Page 1

1

RABU 20 NOVEMBER 2013 NO.0243 | TAHUN II Koran Madura

RABU

20 NOVEMBER 2013

SKANDAL KORUPSI ALKES

Ratu Atut Bisa Tersangka JAKARTA- Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPP). Janda mendiang Hikmat Tomet dimintai keterangan soal dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Provinsi Banten. Namun orang nomor 1 di Banten ini memilih bungkam usai diperiksa KPK selama 7,5 jam. Atut yang selama pemeriksaan mengenakan jilbab hitam dipadu batik coklat itu enggan berkomentar. “Saya diperiksa atau dimintai keterangan terkait pengadaan sarana dan prasarana di Pemprov Banten,” kata Atut singkat kepada wartawan yang memberondongnya dengan pertanyaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/11).

Atut juga tidak berkomentar banyak tentang materi pemeriksaan. Bahkan, politisi Golkar ini juga enggan menjawab pertanyaan wartawan yang menanyakan kesiapannya menjadi tersangka dalam kasus tersebut. “Terima kasih ya. Permisi ya,” kilahnya seraya masuk ke dalam mobil Mitsubishi Pajero Sport hitam dengan nomor polisi B 22 AAH. Atut sebelumnya juga pernah diperiksa di KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). KPK pernah meminta keterangan sejumlah pejabat di Dinas Kesehatan Banten. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setidaknya menemukan tiga indi-

kasi penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan di Banteng yang mencapai Rp30 miliar. Ketiga penyimpangan itu adalah alat kesehatan tidak lengkap sebesar Rp5,7 miliar; alat kesehatan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp6,3 miliar dan alat kesehatan tidak ada saat pemeriksaan fisik sebanyak Rp18,1 miliar. Selain penyelidikan alkes Banten, saat ini KPK sedang menyidik dugaan korupsi pengadaan alkes di Tangerang Selatan yang masuk dalam provinsi Banten dengan tersangka adik Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Wawan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Kedokteran Umum di Puskesmas kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012 sejak 11 November 2013 dengan sangkaan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undangundang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP. KPK sudah meminta keterangan dari beberapa pi hak terkait penyelidikan kasus. Mereka adalah Kepala Dinas Kesehatan Banten Jaja Budi; pegawai Dinkes Banten, yakni Ferga Andriana, Indra, dan Ridwan Arif; serta dua pihak swasta dari Serang, yakni Lukman dan Dodo Mulyadi. Tim penyelidik KPK juga telah mendatangi Dinas Kesehatan Banten yang berlokasi di Serang untuk mencari bahan dan keterangan terkait proyek Alkes. (gam/aji)

ant/lucky r.

KEPULANGAN DUBES RI. Dubes Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema tiba di terminal 2D, Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (19/11) malam. Kepulangan Nadjib terkait sikap Indonesia atas kasus penyadapan pemerintah Australia terhadap presiden SBY dan ibu Ani pada tahun 2009.

Dubes Nadjib Riphat Tiba di Indonesia

Kerja Sama dengan Australia Dipertimbangkan Ulang JAKARTA- Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema akhirnya benarbenar dipulangkan ke Indonesia. Indonesia memanggil pulang Nadjib Riphat sebagai reaksi atas terkuaknya penyadapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono, dan beberapa pejabat senior lain di Indonesia oleh intelijen Australia. Selasa pagi (19/11), Nadjib Riphat sudah meninggalkan Canberra. “Kami menunggu kedatangan Dubes kita dari Canberra. Malam ini (Selasa 19/11), tiba di tanah air. Kami akan konsultasi, kami akan mendengar assesment dari Dubes,” kata Menlu Marty usai mendampingi Presiden SBY menerima duta besar negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/11). Selain memanggil pulang Dubes, Marty menambahkan, Pemerintah juga tengah meninjau ulang hubungan kerja sama dengan

Australia secara umum, bukan hanya bidang pertukaran informasi. Indonesia akan segera mengambil langkah-langkah diplomatik terukur untuk menyikapi isu penyadapan yang dilakukan Australia. Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap laporan Dubes RI untuk Australia di Canberra. Termasuk mengevaluasi keputusan penarikan yang disebut

Kami mendukung pemerintah dalam pemanggilan kembali dubes Indonesia yang ada di Australia

Hayono Isman

Anggota Komisi I DPR RI sebagai protes keras atas penyadapan tersebut. Komisi I DPR mendukung sikap pemerintah yang menarik atau memanggil pulang duta besar Indonesia di Australia sebagai protes atas tindakan penyadapan yang dilakukan negara tersebut. “Kami mendukung pemerintah dalam pemanggilan kembali dubes

Indonesia yang ada di Australia,” kata anggota Komisi I DPR RI Hayono Isman di Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (19/11). Hayono menilai tindakan pemerintah memanggil dubes Indonesia di Australia kembali ke Tanah Air sebagai suatu langkah yang benar dan tepat guna menunjukkan kedaulatan negara Indonesia, dan juga sebagai suatu bentuk protes. Ia juga menilai waktu yang dipilih pemerintah untuk pemanggilan kembali dubes Indonesia dari Australia sudah tepat. “Saya kira sudah tepat apa yang dilakukan pemerintah dengan membuat suatu keputusan yang berprinsip dan berpengaruh seperti ini, dan hal ini bukan perkara mudah. Jadi, saya pikir timing-nya (waktunya) sudah tepat,” ujar dia. Hayono mengatakan DPR memandang tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Amerika melalui kedutaan besarnya di Indonesia sebagai tindakan yang sangat melanggar etika diplomasi. “Bagi kita penyadapan ini kan merupakan suatu pelecehan terhadap persahabatan antara kedua negara yang seharusnya saling menghormati. Karena kita negara bersahabat dan bertetangga,” katanya. (gam/abd)

PELAJAR KRIMINAL

Ahok Instruksikan Disdik Beri Sanksi JAKARTA- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang biasa disapa Ahok, menginstruksikan kepala Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk memberikan sanksi kepada para pelajar nakal yang telah melakukan tindak kriminal. Menurutnya, ada tiga sanksi tegas yang direkomendasikannya. Pertama, pelajarpelajar tersebut dipindahkan dari sekolah asalnya ke sekolah lain. “Murid-murid yang nakal itu kan biasanya berkelompok. Nah, pindahkan mereka ke sekolah lain, tapi disebar, hingga benar-benar terpisah satu sama lain dan diharapkan tidak melakukan tindak kriminal lagi,” ujar Ahok. Kedua, dia menuturkan, yakni sanksi tidak naik kelas kepada seluruh pelajar yang terbukti telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan serta membahayakan keselamatan orang lain. “Sanksi ketiga, kalau kedua hukuman itu ternyata tidak berhasil mengubah perilakunya, maka siswa bermasalah tersebut dikeluarkan dari sekolahnya saat ini dan dikembalikan kepada orang tua masing-masing,” tutur Basuki. (ant/beth)

PERUNDANG-UNDANGAN

RUU Kesehatan Jiwa Akan Persulit Koruptor Pura-pura Gila

Cedera Messi Karena Salah Sendiri Berita di hal 8

Cukur Seorang jamaah haji asal madura mau bercukur. Dengan pedenya ia bilang ke tukang cukur “tahallul tahallul”. Saat sedang dicukur tiba tiba ia bilang “op op op”, mungkin cukurannya dirasa ga cocok. Namun tukang cukurnya tetap terus mencukur. Bingung mau ngomong apa, jamaah haji ini bilang sekenanya “shadaqallahul adzim”. Eh, tka tukang cukurnya malah tertawa terbahakbahak. Terus dia bilang “Madure dimma kakeh?” Cak Munali

JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Jiwa. RUU ini sangat penting karena mempersulit koruptor yang berpurapura mengalami gangguan jiwa saat menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi. Selain itu, RUU ini akan dipakai untuk menentukan apakah seseorang itu memang mengalami gangguan jiwa atau tidak. “RUU ini sangat penting, karena nantinya akan dipakai untuk menentukan apakah seseorang itu memang mengalami gangguan jiwa atau tidak,” ujar Ketua Panitia Kerja RUU Kesehatan Jiwa Nova Riyanti Yusuf di Jakarta, Selasa (19/11). RUU ini kata dia akan membuat

seorang koruptor yang disebut mengalami gangguan akan diuji apakah benar sakit jiawa atau tidak. Karena ada sekitar 500 pertanyaan kepada orang yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa. “Dari situ akan diket-

ahui apakah benar mengalami gangguan jiwa atau tidak? Proses ini tak bisa dimanipulasi bila ada tersangka korupsi yang berpura-pura gila,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR ini. Menurut dia, RUU ini sangat

dibutuhkan masyarakat. Sebab selama ini, pelayanan kesehatan tidak berpihak kepada keluarga yang anggota keluarga mengalami gangguang jiwa. Hal ini mengakibatkan banyak pihak kesulitan mengobati anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Data yang dihimpun Rumah Sakit Jiwa se-Indonesia menunjukkan fakta memprihatinkan, 30.000 penderita akhirnya dipasung oleh keluarganya. Hasil temuan Komisi IX DPR RI saat kunjungan spesifik membebaskan kasus pasung di NTB, ternyata masalahnya tidak berhenti pada pelanggaran HAM itu sendiri. Pelanggaran itu terjadi karena ketidaksiapan sistem pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. “Ini menjadi tanggungjawab DPR dan pemerintah. Bagaimana membangun kesehatan yang berpihak kepada pembangunan kesehatan jiwa di Indonesia,” jelas dia. (gam/abd)


2

NASIONAL

RABU 20 NOVEMBER 2013 NO.0243 | TAHUN II

SKANDAL KORUPSI ALKES

PEMBOBOLAN BANK

Ratu Atut Klarifikasi Temuan KPK

Dana “Haram” Politik JAKARTA-Mantan Menko Perekonomian di era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli mengungkap modus partai politik (parpol) mengumpulkan dana politiknya. Salah satu cara mudah adalah melalui perampokan bank. Pola korupsi ini terlihat jelas pada kasus Bank Bali dan Bank Century. Selain itu cara kedua, kata Rizal lagi, pengelolaan minyak dan gas, baik itu melalui trading, pemberian lisensi (perizinan), distribusi dan lain-lain. Dan ketiga, pangan, melalui kartel dan sistem quota. “Dari sistem quota inilah, dana yang didapat untuk menyogok pejabat negara,” tambahnya. Sekedar catatan, kasus Bank Bali dan Bank Century adalah contoh kasus perbankan yang menjadi korban kekuatan politik. Entah kebetulan atau tidak, setiap pemilu selalu ada bank yang mengalami masalah dan akhirnya bangkrut. Kasus itu menimpa Bank Bali pada 2004 lantas Bank Century pada 2008. Menurut pendiri Econit ini, ada perbedaan model atau pola kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan era Presiden Soeharto dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jaman Soeharto, pola KKN ini masih memberi nilai positif dengan membuka lapangan kerja. Tapi sebaliknya SBY sama sekali tanpa nilai tambah. “Soeharto memberikan berbagai fasilitas, proteksi, tarif, kredit, dan membangun berbagai jenis industri sekaligus memiliki nilai tambah dengan membuka lapangan kerja,” paparnya. Sementara itu yang dilakukan oleh SBY menurut Rizal, adalah dengan menggunakan pola percaloan. “Tak ada nilai tambah perekonomian untuk rakyat dan negara. Karena itu muncul nama-nama seperti Sengman, Bunda Puteri, dan lain-lain yang tidak jelas, dan mereka itu menikmati uang negara,” tukasnya. (gam)

ant/zabur karuru

KEBAKARAN PEMUKIMAN PADAT. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar pemukiman padat penduduk di Senen, Jakarta, Selasa (19/11). Belum diketahui penyebab dan kerugian dari kebakaran tersebut.

Kerja Sama dengan Australia Akan Direview JAKARTA-Aksi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta sejumlah pejabat negara belum sampai mengganggu hubungan ekonomi dan bisnis antar dua negara. Namun demikian, pemerintah masih membuka kemungkinan untuk mengkaji ulang pelbagai kebijakan kerja sama dengan Australia di bidang ekonomi. “Belum sampai ke situ (review kerja sama ekonomi). Tapi kita tunggu, saya akan rapat dengan presiden,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (19/11). Seperti diketahui, Intelijen Australia telah menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY. Dalam data yang dipaparkan Edward Snowden tersebut sejumlah pejabat negara disadap oleh negeri kanguru tersebut, termasuk ibu negara Ani Yudhoyono.

Hingga saat ini, nilai kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan Australia mencapai USD 10 miliar per tahun. Angka tersebut cukup tinggi. Kejadian penyadapan terhadap kepala negara dinilai telah mencoreng hubungan kedua negara. “Tapi memang ini adalah sesuatu yang sangat mencederai hubungan persahabatan kita. Apalagi saya sebagai mensesneg (saat itu) yang notabenenya adalah pusat,” katanya. Menteri Perindustrian MS Hidayat meyakini, isu penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap SBY dan sejumlah pejabat, tidak akan mengganggu hubungan bisnis dan kerja sama ekonomi dua negara. “Ini di maintenance supaya tidak mengganggu bisnis. Sadap menyadap itu biasa, tapi karena presiden yang disadap maka pemerintah harus bersikap tegas, misalnya memanggil pulang duta besar, itu tindakan atau peringatan,” ucap Hidayat di Kantornya, Jakarta, Selasa (19/11). Hidayat mengakui, masyarakat sangat mengharapkan ketegasan SBY dalam menghadapi penyadapan. “Itu crashnya di bidang diplomasi juga mesti berlangsung karena tekanan dari rakyat agar presiden bersikap tegas itu

tinggi. Sama kalau kita sadap negara lain, dia juga akan protes. Jadi memang harus ada tindakan yang membuat masyarakat terpuaskan,” katanya. Sebelumnya, Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung juga mengungkapkan hal yang sama. Urusan politik harus dipisah dari kepentingan ekonomi. “Tidak ada hubungannya. Ini kan sikap politik, ibarat pedagang itu tidak ada kaitannya dengan urusan politik. Saya melihatnya seperti itu,” ujar Chairul. Sebelumnya, pernyataan lebih keras diungkapkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Menurutnya, penyadapan yang dilakukan pihak Australia ini, berakibat terganggunya hubungan bilateral kedua negara. “Penyadapan ini, tentunya akan mengganggu stabilitas kedaulatan perekonomian kedua negara,” ungkap Gita di Surabaya, Selasa (19/11). Ancaman ekonomi yang dimaksud Gita, adalah kerjasama Indonesia-Australia di sektor pertanian dan peternakan. Namun, pihaknya mengaku telah mengukur baik dan tidaknya sikap tegas pemerintah Indonesia itu dilakukan terhadap aksi Australia itu. (gam)

SUAP IMPOR DAGING

KPK Cecar Suswono Soal Bunda Putri dan Sengman

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Menteri Pertanian Suswono. Petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi untuk tersangka Maria Elizabeth Liman, Direktur Utama (Dirut) PT Indoguna Utama. Selain masalah pertemuan Medan, Suswono mengaku sempat disinggung oleh penyidik KPK soal sosok Bunda Putri dan Sengman Tjahya dalam proyek di Kementerian Pertanian saat menjalani pemeriksaan. “

Itu tidak banyak disinggung. Intinya masih sama seputar persoalan pertemuan di Medan itu. Jadi sebetulnya yang terjadi sudah semakin terbuka di persidangan itu sudah semakin jelas, bahwa ini kan permainan para calo,” kata Suswono usai diperiksa kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selasa (19/11). Nama Sengman menjadi populer lantaran disebut dalam persidangan kasus suap impor daging atas terdakwa Ahmad Fathanah. Kala itu Ridwan Hakim mengungkapkan Sengman dan rekannya

mengantar duit komitmen fee Rp 40 miliar dari Dirut Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman. Duit itu diantar kepada Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syuro PKS, ayah Ridwan Hakim. Kemudian pada saat persidangan atas terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq juga terungkap peran Sengman. Sayangnya, Suswono enggan membeberkan secara isi detail materi pemeriksaannya. “Karena kalau soal Bunda Putri dan Sengman kan sudah saya sampaikan di Peradilan. Ya pokoknya tidak ada yang baru,” imbuh dia.

Suswono mengklaim telah mendapat kejelasan dari perkara yang juga sudah menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ini. Kasus suap pengurusan penambahan kuota impor daging sapi di kementeriannya, kata Suswono, merupakan ulah para calo atau makelar. Suswono tak menampik pada pemeriksaan kali ini dirinya juga dicecar penyidik seputar percaloan proyek di instirusinya. Suswono bahkan dengan lantang menyebut satu di antara calo yang ada di lembaganya. “Nah itu yang tadi si AF (Ahmad Fathanah) itu,” kata pria yang hadir menggunakan batik warna cokelat itu. Akan tetapi, Suswono hanya tertawa saat dikonfirmasi apakah kolega Fathanah merupakan calo proyek juga di kementeriannya. “Ha.. ha..ha, ada-ada saja kamu,” ucapnya seraya tertawa lebar. Suswono selebihnya mengklaim lebih didalami soal Elizabeth Liman dalam perkara ini. Termasuk soal pertemuan dirinya dengan Maria di Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, aaksi dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi, Sengman Tjahja mangkir dari panggilan KPK. Sengman tidak memberi keterangan kepada KPK atas ketidakhadirannya itu. “Tidak datang, sampai sekarang belum ada keterangannya,” ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha, Selasa (19/11). (gam/abd)

JAKARTA- Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengklarifikasi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten. “Ada beberapa masalah yang perlu diklarifikasi kepada Atut, hari ini, tentunya diminta klarifikasinya terhadap beberapa temuan oleh karena setiap orang yang diperiksa KPK wajib menyampaikan sesuatu hal yang diketahuinya,” kata Ketua KPK Abraham Samad seusai seminar “Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan Indonesia Bersih Transparan Tanpa Korupsi” di Jakarta, Selasa. Ratu Atut seusai diperiksa selama sekitar tujuh jam tidak mengungkapkan materi pemeriksaannya. “Saya tadi memberikan keterangan, sudah memberikan klarifikasi atau keterangan terkait dengan sarana prasarana di pemerintah Provinsi Banten, makasih,” kata Atut singkat. Abraham mengakui ada sejumlah laporan mengenai Provinsi Banten yang tengah didalami KPK. “Ada beberapa laporan dan temuan KPK sendiri di provinsi Banten yang memerlukan klarifikasi, pendalaman lebih jauh karena itu untuk pendalaman itu diperlukan untuk memeriksa Atut,” ungkap Abraham. Abraham juga tidak menutup kemungkinan bahwa Atut

sebagai terperiksa dapat menjadi tersangka. “Tidak menutup kemungkinan orang yang diperiksa KPK, kalau ternyata dari hasil pemeriksaan berkelanjutan terus dan ditemukan dua alat bukti yang cukup signifikan, cukup kuat, tidak menutup kemungkinan seseorang itu berubah statusnya dari saksi menjadi tersangka, tapi ini masih terlalu prematur untuk kita simpulkan karena masih terlalu awal,” tambah Abraham. Atut sebelumnya juga pernah diperiksa di KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). KPK pernah meminta keterangan sejumlah pejabat di Dinas Kesehatan Banten. Badan Pemeriksa Keuangan setidaknya menemukan tiga indikasi penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan di Banteng yang mencapai Rp30 miliar. Ketiga penyimpangan itu adalah alat kesehatan tidak lengkap sebesar Rp5,7 miliar; alat kesehatan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp6,3 miliar dan alat kesehatan tidak ada saat pemeriksaan fisik sebanyak Rp18,1 miliar. Selain penyelidikan alkes Banten, saat ini KPK sedang menyidik dugaan korupsi pengadaan alkes di Tangerang Selatan yang masuk dalam provinsi Banten dengan tersangka adik Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. (ant/des/beth)

ant/asep fathulrahman

DESAK KPK TANGKAP ATUT. Puluhan aktifis anti korupsi yang tergabung dalam GEBRAK (Gerakan Banten untuk Rakyat) mendesak KPK segera menangkap Gubernur Atut dan kroninya terkait kasus korupsi APBD di Bundaran Ciceri, Serang, Banten, Selasa (19/11). Mereka memprotes sejak Atut menjadi Gubernur di Banten BPK menemukan ratusan proyek APBD diselewengkan TCW adik Atut bersama kroninya dengan total kerugian uang negara mencapai Rp1,6 triliun hingga bila tak segera diadili penyimpangan APBD akan terus terjadi serta berpotensi menghilangkan barang bukti.

PASCA SKANDAL PENYADAPAN

Kapolri Siap Putuskan Kerjasama dengan Polisi Australia

JAKARTA-Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengaku siap menghentikan program kerjasama dengan Polisi Australia, sebagai buntut isu penyadapan yang dilakukan negara Australia terhadap Indonesia. Namun, keputusan penghentian kerjasama itu sangat tergantung keputusan pemerintah. “Apapun perintah Presiden akan kita laksanakan. Kita akan sampaikan jika kita punya kerjasama dengan Australia, tapi kalau perintah Presiden dihentikan, maka kita akan laksanakan,”

kata Sutarman, di sela acara Silaturahmi Insan Pers di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/11). Sutarman mengatakan, program kerjasama Polri dengan Australia yang telah terjalin adalah pengadaan sejumlah peralatan, perlengkapan, kemudian pelatihan milik Polri dan penindakan hukum. “Barang-barang tersebut adalah Jakarta Cente for Law Enforcement (JCELEC) yang terletak di Semarang, penanggulangan trans national crime, people smug-

gling, trafficking in person, dan terorisme. diawali dengan terorisme di bali, kerjasama dengan AFT,” ungkapnya. Menurut Sutarman, Polri dan AFP juga melakukan pelatihan dan dukungan laboratorium cyber crime di Bareskrim dan peralatan laboratorium DNA di Cipinang dalam rangka pengungkapan kasus. “Ini tergantung G to G ini kan bentuknya kerjasama Police to Police cooperation. Jadi Tergantung Presiden gimana menanggulanginya saat ini mungkin sedang dibahas. Kalau diminta berhenti, kita siap berhenti,”jelasnya. Sebelumnya, diberitakan badan intelijen Australia, Defense Signals Directorate (DSD) atau Australian Signal Directorate, pada periode 2009, pernah menyadap percakapan ponsel SBY. SBY pun melalui akun twitternya kecewa atas sikap intelijen Australia yang menyadap percakapan dia kepada Istrinya, Ani Yudhoyono, dan kepada wakilnya Budiono serta sejumlah orang disekitarnya Hatta Rajasa, Sri Mulyani Indrawati, Sofyan Djalil, dan Andy Malaranggeng. Akibat penyadapan tersebut, Presiden SBY menginstruksikan kepada, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk menarik pulang duta besar Indonesia untuk Australia. (gam/abd)


EKONOMI

3

RABU 20 NOVEMBER 2013 NO.0243 | TAHUN II

Pengusaha Daerah Perlu Dukungan JAKARTA-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bertekad mempercepat pertumbuhan pengusaha daerah agar bisa memberi kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Dengan peran maksimal pengusaha daerah maka kesejahteraan rakyat pun akan bisa lebih merata ke pelosok wilayah Indonesia.

ant/ekho ardiyanto

LABA ANGKASA PURA 1 NAIK. Sejumlah penumpang menuju pesawat di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, Selasa (19/11). PT Angkasa Pura (AP) I membukukan laba Rp 933,5 miliar pada kuartal III-2013 atau tumbuh sekitar 15,83% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut ditopang sebagian besar oleh laba dari Bandara I Gusti Ngurah Rai (Bali) sebesar Rp 642,2 miliar.

