesmas Pragaan Akan Dilelang Ulang

junaedy/koran madura

MANGKRAK. Bangunan Puskesmas Pragaan yang mangkrak selama hampir satu tahun. Maka dari itu, Dinkes masih akan melelang proyek tersebut.

SUMENEP – Upaya Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep dalam meneruskan pembangunan Puskesmas Pragaan yang hingga saat ini mangkrak belum menemukan kejelasan. Untuk melanjutkan pembangunan, dinkes masih akan kembali melelang proyek tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat merasa risih belum dilakukannya pelelangan tersebut, dan mendesak dinkes segera melakukan koordinasi agar pembangunan puskesmas tersebut dapat segera dilanjutkan. Ketua Komisi D DPRD Sumenep Ahmad Subaidi merasa jenuh belum dilakukannya pelelangan proyek tersebut untuk melanjutkan pembangunan. “Jika selama

ini memang ada kejanggalan dalam pelaksanaan, segera selesaikan sesuai aturan yang berlaku,” katanya, Selasa (23/4). Subaidi mengaku sudah pernah memanggil kepala dinas kesehatan terkait mangkraknya pembangunan gedung Puskesman Pragaan itu tanpa menyebut waktu yang memanggilnya. “Itu kami lakukan ketika mendapat laporan dari masyarakat di

bawah,” ucapnya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Sumenep Anugerah Rizka Rahadi mengaku sudah mengambil tindakan untuk melanjutkan pembangunan puskesmas tersebut. ”Kami sudah mengambil keputusan yang sangat tepat, yakni putus kontrak dengan pihak kontraktor,” ucap Rizka. Hanya saja, dia enggan menyebut apa nama kontraktor itu. Pihaknya sudah mekalakukan konsultasi ulang dengan rekanan proyek, namun sampai saat ini pihak rekanan masih meneliti tentang gambaran yang sudah dilakukan sebelumnya. “Kami sudah merapat kembali dengan konsultan untuk melanjutkan

pembangunan tersebut,” katanya. Rizka akan segera menggelar lelang supaya pembangunan puskesmas tersebut segera dilanjutkan. “Kalau tidak ada kendala, kami merencanakan bulan Juli mendatang sudah dilakukan pelelangan ulang,” katanya. Sebagai sanksi atas ketidaksesuaian pelaksanaan proyek, kata Rizka, kontraktor yang telah melakukan proyek tidak bisa lagi mengerjakan proyek yang ada di dinasnya selama waktu yang ditentukan, baik dalam bentuk pemilihan langsung ataupun dengan cara lelang. “Sekitar dua tahun,” katanya. (edy/mk)

Pekan KIM Jatim VII Semarak

Gubernur Minta Home Industri Berkembang

SIMBOLIK. Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat memukul gong tanda dibukanya KIM didampingi Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan wabup Soengkono Sidik. SUMENEP – Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jatim ke VII, 2013 resmi di mulai kemarin (23/4). Acara yang dihelat di Graha Adipoday itu dibuka secara resmi oleh Gubernur Jatim Soekarwo, dengan ditandai pemukulan Gong. Pemukulan Gong itu disaksikan bupati Sumenep A. Busyro Karim, Wabup Soengkono Sidik Pembukaan KIM Jatim di hadiri terlihat cukup meriah dan semarak. Apalagi dimeriahkan dengan sejumlah tarian tradisional codik Sumekar.

Musik tradisonal Uldaul juga menjadi salah satu penyambut kedatangan orang nomor satu di lingkungan pemprov Jatim itu. Suasana hiburan itu menjadi perhatian masyarakat kota Sumekar. Pembukaan KIM dihadiri sedikitnya 1000 undangan. Bahkan, sejumlah pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) juga tampak hadir pada pembukaan KIM itu. Meriahnya pelaksanaan KIM ke VII mendapat apresiasi dari Gubernur Jatim. Bahkan, Gubernur mengucapkan

terima kasih kepada bupati Sumenep A. Busyro yang telah menyukseskan acara KIM ini. Terbukti, dengan diberikannya cenderamata oleh Gubernur kepada bupati. Acara tersebut diikuti sebanyak 72 stan dari kabupaten dan kota yang ada di pemprov Jatim. Selain itu, pada kesemapatan itu pula Gubernur Jatim Soekarwo memberikan hadiah trhopy kepada pemenang lomba LCCK (Lomba Cerdik Cermat Komunikatif). Tidak hanya trhopy Gubernur juga memberikan uang pembinaan kepadal

KOMPAK. Gubernur Jatim Soekarwo saat menggunting pita di pintu masuk lokasi didampingi bupati Sumenep A. Busyro Karim.

kelompok informasi penerima itu. Empat KIM yang menerima penghargaan dari Soekarwo adalah KIM Wara Desa Bakorwil Madiun, KIM KOM Bakorwil Bojonegoro, KIM Bijak Bakorwil Malang, KIM Semanggi Bakorwil Semanggi. Setelah acara pembukaan, Soekarwo didampingi A. Busyro Karim dan wabup Soengkono Sidik meninjau stand dan berdiskusi dengan penanggungjawab. Salah Satunya stand pemkab Sumenep yang memamerkan batik, keris, ukiran dan makanan olahan. Bahkan, Soekarwo sempat duduk dan berdiskusi di stan kota Sumekar itu. Pantauan Koran Madura di lapangan, sejumlah kabupaten dan kota menampilkan stand yang unik. Bahkan, di kemas sesuai dengan ciri khas kabupatennya. Stand-stand itu memamerkan berbagai jenis produk unggulan di daerahnya. Dengan begitu, masyarakat Sumenep bisa menikmati produk unggulan di lokasi KIM ini. Gubernur Jatim Soekarwo dalam sambutannya menjelaskan, dengan keberadaan KIM diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Utamanya, informasi terkait hasil budidaya masyarakat. ”Dengan adanya KIM, harus lebih mampu meyakinkan masyarakat akan kualitas budidaya tanamnya. Harus lebih baik dari negara lain. Sehing-

ga, tidak ada lagi yang namanya impor buah atau yang lainnya,” katanya Untuk itu, sambung dia, adanya KIM jangan hanya menjadi komunitas berkumpul saja. Melainkan bisa membawa perkembangan pekembangan industri, baik industri rumah tangga maupun industri non rumah tangga, “Dengan begitu, home industry masyarakat akan lebih baik ke depan. Termasuk, nanti bisa memasarkan memasarkan hasil budidaya itu,” ujarnya. Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, mengatakan pihaknya merasa sangat terhormat dengan terpilihnya Kabupaten Sumenep sebagai tuan rumah dalam acara KIM Ke VII. “Memang, layak Sumenep menjadi lokasi KIM. Sebab, Sumenep seringkali mejadi perwakilan dan percontohan dalam skala nasional bahkan intrnasional saat mewakili Jatim. Misalnya, PIPP (Pusat Inovasi Pelayanan Pertanian),” tukasnya. Pekan KIM 2013 ini akan berlangsung selama lima hari, sejak kemarin hingga Sabtu (27/4). Selain pameran produk, panitia juga sudah menyiapkan banyak hiburan. Salah satunya, pentas kreasi siswa setiap sore hari. Untuk malam hari, juga akan digelar pertunjukan musik tradisional dan yang lainnya. (adv/edy/yat).

TERIMA KASIH. Gubernur Jatim Soekarwo saat memberikan cenderamata kepada bupati Sumenep A. Busyro Karim atas penempatan KIM di Sumenep.


4

PKPI Hanya Daftarkan 6 Bacaleg PAMEKASAN- Dari 12 partai politik (Parpol) peserta pemilu yang sudah mengajukan Daftar Caleg Sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) setempat merupakan partai yang paling sedikit mendaftarkan bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg). Bakal calon wakil rakyat yang didaftarkan partai tersebut hanya berjumlah enam orang dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Kota dan Kecamatan Tlanakan serta Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Proppo dan Pegantenan. Komisioner KPU Pamekasan Divisi Sosialisasi, Informasi dan Pendidikan Pemilih, Didin Sudarman, Selasa (23/4) mengatakan, PKPI hingga

PAMEKASAN

RABU 24 APRIL 2013 NO. 00103 | TAHUN II

hari terakhir pendaftaran Senin (22/4), bakal caleg yang mendaftar melalui partai tersebut hanya enam orang. “Saya tidak tahu apa alasannya. Tapi setelah dikonfirmasi kepada pengurus DPC PKPI Pamekasan, memang dipastikan bakal caleg yang mendaftar hanya enam orang,” kata Didin. Meski hanya enam orang yang diajukan, menurut Didin, hal itu tidak menjadi ganja-

lan partai tersebut untuk ikut dalam Pemilu Legislatif, karena persyaratannya tidak harus terpenuhi 100 persen. Sementara 10 parpol lainnya, melengkapi jatah calon yang disediakan di masingmasing dapil antara tujuh sampai delapan kursi yang bakal diperebutkan. Total jumlah kursi di DPRD Pamekasan yang akan diperebutkan sebanyak 45 kursi. Dari Parpol yang lengkap mengajukan 45 calon masingmasing Hanura, PPP, PAN, Gerindra, PKS, PKB dan Partai Nasdem. Partai yang mengajukan 44 calon masing-masing PDIP, Partai Demokrat dan PBB. Sementara Partai Golkar mengajukan 44 daftar calon ke KPU. Dari partai baru di Pame-

kasan yang ikut dalam pemilu legislatif tahun ini, Partai Nasdem merupakan partai yang mengajukan lengkap sesuai dengan kuota. Selain mengambil jatah lengkap di semua Dapil, partai yang baru terbentuk beberapa tahun lalu itu juga mampu memenuhi target kuota keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem, Abdullah Ibrahim, mengatakan hal itu memacu semangatnya untuk mencapai target dua kursi di masing-masing daerah pemilihan. “Setidaknya dalam pemilu kali ini, kami menargetkan tercapai satu fraksi di DPRD Pamekasan,” kata Abdullah Ibrahim yang juga merupakan Bakal Caleg DPR RI.

Sementara itu, setelah pengajuan pendaftaran DCS ditutup, KPU Pamekasan akan segera melakukan verifikasi. Kegiatan itu akan dilaksanakan sampai tanggal 6 Mei mendatang. Hasil verifikasi akan diserahkan kembali ke masing-masing parpol untuk dilakukan pembenahan bagi yang belum sempurna dari segi persyaratan. “Untuk memudahkan dan mempercepat verifikasi, KPU juga melibatkan Panwaslu Pamekasan. Sehingga 10 parpol dalam sehari sudah selesai dilakukan verifikasi dan tinggal dua parpol yang masih akan dilakukan, yakni Partai Golkar dan Gerindra,” jelas Didin yang mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu. (auf/muj)

Kasus Sukma

Berkas Pemeriksaan Dinyatakan Lengkap PAMEKASAN- Kasus ancaman pembunuhan dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Sukma Firdaus, wartawan Radar Madura, Pamekasan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Pamekasan, Nurmaluddin, memasuki babak baru. Penyidik Polres Pamekasan sudah menyerahkan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat dan dinyatakan lengkap (P21). Kepala Satuan Reskrim Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Muhammad Nur Amin mengatakan, BAP dan barang bukti sudah diserahkan ke Kejari Pamekasan. Langkah selanjutnya tinggal menunggu jadwal sidang dari Pengadilan Negeri Pamekasan. “Kemarin pihak Kejari Pamekasan minta barang bukti dilengkapi dan kami sudah penuhi. Tugas Penyidik sudah selesai,” kata Nur Amin, Selasa (23/04). Barang bukti yang dimaksudkan yakni berupa hand phone yang dijadikan alat rekaman saat Nurmaluddin melakukan ancaman di kantor Radar Madura Biro Pamekasan, 15 Desember 2012 lalu. Akibat perbuatannya, Nurmaluddin diancam pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus, berdasarkan pasal 335 ayat 1 KUHP. Dalam pasal ini dijelaskan barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatua

lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Sebelumnya, Nurmaludin datang ke kantor Radar Madura biro Pamekasan

pada Sabtu (15/12/2012) lalu karena penasaran dengan pemberitaan soal pemotongan gaji pegawain Kemenag Pamekasan Rp.100 ribu per orang untuk biaya bulan amal bhakti. Bocoran adanya potongan itu diperoleh dari salah satu pegawai Kemenag Pamekasan yang diberitakan dengan nama inisial. Berita itu kemudian menyulut emosi Nurmaludin dan menekan Suma Firdaus agar membuka identitas pegawai yang membocorkan pemotongan gaji tersebut. Karena menolak membocorkan nara sumber itu, Sukam Firdasu kemudian diancam akan dibunuh dan dihabiskan dari Pamekasan. (auf/muj)


SAMPANG

5

RABU 24 APRIL 2013 NO.0103 | TAHUN II

PEMALSUAN DATA HONORER

Sekoci Desak Polres Tindaklanjuti Dugaan Pemalsuan Dokumen SAMPANG - Kecewa dengan pelaporan yang tak kunjung direspon oleh kepolisian, tiga orang anggota Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan Sekoci, kembali mendatangi Mapolres untuk melakukan pelaporan ulang pemalsuan data honorer di ruang lingkup sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sam-

... kami dibuat kecewa, sebab meski laporan tertulis itu sudah masuk mulai jam 11.00 WIB, hingga jam 13.00 WIB baru ditemui kasat reskrim. Itu pun belum diberi surat tanda terima,”

Sudarmono

Ketua Bidang Politik dan Hukum LSM Sekoci

pang. Menurut Sudarmono (40), ketua bidang politik dan hukum LSM Sekoci, sekitar setengah bulan yang lalu kasus pemalsuan data yang dilaporkan oleh LSM sekoci, namun hingga saat ini belum ditindaklanjuti. “Laporan itu memang laporan secara lisan, akan tetapi pada saat itu kami

membawa berkas. Karena laporan secara lisan sebelumnya tidak ditindaklanjuti, hari ini kami membuat pelaporan secara tertulis. Lagi-lagi kami dibuat kecewa, sebab meski laporan tertulis itu sudah masuk mulai jam 11.00 WIB, hingga jam 13.00 WIB baru ditemui kasat reskrim. Itu pun belum diberi surat tanda terima,” terangnya kepada Koran Madura, Selasa (23/4). Kekecewaan LSM Sekoci karena laporannya tidak segera ditindaklanjuti ini mendapat tanggapan Kasat reskrim AKP Jeni Al Jauza. “Bukannya kami tidak merespon, tapi kalian tahu sendiri banjir yang melanda Sampang ini menghambat beberapa kegiatan. Namun setelah kami terima surat pengaduan ini secara resmi, kami akan segera melakukan lidik di lapangan,” tukasnya. Sekedar diketahui, pelaporan yang dilakukan oleh LSM Sekoci ini terkait 3 item yang bermasalah tentang pengajuan data tenaga honorer yang ingin menjadi PNS. Data yang dilaporkan itu antara lain data yang diajukan tersebut yaitu 3 tenaga honorer, 1 orang adalah fiktif, yang kedua tenaga honorer masa kerja mereka kurang dari 7 tahun, sedangkan yang ketiga tenaga yang diajukan tidak mendapat SK dari Ketua Sekwan setempat. Tiga inisial yang diduga bermasalah itu antara lain KM, FS, dan AD. (iam/msa/rah)

ant/andika wahyu

PROYEK JALAN LAYANG MANGKRAK: Foto suasana proyek jalan layang non tol Kampung Melayu-Tanah Abang yang mangkrak di Jakarta, Selasa (23/4). Proyek yang telah mencapai 90 persen itu kini terhenti pengerjaannya dimana Gubernur DKI Joko Widodo menyatakan ada masalah teknis penganggaran karena seharusnya proyek tersebut selesai pada akhir tahun 2012 sehingga tidak masuk pada anggaran 2013.

Proyek Tanpa Lelang Dipermasalahkan SAMPANG – Ketua LSM Lingkar Rakyat Sampang (Liras) Alan Kaisan mempersoalkan sejumlah proyek bernilai ratusan juta di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Sampang karena proyek tersebut tidak dilelang. Menurut Alan Kaisan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2013 itu terkesan disiasati dengan sistem penunjukan langsung (PL). Akibatnya tidak banyak elemen masyarakat yang mengetahui adanya program proyek besar tersebut. “Dalam pengumuman RUP barang/jasa, ada beberapa SKPD mempunyai kegiatan PL yang mencapai puluhan paket dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Kebijakan tersebut memang tidak menabrak aturan Perpres No. 70/2012, tentang pengadaan barang/jasa, tetapi yang kita pertanyakan kenapa mesti semua kegiatan fisik harus dipaketkan menjadi kecil-kecil agar nilainya di bawah Rp 200 juta. Hal itu seakan-akan ingin disiasati su-

paya tidak diumumkan melalui lelang terbuka,” ujar Alan Kaisan, Selasa (23/4). Alan mengungkapkan pihaknya melihat dalam website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Pemkab Sampang terdapat kegiatan proyek PL di sejumlah SKPD. Di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) paling banyak menggelar kegiatan PL mencapai 167 paket, sedangkan Dinas

PU Bina Marga tercatat ada 66 paket PL, Dinas PU Pengairan terdapat 36 paket PL, Dinas Pendidikan (Disdik) sebanyak 38 paket PL, serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) ada 23 paket PL. “Jika mayoritas pengelolaan paket fisik dibuat PL maka secara kualitas akan berpengaruh, karena secara mekanisme berbeda dengan kegiatan lelang terbuka. Sehingga kita mengimbau supaya SKPD tetap memperhatikan kualitas pekerjaan proyek fisik yang ditunjuk langsung itu agar tidak dikerjakan asal-asalan. Mengingat pengalaman tahun sebelumnya banyak ditemukan proyek mangkrak akibat kontraktor pelaksana tidak bekerja profesional,” ungkapnya. Dia menambahkan dalam pembagian sejumlah proyek yang tidak dilelang itu, seperti beberapa proyek rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan

jembatan pedesaan di Dinas PU Bina Marga rata-rata nilainya berkisar Rp 189 juta hingga Rp 200 juta dengan total dana ditafsir sebesar Rp 2 miliar lebih. Demikian pula di Dinas PU Cikartarung hampir semua pekerjaan peningkatan jalan dan pekerjaan penyediaan sarana air bersih dibuat paket PL dengan nilai mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 199 juta. “Kita mensinyalir dalam penentuan proyek PL itu bukan ditentukan oleh masing-masing SKPD yang mempunyai kegiatan, tetapi malah ditentukan oleh pihak yang sangat berpengaruh untuk menunjuk rekanan atau orang yang akan menerima paket proyek tersebut. Bahkan informasi yang saya terima, Kabag Pembangunan, Anwari Abdullah, juga ikut menentukan pembagian paket tersebut,” imbuhnya. Menanggapi kabar tak sedap itu, Kabag Pembangunan

Pemkab Sampang, Anwari Abdullah membantah keras tudingan tersebut, Ia menjelaskan pihaknya tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan pembagiaan proyek PL itu, karena semuanya ditentukan oleh masing-masing SKPD. “Tidak benar jika semua yang menentukan kami, karena kewenangan penunjukan langsung adalah SKPD masing-masing. Tugas dan kewenangan kita hanya sebatas melakukan koordinasi saja,” bantah Anwar. Sementara itu Kabid Kebijakan dan Pembiayaan Dinas Pendidikan (Disdik), Jupri Riyadi mencoba berkelit. Menurut Jupri pihaknya hanya mempunyai proyek PL sebanyak 17 paket saja, sedangkan 4 paket dikerjakan melalui proses lelang terbuka. Padahal dalam pengumuman RUP tercatat paket proyek PL milik Disdik mencapai 38 paket pekerjaan yang bisa diakses melalui LPSE. (msa/rah

iyam z/koran madura

DISERET: Pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas) asal Dusun Morbetoh Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang diseret ke Mapolres.

KRIMINAL

Polres Tangkap Tersangka Curas SAMPANG - Abdul Aziz (27), asal Dusun Morbetoh, Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang merupakan salah satu tersangka kawanan perampok yang sering melancarkan aksinya di lapangan Lengser Kecamatan setempat akhirnya ditangkap dan digiring ke Mapolres. Tersangka dilumpuhkan setelah menguras harta korbannya, Arif Hidayat (30), warga asal Desa Budde’gen, Kecamatan Kota Pamekasan. Berdasarkan keterangan tersangka kepada petugas kepolisian Polres Sampang, Abdul Azis melancarkan aksinya tidak hanya sendirian saja, namun dia dibantu tiga rekannya yang berhasil kabur saat dilakukan pengejaran oleh petugas Satreskrim Polres Sampang. “Berdasarkan hasil pemeriksaan, 4 orang kawanan perampok ini menyewa mobil dan mencari mangsanya di sekitar Lapangan Lengser. Setelah mendapat korban, 4 orang kawanan perampok ini menghadang kedaraan korban dan memaksa masuk ke dalam mobil, kemudian korban diancam dengan senjata tajam dan dikuras hartanya. Setelah berhasil melucuti semua harta benda korbannya, korban pun ditinggalkan begitu

saja,” ungkap AKP Jeni Al Jauza, Kasat Reskrim Polres Sampang kepada Koran Madura, Selasa (23/4). Lebih lanjut Jeni menambahkan, pada saat proses penangkapan, petugas hanya mengamankan satu tersangka, sementara tiga tersangka lainnya kini masih dalam pengejaran. Dari hasil penangkapan tersebut, anggota Satreskrim Polres Sampang juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vixion dan sebuah handphone. “Kami sudah mengantongi identitas tiga tersangka lainnya yang saat ini tengah kami lakukan pengejaran,” imbuhnya. Akibat perbuatanya, Abdul Azis yang diketahui berprofesi sebagai sopir angkutan umum tersebut akan dijerat dengan pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. “Atas perbuatannya, tersangka akan terancam pidana kurungan maksimal 12 tahun penjara, karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,” ujar Perwira Pertama Polres Sampang dengan tiga balok di pundaknya tersebut. (iam/msa/rah)

ryan hariyanto/koran madura

DIGENANGI: Akibat luapan sungai Kemuning SMPN 6 Sampang digenangi air sehingga ratusan peserta ujian nasional di hari kedua terpaksa direlokasi ke SMAN 1 Sampang, Selasa (23/4) kemarin.

