e Paper Koran Madura 8 Desember 2014

SENIN

KORAN MADURA

8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

SENIN 8 DESEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0501 | TAHUN III www.koranmadura.com

Keluarga Fuad Bentuk Tim Kuasa Hukum g Taneyan Lanjan hal A

Fuad, Bukti Gurita Mafia Migas Pengamat: Perlu Cara Komprehensif untuk Bisa Memberantas JAKARTA-Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmi Radi mengakui sulit untuk mengungkap keberadaan mafia migas di Indonesia. Masalah mafia migas seperti sudah mendarah daging dan tidak pernah terungkap meski banyak yang membicarakannya.

Menurut Fahmi, keberadaan mafia migas di Indonesia sangat kompleks sehingga perlu cara komprehensif untuk bisa memberantasnya. Terlebih mafia migas sulit di-

tangkap karena sulit dikenali.

“Mafia migas itu bisa individu bisa segerombolan orang yang memburu rente, yang memanfaatkan dari tata kelola migas dan kedekatan dengan penguasa dan pengambil keputusan. Itu ada di lini pengusaha dan pengambil keputusan dan lainnya,” jelasnya di Jakarta, Minggu (7/12).

Sulitnya mengungkap mafia migas di Indonesia lantaran yang bermain bisa individu dan sekelompok orang. Cara kerja mereka dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengelolaan migas serta kedekatan dengan pejabat negara. “Mafia migas bisa individu atau sekelompok yang memburu rente dengan memanfaatkan kelemahan tata kelola dan kedekatan dengan pengambil kebijakan, meskipun tanpa bentuk tapi banyak anom-

ali dan indikasi,” ujarnya.

Menurutnya, dengan tertangkapnya Rudi Rubiandini dan Fuad Amin membuktikan bahwa mafia migas juga lebih banyak di daerah. Penangkapan ini membuktikan bahwa fenomena trader gas sudah menggurita dan memberi bukti.

“Tertangkapnya Rudi dan Fuad Amin juga membuktikan bahwa mafia migas juga ada dan menjalar di daerah,” jelas dia.

Melihat kenyataan ini, dia berjanji akan mengevaluasi tata kelola yang ada di mana letak bolongnya atau menjadi pintu masuk bagi mafia migas. Untuk itu dalam waktu dekat, pihaknya akan membentuk sistem untuk memberantas mafia migas, utamanya akan dilakukan mafia migas di anak usaha Pertamina, Petral.

“Secara tim kami mereformasi sistemnya kalau tidak dibentuk diharapkan bisa memagari tidak ada celah, atau beberapa mafia migas bisa kesetrum itu sistemnya, siapapun yang berkuasa tidak masalah,” tutupnya.

Fahmi mengatakan bahwa kasus korupsi alokasi gas di Bangkalan, Madura jadi bukti bahwa mafia migas ada di manamana. “Ini modus tata kelola migas dalam penyaluran gas tadi, dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHEWMO) ke BUMD. Tapi BUMD ini hanya boneka karena ada perusahaan swasta PT Media Karya Sentosa (MKS) yang mengendalikan. Sudah gitu, BUMD di daerah yang ditunjuk tidak punya kemampuan, kemudian mengajak swasta, yang akhirnya dikendalikan para trader gas, ini titik lemah tata kelola migas,” ucap Fahmi.=GAM/ABD

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

Koma

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Sebuah koran harian, di tingkat kabupaten memasuki usia dua tahun! Jelas ini sebuah prestasi luar biasa.

Mencengangkan sekaligus membanggakan terutama bagi mereka yang mengerti belantara dunia pers di negeri ini.

Begitulah gambaran tentang Koran Madura yang populer disebut Koma. Masih eksis pada usia dua tahun sungguh sangat mengejutkan. Apalagi sepanjang keberadaannya praktis belum pernah vakum atau tidak terbit. Koma hanya pernah merobah format agar tampilan lebih mudah dibaca serta familiar dengan para pembacanya.

Dengan gaya pemberitaan terkesan elite, Koma yang juga beredar di sebagian daerah Tapal Kuda memang terasa nyeleneh. Koran daerah rata-rata pada hadir dengan kesan kalau tidak kedaerahan biasanya menyerempet sebagai koran kuning. Tapi Koma tampil elegan dan kata pengasuhnya, mencoba mengambil posisi agak elite.

Terkesan untuk konsumsi menengah ke atas. Pilihanpilihan headlinenya sangat “nasional” hingga kadang sulit disebut sebagai koran daerah. Terlalu sering pilihan headline Koma bernuansa sama dengan koran-koran nasional yang sudah amat sangat mapan.

Namun demikian, Koma tetap tak lupa fatsun koran daerah. Artinya pemberitaan serta analisa persoalan daerah memiliki porsi memadai. Yang membedakan barangkali cara penyajian, yang lebih mengajak masyarakat pembacanya bersikap kritis dan obyektif.

Sebagaimana dipaparkan para pengasuhnya nuansa intelektual merupakan sebuah pilihan atas dasar visi dan misi pencerahan pemikiran. Para awak Koma ingin mencoba sedikit memberi warna pemikiran; mengajak masyarakat pembacanya belajar dan terus belajar melalui pemberitaan.

Informasi tak hanya sekaKoma ternyata dar sebuah data tetapi memmemiliki takdirnya beri dan membuka lanskap pemikiran sehingga setiap sendiri dan kini masih eksis memas- pilihan perilaku masyarakat uki tahun ketiga. memiliki pijakan rasional. Atau dalam kalimat agak bombastis Koma ingin mengajak pembacanya yang sebagian besar berada di Madura untuk lebih bersikap rasional; pelan-pelan meninggalkan sikap emosional.

Yang menarik Koma praktis dalam keseharian ditangani anak-anak muda yang usianya hampir seluruhnya di bawah tiga puluh tahun. Dan jumlah mereka amat sangat terbatas sekali untuk sebuah koran harian, yang selalu diburu waktu. Insan media berpengalaman dipastikan akan tercengang mengetahui keberadaan isi dapur Koma yang amat sangat jauh dari memadai untuk sebuah koran yang tampilannya sangat “nasional” itu.

Dalam belantara dunia pers Indonesia saat ini, yang persaingan sangat keras terutama sejak era reformasi, ketika menerbitkan media tak perlu lagi birokrasi perizinan eksistensi Koma sebenarnya sejak awal sudah dikhawatirkan. Seorang wartawan senior di Jakarta pernah memperkirakan Koma paling lama bertahan seumur jagung.

Sebuah perkiraan yang memiliki dasar rasional.

Dia tahu belantara pers, seperti pernah disebut banyak wartawan senior, memang penuh jelaga dan kendala. Bahkan ada istilah sangat ekstrim bahwa hanya mereka yang “gila” mau terjun di dunia pers. Jangan lupa pernyataan itu muncul sebelum reformasi dan jika disampaikan saat ini bisa jadi kalimatnya lebih kental: hanya yang sangat gila yang mau menekuni dunia pers.

Koma ternyata memiliki takdirnya sendiri dan kini masih eksis memasuki tahun ketiga. Dan konsisten dengan semangat pencerahan pemikiran saat memperingati ulang tahun ke dua Koma meluncurkan buku sederhana berjudul Republik Sengkuni. Ya hanya buku. Sesuatu yang memang “hanya” namun di dunia ini menjadi simbol bagi pengembangan intelektual dan pencerdasan masyarakat.

Dirgahayu Koma. =

Berita Utama

2

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

Kubu Ical Sebut Agung Cs ‘Oplosan’ Mekeng: Munas ‘Ancol’ itu yang Sejati JAKARTA-Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Melchias M Mekeng menegaskan Musyawarah Nasional (Munas) IX di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta merupakan munas yang legal. Pasalnya Munas ini tidak dibayang-bayangi ancaman pemecatan, intimidasi dan teror terhadap kader Golkar.

“Ini Munas yang sejatinya karena tidak ada tekan-menekan, teror, intimidasi, dan pecat-memecat,” kata Melchias M Mekeng di arena Jakarta Utara, Minggu (7/12).

Diketahui, kubu Agung Laksono dkk menggelar Munas tandingan di Ancol sebagai lawan Munas Bali yang dilakukan oleh pihak Ical.

Mekeng menjamin Munas tersebut akan berlangsung demokratis dan penuh persaudaraan. Setiap peserta Munas diberi kebebasan untuk menyampaikan pandangan tanpa ada kecuali. “Kami tidak membuat rekayasa, tidak membuat Tata Tertib (Tatib) berdasarkan kepentingan satu orang calon. Kami tidak ada menghalang-halangi kader men-

calonkan diri,” terang dia Saat pembukaan kemarin, hadir pula sejumlah tokoh senior seperti Fahmi Idris, Andi Matalata, dan Siswono Yudohusodo. Munas juga diklaim dihadiri sekitar 380 ketua DPD I dan II serta ormas pendiri partai.

Senada dengan Mekeng, Wakil Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Rudi Hartono menilai Munas yang digelar di Jakarta lebih demokratis ketimbang munas yang digelar di Bali. Karena itu, dia berharap Munas Jakarta ini melahirkan regenerasi pimpinan di tubuh Golkar. “Saya datang karena mendukung munas ini soalnya lebih demokratis,” katanya.

Rudi mengungkapkan, Aburizal Bakrie telah terbukti gagal memimpin partai Golkar. Bukti kegagalan Aburizal adalah ketika untuk pertama kalinya Golkar tidak mengusung calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2014. “Makanya saya bilang Aburizal gagal, nggak pantas dia jadi ketua umum lagi,” ungkapnya.

Namun demikian, Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menilai Munas Golkar ke-IX di Jakarta telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. “Apa yang terjadi

munas di Ancol telah melanggar AD/ ART bab 14 pasal 30, bab 15 pasal 3 dan bab 11 pasal 25. Dan apa yang terjadi itu inkonstitusional,” kata Bambang saat konfrensi pers Partai Golkar menanggapi ‘Munas Golkar Tandingan’ di Restauran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu (7/12).

Bambang menegaskan, bahwa munas partai Golkar yang diselenggarakan oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar itu telah menyalahi aturan partai dan tak menaati putusan rapat pimpinan nasional di Yogyakarta pada bulan November lalu.

“Maka sebagai gantinya itu munas KW2 atau munas oplosan,” ujarnya.

Pihaknya juga berterima kasih kepada mantan ketua umum Golkar Jusuf Kalla yang tak menghadiri munas tandingan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. “Kami berterimakasih kepada pak JK untuk tidak hadir. Karena golkar, suka tidak suka, mahkota golkar ada di JK,” jelasnya.

Bahkan menurut dia, pihaknya menduga ada sekelompok orang di balik pelaksanaan munas tandingan tersebut yang ingin memecah belah partai Golkar. “Saya menduga munas itu memang sengaja dibentuk untuk memecah belah partai. “Kelompok ini sangat ganas mencegah munas di Bali,” imbuhnya. =GAM/ABD

PERPPU PILKADA

KMP Tepis Ada Perjanjian Soal Perppu Pilkada dengan Demokrat JAKARTA-Koalisi Merah Putih (KMP) kembali membuat manuver politik menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perpu Pilkada) yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Padahal koalisi ini sudah terikat dalam kesepakatan hitam di atas putih yang sudah dibuat bersama SBY. Namun Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya membantah perjanjian tersebut berisi tentang kesepaka-

tan dalam meloloskan Perppu Pilkada yang diterbitkan SBY kala itu.

“Berita yang beredar Golkar menolak tentang Pilkada. Berita tersebut tidak benar. Golkar tidak pernah ingkar janji. Perjanjian memang ada. Perjanjian tersebut Demokrat dan KMP untuk mengusung pimpinan MPR, tidak secara khusus tentang Pilkada,” ujarnya di Kantor DPP II Golkar, Jakarta Utara, Minggu (7/12).

Seperti diketahui, Demokrat merasa kecewa dengan sikap Golkar yang tiba-tiba menolak Perppu Pilkada. Demokrat merasa telah dibohongi.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) belum punya sikap resmi terkait Perppu Pilkada ini.

Masih ada dua pandangan di tu-

buh PAN terkait Perppu itu. “Masih ada dua pandangan di PAN terhadap Perppu. Tapi sepertinya sekarang lebih cenderung ke arah mendukung. Nanti pada saatnya akan diputuskan secara resmi,” ujar Wakil Ketua Umum PAN, Drajad Wibowo, saat dihubungi, Minggu (7/12).

Menurut Drajat, dua pandangan itu adalah menerima dan menolak. Sebab, kata Drajad, Perppu tak mensyaratkan ruang pembahasan di DPR. “Karena produk hukumnya Perppu, semua konsep yang ditulis pemerintah SBY dalam Perppu itu harus disetujui 100 persen atau ditolak 100 persen. Tidak ada ruang untuk pembahasan di DPR. Tidak ada ruang untuk perbaikan,” imbuhnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III SENIN 8 DESEMBER 2014

No. 0501 | TAHUN III

33

LATIHAN PRAJURIT RAIDER. Prajurit Batalyon Raider 112 Kodam Iskandar Muda berlatih penyergapan di kawasan pegunungan Mata Ie, Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12). Latihan tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan prajurit dalam menghadapi segala medan pertempuran.

ant/irwansyah Putra

Kejagung Siap Proses Lima Anggota DPR Diduga Terlibat Korupsi JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tidak akan tebang pilih dalam mengungkap dan menuntaskan perkara korupsi. Saat ini, Korps Adhyaksa itu tengah berkonsentrasi terhadap pengembangan beberapa perkara korupsi termasuk proses hukum dan penelitian terkait 5 orang anggota legislatif yang belum dilantik karena berurusan dengan hukum.

Kelima anggota legislatif yang belum dilantik itu adalah Idham Samawi (PDI Perjuangan), Herdian Koosnadi (PDI Perjuangan), Jimmi Damianus Idjie (PDI Perjuangan), Jero Wacik (Partai Demokrat), Iqbal Wibisono (Partai Golkar). Selain itu ada juga dua anggota Dewan Pimpinan Daerah

(DPD) yang ditunda dilantik karena terjerat kasus korupsi, yakni Chaidir Jafar dari Papua Barat dan Zulkarnain Karim dari Bangka Belitung.

“Itu akan kita lakukan proses hukum dan penelitiannya. Saya tidak akan tebang pilih. Perkara korupsi menjadi konsentrasi saya. Untuk kasusnya, saya belum bisa bicara sekarang. Semua harus dilakukan hatihati,” kata Jaksa Agung RI HM Prasetyo di Jakarta, Minggu (7/12).

Untuk melakukan proses hukum kelima anggota legislatif yang tersandung kasus korupsi tersebut, Prasetyo akan menanyakan progres report penyidikan di Kejari masing-masing daerah. Termasuk proses hukum terhadap anggota legislatif dari PDI Perjuangan Idham Samawi yang proses hukumnya ada di DIY. “Apalagi itu kan (proses hukumnya) tempatnya di Bantul yah. Akan kita tanyakan ke Kajati DIY yah seperti apa prosesnya sekarang. Itu semua akan kita lakukan pencermatan yah,” ungkapnya.

Yang pasti, Prasetyo menegaskan, ketika anggota legislatif tersandung kasus hukum maka harus ditunda pelantikannya.

“Ndak juga. KPU lah yang pasti memang

ketika seorang caleg atau anggota legislatif terpilih sebelum dilantik ternyata bersinggungan dan terlibat proses hukum maka seharusnya KPU menangguhkan lebih dahulu,” ungkapnya.

Kejagung akan mencermati dan melakukan pemantauan supaya proses hukum bagi kelima anggota legislatif yang tertunda dilantik berjalan dengan baik. Untuk proses pergantian mereka akan diserahkan pada KPU yang berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam memberikan data status hukum dari anggota legislatif tersebut.

“Dan untuk penggantian itu semua menjadi hak partai politik yang bersangkutan. Kita akan koordinasi juga. KPU pasti akan menanyakan ke kita bagaimana data-datanya ke kita juga. Kita akan berikan data-datanya yang bersangkutan seperti apa. Kalau sedang dalam proses kita akan katakan dalam proses,” paparnya.

Soal teknis, Prasetyo dari partainya masing-masing, untuk proses pergantiannya tergantung dari langkah-langkah administratif partainya.

“Akhirnya terpulang pada partai politik si pengusungnya. Caleg dari partai politik

apa? Nanti mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri. Diganti, atau ditahan sampai menunggu keputusan, kita nggak tahu. Terserah partainya,” urainya.

Kasus Yance Sementara itu, terkait penahanan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Irianto MS Syafiuddin alias Yance oleh Kejaksaan Agung, dia memastikan penahanan Yance tak terkait dengan hasil Munas Golkar IX yang menolak Perppu Pilkada.”Oh endak-endak, penegakan hukum kan independen, kasus itu sudah ditangani lama sudah 4 tahun, banyak hambatan dan sebagainya,” katanya.

Yance diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai penyelenggara negara untuk memperkaya diri atau kelompok. Pihak penyidik Kejaksaan pun masih mengembangkan perkara ini, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dari internal partainya. “Belum terlihat ke arah sana tapi pengembangan kasus ini, siapa yang terlibat itu masih ditelusuri,” imbuhnya.

Perkara yang menjerat Yance terkait penyalahgunaan wewenang sebagai bupati dalam pembebasan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indramayu, Jawa Barat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Spontana mengatakan kerugian negara atas perbuatan Yance senilai Rp4,1 miliar. Pun kemungkinan munculnya perkara lain yang menjerat Yance, hal itu masih diselidik.

“Untuk kasus ini sudah final pada tahap akhir, tersangka lain sudah dalam proses sidang. Apakah ada kasus lain, nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya,” tutupnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

PENDIDIKAN

Disdik Kota Malang Tetap Lanjutkan K-13 MALANG- Dinas Pendidikan Kota Malang, Jawa Timur akan tetap melanjutkan Kurikulum 2013, meski sudah ada keputusan pemerintah yang membatalkan pelaksanaan kurikulum tersebut, karena sekolah di daerah ratarata sudah melaksanakannya lebih dari satu tahun.

ant/jafkhairi

AMANKAN MIRAS OPLOSAN. Tersangka Djun Min Sudiono (63) memperagakan proses pembuatan mininuman keras (miras) oplosan saat gelar perkara di Mapolres Bogor Kota, Jabar, Minggu (7/12). Satuan Narkotika Polresta Bogor menyita 250 liter miras oplosan di sebuah rumah di Kelurahan Menteng, Kota Bogor, saat menggelar razia untuk mencegah terjadinya korban akibat menenggak miras oplosan.

Penenggelaman Kapal Bukan Gagah-Gagahan JAKARTA-Keputusan tegas pemerintah menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia dinilai tindakan gagahgagahan semata. Sikap itu tidak lebih hanyalah display politik demi pencitraan seorang presiden.

Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menampik keras penilaian terbut. Menurutnya, tindakan tegas ini menyangkut prinsip demi tegaknya wilayah kedaulatan Republik. “Ini bukan display politik, tetapi ini prinsip. Kita akan ukur secara objektif apakah setelah penenggelaman kapal asing ini hasil tangkapan nelayan kita meningkat? ekspor kita meningkat? kesejahteraan nelayan meningkat?” kata Jokowi melalui fanpage facebooknya Ir. H. Joko Widodo yang diunggahnya di Jakarta, Minggu (7/12).

Dia menegaskan setelah langkah penenggelaman ini akan diadakan patroli Angkatan Laut

secara intensif untuk menjamin wilayah laut Indonesia bersih dari illegal fishing, dan nelayannelayan dari bangsa sendiri bisa berdikari secara ekonomi. “Ikanikan kita masuk ke dalam pasaran internasional dimana yang menjual dengan harga pasaran internasional adalah nelayan Indonesia,” katanya.

Pemerintah harus menargetkan sesuai dengan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu hasil tangkapan ikan harus Rp. 300 triliun/tahun. “Jangan seperti kemarin dengan subsidi ke nelayan Rp.11 triliun tapi hasilnya hanya Rp.300 miliar/tahun,” urainya.

Menurutnya, bila dana Rp. 300 triliun/tahun masuk ke kas negara maka banyak dana yang bisa dibangun untuk agenda perbaikan kampung-kampung nelayan, membangun infrastruktur seperti galangan kapal, pasar ikan khusus, dan mengembangkan jaringan pemasaran dunia untuk ikanikan hasil tangkapan nelayan kita. “Kita harus berpikir jauh ke depan, berpikir untuk memperbaiki kehidupan bangsa, jangan

hanya terjebak zona nyaman lalu kita takut memperbaiki keadaan,” tuturnya.

Sebelumnya, TNI AL bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) telah menenggelamkan 3 (tiga) kapal berbendera Vietnam, yaitu KG 90433. ATS 005; KG 94366 TS. ATS 006; dan KG 94266 TS. ATS 012, di perairan Anambas, Kepulauan Riau, Jumat (5/12). \Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim berbagai pembenahan aturan di sektor kelautan dan perikanan berdampak positif bagi nelayan Indonesia. Upaya ini juga membuat takut kapal asing yang sudah terlanjur berlayar di perairan negara ini. “Kami lihat foto dari satelit, setelah langkah preventif ini, kapal asing mulai pada keluar dari wilayah laut Indonesia. Bersyukur, ikan Indonesia tidak diambil dan nelayan punya kesempatan mencari ikan,” ujar Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (7/12). =GAM/ABD

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah di Malang, Minggu menyatakan untuk mengubah kurikulum di sekolah membutuhkan waktu sekitar lima tahun. Oleh karena itu, pihaknya meminta sekolah tetap menggunakan Kurikulum 2013, apalagi sampai sekarang belum ada pemberitahuan lebih lanjut dari pusat.