LITERASI KEUANGAN NASIONAL

Pemerintah Luncurkan Cetak Biru JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara resmi meluncurkan Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Dengan diluncurkannya Cetak Biru Literasi Keuangan Nasional diharapkan dapat mendorong keuangan yang dapat dipahami dan diakses oleh masyarakat menuju jasa keuangan inklusif bagi semua pihak. “Saya menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyusun literasi keuangan yang dianggap sebagai langkah strategis untuk mencerdaskan bangsa. Bukan hanya meluncurkan blueprint ini, tapi secara nyata melakukan gerakan di seluruh Tanah Air, membuat masyarakat tidak berada di luar, pinggiran dalam dunia jasa keuangan,” kata SBY di Jakarta Convention Centre, Selasa (19/11). Hadir pada peluncuran ini, antara lain, Menkeu Chatib Basri, Mensesneg Sudi Silalahi, Ketua KEN Chairul Tandjung, Ketua Dewan

Komisioner OJK Muliaman D Hadad, Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Heru Budiargo. Saat ini, tingkat literasi atau akses keuangan di Indonesia hanya 20 persen, jauh lebih rendah dibanding Filipina yang mencapai 27 persen, Malaysia 66 persen, Thailand 73 persen, dan Singapura 98 persen. Literasi keuangan disusun atas dasar masih minimnya

masyarakat Indonesia yang mengerti dan memanfaatkan lembaga keuangan. Padahal tingkat pengetahuan keuangan menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekaligus membantu pertumbuhan ekonomi negara. Karena itu, pemerintah meminta seluruh pemangku kepentingan, khususnya lembaga keuangan, untuk turut menyukseskan program OJK tersebut. Sementara itu, Ketua OJK Muliaman Hadad menilai pemahaman atau literasi masyarakat tentang keuangan masih rendah. Di antaranya pengetahuan tentang investasi dan transaksi. OJK kata dia akan mensosialisasikan pemahaman atau literasi tentang keuangan untuk memberikan pembelajaran. “Memiliki sistem keuangan stabil dan mampu memberi kontribusi ke ekonomi adalah cita-cita kita bersama tapi masih ada masalah rendahnya literasi

keuangan masyarakat kita. Program literasi keuangan ini memasukkan secara seimbang aspek perlindungan konsumen khususnya melalui edukasi pada masyarakat,” jelas Muliaman. Dia menjelaskan OJK mensurvei masyarakat di 20 propinsi. Ada 8 ribu responden kebanyakan tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga keuangan perbankan. Sementara ada sekitar 72 persen yang belum mengenal industri pembiayaan. Masyarakat yang tergolong well literate terhadap bidang ini baru 9,8 persen atau 10 dari 100 orang, sedangkan yang menggunakan produknya baru 6,33 persen. “Cetak biru literasi keuangan yang dilakukan maka ke depan pengetahuan masyarakat akan industri keuangan akan semakin baik sehingga memberi dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia,” jelas dia. (gam)

“Faktanya selama ini pengusaha daerah masih seperti terpinggirkan. Mereka dibiarkan sendiri menghadapi berbagai persoalan dalam mengembangkan bisnisnya. Kadin harus berupaya semaksimal mungkin mempercepat pertumbuhan pengusaha daerah. Temanteman pengusaha di daerah juga berhak untuk maju dan memberi kontribusi lebih besar bagi daerah dan perekonomian nasional,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub Kadin I di Pontianak, Kalimantan Barat Rizal Ramli di Jakarta, Selasa (19/11). Penasehat ekonomi PBB yang baru saja pulang dari majelis Panel Ahli PBB di New York, Amerika Serikat ini mengaku prihatin atas masih rendahnya kontribusi pengusaha daerah. Hal ini disebabkan kurangnya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah terhadap bisnis yang mereka geluti. Akibatnya kontribusi pengusaha daerah terhadap produk nasional bruto (PDB) masih di bawah 20%. Sisanya yang 80% lebih masih disumbang oleh pengusaha yang ada di Jawa. “Saya kira, ketergantungan yang berlebihan terhadap pusat harus segera dikurangi,” tuturnya. Menurut dia, Kadin akan mendorong pembangunan infrastruktur, pengemban-

gan investasi, dan pembinaan pengusaha di daerah. Langkah ini dimaksudkan agar terjadi pemerataan dan penyebaran industri ke luar Jawa. Upaya itu ditempuh antara lain dengan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri melalui pembangunan kawasan industri maupun

Faktanya selama ini pengusaha daerah masih seperti terpinggirkan. Mereka dibiarkan sendiri menghadapi berbagai persoalan dalam mengembangkan bisnisnya

Rizal Ramli

Ketua Umum Kadin Indonesia pengembangan kompetensi inti industri daerah. Data yang ada menunjukkan pengembangan sektor industri yang tidak merata terlihat dari sebaran kawasan industri. Saat ini Indonesia memiliki 74 kawasan industri yang beroperasi, 55 di antaranya berlokasi di Pulau Jawa. Area yang digu-

nakan mencapai 76% dari total luas kawasan industri di Indonesia. Dari jumlah tersebut, konsentrasi terbesar di Provinsi Jawa Barat 44% dari total luas kawasan 28.526 hektar. Karenanya penyebaran industri melalui pembangunan kawasan industri sangat penting mengingat peran kawasan industri yang sangat strategis. “Melalui percepatan pertumbuhan pengusaha daerah, banyak persoalan yang bisa ikut diselesaikan. Antara lain, akan membuka lapangan kerja di masing-masing daerah. Ini bisa mengurangi arus urbanisasi yang menimbulkan banyak masalah, mulai penyediaan perumahan, transportasi massal, hingga munculnya berbagai masalah sosial lain,” ungkap. Untuk itu lanjut Rizal, udah saatnya pemerintah membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada pengusaha daerah. Misalnya, untuk pembangunan proyek infrastruktur di daerah, sampai nilai tertentu berikan kesempatan pengusaha daerah. Pasalnya, tanpa preferensi, jika dibuka secara bebas, bisa dipastikan pengusaha daerah akan kalah di bidang SDM, teknologi, dan permodalan. “Tapi ketentuan itu juga harus hati-hati dan tidak boleh berlaku selamanya. Harus ada batas waktu tertentu yang memungkinkan pengusaha daerah melakukan konsolidasi dan memperkuat struktur bisnisnya. Saya kira kalau hal ini diterapkan, pengusaha daerah bisa berkembang, dan memberi kontribusi lebih berarti bagi daerah dan ekonomi nasional,” pungkasnya. (gam)

LCGC

Kebijakan Mobil Murah Menuju Kemandirian

ant/eric ireng

UKM REPLIKA MOGE KALENG. Seorang pengrajin replika motor gede (moge), Himawan Suripto memeriksa hasil karyanya di kawasan Klampis Ngasem Surabaya, Selasa (19/11). Replika moge yang dibuat dari bahan kaleng bekas rokok tersebut, dijual dengan harga Rp150 ribu - 500 ribu.

INDUSTRI MULTIFINANCE

Harus Didukung UU Khusus

JAKARTA- Pemerintah menerapkan kebijakan kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) atau mobil murah mengikuti peta jalan industri nasional menuju ke arah kemandirian. “Hingga saat ini belum ada definisi baku soal mobil nasional. Kebijakan Pemerintah soal mobil murah saat ini lebih mengutamakan pada penciptaan nilai tambah,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa ketika memberikan penjelasan Pemerintah atas hak bertanya DPD RI pada rapat paripurna DPD RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa. Hatta Rajasa menjelaskan

industri otomotif dunia mengadopsi sistem produksi global, tidak 100 persen produksi dalam negeri dan selalu ada unsur komponen kombinasi dari negara produsen lain. Istilah mobil nasional, kata dia, datang dari istilah di masa lalu untuk produksi mobil “Timor” sehingga selanjutnya Pemerintah lebih berhati-hati membuat kriterianya. “Saat ini Pemerintah fokus pada rasio dan tingkat komponen dalam negeri, untuk mobil sekitar 3080 persen dan sepeda motor sekitar 60-95 persen,” katanya. Menurut Hatta, program mobil murah atau KBH2 adalah untuk menumbuhkan kemandirian di sektor industri komponen otomotif nasional,

sehingga makin besar peluang untuk mendukung industri perakitan mobil di dalam negeri. Melalui program mobil murah, menurut dia, pemerintah juga memprioritaskan pengembangan angkutan pedesaan, baik kendaraan roda empat maupun roda dua, yang seluruhnya merupakan produksi putra bangsa Indonesia.“Industri otomotif dinilai memiliki kemampuan dalam pengembangan kendaraan pedesaan,” katanya. Sebelumnya, DPD RI mengajukan hak bertanya kepada Pemerintah mengenai kebijakan mobil murah yang diperkirakan dapat membuat menambah kemacetan arus lalulintas di kota-kota besar

serta konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan semakin tinggi. Hak bertanya DPD RI yang diinisiasi oleh anggota DPD RI dari DKI Jakarta, AM Fatwa ini ditandatangani sebanyak 96 dari 132 anggota DPD RI. Padahal, kata AM Fatwa, pemerintah menerapkan pengurangan subsidi BBM, sehingga kebijakan mobil murah ini dinilai sebagai sikap yang tidak konsisten. DPD RI melalui hak bertanya tersebut juga menanyakan soal dasar kebijakan, grand desain, kandungan komponen lokal, dampak terhadap polusi lingkungan, serta kesesuaian dengan kebutuhan daerah. (ant/riz)

JAKARTA-Para pelaku industri multifinance (perusahaan pembiayaan) meminta agar pemerintah segera mengajukan UndangUndang (UU) khusus untuk industri multifinance untuk mendongkrak pertumbuhan bisnisnya. Meski sudah beroperasi puluhan tahun di Indonesia, industri ini belum mempunyai UU tersendiri. “Industri multifinance berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama ada undang-undangnya,” ujar Presiden Direktur Adira Finance Willy Suwandi Dharma sebelum acara peluncuran cetak biru strategi nasional literasi keuangan Indonesia di Jakarta, Selasa (19/11). Kata, Willy, UU itu penting sebagai payung hukum bagi industri multifinance agar bisa mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik, teratur, terarah, dan lebih se-

hat. “Karena selama ini kita kan hanya mengacu ke PMK saja dan sekarang jadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) saja,” tuturnya. Hal senada disampaikan

Industri multifinance berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama ada undang-undangnya

Willy S. Dharma

Presdir Adira Finance Direktur SAN Finance Andrijanto. Ia berharap UU tentang multifinance ini segera dibuat. “Ini penting untuk perkembangan industri ke depan,” ujarnya. Willy memprediksi industri multifinance ini

akan bertumbuh konservatif pada 2014 mendatang. “Pertumbuhan tahun depan masih tumbuh, tapi sangat konservatif di angka 5-10 persen,” katanya. Menurut dia, pertumbuhan konservatif ini salah satu pemicunya adalah naiknya BI rate sebesar 25 basis poin lagi. Selain itu, neraca transaksi berjalan juga masih defisit. Kelihatannya, pemerintah ingin membuat supaya defisit ini lebih kecil. “Ini mengerem laju pertumbuhan ekonomi dan juga kredit. Kita sebagai pemain di multifinance kan tergantung pinjaman, ketersediaan likuiditas maupun harganya,” tukas Willy. Dia mengingatkan, industri multifinance harus pintar mengelola keberadaan aset kas yang ada di tangan dan aset yang tidak nampak. (gam)


4

Suramadu Merugikan Madura Bagong Suyanto: hanya Menjadi Karpet Merah bagi Kapitalis SURABAYA - Jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dengan pulau Madura sudah beroperasi selama lebih dari 4 tahun. Bagi sebagian orang, jembatan sepanjang 5,4 km tersebut merupakan jembatan harapan bagi masyarakat Madura. Namun menurut Sosiolog Universitas Airlangga Surabaya DR Bagong Suyanto, suramadu merupakan jembatan malapetaka bagi orang Madura karena menjadi karpet merah (red carpet) bagi kapitalis. Kesimpulan tersebut disampaikan Bagong setelah melakukan penelitian mengenai dampak sosial yang terjadi di Madura pasca beroperasinya jembatan Suramadu. Kepada Koran Madura, kemarin, Bagong mengungkapkan, dari hasil penelitiannya, intensitas orang Madura pergi keluar Madura untuk membelanjakan uangnya pasca beroperasinya jembatan yang menghabiskan anggaran Rp 4,5 triliun tersebut sangat tinggi. " Jumlahnya naik 4 kali lipat dibandingkan sebelum ada Jembatan Suramadu," tandasnya. Daerah yang paling banyak dituju, kata Bagong adalah Surabaya, Lamongan dan Batu. Ke Surabaya, mereka menghabiskan dananya untuk belanja mulai dari keperluan baju dalam seperti BH, celana dalam, kemudian, tempat makanan hingga beli alat komunikasi (handphone). Mereka juga suka ke tempat-tempat wisata seperti Wisata Bahari Lamongan (WBL) di Lamongan, Taman Safari Prigen dan Jatim Park di Batu. "Sekarang ini, orang Madura biasa kalau PP ke Surabaya atau tempat wisata di luar Madura. Jadi cari uangnya di Madura tapi menghabiskannya di luar madura," tambah Bagong. Akibat kebiasaan orang Madura yang suka menghabiskan uangnya di luar Madura, perputaran uang

UPAH

UMK Direvisi Menjadi Rp 2.797.000,00 SURABAYA – Penolakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur terhadap besaran usulan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya dari Rp2,2 juta sepertinya menghantam tembok tebal. Bahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan revisi menjadi Rp2,797 juta, jauh diatas UMK DKI Jakarta yang hanya dipatok Rp 2,4 juta. Angka ini merupakan hasil dari penambahan tiga item sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur bernomor 560/22524/031/2013 tertanggal 6 dan 9 November 2013. Dalam SE itu, Soekarwo Gubernur Jawa Timur minta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota mengubah tiga item dalam komponen KHL yaitu listrik diubah menjadi Rp120 ribu; kemudian transportasi diubah yang awalnya hanya dua kali naik lyn (kendaraan umum), diubah menjadi empat kali naik lyn; dan perumahan yang awalnya sewa kamar kos diubah menjadi harga sewa rumah sederhana. Anggota Dewan Pengupahan Kota Surabaya dari Serikat Pekerja, Andi Peci mengatakan dengan adanya SE ini, maka tiga item dalam hasil survei KHL di Surabaya juga harus diubah, Selasa (19/11). “Usulan UMK Surabaya yang telah ditandatangani walikota sebesar Rp2,2 juta adalah usulan tanggal 4 November. Padahal pada tanggal 6 dan 9 November keluar SE Gubernur,” terangnya.

Perhitungan biaya listrik yang awalnya hanya Rp23 ribu, sesuai SE gubernur harus diubah menjadi Rp120 ribu. Begitu juga dengan harga sewa kamar yang awalnya sesuai hasil survei hanya Rp425 ribu, saat ini diubah menjadi harga sewa rumah sederhana senilai Rp812 ribu. Untuk transportasi yang awalnya sesuai hasil survei

Usulan UMK Surabaya yang telah ditandatangani walikota sebesar Rp2,2 juta adalah usulan tanggal 4 November. Padahal pada tanggal 6 dan 9 November keluar SE Gubernur,”

Andi Peci

Anggota Dewan Pengupahan Kota Surabaya dari Serikat Pekerja hanya memerlukan biaya Rp240 ribu perbulan, saat ini dubah menjadi Rp480 ribu. "Dengan diubahnya tiga komponen KHL, maka besaran KHL Surabaya otomatis juga berubah," ujarnya. Awalnya KHL Surabaya ditetapkan Rp1,737 juta. Dan kini setelah adanya SE Gubernur maka KHL Surabaya diusulkan diubah menjadi Rp2.524.162,96. Dengan KHL baru ini,

lantas ditambah asumsi inflasi RAPBN 2014 sebesar 5,5 persen menjadi Rp2.662.991,92; ditambah lagi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen menjadi Rp2.796.141,52 kemudian dibulatkan menjadi Rp2.797.000,00. Terkait perubahan ini, Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja hari ini akan segera menemui Ketua Dewan Pengupahan dan Walikota Surabaya untuk melakukan revisi usulan UMK ini. Dengan usulan revisi ini, berarti UMK Surabaya adalah yang tertinggi. Disusul Kabupaten Mojokerto Rp2.426.000; kemudian Gresik dengan angka Rp2.376.918; Sidoarjo Rp2.348.000; lantas Kabupaten Pasuruan sebesar Rp2.311.689. Seperti diketahui, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur menilai besaran UMK sebelum direvisi sudah terlalu tinggi. Bahkan Ketua Apindo Jawa Timur, Alim Markus menilai banyak Bupati/Walikota yang mulai menggila dengan mengusulkan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota di atas kewajaran. Pihak Apindo berharap UMK 2014 nilainya maksimal Rp1,914 juta. Belum diketahui pasti reaksi Apindo Jawa Timur atas revisi besaran usulan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tersebut. Namun bisa dipastikan, angka Rp2,797 juta disambut gembira buruh di Surabaya.(ddy)

LIMA DAERAH ALIRAN BENGAWAN SOLO

Siaga Darurat Banjir dan Longsor ant/dok

JEMBATAN SURAMADU. Gubernur Sultra, H. Nur Alam, SE, M. saat berkunjung dan melihat langsung proses pembangunan hingga selesainya Jembatan Suramadu, Jawa Timur beberapa waktu lalu. di pulau Garam tersebut menurun drastis. "Yang masih ramai hanya bebek sinjai, sedangkan yang lainnya sudah kolaps. Kalau perputaran uang turun, bagaimana mungkin jembatan Suramadu disebut jembatan harapan. Jembatan Suramadu itu malapetaka bagi orang Madura. Yang untung justru Surabaya dan kota-kota lain di luar Madura," keluh pria yang konsen melakukan penelitian mengenai dampak sosial dari kebijakan pemerintah tersebut. Dampak sosial

pembangunan suramadu. Sebelumnya, Bupati Sumenep Busyro Karim juga mengeluhkan soal meningkatnya intensitas warga Madura yang membelanjakan uangnya ke Surabaya. Dia menilai Suramadu hanya memperlancar arus uang dari Madura ke Surabaya. Kondisi tersebut kata Busyro tentu saja melenceng dari tujuan awal pembangunan jembatan Suramadu yakni mendatangkan banyak investasi ke Madura.

Menurut Bagong, kondisi ini disebabkan karena tidak maksimalnya Badan Pengelola Wilayah Suramadu (BPWS) melaksanakan wewenang yang sudah diberikan. Karena itu, pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang terkait duduk bersama untuk merumuskan solusi yang terbaik bagi persoalan tersebut. Jangan sampai terjadi kesenjangan sosial antara warga Madura dengan warga lainnya di Jawa Timur. (han)

DAMPAK CUACA

Kebutuhan Pokok Merangkak Naik SURABAYA – Pedagang sayur-mayur menyatakan datangnya musim hujan yang mulai mengguyur mulai mengancam pasokan sayuran di Surabaya. Sebab, menurut Ratih, salah satu pedagang sayur di kawasan Keputran, curah hujan yang mulai menunjukkan intensitas tinggi berpotensi merusak produk sayuran. "Kalau musim hujan tomat pada rusak, ini hujan sudah mulai deras-derasnya sekarang," ujar Ratih kepada Koran Madura di Surabaya, Sabtu (19/11). Selain itu, tambah Ratih, akibat musim hujan ini juga mengancam kerugian penjualan. Ia menuturkan hujan yang datang membuat konsumen enggan belanja ke pasar. Tentunya sayur-mayur yang ada terancam tidak laku. "Pada sepi hujan-hujan begini, banyak yang malas ke pasar," tuturnya. Ratih mengatakan meskipun hujan mulai melanda Surabaya, namun harga cabai belum merangkak naik. Bahkan masih mengalami penurunan harga. Harga cabai merah keriting sebelumnya Rp47 ribu per kg menjadi Rp40 ribu per kg. Harga tomat yang semula Rp10 ribu per kg, kini menjadi Rp6 ribu per kg. Cabai rawit merah semula Rp40 ribu per kg men-

LINTAS JATIM

RABU 20 NOVEMBER 2013 NO.0243 | TAHUN II

jadi Rp35 ribu per kg. Sementara itu pedagang sayur yang lain, Maimumun menjelaskan hujan yang datang juga mengakibatkan tersendatnya distribusi. Bisanya kedatangan truk sayur datang tepat pukul 5 sore. Namun karena macet di jalan sehabis diguyur hujan kedatangan truk molor hingga pukul 8 malam. "Konsumen biasanya pukul 8 malam mulai berdatangan, kalau pas barang datang bersamaan kita kerepotan juga,"

ujarnya. Memasuki musim penghujan, harga harga kebutuhan pokok lainnya seperti bawang merah juga mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan hasil panen yang tidak maksimal. Jumlah produktifitas panen bawang merah yang menurun ini membawa dampak kenaikan harga. Kenaikan sendiri selisih hingga Rp 8 ribu dari harga biasanya. “Bawang merah harganya naik, karena musim hunjan hasil panen kurang maksi-

mal,” ungkapnya. Harga bawang merah mulai naik sejak awal November lalu. Jika harga sebelumnya hanya Rp 22 ribu per kilogram, kini menjadi Rp 30 ribu. “Khususnya bawang merah besar yang harganya alami kenaikan,”ungkapnya. Selain bawang merah besar, harga minyak goreng juga alami kenaikan. Sebelumnya harga minyak goreng perkilogram Rp 10 ribu sekarang menjadi Rp 11.500 perkilogram. (ara)

ari armadianto/koran madura

MENUNGGU PEMBELI. Salah satu pedagang sayur di Pasar Keputran, Surabaya melamun sambil menunggu langganan pembelinya.

SURABAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur memperkirakan sebanyak 239 desa yang tersebar di lima kabupaten yang dilalui aliran Sungai Bengawan Solo berpotensi bencana banjir. Daerah tersebut meliputi Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik. “Kami sudah siaga apabila kemungkinan terbesar desa-desa tersebut terdampak dari aliran Bengawan Solo,” ujar Kepala BPBD Jatim, Sudarmawan, Selasa (19/11). Menurut Sudarmawan, potensi terjadinya banjir pada lima daerah tersebut, karena selama ini penanggulangan bencana banjir dari aliran Bengawan Solo belum efektif. “Meski sudah dilakukan pembangunan tanggul dan pengerukan sungai, potensi terbesar terjadinya bencana banjir tetap dari aliran Bengawan Solo,”ungkapnya. Sudarmawan menjelaskan, letak geografis daerah yang berada di bawah permukaan laut, seperti daerah aliran Kali Kemuning Sampang Madura akan tetap menjadi langganan bencana banjir ketika musim penghujan. Sedikitnya 37 desa bakal terdampak, bahkan luasan terdampak akan semakin luas. “Kalau kita lakukan pengerukan Kali Kemuning tetap tidak normal, karena ketika laut mengalami pasang jelas air itu akan kembali ke kali dan meluber ke desa sekitar. Ini akibat daratan Sampang lebih rendah dari permukaan,” jelasnya. Sudarmawan menegaskan dalam rentang bulan November hingga Desember mendatang, Jatim memasuki siaga darurat banjir dan longsor. Namun, BPBD seluruh kabupaten/kota telah melakukan persiapan pra bencana, seperti pendataan kebutuhan menjelang banjir, penyediaan buffer stock makanan cepat saji, evaluasi bencana hingga rencana jalur evakuasi. “Seperti Bojonegoro telah dibangun tempat evakuasi di kecamatan Trucuk, sehingga ketika bencana terjadi, kami tidak keropatan,” tegasnya. Sementara memasuki darurat bencana akan terjadi bulan Januari hingga Februari 2014, karena bulan terse-

ari armadianto/koran madura

TUNJUKKAN TITIK RAWAN BANJIR DAN LONGSOR. Kepala BPBD Jatim Sudarmawan, di kantornya Selasa (19/11), saat menunjukkan sejumlah titik rawan banjir dan longsor di Kabupaten Sampang, Madura pada musim penghujan. but merupakan puncak hujan di wilayah Jatim. Dan Maret mulai memasuki tahap transisi darurat bencana. “Disinilah nanti BPBD berfungsi sebagai komando dan koordinator, masalah dapur umum ada Tim Tagana, tanggap bencana dari Tim SAR hingga semua tenaga yang kita miliki akan dikerahkan,”tuturnya. Data BPBD Jatim menyebutkan pada awal 2013 lalu, dari 137 tanah longsor yang terjadi Batu, Blitar, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Lumajang, Malang, dan Jombang, tercatat 32, 8 persen terjadi di Pacitan. “Pacitan juga masuk daerah paling rawan bencana ketiga pada musim penghujan. Setiap tahunnya, potensi longsor terbesar akan terjadi di 45 desa,” tandasnya. Untuk diketahui, Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo yang memiliki luas 16.100 kilometer persegi, di antaranya Sub DAS Bengawan Solo Hilir memiliki luas 6.273 kilometer persergi de-

ngan panjang 300 kilometer, masih selalu menimbulkan banjir pada musim hujan. Didaerah hilir mulai Bojonegoro, Tuban dan Lamongan, banjir luapan Bengawan Solo masih selalu terjadi akibat palung sungai hanya mampu menampung air berkisar 900-1.200 meter kubik per detik, sedangkan debit banjir bisa mencapai kisaran 3.000-3.500 meter kubik per detik. Dengan demikian, ada sekitar 2.000 meter kubik per detik, air Bengawan Solo yang meluap dan menggenangi pemukiman warga, areal pertanian, juga prasarana dan sarana umum. Pada banjir tahun 2009 yang merupakan banjir dengan skala besar, luapan Bengawan Solo meredam 155 desa yang tersebesar di 15 kecamatan, dengan jumlah warga yang terendam air banjir mencapai 24.966 unit yang dihuni 32.961 kepala keluarga (118.529 jiwa), di antaranya tercatat 23.058 jiwa yang mengungsi. (ara)


LINTAS JATIM

5

RABU 20 NOVEMBER 2013 NO.0243 | TAHUN II

PERBAIKAN SEKOLAH

Berkas Korupsi Lengkap JEMBER - Berkas kasus dugaan korupsi program nasional perbaikan sekolah rusak di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dinyatakan lengkap dan pelimpahan tahap kedua sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri setempat, kata seorang pejabat kepolisian. "Memang benar untuk kasus dugaan korupsi perbaikan sekolah rusak sudah lengkap atau P-21, sehingga polisi melimpahkan berita acara pemeriksaan dan tersangka ke Kejari Jember," kata Wakapolres Jember Kompol Cecep Susatya, Selasa (19/11). Polres Jember menetapkan tiga pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program nasional perbaikan gedung sekolah rusak se-Jember tahun 2011. Ketiga pejabat itu berinisial AY (Kepala Bidang Pendidikan TK/SD), HR (Kepala Seksi Subsidi dan Prasarana Bidang Pendidikan TK/SD), dan SG (Koordinator Kepala Sekolah SD se-Jember). "Setelah berkasnyanya sudah dinilai lengkap oleh tim jaksa, maka kasus itu dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya untuk disidangkan," tuturnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember, M. Hambaliyanto belum berhasil dikonfirmasi terkait kasus tersebut dan siapa saja jaksa yang akan menangani kasus itu. Sebanyak 136 sekolah dasar (SD) di Jember menerima program nasional perbaikan gedung sekolah yang dikerjakan pada tahun 2011 dengan anggaran dari APBN. Masing-masing sekolah harus membuat proposal terlebih dahulu untuk menerima bantuan tersebut dan setiap sekolah menerima dana yang bervariasi antara Rp200 juta hingga Rp400 juta. Berdasarkan penyelidikan di Polres Jember terungkap ada pemotongan di setiap sekolah penerima bantuan yang berkisar antara 5 - 10 persen, sehingga diduga potensi kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar dari pemotongan tersebut. (ant/fqh/dik)

SUMUR MINYAK

Pemkab Minta Polisi Proses Semburan Minyak BOJONEGORO - Pemkab Bojonegoro, Jatim, meminta kepolisian resor (polres) memproses secara hukum kasus semburan liar sumur minyak di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, yang dikelola PT Spektra Abadi Mukti, Sabtu (16/11). “Kami sudah meminta kepada polres agar kasus semburan liar sumur minyak di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, diproses secara hukum kalau memang memenuhi syarat,” kata Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro Setyo Yuliono, Selasa (19/11).

Kami sudah meminta kepada polres agar kasus semburan liar sumur minyak di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, diproses secara hukum kalau memang memenuhi syarat,”

Setyo Yuliono

Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro Oleh karena itu, katanya, petugas polres juga diajak langsung turun ke lapangan bersama dengan jajaran pemkab untuk mengetahui secara langsung dampak semburan liar sumur minyak di desa setempat, Senin (18/11). “Bagian Lingkungan Hidup (BLH) pemkab juga mengambil contoh material yang keluar dari semburan liar sumur minyak untuk diuji di laboratorium Pertamina EP Cepu, Jateng,” katanya, menegaskan. Menurut dia, data hasil pemeriksaan uji laboratorium di Cepu itu yang

akan dimanfaatkan sebagai pendukung proses hukum kepada penambang minyak. “Tujuan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan yang keluar dari semburan liar apa saja. Selai untuk mengetahui apakah material yang keluar dari sumur minyak berbahaya atau tidak,” jelasnya. Yang jelas, katanya, penambangan sumur minyak ilegal di lapangan minyak peninggalan Belanda di daerahnya akan ditertibkan karena membawa dampak kerusakan lingkungan. Menurut dia, penambangan sumur minyak peninggalan Belanda yang dilakukan penambang minyak ilegal tidak hanya terjadi di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, tetapi juga terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Malo. “Kami masih melakukan pendataan di lapangan untuk mengetahui berapa banyak penambang minyak ilegal yang beroperasi,” tandasnya. Sesuai data, pemkab hanya mengeluarkan izin pengelolaan sumur minyak tua peninggalan Belanda kepada KUD Sumber Pangan dan KUD Usaha Jaya Bersama di Kecamatan Kedewan yang bermitra dengan PT Phoenix dan PT Tripika Bangun Energi. “Yang jelas kalau ada pengelolaan sumur minyak tua di luar yang sudah memperoleh izin, ya berarti ilegal termasuk pengelola sumur minyak yang menimbulkan semburan liar itu,” katanya. Sumur minyak dengan kode 67 D di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, mulai menyemburkan minyak mentah bercampur air sejak Sabtu (16/11) sekitar pukul 10.00 WIB. Semburan dari sumur itu mencapai ketinggian sekitar 70 meter dan berhenti Senin (18/11) pukul 02.00 WIB. (ant/gus/dik)

ant/prasetyo utomo

MASALAH PENYADAPAN AUSTRALIA. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memberikan keterangan kepada wartawan seputar penyadapan yang dilakukan intelijen Australia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/11). Menlu menegaskan persoalan penyadapan harus diselesaikan oleh pemerintah Australia dikarenakan merekalah yang menciptakan masalah.

Mendag: Indonesia Harus Tegas terhadap Negara Penyadap SURABAYA - Pemerintah Indonesia harus bertindak tegas terhadap negara-negara yang melakukan penyadapan terhadap telepon milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono serta sejumlah pejabat penting di republik ini, agar tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan penyadapan merupakan bentuk pengkhianatan dahsyat yang harus ditindak tegas. "Menyadap merupakan kejahatan dan bentuk pengkhianatan yang dahsyat dan tinggi. Karena itu, perlu ditindak tegas agar tidak terjadi lagi," kata mendag kepada wartawan di Surabaya, Selasa (20/11) kemarin. Menurut Mendag, negara-negara yang melakukan

penyadapan tersebut tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia.Sebagai contoh, kata mendag, saat ini presiden melalui menteri luar negeri memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia di Canberra. Selain itu, mun-

cul juga desakan agar pemerintah Indonesia juga dapat bertindak lebih kasar, seperti menghentikan impor sapi dari Australia. Namun, kata mendag, harus dilihat dulu, apakah produksi sapi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Tahun 2014 saja, kebutuhan sapi nasional diperkirakan mencapai 3-4 juta ekor. "Semuanya harus diukur. Seperti pemikiran jika menghentikan impor sapi dari Australia maka harus dikalkulasikan semuanya, termasuk bagaimana efeknya terhadap harga. Apa cukup untuk kebutuhan nasional yang meningkat 15 persen setiap tahunnya,"

Hasil Konvensi Belum Bisa Disimpulkan

TUMPUKAN SAMPAH

ari armadianto/koran madura

Petugas Saringan Sampah Otomatis di Jalan Serayu, Surabaya membuang sampah dari saluran air tersebut ke bak sampah, usai hujan deras yang mengguyur Kota Pahlawan, Selasa (19/11).

36 Jemaah Haji Meninggal Dunia persen), disusul usia 51-60 tahun (27,78 persen), usia 60-70 (22,22 persen), dan usia 41-50 tahun (8,33 persen). “Para jemaah yang meninggal dunia tersebut rata-rata karena sakit,” ujarnya, Selasa (19/11). Kendati jumlah jemaah haji yang meninggal sebanyak 36 orang, jumlah tersebut menurun dibandingkan ibadah haji tahun 2012. Tahun lalu jemaah yang meninggal

milik Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan ibu Negara Ani Yudhoyono serta Wakil Presiden Budiono dan sejumlah pejabat lainnya. Bocoran dokumen mantan intel Amerika Serikat, Edward Snowden, mengungkapkan intelijen Australia menggunakan segala cara untuk mengumpulkan data intelijen dari Indonesia, termasuk menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dokumen yang diperoleh ABC dan Guardian Australia, yang berasal dari bocoran US National Security Agency, menunjukkan Australia mencoba menyadap percakapan telepon Presiden SBY. (han)

WACANA CAPRES

PELAKSANAAN IBADAH HAJI USAI

SURABAYA – 36 jemaah haji kelompok terbang (kloter) dari Debarkasi Surabaya meninggal dunia. Rinciannya 33 jemaah meninggal di Tanah Suci dan tiga lainnya meninggal di Tanah Air. Menurut Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Sudjak, jemaah haji yang meninggal dunia didominasi jemaah yang masuk risiko tinggi dengan rentang usia antara 71-80 tahun (36,11

tandasnya. Saat ini Kementerian Perdagangan terus memantau perkembangan dari kasus tersebut. Termasuk melakukan kajian untuk mengukur baik dan tidaknya jika hubungan kedua negara terganggu. Sebab tentunya akan berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian. "Indonesia bersama Australia menjalin hubungan di berbagai sektor, salah satunya pertanian dan peternakan. Ini yang harus disikapi agar jangan sampai terganggu," ucapnya. Seperti yang tengah ramai dibicarakan publik dunia, Indonesia dikejutkan dengan berita penyadapan telepon

mencapai 80 orang. “Ini berarti ada penurunan sekitar 45 persen,” jelas Sudjak. Turunnya angka jemaah yang meninggal tersebut, kata Sudjak, tak lepas dari semakin membaiknya pelayanan kesehatan yang diberikan Panitia Penyelenggaa Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya. Setiap jemaah merasakan ada keluhan kesehatan, petugas langsung memberikan penan-

ganan dengan cepat. Disinggung hasil evaluasi pelayanan yang dilakukan maskapai penerbangan, Sudjak menyebut rata-rata penerbangan tepat sesuai jadwal. Keterlambatan paling signifikan hanya dialami kloter 50 dengan keterlambatan 6 jam lebih karena kerusakan sistem navigasi dan BBM. Namun, 47 kloter lainnya malah datang ke Tanah Air lebih cepat.

Seperti diketahui, Pelaksanaan ibadah haji 2013 yang berlangsung sejak 10 September lalu telah berakhir. Seluruh jemah haji yang terbagi dalam 64 kloter sudah tiba di Surabaya dan kembali ke kampung halaman masing-masing. Dari 28.356 orang jemaah pada Embarkasi Surabaya, dengan rincian Jatim sebanyak 27.323, Bali 521, dan NTT 512 jemaah.(han)

SURABAYA - Peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat Gita Wirjawan menyebut terlalu dini menyimpulkan hasil konvensi karena masih ada waktu beberapa bulan lagi untuk mengetahuinya. "Sampai saat ini semua peserta konvensi sedang berjalan dan dilihat saja nantinya siapa yang terpilih," ujarnya di sela dialog santai dengan wartawan di Surabaya, Selasa (19/11). Pria yang sekarang menjabat Ketua Pengurus Besar Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia itu menyatakan saat ini masih tersisa 5-6 bulan ke depan menuju tahapan Pemilihan Presiden 2014. Pihaknya berharap seiring berjalannya waktu tersebut timbul transisi yang demokratis. Menurut Gita, konsep konvensi yang digagas Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencerminkan nilai demokrasi yang sangat tinggi serta memiliki keuntungan bagi masyarakat untuk bersikap menentukan pilihannya. "Melalui konvensi ini, masyarakat disajikan pilihan. Ini tidak lepas dari peran dan konsep SBY demi mencari sosok atau tokoh yang layak memimpin bangsa ini," kata pengusaha kelahiran Jakarta itu. Pria yang saat ini menjabat Menteri Perdagangan tersebut juga mengaku pihaknya beserta sejumlah peserta lainnya masih memiliki waktu 5-6 bulan untuk merangkul rakyat Indonesia. "Saya rasa waktu sepanjang itu sangat cukup. Kita tidak tahu apa yang dihasilkan mendatang dan sekarang saatnya merangkul masyarakat dan berbuat demi kepentingan bangsa," katanya. Untuk Capres Partai Demokrat saat ini ada 11 peserta konvensi capres dari Partai Demokrat yakni Gita Wiryawan, Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan), Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Dahlan Iskan (Menteri BUMN) dan Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat). Selain itu, Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI), Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah), Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat), Marzuki Alie (Ketua DPR RI), Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat), serta Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara). Sementara itu, Gita Wirjawan berkesempatan mengunjungi Surabaya selama dua hari. Tiba di Bandara Juanda pada Senin (18/11) malam, lulusan Harvard University itu menyempatkan bertemu Gubernur Jatim Soekarwo. Selasa (19/11) sejak pukul 08.00 WIB, ia bertemu pimpinan PD Pasar Surya Surabaya dan diteruskan temu media sekaligus sarapan bersama wartawan di salah satu rumah makan kawasan Surabaya Timur. (ant/fqh/dik)


6

PROBOLINGGO

RABU 20 NOVEMBER 2013 NO.0243| TAHUN II

BUDAYA

Gotong Royong Perlu Digalakkan Kembali PROBOLINGGOTerus berkembangnya zaman, membuat warga masyarakat enggan untuk melakukan budaya gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya fakta tersebut Bupati Proolinggo terus menyerukan kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk tetap mempertahankan budaya luhur tersebut. Menurut Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, budaya gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia, namun lambat laun budaya tersebut sudah banyak yang meninggalkannya. Banyak alasan masyarakat yang tumbuh, mereka tidak memperta hankan budaya tersebut karena dia terlalu sibuk. “Mari kita tumbuhkan kembali budaya tersebut, karena budaya gotong royong merupakan budaya masyarakat zaman dulu yang bernilai luhur,” terang

Bupati dalam acara gotong royong membangun desa di Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Selasa (19/11).

Oleh karena itu, Tantri, juga menyarankan kepada masyarakat agar dalam sebulan, di setiap desa di Ka-

bupaten Probolinggo untuk dilakukan gotong royong membangun desa dengan membersihkannya jalan di desanya masing-masing. ‘Hal ini merupakan bentuk silaturrahmi dengan semua warga. Sehingga desa tersebut bisa menjadi baik dan tentram. Karena tali persaudaraan tetap erat,” katanya. Ia menambahkan, agar di desa masyarakat harus kreatif dalam mengembangkan desanya. Pengembangan desa tersebut bisa melalui peningkatan ekonomi masyarakat dengan sebuah potensi ekonomi desanya. “Baik dalam pertanian, perternakan maupun dalam bidang yang lain termasuk kegiatan produk unggulan desa. Sehingga taraf hidup masyarakat desa bisa berkembang dan mencapai ekonomi yang mandiri dan lebih sejahtera,” pungkas Tantri.(fud)

PERDANA, Sidang pelaku kerusuhan Mayangan dalam Pilkada Kota Probolinggo di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo.

Terdakwa Mayangan Diadili Penasehat Hukum Ajukan Pembelaan PROBOLINGGO - Masih ingat kasus kerusuhan Mayangan dalam Pilkada Kota Probolinggo. Para pelaku yang bertindak anarkis lantaran tidak terima dengan hasil Pilkada 29 Agustus 2013, kini terdakwa mulai duduk di kursi pesakitan. Sidang perdana tiga terdakwa, yakni Hasan Bin Suli (45), Bawon Farizi (30), dan Sahri Bin Tirso (40) berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim, I Ketut Suarta, SH.MH, Selasa (19/11). Materi sidang perdana adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Tiga terdakwa kasus kerusuhan Mayangan dalam Pilkada Kota Probolinggo, 30 Agustus 2013 lalu, dituntut dengan huku-

man berbeda oleh jaksa penuntut umum (JPU). Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Hendra Hidayat, SH,M.Hum, mengatakan terdakwa Hasan Bin Suli, didakwa melakukan penghasutan yang dilakukan dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti, baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang (Pasal 160 KUHP), serta de-

ngan terang-terangan dan dengan terang bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.(Pasal 179 ayat (1) KUHP). Sedangkan terdakwa Bawon Farizi, dan Sahri Bin Tirso, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Vendrio Arthareza, SH.M.Hum, didakwa pasal 170 ayat (1) KUHP, yakni dengan terang-terangan dan dengan terang bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. “Mengacu pada bukti-bukti yang ada, terdakwa terbukti melakukan pelanggaran hukum,” kata JPU dalam materi tuntutannya. Mendengar dakwaan tersebut, Tim Penasihat Hukum, Zainal Fandi, memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk meminta mengajukan pembelaan terkait tuntutan

JPU tersebut, terhadap tiga terdakwa. Terlebih dahulu pihaknya akan mempelajari materi tuntutan. “Kami akan mengajukan pledoi (pembelaan) atas tuntutan JPU,” katanya. Sementara itu, majelis hakim setelah mendengar tuntutan JPU, menunda sidang untuk selanjutnya kembali digelar pada Selasa (26/11) pekan depan, dengan agenda mendengar nota pembelaan para terdakwa yang akan dibacakan penasihat hukumnya. “Sidang ditunda hingga pekan depan,” kata Ketua Majelis Hakim, I Ketut Suarta, SH.MH, sebelum menutup sidang. Diketahui, selain tiga terdakwa itu, lima terdakwa lain akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (20/11).(hud).

TERTIBKAN BANNER CALEG

Sat Pol PP Tunggu Rekom PROBOLINGGO - Miski banner caleg semakin marak di wilayah Kabupaten Probolinggo, namun petugas Sat Pol PP hingga saat ini masih belum melakukan upaya penertiban. Pasalnya, sampai sekarang Sat Pol PP belum menerima rekomendasi untuk melakukan penertiban. “Sampai sekarang kita masih belum menerima rekom untuk melakukan penertiban,” ujar Kepala Sat Pol PP kabupaten Probolinggo, Ahmad Aruman kepada wartawan, Selasa (19/11). Petugas Sat Pol PP sendiri belum tahu mana banner caleg yang dianggap melanggar aturan. Karena persoalan itu merupakan kewenangan pihak Panwaslu setempat. “Kita sendiri masih belum tahu aturan zonasinya bagaimana. Makanya, kita masih menunggu aturannya bagaimana nanti,” tandasnya.

Pantauan di lapangan, meski pemilu legislatif 2014 masih tinggal beberapa bulan lagi, namun hampir di semua ruas jalan di wilayah Kabupaten Probolinggo bertabur banner caleg. Pantauan di lapangan, meski pemilu legislatif 2014 masih tinggal beberapa bulan lagi, namun hampir di semua ruas jalan di wilayah Kabupaten Probolinggo bertabur banner caleg. Bahkan, ukuran banner caleg itu variatif, ada yang berukuran kecil dan besar. Banner caleg itu, tidak hanya caleg daerah, namun

juga banner caleg dari tingkat Propinsi Jatim dan Pusat. Sejumlah warga saat dimintai komentarnya soal maraknya banner caleg di sejumlah ruas jalan di wilayah Kabupaten Probolinggo mengaku jenuh. Pasalnya, keberadaan banner caleg yang terpasang dimana-mana itu terkesan kumuh dan kotor. “Hampir di semua ruas jalan terpampang banner caleg. Sehingga ruas jalan terlihat kumuh dan kotor,” ujar warga Desa Dringu, Musta’in. Agar kondisi ruas jalan di wilayah Kabupaten Probolinggo tidak terkesan kumuh dan kotor, warga meminta agar pihak Panwaslu segera melakukan penertiban. “Kalau tidak segera dilakukan penertiban, kelihatannya terkesan kumuh. Karena hampir semua ruas jalan raya ada banner caleg dimana-mana,” katanya. (ugi).