PENDIDIKAN

116 Peserta UN SMPN 6 Direlokasi ke SMAN 1 SAMPANG – Banjir kembali terjadi di Kota Sampang akibat luapan sungai Kamoning yang tidak mampu menampung air hujan kiriman dari daerah utara Kabupaten Sampang, membuat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) hari kedua di SMP Negeri 6 Sampang harus dipindah ke lokasi yang aman dan jauh dari ancaman banjir, yakni di SMA Negeri 1 Sampang. Ketinggian air di sekolah tersebut mencapai lutut orang dewasa sehingga membuat peserta UN di sekolah dimaksud tidak dapat melintas ke tempat mereka mengikuti UN. Untuk menghindari dan mengantisipasi genangan air yang semakin tinggi, pihak sekolah SMP Negeri 6 akhirnya memutuskan untuk memind-

ahkan siswanya yang tercatat sebanyak 116 peserta UN ke SMA Negeri 1 Sampang, karena dianggap lebih aman dari serangan banjir. Jarak diantara dua sekolah tersebut sekitar lima kilometer. Dengan adanya kendala banjir tersebut, akibatnya tidak sedikit peserta UN SMP Negeri 6 terlambat saat mengikuti ujian. Selain itu, peserta UN sekolah yang berlokasi di daerah rawan banjir tersebut merasa khawatir tidak bisa mengikuti ujian di hari kedua yang akan dihadapi. Di hari kedua ini mereka mengikuti ujian materi Bahasa Inggris. Seperti diungkapkan oleh Muhajir (15), salah satu siswa SMP Negeri 6 Sampang, dirinya terpaksa harus mengikuti ujian

di sekolah SMA 1 Sampang sesuai petunjuk dari pihak sekolahnya, karena sekolah yang ditempatinya masih terendam banjir. “Karena sekolah saya tergenang banjir, akhirnya saya dan teman-teman yang lain harus pindah lokasi ujian ke SMA Negeri 1 Sampang sesuai perintah dari guru, karena dikhawatirkan nanti kalau sudah agak siang ketinggian air akan tambah besar,” ungkapnya kepada Koran Madura, Selasa (23/4). Hadiri (30), salah satu Staf Tata Usaha (TU) SMP Negeri 6 Sampang menjelaskan meski sekolahnya terendam banjir, namun pelaksanaan UN sendiri pada hari kedua tersebut tetap berjalan dengan lancer. Kendati harus diakui mengalami keter-

lambatan waktu karena harus menunggu siswanya untuk pindah ke SMA Negeri 1 Sampang. “Sebelumnya kami telah mengantisipasi dengan berkoordinasi bersama pihak SMA Negeri 1 Sampang untuk meminjam ruang kelasnya jika terjadi banjir, jadi di hari kedua ini seluruh peserta ujian kami pindahkan ke sana agar pelaksanaan ujian tetap berjalan lancar dan nyaman bagi peserta,” jelasnya. Ditambahkan Hadiri, jika banjir terus merendam SMP Negeri 6 Sampang hingga hari ketiga, pelaksanaan UN sendiri akan terus dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sampang sampai hari terakhir ujian, agar konsentrasi siswa mengerjakan soal ujian tidak terpecah akibat kekha-

watiran ancaman banjir. “Nanti kita lihat, jika banjir terus terjadi, kami tetap menggunakan SMA Negeri 1 Sampang hingga ujian selesai sebagai tempat pelaksaan UN siswa SMP Negeri 6 Sampang,” tukasnya. Berdasarkan pantauan Koran Madura di lapangan, datangnya banjir terjadi seperti beberapa waktu lalu, sekitar pukul 05.00 wib. Air luapan sungai Kamoning sudah menggenangi wilayah langganan banjir di Kota Sampang, seperti di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Dalpenang yang merupakan lokasi SMP Negeri 6 Sampang, juga jalan Suhadak, Melati, Mawar, Panglima Sudirman, dan Desa Panggung, serta desa lainnya. (ryn/msa/rah)


6

SAMPANG

RABU 24 APRIL 2013 NO.0103 | TAHUN II

UJIAN NASIONAL

2 Pelajar SMPN 1 Diduga Sebarkan Kunci Jawaban SAMPANG – Memasuki hari kedua UN, Pengawas Ujian Nasional menegur dua siswa SMP Negeri 1 Sampang karena diduga menyebarkan lembaran kunci jawaban kepada temantemannya di ruangan tiga di sekolah tersebut. Akibat kejadian itu kedua siswa tersebut langsung dipanggil dan diintrograsi oleh pihak sekolah setelah berakhirnya ujian. Meski sebelumnya kedua siswa itu sudah pulang tiba di rumah masing- masing. Kejadian berawal ketika dua pengawas yang diketahui bernama Idawati (25), pengawas asal sekolah SMP Negeri 3 Sampang bersama Rofiqotus Sholihah (26), pengawas dari SMP Negeri 2 Sampang, keduanya memergoki Rudi Heriyanto (15) memberikan selembaran kertas yang diduga kunci jawaban terhadap Risa Arifaldi. Mereka pelajar di SMP Negeri 1 Sampang. Mengetahui hal itu, Warno (40), warga Jalan Seruni Kelurahan Dalpenang Kecamatan Kota Sampang, yang tak lain orang tua dari Rudi Heriyanto siswa SMP 1 dipanggil oleh Kepala sekolah. Mendapati anaknya sudah tiba di rumah dipanggil lagi oleh pihak sekolah, mengagetkan Warno. Tak ada pilihan lain, Warno mengantarkan anaknya (Rudi) ke sekolahnya. Sedangkan dirinya tidak diperbolehkan masuk mendampingi Rudi menghadap pihak sekolah. “Gak tahu kenapa anak saya sudah sampai di rumah, tiba-tiba disuruh kembali Mas. Saya juga gak tahu masalahnya apa. Saya juga gak boleh masuk ke dalam ruangan karena saya mungkin pakai celana pendek, wong di rumah kan banjir,” ucapnya saat ditemui di halaman sekolah SMP 1 Sampang, Selasa (23/4). Saat koran ini menghampiri sekolah bersangkutan terlihat tidak ada satu pun siswa yang masih berada di halaman sekolah tersebut. Hanya kedua siswa yang diduga menyebarkan kunci jawaban itu yang terlihat berada di ruangan tertutup. Media yang hendak mengambil foto dan mencari berita tentangnya tak diperbolehkan memasuki ruangan rahasia tersebut dengan alasan

masih akan dilakukan pertanyaan kepada dua siswanya itu. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sampang, Mohammad Roib mengatakan dirinya masih belum bisa memastikan lelmbaran yang diberikan dua siswanya tersebut berupa kunci jawaban sebagaimana yang diduga pengawas. Untuk memastikannya, dirinya terpaksa memanggil kembali kedua siswa tersebut meskipun keduanya sudah tiba di rumahnya. “Kita kan samasama gak tahu dan belum bisa memastikan benar-tidaknya. Hanya pengawas ruangan saja yang tahu, tanyakan saja ke pengawasnya,” ujarnya. Roib optimis, kejadian itu tidak akan berpengaruh kepada kelulusan kedua muridnya itu. Bahkan ia sangat yakin sebanyak 252 siswa SMP Negeri 1 Sampang akan lulus 100 persen. Keyakinan itu didasarkan kepada pelaksanaan try out yang dilakukan sebanyak lima kali menjelang pelaksanaan UN. “Insya Allah kalau siswa sini pasti lulus, karena kita sudah mengandalkan proses try out sebelum mengadakan UN. Ini kan ada bukti daftar hadir try out yang diikuti mereka,” dalihnya sembari menunjukkan buku absen try out. Beberapa media yang menunggu di luar ruangan tiba-tiba mendapati seorang pelajar bernama Rudi Heriyanto yang sebelumnya diinterogasi keluar melewati pintu belakang dan langsung menuju kendaraannya di tempat parkir. “Saya belum pulang, masih nunggu mbak saya Mas, bukan saya kok tadi waktu ditanyakan oleh kepala sekolah,” kelitnya sembari menaiki motor, menghindar dari kejaran wartawan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Sumadi melalui Kabid Kurikulum, Abi Kusno menjelaskan hingga saat ini dirinya masih belum menerima laporan terkait adanya kedua siswa SMP Negeri 1 Sampang yang diduga melakukan memberikan selembaran kunci jawaban. “Sampai hari (23/4) ini tidak ada laporan, coba konfirmasi ke penyelenggara dulu baru setelah itu nantinya ada laporan,” tukasnya. (ryn/msa/rah)

ryan hariyanto/koran madura

MENGGENANGI: Banjir di kawasan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, Senin (22/4) kemarin malam membuat luapan sungai Desa Panyiburan meluber hingga menggenangi jalan raya Desa Panyepen dan merendam puluhan rumah di tiga dusun. Akibat dari luapan air tersebut membuat kemacetan yang cukup panjang di jalan raya provinsi yang menghubungkan kabupaten Sampang dengan Bangkalan.

Macet 5 km Karena Jalan Provinsi Tergenang SAMPANG - Akibat tingginya curah hujan yang melanda kawasan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, Senin (22/4) kemarin malam, membuat luapan sungai Desa Panyiburan, Kecamatan Jrengik meluber hingga menggenangi jalan raya Desa Panyepen dan merendam puluhan rumah di tiga dusun yang berada di Kecamatan Jrengik. Tak hanya itu, akibat dari luapan air tersebut membuat kemacetan yang cukup panjang di jalan raya provinsi yang menghubungkan kabupaten Sampang dengan Bangkalan. Dari arah Barat (Bangkalan) maupun dari arah Timur (Sampang) terjadi kemacetan dengan antrean kendaraan sepanjang 5 kilometer. Camat Jrengik Husairi mengungkapkan tiga dusun yang terendam banjir di wilayah Kecamatan Jrengik

Sampang di antaranya di Dusun Panyepen terdata sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK), Dusun Margantoko sebanyak 25 KK, dan Dusun Bebotoh tercatat 15 KK. “Ketinggian air mulai menggenangi jalan provinsi sekitar pukul 19.00 wib. Ketinggiannya air mencapai lutut orang dewasa di jalan tersebut. Sehingga membuat puluhan kendaraan terjebak dalam antrean yang cukup panjang, karena takut kendaraannya

macet jika memaksakan diri melintasi genangan air tersebut,” ucapnya, Senin malam. Menurut Rofiq (23), warga Desa Panyepen, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, genangan air dari sungai panyepen tersebut diperkirakan akan kembali normal saat tengah malam. Untuk membantu kelancaran karena terjadi kemacetan, ia bersama para warga lainnya turut membantu mengatur arus lalu lintas, karena di lokasi tersebut lampu penerangannya sangat minim. "Luapan sungai ini mulai menggenangi jalan raya sejak ba'da isyak Mas, semakin malam tambah tinggi dan kemungkinan pada tengah malam akan surut. Supaya tidak macet, warga di sini ikut membantu mengawal kend-

araan dari arah Barat maupun Timur," terang Rofiq saat ditemui di lokasi banjir. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Sampang, AKP Hari Siswo mengatakan dengan terjadinya kemacetan yang cukup panjang karena banjir dimaksud, pihaknya menurunkan sejumlah personilnya untuk mengurai kemacetan dengan mengatur arus lalu lintas dan memandu kendaraan yang tengah berpapasan agar tidak terperosok ke pinggir jalan. "Kami sudah kerahkan sejumlah personil Satlantas untuk mengurai kemacetan dan memabantu kendaraan yang melintas agar tidak terperosok ke tepi jalan,” ujarnya di selasela memimpin langsung anak buahnya di lokasi banjir. Di tempat terpisah, Kepa-

la Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Imam Sanusi menuturkan banjir yang merendam jalan provinsi di Kecamatan Jrengik tersebut merupakan yang pertama kali pada tahun ini. Menurutnya banjir yang terjadi di ruas jalan utama pulau Madura tersebut dari sungai Panyiburan, kiriman dari Kecamatan Tambelengan, kabupaten Sampang. "Banjir di jalan raya ini merupakan yang pertama kalinya terjadi dalam tahun ini dan kejadian ini murni karena faktor alam karena intensitas curah hujan di wilayah Tambelangan yang cukup tinggi, sehingga sungai Panyiburan tidak mampu menampung air hujan," ucapnya. (ryn/msa/ rah)

KOMUNITAS BACA

Pustakawan “Sepeda Onthel” Bantu Cerdaskan Bangsa

SILATURAHIM TOKOH ONTHEL: Penggemar sepeda Onthel asal Belanda dan Perancis mengayuh sepeda Onthel bersama sejumlah penggemar Onthel lokal saat berkeliling di kawasan candi Borobudur, Magelang, Jateng. Kedatangan tiga tokoh Onthelis dunia tersebut dalam rangka silaturahim dengan Onthelis Indonesia yang bertujuan mengkampanyekan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan, alam, sosial, budaya dan pariwisata.

SURABAYA - Pustakawan “sepeda onthel” (pustakawan dengan perpustakaan keliling dengan sepeda angin) Sumanto menceramahi puluhan pustakawan se-Surabaya dalam seminar nasional “Revitalisasi Perpustakaan” untuk memperingati HUT ke-58 Perpustakaan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya di kampus B Unair, Selasa. “Awalnya, saya memang pakai sepeda onthel dengan membawa 60-an buku, tapi sekarang saya mampu bawa 400-an buku karena pakai motor roda tiga, tapi hal yang penting adalah kita harus melakukan jemput bola untuk meningkatkan minat baca masyarakat,” kata pengelola Perpustakaan Mitra Tema di Demen RT-04, Jati Sriharjo, Emogiri, Bantul, DI Yogyakarta itu. Dalam seminar yang juga menampilkan Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Surabaya, Arini Pakistyaningsih SH MM, selaku pembicara itu, ia menjelaskan buku yang dikoleksinya kini sudah mencapai 25 ribu, padahal saat pertama kali mengelola perpustakaan keliling itu hanya 500 buku dari buku pribadi dan sumbangan beberapa saudaranya. “Saya percaya kalau kita menolong orang lain untuk pintar, maka Allah pasti menolong kita. Itu terbukti, saya semula membiayai operasional perpustakaan dengan hasil kebun pisang dan sawah, tapi akhirnya ada pengusaha nasional yang membantu biaya operasional hingga lima tahun

dan sekarang saya dibantu anak saya yang sudah mandiri,” katanya. Oleh karena itu, ia mengimbau perpustakaan yang dikelola pemerintah, baik di instansi pemerintah maupun universitas, hendaknya membuka akses untuk dijangkau masyarakat umum, sebab minta baca masyarakat saat ini masih memprihatinkan. “Mayoritas pengunjung perpustakaan saya juga anakanak SD, tapi saya menaruh harapan pada masa depan mereka,” katanya. Menurut mantan karyawan di sebuah perusahaan terkemuka di Tanah Air itu, dirinya membagi buku koleksinya dalam tiga bidang yakni buku pelajaran (SD, SMP, SMA), buku agama, dan buku umum. “Saya tidak khawatir dengan perkembangan teknologi, karena AS yang berteknologi canggih pun hanya 20 persen yang dilayani dengan perpustakaan elektronik,” katanya. Sementara itu, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Surabaya, Arini Pakistyaningsih SH MM, mengaku minat baca masyarakat Kota Surabaya masih rendah, karena penelitian dengan 20 ribu responden yang dilakukan pada tahun 2009 mencatat hanya 26 persen yang suka baca, tapi penelitian yang sama pada tahun 2011 sudah meningkat hingga 38 persen. “Peningkatan itu kami upayakan melalui berbagai cara, di antaranya saya mengerahkan 486 anak buah untuk melakukan pendamp-

ingan pada 2.000-an perpustakaan di sekolah dan beberapa perpustakaan di instansi pemerintah dan swasta. Mereka menarik minat dengan mengajak menyanyi dan mendongeng,” katanya. Selain itu, ada kewajiban sekolah untuk mewajibkan siswanya membaca beberapa buku dalam satu bulan dan meminta mereka untuk menceritakan isi buku yang sudah dibacanya di depan kelas. “Ada juga kunjungan ke perpustakaan sebagai kewajiban siswa pada waktu tertentu. Jadi, sifatnya memaksa, tapi akhirnya membuat mereka merasa wajib sendiri,” katanya. Cara lain, pihaknya membuat Peraturan Daerah (Perda) 5/2009 yang mewajibkan swasta dan instansi pemerintah untuk membuat sudut baca, taman baca, dan akhirnya perpustakaan. “Karena itu di taman kota, reminal, puskesmas, rumah susun, dan fasilitas publik lainnya sekarang ada ‘perpustakaan’, tapi bukan hanya buku, melainkan ada permainan edukatif juga,” katanya. Namun, Perda 5/2009 itu juga menerapkan sanksi denda maksimal Rp50 juta dan penutupan usaha bagi pengusaha, penerbit, dan instansi pemerintah yang tidak menyediakan sudut baca, taman baca, atau perpustakaan. “Sifatnya memang memaksa, tapi sekarang sudah mulai dirasakan manfaatnya, sehingga minat baca meningkat, meski belum masih kalah dari kota lain,” katanya. (ant)

iyam z/koran madura

DITAMPUNG: Setumpuk logistik bantuan untuk korban banjir masih ditampung di Mapolres Sampang dan akan didistribusikan pada hari Rabu (24/4) kepada korban banjir.

BANTUAN BELUM DICAIRKAN

Bantuan Korban Banjir Penuhi Ruang Perwira SAMPANG - Akbiat sering terjadi banjir di Kota Sampang karena luapan sungai Kamoning, banyak bantuan jajaran kepolisian dari wilayah lain masuk ke Polres Sampang, hingga ruang lobi dan ruang kerja para perwira Polres Sampang terlihat seperti gudang penyimpanan bantuan. “Coba Anda lihat sendiri, ruang kerja perwira di sini seakan menjadi gudang untuk menyimpan banyaknya bantuan,” kata AKP Solehan, Kapolres Sampang, Selasa (23/4). Solehan menjelaskan bantuan-bantuan yang diterimanya tersebut mayoritas berasal dari jajaran kepolisian Polres lain di dekat Kabupaten Sampang. “Bantuan ini ke-

banyakan datang dari Polres terdekat dengan Sampang,” jelasnya. Sementara itu, Kabag Ops Polres Sampang Kompol Imam Irianto manambahkan pendistribusian bantuan yang saat ini tengah ditampung di Mapolres Sampang akan dilakukan pada hari Rabu (24/4) kepada korban banjir, karena di Sampang saat ini masih terus tergenang air. “Kami akan bekerjasama dengan Pol Air untuk meminjam kapalnya guna kelancaran proses pendistribusian bantuan hingga menjangkau korban banjir yang berada di titik-titik yang sulit untuk dijangkau,” ucapnya. (iam/ msa/rah)


BANGKALAN

7

RABU 24 APRIL 2013 NO.0103 | TAHUN II

KAMPUNG NARKOBA

HUKUM

Jadi Bilik Tempat Konsumsi Narkoba

Bawa Sajam Bisa Dipenjara 8 Bulan

BANGKALAN - Hasil penyisiran dan penggeledahan kampung narkoba di dusun Tapel, Desa Parseh, Kecamatan Socah, jajaran polres Bangkalan yang dibantu Polda Jawa Timur menemukan lebih dari 37 bilik dijadikan tempat pesta narkoba. Selama ini sejumlah bilik tersebut dibangun untuk melayani para pengguna narkoba. Bilik-bilik itu hingga saat ini masih dipasangi garis police line. “Jumlah bilik yang dijadikan tempat pesta narkoba kami pastikan lebih dari 50 bilik. Kemarin (22/4) saja dari 6 rumah, kami menemukan sebanyak 37 bilik. Sementara rumah yang lain belum disisir, karena terkendala waktu yang sudah malam. Untuk itu, kami lanjutkan hari ini (Senin),” tegas Kapolres Bangkalan, AKBP Endar Priantoro, Selasa (23/4). Dia menjelaskan, pihaknya mengaku menemukan lebih dari 10 rumah yang berhasil ditemukan oleh anggotanya. Oleh karena itu, dimungkinkan bilik-bilik yang dipakai untuk konsumsi narkoba masih banyak. Untuk itu, petugas kembali melakukan lokalisir dan penyisiran ke se-

jumlah rumah warga yang diduga kuat menjadi sarang narkoba. Tak hanya itu, pihaknya melibatkan satu unit tim K9. “Untuk kembali melakukan penyisiran di kampung narkoba itu, hari ini kami meminta bantuan polda Jatim dengan menurunkan anjing pelacak (K9) sebanyak 3 ekor,” terang kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro kepada sejumlah wartawan. Pihaknya berharap dengan penyisiran kali kedua itu, bisa kembali mendapatkan barang bukti (BB) yang lebih banyak lagi. Selain itu, petugas polres dibantu Polda Jatim akan melakukan penjagaan selama 24 jam di TKP hingga benar-benar kembali steril. Dia menjelaskan, dari hasil penyisiran kemarin petugas berhasil pengamankan 14 orang tersangka, saat ini dalam pemeriksaan petugas. Mereka saat ini sudah ada di Mapolres dilakukan tes urine untuk meyakinkan keterlibatan mereka secara ilmiah. ”Tindakan yang lain kami sudah melakukan lokalisir. Termasuk, peninjauan langsung bersama Muspida,” ucapnya. (ori/ rah)

ori/koranmadura

POLICE LINE: Setelah melakukan penyisiran disejumlah bilik tempat yang dibangun untuk melayani para pengguna narkoba, Petugas memasang garis police line.

ant/m agung rajasa

WAJAH PENDIDIKAN WAMENA. Siswa SD berkumpul sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar di SD Inpres Wesaput, Kabupaten Jayawijaya, Wamena, Papua. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan sekolah membuat siswa SD Inpres Wesaput bersekolah tanpa alas kaki dan pakaian seadanya.