“Kurikulum 2013 baru diberlakukan sekitar setahun terakhir, sehingga belum bisa diketahui keberhasilannya. Dan, membatalkan atau menghentikan pemberlakuan Kurikulum 2013 bukanlah langkah yang tepat, lebih baik dievaluasi saja apa kekurangan dan kesulitan guru dalam menerapkan kurikulum ini,” tegasnya.

Di Kota Malang, lanjutnya, 196 SDN yang menerapkan kurikulum 2013 dan di jenjang SMPN ada 27 sekolah serta 10 SMAN dan 35 SMA swasta. Dan, untuk saat ini semua sekolah wajib menerapkan Kurikulum 2013 sampai ada pemberitahuan dan surat secara resmi dari pemerintah pusat.

Sementara itu Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Kota Malang, Tri Suharno, berpendapat pembatalan pelaksanaan Kurikulum 2013 yang sudah berjalan satu tahun lebih itu akan membuat repot guru-guru.

Ketika guru-guru mulai menyesuaikan diri dengan kurikulum baru itu tiba-tiba diminta kembali ke Kurikulum 2006.

“Untuk saat ini kami tidak akan memutus Kurikulum 2013 terlebih dahulu karena berbagai pertimbangan. Selain guru-guru sudah mulai menyesuaikan diri, buku Kurikulum 2013 di seluruh jenjang pendidikan (SD-SMA) sudah tiba di Malang dan didistribusikan ke masing-masing sekolah,” katanya.

Menanggapi dibatalkannya Kurikulum 2013 membuat guru-guru di Kota Malang kebingungan karena secara otomatis pola mengajar dan materi yang disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar juga akan berubah, termasuk mengubah kolom dalam pengisian rapor siswa.

“Kalau keputusan ini mendadak ya susah sekali diterapkan pada semester ini, bahkam mungkin hingga semester genap nanti karena semuanya akan berubah, termasuk pengisian kolom untuk rapor siswa.

Kalau setelah tahun pelajaran baru, mungkin bisa dengan menyiapkan format yang baru, tapi kalau sekarang tidak mungkin, apalagi sekarang sudah memasuki ujian akhir sementer (UAS),” kata Linda, salah seorang guru SMA swasta di Kota Malang.

Menteri Pendidikan dasar, menengah dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengeluarkan keputusan penghentian implementasi Kurikulum 2013. Ada tiga poin utama yang menjadi putusan Mendikbud antara lain menghentikan

Untuk saat ini kami tidak akan memutus Kurikulum 2013 terlebih dahulu karena berbagai pertimbangan.

Trisno Suharno

Ketua MKKS SMAN Kota Malang pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah yang baru menerapkan satu semester sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 dan kembali ke Kurikulum 2006.

Selain itu, tetap menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah yang sudah tiga semester menerapkannya dan menjadikan sekolah ini sebagai sekolah pengembangan dan percontohan. Sementara pemerintah terus memperbaiki Kurikulum 2013.

Dan keputusan terakhir, mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pengembangan kurikulum tidak ditangani oleh tim ad hoc yang bekerja jangka pendek. =ANT/ENDANG

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 8 DESEMBER 2014 SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III No. 0501 | TAHUN III

55

JELANG NATAL

Cabai Merah Mencapai Rp90 Ribu MUKOMUKO - Harga jual cabai merah di pasar tradisional Kelurahan Koto Jaya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mencapai Rp90.000 per kilogram.

ant/saptono

PROTES PENUMPANG LION. Sejumlah calon penumpang Lion Air memprotes petugas maskapai itu karena keterlambatan pemberangkatan mereka di Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Jumat (5/12) malam. Keterlambatan hingga empat jam (20.30-00.30) itu menuai protes akibat selain tidak profesionalnya petugas menangani calon penumpang, juga menyebabkan sejumlah penumpang yang akan meneruskan penerbangan ke tujuan lain (transit) terlantar.

Pemerintah Belum Tegas 4.631 Perusahaan Tambang Belum Bayar Utang Pajak JAKARTA-Pemerintah diminta menindak tegas 4.631 perusahaan tambang yang belum membayarkan utang pajak dan royalti dari sektor pertambangan yang berjumlah sekitar Rp 3,7 triliun.

LSM Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyebut, nilai itu terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di 12 provinsi kaya hasil pertambangannya.

“Dengan rincian jumlah iuran tetap Rp 665,6 miliar dan royalti Rp 3,102 triliun. Sehingga total kurang bayar perusahaan kepada negara sebesar Rp 3,768 triliun,” ujar anggota LSM PWYP Indonesia, Maryati di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata,

Jakarta Selatan, Minggu (7/12).

Maryati menuturkan, negara dirugikan Rp 919,18 miliar berasal dari PNBP di 12 provinsi. Besarnya potensi kehilangan penerimaan di 12 provinsi pada 2009 hingga 2013 diperkirakan mencapai Rp 574,94 miliar di wilayah Kalimantan, Rp 174,7 miliar di wilayah Sumatera serta Rp 169,487 di wilayah Sulawesi dan Maluku.

Maryati menambahkan, KPK menemukan mayoritas pemegang IUP di 12 provinsi belum memenuhi kewajiban jaminan reklamasi dan pasca tambang. “Untuk itu perlu adanya ketegasan pemerintah agar pemegang IUP memenuhi kewajibannya,” tegas Maryati.

Lebih lanjut dia meminta pemerintah menindak tegas pemilik IUP yang tidak mendaftarkan perusahaannya sebagai wajib pajak dan perusahaan yang tidak membayar pajak. “Menurut data yang didapat, hanya sekitar 50 persen dari total IUP yang terbit tidak diketahui memiliki NPWP,” tandasnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut masih banyak perusahaan yang tidak membayar pajak, khususnya pe-

rusahaan tambang. “Banyak perusahaan tambang enggak bayar pajak, yang ilegal terutama,” kata Bambang.

Beberapa waktu lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan, sekitar 60 persen perusahaan tambang di Indonesia tak membayar pajak dan royalti kepada negara. KPK bertekad memperkuat regulasi yang ada untuk meningkatkan tata kelola dan penerimaan negara dari sumber daya alam tersebut. “Hampir 60 persen perusahaan tambang tak bayar pajak dan royalti ke negara. Di Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain,” katanya.

Menurut Abraham, banyaknya perusahaan tambang yang mangkir dari kewajibannya membayar pajak karena adanya kesepakatan ilegal dengan aparat dan pejabat di daerah. Hal itu terlihat dari tidak seimbangnya kemajuan di daerah, baik secara infrastruktur maupun ekonomi. “Monopoli, yang kaya hanya bupati dan pengusahapengusaha hitam. KPK harus masuk dan menyelamatkan ini,” ujarnya. =GAM

“Harga cabai merah naik sejak hari Jumat (5/12) dari sebesar Rp80.000 menjadi Rp90.000 per kilogram,” kata pedagang aneka sayur dan bumbu dapur di Pasar Tradisional Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Yopi, di Mukomuko, Minggu.

Ia mengatakan, masih tinggi harga jual cabai merah di pasar tradisional dipengaruhi faktor cuaca buruk pada musim hujan yang melanda daerah sejak sebulan terakhir ini.

Sehingga, lanjutnya, pasokan cabai merah yang masuk dan dijual oleh pedagang di pasar tradisional di kelurahan itu terbatas.

“Tidak banyak pedagang yang menjual cabai merah di pasar ini karena pasokan cabai merah dari petani setempat jumlahnya terbatas,” ujarnya.

Selain itu, katanya, modal pedagang untuk mengambil cabai merah kepada petani itu sebesar Rp85.000 per kilogram dan dijual Rp90.000 per kilogram sehingga keuntungan yang diperoleh hanya Rp5.000 per kilogram.

Menurutnya, meskipun harga cabai merah di pasar tradisional mengalami kenaikan tetapi masyarakat tetap berminat, buktinya dalam waktu singkat cabai merah di pasar ini habis terjual.

“Sayuran lain masih banyak yang tersisa, sedangkan cabai merah sudah habis terjual,” ujarnya lagi.

Ia menerangkan, cabai merah di pasar itu cepat habis karena saat ini jumlahnya terbatas.

Warga Desa Ujung Padang Warni mengatakan dirinya dapat membeli cabai dengan murah sebesar Rp80.000 per kilogram.

“Saya tadi membeli cabai sama pedagang dengan harga Rp80.000 per kilogram,” ujarnya.

Ia mengatakan, dirinya dapat membeli cabai merah itu hanya pada salah satu pedagang di pasar itu. Pedagang lain menjual cabai merah sebesar Rp90.000 per kilogram. =ANT/FERRI

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

ant/vitalis

PENINGKATAN NILAI EKSPOR. Tumpukan peti kemas tersusun menunggu dikirim ke tujuannya masing-masing di Stasiun Pasoso, Jakarta, Minggu (7/12). Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyatakan ekspor nonmigas pada Oktober 2014 mencapai US$ 12,9 miliar, angka tersebut naik 1,8 persen dibandingkan pencapaian ekspor pada bulan sebelumnya.

Kontrak Penjualan Teh Makin Menjanjikan Program Buying Mission Catat Nilai Kontrak USD 50,6 Juta JAKARTA-Kementerian Perdagangan (Kemendag) sukses mencetak nilai kontrak dalam program buying mission (BM) sebesar USD 1,36 juta dari kontrak penjualan teh. Nilai kontrak ini menambah angka pencapaian program buying mission sepanjang tahun 2014 mencapai total USD 50,6 juta.

“Kami memfasilitasi kedatangan pembeli asal negeri jiran, Malaysia, yaitu Kong Wooi Fong (KWF) Tea Merchants Sdn. Bhd. yang mengadakan kontrak pembelian komoditas teh dari berbagai PTPN senilai

USD 1,36 juta. Kontrak ini melengkapi nilai kontrak/purchasing order dalam rangka program buying mission tahun 2014 yang mencapai total nilai USD 50.560.059 untuk berbagai jenis produk,” tegas Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Nus Nuzulia Ishak, di Jakarta, akhir pekan (6/12).

Lebih dari itu kontrak pembelian dengan PT Perkebunan Nusantara VIII, Bandung, Jawa Barat, senilai USD 270 ribu untuk jangka waktu Desember 2014-Mei 2015 ditandatangani di kantor PTPN VIII Bandung, Jawa Barat oleh kedua belah pihak pada Desember 2014.

KWF Tea Merchants Sdn. Bhd. merupakan salah satu importir besar produk teh dari Malaysia yang telah berkiprah selama 80 tahun. Produk tehnya dipasarkan dengan merek Montea dan MonTeh dikemas dalam bentuk tea bag, 3 in 1 milk tea dan teh tarik. KWF Tea telah lama bekerja

sama dengan PT Perkebunan Nusantara untuk mengimpor produk black tea ke Malaysia.

Capaian ini tak lepas dari bantuan dan kerja sama perwakilan kami di luar negeri, Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) yang telah membantu program buying mission sejak diluncurkan pada bulan Mei tahun 2014 ini.

Catatan Kementerian Perdagangan menunjukkan pada periode Januari-September 2014 total ekspor teh Indonesia bernilai USD 102,9 juta. Angka ini memang mengalami penurunan sekitar 14,14% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, penurunan ini terjadi sebagai dampak program hilirisasi komoditas teh, melalui penyerapan komoditas ini di dalam negeri guna penciptaan nilai tambah.

“Ekspor teh Indonesia ke Malaysia pada Januari–September 2014 mencapai nilai

USD 13,9 juta, dan di antara negara utama tujuan ekspor teh Indonesia lainnya, Malaysia merupakan negara pengimpor teh Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekspor positif dari tahun ke tahun,” jelasnya.

Ekspor teh ke Malaysia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan tren pertumbuhan positif 5,5% selama lima tahun terakhir. Sementara itu pada periode Januari–September 2014, Malaysia merupakan negara penyerap terbesar produk teh Indonesia dengan nilai USD 13,9 juta yang memberikan kontribusi sebesar 13,5% terhadap total ekspor produk teh Indonesia.

Sementara itu, kinerja ekspor komoditas teh Indonesia pada 2013 bernilai USD 157,5 juta dengan tren menurun 2,98% dalam lima tahun terakhir. Ekspor terbesar pada tahun 2013 adalah ke Rusia (13,12%), Pakistan (12,43%), Malaysia (11,64%), Inggris (8,71%) dan Amerika Serikat (6,08%).

Sebagai negara yang memiliki potensi produk pertanian dan perkebunan yang melimpah, Indonesia dapat menjadikan teh menjadi komoditas unggulan ekspor.

Misi pembelian merupakan salah satu kegiatan promosi untuk membantu dunia usaha dengan mendatangkan calon buyers ke Indonesia untuk melakukan kesepakatan atau transaksi dagang dalam rangka ekspor. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

S

eperti sudah diprediksikan, Golkar akan mengalami nasib tak ubahnya Partai Persatuan Pembangunan. Kubu Agung Laksono pun akhirnya benar-benar menggelar munas IX Golkar di Jakarta, tepatnya di Hotel Grand Mercure, Ancol, Jakarta Utara, mulai Sabtu (6/12) hingga Senin (8/12) hari ini. Dalam munas Golkar di Jakarta Utara ini, ada tiga orang yang akan memperebutkan ketua umum Golkar, yaitu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Munas Golkar di Jakarta ini tidak semeriah Munas Golkar versi Aburizal Bakrei (ARB) di Nusa Dua, Bali, pada 30 November sampai 4 Desember lalu. Semula Golkar versi Agung Laksono ini direncanakan pada awal 2015, namun dipercepat karena menyikapi hasil keputusan Munas Golkar di Bali, yaitu menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan pengharusan Golkar berada di KMP yang mengharuskan pembentukannya sampai ke daerah-daerah.

Pelaksanaan Munas Golkar di Jakarta ini tidak mendapat dukungan penuh dari DPD I dan II, tetapi banyak dihadiri oleh kader Golkar lain, yakni Agun Gunandjar Sudarsa, Ibnu Munzir, Lawrence Siburian, Zainudin Amali, Ace Hasan Sadzili, Melchias Markus Mekeng, dan mantan Ketua DPD I Golkar Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, serta disebut-sebut telah direstui oleh wakil Presiden Jusuf Kalla.

Restu dari Wakil Presiden dapat menghilangkan keraguan dukungan pemerintah berpihak pada Golkar hasil munas di Bali daripada hasil munas Golkar di Jakarta. Jusuf Kalla memang menjadi referesentasi sikap pemerintah, karena JK saat ini sedang menjabat sebagai wakil Presiden. Terlepas sikap pemerintah berpihak pada Golkar versi ARB atau Agung Laksono, sejatinya sejarah Golkar dalam KMP telah mengecewakan KIH yang notabene pengejawantahan Pemerintah, sehingga sejarah ini diperkirakan juga akan mempengaruhi sikap pemerintah. Bukan mustahil pemerintah akan memberikan dukungan pada Golkar dari versi yang bisa memberikan dukungan pada KIH atau Pemerintah. (*)

Opini

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

77

Runtuhnya Kharisma Ulama

Salam Songkem

Golkar versi Agung

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 No. 0501 | TAHUN III

Kabar K.H Fuad Amin tertangkap tangan oleh KPK atas kasus suplai harga gas tidak hanya menambah deretan nama koruptor di kalangan elit politik lokal, melainkan juga mencoreng nama baik ulama.

K

omisioner KPK mengatakan, terdapat tiga pihak yang tertangkap dalam kasus tersebut. KPK berhasil menyita dari ketiga orang tersebut berupa bukti uang sebesar Rp 700 juta yang tak lain adalah pembayaran suplai gas sejak tahun 2007, dimana Fuad Amini (FA) masih menjadi sebagai Bupati Bangkalan, tambahnya. (okezone.com, 2/12/2014).

Jika berita di atas benar, masyarakat (terutama Madura) akan mengalami kepanikan sosial dan penurunan kepercayaan terhadap ulama. Pasalnya, K.H Fuad Amin tidak hanya sekadar berprofesi sebagai politisi Partai Gerindra yang menjadi Ketua DPRD Bangkalan dan mantan Bupati Bangkalan, melainkan juga menjadi pengasuh pondok pesantren ternama di Bangkalan.

Dalam masyarakat Madura, ulama (kyai) merupakan figur yang sangat dihormati karena memiliki kharisma. Kharisma sebagaimana dikatakan oleh Max Weber adalah keunikan yang dimiliki pemimpin karena kedekatan batiniah dengan sang ilahi dalam masyarakat.

Dalam penjelasannya, Weber mengatakan bahwa pemimpin kharismatik memperoleh dan

mempertahankan otoritasnya semata-maya dengan membuktikan ketangguhannya dalam hidup. Jika ingin menjadi nabi, ia harus menampilkan mukjizat; jika ingin menjadi panglima perang, ia harus melakukan tindakan heroik. Tapi yang paling penting, misi ilahiahnya harus “membuktikan� diri bahwa mereka yang pasrah sepenuh hati padanya akan terscukupi (Sosiologi, Februari 2009).

Jika kita relevansikan teori Weber tentang konsep pemimpin kharismatik, maka ulama adalah contoh konkritnya.

K.H Fuad Amin sebagai ulama, tentu m e miliki p e n gakuan dari pengikutnya (santri) dengan segala kapasitas ilahiahnya. Namun, ungkap Weber, kharisma yang melekat pada sosok atau figur seorang pemimpin kharismatik akan hilang manakala ditinggalkan oleh Tuhannya, atau pengikutnya tidak lagi mempercainya.

Pemimpin kharismatik juga sangat didukung dengan kehidupan sosial masyarakat seperti Madura. Sehingga legitamasi kharismatik sebagai wujud dalam mempengaruhi kebijakan politik sangat mudah diterima. Hubungan sosial-budaya masyarakat Madura yang bersifat patron-klien (kyai-santri) cenderung kehilangan sikap kritis dalam menyikapi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin.

K.H Fuad Amin sebagai bupati yang tercatat semenjek 2003 dan hari ini menjadi pimpinan DPRD Bangkalan ada-

lah wujud dari relasi kekuasaan dan kehidupan sosial tersebut.

K.H Fuad Amin, selain memiliki kharisma, beliaua juga mampu menjadikan realitas sosialbudaya sebagai penopang dari kekuasaan politik yang dimiliknya.

Dengan kelebihan yang dimiliknya inilah, dinasti politik terbangun dengan sangat mudah di Bangkalan, seperti terpilihnya anaknya menjadi Bupati Bangkalan s e t e l a h kelengserannya.

Seperti yang kita pahami bersama, bahwa dinasti politik bersifat parasit terhadap sistem negara yang modern.

Dinasti politik pada akhirnya tidak membuka ruang kompetitif kepada lawan-lawannya untuk bersaing secara sehat. Alhasil, segala potensi yang dimiliki lawan politiknya cenderung diabaikan. Bahkan, dalam menata struktur kepemerintahannya cenderung dibangun berdasarkan sentimen-sentimen kekeluargaan dan sangat primordialis.

Adapun program reformasi yakni untuk menciptakan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi sia-sia belaka. Ka-

rena kuatnya dinasti politik di tingkat lokal seperti Bangkalan, tindakan korupsi sangat mudah terjadi.

Tidak bisa dibantah, desentralisasi dan otonomi daerah tidak juga mengurangi angka korupsi di Indoesia. Dalam konteks politik lokal, desentralisasi dan otonomi daerah justru turut menyebabkan kasus korupsi meluas dan semakin tidak terkendali. Meningkatnya kasus korupsi di pusat maupun daerah menunjukkan kekuatan pengaruh pemik modal material terhadap proses pembuatan kebijakan politik. Pemilik modal material besar cenderung semakin liar dan berani membeli kebijakan publik, dengan cara menyuap pemegang kekuasaan (Politik Lokal; Pola, Aktor, dan Alur Dramatikalnya, 2014).

Dengan demikian, terutama tertangkpanya K.H Fuad Amin dalam kasus suplai harga gas menjadi awal mula untuk membebaskan Indonesia dari rajaraja kecil yang cenderung menggunakan kekuasaannya untuk menguras harta negara yang digunakan untuk kepentingan kelompok dan pribadinya sendiri.

Kasus ini juga akan menambah wawasan bagi para ulama yang mempunyai legitimasi kharismatik dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Karena menurut Abdul Halim (Aswaja Politisasi Nahdlatul Ulama, 2014), kyai/ulama sekarang telah mengalami perubahan peran dan fungsi dari cultural broker menjadi broker political atau actor political yang godaan politiknya semakin tinggi=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

SENIN 8 DESEMBER 2014 No. 0501 | TAHUN III

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

8

ant/siswowidodo

SITA MIRAS OPLOSAN. Polisi memperlihatkan minuman keras (miras) siap oplos yang berhasil diamankan di Mapolres Madiun, Jatim, Minggu (7/12). Polisi menyita 745,5 liter miras oplosan serta menahan 47 tersangka penjual dan pemakainya dalam operasi yang ditujukan untuk mengantisipasi jatuhnya korban akibat minuman tersebut.

