Issuu on Google+

1

RABU 15 MEI 2013 NO. 00117 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

15 MEI 2013

g PAMANGGHI

Cinta

Oleh : M. Fadillah

Kepala Pelaksana BPBD Sumenep

Ke gurun engkau ikut, ke kutub engkau turut. Bersama kita berdua demikian kau ucapkan janji

L

JAKARTA-Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Aminuddin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 6 jam. Bos PKS ini tiba di gedung KPK sekitar pukul.09.00 dan baru keluar pemeriksaan sekitar pukul 15.15. Hilmi yang menggunakan baju koko dan kopiah putih di KPK didampingi sekitar 10 orang, termasuk kuasa hukum Luthfi, Zainuddin Paru dan Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf. Dijadwalkan, pemeriksaan terhadap Hilmi dilakukan pukul 10.00 WIB. Namun sayangnya, usai pemeriksaan tersebut, Ustadz Hilmi tak mau banyak komentar, termasuk soal adanya dugaan aliran dana sekitar Rp 15

PILWALI KOTA PROBOLINGGO

Hari Kedua Tidak Ada Pendaftar PROBOLINGGO - Hari kedua pendaftaran bakal calon walikota (Bacawali) dan bakal calon wakil walikota (bacawawali) Kota Probolinggo Periode 2014-2019 untuk Pemilukada Kota Probolinggo, yang akan dilangsungkan pada 29 Agustus mendatang, di KPU Kota Probolinggo, rupanya kurang diminati oleh para calon pemburu kursi N1 dan N2 ini. “Benar, sampai pada hari kedua ini belum ada yang datang untuk mendaftarkan diri menjadi calon walikota atau calon wakil walikota,” ujar Yahya Ulumuddin, Divisi Perencanaan Program dan Data, KPU Kota Probolinggo, Selasa (13/5). Yahya Ulumuddin memprediksi, pendaftaran akan mulai ramai menjelang berakhirnya pendaftaran 19 Mei 2013. Kemungkinan saat ini mereka yang akan mendaftar ke KPU Kota Probolinggo sedang mempersiapkan berkas-berkas persyaratan. “Kemarin baru ada yang menanyakan persyaratan dan mekanisme pendaftaran, serta menanyakan apakah diperbolehkan membawa pendukung yang mengantar. Pertanyaan itu saya jawab boleh-boleh saja, asalkan tertib,” tuturnya. Menurutnya, pendaftaran bakal calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo, dilakukan langsung oleh calon yang bersangkutan. Dipastikan pendaftaran akan ikuti oleh banyak pendukung. Diterangkan, pendaftaran dibuka 13 Mei dan ditutup 19 Mei 2013, yakni dari pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB. Kecuali pada 19 Mei 2013, pendaftaran dibuka sampai dengan pukul 24.00 WIB.(hud)

Miliar dari Ahmad Fathanah ke dirinya. Dugaan itu terungkap, dalam rekaman percakapan antara anak Hilmi, Ridwan Hakim dengan Ahmad Fathanah dalam kaitan dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementan. “Enggak tahu,” kata Hilmi di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (14/5) Namun Hilmi tidak membantah pada pemeriksaan tadi. Bahkan, penyidik KPK sempat memperdengarkan kepadanya percakapan antara Ahmad Fathanah dan Ridwan.”Rekaman semuanya dibuka. Tapi bluffing semua isinya,” tegasnya. Hilmi sendiri diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan pencucian uang atas tersangka Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaaq. Saat ditanya maksud bluffing tersebut, Hilmi yang hadir mengenakan pakaian serba putih menyarankan untuk bertanya kepada KPK. Sementara itu, Kuasa hukum Hilmi, Zainuddin Paru mengaku Hilmi akan memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Ahmad Fathanah dan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. “Beliau dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Fathanah, kasus korupsi dan pencucian uang

daging sapi, termasuk Pak Luthfi,” katanya. Namun Zainuddin menghormari kewenangan penyidik terkait pemeriksaan itu. “Kita hormati penyidik, kita belum tahu apa yang akan ditanyakan, mudahmudahan nanti setelah beliau dimintai keterangannya sebagai saksi,” imbuhnya. Zainuddin menegaskan Hilmi diperiksa dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian yang dilakukan keduanya. Namun, ia tak mengetahui apakah Hilmi dan PKS menerima aliran dana dari AF maupun LHI. “Dalam hal TPPU. Tapi saya belum tahu, nanti siang ya,” jelasnya. Sedangkan, Kepala Divisi Humas PKS Mardani Alisera mengaku pemanggilan KPK terhadap Hilmi Aminuddin untuk saksi Luthfi Hasan Ishaaq tentulah sangat menyinggung perasaan. Bahkan menyakitkan karena Ustadz Hilmi adalah panutan. “Bagi kami, ustad Anis Matta, ustad Hilmi Aminuddin, itu bukan cuma pimpinan partai, tapi juga guru kami yang mengajarkan kehidupan pada kami dan sangat kami hormati dan juga muliakan. Bagi kader sebenarnya sangat sakit dan perih melihat beliau dipanggil,” tuturnya. (gam/abd/cea)

PILGUB JATIM

Khofifah-Herman Resmi Daftar Pemilukada Jatim SURABAYA - Pasangan bakal Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja resmi mendaftar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur ke Komisi Pemilihan Umum, Selasa sore. “Kami datang ke KPU Jatim dengan niat tulus ikhlas mendaftar sebagai pasangan calon gubernur. Visi besarnya adalah ‘Berkah’, yakni Bersama Khofifah-Herman,” ujarnya di sela-sela pendaftaran. Pasangan ini maju berbekal usungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beserta sejumlah partai politik nonparlemen, masing-masing PKPB, PKPI, PPNUI, PMB, Partai Kedaulatan dan PPN. Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul

Ulama tersebut mengaku, kedatangannya ke KPU bersama Herman sengaja mengenakan batik khas Madura untuk mengingatkan masyarakat Madura tentang Pilkada 2008 bahwa jangan sampai diperdayai lagi, bahkan hingga tiga kali putaran. “Di samping itu, batik Madura adalah ciri khas dari para pelaku usaha. Di sana, UMKMUMKM sangat kreatif dan produktif sebagai bentuk dari perkembangan dan kemajuan usaha di Madura,” kata mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan tersebut. Sedangkan, Herman Sumawiredja mengaku kesediaannya mendampingi Khofifah terjadi dalam waktu yang belum lama. Ia menepis ang-

gapan kesediaannya menjadi bacawagub karena kecewa pada Pilkada 2008. “Sangat singkat waktunya, kurang lebih beberapa hari lalu. Saya ditawari peluang

mendampingi Ibu Khofifah,” katanya. Saat ini, mantan Kapolda Jatim tersebut menjabat di posisi Dewan Pengawas PDAM Surya Kota Surabaya. (ant/fiq/beth)

agu Cinta (Titik Puspa) itu menggambarkan perjuangan dan kesetiaan cinta. Bagaimana seseorang berjuang, bertarung menghadapi tantangan apapun demi cinta dan kesetiaan. Ada komitmen luar biasa pada keterikatan yang dibangun bersama. Ke gurun engkau ikut, ke kutub pun engkau turut. Selalu bersama dalam suka-duka. Sangat indah. Namun sayang gambaran itu, saat ini langka. Apalagi ketika terkait sikap dan komitmen politik. Yang berlaku bukan lagi cinta, tapi kepentingan. Saat ini, di tengah hiruk pikuk proses pemilu tampak jelas bagaimana cinta dan kesetian politik itu begitu rapuh. Kecintaan dan kesetiaan seseorang pada afiliasi politik mudah goyah. Kecintaan gampang digadaikan kepada partai baru pilihannya walaupun ia sudah bertahun-tahun “makan asam Dia seperti garam” di partinggal dalam tai itu. sebuah Pilihannya lingkungan sudah terbelah. tapi tak sadar Yang ada hanya dimana ia kepentingan. berada karena Ketika partainjiwanya mudah ya diperkiraterbelah kan gagal saat pemilu, dia menoleh atau pindah pada partai lain. Karena itu benar yang dikatakan Machiavelli bahwa dalam politik itu, “tidak ada pertemanan yang abadi yang ada kepentingan yang abadi”. Fakta sosial seperti ini, yang mudah terlihat, manusia hanya secara fisik tampak sehat tetapi batinnya kesakitan. Dia seperti tinggal dalam sebuah lingkungan tapi tak sadar dimana ia berada karena jiwanya mudah terbelah. Jauh berbeda dan bahkan bertolak belakang dengan mereka yang cintanya begitu tulus pada partai pilihannya. Yang ada hanya sebuah kesetiaan sehingga melahirkan jargon “walaupun bumi terbelah engkau tetap partai pilihanku”. Kondisi seperti itu, jauh panggang dari api jika dibandingkan kecintaan dan kesetiaan pada partai pilihan seperti di Orde Lama. Sikap politik sangat jelas dan tegas, bahkan kadang begitu mengakarnya sampai ke anak cucu pun memiliki sikap politik sama. Tidak mudah goyah dan goncang serta terpengaruh apapun. Berjuang dengan partai merupakan keniscayaan, panggilan hati nurani bukan berjuang karena “beras, baju dan uang” yang membuat menjadikan ia kutu loncat. Pada memori politik manusia yang gampang pindah partai ini, yang jadi pertimbangan hanya menjadi orang lain seperti lawan, jika kepentingannya terganggu. Seperti kata Thomas Hobbes, mereka tergolong “manusia yang menjadi serigala bagi manusia yang lain. Saling jegal teman seiring atas dasar kepentingan semata. Hanya menang yang ada di pikirannya. Pantas diingat, seorang anak sedang mengikuti lomba mobil balap mainan. Karena lawannya banyak serta menggunakan mobil balap yang lebih bagus, ia hanya bisa pasrah dengan usaha dan doa. Ternyata ikhtiar dan doanya terwujud; dia juara. Lalu ketika ditanya juri apakah saat komat-kamit sebelum pertandingan, berdoa untuk menang? Dengan polos dia menjawab, “Tidak!”. “Rasanya tidak adil meminta Allah untuk menolong mengalahkan orang lain. Saya hanya minta supaya saya tidak menangis dan bersedih ketika saya kalah.” Sebuah doa indah, yang hanya memohon kesiapan hati dan pikiran menerima apapun, bukan mengalahkan siapapun. Bukan kepentingan yang mengemuka, tapi semangat dan keikhlasan serta sikap tawakkal. Subhanallah! =

Pemimpin “Coba Matrawi, sebutkan ciri-ciri pemimpin yang baik?” tanya guru agama. Matrawi: Siddiq, tabligh, dan amanah.. Guru : Lho... fathonahnya mana..? Matrawi: Ditangkap KPK pak Guru. Guru : ???

Cak Munali

2

SUMENEP

RABU 15 MEI 2013 NO.0117 | TAHUN II

Warga Menginginkan Pemekaran Desa SUMENEP - Masyarakat di Dusun Pelas Tanjung Desa Tanjung Kiaok dan Dusun Pelas Sepanjang Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken mengajukan pemekaran desa. Warga dua dusun tersebut merasa terisolir dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Masyarakat setempat menginginkan dua dusun itu disatukan menjadi desa tersendiri. Dengan demikian, ada pemekaran dari dua desa menjadi tiga desa, yaitu gabungan dari dua dusun itu menjadi satu desa yaitu Desa Mandar. Terdapat 1800 warga di desa setempat pada tanggal 1 April 2013 menandatangi kembali pernyataan sikap agar dilakukan pemekaran desa. Pernyataan sikap serupa juga sudah dilakukan 15 tahun yang lalu. Pada tahun 2006, warga menyerahkan hasil penggalangan tandatangan tersebut kepada DPRD Sumenep. Hasil penggalangan dukungan pemekaran desa 1800 warga, Selasa (14/5) diserahkan kembali ke Kantor DPRD Sumenep. Yunus, tokoh masyarakat setempat yang ikut datang ke kantor dewan mengatakan, upaya pemekaran desa disebabkan dua dusun itu sama-sama berada diujung desa masing-masing. Akibatnya, pembangunan infrastruktur tidak pernah tersentuh. Selain itu, jarak dua dusun tersebut sangat jauh dari pusat pemerintahan dua desa tersebut. “Kedatangan kami kesini (kantor dewan, red) untuk menyampaikan keinginan masyarakat di dua dusun tersebut. Masyarakat menginginkan ada pemekaran desa karena selama ini dua dusun yang terdisi dari dua desa itu tidak pernah diperhatikan. Jika menjadi desa sendiri,

maka masyarakat lebih leluasa mengurus desanya sendiri terutama peningkatan infrastruktur,” kata Yunus kepada wartawan. Sarana pendidikan maupun kesehatan yang kurang memuaskan dua dusun tersebut karena letak geografis jauh dari kantor desa menyulitkan mobilitas masyarakat di Pulau Sepanjang. Selain itu, selama ini bantuan dari pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi, hanya terpusat di pusat pemerintahan dua desa tersebut. “Jarak dari pusat pemerintahan desa ke dua dusun itu memang jauh karena terpisah laut. Sebab, dua dusun itu berada di pulau lain atau tidak satu pulau di desa tersebut. Untuk itu, masyarakat menilai lebih baik dimekarkan saja untuk mempermudah administrasi di desa,” paparnya. Wakil Katua Komisi A DPRD Sumenep Moh Ali menyatakan, sebagai warga kepulauan yang berada di komisi yang membidangi pemerintahan mendukung upaya masyarakat yang menginginkan adanya pemekaran desa, selama tidak bertentangan dengan peraturan. Dua dusun tersebut menurutnya layak untuk dimekarkan dan berdisi sendiri dalam satu wilayah karena memang jarak dari pusat pemerintahan desa sangat jauh. “Kami mendukung atas upaya masyarakat untuk memekarkan desa itu. Dan kami tahu sendiri bagaimana

PENGEMBALIAN UANG PASAR

Kejari Segera Panggil Direktur PT SBS SUMENEP – Belum terkabulnya permohonan Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada kontraktor Pasar Anom Baru Sumenep PT Surya Bayu Sejahtera (SBS) untuk mengembalikan uang Rp 800 juta, kuasa hukum pemkab, Kejari setempat mengagendakan pemanggilan direktur PS SBS.

Sampai tengat waktu yang ditentukan, uang itu masih belum saja di kembalikan

Bambang Hartoto Kajari Sumenep

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep Bambang Hartoto mengatakan, pihaknya sudah memberikan waktu kepada pemborong untuk mengembalikan uang kepada pemkab namun sampai saat ini belum mengabulkan permohonan itu. “Tetapi sampai tengat waktu yang ditentukan, uang itu masih belum saja di kemba-

likan uang itu,” ucapnya. Untuk itulah, kejari segera memanggil Direktur PT SBS T. Susilo Handoko untuk diproses lebih lanjut. “Agar semuanya bisa selesai, dan tidak berlarut-larut, termasuk juga tentang kejelasan pemborong yang bernama Doni,” ujarnya. Ditanya tentang kapan Direktur PT SBS tersebut akan dipanggil, Bambang mengatakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni Jum’at (17/5) mendatang. “Sesuai surat panggilan itu, Jum’at ini kami akan panggil Direktur PT SBS untuk dimintai keterangan, dan juga akan menanyakan tentang perihal blunder proyek Pasar Anom, termasuk akan meminta alasan kenapa pihak pemborong masih belum mengembalikan uang Rp 800 juta tersebut,” terang Bambang kepada wartawan. Untuk diketahui, mega proyek tersebut mangkrak dan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pihak pemborong sebagai pelaksana teknis harus mengembalikan uang Rp 800 juta kepala pelaksaan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi. (sym/mk)

sulitnya masyarakat di dua dusun itu untuk mengurus administrasi ke pusat pemerintahan desa masing-masing karena harus naik perahu lagi,” kata Moh Ali. Dia menambahkan, upaya pemekaran desa itu bukan baru muncul saat ini, tapi pada tahun 2006 lalu, masyarakat setempat sempat mengajukan permohonan untuk pemekaran desa, namun belum ditindak lanjuti. “Mungkin saat ini masyarakat baru menindak lanjuti lagi,” pungkasnya. Sementara Wakil Bupati Sumenep Soengkono Siddik mengatakan, pemekaran desa di Pulau Sapanjang

secara teknis akan diambil dari dua desa, yaitu Desa Sapanjang dan Tanjung Kiaok. Pihaknya berjanji mengupayakan pemekaran tersebut untuk memenuhi keinginan masyarakat setempat. Ia berharap kepada Komite Pemekaran Desa untuk memenuhi tahapan administrasi, selain tidak mengambil terlalu banyak jumlah penduduk yang berada di dua desa. “Kalau warga Tanjung Kiaok jumlahnya 2000-an orang, ya ambil 400 saja. Jika Desa Sapanjang dalam usuluan warganya ada 3000, harus diambil 700 atau 800 menurut hak pilih,” paparnya. (athink/rif/mk)

LENGANG. Sudah tiga pekan terakhir kantor parlemen Kabupaten Sumenep ini sepi dari aktivitas anggota legeslatif. Bahkan, jumlah kehadirannya mulai menurun.

JELANG PILEG

Kantor Dewan Mulai Sepi SUMENEP – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mulai sepi. Jumlah kehadiran anggota legislatif belakangan ini mulai menurun. Direktur LSM Sumenep Independen (SI) M. Ramzy mengatakan, sudah tiga pekan terakhir kantor dewan terlihat sepi. ”Kami tidak paham, apa yang mereka lakukan. Kok kantornya dibiarkan layaknya rumah tak bertuan,” katanya. Pantaun Koran Madura, Selasa (14/5) sekitar pukul 12.00 WIB, kantor anggota dewan yang terletak di Jalan Trunojoyo terlihat sepi. Dari jumlah 50 anggota dewan, di ruang komisi A terlihat ada satu orang, di komisi B terdapat empat anggota dewan. di komisi C juga tampak tiga orang, dan di komisi D hanya dua orang. Sejumlah pimpinan DPRD saat dihubungi via telpon tidak bisa dimintai klarifikasi. Koran Madura mencoba menghubungi Ketua DPRD Imam Hasyim, Wakil Ketua DPRD Moh. Faisal, dan Moh. Hanif tapi nomor telpon yang bisa mereka gunakan tidak bisa

PENYATUAN SEKOLAH

Dewan Pesimis Terwujud SUMENEP — Komisi D DPRD Sumenep pesimis dengan rencana Dinas Pendidikan setempat untuk menyatukan sekolah yang siswanya tidak memenuhi batas minimal. Anggota Komisi D DPRD Nur Asyur mengatakan, rencana regrouping sudah diwacanakan sejak Kepala Disdik dijabat Mohammad Rais. Sampai berganti Ahmad Masuni dan saat ini dijabat A. Shadik wacana tersebut belum terwujud karena dinas kurang tegas. Menurut Politisi PKS tersebut, rencana penyatuan sekolah tidak selesai dengan menghimpun beberapa sekolah menjadi satu sekolah, tapi juga menyangkut distribusi guru yang hingga saat ini belum merata. “Sepanjang mekanisme distribusi guru tidak ditemukan, pendataan regrouping sekolah itu tak akan pernah selesai,” tuturnya, Selasa (14/5). Kendala utama regrouping sekolah bukan hanya persoalan jarak dan kekurangan siswa. Namun, ketika suatu sekolah sudah diregrouping, dinas pendidikan akan berhadapan dengan persoalan distribusi guru dari sekolah yang sudah dikumpulkan jadi satu. “Karena setiap sekolah yang akan diregrouping selalu dilakukan

pada sekolah-sekolah pinggiran yang gurunya baru dapat menikmati kemerdekaan setelah ditarik dari kepulauan,” katanya. Menurutnya, sevalid apapun data yang dihasilkan dari lapangan agar dilakukan regrouping, jika belum ditemukan solusi yang cerdas dari pemerintah dalam hal distribusi guru, apa yang dihasilkan di lapangan tidak akan terpenuhi. “Sebab guru yang sudah di tarik ke darat, tak akan mungkin bersedia untuk dikembalikan lagi ke kepulauan,” tandasnya. Kepala Dinas Pendidikan A Shadik mengatakan, bahwa distribusi guru tetap akan disesuaikan dengan jumlah sekolah yang membutuhkan. Tapi, pihaknya belum dapat menemukan solusi yang baik bagaimana sirkulasi pendistribusian guru untuk sekolah yang diregrourping itu benar-benar merata. Menurutnya, pendataan untuk sekolah yang akan diregrouping tersebut tetap terus dilakukan sampai menemukan mekanisme yang tepat dalam pendistribusian guru. “Pendataan terus dilakukan, begitu juga distribusi guru nanti akan disalurkan kepada sekolah yang membutuhkan,” tuturnya. (athink/mk)

TEATER. Adegan pementasan “Kisah Cinta DLL” karya Arifin C. Noer yang digarap kelompok Studiklub Teater Bandung (STB), dengan sutradara Kemal Ferdiansyah di Universitas Kristen Maranatha Bandung, Selasa (14/5). Pementasan ini bercerita tentang cinta majikan yang ditinggal mati Anjing kesayangannya.

dihubungi sampai berita ini diturunkan. Ketua BK DPRD Sumenep Miftahurrahman mengelak apabila tingkat kehadiran anggota dewan dibilang rendah. Menurutnya, tiga pekan ini banyak kegiatan yang dilakukan dewan di luar kantor. ”Dewan menggelar reses selama satu minggu, otomatis tidak di kantor. Setelah itu, sosialisasi perda, kemudian beberapa ada yang ikut bemtek dan lainnya,” katanya. Miftah mengatakan, dewan tidak hanya bertugas di kantor saja. Mereka juga punya tugas dengan konstituen yang sudah mengusung menjadi anggota legislatif. ”Anggota dewan itu, kan, kepanjangan dari partai politik. Belakangan banyak agenda parpol, jadi anggota dewan juga terlibat,” tukasnya. Ramzy curinga, anggota dewan mengambil kesempatan membolos untuk kepentingan pemilu 2014 disela-sela tugas kedewanan. Kalau satu minggu masih dimafhumi. Ini tiga pekan,” ungkapnya. Mantan aktifis PMII di Jakarta ini mengungkapkan,

dewan hendaknya tidak banyak memikirkan kepentingan politik pribadi. Sebab, mereka masih menjabat sebagai anggota DPRD Sumenep. ”Tahun ini memang tahun politik, tapi saat jam kerja tidak usah ngurus politik. Urus dulu kepentingan rakyat,” ujarnya. Hal yang sama diungkapkan Direktur Lemdek (Lembaga Demokrasi Kebangsaan) Imam Supandi. Imam meminta BK menindak anggota dewan yang membolos masuk kantor. Kalau memang masuknya tidak prosedural hendaknya bisa memberikan sanksi tegas. ”Kami minta BK tidak hanya tinggal diam. Harus bertindak cepat,” katanya. Mantan aktifis ini berharap, pada tahun-tahun terakhir menjabat wakil rakyat anggota DPRD Sumenep meninggalkan perbuatan yang baik. Kinerjanya tentu harus ditingkatkan dengan baik, bukan malah menurun. ”Harus lebih bagus pada tahun-tahun terakhir. Sehingga, masyarakat bisa berempati,” tuturnya. (yat/mk)

PERTANIAN

Perangkap Hama Tidak Berfungsi

TIDAK BERFUNGSI. Alat perangkap hama yang terletak di Desa Ganding Timur, Kecamatan Ganding, dikeluhkan warga sebab belum berfungsi. SUMENEP – Keberadaan alat perangkap hama yang terletak di Desa Ganding Timur Kecamatan Ganding, dikeluhkan warga, sebab adanya perangkap hama yang sudah lama tertanam sampai saat ini tidak berfungsi. Berdasarkan sumber Koran Madura, keberadaan perangkap hama tersebut merupakan proyek Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur yang pengadaannya melalui rekanan. Namun, setelah didistribusikan rekanan menyerahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep. Ridwan, warga setempat mengatakan, kebaradaan perangkap hama sampai saat ini masih belum terlihat fungsinya. “Setahu saya, semenjak dipasang (sekitar dua bulan lalu) alat ini hanya dua hari yang hidup, itupun siang hari dari pukul 7 sampai pukul 11 siang,” ungkapnya ketika ditemui di areal sawahnya, Selasa (14/5). Penangkap hama itu, katanya, menjadi harapan petani untuk mengusir hama, melihat fungsinya yang dapat membunuh ratusan hama saat hidup. Ia berharap agar alat tersebut segera diperbaiki. “Kemain ada orang yang mau mengontrolnya, namun sampai saat ini masih belum

ada,” terangnya. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Bambang Heriyanto ketika hendak dikonfirmasi tidak sedang di kantornya. Ia sedang ada acara di luar kota. Saat dihubungi via telpon, disuruh menghadap kepada Kepala Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan (SDP). Namun yang ditunjuk juga tidak bisa dihubungi. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Juwita Andriyani mengatakan, pihaknya merasa terkejut setelah mendapatkan informasi tidak berfungsinya alat perangkap hama tersebut. Maka sebab itu, pihaknya meminta terhadap dinas terkait agar berhati-hati dalam memilih rekanan. “Jadi programnya itu bagus, namun spesifiknya yang masih belum bagus,” katanya. Ia menganjurkan terhadap dinas terkait untuk segera melakukan tindakan. Melihat hasil merosotnya hasil budi daya tanam masyarakat menurun derastis, “Kami menghimbau agar dinsa terkait segera mengambil tindakan nyata. Hal ini untuk membantu terhadap peningkatan produktifitas pertanian kedepan,” tegasnya. (edy/mk)

SUMENEP

3

RABU 15 MEI 2013 NO.0117 | TAHUN II

LISTRIK

PLTS Lebih Efesien Tiga Kali dari PLN

PANEL SURYA. Pengunjung stand SMK 1 Batam mendapatkan pemaparan siswa jaga tentang aplikasi teknologi pelacak cahaya matahari pada panel surya atau Motorized Solar Panel, Selasa (14/5). Karya beberapa siswa kelas XI itu merupakan inovasi panel surya yang dilengkapi dengan sensor Light Dependent Resistor (LDR) yang memungkinkan panel bergerak mengikuti sumber cahaya terkuat.