Kasek Menghilang Setelah Diduga Memungli BANGKALAN - Setelah lama tidak ada kabar, Kepala Sekolah SDN Katol Barat 3 Syarif yang diduga memark up dana bantuan pembangunan sekolah dan melakukan pungutan liar terhadap siswa, kini dikabarkan menghilang. Kabar tesebut disampaikan oleh Subaidi, masyarakat Katol Barat. Berdsarkan informasi yang dihimpun dari Kepala Desa Katol Barat, Lukman membenarkan hal tersebut. Bahkan menurutnya, kepala sekolah tersebut yang diduga melakukan pungutan liar sebesar Rp. 75.000 akan mengembalikan kepada wali murid. Akan tetapi, sejak kejadian itu hingga saat ini KS tersebut dikabarkan tidak pernah masuk dan menghilang. “Uang sejumlah Rp 75 ribu yang diminta kepada wali murid yang dulu dijanjikan akan segera dikembalikan

sampai saat ini tidak ada kabarnya, malah sekarang tidak pernah masuk sekolah sekitar 3 bulan,” ungkapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Syarif sekitar akhir tahun 2012 berjanji akan segera mengembalikan uang pungli dan menyelesaikan pembangunan sekolah yang saat itu baru berjalan 50%. Namun hingga saat ini, uang yang didalihkan digunakan untuk membeli seragam batik sekolah belum juga dikembalikan. Sementara itu, Kepala

UPTD Pendidikan Geger, Qusairi mengaku tidak mengetahui secara pasti jika kepala sekolah yang dicari warga sekitar itu tidak masuk sekolah. Sebab, saat ditanya kepada yang bersangkutan selalu menjawab dirinya masuk sekolah melaksanakan kewajibannya. “Saya tanya ke yang bersangkutan katanya masuk, tapi kok tidak sampai. Waktu saya tanyakan ke sukwan yang bertugas di sekolah itu tidak tahu kemana kok tidak sampai di sekolah,” ujarnya. Qusairi juga mengaku sering bertemu dengan Syarif, namun Qusairi tidak pernah menanyakan perihal uang pungli yang belum dikembalikan. Mendengar keluhan warga tersebut, pihaknya pun baru berencana akan memanggil Syarif hari ini. “Sudah saya SMS dan saya

kirim surat pemanggilan, Pak Syarif bersedia bertemu saya besok (hari ini),” imbuhnya. Dalam pemanggilannya nanti, pihaknya akan mempertanyakan pada Syarif tentang uang pungli yang dijanjikan akan dikembalikan pada bulan Januari 2013 lalu dan keaktifannya di sekolah selama ini. Ia pun berjanji akan memberikan sanksi yang tegas kepada Syarif atas tindakannya yang dinilai bisa mencoreng nama baik lembaga pendidikan. Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Mohammad Kamil juga merencanakan akan memanggil pihak UPTD untuk meminta kembali laporan terkait persoalan tersebut pada pihak UPTD. “Lebih jelasnya besok setelah saya panggil, ya,” kelitnya.(dn/rah)

RAPAT KORDINASI

Polres Rakor Kampung Narkoba BANGKALAN - Untuk menindaklanjuti keberadaan kampung narkoba yang berada di Dusun Tapel Desa Parseh Kecamatan Socah, Polres Bangkalan menggelar rapat koordinasi dengan jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Bangkalan, kemarin (23/4). Rapat tersebut bersifat tertutup dan mendadak. Hal itu dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti penggerebekan yang telah dilakukan polres Bangkalan, sejak dua hari yang lalu. Selain itu, rapat tersebut melibatkan Lanal Batuporon, Kodim 0829, dan Kejaksaan Negeri. ”Tidak hanya Muspida. Kita akan melibatkan tokoh masyarakat, termasuk tokoh masyarakat warga setempat,” kata Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro usai rakor. Oleh karena itu, pihaknya berharap dengan ditemukannya beberapa rumah dan bilik yang dijadikan sebagai tempat sabu, ada pemecahan masalah yang bisa dilakukan bersama Muspida. Endar menegaskan, penyisiran di lokasi itu terus dilakukan sejak Senin (22/4) sampai waktu tengah malam. Hingga Selasa (23/4) masih dilakukan penyisiran ke sejumlah rumah warga. Dikhawatirkan masih banyak rumah warga yang menyediakan jasa tempat untuk mengkonsumsi narkoba. Penggerebekan tersebut dilakukan polres Bangkalan dengan dibantu Polda Jatim. Dari penggerebekan yang dilakukan, polisi awalnya berhasil menangkap 8 pelaku.

Namun, hingga Senin (22/4) malam tersangka narkoba bertambah menjadi 14 pelaku yang berhasil ditangkap. Mereka tertangkap setelah pihak kepolisian melakukan penyisiran lanjutan. ”Pemeriksaan terhadap 14 orang masih berjalan, tes urine sudah kita lakukan dan tes darah juga akan dilakukan. Sehingga kita mempunyai keyakinan ilmiah dan tidak terkesan mengadaada,” tandasnya. Pihaknya juga mengusulkan bilik-bilik tempat pesta narkoba tersebut akan di survei bersama pihak terkait. Menurut Endar, pada intinya semua pihak telah mendukung pemberantasan narkoba sesuai aturan yang berlaku. ”Sekarang (kemarin) kita akan menuju lokasi bersama Muspida. Kalau kami menyarankan bangunan bilikbilik itu harus digusur untuk mengurangi kesempatan bagi mereka,” sarannya. Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Ir Mondir Rofii yang menghadiri rakor tersebut menyatakan akan meninjau langsung bersama pihak terkait, untuk mengetahui secara langsung kampung narkoba yang dimaksud. ”Ini adalah momen yang pas untuk mengetahui secara langsung dan memberantas kampung narkoba tersebut. Nantinya, akan dicari jalan keluar mengenai permasalahan tersebut,” ujarnya. Selain itu, pihaknya mengaku akan saling berkoordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat, termasuk tokoh yang dari desa yang bersang-

kutan. Sebab, ada indikasi yang seakan-akan terkesan kalau masyarakat di Desa Parseh melindungi tempat tersebut. ”Termasuk, masyarakat di sana saat ini mengalami ketakutan, pasca penggerebekan oleh aparat kepolisian. Kalau dari struktur pemerintah, kami akan langsung menindaklanjuti dengan seluruh SKPD termasuk pihak perizinan,” ungkapnya. Perihal tersangka yang terlibat sebagian dari PNS, pihaknya akan menindak tegas ketiga PNS dan satu THL yang terjaring di kampung sabu saat penggerebekan. Selain proses hukum tetap berlaku, pihaknya mengaku juga akan langsung menindaklanjuti oknum PNS tersebut. ”Soal narkoba ada sanksi sendiri begitu juga disiplin PNS. Proses hukum bisa berjalan bersamaan. Kalau dalam pemeriksaan harus dipecat, kita akan lakukan. Sebab, mereka ketahuan di sana melakukan kegiatannya saat jam kerja,” tegasnya. Lanjut Mondir, pihaknya mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang akan dilakukan pihak kepolisian. Termasuk juga akan bergerak bersama-sama dengan mengajak tokoh masyarakat agar bisa memusnahkan peredaran narkoba di Bangkalan. “Informasi di masyarakat setempat mereka dalam situasi ketakutan. Mereka seakan-akan cuek dan melindungi keberadaan peredaran narkoba di kampung itu. Hal itu seharusnya dimusnahkan,” ujarnya. (ori/ rah)

ori/koranmadura

KONSENTRASI: Sejumlah siswa-siswi SMPN Bangkalan mengerjakan soal ujian nasional dengan konsentrasi di hari kedua, Selasa (23/4) kemarin.

UJIAN NASIONAL

Masih Terjadi Salah Kirim Paket Soal Ujian Nasional SMP

BANGKALAN – Memasuki hari kedua ujian nasional, di SMPN 3 Bangkalan menerima kiriman paket soal yang tak sesuai jadwal pelaksanaan UN. Untuk hari kedua dijadwalkan ujian dengan mata pelajaran Bahasa Inggris, namun paket soal yang diterima lembaga pendidikan tersebut kiriman paket soal materi Bahasa Indonesia. Kesalahan pengiriman paket soal UN tersebut hanya satu paket saja, hingga tidak terlalu bermasalah bagi lembaga penyelenggara, karena segera bisa digantikan dengan soal cadangan. Kendati pun begitu, lembaga penyelenggara sempat direpotkan

dan membuat peserta UN merasa khawatir. “Untungnya hanya satu soal yang salah. Untuk itu, kita segera menggantinya dengan soal cadangan,” kata Herman Setiawan Kepala SMPN 3 Bangkalan. Dia menjelaskan, pihaknya sudah melaporkan kesalahan tersebut kepada kantor wilayah (kanwil). Sebab, soal yang salah tempat tersebut berdampak pada kelengkapan jumlah siswa, otomatis akan mengalami kekurangan jika tidak dilengkapi cadangan. Petugas merasa direpotkan karena jika mengalami kekurangan paket soal atau ada masalah terkait keleng-

kapan soal, maka harus melengkapi dengan berita acara. “Mungkin terjadi kesalahan human error pada saat memasukkan dalam box paket soal. Ujian Bahasa Indonesia sendiri sudah digelar sehari sebelumnya (Senin),” terangnya. Sementara itu, sebanyak 129 siswa yang mengikuti ujian nasional di sekolah tersebut tampak mengerjakan soal dengan serius. Pihak sekolah yakin siswanya akan lulus seratus persen. Sebab bimbingan belajar dan try out sudah sering dilakukan pihak sekolah, jauh hari sebelum pelaksanaan UN digelar. (ori/ rah)

BANGKALAN – Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Moh. Istiadi mengatakan pihaknya sudah menyidangkan puluhan kasus sajam. Menurutnya, orang yang membawa senjata tajam dapat diancam hukuman delapan bulan karena melanggar Undang-Undang Darurat Tahun 1951 tentang Sajam. “Rata-rata kami memvonis para terdakwa yang terliabat kasus sajam itu delapan bulan, karena hampir semua pelaku itu berlasan untuk berjaga-jaga dan telah menjadi tradisi,” ungkapnya. Membawa senjata tajam (nyikep) saat malam hari maupun siang hari sudah menjadi tradisi di sejumlah daerah di Kabupaten Bangkalan. Bahkan, apabila tidak membawa celurit dikatakan sombong karena dianggap mengandalkan kekebalan tubuhnya.

Kita berikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak membawa senjata tajam kemana pun pergi, apalagi hanya dengan alasan menjaga diri,”

Moh. Istiadi

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan

Memang dalam tradisi masyarakat Bangkalan, membawa senjata tajam hakikatnya dimaksudkan untuk berjaga-jaga. Akan tetapi, di antara mereka tidak banyak yang mengetahui membawa senjata tajam merupakan perbuatan melanggar hukum. Membawa senjata tajam yang semula dimaksudkan untuk berjaga-jaga, namun justeru dapat mendatangkan resiko terancam 8 bulan penjara bila tertangkap basah sedang membawa senjata tajam oleh pihak keamanan. Menurut Istiadi, PN menjatuhkan hukum delapan bulan kepada terdakwa kasus sajam sebenarnya untuk menimbulkan efek jera agar tidak lagi membawa senjata tajam sekalipun menjadi tradisi di daerahnya. Bagaimanpun juga, kata Istiadi, membawa senjata tajam merupakan perbuatan tindak pidana melanggar hukum, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Darurat no 22 Tahun 1951 tentang Sajam. Apapun alasan yang diberikan tetap akan menjadi pertimbangan untuk menentukan vonis yang harus diterima. Sejauh ini, pihaknya telah memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai kebiasaan bawa sajam itu yang dapat dipersalahkan secara hukum. “Kita berikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak membawa senjata tajam kemana pun pergi, apalagi hanya dengan alasan menjaga diri,” imbuhnya. Istiadi menambahkan, senjata tajam bisa dibawa jika sudah mengantongi izin resmi dari pihak yang berwajib. Dengan demikian, untuk kedepannya masyarakat tidak lagi membawa senjata tajam kemana pun pergi. Sehingga aksi-aksi premanisme tidak lagi terjadi. (dn/rah)


8

BANGKALAN

RABU 24 APRIL 2013 NO.0103| TAHUN II

UJIAN NASIONAL

Siswa SMP Ikut UN di Puskesmas

UJIAN NASIONAL. Sejumlah pelajar SMP Negeri 1 Tanantovea menunggu pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tenda darurat yang dibangun oleh warga di depan sekolah mereka di Desa Nupabomba, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ujian Nasional di SMP Negeri 1 Tanantovea yang diikuti 26 pelajar mengalami kendala dan sempat tertunda hingga dua jam dari jadwal yang ditentukan akibat sekolah tersebut disegel oleh warga yang mengaku sebagai pemilik lahan.

Kampung Narkoba Diselidiki BANGKALAN - Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke “kampung narkoba” di Desa Parseh. “Sidak bersama ini sebagai tindak lanjut atas gelar operasi yang dilakukan Polres Bangkalan dan Polda Jatim,” kata Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro. Pada gelar operasi Senin (22/4) tim gabungan Polres Bangkalan dan Polda Jatim menetapkan delapan tersang-

ka dalam kasus narkoba dan tiga di antaranya merupakan oknum PNS. Ketiga orang PNS itu tertangkap polisi saat asyik berpesta narkoba jenis sabu-sabu di salah satu rumah warga yang ada di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Bangkalan. Untuk pimpinan forum dae-

rah yang ikut dalam sidak itu, terdiri dari Bupati Muh Makmun Ibnu Fuad dan Wabup H Mondir A Rofii, Ketua PN, dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, serta pejabat Kodim 0829 Bangkalan. Selain melakukan sidak, anggota polisi dari jajaran Polres Bangkalan dan Polda Jatim juga terus melakukan penggeledahan ke rumah-rumah warga yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba. Pada penyisiran itu, polisi menerjunkan dua anjing pela-

cak dan 300 personel gabungan dari Polres Bangkalan serta Polda Jatim, dibantu polsek jajaran. “Sidak bersama yang kami lakukan kali ini sebagai langkah awal untuk memberantas peredaran narkoba di kampung sabu-sabu ini,” kata Endar Priantoro. Polisi bersama jajaran Forpimda Pemkab Bangkalan juga mengumpulkan para tokoh masyarakat dan ulama setempat agar ikut berperan aktif memberantas peredaran

narkoba di Kabupaten Bangkalan, terutama di Desa Parseh yang selama ini memang dikenal warga sebagai kampung narkoba. Desa Parseh sendiri dikenal sebagai kampung narkoba tidak hanya oleh masyarakat setempat, akan tetapi juga oleh masyarakat di luar Kabupaten Bangkalan. Bahkan konsumen jenis barang haram tersebut selama ini lebih banyak dari luar Bangkalan, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. (ant/rah)

TAGIHAN LISTRIK

OKNUM PEJABAT NEGARA

Pelanggan PLN Nunggak Rp 3 Miliar

Wabup: PNS Nyabu Disanksi

BANGKALAN - Tunggakan pelanggan PLN di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, kini mencapai Rp3 miliar, kata Manajer PLN Bangkalan Alvian, Selasa. “Tunggakan sebesar Rp 3 miliar ini berdasarkan perhitungan sejak awal 2013 hingga saat ini,” katanya. Ia menjelaskan guna mengatasi masalah ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka tunggakan pembayaran rekening listrik para pelanggan PLN. Antara lain membentuk tim khusus untuk penagihan bagi konsumen yang belum lunas. Selain itu, pihak PLN juga turun tangan secara langsung memberikan penyuluhan kepada para pelanggan

agar segera membayar tagihan. “Tunggakan sebanyak Rp3 miliar ini di semua kecamatan di Bangkalan ini,” ujarnya. Menurut dia, pelanggan yang menunggak tagihan rekening PLN itu bervariasi mulai dari dua bulan, tiga bulan, bahkan ada yang menunggak hingga 10 bulan. Alvian mengemukakan selama ini alasan sejumlah pelanggan PLN tidak membayar karena beragam dalih, seperti tidak memiliki uang dan tidak sempat membayar karena kesibukan. Oleh karenanya, ke depan pihak PLN akan memperketat masalah ini dengan memberikan batas waktu kepada para pelanggan selama

tiga hari saja. Apabila tetap tidak membayar, maka PLN akan melakukan pemutusan sepihak. Tunggakan pelanggan PLN sebesar Rp3 miliar ini sebenarnya lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 di bulan yang sama, pihak PLN Bangkalan mencatat tunggakan pelanggan PLN di wilayah itu mencapai Rp 3,7 miliar, sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp4,8 miliar. Tunggalan tagihan rekening listrik se-Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, menurut data PLN, kini mencapai Rp12 miliar. (ant/ rah)

PEMADAMAN LISTRIK BERGILIR. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan melakukan pemadaman bergilir di Jakarta dan Jawa Barat dengan setiap pelanggan ada potensi pemadaman sekali selama tiga jam dan hal tersebut dilakukan selama masa perbaikan menara SUTET 500 kilo volt yang rusak di Sumedang Jawa Barat.

BANGKALAN - Wakil Bupati Bangkalan, Madura, Mondir Rofii menegaskan bahwa tiga pegawai negeri sipil (PNS) yang tertangkap petugas saat berpesta sabu-sabu akan diberi sanksi sesuai ketentuan. “Kalau mereka memang harus dipecat, ya nanti kami pecat. Yang jelas, mereka akan kami sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya di Bangkalan, Selasa. Ketiga oknum PNS yang tertangkap petugas Polres Bangkalan saat pesta sabusabu di sebuah “kampung narkoba” di Dusun Tapel, Desa Parseh, itu adalah Robi (32), warga Kelurahan Pejagan, Kecamatan Kota Bangkalan. Tersangka merupakan PNS di kecamatan kota. PNS lainnya adalah Sarif Maulana (53), warga Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Kota, yang bekerja di kantor Perpustakaan Pemkab Bangkalan. Kemudian Arik (32), warga Jalan Zainal Alim yang bekerja di Pemda Bangkalan. Selain ketiga orang PNS itu, polisi juga menangkap warga bernama Daus Prana (31), warga Jalan Pangeranan Asri. Ia merupakan tenaga harian lepas (THL) di kantor Perpustakaan Pemkab Bangkalan. “Para tersangka itu kini semuanya ditahan di Mapolres Bangkalan,” kata Mondir Rofii. Para PNS ini ditangkap polisi saat petugas gabungan Polres Bangkalan dan Polda

Jatim menggelar operasi di Dusun Tapel, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Senin (22/4). Oleh masyarakat setempat, desa itu dikenal sebagai kampung narkoba karena mayoritas rumah warga di desa itu menyediakan barang haram tersebut. Di kampung ini, narkoba jenis sabu-sabu layaknya warung kopi dan siapa saja bisa menikmatinya, termasuk anak-anak yang masih di bawah umur. “Kedudukan PNS sama di mata hukum. Makanya, siapa pun yang melanggar, tidak peduli PNS, pasti akan kami sanksi, bahkan sanksinya nanti jauh lebih berat dari masyarakat umum,” kata Wabup Mundir Rofii menegaskan. Menurut dia, dalam memberikan sanksi terhadap PNS yang melanggar, pihaknya akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ia menjelaskan, dalam pemberian sanksi nantinya tidak harus menunggu proses persidangan selesai, akan tetapi bisa berbarengan. Hal itu, karena para PNS sudah membolos saat jam kerja. Saat jam kerja mereka tidak ada di kantor, tetapi berada di tempat lain. “Dari sisi ini jelas sudah melanggar. Apalagi yang bersangkutan mengonsumsi narkoba yang sudah dilarang keras oleh negara, sedangkan mereka ini kan abdi negara,” katanya. (ant/rah)

BANGKALAN - Seorang siswa SMP Negeri I Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, terpaksa mengikuti ujian nasional di puskesmas karena sakit. “Siswa yang mengikuti ujian di puskesmas itu bernama Dwi Kurniawati,” kata Kepala Puskesmas Tanah Merah Anastasia Mulyadi, Selasa. Siwa kelas akhir SMP Negeri I Tanah Merah Bangkalan tersebut dirawat di puskesmas sejak Senin (22/3) siang setelah mengikuti UN di sekolahnya. Ia menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan, Dwi Kurniawati menderita penyakit typus dan maag. “Jadi, tadi pagi dia itu mengerjakan soal UN di puskesmas dengan penjagaan petugas dan polisi,” katanya. Di SMP Negeri I Tanah Merah Bangkalan ini jumlah peserta UN sebanyak 206 orang siswa, salah satunya siswa bernama Dwi Kurniawati yang kini dirawat di puskesmas Tanah Merah itu. Menurut Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Risman Irianto, secara umum pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat SMP sederajat di Kabupaten Bangkalan hingga hari kedua ini berlangsung aman dan lancar. Risman mengatakan berdasarkan pantauan yang digelar panitia, pelaksanaan UN berlangsung sesuai ren-

cana dan tidak ditemukan adanya kebocoran soal. “Sebagaimana kabupaten lain di Madura, memang kami sempat dikejutkan dengan adanya kunci jawaban. Tapi kami segera menginstruksikan kepada guru agar siswa tidak percaya, karena itu pekerjaan oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya. Sebanyak 13.538 siswa terdaftar mengikuti pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP dan yang sederajat di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang telah digelar sejak Senin (22/4). “Ke-13.538 siswa yang akan mengikuti ujian nasional ini yang telah tercatat dalam daftar nominasi tetap,” kata Risman Irianto, Minggu. Risman Irianto memerinci, para siswa peserta UN untuk tingkat SMP dan yang sederajat itu terdiri dari sebanyak 9.315 siswa SMP dan 4.223 siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sementara jumlah lembaga penyelenggara ujian untuk tingkat SMP sebanyak 59 lembaga dan 52 lembaga di antaranya merupakan sekolah negeri. Sedangkan tujuh lembaga lainnya merupakan sekolah swasta. Untuk MTs, jumlah penyelenggara ujian sebanyak 49 lembaga, dengan jumlah lembaga negeri sebanyak 1 lembaga, selebihnya merupakan sekolah swasta. (ant/ rah)

BBM

Pembeli Solar Antre

BANGKALAN - Sejak Pertamina mengurangi jatah BBM jenis solar ke SPBU, hampir setiap hari terjadi antrean panjang kendaraan roda 4 yang menggunakan BBM jenis Solar. Para sopir truk rela antre berjam-jam untuk dapat mengisi mobilnya. Akan tetapi, mereka pun harus kecewa karena pihak SPBU membatasi pembelian solar. “Kalau pembelian kita dibatasi, kita tidak bisa bekerja dengan maksimal,” kata Mardeli, salah seorang supir angkutan L300, kemarin (23/04). Mardeli mengaku tidak ada masalah kalau pemerintah mau menaikkan harga solar daripada pembelian solar dibatasi. Jika di SPBU dibatasi pembelian solar, maka hal itu akan menimbulkan masalah bagi sopir angkutan. “Jadi pemerintah harus tegas dalam masalah ini, kalau mau dinaikkan harganya ya naikkan saja, asalkan kami dapat dengan mudah beli solar, tidak harus antre berjam-jam seperti ini,” ujarnya. Hal senada juga diungkapkan H Zaini, salah seorang supir truk yang tengah antre di SPBU Junok di jalan raya Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh. Kalau harga solar dinaikkan sebenarnya tak ada masalah asalkan bisa dengan mudah mendapatkan solar. ”Kita bisa mengisi solar dengan mudah, itu yang kami harapkan,” katanya. Sementara itu, Pengelola SPBU Junok Jumadin menjelaskan sejak jatah solar di SPBU Junok dikurangi, pihaknya mengantisipasi dengan membatasi pembelian BBM jenis solar ini. Setiap kendaraan pemakai bahan solar dijatah Rp 200 ribu untuk sekali isi tangki. Menurutnya, biasanya dalam satu SPBU dijatah 32 ribu liter solar. Namun, saat ini Pertamina hanya menjatah 16 ribu liter di SPBU Junok. Oleh karena itu, jatah solar yang dikurangi menyebabkan pasokan solar yang ada cepat habis. ”Jadi kurangnya jatah tersebut otomatis berpengaruh terhadap kendaraan yang memakai bahan bakar jenis solar. Hal itu yang menjadikan antrean panjang,” terangnya. (ori/ rah)

ANTRE. Sejak Pertamina mengurangi jatah BBM jenis solar ke SPBU, hampir setiap hari terjadi antrean panjang kendaraan roda 4 yang menggunakan BBM jenis Solar.