745 Liter Minuman Keras Disita MADIUN - Petugas Kepolisian Resor (Polres) Madiun, Jawa Timur, menyita 745,5 liter minuman keras jenis arak "Jowo" yang banyak dijual ilegal di wilayah hukumnya.

Wakil Kepala Polres Madiun, Kompol Muhammad Baderi mengatakan ratusan liter minuman arak tersebut disita petugas saat polres setempat melakukan razia di sejumlah warung dan kafe.

"Dalam razia tersebut telah disita 745,5 liter Arjo (Arak Jowo).

Razia tersebut merupakan langkah antisipasi terjadinya keracunan massal akibat minum arak oplosan yang banyak terjadi di daerah lain," ujar Kompol Baderi saat rilis hasil ungkap di mapolres setempat.

Selain menyita 745,5 liter arak, polisi juga merazia minu-

man keras buatan pabrik, yakni delapan botol minuman keras merek Mansion, 10 botol Vodka, dan lima botol Topi Miring.

"Semuanya disita sebagai barang bukti. Minuman keras tersebut didapatkan dari warung maupun kafe-kafe di wilayah Kabupaten Madiun," kata dia.

Selain menyita ratusan liter arak dan belasan botol minuman keras pabrikan, polisi juga menangkap 47 orang penjualnya.

Mereka dijadikan tersangka un-

tuk menjalani proses hukum dalam dugaan tindak pidana ringan.

Para pengedar minuman keras tersebut dikenai pasal tindak pidana ringan (Tipiring), yakni melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun.

Meski melanggar peraturan daerah tentang minuman beralkohol, mereka tidak ada yang ditahan karena semua langsung

diproses tipiring setelah penangkapan.

"Jika terbukti bersalah, para tersangka terancam hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp 25 juta," jelas Kompol Baderi lebih lanjut.

Selain untuk mencegah keracunan massal, razia minuman keras tersebut juga untuk memberantas penyakit masyarakat, di antaranya minuman beralkohol, prostitusi, dan tindakan kriminal lain. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

9

Warga Protes Bangunan PT Darmo SURABAYA - Puluhan warga Desa Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal memprotes adanya bangunan berupa pagar tembok yang berdiri di atas lahan warga seluas 35 hektare yang dibangun oleh PT Darmo Satelite Town sekitar 2 tahun lalu.

"Kita tunggu aksi dari Satpol PP untuk membongkar. Kami minta pengadilan diputus seadil-adilnya dan Pemkot segera bongkar bangunan. Agar aset ini kembali ke tangan rakyat," kata Kuasa hukum warga Tanjungsari, Eggi Sujana S.H., saat mendampingi aksi protes warga di lahan kosong samping Supermarket Sinar di Jalan Sukomanunggal Jaya, Minggu (7/12).

Menurut dia, sejak tahun 2005 sebenarnya Pemkot telah

menyatakan bahwa tanah ini adalah milik warga. Kemudian yang terbaru surat dari Pemkot, intinya menyatakan pembangunannya tanpa izin mendirikan bangunan (IMB).

Mantan Camat Sukomanunggal, M Sihat, warga meminta tanah yang menjadi hak miliknya kembali menjadi haknya, sedangkan bangunan tembok yang yang memanjang mulai dari samping Supermarket Sinar hingga ke Pasar Modern harus segera

dibongkar.

"Masalah ini sudah berlangsung lama. Warga sudah tidak sabar lagi. Ini sudah sejak tahun 1973," kata Sihat.

Sementara itu, Pemkot Surabaya melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) telah mengirimkan surat panggilan kepada Direktur PT Darmo Satelite Town tertanggal 10 September lalu.

Surat panggilan dengan nomor 005/712/436.6.2/2014. Isinya untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Ternyata panggilan pertama tidak direspons. Kemudian DCKTR melayangkan panggilan kedua tertanggal 22 September.

Panggilan kedua isinya untuk segera menghentikan segala

bentuk kegiatan pendirian bangunan di lokasi tersebut. Namun panggilan kedua tetap tidak dipedulikan sehingga DCKTR melayangkan surat panggilan ketiga tertanggal 12 November 2014.

Selanjutnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Surabaya menertibkan surat nomer 648/10485/436.6.2/2014 tertanggal 20 November 2014 kepada Kasatpol PP. Perihalnya bantuan penertiban bangunan (pagar) tanpa izin di persil Jalan Sukomanunggal Jaya (sebelah supermarket Sinar).

Setelah melakukan pengamatan di lokasi dan pemeriksaan data-data administrasi ternyata bangunan (pagar) di persil Jalan Sukomanunggal Jaya (sebelah Su-

permerket Sinar) tidak dilengkapi dengan IMB. "Hal ini merupakan pelanggaran pasal 5 (1) Perda No 7 tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana diubah dengan Perda No. 6 tahun 2013. Untuk itu kami telah kirim surat ke Satpol PP untuk melakukan penertiban bangunan tersebut," ujar Kepala DCKTR, Eri Cahyadi.

Eri Cahyadi mengakui sebelumnya pihaknya juga telah menerbitkan 3 surat yakni masingmasing tertanggal 22 Oktober terkait peringatan 1, kemudian tanggal 3 November berupa peringatan kedua dan tanggal 12 November terkait peringatan ketiga. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PENGANGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Menteri Desa Resmikan "e-Village Budgeting" BANYUWANGI - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far meluncurkan sistem penganggaran pemerintahan desa terintegrasi dalam jaringan "eVillage Budgeting" di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (7/12).

Peluncuran itu dilakukan bersamaan kegiatan Pameran Akuntabilitas Publik Banyuwangi di depan Taman Makam Pahlawan, Wisma Raga Satria, yang dihadiri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Marwan Ja'far memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Banyuwangi dalam mendorong transparansi penganggaran dan pelaporan keuangan berbasis online di pemerintahan desa, karena upaya ini selaras dengan misi Kementerian Desa yang berencana meluncurkan sistem desa online pada 2015.

"Rencananya ada 5.000 desa online. Jika Bupati Banyuwangi sudah melangkah lebih dulu, ini bagus," katanya saat mengawali peluncuran dengan mengklik login pada laman Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi.

Menurut ia, pihaknya telah merancang ruangan khusus di kementerian untuk memonitor lebih detil pola penganggaran di setiap pemerintahan desa yang sudah mengaplikasikan laporan

keuangan online.

Sistem ini akan menyoroti transparansi anggaran, memastikan program pembangun di desa sesuai kebutuhan masyarakat dan menjamin penggunaan anggaran tepat sasaran.

"Sekarang eranya online, tentu kami juga memodernisasi sistem. Bahkan, kami akan tahu siapa nama kades, sekdes dan bendahara desanya," tambah Marwan.

Ia berharap dalam tempo dua pekan ke depan, penyusunan formulasi dan mekanisme yang tepat dalam rangka mengimplementasikan sistem desa online telah rampung.

Kementerian Desa telah membentuk tim monitoring yang bertugas memilah desa sasaran berdasarkan kesiapan infrastruktur.

"Sekarang menuju proses pemetaan desanya. Mungkin setiap kabupaten diambil tujuh desa sebagai 'pilot project', sehingga akan ditiru oleh semua desa. Sekarang sudah kami siapkan sistem onlinenya," paparnya.

Strategi penganggaran berbasis online dilakukan seiring rencana pemerintah mengucurkan APBN ke desa, yang setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp1,4 miliar per tahun sesuai amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

HARGA ELPIJI 3 KG NAIK. Pekerja menurunkan tabung gas elpiji 3 kg di toko penjual gas elpiji di kawasan Gurah,Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (20/11). Di wilayah Kediri harga gas Elpiji tabung 3 kg naik dari harga Rp 15.000 menjadi Rp 17.000.

ant/rudi mulya

PASCAKENAIKAN HATGA BBM

Penjualan Elpiji di Jember Menurun JEMBER - Penjualan elpiji bersubsidi ukuran tabung 3 kilogram di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menurun pascakenaikan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar sejak 18 November lalu.

"Penurunan penjualan elpiji berkisar 10-15 persen dan hal tersebut sudah terjadi selama dua pekan terakhir," kata salah satu agen elpiji di Jember, Benny Satria, Minggu (7/12).

Menurut dia, kenaikan harga BBM menyebabkan harga elpiji 3 kilogram juga ikut naik, dengan harga berkisar Rp 16 ribu hingga Rp 17 ribu di tingkat konsumen.

"Kemungkinan sebagian warga beralih menggunakan kayu bakar akibat naiknya harga elp-

iji, sehingga penjualan elpiji milik saya ke sejumlah kecamatan menurun," tuturnya.

Selain itu, kata dia, belum juga ditetapkan harga eceran tertinggi (HET) oleh Gubernur Jatim yang menyebabkan persaingan antaragen tidak sehat karena sebagian agen menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan agen lain.

"Kami sudah mengusulkan HET elpiji 3 kg dari agen ke toko sebesar Rp15.500 kepada Bupati Jember MZA Djalal, namun hingga kini belum ada jawaban dan harga itu hanya usulan HET sementara sambil menunggu penetapan harga dari Gubernur Jatim," ucap Benny yang juga Ketua Hiswana Migas Eks Kares-

idenan Besuki itu.

Harga di tingkat konsumen di Eks Karesidenan Besuki yang meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi cukup beragam karena belum ada penetapan HET elpiji 3 kilogram pascakenaikan harga BBM bersubsidi.

Sementara salah seorang penjual elpiji, Mujiono, membenarkan penurunan penjualan elpiji pascakenaikan harga BBM, namun ia tidak mengetahui pasti penyebabnya.

"Biasanya elpiji yang laku sebanyak 20-25 tabung per hari, namun pascakenaikan BBM menurun menjadi 12-17 tabung per hari," katanya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

PAMERAN

Tiko Hamzah Pamer Lukisan "Pantang Menyerah" SURABAYA - Pelukis asal Gresik, Jawa Timur, Tiko Hamzah, yang kini didera masalah kesehatan, akan menggelar pameran bertajuk "Pantang Menyerah".

Pengamat seni rupa Henri Nurcahyo di Surabaya menjelaskan bahwa pameran yang akan digelar di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP), Jl Jaksa Agung Suprapto, Gresik, 23 - 28 Desember 2014, itu menggambarkan semangat Tiko Hamzah.

"Meski sedang dalam kondisi sakit dan tak berdaya, Tiko Hamzah yang lahir di Gresik, 24 Desember 1961, dan alumnus seni rupa IKIP Negeri Surabaya, kini Unesa ini, akan tetap menggelar pameran lukisan.

Tiko ini adalah salah satu putra daerah Gresik yang menggeluti dunia seni lukis dan telah mengharumkan nama Gresik," katanya.

Dia menjelaskan bahwa Tiko merupakan pelukis Gresik pertama yang berani pameran di tiga kota sekaligus. Selain itu dia dikenal sebagai salah satu inisiator pameran lukisan pelukispelukis Gresik kali pertama yang digarap secara mandiri.

Saat ini, Tiko Hamzah sedang berjuang melawan gerogotan penyakit yang dideritanya. Meski operasi katarak baru saja dijalaninya dan kondisi tubuhnya belum membaik, tidak menghalangi dirinya untuk berkarya dan dipamerkan.

"Apalagi dia juga didera persoalan psikologis. Meski demikian, dengan semangat pantang menyerah ayah dua anak ini datang ke berbagai rumah sakit untuk mencari kesembuhan. Kepada kolega seniman dia bercerita tentang keinginannya untuk melakukan sebuah pameran tunggal tersebut," katanya.

Selain pelukis, kata Henri, selama ini Tiko alias Sutikno Hamzah masih tercatat sebagai staf pengajar jurusan seni rupa di Universitas PGRI Adi Buana (Unipa) Surabaya. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

DPD Segera Kaji UUD 1945 Hasil Amendemen MALANG - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam waktu dekat ini segera melakukan kajian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen yang telah empat kali dilakukan sejak tahun 1999.

"DPD bersama Forum Rektor, salah satunya Universitas Gajah Mada (UGM), akan segera melakukan kajian," tegas Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad, kepada wartawan di Malang, Minggu (7/12).

Dalam kajian itu, hal-hal yang dinilai tidak relevan lagi dan menyimpang dari aslinya akan dibahas kembali dalam amendemen, meski sebenarnya UUD 1945 sudah beberapa kali mengalami perubahan.

Ia mengakui saat ini ada empat kelompok yang memiliki pandangan dan penafsiran

sekaligus pendapat yang berbeda terkait usulan amandemen UUD 1945 tersebut.

"Ada kelompok yang menolak amandemen, ada kelompok yang tetap pada UUD 1945 hasil amendemen untuk dilaksanakan, ada kelompok abstain serta ada kelompok yang meminta kembali pada naskah UUD 1945 yang asli," katanya.

Menurut para pendiri bangsa Indonesia, katanya, UUD 1945 bukan merupakan bentuk final yang dikehendaki, namun terbuka ruang untuk perbaikan karena dasar negara itu dibuat secara

terburu-buru dan dalam waktu yang singkat, meski hasilnya sudah sangat baik.

Hanya saja, lanjutnya, setelah adanya amendemen UUD 1945, lahir beberapa undang-undang yang bersifat liberal dan kapital, seperti UU pertambangan, UU Migas maupun UU Penanaman Modal Asing (PMA).

"Dengan adanya amendemen ini nanti, jangan lagi memberi peluang yang mengarah pada sistem liberal, termasuk regulasi tata kelola migas dan pertambangan," tegasnya.

Farouk mengatakan jika UUD 1945 dikembalikan pada naskah aslinya, maka MPR akan menjadi satu-satunya lembaga tertinggi negara dan posisi DPD di Senayan juga tidak ada.

Oleh karena itu, DPD bakal

memperjuangkannya dan lebih tegas lagi, apakah sistem pemerintahan presidensil atau parlementer.

Menyinggung gugatan DPD ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang dinilai cacat hukum, Farouk mengaku pihaknya saat ini sedang menunggu putusan MK tersebut.

"Kalau gugatan itu dikabulkan MK, maka semua akan berantakan dan pasti akan muncul persoalan baru," katanya.

Selain menunggu keputusan MK, lanjutnya, DPD juga secara intensif melakukan komunikasi politik dengan banyak fraksi. "Yang pasti kami berharap yang terbaik untuk bangsa ini," tegasnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

OLAHRAGA

Atlet PON Remaja Ambil Api

ant/aguk sudarmojo

API PON REMAJA. Juru kunci Kahyangan Api di Desa Sedangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur, mengambil api untuk Pekan Olahraga Nasional Remaja I tahun 2014, Minggu (7/12) Api yang akan dinyalakan saat pembukaan Pekan Olahraga Nasional Remaja I tahun 2014 di Surabaya, Jawa Timur, 9 Desember, diambil dari obyek wisata api abadi di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem.

BOJONEGORO - Puluhan atlet PON Remaja I mengambil api PON Remaja di objek wisata api abadi "Kahyangan Api" di Desa Sedangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Minggu (7/12).

"Kami harapkan semua atlet PON Remaja memiliki semangat yang tinggi seperti yang disimbolkan dalam api," kata Wakil

Bupati (Wabup) Bojonegoro, Jawa Timur, Setyo Hartono, ketika pengambilan api PON Remaja I itu.

Ia juga mengharapkan dengan digelarnya PON Remaja I di Surabaya akan memunculkan atlet-atlet yang bisa diandalkan padea masa depan.

"Kami juga mengharapkan

dengan adanya pengambilan api PON Remaja ini, maka nama Bojonegoro lebih dikenal lagi," tandasnya.

Ketua Umum Panitia Besar PON Remaja I Sucipto, yang ikut menyaksikan pengambilan api PON Remaja di Bojonegoro itu, menyatakan sangat tepat api PON Remaja I diambilkan dari

objek api abadi Kahyangan Api di Bojonegoro.

"Lokasinya bagus dan jarang sekali ada api abadi di Indonesia seperti di sini, sehingga sangat cocok untuk menjadi simbol semangat atlet," katanya, menegaskan.

Ia menjelaskan PON Remaja I ini merupakan yang pertama kali digelar dan digelar di Surabaya, Jawa Timur, dengan mempertandingkan 15 cabang olahraga.

Dari 15 cabang olahraga dalam ajang PON Remaja I selama satu pekan pada 9-15 Desember tersebut, total medali emas yang diperebutkan sebanyak 131 keping, dengan atletik dan renang sebagai cabang yang paling banyak menyediakan medali emas.

Prosesi pengambilan api diawali dengan sajian Tari Thengul yang selama ini merupakan tarian khas daerah setempat dan dilanjutkan dengan doa dan menabur bunga yang dilakukan juru kunci setempat.

Pengambilan api dilakukan juru kunci setempat, dengan obor PON Remaja I untuk selanjutnya diserahkan Wabup Setyo Hartono, lalu diserahkan kepada Wakil Ketua PB PON Remaja I Sucipto. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

11

ant/arif firmansyah

Disdik Kota Malang Tetap Lanjutkan Kurikulum 2013 MALANG - Dinas Pendidikan Kota Malang, Jawa Timur, akan tetap melanjutkan Kurikulum 2013, meski sudah ada keputusan pemerintah yang membatalkan pelaksanaan kurikulum tersebut, karena sekolah di daerah rata-rata sudah melaksanakannya lebih dari satu tahun.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah menyatakan untuk mengubah kurikulum di sekolah membutuhkan waktu sekitar lima tahun. Oleh karena itu, pihaknya meminta sekolah tetap menggunakan Kurikulum 2013, apalagi sampai sekarang belum ada pemberitahuan lebih lanjut dari pusat.

"Kurikulum 2013 baru diberlakukan sekitar setahun terakhir, sehingga belum bisa diketahui keberhasilannya. Dan, membatalkan atau menghentikan pemberlakuan Kurikulum 2013 bukanlah langkah yang tepat, lebih baik di-

evaluasi saja apa kekurangan dan kesulitan guru dalam menerapkan kurikulum ini," tegasnya.

Di Kota Malang, lanjutnya, 196 SDN yang menerapkan kurikulum 2013 dan di jenjang SMPN ada 27 sekolah serta 10 SMAN dan 35 SMA swasta. Dan, untuk saat ini semua sekolah wajib menerapkan Kurikulum 2013 sampai ada pemberitahuan dan surat secara resmi dari pemerintah pusat.

Sementara itu Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Kota Malang, Tri Suharno, berpendapat pembatalan pelaksanaan Kuri-

kulum 2013 yang sudah berjalan satu tahun lebih itu akan membuat repot guru-guru. Ketika guru-guru mulai menyesuaikan diri dengan kurikulum baru itu tiba-tiba diminta kembali ke Kurikulum 2006.

"Untuk saat ini kami tidak akan memutus Kurikulum 2013 terlebih dahulu karena berbagai pertimbangan. Selain guru-guru sudah mulai menyesuaikan diri, buku Kurikulum 2013 di seluruh jenjang pendidikan (SD-SMA) sudah tiba di Malang dan didistribusikan ke masing-masing sekolah," katanya.

Menanggapi dibatalkannya Kurikulum 2013 membuat guru-guru di Kota Malang kebingungan karena secara otomatis pola mengajar dan materi yang disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar juga akan beru-

bah, termasuk mengubah kolom dalam pengisian rapor siswa.

"Kalau keputusan ini mendadak ya susah sekali diterapkan pada semester ini, bahkam mungkin hingga semester genap nanti karena semuanya akan berubah, termasuk pengisian kolom untuk rapor siswa. Kalau setelah tahun pelajaran baru, mungkin bisa dengan menyiapkan format yang baru, tapi kalau sekarang tidak mungkin, apalagi sekarang sudah memasuki ujian akhir sementer (UAS)," kata Linda, salah seorang guru SMA swasta di Kota Malang.

Menteri Pendidikan dasar, menengah dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengeluarkan keputusan penghentian implementasi Kurikulum 2013. Ada tiga poin utama yang menjadi putusan Mendikbud

UJIAN SEKOLAH DI LUAR RUANGAN. Sejumlah siswa mengerjakan soal Matematika saat Ujian Tengah Semester Ganjil di SMP PGRI 6, jalan Taman Pagelaran, Padasuka, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 40 siswa kelas 7 dan 8 melaksanakan ujian di luar ruangan secara bergiliran karena kekurangan ruang belajar yang rusak akibat diterjang puting beliung pada bulan Oktober lalu yang sampai saat ini belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor maupun Dinas Pendidikan.

antara lain menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah yang baru menerapkan satu semester sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 dan kembali ke Kurikulum 2006.

Selain itu, tetap menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah yang sudah tiga semester menerapkannya dan menjadikan sekolah ini sebagai sekolah pengembangan dan percontohan. Sementara pemerintah terus memperbaiki Kurikulum 2013.

Dan keputusan terakhir, mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pengembangan kurikulum tidak ditangani oleh tim ad hoc yang bekerja jangka pendek. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 8 DESEMBER 2014 No. 0501 | TAHUN III

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

MADURA

12

PELAJAR

Larang Bawa Pelat Merah

TERTUNDA. Gaji yang diterima karyawan PTKL tidak semuanya utuh yang diberikan oleh pihak perusahaan hanya lima puluh persen.