PEMBANGUNAN

Pemkot Inisiasi Iptek Berbasis Wilayah PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo seakan tak pernah berhenti melakukan terobosan dan kreatifitas untuk membangun. Setelah berhasil melaksanakan program, kini kembali membuat terobosan baru mengembangkan Program Iptek Berbasis Wilayah (IBW), di dua wilayah kecamatan, yakni Mayangan dan Kanigaran. Terobosan program tersebut, diwujudkan dengan melakukan kegiatan Fasilitasi Program Iptek Berbasis Wilayah (IBW) bersama perguruan tinggi Politeknik Negeri Malang (Polinema) untuk tahun 2014 mendatang, di Kantor Bappeda Kota Probolinggo, Selasa (19/11). Kepala Bappeda Kota Probolinggo, melalui Kabid Sosial Budaya, M.Sonhadji, mengungkapkan berbagai inisiatif secara simultan, terpadu dan berkelanjutan kita lakukan untuk mendorong kemajuan Kota

Probolinggo, seperti program pemanfaatan sumber mata air, Kota Sehat, Kota Layak Anak, penguatan program CSR, dan kegiatan fasilitasi Program IBW sebelumnya sudah dilakukan di tahun 2013. “Tahun 2013, kita sudah melakukan kegiatan IBW di Kecamatan Wonoasih yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Tribuana Tungga Dewi Malang. Untuk dua kecamatan yang belum, yakni Kedopok dan Kademangan dalam proses kemitraan dengan perguruan tinggi tahun 2016 mendatang,”ujarnya. Menurutnya, kontribusi Pemkot Probolinggo melalui Bappeda memberikan persetujuan dan sharing pendanaan dalam kegiatan dalam program Iptek Berbasis Wilayah (IBW), menyampaikan nota dinas kepada pihak-pihak terkait

MENGHAMBURKAN ANGGARAN

Dewan Diam-diam Kembali Plesiran PROBOLINGGO - DPRD Kota Probolinggo diam-diam kembali melakukan giat plesirnya. Kali ini bertujuan ke pulau Dewata. Plesir yang terkesan menghambur-hamburkan anggaran di penghujung tahun itu dilakukan oleh Komisi A, B dan C. Tak ayal, giat plesir itu membuat gedung wakil rakyat itu terlihat lengang. Tak satupun terlihat anggota dewan disana. Beberapa anggota dewan saat dikonfirmasi sulit dihubungi. Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdullah Zabut saat dikonfirmasi membenarkan jika ketiga komisi itu melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bali. “Mereka sekarang melakukan kunjungan kerjanya ke Bali,” katanya kepada wartawan, Selasa (19/11). Dia menjelaskan, ketiga komisi itu melakukan kunkernya sejak Minggu (17/11) ke-

marin. Rencananya, para wakilnya rakyat itu akan bertolak ke Probolinggo Selasa (19/11) hari ini.”Rencananya mereka akan balik ke Probolinggo hari ini,” tandas pilitisi dari PKB itu. Zabut menjelaskan, kunker yang dilakukan oleh ketiga komisi tersebut mempunyai agenda dan tujuan masing-masing. Yakni ke Jembrana, Badung dan Buleleng. “Disana mereka membahas masalah rancangan anggaran untuk tahun 2014 mendatang,” timpalnya. Selain membahas masalah rancangan anggaran tahun 2014, imbuh dia, juga melakukan study banding soal infrastruktur di pulau Dewata itu. Sayangnya, Abdullah Zabut tidak menjelaskan berapa anggaran untuk biaya melakukan perjalanan kunker tersebut. (ugi).

SINKRONISASI, Koordinasi Bappeda Kota Probolinggo bersama Polinema Malang dalam Program Iptek Berbasis Wilayah.

berupa dukungan terhadap kegiatan IBW, serta memberikan pelayanan informasi dan data kebijakan perencanaan pembangunan daerah. “Fokus kegiatan tahun 2014 diprioritaskan pada tiga lokasi, yakni TPA Mayangan, Pasar Baru, dan Museum dr. Moh. Saleh,”tandas Sonhadji. Secara terpisah, Ketua Tim Program Iptek Berbasis Wilayah (IBW) Polinema Malang, Sukardi, mengatakan pihaknya menginginkan adanya sinkronisasi program kegiatan dalam rangka pengembangan program yang di fokuskan di wilayah Kecamatan Mayangan dan Kanigaran. “Program yang berkaitan dengan IBW nantinya akan dilakukan pembenahan secara berkelanjutan. Secara fisik silakan, tapi kita tetap komitmen akan membantu,” pungkasnya. (hud)

Diduga Akibat Carok

Jasad Korban Ditemukan Tak Bernyawa PROBOLINGGO - Jiniro (57) warga Dusun Krajan RT 04 RW 02 Desa Sentul Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo di temukan tak bernyawa, dengan kondisi tubuh terluka dibagian telinga kanan dan pergelangan tangan kanannnya.Korban di duga meninggal akibat carok. Penemuan jasad korban itu, Selasa (19/11) sekitar pukul 05.00 WIB dini hari, di perkebunan milik Toniman (50). Korban ditemukan pertama kali oleh

Toniman yang merupakan pemilik kebun tersebut. “Saat akan mencari rumput pada pukul 05.00 WIB pagi ,”jelas Kapolres Probolinggo AKBP Endar Priantoro melalui Kapolsek Gading IPTU Suharsono pada sejumlah wartawan. Menurut Suharsono, meninggalnya korban diduga karena carok, tetapi pelakunya masih belum ditemukan. Bahkan, korban diiusukan memilki ilmu santet.”Jadi informasinya di masyarakat korban diduga mempunyaai

ilmu tersebut,” katanya. Ebih lanjut, Kanit Reskrim Polsek Kraksaan ini, menegaskan saksi segera memanggil keluarga korban, kalau korban sudah tidak bernyawa dan jasadnya berada di kebun miliknya. Mendengar berita penemuan jasad korban, warga setempat langsung menghubungi petugas kepolisian dan selang beberapa menit, petugas turun kelokasi untuk memasang “Police Line”. “Korban pamit pada kelu-

arga ,pada malam hari senin 18 Nopember 2013 sekitar pukul 07.00 untuk pergi ke rumah saudara Misnawi (anak buah korban),”lanjut Harsono. Karena korban tidak kembali pulang, keluarga korban sempat menunggu dirumahnya hingga malam hari. Namun, korban tak kunjung kembali . “Pengakuan Misnawi, korban sekitar pukul 07.00 malam hanya lewat depan rumahnya saja dan tidak mampir kerumahnya,” tuturnya.(fud)


OPINI

Hak Sosial-Ekonomi Pedagang Tradisional

salam songkem

Waspada Australia

M

antan intel Amerika Serikat, Edward Snowden mengungkapkan intelijen Australia melakukan penyadapan data intelijen dari Indonesia. Tidak hanya penyadapan pada telepon Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono beserta isteri masing-masing, namun pejabat lain dari Indonesia juga disadap. Jelas ini merupakan suatu rentetan dari kepentingan intelijen pihak Australia. Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap negara tetangga yang sudah berulangkali mencari-cari masalah dengan Indonesia tersebut. Setidak-tidaknya menghadapi segala kemungkinan terburuk yang mungkin saja akan terjadi. Sebab tidak mungkin Australia melakukan penyadapan apabila tidak memiliki sebuah rencana besar terhadap Indonesia. Tampaknya kini Australia sedang berusaha menjajal kekuatan untuk kemudian menjatuhkan negera ini. Militer Indonesia sebagai garda terdepan yang bertugas menjaga keutuhan NKRI perlu berbenah. Gempuran Australia sewaktu-waktu atas Indonesia menjadi ancaman serius, yang perlu segera diantisipasi. Kemerdekaan rakyat Indonesia sepertinya akan menghadapi kekuatan Australia. Analisa gencatan senjata semacam ini bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi kemungkinan terburuk itu sepertinya memang perlu dibaca agar tak sampai menjadi kenyataan. Kalau pun harus terjadi, setidak-tidaknya Indonesia tidak gagap menghadapinya. Dengan adanya penyadapan tersebut, hubungan bilateral Indonesia-Australia menjadi terganggu. Bisa jadi hubungan bilateral yang mulai terusik ini akan berakibat pada memburuknya keamanan, perekonomian, yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat. Karena itulah, Indonesia harus secepatnya mengatasi permasalahan penyadapan dan dampak yang bisa ditimbulkannya. Intelijen Indonesia perlu dikerahkan untuk melengkapi kekuatan Indonesia dalam menangani permasalahan bilateral Indonesia-Australia. Jangan sampai hubungan baik kedua negara tersebut terus memburuk, Indonesia pasti bisa mengatasinya. Agar tidak dipermainkan terus menerus oleh negara tetangga, Indonesia mesti bersikap lebih tegas, setidaktidaknya pada Australia yang selama ini terus mengacakacak ketenangan NKRI. Bila Indonesia tidak bisa bertindak lebih tegas terhadap Australia, maka Indonesia akan terus diporakporandakan olehnya, bahkan akan lebih banyak lagi negara lain yang mengincar negeri ini. Tidak ada pilihan lain, sikap tegas Indonesia saat ini menjadi suatu kewajiban untuk Australia. Tentu saja sikap tegas yang tidak mengakibatkan bencana bagi keberlangsungan hidup warga negara. (*)

Menghemat Anggaran

W

alikota Probolinggo HM Buchori akhirnya berangkat juga ke Jepang. Tidak sendiri, dia didampingi keluarga besarnya. Bahkan dia mengajak Direktur RSUD, Bambang Agus Suwignyo dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Imam Suwoko. Keberanian Walikota ini patut diapresiasi, karena biaya lawatannya ke luar negeri sama sekali tidak menggunakan uang APBD. Tidak seperti kebanyakan pejabat negara lainnya, yang sering menghabiskan anggaran dari APBD dengan alasan kunker. Semestinya, pejabat negara meniru Walikota Probolinggo ini. Menyelamatkan uang rakyat yang ada di APBD. Karena uang tersebut bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih menyentuh pada kebutuhan rakyat secara langsung. Namun tidak demikian yang terjadi. Pejabat pemerintah masih banyak yang suka mempergunakan dana APBD untuk kegiatan pelesir mereka. Memang tidak bisa dipersalahkan apabila dana APBD dipergunakan sesuai peruntukannya. Termasuk ketika legislatif di daerah-daerah melakukan kunker ke daerah lain, dengan alasan untuk belajar dan mendalami keberhasilan kabupaten tujuan, itu juga sudah ada anggarannya dari APBD. Sungguh pun begitu, anggaran dana kunker dan sejenisnya itu, sebaiknya memang tidak diserap, paling tidak dihemat. Namun rasanya sulit bagi legislatif untuk tidak mempergunakan dana yang telah menjadi haknya itu. Demikian juga pemprov seharusnya menghemat penggunaan dana kunker atau dana tugas keluar daerah bagi pejabat di lingkungannya. Agar dana kunker tersebut bersisa dan dapat dikembalikan kepada kas daerah. Bahkan bila perlu anggaran kunker tersebut terus diminimalisir setiap tahunnya, karena hasil kunker selama ini kurang begitu signifikan untuk kemajuan daerah, bahkan terkesan sia-sia dan hanya menghabiskan anggaran saja. Keberanian untuk mengurangi dana kunker itu terlihat pada DPRD Kota Surabaya. Bila tahun sebelumnya dana kunker dianggarkan sebesar Rp 40 miliar, kini direncanakan akan dipangkas Rp 12 miliar, hingga akan bersisa Rp 28 miliar. Meskipun dana kunker tersebut masih cukup tinggi, setidak-tidaknya upaya pengurangan itu sudah menjadi pilihan yang terbaik untuk mereka. Bila itu benar-benar terlaksana, maka akan ada Rp 12 miliar dana APBD yang dianggarkan dalam kegiatan kunker terselamatkan dan bisa dialihkan pada program kerakyatan yang lebih membutuhkan. Pemangkasan dana kunker baik di DPRD maupun di pemerintahan daerah, memang perlu diserentakkan. Namun akan lebih baik lagi apabila dimulai dari penghematan dana APBN untuk kunker dan sejenisnya, yang tidak begitu berdampak signifikan. (*)

A

7

RABU 20 NOVEMBER 2013 NO. 0243 | TAHUN II

Setelah kran reformasi dibuka, pasar-pasar waralaba di negeri ini semakin marak. Sebut saja misalnya, Indomart, Alfamart dan lain-lain. Maraknya pasar yang kita kenal dengan pasar modern ini, telah membunuh eksistensi pasar tradisional. Selain kalah bersaing, para pedagang tradisional tidak memiliki tempat untuk mengembangkan ekonominya.

E

ksistensi pasar tradisional cenderung tersisih oleh kekuatan modal pasar modern. Dimanamana terjadi penggusuran pasar tradisional karena akan dibangun pasar modern. Kondisi ini tentu sangat menyedihkan bagi pedagang tradisional karena lahan ekonominya terus digerus oleh pasar-pasar modern atau pasar kapital. Berdasarkan Pasal 27 UUD 1945, disebutkan secara tegas bahwa "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal ini secara eksplisit menandaskan bahwa negara berkewajiban untuk menyediakan dan memenuhi lapangan pekerjaan yang layak, lapangan usaha ekonomi yang menjadikan warga negaranya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Dengan begitu, dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat, kebijakan pembangunan ekonomi nasional harus berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama masyarakat kelas ekonomi lemah. Selain itu, dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian nasional, bahwa (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, (2). Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, bernuansa lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian, dua pasal dalam UUD 1945 tersebut merefleksikan dasar konstitusional bahwa bagi setiap warga negara mendapatkan hak atas kehidupan ekonomi atau usaha ekonomi yang layak, yang mampu meningkatkan kesejahteraannya. Namun demikian, amanat konstitusional ini tak seindah realitasnya, wujudnya tidak pernah tampak dalam kehidupan sosial. Bahkan, tidak sedikit kebijakan pembangunan ekonomi justru melanggar hak-hak sosialekonomi masyarakat. Jangankan memenuhi dan melindungi hak-hak sosial-ekonomi, Negara justru dalam banyak hal melakukan "pembunuhan" hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara sistematis dan massif, melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang kapitalistik. Semakin Terjepit Akibat maraknya pasar-pasar modern di negeri ini, prospek ekonomi pedagang tradisional semakin sempit, dan membuka peluang berkembangnya ekonomi liberal. Dengan kebijakan dibukanya izin pembangunan pasar modern, pemerintah secara tidak langsung telah membunuh hak sosial ekonomi rakyat kecil. Upaya pembunuhan terhadap hak sosial ekonomi masyarakat kecil, salah satunya nampak pada kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang begitu rajin mengobral surat-surat izin pendirian usahausaha ekonomi besar, yakni pasarpasar modern di berbagai daerah sampai tingkat RT/RW. Usaha besar seperti "jejaring laba-laba" tersebut adalah usaha ritel modern. Perdagangan dan pasar tradisional -yang notabene- banyak dihuni oleh kelompok usaha kecil menengah dengan modal yang pas-pasan, kian terjepit oleh ekspansi usaha ritel modern yang sangat kapitalistik. Dalam rentang waktu 2003-2008, pertumbuhan gerai ritel modern sungguh fantastis, yakni 162%. Bahkan pertumbuhan gerai minimarket mencapai 254,8%, yakni dari 2.058 gerai pada tahun 2003 menjadi 7.301 gerai pada tahun 2008. Sementara jumlah pasar trandisional dalam kurun waktu lima tahun cenderung stagnan. Bahkan saat ini jumahnya semakin menurun. Pesatnya pertumbuhan ritel modern itu seiring dengan gencarnya penetrasi asing ke Indonesia. Data Binfocus 2008

menyebutkan, jika pada tahun 19701990 pemegang merek asing yang masuk ke Indonesia hanya lima dengan jumlah 275 gerai, tahun 2004 merek ritel asing yang masuk sudah menjadi 18 dengan 532 gerai. Bahkan saat ini, seiring dengan kebijakan ekonomi yang semakin liberalistik-kapitalistik, merek ritel asing semakin menjamur dengan ribuan gerai ritel modern. Semakin menjamurnya ritel modern, pada saat yang sama semakin menghancurkan usaha-usaha ekonomi kecil para pedagang tradisional. Fakta tersebut semakin mengkonfirmasikan kepada publik bahwa dominannya pengaruh dan kendali asing dalam kebijakan ekonomi nasional tidak mampu disikapi secara tegas oleh negara. Sebaliknya, negara justru memberikan "ruang bebas" kepada pihak asing untuk "membunuh" secara legal usaha-usaha ekonomi kecil menengah masyarakat Indonesia melalui legalisasi terhadap keberadaan usaha ritel modern asing. Praktik legalisasi ritel modern milik asing (baca: obral izin-izin pendirian ritel modern) oleh negara, tidak hanya melanggar konstitusi, tapi juga membunuh hak-hak sosial-ekonomi masyarakat, terutama para pedagang tradisional. Upaya Penyelamatan Di tengah persaingan usaha yang tidak sehat, antara pasar modern dengan pasar tradisional, pemikiran Peter Evans yang dikutip Herman Malano, menurut hemat saya perlu dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai solusi menyelamatkan nasib pedagang dan pasar tradisional yang semakin tergerus. Dalam pemikirannya, Evans menilai, perlu ada intervensi terhadap pasar modern yang sudah begitu "liar" dikuasai para pemodal besar. Pemerintah tidak mesti mengikuti selera ekonomi pasar yang kapitalistik tersebut secara keseluruhan. Tapi pemerintah juga harus memikirkan sosial ekonomi masyarakat kecil atau pedagang-pedagang kecil. Karena jika hak sosial ekonomi mereka dibunuh, maka akan mengancam keberlangsungan hidup mereka. Dengan demikian, pemerintah harus memproteksi kepentingan ekonomi kerakyatan, terutama para pedagang tradisional yang memiliki modal usaha pas-pasan (Evan 1995:21). Dalam pandangan para ekonom pro pasar, ekonomi pasar atau liberalisasi ekonomi -yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pembangunan pasar modern, mal-

lisasi, dan ritelisasi di suatu negaradianggap sebagai jalan keluar bagi kemacetan pertumbuhan ekonomi bagi dunia ini, sejak awal oleh mereka dari kalangan ilmu sosial kritis dan yang memikirkan perlunya tata dunia ekonomi yang adil serta bagi kalangan yang melakukan pemihakan terhadap yang lemah, telah dicurigai sebagai kungkus baru dari imperalisme dan kolonialisme. Nah, barangkali sebagai salah satu upaya penyelamatan -yang bisa dilakukan- dengan melahirkan lebih banyak lagi kebijakan pembangunan ekonomi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat pasar tradisional. Yakni dengan membuat regulasi yang tegas untuk melindungi pasar tradisional, dukungan perbaikan infrastruktur serta penguatan manajemen dan modal pedagang di pasar tradisional. Sedangkan untuk pasar modern perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai target konsumen dan komponen barang yang dijual, termasuk mengenai harga. Sebenarnya, secara yuridis upaya untuk menyelamatkan nasib pasar tradisional dari serangan dahsyat pasar modern sudah ada. Pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada 27 Desember 2007. Tapi peraturan itu secara faktual tidak terbukti. Buktinya masih banyak pasar modern yang terus dibangun. Karena itu, pereaturan pemerintah pusat itu perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah di daerah. Baik itu pemerintah provinsi, kabupaten/ kota. Misalnya dengan pebuatan perda tentang pembatasan pasar modern, sehingga nasib sosial ekonomi rakyat kecil bisa terselematkan. Dan akhirnya, harapannya kalau bisa tak sekedar membatasi, tapi melarangnya. Mengingat pasar-pasar modern yang ada saat ini sudah terlalu banyak. Dan dampaknya sudah sangat terasa dan terlihat. Dengan regulasi yang jelas dan tegas, setidaknya dapat melindungi dan menyelamatkan pedagang tradisional dari keterpurukan ekonomi. Dan peraturan pemerintah pusat harus ditindaklanjuti secara implementatif oleh pemerintah di tiaptiap daerah. Wallahu A’lam.= *) Kordinator Riset Hukum dan Kebijakan Publik di Bedug Institute Jawa Timur dan Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Perempuan dalam Lingkaran Korupsi

Babak demi babak drama pemberantasan korupsi di negeri ini terus menampilkan kejutan yang luar biasa. Setelah beberapa waktu lalu, publik disentakkan dengan keterlibatan sejumlah perempuan yang terseret kasus korupsi, kini perempuan kembali menjadi buah bibir.

M

araknya keterlibatan perempuan dalam lingkaran korupsi membawa keprihatinan tersendiri bagi istri mantan Presiden Indonesia Abdurahman Wahid, Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid. Dalam kurun dua tahunan, satu demi satu perempuan cantik terlibat dalam kasus korupsi. Mereka memiliki beragam peranan mulai dari aktor utama, kaki tangan, hingga pendukung aktivitas korupsi. Maraknya berbagai pemberitaan akhir-akhir ini, selalu melibatkan perempuan cantik yang membuat citranya sedikit tercoreng. Sebuah nama yang sempat menghiasi pemberitaan media adalah Artalyta Suryani, yang

terlibat dalam kasus suap terhadap jaksa Urip Tri Gunawan beberapa waktu lalu hingga istilah ‘ratu suap’ melekat pada dirinya. Nama-nama lain berkaitan tindak korupsi muncul di media, seperti Wa Ode Nurhayati, Nunun Nurbaeti, Miranda Swaray Goeltom, Mindo Rosalina Manulang, Angelina Sondakh, Bunda Putri. Keterperosokan mereka di ranah korupsi tak tanggung-tanggung. Perempuan bukan hanya sebagai objek seksual tapi juga sarana “membelanjakan” uang hasil korupsi. Para tersangka korupsi memang sangat lihai menyelamatkan asset jarahannya. Terbukti dua orang tersangka korupsi, Ahmad Fathanah dan Joko Susilo dikelilingi oleh perempuan cantik dan muda. Joko memiliki puluhan asset bernilai ratusan miliar mengatasnamakan para istri sirinya. Termasuk Dipta Anindtita. Lain Joko, lain pula Ahmad Fathanah. Yang terdengar spektakuler adalah jurus-jurus Fathanah membagi-bagi ke perempuan cantik, entah apa motifnya. Saat kena gerebek KPK, Fathanah tengah berduaan dengan seorang mahasiswi bernama Maharani Suciyono. Belakangan ketahuan, lelaki yang dikaitkan keberadaannya dengan partai islami ini mengguyur harta ilegalnya ke banyak perempuan. Selain model Vitalia Shesya, penyanyi dangdut Tri Kurnia Rahayu, dan pesohor Ayu Azhari, masih ada 40 perempuan lain yang menikmati rezeki haram dari Fathanah. Sungguh mencengangkan! Pengakuan para perempuan cantik ini, ternyata Ahmad Fathanah begitu royal menghadiahi para perempuan cantik dengan barang-barang mewah, mulai

dari mobil, apartemen, uang hingga berlian bernilai ratusan juta rupiah. Korban-korban Fathanah berbondong-bondong mengembalikan harta pemberian Fathanah ke KPK, meski dibayangi cercaan dan sinisme publik. Begitu pula Dipta Anindita, istri muda Joko Susilo yang tetap pede memberi keterangan pada KPK. Tidak Mengenal Gender Berdasarkan data Mahkamah Konstitusi, pada 2008, dari 22 kasus korupsi. Angka ini meningkat pada 2011, yang mencapai 11 perempuan. Mungkin inilah satu satu “buah” dari gegap gempitanya gerakan emansipasi di negeri ini, dimana para kaum hawa berbondong-bondong hijrah dari zona domestik menuju ranah publik. Perempuan yang selama ini diidentikkan dengan figur yang penuh kelembutan pada kenyataannya doyan juga mengambil harta yang bukan menjadi haknya. Korupsi tidak mengenal gender. Korupsi seperti tidak bermata. Ia tidak pandang bulu, tidak pandang usia, tidak pandang jabatan, juga tidak pandang jenis kelamin. Tidak hanya pria, pelaku kejahatan ini juga dilakukan oleh kaum perempuan. Walaupun jumlah perempuan yang korupsi di Indonesia tidak sebanyak laki - laki. Perempuan berpotensi untuk melakukan korupsi baik secara langsung maupun tidak. Secara langsung perempuan sebagai koruptor dan secara tidak langsung perempuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan korupsi. Sebagai istri, perempuan sering memengaruhi keputusan suami sebagai kepala keluarga. Demikian juga dalam korupsi. Ibarat dua sisi mata

uang, istri bisa memengaruhi suami untuk melakukan korupsi atau tidak melakukannya. Emansipasi yang Salah Arah Emansipasi perempuan yang sudah bertahun-tahun disuarakan oleh tokoh perempuan belum menampakkan hasil. Emansipasi itu ada karena perempuan dianggap lemah. Maka emansipasi adalah untuk mengikrarkan bahwa perempuan adalah manusia yang sama dengan laki-laki yang berhak mendapatkan pekerjaan, kebebasan berekspresi, dan hak berpolitik sebagaimana kaum lakilaki mendapatkannya. Parah lagi hanya dengan cara menjadikan mereka sebagai istri simpanan. Bukankah ini adalah bentuk emansipasi yang salah arah. Anggapan bahwa perempuan itu ‘menjual diri’ bukanlah semata-mata karena uang tapi lebih karena mereka tidak menghargai diri sendiri. Penyebabnya adalah rendahnya penghargaan masyarakat terhadap perempuan. Walaupun emansipasi terus disuarakan, namun perempuan masih dipandang sebagai objek bukan subjek yang harus dipandang sama dengan laki-laki. Emansipasi yang disuarakan bukan hanya sebatas uang, pekerjaan dan kekuasaan tapi lebih dari itu adalah membangkitkan kesadaran bahwa perempuan adalah makhluk mulia yang tidak akan pernah bisa dihargai dengan apapun. Penghargaan itu adalah dengan menjaga kehormatannya dan perasaannya sebagai perempuan.= *) Peneliti KOMA Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Yogyakarta.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber


88 Argentina Taklukkan Bosnia-Herzegovina ST LOUIS-Tim Tango Argentina menutup laga terakhir mereka di tahun 2013 ini dengan memetik kemenangan 2-0 atas Bosnia-Herzegovina pada pertandingan persahabatan yang berlangsung di Busch Stadium, St Louis, Amerika Serikat pada Senin (18/11) malam waktu setempat Selasa (19/11) pagi WIB. Kedua gol, tim Tango diborong Sergio Aguero masingmasing pada menit ke-40 dan 66. Bahkan, penyerang Manchester City ini memiliki satu peluang emas untuk menghasilkan gol ketiga. Hanya, upayanya masih bisa digagalkan penjaga gawang Bosnia Asmir Begovic. Kemenangan demi kemenangan yang diraih tim asuhan Alejandro Sabella ini membuat kepercayaan diri mereka semakin meningkat menjelang putaran final Piala Dunia 2014 mendatang di Brasil. Lebih-lebih lagi, kemenangan pada dua laga persahabatan satu pekan terakhir ini diraih, meski Albiceleste tidak diperkuat sang kapten yang juga pemain terbaik dunia Lionel Messi akibat cedera. Kemenangan atas Bosnia-Herzegovina pada Selasa kemarin tidak terlepas dari penampilan impresif para pemain depan Argentina. Pelatih Alejandro Sabella menduetkan Sergio Aguero dengan Rodgrigo Palacio di lini depan. Palacio yang juga tampil impresif bersama Inter Milan menyingkirkan penyerang Napoli Gonzalo Higuain. Ternyata, kerja sama duet ini cukup bagus sehingga menghasilkan dua gol dari Aguero. Hanya saja, lini belakang Argentina tampil belum terlalu memuaskan. Seringkali mereka melakukan kesalahan sehingga pemain-pemain Bosnia bisa mengancam gawang Sergio Romero. Hanya saja, kerja sama satu dua penyerang Bosnia yang diisi Vedad Ibisevic dan Edin Dzeko tidak terlalu bagus sehingga tidak menghasilkan satu gol pun. Beberapa peluang yang didapat kedua pemain ini terbuang percuma. Pada babak kedua, Argentina juga tetap memimpin jalannya pertandingan seperti pada babak pertama dan memiliki banyak peluang mencetak gol. Sayang, hanya satu yang menghasilkan gol untuk menutup laga itu dengan kemenangan dua gol tanpa balas. (espn/aji)

FRIENDLY MATCH

Kiper Asmir Begovic menangkap bola sebelum dikuasai oleh penyerang Argentina Rodrigo Palacio.