TAPAL KUDA

9

RABU 24 APRIL 2013 NO.0103 | TAHUN II

MELUKIS

660 Bunda PAUD Berkreasi Menggambar PROBOLINGGODuduk bersila sembari menggambar. 660 Bunda Paud se Kabupaten Probolinggo begitu bersemangat. Mereka bukan belajar, namun di kertas putih dengan cat warna berkreasi menggambar. Suasana di Gedung Islamic Center Kraksaan Kabupaten Probolinggo, selama tiga jam kemarin, semakin menyenangkan karena sang Bupati Probolinggo, Hj. Puput Tantriana Sari, SE, didampingi Ketua TP. PKK Kabuapten Probolinggo,Hj. Nunung, beserta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Drs, Tutug Edi Utomo, MM, berada di tengah-tengah Bunda PAUD. 660 Bunda PAUD yang juga kader PKK itu pun terus berkreasi. Keterampilan melukis yang dicontohkan Bupati Probolinggo bukanlah lipatan kertas warna-warni. Melainkan kertas putih dengan cat warna. Banyak beragam pola yang dibuat, mulai menggambar bunga, hingga rumah. Berbekal contoh pola itu ratusan peserta langsung menggerakkan tangan di atas kertas putih, lalu menggerakan kuasnya dengan cat. ”Ternyata mudah tidak sesulit yang saya bayangkan di awal,” tutur Farida,

salah satu peserta dari PUA Kecamatan Kraksaan. Farida mengaku senang bisa mengikuti ajang melukis Bunda PAUD dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Probolinggo ke 627. Selain untuk diri sendiri, keterampilan ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu materi pengajaran di PAUD tempatnya mengajar. Lain lagi dengan Dewi Yuniwati, keterampilan melukis yang sebelumnya sudah diperoleh saat ikut pelatihan. Ia tidak merasakan kesulitan sedikitpun saat membuat lukisan diatas kertas putih. ”Yang dibutuhkan hanyalah kecermatan, dan kesabaran,” tutur Dewi Yuniwati. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Drs. Tutug Edi Utomo, MM mengungkapkan, dalam kategori bahwa peserta bunda PAUD di Kabupaten Probolinggo mempunyai angka terbayak se-Indonesia. “Saya pribadi sangat senang dan bersyukur, meskipun ini sebatas kategori saja. Mari kita ciptakan bersama adanya program pendidikan di Kabupaten Probolinggo ini. Agar supaya anak didik kita khususnya pada anak yang masih usia dini lebih baik dari sebelumnya,” pungkasnya. (hud)

Solar Tetap Jadi Rebutan Setiap Pembelian Dijatah Rp 200 Ribu PROBOLINGGO - Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar terus terjadi di Kota Probolinggo. Antrian panjang kendaraan yang hendak mengisi solar hingga keluar SPBU. Meski berebut, dan sudah mengantri berjam-jam kendaraan dijatah pembelian solar hanya Rp 200 ribu saja. Pasokan solar belum normal, meski pasokan terus dikirim dari Pertamina namun antrian panjang kendaraan yang hendak mengisi solar terlihat di sejumlah SPBU, salah satunya SPBU Ketapang Kota Probolinggo. Antrian panjang hingga meluber ke jalur pantura menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Menurut sejumlah sopir, sejumlah SPBU kehabisan

stok solar dan belum mendapatkan pasokan dari Pertamina. Sopir truk harus berputar-putar mencari SPBU yang menyedikan solar dan rela antri berjam-jam. Sopir truk rela antri, karena persediaan bahan bakar yang ada di kendaraannya menipis. Sopir mengeluh karena pembelian solar dibatasi hanya RP 200 ribu saja. “Kalau begini terus sopir repot mas, harus puter-puter

cari solar. Belum lagi antrinya lama kan menganggu perjalanan. Selain itu jatah pembelian solar dibatasi paling banyak Rp 200 ribu saja,” ujar Ramli, sopir bus, Selasa, (23/4). Sementara petugas SPBU Ketapang Kota Probolinggo mengatakan, pasokan dari pertamina hanya 8 ton saja. Padahal biasanya permintaan berapapun akan dikirim, pasokan 8 ton akan habis kurang dari empat jam sehingga terpaksa dibatas pembeliannya maksimal Rp 200 ribu saja. “Kalau tidak dibatasi banyak yang tidak dapat jatah, ini dibatasi saja masih ada yang tidak kebagian. Untuk kendaraan truk besar maksimal

Rp 200 ribu sedangkan mobil kecil maksimal Rp 150 ribu,” jelas Susanto, operator SPBU. Masyarakat Resah Kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar membuat Masyarakat pengguna solar kelimpungan. Disamping itu otomatis membuat resah banyak masyarakat yang menggunakan sebagai mata pencaharian sehari – hari maupun untuk kegiatan operasional. Seperti yang disampaikan Pahola (39) warga Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo yang sehari – hari menggunakan BBM solar untuk mencari nafkah. Selain kebingungan tentang BBM solar

tersebut, ia juga sekaligus pemilik truk yang sehariannya mengangkut material pasir untuk menafkahi keluarganya dengan jalan menyopiri truknya sendiri. Hal serupa dibenarkan Yanto (43) warga Triwung Kidul yang sempat ngantri sejak pukul 05.30 Wib di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ketapang . Ia pun menyesalkan ini semua terjadi , padahal indonesia kaya akan gas bumi dan alam seisinya yang mampu menghidupi hajat hidup orang banyak. Dari pukul 05.30 Wib tadi pagi mas, saya telah mengantri sampai sekarang sekitar pukul 11.00 Wib dan BBM solar habis. Dengan sabar saya menunggu hingga saat ini belum datang tangki yang berisi BBM solar tersebut. “Pada intinya mas, kamikami ini sangat dibuat resah oleh pemerintahan sekarang ini. Seharusnya jika, pemerintah mau menaikan BBM ya naikan, jika tidak terserah pemerintah. Tolong dipikir masak – masak , jangan rakyat menjadi korban terus,”ujar Yanto. Sementara itu, salah satu karyawan SPBU Ketapang yang tak mau disebut namanya mengatakan, memang benar mas antrian ini terjadi beberapa hari ini. Hal ini disebabkan adanya pengurangan jatah BBM ke SPBU kami. Kami yang biasanya mendapatkan jatah 16.000 liter kini tinggal 8.000 liter atau separuhnya. Selain ada pengurangan dari Depo Pertamina, karyawan disini juga melototi para pembeli khususnya yang membawa jurigen agar meminta surat keterangan dari desa setempat agar jelas penggunaannya dan itupun biar tak salah digunakan oleh pihak – pihak yang tak bertanggung jawab. “Sebenarnya kami menginginkan jatah BBM solar tersebut tetap 16.000 liter agar mampu mencukupi kebutuhan masyarakat walaupun dengan harga naik,”pung kasnya. (hud)

ANTUSIAS. 660 Bunda PAUD se Kabupaten Probolinggo, duduk bersila sembari bersiap menggambar.

SUKA DUKA UN KECEWA MASALAH KEAMANAN

Warga Triwung Lor Mengadu ke Dewan P RO B O L I N G G O -Wa r g a polisinya?” ujar Hasanudin. perumahan Bumi Yuangga Jl. Hasanudin juga menjeHimalaya, kelurahan Triwung laskan bahwa salah satu korLor kecamatan Kademangan, ban pemekosaan sampai tidak Kota Probolinggo, resah ka- mau menempati rumahnya, rena seringnya terjadi tindak dan pindah ke daerah lain kakejahatan seperti, pencurian, rena pelaku mengancam akan penjambretan, dan perkosaan kembali untuk melakukan peralias kolor ijo. buatanya. “Salah satu korban Akhirnya, warga mengadu perkosaan ada yang meningke Dewan Perwakilan Rakyat galkan rumahnya, dan pindah Daerah (DPRD) Kota Proboling- ke daerah lain karena pelaku go, karena tidak puas dengan mengancam akan mengulangi penanganan yang dilakukan perbuatanya” kata Hasannudin. oleh aparat keamanan. Dalam Ketua Komisi A DPRD As’ad kurun waktu 3 bulan terakhir, Anshari juga menyayangkan terjadi sebanyak 10 kali tindak perihal penanganan masalah kejahatan. keamanan ini. As’ad menengaWarga mengirimkan surat rai banyak kasus kolor ijo atau aduan yang ditujukan kepada pemerkosaan di kota ProbolingDPRD yang ditanda tangani go belum ditangani secara se14 warga. rius . “Saya juga Untuk mermenyayangkan espon keluhan terhadap aparat warga tersekeamanan kabut DPRD Kota rena beberapa Probolinggo kasus kolor ijo Salah satu menggelar raatau pemerkopat dengar pen- korban perkosaan saan yang terada yang dapat, Selasa jadi di kota (23/4) dengan Probolinggo sepmeninggalkan warga, Kepolierti di kebon sari rumahnya, dan sian, Satpol PP, pindah ke daerah wetan, Jrebeng Camat Kade- lain karena pelaku kulon, Asabri, dll. mangan dan Lusampai saat ini mengancam rah Triwung lor. belum ditangani akan mengulangi secara serius,” Di awal perbuatanya proses hearujar As’ad. ing, warga dan Untuk menKepolisian bergatasi perHasanuddin sitegang karena masalahan ini Warga dari 10 kasus akhirnya rapat hanya 2 yang dengar pendapat di proses. Dari merekomenpihak kepolisian dasikan agar menjelaskan bahwa sebagian pihak yang berwajib mendari kasus itu tidak dilaporkan. gusut tuntas semua tindak Salah seorang warga, kriminal, terutama pemerkoHasanudin mengungkapkan saan atau kolor ijo. Selain itu, ketidakpuasanya atas penan- masyarakat juga harus meningan kasus yang menimpa warga gkatkan kewaspadaan dengan Triwung Lor ini. “Saya tidak menggiatkan kembali PAM puas dengan aparat keamanan, swakarsa, segera laporkan karena seringnya terjadi tin- ke aparat apabila ada tindak dak kejahatan ini, lalu kemana kriminal. (nto/dar)

Kepala Sekolah Harus Jemput Siswa Agar Bisa Ikut UN PROBOLINGGO - Tak banyak orang tahu, menjadi seorang Kepala Sekolah di sebuah SMP Swasta tidaklah mudah. Suka dan duka harus dilalui dengan ikhlas dan sabar. Begitulah kiranya yang dialami Budi Purnomo, Kepala Sekolah SMP Panca Marga Kota Probolinggo. Lebih-lebih pelaksanaan ujian nasional (UN) hari kedua, Budi Purnomo menuturkan, sebagai Kepala Sekolah, pihaknya dituntut terus memotivasi siswa, dan mempersiapkan mental serta persiapan akademis lainnya untuk menghadapi UN. Saat ini, kata dia, jumlah siswanya yang mengikuti UN 2013 berjumlah 14 siswa. “Yang menjadi persoalan bukanlah soal persiapannya, tapi justru siswanya. Karena hampir semua siswa di sekolah kami ini kalau pagi hingga siang bekerja membantu orang tuanya. Hal ini membuat mereka tak tau kalau sekarang ada UN. Tapi kami terus berupaya memahami, dan memperhatikan mereka, juga rajin memberikan informasi mengenai pelaksanaan UN. Tapi syukurnya, setiap tahun siswa kami lulus 100 persen,” beber Budi Purnomo, Selasa (23/4).

Bahkan pelaksanaan UN yang dulu, kenang Budi Purnomo, harus rela menjemput satu per satu siswanya, agar mereka bisa mengikuti UN. Namun, dia juga bersyukur sebab kebanyakan siswanya itu berhasil masuk sekolah yang mereka inginkan. “Siswa kami itu banyak yang bekerja, bahkan sampai tengah malam. Lantas paginya mereka harus ikut UN. Salah satu siswa kami tahun lalu ada yang bekerja memulung dan menjadi pengamen. Saya tak ingin dia terlambat ujian atau tidak ikut ujian. Akhirnya saya menjemputnya di rumah. Benar saja, dia masih tidur. Lalu saya mengantarnya ke sekolah untuk ujian. Dia lulus, sekarang sekolah di SMK Negeri 3 dua orang, dan 3 orang di SMK Negeri 2 jurusan teknik kendaraan ringan,” begitu kisah Budi Purnomo. Tak hanya itu, perjuangan dan tanggung jawab Budi Purnomo seringkali harus ia jalankan hingga siswasiswanya lulus sekolah. Ia mengungkapkan, seringkali usai lulus SMP, banyak siswanya yang ingin sekali melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi, atau

sekadar meningkatkan taraf hidupnya dengan memiliki ijazah setara SMA. Sayangnya, lagi-lagi persoalan ekonomi menghadang niat mereka. “Sekolah banyak membantu siswa-siswa yang ingin mendapatkan ijazah setara SMA. Jadi setelah tiga tahun, banyak di antara mereka yang kami daftarkan untuk mengi-

kuti kejar paket C secara gratis. Karena kasihan mereka, ini adalah kesempatan kami untuk membantu anak-anak bangsa ini,”tandasnya. Karena itu, sebelum lulus pihak SMP Panca Marga Kota Probolinggo berusaha membekali siswa-siswanya dengan beberapa keterampilan khusus selama masih di sekolah.

Tujuannya, tentu agar siswasiswanya dapat mandiri dan memiliki life skil ready kelak. “Setiap Minggu ada program pengembangan diri. Kami mengajari anak-anak keterampilan. Jadi banyak siswa kami yang bekerja. Saya berusaha memahami mereka dan mendukung mereka,” pungkas Budi Purnomo. (hud)

PENCALEGAN

Wabup Jember Siap Mundur Karena Nyaleg JEMBER - Wakil Bupati Jember, Kusen Andalas, menyatakan siap mundur dari jabatannya demi menjadi calon legislatif DPR RI untuk daerah pemilihan (dapil) Jember-Lumajang, Jawa Timur. “Saya siap meninggalkan jabatan sebagai Wabup Jember karena konsekuensinya memang begitu kalau menjadi caleg,” kata Kusen Andalas setelah mengikuti rapat paripurna di DPRD

Jember, Selasa. Namun hingga kini, Kusen yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jember itu mengaku belum menerima kabar dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. “Saya belum tahu apakah nama saya masuk dalam daftar calon legislatif sementara (DCS) bakal calon legislatif DPR RI, namun saya telah

mantap untuk maju sebagai caleg DPR Dapil Jember-Lumajang,” tuturnya. Kusen dilantik sebagai Wabup Jember mendampingi Bupati MZA Djalal pada 25 September 2010, namun dua bulan kemudian MZA Djalal dan Kusen diberhentikan dari jabatannya karena terjerat kasus hukum. Kemudian, MZA Djalal diaktifkan kembali oleh Mendagri pada November 2011, sedan-

gkan Kusen kembali menjabat sebagai Wabup Jember periode 2010-2015 pada awal September 2012, karena keduanya tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sementara Bupati Jember MZA Djalal mengaku belum tahu tentang majunya Kusen sebagai bakal calon legislator DPR RI pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. “Meskipun Pak Kusen adalah pasangan saya di pemer-

intahan, saya tidak akan mencampuri urusan partai, karena hal itu merupakan urusan rumah tangga orang. Saya dari PKNU dan Pak Kusen dari PDIP,” tuturnya. Djalal mengaku tidak diberitahu oleh pasangannya tentang rencana mundurnya Kusen sebagai Wabup Jember yang akan maju sebagai bacaleg DPR, namun ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. (ant/fqh/dar)


10 PENDAFTARAN ANGGOTA DPD

42 Bakal Calon Berasal dari Jatim SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mencatat sebanyak 42 calon Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sudah mendaftar untuk memperebutkan empat kursi calon DPD di Jatim Periode 2014 - 2019. Anggota KPU Jatim, Agung Nughoro di KPU Jatim, di kantornya, Selasa (23/4) mengatakan, hingga batas akhir pendaftaran calon anggota DPD RI pada Pemilu 2014, tercatat sebanyak 42 orang yang mendaftar. Namun khusus pendaftaran di hari terakhir ada sebanyak 21 orang. “Hari terakhir ini yang mendaftar sebanyak 21 orang, kalau ditambah yang kemarin

totalnya mencapai 42 orang pendaftar,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan UU No 8/2011 tentang Pemilu Anggota DPR RI, DPD, DPRD serta Peraturan KPU No 8/2013 tentang Pencalonan DPD RI, seorang calon anggota DPD RI minimal harus memiliki dukungan 5 ribu dibuktikan dengan copy KTP yang tersebar di 50 persen plus 1 kabupaten/kota dalam satu provinsi (20 daerah). “Pemilu kali ini tampaknya pendaftar DPD RI membludak dibanding pemilu 2009 yang hanya 31 orang. Ini juga mungkin karena jumlah partai terbatas sehingga yang dulun-

ya maju caleg beralih ke calon DPD RI,” ujarnya. Dikesempatan sama, Kabid Sosialisasi KPU Jatim, Najib Hamid mengatakan, 42 calon DPD RI dari Jawa Timur sifatnya masih sementara dan belum bisa dipastikan seluruhnya lolos. Sebelum tahapan penetapan, pihaknya kembali melakukan verifikasi data. “Kalau sekarang belum tahu apakah semuanya dapat memenuhi persyaratan semuanya atau tidak. Kalau tidak memenuhi persyaratan dan ketika masa perbaikan tidak bisa memenuhi persyaratan, ya tidak bisa mengikuti pemilu,” ujarnya. (ara)

PELAJAR TOLAK UN

UNJUK RASA. Puluhan pelajar Ikatan Muhammadiyah Jawa Timur (Jatim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya Selasa (23/4). Mereka menyatakan UN inkonstitusional dan seharusnya ditiadakan. Selain itu, mereka juga meminta Mendikbud M. Nuh untuk mundur dari jabatannya.

SIDANG PEMBUNUHAN DITUNDA

Keluarga Korban Hakimi Terdakwa SURABAYAPengunjung sidang kasus pembunuhan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, kembali mengamuk di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, kemarin. Keluarga M. Baihaqi (22), korban pembunuhan, tak kuasa tahan amarah saat majelis yang diketuai Eko sugianto kembali menunda sidang dengan agenda pembacaan putusan. Sidang yang sedianya mengagendakan pembacaan amar putusan, ditunda Eko dengan alasan amar yang disusunnya belum usai. Karenanya, dihadapan ratusan warga Bungurasih Dalam, Eko menyampaikan permintaan maaf dan segera menyelesaikan amar putusannya untuk terdakwa Rieska Artika, Margasani dan Ainur Rofiq yang didudukkan sebagai pesakitan. “Kami mohon maaf. Putusan akan kami bacakan pekan depan (30/4),” ujar Eko. Tak ayal, pengunjung sidang yang semula sudah emosi, semakin meluapkan amarahnya kepada majelis hakim. Bahkan, Nur Cholik, ayah korban, menghujat hakim dan mempertanyakan tugas hakim dalam menjalankan profesinya. Baginya, penundaan kali kedua itu membuat psikologis keluarganya terganggu karena menunggu kepastian hukum pembunuh anaknya. “Anda sudah minta waktu dua minggu. Kenapa belum selesai,” tanya Nur Cholik. Meski demikian, Eko memastikan tidak akan menunda lagi pembacaan amar putusan. “Beri kami waktu hingga pekan depan,” tutupnya. Sementara itu, sesaat sebelum memasuki ruang sidang Cakra, Rieska Artika kembali jadi sasaran luapan emosi warga Bungurasih Dalam. Warga Bungurasih Utara itu terhuyung dan terseret saat puluhan massa merangsek mendekatinya yang ditebengi beberapa polisi. Tak sampai disitu, kericuhan semakin menguat kala ibu korban mendadak histeris dan jatuh pingsan di ruang sidang. Sebelumnya Siti, nama ibu korban memang kerap mengikuti persidangan. Namun Ia