SUMENEP — Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Abd Kahir membandingkan efesiensi penerangan jalan umum (PJU) menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tersebut lebih irit tiga kali dibandingkan menggunakan PLN. Rencana penggunaan PLTS akan dilakukan pada tahun 2014. “Grand design komposisi seperti itu akan dilakukan pada tahun 2014 dengan prioritas Jalan Trunojoyo,”tuturnya. Jalan Trunojoyo akan diprioritaskan karena di jalan tersebut akan dibangun ruas jalan double W. Penggunaan rencana desain seperti itu akan sangat membantu tingkat efektifitas PJU, karena melihat banyak penerangan yang akan dipancangkan. Sementara ini yang baru bisa dijadikan proyek percontohan ada 30 buah, 10 buah di ka-

Grand design komposisi seperti itu akan dilakukan pada tahun 2014 dengan prioritas Jalan Trunojoyo

Abd. Kahir

Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral

wasan Bluto, 10 buah di Saronggi dan 10 buahnya lagi di Batang-Batang. Dalam safari kepulauan, pihaknya sudah melakukan serap aspirasi kepada masyarakat kepulauan untuk penerangan PJU dan pemenuhan jaringan instalasi listrik

ke rumah warga. Menurutnya, pada akhir tahun 2013 ini, pihaknya akan melakukan pemenuhan penerangan di dua kecamatan, yaitu di Desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken dan Desa Sonok Kecamatan Nunggunung. Selain itu pihaknya juga telah melakukan pemantauan ke lokasi PLTS terpusat di Desa Gili Gilingan, Kecamatan Gili Genting. Pihaknya sudah menyarankan kepada kelompok pengeola jaringan terpusat PLTS agar membentuk kelompok masyarakat (pokmas), pengelolaan dari aspek keuangan maupun proteksi kepada lokasi dapat dilakukan secara maksimal. Sebab, PLTS sangat rentan dan sensitif kepada kotoran. “Jika dibentuk pokmas, akan memudahkan masyarakat membeli dop yang sudah mati,” tukasnya. (athink/mk)

PESERTA JAMKESMAS DIPUNGUT BIAYA

Situs Sejarah Perlu Dirawat SUMENEP – Komunitas Songennep Tempo Doeloe mengatakan banyak situs sejarah di Sumenep yang terancam hilang karena tidak terawat. Belum adanya regulasi pemerintah daerah yang mengatus pelestarian cagar budaya semakin mengancam hilangnya peninggalan masyarakat tempo dulu yang ada di Sumenep. Anggota Songennep Tempo Doeloe Faiq Nur Fikri meminta pemerintah untuk segera membuatkan perda untuk melestarian bangunan dan benda-benda bersejarah. Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya yang kemudian disempurnakan dalam UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah jelas menggariskan perlindungan terhadap bangunan-bangunan bersejarah. “Selama kami di lapangan, kami menemukan banyak bangunan bersejarah kondisinya memperihatin-

kan” ungkap, Selasa (14/5). Mahasiswa arsitektur di Surabaya itu mengungkapkan, jika banyak bangunan bersejarah yang sudah dikenal masyarakat dan menjadi objek wisata tidak terawat maka tidak akan luput dari tindakan vandalisme para pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Tindakan merusak tersebut misalnya dilakukan dengan coretan, goresan, atau bahkan pengambilan bagianbagian tertentu dari bangunan bersejarah tersebut. “Kami juga temukan banyak bangunan yang dirusak oleh

pengunjung” tandasnya. Anggota Songennep Tempo Doeloe yang lain Hairul Anwar menceritakan, pada tahun 2011 sudah berkirim surat dan datang ke dinas pariwisata budaya dan pemuda dan olahraga, namun hingga saat ini draf rancangan perda tersebut belum juga selesai. “Tahun 2011 kami sudah pernah meminta namun sampai saat ini tidak ada hasil,” ungkapnya dengan nada kecewa. Komunitas Songennep Tempo Doeloe saat ini sedang giat mendokumentasikan beragam bangunan-bangunan bersejarah dan mengabarkannya melalui beragam media sosial secara swadaya, baik berupa foto maupun video untuk menggugah kesadaran masyarakat melestarikan bangunan-bangunan bersejarah, seperti Benteng Vort Sumenep dan makam sang Arsitek Kerataon Sumenep dan Asta Tinggi, dan Masjid Agung Sumenep Lauw Pia Ngo yang sebelumya berada di area Perumnas Giling, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan setelah dipindah ke Kompleks Pemakaman Cina di Pamolokan Barat. “Apa yang kami lakukan buah dari kecintaan kami terhadap sejarah Sumenep” ungkap Faiq Nur Fikri yang kerap kali merekonstruksi ulang bangunan-bangunan bersejarah yang rusak dalam sebuah sketsa. Secara terpisah Kepala Disbudparpora Kabupaten Sumenep Bambang Iriyanto juga membenarkan bahwa ada banyak peninggalan sejarah berupa bangunan-bangunan kuno, seperti warisan masa lalu seperti arsitektur peninggalan Belanda, masjid, asta maupun bangunan lain yang bernilai

sejarah butuh perawatan, dan telah mengajukan raperda. “Artinya untuk melestarikan itu semua, kami ajukan perda cagar budaya kepada bupati,” katanya, Minggu (14/5). Bambang menjelaskan, jika ada perda, bangunanbangunan yang sifatnya cagar budaya tidak serta merta diubah arsitekturnya, apalagi harus diubah. “Paling tidak, adanya perda tersebut akan menjadi kekuatan bagi bangunan-bangunan yang sifatnya cagar budaya, agar peninggalan masa lalu itu masih tetap terlindungi keberadaannya,” jelas Bambang. Ia sedikit menyayangkan bangunan SMA 1 Sumenep karena arsitektur bangunannya telah diubah, baik model maupun warnanya. “Saya sedikit menyayangkan seperti arsitektur bangunan SMA 1 Sumenep harus diubah. Padahal itu merupakan peninggalan sejarah. Inilah salah satu alasan kenapa perda cagar budaya harus ada,” ujarnya. Ketika ditanya lebih lanjut tentang perda tersebut apakah sudah ada kepastian dari bupati, Bambang Iriyanto mengatakan bupati sudah menyetujuinya. “Dan alhamdulillah sekarang permohonan perda cagar budaya sudah disetujui oleh bupati. Kini, tinggal kami membuat konsep dan draf perda tersebut, baru setelah itu diserahkan ke DPRD untuk dikaji,” terangnya. Disbudparpora menargetkan perda cagar budaya sudah harus selesai tahun ini. “Karena di daerah lain seperti Surabaya, perdanya sudah ada. Maka dari itu, tahun ini perda cagar budaya harus ada, agar kasus seperti SMA 1 Sumenep tidak terjadi lagi,” tegasnya. (sym/mk)

Komisi D Akan Bertemu Dinkes SUMENEP – Komisi D DPRD Sumenep mengagendakan pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan setempat dan pengelola Puskesmas Ambuten terkait dengan dugaan pungutan terhadap pasien pemegang kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) di Puskemas Ambunten. “Kalau tidak kami datangi ke mareka, maka kami akan segera panggil dinas terkait, sehingga semuanya akan clear, karena sekali lagi buktinya ada, termasuk bukti kwitansi,” kata anggota Komisi D Syamsul Arijal. Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Anugerah Rizka Rahadi yang membantah adanya pungutan terhadap peserta jamkesmas di Am-

bunten dinilai karena dinkes tidak melakukan sudak langsung ke bawah. “Saya tegaskan, jika dinkes tidak menemukan kejanggalan tersebut, berati dinkes itu tidak melakukan sidak ke bawah,” ucapnya, Selasa (14/5). Ia kembali menegaskan apa yang dia temukan saat melakukan reses, memang

realitas di lapangan berbicara bahwa ada pasien tidak mampu yang dirawat selama satu hari satu malam, saat itu di rawat secara umum, namun karena punya kartu jamkesmas lalu dipindah menjadi pasien jamkesmas. “Masalahnya, mereka masih membayar hampir Rp 900 ribu,” Syamsul Arijal. (sym/mk)

ADVERTORIAL

Bupati Lantik Lima Anggota KI

KHIDMAT : Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat melantik lima anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep, Selasa (14/5).

PEMILU LEGISLATIF

KPUD Temukan Dua Bacaleg di Bawah Umur SUMENEP - Dua nama bakal calon anggota legislatif Sumenep ditemukan umurnya belum sampai 21 tahun atau tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU. Akibatnya, dua nama itu pasti dicoret oleh KPUD setempat. Agar caleg tidak kurang, parpol harus mengganti dua nama lain. Komisioner KPUD Sumenep Ali Fikri mengatakan, dua nama caleg itu berasal dari dua parpol peserta pemilu 2014. Namun, dia enggan menyebutkan dua nama dan dua parpol yang bersangkutan lantaran pihaknya sudah menyampaikan pada masing-masing parpol untuk segera diganti. Dokumet yang diserahkan parpol ke KPU terkait daftar nama caleg sudah dikembalikan ke parpol guna dilakukan perbaikan hingga akhir masa perbaikan berkas 23 Mei. ‘’Ya, memang ada dua

nama caleg yang umurnya masih belum sampai 21 tahun hingga akhir pendaftaran caleg. Kami temukan nama itu saat verifikasi berkas caleg. Dari temuan itu kami sudah sampaikan kepada masingmasing parpol. Dan itu harus diganti,’’ kata Fikri kepada wartawan, Selasa (14/5). Fikri menjelaskan, meski caleg tersebut umurnya kurang satu hari mencapai 21 tahun hingga batas akhir pendaftaran caleg, dipastikan caleg tersebut tidak masuk daftar caleg tetap. Artinya caleg itu minimal berumur 21 tahun pas, tidak kurang meski satu hari terhitung sejak lahir hingga batas ahir pendafratan caleg yaitu tanggal 22 April 2013. Dia memaparkan, saat ini merupakan masa perbaikan berkas caleg hingga tanggal 23 Mei. Hingga saat ini, ada sejumlah parpol yang su-

dah menyerahkan perbaikan berkas caleg dan ada pula yang masih belum menyerahkan karena memang waktunya masih lama. ‘’Sekarang kan masa perbaikan berkas caleg, ada parpol yang sudah menyerahkan dan ada juga yang masih belum menyerahkan,’’ ungkapnya. Pihaknya mengimbau, agar parpol yang berkas calegnya masih belum lengkap segera dilengkapi. Sebab hasil verifikasi yang dilakukan KPU setempat, ada sejumlah berkas caleg yang masih perlu diperbaiki seperti kurang legalisir ijazah dan tidak menyertakan ijazah SMA, padahal ijazah SMA yang merupakan persyaratan dalam lampiran berkas caaleg tersebut. ‘’Hasil verifikasi semua berkas caleg dari 12 parpol itu tidak memenuhi syarat utamanya dilampiran berkas ijazah SMA, rata-rata caleg hanya menyer-

takan ijazah S1 atau S2, padahal ijazah SMA perlu dilampirkan,’’ paparnya. Dia menambahkan, bagi parpol yang calegnya ditemukan tidak memenuhi syarat umur mencapai 21 tahun, diharapkan bisa mengganti caleg tersebut agar daftar nama didapil tersebut tidak kurang karena KPU akan mencoret nama tersebut karena KPU tetap berpatokan pada peraturan KPU dan edaran KPU pusat. ‘’Kami pasti mengikuti aturan yang berlaku,’’ urainya. Sebelumnya, hasil verifikasi KPU Sumenep, 12 parpol di Sumenep berkas calegnya tidak memenuhi syarat, mayoritas mereka tidak menyertakan foto kopi ijazah SMA. Untuk itu, KPU mengembalikan berkas caleg itu kepada 12 parpol guna diperbaiki. Perbaikan berkas caleg itu berahir hingga tanggal 23 Mei. (rif/mk)

SUMENEP – Bupati A. Busyro Karim melantik lima anggota Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep, Selasa (14/5). Pengukuhan anggota KI dilakukan di pendapa bupati. Kelima anggota KI yang dikukuhkan adalah, R. Aj. Hawiyah, Rudi Hartono, Moh. Yusuf, Asmoni dan Mohammad Rasyid. Dengan demikian, terhitung sejak 14 Mei 20113, lima anggota KI sudah resmi menjabat selama lima tahun hingga 2017 mendatang. Prosesi pelantikan KI itu diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Bupati Sumenep Nomor 188/230/ KEP/435.013/2013. SK itu dibacakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Yayak Nurwahyudi. Setelah pembacaan SK, kelima anggota KI diambil sumpahnya oleh Bupati Sumenep A. Busyro

Karim. Acara pengambilan sumpah itu berlangsung sederhana, namun penuh khidmat. Hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Soengkono Sidik, Sekdakab Hadi Soetarto dan sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dalam sambutannya, bupati berharap keberadaaan KI memberikan kontribusi nyata dalam memberikan akses informasi. Masyarakat Sumenep diharapkan mampu mengakses informasi secara menyeluruh, utamanya terkait pembangunan di kabupaten ujung timur pulau Madura ini. ”Keberadaanya harus lebih dari pada yang lain,” katanya. Busyro mengungkapkan, adanya KI dan UU keterbukaan informasi publik bisa mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, yakni

transparansi dan akuntabilitas. ”Jadi, kami harus bersyukur dengan adanya UU keterbukaan publik ini,” ucapnya. Tidak hanya itu, dengan adanya informasi publik yang menyeluruh juga bisa memberikan investasi ke daerah. Juga, bisa mendorong peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). ”Itu juga sudah dilakukan 12 kabupaten kota di Indonesia. Jadi, keberadaan KI harus mampu mendorong tingkat perekonomian,” tuturnya dengan nada semangat. Mantan ketua DPRD Sumenep dua periode ini menambahkan, keberadaan KI di Sumenep tidak hanya menjadi formalitas. Misalnya, hanya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. ”Tapi, kami berharap bisa membuat petunjuk teknis layanan informasi publik” tukasnya. (adv/edy/yat)

4

PAMEKASAN

RABU 15 MEI 2013 NO.0117| TAHUN II

Distribusi Raskin

DPRD Minta Pemerintah Benahi Sistem

PANEN RUMPUT LAUT. Senja di Pantai Jumiang, Sanami bersama ibunya, baru saja panen rumput laut.

Kades Branta Pesisir dan Kelompang Barat Tetap Dilantik PAMEKASAN- Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii, Selasa (14/5), tetap melantik Kepala Desa (Kades) terpilih Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Misbahul Lailah dan Kades terpilih Desa Kelompang Barat, Kecamatan Pakong, Syamsul Arifin, sekalipun warga dua desa tersebut melakukan protes dan menuntut Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ulang. Kepada sejumlah wartawan, Syafi’I mengatakan, pelantikan terhadap kedua kepala desa tersebut sudah berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah Kabupaten dan Tim Pengarah Kecamatan dengan perwakilan massa yang menolak hasil pilkades, Panitia Pilkades di dua desa tersebut. Hasil dari koordinasi itu, pelantikan tetap akan di-

laksanakan sementara bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil pilkades di kedua desa tersebut, dilakukan proses hukum. “Kami melantik karena pertimbangan dari Tim Pengarah Kabupaten dan Kecamatan yang mengatakan sudah melakukan koordinasi. Sementara untuk pihak-pihak yang tidak puas, bisa melakukan upaya hukum,” kata Syafii. Syafii mengatakan, jika

dari upaya hukum yang ditempuh warga ternyata hasil pilkades tersebut dinyatakan tidak sah, maka pihaknya akan melakukan perbaikan. “Didalam Surat Keputusan pengangkatan kepala desa juga dinyatakan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan. Itu sudah jelas,” katanya. Ditanya soal kasus Pilkades Nyabulu, Kecamatan Proppo, Syafii menjelaskan perhitungan perolehan suara di desa itu akan tetap dilanjutkan. Namun, pelaksanaan penghitungan itu tidak akan dilakukan di desa ataupun di kecamatan tersebut, melainkan dilaksanakan di kabupaten. Pertimbangannya, kondisi di desa itu belum memung-

kinkan untuk dilakukan penghitungan suara hasil pemungutan suara Pilkades. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakan Dan Pemerintah Desa (Bapemas Dan Pemdes) Pamekasan, Mohammad Zakir, meminta warga yang ada di dua desa di Kecamatan Pakong dan Tlanakan itu, bisa menerima hasil keputusan tersebut. Pihaknya juga mempersilakan warga yang menemukan pelanggaran hukum atas pelaksanaan pilkades untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebelumnya, warga dari dua desa tersebut berunjukrasa menolak hasil Pilkades di desa masing-masing dan menuntut pilkades ulang. Mereka menilai, pelaksanaan pemilihan pimpinan pemer-

ADVERTORIAL

Bupati Minta Kades Terpilih Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

PAMEKASANBupati Pamekasan, Ahmad Syafii, Selasa (14/5), melantik 30 Kepala Desa (Kades) di Pamekasan. Kepala Desa terpilih yang dilantik di Pendopo Ronggosukowati itu 15 orang diantaranya merupakan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap pertama yang dilaksanakan pada 14 April sedang 15 orang lainnya hasil Pilkades serentak tahap kedua pada 11 Mei yang lalu. Para kades itu tersebar di 10 kecamatan antara lain, dua desa di Kecamatan Waru, satu desa di Kecamatan Pegantenan, enam desa di Kecamatan Galis, empat desa di Kecamatan Larangan. Kemudian satu desa di

Kecamatan Proppo, dua desa di Kecamatan Kadur, tiga desa di Kecamatan Pakong, enam desa di Kecamatan Tlanakan, dua desa di Kecamatan Pamekasan dan tidak desa di Kecamatan Palengaan. Bupati Ahmad Syafii, dalam sambutannya mengucapkan selamat atas dilantiknya para Kepala Desa itu dan berharap agar mereka mampu mengawal pembangunan di desa masing-masing dengan tidak meninggalkan peran serta masyarakat. “Selamat atas dilantiknya para kepala desa pada pagi ini, semoga mampu menjalankan amanah dengan baik. Dan saya juga

menyampaikan terima kasih kepada kepala desa sebelumnya atas jasa dan pengabdiannya pada masyarakat,” katanya. Bupati juga mengingatkan agar para kades baru tersebut untuk menjalankan amanah dan kepercayaan dari masyarakat, dan mampu menciptakan ketentraman dan keamanan masyrakat di desa masing-masing. Para kepala desa itu juga diminta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebab, sudah waktunya masyarakat diberi porsi yang luas untuk terlibat aktif dalam pembangunan, mulai dari proses perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi.

“Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, akan membantu tugas kita untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian pula dengan keterlibatan mereka dalam proses pelaksanaan dan pengawasannya,” kata bupati. Lebih lanjut, Mantan Anggota DPR RI itu juga mengingatkan, jabatan yang diemban oleh kepala desa merupakan amanat dari rakyat yang harus dijaga. Selain itu, jabatan itu bukan merupakan hak milik, namun merupakan jalan untuk mengabdi bagi kepentingan masyarakat. Syafii juga berpesan agar dalam menjalankan tugasnya para pemangku pucuk pimpinan pemerintahan desa itu berpegang teguh pada ketentuan perundangundangan yang berlaku. “Pemerintahan Desa, juga termasuk dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, sehingga dalam menjalankan tugasnya, kepala desa harus berpedoman pada perundangundangan yang berlaku di Negeri ini,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, bupati Akhmad syafi’I juga menyaksikan serah terima jabatan kepala desa secara simbolis. Serah terima itu diwakili oleh Kepala Desa Samatan Kecamatan Proppo. (adv/awa/muj).

intahan desa itu sarat dengan kecurangan dan ketidak netralan panitia penyelenggara. Warga Desa Branta Pesisir yang diwakili Persatuan Rakyat Desa Branta Pesisir menyatakan, bukti kecurangan itu karena setelah dilakukan penghitungan, ditemukan adanya surat suara melebihi jumlah pemilih. Hal serupa juga dilakukan warga Desa Klompang yang menengarai adanya kecurangan pada pilkades di desanya. Sebab, ditemukan banyaknya surat suara yang sudah tercoblos dalam pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Sedangkan di Desa Nyabulu, Proppo, perhitungan suara dihentikan sementara, karena saat perhitungan, ditemukan tanda tanda berupa pita pada surat suara. (awa/muj)

PAMEKASANDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menilai sistem pendistribusian jatah Beras Miskin (Raskin) di wilayah itu perlu dibenahi agar tepat sasaran. Selain itu, komitmen penanggungjawab penyaluran raskin mulai dari tingkat kabupaten hingga desa untuk menyalurkan beras murah itu dengan baik, masih dinilai lemah. Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, Selasa (14/5), mengatakan, pada pemerintahan Bupati Pamekasan Achmad Syafii, masyarakat berharap agar pendistribusian raskin bisa dilaksanakan lebih baik dan tepat sasaran. Dalam melaksanakan harapan itu, kata Khairul Kalam, harus ada komitmen antara bupati dengan para camat agar mendukung upaya tersebut. Jika terdapat camat yang tidak bisa mengarahkan penyaluran raskin secara baik, maka camat itu harus segera di mutasi agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan saat ini. “Kalau nantinya ada camat yang tidak serius dan tidak mendukung upaya perbaikan sistem ini di daerahnya, maka mereka harus dimutasi,” katanya. Menurut Khairul Kalam, titik lemah yang memicu terjadinya penyimpangan raskin selama ini, karena tidak adanya komitmen dari pihakpihak yang berwenang dalam pendistribusian raskin. Mengenai pola pendistribusian, ia mengusulkan untuk dibenahi, namun jika tidak memungkinkan, hendaknya dilakukan pola pendistribusian yang lebih baik. Bupati Pamekasan Achmad Syafii menyatakan sudah memiliki konsep baru untuk memperbaiki pendistribusian jatah beras miskin yang dinilai masih sering disalahgunakan oleh pihak-

pihak tertentu. Salah satunya, pihaknya berencana merubah pola pendistribusian dari semula melalui kepala desa (Kades), disalurkan melalui kelompok masyarakat (Pokmas). Rencana ini belum final dan masih akan dibicarakan lebih lanjut antara bupati, DPRD dan Bulog. Namun, meski belum final, arah kebijakan yang akan diambil nanti mendekati pada perubahan sistem distribusi. “Sekarang ini masih telaah staf, tapi sepertinya akan merubah pola distribusi dari semula melalui kepala desa akan dirubah penyalurannya, melalui Pokmas. Tapi saya masih perlu koordinasi dulu dengan pihak terkait,” katanya. Dijelaskan, dalam koordinasi awal dengan pihak Bulog, bupati menyimpulkan peluang penyimpangan sangat minim. Sebab, pendistribusian dari bulog berjalan normal. Bupati menegaskan, penataan pola distribusi raskin di Pamekasan ini, sebagai salah satu upaya untuk memerangi penyimpangan raskin, yang selama ini merugikan rakyat. Meski demikian, bupati tidak menjelaskan titik-titik distribusi yang berpotensi terjadi penyimpangan. Syafii mengatakan, meski dilakukan perubahan pola distribusi ke pokmas, ia belum bisa menjamin secara pasti konsep tersebut bisa menghilangkan kasus penyimpangan raskin. Sebab, bisa jadi pokmas menjadi pelaku baru penyimpangan dalam program tersebut. “ K a rena ny a , na nti y a ng perl u di a tur a da l a h pembentuka n pokma s da n pemi l i ha n a nggota ny a . Ya ng ti da k ka l a h penti ng, a da l a h a da ny a a tura n y a ng mengi ka t a ga r pokma s i tu bi sa bena r-bena r sesua i y a ng di ha ra pka n,” jel a s S y a fi i . (uzi / muj)

PAMEKASAN

5

RABU 15 MEI 2013 NO.0117| TAHUN II

Kodim Umumkan Relokasi Pasar Pada Bulan November PAMEKASAN- Komando Disrik Militer (Kodim) 0826 Pamekasan, mengumumkan akan mengosongkan Lapangan Sedandang, Pamekasan dari pedagang pada November yang akan datang.

Sejumlah alat berat mengeruk Waduk Pluit, Jakarta Utara. Pemprov DKI Jakarta terus melanjutkan normalisasi waduk tersebut serta mencari solusi bagi kelompok warga yang tinggal di bantaran waduk itu agar mau direlokasi.

anggaran pendapatan dan belanja desa

Pengelolaan APBDES Dinilai Belum Maksimal PAMEKASAN- Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Kabupaten Pamekasan sampai saat ini dinilai belum maksimal. Padahal banyak sumber-sumber pendapatan yang bisa dikelola untuk kemandirian dan kemajuan pembangunan desa. Ketua komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris, Selasa (14/5), mengatakan, ketentuan tentang pengelolaan APBDes sudah jelas diatur dalam paket Peraturan Daerah (Perda) tentang desa yang didalamnya juga mengatur tentang pengelolaan aset desa dan sumbersumber pendapatan yang bisa dikelola dalam APBDes. Hanya saja dalam pelaksanaannya dinilai masih jauh dari harapan. Dijelaskan, penataan aset dan pengelolaan APBDes ini sebenarnya sangat bisa diterapkan secara maksimal, dengan catatan ada keseriusan dari kepala desa masing-masing. Diantaranya melalui pengelolaan aset-aset desa yang bisa menghasilkan serta pendapatan dari biaya administrasi kependudukan yang bisa dimasukan dalam Kas Desa. Selama ini, kata Suli, pengelolaan aset desa cendrung masih dikelola secara perorangan, terutama oleh perangkat desa. Seharusnya, aset desa, seperti tanah percaton dikelola oleh pemerintah desa, dengan cara disewakan kepada pihak ketiga, termasuk kepada perangkat desa.