Oscar Nyaris Pindah ke Real Madrid LONDON – Gelandang Brasil yang kini merumput di Chelsea, Oscar mengaku, dia nyaris bergabung dengan Real Madrid tahun lalu sebelum memilih berlabuh di Stamford Bridge. Oscar masuk dalam radar Jose Mourinho yang saat itu melatih “Los Blancos”. Dan, ketika itu tiket untuk pindah dari Internacional ke Santiago Bernabeu sudah hampir di tangan. Demi membeli Oscar, Mourinho rela datang ke Denmark untuk menyaksikan laga pershabatan antara Brasil versus Denmark pada Mei 2012. Kedatangan Mourinho khusus untuk melihat aksi pemain 22 tahun tersebut. Sayang, Oscar batal terbang ke Spanyol dan lebih memilih Inggris untuk bermain bersama “The Blues” Chelsea. “Sebulan sebelum tanda tangan dengan Chelsea, saya sudah nyaris bergabung dengan Madrid karena Mourinho mengungkapkan bahwa dia sangat menyukai saya. Sebelum laga melawan Denmark, ada pembicaraan dengan Madrid, tetapi mereka sudah memiliki pengatur serangan. Akhirnya, pindah ke Madrid pun batal dan saya menandatangani kontrak dengan Chelsea,” cerita Oscar ke Globoesporte seperti dikutip espnfc.com. Batalnya Mourinho mendatangkan Oscar ke Madrid justru menguntungkan Brasil. Sebab ketika Mourinho kembali ke Stamford Bridge untuk kedua kalinya, ambisinya untuk memainkan Oscar terpenuhi. Dia menjadikan Oscar sebagai salah satu pemain kunci Chelsea musim ini. Hal ini sangat membantu Brasil karena dengan diturunkan secara rutin, Oscar tetap berada pada level sempurna. “Dia menceritakan itu tidak lama setelah dia kembali ke Chelsea. Dia memberi kepercayaan kepada saya dan saya mencoba membalas kepercayaan tersebut dengan tampil habis-habisan di atas lapangan,” cerita Oscar. (Espn/aji)

OL AHRAGA RABU 20 NOVEMBER 2013 NO. 0243 | TAHUN II

RABU 20 NOVEMBER 2013

Cedera Messi Karena Salahnya Sendiri MADRID - Cedera yang dialamai pemain terbaik dunia dalam empat tahun terakhir Lionel Messi dinilai karena dia tidak menjaga dirinya sendiri. Karena itu, dialah yang paling bertanggung jawab atas cederanya itu. “Dia adalah seseorang yang tidak tahu bagaimana mengatur dirinya sendiri karena begitu mencintai olahraga. Padahal ada orang yang sudah membatasinya kapan dia harus berhenti,” kata mantan asisten pelatih Argentina Diego Maradona Fernando Signorini yang pernah bekerja sangat dekat dengan Lionel Messi. Cedera yang didapatnya pada 10 November lalu adalah yang ketiga didapat Messi pada tahun ini. Cedera membuatnya harus absen merumput selama delapan pekan hingga setelah natal. “Dia pasti mendapat masalah karena dirinya sendiri. Memang dia dikontrak untuk bermain, tetapi seorang pemain juga harus tahu kapan dia berhenti. Ketika dia tidak bisa mengelola hal itu, maka orang lain di balik layar harus memahami bahwa dia perlu diatur.” Menurut Signorini, Messi sama dengan Maradona yang begitu mencintai sepakbola sehingga tidak lagi memperhatikan kondisi fisiknya. Bayangkan, Messi bermain pada hampir setiap pertandingan pada lima tahun terakhir. “Messi perlu memiliki kepercayaan diri di hadapan mereka yang memperhatikannya, khususnya staf di Barcelona yang bertanggungjawab membantunya untuk tampil prima. Tetapi seorang pemain juga harus tahu kapan dia berhenti dan istirahat. Dia juga harus mendengar karena dia seorang yang cerdas,” imbuh Signorini. Messi sendiri mengakui bahwa cedera ini terjadi karena cedera sebelumnya tidak pulih benar. Tetapi dia tidak setuju kalau dia perlu membatasi diri dalam bermain. “Se-

Keliling Dunia 3 Kali Dalam 64 Hari Penyebab Cedera Messi?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Barcelona-Buenos Aires Buenos Aires-Guayaquil Guayaquil-Quito Quito-Buenos Aires Buenos Aires-Guatemala Guatemala-Rosario Rosario-Barcelona Barcelona-Milan Milan-Barcelona

10.477 4.240 269 4.363 6.543 6.270 10.479 726 726

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Barcelona-Dakar Dakar-Barcelona Barcelona-Medelin Medelin-Lima Lima-Los Angeles Los Angeles-Las Vegas Las Vegas-Los Angeles Los Angeles-Chicago Chicago-Rosario

lama saya merasa cukup bugar dan diperlukan pelatih, saya akan bermain. Saya tidak ingin membatasi diri. Jangan mencari-cari alasan yang tidak perlu. Rencana saya adalah bermain kembali setelah secara fisik saya sudah siap,” ungkap Messi. Cedera yang didapat Messi ini dikhawatirkan banyak pihak akan

3.511 3.511 8.537 2.041 6.730 361 361 2.807 8.774

19 Rosario-Barcelona 20 Barcelona-Ibiza 21 Ibiza-Barcelona

menghambatnya terpilih kembali sebagai pemain terbaik dunia untuk kelima kalinya secara beruntun. Rekan satu timnya di Barcelona Xavi Hernandez termasuk orang yang mengkhawatirkan hal tersebut. “Messi telah menang empat kali beruntun. Mungkin mereka yang memvoting akan berpikir tentang

10.479 282 282

22 23 24 25 26 27 28 29 30

47

91.769

17

30.081

64

122.333

Barelona-Munich Munich-Oslo Oslo-Barcelona Barcelona-Gdansk Gdansk-Barcelona Barcelona-Jerussalem Tel Aviv-Bangkok Bangkok-Kuala Lumpur Kuala Lumpur-Barcelona

1.056 1.320 2.139 1.876 1.876 3.119 6.901 1.205 10.589

hal itu. Jika kita lihat siapa pemain terbaik di dunia, tanpa ragu saya menjawab Messi. Tapi, jika kita bicara di 2013, saya melihat akan ada perdebatan. Memenangi penghargaan empat kali beruntun mungkin akan merusaknya ketika sampai tahap voting,” ujar rekan setim Messi di Barca, Xavi Hernandez. (espn/aji)

Indonesia Menyerah dari Irak 0-2 JAKARTA - Tim nasional (timnas) Indonesia menyerah 0-2 dari Irak pada pertandingan kualifikasi Piala Asia 2015 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Selasa. Dengan kekalahan ini Pasukan Garuda gagal melakukan balas dendam terhadap Irak karena pada pertandingan putaran pertama di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia juga harus menyerah dengan skor tipis 0-1. Kekalahan ini juga menjadikan Indonesia terus terpuruk ke dasar klasemen Grup C. Dari lima kali pertandingan, Pasukan Garuda hanya mampu meraih satu poin. Kondisi berbeda dengan Irak. Kemenangan ini membuka peluang lolos ke putaran final. Bertanding di kandang sendiri sebenarnya Boaz Solossa dan kawan-kawan mampu memberikan tekanan kepada anak asuh Hakeem Shakir Al Azzawi. Hanya saja timnas dikagetkan oleh gol Hammadi Ahmed Abdullah pada menit 27 setelah mendapatkan umpan terukur dari Ali Adnan Kadhim. Dalam kondisi tertinggal ternyata Zulham Zamrum dan kawankawan belum mampu langsung bangkit. Justru Timnas Garuda harus menelan pil pahit setelah melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Dan Kerrar Jasim mampu menggandakan keunggulan Irak pada menit 32. Demi mengejar ketertinggalan pelatih Jacksen F Tiago menambah tenaga baru dengan memasukkan Supardi untuk menggantikan Beny Wahyudi. Masuknya pemain Persib Bandung itu sedikit pola permainan berbeda namun belum membuahkan

hasil. Selain menarik Beny Wahyudi, Jacksen juga meraik keluar Zulham Zamrun dengan digantikan Titus Bonai. Ancaman ke gawang lawan langsung didapat. Hanya saja tendangan Boaz Solossa masih tipis di sisi kiri gawang Mohammed Hameed Farhan. Hingga babak pertama usai kedudukan 2-0 untuk Irak. Memasuki babak kedua, Timnas Garuda bermain cukup trengginas. Duet Boaz Solossa dan Titus Bonai

langsung merepotkan barisan Irak yang dikawal Saif Salman Hashim. Apalagi Samsul Arif begitu leluasa memberikan umpan. Meski banyak peluang, Timnas Garuda belum mampu memperkecil ketertinggalannya. Demi menambah daya tekan akhirnya pelatih Indonesia Jacksen F Tiago memasukkan Ahmad Bustomi untuk menggantikan Ahmad Jupriyanto. Masuknya pemain Mitra Kukar

ini ternyata belum mampu menaikkan daya serang. Justru Irak yang sesekali melakukan serangan balik cepat dan langsung mengancam gawang I Made Wirawan. Menjelang akhir pertandingan kedua tim terus melakukan jual beli serangan. Hanya saja hingga wasit Ravshan Iramtov meniup peluit tanda pertandingan usai dengan kedudukan tetap 2-0 untuk kemenangan Irak. (ant/dar)


Taneyan Lanjang RABU 20 NOVEMBER 2013 NO.0243 | TAHUN II

RABU

20 NOVEMBER 2013

PENDIDIKAN

BSM Kemenag Tak Bisa Dicairkan PAMEKASAN - Hingga Pertengahan bulan ini, dana program Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk sekolah yang berada di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan belum cair. Kendala pencairannya karena berkas pendataan yang diajukan salah satu sekolah masih belum rampung. Kepala Kantor Kemenag Pamekasan, Muarif Thantowi melalui Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Penmad), Juhedi mengatakan salah satu kendala belum cairnya BSM di wilayah itu, karena terjadi keterlambatan pengajuan data siswa miskin dari salah satu sekolah, padahal semestinya bantuan dari pemerintah pusat itu sudah bisa dicairkan sejak awal bulan lalu. Ia memperkirakan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 itu akan dicairkan akhir bulan ini. Sebab berkas pendataan itu sudah rampung dan dikirim ke Kemenag RI. Saat ini, jelas Jehudi, bantuan itu sudah pada tahapan pembuatan rekening siswa penerima. Ada 19.081 buah rekening yang dibuat di tiga bank penyalur, sesuai dengan tingkatannya sekolah. Untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibuat oleh Bank Tabungan Negara (BTN), untuk siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bank Jatim, dan untuk siswa Madrasah Aliyah (MA) di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Diterangkan Juhedi, BSM yang akan segera cair itu merupakan BSM yang bersumber dari APBN. Sedangkan untuk BSM yang bersumber dari APBN-P (Perubahan) diperkirakan baru akan tersalurkan pada bulan Desember mendatang. Tahun ini Kantor Kemenag Pamekasan mendapat kucuran bantuan BSM dari pemerintah pusat melalui APBN dan APBN-P. Total bantuan mencapai Rp 42 miliar. Bantuan tersebut untuk siswa di 583 madrasah di wilayah itu baik negeri maupun swasta, dengan rincian 306 MI, 190 Mts, dan 87 MA. Penerima bantuan yang melalui dana APBN 2013 sebanyak 19.081 siswa. 7.906 siswa MI, 5.262 siswa MTS, dan 5.913 MA. Nominal bantuan pertahun untuk siswa MI masingmasing sebesar Rp 360 ribu, untuk siswa masing-masing MTS Rp 550 ribu, sedangkan untuk siswa MA menerima Rp 1 juta. Sedangkan yang bersumber dari APBN-P jatah kuota penerima yang diberikan oleh Kementerian Agama RI bertambah. Untuk siswa MI sebanyak 17.030 orang. Untuk MTS sebanyak 23.160, serta 10.142 untuk siswa MA dengan nilai bantuan yang sama.(oni/muj/rah)

ori/koran madura

MENINJAU KONDISI. Tim Survei PIP Kementerian Keuangan RI saat meninjau kondisi RSUD Syamrabu bulan Agustus lalu.

DANA PINJAMAN

Dewan Tidak Mengakui MoU PIP BANGKALAN - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mengucurkan dana pinjaman sebesar 100 miliar untuk pembiayaan infrastruktur rumah sakit kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Dalam pengucuran dana fantastis tersebut, Pemkab setempat menyatakan telah mendapatkan persetujuan DPRD setempat melalui memorandum of understanding (MoU). Namun pihak legislatif tidak mengakui adanya MoU tersebut. Wakil Bupati Bangkalan, Ir. Mondir Rofii mengatakan dana pinjaman PIP dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur rumah sakit daerah. Sebab dengan dana itu, pembangunan yang diharapkan dapat segara terealisasikan. Menurutnya, jika menunggu dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) butuh waktu yang cukup lama. Apalagi pembenahan infrastruktur rumah sakit dirasa sangat mendesak. Dana yang dikucurkan PIP, kata Mondir, telah mendapatkan persetujuan dari pihak legislatif. Sebab lembaga legislatif wajib mengetahui pengucuran dana pinjaman tersebut. Sehingga dengan persetujuan itu segala prosedur yang ditetapkan telah dijalankan sebagaimana mestinya. Di tempat terpisah, salah satu anggota DPRD Bangkalan, Mahmudi membantah adanya MoU Pemkab dengan pihak legislatif terkait pengucuran dana PIP senilai Rp 100 miliar tersebut. Sebab saat rapat mengenai KUA PAS, pihak legislatif menanyakan tentang MoU itu, namun pemkab tidak dapat menunjukannya. “Sampai saat ini tidak ada MoU itu. Seharusnya itu dibuat, karena berdasarkan PP no 16 tahun 2010 tentang Tata Tertib Anggota Dewan, penjanjian itu harus atas persetujuan legislative,” ujarnya. (dn/rah)

1 9

Mattawi Divonis 20 Tahun Penjara

AMANKAN SIDANG. Pengamanan sidang putusan terdakwa pembunuhan ulama, Mattawi di Pengadilan Negeri Sampang, Selasa (19/11). Ia divonis 20 tahun penjara.

riyan hariyanto/koran madura

Penasihat Hukum Terdakwa Merasa Keberatan SAMPANG - Pengadilan Negeri (PN) Sampang menggelar sidang putusan hukum terhadap terdakwa Mattawi (62), warga Dusun Mandala, Desa Rabesan, Kecamatan Kedungdung, Selasa (19/11) pukul 10.30 WIB. Majelis hakim memvonis 20 tahun penjara oleh. Dalam sidang putusan hukum yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Jeni Nugraha Hadi, Mattawi dinilai telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHP Junto 55 ayat (1) ke-1 tentang Pembunuhan Berencana. Hakim ketua memvonis 20 tahun penjara karena sebagai otak pelaku dalam kasus pembunuhan Habib Alwi (50), warga Desa Batu Poro, Kecamatan Kedunngdung. Vonis hukuman penjara bagi terdakwa kasus pembunuhan tokoh ulama Sampang ini setara dengan tuntutan jaksa penuntut umum pasa sidang pembacaan tuntutan pada 28 Oktober 2013. Penasihat Hukum (PH) terdakwa Sabar Jonson Situmora mengaku siap mengajukan banding atas hasil putusan hukum tersebut. Hakim ketua memberikan waktu selama 1 minggu mendatang setelah disepakati juga bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Saya sebagai penasehat hukum terdakwa merasa keberatan dan tidak setuju atas putusan dari Majelis, karena tidak memenuhi rasa keadilan, apalagi dalam keterangan semua saksi beberapa waktu lalu tidak ada yang tahu dan terbukti bahwa terdakwa merupakan otak pembunuhan," ucap Jonson. Dirinya akan melakukan banding

untuk meminta keringanan hukum atas putusan tersebut. Apalagi, dalam keterangan saksi Matluki yang diketahui telah divonis seumur hidup menyatakan jika dirinya mengakui telah melakukan pembunuhan dengan Sayeri (sudah tertangkap-red), dan Samsul (DPO) terhadap korban alm Habib Alwi, bukan dengan terdakwa. "Ini kan tidak memenuhi rasa keadilan, apalagi Matluki dalam keterangannya mengakui bahwa dengan rekannya melakukan pembunuhan. Bukan dengan terdakwa Mattawi melakukan selaku otak pembunuhan. Kalau hakikat dalam hukum sebenarnya jika 1 saksi itu bukan saksi, tidak ada dukungan keterangan saksi lain kan. Maka ini saya ajukan banding karena terdakwa tidak terbukti secara sah," katanya. Berdasarkan di lapangan, dalam persidangan dengan agenda putusan hukum terdakwa Mattawi yang diketahui sudah ditahan sejak 7 Maret 2013 itu sempat ditunda selama sekitar 2 menit. Hal itu, lantaran terdakwa meminta izin untuk sekedar membuang air kecil. Tak hanya itu, sebelum terdakwa divonis 20 tahun penjara. Pembacaan semua keterangan saksi, baik dari dari

kronologis pembunuhan, hingga ditangkapnya Matluki, serta tertangkapnya terdakwa pun tak luput dibacakan saat persidangan sebagai bahan acuan bersama dalam detik - detik putusan hukum. Sementara itu, Habib Mahdi, perwakilan dari Front Pembela Islam (FPI) Jawa Timur mengaku merasa tidak puas. Karena terdakwa dinilai sebagai otak pembunuhan yang seharusnya telah dihukum seumur hidup penjara. "Ini kan sebagai otak pembunuhan jadi harusnya dihukum seumur hidup sebagaimana yang telah divonis seperti itu di Pengadilan Sidoarjo yaitu Matluki," ungkapnya. Dirinya berharap jika nantinya penuntut hukum terdakwa telah mengajukan banding, Hakim Ketua bisa lebih menghukum berat. Jika tidak, pihaknya akan melakukan audensi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) sebagai bentuk aksi permintaan keadilan. "Kalau perlu kita akan melakukan audensi kepada Mahkamah Agung (MA). Karena hal seperti ini agar memberikan pelajaran dan efek jera kepada semuanya supaya tidak ada orang seperti Mattawi. Apa lagi nantinya kalau bayak uang bisa kadi hukuman itu berkurang," paparnya. Setelah hasil putusan selesai baik dari keluarga simpatisan alm. Habib Alwi dan para keluarga terdakwa Mattawi langsung membubarkan diri tanpa adanya aksi kericuhan meski sempat memacetkan koondisi arus lalu lintas disekitar Pengadilan Negeri Sampang. (ryn/lum)

TKI ILEGAL MARAK

Disnakertrans Belum Mampu Menekan

olah data dari pemberitaan Koran Madura

SUMENEP – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep belum mampu menekan angka Tenaga Kerja Indonesia (TKI) setempat yang berangkat melalui jalur ilegal. Pihaknya masih kesulitan untuk mendeteksi TKI tersebut. Di Kota Sumekar, jumlah TKI ilegal memang cukup besar. Namun, disnakertrans belum mengetahui angkanya. Sedangkan yang legal hanya 44 TKI. Rinciannya, Hongkong sebanyak 4 orang, Arab Saudi 5 orang dan Malaysia mencapai 35 orang. Informasi yang diperoleh Koran Madura di masyarakat, warga yang

DIDIK FATLURRAHMAN

berangkat ke luar negeri menjadi TKI cukup banyak. Bahkan, diperkirakan mencapai ribuan. Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Sukirman menjelaskan, TKI Sumenep yang berangkat ke luar negeri banyak yang menggunakan visa pelancong. Mereka berangkat dengan jalur tekong bukan perusahaan resmi. ”Ada familinya yang di luar negeri, langsung ikut tanpa melalui prosedur yang berlaku,” jelasnya, Selasa (19/11). Ia menduga, warga banyak yang tidak memakai jalur resmi karena dirinya terasa aman dan mudah untuk

mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Sehingga, mereka menganggap tidak perlu untuk mendapatkan pelatihan atau yang lainnya. ”Kalau lewat kami, pasti masih ada pelatihan sesuai dengan kebutuhan diluar negeri,” ungkapnya. Pihaknya mengaku hanya bisa memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri untuk menjadi TKI yang legal. Katanya, bahkan bisa dikatakan sudah sering. ”Namun, semuanya tergantung kepada masyarakat. Kami sudah berupaya menekan, tapi mau bagaimana lagi, kalau masyarakatnya tidak bisa,” ujarnya. Sukirman mengungkapkan, biasanya pihaknya baru mengetahui ada TKI yang bekerja di luar negeri berangkat melalui jalur ilegal setelah dideportasi. Sebab, saat dipulangkan biasanya TKI mampir di disnakertrans. ”Saat berangkat kami tidak tahu, namun saat pulang malah ke kami. Kendati demikian, kami tetap melayani sesuai dengan kemamampuan APBD,” tukasnya, (edy/yat)