LINTAS JATIM

RABU 24 APRIL 2013 NO.0103 | TAHUN II

UN SMP di Jatim Bocor Puluhan Pelajar Surabaya Minta M Nuh Mundur SURABAYA–Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur (Jatim) Harun membantah isu kebocoran soal Ujian Nasional (UN) baik di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jawa Timur yang beredar luas belakangan ini. Menurutnya, secara teknis UN tahun ini dibuat sulit untuk dibobol. Dikatakan Harun, kebocoran soal yang terjadi di SMPN 7 Surabaya hanya merupakan isu yang tidak perlu dipercaya. “Tahun ini soal ujian dibuat hingga 20 paket soal sehingga tidak mungkin terjadi kebocoran. Otomatis, jika memang ada kunci jawaban, yang saya rasa itu mustahil, harus ada 20 lembar paket jawaban,” paparnya Selasa (23/4). Harun berharap, siapapun yang menemukan praktek perjokian atau semacamnya dalam ujian tahun ini untuk melaporkan hal tersebut langsung kepadanya. “siapapun baik masyarakat atau sekolah yang menemukan praktek-praktek yang menyalahi aturan terkait UN agar mau melapor kepada kami. Nanti akan kami periksa kebenarannya,” kata dia lagi. Bertolakbelakang dengan pernyataan Harun, Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya Isa Anshori yang ditemui wartawan mengaku memiliki kunci jawaban untuk soal ujian tingkat SMP yang diujikan kemarin dengan mata pelajaran Bahasa Inggris. Dia mengatakan, kunci jawaban tersebut dia dapatkan dari salah seorang siswa SMP yang melapor kepadanya. “siswa tersebut melapor kepada saya dan mengirimkan kunci jawaban ujian paket 1 bahasa inggris ini pada pukul 23.00 WIB. Siswa itu mengungkapkan, seperti hari sebelumnya, para siswa akan menerima kunci jawaban dalam format Short Message Service (SMS), BlackBerry Messanger (BBM), dan picture di BBM ini secara bergelombang sebanyak 20 paket kunci jawaban hingga

pukul 03.00 WIB dini hari,” urai Isa. Dalam kunci jawabat tersebut, terangnya, sudah ada tulisan bahwa kunci jawaban tersebut merupakan kunci untuk paket berapa. “ada tulisannya, misalnya, kunci jawaban paket 1,” ujar dia seraya menambahkan bahwa kunci tersebut beredar bebas di kalangan siswa SMPN 7 dan SMPN 11 Kota Surabaya bahkan diantara siswa SMP di wilayah Surabaya Utara dan tengah. Tidak hanya itu, Isa juga menjelaskan bahwa menurut pengakuan siswa berinisial KH ini, kunci jawaban tersebut merupakan kunci jawaban yang bisa dipercaya kebenarannya. “siswa yang mengaku mendapatkan kunci dari temannya yang lain ini berani menjamin. Menurut dia, kunci tersebut diperoleh setelah seseorang yang tidak dikenal mengirimkan 20 paket soal secara elektrik menggunakan sebuah alat kepada seorang joki yang sudah tahu pola jawaban pada kunci jawaban. Hanya dengan menjawab 8 pertanyaan secara benar, maka joki tersebut bisa mengetahui jawaban dari ke40 soal,” tutur Isa. Beredar luasnya kunci jawaban yang belum bisa dipastikan kebenarannya ini, kata Isa, jelas cukup mengganggu konsentrasi para siswa. “untuk siswa yang berada di wilayah Surabaya tengah seperti siswa SMPN 1 Surabaya memang tidak percaya dengan kunci jawaban ini. Tapi, bagi para siswa yang berada di sekolah-sekolah pinggir seperti Surabaya Utara, mereka jadi

tidak percaya diri dan akhirnya mengganggu konsentrasi ujian,” jelasnya. Dia mendesak Kepala Dinas Pendidikan baik Kota Surabaya maupun Provinsi Jatim agar menindaklanjuti temuannya dan memastikan bahwa kunci tersebut memang kunci jawaban palsu. “dindik harus memastikan kunci jawaban yang beredar luas ini palsu. Silahkan datang kepada saya untuk mencocokan satu paket soal dengan kunci jawabannya. Jika terbukti benar, harus ada yang bertanggungjawab atas ini,” tegas dia. Tolak Ujian Nasional Sementara itu, puluhan pelajar Ikatan Muhammadiyah Jawa Timur (Jatim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya Selasa (23/4). Mereka mendesak, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh untuk mundur dari jabatannya. Dalam orasinya para pelajar menilai bahwa tahun ini merupakan puncak kesemrawutan UN. Bahkan mereka menuding, Kemendiknas mencoba untuk melakukan praktek korupsi. “Indikasinya banyak. Mulai dari keterlambatan soal ujian di 11 provinsi, lembar jawaban yang ditemukan dilapangan hanya berbobot 40

gr padahal menurut aturan adalah 70 gr, hingga beredarnya kunci jawaban meski soal dibuat sedemikian rupa banyaknya,” kata salah seorang orator, Adam Syarif Thamrin. Sejak tahun 2009, lanjut dia, pelaksanaan ujian sudah cacat hukum. Menurut keputusan Mahkamah Agung (MA), yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 377/ PDT/2007/PT.DKI dan putusan Nomor 228/Pdt.G/2006/ PN.JKT.PST dengan memenangkan gugatan sejumlah pihak terhadap pemerintah, UN tidak seharusnya digelar. “Dalam mendukung sistem pendidikan yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 45 dan UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas dan menyikapi UN 2013 yang telah gagal ini, kami ingin mengingatkan M Nuh bahwa UN merupakan inkonstitusional,” tegasnya. Datang dengan mengenakan seragam sekolah, puluhan siswa ini juga membawa poster berisi kecaman terhadap buruknya kinerja pemerintah. Meski berjalan dengan tertib, aksi unjuk rasa para siswa dikawal ketat barisan polisi dari Polrestabes Kota Surabaya dan Polda Jatim. Aksi ini juga sempat membuat kemacetan di sepanjang jalan Gubernur Suryo. (neu/dar)

POLEMIK WISNU WARDHANA

WW Diusir Paksa Oleh Anggota Dewan

tak kuasa menahan amarah saat terdakwa Rieska digiring memasuki ruangan dan melintasi tepat di hadapannya. “Pembunuh kamu. Mati kamu,” teriak keluarga korban. Terpisah, penasehat hukum keluarga korban, Maher Amin, menegaskan jika pihaknya sangat merasa kecewa dengan penundaan vonis oleh hakim. Ia mewakili keluarga juga meminta agar ketiga

Penundaan kali kedua itu membuat psikologis keluarganya terganggu karena menunggu kepastian hukum pembunuh anaknya.

Nur Cholik

Ayah Almarhum Baihaqi terdakwa dihukum mati, bukan 20 tahun seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Wayan Yudhistira. “Pada intinya kami serahkan kepada hukum, namun kami berharap ketiga terdakwa bukan dihukum penjara, melainkan hukuman mati,”

tandasnya. Amin juga menegaskan banyak yang bersimpati dengan nasib Baihawi. “Banyak orang yang perlu diperhatikan secara psikologis dalam kasus ini,” jelasnya. M. Baihaqi menghembuskan nafas terakhir saat dihajar oleh Margsani, kekasih Rieska Artika, pada September 2012 silam. Kejadian bermula ketika Margasani emosi saat membuka pesan jejaring sosial milik Rieska yang berisi pesan mesra dari korban. Naik pitam, terdakwa yang juga security gudang plastik di kawasan Balas Klumprik, itu lantas merencanakan tindakan untuk menghajar korban yang diketahui ternyata telah menjalin hubungan selama tiga bulan dengan Rieska. Tak urung, Ia kemudian mempersiapkan pengeroyokan dengan meminta bantuan Ainur Rofiq dan beberapa rekan lainnya. Singkat cerita, Baihaqi yang datang bersama Rieska ke lokasi gudang plastik pada 19. 35 WIBB, langsung dihujami pukulan dan sabetan samurai dari terdakwa. Berdasarkan hasil visum, terdapat luka memar di sekujur tubuh Baihaqi dan luka robek di pelipis serta kepala korban. “Korban tewas di lokasi kejadian sebelum karyawan gudang mengetahui ada pembunuhan,” ujar JPU I Wayan Yudhistira dalam tuntutannya. (kas)

SURABAYA – Drama politik perseteruan antara Wisnu Wardhana (WW) dengan Partai Demokrat (PD), akhirnya menuju titik klimaks. Hal ini terbukti dengan diusirnya WW secara paksa oleh Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dari gedung lembaga parlemen Surabaya, Selasa (23/4). Pengusiran WW secara paksa dilakukan oleh hampir semua perwakilan Fraksi yang ada di DPRD Surabaya. Hal ini dilakukan, karena Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Pergantian Antar Waktu (PAW) WW sebagai Ketua DPRD Surabaya per Tanggal 17 April 2013. Awalnya sekitar pukul 14.00 wib, WW yang merasa masih menjabat Ketua DPRD Surabaya, masuk kantor seperti biasanya. Hal ini, membuat anggota dewan yang sudah menganggap WW bukan Ketua DPRD marah. Mereka pun mencoba masuk paksa ruang Ketua DPRD yang didalamnya ada Wishnu Wardhana dan Agus Santoso.

Dipimpin salah seorang anggota dewan, Muhammad Anwar, mereka berusaha mengeluarkan Wishnu Wardhana atau yang akrab disapa WW ini dari Gedung DPRD Kota Surabaya. “Anda sudah bukan anggota DPRD sehingga tidak berhak ada di ruangan Ketua ini,” teriak M. Anwar, sambil menggedorgedor pintu. Mengetahui WW berada di dalam, Anwar sontak mengambil kantong plastik warna hitam dan menutup CCTV di sekitar ruang Ketua. Tidak tahu apa motifnya, namun hal tersebut justru menjadi hal menarik bagi wartawan yang terus mengikutinya. “Tidak tahu malu anda ini WW, sudah tidak berhak ada di sini masih ngotot bertahan, silahkan keluar,” teriak Anwar sambil gedor pintu ruang Ketua DPRD. Hal serupa dilakukan hampir oleh seluruh salah seorang anggota DPRD lainnya seperti Ratih Retnowati, Erik R Tahalele, dan Adies Kadier yang berteriak-teriak mencoba meminta Wishnu Wardhana keluar dari ruangannya. Ditengah upaya anggota

DPRD Kota Surabaya membuka paksa pintu ruang Ketua DPRD, Wishnu Wardhana melarikan diri melalui pintu darurat sekitar pukul 15.05 WIB. WW langsung melewati tangga darurat dan keluar DPRD dengan pengawalan anggota kepolisian dan naik mobil Honda Camry L 1844 BS. Mengetahui hal itu, sejumlah anggota DPRD berusaha mengejar hingga ke tempat parkir mobil WW. “Dia melarikan diri dari pintu belakang, seharusnya kalau dia gentle tidak pergi seperti itu, tapi pergi dengan baikbaik,” kata Erik. Setelah WW melarikan diri, sejumlah anggota DPRD langsung masuk ke ruang Ketua DPRD dan menurunkan fotofoto WW yang ada di ruangan. “Ini bukan ruangan pribadi. WW sudah bukan Ketua DPRD Kota Surabaya sehingga tidak boleh lagi menempati ruangan ini,” tegas dia seraya membersihkan Foto WW di ruang Ketua DPRD. Meskipun demikian, para anggota DPRD Kota Surabaya meminta agar tidak ada perusakan foto-foto milik WW.

Semuanya harus dikumpulkan dan diserahkan kembali ke pemiliknya. “Tidak boleh ada perusakan apapun, kita jaga kehormatan dan martabat DPRD,” tutur Ratih Retnowati. Sebelum drama evakuasi WW dari Gedung DPRD Kota Surabaya, sejumlah anggota intelejen bersiaga di dalam Gedung. Peningkatan pengamanan ini dilakukan sebagai antisipasi polisi dengan kondisi yang ada di DPRD Surabaya menjelang digelarnya Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya. Selain anggota kepolisian, terlihat puluhan orang duduk-duduk di lobi DPRD Surabaya sejak Selasa (23/4) pagi. Mereka ini disinyalir sebagai pendukung WW. Menurut Wakapolsek Genteng AKP M Rasyad, pihaknya tidak melarang siapa saja yang masuk ke gedung DPRD Surabaya, asal tidak mengganggu dan tidak melakukan tindakan arogan. “Kalau mereka sudah mengganggu, maka polisi akan turun mengamankan dengan koordinasi bersama pengamanan dalam (Pamdal) DPRD Surabaya,” tegas Rasyad.(wan)

BELAJAR MEMBATIK.

Sejumlah Pelajar belajar membatik saat digelar Gebyar Batik, Fashion Show Busana Batik di Alun-alun Madiun, Jatim, Selasa (23/4). Kegiatan tersebut untuk memeriahkan Hari Kartini. Fotografer: Siswowidodo Sumber: Antara


LINTAS JATIM

NARKOBA

GEDUNG BARU KOPELINDO

Arif Afandi Tertangkap Bawa Sabu

Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia (Kopelindo) III kini memiliki kantor baru di Jalan Perak Timur No. 426 Tanjung Perak Surabaya. Menurut Dirut Pelindo III Djarwo Surjanto, gedung ini akan digunakan sebagai pusat aktivitas kegiatan koperasi. Untuk diketahui, Kopelindo III kini mencapai Rp 121 miliar dengan jumlah anggota sebanyak 2.062 anggota.

Minta Presiden Menginap di Porong SIDOARJO- Masa tugas Panitia Khusus (Pansus) dampak luapan lumpur Sidoarjo Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sidoarjo periode 2012-2013 berakhir sudah, Selasa (23/4/2013). Seiring dengan berakhirnya masa tugas Pansus Lumpur Sidoarjo memberikan enam rekomendasi kepada pemerintah terkait persoalan lumpur yang hingg kini belum tuntas terselesaikan. Salah satunya, meminta kepada Presiden RI menginap di lokasi lumpur Keenam rekomendasi yang disampaikan Pansus dalam rapat paripurna Selasa (23/4/2013). Yang paling unik adalah meminta kepada Presiden RI menginap dalam waktu tertentu di Kabupaten Sidoarjo agar menyaksikan secara langsung penderitaan korban lumpur.

“Hal ini disebabkan, karena adanya fakta ketidakpastian pembayaran danpengikaran perjanji an oleh PT Lapindo Brantas kepada pengusaha korban lumpur, yang selanjutnya berharap kepada presiden untuk menyelesaikan persoalan korban lumpur lapindo yang berlarut larut,” terang Hj Anik Maslacha selaku juru bicara Pansus. Rekomendasi kedua, Pansus meminta kepada pemerintah pusat untuk melakukan perubahan kelima atas Perpres 14 tahun 2007, dengan memasukkan seluruh korban dalam areal terdampak 22 Maret 2007 baik dari warga

GADAIKAN MOTOR PACARNYA

Penipu Cinta Diamankan Polisi SURABAYA- Tidak bermodal dalam menjalani hubungan, Dwi K (23) warga jalan Menur Surabaya, menggadaikan motor pacarnya. Nahasnya, hasil penggadaian motor tersebut digunakan tersangka untuk mengajak korban, sebut saja Anggrek (17), check-in disebuah hotel. Perihal ini terungkap setelah tersangka ditangkap polisi atas tuduhan berbuat asusila terhadap korban. Hal tidak berkenan itu dilakukan tersangka saat keduanya chek-in di hotel Hasmajaya Surabaya, sejak 10 maret 2013 sampai 17 maret 2013. Selama hampir satu minggu itu, orang tua korban pun khawatir dan melaporkan kejadian itu ke Unit perlindungan Perempuan dan Anak. Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya Komisari (Pol) Suparti menjelaskan karena hampir tujuh hari korban tidak pernah pulang ke rumah membuat orang tuanya bertanya-tanya. Saat bertemu anaknya di rumah, lalu korban menceritakan perihal kejadian yang menimpanya.

11

RABU 24 APRIL 2013 NO.0103 | TAHUN II

“Dari laporan orang tua korban, kami pun berhasil menangkap Dwi K dikarenakan melakukan tindakan persetebuhan terhadap anak dibawah umur,” terang Kompol Suparti didampingi Kanit PPA AKP Suratmi pada Selasa (23/4) di Mapolrestabes. Dijelaskannya, selama cek in itu pula korban disetubuhi sebanyak 10 kali, sehingga membuat oarang tua korban marah dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Dari kejadian tersebut, lanjutnya, petugas berhasil mengamankan Barang bukti berupa satu buah celana olah raga tiga seperempat warna biru garis putih, satu buah baju kaos warna cokelat, satu buah celana dalam warna merah muda, satu buah BRA warna coklat dan satu buah Hp Nexian warna putih. “Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 332 ayat I ke 1e KUHP dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara,” jelasnya. (mag/dar)

INTEROGASI. Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Suparti mengintrogasi tersangka, Selasa (23/4) di Mapolrestabes Surabaya

masyarakat maupun para pengusaha. Dengan jalan melakukan pengambil alihan kewajiban dari PT Lapindo Brantas menjadi kewajiban pemerintah pusat melalui APBN-P 2013. Rekomendasi ketiga, dengan adanya tuntutan tanah milik warga korban lumpur yang belum terbayar dan maupun terlunasi yang sekarang digunakan untuk pembuatan tanggul, pengaliran lumpur ke sungai dll, maka BPLS harus segera menghentikan aktifitas sebelum dilakukan pelunasan pembayaran atas tanah warga. Rekomendasi keempat, terhadap fasum, fasos dan tanah wakaf yang terkena luapan lumpur, pemerintah segera melakukan verifikasi dan falidasi data serta pembayarannya. Sedangkan untuk pemer-

intah daerah, Pansus meminta agar ada upaya serius untuk segera membantu penyelesaian sertifikat korban lumpur Lapindo resettlement di perumahan KNV dengan melibatkan BPN dan pemerintah desa. “Karena selama ini dari sekitar 1.700 bidang rumah, baru diselesaikan sertifikat sekitar 350 bidang,” jelas Anik. Rekomendasi keenam, dalam pembelian tanah warga yang terkena dampak luapan langsung maupun tidak langsung khususnya yang dikenal dengan tanah banci. “Maka BPLK harus segera menetapkan batasan baku tentang status tanah sebagai dasar pembelian tanah, sehingga upaya pembelian tanah masyarakat korban dapat diselesaikan cepat oleh pemerintah,” tutur Anik Maslacha. (yun)

SURABAYA-Arif Afandi alias Sinyo (28) warga Jl. Kapas Baru Gg. X ditangkap saat akan melakukan pengiriman sabu kepada Polisi yang sedang menyamar. Sinyo ditangkap saat petugas berhasil memancing tersangka dari tempat persembunyiannya dengan melakukan pemesanan sabu paket hemat kepada tersangka. Sinyo, pemuda lajang yang kesehariannya tidak mempunyai pekerjaan itu, diketahui sebagai kurir sabu. Jebakan petugas dirancang setelah mendengan keterangan dari rekannya, yakni Sutrisno, yang tertangkap terlebih dahulu. Sutrisno diamankan oleh Polsek Gubeng pada Sabtu (6/4) lalu. Dari pengembangan kasus tersebut, petugas pun menemukan titik terang apabila pasokan sabu Sutrisno disebarkan oleh Sinyo. “Saya hanya sebagai perantara antara Sutrisno dan juga konsumennya dia,” kata

KPU Mulai Teliti Administrasi DCS SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mulai meneliti administrasi daftar calon sementara (DCS) yang disetor partai politik untuk Pemilihan Umum Legislatif 2014 sebelum ditetapkan menjadi daftar calon tetap (DCT). “Kami telah menerima 12 partai peserta Pemilu 2014 dan tidak ada satu pun partai yang tidak mendaftar. Sekarang waktunya KPU untuk melakukan penelitian adminitrasi mengecek segalanya,” ujar Ketua KPU Jatim Andry Dewanto kepada wartawan di Surabaya, kemarin (23/4). Ke-12 partai yang sudah menyerahkan nama-nama DCS untuk calon legislator DPRD Jatim tersebut, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasdem. Selanjutnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuan-

gan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan terakhir Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI). Andry Dewanto menjelaskan, hal ini dilakukan hingga awal Mei mendatang dan hasilnya akan disampaikan ke partai politik untuk selanjutnya disusun menjadi sebuah DCS. Setelah itu, KPU memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi nama-nama yang termasuk dalam DCS. “Kami menerima semua tanggapan dari masyarakat yang masuk. Kemudian, kami meminta klarifikasi partai politik terhadap tanggapantanggapan tersebut,” katanya. Usai proses tersebut dilalui, KPU berikutnya bakal menetapkan DCT pada 21 Agustus 2013. Nama-nama yang masuk dalam daftar inilah akan mewakili partai politik seba-

gai calon legislator pada Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan 9 April 2014. Andry juga menjelaskan, sebelum ditetapkan menjadi sebuah DCT, pihaknya memberikan kesempatan kepada partai politik untuk merubah daftar DCS jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau meninggal dunia. “Sesuai peraturan bahwa seseorang yang sudah masuk dalam DCS tidak boleh diganti jika tidak ada sesuatu luar biasa, seperti mengundurkan diri atau meninggal dunia,” ujarnya. Hanya saja, lanjut Andry, jika bakal caleg yang mundur laki-laki maka sesuai aturan KPU, tidak boleh ada penggantinya. Namun jika yang mengundurkan diri perempuan maka partai politik harus segera mencari penggantinya. “Ini membuktikan bahwa perempuan mendapat prioritas dan sudah sesuai aturan KPU yang berlaku,” kata dia. (ara)

DAFTAR BURON

Diharap Revolusi Layanan Kesehatan

GONG PEMBUKA. Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf saat membuka Hospital Expo ke 9 di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (23/4)

BPJS ini adalah memperbaiki sistem rujukan agar jenjang layanan kesehatan lebih terstruktur dan terukur. Misalnya, jika selama ini apabila ada yang sakit langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Padahal, seharusnya agar pelayanan lebih maksimal, sebelum dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu harus ada rujukan dari Puskesmas. “Tujuannya agar kapasitas RSUD tidak membludak. Apabila penyakit yang diderita cukup diatasi di tingkat puskesmas ya jangan dibawa ke RSUD. Kebijakan mengenai system rujukan harus segera dibuat agar nantinya menghadapi UU BPJS tidak terjadi kesulitan dalam mengklasifikasikannya,” ungkapnya. Sementara itu terpisah, salah seorang dokter dari Rumah Sakit Dr Soetomo yang ditemui dalam acara Dr Christin mengungkapkan, ada beberapa upaya lain dalam rangka meningkatkan pelayanan rumah sakit yang menjadi tuntutan masyarakat banyak, diantaranya, kualitas kelompok administrasi, dokter dan perawat. Kelompok administrasi

hasil ditangkap setelah anggota Gubeng melakukan jebakan dengan cara memesan sabu. “Dengan adanya informasi dari kawannya yang terlebih dahulu ditangkap kami akhirnya membekuk tersangka di Kenjeran,” katanya. Dijelaskannya, Sinyo berhasil ditangkap di depan Indomaret Jl. Kenjeran, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti sabu seberat 0,32 gram dan alat sabu di jok sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya. “ Modus tersangka ini selalu menaruh sabu dijokmotornya. Dan memilih tempat-tempat yang tidak dicurigai petugas. Namun, karena seringnya ia lolos kami pun berhasil membekuknya,” kata dia lagi. Akibat kelakuannya tersangka kini pun berdiam didalam pengapnya sel jeruji Polsek Gubeng dan diancam dengan pidana hukuman penjara diatsa 4 tahun. (mag/dar)

PENCALEGAN

PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

SURABAYA - UndangUndang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan diberlakukan mulai 1 Januari tahun depan diharap mampu membawa revolusi terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf saat membuka Hospital Expo ke 9 di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (23/4). UU tersebut, jelas pria yang akrab disapa Gus Ipul ini, berfungsi menjamin kesehatan bagi masyarakat. Apabila sebelumnya, bantuan kesehatan terbagi dalam berbagai program seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dengan adanya UU BPJS semua program kesehatan dijadikan menjadi satu. “Nantinya, satu program pelayanan kesehatan akan berlaku diseluruh pelosok Indonesia. Yang paling utama adalah menghilangkan diskriminasi yang selama ini terjadi di bidang kesehatan,” papar dia. Saifulah menegaskan, hal utama yang harus dilakukan dalam menyongsong UU

Sinyo, di hadapan Kapolsek gubeng, Kompol Rakhmat Sumengkar, Selasa (23/4). Dia menambahkan, dalam setiap pengiriman Sinyo pun mendapat bagian yang lumayan untuk per orangnya. Terkadang, ia pun mendapat jatah sabu untuk dikonsumsinya. “Menjadi kurir sabu ini telah saya jalani sejak setahun lalu, dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan yang tepat,” ungkapnya. Selain Putra dari seorang ketua pengajian Hadra di kampung ini yang kini ditetapkan menjadi tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 0,32 gram serta bungkus plastik sabu. Sementara itu, Kapolsek Gubeng Kompol Rakhmat Sumengkar menyatakan tersangka ditangkap pada sabtu (13/4) pukul 15.15 WIB di depan toko Indomart Jl. Kenjeran Surabaya. Tersangka ber-

memegang penting kemajuan sebuah rumah sakit. “Ketiga faktor tersebut harus selalu bekerjasama agar rumah sakit selalu maju. Pelayanan harus bersahabat agar pasien bisa cepat sembuh, tim perawat yang baik, dan tidak lupa tertib administrasi,” jelasnya. Diketahui saat ini Jatim memiliki 948 Puskesmas, 2.215 Puskesmas Pembantu, 55 RSUD dan 200 Rumah Sakit Swasta. Dengan jumlah tersebut, media pelayanan kesehatan yang tersebar di Jatim harus mampu melayani sekitar 40 juta penduduk. (neu)

