LINTAS JATIM
GERTAC Tolak APEC SURABAYA-Puluhan demonstran turun ke jalan mewarnai jalannya acara APEC, Rabu (18/4). Pertemuan menteri-menteri Negara Asia yang dihelat di hotel JW Marriot jalan Embong Malang Surabaya tersebut, mendapatkan respon kurang baik dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat diantaranya LMND, SRMI dan FNPBI yang membentuk kelompok Gerakan Rakyat Tolak Apec (GERTAC). Tak ayal, aksi dari puluhan demonstran yang mencoba merangsak masuk menuju kawasan diadakannya APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) langsung dibubarkan oleh aparat kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kepala Polrestabes Surabaya. Dalam aksinya yang tak kurang dari 15 menit tersebut, massa menilai acara yang ada didalam pertemuan itu tidak dapat mensejahterakan rakyat yang kini tengah dalam kondisi membutuhkan banyak subsidi dalam beberapa bidang sektoral seperti Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dan BBM. Setidaknya, dampak dari hal itu membuat Indonesia menjadi pengikut Rezim Liberalisasi. “ Acara yang diadakan dari tanggal 7 April hingga 21 april itu, merupakan pelaksanaan Agenda konsolidasi kaum Imperalis, yang tidak memikirkan nasib rakyat Indonesia,” ujarnya, Rabu (17/4) sebelum pembubaran massa dilakukan polisi.
11
KAMIS 18 APRIL 2013 NO.0099 | TAHUN II
Menurutnya, APEC yang sudah dilaksanakan sejak 1989 menempatkan Indonesia dalam Integritasi rezim Liberalisasi Internasional. Dampaknya, sambung dia, beberapa sektor tersebut akan dihilangkan dari perekonomian dan sepenuhnya perekonomian nantinya akan dikuasai oleh pasar. Cita-cita ekonomi Nasional, lanjut dia, sebenarnya secara Ideologi tidak sesuai dengan ekonomi liberal yang merupakan nafas APEC. Bagi Negara, liberalisasi ekonomi akan melahirkanketidak setaran yang makin parah, kesenjangan sosial yang tinggi dan kemiskinan masal. “ Didalam semua ini artinya kita akan dijadikan budak dinegeri sendiri,” jelasnya. Ia menuding, saat ini kesalahan pemerintah ialah telah membiarkan kedaulatan pasar menggusur kedaulatan rakyat yang ditunjuk dalam pasal 33 UUD 1945, yaitu bukanlah semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi pembangunan Indonesia yang
menjunjung azas kekeluargaan yang tidak nepotistic. “Dengan masuknya Indonesia ke APEC semakin menjauhkan bangsa ini dari cita-cita pendiri bangsa kita. Dimana, Indonesia yang berdaulat dan berdikari secara Ekonomi dan tidak bergantung pada investasi asing,” tegasnya. Secara terpisah, Kasubaghumas Polrestabes Surabaya Kompol Suparti ketika dihungi Koran Madura menyatakan, terkait pengamanan tiga orang demonstran yang ditangkap sekurang lebih pukul 11.00 WIB di depan Istana Grahadi Surabaya. Petugas menilai, hal tersebut memang harus dilakukan. Standarisasi untuk melakukan aksi, kata dia, bukan lah membawa Bambu runcing yang dapat menganggu
PENGELOLAAN PELABUHAN
masyarakat terlebih mengancam jiwa. “Melakukan aksi itu kan membawa poster, liflet atau bendera. Bukan bamboo runcing maka kita amankan,” katanya. Ketiga demonstran yakni Noval, Joko Santoso dan Slamet Susanto seusai dilakukannya pembubaran paksa langsung diamankan dan diamankan di Mapolrestabes Surabaya. Dalam pemeriksaan terkait aksi yang dilaksanakan, petugas masih mencoba mengorek, alasan ketiganya membawa bambu yang dapat memicu konflik dan mengancam antara aparat keamanan dan demonstran. “ Kami masih memeriksa, untuk otak aksi atau tidak. Nanti, aka nada Informasi lebih lanjut,” jelas Polisi dengan satu melati dikepangkatannya itu. (mag)
EKONOMI
Inflasi Jatim Naik 2,4 Persen SURABAYA – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur merumuskan 2 aspek solusi guna mengendalikan inflasi di Jatim yang pada Triwulan I/2013 tercatat mencapai 6,75% (year-on-year), lebih tinggi dari inflasi nasional. Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Jatim, Hadi Prasetyo mengatakan, dua aspek penting dalam pengendalian inflasi meliputi kebijakan pemerintah dan aspek kecukupan pasokan. “Angka inflasi Jatim yang secara tahunan sudah mencapai 6,75%, perlu dicermati secara serius. Dalam triwulan pertama tahun ini, inflasi Jatim sebagian besar disumbang oleh tingginya kenaikan harga beberapa komoditas hortikultura seperti bawang putih, bawang merah dan cabe rawit. Karenanya kami sepakat merumuskan 2 aspek pengendalian inflasi yakni kebijakan pemerintah dan aspek kecukupan pasokan,” ujarnya di sela Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID Jatim di Hotel Majapahit Surabaya, (17/4) kemarin. Aspek kebijakan pemerintah meliputi harmonisasi kebijakan antar instansi, alternatif pembukaan kantor perwakilan perizinan impor di Jatim sehingga mempercepat proses perizinan, serta simplifikasi proses
