1
SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179 | TAHUN II Koran Madura
SENIN
Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-
19 AGUSTUS 2013
g PAMANGGHI
Pengelolaan Oleh : Miqdad Husein
Kolumnis, tinggal di Jakarta
Beberapa kali berkunjung ke pasarpasar di Madura, saya merasa kehilangan sesuatu yang seharusnya menjadi ciri khas masyarakat pantai. Apa itu? Hasil pengelolaan perikanan kurang terlihat. Kalau toh ada jumlahnya kecil serta cara pengelolaannya masih terkesan sangat sederhana. Di Sumenep misalnya, produk tangkapan hasil kelautan yang relatif bertahan lama hanya berbentuk pindang atau ikan asap. Lalu hasil dari proses ikan pindang yang berbentuk petis, yang memang bisa tahan lama, terlihat dikemas masih sangat sederhana. Jauh ketinggalan dibanding produk-produk kemasan yang berada di mall atau super market. Beberapa tahun terakhir ini saya akui mulai tumbuh kios-kios yang berjualan ole-ole khas Madura seperti kripik singkong, jagung goreng, rengginang, kripik gayam,beberapa jenis krupuk dan lainnya. Sayangnya, masih jarang kios-kios yang menjual produk-produk olahan hasil kelautan. Sekedar perbandingan, Kabupaten dan Kota Cirebon yang luasnya Dibanding lebih Cirebon, produk jauh kecil dibandkelautan ing empat Madura kabupaten ditambah lagi di Madura, hasil pertanian sangat luar sebenarnya biasa dalam jauh lebih mengelola potensial hasil lautnya. Segala produk hasil laut yang dikemas relatif baik sangat mudah ditemui. Dan marketing produk-produk laut Cirebn sangat serius. Di Cirebon segala jenis terasi misalnya, mudah ditemui dari kualitas murah sampai yang dihargai puluhan bahkan ratusan ribu perkilonya. Kemasannya menarik dan mudah di bawah ke mana-mana sebaga ole-ole khas Cirebon. Dibanding Cirebon, produk kelautan Madura ditambah lagi hasil pertanian sebenarnya jauh lebih besar serta sangat potensial. Namun sayangnya, lemah pada proses pengelolaan sehingga kurang optimal nilai ekonomisnya. Lebih parah lagi, karena masih sederhana durasi waktu pemanfaatan relatif pendek hingga mempersempit peluang pengembangan pasar. Di Marengan, Sumenep ada produsen krupuk pattula, yang berbentuk mirif mie kering, dipola ya seperti makanan ringan khas Madura, pattula. Kalau pattula asli bersifat basa dan biasanya dicampur olahan gula merah serta santan, pattula yang diformat krupuk kering. Yang menarik kualitas rasa, makanan yang mirip krupuk Palembang itu, sangat luar biasa. Tanpa mengurangi rasa hormat pada kualitas krupuk Palembang, krupuk pattula Marengan sangat jauh lebih enak. Namun anehnya, masyarakat di negeri ini lebih mengenal krupuk Palembang ketimbang krupuk Marengan. Ada dua soal, yang saya amati terkait potensi kawasan Madura itu. Pertama, pada proses pengelolaan dan kemasan. Kedua, pada promosi. Pengelolaan terkait kualitas, durasi dan ketahanan makanan, sedang promosi terkait pengenalan masyarakat. Bila dua hal ini, dikerjakan serius, tanpa bermaksud bersifat kedaerahan sempit–maaf- produk-produk dari daerah lain yang saya sebut itu, kalah jauh baik kualitas maupun rasanya. Dan bila dua hal itu dikembangkan sudah tentu akan meningkatkan nilai ekonomi serta ujungnya memperbaiki kesejahteraan masyarakat Madura. Perlu keseriusan memang. =
Protes Istri: “Kenapa sih kamu gak bilang dari dulu kalo kamu semiskin ini..?!” Matrawi: “Aku kan udah bilang… Tapi kamu aja yang gak denger & gak ngerti..!!” Istri: “Emang dulu kamu bilang apa??” (penasaran) Matrawi: “Aku bilang, ‘Sayang, cuma kamu satu- satunya yang kumiliki & kupunya di dunia ini..’Eh, kamunya malah jawab ‘so sweet….’... Istri: “!?!?!!”