Kejari Sebar Identitas Limantoro SURABAYA- Kejaksaan Negeri Surabaya menyatakan keseriusannya dalam memburu buron terpidana penipuan berkedok bisnis tembakau senilai Rp 9,4 miliar, Limantoro Santoso. Kajari Muhammad Dofir, mengaku pihaknya telah menyebar identitas Limantoro ke jajaran kepolisian mulai dari Polsek, Polres, hingga Polda. “Sebenarnya surat panggilan eksekusi yang telah kita layangkan sebanyak tiga kali merupakan itikad baik kita agar yang bersangkutan menyerahkan diri secara baik-baik,” kata dia. Menurut dia, tanpa melalui surat panggilan pun sebenarnya bisa eksekusi. “Tapi ini kan itikad baik saya melayangkan surat panggilan terlebih dahulu,” tambahnya. Dengan ditetapkannya Limantoro sebagai buron, Dofir mengimbau agar masyarakat yang mengetahui keberadaannya segera melapor ke pihak yang berwenang. Seperti pernah diberitakan, Limantoro menolak diek-

sekusi. Bahkan, melalui Kuasa Hukumnya, Adjiz Gunawan, lantas menggugat balik melalui Polda Jatim dengan alasan surat panggilan eksekusi yang dilayangkan Kejari sebanyak tiga kali dinilai tidak prosedural karena hanya ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, bukan Kajari. Menanggapi gugatan Limantoro, dikonfirmasi terpisah, Kajati Jatim, Arminsyah, menilai laporan Limantoro keliru dan tidak mendasar. “Dia membahas Jaksa Edy Winarko yang meneken surat pemanggilan eksekusi yang dibilang belum ada surat perintahnya. Setelah saya evaluasi, ternyata sudah P48 atau telah ada perintahnya dari Kajari. Dengan begitu, antara jaksa dan jaksa penuntut umum adalah dua hal pada diri Edy Winarko. Jadi apalagi yang perlu dipermasalahkan? “ jelas Arminsyah. Kalau Limantoro kooperatif mestinya datang tanpa dipanggil. “Mau PK monggo, tapi tidak akan menghalangi eksekusi,” tegasnya. (kas/dar)


12

NASIONAL

RABU 24 APRIL 2013 NO.0103| TAHUN II

CALEG

Mega Pesan Prita Kerja untuk Rakyat JAKARTA-PDI Perjuangan akhirnya secara resmi memasukan nama Prita Mulyasari dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) ke KPU. Prita yang pernah berseteru dengan RS Omni Internasional ini diyakini mampu menjadi vote getter bagi partai moncong putih. “Dia punya semangat memperjuangkan suatu kebenaran. Kami yakin dia bisa membangun soliditas yang kuat di publik,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (23/4). Lebih jauh kata Maruarar, PDI Perjuangan berharap Prita bisa mengembangkan partai banteng di daerahnya dan menjadi pejuang gigih di Dapil III Banten. Meski Banten dibilang lumbung suara Golkar. “Dia terzalimi dan dia merasa ingin menolong sesama. Kita harapkan orang-orang baik seperti dia duduk di kursi DPR,” tambahnya PDI Perjuangan yakin Prita mampu menarik suara dari Banten. “Karena dia memiliki track record yang baik,” tandasnya. Sementara itu, Prita Mulyasari mengaku memasuki dunia politik. Karena sebagai wong cilik dirinya terzalimi hukum Indonesia. Dipilihnya PDI Perjuangan karena dia melihat partai tersebut mempunyai kesamaan dengan dirinya yaitu membela wong cilik. “Saya dizalimi hampir 5 tahun. Kok lama sekali, apa karena kita wong cilik?” katanya. Prita akui saat kasusnya heboh pada 2009 silam, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri termasuk salah satu tokoh yang membesuknya di tahanan. Saat itu sedang ramai-ramainya kompetisi pemilihan presiden. Tapi bagi Prita, alasan utama bukanlah karena dibesuk Megawati di Tahanan. Tapi karena visi, misi, dan tujuan yang searah. Sejak itu, dari yang mulanya hanya mengobrol biasa sampai akhirnya Prita memilih dan dipinang oleh Banteng Moncong Putih. Lalu, apakah ada pesan khusus Megawati untuk Prita? “Bekerja saja untuk rakyat,” jawab Prita. Prita mengaku mendapat dukungan penuh dari keluarga dan rekan-rekannya. Saat ditanya peluang masuk Senayan, Prita hanya menjawab mengalir saja. “Semua ini tentang perjalanan hidup saya. Dan saya tidak ingin memprosentasekan perjalanan hidup saya. Intinya, saya pasrah saja. Insya Allah,” ucap Prita sambil meminta dukungan. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo tidak membantah adanya sejumlah caleg dari kalangan artis di partainya. Nama Rieke Dyah Pitaloka yang gagal di Pilkada Jabar kembali masuk list caleg PDIP. “Kader PDI Perjuangan yang dulu pernah menjadi artis seperti Mangara Siahaan, Rieke Dyah Pitaloka, Yessy Gusman, Edo Kondologit,” terangnya PDI Perjuangan juga mengakomodir sejumlah advokat kondang. “Pengacara-pengacara ada nama Hendry Yosodiningrat, Junimart Girsang, Arteria Dahlan, Sirra Prayuna,” tandasnya. (gam/cea)

Hatta Rajasa Dilarang Buat PMK JAKARTA-Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis meminta Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Keuangan, Hatta Rajasa agar tidak membuat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sifatnya definitif. Sebab, hal tersebut bisa digugat secara hukum oleh DPR. “Sebagai Plt Menteri Keuangan, Hatta Rajasa tidak diperkenankan membuat PMK. Kalau dia mengeluarkan PMK, maka dia bisa digugat oleh DPR. Karena, PMK itu termasuk keputusan penting dari seorang menteri dan tidak bisa dilakukan oleh Plt,” tutur Harry di Jakarta, Selasa (23/4). Seperti diberitakan, Ketua Umum PAN tersebut baru saja dilantik sebagai pelaksana tugas (plt) Menteri Keuangan, menggantikan Agus Martowardojo yang terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia. Penunjukan Hatta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang di luar kebiasaan. Sebab, Menkeu biasanya selalu dijabat dari kalangan profesional, bukan sosok dari partai politik. Karenanya, penunjukan Hatta menimbulkan keraguan dan kecurigaan, apalagi menjelang Pemilu 2014. Posisi strategis sebagai Menkeu dianggap akan berpengaruh terhadap partai yang dipimpin Hatta. Harry mengatakan, jabatan Plt Menkeu pada Hatta Rajasa yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian tersebut sifatnya sementara. Sehingga, lanjut dia, Hatta

tugas rutin dan koordinasi antarkementerian dan lembaga,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN, Drajad Wibowo mengatakan partainya tidak akan mengambil manfaat apa pun atas jabatan yang diemban Hatta Rajasa di Kementerian Keuangan. “Sama sekali tidak akan ada pengaruh, tidak ada orang PAN gabung dengan Pak Hatta di Kemenkeu. Betul-

betul profesional disitu,” kata dia. Drajad menegaskan, PAN tidak akan melakukan bentuk intervensi apapun. Dengan kesiapan dan sumber daya yang ada, PAN optimis bisa menyukseskan pemilu. Tanpa menggerogoti kader-kadernya yang memiliki jabatan di eksekutif dan legislatif. “Kami tidak akan kirim staf khusus, atau apapun juga dari

PAN. Kemenkeu punya sistem tersendiri, gak akan tersentuh itu,” jelas Drajad. Hatta resmi menjabat sebagai Plt Menkeu, Senin (22/4) kemarin. Hatta akan menduduki posisi itu sampai SBY menentukan Menkeu definitif. Selain menjabat sebagai Plt Menkeu, Hatta juga merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. (gam/bud)

tidak bisa mengambil keputusan yang sifatnya definitif atau sama dengan ad-interim. “Menurut saya, fungsi kesementaraan itu tidak dapat mengambil keputusan-keputusan definitif. Seharusnya Presiden bisa memahami itu. Tidak bisa kesementaraan itu berlarut-larut dan tidak boleh negara ini dipimpin dengan kesementaraan. Hatta tidak bisa menandatangani PMK,” paparnya. Harry mencontohkan, Hatta tidak bisa mengeluarkan PMK pajak rokok tiap daerah sebesar 10 persen yang sedianya akan berlaku pada 1 Januari 2014. Pengenaan pajak ini merupakan penjabaran dari UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Saya mendengar Agus Martowardojo (mantan Menkeu) belum menandatangani PKM itu. Jadi, Plt Menkeu hanya bisa melaksanakan tugas-

RUU Ormas

LELANG JABATAN

DPR Berupaya Akomodasi Ormas

Berbahaya, Lelang Jabatan Kapolri

JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali melakukan komunikasi dengan sejumlah ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Dewan Gereja Indonesia terkait pembahasan RUU Ormas. Pengesahan RUU ini ditunda karena kuatnya penolakan dari masyarakat yang menanggap RUU ini tidak sesuai dengan kerangka hukum pengaturan organisasi masyarakat sipil. “Termasuk Muhammadiyah yang menolak RUU Ormas ini, keinginannya sudah kita penuhi terkait asas, sanksi, dan kriminalisasi terhadap kaum dermawan,” kata Wakil Ketua Pansus RUU Ormas, Deding Ishak dalam diskusi RUU Ormas bersama Ketua bidang hukum dan HAM PP Muhammadiyah Saiful Bahri, dan Direktur bidang sosial budaya dan seni Kemendagri, Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa (23/4). Sebelumnya, DPR menunda pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Anggota Dewan sepakat untuk membahas RUU ini pada masa persidangan berikutnya. Penundaan diputuskan dalam Sidang Paripurna terakhir untuk Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jumat 12 April 2013 lalu. Menurut Deding, sejumlah perbaikan dan penyempurnaan terhadap pasal-pasal yang dianggap mengkhawatirkan menghambat demokratisasi, HAM, dan kebebesan berkumpul sudah diakomodir. “Soal asas misalnya setiap ormas harus berasaskan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45,” tambahnya. Terkait soal sanksi, sambung Deding, sudah diatur dengan jelas melalui proses pengadilan sampai ke Mahkamah Agung (MA). Karena itu, untuk ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, Dewan Gereja, Taman Siswa dan lainnya yang lahir sebelum kemerdekaan akan ditempatkan secara khusus. “Mereka ormas yang memiliki kontribusi yang besar terhadap kemerdekaan

dan NKRI. Jadi, tak sama dengan ormas yang tidak berperan dan berkontribusi dalam kemerdekaan bangsa ini,” ujar politisi Golkar itu. Hal senada juga diutarakan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Dirjen Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tanri Bali, bahwa negara memerlukan ormas. Menurutnya sudah banyak ormas yang bekerja luar biasa. “Ada 65.000 ormas yang terdaftar di Kemendagri, dan mendapat surat keterangan terdaftar,” paparnya.

Sebelumnya, DPR menunda pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Anggota Dewan sepakat untuk membahas RUU ini pada masa persidangan berikutnya.

Akan tetapi kata dia, ormas memang perlu diatur dalam Undang-undang supaya tidak terjadi benturan dalam masyarakat. “Kelompok masyarakat yang berserikat berkumpul, diatur kesepakatannya. Kalau sepakat diatur apakah dasar hukumnya ada. Dalam serikat berkumpul dibatasi oleh UU dan perlu diatur melalui mekanisme UU,” imbuhnya. Menurutnya ormas cukup bermanfaat dan perlu mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu, jelas dia, tugas pemerintah untuk mendampingi tokoh ormas sangat dibutuhkan guna menciptakan tertib hukum. “Perlu kami sampaikan juga bahwa dalam UU tadi perlu disebutkan untuk transparansi. Memang diperlukan dan kemandirian,” jelasnya. Dia juga mengatakan terkait polemik RUU

Ormas pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan memanggil beberapa ormas serta aparat. “RUU ini didiskusikan agar implementasinya tidak bertabrakan dengan kepentingan masyarakat seluruh Indonesia. Makanya RUU ini berjalan lebih dari 1,5 tahun pembahasanya. Saya kira ini kehati-hatian kita untuk menampung aspirasi,” pungkasnya Menurut Budi Prasetyo, tujuan RUU Ormas ini agar tak jadi benturan-benturan dalam kegiatannya, sehingga perlu diatur dasar hukumnya. RUU Ormas ini merupakan RUU paling lama, hampir dua tahun pembahasannya di DPR RI. Apalagi sekarang ini sudah mencapai 65 ribu ormas yang berizin di Kemendagri dan RUU Ormas itu tidak tumpang-tindih dengan UU yang lain. “Intinya kita sepakat menjaga demokratisasi, tapi jangan sampai mengganggu ruang publik dan tidak merugikan masyarakat,” tuturnya. Hentikan Sementara itu. Ketua Majelis Hukum PP Muhammadiyah, Syaiful Bakhri tetap bersikukuh meminta DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan RUU Ormas yang secara substansi tidak sesuai dengan kerangka hukum pengaturan organisasi masyarakat sipil. “Pengaturan Ormas sebagai UU payung hukum hanya akan menambah panjang birokrasi perijinan dan mekanisme yang rumit yang pada akhirnya menciderai kebebasan berorganisasi di Indonesia,” kata Syaiful. Menurut dia keberadaan UU Ormas tidak diperlukan karena sudah UUD 45 sebagai payung UU dan memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul. “Pendekatan represif politik keamanan terhadap organisasi masyarakat sipil harus ditinggalkan dengan menghangkan peran Kemendagri dan menggantinya dengan pendekatan hukum melalui Kemenkumham,” kata dia. (gam/cea)

JAKARTA- Wacana lelang jabatan Kapolri yang dilontarkan Wakapolri Komjen Polisi Nanan Sukarna terus menuai kontroversi. Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengatakan, jabatan perwira tinggi di kepolisian sebaiknya ditetapkan lewat mekanisme yang sudah ada, yakni dipilih langsung oleh presiden. “Kami tidak setuju kalau model lelang. Harus dipilih melalui keputusan politik presiden,” ujar Tjahjo ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (23/4). Sebelumnya, Nanan menggulirkan wacana untuk lelang jabatan Kapolri menyusul Kapolri Timur Pradopo akan dicopot dari jabatannya oleh Presiden SBY. “Ya dilihat yang lebih baik siapa, yang lebih pantas siapa. Saya berharap lebih terbuka. Apa perlu dilelang? Silakan dilelang, kan zaman lelang sekarang ini. Tapi jangan juga jadi lelang malah tambah mahal,” ucap Nanan di Gedung PTIK, Senin (22/4). Menurut dia, presiden selaku pemegang kuasa tertinggi bisa menunjuk sendiri calon Kepala Polri. Calon-calonnya bisa berasal dari kalangan bintang dua yang telah menjabat Kepala Polda atau bintang tiga di lingkungan Mabes Polri. “Saya kira mereka sudah melalui proses Wanjakti (Dewan

Jabatan dan Kepangkatan Tinggi), psikotes, pengalaman lapangan, dan rekam jejak selama mengabdi di berbagai jabatan dan jenjang,” terang Tjahjo. Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari menilai lelang jabatan untuk jabatan kapolri berbahaya. Politisi PDI Perjuangan mengatakan penunjukan Kapolri merupakan wewenang presiden kemudian disetujui atau ditolak oleh DPR. “Sehingga, metode diserahkan ke presiden termasuk mau dilelang atau tidak,” tuturnya. Yang jelas, kata Eva, lelang jabatan Kapolri agak berbahaya karena posisi tersebut tergantung apa yang diinginkan presiden.”Ini bisa personal subyektif yang tidak otomatis merupakan kebut Polri. Berbeda dengan lelang jabatan lurah atau camat, karena posisinya sebagai aparat sipil birokrasi,” ungkapnya. Namun demikian Eva memberikan apresiasi terkait wacana lelang jabatan kapolri. Karena bisa mendapatkan hasil yang berkualitas. “Saya setuju prinsip dibalik lelang yaitu kita mendapatkan kualifikasi terbaik secara terbuka dan obyektif. Tetapi untuk jabatan kapolri agak bahaya,” tambahnya Penolakan yang sama juga disampaikan anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat. Dia

mengaku tak sepakat digelar lelang jabatan untuk mencari Kapolri baru. Sebab posisi Kapolri juga menyangkut kepercayaan Presiden. “Tidak tepat untuk jabatan Kapolri diadakan lelang jabatan,” tegasnya. Saat ini belum ada mekanisme soal lelang jabatan untuk Kapolri, namun untuk posisi di bawahnya sangat dimungkinkan. “Mungkin terhadap jabatan lain di bawahnya bisa dipertimbangkan secara selektif dengan memperdalam dan mematangkan lebih dahulu konsep lelang jabatan,” tuturnya Martin mengatakan sebaiknya mengadakan uji coba lebih dahulu pada internal kepolisian. Konsep lelang jabatan diharapkan dapat mengurangi secara radikal penyetoran upeti kepada atasan untuk memeroleh kesempatan menduduki jabatan. Tak Bisa Dilelang Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Saputra Hasibuan mengatakan jabatan Kapolri tidak bisa dilelang. Pengajuan nama Kapolri dilakukan presiden dan menjadi hak prerogratif presiden untuk kemudian diserahkan kepada DPR RI untuk dilakukan fit and proper test. Sesuai dengan undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 disebutkan persyaratan

untuk calon Kapolri adalah perwira tinggi yang masih aktif dan paling senior diantara para jenderal yang ada saat ini. “Tentunya jabatan Kapolri tidak bisa dilelang, karena untuk pemilihan Kapolri itu adalah sepenuhnya dari kewenangan Presiden. Kami sendiri dari kompolnas hanya bisa memberikan saran kepada Presiden apakah sejumlah nama layak atau tidak sebagai Kapolri,” terang Edi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/4). Bila mau dilelang, jelas Edi maka tentu saja undang-undangnya harus diubah terlebih dahulu. Saat ini tidak ada satu pasal pun ada aturan pelelangan Kapolri. Terang Edi, seharusnya jabatan Kapolres yang dilelang karena untuk menjadi Kapolres harus memenuhi berbagai persyaratan tertentu. “Kami malah memberikan perlunya pengkajian. Seharusnya jabatan yang dilelang itu kepada Kapolres yang saat ini memiliki persyaratan tertentu. Namun, untuk memberikan hak kebersamaan kepada semua calon Kapolres, saat ini ada aturan peraturan Mabes harus lulus kursus Kapolres dan assessment dan juga lulus sesprim. Bagi kami, yang paling penting penunjukan kapolres dilakukan transparan sehingga memberikan keadilan seluruh anggota,” ungkapnya. (gam/cea/abd)


EKONOMI

13

RABU 24 APRIL 2013 NO.0103| TAHUN II

OJK

Harga Murah

Cegah Bangkrut

Produk Palsu Marak di Pasar

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta induk perusahaan lembaga keuangan membuat standar pengawasan minimal terhadap konglomerasi industri keuangan. Penerapan standar minimal pengawasan ini sebagai langkah antisipasi bagi holding untuk menghindari kejatuhan perusahaan jika anak perusahaan mengalami kebangkrutan. “Pengawasan akan lebih mudah kalau induk juga ikut mengawasi dengan menerapkan standard operating procedure (SOP) yang clear dan jelas. Misalnya bank memiliki anak usaha di bidang asuransi, tentunya OJK juga kan mengawasi asuransi,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad usai menjadi pembicara kunci pada seminar bertajuk “Eksistensi dan Tantangan OJK dalam Menata Industri Jasa Keuangan untuk Pembanguan Ekonomi” di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (23/4). Menurut dia, pengawasan yang ketat terhadap konglomerasi keuangan menjadi penting. Hal ini akan memudahkan OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan. “Kami ingin meminta pengawasan dari induk perusahaan grup holding terhadap anak perusahaan, meski kami juga mengawasi. Jangan sampai induk usaha jatuh, karena anak usaha mengalami kebangkrutan,” kata dia. Dia menegaskan, dalam waktu dekat OJK akan bertemu dengan grup perusahaan untuk menyepakati pembentukan standar minimal pengawasan anak usaha. “Sekarang ini banyak perusahaan keuangan yang mempunyai anak usaha yang juga berbentuk lembaga keuangan, seperti bank memiliki perusahaan pembiayaan atau asuransi. Ini yang perlu untuk kami kontrol dalam sebuah potret besar melalui radar OJK,” tutur dia. Menyinggung soal pembentukan anak perusahaan, kata Muliaman, OJK tidak akan memberlakukan kebijakan pembuatan izin khusus terhadap aksi korporasi tersebut. “Tidak ada izin khusus, tetapi kami mengharapkan mereka menerapkan prinsip-prinsip governance yang standar, agar mereka tidak menarik induknya ke bawah jika terjadi salah urus,” ujar dia. Sementara itu, pakar hukum ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), Bismar Nasution menyarankan agar OJK memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penyidikan terhadap masalah-masalah sektor jasa keuangan. “Untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum OJK, maka perlu dibuat ketentuan dalam regulasi OJK yang mengatur pegawainya sebagai penyidik, disamping penyidik Kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS),” kata Bismar di Jakarta, Selasa (23/4). Menurut Bismar, sejauh ini struktur organisasi penyidikan di OJK masih ada kekosongan terkait dengan upaya penciptaan Otoritas yang independen dalam proses penyidikan. “UU OJK memang memberikan fungsi, tugas dan wewenang penyidikan kepada OJK, tetapi implementasinya tidak bisa langsung mengontrol jalannya penyidikan,” imbuhnya. Dia mengatakan, sejauh ini dirinya mempertanyakan peran OJK dalam mengawasi jalannya penyidikan untuk menjaga konsistensi kebijakan penegakan hukum. “Penegakan hukum yang tidak konsisten dengan kebijakan yang dibuat akan menciptakan kebingungan bagi pelaku pasar,” ujar Bismar. Bismar menambahkan, OJK juga perlu mempertimbangkan pembuatan standar dan kerjasama yang jelas dalam melakukan penyidikan dan pembentukan struktur organisasi penyidikan. “Perlu mendapatkan kedudukan dan hubungan yang jelas dan harmonis antara UU OJK dan UU No. 8/1981 (KUHAP),” pungkas dia. (gam/bud)