Anna Andriana Mahasiswi

Belajar Memberi

B

arangkali kita sudah terbiasa menerima sehingga sulit memberi. Salah satu buktinya, kadang kalau kita dimintai tolong sedikit saja, bahasa tubuh kita seolah menyiratkan ingin mendapat upah, berharap balas jasa. Sebab kita seringkali diajarkan untuk meminta, bukan memberi. Hal itu sepertinya tak berlaku bagi Anna Andriana, perempuan kelahiran 3 Maret 1993 asal Desa Pandian. Bagi Anna, panggilan akrabnya, memberi tanpa balasan jasa merupakan salah satu sikap yang mulia. Dengan begitu, kita benar-benar telah menahbiskan diri menjadi manusia seutuhnya. Sebab tujuan kita hidup salah satunya adalah memberi manfaat bagi yang lain, utamanya bagi yang membutuhkan. Kini, disela-sela ia kuliah, mahasiswi semester 3 di salah satu kampus di Sumenep tersebut, memberi les bagi anak-anak sekolah dasar. Les yang diberikan adalah semua mata pelajaran. Ia pun tanpa beban menekuni aktivitas itu walau tak digaji layaknya abdi negara. Apa yang ia lakukan hanya ingin memberi bagi yang membutuhkan. Sungguh, tak banyak dari kita yang masih muda, sudah meluangkan waktunya untuk memberi les. Tapi bagi perempuan yang juga mengisi waktunya dengan kegiatan intelektual di kampusnya, memberi adalah hal paling membahagiakan. “Saya hendak seperti Jokowi yang mampu memberikan inspriasi bagi bangsa kita secara umum, dan Jakarta secara khusus. Sehingga orang Jakarta merasa bangga punya pemmpin seperti Jokowi. Karena satu hal yang Jokowi lakukan, walaupun dia dapat digaji, tetapi dia total bekerja untuk warga Jakarta,” terangnya, saat ditanya sosok yang paling dikagumi. (sym)


10

SUMENEP

RABU 20 NOVEMBER 2013 NO. 0243 | TAHUN II

Madrasah Rata dengan Tanah Tiga Kelas Disapu Angin Puting Beliung SUMENEP – Puting beliung kembali memakan korban. Tiga Gedung MI Al-Hasanat di Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan, ambruk, Senin (18/11) sekitar pukul 4.00 dini hari. Tiga gedung madrasah ambruk setelah dihantam angin puting. Kondisinya rata dengan tanah. Madrasah swasta di bawah naungan kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep memiliki enam ruang kelas belajar (RKB). Dari enam ruang kelas, tiga di antaranya ambruk. Gedung yang ambruk akibat hantaman puting beliung itu kelas I, II dan III. Gedung itu tidak lagi bisa ditempati. Sehingga, siswa harus menempati musala dan kantor untuk menjalankan aktivitas belajar mengajar. Kejadian itu berawal,

Senin sekitar pukul 03.00 dini terjadi hujan yang cukup lebat di daerah Kecamatan Pragaan. Hujan yang turun disertai angin kencang. Tidak hanya itu, halilintar juga ikut menyambara. Selang satu jam, angin kencang masih terus menderu di sekitar daerah Aeng Panas. Akibatnya, angin dahsyat itu langsung menghajar tiga bangunan MI itu. Sehingga, tiga bangunan itu langsung rata dengan tanah. Pada peristiwa itu tidak

Ini yang ambruk rata dengan tanah merupakan lembaga swasta. Tentu saja kebingungan untuk melakukan perbaikan. Tapi, ini sudah takdir

Abdul Hak Warga

ada korban jiwa. Kala itu memang tidak ada orang sedikitpun, sebab masih dini hari. Hanya saja, akibat dari robohnya bangunan itu aktivitas kegiatan belajar mengajar

menjadi terganggu. Pantauan Koran Madura, siswa terpaksa menempati musala yang sempit dan ruangan yang selama ini difungsikan menjadi kantor. Mereka tidak lagi duduk di bangku, melainkan belajar secara lesehan. Abdul Hak, warga setempat, mengakui adanya sekolah MI yang ambruk dan rata dengan tanah. Sehingga, menyebabkan pihak lembaga kebingungan. ”Ini yang ambruk rata dengan tanah merupakan lembaga swasta. Tentu saja kebingungan untuk melakukan perbaikan. Tapi, ini sudah takdir,” katanya. Memang, sambung dia, kondisi tiga bangunan gedung itu sudah lapuk dimakan usia. Sehingga, ketika

terkena angin sedikit saja bisa menyebabkan ambruk. ”Bangunan itu memang sudah tidak layak. Memang banyak warga yang sudah was-was dengan kondisi bangunan sejak lama. Beberapa waktu lalu sempat direnovasi, namun terbatas dananya. Makanya, tetap lapuk,” ucapnya. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar pemerintah juga ikut andil dalam menyelesaikan persoalan yang sedang melanda sekolah tersebut. Sehingga perjalan KBM kembali normal. ”Kami sangat mengharap agar ada perhatian juga dari pemerintah. Sebab, masyarkat tidak mungkin memperbaiki kembali. Sehingga itu membutuhkan uluran tangan pemerintah,” tukasnya. (edy/yat)

AYO PERGI.

Seorang anak mengajak temannya pergi saat petugas melakukan fogging di lingkungan tempat tinggalnya. Fogging dilakukan untuk mencegah mewabahnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang muncul pada musim pancaroba.

Foto: Indrianto/ Antara

PERUBAHAN PERDA PILKADES

Dewan Sudah Melakukan Kajian SUMENEP - Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Pilkades Nomor 21 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pencalonanan Kepala Desa, sudah memasuki tahap kajian di Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep. Hasil kajian sementara, komisi A menilai, Perda Pilkades yang biasa dipakai memang perlu diubah, sebab sudah tidak mampu mewadahi keinganan masyarkat. Selain itu, keberadaan perda tersebut juga dinilai menghambat masyarakat yang memiliki totalititas kepemimpinan dan memiliki kompetensi untuk menjadi calon

kepala desa. Oleh sebab itu, perubahan perda itu untuk memperbaiki demokrasi desa. Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan mengatakan, Perda Nomor 21 Tahun 2006 tersebut tidak lagi menjadi senjati ampuh untuk memperbaiki demokrasi desa. Bahkan, ia menilai ompong karena tidak lagi mampu membawa iklim demokrasi di tingkat desa. ”Keinginan perubahan Perda Pilkades sebenarnya bukan hanya inisiatif kami, tetapi juga berangkat dari keingingan warga di bawah,” katanya kepada wartawan,

Selasa (19/11). Inisiatif itu juga berdasarkan hasil studi banding komisi A ke beberapa daerah. Oleh karena itu, muncul inisiatif untuk perubahan perda. “Maka dari itu, dari perubahan itu, maka proses demokrasi di tingkat desa itu benar sesuai yang diharapkan,” jelasnya. Logikanya, sambung Politisi PKB, hanya gara-gara biaya politik besar, kaderkader intelektual desa seringkali terganjal dalam proses kontestasi desa. ”Ironisnya lagi, mereka yang memiliki kapasitas in-

telektual ini malah terganjal, tetapi mereka yang tidak berkompeten tetapi memiliki uang banyak tidak terganjal. Oleh karena itu, penting perlu adanya perubahan terhadap perda 21 tahun 2006 tersebut, agar mereka yang totalitas mampu menginspirasi dan menjadi teladan di masyarakat juga bias ikut memperbaiki desa,” paparnya. Ketika ditanya soal biaya dalam aturan baru yang sudah dalam proses kajian, kata Abrory, biaya pemilihan pilkades dalam aturan baru yang hendak direncanakan

ePaper

Terbit Siang! Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Klik dan/atau unduh di sini:

http://www.koranmadura.com/category/epaper-koranmadura/

itu tidak akan pernah dibebankan lagi ke pihak calon kepala desa. Hal tersebut akan ditanggung melalui dana APBD dan APBDes. ”Namun, kami juga sudah pikirkan matang-matang, untuk mengantisipasi banyaknya calon yang muncul. Sebab tak mungkin jika dalam satu desa calonnya harus puluhan, maka kita akan memperketat persoalan persyaratan, misalnya harus punya ijazah minimal SMA. Pula, mereka sekurang-kurangnya harus didukung oleh 25 persen dari penduduk desa,” tandasnya. (sym/mk)

DARI SUMENEP

LAPANGAN KERJA TERBATAS

Masih Banyak Pengangguran SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep dinilai masih setengah hati dalam mengentaskan pengangguran. Lapangan kerja di kabupaten ujung timur Pulau Madura masih terbilang minim. Para penganggur rata-rata berada pada usia produktif. Demikian disampaikan anggota Komisi A DPRD Sumenep, Moh Readi. Menurutnya, seharusnya pemkab memberikan peluang pekerjaan bagi mereka yang mengangur. “Lapangan pekerjaan yang diberikan itu dapat melihat daerah masing-masing yang ada di Kabupaten Sumenep. Karena menurut saya, ada banyak potensi lokal yang bisa dikembangkan oleh pemerintah,” katanya, Selasa (19/11). Politisi PKS itu mencontohkan potensi bambu yang berada di Desa Torbang, Kecamatan Batuan. Di sana, potensi bambu masih belum tersentuh sama sekali oleh pemkab, padahal bisa menjadi home industri dan mampu memberikan nilai ekonomi terhadap masyarakat. “Sejatinya ada banyak potensi lokal lain yang bisa dikembangkan oleh para pemuda agar bisa bernilai ekonomi,” jelasnya. Oleh karenanya, tidak heran jika para pemuda lebih asyik balap liar karena mereka tidak punya aktivitas lain. “Bagi saya, tak heran jika balap liar di Kabupaten Sumenep terus berkeliaran dan sulit dicegah. Faktornya, mereka tidak punya pekerjaan lain, sehingga hal itu menjadi pelampiasan,” tambahnya. Dijelaskan, kini ada banyak orangtua dan masyarakat sudah mulai resah, khawatir anaknya terjerumus pada hal yang tidak diinginkan. “Para orangtua sudah mulai khawatir, karena setelah keluar sekolah, baik SMA atau sesudah kuliah, anaknya masih bingung mau berbuat apa. Sehingga nantinya, balap liar adalah pilihanya,” ujarnya. (sym/mk).

MUSIM PANCAROBA

DBD Mengintai Kita SUMENEP – Memasuki musim pancaroba, sejumlah warga terindikasi menderita penyakit Demam Berdarah Dengue. DBD perlu diwaspadai karena penyakit itu mudah sekali menyebar, terutama terhadap anak kecil. Zainullah, warga Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, mengaku selalu khawatir ketika memasuki musim penghujan, karena penyakit DBD mudah sekali tersebar. ”Kalau memasuki musim hujan seperti ini, kami selalu merasa gelisah, karena biasanya penyakit DBD mudah menyerang warga,” katanya, Selasa (19/11). Hal senada dikatakan Hasimah, warga Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding. Pada musim penghujan, katanya, anak-anak lebih mudah terserang penyakit. ”Penyakit DBD itu memang selalu mengintai anak kecil. Karena tingkat ketahanan tubuhnya tidak stabil seperti orang dewasa,” terangnya. Ia menerangkan, di sekitar rumahnya banyak warga yang terindikasi menderita penyakit DBD. ”Kalau anak yang sakit panas memang sudah banyak di sini. Namun, karena di sini banyak yang menggunakan obat tradisional, maka tidak sampai (perlu) ditangnai dokter,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Anugerah Rizka Rahadi mengatakan, penyakit DBD memang seakan menjadi penyakit tahunan yang sering kali menyerang warga dikala musim penghujan tiba. ”Kalau penyakit DBD itu memang sudah pasti setiap musim hujan pasti ada. Karena penyebaran penyakit itu melalui nyamuk. Sementara nyamuk itu banyak berkembang dikala musim penghujan,” ujarnya. Pihaknya mengimbau masyarakat tidak merasa resah. Sebab, dinas kesehatan telah melakukan upayaupaya pencegahan, seperti melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan obatobatan melalui puskesmas yang ada di setiap kecamatan. ”Olah sebab itu, warga tidak perlu khawatir, karena di puskesmas terdekat sudah kami berikan obat-obatan,” terangnya. (edy/mk)


SUMENEP

11

RABU 20 NOVEMBER 2013 NO. 0243 | TAHUN II

Prakiraan Cuaca

Pulau Madura Rabu 20 November 2013 SUMENEP

PAMEKASAN Hujan Lebat

Hujan Ringan Suhu Kelembaban

Suhu Kelembaban

: 25°c - 32°c : 68% - 92%

BANGKALAN

SAMPANG

Hujan Lebat

Hujan Lebat Suhu Kelembaban

: 25°c - 32°c : 67% - 96%

: 24°c - 31°c : 71% - 97%

Suhu Kelembaban

: 24°c - 31°c : 69% - 98%

USAI RESES

Gedung Dewan Masih Sepi

Dua Toko Ludes Terbakar Diduga Akibat Pertemuan Arus Pendek Listrik SUMENEP - Diduga akibat arus pendek listrik, dua toko besar di Pasar Candi, Kecamatan Dungkek, ludes terbakar, Selasa (19/11) sekitar pukul 14.00. Dua toko tersebut adalah milik Sunardi dan H. Alwi. Menurut saksi mata, kebakaran itu bermula saat pemilik toko sudah pulang semua. Sesaat setelah pasar sepi, ada petugas kebersihan di pasar tersebut melihat percikan api dari bagian arah utara toko Sunardi. Ia pun teriak minta tolong ketika si jago merah kian membesar. Karena semua pemilik dan penjual toko sudah singgah semua dari pasar, teriakan petugas kebersihan hanya di respon oleh sebagian masyarakat. Akhirnya, empat orang yang masih ada di Pasar

Candi datang. “Awalnya hanya empat orang, Mas yang mencoba memadamkan api, sebab pemilik toko dan para pedagang sudah pulang semua. Baru orang berdatangan ketika api terus menjalar dan kian membesar, kami memang sempat memadamkan lewat gotong royong warga, tetapi tak mampu memadamkan, karena api sudah terlalu besar,” ucap Amir Mahmudi, salah satu saksi mata. Amir menduga kejadian itu murni disebabkan arus

pendek listrik di sebelah utara toko Sunardi. Kata Amir, kondisi kabel listrik di sebelah toko tersebut memang bermasalah. “Iya, kemungkinan arus pendek listrik yang mengakibatkan kebakaran, sebab selain itu tak ada orang yang menyalakan api atau kompor gas,” jelasnya. Menurut keterangan warga yang dihimpun Koran Madura dari beberapa warga, toko itu merupakan salah satu toko terbesar di Pasar Candi. Sebab toko tersebut menyediakan segala macam konveksi, seperti baju, kaos, celana, kain, dan segala macam konveksi yang lain. “Kerugiannya mungkin ratus juta lebih, bahkan bisa mencapai Rp 200 juta. Sebab, dua toko tersebut terbesar di sini, apalagi toko milik Sunar-

di, lebih besar dari H. Alwi,” jelasnya. Arus Pendek Hasil evakuasi pihak kepolisian di tempat kejadian, api disebabkan oleh arus pendek listrik dari bagian utara toko. Kemudian kian membesar ketika sebagian warga tidak mampu memadamkan. “Awalnya hanya toko milik Sunardi, namun merembet pada tokonya H. Alwi yang berdekatan dengan toko Sunardi, yang H. Alwi barangnya dapat diselamatkan, hanya milik Sunardi yang tidak bisa diselamatkan,” kata Kapolsek Kecamatan Dungkek AKP Edy Heriyanto. Edy mejelaskan bahwa ada satu toko milik Said yang terpaksa di rusak oleh warga untuk memutuskan aliran

api, khawatir juga akan melahapnya. “Jadi, hanya dua toko yang ludes terbakar, yakin toko milik Sunardi dan H. Alwi, semuanya adalah toko konveksi,” terangnya. Ketika ditanya tentang kerugian dari peristiwa kebakaran itu, menurut Edy, dari hasil keterangan pemilik dan warga adalah kurang lebih Rp 100 juta. “Kerugian dari peristiwa kebakaran ini ditaksir Rp 100 juta. Terutama toko milik Sunardi, selain segala macam konveksi, juga ada sisa uang dari hasil penjualan Rp 20 juta juga ikut terbakar,” ujarnya. Namun, pihak kepolisian masih hendak melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa kebakaran yang telah menghanguskan dua toko terbesar di Pasar Candi. (sym/mk)

SUMENEP - Meski masa reses (serap aspirasi) anggota DPRD Sumenep sudah usai, namun kantor DPRD setempat masih terlihat sepi. Di sejumlah ruang komisi dan fraksi, anggota dewan yang masuk kantor sedikit. Belum diketahui alasan tidak masuknya anggota legislatif. Pantauan Koran Madura di gedung DPRD Jalan Trunojoyo, Selasa (19/11) hingga pukul 12.00, masing-masing ruang komisi hanya ada satu sampai dua anggota dewan yang masuk. Ketua DPRD Imam Hasyim juga terlihat tidak hadir. Jumlah anggota DPRD 50 orang. Ketua Fraksi Golkar Endang Sri Rahayu mengatakan, kantor dewan banyak kosong karena masih masuk dalam masa reses. Terkait dengan anggota fraksi lain yang banyak tidak masuk, pihaknya enggan berkomentar. ”Kalau Fraksi Golkar tetap stand by di ruangan. Sibuk menyusun laporan reses, hasil serap aspirasi dari masyarakat,” katanya. Anggota badan kehormatan ini mengungkapkan, sekarang deadline terakhir penyusunan laporan hasil reses dewan. Biasanya anggota dewan sibuk untuk rapat menyusun agenda serap aspirasi tersebut. “Tapi soal jam kerja dewan biasanya jam 09.00 sudah ngantor. Kami kira anggota dewan rajin masuk,” ujarnya. Sekretaris DPRD Sumenep Mulki menjelaskan, ruang anggota dewan banyak kosong, karena sedang sibuk menyusun hasil reses. “Coba cek ke ruangan fraksi masing-masing. Mereka bisa jadi sedang menggarap hasil laporan reses di ruang fraksinya untuk dirapatkan di Paripurna,” jelas Mulki. (edo/yat)

PEMILIHAN UMUM

22.323 NIK Masih Misterius

SUMENEP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep masih kesulitan untuk menelusuri ribuan warga yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Sampai detik ini masih ada 22.323 warga belum ditemukan NIKnya. KPU kesulitan menemukan NIK itu karena tidak berdomisili di Kota Semakar alias memiliki NIK ganda. Kendati demikian, angka itu dipastikan sudah menyusut dari sebelumnya.

Sebelumnya, NIK pemilih yang invalid itu sebanyak 38.555, namun KPU sudah menemukan NIK sebanyak 16.232. Dengan begitu, NIK yang masih invalid sampai detik ini sebanyak 22.323. Itu tersebar di 27 kecamatan yang ada di kabupaten ujung timur Pulau Madura. Komisioner KPU Sumenep, Ali Fikri, menjelaskan, NIK yang belum ditemukan memang masih cukup banyak. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya sudah mengala-

mi penurunan. ”Kami masih terus melakukan penelusuran soal NIK itu. Memang, agak sulit untuk mendeteksi NIK, apalagi pada orang yang tidak ada di daerah,” katanya. Salah satu cara, sambung dia, panitia pemungutan suara (PPS), telah berupaya menelusuri NIK invalid dengan cara door to door, dari satu rumah ke rumah yang lain. “Secara faktual, orang tersebut ada dan sudah menjadi warga setempat, tapi dia tidak punya NIK. Dan kasus

semacam ini ditemui hampir di setiap desa,” ujarnya. Selain itu, lanjut Fikri, ada pemilih yang tingkat pergerakannya sangat tinggi, sehingga sulit untuk terdeteksi. Apalagi mereka tidak punya kesadaran untuk melaporkan kedatangan dan kepindahannya pada aparat desa setempat. “Jadi berdasarkan laporan di bawah, kalau pemilih yang kerap berpindah tempat tinggal ini ditemukan sudah tidak berdomisili lagi di Sumenep, maka data mereka langsung dihapus,” terangnya. Lebih lanjut Fikri mengungkapkan, ada juga pemilih yang ditemukan tercatat di dua tempat, yakni di tempat asal, tetapi secara faktual menetap di tempat baru, tanpa ada pelaporan sesuai administrasi kependudukan. “Ini yang kerap menjadi problem kami di lapangan. Makanya, NIK tidak ditemukan,” tuturnya. apabila beberapa langkah yang dilakukan PPS tersebut tidak membuahkan hasil, lanjut Fikri, maka pihaknya meminta bantuan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disduk capil). Petugas redes di masin-masing desa pelacakan melalui data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). “Langkah ini sangat membantu. Cukup banyak NIK invalid yang akhirnya bisa ditemukan, setelah dilacak melalui data SIAK,”

JUMLAH DPT

PILEG 2014

KABUPATEN SUMENEP Laki-Laki

426.931

SEPI: Sejumlah ruang fraksi dewan perwakilan rakyat daerah tampak kosong di bagian lantai II Gedung DPRD Sumenep

Perempuan

477.261 Total

904.192 *) Diplenokan 1 November 2013. ungkapnya. Fikri menambahkan, setelah NIK invlid itu bisa ditemukan, maka NIK tersebut akan dientry ke server Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih). Apabila pemilih tersebut terdeteksi tercatat di dua tempat, maka salah satunya harus dihapus. “Kami akan kembali turun ke bawah untuk melakukan penghapusan data pemilih yang ditemukan ganda,” ucapnya. Sesuai data di KPU Sumenep, jumlah DPT Pileg 2014 yang telah diplenokan pada 1 November 2013 lalu sebanyak 904.192 pemilih. Terdiri dari 426.931 pemilih laki-laki dan 477.261 pemilih perempuan. (sym/yat)

LOWONGAN KERJA Grup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper) 2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER & PERAWAT LANSIA 3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN KETENTUAN

• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN • TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X • Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!) • Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3) Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116

Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

KONTAK LANGGANAN (0328) 6770024

081931012753 (Manajer Pemasaran)