Dari pendapatan ini, bisa dikelola untuk kepentingan desa, terutama untuk kepentingan pembangunan desa serta dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan dicantumkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). “Pengelolaan aset desa seperti tanah percaton itu beda dengan dulu. Percaton itu sudah tidak melekat pada perangkat, karena mereka sudah mendapat tunjangan kesejahteraan perangkat (TKP) sebesar Rp. 900 ribu perbulan,” katanya. Terpisah, Kepala Bapemas-Pemdes, Pamekasan Mohammad Zakir mengakui, pengelolaan APBDES di Pamekasan belum maksimal karena beberapa faktor. Sayangnya ia tidak merinci kendala yang dihadapi para kepala desa dalam pengelolaan APBDes itu. Zakir menyatakan akan melakukan beberapa upaya, untuk memaksimalkan pengelolaan aset yang bisa dikelola sebagai pendapatan asli desa. Salah satunya akan melakukan pembinaan kepada mereka. Disinggung soal pengelolaan tanah percaton yang masih melekat pada perangkat desa, Zakir menyatakan masih wajar, karena pendapatan perangkat desa sangat terbatas. “Saya kira tidak ada masalah, karena pendapatan perangkat desa masih sedikit,” katanya. (uzi/ muj)

Rancangan Perda Hiburan

Tinggal Menunggu Pengesahan PAMEKASAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan sudah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD, tentang penyelenggaraaan hiburan dan pentas seni budaya. Raperda tersebut kini menunggu paripurna pengesahan yang melibatkan semua anggota DPRD. Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi, Selasa (14/5), mengatakan, dalam Raperda tersebut diatur batasan-batasan yang diperbolehkan dalam penyelenggaran hiburan dan pentas seni di Kota Gerbang Salam tersebut. Salah satunya tentang tempat hiburan karaoke. Setelah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) peraturan itu akan memberikan kepastian hukum pelaksanaan hiburan dan pentas seni di Pamekasan. Sedang hal yang dinyatakan belum jelas, akan diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup). Menurut Hosnan, dengan selesainya perda itu, tidak ada lagi kerancuan teknis pelaksanaan pentas seni dan hiburan yang tidak diperbolehkan. Dicontohkan, seperti hiburan karaoke, dalam rancangan perda tersebut disepakati yang diperbolehkan adalah karaoke keluarga. “Karaoke yang diperbolehkan Raperda ini dalam bentuk karaoke keluarga, yang digelar secara terbuka,” katanya. Raperda inisiatif ini mulai dirancang DPRD setempat sejak tahun lalu, setelah adanya desakan dari para ulama untuk menutup tempat karaoke yang diduga menjadi tempat maksiat. Selain itu, keberadaan beberapa tempat karaoke di Kabupaten itu diketahui tak berijin sehingga ditutup. Penutupan tempat karaoke saat itu, berdasar Surat Edaran Bupati Nomor: 510/52/441.303/2012 menutup semua tempat karaoke di wilayah tersebut. Selain tidak berizin, penutupan semua tempat karaoke tersebut, juga atas desakan para tokoh ulama yang menginginkan agar Pamekasan bebas dari praktik maksiat. Dalam surat edaran yang ditanda tangani langsung oleh Bupati Pamekasan yang saat itu masih dijabat Kholilurrahman, diinstruksikan agar semua tempat karaoke ditutup, terhitung sejak 2 Februari 2012 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. (uzi/muj)

Pengosongan itu dilakukan karena lokasi yang saat ini masih ditempati para pedagang yang sebagian besar merupakan pedagang konveksi itu akan digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau. “Hasil koordinasi kami dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, jika tidak ada perubahan pengosongan itu akan dilakukan pada November mendatang,” kata Koman-

dan Kodim Pamekasan, Letnan Kolonel Mawardi, Selasa (14/5). Selama ini, rencana pengosongan itu selalu tertunda karena pemerintah masih mencari lokasi pengganti untuk tempat relokasi (pemindahan) tempat para pedagang berjualan. Dandim mengatakan, para pedagang itu merupakan tanggungjawab pemerintah setem-

pat, sehingga pengosongan dilakukan setelah lokasi baru bagi para pedagang itu sudah ditentukan. “Sekalipun mereka berada di lahan miliki TNI, namun kami tidak akan serta merta melakukan pengosongan, karena kewenangan melakukan relokasi ada pada pemerintah daerah,” katanya. Letkol Mawardi mengaku sudah menyampaikan masalah tersebut ke Bupati Pamekasan, Ahmad Syafi. Dirinya juga selalu melakukan koordinasi untuk menyamakan pandangan tentang pemanfaatan Lapangan Sedandang sebagai tempat olahraga

umum dan Ruang Terbuka Hijau. Rencana pengosongan itu, merupakan perintah dari Panglima Kodam V/Brawijaya sebagai bagian dari instrurksi Markas Besar TNI AD untuk melakukan pendataan dan pengembalian aset TNI. Para pedagang, jelas Dandim, juga sudah tiga kali menemuinya dan meminta agar penertiban dan pengosongan itu ditunda karena sampai saat ini para pedagang belum menemukan lokasi pengganti yang memiliki nilai strategis yang sama dengan lokasi tersebut. Saat ini Kodim sudah tidak lagi menarik retribusi kepada

semua PKL yang berjualan di lahan milik kodim 0826 tersebut sambil melakukan penyadaran kepada mereka tentang tujuan pengosongan itu. Sebab, dari beberapa kali pendekatan untuk pengosongan, para pedagang menyatakan keengganannya untuk pindah, karena lokasi tersebut dinilai cukup strategis untuk berjualan, dan sudah dikenal masyarakat. Salah satu lokasi yang direncanakan akan menjadi tempat relokasi pedagang Sedandang, diantaranya pasar sore yang berada di Jalan Dipenogoro . (awa/ muj)

JELANG PUTARAN KEDUA. Pelatih Persepam Madura United (P-MU) Daniel Roekito (2kiri) mengawasi latihan skuadnya, di Stadion Soenarto Hadiwidjojo, Pamekasan, Jatim. Menjelang putaran kedua kompetisi Indonesia Super League (ISL), P-MU terus melakukan pembenahan skema permainan dan perombakan sejumlah pemain.

KASUS KANKEMENAG

Bupati Lakukan Pendekatan Khusus Terkait Kasus Kankemenag PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengatakan akan melakukan pendekatan khusus terkait kasus dugaan korupsi uang tunjangan insentif guru sebesar Rp15 miliar lebih, karena telah mengganggu kondisi pendidikan di wilayah itu. Menurut Achmad Syafii, Selasa, pemkab perlu turun tangan guna menyelesaikan persoalan tersebut, karena berbagai kasus yang terjadi di lembaga

“Secara kelembagaan, Kemenag memang bukan berada di bawah naungan pemkab, akan tetapi, akibat persoalan yang ditimbulkan itu, korbannya adalah masyarakat Pamekasan dan proses pendidikan di Pamekasan,” kata Achmad Syafii. Oleh karenanya sambung dia, pihaknya perlu berkoordinasi, melakukan pendekatan kepada semua pihak, baik kepada Kemenag Pamekasan sendiri, maupun kepada

dari Partai Demokrat ini lebih lanjut menjelaskan, situasi pendidikan di Pamekasan akhir-akhir ini sering terganggu atas kebijakan Kepala Kemenag bahkan sudah berulang kali berunjuk rasa, hingga menyebabkan kegiatan belajar mengajar di sejumlah lembaga pendidikan lumpuh. “Saya juga pernah berdialog dengan sejumlah murid di MAN Pamekasan dan telah meminta agar masuk sekolah,

Kegiatan belajar mengajar di sejumlah lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan kantor Kemenag Pamekasan menjadi terganggu, akibat adanya kebijakan oknum pimpinan lembaga itu yang menuai protes para guru dan para pegawai di lingkungan Kemenag Pamekasan. Salah satunya pemotongan gaji guru sebesar Rp350.000 untuk sumbangan koperasi, pemotongan gaji untuk sum-

itu telah mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di sejumlah lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Kemenag di Pamekasan.

guru-guru di sejumlah lembaga pendidikan yang kini bermasalah akibat kebijakan pimpinan Kemenag. Mantan anggota DPR RI

sembari melakukan pendekatan kepada Kemenag agar kasus ini segera terselesaikan dan tidak ada kejolak lagi,” tuturnya, menjelaskan.

bangan Hari Amal Bhakti (HAB) Kemenag Pamekasan, serta yang terakhir dana insentif 5.137 guru tidak dicairkan tanpa alasan yang jelas.

Akibatnya, ke-5.137 orang guru ini memrotes karena hak mereka hingga kini belum diberikan, meskipun dana tunjangan itu seharusnya telah dicairkan pada 2012. Bupati Pamekasan mengatakan, pihaknya tidak ingin permasalah yang terjadi di lingkungan Kemenag Pamekasan ini menyebabkan guru, siswa dan masyarakat Pamekasan menjadi korban, termasuk dunia pendidikan. Pada tahun 2012, sebanyak 9.834 guru di bawah naungan Kemenag Pamekasan mendapat tunjangan insentif dari pemerintah pusat, masing-masing sebesar Rp3.000.000 per orang. Mereka itu merupakan guru dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, hingga Madrasah Aliyah (MA). Akan tetapi, dari jumlah sebanyak 9.834 yang seharusnya mendapatkan tunjangan insentif itu, hanya 4.697 orang yang menerima dan lainnya hingga kini belum menerimanya. Mereka itu terdiri dari guru TK atau Raudatul Atfal (RA) sebanyak 1.001 orang, guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 1.660 orang, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1.311 orang dan guru Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 725 orang. Jika dikalkulasi dari sisa guru yang hingga kini belum mendapatkan tunjangan insentif masing-masing sebesar Rp3.000.000 itu, maka total dana tunjangan yang belum dicairkan mencapai Rp15.411.000.000. (ant/mk)

6

SAMPANG

RABU 15 MEI 2013 NO.0117 | TAHUN II

Rekrutmen Guru Honorer Diduga Tak Sesuai PP SAMPANG - Seleksi rekrutmen tenaga kerja sukwan kategori dua (K2) tahun 2013 di Kabupaten Sampang yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang dinilai tak sesuai PP No. 56 Tahun 2012. Selain itu, dalam pendataannya juga tidak transparan dan sarat rekayasa. Berdasarkan informasi yang dihimpun tercatat data sekitar 2.000 GTT K2. Nama-nama tersebut ditengarai tidak melalui proses seleksi secara ketat. Menurut Alan Kaisan, aktivis Lingkar Rakyat Sampang (Liras), sebanyak 2.000 orang K2 tersebut layak dicurigai karena kemungkinan besar dalam rekrutmen K2 yang diajukan BKD Sampang tidak memenuhi persyaratan. "Meskipun memenuhi persyaratan itu hanya dibuat-buat," katanya tanpa memerinci lebih jauh landasan kecurigaannya itu kepada Koran Madura, Selasa (14/5). Lebih lanjut Alan mengatakan dirinya mengaku telah mencium adanya kecurangan yang telah dilakukan oleh BKD setempat. Diantaranya, banyak temuan di beberapa dinas di Sampang yang menggunakan nama fiktif, guru honorer yang mulai masuk tahun 2008 dimasukkan menjadi K2. Itu jelas-jelas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. "Itu (pengangkatan) tidak sesuai dengan PP. Modus lainnya juga seperti salah satu di instansi dinas

tidak ada orangnya, tapi namanya ada yang masuk nominasi. Apalagi terkadang hanya masuk selama dua minggu sekali," ungkapnya tanpa menyebut secara jelas Dinas apa saja yang dimaksudkan. Padahal, menurut Alan, berdasarkan PP No. 56 Tahun 2012 Pasal 1 huruf B, dalam pengangkatan tenaga honorer harus masuk terus menurus. "Itu pun kalau memang ada dalam pengangkatan CPNS harus dipublikasikan melalui media massa melalui beberapa instansi seperti papan informasi atau pun media cetak," imbuhnya.

Ia juga menginginkan kepala daerah membuat pernyataan kembali di media massa yang sebenarbenarnya. Agar tidak sampai membuat pernyataan secara kontroversial. Bahkan, ia mengancam, jika permintaan tersebut tidak ditanggapi secara serius, pihaknya akan langsung melaporkan BKD Sampang ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) agar menolak pengajuan tenaga honorer Sampang tahun 2013. Selain itu, dirinya juga akan mendesak Menpan agar kepala BKD dipecat karena telah membiarkan terjadinya penyimpangan rekrutmen GTT K2. "Kalau ini masih tetap tidak ada perkembangan, maka kami akan langsung melaporkan ke Menpan agar semuanya jelas dan ditinjau ulang," ujarnya. Saat dikonfirmasi Kepala BKD Kabupaten Sampang, Sri Andoyo Sudono melalui Kabid pengembangan karir Abd Hannan membantah jika uji publik masih belum dilakukan. Bahkan, beberapa tahap informasi penerimaan CPNS sudah dilayangkan melalui media cetak maupun elektronik. Dia mengkalim semua tahap dan prosedurnya itu sudah sesuai petunjuk Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan). "Sudah uji publik Pak dan hasil uji publik itu akan kami kirim ke Menpan. Setelah itu baru verifikasi dan validasi setelah ada perintah. Itu ada tahapannya, semua yang ngatur pusat," tukasnya. (ryn/ lum/rah)

holis/koran madura

PENAMBANGAN PASIR: Wisata air terjun Toroan Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Samapang marak aktivitas penambangan pasir ilegal.

PENAMBANG LIAR

Perlu Penertiban Tambang Pasir Ilegal SAMPANG - Maraknya aksi penambang pasir ilegal di sepanjang air terjun Toroan, Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Sampang memperburuk potensi wisata. Sebab, di lokasi masuk air terjun, banyak dijumpai kerikil bekas penambang pasir ilegal berserakan, sehingga menyulitkan pengunjung untuk datang ke air terjun Toroan. Penambangn pasir ilegal yang berlangsung lama ini tidak ada tindakan tegas dari aparat yang berwenang sehingga para penambang terus melakukan aksinya. Oleh karena, seharusnya, pihak yang berwenang melakukan penertiban para penambang pasir yang ilegal itu. Menurut Moh Sadik Kasi Ops Satpol PP Sampang saat dikonfirmasi pada Selasa (14/4) menjelaskan aktifitas penambangan pasir ilegal di sepanjang pantai air terjun Toroan itu bukan kewenangan Satpol PP. Melainkan menjadi kewenangan aparat kepoli-

sian. Apalagi penambangan pasir ilegal seperti yang terjadi di Desa Ketapang Timur, itu sudah masuk ranah pidana. Hal ini didasarkan pada UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 73 Ayat (1). Sehingga Polri mempunyai kewenangan untuk memprosesnya secara hukum. “Memang maraknya penambang pasir ilegal di Kabupaten Sampang termasuk di lokasi wisata air terjun Toroan dan di sepanjang pantai Camplong sangat memprihatinkan dan merusak lingkungan. Beberapa kali kami sudah berkoordinasi dengan pihak Polres Sampang untuk melakukan tindakan supaya menimbulkan efek jera,” terangnya. Sementara itu, lanjut Sadik, hingga saat ini Satpol PP belum mempunyai payung hukum untuk menindak tegas pelaku penambangan liar di sekitar air terjun Toroan, karena masih belum ada Perda yang mengatur penambangan pasir ilegal di Kabupaten Sam-

pang. Saat ini yang ada hanya Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang penambang sirtu yang berada di wilayah pengunungan, bukan di laut. Dan UU NO 27 Tahun 2007 itu juga menjadi wilayah tugas kepolisian, karena Pol PP hanya bertugas mengamankan, bukan penegak UU. ”Ranah Satpol PP memang hanya pengaman perda, bukan penegak undang-undang, sehingga untuk memberikan sanksi pada para penambang pasir ilegal yang berada di wilayah laut Kabupaten Sampang adalah kewenangan polisi, bukan kewenangan Satpol PP,” kelitnya. Sementara Zainal Faruk (55), warga asal Desa Ketapang Sampang, saat ditemui kemaren, mengaku sangat kecewa terhadap kebijakan pemerintah daerah yang kurang memperhatikan potensi wisata air terjun Toroan. Sebab sampai saat ini, air terjun yang alami tersebut tidak pernah diimbangi dengan

pembangunan infra struktur jalan menuju lokasi air terjun Toroan. Bahkan, penambang pasir ilegal yang bisa mengancam kerusakan lingkungan di sekitar air terjun pun tidak mendapat tindakan tegas. “Saya sebagai warga asli Ketapang Sampang sangat prihatin atas kurang pedulinya Pemkab Sampang. Apapun dalih pemerintah terkait penertiban penambang pasir ilegal di sekitar lokasi air terjun. Itu sangat memprihatinkan dan memperburuk infrastruktur yang ada. Saya menduga aparat baik Satpol PP dan aparat yang berwenang lainnya bukan tidak tahu aktifitas penambangan liar itu. Tetapi, keesannya memang sengaja dibiarkan,” keluhnya. Selain itu, dirinya berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait harus bersama-sama menjaga potensi alam air terjun Toroan di Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang, Sampang. (hol/lum/rah)

PARPOL

Ada Parpol Tidak Memenuhi Syarat

junaidi/koran madura

TIBA-TIBA ROBOH: Gedung MTs Negeri di Desa Tanggumong, Kecamatan Kota Sampang yang tiba-tiba roboh sekitar jam 10 pagi di waktu jam istirahat.

SEKOLAH

Kantor Guru MTs Negeri Roboh SAMPANG - Kantor guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri di Desa Tanggumong, Kecamatan Kota Sampang tiba-tiba roboh, Selasa (14/05) sekitar pukul 10.00 pagi. Disinyalir, gedung yang tidak pernah mengalami rehabilitasi itu roboh lantaran bahanbahan atapnya sudah lapuk dimakan usia. Kejadiannya berawal saat semua guru duduk bersama pada waktu jam istirahat. Tiba-tiba terdengar suara yang mengkhawatirkan mirip pohon tumbang. Sontak saja semua guru yang lagi asyik ngobrol itu langsung keluar ruangan. Ternyata mereka mendapati bangunan yang se-

lama ini dijadikan kantor guru itu sudah roboh. Untungnya dalam kejadian ini tidak memakan korban jiwa. Hanya saja, semua buku dan arsip guru tertimpa puing-puing bangunan. Semua guru MTs Negeri Sampang mengaku kaget dengan kejadian gedung sekolah yang roboh karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda kalau bangunan itu akan roboh. Mereka langsung berkumpul dan menceritakannya kepada guru-guru yang lain. Semenatra sebagian guru ada yang mengambil barang-barang yang tertinggal dalam kantor. Salah satu guru, Harnanik (45) mengaku berada di dalam

ruangan sedang berkumpul dengan guru yang lain sebelum bangunan itu roboh. Tibatiba ada suara aneh terdengar di telinganya. Karena suara itu semakin kencang maka mereka dengan guru yang lain lari keluar dan tak lama kemudian bangunan itu langsung roboh. Beruntung semua guru sudah berada di luar sehingga tak ada seorang pun yang tertimbun reruntuhan bangunan. “Ketika kami istirahat dan berkumpul dengan guru yang lain tiba-tiba ada suara kriyuk-kriyuk, saya kira itu suara kucing tapi karena suara itu semakin keras maka guru langsung keluar berlarian. Tiba-tiba bangunan kantor

langsung roboh. Dalam kejadian ini ada satu guru yang tertimpa jatuhnya genteng tapi orangnya sudah tidak apa-apa,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (14/05). Hal senada juga disampaikan oleh bagian humas, Muhari. Ketika dikonfirmasi dia mengatakan tidak mengetahui secara langsung dalam kejadian tersebut. Namun, menurutnya bangunan roboh karena kondisi gedung sudah cukup tua dan sampai saat ini belum mendapatkan perbaikan. Selain itu, lokasi tanah juga sering bergetar, apalagi kalau ada kendaraan besar yang lewat di jalan raya getarannya terasa hingga di dalam

kantor. “Ini terjadi karena bangunannya sudah tua dan juga kondisi tanah yang bergetar sehingga mudah roboh. Ketika mendapatkan bantuan perbaikan, yang diperbaiki hanya plafonnya saja, sedangkan yang di atas masih belum ada perbaikan,” ucapnya Masih kata Muhari, sebelumnya di bagian depan gedung kantor ada tanda-tanda bangunan itu mau roboh. Itu langsung saja disampaikan kepada dewan guru yang berada di dalam untuk segera keluar dari dalam ruangan. Betul saja, setelah mereka keluar bangunan itu langsung roboh. (jun/lum/rah)

SAMPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang tampaknya tidak main-main dengan kelengkapan persyaratan Partai Politik (Parpol) peserta pemilu mendatang. KPU Sampang memastikan akan mencoret sebagai peserta pemilu setiap parpol yang terlambat menyerahkan berkas dan atau tidak memenuhi syarat. Batas waktu terakhir penyerahan berkas sendiri jatuh pada tanggal 22 Mei, beberapa hari lagi. Pada waktu penyerahan berkas perbaikan tanggal 22 Mei mendatang, KPU Kabupaten Sampang menegaskan tidak akan memberi toleransi lagi bagi partai politik yang terlambat atau masih ada kekeliruan dalam adminitrasi. Menurut Miftahul Rozaq, salah satu anggota KPU Kabupaten Sampang, jika dalam waktu yang telah ditentukan masih ada kesalahan atau keterlambatan penyerahan, maka parpol yang bersangkutan akan langsung dicoret dan dianggap tidak lolos sebagai peserta pemilu 2014. “Tanggal 22 Mei itu adalah kesempatan terakhir. Apapun adanya nanti yang tidak layak ya tidak layak dan yang tidak memenuhi syarat ya tidak memenuhi syarat, kami tidak akan memberi toleransi,” katanya kepada Koran Madura, Selasa (14/05). Ketentuan tersebut dilakukan, karena dalam tahapan selanjutnya KPU hanya menerima berkas pengembalian dari setiap parpol. Kemudian dikoreksi berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak ada lagi tambahan waktu per-

baikan. “Kami sebagai penyelenggara pemilu, khusus pada tahapan pencalonan ini, apapun keputusan partai itu harus disesuaikan dengan peraturan dan juknis yang sudah disosialisasikan sebelumnya,” imbuhnya.

Tanggal 22 Mei itu adalah kesempatan terakhir. Apapun adanya nanti yang tidak layak ya tidak layak dan yang tidak memenuhi syarat ya tidak memenuhi syarat, kami tidak akan memberi toleransi,”

Miftahul Rozaq Anggota KPUD Sampang

Rozaq juga mengungkapkan bagi setiap parpol yang berkasnya sempat dikembalikan pada tahapan verifikasi, agar memanfaatkan waktu perbaikan yang diberikan untuk digunakan semaksimal mungkin. Selain itu KPU selalu siap memberikan informasi jika masih ada parpol yang belum paham terhadap prosedur dan syarat yang menjadi ketentuan. “Mudah-mudahan komunikasi yang kita bangun dengan partai politik sebelumnya bisa meminimalisir kesalahan yang ada,” ujarnya. (ryn/lum/rah)

SAMPANG

7

RABU 15 MEI 2013 NO.0117 | TAHUN II

DANA PENDIDIKAN

BOS Tak Cair Mengganggu Pengelolaan Sekolah

Syamsuri

Kepala Kasi Mapenda Kabupaten Sampang SAMPANG - Pengelola salah satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Desa Pamola’an, Kecamatan Camplong mengaku kelimpungan menangani pembayaran honor guru dan peningkatan fasilitas pembelajaran karena dana biaya operasional sekolah (BOS) sampai saat ini masih belum cair. Padahal, menurutnya, BOS itu menjadi andalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan operasionalnya. Akibatnya banyak honor guru yang tidak terbayar dan beberapa kebutuhan peningkatan fasilitas pembelajaran tidak terpenuhi. Salah satu Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtida’iyah (MI) di Desa Pamola’an Kecamatan Camplong mengeluhkan anggaran BOS yang sampai saat ini masih belum bisa dicairkan oleh Kantor Kementrian Agama (Kankemenag) Kabupaten Sampang. Padahal, dana tersebut merupakan penunjang untuk melancarkan proses belajar mengajar dan untuk menggaji para guru. Salah satu pengelola pendidikan MI yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan sampai saat ini terkendala dengan keuangan untuk membayar gaji para guru dan juga untuk melengkapi kebutuhan proses belajar mengajar seperti pembelian alat tulis dan kebutuhan yang lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan itu sebelumnya melalui dengan anggaran BOS. Mulai dari bulan Januari sampai bulan Mei di tahun ini, para pengelola masih belum menerima sama sekali dana BOS tersebut. Padahal jika mengacu pada waktu tahun 2012, tidak ada kendala dan bisa mengambil tiga bulan sekali melalui rekening madrasah masing-masing. Sehingga proses kegiatan belajar mengajar menjadi

lancar. Sayangnya, itu tidak terjadi lagi untuk BOS tahun 2013 yang sampai saat ini masih belum keluar sehingga pengelola madrasah merasa terkatung-katung dalam menjalankan proses belajar mengajar. “Dengan adanya dana BOS kami merasa terbantu untuk meningkatkn pendidikan meskipun keberadaan sekolah di desa. Guru yang mengajar di sini kebanyakan datang dari kota Sampang dan mereka sering menanyakan tentang honornya. Sedangkan sebelumnya untuk gaji para guru kami ambilkan dari dana bos, saya sebenarnya merasa kasihan. Saya juga menunggu dari Kemenag sampang,” ujarnya. Sementara Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sampang melalui Kasi Mapenda Syamsuri juga mengaku prihatin terhadap pengelola lembaga pendidikan yang masih belum menerima dana BOS karena dana tersebut masih terkendala di pusat dan provinsi. Menurutnya, kemungkinan besar dana ini akan turun pada bulan Juni tahun 2013 karena sudah mendapat lampu hijau setelah koordinasi dengan Kementerian Agama Pusat dan Provinsi. “Untuk tahun ini kami masih terkendala dengan bintang yang belum terang dari Kemenag Pusat. Beberapa hari lalu setelah kami mengkoordinasikan itu, kami sudah mendapatkan info kalau bulan Juni insya Allah bisa dicairkan. Sudah kami sampaikan kepada pengawas di masing-masing kecamatan,” ucapnya. Hal senada juga disampaikan oleh bagian URS Keuangan Wahyu Hidayat. Dia mengatakan untuk dana BOS pada tahun 2013 pencairannya merupakan wewenang Kanwil. Anggaran Kemenag sementara ini masih diblokir karena masih belum mendapatkan persetujuan dari DPR Pusat. Bukan hanya anggaran BOS yang belum keluar, anggaran yang lain pun juga masih belum keluar. “Yang menjadi penghambat anggaran BOS dan anggaran yang lain belum keluar karena adanya struktur kepengurusan dari tingkat kabupaten sampai tingkat pusat. Selain itu, sementara ini, anggaran untuk Kemenag masih diblokir. Pada pertengahan bulan pemblokirannya sudah bisa diselesaikan, mungkin ini bisa dicairkan pada bulan Juni,” terangnya. (jun/lum/rah)

TIDAK MEMPUNYAI IZIN: Ratusan bangunan rumah permanen di Kabupaten Sampang yang tidak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) berdiri diatas tanah milik PJKA.