Gaji PTKL Tertunda Maksimal Bulan Mei Terbayarkan PROBOLINGGO - Harapan untuk bisa digajinya parakaryawan Perseroan Terbatas Kertas Leces (PTKL) Kabupaten Probolinggo masih tinggi. Namun gugatan atas hak karyawan di Pengadilan Tata Niaga (PTN) Surabaya Jawa Timur, memutuskan pembayaran gaji oleh pihak perusahaan diberi jatah waktu paling lama Mei 2015 mendatang.

Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Serikat Pekerja (Sekar) PTKL Arham. Menurutnya, mengenai gaji karyawan berdasarkan dari Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) dari PTN, menyebutkan paling lambat bulan Mei harus terbayarkan gaji yang terhutang oleh perusahaan PTKL. “Itu keputusan atas gugatan yang

dilayangkan Sekar kepada PTN Surabaya,” terangnya, Minggu (7/12).

Dia mengatakan memang sebelumnya manajemen perusahaan PTKL sudah membayarkan gaji kepada sebagian karyawan.

Namun gaji yang diterima mereka tidak semuanya utuh yang diberikan oleh pihak perusahaan. “Gaji

yang diterimanya hanya 50 persen,” tandas Arham.

Arham menambahkan, karyawan yang ada di PTKL semuanya berjumlah sekitar1700 orang. Baik karyawan yang memilih untuk tidak masuk akibat lamanya tidak digaji. Maupun karyawan yang masih saja masuk meski kondisi pabrik sudah tidak produksi lagi. “Jadi karyawan yang tidak digaji jumlahnya tergolong banyak,” ucapnya.

Dia juga menjelaskan, gaji yang belum diterima karyawan selama 20 bulan lamanya, atau hampir mencapai 2 tahunan. Dari lamanya tidak menerima gaji tak jarang karyawan untuk menghidupi keluarganya banyak yang

banting sentir melakukan bisnis atau usaha lainnya.

“Kalau menunggu gaji dari pabrik, karyawan banyak yang mengaku keluarganya diberikan makan apa,” tegas Arham.

Melihat kondisi tersebut, agar perusahaan bisa membayarkan gaji terhadap mereka, sebelum jatuh tempo pembayaran akan sampai. Jika PTKL sudah tidak bisa membayar atas gaji karyawan, agar pemerintah pusat tidak tinggal diam.

“Karena PTKL merupakan perusahaan pelat merah, maka pemerintah pusat atas nama BUMN maka harus bertanggungjawab atas kondisi PTKL,” paparnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO - Sebagai upaya untuk menekan pelanggaran disiplin terhadap siswa sekolah di ruang lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Probolinggo. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar razia di berbagai sekolah tingkat SMA di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya adalah SMAN 1 Leces dan SMAN 1 Dringu.

Operasi yang berlangsung pada Selasa (2/12/14) tersebut, menindak sepeda motor pelat merah yang dibawa oleh pelajar.

Sebab, selama ini banyak diketahui, pelajar tingkat SMA membawa sepeda motor pelat merah, yang bisanya digunakan untuk Dinas oleh orang tuanya, ternyata diberi kesempatan untuk dibawa putra-putrinya ke sekolah.

Dalam operasi itu, petugas menemukan sepeda motor termodifikasi yang tidak dilengkapi dengan spion juga.

Bahkan, masih banyak menggunakan kenalpot brong di setiap sekolah tingkat SMA DI Kabupaten Probolinggo.

Menurut Kasatpol PP Kabupaten Probolinggo, Ach. Aruman mengatakan razia dilakukan untuk mendisiplinkan pelajar di lingkungan Kabupaten Probolinggo, agar mereka tidak menyalahi aturan yang ada, serta tidak membawa motor plat merah lagi.

“Sebelumnya kita pernah mendapati adanya motor pelat merah yang digunakan siswa sekolah tingkat SMA. Oleh sebab itu hari ini kita menyisir beberapa sekolah untuk mendisiplinkan pelajar dan mendata kendaraan dinas yang dipakai oleh anak pelajar,” tegasnya.

Ia menambahkan, selain merazia motor pelat merah, pihaknya juga melakukan razia terhadap pelajar yang bolos sekolah. “Kami juga terjun ke tempat-tempat pariwisata di Kabupaten Probolinggo.

Terutama di warnet, dimana warnet untuk saat ini menjadi persinggahan anak sekolah saat jam sekolah masih aktif,” papar Ahmad Aruman.

Jika terdapat pelajar yang menggunakan motor plat merah, lanjut Ahmad Aruman, maka akan dibawa ke kantor Satpol dan langsung memanggil orang tuanya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501| TAHUN III

13

SOSIAL EKONOMI

152 Motif Batik Kuno Teridentifikasi

RAZIA. Giat rutin Satpol PP ke sejumlah hotel Melati di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Pasangan Mesum Diamankan PROBOLINGGO – Sudah diperingati berungkali dilarang menerima tamu bukan suami-isteri, sejumlah hotel melati di wilayah Kabupaten Probolinggo dirazia oleh Satuan Polisi Pamang Praja (Satpol PP). Hasilnya sejumlah pasangan mesum ini terjaring.

Bahkan ada pasangan mesum yang masih dalam keadaan bugil dan bersembuyi di kamar mandi.

Selanjutnya mereka yang terjaring dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Probolinggo. Jika tetap menerima tamu bukan pasangan suami isteri, hotel tersebut terancam ditutup.

Saat petugas menerima salah satu kamar, memergoki pasangan selingkuh yang sedang berhubungan intim. Namun pasangan pria berusaha mengelabui petugas bahwa di kamar sedang sendirian dengan dalih istirahat dari perjalanan jauh.

Tak mau kecolongan petugas langsung memeriksa setiap sudut kamar. Mulai kolong tempat tidur hingga kamar mandi. Hasilnya petugas mendapati seorang perempuan yang hanya mengenakan handuk. Sedangkan semua paka-

iannya tergeletak di meja rias.

Hasil dari pemeriksaan petugas, baik pasangan laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki pasangan sah. Akhirnya keduanya digelandang petugas serta barang bukti celana dalam ke kantor Satpol PP. “Dari razia di sejumlah hotel ini, petugas berhasil mengamankan 4 orang pasangan selingkuh.

Bagi mereka yang terjaring akan didata dan diserahkan ke polisi,” ujar Ahmad Aruman, Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, kepada wartawan, Minggu (7/12).

Menurutnya, pihaknya memperingati berulang kali ke sejumlah hotel kelas melati namun masih tetap membandel. “Razia semacam ini akan terus dilakukan. Mengingat Probolinggo di kenal sebagai kota santri,” tandas Ahmad Aruman.

Ahmad Aruman menambahkan, operasi yang dilakukan merupakan giat rutin yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Probolinggo. ”Sejumlah pasang ini kita amankan dari hotel kelas melati di dalam kamar. Ketika diminta identitas suami istri, mereka tak punya, maka kita bawa ke kantor untuk di data,” katanya.

Seluruh pasangan mesum tersebut, lanjutnya, didata dan diberi pengarahan oleh petugas agar tidak mengulangi perbuatannya. ”Kalau mereka masih mengulanginya kita akan memberikan tindakan dengan mengirim mereka ke panti rehabilitasi untuk dibina,” jelas Ahmad Aruman.

Atas kejadian itu, Ahmad Aruman mengimbau kepada pemilik hotel agar mematuhi peraturan yang ada supaya tidak menerima tamu yang bukan muhrim dan tidak menyediakan tempat maksiat di dalam hotel tersebut. “Kalau tidak dindahkan, tentu izin hotel dan penginapan perlu ditinjau ulang, dan bisa-bisa dicabut,” tegasnya. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO - Batik memiliki keunikan sosial dan ekonomi, disamping keunikannya sebagai produk seni budaya.

Potensi ini akan menjadi salah satu kekuatan luar biasa di sektor industri kreatif jika digarap dengan serius.

“Ini merupakan warisan leluhur yang adi luhung yang perlu diketahui bersama oleh masyarakat Kota Probolinggo bahwa Probolinggo juga merupakan kota batik pada jaman itu,”ujar Yuke Setyoko Lenan, Master Batik asal Jogyakarta, di sela-sela Workshop Motif batik Kuno Probolinggo, di Gedung Kesenian Kota Probolinggo, Jum’at (5/12).

Master Batik asal Jogjakarta ini mengatakan kalau motif batik kuno Probolinggo tersebut merupakan batik rakyat jaman waktu itu. Dia mengaku belum pernah menemukan motif seperti itu. “Saya baru tahu Juli 2014 lalu,” katanya.

Karakteristik motif batik Probolinggo, lanjut dia, ini berbeda dengan motif batik dari daerah lain. “Cukup sulit untuk membuat batik dengan motif kuno itu. Tapi bisa dikerjakan,” katanya. Saya optimistik batik kuno ini bakal laku di pasaran meski harganya tinggi,” tandas Yuke Setyoka Lenan.

Motif batik menjadi unsur yang sangat menentukan, lanjut

Yuke Setyoka Lenan, karena dari motif itulah kita dapat mengetahui apakah sebuah batik rnemiliki roh atau tidak.

Motif batik juga menunjukkan dari mana suatu batik berasal.

Sementara itu, Kurator dan Koordinator Museum Probolinggo, Ade, mengatakan kajian sejarah terhadap batik sudah dilakukan selama lima tahun terakhir mencakup kajian referensi sejarah serta observasi. “Hingga kemudian kami menemukan poin yang menarik terkait batik Probolinggo,” katanya.

Menurutnya, Tim dari Museum Kota Probolinggo menggandeng Museum Tropen Belanda untuk melakukan identifikasi Batik Kota Probolinggo.

“Pihak Museum Kota Probolinggo sudah melakukan kerjasama dengan KITLV dan Museum Tropen dalam upayanya melakukan identifikasi batik kuno tersebut,” tandas Ade. Ade menambahkan, dua kali mengunjungi Museum Tropen di Belanda diketahui beberapa motif batik kuno Probolinggo pada tahun 1889, yakni 152 motif batik Probolinggo. Hasilnya, ada 152 motif batik yang berhasil teridentifikasi. “Kemungkinannya masih banyak motif batik kuno Probolinggo yang belum teridentifikasi,” tandas Ade. =M.HISBULLAH HUDA

TERIDENTIFIKASI. Salah satu motif batik kuno milik Kota Probolinggo yang dikenalkan.

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

HARMONIS

Rahasia Perkawinan Menuju Sukses PROBOLINGGO - Delapan perkawinan yang menuju kesuksesan dalam berumahtangga, komunikasi, kecocokan sifat, cara pemecahan konflik, seks, sikap religius, cara memanfaatkan waktu luang, keuangan, anak, dan sanak keluarga.

Dengan adanya cinta sejati, maka terciptalah keharmonisan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah,” ujar dr. Boyke Dian Nugraha, dihadapan ribuan peserta seminar kesehatan dalam rangka HKN dan HUT Dharma Wanita Kabupaten Probolinggo, Sabtu (6/12) di LT II GIG Kota Kraksaan.

Boyke menyampaikan, cinta sejati dapat membuat seseorang terhindar dari perselingkuhan dan poligami, lantaran pasangan tersebut sudah merasa nyaman satu sama lain, dan terpuaskan baik secara fisik maupun psikis.

Selain itu, ada beberapa faktor penyebab perselingkuhan dan poligami berbagai macam, salah satunya karena lingkungan kerja. Maka dari itu, lingkungan kerja harus tetap kondusif, sehingga menjadikan keluarga tetap harmonis. “Hubungan seksual antara suami istri juga harus dilakukan secara terbuka dan komunikatif,” tandasnya.

Pakar kesehatan ini menambahkan bahwa banyaknya faktor yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga itu, bisa membawa dampak buruk bagi keduanya, terlebih pada diri seorang perempuan yang sangat rentan terhadap penyakit reproduksi, yakni kanker serviks “Untuk kasus kanker serviks di Indonesia, setiap 15 menit selalu ada 1 kasus baru, dan setiap setengah jam pasti ada yang meninggal. Belum lagi di dunia yang justru bertambah parah, yakni setiap 2 menit sekali terdapat 1 kasus matinya perempuan karena serviks,” imbuh dr. Boyke.

Selain itu, kata dr. Boyke, pernikahan dibawah umur sangat mudah terserang kanker serviks, yakni dibawah usia 16 tahun. Sedangkan kanker serviks itu sendiri sudah banyak menyerang kaum perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun. =MAHFUD HIDAYATULLAH

DIGREBEK. Anggota Satuan Narkoba Polres Probolinggo Kota saat menyisir hiburan malam karaoke keluarga di jalan Dr. Sutomo Kota Probolinggo.

Polisi Gerebek Transaksi Ribuan Pil Koplo Enam Orang Lelaki dan Satu Perempuan Diamankan PROBOLINGGO – Mata rantai peredaran pil koplo kembali diputus. Anggota Satuan Narkoba Polres Probolinggo Kota berhasil menggerebek sepuluh pengunjung rumah karaoke yang salah satunya perempuan. Saat bertransaksi pil koplo di dalam salah satu room karaoke nomor 25, di Jalan Dr. Sutomo Kota Probolinggo, Kamis (4/12).

Dari tangan pelaku polisi menyita ribuan daftar dan puluhan pil koplo. Salah satu dari pengunjung yang ditangkap seorang perempuan anak baru gede. Kesemuanya adalah warga asal Pasuruan yang berusia belasan tahun.

Selanjutnya mereka digelandang keluar dan diminta untuk

menunjukkan pil-pil lain yang masih tersimpan. Hasilnya polisi kembali menemukan puluhan pil jenis trek yang disembunyikan di dalam bungkus rokok di jok motor. Total pil yang berhasil diamankan polisi ada sekitar tiga ribu butir serta puluhan jenis pil koplo.

Rumah karaoke yang mu-

lai menjamur di wilayah Kota Probolinggo, selama ini sudah dalam incaran polisi. Disinyalir sering digunakan untuk transaksi barang terlarang. Dari sanalah petugas awalnya mengendus ada transaksi pil dalam jumlah banyak.

Satu unit mobil milik salah satu pengunjung yang di tangkap tak luput dari penggeledahan petugas. Polisi memeriksa setiap sudut mobil. Namun sayang, polisi tak menemukan barang haram yang menjadi incaran.

Menurut Kasat Narkoba Polres Probolinggo Kota, AKP. Sumi Andana mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan kasus tersebut. Dan akan mengawasi

hiburan malam yang ada di Kota Probolinggo.

Tertangkapnya sepuluh tersangka berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan adanya transaksi narkoba. ”Dari informasi tersebut, petugas datangi lokasi yang dimaksud dan menyanggongnya.Yakin dengan sasarannya, petugas langsung meringkus mereka dan mendapatkan sejumlah barang bukti,” ujarnya.

Dengan menggunakan mobil polisi, selanjutnya sepuluh pengunjung tersebut, di bawa ke Mapolres Probolinggo Kota, beserta dua unit sepeda motor jenis metic dan satu unit mobil. =M.HISBULLAH HUDA

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER | No. 0501 |2014 TAHUN III SENIN2014 8 DESEMBER

No. 0501 | TAHUN III

15 15

City Makin Rapat dengan Chelsea MANCHESTER - Jarak Manchester City dengan Chelsea di klasemen sementara Liga Utama Inggris makin rapat. Manchester City kini hanya tertinggal tiga poin dari Chelsea menyusul kemenangan 1-0 atas Everton di Etihad Stadium, Minggu (7/12) dini hari kemarin. Sedangkan pada laga sebelumnya, “The Blues” kalah tipis 1-2 dari tuan rumah Newcastle United di St James Park.

Jarak yang begitu pendek ini semakin membuncahkan harapan “The Citizen” bahwa mereka akan bisa mempertahankan gelar juara Liga Utama Inggris musim ini. Untuk itu, pelatih Manchester City Manuel Pellegrini meminta anak-anak asuhnya tetap fokus agar tidak tergelincir.

“Kami sudah kembali pada performa kami yang seperti biasa. Saya sendiri selalu mengatakan, titel juara tidak dimenangi di bulan November atau Desember. Kami harus bermain tujuh kali di bulan Desember ini. Ini adalah bulan penting dan tidak mudah,” kata Pellegrini.

Pelatih asal Cile itu menambahkan, “Kita lihat saja dalam empat pertandingan ke depan, siapa yang tampil lebih baik. Tapi, bulan Januari setelah ini pun tidak kalah pentingnya.”

Sementara itu, pelatih Chel-

sea Jose Mourinho tidak khawatir dengan jarak yang begitu pendek tersebut. Menurutnya, kekalahan dari Newcastle akan memberi pelajaran bagi timnya untuk berbenah diri pada laga-laga selanjutnya. Lebih dari itu, saat ini Chelsea tetap menjadi pemimpin klasemen sementara.

“Kami adalah tim yang berdiri di puncak liga. Jika Anda bertanya

pada 19 klub lain apakah mereka ingin bertukar posisi dengan kami mereka akan bilang iya. Tapi yang memungkinkan adalah hanya ada satu pemimpin dan pemimpinnya adalah Chelsea,” kata Mourinho.

Terkait kekalahan dari Newcastle, pria Portugal itu menegaskan, “Cuma satu tim yang ingin menang, cuma satu tim yang bermain untuk menang, tapi tim itu

tidak mencetak gol dan sementara tim yang satunya melintasi garis tengah lapangan dan mencetak gol. Dan kami berusaha mengejar ketinggalan, itu memberi saya banyak kebanggaan.”

Dia meneruskan, “Setelah gol kedua kami sedikit kehilangan keseimbangan emosional dan harus mengubah gaya main karena saat itu kami tidak punya otak yang dingin untuk berpikir.

Pada laga melawan City, pelatih Everton Roberto Martinez mengeluhkan keputusan wasit saat Everton dikalahkan Manchester City 0-1. Manajer Everton itu memprotes penalti City serta dua pelanggaran pemain lawan yang dinilainya layak dikartu merah.

Wasit Andre Marriner menunjuk titik putih setelah Phil Jagielka beradu badan dengan James Milner di kotak penalti yang diakhiri dengan jatuhnya Milner. Yaya Toure yang maju sebagai eksekutor dan sukses mengirim bola ke sudut kanan bawah gawang Everton.

“James Milner lebih dulu sampai di sana, tapi Phil Jagielka tidak bisa menghilang begitu saja. Dia hanya menuju arah bola, James mengubah arah bola dan kedua badan mereka berbenturan,” ucap Martinez.

Pelatih asal Spanyol ini melanjutkan, “Itu bukan karena Jagielka mencoba melanggar Milner. Jika Anda melihat reaksinya, dia men-

coba berdiri lagi dan merebut bola -- itu sama sekali bukan penalti.”

Adapun dua keputusan lain yang membuat Martinez meradang. Itu adalah pelanggaran yang dibuat Eliaquim Mangala dan Fernando terhadap para pemainnya.

Bukan hanya itu. Martinez juga marah pada keputusan wasit yang tidak menghukum Mangala padahal pemain ini mengangkat kaki terlalu tinggi sehingga mengenai punggung Samuel Eto’o. Hal yang sama dilakukan Fernando di mana kakinya terlalu tinggi sehingga mengenai wajah Gareth Barry. Keduanya sama-sama mendapat kartu kuning tapi Martinez menilai hukuman mereka seharusnya lebih berat.

“Yang pertama tidak diragukan lagi (kartu merah). Samuel Eto’o jelas menguasai bola dan Mangala datang dari belakang.

Anda bisa melihat bekasnya sekarang dan itu adalah aksi kekerasan. Insiden itu terlihat jelas dan tidak ada halangan untuk wasit, itu seharusnya kartu merah,” cetus Martinez.

Dia menambahkan, “Fernando lebih beruntung lagi. Dia memperebutkan bola tapi dia menaikkan kakinya terlalu tinggi. Jika dia tidak mengenai kepala Gareth Barry, itu kartu kuning tapi jika dia menyentuhnya, yang mana itu terjadi maka mestinya kartu merah.” =BBC/espn/carol aji

16

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

KORAN MADURA

16

SENIN 8 DESEMBER 2014 No. 0501 | TAHUN III

RONALDO,

SANG DEWA HATTRICK Cetak Trigol, Ronaldo Pecahkan Dua Rekor Sekaligus

MADRID - Pemain terbaik Real Madrid Cristiano Ronaldo mencatatkan dua rekor sekaligus pada saat Madrid membekuk Celta Vigo dengan tiga gol tanpa balas pada laga di Santiago Benabeu, Minggu (7/12) dini hari WIB. Ketiga gol “Los Blancos” pada laga tersebut diborong Ronaldo.

Gol pertama Ronaldo dicetak melalui eksekusi penalti. Di babak kedua dia menggandakan keunggulan El Real lewat tendangan voli dan melengkapi penampilannya dengan hattrick setelah meneruskan umpan dari Marcelo di menit ke-81.