Cak Munali
ant/siswowidodo
SALAMI JOKOWI DI NGAWI. Sejumlah orang berebut untuk bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi (kanan) saat menghadiri tasyakkuran Jumiran yang menang Pilkades Klitik, Ngawi, Jatim, Minggu (18/8). Jokowi melakukan kunjungan ke Ngawi, Magetan dan Ponorogo Jatim untuk mendampingi Cagub Jatim Bambang Dwi Hartono untuk berkampanye calon gubernur Jatim.
Demokrat Tak Akui Testimoni Rudi JAKARTA- Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini yang saat ini menjadi tersangka suap dikabarkan membuat surat terbuka. Surat dari pesakitan KPK itu ditujukan pada publik dan seluruh karyawan SKK Migas. Dalam surat terbuka itu, Rudi mengaku terpaksa menerima suap karena adanya permintaan “dana yang cukup besar dari pengurus partai berkuasa yang akan melakukan konvesi”. Namun kubu Partai Demokrat membantah keras.”Tiadak benar. Itu fitnah. Ketua Umum kami, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) mengharamkan kader mencari dana dari korupsi,” kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (18/8). Nurhayati menjelaskan, sejauh ini perhelatan internal Partai Demokrat selalu menggunakan dana yang bersumber dari iuran anggota. “Dana-dana yang digunakan Partai Demokrat sejak dulu, dana halal dan itu sah. Karena kami urunan,” jelas Nurhayati. Menurut dia, iuran tersebut berasal dari seluruh kader maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Partai Demokrat. “Partai Demokrat mempunya 148 anggota fraksi dan jutaan kader. Baik Kongres Luar Biasa (KLB), Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) dan Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas), itu selalu dari iuran. Termasuk juga iuran anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi,” tuturnya. Nurhayati merangkan, terkait dengan banyaknya tudingan bahwa kasus Rudi ikut melibatkan Menteri Energi dan Sum-
ber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, hal tersebut tidak bisa serta merta dikaitkan dengan Partai Demokrat. Mengingat saat ini Jero juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. “Kalau menterinya dari Demokrat, memang iya. Tetapi, bukan berarti menteri itu korupsi. Korupsi itu kan individunya. Jangan kemudian melempar bola panas,” tegas Nurhayati. Meski demikian, dia berharap kasus dugaan suap tersebut bisa segera dituntaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga, lanjut Nurhayati, hal ini tidak menjadi rumor yang melebar pada keterlibatan Partai Demokrat. “Saya tekankan bahwa kasus SKK Migas harus segera diselesaikan. Karena ini kan tertangkap tangan. Tetapi, jangan juga dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat,” ucapnya. Di tempat terpisah, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengaku bahwa pihaknya cukup
kaget dengan beredarnya testimoni yang mengatasnamakan Rudi Rubiandini. Johan memastikan, testimoni tersebut bukan merupakan pernyataan dari Rudi atau pernyataan palsu. “Saya kira itu tidak benar ya. Surat yang dikabarkan atau dirumorkan dari tersangka RR itu tidak benar,” kata Johan saat ditemui di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Minggu (18/8). Hal senada juga dikemukakan oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Dia mengatakan, meski dirinya belum mengetahui secara jelas isi testimoni tersebut, namun dipastikan bahwa surat itu bukan bersumber dari Rudi. “Sampai sekarang, sepanjang sepengetahuan saya, tidak ada Rudi membuat pernyataan itu. Kami belum mendapat keterangan dari Rudi seperti itu. Surat keterangannya seperti apa, kita belum mengerti,” ujar Bambang. Sebagaimana diketahui, testimoni yang