PoL PP Membiarkan Ratusan Bangunan Tak Berizin SAMPANG - Berdasarkan data di Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Sampang terdapat ratusan bangunan rumah permanen milik warga di Kabupaten Sampang tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Sebab bangunan permanen milik warga tersebut berdiri di atas tanah milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Akan tetapi, bangunan tak ber-IMB itu terkesan sengaja dibiarkan. Sejauh ini petugas Satpol PP belum pernah melakukan penertiban bangunan tersebut dengan alasan masih belum berkoordinasi dengan tim yang lain. Kasatpol PP H Kusno Abdullah saat dikonfirmasi melalui Kasi Ops Moh Sadik membenarkan jika bangunan yang tak mengantongi IMB di Kabupaten Sampang hingga saat ini masih belum ada pen-

Hal senada juga diungkapkan Ainur Rasjid, Kasubag TU KP3M Sampang. Saat dikonfirmasi ia membenarkan ratusan bangunan permanen milik warga yang berdiri di tanah milik PJKA di Kabupaten Sampang tidak mengantongi IMB. Menurut Ainur, hingga saat ini, pihaknya belum pernah mengeluarkan satu pun IMB karena warga tidak bisa menunjukkan kepemilikan sertifikat tanah. ”Adapun lokasi bangunan permanen milik warga tersebut tersebar di 4 Kecamatan di Kabupaten Sampang. Di antaranya Kecamatan Jregik, Kecamtan Torjun, Kecamatan Sampang Kota, dan Kecamatan Camplong. Tapi, yang paling banyak bangunan permanen tak mengantongi IMB itu berada di Kecamatan Kota

Sampang,” bebernya. Lebih lanjut Ainur Rasjid menjelaskan secara rutin setiap tahun, pihak KP3M sudah mensosialisasikan pada warga, agar tidak mendirikan bangunan secara permanen di lahan milik PJKA. Sebab jika sewaktu-waktu pihak PJKA membutuhkan tanah tersebut, maka warga yang memiliki bangunan tersebut akan digusur. ”Memang problematik bangunan tak ber-IMB di Kabupaten Sampang. Ini menjadi PR kita bersama untuk menyikapinya secara bijaksana. Tetapi yang paling penting adalah partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan permanen di atas lahan yang bukan miliknya. Apalagi, di lahan milik PJKA,” ucapnya. (hol/lum/rah)

Pol PP Tak Berani Menertibkan Lokasi Madegan SAMPANG - Banyaknya pasangan muda-mudi yang menjadikan Desa Madegan, Kelurahan Polagan, Kecamatan Kota Sampang sebagai areal melakukan perbuatan tak sopan terus dikeluhkan warga setempat. Namun sejauh ini warga mengaku tidak bisa berbuat apa-apa lantaran tidak mempunyai dasar untuk bertindak. Oleh karena itu, warga berharap banyak kepada aparat keamanan. Terutama

Satu Pohon Keluar Dua Jantung Pisang pernah bermimpi melahirkan bayi kembar dua. Padahal istrinya masih belum hamil. Ternyata setelah beberapa hari kemudian, keanihan mimpinya rupanya menjadi firasat adanya pohon pisang miliknya yang mengeluarkan dua jantung pisang. “tidak tahu kenapa istri saya mimpi begitu Mas, padahal istri saya tidak hamil,” ungkapnya saat ditemui di rumahnya. Awalnya, lanjut pria yang dikaruniai satu anak tersebut mengatakan pohon pisang didapatkan dari tetangganya. Ditanam di sebalah utara rumahnya. Kondisinya tidak ada perkembangan, kemudian pisang itu dipindah ditanam di selatan rumahnya. Sehingga sampai saat ini kondisi pohon pisang itu sudah menujukkan hasilnya, mengeluarkan dua jantung pisang.

ertiban. Tidaknya penertiban itu, kata Kusno, karena untuk melakukan penertiban ratusan bangunan tersebut pihaknya masih butuh koordinasi dengan instansi lain. Beberapa instansi yang harus dikoordinasi antara lain Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M), Badan Pengembangan Jalan, Dihubkominfo, PU Cikatarung, Dispendaloka, BLH, dan Bagian Hukum.

Menurut Kusno setiap perdirian bangunan harus ada IMB. Itu berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, termasuk di dalamnya IMB. ”Jika kami selaku pengaman Perda langsung melakukan tindakan tanpa berkoordinasi dengan tim instansi yang lain, maka khawatir penertiban tersebut akan timbul persoalan di kemudian hari,” ucapnya kepada Koran Madura, Selasa (14/5). Untuk itu, lanjut Kusno, pihaknya berharap pada warga yang mendirikan bangunan di atas tanah milik PJKA itu agar tidak mendirikan bangunan secara permanen, karena suatu ketika nanti jika tanah tersebut dibutuhkan oleh pemerintah akan dilakukan penggusuran paksa.

TEMPAT BERCINTA

KEAJAIBAN

SAMPANG - Warga Dusun Madegan Kelurahan Polagan Kecamatan Kota Sampang digegerkan dengan penemuan sebuah pohon pisang aneh. Dari pohon tersebut keluar dua jantung pisang. Menurut Iskandar (42), pemilik pohon Pisang Tubai tersebut, keanehan itu sebenarnya sudah terjadi sekitar tiga bulan lalu. Ketika itu pisang tersebut sudah bertangkai dua. Sejak itu pula dirinya telah berpraduga dari tangkai pohon itu akan keluar jantung pisang. “Sejak tiga bula lalu setelah saya tanam itu, kok ada tangkai dua, diperkirakan sama saya hanya tangkai daun pak,” katanya kepada Koran Madura, Selasa (14/5). Menurut pria yang bekerja serabutan itu, sebelumnya memang ada tanda-tanda yang datang kepada isterinya, ibu Siti Dina Titin. Dia

holis/koran madura

“Awalnya tidak ada buahnya dan tidak tumbuh, pas kebetulan saya pindah ke sini ternyata besar dan tumbuh dua tongkol (jantung pisang), Mas,” ucapnya. Hingga saat ini, beberapa tetangganya banyak yang berdatangan untuk melihat keanehan pohon pisang itu dari dekat. Bahkan tidak sedikit di antara pengunjung yang minta bibitnya untuk ditanam pula di rumah masing-masing. selain dari warga setempat, para pengunjung yang datang melihat pohon pisang ajaib milik Iskandar itu juga berasal dari desa tetang, meski jumlahnya tidak terlalu banyak. Menurut Iskandar, dirinya tidak memungut apapun pada pengunjung yang datang melihat pohon pisang di atas lahan di selatan rumahnya itu. (ryn/rah)

pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada personil Satpol PP Sampang yang turun langsung ke lokasi dengan alasan belum mendapat laporan dari masyarakat. ”Sampai sekarang kami belum menerima laporan dari warga Madegan. Mungkin dalam waktu dekat ini, kami akan melakukan operasi ke daerah itu. Kami nanti akan melakukan pembinaan terha-

dap remaja yang terjaring operasi agar tidak mengulanginya lagi. Kalau masih tetap, maka akan dikenakan pasal tipiring (tindak pidana miring),” kata Kepala Satpol PP melalui Kasi Ops Moh Sadik kepada Koran Madura, Selasa (14/05). Sementara itu, tokoh masyarakat Madegan terus berupaya untuk menimalisir banyaknya remaja yang sering nongkrong di jalan Madegan menuju Desa Aeng Sareh dengan cara mengajak warga

dan pemuda untuk melakukan tindakan pengusiran. Namun, upaya itu tidak pernah berhasil karena setelah memberikan tindakan justru para remaja masih tetap menempatinya. Salah satu tokoh masyarakat Dusun Marbulan, Desa Madegan Imam mengatakan dirinya sudah sering melakukan pengamanan bersama warga sekitar. Bahkan, warga sudah menebang tumbuh-tumbuhan yang biasa dijadikan tempat persembu-

nyian para remaja ketika berduaan, namun upaya itu masih belum berhasil. “Saya dengan warga di sini sudah sering melakukan patroli dan menyarankan agar pindah ke tempat lain, tapi setelah kami pergi mereka justru kembali lagi. Bahkan ada juga yang melawan ketika diberi peringatan, namun kami mengalah untuk menghindari terjadi perkelahian antara mereka dengan warga di sini, “ ujarnya. (jun/lum/rah)

8

BANGKALAN

RABU 15 MEI 2013 NO.0117 | TAHUN II

Selama Setahun ASDP Rugi Rp 7 Miliar BANGKALAN - Semenjak ada Suramadu, Palabuhan Kamal semakin sepi daripada sebelum jembatan Suramadu itu diresmikan. Pelabuhan Kamal yang dulunya ramai dengan kendaraan lalu-lalang, bahkan hampir tiap hari sering macet hingga beberapa kilometer, kini telah kehilangan para penggemarnya. Bahkan di saat hari tertentu pun, setelah jembatan Suramadu itu dioperasikan, tak ada lagi keramaian orang maupun kendaraan yang melewati Pelabuhan Kamal. “Ya, kita akui bahwa kondsi saat ini sangat memprihatinkan, masyarakat tidak lagi berminat menggunakan jasa anggkutan kapal,” ungkap Khairil Anwar. Bagian Supervisi Sperasional Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) ini mengatakan bahwa setiap harinya hanya 100 kendaraan yang menggunakan jasa kapal yang disediakan. Dengan kondisi seperti ini pihaknya harus menanggung kerugian yang cukup besar akibat pendapatan yang menurun. Menurut Khairil Anwar, pendapatan setiap harinya selalu tidak

sebanding dengan biaya opersianal kapal. “Bila dibandingkan, sebelum ada suramadu kendaraan yang melintasi selat menggunakan kapal mencapai 700 kendaraan. Akan tetapi, saat ini kendaraan sangat minim dan hanya meraup pendapatan 5 sampai 6 juta untuk satu kapal. Secara keseluruahn dengan empat kapal yang dioperasikan hanya mengasilkan 31 juta,” imbuhnya. Padahal, sambung Khairil, biaya opersiaonal untuk satu kapal sekali jalan mencapai Rp 600.000 untuk BBM, belum biaya lainnya. Sedangkan jam operasi kapal mulai pukul 5.24-11.30 WIB. Sehingga pengeluaran yang begitu tinggi menjadi penyebab setiap tahunnya harus menanggung kerugian sebesar 7 miliar. Padahal sebelum adanya suramadu, pihaknya bisa meraup keuntungan Rp 78.000.000 setiap 24 jam. “Kapal itu setiap jam melakukan 8 kali trip (perjalanan), kemudian tinggal mengka-

likan saja biaya opersianalnya. Sedangkan pendapatan sangat kecil,” keluhnya. Untuk menutupi kerugian itu, lanjut Khairil pihaknya menggunakan subsidi silang. Karena momen-momen penting sudah tidak bisa lagi dijadikan harapan dan tidak seramai dulu. Pada kenyataannya masyarakat lebih memilih suramadu sebagai alternatif untuk mempercepat perjalanan mereka. Efek sosial bagi para pedagang kecil, masih kata kahiril, yaitu gulung tikar dan hanya sedikit yang bertahan. Itu pun bisa dihitung dengan jari. Tidak seperti dulu yang bisa dijadikan harapan untuk menunjang sektor perekonimian. “Harapannya bagaimana caranya agar pelabuhan bisa ramai kembali, yang penting bisa tetap bertahan karena adanya suramadu sangat minta perhatian masyarakat. Kalau bisa roda 2 dialihkan ke kapal untuk menghindari adanya sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pengendara, karena tidak ada tol yang pantas dilewati kendaraan roda dua,” tandasnya.(dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

SEMAKIN SEPI: Suasana pelabuhan Kamal yang dulunya ramai dengan kendaraan lalu-lalang bahkan hampir setiap hari terjadi macet, kali ini tampak semakin sepi pasca adanya jembatan suramadu.

TENAGA PENDIDIK

Pemerintah Butuh 3.006 Guru PNS

ori/koran madura

MENGAWASI UN: Tampak sejumlah guru SMP yang ada di Bangkalan saat mengawasi pelaksanaan ujian nasional yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. BANGKALAN – Kekurangan jumlah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) terjadi di Bangkalan. Jumlah guru yang ada saat ini tidak bisa

memenuhi kebutuhan mengajar di sekolah. Hingga tahun 2013 ini, Dinas Pendidikan (Disdik) masih kekurangan guru PNS se-

banyak 3.006 orang. “Kekurangan ribuan tenaga pendidik (guru) Pengawai Negeri Sipil (PNS) meliputi guru SD, SMP, SMA

dan SMK,” kata Kepala Disdik Bangkalan, Mohni melalui Kasubag Umum Moh. Bakrun, Selasa (14/5). Bakrun menjelaskan

DISTRIBUSI GAKIN

PENIMBUNAN BBM

BANGKALAN - Penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) di kabupaten Bangkalan belum normal, karena pendistribusian raskin masih dilakukan penyesuaian jumlah pagu bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima. “Memang sekarang masih ada penyesuaian pagu, jadi penyaluran raskin belum normal,” kata Kabag Perekonomian Setkab Bangkalan, Rudiyanto. Rudy menjelaskan pendistribusian raskin pada bulan Mei ini masih terus dilakukan hingga jatah bulan yang sebelumnya terdistribusi secara keseluruhan. Untuk pendistribusian bulan ini masih mengejar ketertinggalan pada bulan lalu. “Sekarang kan masih bulan Mei, jadi jatah bulan Maret dan April didistrubisikan pada bulan Mei ini,” terangnya. Dia memperkirakan pendistribusian raskin baru akan normal pada bulan Juni mendatang. Untuk itu, pihaknya akan melakukan percepatan dalam pendistribusiannya. Menurut mantan kepala Satpol PP tersebut, setelah seluruh kecamatan mendapatkan jatahnya masing-masing, di-

BANGKALAN – Jajaran Kepolisian Polres Bangkalan mengamankan F, warga Desa Banyior Kecamatan Sepuluh karena diduga telah melakukan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Dia diperiksa dan ditangkap oleh polisi ketika sedang melakukan pengisian di salah satu SPBU di kota Bangkalan. Penimbunan dilakukan oleh F karena menghadapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis solar. F membayangkan ketika kenaikan BBM jenis solar itu benar-benar telah diberlakukan, maka dirinya akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Namun sial, perbuatan F keburu tercium aparat keamanan sehingga harus berurusan dengan pihak kepolisian. ”BBM jenis solar itu diduga kuat akan ditimbun untuk dijual kembali. Sebab, kulakannya dengan jumlah banyak, sehingga kami gagalkan dan diamankan ke Mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Mukhammad Lutfi, kepada sejumlah wartawan, kemarin (14/5). Dia menjelaskan, BBM jenis solar sudah dinaikkan ke dalam truk usai melakukan pengisian di SBPU Kota, sebelum akh-

Penyaluran Raskin Belum Normal harapkan penyalurannya bisa berjalan normal kembali pada setiap bulan. “Semuanya juga bergantung dengan harga di pasaran atau tebusan. Kalau secara administratif, sudah selesai disalurkan lagi,” ungkapnya.

Memang sekarang masih ada penyesuaian pagu, jadi penyaluran raskin belum normal,”

Rudiyanto

Kabag Perekonomian Setkab Bangkalan Sementara itu, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSM) pada tahun ini berjumlah 85.068 KK (Kepala Keluarga). Dari data itu menunjukkan tren menurun sebanyak 15,02 persen dibanding pada tahun sebelumnya yang mencapai 100.102 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). (ori/rah)

ELPIJI

Stok Elpiji Berkurang kekurangan 3.006 orang guru tersebut, dengan rincian untuk SD sebanyak 2.743 orang dari 660 lembaga, guru SMP sebanyak 134 orang dari 42 lembaga. Selain itu, guru SMA sebanyak 15 orang dari 9 lembaga, dan guru SMK sebanyak 114 orang dari 10 lembaga. Kalau tidak ada penambahan atau rekrutmen CPNS khusus guru setiap tahun dipastikan guru PNS terus berkurang. Sebab mereka kebanyakan sudah pensiun. Rata-rata setiap tahunnya, sebanyak 200 orang guru memasuki masa pensiun. Sejauh ini, pihaknya mengaku sudah berusaha untuk menutupi kekurangan guru tersebut dengan mengajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat sesuai kebutuhan. Apabila disetujui dibutuhkan rekrutmen CPNS. ”Rata-rata di lembaga sekolah yang kekurangan guru itu, sekarang diisi oleh guru sukwan dan bayaran mereka tergantung kebijakan lembaga sekolah masing-masing,” ujarnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Setelah sempat diguncang kelangkaan BBM jenis solar dan premium beberapa waktu lalu, sepekan terakhir ini sebagian warga kecamatan kota Bangkalan mulai diresahkan dengan kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram. Menurut penuturan sejumlah warga, beberapa pengecer gas elpiji 3 kilogram tersebut mendapat distribusi yang minim dari para agen, sehingga berdampak pada keterbatasan penyediaan elpiji tersebut di pasaran. Salah seorang ibu rumah tangga warga Pangeranan Bangkalan, Hanifah mengaku kerepotan memenuhi kebutuhannya karena langkanya elpiji bersubsidi itu. Menurutnya, kalaupun ada pengecer yang menjual elpiji ukuran 3 kilogram, harganya sedikit lebih mahal daripada biasanya. Harga elpiji itu bisa mencapai Rp 15.000, padahal harga normalnya hanya Rp 13.000. “Ya ini, saya cari cukup sulit Mas. Beberapa penjual

di sekitar sini kehabisan stok katanya. Menurut penjualnya, agen ngirim juga sedikit. Adanya agak jauh, itu pun harganya lebih mahal, Rp 15.000 per tabung,” ujar ibu rumah tangga tersebut. Hanifah berharap masalah ini dapat segera diselesaikan oleh pihak terkait. Baginya setelah harga minyak tanah meroket tinggi, tak ada pilihan lain baginya selain menggunakan gas elpiji bersubsidi itu. Sementara itu, Kastini, salah seorang penjual toko yang pengecer gas elpiji 3 kilogram juga mengakui cukup kesulitan memenuhi permintaan pelanggannya. Menurutnya, itu terjadi karena stok kiriman barang yang didapatinya dari agen juga berkurang. “Gak tahu juga kenapa Mas. Beberapa hari terakhir ini mulai agak sulit, kadang kiriman barang dari agen berkurang, kadang juga telat kirimannya. Masak iya mau ikutan naik Mas. Biasanya kan gitu, kalau mau naik bahan bakar langka dulu,” tandasnya. (dn/rah)

Warga Banyior Diamankan karena Diduga Menimbun Solar

ori/koran madura

DIAMANKAN: Ratusan jerigen berisi solar diamankan Polres Bangkalan saat mengisi di SPBU Kota, Jalan Soekarno Hatta. irnya petugas memergokinya. Sebanyak 25 jerigen dengan jumlah 860 liter berhasil diamankan sebagai barang bukti. “Rencanya BBM itu akan digunakan di suatu perusahaan. Intinnya selain digunakan, juga akan dilakukan penimbunan sehingga ketika

BBM nanti naik juga akan dijual lagi,” ungkapnya. Lutfi menambahkan, selain mengamankan barang bukti (BB) berupa BBM dan sebuah truk, polisi juga akan mengamankan sopir dan kenek truk tersebut. Tidak hanya itu, setelah

aparat mengecek ke rumah pemilik, ditemukan ada beberapa tempat perusahaan, di antaranya pengelolaan batu, penggilingan padi, dan juga pertambangan berupa bedel. Lutfi menegaskan pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pemi-

lik SPBU, terkait dibolehkannya kulaan BBM dengan jumlah banyak. “Ancaman bagi tersangka akan dijerat dengan pasal 55 UU Migas No. 22 tahun 2021, dengan kurungan 6 tahun dan denda maksimal 20 miliyar,” tegasnya. (ori/rah)

MATARAMAN

9

RABU 15 MEI 2013 NO.0117 | TAHUN II

HAJI

Kemenag Belum Peroleh Jadwal Paspor Calon Haji BOJONEGORO - Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, Jatim, belum memperoleh jadwal pelaksanaan pembuatan paspor calon haji dari Imigrasi Surabaya, karena masih menunggu pengesahan biaya pembuatan paspor dari pemerintah pusat.

Yang jelas berkas persyaratan untuk pembuatan paspor 978 calon haji Bojonegoro sudah kami serahkan ke Imigrasi Surabaya. Kita nanti akan mendapatkan pemberitahuan pembuatan paspor dari Imigrasi Surabaya,”

Abdul Wachid Kepala Kemenag Bojonegoro

“Jadwal pembuatan paspor calon haji masih menunggu pengesahan penetapan besarnya biaya pembuatan paspor dari pemerintah,” kata Kepala Kemenag Bojonegoro Abdul Wachid di Bojonegoro, Selasa. Didampingi Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Wachid Priyono, ia mengaku belum tahu pasti kapan pemerintah mengesahkan besarnya biaya pembuatan paspor bagi calon haji di Indonesia tahun ini. “Yang jelas berkas persyaratan untuk pembuatan paspor 978 calon haji Bojonegoro sudah kami serahkan ke Imigrasi Surabaya. Kita nanti

akan mendapatkan pemberitahuan pembuatan paspor dari Imigrasi Surabaya,” katanya. Menurut dia, pelaksanaan pembuatan paspor calon haji memerlukan waktu sekitar tiga hingga empat hari, karena menyesuaikan kemampuan Imigrasi Surabaya yang rata-rata 300-400 paspor per hari. Mengenai Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH), ia mengatakan pemerintah sudah menetapkan besarnya 3.619 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp35 juta. Dengan demikian, lanjutnya, jumlah BPIH yang harus dilunasi calon haji sekitar Rp15 juta, sebab semua calon haji yang berangkat pada musim haji tahun ini hendaknya memiliki tabungannya sebesar Rp20 juta. “Tapi kita juga belum memperoleh jadwal kapan waktu pelunasannya,” ucapnya. Ditanya kemungkinan ada tambahan kuota haji, Wakhid menjelaskan penetapan tambahan kuota calon haji tergantung keputusan Kementerian Agama setelah memperhitungkan jumlah calon haji yang batal berangkat di seluruh Indonesia. “Biasanya tahun-tahun yang lalu selalu ada tambahan kuota,” ucapnya. Wachid menambahkan dua calon haji yang sudah masuk jadwal berangkat tahun ini dilaporkan meninggal dunia yaitu Listari asal Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo dan Mashari asal Kecamatan Baureno. “Laporan meninggalnya calon haji sudah kami terima, tapi keluarga belum mencabut keberangkatannya, sehingga masih masuk dalam daftar,” jelasnya. (ant/rah)

PERTANIAN

Petani Tanam Palawija Antisipasi Kekeringan PACITAN - Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, mengimbau petani setempat agar beralih dari tanaman padi ke palawija, untuk mengantisipasi dampak kemarau yang berpotensi menyebabkan kekeringan pada lahan seluas 6.000 hektar di daerah setempat. “Ada sekitar 6.000 hektar lahan pertanian yang berpotensi terdampak musim kemarau. Musim kering ini harus disiasati dengan menanam tanaman palawija karena tidak terlalu membutuhkan air untuk hidup,” kata Kabid Penyuluhan dan Sarana Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Pacitan, Bagianto, Selasa. Tanaman yang direkomendasikan untuk ditanam selama kemarau di antaranya adalah jagung, kedelai, kacang tanah, dan umbiumbian. Selain lebih tahan hidup dengan minim air, rotasi jenis tanaman diperlukan untuk memperbaiki unsur hara dalam tanah persawahan yang diindikasikan terus menurun drastis seiring penggunaan pupuk non organik oleh petani dalam jumlah masif. Selain memberikan imbauan pada para petani, Distanak Pacitan juga mulai melakukan inventarisasi sarana dan mengupayakan bantuan pertanian, seperti pemeriksaan sumur bor, pump trek (traktor sekaligus pompa air), dan mesin penyedot air. Tidak itu saja, mereka juga akan menggelar rapat persiapan menghadapi musim kemarau tingkat Ba-

korwil I Madiun. Di tingkat lokal, Distanak Pacitan terus berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun Dinas Binamarga dan Pengairan. Beberapa wilayah pertanian di Kabupaten Pacitan yang berpotensi mengalami kekeringan tersebar di Kecamatan Pacitan, Kebonagung, Ngadirojo, Arjosari, Nawangan, dan Bandar. Lahan seluas 6.000 hektar yang diprediksi terdampak bencana kekeringan itu merupakan areal pertanian yang telah dilengkapi sarana irigasi teknis. Artinya, jika ditambahkan dengan lahan yang bersistem pengairan semi teknis maupun sederhana, luasnya bisa lebih besar. Bagianto mengakui jika datangnya musim kemarau dengan sendirinya akan mempengaruhi hasil panen. Pe n u r u n a n n y a diperkirakan mencapai lima persen dari hasil serupa pada musim penghujan kemarin. Sesuai perkiraan pihaknya, pada musim penghujan, dari satu hektar lahan pertanian mampu menghasilkan sebanyak enam ton gabah. Sementara luas keseluruhan lahan di Kota 1001 Goa ini mencapai sekitar 13.000 hektar, sehingga lazimnya produksi padi dalam satu musim panen mencapai sekitar 78 ribu ton. “Saat kemarau luasan lahan pertanian yang ditanami padi mungkin tinggal sekitar 4.000-an hektar atau di atasnya sedikit,” ujarnya. (ant/rah)

Kejaksaan Tetapkan Dua DPO Korupsi BOJONEGORO - Kejaksaaan Negeri Bojonegoro, Jatim, Selasa, menetapkan Mochtar Setijohadi dan Maksum Amin sebagai daftar pencarian orang (DPO) karena tidak memenuhi panggilan eksekusi dalam kasus korupsi perjalanan dinas DPRD sebesar Rp 13,2 miliar. “Panggilan eksekusi hari ini sudah ketiga kalinya dengan batas terakhir pukul 16.00 WIB. Kalau tidak datang, ya kita tetapkan sebagai DPO,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Tugas Utoto. Ia menjelaskan dalam

panggilan dua kali eksekusi salah satu terpidana yaitu mantan Wakil Ketua DPRD Maksum Amin tidak datang dengan alasan sakit. “Yang satunya (juga mantan Wakil Ketua DPRD Mochtar Setijohadi) tidak datang tanpa alasan,” ujarnya.