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku mengalami kesulitan untuk memberantas peredaran produk palsu yang melanggar hak kekayaan intelektual (HAKI). Hal ini disebabkan murahnya harga produk imitasi dan rendahnya kemampuan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pemalsuan barang. Menurut Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, perbedaan harga yang terlampau jauh membuat produk palsu lebih diminati pasar. “Faktor lain, karena kinerja aparat penegak hukum yang belum optimal, sehingga aksi pembajakan dan pemalsuan semakin marak,” kata Bayu di Jakarta, Selasa (23/4). Bayu mengungkapkan, murahnya harga produk palsu menjadi tantangan utama bagi pemerintah untuk memberantas produk palsu. “Memang lawan kita adalah harga. Barang-barang itu murah dan mudah didapat. Contohnya, kalau kita membeli DVD (digital video disc) yang asli, harganya Rp170.000, tetapi yang palsu harganya Rp5.000 per keping,” ujarnya. Berdasarakan hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pengawasan Barang Beredar Kemendag, sepanjang 2012 ada 732 kasus pelanggaran hak paten perusahaan dan merek dagang. Dari temuan itu, produk yang paling banyak dipalsukan adalah alatalat elektronik, alat rumah tangga dan suku cadang. Namun, kata Bayu, kasuskasus tersebut belum termasuk temuan hasil penelusuran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BadanPOM). “Sebanyak 732 pelanggaran itu bukan by volume. Jumlah item-nya bisa ribuan, apalagi kalau ditambah hasil tangkapan Badan POM,” paparnya. Kendati peredaran produk palsu masih marak, jelas dia, peningkatan jumlah kelas menengah di Indonesia setidaknya membantu mengurangi peredaran barang palsu tersebut. “Kalau konsumen kelas menengah ke atas, mereka lebih mementingkan kualitas dan merek produk,” ujar Bayu. Dia menjelaskan, saat ini

JUMPA PERS MENTERI PERDAGANGAN APEC. Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan (kanan bawah) dan Deputi Menteri Pembangunan Ekonomi Rusia, Alexey Likhacheva (kiri bawah), berbincang saat memeberi keterangan pers seusai pertemuan terakhir APEC Ministerial Responsible for Trade (MRT) Meeting di Grand City, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Investasi Tidak Mungkin Terganggu Pemilu 2014 JAKARTA-Aktifitas Pemilu 2014 diyakni tidak akan berdampak langsung pada iklim investasi di Indonesia yang saat ini sedang kondusif. Alasannya, hajatan demokrasini hanya diadakan setiap lima tahun. “Ini kan hanya pemilu, bukan kegaduhan politik. Jadi saya yakin tahun ini dan tahun depan akan menjadi tahun yang menarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Pengamat Econit, Hendri Saparini di Jakarta,Selasa,(23/4). Menurut Hendri, pesta demokrasi bukan berarti instabilitas politik. Sehingga dapat membuat para investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Yang jelas, dukungan ekonomi dari internal dan eksternal akan tetap berdampak positif bagi iklim investasi di Indonesia menjelang Pemilu 2014. Lebih jauh Hendri memprediksi para investor asing akan mengincar sektor-sektor investasi seperti pertam-

bangan, perminyakan dan gas bumi, serta perkebunan dan infrastruktur yang dinilai sebagai sektor ‘aman’ meskipun sedang digelarnya Pemilu 2014. “Semua sektor yang disasar para investor itu kan tergolong aman, adanya di perkebunan, gunung, tengah laut dan di daerah-daerah,” jelasnya. Diakui Hendri, berbagai investasi yang telah ditanam investor sifatnya lebih long term. “Selain itu return dari

investasi itu jangka panjang, bukan dalam waktu yang singkat. Jadi saya pikir tidak ada alasan jika pemilu akan menghambat iklim investasi Indonesia,” sambungnya. Namun, tetap Hendri mengingatkan pemerintah agar tidak lupa diri atas iklim investasi di Indonesia yang tergolong positif. Karena itu, permasalahan-permasalahan utama seperti perizinan, pembebasan lahan, birokrasi dan infrastruktur tetap menjadi perhatian utama pemerintah supaya Indonesia masih menjadi tujuan utama investor asing. “Tentu iklim investasi akan terus membaik jika disertakan dengan kinerja pemerintah yang juga mendukung dari berbagai aspek agar para investor asing untuk terus mengembangkan bisnisnya di Indonesia,” imbuhnya. Berdasarkan data Badan

Koordinasi Pasar Modal BKPM, Senin (23/4), realisasi investasi asing melonjak 27,2 % dibandingkan trwiulan pertama tahun 2012 lalu menjadi Rp65,5 triliun. Pada triwulan pertama tahun 2012 lalu investasi asing masih di angka Rp51,5 triliun. Derasnya aliran investasi asing ini cukup mengejutkan. Sebab sejak November tahun 2012 lalu Indonesia terus mengalami defisit neraca pembayaran. Berdasarkan data BKPM tumbuhnya penanaman modal asing di awal tahun ini juga ikut memacu tumbuhnya penanaman modal dalam negeri. Selama triwulan pertama tahun 2013 ini penanaman modal dalam negeri naik 39 % dari Rp19,7 triliun menjadi Rp27,5 trililun. Porsi penanaman modal dalam negeri terhadap total investasi juga naik dari 27,6 % menjadi 29,6 %. (cea)

jumlah kelas menengah di Indonesia sudah mencapai 50 juta orang dan diperkirakan akan menjadi 120 juta dalam kurun 12 tahun ke depan. “Mereka itulah penggerak konsumsi, kalau mereka juga terbangun kesadarannya tentang HAKI, maka masyarakat juga makin peduli mencari produk yang original,” katanya. Lebih lanjut Bayu mengatakan, saat ini Kemendag tengah berupaya untuk mengajak industri untuk berbisnis dengan persaingan yang sehat dan mematuhi ketentuan HAKI dalam berkompetisi di lingkup global. “Pemerintah memandang bahwa penegakan dan perlindungan terhadap HAKI di Indonesia sangat penting untuk membantu meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan internasional,” tutur Bayu. Bayu mengatakan, sejauh ini pengusaha yang mengedepankan produksi barang yang disertai HAKI masih sangat minim. “Meskipun belakangan ini sudah mulai ada peningkatan, tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah yang dimiliki oleh perusahaan masih rendah,” ucap Bayu. Menyinggung soal teknologi, jelas Bayu, Amerika Serikat merupakan negara yang patut dicontoh terkait dengan penerapan Unfair Competition Act (UCA) yang mewajibkan penggunaan sistem teknologi informasi secara legal. Saat ini, kata dia, Indonesia masih menjadikan Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor ketiga terbesar, setelah China dan Jepang, dengan nilai ekspor sebesar USD14,59 miliar dolar AS atau 9,53 persen dari total ekspor nasional. Dengan demikian, Bayu mengungkapkan, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat akan menjadi kunci sukses bagi dunia usaha Indonesia dalam bersaing di pasar internasional. “Kemendag akan terus menjalin kerja sama dengan seluruh industri dan masyarakat dalam menyusun strategi peningkatan daya saing serta perlindungan konsumen,” katanya. (gam/bud)

EKONOMI

Inhelath

Pengamat: Ekonomi Kerakyatan Perlu Terus Dikembangkan

Targetkan GWP Sebesar Rp1,6 Triliun.

Yogyakarta - Ekonomi kerakyatan perlu didorong dan dikembangkan secara terus menerus melalui kebijakan yang positif seperti akses modal, pembangunan kapasitas, dan transfer teknologi, kata pengamat ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Edy Suandi Hamid. “Hal itu perlu dilakukan, karena ekonomi kerakyatan dinilai telah memberikan andil yang sangat besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik

bruto nasional, penyerapan tenaga kerja, bahkan telah menyelamatkan bangsa dari krisis,” katanya di Yogyakarta, Selasa (23/4). Meskipun demikian, menurut Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) itu, distribusi kredit kepada sektor usaha rakyat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibandingkan dengan keseluruhan alokasi kredit perbankkan masih kecil, tidak lebih dari 20 persen. Selain itu, kata dia, alokasi kredit kepada sektor ekonomi pertanian dan sarana pertani-

an hanya sebesar lima persen dari total kredit seluruh sektor ekonomi. Nilai tersebut masih belum sepadan dengan perannya dalam mendorong ekonomi nasional. “Penyaluran kredit UMKM masih mengandalkan peran perbankan, di mana porsinya mencapai 44 persen dari total alokasi kredit ke UMKM,” kata Edy yang juga Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi). Ia mengatakan, sebagai ujung tombak pengalokasian kredit kepada sektor ekonomi masyarakat, perbankkan per-

lu bergerak lebih cepat dan masif. Selain terkait dengan pendanaan, kata dia, peran perbankan juga bisa diintensifkan pada sektor lain sebagaimana perkembangan peran dan fungsinya untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. “Dalam konteks itu perbankan dapat berperan dalam pembangunan kapasitas dan transfer teknologi kepada kegiatan-kegiatan ekonomi tradisional melalui programprogram yang dimiliki,” katanya. (ant/mk)

JAKARTA - PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia (InHealth) menargetkan penerimaan premi (gross written premium/GWP) pada 2013 sebesar 1,6 triliun rupiah atau meningkat 7,5 persen dibandingkan perolehan premi di 2012 sebesar 1,2 triliun rupiah. Hingga kuartal I-2013 ini, Inhealth berhasil membukukan premi sebesar 415,1 miliar rupiah atau meningkat 32,29 persen dibanding periode yang sama 2012 sebesar 313,7 miliar rupiah. “Di tahun 2013 ini InHealth dituntut untuk tumbuh lebih baik lagi dibanding tahun sebelumnya,” kata Chief Financial Officer InHealth, Pudjianto di Jakarta, Selasa (23/4). Menurut Pudjianto, pertumbuhan premi InHealth di 2012 mencapai 1,2 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 20 persen dibandingkan dengan 2011 yang hanya menghimpun 1,07 triliun rupiah. Dia mengatakan, pendapatan investasi perusahaan di kuartal I-2013 sebesar 34,74 miliar rupiah atau meningkat 52,08 persen dibandingakan dengan periode yang sama 2012 sebesar 22,84 miliar rupiah. Laba tahun berjalan pada Kuartal I-2013 mengalami pertumbuhan 20,44 persen dibanding di kuartal I-2012 sebesar 25,68 miliar rupiah. Pudjianto menjelaskan, perusahaan fokus pada di

bidang asuransi kesehatan dengan produk unggulan InHealth Managed Care dan InHealth Indemnity. Pada 2012, jelas dia, InHealth berhasil membukukan laba bersih sebesar 100 miliar rupiah atau meningka 58 persen dibandingkan dengan 2011 sebesar 42 miliar rupiah. “Perusahaan berhasil menggaet 1.500 dari swasta, BUMN maupun pemerintah,” kata dia.

Hingga kuartal I-2013 ini, Inhealth berhasil membukukan premi sebesar 415,1 miliar rupiah atau meningkat 32,29 persen dibanding periode yang sama 2012 sebesar 313,7 miliar rupiah. Dari sisi aset kata dia, Inhealth juga mencatat pertumbuhan aset 1,57 triliun rupiah dibanding tahun 2011 hanya sebesar 1,45 triliun rupiah. Risk Based Capital (RBC) perusahaan tercatat sebesar 335,84 persen. “Atas kinerja tersebut, InHealth kembali mendapat pengakuan dari industri asuransi sebagai “Best Life Insurance 2012 dengan ekuitas Rp.750 miliar rupiah,” pungkas dia. (gam).


14

RABU 24 APRIL 2013 NO. 00103 | TAHUN II

IKLAN


OPINI

15

RABU 24 APRIL 2013 NO.0103 | TAHUN II

salam songkem

Hukum Rimba dan Runtuhnya Mitos Demokrasi Oleh: Abd Hannan | Anggota Tim Riset FISIB Universitas Trunojoyo Madura

Kampung Narkoba

D

usun Tapel, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, tak salah disebut kampung narkoba. Sebab di desa tersebut ditemukan 50 bilik lebih menjadi tempat pesta sabu. Memang yang datang menikmati narkoba tidak semuanya penduduk setempat. Mereka datang dari luar Bangkalan, dari Surabaya, Malang, Sidoarjo, dan juga tidak sedikit warga setempat yang ikut mencicipi barang terlarang itu. Bahkan, tiga orang PNS dan seorang THL berurusan dengan kepolisian karena tertangkap basah sedang nyabu. Tiga PNS itu masing-masing Sarif Maulana (bekerja di Kantor Perpustakaan Pemkab Bangkalan), Arik (pegawai Pemda), dan Robi (pegawai di kecamatan Kota). Selain mereka ada seorang lagi, Daus Prana (THL di Kantor Perpustakaan Pemkab setempat). Keterlibatan oknum pegawai negeri dalam kasus pesta sabu di kampung narkoba membuat miris hati. Sebagai abdi Negara, ketiga oknum PNS seharusnya menjaga diri dari tindak pidana. Bukannya mengajak orang lain menjauhi barang haram, justeru mereka sendiri yang melibatkan diri mengonsumsi sabu-sabu. Tindakan oknum PNS itu tidak hanya mencorengkan aib ke Pemkab Bangkalan, lebih dari itu mereka telah melakukan tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri. Akibat perbuatannya yang melanggar disiplin kedinasan, ketiganya terancam diberi sanksi. Bila memang benar ingin memerangi narkoba dan menertibkan pegawai negeri di lingkungan Pemkab Bangkalan, sanksi yang tepat diberikan kepada oknum PNS indisipliner itu adalah mengembalikan ketiganya sebagai rakyat biasa. Akan tetapi, memecat PNS itu bukan tindakan mudah dilakukan. Bupati dan Wakil Bupati yang baru seumur jagung menikmati kursi empuk di Pemkab Bangkalan itu tentu akan berfikir berulang kali untuk menurunkan sanksi berat itu. Sebenarnya, bila pemecatan PNS itu diyakini solusi yang terbaik untuk menimbulkan efek jera dan pegawai lainnya agar tak meniru kesalahan serupa, maka Bupati dan Wakil Bupati sebagai pengendali kebijakan tak perlu gentar menjatuhkan sanksi terberat itu pada setiap oknum PNS yang terlibat narkoba. Apalagi hanya seorang THL sudah berani mengonsumsi barang terlarang itu, bila memang terbukti, merumahkan oknum THL tersebut kiranya langkah yang tepat. Ketegasan memang perlu dilakukan untuk menjaga wibawa pemerintahan yang bersih dari segala penyempangan hukum. Tugas berat bukan hanya mendisiplinkan PNS. Bupati dan wakilnya juga dipaksa memeras otak untuk menangani kampung narkoba. Bila penduduk kampung tersebut dibiarkan membuka biliknya untuk para penikmat narkoba, menjadi ancaman serius bagi generasi muda di desa setempat dan sekitarnya. Madura secara umum akan terus menjadi target objek peredaran barang haram yang menghancurkan kesehatan dan moralitas itu. Kampung narkoba hakikatnya menjadi bukti nyata bahwa Bangkalan dan Madura sedang menghadapi penjajahan model baru. Tidak ada pilihan lain, semua elemen masyarakat di Bangkalan dan tiga kabupaten lainnya di Madura terdesak segera merapatkan barisan untuk mengantisipasi serangan peredaran narkoba di Serambi Madinah ini. =

Pemiskinan Koruptor

S

elasa (23/4), Inspektur Jenderal Djoko Susilo mendengarkan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Djoko didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tiga lapis dakwaan untuk dua perkara yang dihadapinya, korupsi simulator mengemudi dan tindak pidana pencucian uang. Pidana korupsi yang dialami Djoko merupakan sebagian kecil dari tindak pidan serupa yang terjadi di Negeri ini. Maraknya tindak pidana korupsi yang tak kunjung habis, bahkan cenderung muncul silih berganti itu karena lemahnya supremasi hukum di Indonesia. Penegakan supremasi hukum di Indonesia sebuah keharusan. Setidak-tidaknya supremasi hukum itu menjadi harapan terakhir rakyat agar tindak pidana yang terjadi di negara ini dapat diatasi. Sebab memang tidak mungkin memberantas habis kejahatan di muka bumi. Sungguh pun begitu, dengan penegakan supremasi hukum, perbuatan menyimpang dapat diminimalisir. Akan tetapi, penegakan supremasi hukum selama ini hanya setengah hati dan tak menimbulkan efek jera. Karenanya, tak heran, korupsi dan tindak kejahatan lainnya tetap marak terjadi di negara ini. Seharusnya, penegakan hukum dilakukan dengan tanpa tebang pilih dan lebih ketat agar menimbulkan efek jera. KPK misalnya, sebagai penegak hukum yang menangani kasus korupsi, hendaknya benar-benar berjuang ekstra keras mengungkap dan membuktikan kejahatan koruptor. Siapa pun yang terlibat dengan kejahatan korupsi, tak juga Djoko, hendaknya ditindak tegas, bila perlu lakukan pemiskinan kepadanya, agar koruptor itu jera dan orang lain merasa takut melakukan kejahatan yang sama. Pemiskinan terhadap koruptor sejatinya merupakan wujud kristalisasi dari nilai dan norma keadilan yang terdapat dalam penegakan supremasi hukum. Hanya saja, selama ini penegakan hukum hanya sekedar formalitas-prosedural sehingga tidak mencerminkan nilai dan norma keadilan atas kejahatan yang dilakukan seorang koruptor. Penegakan supremasi hukum akan bisa terasa apabila nilai dan norma keadilan dijadikan sukma hukum. Dalam penegakan supremasi hukum ini, norma dan nilai keadilan jangan hanya dijadikan formalitas dan prosedural. Apabila hukum hanya dijadikan formalitas dan prosedural, maka otomatis penegakan supremasi hukum tersebut tidak akan berdampak maksimal. Nilai dan norma keadilan dalam hukum identik dengan pemberian sanksi hukum kepada seseorang sesuai dengan pelanggaran hukum yang diperbuatnya. Kristalisasi nilai dan norma keadilan tersebut seharusnya direalisasikan dalam penegakan supremasi hukum di negara ini. Akan tetapi, realitasnya justeru hukum tidak memberikan efek jera terbukti pelaku korupsi dan kriminalitas lainnya tetap tumbuh subur di Indonesia. Tidak ada pilihan lain, pemiskinan terhadap para koruptor sejatinya menjadi suatu bahan solutif yang sangat layak dipikirkan bersama. Dengan pemiskinan tersebut, para koruptor akan termotivasi untuk bertaubat dan menyadari kesalahan besar yang telah diperbuatnya. Tidak hanya itu, bahkan koruptor yang telah termiskinkan itu akan berfikir enam belas kali untuk melakukan pelanggaran yang sama. Nilai positifnya dari pemiskinan koruptor tersebut dapat berimplikasi positif bagi terbukanya pradigma pikir seseorang. Setidak-tidaknya pemiskinan korupsi itu menjadi kaca benggala bagi orang lain sehingga mendatangkan pelajaran berharga ketika muncul niat untuk mengkorupsi uang rakyat. =

A

T

ragedi Cebongan (23/3/2013) sudah dua minggu berlalu, namun hingga sekarang wacana perihal Cebongan tetap ramai diperbincangkan media. Peristiwa yang dikenal sebagai operasi ninja tersebut menyita banyak perhatian publik, lantaran proses kejadiannya serat kejanggalan. Sangat rapi, tepat megenai sasaran yang dituju. Dan aksinya pun terkesan dijalankan secara kerjasama antara pihak LP Cebongan setempat dengan pelaku penyerangan, Kopassus. Kronologis penyerangan LP Cebongan berawal ketika 11 anggota Kopassus memaksa masuk ke dalam sel, dan mengeksekusi empat penghuni tahanan dengan cara ditembak. Keempatnya yakni Dicky Sahetapi alias Dicky Ambon, Dedi, Ali, dan YD alias Johan. Sebagaimana diberitakan media, empat orang tahanan yang menjadi sasaran operasi ninja tadi merupakan pelaku pembunuhan Sertu Santoso, anggota Grup 2 Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Kandang Menjangan, Kartasura, Jawa Tengah, yang tewas akibat penusukan di Hugo’s Cafe, Sleman, pada 19 Maret. Banyak kalangan menilai peristiwa di Cebongan, Sleman ini merupakan peristiwa penuh tanda tanya besar. Bukan saja karena kronologi yang begitu misteri, namun juga perihal status korban yang pada saat kejadian berada dalam ruang tahanan. Logika sehatnya, sebagai tahanan sel mestinya mereka memiliki perlindungan dan penjagaan. Kejanggalannya semakin terungkap ketika tidak satu pun korban berasal dari pihak luar. Entah itu polisi, sipir, atau penjaga lainnya.