12

PAMEKASAN

RABU 20 NOVEMBER 2013 NO.0243| TAHUN II

JARINGAN MAT SELOR

Pelaku Curwan di Kertagena Dajah Ditangkap

SKK Migas Mempresentasikan Rencana Penggaraman Sumber Getar di Pamekasan

Tanah Madura Ditanami Low Explosive 422 Sumber Getar Belum Diledakkan PAMEKASAN - Sebanyak 422 titik sumber getar yang ditanam dalam tanah berbahan peledak rendah (Low Explosive) belum dijinakkan. Sumber getar itu ditanam saat uji seismik 2009 lalu dengan kedalaman sekitar 20-23 meter. Sumber getar itu sengaja tidak diledakkan karena pertimbangan teknis. Data ini diketahui saat SKK Migas melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan penggaraman pada lubang sumber getar, yang dilaksanakan aula Lantai II Pemkab Pamekasan pada Selasa (19/11) kemarin. Kini, 422 sumber getar yang tersebar di 19 desa di empat Kecamatan itu akan dijinakkan dengan melakukan kegiatan penggaraman agar rangkaian pemicu getaran yang ditanam itu tidak ber-

fungsi. Proses penggaraman sumber getar itu dijadwalkan pada Desember mendatang diawali dengan mengidentifikasi kembali posisi lubang sumber getar menggunakan detektor logam untuk mendeteksi kabel pemicu yang tertanam di lubang bor. Setelah posisi lubang terdeteksi, akan dilakukan pengeboran ulang (redrill) dengan kedalaman hingga 2

meter diatas bahan peledak yang ditanam di dalam lubang. Selanjutnya, semua kabel pemicu yang ditanam di dalam tanah akan dicabut satu persatu. Setelah pencabutan selesai, pekerjaan selanjutnya yaitu mensirkulasikan air bercambur garam ke dalam lubang bor, untuk menjinakkan bahan peledak yang masih tersimpan dalam tanah. Kabag Adminitrasi Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Pamekasan Djumhari Gani mengatakan kegiatan penggaraman sumber getar ini dipastikan akan berdampak pada lahan pertanian masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, pelaksana kegiatan sudah menyiapkan kompensasi terhadap tana-

man yang terkena dampak sesuai peraturan Bupati (Perbub) yang berlaku. Dia menjelaskan pelaksanaan kegiatan ini masih perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan pemahaman yang salah terhadap kegiatan itu. Sosialisasi ini direncanakan akan dilakukan ke masing-masing desa yang sebelumnya sudah dilakukan uji seismik. “Kompensasi terhadap tanaman masyarakat yang terkena dampak pasti ada. Makanya nanti akan disampaikan langsung kepada masyarakat. Yang jelas besarannya sudah diatur dalam Perbub,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Pamekasan Alwi Beik

meminta, agar sosialisasi ke tingkat desa nanti, dilakukan oleh SKK Migas. Sebab jika pemkab yang melakukan sosialisasi dipastikan menemui kendala kaitannya dengan hal-hal yang bersifat teknis. “Harapan saya sosialisasi kepada masyarakat dilakukan oleh SKK Migas. Karena kalau kami yang melakukan nanti akan kesulitan untuk menjelaskan hal-hal teknis kaitannya dengan kegiatan penggaraman ini,” katanya. Sumber getar yang belum diledakkan pada survei seismik Blok Madura pada 2009 lalu mencapai 4. 453 titik seMadura. Bangkalan 68 titik, Sampang 3. 892 titik, Pamekasan 422 titik dan di Sumenep sebanyak 71 titik. (uzi/ muj/rah)

SEREMONIAL

PAMEKASAN - Kepolisian Sektor (Polsek) Kadur, Pamekasan, menangkap seorang tersangka pelaku pencurian hewan (curwan) di Desa Kertagena Dajah, Kecamatan Kadur, Pamekasan. Tersangka yang bernama Muhammad, 40, warga Desa Larangan Pereng, Kecamatan Pragaan Sumenep, berhasil ditangkap di rumahnya, pada Senin (18/11). Kapolsek Kadur Ajun Komisaris Syakrani mengatakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan setelah kepolisian setempat melakukan penyelidikan selama beberapa hari, setelah menerima laporan pencurian hewan dari Umam, warga Desa Kertagena Dajah, Sabtu, (16/11) lalu. Meski sebenarnya kejadian pencurian itu sudah terjadi sekitar sebulan lalu, namun baru dilaporkan ke Mapolsek setempat. Menurut Kapolsek, dari penyelidikan yang dilakukan, pelaku pencurian di desa itu mencapai 5 orang. Namun baru seorang tersangka Muhammad yang berhasil ditangkap. Pada saat penangkapan, polisi hendak menangkap dua tersangka, namun satu tersangka berinisial MJ berhasil melarikan diri dan meninggalkan satu unit motor matic yang dikendarainya di tengah jalan. Motor itu kini disita polisi sebagai barang bukti. Tersangka MJ, saat ini masih dalam pengejaran polisi. Ditargetkan, tersangka itu bisa ditangkap dalam seminggu ini. Polisi menerima informasi, bahwa MJ akan menyerahkan diri ke kepolisian. Namun informasi itu tidak akan mengendorkan upaya aparat untuk memburu yang bersangkutan. Jika informasi itu benar, kepolisian meminta agar MJ segera menyerahkan diri. “Kami dapat informasi MJ ini akan menyerahkan

diri setelah gagal ditangkap kemarin. Tapi kami aparat kepolisian akan terus melakukan pengejaran, karena khawatir informasi ini disebar untuk mengelabui petugas,” katanya. Pemburuan juga akan dilakukan terhadap 3 tersangka lainnya yang identitas ketiganya sudah dikantongi petugas. Dari hasil penyelidikan sementara, ketiga pelaku ini merupakan jaringan Rafii alias Mat Selor yang kini ditahan di Mapolres Pamekasan dalam kasus pencurian hewan di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur Pamekasan. Jaringan Mat Selor, biasa melakukan pencurian hewan yang segan-segan melempari bondet pada pemilik hewan. Sedangkan Muhammad saat ini diamankan di Mapolsek Kadur untuk penyidikan lebih lanjut. Tersangka akan dijerat pasal pasal 363 KUHP tentang pencurian hewan dengan ancaman hukuman penjara diatas lima tahun penjara. Kapolsek menjelaskan dalam pengembangan kasus curwan di Desa Kertagena Tengah, yang terjadi pada pertengahan Oktober lalu belum membuahkan hasil. Satu-satu tersangka yang berhasil ditangkap hanya Rafii alias Mat Selor. Selor masih bungkam dan tidak menyebutkan keterlibatan pihak lain dalam aksi pencurian sapi milik Armuji di Dusun KonKonon yang sempat diwarnai pelemparan bondet. Namun dari penangkapan tersangka pelaku curwan di Desa Kertagena Dajah ini, diharapkan bisa memberi jalan terang pada keterlibatan pelaku lain pada pencurian yang dilakukan Mat Selor. Sebab, tanpa sengaja, beberapa pelaku curwan di Desa Kertagena Dajah masih termasuk jaringan Mat Selor. (uzi/muj/rah)

Pameran Pembangunan Hari Jadi Pamekasan Dipadati Pengunjung

PAMEKASAN - Pembukaan Pameran Pembangunan dalam rangka hari jadi Pamekasan ke-483 di Kawasan Monomen Arek Lancor Pamekasan, Selasa (19/11) berlangsung meriah. Penempa-

tan lokasi di Pusat Kota yang memiliki kaitan sejarah dengan perjuangan masyarakat Pamekasan mampu menarik ribuan pengunjung. Pameran pembangunan ini semakin meriah dengan tampilan

hiburan seni tari yang menggambarkan prosesi perjalanan Pamekasan dan penobatan Ronggo Sukowati sampai sekarang. Pameran bertema Pamekasan Tempo Dulu yang dibuka Bupati Pamekasan Ach. Syafii, diikuti sebanyak 97 stan terdiri dari 47 SKPD dan 50 peserta dari UKM yang berpartisipasi memeriahkan pameran. Desain stan penjualan dibuat seperti Pamekasan Tempo Dulu, untuk mengenang sejarah Pamekasan. Sederhana tetapi diharapkan bisa menimbulkan suasana kebatinan kaitannya dengan sejarah Pamekasan. Desain ini dimaksudkan semangat nenek moyang bisa tertular pada generasi penerus Pamekasan. Para undangan me-

makai pakaian Sakera Khas Madura. Yang dipamerkan potensi daerah, stan dibuat seperti Pamekasan tempo dulu. Mengenang sejarah, bagaimana merasakan tidak wah, tapi sederhana meski tetap bisa menimbulkan suasana kebatinan, kaitannya dengan sejarah Pamekasan. Bupati Pamekasan Ach. Syafii menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung pelaksanaan pameran pembangunan itu. Menurut Bupati, Pamekasan memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Potensi daerah ini perlu dipromosikan salah satunya melalui pameran pembangunan. Se-

lain berdampak ekonomis, pameran pembangunan ini juga diharapkan bisa memiliki dampak sosial, karena memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Lebih dari itu, masyarakat Pamekasan juga diharapkan bisa mengenang sejarah perjuangan Raja Ronggosukowati melalui pameran benda-benda peninggalan jaman dulu. Dalam pembukaan pameran pembangunan itu juga dilakukan peluncuran buka berjudul Kemilau Bukit Batu Ampar karya KH. Jakfar Shodiq Fauzi. Penulisan buku ini digagas oleh Raden Mas Celleng Institute (RMC), yang dimotori R.P.A Wazirul Jihad, selaku direktur eksekutif. (uzi/rah)

Kepolisian Sektor (Polsek) Kadur, Pamekasan, menangkap seorang tersangka pelaku pencurian hewan (curwan) di Desa Kertagena Dajah, Kecamatan Kadur, Pamekasan.

DAPATKAN INFORMASI SEBELUM BERINVESTASI KAMI SIAP MELAYANI ANDA! HUBUNGI KAMI DI KANTOR

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU JALAN JOKOTOLE NO. 143 KABUPATEN PAMEKASAN

DIPERSEMBAHKAN OLEH : KPPT KABUPATEN PAMEKASAN


PAMEKASAN

13

RABU 20 NOVEMBER 2013 NO.0243| TAHUN II

PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM

Pemerintah-DPRD Diminta Menyusun Perda Gerbang Salam Aktivis Aliansi Insan Muda Pamekasan (AIMP) menggelar unjuk rasa di depan gudang Bulog, Pamekasan, Jatim. Mereka menuntut Bulog untuk melakukan distribusi beras untuk keluarga miskin (raskin) secara tepat dan menghentikan pembuatan data fiktif serta transparansi pendistribusiannya.

Kejaksaan Berjanji Akan Tindak Lanjuti Laporan LPI Dugaan Penyelewengan Raskin Terjadi di 180 Desa PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan bernjanji menyeriusi penanganan kasus dugaan penyelewengan raskin di wilayahnya yang dilaporkan Laskar Pembela Islam (LPI) Pamekasan. Laporan LPI itu berisi dugaan penyelewengan bantuan beras itu yang diduga terjadi hampir di seluruh desa di Kabupaten Pamekasan. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari, Samiadji Zakariya mengatakan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan penanganan yang serius. Hanya saja Kejaksaan tidak bisa menangani kasus itu secara cepat, karena jumlah kasus yang dilaporkan cukup banyak. “Selain jumlahnya yang sangat banyak, kami juga harus mengkajinya secara mendalam dan mengumpulkan bukti-bukti penguat,” katanya.

Kejaksaan sudah mulai menyelidiki kasus itu di beberapa desa, namun lembaga itu tidak ingin gegabah menaikkan status penanganan itu ke tingkat penyidikan dan menetapkan tersangkanya. “Kami, sementara ini, masih fokus menelusuri kasus raskin di Kelompang Timur. Sementara untuk desa-desa lainnya tetap akan kami selidiki pula, namun secara bertahap agar penanganannya lebih fokus,” kata Samiadji Zakariya.

Sebelumnya, LPI melaporkan dugaan penyelewengan raskin di 180 desa di Pamekasan ke Kejaksaan Negeri setempat. Laskar itu juga meminta agar penanganan kasus itu dilakukan secara serius dan tanpa pilih kasih. LPI menduga ada keterlibatan oknum pimpinan dan karyawan Bulog dalam kasus itu. Indikasi keterlibatan itu, karena kasus tersebut berlangsung cukup lama dan hampir merata. Juru Bicara LPI, Junaidi mengatakan dalam rentang waktu yang demikian lama dan banyaknya jumlah kasus, sangat tidak mungkin jika pimpinan Bulog tidak mengetahui kasus tersebut. “Dugaan keterlibatan orang dalam Bulog, karena mereka membiarkan kasus ini terjadi dan tidak mengambil

langkah apapun sebagai salah satu lembaga milik negara yang ikut bertanggungjawab dalam program ini,” katanya. Oknum tersebut memanfaatkan rekanan dengan meminta stempel dan tanda tangan seakan sudah melakukan pengadaan beras, namun pada dasarnya pengadaan itu belum dilakukan. Selain itu, beras raskin yang seharusnya disalurkan ke warga penerima, hanya berhenti di kepala desa dan oleh kepala desa dijual lagi ke gudang Bulog sebagai bagian dari program pengadaan beras. Akibatnya, kualitas beras yang disalurkan dalam program raskin tidak layak konsumsi, karena bukan beras baru. Karenanya ia meminta agar kepala Sub Divre melakukan evaluasi terhadap lemba-

ga yang dipimpinnya sehingga kasus serupa tidak akan terjadi. Sementara itu, dalam kasus pendistribusian beras raskin yang tidak layak, beberapa waktu lalu, kata Junaidi, LPI mensinyalir ada kerjasama antara karyawan di gudang Bulog dengan rekanan yang menjadi mitra dalam pengadaan beras. Dalam satu kesempatan bertemu perwakilan LPI Kepala Sub Divre Bulog Madura, Suharyono berjanji akan menindaklanjuti semua laporan tersebut dan akan meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan dan pendistribusian raskin di Pamekasan. Ia menyatakan akan mengevaluasi karyawannya dan menindak mereka yang terbukti terlibat dalam penggelapan raskin. (awa/muj/rah)

PAMEKASAN - Pegiat seni dan budaya Pamekasan meminta pemerintah dan DPRD setempat menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Penerapan Ikon Gerbang Salam. Peraturan itu bisa dijadikan patokan pelaksanaan kegiatan kesenian dan kebudayaan yang sementara ini masih terdapat perbedaan pandangan di masyarakat. Salah seorang pegiat, Mohammad Zaini dalam sarasehan bertema “Mempertegas Jenis Kelamin Seni Pamekasan” menyatakan sudah selayaknya Pamekasan memiliki Perda Gerbang Salam, sehingga memiliki landasan hukum yang jelas dalam menyikapi kegiatan kesenian dan kebudayaan. Selama ini, kata Zaini, Gerbang Salam hanya berupa jargon Kabupaten Pamekasan yang masih bersifat teori dan wacana tanpa ada payung hukum yang melandasi. Sehingga terjadi perbedaan pandangan tentang hal tersebut, yang berujung pada munculnya perbedaan sikap. Menurut Zaini, Perda Gerbang Salam diharapkan bisa menjadi landasan penyusunan setiap Peraturan Daerah terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang berwujud seni dan kebudayaan, seperti Perda tentang Hiburan, Perda tentang Larangan Minuman Keras dan Perda tentang Larangan Kegiatan Prostitusi. Jika Perda Gerbang Salam disahkan, bisa dijadikan acuan untuk proses seleksi kegiatan seni dan kebudayaan yang layak untuk dikembangkan di Pamekasan. Sehingga kesenian dan kebudayaan di wilayah itu memiliki karakter dan ciri yang khas. “Dengan perda itu, akan ada acuan kegiatan seni yang boleh dipentaskan maupun tidak. Sehingga tidak ada lagi alasan pelarangan kegiatan dengan

menjadikan gerbang salam sebagai alasan,” katanya. Sebelumnya, di Pamekasan terjadi pembatalan beberapa kegiatan dengan alasan tidak sesuai dengan jargon Kota Gerbang Salam. Diantara kesenian yang dibatalkan itu, adalah pergelaran Party Night dan pementasan salah satu kelompok band ternama. Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris menyatakan Gerbang Salam tidak bisa dijadikan alasan untuk melarang pementasan itu, karena ikon tersebut bukan merupakan aturan. Untuk itu, ia meminta Bupati setempat, Achmad Syafii mengkaji ulang ikon tersebut dan merumuskannya sebagai sebuah aturan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan tafsir atau pemahaman yang dikhawatirkan nantinya berdampak terhadap gagalnya pembangunan. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan akan menggagas Peraturan Daerah (Perda) Hiburan Bernuansa Islami, sesuai dengan program Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam). “Sebab sejauh ini, Pamekasan belum memiliki perda yang mengatur tentang pementasan hiburan yang senafas dengan program Gerbang Salam,” katanya di Pamekasan, Selasa. Ia menjelaskan untuk membuat rancangan perda itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam dan melibatkan semua pihak. Seperti kalangan seniman, akademisi, mahasiswa, ulama, dan perwakilan ormas Islam yang ada di Pamekasan. Bupati menginginkan semua bentuk hiburan yang akan dipentaskan di Kabupaten Pamekasan harus senafas dengan program pokok pemkab Pamekasan yang telah dicanangkan melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) itu.(awa/muj/rah)

PERTANIAN

Pemkab Berencana Mengajukan Penambahan Kuota Pupuk PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan berencana mengajukan penambahan kuota pupuk untuk wilayah itu. Pengajuan penambahan itu karena ada tanaman jenis baru yang ditanam petani, yaitu tanaman tebu. Sekretaris Komisi Pengawasan Pupuk dan Pastisida (KP3) Pemkab Pamekasan, Achmad Djumhari Gani mengatakan untuk antisipasi kelangkaan pupuk setelah adanya pengurangan kuota pupuk oleh pemerintah pihaknya akan mengajukan penambahan kuota pupuk di wilayahnya. Sebab kebutuhan pupuk di wilayah itu bertambah setelah ada petani yang beralih menanam tebu. Namun hingga saat ini kebutuhan pupuk untuk tanaman tersebut belum dapat diperkirakan. Pihaknya masih men-

unggu laporan dari kelompok tani tebu melalui Dinas Kehutanan dan Pekebunan (Dishutbun) setempat, berkaitan dengan luas lahan yang akan ditanami pada tahun depan serta jumlah pupuk yang dibutuhkan. Gani memastikan pengurangan kuota pupuk bersubsidi di wilayah itu tidak akan menimbulkan kelangkaan, karena disesuaikan dengan ketersediaan sisa pupuk tahun ini yang belum banyak terserap. Pupuk bersubsidi yang tidak terserap itu, saat ini ada di sejumlah gudang penyimpanan milik distributor pupuk antara lain enam distributor dan 176 kios. Sekedar mengingatkan Pemerintah mulai melakukan pengurangan pupuk bersubsidi jatah alokasi tahun depan. Pupuk bersubsidi yang mengurangi pengurangan jatah itu antara

lain jenis Urea, SP-36, ZA, dan NPK. Data di Komisi Pengawasan Pupuk dan Pastisida (KP3) Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyebutkan tahun ini alokasi pupuk Urea sebanyak 21.542 ton, sedang tahun mendatang hanya dijatah 17.942 ton atau berkurang 3.600 ton. Kuota pupuk SP-36 tahun ini sebanyak 5.419 ton dikurangi 2.119 ton menjadi 3.300 ton. Pupuk ZA dari 6,120 ton pada tahun ini berkurang 5.000 ton menjadi 1.120 ton pada tahun depan. Sedang jenis NPK dikurangi 402 ton dari 3,302 ton di tahun ini, menjadi 2.900 ton pada tahun depan. Sementara alokasi untuk pupuk organik, justru mengalami penambahan hingga 81 ton dari sebelumnya 1.919 ton menjadi 2.000 ton.(oni/ muj/rah)

Petani menanam padi saat mendung menggelayut di atas lahan sawah di Indramayu, Jawa Barat. Petani di wilayah pertanian tadah hujan tersebut baru memulai penanaman padi seiring dengan mulai turunnya hujan.


14

SAMPANG

RABU 20 NOVEMBER 2013 NO. 0243 | TAHUN II

RATA. Dua buah gudang roboh di Dusun Beji’ Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Kota Sampang akibat diterjang angin puting beliung.

Dua Gudang Diterjang Puting Beliung Kerugian Ditaksir Mencapai Rp 35 Juta SAMPANG - Akibat hujan deras disertai angin kencang, dua bangunan gudang milik H Sidik (48) warga Dusun Bejik, Desa Kramat, Kelurahan Karang Dalem, Kec/Kota Sampang, roboh porak-poranda hingga tak tersisa setelah diterjang angin puting beliung, Selasa (19/11).

Tak ada korban jiwa dalam peritiwa itu. Namun kerugian materil mencapai Rp 35 juta. Sebab, dua gudang berukuran 40x8 meter itu beberapa barang produksi gudang pupuk organik dan gudang ternak ayam seperti mesin coper,

argo, dan alat produksi lainnya ikut tertimpa reruntuhan bangunan gudang. Kejadian berawal, Senin (18/11) sekitar pukul 15.00 Wib, ketika itu hujan deras disertai angin kencang dari arah timur yang melanda di

KEMACETAN

wilayah gudang tersebut. Kebetulan, ada 15 orang para pekerja pupuk organik sedang melangsungkan aktivitasnya mengolah bahan pupuk organik dari hasil kotoran ternak ayam. Abdul Jalil (50), warga Du-

sun Beji', Desa Kramat, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Kota Sampang mengatakan, bunyi gemuruh gulungan puting beliung sebelum melanda usaha milik kakaknya itu terdengar oleh para pekerjanya. Karena tidak ingin menjadi

KORUPSI PESANGON

Kejari Tetap Usut Korupsi Mantan Anggota DPRD

Imbas Sidang Putusan Pembunuhan

Sampang - Kejaksanaan Negeri (Kejari) Sampang menyatakan akan tetap mengusut kasus dugaan korupsi uang pesangon pada mantan anggota DPRD setempat periode 1999-2004, meski mereka telah mengembalikan uang yang diterimanya.