disebut-sebut dilansir oleh Rudi tersebut sudah beredar luas di kalangan wartawan sejak Minggu (18/8) pagi. Berikut bunyi testimoni atas nama Rudi Rubiandini tersebut: “Kepada seluruh rakyat Indonesia saya memohon maaf atas apa yang telah saya lakukan, sehingga saya tertangkap oleh KPK. Dan kepada rekan-rekan kerja di SKK Migas, saya juga memohon maaf atas apa yang terjadi kepada diri saya dan saya berharap apa yang terjadi pada diri saya ini menjadi pelajaran berharga bagi rekanrekan di SKK Migas khususnya, dan di Industri migas pada umumnya. Karena, kalau saya boleh mengatakan apa adanya, apa yang telah saya lakukan bukanlah semata atas kehendak saya pribadi, namun saya lebih kepada situasi yang membuat saya terjepit. Karena, adanya permintaan dana yang cukup besar kepada saya dari pengurus partai berkuasa yang akan melakukan konvesi. Permintaan dana tersebut mereka lakukan hampir setiap saat kepada saya dan seringkali tidak mengenal waktu. Sementara di satu sisi, saya pribadi juga tidak mempunyai dana seperti yang mereka minta. Apalagi saat ini saya juga sedang memikirkan ibu saya yang sedang sakit disalah satu rumah sakit di Bandung dan juga saya masih punya kewajiban pelunasan pembayaran rumah di Jalan Brawijaya yang belum saya lunasi sepenuhnya. Dan dalam situasi seperti itulah saya tidak dapat menolak uang yang disodorkan kehadapan saya dengan harapan saya dapat mengurangi tekanan permintaan dana dari pengurus partai berkuasa yang sejujurnya sudah sangat mengganggu pikiran dan konsentrasi saya dalam bekerja untuk memperbaiki Industri perminyakan di tanah air. Demikian permohonan maaf ini saya ucapkan dengan rasa penyesalan yang mendalam, sekali lagi saya memohon maaf kepada semua pihak yang telah saya kecewakan.”(gam/bud)
KASUS SUAP SSK MIGAS
Jero Wacik Sebaiknya Mundur karena Patut Diduga Terlibat JAKARTA- Dugaan keterlibatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam kasus suap yang melibatkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini semakin menguat. Karena itu, lembaga antirasuah itupun akan memeriksa Wacik terkait perkara tersebut. Sisi lain, sejumlah pengamat mendesak Wacik mengundurkan diri. “Tak menutup kemungkinan,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Minggu (18/8). Menurut dia, pemeriksaan terhadap Wacik dimungkinkan jika Komisi menemukan indikasi perbuatan melanggar hukum dalam kebijakan yang dirumuskan terkait perkara tersebut. Sebab, kata dia, karakter dasar korupsi politik bersifat sistemik dan tak mungkin hanya melibatkan satu atau tiga orang saja. “Di situ ada kebijakan yang dirumuskan. Kalau kebijakan melanggar
hukum, yang membuat dan sampai puncak pimpinan, kewajiban KPK memanggil,” sambungnya. Busyro menyatakan, jika dalam penyidikan ditemukan ada kaitan antara suap dengan kebijakan yang diambil maka KPK tak segan menelisik sistem SKK Migas. Namun, hal itu tidak akan dilakukan jika KPK tidak menemukan ada arah ke sana.”Kalau kebijakan yang dirumuskan ada indikasi melanggar hukum, yang terbitkan kebijakan itu siapa? Kalau itu ke atas, ke kementeriannya, akan menjadi prinsip KPK panggil yang bersangkutan,” tegasnya. Senada dengan Busyo, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengaku tak ada alasan bagi KPK untuk takut memeriksa pihak yang diduga terkait dalam kasus tindak pidana korupsi. Kalau tidak memanggil malah melanggar konstitusi.”Sejak kapan KPK takut? Tidak ada, semua sama di depan hukum,” kata dia.
Namun hingga saat ini KPK belum menemukan keterlibatan langsung terhadap Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu. “Belum tahu akan diperiksa. Kan sekarang kita lagi mengoleksi informasi, setelah itu kita merekonfirmasi, setelah itu validasi,” imbuhnya. Di sisi lain, Menteri Jero sendiri sudah
membantah terlibat dalam kasus suap itu. Jero sendiri mengaku siap diperiksa KPK dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. “Saya yakin clean. Saya ini sudah sembilan tahun jadi menteri, jadi tidak pernah memerintahkan macammacam,” kata Jero. Akan tetapi, KPK pun tak buru-buru percaya dengan pernyataan Menteri ESDM Jero Wacik. Sebab, KPK menemukan uang senilai US$200 ribu yang diamankan di ruang kerja Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno yang disebut sebagai uang tersebut untuk keperluan operasional. “Operasional itu harus pakai dolar ya? Opersional untuk apa ya?” kata Bambang. Uang tersebut ditemukan penyidik saat menggeledah ruang Waryono, pada Kamis lalu. Penggeledahan dilakukan usai KPK SKK Migas Rudi Rubiandini, Selasa malam. Lantaran itu, Bambang meminta Jero Wacik memberi penjelasan. (gam/abd/cea)