Dua rekor yang dicatat Ronaldo adalah pertama dengan tiga gol itu Ronaldo menobatkan diri sebagai pemain dengan hattrick terbanyak di Liga Spanyol. Ini adalah hat-trick yang ke 23 CR7 di La Liga Primera, Ronaldo pun menjadi pemain yang paling sering bikin hat-trick di Liga Spanyol, mematahkan rekor sebelumnya milik Alfredo Di Stefano dan Telmo Zarra yang sama-sama sudah mengukir 22 hat-trick. Pesaing terdekat Ronaldo saat ini adalah Lionel Messi. Bintang Barcelona asal Argentina itu tercatat sudah membuat 20 hat-trick.

Rekor kedua yang dibuat Ronaldo adalah terkait jumlah golnya di Liga Spanyol. Gol ketiga yang dibuat Ronaldo ke gawang Celta Vigo merupakan golnya yang ke-200 di La Liga Primera. Hebatnya dia mencapai jumlah gol tersebut hanya dalam 178 pertandingan saja. Statistik tersebut menjadikan Ronaldo sebagai pemain Liga Spanyol yang paling cepat mencapai 200 gol.

Pelatih Madrid Carlo Ancelotti pun menyanjung pemain asal Portugal ini. “Jelas memiliki Ronaldo merupakan keuntungan besar bagi kami. Dia bermain sangat baik saat ini, dalam kondisi fisik terbaiknya, dan dia sangat termotivasi saat ini,” ujar pelatih asal Italia tersebut.

Rekan satu tim Ronaldo yang juga bek klub

Rekor Baru Ronaldo Tiga gol Ronaldo membuatnya tercatat sebagai pencetak hattrick terbanyak sepanjang sejarah La Liga, yakni 23 kali, mengalahkan Alfredo Di Stefano dan Telmo Zarra (22 kali), Lionel Messi (20 kali), dan Mundo (19 kali) Rekor berikutnya, gol ketiganya ke gawang Celta Vigo merupakan gol ke-200 di La Liga yang dicatatkannya hanya dalam 178 laga saja. Statistik ini menjadikan Ronaldo sebagai pemain Liga Spanyol tercepat mencapai jumlah gol tersebut.

itu Sergio Ramos ikut-ikutan memuji mantan pemain Manchestrer United ini. “Angkaangka yang dia dipecahkan benar-benar gila.

Sejujurnya bagi Real Madrid adalah sebuah keuntungan bisa memiliki pemain sepertinya. Butuh kata-kata baru untuk mendeskripsikannya. Dia memecahkan semua rekor.

Mungkin dia tengah berada dalam momen terbaik selama kariernya,” papar Ramos.

Skor 3-0 atas Celta Vigo merupakan kemenangan ke-18 Madrid secara beruntun di semua kompetisi. Angka tersebut menyamai catatan Barcelona di musim 2005/2006 bersama Frank Rijkaard sebagai klub Spanyol dengan rangkaian kemenangan paling panjang.

Madrid akan bisa mematahkan rekor tersebut andai bisa mengalahkan Ludogorets di ajang Liga Champions, pertengahan pekan ini.

Menanggapi rekor ini, Ancelotti berharap akan terus memetik kemenangan sekaligus mengungguli catatan rekor Barcelona saat dilatih Frank Rijkaard pada musim 2005/2006.

“Pertandingan yang menarik karena kami melawan tim yang banyak menekan, sangat agresif, dan bermain bagus. Tentu sangat bagus bisa mengalahkan Celta, kami bermain baik, kami solid di belakang, tanpa mengambil risiko sama sekali. Bukan laga yang mudah, saya suka cara Celta bermain. Tapi kami bermain baik. Rentetan kemenangan berlanjut - saya berharap ini bisa bertahan lama,” tutup Ancelotti. =sky sports/carol aji

SENIN 8 DESEMBER 2014 No. 0501 | TAHUN III

KORAN MADURA

K-13 DIBERLAKUKAN

SUMENEP | D

SAMPANG | G

RAYAKAN HUT KE-2

KORAN MADURA

ANDJAR NOERMALA A

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

SECARA BERTAHAP

TIADA HARI TANPA OLAHRAGA NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Keluarga Bentuk Tim Kuasa Hukum Keluarga Fuad Amin: KPK Terkesan Arogan Bangkalan - Bani Cholil di Bangkalan, membentuk tim panasihat hukum, guna menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati RKH Fuad Amin Imron yang kini ditahan KPK karena dugaan suap pasokan migas.

“Saat ini, kami masih melakukan masyawarah terkait tim hukum yang akan dibentuk itu,” kata juru bicara keluaga Bani Cholil, KH Hasani Zubair, di Bangkalan, Minggu (7/12).

Mantan Bupati Bangkalan dua periode yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron itu, merupakan keturunan ulama kharismatik di Bangkalan yang dikenal sebagai guru pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU) Syaikhona Cholil.

Oleh karenanya, Bani Cholil memandang perlu untuk membentuk tim khusus, guna membela kasus dugaan korupsi dalam kasus suap pasokan migas yang menjerat mantan Bupati Fuad Amin Imron itu. “Jadi tim ini yang nantinya akan menangani kasus yang dihadapi Fuad Amin di KPK,” katanya.

Usulan membentuk tim hukum dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Fuad Amin Imron yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Bangkalan itu sebelumnya disarankan oleh Ketua Himpunan Generasi Muda Madura (Higemura) Muhlis Ali. Tujuannya, menurut Muhlis, agar pihak keluarga, termasuk anaknya Moh Makmun Ibnu Fuad, tetap konsentrasi mengurus pemerintahan di Kabupaten Bangkalan, dan tidak tergang-

gu dengan proses hukum yang menjerat ayahnya.

“Saran ini kami sampaikan agar persoalan pribadi Fuad Amin tidak menyebabkan konsentrasi Bupati Makmun terpecah, sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Pemkab Bangkalan,” kata Muhlis Ali. Muhlis yang juga teman dekat Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron itu mengaku prihatin atas kasus yang menimpa tokoh Bangkalan itu. Namun, ia mengajak masyarakat Bangkalan menyikapi permasalah itu dengan ‘kepala dingin’, tidak emosional, serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. “Di sinilah pentingnya Bupati Bangkalan membentuk tim hukum, sehingga ia tetap konsentrasi dalam menjalankan tugastugas pemerintahan di Kabupaten Bangkalan,” kata Muhlis Ali. Penangkapan Fuad Amin Imron oleh KPK dalam kasus dugaan suap pasokan migas di Pulau Madura ini, sebelumnya dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat Bangkalan, karena yang bersangkutan merupakan tokoh kuat, serta banyak pendukungnya.

Namun pihak keluarga Fuad dari Bani Cholil menjamin hal itu tidak akan terjadi, karena pihaknya telah meminta kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak terpancing dengan situasi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.

Pada Jumat (5/12), ulama Bani Cholil dan sebagian masyarakat Bangkalan juga telah menggelar istighatsah untuk keselamatan dan keamanan masyarakat Bangkalan di makan tokoh ulama kharismatik Syaikhona M Cholil di Kelurahan Martajasa, Bangkalan.

Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron ditangkap tim KPK dalam operasi tangkap tangan di rumahnya di Jalan Raya Saksak, Kelurahan Kraton, Bangkalan, Selasa (2/12) sekitar pukul 00.30 WIB. Saat itu, tim KPK juga menyita uang senilai Rp700 juta, tiga koper berisi uang serta beberapa dokumen penting di rumah Ketua DPRD yang juga tokoh di Kabupaten Bangkalan ini.

Arogan Juru bicara keluarga Fuad Amin Imron dari Bani Cholil, KH Syarifudin Damanhuri menilai penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Fuad Amin terkesan arogan. “Kami sangat menghormati hukum di negara ini, namun yang dilakukan KPK sangat arogan, seharusnya lebih santun dalam menegakkan hukum,” katanya.

Penilaian sikap arogan terhadap tim penyidik KPK dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus suap pasokan migas di Kabupaten Bangkalan itu, karena Fuad dikenal sebagai tokoh masyarakat dan kiai terkemuka di Pulau Madura, yakni keturunan ulama kharismatik Syaikhona M Cholil, Bangkalan.

KH Syarifudin Damanhuri yang juga Ketua MUI Bangkalan itu tidak menjelaskan secara terinci kepada media, apakah memang harus ada perbedaan perlakuan apabila ada tokoh terjerat kasus hukum. Syaichona Cholil merupakan kakek buyut RKH Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan yang kini menjadi tersangka kasus suap pasokan migas yang telah ditahan oleh KPK. KH Syarifudin Damanhuri merupakan salah satu keluarga Fuad Amin Imron yang bersedia diwawancarai media sejak

kasus penangkapan Fuad dilakukan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 2 Desember 2014 di rumah mewahnya di Jalan Raya Saksak, Kelurahan Kraton, Bangkalan.

Selain Damanhuri, keluarga Fuad lainnya yang juga bersedia diwawancarai media terkait penangkapan tokoh kuat dan memiliki banyak pendukung di Kabupaten Bangkalan adalah Wakil Bupati Bangkalan Mondir Rofii.

Ulama lainnya adalah KH

Faishal Anwar, pengasuh pesantren An-Nuraniyah Al-Choliliyah, yang juga kerabat Fuad Amin Imron dari Bani Cholil.

Sementara itu, anaknya Moh Makmun Ibnu Fuad yang juga Bupati Bangkalan saat ini, tampak bungkam dan hingga kini belum bersedia dikonfirmasi terkait kasus yang menjerat ayahnya itu, apalagi dirinya disebut-sebut terlibat dalam kasus itu. =ABD AZIZ/ANT

B

Liputan Khusus

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

PAMEKASAN – Setelah mendapat penambahan kuota pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Pamekasan, semua pihak meyakinkan petani bahwa pupuk tidak akan menjadi barang langka lagi.

Namun bahasa di atas meja itu tidak seiring dengan kondisi di bawah.

Pasalnya, saat ini pupuk bagaikan fatamorgana bagi petani.

Secara catatan pendistribusian pupuk yang ada di meja para pihak terkait, seperti Komisi Pengawasan Pestisida dan Pupuk (KP3) Pemkab Pamekasan, produsen dan distributor, stok pupuk bersubsidi aman dan bisa memenuhi kebutuhan, tapi faktanya saat petani membutuhkan, pupuk-pupuk itu menjadi sulit.

Pada awal tahun 2014 lalu, kuota pupuk di Pamekasan mendapat pengurangan dari pemerintah dengan alasan kuota pupuk di tahun 2013 banyak yang tidak terserap. Ada lima jenis pupuk yang kuotanya dikurangi, yaitu Urea, ZA, SP 36, dan NPK, dan petroganik. Dengan jumlah total yang dikurangi oleh pemerintah mencapai 12. 621 ton.

Dengan rincian, pupuk Urea dikurangi sebanyak 3.600 ton, jika tahun 2013 kuota 21.542 ton, pada tahun 2014 menjadi 17.942 ton.

Pupuk SP-36 dikurangi sebanyak 2.119 ton dari 5.419 ton menjadi 3.300 ton. Pupuk ZA dikurangi sebanyak 5.000 ton, dari 6,120 ton menjadi 1.120 ton. Jenis NPK dikurangi 402 ton dari 3,302 ton menjadi 2.900 ton. Dan petroganik dikurangi sebanyak 1500 ton, dari 3000 ton menjadi 1500 ton.

Alasan pengurangan itu karena ketersediaan pupuk pada tahun 2013 lalu banyak yang belum terserap karena terjadi penyimpangan cuaca. Sisa pupuk yang tidak terserap di tahun 2013 lalu itu jenis urea 9.822 ton, SP 36 sebanyak 2.928 ton, ZA 2.923 ton, NPK 1.548 ton dan pupuk organik 606 ton.

Data rincian realisasi penyerapan pupuk bersubsidi tahun 2013 pada KP3 setempat menyebutkan, pupuk urea terserap 54,41 % atau 11.720 ton dari 21.542 ton. SP 36 terserap 45,97 % atau 2.491 ton dari 5.19 ton. ZA terserap 52,24 % atau 3.197 ton dari 6.120 ton.

NPK terserap 53,12 % atau 1.754 ton dari 3.302 ton. Pupuk organik terserap 68,42 % atau 1.313 ton dari 1.919 ton.

Pengurangan kuota pupuk itu menyebabkan kelangkaan, semua pihak khawatir pupuk tidak akan mencukupi hingga akhir tahun, sehingga Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Disperta

Pupuk Bersubsidi Laksana Fatamorgana mengajukan penambahan pupuk bersubsidi.

Setelah terjadi kelangkaan pupuk di pertengahan tahun 2014 lalu, Dinas Pertanian setempat mengajukan penambahan kuota pupuk bersubsidi kepada pemerintah sebanyak 5.749 ton. Dengan harapan di musim tanam bidang pertanian seperti padi dan jagung, kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi.

Pemerintahpun merespons permohonan penambahan tersebut dengan menyetujuinya, dengan jumlah yang sama seperti yang diajukan. Dengan penambahan kuota tersebut, semua pihak bisa bernapas lega karena ketersediaan pupuk tahun 2014 sudah dipastikan aman.

Pupuk bersubsidi yang kuotanya ditambah, antara lain, jenis Urea, ZA, SP-36, NPK, dan pupuk organik, dengan jumlah keseluruhan permohonan penambahan sebanyak

5.749 ton. Dengan rincian Urea sebanyak 2.893 ton, ZA sebanyak 1.106 ton, SP-36 sebanyak 393 ton, NPK sebanyak 710 ton dan pupuk petroganik sebanyak 647 ton.

Akan tetapi, entah bagaimana bisa terjadi, dengan penambahan itu, rupanya kelangkaan pupuk tetap tidak bisa dihindari. Seperti halnya temuan dari komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) beberapa waktu lalu.

Dengan temuan itu, kemudian Komisi II DPRD memanggil pihak yang terlibat dalam distribusi dan pengawasan. Yaitu pihak produsen, distributor, dan KP3 selaku pengawas pupuk bersubsidi.

Namun pertemuan itu tidak bisa menjawab bagaimana kelangkaan itu bisa terjadi.

Semua pihak hanya menyampaikan laporan bahwa apa yang

menjadi tugas dan kewenganannya sudah dijalankan dengan baik.

Padahal petani tidak butuh laporan itu, yang dibutuhkan petani adalah bagaimana pupuk untuk tanaman mereka bisa mudah didapatkan.

Dari tatap muka itu pula ditemukan bahwa pupuk jenis urea cenderung akan mengalami kelangkaan karena kuota yang tersisa hanya tinggal sedikit, yaitu 668 ton untuk memenuhi permintaan petani di Pamekasan hingga 31 Desember mendatang.

Akibatnya, muncul dugaan pupuk bersubsidi untuk kuota Pamekasan bocor atau mengalir dan digunakan oleh petani di luar Pamekasan. Sebab secara logika dengan penambahan itu, kelangkaan pupuk bersubsidi semestinya tidak perlu terjadi.

“Sisa urea tinggal 668 ton dan Sp-36 hanya sebanyak 685 ton, dua jenis ini yang kami khawatirkan

akan langka seiring dengan memasuki musim hujan dimana para petani sudah mulai menanam, tapi ketersediaan sudah sedikit sekali,” kata Hosnan Ahmadi, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan.

Dari laporan distributor yang menangani Kecamatan Larangan dan Kadur, Pamekasan, diketahui kuota pupuk untuk dua wilayah itu habis. Dengan kondisi itu, sistem distribusi pupuk bersubsidi secara tertutup masih berhasil ditembus, sehingga kuat dugaan pupuk bersubsidi di Pamekasan bocor atau tidak digunakan oleh petani Pamekasan.

Sementara itu, Account Eksekutif Pupuk Kaltim Madura, selaku produsen pupuk Urea, Abdul Sochib berdalih bahwa dengan sisa kuota pupuk yang ada saat ini, kebutuhan pupuk bersubsidi akan terpenuhi. Banyak kelompok tani atau petani yang sudah melakukan pembelian pupuk pasca panen tembakau beberapa bulan lalu.

“Ada kebiasaan petani di Madura itu, saat cukup uang usai panen tembaku, petani langsung menyiapkan pupuk untuk musim berikutnya. Jadi, ke depan tidak akan banyak permintaan pupuk karena kebanyakan dari petani sudah menyetok di rumahnya,” katanya. =ALI SYAHRONI/RAH

KORAN Pamekasan PROBOLINGGO Sumenep

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

SENIN 8 DESEMBER 2014 No. 0501 | TAHUN II

MADURA

Disdik Masih Terapkan K-13 Kabid Dikmen: Kami Belum Menerima SE Menbud Dikdasmen SUMENEP – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep belum menerima Surat Edaran Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Menbud Dikdasmen) Anies Baswedan terkait pencabutan implementasi Kurikulum 2013 (K-13).

Sekolah yang Menerapkan K-13 Sejak 2013 Lembaga Pendidikan

Jumlah Total

Yang menerapkan

SMP

125 Sekolah

6 Sekolah

SMA

56 Sekolah

7 Sekolah

SMK

36 Sekolah

1 Sekolah

”Kami sendiri masih belum berani untuk mencabut penerapan K-13 di sekolah. Karena kami masih belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat tentang pencabutan tersebut,” kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Disdik Sumenep,

Nurul Hamzah.

Hingga saat ini, pihaknya mengaku hanya menerima informasi bahwa implementasi Kurikulum 2013 dicabut dari media massa. ”Kalau di internet, kami sudah membacanya, namun kami tidak bisa menerapkan kebijakan

baru hingga ada surat resmi pada kami,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi pencabutan kurikulum peninggalan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh tersebut, pihaknya sudah mengumpulkan kepala sekolah yang berada di bawah naungan instansinya.

Menurutnya, dalam pertemua itu disepakati Disdik dan kepala sekolah menunggu surat edaran. ”Pada umumnya di Sumenep, semua sekolah sudah menerapkan K-13. Bahkan semua tahapan sudah hampir rampung semua,” terannya.

Untuk diketahui, Menbud Dikdasmen) Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan agar K-13 hanya diterapakan di sekolah yang sudah menerapkan selama tiga semister. Sementara untuk sekolah yang baru menerapkan dianjurkan untuk menggunakan kurikulum yang lama, yakni kurikulum tahun 2006. =JUNAEDI

I C CC

PENDISTRIBUSIAN RASKIN

17 Kecamatan Bisa Tak Terima Dana Transportasi SUMENEP - Sebanyak 17 kecamatan dari 27 Kecamtan yang berada di Kabupaten Sumenep terancam tidak menerima dana transportasi pendistribusian beras untuk keluarga miskin (raskin) yang disediakan oleh pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini masih belum melakukan penebusan raskin.

Akibatanya, sebanyak 1.837 ton lebih, beras jatah masyarakat miskin masih mengendap di gudang Bulog Sumenep. Sementara batas akhir pemberian dana transportasi raskin sebelum tanggal 15 Desember 2014.

"Sesuai ketentuan yang berlaku, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2014 akan tutup anggaran per 15 Desember. Lewat tanggal itu ya sudah tidak bisa dapat dana transport," kata Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian Setkab Sumenep, Wedi Sunarto.

Saat ini, menurut Wedi, penebusan raskin di 17 kecamatan yang tersedat mulai sejak bulan Juni hingga Oktober 2014.

Kecamatan Arjasa, Kecamatan Giligenting, dan Kecamatan Manding, untuk jatah raskin bulan Oktober belum melakukan

penebusan sama sekali. ”Sementara untuk 10 kecamatan yang lain, penebusan raskin saat ini sudah tuntas semua atau selesai seratus persen,” terangnya Padahal kata Wedi, sesuai Surat Edaran (SE) yang dikeluarakn Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, desa atau kecamatan punya kesempatan untuk menebus sisa raskin hingga akhir Desember 2014. ”Oleh sebab itu, kami mohon agar pemerintah desa melalui camat, satu minggu sebelum akhir Desember, penebusan raskin sudah harus tuntas. Kalau sampai batas akhir penebusan itu, kecamatan atau desa tetap belum mengambil sisa beras raskin tersebut, maka dipastikan jatah raskin akan hangus,” katanya.

Sementara anggota Komisi A DPRD Sumenep Abrori Mannan menyayangkan belum dilakukan raskin penebusan tersebut. ”Kami berharap, agar pemerintah juga proaktif mengawal pendistribusai raskin hingga titik akhir. Karena kami tidak ingin raskin hilang di tengah jalan,” harapnya. =JUNAEDI

BANDARA TRUNOJOYO

Penerbangan Komersial Belum Jelas SUMENEP - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep, Mohammad Fadillah belum bisa memastikan waktu penerbangan komersial Bandara Trunojoyo. Menurutnya, saat ini pemerintah daerah masih melakukan beberapa persiapan.

“Persiapannya antara pemerintah dan maskapai harus padu. Artinya, pemerintah harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait penerbangan komersial, begitu juga dengan maskapai, harus mempersiapkan pesawatnya,” tuturnya saat ditemui Koran Madura usai mengikuti acara bedah buku Republik Sengkuni di Kedai HK, Minggu (07/11).

Dikatakan Fadillah, Pemkab Sumenep dan maskapai

Salah satu pesawat yang pernah beroperasi di Bandara Trunojoyo Sumenep, beberapa waktu lalu.

penerbangan masih melakukan pengkajian. Pasalnya, keinginan maskapai nantinya rute penerbangan dari Bandara Trunojoyo tidak hanya Sumenep-Surabaya,

namun juga Sumenep-Denpasar, Sumenep-Banjarmasin, dan Sumenep-Malang.