Keterangan yang diperoleh, sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA) No. 1481/K/pid.sus/2012 menyatakan secara sah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas DPRD dari APBD 2006-2007 sebesar Rp 13,2 miliar. Sesuai keputusan MA, keduanya dijatuhi hukuman masing-masing enam tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 200 juta atau enam bulan kurungan. Masih dalam putusan MA, Mochtar Setijohadi juga diwajibkan membayar uang peng-

ganti sebesar Rp 687.900.000 dan Maksum Amin membayar uang pengganti Rp 754.050.000. MA juga menyebutkan apabila keduanya tidak bisa membayar uang pengganti, maka harta mereka akan disita atau menjalani pidana enam bulan kurungan. Keputusan MA itu membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya pada 22 Agustus 2011 yang menjatuhkan hukuman kepada keduanya masing-masing dua tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta atau dua bulan

kurungan. “Kalau mereka bisa menerima putusan Pengadian Negeri Bojonegoro seharusnya masing-masing hanya menjalani pidana satu tahun penjara,” jelas Utoto. Menjawab pertanyaan, Utoto memastikan pihaknya tetap akan melakukan pengusutan dana perjalanan dinas DPRD yang diduga juga diterima anggota DPRD lainnya. “Kita akan terus mengusut kasus korupsi dana perjalanan dinas DPRD ini,” tegasnya. (ant/rah)

ANTISIPASI KELANGKAAN

KORUPSI

Pengadilan Kabulkan Pemindahan Tahanan Ketua DPRD

Pemerintah Bentuk Tim Pengawas Elpiji

TRENGGALEK - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mengabulkan permohonan pemindahan penahanan terdakwa korupsi Sanimin Akbar Abbas yang juga Ketua DPRD Trenggalek dari Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng, Sidoarjo, ke Rutan Trenggalek. Kepastian pemindahan penahanan Akbar Abbas itu disampaikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Trenggalek Indi Premadasa, Selasa, namun proses eksekusi masih menunggu surat resmi dari Pengadilan Tipikor Surabaya. “Saat ini kami masih menunggu surat penetapan dari Pengadilan Tipikor, tanpa surat itu kami tidak bisa memindahkan, karena saat ini wewenang penahanan ada pada pengadilan, Kejaksaan hanya tinggal melaksanakan saja,” katanya. Setelah mendapatkan surat penetapan, ia bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus tersebut akan segera menuju Rutan Medaeng, Sidoarjo guna melakukan penjemputan tahanan. Indi menolak menjelaskan alasan pemindahan lokasi penahanan tersebut. Ia berkilah masalah itu menjadi prerogratif lembaga Pengadilan Tipikor, apalagi materi permohonan pemindahan penahanan disampaikan langsung oleh penasihat hukum kepada majelis hakim. “Yang mengetahui adalah majelis hakim dan tim

BOJONEGORO - Pemkab Bojonegoro, Jatim, berencana membentuk tim pengawas yang bertugas memantau pendistribusian elpiji 3 kilogram mulai stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE), agen, hingga ke pangkalan agar tidak terjadi kelangkaan elpiji di masyarakat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bojonegoro Bambang Suharno, Selasa, mengatakan pembentukan tim pengawas pendistribusian elpiji 3 kilogram itu mempertimbangkan kelangkaan elpiji yang terjadi akhirakhir ini. Selain itu, katanya, pihaknya juga mempertimbangkan elpiji 3 kilogram merupakan barang bersubsidi, sehingga harus tepat sasaran. “Saat ini elpiji 3 kilogram dijual bebas. Hampir semua toko menjual elpiji 3 kilogram dengan jumlah banyak, sehingga mereka yang kaya pun bisa mencari di toko secara sembunyi-sembunyi,” jelasnya. Oleh karena itu, ia memaklumi kalau harga elpiji 3 kilogram di masyarakat saat ini jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.750/tabung di SPBE. “Harga elpiji 3 kilogram di masyarakat jauh di atas HET karena penjualannya dilakukan secara bebas,” ujarnya. Ia menjelaskan pihaknya akan mengumpulkan SPBE yang ada juga 12 agen elpiji untuk menghitung jumlah kebutuhan riil elpiji 3 kilogram sekaligus pola pendistribusiannya.

pengacaranya Akbar Abbas, yang jelas dalam persidangan kemarin (Senin, 13/5) hakim menyampaikan mengabulkan permohonan itu dan kami diperintahkan untuk melaksanakannya,” ujarnya. Lanjut Indi, meskipun terdakwa merupakan Ketua DPRD Trenggalek, pihak Kejaksaan dan rumah tahanan tidak akan memberikan fasilitas maupun perlakuan khusus.

Saat ini kami masih menunggu surat penetapan dari Pengadilan Tipikor, tanpa surat itu kami tidak bisa memindahkan, karena saat ini wewenang penahanan ada pada pengadilan, Kejaksaan hanya tinggal melaksanakan saja,”

Indi Premadasa

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Trenggalek “Nanti setelah dipindahkan di sini (Rutan Trenggalek), perlakuannya sama dengan tahanan yang lainnya, karena setiap warga negara itu sama di muka

hukum,” ujarnya. Disinggung mengenai dampak pemindahan lokasi penahanan tersebut, pihaknya mengaku akan lebih repot karena setiap kali sidang harus melakukan antar-jemput terdakwa dari Trenggalek ke Surabaya. “Kalau sebelumnya cukup dekat antara Pengadilan Tipikor dan Medaeng. Tapi apa pun risikonya kami harus siap, karena sudah kewajiban kami,” tandasnya. Sementara itu mengenai proses persidangan, Indi menjelaskan saat ini telah masuk dalam materi pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan Kejaksaan. “Sebelumnya sudah diperiksa para pimpinan dewan, kemudian ada juga anggota dewan dan kemarin gilirannya pegawai sekretariat dewan yang diperiksa,” katan Indi Premadasa. Unsur sekretariat DPRD tersebut terdiri dari enam orang, masing-masing, sekretaris dewan, Abu Mansur, mantan sekretaris dewan, Mahfud Efendi, dan empat staf DPRD Trenggalek. Sebelumnya, Ketua DPRD Trenggalek, Sanimin Akbar Abbas dijebloskan ke tahanan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pemotongan uang saku perjalanan dinas 44 anggota dewan sebesar tiga persen. Kini terdakwa dijerat pasal 12e dan f Undang-Undang Tipikor. (ant/ rah)

“Kami juga akan meminta di setiap desa ada satu pangkalan elpiji 3 kilogram, agar pola pendistribusiannya menjadi jelas,” tuturnya. Kelangkaan elpiji 3 kilogram, menurut dia, seharusnya tidak terjadi, sebab kuota elpiji 3 kilogram di daerahnya sebanyak 5.200.000 tabung berkurang 63 ribu tabung dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang jumlahnya mencapai 5.263.000 tabung. “Kalau saja terjadi kelangkaan elpiji seharusnya bukan saat ini, tapi akhir tahun,” ujarnya. Ia menambahkan pemkab tahun ini mengajukan usulan kuota elpiji 3 kilogram sebanyak 5.659.000 tabung dengan mempertimbangkan bertambahnya pemakai gas elpiji 3 kilogram, namun hanya disetujui Pertamina sebanyak 5.200.000 tabung. “Saya kurang tahu jumlah warga yang saat ini memanfaatkan elpiji 3 kilogram. Tapi pada awal pemanfaatan elpiji tahun 2008, warga yang memperoleh bantuan tabung gas dan kompor mencapai 350 ribu kepala keluarga (KK),” ucapnya. Seorang warga Kelurahan Sumbang, Kecamatan Kota, Bojonegoro Tony Ade Irawan menyebutkan pagi tadi istrinya baru membeli elpiji 3 kilogram Rp17.000/ tabung, yang sebelumnya Rp16.000/tabung. “Mencarinya juga susah banyak penjual elpiji 3 kilogram yang stoknya kosong,” ujarnya. (ant/rah)

10

TAPAL KUDA

RABU 15 MEI 2013 NO.0117| TAHUN II

BAKAL CALON WALIKOTA

Hari Kedua Pendaftaran Bacawali Masih Sepi

GADING CARNAVAL NITE. Sejumlah peserta Jember Fashion Carnaval tampil dalam parade karnaval “Gading Carnaval Nite” di La Piazza, Kelapa Gading, Jakarta. Parade tersebut menjadi pembuka perhelatan Jakarta Fashion Food Festival 2013 yang memasuki tahun ke-10 yang akan menampilkan pagelaran fesyen dan festival kuliner pada 8-26 Mei 2013.

Dua Mahasiswa ITS Pelaku Joki UMM Dilepas MALANG - Dua mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya pelaku perjokian dalam tes seleksi masuk di Universitas Muhammadiyah Malang dilepas, karena tidak memenuhi unsur kriminal. Pembantu Rektor II Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Fauzan, Selasa, mengemukakan keduanya dilepas oleh kepolisian karena tidak ada bukti yang kuat jika keduanya telah membocorkan jawaban soal-soal tes tersebut. “Sebelum mereka mengirimkan jawaban kepada peserta tes yang menjadi kliennya, mereka sudah ditangkap 20 menit setelah tes dimulai. Sehingga, mereka belum sempat menyebarkan jawabannya,” tegas Fauzan. Berbeda dengan kedua mahasiswa Jurusan Teknik Kimia

ITS berinisial VA dan WP yang dilepas dan dipulangkan, 31 peserta tes yang menggunakan jasa joki dan tertangkap tangan itu secara otomatis didiskualifikasi, bahkan sudah masuk daftar hitam UMM. Karena kejadian tersebut, lanjut Fauzan, ke depan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru akan lebih diperketat, mulai dari proses pendaftaran hingga pengawasan selama pelaksanaan tes. Kapolsek Karangploso, Kabupaten malang, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Sugeng Hardianto sebelumnya mengatakan

jika perjokian tersebut belum sempat dilaksanakan, karena tertangkap lebih dulu. Oleh karena itu, kepolisian langsung melimpahkan persoalan tersebut kepada Rektor UMM Dr Muhadjir Effendi. Kalaupun praktik perjokian itu sudah dilaksanakan, tegas Sugeng, polisi juga tidak bisa menjadikan keduanya sebagai tersangka, sebab hingga saat ini tidak ada UU dalam KUHP yang mengatur tentang pembocoran rahasia negara. “Karena itu, masalah ini kita limpahkan kembali ke kampus. Yang pasti, kasus ini bukan tindakan kriminal,” tegas Sugeng. Pada saat tes gelombang pertama seleksi masuk bagi calon mahasiswa baru UMM yang digelar, Senin (13/5), ditemukan adanya dua orang mahasiswa ITS berperan men-

jadi joki dengan modus ikut sebagai peserta tes. Peralatan yang mereka gunakan cukup canggih dengan memodifikasi handphone sebagai alat komunikasi untuk mengirimkan soal dan jawaban dari joki lain yang berada di luar area ruangan tes. Dari keterangan dua orang mahasiswa tersebut, tarif yang harus dibayar pengguna jasanya antara Rp50 juta hingga Rp250 juta. Tarif sebesar Rp50 juta untuk kelas ekonomi, artinya peserta mengerjakan sendiri dan hanya mendapatkan kunci jawaban. Sedangkan tarif Rp250 juta untuk kelas VVIP dari Fakultas Kedokteran (FK) dan peserta tidak ikut mengerjakan atau terima beres, karena yang mengerjakan adalah joki bersangkutan. (ant/mk)

PROBOLINGGO - Hari kedua pendaftaran bakal calon walikota (Bacawali) dan bakal calon wakil walikota (bacawawali) Kota Probolinggo Periode 20142019 untuk Pemilukada Kota Probolinggo, yang akan dilangsungkan pada 29 Agustus mendatang, di KPU Kota Probolinggo, rupanya kurang diminati oleh para calon pemburu kursi N1 dan N2 ini. “Benar, sampai pada hari kedua ini belum ada yang datang untuk mendaftarkan diri menjadi calon walikota atau calon wakil walikota,” ujar Yahya Ulumuddin, Divisi Perencanaan Program dan Data, KPU Kota Probolinggo, Selasa (13/5). Yahya Ulumuddin memprediksi, pendaftaran akan mulai ramai menjelang berakhirnya pendaftaran 19 Mei 2013. Kemungkinan saat ini mereka yang akan mendaftar ke KPU Kota Probolinggo sedang mempersiapkan berkas-berkas persyaratan. “Kemarin baru ada yang

menanyakan persyaratan dan mekanisme pendaftaran, serta menanyakan apakah diperbolehkan membawa pendukung yang mengantar. Pertanyaan itu saya jawab boleh-boleh saja, asalkan tertib,” tuturnya. Menurutnya, pendaftaran bakal calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo, dilakukan langsung oleh calon yang bersangkutan. Dipastikan pendaftaran akan ikuti oleh banyak pendukung. “ S emua c a l on di pa sti ka n a ka n menyerta ka n ti m pendukung sa a t mel a kuka n penda fta ra n, na mun terl ebi h da hul u ha rus memberi ta huka n kepa da pa ni ti a ,” uja rnya. Diterangkan, pendaftaran dibuka 13 Mei dan ditutup 19 Mei 2013, yakni dari pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB. Kecuali pada 19 Mei 2013, pendaftaran dibuka sampai dengan pukul 24.00 WIB. (hud).

PERNIKAHAN DINI

Bupati: Pernikahan Dini Terus Meningkat MALANG - Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna mengakui bahwa angka pernikahan dini di daerahnya dari tahun ke tahun terus meningkat, yakni mencapai 30,5 persen pada 2011, dan 32,49 persen pada 2012. “Tahun 2011 pasangan usia dini (di bawah usia 20 tahun) yang menikah sebanyak 8.250 pasangan, dari 25.330 pasangan (30,5 persen), dan pada 2012 sebanyak 8.515 pasangan dari 26.143 pasangan (32,49 persen),” kata Rendra Kresna di Malang, Selasa. Ia mengatakan angka pernikahan dini tersebut harus ditekan, karena sumbangannya terhadap laju pertumbuhan penduduk, terutama dari kelahiran bayi cukup tinggi, bahkan melampaui pertumbuhan penduduk Jatim. Menurut dia, dari jumlah penduduk secara keseluruhan yang lebih dari tiga juta jiwa itu, angka pertumbuhannya mencapai 0,87 persen per

tahun. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Jatim hanya 0,7 persen per tahun. Oleh karena itu, kata Rendra, untuk menekan laju pernikahan dini tersebut, bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, tapi semua pihak juga harus dilibatkan, termasuk orang tua, tokoh agama dan lembaga pendidikan. Sementara itu, Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Sukowiyono menambahkan jika pernikahan dini tersebut gagal dikendalikan melalui program KB, maka kelahiran bayi di daerah itu bisa mencapai 45 ribu per tahun. Angka kelahiran bayi tersebut, katanya, memuncak pada tahun ini, dengan asumsi setiap kejadian lahir bisa satu atau dua bayi, bahkan lebih karena kembar. Ia mengakui jika kejadian kelahiran di Kabupaten Malang dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung meningkat. Pada tahun 2007, bayi

yang lahir sebanyak 39.609 jiwa, 2008 dan 2009 masingmasing sebanyak 40 ribu jiwa. Tahun 2010, meningkat lagi menjadi 50 ribu bayi dan 2011 turun menjadi 40 ribu bayi. “Kami terus berupaya menekan angka pernikahan dini agar laju pertumbuhan penduduk juga bisa dikendalikan dan tidak sampai terjadi ledakan kelahiran bayi (baby boom),” ujarnya. Jumlah penduduk Kabupaten Malang yang mencapai lebih dari 3 juta jiwa itu, lakilaki sebanyak 1.524.633 jiwa dan perempuan sebanyak 1.518.980 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang masih aktif sebagai akseptor KB sebanyak 408.896 pasangan (78,5 persen) dari total jumlah pasangan usia subur (PUS) sebnayak 520.578 pasangan. “Kami akan terus menggencarkan kampanye KB agar masyarakat yang belum berKB menjadi akseptor baru,” tegasnya. (ant/mk)

CAWALI MALANG

SR-MK Beri Hadiah 4.000 Siswa Berlibur Gratis MALANG - Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Jawa Timur, Sri Rahayu-Priyatmoko Oetomo (SR-MK) memberikan hadiah berlibur gratis ke Jatim Park di Batu kepada 4.000 siswa SMA/ SMK kelas XII. Calon Wali Kota Malang dengan nomor urut 2 Sri rahayu, Selasa, mengatakan rekreasi gratis bagi siswa kelas XII ini, selain sebagai ajang “refreshing”, juga untuk menambah pengetahuan siswa, karena rekreasinya adalah rekreasi pendidikan. “Saya yakin mereka akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menambah ilmu dan pengeta-

huan baru terkait berbagai hal yang ditemui di lokasi wisata, seperti di museum satwa atau di Eco Green Park,” ujar politisi PDIP tersebut. Ribuan siswa peserta wisata gratis tersebut, katanya, tetap dikawal oleh aparat kepolisian dan di bawah koordinasi dan pendamping dari masing-masing pengurus anak cabang (PAC) PDIP di Kota Malang. Sebelum diberangkatkan, Sri Rahayu berpesan kepada ribuan siswa tersebut untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Malang 23 Mei mendatang, yakni de-

ngan menyalurkan aspirasi politiknya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Saya yakin siswa-siswi yang ikut program wisata gratis ini adalah pelajar yang terdidik. Meski mereka sebagai pemilih pemula, saya yakin mereka tidak akan mengabaikan hak suaranya dalam pilkada alias golongan putih (golput),” ujar anggota Komisi IX DPR RI tersebut. Sementara Sekretaris Tim Pemenangan SR-MK, Hadi Susanto mengatakan setiap 500 siswa dikawal oleh beberapa tim pengamanan dari kepolisian maupun tim kesehatan yang disiapkan panitia dan koordinator.

“Pengawalan ini dengan harapan anak-anak bisa tertib di jalan, sehingga tidak menganggu pengguna jalan lainnya,” ucapnya. Sejak dibuka pendaftaran wisata gratis tersebut, warga yang sudah diberangkatkan mencapai puluhan ribu, khususnya anak-anak TK, SD dan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang didampingi oleh orang tua masing-masing. Program wisata gratis tersebut akan berlangsung hingga saat pencoblosan 23 Mei mendatang. “Saat ini antreannya masih cukup panjang, mudahmudahan saja sebelum pelaksanaan pencoblosan sudah tuntas,” kata Hadi. (ant/mk)

DESTA MENIKAH. Presenter, komedian yang juga mantan personil kelompok musik Club Eighties Desta bersama bintang sinetron Natsha Rizki memperlihatkan buku nikah usai melangsung akad nikah di Masjid Bintaro, Tangerang Selatan. Desta memberikan mas kawin berupa logam mulia seberat 21,4 gram.

MELAHIRKAN

Pisahkan Bayi Kembar Siam, Hanya Mampu Selamatkan Satu Orang

Fania, bayi kembar siam yang berhasil dipisahkan melalui operasi yang dilakukan tim dokter ahli dari Rumah Sakit Umum (RSU) dr Soetomo.

SURABAYA – Fania, bayi kembar siam yang berhasil dipisahkan melalui operasi yang dilakukan tim dokter ahli dari Rumah Sakit Umum (RSU) dr Soetomo, kini dirawat di Ruang Gita Loka Husada Lantai II. Bayi yang lahir di RS Aisyah Ponorogo pada 27 Februari lalu dengan berat badan 4.800 gr, tampak semakin sehat pasca operasi. Sayangnya saudaranya, Fenia, meninggal dunia setelah dua hari pasca operasi kes-

ehatannya terus memburuk. Diungkapkan ketua tim dokter, Agus Heriyanto, SPAk, Fania yang lahir di Ponorogo awalnya dirawat oleh dr. Soedarmanto, SPK. Alasannya, karena Fania dilahirkan dengan kondisi kembar siam, yaitu badan saling menempel mulai dari perut hingga tulang dada. Selanjutnya, dr. Soedarminto berkoordinasi dengan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Kembar Siam yang ada di RSU dr. Soetomo. “Kemudian secara intens kami

berkoordinasi dan rapat untuk memutuskan waktu yang tepat. Pada 5 maret 2013, Fania dan Fenia dijemput dari Ponorogo untuk dibawa ke Surabaya,” kata dia Selasa (14/5). Sesampainya di Surabaya, Tim Pelayanan Bayi Siam melakukan pemeriksaan Baby gram Echocardiografi dan USG serta Fania Atrial Sepfal Defact (ASD) untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk perawatan dan pengoperasian. Dari

hasil musyawarah ditetapkan 19 maret 2013 pada malam hari dilakukan operasi dengan tim yang berjumlah 50 orang dokter dan 50 orang perawat di lantai VI. Tujuannya agar tidak mengganggu aktivitas pelayanan kesehatan yang ada di dr. Soetomo. “alhamdullillah, tepat pukul 02.30 WIB operasi kembar siam Fania dan Fenia selesai. Namun ada sedikit kendala, karena kondisi Fenia mengalami penurunan karena operasi di dada Fenia terlalu

lebar. Akhirnya, Fenia meninggal dunia setelah dua hari operasi tepatnya Minggu 24 maret 2013, pukul 11.30, karena gagal multi fungsi organ dan kelainan bawaan yang berat dan komplek. Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur RSU dr Soetomo, Dr Dodo Andono MPh, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Dekan kedokteran Unair, dan para Tim Kesehatan dr. Soetomo Surabaya. (neu)

OPINI

11

RABU 15 MEI 2013 NO.0117 | TAHUN II

CSR dan Derita Kepulauan

salam songkem

T

Jangan Saling Menjatuhkan

N

uansa politik di DPRD Surabaya semakin memanas. Terutama setelah Wishnu Wardhana dilengserkan dari kursi ketua DPRD Surabaya, sejumlah politisi dari beberapa partai politik terbesar di Surabaya mulai saling serang. Perseteruan melibatkan Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedua parpol besar tersebut tampaknya berupaya saling menjatuhkan. Tentu secara politis tidak hanya untuk kepentingan di Surabaya. Di balik perseteruan itu kiranya juga ada kepentingan lain untuk target politik menjelang pelaksanaan Pilgub Jatim yang akan digelar pada bulan Agustus. Memang, pergantian antar waktu (PAW) Wishnu Wardhana dengan SK Gubernur nomor 171.436/113/011/2013 tentang PAW WW telah disahkan melalui rapat paripurna DPRD Surabaya, hingga kini terjadi kekosongan Ketua DPRD Surabaya. Sehingga dewan meminta PD kembali mengusulkan satu atau dua nama sebagai calon Ketua DPRD Surabaya. Munculnya nama Moch. Mahmud yang merupakan calon tunggal untuk menggantikan posisi WW sebagai Ketua DPRD Jatim dianggap kurang cocok karena dia figur yang kurang komunikatif. Moch. Mahmud dinilai gagal membangun komunikasi dengan sejumlah fraksi yang ada di DPRD Surabaya. Dengan kata lain, mayoritas fraksi di DPRD Surabaya kurang menghendaki Moch. Mahmud menjadi Ketua DPRD Surabaya, sehingga harus ada nama lain yang diusulkan. Sebaliknya, PD juga mendesak PDIP segera mengusulkan dua nama untuk menempati wakil wali kota Surabaya yang telah ditinggalkan Bambang DH. Sebagaimana diketahui Bambang DH berhenti dari wakil wali kota Surabaya karena maju dalam cagub Jatim berpasangan dengan Said Abdullah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sejauh ini, DPC PDIP Surabaya memastikan posisi Wakil Wali Kota Surabaya yang ditinggalkan Bambang DH akan diisi oleh Wisnu Sakti Buana, karena dia dianggap sebagai orang yang paling layak dan direstui oleh DPC PDIP, bahkan rekomendasi sudah dikirim ke DPD untuk kemudian dilaporkan ke DPP PDIP. Namun PD menilai usulan satu nama sebagai pengganti Bambang DH dari PDIP melanggar peraturan, karena pengusulan seharusnya dua orang. Oleh karena itu, tidak boleh tidak, PDIP pun nantinya walau pun telah merekomendasikan Wisnu, tetap akan mengusulkan dua nama untuk dibawa ke rapat paripurna DPRD Surabaya sehingga tidak melanggar perundang-undangan yang mengharuskan usulan dua nama untuk pengganti wakil wali kota. Perseteruan untuk saling menjatuhkan seharusnya tidak perlu terjadi, karena sangat tidak memberikan pendidikan politik yang baik terutama kepada warga Surabaya. Akan tetapi, perseteruan politik yang dimainkan antara PD dan PDIP kiranya hanya memanfaatkan momen lengsernya WW untuk kepentingan politis yang lebih besar, setidak-tidaknya masing-masing partai tersebut berkepentingan dengan popolaritas parpol menjelang pilgub Jatim. Baik PD maupun PDIP sudah menyiapkan kadernya untuk bersaing memperebutkan kursi nomer satu dan dua di Jawa Timur. PD mengusung Soekarwo yang berpasangan dengan Saifullah Yusuf, sedangkan PDIP mengusung Bambang DH yang berpasangan dengan Said Abdullah. Lewat popularitas partainya masing-masing berharap dapat mendongkrak perolehan suara untuk pasangan cagub-cawagub Jatim yang diusungnya pada bulan Agustus mendatang. (*)

M. Yunus BS. Al-Hasni Pemerhati Kepulauan | Pengasuh PP. Darussalam Pelat Tanjung Sapeken

Semenjak ditancapkannya perusahaan migas di dua pulau tersebut, potensi tanah yang awalnya sanggup menghijaukan tetumbuhan dan tanam-tanaman para petani secara perlahan-lahan banyak yang gagal panen sebelum masanya.

I

M

A

Derita Kepulauan Coba kita perhatikan, kebebasan pengerukan alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut telah menyebabkan penderitaan rakyat sekitar karena dampak negatif yang dit-

imbulkanya terhadap potensi tanah, ekologi kelautan, dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi di Pulau Pagerungan Besar maupun Pulau Sepanjang, di mana dahulu kala potensi tanah di dua pulau tersebut terkenal amat subur, sehigga mampu menghidupkan masyarakat sekitar melalui pertanian seperti jagung, singkong, pisang, sayursayuran, dan lain sebagainya. Namun semenjak ditancapkannya perusahaan migas di dua pulau tersebut, potensi tanah yang awalnya sanggup menghijaukan tetumbuhan dan tanamtanaman para petani secara perlahanlahan banyak yang gagal panen sebelum masanya. Menurut hemat penulis, tak ada peyebab lain kecuali potensi racun yang ditimbulkan oleh proses pengeboran yang menyebar kemana-mana, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi kesuburan tanah sekitar perusahaan tersebut. Akan halnya dengan ekologi kelautan, dimana sebelum perusahaan migas bertengger dengan gagah perkasanya di dua pulau tersebut, masyarakat sekitar masih tampak asyik menikmati kehidupan sebagai nelaya yang nota benemasih menggunakan alat-alat tradisional ramah lingkungan, seperti mancing, menjala, dan lain sebagainya, dengan hasil cukup memuaskan. Namun kini, mereka harus berjamjam hanya untuk mendapatkan seekor ikan saja. Sebab, ikan-ikan yang semula ramai mengitari bebatuan kini mulai punah satu persatu karena tersengat racun pengeboran. Sementara ikanikanyang masih tersisa serasa jengkel sehingga bersikap acuh tak acuh menyambut umpan pancing sang nelayan. Akibatnya, sebagian masyarakat pada akhirnya alih peralatan dengan menggunakan potasiun, alat peledak, dan alat-alat instan lainnya yang tidak ramah lingkungan. Mereka sebenarnya sepakat bahwa alat-alat semacam itu dilarang. Namun siapakah yang harus disalahkan? Masyarakat, ataukah perusahaan? Di sinilah peranan penting pemerintah dan DPRD menjadi urgen melihat dampak besar nan luas yang ditimbulkan perusahaan-perusahaan migas seperti di atas. Badan Khusus CSR Sejatinya, perusahaan-perusahaan

tersebut telah menyalurkan CSR-nya. Akan tetapi, masih belum setara denganhasil kekayaan alam yang telah mereka keruk. Di lain pihak, proses penyalurnya juga kerap tidak tepat sasaran, karena tidak adanya mekaisme yang jelas dari pemerintah. Bahwa masing-masing perusahaan berhak mengatur CSR-nya, penulis sepakat. Namun membiarkannya tanpa ada kontrol yang jelas dari pemerintah, terutama DPRD, inilah yang penulis tidak inginkan. Dalam konteks ini, penulis sesungguhnya hendak menyarankan supaya dibentuk semacam Badan Khusus yang menangani CSR, yang mengurusi setiap dana CSR dari berbagai perusahaan. Jika kumpulan dana CSR tersebut bisa ditangani oleh satu Badan Khusus tersebut, maka proses penyalurannya terhadap masyarakat pun akan menjadi lebih terorganisir dan tepat sasaran, tentunya dengan kontrol keuangan yang super ketat dan transparan. Dan sebagai alat kontrol, sebaiknya juga melibatkan beberapa LSM sebagai pemantau, seperti LSM-AMI yang terkenal cukup kompetable dan teruji keindependenannya, maupun LSM-LSM lainnya yang dianggap kompetable. Namun demi meminimalisir anggaran, personel Badan Khusus CSR tersebut sebaiknya tidak perlu banyak, cukup Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan ditambah dua staf saja, yang diambil dari kalangan professional dan kualitatif berdasarkan persetujuan DPRD. Sebab, kalau terlalu bayak personel, selain akan memperbesar anggaran, juga dikhawatirkan kerjanya kurang maksimal. Selain itu, dalam proses penyalurannya nanti, pemerintah melalui Badan Khusus CSR tersebut juga harus bersikap realistis dan tanpa adanya diskriminasi. Dalam arti, bahwa ukuran batas masyarakat yang harus mendapatkan dana CSR tersebut tidak perlu dibuat klasifikasi seperti Ring Satu, Ring Dua, dan Ring Tiga. Seharusnya, dilihat dari kepentingan masyarakat pulau tertinggal di dalam pembangunan di Kecamatan penghasil migas. Dengan cara demikian, maka tanggungjawab sosial perusahaan akan betul-betul menyentuh pada lapisan masyarakat bawah secara realistis dan tepat sasaran, tidak ATD (Asal Teman Dekat). Semoga saja!