MACET. Jalan Raya Jaksa Agung sampai Jalan Wahid Hasyim mengalami kemacetan panjang, Selasa (19/11). Hal ini dikarenakan sebelah ruas jalan dipadati massa pendukung Habib Alwi dan pendukung Mattawi. SAMPANG - Menghadapi sidang putusan terdakwa Mattawi, Jalan Raya Jaksa Agung sampai Jalan Wahid Hasyim mengalami kemacetan panjang, Selasa (19/11). Sebelah ruas jalan dipadati massa pendukung Habib Alwi dan pendukung Mattawi, sehingga kendaraan hanya melewati satu jalur. Pantauan Koran Madura, kemacetan terjadi saat di depan pengadilan negeri sampai kejaksaan dipadati oleh massa pendukung dari Habib Alwi. Sedangkan di sebelah barat pengadilan dipadati oleh pendukung Mat-

tawi. Sehingga, ruas jalan yang digunakan hanya satu jalur. Kendaraan yang lewat secara bergantian menyebabkan antrean yang sangat panjan, lebih kurang sampai satu kilometer, sekalipun aparat kepolisian sudah melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Rohim (40), sopir kontainer yang melintasi jalan tersebut, mengatakan, dirinya terpaksa antre dengan waktu yang cukup lama. Pengguna jalan merasa terganggu karena tidak bia-

sanya terjadi kemacetan, bahkan sebelumnya dia mengira kalau kecelakaan tersebut dikira ada kejadian kecelakaan. “Sudah agak lama kami yang mengantre, kurang lebih setengah jam dan ini mengganggu perjalanan kami, karena juga mempunyai tugas dari perusahaan untuk mengirim barang. Sebelumnya, saya mengira ada kecelakaan ketika di depan terjadi antrean dan karena lama kami lihat sepertinya ada demo,” ujarnya kepada Koran Madura. Hal senada juga diungka-

pkan oleh pengendara roda dua Bahrul (27). Ia merasa kaget ketika terjadi antrean yang sangat panjang, apalagi banyak aparat kepolisian yang berjaga-jaga. Namun, meskipun terjadi antrean yang sangat panjang untuk kendaraan roda dua masih bisa melewati jalan yang kosong. “Sebelumnya saya kaget saja karena antreannya sangat panjang. Saya kira ada apa karena banyak aparat kepoisian yang berjaga-jaga karena tidak biasanya terjadi antrean yang panjang seperti ini,” ucapnya. (jun/lum)

PELANGGARAN PERAGA KAMPANYE

Panwaslu Lakukan Pendekatan Persuasif Sampang - Panitia Pengawas Pemilu Sampang melakukan pendekatan persuasif kepada para pengurus partai politik peserta Pemilu 2014 terkait maraknya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di daerah ini. Ketua Panwaslu Sampang Ahmad Ripto, Selasa (19/11) mengatakan, pihaknya sengaja melakukan pendekatan persuasif kepada para pengurus partai politik peserta Pemilu 2014, agar tercipta kesadaran taat hukum pada proses pelaksanaan pemilu. "Kami ingin agar pengurus partai politik sendiri yang nantinya akan melakukan penertiban, jika pemasangan

alat peraga kampanye memang tidak sesuai dengan ketentuan," katanya menjelaskan. Menurut dia, sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013, pemasangan alat peraga kampanye bagi para calon legislatif peserta pemilu dibatasi. Bahkan caleg tidak boleh memasang alat peraga atas nama sendiri. Faktanya, kata dia, di Kabupaten Sampang, khususnya di wilayah perkotaan, justru banyak alat peraga yang terpasang atas nama caleg. "Makanya pihak Panwaslu mengingatkan kepada para pengurus partai akan larangan itu, dan kami berharap

diperhatikan," katanya. Menurut Ahmad Ripto, beberapa waktu lalu, pihak Panwaslu dan KPU Sampang memang telah mengirim surat kepada para pengurus partai politik peserta pemilu akan ketentuan itu. Hanya saja, sampai saat ini belum ada tanggapan, sehingga masih banyak alat peraga kampanye yang masih bertebaran dan melanggar ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye itu. Jika, sambung Ahmad Ripto, pendekatan persuasif terkait pemasangan alat per-

korban reruntuhan akhirnya para pekerja mulai keluar berhamburan untuk menyelamatkan diri. "Ada hujan deras sekali sama angin kencang dari arah timur ke barat sampai ke gudang. Bunyi anginnya semakin mendekat semua pekerja termasuk saya juga lari keluar," ucapnya kepada Koran Madura. Lanjut Abdul, dua bangunan gudang yang sudah berdiri sejak 1 tahun yang terbuat dari bambu hancur. Bahkan, reruntuhan asbes bangunan sempat mengenai pekerjanya. Untungnya, gudang ternak ayam sedang kosong tanpa ada satu ekor pun. "Setelah hancur gudangnya ini asbesnya mulai berhamburan. Bahkan, teman saya bernama Karim kena jatuhnya asbes, tapi untung. Isi ayam biasanya 5 000 ribu ekor ayam sedang kosong. Coba ada pasti mati semua, Mas," tuturnya. Begitu juga disampaikan oleh Qohar (36). Pekerja gudang organik itu menuturkan, saat kejadian dirinya secara langsung keluar gudang menyelamatkan diri. Pasalnya, begitu cepatnya angin memporak polanda bangunan pekerjaannya itu. "Saya liatnya pas sebelum roboh ada hujan disertai sama angin dikira bunyi apa makanya saya langsung keluar," jelasnya. Dikatakan Qohar, sementara kini aktivitas dirinya dengan para pekerja lainnya masih memperbaiki sisa-sisa dari reruntuhan bagunan. "Ya sekarang jadi anggur karena masih bongkar benahin sisa runtuhannya," katanya. (ryn/lum)

aga kampanye yang sesuai dengan ketentuan belum juga diindahkan, maka pihak Panwaslu Sampang nantinya akan meminta bantuan Satpol PP pemkab setempat untuk melakukan penertiban. Menurut Ahmad Ripto, pola pendekatan secara persuasif terkait pelanggaran tahapan pemilu itu dilakukan, sesuai dengan instruksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang pola pengawasan. Ia menjelaskan, pihak panitia pengawas ditekankan agar lebih banyak menerapkan pola pengawasan aktif, yakni mengedepankan pencegahan daripada penindakan. (ant/mk)

Menurut Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto, pengusutan itu dilakukan, karena mantan anggota DPRD Sampang itu mengembalikan uang pesangon, setelah pihak pengadilan negeri memvonis bersalah. "Dalam waktu dekat ini semua mantan anggota DPRD Sampang akan kami panggil untuk dimintai keterangan," kata Sucipto di Sampang, Selasa (19/11). Sembilan orang mantan anggota DPRD Sampang periode 1999-2004, sebelumnya mengembalikan uang pesangon yang mereka terima ke kas daerah melalui Bank Jatim. Kesembilan mantan anggota DPRD Sampang itu masing-masing Kurdi Said, KH Faidol Mubarak, Umar Faruk, Abdul Qowi, Mohammad Bakir, Asadullah, Sudarmadji, Agus

Sudiharjo, dan Jumal M Dawi. Juru bicara mantan anggota DPRD Sampang KH Faidol Mubarok menjelaskan, pihaknya mengembalikan uang itu, karena tidak ingin diklaim sebagai "pembajak uang negara". Di samping itu, mereka mengaku, mengembalikan uang tersebut, karena mentaati aturan, berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kesembilan mantan anggota DPRD Sampang periode 1999-2004 itu mengembalikan uang pesangon yang mereka terima, setelah sebelumnya pihak Kejari Sampang mengeksekusi putusan Mahkamah Agung atas kasus dugaan korupsi uang pesangon mantan anggota DPRD Sampang kepada empat orang pimpinan di lembaga itu. Berdasar temuan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) Surabaya, kerugian negara dalam kasus itu mencapai R2,1 miliar. Para anggota DPRD itu menerima dana purnatugas masing-masing sekitar Rp42,5 juta, tunjangan yanarti dan tunjangan kesehatan. Masing-masing anggota DPRD menerima uang sekitar Rp110 ribu selama 12 bulan, untuk tunjangan yanarti, sedangkan tunjangan kesehatan sekitar Rp350.000 dan pada tahun 2004 naik menjadi Rp500.000 per bulan. Sehingga, total dana yang diterima anggota DPRD Sampang periode 1999-2004 mencapai Rp2,1 miliar. Sebanyak empat orang mantan pimpinan DPRD Sampang sebelumnya telah divonis bersalah oleh pihak pengadilan karena menerima uang pesangon saat hendak mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil rakyat pada 2004. Mereka itu KH Hasan As'ari (almarhum), Ach Sayuti, KH Fathorrozi Faruq dan Herman Hidayat. (ant/mk)

SETELAH MENGIKUT APEL

Pegawai Honorer Kesurupan SAMPANG - Pegawai honorer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Selasa (19/11) pagi mengalami kesurupan. Kejadian tersebut bermula ketika selesai mengikuti apel pagi, bahkan kesurupan sampai dua kali. Beruntung kejadian tersebut tidak berjalan lama dan kembali seperti semula setelah melakukan pengobatan. Pantauan Koran Madura, pegawai honorer yang mengalami kesurupan keadaannya belum sadar dan masih dalam perawatan dan rangkulan rekan-rekan kerjanya. Bahkan, dia ketakutan dengan orangorang yang melihatnya. Namun tidak berselang lama dia sudah sadarkan diri. Yuliana, rekan kerja korban, menceritakan, setelah mengikuti apel dia langsung jatuh ditangga depan dan langsung teriak-teriak, sehingga oleh teman-temannya langsung dibawa ke ruang tamu sambil di doakan oleh salah satu temennya yang ahli

Pegawai honorer yang kesurupan ketika diupayakan untuk sadarkan diri dalam ruangan tata pemerintahan (Tapem). mengobati orang kesurupan. Lanjut Yuli, setelah masuk dalam ruangannya di bagian tata pemerintahan (tapem) dia langsung kambuh lagi dan juga meminta-minta yang sama bahkan durasi waktunya lebih lama dibandingkan dengan yang sebelumnya. “Selesai mengikuti apel pagi waktu menaiki tangga dia langsung jatuh dan langsung

teriak-teriak, sehingga oleh teman-teman langsung dibawa ke ruang tamu sambil didoakan oleh temen yang pinter mengobati orang kesurupan. Dalam teriakannya dia minta kopi, selang berapa waktu dalam ruangan kerja dia mulai kambuh lagi dan juga meminta kopi bahkan waktunya lebih lama dibandingkan dengan sebelumnya,” jelasnya. (jun)


BANGKALAN

15

RABU 20 NOVEMBER 2013 NO. 0243 | TAHUN II

BAGI HASIL MIGAS

Legislatif Kecewa Terhadap Kinerja Pemkab

PETIK LAUT MUNCAR. Sejumlah perahu jenis Salerek beriringan mengantar sesaji untuk dilarung ditengah laut dalam acara petik laut Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (19/11). Ritual petik laut digelar setiap bulan Suro di penanggalan Jawa sebagai bentuk wujud syukur kepada Tuhan YME.

Korban Beliung Terkatung Hingga Kini Dana Bantuan 2,5 M Belum Juga Dicairkan BANGKALAN - Bencana angin puting beliung yang memporak-porandakan puluhan rumah warga di Bangkalan telah terjadi beberapa waktu lalu, namun hingga saat ini nasib korban bencana tersebut belum mendapatkan kepastian dari pemerintah setempat. Korban angin puting beliung masih terkatung-katung, tak punya lagi tempat berlindung, kecuali menumpang pada sanak keluarga dan tetangga. Padahal dana bantuan untuk korban tersedia sebanyak Rp 2,5 M, namun hingga kini bantuan tersebut masih belum juga dapat dinikmati para korban bencana alam di beberapa desa di Bangkalan. Komisi D DPRD Bangkalan menyebutkan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigarasi (Dinsosnakertrans) terdapat dana taktis sebesar Rp 2,5 M yang memang diperuntukkan bagi korban bencana. Oleh sebab itu, komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat ini mendesak agar bantuan tersebut segera diberikan. “Saya harap proses inventarisasi dapat segera dilakukan, agar penyampaian ban-

BANGKALAN - Ketidaktahuan eksekutif mengenai rincian penerimaan bagi hasil migas membuat DPRD setempat kecewa. Karena itu menjadi indikasi ketidakseriusan Pemkab dalam menangani pengelolaan bagi hasil migas. Sekretaris Komisi C DPRD Bangkalan, Mahmudi mengatakan dirinya meragukan kinerja eksekutif dalam menangani pengelolaan bagi hasil. Sebab pengelolaan bagi hasil merupakan wewenang kerjasama pemerintah Kabupaten Bangkalan. "Jadi kan tidak wajar kalau pihak eksekutif, tidak mengetahui akan rincian bagi hasil tersebut. Kemudian dibuat apa saja dari bagi hasil migas itu. Ini kan lucu," terangnya. Padahal, lanjutnya, sudah jelas dalam penerimaan Partisipasing Interest, Bangkalan menerima 47 persen, sedangkan pemerintah provinsi memperoleh 53 persen dari 10 persen pendapatan PHE WMO. Kalau pemkab sudah tidak mengetahui rincian matematisnya, pertanyaannya apakah memang tidak

ada kejelasan atau transparansi dari pemerintah provinsi, ataukah memang tidak adanya kegiatan sehingga pengelolaan bagi hasil tersebut tak transparan. "Jika memang begitu BUMD Provinsi harus transparan kepada BUMD Bangkalan mengenai rincian dan bagi hasil pengelolaan," pinta Mahmudi. Sementara itu, wakil bupati Bangkalan, Mondir A Rofii mengungkapkan tidak ada transparansi mengenai rincian penerimaan bagi hasil tersebut dari pemerintah pusat. Sehingga menyulitkan pemkab Bangkalan. "Pusat cenderung tertutup dalam memberikan rincian penerimaan bagi hasil. Hanya jumlah persentasinya yang jelas, 47 persen," terangnya. Dirinya berharap semua elemen masyarakat juga turut mendesak agar pemerintah pusat transparan dalam pemberian bagi hasil migas. Menurutnya, PHE WMO lebih banyak dalam menghasilkan gas dibandingkan hasil minyak bumi. Oleh karena itu, penghasilan WMO diharapkan bisa mendongkrak PAD Bangkalan. (ori/rah)

PLN

Warga Mengeluh karena Listrik

MENUNGGU BANTUAN. Salah satu tembok rumah warga runtuh akibat angin puting beliung yang sampai saat ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah Bangkalan. tuan dapat tepat sasaran, dan segera diberikan,” jelas Ismail Hasan, salah satu anggota komisi D DPRD Bangkalan. Ismail menyebutkan pagu anggaran untuk korban bencana sebesar Rp 2,5 miliar menjadi hak bagi setiap korban bencana. Maka dari itu tidak ada alasan lagi setiap korban tidak mendapatkan bantuan. Apalagi melihat pada penderitaan yang dirasakan kor-

ban akibat bencana tersebut. Menurutnya, bantuan sebesar itu, sangatlah berharga untuk meringankan penderitaan mereka. “Saya harap bisa segera disalurkan kepada yang berhak, syukur-syukur bisa membantu perbaikan infrastruktur yang rusak,” imbuhnya. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan selaku

penanggung jawab masalah bencana di daerah setempat mengaku masih akan berkoordinasi dengan pihak instansi lain yang terkait. "Kami masih mencocokkan data dengan instansi lainnya yang terkait, masalah kepastiannya bagaimana kita tunggu saja keputusan pemkab," terang Kepala BPBD Bangkalan, Wahid Hidayat. Ditanya mengenai total

kerugian materil atas 2 kali terjadinya bencana angin puting beliung yang melanda 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Socah, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Burneh, Hidayat mengatakan bahwa data tersebut belum dipastikan dan masih dalam tahap pencocokan antara data yang dimilkii PU Mina Marga dan PU Cipta Karya, Dinsosnakertrans, dan BPBD.(dn/rah)

BANGKALAN - Matinya listrik secara tiba-tiba di Bangkalan cukup sering terjadi, terutama di kelurahan Kemayoran Kecamatan Kota. Pemadaman listerik tersebut sangat mengganggu aktifitas warga. Apalagi PLN Bangkalan tidak pernah memberikan klarifikasi mengenai penyebab padamnya listrik. Makin menjengkelkan lagi, karena PLN seakan tak peduli mengenai keluhan pelanggan. ”Kondisi lampu yang mati secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sering kali terjadi. Dipastikan dalam satu minggu dua-tiga kali. Hal itu sangat mengganggu kinerja warga,” kata salah satu masyarakat Vivin. Dia menjelaskan memang matinya listrik tidak secara menyeluruh, melainkan terjadinya mati lampu sangat sering dirasakan oleh warga di jalan Sidingkap. ”Masih dalam kelurahan yang sama, di jalan yang lain tidak mengalami kejadian pemadaman listrik,” terangnya. Dirinya mengaku pernah mengutarakan mengenai

padamnya listrik yang sangat sering tersebut, namun tidak ada tanggapan dari pihak terkait. ”Saya sudah pernah laporkan, ketika sudah waktunya bayar. Tapi tetap saja begitu,” ungkapnya. Dia pun menyayangkan kejadian pemadaman listrik yang terlalu sering tersebut. Sebab dalam tagihan rekening listrik sudah mengalami kenaikan. Jika itu tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas, pelanggan akan merasa sangat kecewa. ”Pelanggan butuh listrik, sebaliknya PLN seharusnya lebih memaksimalkan kinerjanya. Jangan sedikit-sedikit mengalami gangguan. Apalagi kalau matinya listrik bertepatan dengan aktifitas yang sangat membutuhkan aliran listrik,” cetusnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai keluhan masyarakat terkait padamnya listrik yang terlalu sering, Manager PLN Rayon Bangkalan tidak berada di tempat. Salah satu pegawainya mengatakan bahwasanya pimpinan tak berada di kantor. (ori/rah)

HONORER

K1 Memiliki Peluang Besar untuk Lolos BANGKALAN - Angin segar berembus di tengah kegelisahan 1337 honorer Katagori Satu (K1) Pemkab Bangkalan yang tengah menunggu hasil ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang digelar pada Minggu (3/11/2013). Peluang untuk lolos menjadi CPNS itu seharusnya tidak menunggu hasil ujian. Sebab Badan Kepegawaian Nasional (BKN) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) bersedia meneliti ulang berkasberkas K1 yang sempat ditolak. ”Men-PAN mengirimkan surat meminta kami untuk melakukan peninjauan ulang terhadap berkas K1. Itu sudah kami akomodir dan sudah kami serahkan kembali hasil revisinya. Jadi sekarang sifatnya menunggu,” ungkap Wakil Bupati Bangkalan, Mondir Rofii. Berdasarkan standar rekurtmen CPNS yang dikeluarkan pemerintah pusat, semua persyaratan termasuk kelengkapan administrasi 1337 honorer K1 sudah memenuhi. Dengan demikian, apabila dilakukan penelitian ulang konsekuensinya harus lolos menjadi PNS.

”Jadi kalau diteliti kembali, konskuensinya harus diterima (lolos) jika memenuhi syarat tanpa mempertimbangkan hasil ujian yang telah dilakukan,” jelas mantan Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan ini. Ia menambahkan pihak pemkab telah bertemu langsung dengan BKN maupun Men-PAN terkait masalah K1 Bangkalan yang akan diselesaikan sebagai wujud dari komitmen Pemab Bangkalan. Dalam pertemuan tersebut, menuntut agar semua THL yang dinyatakan tidak lolos harus lolos ditahap berikutnya. Apalagi segala persyaratan sudah terpenuhi.

Mondir Rofii

Wakil Bupati Bangkalan ”Semua kembali ke pusat. Namun, kami tetap menuntut agar 1337 K1 itu tetap lolos semua dan peluangnya masih terbuka lebar,” ujarnya. Seperti diketahui, BKN melalui Surat Edaran dengan Nomor K2630/V-2013/51-2013 menyatakan sebanyak 1337 honorer K1 Bangkalan, tidak lolos setelah dilakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT). Atas dasar itu pusat merekomendasikan agar K1 Bangkalan mengikuti ujian CPNS.(dn/rah)


Iklan dan berlangganan 0328-6770024 / 081931012753

16 16

Biro Sumenep 081939363544 Biro Pamekasan 087850600243 Biro Sampang 087775094464 Biro Bangkalan 087750670878 Biro Surabaya 081330903119 Biro Probolinggo 081336379769

RABU 20 NOVEMBER 2013 NO.0243| TAHUN II

Jatim Targetkan PDRB UMKM di atas Rp 1.100 Triliun SURABAYA – Jawa Timur memperkirakan hingga akhir tahun nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di sector Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di atas Rp 1.100 triliun dari tahun lalu Rp 1.001 triliun. “Sektor UMKM berkontribusi 54,9% terhadap PDRB Jatim yang sampai Triwulan III 2013,” ujar Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Ardi Prasetiawan, kepada wartawan di Surabaya, Selasa (19/11). Karena itu, menurut Ardi, dukungan penguatan terhadap sektor UMKM sangat penting dilakukan. Ini juga untuk menjaga target pertumuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 6,5 persen pada tahun 2014 nanti. Termasuk juga memberikan dana bergulir pada sektor UMKM yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun pada 2014 nanti. Ardi menyebut dana ini sebagai percepatan yang tidak hanya membangun tetapi juga memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah. “Kami sebut percepatan karena dana itu bunga hanya 6% per tahun, sehingga bunga bulanannya di kisaran 1,5%. Kami yakin penyertaan itu bisa memperkuat sektor UMKM. Apalagi secara jumlah terus naik hingga ada sekitar 6,8 juta pelaku UMKM di Jatim, “ ujarnya. Selain penguatan investasi, target itu bisa dicapai dengan menekan defisit ekspor dan impor.

Ini karena pertumbuhan ekonomi daerah juga dipengaruhi tekanan ekonomi dan inflasi. Keduanya banyak dipengaruhi oleh keberadaan pangan dan bahan baku penolong industri. Ekspor luar negeri Jawa Timur per triwulan III Rp175,14 triliun dan impor Rp185,77 triliun, sehingga neraca perdagangan luar negeri Rp10,62 triliun. Sedangkan perdagangan antarpulau (pengiriman) dalam negeri Rp251,6 triliun dan pemasukan Rp201,45 triliun atau surplus 50,17 triliun. “Kami sudah miliki perwakilan dagang di sebagian provinsi di Indonesia. Saat ini sedang diidentifikasi komoditas apa yang bisa disubtitusi untuk mengurangi impor bahan baku penolong, ”tandasnya. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo beberapa waktu lalu dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Tahun 2013 mengatakan terdapat tiga hal mendasar untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur agar makin sejahtera. Pertama, melakukan pengembangan koperasi dan UMKM. Kedua, menggarap pasar dalam negeri. Terakhir, membangun infrastruktur. Paket ini sifatnya adalah pri-

oritas agar potensi ekonomi Jawa Timur menjadi petarung ekonomi terhebat di Indonesia. Jawa Timur, menurut Soekarwo yang akrab disapa pakde ini, punya banyak petarung ekonomi dan UMKM yang hebat. Ini jadi modal utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Ini juga yang menjadi dasar pertimbangan untuk perluasan dan penguatan. Perluasan struktur industri di Jawa Timur akan dikuatkan melalui UMKM dan koperasi. “Industri Jawa Timur 54,34 persen juga berasal dari UMKM dan mampu menampung 98 persen tenaga kerja. Sehingga selain mensejahterakan pelaku UMKM, juga membantu pemerintah dalam pengentasan pengangguran,” ujar pakde. Soekarwo juga menegaskan bahwa prioritas pengembangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak bisa ditawar lagi, karena sektor ini bisa mengubah hidup rakyat Jatim menjadi lebih sejahtera. “Koperasi itu prinsip dasarnya adalah membangun kekerabatan yang baik. Dari situ mereka mendapat keuntungan. Karena ada keuntungan maka pemerintah perlu menetapkan kebijakan untuk turut menciptakan sebuah iklim yang baik. Tentu semua ini tidak gratis, semua ini memerlukan uang. Harus dimengerti bahwa uang itu begitu penting. Sebab, darah dari

pembangunan ya uang itu. Sedangkan backbonenya

nas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, Fattah Yasin menga-

bangsa. Hasilnya, kontribusi koperasi dan UMKM dalam

sar ini terhadap perekonomian Jatim melalui even tahunan

adalah UMKM dan industri kecil. Semua cara-cara menurunkan kemiskinan kalau tidak ada uang dan menggarap UMKM yakinlah pasti akan gagal,” tutur Soekarwo. Sementara itu Kepala Di-

takan, Jatim selama ini telah menjadi provinsi lokomotif bagi gerakan koperasi di Indonesia. Hal itu tidak lepas dari peranan pemerintah kabupaten/kota yang terus mendorong pendirian koperasi sebagai soko guru perekonomian

PDRB Jawa Timur cukup fantastis. “Sumbangan koperasi dan UMKM pada perekonomian Jatim sangat besar, mencapai lebih Rp 600 triliun. Semua pihak harus terus mengamankan kontribusi yang cukup be-

ini. Sedangkan alokasi dana yang digelontorkan Pemprov Jawa Timur untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM juga tidak kalah besar yaitu sekitar Rp 1,3 triliun,” ujar mantan Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim. (ara)

e Paper Koran Madura 20 November 2013  

Satu Hati untuk Bangsa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you