Meski demikian, ia berharap dalam waktu dekat penerban-

gan komersial perdana dapat terealisasi. Namun, imbuhnya, jika ternyata nantinya harus ada pergeseran waktu lagi, pihaknya berharap tidak terlalu jauh.

“Jika ada pergeseran waktu, kami upayakan penerbangan bisa dilaksanakan di awal tahun, bulan Januari,” tukasnya.

Selebihnya, ia mengatakan maskapai penerbangan yang nantinya akan beroperasi di Sumenep bukan Trigana Air lagi, namun maskapai lainnya. Pasalnya, ketika pihaknya melakukan cheking pesawat, ternyata, menurut Fadillah, pesawat di luar maskapai Trigana Air yang lebih memungkinkan untuk segera melakukan penerbangan. Hanya saja, ia tak menyebutkan nama maskapai tersebut.

“Selama ini kita memang masih belum mengadakan PKS (perjanjian kerja sama, red.) dengan pihak Trigana Air. Kita, kemarin hanya mengadakan rencana kesepakatan untuk menjalin kerja sama,” jelasnya Untuk diketahui, sebelumnya, Pemkab Sumenep sudah merencanakan penerbangan komersial perdana bisa terealisasi tahun ini dengan Trigana Air sebagai maskapainya. Hanya saja, penerbangan tersebut gagal beberapa waktu lalu.

Pasalnya, waktu itu Fadillah berdalih tidak ingin operasi penerbangan komersil Trigana Air gagal di tengah jalan. Sehingga pihaknya mengaku perlu melakukan persiapan lebih matang lagi. =FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

PENULIS BUKU REPUBLIK SENGKUNI. Penulis Buku “Republik Sengkuni” Abrari Alzael (kiri), MH Said Abdullah (tengah), dan Miqdad Husein (kanan) saat membedah bukunya pada Acara Peringatan Hari Ulang Tahun Koran Madura Ke-2, Minggu (7/12) di Meeting Room Kedai HK Sumenep.

Zawawi Imron: Buku “Republik Sengkuni” Refleksi Bagi Kita

“Koran Madura” Rayakan HUT Ke-2

SUMENEP – Koran Madura memperingati ulang tahun ke-2, Minggu (07/11), di Meeting Room Kedai HK, Jl. Trunojoyo No. 91 Kolor, Sumenep.

Acara tersebut dikemas dengan Peluncuran dan Bedah Buku “Republik Sengkuni”.

B

uku Republik Sengkuni merupakan kumpulan essai di rubrik Pamanggi Koran Madura selama dua tahun, yang biasa terbit pada hari Jumat, Senin, dan Selasa. Buku setebal 364 halaman tersebut ditulis oleh Abrari Alzael, MH. Said Abdullah, dan Miqdad Husein.

Tampak hadir pada acara tersebut, Bupati Sumenep A. Busyro Karim, Ketua DPRD Herman Dali Kusuma, Budayawan D. Zawawi Imron, Rektor Instika KH. Abbadi Ishomuddin, Kabag Ops Polres Edi Purwanto mewakili Kapolres AKBP Marjoko, beberapa pucuk pimpinan SKPD, akademisi, politisi, budayawan, mahasiswa, dan tiga penulis buku.

Acara tersebut disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Sumenep dan

Machan FM. Pemimpin Redaksi Koran Madura, Zeinul Ubbadi dalam sambutannyan menyampaikan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir dalam kesempatan tersebut. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan olehnya kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan Koran Madura selama ini.

Ia berharap agar ke depan dukungan dan motivasi terus mengalir dari seluruh stake holder. “Sehingga perjalanan Koran Madura tetap langgeng dan semakin maju ke depan. Dan terpenting tetap satu hati untuk bangsa,” tukasnya di depan para undangan yang berjumlah sekitar 100 orang.

Sementara Bupati Sumenep, A. Busyro Karim dalam sambu-

tannya mengucapkan selamat dan mengapresiasi Koran Madura.

“Harapan saya, media tidak hanya menjual berita, tapi juga bisa memberi solusi,” tukasnya.

Selesai sambutan, acara dilanjutkan dengan peniupan lilin dan potong tumpeng. Peniupan lilin dilakukan oleh dua orang, yaitu A. Busyro Karim dan MH. Said Abdullah, owner Koran Madura.

Sementara pemotongan tumpeng dilakukan oleh Said Abdullah dan dibagikan kepada Rektor Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika), Abbadi Ishomuddin.

Acara kemudian dilanjutkan dengan bedah buku Republik Sengkuni. Bertindak sebagai pembicara dalam bedah buku tersebut ketiga penulisnya, Abrari Alzael, MH. Said Abdullah dan Miqdad Husein, dengan dipandu Muhammad Ali Al Humaidy, dosen STAIN Pamekasan.

Terkait judul buku tersebut, Said Abdullah mengatakan, sebenarnya buku yang dieditori oleh M. Kamil Akhyari itu merupakan bentuk instrospeksi terhadap

POTONG TUMPENG. MH. Said Abdullah (tengah) memotong tumpeng didampingi Pemred Koran Madura Zeinul Ubbadi (kanan) dan Bupati Sumenep A. Busyro Karim (kiri), Minggu (7/12) di Meeting Room Kedai HK Sumenep.

para elite negara yang terkadang melakukan tindakan di luar kultur yang seharusnya. “Jadi elite yang berperilaku tidak sesuai dengan kultur kita, kita namakan Sengkuni,” tandasnya.

Said berharap, buku Republik Sengkuni nantinya dapat memberi sumbangsih terhadap pendidikan masyarakat Indonesia. “Supaya masyarakat kita itu melek baca.

Supaya membaca itu menjadi karakter masyarakat kita. Karena tidak ada sebuah masyarakat maju tanpa membaca,” tukasnya D. Zawawi Imron menuturkan,

buku Republik Sengkuni bukan hanya sekadar kumpulan tulisan, namun juga merupakan bentuk refleksi bagi pembacanya. “Buku ini saya kira bukan hanya rangkuman, tapi juga refleksi bagi kita semua,” pungkasnya.

Miqdad Husein menambahkan, kumpulan essai tersebut merupakan celetukan atas fakta dan fenomina mutakhir. “Oleh Karenanya, yang terpenting bulan sejauh mana kualitas celetukannya, tapi tindak lanjut dari celetukan tersebut,” tuturnya. =FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

PENGELOLAAN DANA PIPEK

Keseriusan SKPD Dipertanyakan SUMENEP – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Abrori Mannan mempertanyakan keseriusan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam realisasi pengelolaan dana Program PIPEK (Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan) 2014.

Dia menilai, semua proyek, baik yang berupa infrastruktur seperti pavinisasi maupun pengaspalan jalan selalu dilakukan di akhir tahun. Akibatnya, program yang sudah dicanangkan sejak awal tahun selalu terbengkalai karena terhimpit waktu. ”Nah ini yang kami sayangkan. SKPD terkesan tidak serius merealisasikan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, utamanya setiap program yang didanai dari dana PIPEK,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Salah satu penyebab belum terealisasinya program tersebut, lanjut Abrori, karena SPKPD lebih mengutamakan kegitan seremonial, seperti pelatihan dan diklat yang gencar dilakukan beberapa bulan sebelumnya. ”Mestinya realisasi program itu didahulukan dibandingkan melakukan kegiatan seremonial itu,” ungkapnya.

Sebab menurut politisi dari dapil (daerah pemilihan) tiga itu, untuk kegitan seremonial tidak ada batas waktu yang mengikat. Berbeda dengan pekerjaan proyek yang terhimpit dengan waktu. ”Paling lambat pekerjaan proyek, termasuk yang didanai dari dana PIPEK itu harus selesai tanggal 15 Desember 2014. Jika tidak dipastikan rekanan akan dikena sanksi,” terangnya.

Sementara berdasarkan pantauannya, saat ini masih banyak proyek yang didanai dari progam PIPEK belum dilakukan. Sehingga dipastikan pekerjaan tersebut tidak akan selesai tepat waktu. ”Waktunya tinggal menghitung hari saja, sedangkan pekerjaannya masih ada yang baru dimulai,” ujarnya.

Padahal, menurut mantan Ketua Komisi A itu, pihaknya sebelum mengeluarkan anggaran telah melakukan kesepakatan bahwa pekerjaan itu harus didahulukan, minimalnya waktu pelaksanaannya di pertengahan tahun. Itu bertujuan agar pelaksanaan proyek selesai tepat waktu. ”Namun itu terkesan diabaikan,” terangnya.

Sementara Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengatakan, pada

tahun ini pihaknya telah mengusulkan anggaran dana program PIPEK ke pihak eksekutif dengan jumlah yang cukup fantastis, setiap anggota dewan diperkirakan akan mendapat jatah sebanyak Rp 1 miliar.

“Di internal kami memang sudah ada pembahasan khusus tentang besaran dana pipek pada 2015. Hasilnya, dana PIPEK akan diusulkan sebesar Rp1 miliar untuk masing-masing anggota DPRD Sumenep,” Kata politisi PKB tersebut.

Meski masing-masing anggota dewan diprediksi mendapat jatah dana PIPEK sebesar Rp 1 miliar, dalam

Paling lambat pekerjaan proyek, termasuk yang didanai dari dana PIPEK itu harus selesai tanggal 15 Desember 2014. Jika tidak dipastikan rekanan akan dikena sanksi,”

Abrori Mannan Anggota Komisi A

pembahasan di internal DPRD, anggota sepakat memberikan dana PIPEK pada pimpinan Rp 1,25 juta. Sehingga dalam penerimaan nantinya, anggota akan menerima dana PIPEK sebesarRp 975 juta.

“Sesuai usulan anggota, mereka bersepakat akan memberikan dana PIPEK pada pimpinan DPRD (lebih) sebesar Rp 25 juta, jika pengajuan dana PIPEK disetujui Rp 1 miliar, mungkin temanteman anggota paham jika pimpinan lebih banyak kebutuhannya ketimbang anggota,” bebernya.

Dana PIPEK adalah program dana hibah kepada kelompok masyarakat, yang peruntukannya bisa berbentuk kegiatan fisik dan nonfisik. Secara teknis, realisasi program PIPEK tetap berada di bawah naungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, dan harus menyesuaikan dengan aturan main yang ada. =JUNAEDI

E

SEREMONIAL

Bupati Sumenep A. Busyro Karim memberikan sambutan pada Peringatan Hari Ulang Tahun Koran Madura yang dikemas dengan Peluncuran dan Bedah Buku, Minggu (7/12).

Bupati Meriahkan HUT “Koran Madura”

S

UMENEP - Bupati Sumenep, A. Busyro Karim ikut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Koran Madura yang ke-2, Minggu (07/11), di Meeting Room Kedai HK, Jl. Trunojoyo No. 91 Kolor, Sumenep.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan kata sambuatan.

A Busyro Karim dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap Koran Madura yang telah menjadi pilar demokrasi keempat selama dua tahun. Ia berharap konten Koran Madura terus dibenahi sehingga lebih memberikan inspirasi.

Selain itu, Busyro juga berharap agar media tidak seperti teroris yang hanya melahirkan tekanan di sana-sini. Menurutnya, media harus bisa objektif dalam memberikan informasi kepada publik.

Sehingga tak ada yang merasa dirugikan dalam pemberitaannya.

MENERIMA BUKU. Bupati A. Busyro Karim (kiri) menerima buku dari MH Said Abdullah sebagai simbol peluncuran Buku Republik Sengkuni, Minggu (7/12).

Dalam acara yang dimulai sekitar pukul 09.20 WIB. itu, penulis sejumlah buku tersebut juga menerima Buku Republik Sengkuni dari salah satu penulisnya, MH. Said Abdullah, sebagai simbol peluncuran buku tersebut dan meniup lilin bersama.

Untuk diketahui, kemarin, Koran Madura menyelenggarakan peringatan HUT yang kedua.

Kegiatan tersebut dikemas dengan Peluncuran dan Bedah Buku Republik Sengkuni, kumpulan tulisan Abrari Alzael, MH. Said Abdullah, dan Miqdad Husein di rubrik Pamangghi, Koran Madura.

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar seratus orang, terdiri dari beberapa pimpinan SKPB, politisi, akademisi, budayawan, polres, dan mahasiswa. Acara tersebut disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Sumenep dan Machan FM. =ADV/FATHOL ALIF

F

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Peserta BPJS Dipungut RSUD SUMENEP – Fauziah, pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, mengaku tetap dikenakan biaya saat berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moh. Anwar Sumenep. Hal itu terjadi saat menjalani rawat inap selama 3 hari di RSUD, Sabtu (06/12).

Zainap, orangtua Fauziah, bercerita, pihaknya terkejut saat hendak pulang dari rumah sakit.

Pasalnya, petugas rumah sakit masih minta biaya pengobatan meski pihaknya telah mengaku sudah menjadi peserta BPJS sejak tujuh bulan lalu.

“Ketika itu saya langsung membayarnya. Karena saya tidak tahu apa-apa waktu itu.

Cuma saya penasaran, katanya kalau jadi peserta BPJS itu gratis, tapi kenapa masih dipungut

biaya oleh rumah sakit, padahal sudah ada kartu BPJS-nya,” terang warga Desa Ambuten Timur, Kecamatan Ambunten, Minggu (07/12).

Selain dimintai biaya sebesar Rp. 933.500 saat hendak pulang, keluarga pasien mengaku disuruh membeli obat sendiri. Menurut penuturannya, biaya untuk beli obat itu sebesar Rp. 233.000.

Karena itu, ia mengaku kecewa terhadap pelayanan rumah sakit.

Keluarga pasien lainnya, Mis-

bahul Munir, mengaku merasa dibohongi oleh BPJS. Sepengetahuan dirinya, ketika seseorang telah terdaftar sebagai peserta BPJS, harusnya tak dikenakan biaya ketika berobat ke rumah sakit. “Terus terang, sebagai keluarga pasien, kami merasa kecewa. Kenapa BPJS pelayanannya seperti ini?,” kata Munir.

Lebih lanjut ia menjelaskan, apabila ada penggunaan obat yang salah, mestinya tidak dibebankan kepada pasien.

“BPJS sudah menyediakan seluruh obat untuk penyakit, tapi kenapa pasien BPJS masih harus bayar. Kartu BPJS yang digunakan adik saya ini (Fauziah, red.) sudah pernah digunakan di Malang. Di sana, tidak ada sepeserpun biaya yang kita keluarkan. Semuanya gratis.

Tetapi di rumah sakit Sumenep masih bayar, ini sangat aneh!” kesalnya.

Bahkan, menurutnya, pasien BPJS di Sumenep dianggap sama dengan pasien miskin. Sehingga cara pelayanannya juga berbeda dengan pasien umum.

“Jangan-jangan pasien itu akan diambil keuntungan, BPJS itu kami sudah bayar tiap bulan Rp. 25.500,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep, dr. Fitril Akbar belum bisa memberikan keterangan apa pun. Karena saat dihubungi melalui telepon selulernya oleh sejumlah wartawan di Sumenep tetap tak ada jawaban meski telah beberapa kali.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Abrari pernah mendesak agar pelayan di RSUD dr. H. Moh. Anwar diikutkan kursus kepribadian. Pasalnya, menurut penulis buku Republik Sengkuni itu, selama ini banyak laporan yang masuk kepadanya bahwa tindakan sebagian pelayan di rumah sakit tidak mencerminkan sebagai seorang pelayan yang harusnya ramah kepada semua pasien, tapi malah sebaliknya.

"Para pelayan di rumah sakit bertindak bukan sebagai pamong praja yang ikhlas melayani, tapi sebagai pangreh raja, yang istilahnya, maju tak gentar membela yang bayar. Nah, ini yang tidak baik bagi masyarakat," tukasnya beberapa waktu lalu. =FATHOL ALIF

KESEHATAN

Pelayanan Puskesmas Lenteng Dikeluhkan

TARGET BPJS 2015. Petugas melayani pembuatan BPJS di Tegal, Jateng, Minggu (7/12). Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) kesehatan akan memperbesar target peserta dari 131,4 juta peserta menjadi 168 juta peserta pada 2015 dan akan menambah 1.500 karyawan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di Indonesia.

SUMENEP - Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Lenteng, dikeluhkan pasien. Pasalnya, pelayanan dinilai kurang memuaskan, sehingga banyak pasien yang mengeluh lantaran dirinya merasa tidak mendapatkan pelayanan yang optimal. Salah satunya disebabkan minimnya sarana dan prasarana.

"Kami sebagai bagian dari masyarakat sangat kecewa dengan pelayanan Puskesmas Lenteng. Masak ada orang yang sakit dan memerlukan kursi roda, kursi rodanya tidak ada," kata Syaiful Bahri, salah satu warga Kecamatan Lenteng, kemarin.

Ketika ada pasien yang lumpuh terpaksa harus digendong.

Anehnya, menurut Syaiful, saat dirinya mencoba menanyakan kursi roda kepada salah satu petugas puskesmas, petigas puskesmas berdalih kurai rodanya masih ada di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep.

"Bukannya kami bermaksud untuk menjastis pemerintah. Namun ini semua telah menandakan jika pemerintah terkesan mengabaikan pelayanan kesehatan. Bahkan, juga pemerintah seakan melarang orang miskin sakit," ungkapnya.

Selain itu, Syaiful juga mengkritisi diluncurkannya program kesehatan gratis oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim, beberapa bulan lalu.

Sebab, menurutnya, program tersebut dinilai masih belum dibutuhkan oleh masyarakat.

"Kami kira program itu masih belum bisa membuat masyarakat bangga. Karena walaupun injeksi dan pembuatan administrasi lainnya digratiskan, jika tidak ditopang dengan pelayanan yang prima dan sarana dan prasarana yang memadai, jelas program itu bagaikan kaleng yang tak berisi, tong kosong nyaring bunyinya," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Sumenep A. Fatoni mengatakan, pihaknya pada tahun 2014 telah melakukan penganggaran sebesar Rp 7,4 miliar untuk pengadaan alat kesehatan (alkes). Besaran anggaran tersebut merupakan akumulasi dari berbagai sumber, di antaranya dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) sebesar Rp 5 miliar, pajak rokok sebesar Rp 2 miliar, dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 400 juta.

Sementara penggunaan dana miliaran itu direncanakan akan digunakan untuk pembelian alat laboratorium, penambahan tempat tidur pasien, tabung oksigen, dan sejumlah peralatan medis lainnya. "Nantinya alkes akan dibeli itu diserahkan pada semua puskesmas yang ada di Kabupaten Sumenep, termasuk puskesmas kepulauan," ujarnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

KORAN MADURA

Sampang

SENIN 2014 8 DESEMBER 2014 SENIN 8 DESEMBER | No. 0501 | TAHUN III No. 0501 | TAHUN III

G G

PENERTIBAN TERMINAL

KP3M Tertibkan 68 Kios di Terminal

SAMPANG- Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Sampang, akan menertibkan sedikitnya 68 kios yang ada di Terminal Sampang.

Para pemilik kios itu diharuskan melakukan pendaftaran ulang. Itu untuk menjamin keabsahan statusnya serta verifikasi kesehatan bagi yang menjual makanan.

Pengajuan ke bupati masih proses. Persyaratannya, selain pengajuan izin kios, juga rekomendasi dari Dinas Kesehatan bagi kios yang menjual makanan DATA ULANG. Sejumlah kios yang ada di Terminal Sampang akan didata ulang untuk menjamin keabsahan status dan memverifikasi standar kesehatan makanan.

Setelah didata ulang akan diserahkan kepada Bupati Sampang untuk mendapatkan persetujuan.

Abdul Syakur Kepala KP3M

K-13 Diberlakukan Secara Bertahap SAMPANG – Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) tidak secara serentak untuk semua sekolah, melainkan akan diberlakukan secara bertahap. Hal itu merujuk pada arahan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Menbud Dikdasmen) Anies Baswedan.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Heri Purnomo mengatakan, K-13 sebenarnya tidak dihentikan, namun dilakukan secara bertahap. Menurutnya, K-13 sudah ada yang diterapkan di setiap kecamaan di beberapa sekolah di Sampang.

Penerapan itu terus masih berjalan dengan baik khusunya di Kabupaten Sampang.

Pada Senin (1/12) lalu, kata Heri, Menbud Dikdasmen Anies Baswedan mengadakan pertemuan dengan kepala Disdik dan perwakilan guru yang diambil di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Anies Baswedan mem-

berikan pengarahan terkait pelaksanaan K-13 terhadap enam ribu dua ratus dua puluh satu guru se-Indonesia.

“Jadi K-13 tidak dihentikan.

Tetapi, dilakukan secara bertahap. Dan kami sudah siap-siap menerapkan K13 secara bertahap kepada lembaga yang ada dalam naungan Disdik,” katanya kepada Koran Madura, Minggu (7/12).

Menurut Heri, K-13 menmang belum siap diterapkan mengingat semua perlengkapan dan kebutuhan lainnya belum tersedia termasuk buku untuk siswa dan panduan materi untuk guru. Apalagi, lanjut

Jadi K-13 tidak dihentikan. Tetapi, dilakukan secara bertahap. Dan kami sudah siap-siap menerapkan K-13 secara bertahap kepada lembaga yang ada dalam naungan Disdik

Heri Purnomo

Kepala Dinas Pendidikan Sampang dia, guru perlu dilatih secara matang tentang K-13 tersebut agar dalam proses belajar mengajar sesuai dengan panduan yang ada.