Penumpang Gelap dan Degradasi dalam Dangdut

Kegamangan Kurikulum

ulai tahun ajaran baru, Juli mendatang, kurikulum 2013 akan diberlakukan. Akan tetapi hingga saat ini, kepastian pelaksanaan kurikulum 2013 tersebut masih mendatangkan kegamangan. Sebab jangankan pihak lembaga, baik sekolah negeri maupun swasta, instansi pendidikan terkait pun, seperti di Dispendik Surabaya masih belum mengetahui bagaimana sesungguhnya kurikulum 2013 tersebut. Tidak hanya di Surabaya, tetapi juga instansi pendidikan di Madura pun masih kurang begitu menguasai secara mendalam isi dan teknis pelaksanaan kurikulum 2013. Bukan mustahil kegamangan menyambut kurikulum tersebut juga terjadi di daerah lain di luar Jawa Timur. Padahal waktu pelaksanaan pendidikan tahun ajaran baru tinggal sekitar 70 hari lagi. Dalam waktu sesempit itu, semua instansi pendidikan masih diperlukan melakukan sosialisasi terlebih dahulu ke sejumlah lembaga pendidikan negeri dan swasta agar pelaksanaan kurikulum 2013 berjalan sebaik-baiknya. Sebab survei Kompas mengenai guru dan kualitas pendidikan nasional 2013 di delapan kota lokasi sorvei yang tersebar di Indonesia memperlihatkan para guru SD-SMP belum memiliki pemahaman memadai mengenai kurikulum 2013. Dari delapan kota sorvei, Kota Kupang, NTT, menjadi wilayah paling rendah tingkat pemahamannya mengenai kurikulum 2013. Hasil survei tersebut menggambarkan adanya sejumlah lembaga pendidikan di Indonesia yang belum memahami secara menyeluruh tentang kurikulum 2013, sehingga mereka dapat dipastikan akan banyak mengalami kesulitan dalam menjabarkan maksud kurikulum tersebut ke dalam RPP. Memang, secara idealisme perumus, kurikulum 2013 tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kompetensi lususan peserta didik, namun dalam pelaksanaanya sebagian guru (64,8 persen) menganggap kurikulum 2013 tak ubahnya kurikulum 2006 yang bermuatan sangat padat sehingga dikhawatirkan hanya menjadi beban peserta didik. Sedangkan kurikulum 2006 merupakan penyempurnaan kurikulum 2014 yang cenderung menyeragam kurikulum di seluruh Indonesia dan tidak menghargai keunggulan local. Kurikulum 2006 dikenal dengan konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dengan demikian sejatinya kurikulum 2013 ini merupakan pengulangan dari KTSP pada kurikulum 2006. Tampak sekali sesungguhnya pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, hanya ingin mengulang sejarah kurikulum lama, sekedar untuk menghabiskan biaya kurikulum yang dianggarkan sekitar Rp 800 miliar. (*)

anggungjawab sosial perusahaan atau akrab dengan sebutan Corporate Sosial Responsibility (CSR), sesungguhnya bukan wacana yang baru bagi masyarakat kebanyakan, terutama wilayah daratan. Namun manakala istilah tersebut dituturkan pada masyarakat kepulauan, maka mayoritas dari mereka akan memadangnya sebagai makhluk yang serba anyar. Maka dalam koteks inilah penulis ingin mewacanakannya dalam kapasitas sebagai orang kepulauan, meski sejatinya penulis sudah mengenal makhluk bernama CSR itu semasa kuliah di Yogyakarta. Urgensi wacana ini dikemukakan, tentu menyangkut hajat hidup masyarakat kepulauan, khususnya KepulauanKangean dan Sapeken, yang sejak tahun 1992 telah dieksploitasi oleh PT Bali North Indonesia/PT Arco yang bersalinmenjadi PT. Energi Mega Persada Kangean lalu bersalin lagi menjadi PT Kangean Energi Indonesia. Namundemikian, hak masyarakat kepulaua Indonesia sebagai “pemilik” lahan tempat bertenggernya perusahaan-perusahaantersebut masih saja dalam kondisi serba terbelakang. Padahal, seharusnya mereka telah menikmati hasil pengerukanSDA mereka itu melalui CSR. Penulis berharap pemerintahan Sumenep mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan memberikandesakan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Sumenep terkait hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, terutama daerah kepulauan. Dengan kata lain, tidak hanya perusahaan saja yang harus memiliki dan menerapkanCorporate Social Responsibility (CSR), namun pemerintah (daerah) maupun DPRD sejatiya juga harus memiliki danmenerapkan apa yang penulis istilahkan dengan Goverment Social Responsibility (GSR) dengan cara, salah satunya,benar-benar menjadi penyambung lidah dalam memperjuangkan hak dan aspirasi masyarakat terhadap setiap korporasi yang ada.

Muhammad Najib Pemerhati Sosial Budaya Tinggal di Semarang

Dengan hadirnya Inul ini merubah nyanyian dangdut kemuudian dengan goyangan “dahsyat” sungguh menggoda para pecinta musik dangdut Tanah Air. Siapa yang tidak kenal goyang “Ngebor”?

mbuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak menggunakan musik dangdut di panggungpangggung kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden mendatang, menuai protes kalangan pedangdut Indonesia. Pernyataan Presiden SBY itu disampaikan saat pidato politik bertema ‘Indonesia Democracy Outlook’ yang digelar oleh KNPI di Hotel Borobudur, Jakarta, (16/01). Memang disatu sisi menuai protes, akan tetapi disisilain imbuan itu ada benarnya. Bukan tanpa alasan SBY memberi imbuan terkait pelarangan untuk tidak menggunakan musik dangdut dalam pemilu. Selama ini musik dangdut dinilai sebagai pemicu pergesekan atau tawur. Harus diakui, di era modern seperti saat ini musik dangdut telah mengalami pergeseran yang yang sangat signifikan, baik dari segi nilai, etika dan lain sebagainya. Dangdut selalu diidentikkan dengan goyangan. tanpa goyangan bagiakan sayur tanpa garam. Artinya, penonton bebas bergoyang menyalurkan penat hati, menuruti naluri, terjun dalam kebahagiaan diri, menikmati kebebasan alami, hanyut dalam alunan musik dangdut. Nah, dengan demikian tentu potensi untuk munculnya sebuah gesekan atau kisruh semakin tinggi. Pasalnya, musik dangdut pada zaman sekarang lebih “keras”, sehingga tidak menutup kemungkinan para penonton akan hanyut dan bergoyang tanpa dilandasi kesadaran (bebas) terhadap alunan musik tersebut. Disisi lain, kebiasaan mabuk-mabukan ketika menonton dangdut juga merupakan pemicu terjadinya tawuran. Kebiasaan itu banyak kita lihat ketika ada konser musik dangdut koplo. Perjalanan Dangdut Musik dangdut merupakan salah satu genre yang berkembang di Indonesia. Bentuk musik ini berakar dari musik Melayu pada tahun 1940-an. Dalam evolusi menuju bentuk kontemporer sekarang masuk pengaruh unsur-unsur musik India (terutama dari penggunaan tabla) dan Arab (pada cengkok dan harmonisasi). Dan sejak dulu sampai sekarang musik yang satu ini sangat merakyat. Dengan ciri khas irama melayunya. Irama mel-

ayu ini merupakan awal dari mutasi dari irama melayu ke musik dangdut. Seiring berkembangnya zaman sehingga perubahan arus politik Indonesia di akhir tahun 1960-an membuka masuknya pengaruh musik barat yang kuat. Hal ini ditandai dengan masuknya penggunaan gitar listrik dan juga bentuk pemasarannya. Sejak tahun 1970-an dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuknya kontemporer, yaitu suatu cabang seni yang terpengaruh dampak modernisasi yang kontemporer. Sebagai musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain, mulai dari keroncong, langgam, degung, gambus, rock, pop, bahkan house music. Sementara nama “dangdut” merupakan omonatope atau sebutan yang sesuai dengan suara dan bunyi dari suara tabla ( gendang) yang khas dan didominasi oleh bunyi “ndang dan ndut”. Atas dasar itulah musik itu dinamakan Dangdut. Jadi, bukanlah musik dangdut jika tidak ada gendangnya, yang merupakan ciri khas dari Dangdut itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, musik dangdut kian populer. Oleh karena itu, munculah penyanyi-penyanyi yang populer pada era-nya. Pada tahun 1970-an musik dangdut terkenal dengan musiknya mendayu-dayu, mendengarnya orang bisa menikmatinya sebagai alunan lagu yang santai. Artis pada zaman ini misalnya: Ida laela dan Ahmadi dengan nama groupnya Arwana. Pada era ini orang mendengar lagu dangdut bergoyang sangat santai, karena memang lagunya santai bak lagu melayu kala itu. Selanjutnya pada era Rhoma Irama (Raja Dangdut). Pada era inilah penanda bagi awal musim dangdut. Jika sebelumnya musik dangdut mendayu-dayu bahkan terkesan ‘monoton’. Maka oleh tangan Rhoma Irama atau akrab disapa Bang Haji dirombak dengan memadukan unsur rock dan India. Kemudian musik dangdut menjadi lebih atraktif dan energik, dengan demikian itu membuat orang semangat bergoyang ketika mendengar musik ini. Pada era Bang Haji ini juga, musik dangdut dijadikan sebagai media berdakwah. Hal ini terlihat dari lirik-lirik lagu yang diciptakannya. Misalnya; dari

lagu pada zama dahulu Judi, Mirasantikan sampai saat ini yaitu Azza. Jadi, bisa dikatan pada periode ini musik dangdut lebih berisi, bukan sekedar musik yang hanya untuk melepaskan penat di hati. Periode itu bertahan sampai tahun 2000. Kemudian pada pada tahun 2001 musik dangdut mulai bbabak baru. Dan pada periode inilah barangkali bisa dikatakan sebagai degradasi nilai dan etika musik dangdut. Bagaimana tidak? Pada periode ini musik yang dapat menyedot banyak peminat ini dihebohkan dengan kemunculan Ikon baru, Inul Daratista. Dengan hadirnya Inul ini merubah nyanyian dangdut kemuudian dengan goyangan “dahsyat” sungguh menggoda para pecinta musik dangdut Tanah Air. Siapa yang tidak kenal goyang “Ngebor”? saat itu pula Inul mulai dikenal oleh semua orang dengan Lagunya yamg kala itu berjudul “ cinta dikocok-kocok”. Sejak saat itulah banyak bermunculan penyanyi yang memadukan musik dangdut dengan goyangan hot dan erotis. Misalnya; Uut Permatasari. Sipa sangka seorang penyanyi desa yang sebelumya adalah penyanyi kalem, dan siapa sangka Uut ini akan menjadi ikon goyang hot. Namun, karena tuntunan, sehingga dirinya berubah dan hijrah ke Jakarta denga Melantunkan lagu Andalan berjudul “ Putri Panggung”. Tentunya dengan goyang khasnya. Setelah kesuksesan duo gayang hot diatas, saat ini jugga banyak beraliran penyanyi serupa. Sebut saja nama Tiga Macan, Dewi Persik, Kembar Srikandi, dan masih banyak lainnya seperti para penayanyi dangdut Koplo yang saat ni dikenal di banyak desa. Sangat jelas bahwa saat ini musik dangdut telah mengalami pergeseran. Jika pada era Rhoma Irama musik dangdut dijadikan media dakwah, kini dari segi lirik-liriknya sudah tidak ada lagi nilainilai yang dapat dijadikan hikmah dan pelajaran didalamnya. Barangkali lagu “ Judi” Rhoma Irama dengan lagu “Alamat Palsu” Ayu Ting Ting dapat menjadi contohnya. Dalam lagu Judi itu, terdapat makna bahwa judi itu haram dan banyak dampak negatifnya. Sementara apa yang dapat kita ambil dari lagu Alamat palsu yang sangat populer sekali?

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

12

EKONOMI

RABU 15 MEI 2013 NO. 00117 | TAHUN II

OBAT-OBATAN

Cuma 34 Produk Obat Bersertifikasi Halal J A K A RTA - L e m b a g a Pengkajian Pangan ObatObatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan sertifikat halal kepada 34 produk obat-obatan yang beredar di Indonesia. Padahal ada 30 ribu item obat yang diproduksi oleh 206 perusahaan di Indonesia. “Dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa lebih, konsumen muslim di Indonesia mestinya mendapatkan perlindungan,” kata Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim di Jakarta, Senin (13/5). Menurut Lukmanul, konstitusi telah memberikan jaminan kesehatan dan hidup yang layak kepada setiap warga negara. “Memperoleh obat-obatan yang halal adalah hak bagi konsumen muslim yang dijamin konstitusi,” tambahnya. Lebih jauh kata Lukmanul, sertifikasi halal obatobatan itu sebagai kajian ilmiah untuk mendorong berbagai kalangan semakin peduli terhadap penyedian obat halal bagi konsumen muslim di Indonesia. Namun disisi lain, Lukmanul mengakui animo perusahaan industri obat untuk melakukan sertifikasi halal obat-obatan masih rendah. Padahal prosedur sertifikasinya tidak sulit. “Mereka tidak mau dengan alasan tanpa sertifikasi halal saja obat sudah laku,” ungkapnya. Dikatakan Lukmanul lagi, ketiadaan obat bersertifikat halal juga disebabkan pemahaman bahwa obat merupakan sesuatu yang darurat, sehingga boleh dikonsumsi meski tidak jelas kehalalannya. Pandangan itu keliru, sambungnya, sebab untuk

menentukan hukum kedaruratan menggunakan obat harus dengan alasan kuat. Misalnya, obat tersebut harus digunakan sebab kalau tidak sang pasien akan meninggal,sementara obat pengganti belum ada. “Hukum kedaruratan obat juga tidak bisa berlaku selamanya,” tegasnya. Lukmanul menjelaskan produsen obat-obatan lebih mengutamakan sertifikasi keamanan dan mutu dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sedangkan sertifikasi halal masih bersifat voluntary atau suka rela. Sebab itu, katanya, LPPOM memandang perlu adanya upaya sistematis dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain seperti produsen farmasi, apoteker, dokter, ulama, pebisnis obat, dan vaksin serta ilmuwan dari perguruan tinggi agar bertindak nyata untuk memberikan ketentraman bagi konsumen obat di Indonesia. Sementara itu, Rektor Universitas Pror Dr Hamka (Uhamka) Suyatno menilai rendahnya minat perusahaan mendaftarkan sertifikasi halal tentulah cukup memprihatinkan. “Jadi perlu dibangun kesadaran bersama ulama, cendekiawan,perusahaan dan pmerintah dengan memberi ruang kepada masyarakat,” terangnya. Menurut Suyatno, semua elemen bangsa harus melakukan ikhtiar dan memberi solusi agar situasi darurat obat halal dapat kurangi, termasuk kalangan akademisi. “Perguruan tinggi juga punya tugas melindungi masyarakat agar darurat obat tidak by design,” pungkasnya. (gam/cea)

ant/Setpres-Cahyo Bruri

DISKUSI. Empat pimpinan BUMN (dari ki-ka) Dirut PT Semen Indonesia Tbk Dwi Sutjipto, Dirut BNI Gatot Suwondo, Dirut PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Arief Yahya dan Dirut PT Jamsostek Elvyin G.Massasya, berbincang disela diskusi publik bertema Kebangkitan BUMN Nasional, di Jakarta, Selasa (14/5). BUMN mempunyai peran penting sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha strategis, pelaksana pelayanan publik dan membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, disamping juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan. ANTARA FOTO/Audy Alwi

Berbahaya Bila Bank BUMN Dimerger JAKARTA-Wacana menggabungkan atau merger bank-bank BUMN harus dipertimbangkan secara matang karena seringkali tidak mempertimbangkan dampaknya bagi eksistensi perbankan negara. Salah satu konsekwensinya adalah merosotnya jumlah bank pelat merah di Indonesia. “Ada bahaya bila merger bank BUMN dilakukan dan membawa konsekwensi tertentu,” kata Direktur Utama, Bank BNI Gatot Suwodo dalam talkshow ‘Kebangkitan BUMN Nasional’ di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5).

Sebagai contoh jelas dia, paska krisis 1998 lalu, empat bank milik pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), digabungkan menjadi Bank Mandiri. Empat bank BUMN langsung hi-

lang. Akibatnya, jumlah bank BUMN di luar negeri juga langsung berkurang. Padahal untuk mendapatkan izin di luar negeri susahnya setengah mati,” tegas dia. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) mewacanakan merger Bank Mandiri dan Bank BNI untuk menciptakan bank terbesar di Asia Tenggara. Langkah ini diyakini meningkatkan daya saing industri perbankan nasional di tingkat internasional.

Dia mengatakan, selama ini bank BUMN sering dianggap belum mencapai kelas korporasi global. Namun definisi korporasi global cenderung bias sehingga harus diperjelas. “Kalau soal operasinya, Bank BNI sudah beroperasi melalui cabangnya di New York, London, Tokyo, Hong Kong hingga Singapura. Apakah itu yang dimaksud dengan korporasi global?,” ujar Gatot dengan nada tanya. Untuk itu, dia berharap agar penilaian terhadap bank BUMN lebih adil mengingat

level regulasi yang dihadapinya berbeda dengan bank swasta. Bank BUMN jelas dia harus tunduk kepada sembilan UU, termasuk UU Tipikor. Sementara bank swasta hanya tunduk pada tiga UU, yaitu UU PT, UU Perbankan dan UU Pasar Modal. “Rugi satu rupiah di Bank BUMN bisa menjadi urusan KPK. Sementara bank swasta, pertanggung-jawabannya hanya sampai kepada pemegang saham,” tutur dia. Oleh karena itu, Gatot berharap pemerintah memberikan ruang yang lebih longgar bagi bank BUMN. “Kami pernah diminta menutup cabang kami di London. Saya fight waktu itu memperjuangkan agar tidak ditutup. Sebab sekali ditutup, kita akan sulit memperoleh izin membukanya lagi,” kata Gatot. Pengamat perbankan, Paul Sutaryono menilai merger bank BUMN tidak ada manfaatnya. “Apa signifikansinya merger Bank BUMN hanya untuk memiliki bank bertaraf global? Saya kira, tidak penting,” tegas dia. Yang harus dilakukan perbankan Indonesia kata dia menjaga pasar agar tidak tergerus bank asing. Apalagi, saat ini, bank asing berlombalomba masuk ke Indonesia. Hal ini membuktikan pasar Indonesia begitu mempesona dan pasar yang maha luas untuk bisnis perbankan. “Tengok saja Bank Sumitomo segera akuisisi BTPN hingga 40 persen,” imbuh dia. Secara terpisah, pengamat ekonomi Tony Prasetiantono mengatakan memang sudah saatnya Indonesia mempunyai bank nasional yang ukurannya global. Karena itu, beberapa bank BUMN yang banyak memiliki kesamaan, terutama dalam eksposur kredit korporasi perlu dimerger. “Namun masalahnya setiap upaya merger selalu mendapat tentangan dengan berbagai alasan. Tetapi, secara substansial, merger dapat meningkatkan efisiensi,” pungkas dia. (gam)

PERBANKAN

CIMB Niaga Gandeng Intiland Group

ant/fanny octavianus

HARGA EMAS NEGATIF. Pedagang emas merapikan barang dagangannya di sebuah toko emas di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (14/5). Harga emas dalam negeri masih bergerak negatif. Setelah kemarin anjlok Rp4.000, hari ini turun lagi Rp2.000 ke level Rp523.000 untuk ukuran satu gram, dari sebelumnya Rp525.000 per gram.

SURABAYA- CIMB Niaga menandatangani perjanjian kerjasama dengan Intiland Group melalui anak usahanya, Intiland Grande. Perjanjian kerjasama ini meliputi fasilitas pembiayaan lengkap, berupa kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kepemilikan apartemen (KPA) bagi masyarakat yang berminat mengambil hunian di dua proyek Intiland Grande, yaitu Graha Natura– Surabaya, dan Apartemen Sumatera 36 – Surabaya. Head of Consumer Lending CIMB Niaga Tony Tardjo, mengungkapkan, kerjasama dengan Intiland Grande ini melanjutkan kerjasama serupa yang telah dilakukan antara CIMB Niaga dengan Intiland Group untuk proyek Serenia Hills di Jakarta, bulan Juli 2012 lalu. “Kerjasama dengan

Intiland ini juga menjadi salah satu strategi CIMB Niaga untuk terus memperkuat pasar kredit propertinya di area Jawa Timur,” kata Tony dalam keterangan tertulisnya kepada KoranMadura di Jakarta, Selasa (14/5). Menurut Tony, sebagai salah satu pengembang besar di Tanah Air, Intiland Group dikenal mempunyai reputasi yang bagus di area Jakarta dan Surabaya. Pangsa pasar Intiland Grande yang menyasar segmen menengah atas, juga menjadi segmen yang dituju oleh KPR CIMB Niaga. Tony menambahkan, pasar properti di Jawa Timur yang masih menarik, ditambah dengan kredibilitas Intiland Group, ke depannya diharapkan mampu meningkatkan pangsa pasar kredit properti CIMB Niaga

di wilayah ini. Per 31 Maret 2013, total penyaluran KPR CIMB Niaga telah mencapai Rp21,52 triliun. Sementara itu, David Hosea Buditjahjono, Direktur Intiland Grande mengungkapkan, kesamaan segmen nasabah dan juga jaringan CIMB Niaga yang tersebar di berbagai lokasi di Tanah Air, menjadi pertimbangan Intiland dalam menjalin kerjasama dengan CIMB Niaga. “Sebagai satu bank besar di Tanah Air dengan jumlah nasabah yang besar, kami berharap kerjasama ini mampu meningkatkan penjualan hunian untuk proyek-proyek kami. Kedepannya, semoga kerjasama ini bisa terus ditingkatkan dan berlanjut ke proyek-proyek Intiland Group lainnya,” kata David. (gam/ abe)

SUKU BUNGA ACUAN

Lima Belas Bulan BI Tahan BI Rate pada Level 5,75 Persen JAKARTA-Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 5,75%. Ini berarti sudah 15 bulan, bank sentral mempertahankan BI Rate sejak Februari 2012. Tingkat BI Rate tersebut dinilai masih konsisten dengan sasaran inflasi tahun 2013 dan 2014, sebesar 4,5% ± 1%. “Meskipun Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan April 2013 mengalami deflasi, BI tetap mewaspadai tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan ekspektasi inflasi terkait dengan rencana kebijakan BBM yang akan ditempuh Pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Budianto di Jakarta, Selasa (14/5).

Untuk itu, kata dia BI akan melanjutkan penguatan operasi moneter melalui penyerapan likuiditas yang lebih besar ke tenor yang lebih jangka panjang. Penguatan operasi moneter tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan tingkat fundamentalnya. Dia menjelaskan, kebijakan ini didukung dengan langkah-langkah lanjutan untuk pendalaman pasar keuangan, khususnya pasar valuta asing, antara lain dengan mempublikasikan kurs referensi spot Rupiah/dollar Amerika Serikat (AS) di pasar domestik dalam waktu dekat. “BI akan mewaspadai sejumlah risiko terhadap tekanan inflasi maupun nilai tukar, dan akan menyesuaikan respon kebijakan moneter bila

diperlukan. Selain itu, koordinasi bersama Pemerintah terus diperkuat dengan fokus pada upaya meminimalkan potensi tekanan inflasi dan mengelola defisit transaksi berjalan,” jelas dia. Lebih lanjut dia menjelaskan, perekonomian Indonesia pada triwulan I-2013 tumbuh 6,02%, melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,11%. Tingkat pertumbuhan ini lebih rendah daripada perkiraan BI sebesar 6,2%. Perlambatan Produk Domestik Bruto (PDB) bersumber dari permintaan domestik yang menurun, ditengah pemulihan ekspor yang masih terbatas. Konsumsi rumah tangga tumbuh melambat sejalan dengan menurunnya daya beli akibat inflasi bahan

Perekonomian Indonesia pada triwulan I-2013 tumbuh 6,02%, melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,11%. Tingkat pertumbuhan ini lebih rendah daripada perkiraan BI sebesar 6,2%.