dan mekanisme perizinan di lapangan. Sedangkan dari aspek kecukupan pasokan, kebijakan dilakukan melalui pemetaan produksi komoditas hortikultura di Jatim untuk memastikan kecukupan pasokan lokal di masyarakat dan peningkatan kapasitas produksi komoditas penyumbang inflasi di sentrasentra produksi di Jawa Timur. Ia menambahkan, adanya kegagalan panen akibat faktor cuaca, hambatan pada jalur distribusi, dan kebijakan pengendalian impor, merupakan beberapa penyebab keterbatasan pasokan tersebut. Dengan berbagai upaya koordinasi, inflasi Jatim diharapkan terkendali sehingga secara tahunan dapat berada pada kisaran proyeksi 5% plus minus 1%. Dampak Kenaikan BBM Sementara itu, Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Soekarwodjo memperkirakan inflasi Jawa Timur akan mengalami kenaikan sebesar 2,1% hingga 2,4% dampak dari skenario pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis premium dan solar khusus roda empat dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 hingga Rp 7.000 per liter mulai Mei 2013. Dimana tiap 10% kenaikan
harga BBM bisa berdampak 0,7% hingga 0,8% terhadap inflasi di Jawa Timur. “Saat ini tim TIPD terus melakukan exercise untuk mengetahui seberapa besar dampaknya terhadap inflasi di Jawa Timur,” ujar Soekarwodjo. Namun jika kenaikan tersebut hanya diperuntukkan untuk kendaraan plat hitam, maka tidak akan berpengaruh besar terhadap inflasi di Jawa Timur. “Ini karena transportasi barang dan jasa kan teorinya mereka pakai kendaraan plat kuning, sehingga seharusnya dampaknya pada inflasi tidak sebesar itu”, pungkasnya. Rakorwil TPID Jawa Timur dihadiri oleh 7 (tujuh) TPID dari 7 (tujuh) kota di Jatim yang masuk dalam perhitungan inflasi nasional yakni Surabaya, Malang, Kediri, Jember, Madiun, Probolinggo dan Sumenep. Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota tim teknis TPID, dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV, Dinas tekhnis, serta beberapa instansi yang terkait antara lain PT. Terminal Peti Kemas, Disnakertransduk, Dinas Peternakan, Pertamina, PLN, BPS, KPPU, akademisi, serta perwakilan TPID Jabar, Jateng dan Bali. (ara/dar)
TUNTUTAN BUTUH PDP
Pelindo III Kelola Pelabuhan Milik Pemerintah Jawa Timur SURABAYA- PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) mendapatkan kepercayaan dari Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Propinsi Jawa Timur (Jatim) untuk mengelolah Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo. Pelabuhan itu dibangun oleh Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Jatim. guna mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Terlebih, perkembangan industri di sekitar Probolinggo saat ini tumbuh cukup pesat. Dishub LLAJ Jawa Timur telah melakukan reklamasi lahan seluas 20 hektar di wilayah Pelabuhan Tanjung Tembaga, serta melakukan pembangunan jalan beton sepanjang 1057X15 meter dan pembangunan lapangan penumpukan berukuran 260X54,3 meter. “Kita tahu pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ini cukup tinggi, Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pintu gerbang perekonomian sudah cukup padat. Untuk itu, fasilitas di Pelabuhan Tanjung Tembaga ini kita siapkan sebagai alternatif lain pengiriman barang melalui jalur laut,” kata Kepala Dinas Dishub LLAJ Jawa Timur, Wahid Wahyudi saat ditemui pasca penandatanganan perjanjian kerjasama pen-
gelolaan lahan dan fasilitas Pelabuhan Tanjung Tembaga antara PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) dan Dishub LLAJ Jawa Timur di Kantor Pusat Pelindo III, Rabu (17/4) kemarin. Pasca penandatanganan perjanjian kerjasama, fasilitas pelabuhan yang dibangun oleh Dishub dan LLAJ Jatim tersebut akan dimanfatkan oleh Pelindo III. Pemanfaatan tersebut akan mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan Tata Guna Lahan di Pelabuhan Tanjung Tembaga, meliputi gudang dan lapangan penumpukan, angkutan bandar, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan, jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan, kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang. Jasa persewaan fasilitas dan peralatan di bidang kepelabuhanan dan depo petikemas. Sementara, Menurut Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surjanto menyatakan apresiasinya atas inisiatif Dishub dan LLAJ Jawa Timur dalam membangun fasilitas Pelabuhan Tanjung Tembaga. Menurutnya, pertumbuhan industri di wilayah Probolinggo dan sekitarnya membutuhkan tambahan faslitas pelabuhan guna menunjang arus distribusi barang. Selama ini para pelaku usaha di Probolinggo dan sekitarnya lebih sering mel-