Terlepas dari spekulasi diatas, penulis tidak ingin terlampuan jauh masuk ke wilayah itu. Karena bagi penulis pribadi, hal demikian terlalu sulit dimasuki. Terlebih kita ketahui bersama, konspirasi skandal dan kasus dinegeri ini sangat mudah terjadi. Karenanya, mencari jawaban atas spekulasi yang betul-betul orisinil tidaklah mudah. Kalaupun ada itu masih terperangkap dalam katagori abu-abu. Meski demikian, dalam peristiwa Cebongan ini, penulis menemukan satu bagian realitas yang mengundang wacana menarik untuk dianalisis dan didiskusikan. Yakni perihal populernya penggunaan istilah hukum rimba dalam menggambarkan realitas sosial negeri kita. Dari mana asal usul istilah itu penulis sendiri sampai sekarang masih belum tahu, hanya saja sedikit banyak penulis paham bahwa hukum rimba merupakan representasi atas fenomena dimana pola hidup tidak lagi diikat oleh nilai dan norma sosial yang kuat, hukum seakan menjadi satu permainan (power is language game) kelompok penguasa. Negeri ini negeri rimba Di negara yang (katanya) demokratis ini istilah hukum rimba nampak kental sekali mengidentitas. Dalam hukum rimba, posisi negera biasa diidentikkan dengan hutan. Kehidupan di dalamnya sangat buas dan kejam, saling memangsa antara yang satu dan yang lainnya. Dunia rimba tidak mengenal istilah rukun dan damai. Kalapun ada itu hanya sebatas topeng belaka, dibaliknya ada maksud terselubung yang sulit dicerna pihak lawan. Karenanya, dalam dunia rimba hukum hanyalah persoalan “silat lidah” dan adu kekuatan. Siapa yang kuat dialah penguasa, dan yang lemah siap-siaplah menjadi mangsa. Model hukum demikian memunculkan istilah “tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi”. Bahkan kongkalikong di dalamnya telah menciptakan budaya khas, seakan terikat dalam satu perangkat sistem yang siap menerkam siapa pun yang singgah di lingkungan kekuasaannya. Hukum dunia rimba yang terlampau ekstrim dan akut membuat gelisah para penghuninya. Bagaikan berada di tengah semak belu-

kar pedalaman hutan, keselamatan menjadi satu bahan taruhan yang sulit didapat. Tidak ada norma, tidak ada nilai. Sosio kultur mereka dibentuk berdasarkan kekuatan dan kekuasaan. Norma sebagai cerminan berperilaku berubah arah, tereduksi pada apa yang disebut rasionalisasi dan instrumental belaka. Akibatnya, etika bukan merupakan satu bagian kaidah yang mendapat banyak perhatian. Semua lebih tertuju pada estetika, kepuasan diri berdasarkan nafsu bejat dan penggunaan rasio yang berlebihan. Posisi kekuatan dan kekuasaan dalam dunia rimba betul-betul mengakar, menyusupi sendi-sendi sosial hingga menyentuh pada yang asas sekalipun. Kondisi ini mengakibatkan struktur dan sistem sosial dibuat tak berkutik, tunduk dibawah intervensi dan dominasi kaum borjuis kapital. Alienasi sebagai bentuk keterasingan kaum pribumi dari hak kepemilikan pribadi menjadi satu realitas yang tak bisa disangkal. Persoalan pun kian tambah akut ketikan peradilan dipasung dan dihadapkan pada kepentingan sepihak. Kekuasaan sebagai kekuatan Leluasanya kekuasaan untuk mengintervensi dan menekan satu kelas sosial kian menunjukkan atas realitas hukum rimba dinegeri kita. Bahasa Thomas Hobbes tentang manusia sebagai Srigala bagi yang lain (Homo Homini Lupus) kian menjadi nyata. Asumsi ini setidaknya bisa didasarkan pada kondisi negeri kita yang kian hari kian digoncang pergolakan dan pertentangan sosial. Bukan saja berkutat pada lingkup bawahan, melainkan kian akut lantaran melibatkan struktural kenegaraan. Dan persoalannya pun semakin pelik ketika melibatkan anggota pejabat yang kebetulan memiliki dominasi kuat sekaligus wewenang berlipat. Apa yang dikatakan Michel Foucault tentang kekuasaan sebagai bahasa permainan betulbetul tengah melanda bangsa kita. kekuasaan adalah kekuatan mutlak yang berpeluang besar memanipulasi realitas. Melalui kekuasaan suatu yang sudah nampak jelas bisa dipelintirkan. Bahkan hukum pun bisa dibuat timpang. Karenan-

ya, dalam dunia rimba. Kekuasaan merupakan satu legitimasi absolut yang wajib dimiliki. Sekalipun itu harus bertentangan dengan norma, nilai, dan sistem yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dalam hal kekuasaan, politisasi multi sektor turut juga menjadi perhatian tersendiri. Terlebih atara politik dan kekuasaan merupakan satu varibel terikat, saling mempengaruhi antar satu sama lain. Lumrahnaya, politisasi kerapkali dijadikan media mencapai tampuk kekuasaan. Tanpa melalui politisasi, maka kekuasaan hanya akan sebatas pada status dan tidak memiliki ruang lebih untuk diterapkan. Karenanya, dalam dunia rimba politisasi multi aspek menjadi satu bentuk karakter yang mengakar kuat. Entah itu menyentuh aspek eksekutif, legislatif, atau yudikatif sekalipun. Misal, lembaga hukum, peradilan, hingga kejaksaan. Dan ketika politisasi menyusupi segala sektor pemerintahan, maka dari situlah hukum rimba muncul. Dan jika mau jujur, sebenaranya fenomena hukum rimba diatas tengah berlaku dinegeri kita, Indonesia. Betapa tidak? Ketika HAM dipermainkan, keselamatan kian mahal, timpangnya supremasi hukum, dan lemahnya lembaga peradilan, maka semakin jelaslah bahwa selama ini kita terjebak pada satu realitas hidup yang rentan dengan kekacauan. Politisasi menyebar dimana-mana. Bahkan lembaga peradilan yang sejatinya harus independent tidak dibuat berkutik, lantaran tercengkram oleh kekuatan kelompok penguasa. Diintervensi, dipermainkan, dipelintirkan, bahkan dijadikan ajang transaksi (mafia hukum). Meski negeri ini adalah negeri demokratis, namun sayangnya demokratis negeri kita tidak dibarengi oleh sistem yang kuat. Hukum tidak lagi berbasis keadilan, melainkan uang dan kekuasaan. Siapa mereka yang memiliki modal lebih kuat, maka disitulah hukum dan keadilan berlaku, tapi bagi kaum lemah hukum adalah ujung pisau yang menakutkan, dan satu produk negeri yang terlampau ‘mahal’ mereka dapatkan. Sampai disini, lantas apa bedanya hutan rimba dengan realitas negeri kita? =

Mewaspadai Jebakan Pendapatan Kelas Menengah Oleh: Ananta K. Wibawa | Aktif meneliti komponen cadangan pertahanan

H

arapan agar Indonesia mampu merebut predikat ”Macan Asia’ dilontarkan Presiden SBY kepada para pengusaha Indonesia dalam pembukaan Acara Indonesia Young Leaders Forum 2013 yang digelar Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) di Jakarta, 18 April 2013. Sebelumnya, harapan senada juga pernah dilontarkan Presiden dalam pidato yang berjudul ’Ekonomi Indonesia Sebuah Manifesto Pembangunan Abad 21’ dalam acara Penyatuan Visi “Bersama Menuju Indonesia Maju 2030”, di Jakarta, 13 Nopember 2012. Optimisme Presiden, tidak terlepas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute (MGI), terkait The Archipelago Economy : Unleashing Indonesia’s Potential. Disebutkan saat ini Indonesia berada pada urutan ke-16

ekonomi terbesar di dunia dan pada 2030 Indonesia dapat meraih peringkat 7 terbesar di dunia. Prestasi itu bisa dilihat dari indikator volatilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju, seperti Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS). Rasio utang Indonesia terhadap Product Domestic Bruto (PDB) turun sekitar 70 persen dan di 2012, Indonesia berada di posisi ke 25 dalam stabilitas makro ekonomi. Prestasi tersebut meningkat dibanding pada 2007 yang berada pada posisi 89. Sebelumnya, Indonesia pernah masuk dalam ranking ke-28 perekonomian terbesar dunia, dan sempat naik menjadi ranking 16 dunia pada 2011. Sementara di Asia, masuk sebagai negara ke-5 setelah Cina, Jepang, India dan Korea. Namun perlu diwaspadai, saat ini Indonesia telah dipenuhi oleh pertumbuhan kelompok menengah. Jika tidak berhati-hati, Indonesia berpeluang terperosok dalam ‘The Middle Income Trap’ (Jebakan Pendapatan Kelas Menengah), yaitu suatu keadaan perkembangan ekonomi pada suatu negara yang berhasil mencapai tingkat perolehan pendapatan pada level menengah, sesuai berbagai keunggulan yang dimiliki, namun akhirnya terhenti pada level tersebut, akibat ketidakmampuan menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah (Gill dan Kharas, 2008). Contoh, saat pendapatan kelas menengah di suatu negara menin-

gkat, seringkali para produsen di negara tersebut malah menjumpai fenomena tidak mampu bersaing di pasar ekspor melawan para produsen negara lain dengan harga produksi yang lebih murah atau produsen dengan inovasi produk yang lebih baik. Biasanya, negara yang masuk jebakan pendapatan kelas menengah memiliki rasio investasi rendah, pertumbuhan produksi yang rendah, keterbatasan diversifikasi industri dan sempitnya peluang kerja (Rhee, 2012). Semua ciri-ciri tersebut dimiliki oleh Indonesia. Jebakan pendapatan kelas menengah bisa dihindari, bila pemerintah mampu bertindak cepat dengan sejumlah kebijakan strategis untuk mulai secara bertahap meninggalkan budaya keunggulan tenaga kerja murah bagi investasi luar negeri berganti keunggulan tenaga kerja terampil dan melek pengetahuan inovasi teknologi. Artinya, pemerintah harus memajukan pendidikan serta mendorong inovasi dan kreatifitas masyarakat, memperluas dan memperbaiki akses terhadap infrastruktur yang lebih baik, memperbaiki upaya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual serta pembenahan lapangan kerja. Semua kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong penguasaan pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat dengan tahapan cepat, menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendorong minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan serta memperluas pembangunan jaringan pengetahuan nasional yang dapat dijangkau dan di-

pahami oleh masyarakat. Dari segi hubungan ekonomi internasional, langkah strategis awal yang harus dilakukan adalah penataan keseimbangan ekonomi global (global economic balance), pembenahan defisit yang tidak terlalu besar, serta penataan kembali regulasi keuangan global dan intitusi keuangan global yang baik. Indonesia perlu menilai dan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dalam setiap kerjasama internasional, baik yang sudah maupun yang akan dilaksanakan . Tantangan terbesar yang sertamerta akan membayangi upayaupaya tersebut adalah birokrasi yang koruptif dan rendahnya kesetiakawanan sosial. Keduanya seperti mata uang dan saling bermanfaat satu sama lain. Dalam masyarakat yang asosial, kehidupan dijalankan dengan prinsip siapa yang kuat menang. Situasi ini akan melahirkan budaya koruptif dengan prinsip yang sama dan sekaligus menghendaki agar tidak ada kesetiakawanan sosial untuk melanggengkan kekuasaan (status quo). Sudah waktunya, masyarakat menolak memilih para kandidat anggota legislatif atau kepada daerah yang memiliki jajak rekam buruk atau yang berpotensi menjadi koruptor untuk menghindari keberlangsungan situasi asosial dan birokrasi koruptif. Harapan jadi kekuatan ekonomi dunia hanya mimpi bila tak mampu mengatasi korupsi dan rendahnya kesetiakawanan sosial. Ayo bangun! =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Ahmed David (non aktif), Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber


16

OLAHRAGA

RABU 24 APRIL 2013 NO. 0103 TAHUN II

Tenis Fed Cup

Italia Jumpa Rusia di Final

saiful bahri/ant

PERSEBAYA MENANG. Suporter Persebaya, menyemangati Pesepakbola Persebaya Surabaya, saat berlaga melawan kesebelasan Persebo Bondowoso dalam kompetisi Divisi Utama PT LI. grup 3, putaran ke-2 , di Stadion A. Yani, Sumenep, Jatim, Selasa (23/4). Kesebelasan Persebaya mengalahkan Persebo 5-0.

Persebaya DU Gelontor Persebo 5-0 SUMENEP - Persebaya Surabaya tampil meyakinkan saat menggelontor tuan rumah Persebo Bondowoso dengan skor telak 5-0 pada pertandingan putaran kedua Divisi Utama Liga Indonesia di Stadion Ahmad Yani, Sumenep, Madura, Selasa (23/4). Pada laga tersebut, penyerang Persebaya asal Kamerun, Jean Paul Boumsong, memborong tiga gol masing-masing pada menit ke-43, 47 dan

73 (penalti). Sementara dua gol lainnya disumbangkan Srdjan Lopicic menit ke-29 dan pemain baru Yanuarius Kahol menit ke-83.

Bagi Boumsong, trigol (hattrick) kali ini merupakan yang kedua dibukukan pada kompetisi musim ini dan menempatkannya sebagai pencetak gol terbanyak dengan total 11 gol. Persebaya masih menguasai posisi puncak klasemen sementara Grup III dengan nilai 20 dari delapan laga tanpa pernah kalah (dua laga berakhir imbang). Bajul Ijo unggul enam angka dari

PSBK Kota Blitar di posisi kedua. "Dari pengalaman pertemuan pertama di Surabaya, Persebo menerapkan strategi bertahan. Kali ini mereka main terbuka sehingga kami bisa lebih mudah menekannya," kata Pelatih Persebaya DU Tony Ho, usai pertandingan. Menurut dia, motivasi anak-anak asuhnya untuk memenangkan pertandingan sekaligus mem-

perpanjang rekor belum pernah kalah cukup tinggi, sehingga strategi yang diinstruksikan berjalan dengan baik. "Tapi, anak-anak masih sering mengurangi tekanan ketika sudah unggul. Padahal, mestinya mereka tetap 'fight' hingga peluit akhir," tambahnya. Sementara itu, Manajer Persebo Hidayat mengakui timnya kalah kelas dibanding Persebaya, baik dari

sisi materi pemain maupun mental tanding. "Kami akui dari permainan memang kalah. Penampilan kami buruk karena absennya striker dan belum stabilnya pemain-pemain muda," ujarnya. Kekalahan di kandang sendiri membuat Persebo Bondowoso tertahan di peringkat ke-7 klasemen sementara dengan nilai 6, dari delapan laga yang dimainkan. (ant/mk)

ROMA - Tim tenis beregu putri Italia maju ke final Piala Federasi atau Fed Cup setelah mengalahkan Republik Ceko pada pertandingan semifinal Senin (22/4) waktu setempat. Sedianya laga melawan Republik Ceko ini berlangsung pada Minggu (21/4) di Palermo Italia, tetapi ditunda karena hujan lebat mengguyur wilayah tersebut. Di final yang akan berlangsung pada November mendatang, Italia menghadap tim Rusia yang menyingkirkan Slovakia dengan skor 3-2 di semifinal yang berlangsung Minggu (21/4) di Moskwa. Rusia bangkit dari ketertinggalan, sebelum menaklukkan Slovakia dengan skor tipis 3-2. Langkah Italia ke final ditentukan oleh petenis senior Roberta Vinci yang mengalahkan Lucie Safarova 6-3, 6-7 (2-7), 6-3 pada laga keempat dan membuat Italia unggul 3-1 atas Republik Ceko. Italia pernah menjadi juara Piala Federasi pada 2009 dan 2010. Vinci sempat tertinggal 3-5 pada set kedua sebelum akhirnya berbalik unggul 6-5. Tetapi Safarova melakukan tie break dan akhirnya memenangkan set kedua. Tetapi pada set ketiga, Vinci langsung memimpin 5-3, sebelum akhirnya mengunci kemenangan pada sat itu dengan tiga kali match point. Pada laga Sabtu pekan lalu, Italia sudah unggul 2-0 atas Republik Ceko, setelah pemain tunggal Sara Errani dan Vinci memetik kemenangan atas Safarova dan Petra Kvitova. Tetapi Kvitova membangkitkan harapan Ceko setelah balik mengalahkan Errani pada Minggu (21/4) dengan skor 2-6, 6-2, 6-0. Tetapi Kemenangan Italia akhirnya ditentukan Vinci yang mengalahkan Safarova melalui pertandingan rubber set. "Ini momen yang sulit dipercaya untuk saya. Saya gugup dan sedikit lelah. Saya sudah lama bermain di Fed Cup dan akan sangat luar biasa melawan Rusia di final di depan para pendukung seperti ini," kata Vinci. Dia melanjutkan, “Kami sangat senang karena kami bermain di kandang sendiri. Dalam kondisi seperti ini, pendukung menjadi sangat penting. Tetapi saya kira kami adalah tim yang sangat bagus.� (Sky Sports/aji)

LIGA UTAMA INGGRIS

LIGA UTAMA INGGRIS

MU Juara Liga Utama Inggris

Wenger: Arsenal Akan Perlakukan Van Persie dengan Baik

MANCHESTER - Manchester United (MU) akhirnya memastikan gelar juara Liga Utama Inggris musim ini setelah membungkam Aston Villa tiga gol tanpa balas dalam laga di Old Trafford, Senin (22/4) malam waktu setempat atau Selasa (23/4) dini hari WIB. Tiga gol atau hat-trick perdana Robin van Persie ke gawang Aston Villa memastikan trofi juara ke-20 MU. Bagi Van Persie momen ini terasa sangat spesial. Tujuh tahun membela Arsenal, bomber asal Belanda tidak pernah mencicipi nikmatnya merengkuh satu pun trofi. Namun, pada musim perdananya di MU, Van Persie justru langsung mempersembahkan gelar juara. "Saya sangat senang, tapi (merasa) aneh. Saya harus menunggu begitu lama untuk titel pertama saya," ujar Van Persie yang kini mencatatkan diri sebagai top skor sementara dengan 24 gol. Keputusan Alex Ferguson untuk membeli pemain 29 tahun itu dengan harga 24 juta pounds dari Arsenal musim panas lalu langsung terbayar lunas. Datangnya Van Persie terbukti bisa mengangkat performa tim untuk meraih trofi ke-13

dalam 21 musim Liga Utama Inggris. Meskipun masih menyisakan empat laga, 16 poin MU sudah tidak bisa dikejar oleh rival se-

kota Manchester City yang berada di posisi runner-up. "MU merupakan tim fantastis dengan pemain hebat. Gelar ini untuk tiap-tiap pemain yang ada di tim," kata Van Persie. Ferguson pun tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Setelah musim lalu dilangkahi City di laga terakhir yang dramatis, arsitek asal Skotlandia langsung berlari ke tengah lapangan begitu pluit pajang dibunyikan. Ia langsung memeluk Van Persie, sementara pemain lainnya merayakan di depan para pendukung "Setan Merah". "Ia (Van Persie) sangat luar biasa. Penampilannya di enam bulan pertama sangatlah fantastis, meskipun sempat mengalami penurunan ketika tak bisa mencetak gol. Seperti striker lain, ia juga mengalami periode buruk. Tapi ketika ia bisa mencetak gol lewat penalti, saya menilai ia telah kembali. Malam ini, ia sangat luar biasa, tidak bisa dipercaya," puji Ferguson. Menghadapi Villa, Van Persie langsung melesakkan gol perdana di malam itu ketika laga baru berusia dua

menit. Berawal dari kerja sama cantik Wayne Rooney dan Antonio Valencia, bola diterima Ryan Giggs yang segera meneruskannya kepada Van Persie di depan gawang. Pada menit ke-12, mantan pemain PSV Eindhoven itu kembali merobek gawang Villa. Menerima umpan matang Rooney di depan kotak, Van Persie menyambar bola dengan tendangan voli kencang yang sama sekali tidak bisa diantisipasi Brad Guzan. Van Persie menutup gelontoran golnya di menit ke33. Bermula dari serangan cepat yang dibangun Shinji Kagawa sebelum menyodorkan bola kepada Ryan Giggs di dalam kotak. Gelandang veteran Wales ini kemudian meneruskan bola kepada Van Persie yang berada di dekatnya untuk membawa United unggul tiga gol tanpa balas. "Anda tidak bisa meraih secara instan pada sepakbola. Kami bersyukur telah menyelesaikannya. Pelatih memiliki hasrat dan mental juara yang luar biasa. Itu membuat kami ingin melakukan terbaik bagi klub," ucap striker MU Wayne Rooney. (sky sport/espn/aji)

LONDON - Pelatih Arsenal Arsene Wenger menegaskan klubnya akan menaruh hormat kepada mantan strikernya Rovin van Persie saat "The Gunners" menjamu Manchester United (MU) pada akhir pekan ini dan memperlakukannya secara baik sebelum dan sesudah pertandingan. Akhir pekan ini, MU bertandang ke Emirates dalam laga "big match" atau yang dikenal dengan "super Sunday". Tetapi laga itu tidak akan

menjadi terlalu penting bagi MU bila pada dini hari nanti mereka mampu menaklukkan Aston Villa di Old Trafford. Sebab dengan tambahan tiga poin, MU akan 15 poin di depan Manchester City. Dengan lima laga tersisa, City tidak mampu lagi mengejar poin MU. Lagi pula MU unggul selisih gol jauh dari City. Laga nanti menjadi penampilan perdana Van Persie sejak hengkang dari klub London Utara itu ke MU

musim panas lalu. Pada awal musim ini, Van Persie disoraki pendukung Arsenal saat kedua tim bentrok di Old Trafford. "Kami akan menghormati pemain yang pernah bermain bersama kali untuk waktu yang lama seperti yang selalu sudah kami lakukan dan memperlakukan mereka secara baik sebelum dan setelah pertandingan. Baik sebagai juara maupun bukan sebagai juara, kami perlakukan sama," kata pelatih

LIGA UTAMA INGGRIS

Liverpool Tidak Akan Melepas Luis Suarez LIVERPOOL - "The Reds" Liverpool tidak akan menjual striker andalannya Luis Suarez pada akhir musim ini, meski pemain internasional Uruguay itu kerap membuat tindakan kontroversial. Yang paling anyar adalah menggigit lengan bek Chelsea Branislav Ivanovic saat kedua tim saling berhadapan di Anfield pada lanjutan Liga Utama Inggris, Minggu (21/4) tengah malam WIB. Laga itu sendiri berakhir imbang 2-2. Pencetak gol terbanyak sementara di Liga Utama Inggris itu kemungkinan akan dikenai sanksi larangan bermain untuk jangka waktu yang lama karena ulahnya tersebut. Pihak Football Association (FA) akan melakukan investigasi atas insiden tersebut. Meski demikian, Direktur Pelaksana

Liverpool Ian Ayre menegaskan bahwa Suarez tidak akan dijual dan tetap akan berada di klub Merseyside itu hingga kontrak jangka panjang yang ditandatanganinya musim panas lalu berakhir. Saat ditanya apakah aksi mantan pemain Ajax Amsterdam itu berpengaruh pada Liverpool di masa mendatang, Ayre menegaskan, "Sama sekali tidak. Tindakan itu hanya berdampak pada masa depannya karena kami akan menerapkan disiplin terhadapnya. Tetapi Luis adalah pemain yang sangat penting bagi klub ini." "Dia pemain yang sangat terkenal di antara para pemain lain. Seperti yang sudah kami sampaikan, dia sudah menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun musim panas lalu dan kami semua

akan tetap s e n a n g m e l i h a t n y a berada di sini hingga kontraknya b e r a k h i r," ucap Ayre. Dia melanjutkan, "Dia seorang pemain yang fantastik, pencetak gol terbanyak dan segala yang kami inginkan dari seorang striker ada pada dirinya. Karena itu tidak ada perubahan dalam soal itu. Ini hanya soal bagaimana mengembalikan dia pada trek yang benar dan sekarang tergantung Brendan Rodgers untuk menempatkannya pada tempat yang sesuai dengan karakternya." (Sky Sports/ aji)

asal Prancis ini. Dia melanjutkan, "Yang selalu saya inginkan adalah bermain bagus dan mengalahkan mereka (MU), tidak peduli apa status mereka saat datang kemari." Sementara itu bek Arsenal Laurent Koscielny mengaku tidak gentar melawan mantan rekan satu timnya itu, meskipun Van Persie akan datang sebagai juara Liga Utama Inggris musim ini. (Sky Sports/aji)

Koran Madura  

Satu Hati untuk Bangsa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you