Budianto

Direktur Eksekutif Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI

makanan dan meningkatnya ekspektasi inflasi terkait dengan ketidakpastian kebijakan subsidi BBM. Konsumsi pemerintah tumbuh rendah di awal tahun karena masih terbatasnya serapan belanja, khususnya belanja barang. Di sisi lain, investasi, khususnya nonbangunan, cenderung melambat dipengaruhi oleh prospek permintaan domestik dan internasional yang terbatas. “Sejalan dengan melambatnya investasi dan konsumsi, impor mengalami kontraksi,” jelas dia. Dengan perkembangan tersebut, ujar dia pertumbuhan ekonomi pada triwulan II2013 diprakirakan juga akan lebih rendah dari prakiraan sebelumnya dan berada di tingkat yang tidak jauh berbeda dari tingkat pertumbu-

han triwulan I-2013. Untuk keseluruhan tahun 2013, perekonomian Indonesia diprakirakan akan mengarah ke batas bawah kisaran proyeksi 6,2%-6,6%. Di sisi eksternal, jelas dia, keseimbangan eksternal dalam perekonomian mengalami perbaikan. Defisit transaksi berjalan pada triwulan I-2013 tercatat sebesar 2,4% terhadap PDB, turun dari 3,5% terhadap PDB pada triwulan sebelumnya. Perbaikan defisit transaksi berjalan imbuh dia disebabkan oleh membaiknya kinerja neraca perdagangan yang didorong oleh penurunan impor yang cukup tajam, khususnya barang-barang konsumsi, sementara beberapa komoditas ekspor nonmigas tetap

tumbuh positif. Sementara itu, transaksi modal dan finansial (TMF) pada triwulan I-2013 mencatat defisit seiring dengan menurunnya arus modal masuk, karena memburuknya kondisi perekonomian global dan meningkatnya tekanan inflasi di dalam negeri. Pada awal triwulan II-2013 arus modal masuk kembali meningkat cukup tinggi, antara lain terkait dengan penerbitan global bond Pemerintah RI. “Cadangan devisa pada akhir April 2013 meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya menjadi sebesar 107,3 miliar dolar AS atau setara dengan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, di atas standar kecukupan internasional,” pungkas dia. (gam)

NASIONAL

13

RABU 15 MEI 2013 NO. 00117 | TAHUN II

Uang Fathanah juga Mengalir ke Parpol

Formappi Meminta KPK Membeber Nama Partai dan Politisi yang Kecipratan hasil TPPU Impor Daging Sapi

JAKARTA- Aliran dana tersangka kasus suap impor daging, Ahmad Fathanah kian meluas. Selain mengucur ke 20 orang perempuan, dana korupsi ini juga disinyalir mengendap ke partai politik (parpol), termasuk politisi. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membuka semua nama parpol yang diduga menerima dana haram ini ke publik agar dampak lanjutan pemberantasan korupsi tepat sasar. “Kalau KPK bisa membuktikan dana korupsi itu dinikmati parpol, KPU bisa mendiskualifikasi bahkan membatalkan keikutsertaan partai itu. Memang, tidak ada aturan yang

secara tegas menghukum parpol yang terbukti menerima dana korupsi. Akan tetapi dalam UU sudah ada ketentuan mengenai sumbangan yang boleh diberikan kepada parpol,” ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus di Jakarta, Selasa (14/5). Dugaan keterlibatan partai lain menerima aliran dana Ahmad Fathonah disampai-

kan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah. Menurut dia, Fathanah merupakan makelar semua partai. Bahkan Fathanoh ini seperti M Nazaruddin di Partai Demokrat. “”Ahmad Fathanah ini makelar semua orang. Sama dengan Nazaruddin. Bedanya, Nazar ini makelar proyek pejabat Negara. Jadi, saya yakin bukan hanya PKS. Tetapi ada juga aliran dana dari Fathanah ke partai lain,” ujar Fahri. Sejauh ini, kata dia hanya Luthfi Hasan Ishaaq dari pihak politisi yang sudah ditangkap KPK terkait kasus impor daging ini. Namun kuat dugaan,

mantan Presiden PKS itu bukan satu-satunya penikmat dana haram tersebut. Jika melihat aliran dana yang menyebar, bukan tak mungkin hal serupa juga terjadi di jagad politik, baik politisi maupun parpol tempat para politisi bernaung. “Kalau partai terbukti menerima dana maka itu cacat hokum dan cacat moral sehingga tidak layak mengikuti pemilu yang berdasarkan prinsip jujur dan adil. Jadi melanggar prinsip dasar kepemiluan. Maka otomatis harus digugurkan partai itu,” tegas dia. Seperti diberitakan Koran Madura (13/5), Pusat Pelapo-

ran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah lama mencium aliran dana mencurigakan milik Ahmad Fathanah. Bahkan sudah memiliki data siapa saja penyelenggara negara ataupun kerabat yang terkait dengan pencucian uang, termasuk 20 perempuan yang diduga menerima uang hasil kejahatan ini. Menurut dia, impor daging sapi merupakan proyek yang terjalin dengan pemerintah, khususnya Departemen Pertanian. Modus penggunaan kekuasaan politik membuka ruang asumsi keterlibatan politisi-politisi lain dalam penggunaan dana ras-

uah tersebut. Karena itu, KPK harus melebarkan zona telisikan ke berbagai politisi “KPK harus transparansi dengan tak takut menyebut dugaan keterlibatan politisi lain,” pinta dia. Apalagi, momentum pengungkapan korupsi daging sapi ini harus bermakna bagi proses pemberantasan korupsi khususnya pasca 2014 dengan memvonis para pelaku secara politis sekalipun belum berstatus hukum tetap. “Publik bisa menghukum dengan tidak memilih mereka pada pemilu mendatang,” kata dia. Dia menjelaskan, pemberantasan korupsi bukan hanya soal memenjarakan yang su-

dah dibuktikan terlibat, akan tetapi dampak lanjutannya juga harus diperhatikan secara serius. Itu artinya, penting bagi KPK untuk membuka semua parpol maupun politisi yang diduga menerima dana haram ini. “Bahwa tak hanya hukuman penjara bagi yang terlibat kasus ini. Institusi yang menikmati dan ikut melindungi tindakan korupsi juga harus dihukum publik secara politis dengan melucuti kepercayaan dari mereka melalui pemilu. Jangan sampai kelompok koruptor masih saja menguasai negeri ini di era setelah pemilu nanti,” tegas dia. (gam/abd)

RUU PETANI

Bukan Komoditas Politik

CEGAH KORUPSI

Partai Politik Harus Dibiayai Negara JAKARTA-Ketua Aliansi Rakyat untuk Rakyat (ARUP), Rizal Ramli mengampanyekan perlunya negara mendanai Parpol lewat APBN. Hal ini disebabkan sistem keuangan partai yang tertutup, sehingga membuat parpol mencari segala cara untuk membiayai roda organisasi. “Saya usulkan, harus ada reformasi pembiayaan parpol. Sebab banyak kasus yang melibatkan parpol dan membuat rakyat tidak percaya,” kata Rizal Ramli yang juga anggota tim Panel Ahli Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) usai menemui Ketua MPR, Taufik Kiemas di Jakarta, Selasa,(14/5). Dengan demikian kata dia, Parpol bisa lebih berkonsentrasi untuk melahirkan kader-kader muda yang layak memimpin bangsa. Parpol tidak lagi disibukkan dengan mencari dana secara tidak sah. Karena itu, dia mendorong agar parpol di biayai negara. Sehingga parpol melakukan tugasnya mencetak kader tanpa lagi harus bingung mencari dana. “Dalam hitung-hitungan saya, APBN hanya perlu mengalokasikan anggaran sekitar Rp 5 triliun setahun. Jumlah ini tidak ada artinya dibandingkan dengan volume APBN yang mencapai Rp2.000 triliun. Saat ini korupsi APBN luar biasa. Angkanya mencapai 30% saat pembahasan dan 15% waktu realisasi di lapangan,” ungkap dia. Lebih jauh capres versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini mengaku Ketua MPR, Taufik Kiemas juga sepakat perlu adanya reformasi pemberdayaan parpol. Karena yang terjadi sekarang ini, banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan parpol. “Sehingga hal-hal seperti ini menyebabkan rakyat tidak percaya pada parpol,” tambahnya. Oleh karena itu, sambung Rizal, pihaknya menyarankan MPR juga harus memperjuangkan hal ini. Bahkan MPR merespon positif dan kelihatan setuju dengan ide agar

parpol dibiayai oleh negara, seperti yang terjadi di Eropa dan Australia. “Jadi tugas dari parpol itu menyiapkan dan memilih kader, termasuk memilih anggota legislatif dan eksekutif,” terangnya. Menurut Rizal, Taufik Kiemas malah memberikan apresiasi dan pujian atas gagasanya tersebut. Alasannya, selama ini banyak para tokoh bangsa yang tak bisa menjadi pemimpin. “Lihat saja, kalo sekarang ini, mau jadi caleg saja, butuh uang sampai 3 miliar. Dosen saja, tidak bisa, apalagi yang lainnya,” tuturnya Intinya, kata mantan Menko Perekonomian era Gus Dur, harus ada kesempatan yang sama buat semua warga negara. Jadi nanti itu, memilih pemimpin harus berdasarkan meritokrasi. “Karena itulah maka parpol harus dibiayai oleh rakyat, dengan begitu parpol hanya berhutang budi pada rakyat,” paparnya. Masalahnya, ujar Rizal, sangat berbahaya, parpol mencari pendanaan dari luar. Apalagi pengusaha hitam. “Kalau sampai parpol dibiayai oleh investor, cukong atau bandar, maka dia hutang budinya juga sama Bandar,” tandasnya. Diakui Rizal, MPR meminta agar konsep-konsep pembiayaan parpol ini dijelaskan kepada publik. Sehingga public bisa mengetahui maksud dan tujuannya. “TK mengakui konsep-konsep saya bagus, nah kalo konsep ini dijelaskan kepada rakyat, maka rakyat akan paham,” imbuhnya. Saat ditanya apakah PDI Perjuangan memberi isyarat menerima Rizal sebagai salah satu capres 2014, Rizal tak mau menjawabnya. “Wah saya no comment, soal itu,” jawabnya langsung meninggalkan wartawan. Begitu pula, saat Taufik Kiemas ditanyakan apakah Rizal Ramli cocok diduetkan dengan Puan Maharani, Suami Megawati hanya tersenyum saja dan tidak memberikan komentar. (gam/cea)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) batal mengumumkan dan melantik Menteri Keuangan yang baru pengganti Agus Martowardojo pada Selasa (14/5). Padahal, sehari sebelumnya, Menteri Koordiantor Perekonomian yang juga pelaksana tugas Menteri Keuangan Hatta Radjasa memastikan bahwa SBY mengumumkan penggantinya itu pada Selasa. Tetapi Juru Bicara Presiden Julian Pasha di Jakarta, Selasa (14/5) menegaskan bahwa Presiden SBY akan mengumumkan Menteri Keuangan yang baru pada waktu yang tepat. Hanya saja, Julian belum menyebut kapan waktu yang pasti nama itu akan diumumkan. “Untuk pelantikan (Menkeu) tidak dilakukan hari ini,” ujar Julian Pasha. Julian mengatakan, Presiden SBY akan mengumumkan Menkeu yang baru pada waktu yang tidak

ant/zabur karuru

BAYI ORANGUTAN. Pengunjung memegang tabung yang berisi bayi Orangutan yang mati dan diawetkan di Rumah Pintar, Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, Selasa (14/5). Bayi Orangutan yang mati kerena terkena penyakit pada 31 Juli 2006 tersebut sengaja diawetkan sebagai edukasi kepada pengunjung yang berekreasi ke tempat tersebut.

SBY Batal Umumkan dan Lantik Menkeu ditentukan. Dia pun enggan menjawab saat ditanya tentang nama Chatib Basri yang disebut-sebut sebagai calon kuat Menteri Keuangan. “Nanti akan diumumkan pada saat yang tepat oleh Bapak Presiden,” ungkapnya. Sehari sebelumnya, Chatib Basri bertemu dengan Hatta Radjasa di kantor Menko Perekonomian. Pertemuan keduanya berlangsung singkat, hanya 10 menit. Setelah pertemuan tersebut, Hatta Radjasa yang adalah Ketua Umum PAN dan besan Presiden SBY itu langsung menghadap SBY. Hatta juga memastikan bahwa Menteri Keuangan yang baru berasal dari kalangan profesional, bukan anggota partai politik tertentu. Kemudian

merebak kabar bahwa Muhammad Chatib Basri adalah calon kuat Menteri Keuangan. Muhammad Chatib Basri sendiri yang kini sedang menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan ditemui terpisah di Balaikota DKI Jakarta hanya tersenyum saat ditanya mengenai kemungkinan dia menjadi calon terkuat Menteri Keuangan menggantikan Agus Martowardojo yang kini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Nama Chatib belakangan memang santer setelah dikabarkan mendapatkan restu dari Wapres Boediono. “He-he-he. Nanti saja ya tunggu pengumuman presiden,” kata Chatib usai bertemu dengan Gubernur DKI

Jakarta Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Selasa (14/5). Dia membantah jika pertemuannya dengan Jokowi berkaitan dengan posisi Menteri Keuangan yang santer ditujukan kepadanya. “Nggak. Ini saya datang kesini membahas tentang perijinan investasi saja. Bagaimana membuat perijinan itu mudah dengan hanya satu pintu,” ujar Chatib. Perusahaan asing, lanjutnya, banyak yang tertarik menanamkan investasi di Jakarta karena dianggap sebagai kota yang paling siap dari segi infrastruktur. Beberapa perusahaan yang saat ini tengah menjajaki kemungkinan investasi di Jakarta itu lebih banyak bergerak di bidang otomotif. “Semua mau-

nya di Jakarta dan Jawa. Tapi, kan nggak bagus juga kalau semua disini. Kami menyarankan untuk investasi diluar Jawa. Hanya memang Jakarta ini paling siap infrastrukturnya,” katanya. Sedangkan terkait santernya nama Chatib Basri disebut-sebut sebagai calon terkuat Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mendukung Chatib Basri menduduk jabatan tersebut. Pasalnya, Chatib yang adalah ekonom Universitas Indonesia itu dinalai layak dan mumpuni menjalankan tugas tersebut. “Saya bilang bagus. Kalau itu betul, saya mendukung sekali,” ungkap Mahendra kepada di kantor BPK, Jalan Gatot Subroto secara terpisah

JAKARTAPembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (PPP) bukan sekedar menjadi komoditas politik, melainkan benar-benar untuk pemberdayaan dan perlindungan petani. “Jadi, RUU ini memberikan kekhususan pada petani sebagai subyek,” kata Ketua Panja RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Herman Khaeron dalam diskusi ‘RUU Perlindungan dan pemberdayaan petani’ bersama Ketua Pusat Penyuluhan Pertanian Kementan Momon Rusmono, dan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih di Jakarta, Selasa (14/5). Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR ini, RUU ini sudah dibahas selama dua masa sidang dan pada pertengahan masa sidang III Mei-Juni 2013 mendatang akan disahkan oleh DPR RI. “RUU ini untuk mendorong pemerintah dalam meningkatkan kualitas petani berbasis produksi dengan memberikan kepastian bertani, harga, pendapatan, kepastian sarana prasarana, fasilitas dan sebagainya,” tambahnya. Soal asuransi, lanjut Herman, selain gagal panen akibat penyakit, kena banjir dan musibah lainnya, petani akan mendapat ganti rugi sebesar 70%. Hal itu sudah dilakukan oleh Malaysia, Thailand, dan negara-negara lain. “Pemerintah bisa intervensi pada perbankan dan pihak asuransi untuk mengeluarkan ganti rugi tersebut tanpa agunan. Untuk Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) saja program yang dikucurkan senilai Rp 3 triliun, namun sayangnya belum ada payung hukumnya atau UU,” terangnya. Menurut Herman, tanah yang bisa diberdayakan untuk petani saat ini ada sekitar 139 juta hektar. Sementara jumlah petani sekitar 40 juta jiwa, dan masyarakat selaku konsumen sebanyak 245 juta jiwa. Karena itu dengan RUU ini, nantinya akan mampu mengatasi stabilitas ketahanan dan kedaulatan pangan, harga, dan meminimalisir terjadinya konflik lahan pertanian. (gam/abd/cea)

di Jakarta, Selasa (14/5). Ada beberapa alasan yang mendukung pernyataan Mahendra. Pertama, secara kapasitas Chatib sangat paham soal makro ekonomi. “Karena beliau yang paham soal negara, dan makro ekonomi tahu apa yang mesti dilakukan. Beliau sangat diharapkan oleh kondisi seperti ini,” ujarnya. Kedua, Chatib dapat selaras dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan investasi. Seperti yang diketahui Chatib saat ini menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang pasti sangat mengerti soal investasi. “Beliau juga mengerti investasi, sebagai bidang investasi sekarang ini yang sangat diperlukan. Kemudian bisa ikut serta membangun mikro industri dan menjaga momentum pertumbuhan,” terangnya. (gam/ abd/aji)

14

LINTAS JATIM

RABU 15 MEI 2013 NO.0117| TAHUN II

kriminal

Kasir Indomaret Dipolisikan SURABAYA- Susanto, 20 tahun asal Lamongan yang tinggal didaerah Kalianak Surabaya harus berurusan dengan pihak kepolisian. Hal itu, lantaran kelakuannya yang nekat mengamankan Blackberry milik Rohman, 25 tahun warga Tanah Merah, Bangkalan, Madura yang ketinggalan di kasir Indomaret di Jalan. Demak Surabaya dan tidak dikembalikannya. Kinipun, tersangka mendekam di hotel Prodeo Polsek Bubutan, Surabaya untuk mempertangungjawabkan perbuatannya. Kapolsek Bubutan, Kompol Suryo Hapsoro, menceritakan awalnya pada hari sabtu malam 11/5) korban sedang berbelanja di Indomaret yang berada di Jalan. Demak Surabaya.dengan istrinya. Saat mau bayar ke kasir, karena ribet korban menaruh Blackberry di meja kasir. kemudian, korban membayar hasil belanjanya lalu langsung pergi. “ Tersangka kami amankan karena berusaha memilik barang yang bukan merupakan

miiknya,” ujarnya, Selasa (14/5). Dijelaskannya, 15 menit setelahnya, korban ingat bahwa HP Blackberry miliknya ketinggalan di meja kasir Indomaret di Jalan. Demak tersebut. Seusai kembali menuju Indomart, korban menanyakan kepada trsangka tentang barang yang diilikinya. Sayangnya, tersangka malah berkelit dan mengaku tiak mengetahui barang milik korban tersebut. “ Awalnya tersangka tidak mengaku bahwa ia menemukan BB tersebut, setelah korban melapor ke Polsek Bubutan, dilakukan penyelidikan dan kita introgasi ahrinya tesangka mengaku bahwa ia mengambil Blackberry tersebut,’ ungkapnya. “ saya buat mbayar hutang pak, tapi saya tidak niat mencuri,”akiuinya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dalam pasal 362 KUHP tentang tindak pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. (mag)

NARKOBA

Sabu-sabu Dikirim Via Pos

PEMBUNUHAN. Petugas menangkap Supardi (30), pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri di Bangkingan Timur II No 6, Surabaya, Selasa (14/5). Pelaku memutilasi dengan cara menggorok leher ibunya sendiri Akhiyah (65), hingga putus kemudian menusuk dada korban dan mengambil hati korban. Setelah melakukan olah TKP Petugas membawa jenazah ke RSUD dr Soetomo untuk dilakukan otopsi.

Anak Mutilasi Ibunya SURABAYA- Warga Bangkingan Timur RT 01 RW 01 Surabaya, Selasa (14/5) kemarin, digegerkan penemuan sesosok mayat yang diduga merupakan korban pembunuhan. Mayat itu diketahui bernama Akhiyah (65), ditemukan oleh Multhar (suami) dan Suwarni (anak korban). Saat ditemukan kondisi Akhiyah sangat memperihatinkan, organ tubuh berceceran darah dan terpisah dengan raganya atau biasa disebut mutilasi. Ironisnya, pelaku mutilasi itu adalah Supardi (30) yang tak lain adalah anak kandung korban. Tersangka yang bekerja sebagai kuli bangunan dirumah adiknya sendiri ini mengaku, perbuatan itu dilakukannya pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB disaat rumah sementara yang dihuni ibu dan bapak serta adiknya itu sedang sepi. Pertama kali, ia pun memukul korban dengan menggunakan sebuah balok kayu. Kemudian, melihat sosok ibunya yang tak berdaya, dengan menggunakan sebilah parang, Pardi menggorok kepala ibunya hingga putus dan membelah dada korban dengan menggunakan pisau dapur lalu mengambil hatinya.“ Saya nekat membunuh karena sakit hati,” ungkap tersangka Supardi, kepada wartawan dilokasi kejadian, selasa (14/5) kemarin. Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Krimi-

nal Polrestabes Surabaya, AKBP Farman yang turun langsung memimpin dilapangan, mengatakan, pertama kali ditemukan oleh anggota, kondisi korban cukup mengenaskan. Tersangka, kata dia, masuk kerumah saat hendak bekerja sebagai kuli disamping lokasi kejadian yang tak lain rumah adiknya. Pertama kali, tersangka memukul korban menggunakan palu. Diduga, pelaku hendak memutilasi korban. Namun, keburu keluarga akan datang, maka ia pun mengurungkan niatnya. “ Dari pengakuannya sakit hati. Tersangka juga diduga hendak melakukan pemutilasian terhadap korban,” kata Farman. Selain tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti kejahatan berupa, sebuah pisau dapur, satu bilah parang yang gagangnya terlepas, alat plastik rantangan, sebuah sandal dan karung beras yang masih berisi bercak darah.

Lulusan Akpol tahun 1996 itu menyatakan, Titik terang diketahuinya bahwa Supardi merupakan pelaku pembunuhan tersebut, yaitu berdasarkan keterangan di polsek tersangka yang tak lain anak ke-3 dari korban itu ketika ditanya didapati keganjalan. Setelah itu, sambungnya, pencocokan putung rokok merk Surya yang berada dilokasi kejadian antara dapur dan tempat tidur dan rokok tersangka, ternyata sama. Setelah itu, baju agak basah dan ada bekas-bekas darah yaitu pakaian yang dicuci. Namun, pakaian yang dikenakan tersangka sudah beda serta palu yang digunakan untuk memukul korban berada dirumah adiknya yang sedang dibangun. “ Dari kecocokan bukti dan introgasi saat dipolsek. Maka, kami meyakini Anak korban sebagai pelakunya dan kini kami tetapkan menadi tersangka,” jelasnya. Sementara itu, salah seorang saksi yakni Sutadi (49), keamanan didaerah tersebut, memang memiliki gangguan kejiwaan. Ia (pelaku,red) diketahui sering murung dan pernah menimba ilmu kebathinan. Setelah sejauh mendalami ilmunya, saat pulang tersangka menjadi linglung dan stres. “ Dulunya tersangka ini pernah mendalami ilmu kebathinan, setelah itu stres,” terangnya.

Saat pertama kali ditemukan sekitar pukul 09.30 WIB, ia mengakui, Kecurigaan adanya orang dekat dibalik peristiwa tersebut telah dirasakannya. Sebab, diketahui diantara anak-anaknya korban diketahui berselesih. Dalam seminggu terakhir, kata dia, memang tidak nampak adanya perselisihan atau cek-cok antara keluarga korban dan pelaku. Namun, pelaku ini terlihat sering menyendiri dan murung. “ Seminggu terakhir ini, tidak ada konflik dan tidak pernah dengar cekcok. Tapi, tersangka itu terlihat sering menyendri dan murung,” ungkapnya. Selain itu, ketika dikonfirmasikan kepada Adik ipar korban, Dwi Rachmawati, sejauh ini tidak ada masalah yang serius diantara tersangka dan korban. Sebelumnya, kata dia, tersangka memang pernah dirawat dirumah sakit menur pada Januari 2012 silam, karena mengidap stres. Sayangnya, keluarga tidak menyetujui untuk dirawat lebih anjut. Akhirnya, dirawat rumah ditempatkan di Kebraon. “ Dulu memang mau dirawat di rumah sakit jiwa. Namun, setelah itu tinggal di Kebraon dan tambah parah. Malahan, disini dia (supardi,red) sudah tidak murung. Tidak tahu kenapa dia bisa nekat seperti itu,” tukasnya. (mag/kas)

SURABAYA – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Juanda berhasil menggagalkan penyelundupan sabu-sabu seberat hampir 1 kilogram melalui paket pos dari Mumbai, India, Selasa (14/5). Kepala Kantor Bea Cukai Juanda, Iwan Hermawan mengatakan, penggagalan penyelundupan ini berawal dari kecurigaan petugas Bea Cukai yang sedang memeriksa barang mesin X-Ray. “Saat itu petugas mencurigai ke-18 tas wanita dari bahan kulit beraneka warna itu seberat 927,72 gram atau sekitar Rp1,8 miliar yang dikirim oleh tersangka berinisial Juliet asal Mumbai, India yang ditujukan kepada berinisial Hariyanto warga Probolinggo, “katanya. Ia mengatakan dalam pemeriksaan yang diikuti

petugas Customs Narcotic Team (CNT) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Juanda tersebut, modus yang digunakan oleh pelaku dengan menyembunyikan sabu-sabu di dalam tali jinjing tas tangan wanita. Saat dibuka, di dalamnya terdapat bungkusan plastik berisi serbuk putih sabu-sabu. “Setelah uji laboratorium, ternyata serbuk putih ditemukan di tali tas jinjing itu sabu, “ katanya. Penggagalan yang dilakukan bekerjasama Kantor Pos dan BNN Provinsi Jatim itu kemudian dikembangkan. Hasilnya, petugas mengamankan Dwi Harianto, warga Serah, Probolinggo, seorang kurir yang diperintah Hariyanto mengambil tersebut. “Kami lakukan delivery control dengan harapan bisa

menangkap penerima barang. Alhasil kami bisa menangkap kurir. Sementara Hariyanto masih buron. Dia merupakan calo penumpang dan tiket di terminal Ubung, Denpasar, dan terbongkarnya kiriman barang haram tersebut sudah diketahui sehingga dia melarikan diri,”ujarnya. Terkait dengan kasus tersebut, pelaku melanggar pidana sesuai dengan pasal 113 ayat 1 dan 2 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana lama 15 tahun penjara dan denda 10 miliar. “Selain itu, jika barang bukti yang disita melebihi 5 gram, maka pelaku dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar,” jelasnya. (ara)

KASUS NARKOBA. Tas Jinjing Wanita yang dipakai untuk menyelundupkan narkoba, Selasa (14/5).

LINTAS JATIM

15

RABU 15 MEI 2013 NO.0117| TAHUN II

CABUT GUGATAN

Politik Intervensi Pencabutan Gugatan WW

BODY PAINTING. Seorang peserta menggoreskan cat pada tubuh model, saat Gelar Fantasi Tata Rias Body Painting ‘Story of Surabaya’, di Royal Plasa Surabaya, Selasa (14/5). Perhelatan seni tata rias yang merupakan tugas akhir mahasiswa Jurusan Tata Rias Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tersebut, sekaligus memperingati HUT Ke-720 Surabaya.