akukan pengiriman barang melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Itu karena fasilitas yang kami miliki di Pelabuhan Tanjung Tembaga masih terbatas. Dengan demikian tentu saja akan berpengaruh pada tingginya harga barang yang dikirim,” katanya. Diakui Djarwo, saat ini Pelindo III sendiri memiliki fasilitas pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Tembaga. Fasilitas itu terdiri dari dermaga talud sepanjang 1000 meter, dermaga pinggiran 337 meter, dan dermaga beton sepanjang 20 meter. “Kendala kami di Pelabuhan Tanjung Tembaga adalah kedalaman kolam pelabuhan. Hal itu mengakibatkan kapal-kapal besar tidak dapat bersandar di dermaga yang kami miliki,” jelas Djarwo. Berdasarkan data yang dimiliki PT Pelindo III, arus kapal dan barang di Pelabuhan Tanjung Tembaga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya. Pada tahun 2012 arus kunjungan kapal sebanyak 1.138 unit atau 318.636 GT, sedangkan arus barang tercapai 27.899 ton dan 204.066 m3. Adapun realisasi arus kapal dan barang yang melalui Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo pada tahun 2011 tercatat arus kapal 1.481 unit atau 223.004 GT dan arus barang mencapai 28.807 ton dan 239.771 m3. (kas)
KERJASAMA. Kepala Dinas Dishub LLAJ Jawa Timur, Wahid Wahyudi (kanan menggunakan seragam Korpri) dan Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surjanto (kiri berbaju putih berdasi) saat melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan dan fasilitas Pelabuhan Tanjung Tembaga antara PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) dan Dishub LLAJ Jawa Timur di Kantor Pusat Pelindo III, Rabu (17/4) kemarin.
TUNTUT BATALKAN KERJA SAMA. Sejumlah pengunjuk rasa dari Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember menggelar aksi di DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu (17/4). Ribuan buruh PDP itu menuntut dibatalkannya kerja sama operasional antara direksi PDP dan investor karena dianggap mengancam aset dan buruh PDP.
PELAKSANA TENDER
Pemkot Daftar Hitamkan 12 Perusahaan Kontraktor SURABAYA – Sikap tegas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menindak para kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan proyek pekerjaan sesuai Memorandum of Understanding (MoU), dinilai para legislator yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya masih tebang pilih. Hal ini diungkapkan anggota Komisi C DPRD Surabaya, Agus Sudarsono. Dirinya mengatakan, Jika Pemkot Surabaya masih tebang pilih dalam memperlakukan rekanan atau kontraktor pemenang tender yang mengengerjakan beberapa proyek di lingkungan Kota Surabaya. “Seharusnya Pemkot Surabaya bisa menindak tegas semua rekanan yang wanpestasi, jadi tidak terkesan tebang pilih,” ungkap dia. Rabu (17/4) kemarin. Dipaparkan dia, jika ada beberapa rekanan atau kontraktor pelaksana yang menurutnya lolos dan aman dari hukuman, baik penalty denda ataupun
blacklist. Padahal, pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai kesepakatan. Seperti dalam pelaksanaan proyek pembangunan jembatan Platuk Donomulyo senilai Rp 3,575 miliar dan proyek pembangunan jembatan Tambak Wedi, daerah Bulak Banteng Wetan senilai Rp 3,6 miliar. “ Ada, beberapa rekanan pelaksanan pembangunan jembatan, buktinya aman” papar dia. Politisi dari partai berlambang pohon beringin ini menambahkan, jika pihaknya pada akhir lalu, telah megagendakan pemanggilan terhadap seluruh kontraktor yang dinilai wanprestasi. Hasilnya ada 35 kontraktor bisa dikategorikan bermasalah. Sementara itu, dari data di Layanan Pelelangan Sistem Elektronik (LPSE), Pemkot Surabaya memasukkan 12 rekanan atau kontraktor ke dalam daftar hitam atau blacklist. Artinya, para kontraktor itu tidak boleh mengikuti lelang proyek di kota Surabaya. Mayoritas para kontarktor
tersebut, di-blacklist karena tidak mampu menyelesaikan paket pekerjaan yang di menangkan hingga akhir tahun anggaran 2012. Padahal Pemkot Surabaya telah memberikan perpanjangan waktu hingga 50 hari kepada para kontrantor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Bina Program, Pemkot Surabaya, Ery
Cahyadi. Dirinya mengatakan, jika Pemkot Surabaya akan menindak tegas para kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan paket pekerjaan sesuai kesepakan MoU. Bahkan, dirinya menegaskan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, pihaknya akan memberikan sanksi blacklist kepada para kontraktor nakal. “Itu sudah sesuai aturan dan aturan tetap kami jalankan,” tegas dia. (wan)