Diakui, selama ini banyak guru yang belum paham tentang penerapan K-13 itu sehingga

membutuhkan pelatihan agar lebih paham cara penerapanya.

“Kalau buku siswa dan panduan untuk guru masih belum ada, jelas K-13 tidak bisa diterapkan karena kami untuk menerapkan itu membutuhkan buku dan panduan, sehingga penerapan K-13 khusunya di Sampang masih belum siap sebelum buku tersebut turun,” paparnya.

Pihaknya belum memberikan instruksi terhadap sekolah-sekolah untuk menerapkan kurikulum tersebut. Namun, dia sudah menata guru untuk mempelajari K-13 tersebut agar ketika buku sudah ada, guru langsung menerapkan tanpa ada pelatihan penerapan lagi.

“Hal itu merupakan arahan dari Mendikbud Anies Baswedan terhadap kepala dinas pendidikan dan perwakilan guru seIndonesia pada pertemuan di Jakarta pada Senin, 1 Desember kemarin,” tegasnya. =CR3/LUM

Kepala KP3M Abdul Syakur mengatakan, seluruh kios yang ada di wilayah Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Terminal Sampang harus didaftar ulang untuk mendapatkan persetujuan Bupati Sampang A Fannan Hasib. “Pengajuan ke bupati masih proses.

Persyaratannya, selain pengajuan izin kios, juga rekomendasi dari Dinas Kesehatan bagi kios yang menjual makanan,” terangnya kepada wartawan.

Saat ini, lanjut Syakur, pihaknya masih menunggu sebagian kios yang belum mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang. Dijelaskannya, sempat terjadi tarik menarik terkait pihak yang bertanggung jawab atas sewa masing-masing kios. Sebab, dari 68 kios hanya satu kios yang berstatus tangan pertama. Sedangkan yang lain sudah pindah tangan kepada pihak ketiga. ”Semua proses sedang berlangsung,” ujarnya.

Menurut M Hidayat, Kepala UPT Terminal Sampang, syarat pendaftaran yang harus dipenuhi berupa dokumen terakhir, apakah masih dipegang pihak pertama atau sudah pindah tangan, itu akan dikroscek. “Persyaratan itu sudah disepakati semua pihak dalam rapat koordinasi antar instansi terkait dengan penyewa kios,” tandasnya. =CR3/LUM

H

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

TANGGAP BENCANA

BPBD Akui Belum Punya Solusi SAMPANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, mengakui belum punya solusi untuk mengatasi banjir tahunan yang biasa merendam sejumlah jalan raya dan pemukiman warga di Kecamatan Kota Sampang.

Sedikitnya ada delapan wilayah yang berpotensi terdampak banjir setiap musim penghujan, di antaranya Desa Kemuning, Pasean, Panggung, Gunung Maddah, Tanggumung, Polagan, Pangelen, dan Kelurahan Banyuanyar.

Kepala BPBD Kabupaten Sampang Wisnu Hartono mengatakan, pihaknya hanya bisa menyiapkan alat evakuasi dan dapur umum dalam mengantisipasi banjir tahunan yang sering terjadi di Kota Sampang. Dia mengaku belum menemukan solusi yang tepat karena kejadian itu dianggap musibah yang tidak bisa dihindari oleh siapa pun.

Hanya saja, Wisnu berjanji akan berkoordinasi dengan Polres Sampang, Kodim, dan SKPD terkait untuk melakukan persiapan dan pelatihan evakuasi korban banjir, dalam waktu dekat ini. ”Kami menyiapkan empat perahu karet bermesin dan lima perahu karet tidak bermesin dan Polres juga mempunyai perahu karet tidak bermesin. Selain itu, kami siapkan enam dapur umum yang akan diakomodir oleh BPBD,” katanya kepada Koran

Madura, Minggu (7/12).

Dikatakan, Pemerintah Kabupaten Sampang sudah menyiapkan kapal perahu karet bermesin untuk antisipasi banjir pada musim hujan tahun ini, kapal tersebut akan digunakan sebagai alat evakuasi korban, jumlah kapal yang dimiliki oleh Pemkab Sampang, lanjut Wisnu,

ada empat kapal yang sudah disiapkan dan Polres Sampang juga memiliki kapal perahu karet.

“Banjir itu masibah dan tidak bisa diatasi. Namun, kami akan melakukan persiapan agar mengurangi banjir dan juga kami menyiapkan makanan dan fasilitas lainya untuk korban. Jika hal itu terjadi kembali di kota ini. Jadi

kalau terobosan baru mengatasi banjir belum ada solusi. Sebab ini musibah,” kilahnya.

Selain itu, Wisnu juga mengaku sudah melakukan langkah-langkah untuk pembuangan air dengan membuat galian bun-bun di beberapa titik yang berpotensi banjir agar air mengalir pada galian bun dan akan dibuang ke sungai.

“Kami masih belum menemukan terobosan baru untuk mengatasi banjir di kota ini (Sampang), namun kami sudah melakukan langkah-langkah membuat penambungan air dan itu nanti akan mengalir ke sungai. Ada delapan desa yang berpotensi banjir,” tuturnya. =CR3/LUM

KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

8 DESEMBER 2014 SENINSENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501| TAHUN III No. 0501 | TAHUN III

II

PRODUKSI PADI JATIM NAIK. Petani memanen padi di areal persawahan desa Panglegur, Tlanakan, Pamekasan, Jatim. Meskipun diwarnai kemarau panjang produksi padi Jatim tahun 2014 diprediksi mencapai 12,31 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik sebesar 258.360 ton GKG dari tahun 2013 yang hanya berkisar 12,05 juta ton GKG.

Berkas 2 Tersangka Adhoc Segera Dilimpahkan Hasil Pengembangan Fakta Persidangan Sebelumnya PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan sudah menetapkan dua orang tersangka dalam pengembangan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan buku (adhoc) 2008 senilai Rp 1,9 miliar di Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. Kedua tersangka yang diduga terlibat merupakan pegawai Disdik saat itu berinisial S dan R. Kini berkas kedua tersangka tersebut hampir rampung dan akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), Surabaya.

Dalam perkara adhoc ini, sudah ada dua orang terpidana, yaitu Ahmad Hidayat, mantan Kepala Dinas Pendidikan, dan Salman Alfarisi dari pihak rekanan. Keduanya terbukti bersalah telah melakukan tindakan yang merugikan negara.

Kepala Kejari Pamekasan, Sudiharto, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Samiaji Zakaria mengatakan dalam fakta persidangan sebelumnya, Ahmad Hidayat dan Salman Alfarisi menyebutkan adanya dua orang yang terlibat dalam kasus

Keduanya disebut-sebut terlibat langsung, dengan mengarahkan pengadaan bantuan buku itu. Dari yang semestinya dikelola pihak sekolah penerima bantuan, berubah menjadi ditangani oleh rekanan. tersebut. Ahmad Hidayat menyebut langsung nama pejabat lain di Dinas Pendidikan, yang dalam pengadaan buku tersebut sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran),

dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan).

Keduanya disebut-sebut terlibat langsung, dengan mengarahkan pengadaan bantuan buku itu. Dari yang semestinya dikelola pihak sekolah penerima bantuan, berubah menjadi ditangani oleh rekanan. “Berdasar fakta persidangan sebelumnya, kami lakukan pengembangan. Setelah kami mengantongi dua alat bukti yang kuat, kami tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

Saat ini berkasnya sudah hampir rampung, satu bulan lagi sudah bisa kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor, Surabaya,� katanya.

Perkara Tipikor ini terbukti merugikan negara sebesar Rp

1,9 miliar (total lose). Indikasi penyimpangannya adalah anggaran dibagikan kepada 40 lembaga pendidikan harusnya direalisasikan secara swakelola oleh sekolah. Namun ada pengarahan agar dikelola oleh 7 rekanan, dan ternyata hasil pengadaan tidak memenuhi standart.

Ahmad Hidayat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan itu divonis 1,4 tahun karena terbukti mengarahkan pengadaan bantuan buku melalui tender rekanan padahal harusnya melalui swakelola. Sedangkan Salman Alfarisi selaku rekanan pelaksana pengadaan divonis 1 tahun penjara. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

J

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

GEDUNG DPRD

Belum Juga Terealisasi

TINGGI. Tanaman tebu di Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pemekasan

Petani Tebu Butuh Bantuan Modal Setiap Hektare Mendapat Jatah Rp 4.810.000 PAMEKASAN - Memasuki musim penghujan, para petani tebu di Kabupaten Pamekasan menyiapkan tempat dengan menggarap lahannya yang akan ditanami tebu.

Namun para petani masih menunggu janji pemerintah untuk membantu permodalan penanaman tebu.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Pamekasan, Ajib Abdullah mengakui kelompok tani (poktan) tebu sudah menyiapkan lahan. Bahkan sebagian besar lahan sudah diolah. Petani tebu melalui poktan mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat per hektarenya sebesar Rp 4.810.000.

Bantuan itu sudah termasuk pengadaan bantuan bibit tebu dan biaya pupuk. Namun saat ini

pihaknya sedang menunggu sertifikat bibit yang dilakukan oleh Dishutbun Provinsi Jaw Timur (Jatim) yang hingga kini belum diterima. ”Berkasnya telah kami ajukan ke Dishutbun Provinsi Jatim dan pemerintah sudah mendukung penuh kegiatan ini termasuk permodalan KTP (koperasi petani tebu) melalui KTPR (koperasi petani tebu rakyat) akan memberi bantuan modal,” kata Ajib.

Dia jelaskan jumlah total Poktan Tebu di Pamekasan kurang lebih 53 poktan yang telah diusulkan ke Dishutbun Provinsi Jatim. Tapi bantuan itu masih belum turun. Menurutnya, proses pencairannya langsung ke rekening masing-masing poktan tidak melalui Dinas. ”Jadi kalau petani memiliki setengah hectare, maka hanya mendapat bantuan separuh atau sesuai dengan luas lahan yang akan digarap itu. Jika nanti luas tanah yang dimiliki petani itu tidak sesuai dengan yang diusulkan maka bantuan itu tidak dicairkan atau dikembalikan ke Kas Negara,” ungkapnya.

Terdapat dua pola dalam penanaman tebu di Pamekasan. Kalau kondisi lahan kering, penanaman

tebu harus menggunakan pola B atau ditanam pada musim penghujan. Sedang penanaman tebu pola A hanya bisa dipakai di lahan basah.

Untuk pola tanam B, lanjut Ajib, pihaknya menargetkan 1500 hektare yang akan ditanam musim penghujan saat ini. Untuk itu, pihaknya meminta keseriusan petani dalam menanam tebu program 2014. ”Kami berharap pada awal musim hujan tahun ini curah hujan tinggi, agar petani tebu lebih mudah melakukan perawatan, sehingga program tanaman tebu berhasil. Untuk kategori penanaman pola A atau lahan basah masih menunggu Mei sampai Juni,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/Rah

PAMEKASAN - Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan yang baru hampir diwacanakan setiap tahun. Tetapi wacana itu hingga kini belum terealisasi. Wacana ini muncul sejak periode 2005-2009, kala Ketua DPRD Pamekasan dijabat Khalil Asyari. Kembali mengemuka pada periode 2009-2014, tetapi lagi-lagi gagal direalisasikan.

Pada periode 2015-2019 wacana pembangunan Kantor DPRD kembali bergulir. Rencana pembangunan kantor baru DPRD Pamekasan itu, nampaknya lebih serius dari wacana sebelumnya sudah dibahas dengan eksekutif dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015.

Sekalipun, belum diketahui, berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan.

Kantor baru DPRD Pamekasan nantinya akan dibangun secara permanen dan terpisah dengan kantor bupati. Tidak seperti yang saat ini, kantor wakil rakyat itu masih menyatu dan menumpang dengan Kantor Pemkab Pamekasan. Kini kondisi bangunanya dinilai sudah tidak layak ditempati wakil rakyat.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris mengaku sudah membicarakan rencana pembangunan Kantor DPRD Pamekasan dengan pihak pemerintah. Dan kini sudah mulai dilakukan perencanaannya.

Namun, pembangunan itu tidak bisa dimulai tahun ini. Sebab pemerintah harus melakukan perencanaan yang baik, untuk menghasilkan bangunan yang baik. Termasuk perencanaan anggaran yang harus menyesuaikan dengan kekuatan anggaran yang ada. Jika tidak memungkinkan maka anggarannya bisa dilakukan secara bertahap, layaknya pembangunan infrastruktur lain di Pamekasan. Seperti pembangunan sport center, BLK maupun bangunan megah lain, yang anggarannya dilakukan secara bertahap. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501| TAHUN III

K

PIUTANG GURU SERTIFIKASI

Kemenag RI Pastikan Segera Lunas

KEBUTUHAN SAPI NASIONAL. Pedagang menggelar sapi dagangannya di Pasar Keppo, Galis, Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (6/12). Kebutuhan sapi nasional pada tahun ini diperkirakan mencapai 3.1 juta ekor atau setara dengan 590.000 ton daging dan 30 persennya berasal dari Jawa Timur.

Draf Raperda Pilkades Belum Masuk ke DPRD Ismail: DPRD Telah Mengingatkan Pihak Eksekutif PAMEKASAN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa sangat ditunggu, karena berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Pamekasan. Namun hingga saat ini draf Raperda tersebut belum masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Padahal ada 69 desa yang masa jabatan kepala desanya sudah selesai. Melihat kondisi itu, penyelenggaraan Pilkades yang rencananya akan digelar serentak itu bisa tertunda hingga akhir tahun 2015.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan pihaknya sudah mengingatkan eksekutif agar draft Raperda tentang desa itu diselesaikan pada awal bulan Desember ini. Untuk kemudian dibahas oleh legislatif dan bisa diundangkan pada awal tahun 2015 mendatang. Namun sampai saat ini belum selesai dibahas eksekutif.

Menurutnya, Raperda tentang desa itu sangat mendesak. Semestinya pihak eksekutif dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BapemasPemdes) cepat menyerahkan draf tersebut ke DPRD, kendati hasilnya belum sempurna.

“Karena ini mendesak, draf yang standar saja sudah bisa diserahkan, biar penyempurnaannya bisa dibahas bersama dewan.

Beberapa pekan lalu ada rencana untuk membahas itu, kami sudah diundang secara resmi tapi kemudian batal, kami juga belum tahu,� kata Ismail.

Rencananya Raperda Desa itu juga akan mencakup tentang aturan desa secara umum sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 dan PP nomor 43 tahun 2014 tentang desa.

Namun di dalamnya juga mengatur tentang anggaran desa.

Sayangnya sampai saat ini belum ada peraturan menteri yang

mengatur secara teknis tentang anggaran desa.

Sementara itu Kepala Bapemas Pemdes Pemkab Pamekasan, Masrukin mengatakan sampai saat ini pembahasan Raperda tersebut masih dalam tahap mendengar masukan dari camat dan kepala desa. Selanjutnya adalah proses finalisasi dan akan dibaca pasal demi pasal untuk evaluasi.

Dalam draft itu masih belum merancang mengenai pembiayaan pilkades. Kendati akan digelar secara serentak, pihaknya juga belum menganggarkan pembiayaannya di APBD. Selain itu, Masrukin belum bisa memastikan kapan penyelesaian pembuatan draft Raperda tersebut. “Masih proses mendengarkan masukan-masukan dari camat dan desa, belum sampai pada pembahasan anggaran, juga belum diajukan ke RAPBD karena kami belum bisa menghitung berapa jumlah anggarannya. Yang jelas kalau selesai nanti akan kami serahkan ke DPRD,� kata Masrukin. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Puluhan guru di bawah Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun non PNS bisa bernapas lega. Sebab dalam waktu dekat ini, piutang sertifikasi yang belum terbayarkan akan segera dilunasi.

Sekretaris Jenderal Kemenag Republik Indonesia Nur Syam saat berkunjung ke Pamekasan mengatakan dari jumlah total Rp 109 miliar utang Kemenag terhadap guru, sebagian sudah terbayarkan. Utamanya kepada guru PNS yang bersertifikasi.

Sehingga kalkulasi terakhir, yang belum terbayarkan tinggal Rp27 miliar.

Menurut Nur Syam, sisa yang belum terbayarkan tersebut, keuangannya sudah disiapkan. Tinggal beberapa kelengkapan administrasi yang belum dilengkapi oleh guru penerima sertifikasi. Jika sudah, maka kementerian akan segera mencairkannya.

Untuk itu pihaknya meminta kepada seluruh guru, untuk tidak khawatir terhadap piutangnya. Sebab pemerintah sudah menanggulangi dengan anggaran yang sudah tinggal dicairkan dalam waktu yang tidak lama ini.

Nur Syam mengaku juga sudah melakukan koordinasi dengan Pimpinan Kemenag Pamekasan, untuk segera mendesak guru melengkapi administrasi pencairan sertifikasi tersebut.

Juhedi Kepala Kantor Kemenag Pamekasan juga membenarkan lembaganya sudah melunasi sebagian piutang guru terhadap kemenag. Dalam waktu yang tidak lama ini, Kemenag sudah tidak memiliki tunggakan terhadap guru.

Secara garis besar terhutang Kemenag pada tahun 2011 mencapai kisaran Rp 3,7 M, tahun 2012 Rp15,4 M, 2013 Rp 25,5

M, dan kebutuhan tahun 2014 ini Rp 65 M, sehingga totalnya kurang lebih Rp 109 miliar.

Untuk memenuhi harapan para guru profesi di bawah Kemenag Pamekasan tersebut, pihaknya telah memenuhi ketentuan atau persyaratan yang diminta, baik melalui Kanwil Kementerian Agama provinsi Jawa Timur, maupun secara langsung ke Kementerian Agama pusat di Jakarta.

Menurut Juhedi, persoalan besarnya piutang yang ditanggung pihak Kemenag Pamekasan ini, juga dialami Kemenag di sejumlah kota dan kabupaten lainnya, sebab piutang itu merupakan piutang pemerintah pusat kepada para guru profesi di bawah Kementerian Agama, termasuk Kemenag Pamekasan.

Tunggakan itu merupakan tanggungan pemerintah pusat kepada para guru profesi di bawah Kemenag. Juhedi mengatakan beberapa upaya sudah dicoba agar hak guru di bawah naungan Kemenag Pamekasan bisa segera diberikan.

Sebenarnya, lanjut Juhedi, pada 2013 lalu pihaknya telah mengajukan usulan pelunasan tunggakan pembayaran tunjangan guru. Hanya saja, kala itu pemerintah hanya mampu memenuhi Rp 26 miliar. Juhedi mengatakan pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada guru yang semestinya menerima tunjangan.

Juhedi mengatakan guru penerima tunjangan sudah paham dengan kondisi yang terjadi.

Untuk diketahui, guru penerima tunjangan ini merupakan guru yang lulus program sertifikasi dari berbagai tingkatan lembaga pendidikan. Mulai dari tingat madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs) hingga madrasah aliyah (MA). =Fakih Amyal/rah

L

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

Tower Radio Swasta Nyaris Minta Korban Seorang Pengendara Mengalami Luka Parah di Bagian Kepala PAMEKASAN - Hujan deras diseratai angin kencang yang terjadi di Kabupaten Pamekasan merobohkan tower pemancar radio swasta, di Jalan Amin Jakfar, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Minggu, (7/12) kemarin, sekitar pukul 13.30 WIB. Tower yang tumbang itu menimpa salah seorang pengendara motor, Sutrisno Efendi, 33, warga Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, yang pada saat itu sedang melintas di gang V Jalan Amin Jakfar.

Darul, salah satu warga sekitar lokasi kejadian, menceritakan saat kejadian warga di sekitar studio radio tersebut sedang berada dalam rumah masingmasing, sehingga suara yang ditimbulkan akibat robohnya tower mengagetkan warga.

Seketika itu, warga keluar rumah untuk mencari tahu asal bunyi yang mengagetkan itu. Tidak berapa lama, terdengar suara minta tolong yang membuat warga berhamburan mendatangi suara itu, kemudian terlihat seorang lelaki sedang tergeletak tepat di bawah tower yang dicat merah-putih itu.

Lalu, dengan secepat mungkin warga sekitar berusaha mengangkat tower itu

dari orang yang tertimpa di bawahnya.

Dengan masih berlumuran darah pada bagian kepalanya, korban segera dilarikan ke klinik Aisyah, yang tidak jauh dari lokasi kejadian. “Warga berhamburan keluar mencari sumber bunyi itu, tiba-tiba ada teriakan minta tolong, lalu saya lihat ada orang yang tergeletak tertimpa tower ini. Warga bersama-sama mengeluarkannya dan membawanya ke Aisyah,� kata Darul.

Beruntung, lanjut Darul, pengendara motor itu menggunakan helm, sehingga nyawanya masih bisa diselamatkan, kendati kondisinya dalam keadaan kritis.

Perkiraannya, tower itu tepat mengenai kepala, sebab helm yang digunakan pecah.