Jamintel Semangati Kejari Surabaya SURABAYA- Jaksa Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Jamintel Kejagung RI), Adjat Sudrajat, kemarin siang melakukan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya di Jalan Sukomanunggal Surabaya. Kunjungannya tersebut merupakan kunjungan pertama sejak menjabat pada April 2013 lalu. Kajari Surabaya Muhammad Dofir beserta jajaran Kepala Seksi atau Kasi meliputi, Kasipidum, Kasintel, Kasidatun dan Kasubagbin terlihat menyambut kedatangan Jamintel yang datang tepat pukul 10.30 WIB dengan pengawalan ketat. Dengan menggunakan Mobil Toyota Jenis Vellfire warna hitam, No Pol B 1661 Y, Jamintel terlihat turun dan langsung memasuki loby Kejari Surabaya. Upacara penghormatanpun dilakukan jajaran Adhyaksa, Namun berlangsung singkat. Begitu memasuki ruangan loby, Jamintel melirik absensi sidik jari pegawai yang diletakkan di ruang loby.”Bagus ini, kalau ditaruh disini jadi kelihatan siapa yang nggak datang,”sergah Jamintel kepada Mohammad Dofir. Ditengah melakukan sosialisasi, Jamintel sesaat meluangkan waktu untuk beribadah sholat dzuhur di masjid Nurul Iman Kejari Surabaya. bahkan Jamintel menjadi

imam pada Sholat dzuhur itu. Usai melakukan Sholat, Jamintel beserta rombongannya meninggalkan area Kejari Surabaya menuju Kejari Tanjung Perak. Menurut Kajari Surabaya, Muhammad Dofir mengatakan, kedatangan Jamintel ke kantornya hanyalah bersifat memberikan moril atau dukungan untuk kinerja jajarannya, khusunya dibagian intelelijen .”Intinya beliau memberikan support kepada kami di sini, terutama terkait bagaimana menyikapi keluhan masyarakat yang berhubungan dengan bidang Intelijen “kata Dofir, kemarin. Sementara Kasipenkum Kejaksaan Tinggi, Mulyono mengakui jika kedatangan Jamintel ke Jawa Timur hanyalah bersifat sosialisasi terhadap program program kinerja Intelelijen. “Tujuannya hanya supervisi kinerja teman teman, termasuk sosialisasi masalah

pengawasan intelijen dalam Pilgub Jatim,”kata Mulyono. Sejak Senin (13/5) kemarin, Jamintel berada di Surabaya. Saat di Kejati Jatim Senin, kemarin, Jamintel mensosialisasikan ke seluruh Kajari Sejatim jika Bidang Intelijen tidak lagi diperbolehkan melakukan penyelidikan kasus korupsi melainkan hanya sebatas mel-

akukan Puul data dan Puul Baket saja. Sedangkan Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Korupsi merupakan kewenangan bidang Pidana khusus atau Pidsus. Hal itu dibenarkan oleh Sumber intel Kejati jatim, tapi dibantah oleh Kasipenkum Kejati, Mulyono.”Nggak, beliau hanya supervisi saja

kok,” bantah Mulyono saat ikut dalam rombongan Jamintel. Perlu diketahui, Jamintel melakukan kunjungan kerja ke tiga kejari di Jatim. Kunjungan pertama dilakukan Jamintel di Kejari Sidoarjo, lantas dilanjutkan di Kejari Surabaya dan yang terakhir di Kejari Tanjung Perak. (kas)

saja,” ujarnya. Rupanya, pangkalan ojek dijadikan pilihan tempat rilis karena pernyataan cabut gugatan juga akan diikuti deklarasi pencalegan dari PBB. “Di situ jas PBB diberikan kepada WW dan langsung dipakai saat rilis,” tandas Andry. Ketua LBH FPI Jatim itu menduga, keputusan cabut gugatan WW ada kaitannya dengan deal-deal politik Pilgub. “PBB kelihatannya mendukung KarSa di Pilgub,” terang Andry. Dia mendengar ada komunikasi antara KarSa dengan Yusril agar mengerem aksi gugatan WW. “Kayaknya Gus Ipul yang komunikasi dengan Yusril,” imbuhnya. Andry mengatakan, karena gugatan di PTUN dicabut, maka gugatan WW terhadap DPC, DPD dan DPP Partai Demokrat di PN Surabaya juga akan dicabut. “Saya akan ajukan pencabutan nanti pas sidang. Gak ada gunanya diteruskan kalau di PTUN dicabut,” ucapnya. Yusril belum bisa dikonfirmasi terkait keterangan Andry itu. Ditanya via SMS kemarin, dia tidak membalas. Namun saat pertama mendampingi WW di PTUN tiga pekan lalu, Yusril tegas mengatakan bahwa kesediaannya mendampingi WW murni dalam aspek hukum, tanpa direcoki urusan politik sedikitpun. “Cak Karwo memang salah (pada penerbitan SK Gubernur terkait pencopotan WW sebagai anggota dewan),” katanya saat itu. (kas)

PROSES BIROKRASI

Perizinan Gedung Balai Budaya Disoal

PENGADILAN

Berkas Penganiayaan Pamdal IAIN Supel Siap Disidangkan

Terdakwa penculikan terhadap Siti Nurjanah alias Nana, anak tiri pedangdut Nassar KDI yakni Padlun Heriyanto usai mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, Senin (13/5). Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan subsider Pasal 330 KUHP junto pasal 55 dan Pasal 80 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman di atas 5-7 tahun.

SURABAYA - Wishnu Wardhana (WW) memutuskan mencabut gugatannya atas SK Gubernur terkait pencopotan dirinya dari anggota DPRD Surabaya di Pengadilan Tata Usaha Negara, Senin (13/5). Dorongan politik sepertinya menjadi pemicu WW jadi ‘melembek’. Hadirnya Yusril Ihza Mahendra sebagai bagian tim kuasa hukum WW diduga menjadi ‘pembisik’ hingga keputusan cabut gugatan dipilih. Ini wajar mengingat Yusril, selain sebagai advokat, juga menjadi Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB). Intervensi politik pada pencabutan gugatan hukum WW menguat karena pernyataan cabut gugatan diikuti oleh deklarasi pencalonan dirinya sebagai caleg DPR RI Dapil 1 dari PBB. “Saya akan fokus pada pencalonan DPR RI dari PBB,” kata WW. Andry Ermawan, kuasa hukum WW sejak awal SK Gubernur dikeluarkan, juga mengira Yusril yang menasehati WW agar mencabut gugatannya. Dia mengaku heran atas keputusan kliennya yang tiba-tiba itu. “Saya tidak tahu, tiba-tiba keputusannya seperti itu,” ujarnya di PN Surabaya, kemarin. Dia bercerita, sebelum pencabutan gugatan diumumkan WW, setelah hakim memutuskan skorsing, dirinya diajak WW dan Yusril untuk membuat pernyataan dengan wartawan di pangkalan ojek dekat PTUN. “Saya heran, kenapa tidak di PTUN

SURABAYA- Berkas perkara penganiayaan terhadap tenaga Keamanan dalam kerusuhan di Institute Agama Islam Negeri (IAIN), Sunan Ampel, Selasa (14/5) kemarin dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, artinya satu minggu ke depan perkara tersebut siap untuk disidangkan. Menurut, Kasipidum Kejari Surabaya, Judhy Ismono, perkara tersebut ditangani oleh dua Jaksa Fungsional. “Hari ini kita limpahkan ke PN Surabaya, jaksanya Arief Faturrachman dan Kito,”terang Judhy. Sementara, Jaksa Arief Faturrachman mengatakan, Dalam perkara penganiayaan tersebut, ada tiga Mahasiswa yang akan disidangkan.”Terdakwanya ada tiga, yakni syaiful Bahri Bin H Suprapto, Nurul Akbar, Amirul Ichsan, semuanya mahasiswa IAIN Sunan Ampel,”kata Arief. Ketiga mahasisiwa itu

diancam dengan pasal 351 ayat 1 dengan ancaman 4 bulan penjara.”Ini bukan yang pengerusakan tapi penganiayaan terhadap salah seorang keamanan kampus,”jelas Arif. Sedangkan untuk kasus perusakan gedung Rektor IAIN Sunan Ampel yang menjadikan 8 mahasiswa sebagai tersangka, Kata Judhy sudah dilimpahkan ke Kejari Surabaya oleh penyidik .”sudah dilimpahkan dan ke 8 tersangkanya sudah dimedaeng “kata Judhy. Seperti diketahui, Aksi demontrasi mahasiswa IAIN Sunan Ampel itu terjadi pada 6 Maret 2013 lalu, yang berujung pada tindakan anarkisme. Awalnya para mahasiswa tidak diperbolehkan masuk oleh keamanan kampus IAIN, Merasa dihalangi, ketiga mahasiswa itu akhirnya memukul satpam kampus hingga berujung ke laporan Polisi. Sedangkan aksi anarkis

Mahasiswa IAIN Sunan Ampel itu sendiri merupakan akumulasi dari kekecewaan mahasiswa terkait dengan transparansi alokasi anggaran praktikum. Dimana biaya praktikum tersebut dibebankan ke mahasiswa dengan besaran yang bervariatif antara Rp. 200 ribu - Rp. 300 ribu per-semester. Bahkan penarikan iuran praktikum sudah dilakukan sejak tahun 2009. Artinya, hingga selesai tahun ajaran 2013 ini, pihak lembaga IAIN Sunan Ampel, Surabaya, telah memberlakukan penarikan iuran praktikum selama 10 semester. Tidak hanya itu, fasilitas yang diberikan pihak Rektorat IAIN Sunan Ampel kepada mahasiswa yang mengikuti praktikum juga sangat minim. Fasilitas yang didapat mahasiswa yang mengikuti praktikum yang diadakan selama dua hari dengan 4 sampai 8 pemateri hanya nasi bungkus dan itupun mereka dapat satu kali per hari. (kas)

SURABAYA – Meskipun pembangunan dan renovasi kembali gedung eks bioskop mitra atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi gedung Balai Budaya Surabaya sudah bisa dikatakan rampung. Namun, masih ada saja persoalan yang muncul menyelimutinya. Kali ini persoalan yang muncul adalah soal susahnya memperoleh izin pemakaian gedung tersebut. Bahkan, bisa dikatakan proses birokrasi untuk mengurus perijinan terkesan ‘mbulet’ atau susah. Hal ini tentunya dikeluhkan oleh kalangan seniman dan budayawan Surabaya. Padahal, eks gedung bioskop mitra tersebut dibangun dan direnovasi kembali dengan tujuan memajukan kesenian, kebudayaan dan salah satu destinasi wisata di Surabaya. Hal ini diungkapkan, Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Agus Sudirjo. Dirinya mengatakan, jika pihaknya menerima laporan dari kalangan para seniman dan budayawan, terkait dengan susahnya proses perijinan pemakaian gedung eks bioskop mitra tersebut. Bahkan, seniman dan budayawan yang tergabung di Dewan Kesenian Surabaya (DKS) juga mengalami hal serupa. “Ya, para seniman kota Surabaya protes itu dan mengadu ke kami di Komisi C DPRD Surabaya ini. Kami, tentu sangat menyesalkannya. Sebab, selain pelaksanaan pembangunannya selalu ada saja permasalahan yang menyelimutinya, tapi setelah gedung selesai ternyata para seniman yang tergabung dalam DKS tidak bisa memanfaatkannya secara baik,” ungkap dia. Selasa (14/5) kemarin. Dia menegaskan, jika dari awal pihaknya pesimis dengan itikad Pemkot Surabaya dalam mengelola gedung Balai Budaya Surabaya tersebut. Karena, jika memang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudparta) tidak mampu mengelola dengan baik, dirinya menyarankan, jika lebih baik gedung eks Mitra atau cagar budaya yang lainnya di Surabaya di jual saja.

Sementara itu, Ketua DKS, Sabrot D. Malioboro mengatakan, memang setelah gedung eks Mitra selesai dipugar kembali, para seniman belum bisa memanfaatkannya sama sekali.

“Dijual saja, yang penting fungsi dan bentuk bangunannya tidak diubah. Dari pada dikelola Dinas Pariwisata tidak memiliki konsep yang baik dan bisa menghasilkan sesuatu,” saran dia. Sementara itu, Ketua DKS, Sabrot D. Malioboro mengatakan, memang setelah gedung eks Mitra selesai dipugar kembali, para seniman belum bisa memanfaatkannya sama sekali. Karena itu, pihaknya mempertanyakan hal tersebut dan mengadukan masalahnya ke DPRD Surabaya. “Jika alasan Pemkot Surabaya, khususnya Disbudparta adalah pembangunan gedung Balai Budaya Surabaya belum serah terima dari pihak rekanan atau kontraktor, kenapa beberapa kali sudah dipakai acara, ini kan perlu dipertanyakan,” tegas dia. Seperti diketahui, gedung Balai Budaya Surabaya sudah pernah dipakai beberapa kali, antara lain acara pagelaran kesenian dari Korea, Apec, dan yang terakhir acara Suroboyo Award. (wan/kas)

OLAHRAGA

16

RABU

RABU 15 MEI 2013 NO.0117 | TAHUN II

City Resmi Pecat Mancini

15 MEI 2013

Prandelli Dukung Balotelli

MANCHESTER - Manchester City akhirnya memecat Roberto Mancini sebagai pelatih klub itu setelah gagal mempersembahkan satupun gelar pada musim ini. Musim lalu, Mancini mempersembahkan gelar juara Liga Utama Inggris untuk pertama kalinya dalam 45 tahun terakhir. Satu-satunya harapan terakhir yang sedikit menyelamatkan Mancini sebenarnya Piala FA. Tetapi di final yang berlangsung Sabtu (11/5) lalu di Stadion Wembley, pasukan Roberto Mancini juga kalah 0-1 dari Wigan Athletic. Kegagalan itu membulatkan tekad manajemen klub untuk memecat pelatih asal Italia itu setelah tiga setengah tahun melatih City. Manuel Pellegrini disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Mancini di Etihad. “Dengan sangat menyesal Manchester City mengumumkan bahwa Roberto Mancini sudah diberhentikan dari tugasnya sebagai pelatih Manchester City. Ini keputusan sulit yang harus diambil pemilik, Chirman dan dewan klub. Kami sangat menghormati kontribusi Mancini yang begitu besar terhadap klub ini. Meskipun setiap orang sudah memberikan yang terbaik, tetapi klub ini gagal mencapai target tahun ini. Selain itu, perlu ada perubahan secara holistik di semua aspek dari klub sepakbola ini untuk musim depan. Karena itu, klub ini akan segera mencari pelatih baru untuk mengarungi musim 2013-2014,” demikian pengumuman pihak klub. Dilanjutkan, “Asisten pelatih Brian Kidd akan menjadi pelatih ad interim pada dua laga sisa musim ini dan pada tur pra musim ke Amerika Serikat.” Sementara itu, Chairman Khaldoon Al Mubarak menambahkan, “Rekor Roberto sudah membicarakan kualitasnya dan karena itu dia mendapat hormat dan penghargaan dari Sheikh Mansour, saya, dan seluruh dewan klub atas

kerja keras dan komitmennya selama tiga setengah tahun terakhir. Dia juga mendapat simpati dari para pendukung kami. Dia sudah menjalankan tugasnya sesuai yang dia janjikan dan meraih kesuksesan dan trofi, memecahkan kebutuhan klub yang absen gelar selama 35 tahun dan meraih gelar juara Liga Utama Inggris pada 2012.” “Secara pribadi dan atas nama klub, saya ingin berterima kasih kepadanya atas semua yang sudah dia berikan untuk klub ini, dan atas dukungannya serta tetap akan menjalin persahabatan,” sambungnya. Mancini tiba di Etihad pada Desember 2009 menggantikan Mark Hughes. Pada enam bulan pertamanya menangani klub Manchester Biru, Mancini tidak mempersembahkan gelar. Baru pada musim penuh pertamanya, 2010/2011, Mancini mempersembahkan gelar juara Piala FA untuk Manchester City. Ini adalah gelar pertama mereka sejak menjuarai Piala Liga pada 1976. Musim 2011/2013, dia mempersembahkan gelar juara Liga Utama Inggris. Ini adalah gelar liga pertama setelah 45 tahun absen meraih gelar Juara Liga Utama Inggris. Tetapi Mancini belum sukses mengangkat prestasi City di Liga Champions. Pada dua musim terakhir, City selalu tersingkir di babak grup. Begitupun di Liga Europa, Mancini selalu gagal. Bahkan tahun ini, City mengakhiri musim tanpa satu gelar pun sehingga mendorong manajemen klub untuk memecatnya. (espn/aji)

NUSANTARA

191 Laga

113 Menang

38 Seri

40 Kalah

NUSANTARA

Data dan Fakta Mancio • Liga Primer Inggris: 133 pertandingan, 82 kali menang, 27 kali seri, 24 kalah. Persentase kemenangan: 61,7 persen. • Piala FA: 19 pertandingan, 13 kemenangan, tiga kali seri, tiga kalah. Persentase kemenangan: 68 persen • Piala Liga: Sembilan pertandingan, empat kemenangan, satu hasil imbang, empat kalah. Persentase kemenangan: 44,4 persen. • Liga Champions: 12 pertandingan, tiga kali menang, empat kali seri, lima kalah. Persentase kemenangan: 25 persen. • Liga Eropa: 16 pertandingan, 10 kemenangan, tiga kali seri, tiga losses. Persentase kemenangan: 62,5 persen. • Community Shield: Dua pertandingan, satu menang, satu kali kalah. Persentase kemenangan: 50 persen.

NUSANTARA

NUSANTARA

AFC CUP

Semen Padang Melaju ke Delapan Besar

LOLOS. Pemain tengah Semen Padang FC, Vendry Ronaldo Moro (tengah) berebut bola dengan pemain belakang SHB Da Nang, di lapangan Haji. Agus Salim Padang, Sumbar, Selasa (14/5).

Pelatih: Kembalinya Pagbe Hidupkan Permainan PELATIH Semen Padang Jafri Sastra menyatakan, kembalinya David Ngan Pagbe setelah lama absen akibat cedera mampu menghidupkan permainan tim pada babak 16 besar Piala AFC 2013 di Stadion H Agus Salim Padang, Selasa. “Meski Pagbe belum menampilkan permainan terbaiknya usai cedera panjang yang dialami di bagian kaki, ternyata saat diturunkan sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawaan SHB Da Nang pada babak 16 besar piala AFC, cukup baik,” kata Jefri usai pertandingan Piala AFC di Padang, Selasa. Dia menambahkan, Pagbe menunjukan kualitasnya dipertahanan meski belum 100 persen, dan ini merupakan penampilan pertamanya

setelah pulih. Saat pertandingan piala AFC melawan SHB Da Nang di Stadion H Agus Salim, Pagbe masuk dibabak pertama menit ke-40, setelah tim tersebut tertinggal 0-1, menggantikan pemain bernomor 16 Saepuloh Maulana. Kehadirannya langsung disambut tepuk tangan riuh pendukung tim

tersebut. Pagbe yang baru masuk lima menit langsung menunjukkan perannya dalam tim dengan menusuk ke jantung pertahanan tim tamu, hingga dia harus dihentikan pemain belakang SHB Da Nang yang berbuah penalti. (ant/dar)

PADANG - Tim Semen Padang sukses melaju ke putaran delapan besar Piala AFC setelah menundukkan tamunya, SHB Da Nang dari Vietnam, dengan skor akhir 2-1 di Stadion H Agus Salim, Selasa. Kemenangan Semen Padang dalam babak 16 besar AFC Cup ditentukan oleh pemain nomor 10 Vendri Mofu, pada menit akhir babak kedua, menyambut umpan Hengki Ardiles yang menusuk dari sisi kiri pertahanan SHB Da Nang, setelah menyambut lemparan kedalam Hendra Adi Bayau pada menit ke-90. Pertandingan yang berlangsung ditengah terik matahari dan suhu mencapai 33 derajat celcius di Kota Padang, tidak membuat pertandingan berlangsung monoton. Terbukti jual beli serangan terjadi dalam pertandingan tersebut, meski tuan rumah lebih menguasai pertandingan. Pada babak pertama, Semen Padang yang berjuang mengharumkan nama Indonesia melalui sepak bola, terlebih dahulu tertinggal berkat gol dari serangan balik tim tamu pada menit 30 melalui lesatan striker SHB Da Nang, memanfaatkan kesalahan pemain belakang tim tuan rumah, dalam mengantisipasi serangan tim tamu. Setelah tertinggal, Semen Padang yang bertanding di depan ratusan pasang mata pendukungnya, langsung melakukan pergantian pemain. Mamasukkan pemain bertahan yang telah lama absen karena cedera, David Ngan Pagbe, menggantikan pemain bernomor 16 Saepuloh Maulana, yang disambut tepuk tangan riuh pendukung tim tersebut. Masuknya Pagbe merubah irama permainan, dimana pamain dengan nomor punggung

5 tersebut memasuki menit ke45 menusuk ke sayap kiri pertahanan tim tamu, yang berujung dijatuhkanya sang pemain di dalam kotak penalti. Wasit asal Jepang Ryuti Sato langsung menunjuk titik putih. Penalti yang diambil penyerang Semen Padang Edward Juniar Wilson pada menit ke45 tersebut langsung menghujam jala gawang tim tamu yang dikawal Nguyen Than Phuong, skorpun berubah menjadi 1-1. Memasuki babak kedua, Seman Padang yang tidak mau kehilangan kesempatan untuk maju labih jauh di ajang tersebut, kemudian melakukan dua pergantian lainnya, dimana pada menit ke-55 kapten tim Elie Aiboy diganti oleh Muhammad Nur Iskandar, yang kemudian menghidupkan kembali serangan dari sayap kanan tim tuan rumah. Pada menit ke-85 Esteban Gabriel Viscara yang dinilai pelatih bermain terlalu individual dalam pertandingan tersebut, kemudian diganti oleh pamin lain Hendra Adi Bayaw. Menjelang akhir pertandingan, serangan balik tim tamu sempat mengancam gawang Semen Padang yang dikawal kiper kedua mereka Fakhrurrazi. Namun beruntung serangan itu mampu diantisipasi oleh kiper pengganti Jandria Eka Putra yang tidak bisa tampil karena mengalami cedera tersebut. Semen Padang sendiri sebenarnya sempat melesakkan gol pada menit 80 melalui pemainya Mofu, namun dianulir wasit karena dianggap telah berada dalam posisi offside. Saat ini Semen Padang masih menunggu lawan yang akan dihadapi pada delapan besar yang akan dilaksanakan pada September 2013. (ant/dar)

ROMA - Pelatih Tim Nasional Italia Cesare Prandelli mendukung reaksi striker AC Milan Mario Balotelli yang mendapat pelecehan ras dari pendukung AS Roma saat AC Milan bermain imbang tanpa gol melawan AS Roma di San Siro pada Minggu (12/5) malam waktu setempat atau Senin (13/5) dini hari WIB. Mendapat teriakkan pelecehan ras dari penonton, Balotelli mengangkat jari dan diletakkan di mulutnya sebagai isyarat untuk meminta penonton diam dan menghentikan aksi pelecehan tersebut. Wasit yang memimpin pertandingan Gianluca Rocchi kemudian menghentikan pertandingan selama dua menit pada awal babak kedua sebagai tindak lanjut dari protes Balotelli tersebut. Ofisial pertandingan kemudian mendaulat kapten AS Roma Francesco Totti untuk meminta pendukung tim Srigala Hitam itu segera menghentikan aksi pelecehan ras tersebut melalui pengeras suara di dalam stadion. Upaya ini ternyata efektif. Meski demikian, AS Roma tetap didenda senilai 50.000 euro oleh Lega Calcio karena aksi pendukungnya tersebut. Menanggapi aksi Balotelli itu, Prandelli menilai, penyerang Timnas Italia itu sudah cukup matang menghadapi situasi seperti ini. “Signal tersebut sudah terlihat jelas kemarin. Menurut saya, dalam menghadapi aksi serupa ke depan, perlu ada sanksi larangan bermain di kompetisi untuk sementara waktu bagi klub yang pendukungnya melakukan aksi pelecehan ras. Ini bukan masalah Balotelli, tetapi masalah kredibilitas dalam

sepakbola kita,” kata Prandelli. Mantan pelatih Fiorentina itu melanjutkan, “Kita tidak boleh marah, tetapi harus ada cara-cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut di dalam stadion. Stadion juga harus dibuat agar bisa lebih banyak membantu mengatasi masalah ini, seperti yang terjadi di Juventus. Bila pendukung merasa nyaman, mereka harus berpikir dua kali sebelum melakukan hal-hal yang merugikan. Kita semua harus bertanggung jawab.” Balotelli menjadi mesin gol AC Milan pada paruh kedua musim ini sejak didatangkan dari Manchester City pada jendela transfer musim dingin Januari 2013 lalu. Dia sudah mencetak 11 gol dalam 12 laga bersama Milan. Prandelli juga yakin Balotelli akan menjadi tulang punggung “Gli Azzuri” dalam merobek gawang lawan pada Piala Konfederasi yang berlangsung 15-30 Juni 2013 mendatang di Brasil. Tetapi untuk itu, Balotelli harus fokus. “Saya yakin para pemimpin Milan dan Massimiliano Allegri sudah membicarakan masalah ini kepadanya. Mario hanya berpikir tentang bermain. Dia tidak boleh kehilangan konsentrasi dan perhatian yang benar. Kadang hal-hal itu (pelecehan ras) hanya untuk menguji kesabaran seorang pemain hebat,” papar Prandelli lagi. Pada bagian lain, Prandelli juga memuji duet Balotelli di lini depan Milan dan Timnas Italia Stephan El Shaarawy. “Jangan khawatir tentang El Shaarawy. Dia sudah memberi begit banyak. Dia sudah melewati musim yang hebat,” tutup Prandelli. (espn/aji)

TENIS

Penderitaan Wozniacki Berlanjut di Roma

ROMA-Mantan petenis peringkat satu dunia Caroline Wozniacki masih belum mampu meraih kemenangan di turnamen lapangan tanah liat utama musim ini saat Prancis Terbuka sudah semakin dekat, setelah ia kalah dari Bojana Jovanovski 2-6, 6-4, 7-6 (7/5) pada turnamen Roma Master, Selasa. Unggulan kesepuluh Wozniacki memainkan pertandingan selama hampir tiga jam, ketika ia kalah dari lawannya yang menghuni peringkat 48 dunia pada pertandingan putaran pertama mereka. Dengan kemenangannya ini, petenis 21 tahun dari Beograd mengakhiri laju penampilan buruk dan mendapatkan kemenangan pertamanya sejak pertengahan Januari di Australia Terbuka.

Wozniacki mengalahkan petenis Serbia itu dalam dua kesempatan pada pertemuanpertemuan mereka sebelumnya, namun ia mengalami enam kesalahan ganda saat kalah di Roma sedangkan servisnya pun dipatahkan sebanyak tujuh kali. Petenis Maria Kirilenko merestorasi dominasi para petenis unggulan di Foro Italico ketika petenis peringkat 12 dunia itu menaklukkan petenis Spanyol Anabel Medina Garrigues 6-3, 6-3. Sementara itu petenis Jerman Julia Goerges melaju setelah menyingkirkan Andrea Hlavackova asal Ceko meski kalah di set pertama dan Varvara Lepchenko dari AS mengalahkan Lesya Tsurenko 6-4, 6-2. (ant/dar)


e-Paper Koran Madura 15 Mei 2013