Setelah sempat dirawat di klinik Aisyah, korban langsung dilarikan ke RSUD Slamet Martodirdjo Pamekasan, Jalan Raya Panglegur, Pamekasan, untuk menjalani perawatan intensif. Korban mengalami luka parah di bagian kepalanya.

Pantauan di lokasi kejadian, selain menimpa pengendara, tower tersebut juga menimpa sejumlah atap rumah warga, yang ada di utara Studio tersebut. Terlihat beberapa warga berusaha mengevakuasi reruntuhan tower tersebut dengan peralatan seadanya. Sejumlah petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Kemenag Penuhi Pendidikan Karakter PAMEKASAN - Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Juhedi akan memenuhi seluruh saran Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag RI, Nur Syam, utamanya peningkatan pendidikan karakter terhadap seluruh siswa dan lembaga pendidikan di bawah asuhan Kemenag Pamekasan.

Pendidikan karakter sudah diterapkan. Tetapi pihaknya akan terus meningkatkan pola pembelajarannya, karena menyangkut moral, nilai, dan budi pekerti.

Sementara Sekjen Kemenag RI, Nur Syam saat berbincang dengan Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi dan sejumlah seksi Kemenag Pamekasan menekankan agar menumbuhkan pen-

didikan karakter terhadap lembaga di bawah Kemenag. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

FOTO BERSAMA. Sekjen Kemenag RI Nur Syam foto bersama dengan Kepala Kemenag Pamekasan Juhedi dan seluruh Kepala Seksi yang ada di Kemenag Pamekasan.

BAHU-MEMBAHU. Warga sekitar sedang membantu mengevakuasi tower agar tidak menghalangi pengguna jalan di gang V Jalan Amin Jakfar, Pamekasan

Sekjen Kemenag RI Dukung Penuh Alih Status STAIN ke IAIN Madura PAMEKASAN – Dalam wisuda 416 mahasiswa STAIN Pamekasan di Aula kampus setempat Sabtu (6/12), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Nur Syam menyatakan mendukung penuh usaha Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan untuk beralih status jadi IAIN Madura jika seluruh persyaratan dan dokumen segera dilengkapi.

Ketua STAIN Pamekasan, Taufikurrahman berharap banyak agar Kemenag RI bisa segera memberikan rekomendasi alih status dari STAIN Pamekasan menjadi IAIN Madura. Kehadiran Sekjen Kemenag RI Nur Syam mewakili Menteri Agama Lukman Hakim

dianggap sebagai sinyal positif bagi alih status STAIN Pamekasan menjadi IAIN Madura.

Sementara Ketua Panitia Sidang Terbuka Wisuda STAIN Pamekasan Atikurraman menyampaikan jumlah mahasiswa yang mengikuti wisuda dari 10 program studi (Prodi).

Pendidikan Agama Islam (PAI) Qurrutul Uyun dengan IPK 3,59, prodi Ahwal Syakhsiyah Rodhotul Farihah dengan IPK 3,54, prodi Tadris Bahasa Inggris Moh. Syafik dengan IPK 3,51, dan prodi Perbankan Syariah Harisah dengan IPK 3,51. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Wisudawan terbaik prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Haburrahman dengan IPK 3,61, prodi

WISUDA. Sekjen Kemenag RI, Nur Syam saat memberikan sambutan di hadapan wisudawan-wisudawati STAIN Pamekasan.

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014

SENIN 8 DESEMBER 2014| |TAHUN No. 0501 |IIITAHUN III No. 0501

PEMBANGUNAN

Komisi C Akan Panggil Bappeda

DIBEKUK. Oknum PNS yang bertugas di SMPN 1 Kokop dibawa ke Polres Bangkalan, karena tertangkap basah sedang pesta narkoba.

doni heriyanto/koran madura

PNS Nyabu Diringkus Polisi Tersangka Menjabat TU di SMPN 1 Kokop BANGKALAN - Jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Bangkalan meringkus salah satu oknum pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat, yang tengah asyik berpesta narkoba jenis sabu-sabu di sebuah gardu di Desa Pocong, Kecamatan Tragah, Sabtu (6/12) sekitar pukul 15.00 wib. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menikmati barang haram tersebut.

Identitas tersangka diketahui bernama Mattingwar (46), warga Desa Klampis Barat, Kecamatan Klampis. PNS yang bertugas sebagai Tata Usaha (TU) di SMPN 1 Kokop, Kecamatan Kokop itu, kini harus meringkuk di balik jeruji besi polres setempat, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria bertubuh tambun tersebut, semakin memperpajang deretan nama pegawai yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

"Penangkapan ini tidak lain atas informasi masyarakat yang menyebutkan di sebuah gardu tertutup sedang ada pesta sabu.

Setalah ditindaklanjuti ke lapangan, petugas mengamankan tersangka yang berstatus PNS ini," Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono, melalui Kasatnarkoba, Iptu Hery Kusnanto, Minggu (7/12).

Kronologis penangkapan ini, kata Hery, tersangka yang pada saat penggerebekan berpaka-

ian batik tengah berpesta sabu dengan empat orang lainnya. Sedangkan keempatnya masuk daftar pencarian orang (DPO) karena berhasil meloloskan diri dari kejaran petugas. Tersangka tidak bisa berkutik setelah petugas mendapatkan sejumlah barang bukti (BB) di tempat kejadian perkara (TKP).

"Barang bukti yang kami amankan berupa 1 paket sabu seberat 0,26 gram, peralatan nyabu, korek, kompor sabu. Semuanya langsung kami amankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Sedangkan empat orang yang melarikan diri itu adalah warga sekitar dan menjadi target kami sebagai DPO," terangnya.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, lanjut Hery, tersangka terancam dijerat pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia (RI) momor

35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun.

Pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan maksimal Rp 8 miliar rupiah.

Di tempat terpisah sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan, Bambang Budi Mustika memasrahkan sepenuhnya proses hukum oknum PNS tersebut kepada aparat penegak hukum. Terkait langkah tegas yang akan dilakukan Disdik masih menunggu setelah oknum itu mendapatkan kepastian hukum dari pihak berwajib.

"Kami belum bisa berkomentar banyak karena belum menerima laporan, kalau memang terlibat kasus narkoba biarlah Disidik oleh polres dulu, kalau nanti memang terbukti bersalah kami akan memberikan sangsi tegas," tegasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Komisi C DPRD Bangkalan berencana akan memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait rencana pembangunan di Bangkalan karena program perencanaan pembangunan dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) selama ini tersendat, sehingga rencana pembangunan tidak sempat terwujud.

"Kami akan memanggil Bappeda terkait perencanaan pembangunan di Bangkalan, sehingga apa yang menjadi program BPWS bisa segera terealisasi," kata Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Suyitno.

Selama ini, program prioritas yang telah direncanakan mengenai pembebasan lahan dan pengembangan rest area masih tersendat lantaran hubungan komunikasi yang belum terjalin, karena suasana kepentingan antara pemerintah daerah dengan BPWS. Oleh karena itu, jalinan komunikasi kembali dilakukan, agar program rencana BPWS pada tahun 2015 akan terealisasi.

Selain itu, pembangunan fisik akan dilanjutkan untuk membangun jalan akses ke Pelabuhan Misi Socah, dan jalan akses Labang menuju Telang Kamal agar bisa secepatnya direalisasikan. Untuk itu, apa yang menjadi keinginan pemkab Bangkalan yang belum sempat terfasilitasi dengan anggaran APBD agar bisa mengajukan rencana pembangunan.

"Kami memfasilitasi agar program kerja BPWS bisa dilanjutkan. Ada 3 poin rencana pembangunan di 2015. Sebab beberapa rencana pembangunan fisik sudah ada pengukuran lahan tetapi masih belum tahap pembebasan lahan," kata ketua Komisi A, Suyitno.

Di kawasan rest area Suramadu, dari 40 hektare lahan, 10 hektare lahan yang siap dibebaskan. Namun pembayarannya masih belum dilakukan, sehingga pihaknya meminta agar hal itu secepatnya direalisasikan. Oleh karena itu, pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara Bappeda selaku lembaga perencanaan dengan BPWS. = MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

ABK KAPAL ORYONG 501

Kemenlu Lakukan Tes DNA Keluarga Korban

doni heriyanto/koran Madura

SELAMA. Pasukan Brimob bersenjata lengkap dari Polda Jawa Timur saat tiba di Polres Bangkalan untuk mengamankan pelaksanaan pilkades di Desa Durjan Kecamatan Kokop.

400 Personel Dikerahkan Dari Persiapan Pilkades Durjan Diwarnai Permasalahan BANGKALAN - Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) Durjan, Kecamatan Kokop, yang akan digelar Senin (8/12) hari ini mendapat perhatian penuh dari Polres Bangkalan. Pilkades di daerah tersebut rawan kericuhan. Apalagi selama proses persiapan pilkades itu diwarnai sejumlah permasalahan yang membuat suasana memanas. Sehingga untuk mengantisipasi segala kemungkinan, sebanyak 400 personel gabungan dikerahkan dalam pengamanan.

"Tugas kami mengamankan proses pelaksanaan Pilkades di Desa Durjan. Dalam hal ini kami diback up dari Brimob Polda Jawa Timur," ujar Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono kepada wartawan.

Menurut mantan Kasubdit Gak Kum Ditpolairud Polda Jatim itu, 400 petugas gabungan yang

diterjunkan terdiri dari personel polres Bangkan sebanyak 1 satuan setingkat kompi (SSK), pasukan Brimob Polda Jawa Timur dua SSK, dan 1 SSK anggota TNI dari komando distrik militer (Kodim) 0829 Bangkalan. Pengamanan ini sengaja diperketat agar selama proses berlangsungnya pilkades tetap dalam kondisi kondusif.

Tugas kami mengamankan proses pelaksanaan Pilkades di Desa Durjan.

Dalam hal ini kami diback up dari Brimob Polda Jawa Timur,�

AKBP Sulistyono Kapolres Bangkalan

"Ada tiga pertimbangan mengapa kami meminta perbantuan kekuatan penuh. Ini untuk menjaga jika suatu waktu terjadi hal yang tidak kita inginkan," imbuhnya.

Ketiga alasan tersebut, kata Sulistiyono, diantaranya daf-

tar pemilih tetap (DPT) di Desa Durjan mencapai 6119 orang karena memang daerahnya sangat luas. Kemudian lokasi digelarnya pilkades sangat terpencil dan jauh dari jangkaun. Selanjutnya, selama proses persiapan pilkades tersebut terjadi sejumlah permasalahan yaitu ada salah satu pihak yang menginginkan agar pilkades tidak dilaksanakan.

"Makanya kami menerjunkan personel kekuatan lebih.

Kalau terjadi apa-apa bisa repot jika pengamanan tidak didukung kekuatan maksimal.

Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kami sudah meminta tokoh masyarakat setempat untuk sama-sama menjaga keamanan agar situasi tetap kondusif sampai pilkades selesai," terangnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Petugas dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) beserta pihak kepolisian Polda Jawa Timur mendatangi rumah korban kecelakaan kapal Oryong 501 di Desa Pangelayan Kecamatan Tanah Merah kabupaten Bangkalan. Kedatangan petugas Kemenlu dan Polda Jatim itu bermaksud untuk melakukan tes DNA dan tes urine pada keluarga korban. Sebut saja, orang tua korban, Maryamah (45) dan juga adik korban, Nur Hasanah(26).

Tes DNA dan urine tersebut dilakukan berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri bahwa warga negara Indonesia yang ikut berlayar di kapal Oryong 501 yang tenggelam di Selat Bering, Rusia, yang terjadi pada Senin(1/12) kemarin memiliki dokumen legal, dari 35 ABK asal Indonesian itu beberapa korban berasal dari kabupaten Bangkalan.

"Ya untuk hasil/keterangan dai tes DNA dan urine ini nanti menunggu dari polda untuk dicocokin," ujar petugas Kemenlu, Muhammad Sadri.

Sementara pihak keluarga korban yang ditinggalkan, berharap agar Muhammad Hasan dan Abd. Manaf(mertuanya) dapat kembali dengan selamat.

Sebab keberlangsungan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bergantung kepada kedua anggota keluarganya yang bekerja sebagai AKB tersebut.

"Ya pokoknya kami berharap kakak dan mertuanya itu secepatnya bisa kembali ke sini.

Keduanya yang mencari nafkah buat keluarga," ujar Nur Hasanah sedih.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kapal Oryong 501 dengan bobot 1.753 ton yang dioperasikan Sajo Industries Korea Selatan tenggelam di wilayah barat Laut Bering, Senin (1/12). Kapal penangkap ikan itu membawa 60 orang kru, termasuk seorang inspektur Rusia, 11 warga Korea Selatan, 35 warga Indonesia dan 13 warga Filipina. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

Mantan DPRD Tak Pernah Tahu Kerja Sama Migas Tidak Dibahas dalam Setiap RDP dengan BUMD BANGKALAN - Adanya kerjasama antara PT Media Karya Sentosa (MKS) dengan BUMD Bangkalan (PT Sumber Daya) membuat mantan DPRD merasa dibohongi. Kerjasama yang dilakukan oleh MKS dan BUMD mengenai migas tak pernah diketahui oleh DPRD yang menjabat pada saat itu dan baru terungkap ketika terjadi penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Bupati Bangkalan, RKH Fuad Amin.

Diketahui kerjasama antara PT MKS dengan PT Sumber Daya yang menjadi BUMD Bangkalan terkait suplai gas. Terungkap dari PHE WMO ada jatah untuk suplai gas ke PLTG Gili Timur Bangkalan sejak tahun 2007.

"Saya waktu itu menjabat sebagai sekretaris komisi B, pemkab ataupun BUMD tidak pernah menyebut adanya kontrak kerja

BANGKALAN - Kegiatan Car Free Day (CFD) yang biasa digelar oleh pemerintah kabupaten (pemkab) Bangkalan setiap hari Minggu, kini tampak sepi.

Pejabat pemerintah yang biasa menghadiri kegiatan tersebut tak terlihat pada kegiatan rutin tersebut. Penyebab tidak meriahnya kegiatan tersebut diduga lantaran kondisi Bangkalan yang masih tertuju pada ketua DPRD Bangkalan RKH Fuad Amin, yang merupakan ayah dari Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad.

Padahal sebelumnya, pelaksanaan CFD selalu meriah dan dipenuhi oleh pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan. Bahkan Bupati Bangkalan Muh Makmun Ibnu Fuad dan Wakil Bupati Mondir Rofii selalu hadir pada kegiatan tersebut. Sebab CFD merupakan kegiatan rutin yang menjadi agenda program pemkab Bangkalan untuk memeriahkan kota dengan tujuan mengajak masyarakat hidup sehat. Bahkan pemkab bertujuan untuk menarik minat wisatawan agar mengunjungi Bangkalan pada saat libur.

"Saat ini CFD memang sepi, hanya masyarakat umum yang hadir. Biasanya selalu dihadiri oleh pejabat, bupati, dan wakil bupati. Mungkin mereka masih sok atas ditangkapnya Ra Fuad oleh KPK," terang salah seorang warga, Moh Jazuli.

dengan PT MKS, sehingga kami tidak pernah tahu akan hal itu.

Pun dalam APBD tidak ada yang menyebut kerjasama itu," kata Aliman Haris, mantan anggota komisi B DPRD Periode 20042009.

Dia menjelaskan pada saat itu Komisi B membidangi tentang masalah BUMD, Keuangan, dan Perekonomian. Akan tetapi,

Aliman Haris

Mantan Sekretaris Komisi B DPRD Bangkalan setiap rapat dengar pendapat (RDP) dengan BUMD, tidak per-

nah menyinggung masalah kerjasama antara kedua perusahaan tersebut. Pada tahun 2007, PT Sumber Daya milik pemerintah daerah hanya bergelut di bidang warung telekomunikasi (wartel) dan fotocopi. Malah pihaknya pernah mengusulkan kepada pemkab Bangkalan agar menambahkan anggaran untuk kelangsungan perusahaan itu.

"Kami pernah mengusulkan Rp 500 juta untuk penambahan anggaran PT Sumber Daya. Selain itu, kami merekomendasikan agar SKPD membelanjakan minimal 50 persen alat tulis kantor (ATK) nya kepada perusahaan ini," jelas Aliman yang saat ini menjabat Komisioner Komisi Informasi Bangkalan.

Neraca keuangan yang di-

O

laporkan kepada komisi D pada saat itu, BUMD Sumber Daya merupakan perusahaan yang tidak berdaya, sehingga sampai usulan penambahan anggaran. Mengenai adanya kontrak dengan PT MKS, dirinya mengaku mengetahui akhir-akhir ini saja, sehingga dirinya mengaku tidak mengetahui perihal kontrak yang ada pada saat dirinya menjabat. Sebab setiap rapat tidak pernah ada laporan mengenai kerjasama migas.

"Keprihatinan atas kondisi yang terjadi pada PT Sumber Daya, pihaknya waktu itu mengusulkan penambahan anggaran agar perusahaan itu tetap bekerja," akunya.

Dengan pernyataan KPK atas penangkapan mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin, atas kerjasama kedua perusahaan ini menunjukkan tidak ada transparansi program kerja sejak dahulu.

Pun dalam catatan laporan APBD 2007 tidak ada yang menyebutkan tentang kerjasama itu, baik kontrak dan pendapatan.

"Baru-barusan saja saya mendengar tentang kerjasama itu.

Tinggal KPK saja yang mendalami masalah tersebut, agar tidak terjadi fitnah publik," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

PROGRAM PEMKAB

CFD Tak Lagi Meriah

SEPI. Tampak Satpol PP yang berjaga-jaga pada Kegiatan CFD Minggu (7/12) kemarin.

Dirinya menilai perayaan CFD tak lagi tampak meriah. Selain jumlah masyarakat yang berpartisipasi sedikit, juga tidak ada panggung hiburan. Termasuk tidak ada tempat penyanyi yang biasanya menghibur para peserta CFD.

"Saya berharap CFD yang akan datang tidak sepi seperti sekarang. Sebab CFD biasanya selalu ramai," harapnya.

Sementara itu, Kasi Trantib Satpol PP Bangkalan Antok membenarkan CFD kali ini memang

tidak dihadiri pejabat. Sebab dari kalangan pejabat dan PNS diliburkan. Menurutnya, CFD yang ada saat ini hanya untuk masyarakat umum.

"Hari ini pejabat dan PNS di lingkungan Pemkab Bangkalan

moh ridwan/koran madura

libur untuk CFD, hanya dari masyarakat umum saja. Saya tidak tahu kenapa diliburkan, tapi yang jelas minggu depan dimulai lagi untuk para pejabat dan PNS ikut CFD," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA

SENIN 8 DESEMBER 2014 No. 0501 | TAHUN III

SENIN 8 DESEMBER 2014 | No. 0501 | TAHUN III

P

Tiada Hari Tanpa Olahraga

KORAN MADURA

R

Kesehatan jasmani dan rohani bagi manusia, memang tergolong nomor satu dalam kehidupan. Sebab badan yang dinilai tidak sehat akan mengakibatkan kefatalan dan menghambat kinerjanya.

Agar kesehatan bias terjaga dengan baik, maka secara rutin dalam setiap harinya untuk berolahraga.

P

Nama

Pupuk Bersubsidi Laksana Fatamorgana Pada awal tahun 2014 lalu, kuota pupuk di Pamekasan mendapat pengurangan dari pemerintah dengan alasan kuota pupuk di tahun 2013 banyak yang tidak terserap.

Selengkapnya LAPSUS | Hal. B

: Andjar Noermala Tetala : Madiun, 15 April 1961 Pendidikan : S2 HukumUnmer Malang Hobi : Olahraga, senam, dan musik Motto : Tiada hari tanpa kebugaraan

erempuan yang mengaku namanya, Andjar Noermala, mengatakan, dirinya memang untuk urusan sehat bagi tubuhnya menjadi prioritas dalam hidupanya.Karena beralasan, tubuh yang tidak sehat akan berakibat kepada kehidupan ini.“Meski harta kita sudah melimpah, namun tubuh ini tidak sehat, apalah arti semua itu,” terangnya.

Menurutnya, setiap harinya tidak lepas untuk berolahraga, dan melakukan kebanyakan ketika sore hari .Tiada hari tanpa saya melakukan olahraga tubuh,” kata Andjar Noermala.

Orang yang terbiasa berolahraga, kata Andjar Noermala, maka tubuhnya akan terlihat fit dan terkesan tida kloyo. Bahkan, secara penampilan olahragawan akan berbeda dengan orang yang tidak memelihara tubuhnya.“Dengan tubuh yang sehat, maka aka nada jiwa yang kuat,” tegasnya.

Dia mengaku, dengan jalan berolahraga maka bisa menjadikan manusia lebih awet muda. Serta tidak mudah terserang penyakit.”Itu bisa dilakukan dengan cara olahraga dengan jenis apa pun,” tandas Andjar Noermala.

Andjar Noermala menambahkan, kalau tubuh ini sudah sehat maka secara otomatis giat untuk kerjaan terus bertambah. Karena racun di dalam tubuh kita sudah keluar melalui keringat yang pada saat olahraga. “Sehingga sehat itu menjadi nomer satu dalam hidup,” tandasnya. =Mahfud Hidayatullah

Andjar Noermala Andjar Noermala