e Paper Koran Madura 8 Oktober 2013

1

SELASA 8 OKTOBER 2013 NO.0215 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

8 OKTOBER 2013

PEMERIKSAAN AKIL MUCHTAR

MKH Gandeng KPK JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga anggota Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Konstitusi Mahfud MD, berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemeriksaan Akil Mochtar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyuapan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Gunung Mas dan Lebak yang sedang ditahan di rumah tahanan KPK. MKH akan memeriksa Akil yang sudah diberhentikan sementara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari sudut pelanggaran kode etik yang dilakukan politisi Partai Golkar tersebut. “Karena yang menjadi terperiksa di dalam MKH ada dalam tahanan KPK, jadi kami berkoordinasi bagaimana kerja sama ini dilakukan tanpa saling terganggu karena urusan kehormatan, urusan etika yang tidak akan melahirkan hukuman penjara kalau terbukti,” kata Mahfud dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, seusai bertemu dengan pimpinan KPK, Senin (7/10).

ant/fanny octavianus

Akil ditahan di Rumah Tahanan KPK sejak 3 September 2013 setelah tertangkap tangan KPK pada 2 September malam. Kendati demikian, Mahfud tidak menyampaikan kepada wartawan hasil koordinasinya dengan pimpinan KPK. Mantan Ketua MK ini mengatakan bahwa hasil koordinasi dengan KPK akan disampaikan terlebih dahulu kepada MKH. “Ini miliknya Majelis Kehormatan, maka tidak bisa saya sampaikan ke Saudara sebelum saya laporkan ke Majelis Kehormatan, nanti malam akan dilaporkan dulu,” ujar Mahfud.

Dia juga enggan mengungkapkan apa yang disampaikan pimpinan KPK kepadanya selama pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam lebih tersebut.

MKH dibentuk menyusul penetapan Akil sebagai tersangka oleh KPK. MKH akan melakukan pemeriksaan dari segi etika. Selain pemeriksaan terkait kasus hukum, MKH akan mengusut masalah penemuan ganja dan sabu di ruangan Akil.

Beberapa waktu lalu, Mahfud mengatakan bahwa MKH akan memeriksa Akil setelah berkoordinasi dengan KPK. Pemeriksaan Akil, menurutnya, akan berlangsung secara tertutup. (gam/aji)

DEMO ATUT. Sejumlah aktivis mahasiswa berunjukrasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Senin (7/10). Mereka mendesak KPK untuk mengusut Gubernur Banten Atut Chosiyah atas dugaan sejumlah kasus korupsi.

Ruhut Sitompul Akhirnya Mundur Demokrat Langsung Menunjuk Pieter Zulkifli JAKARTA-Lobi yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat terkait penolakan atas Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III ternyata tidak membuahkan hasil. Sejumlah kolega Ruhut di Komisi III tetap bersikeras menolaknya. Ruhutpun akhirnya mengalah. Bahkan secara mengejutkan, si poltak ini menyatakan mundur dari pencalonannya sebagai Ketua Komisi III DPR. “Izinkan saya Ruhut ‘Poltak’ Sitompul mengundurkan diri sebagai ketua komisi III dan saya tetap menjadi anggota komisi III, mari kita sama-sama bekerja,” tegas Ruhut yang didampingi istrinya, Deana Lovita di DPR RI, Senin (7/10).

Menurut Ruhut, keputusan mundur ini telah dipikirkan masak-masak. Dia tidak ingin penunjukkannya sebagai Ketua Komisi III DPR RI oleh Fraksi Demokrat memicu polemik yang berkepanjangan.

Ruhut mengatakan keserisauan anaknya juga menjadi pertimbangan tersendiri dalam pengambilan keputusan mundur. Sambil sesekali menyeka keringat di wajahnya, Ruhut menuturkan tentang kegelisahan sang buah hati.

Selama ini, anaknya tersebut mengeluh karena kesibukannya sebagai anggota DPR. Sebagai anggota perwakilan rakyat, Ruhut sering diundang ke pelbagai acara.

Apalagi jika dia menjabat sebagai ketua komisi.

Paska pengunduran diri Ruhut, Partai Demokrat bergerak cepat. Pieter Zulkifli akhirnya ditunjuk fraksi berlambang mercy ini untuk menggantikan Gede Pasek Suardika di komisi bidang Hukum dan HAM itu.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Teuku Riefky Harsya menjelaskan, sosok Pieter memiliki kapasitas dalam memimpin komisi hukum. Dia pun yakin, Pieter mampu mengemban tugas sebagai ketua Komisi III. “Beliau saat ini di Komisi II, pernah di III, seorang doktor, kami sudah melihat kapasitas beliau,

kami yakin beliau bisa memimpin,” pungkasnya.

Ketua Dewan Kehormatan Demokrat, Amir Syamsuddin mengapresiasi langkah kesatria dari Ruhut untuk mundur dari penugasan dirinya menjadi Ketua Komisi III. Sikap Ruhut membuktikan kader partainya lebih mementingkan banyak pihak dan tidak mementingkan diri sendiri.

“Saya patut apresiasi dia (Ruhut-red) dan saya liat Ruhut lebih mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan di komisi III. Jadi patut di apresiasi,” jelas Amir.

Sementara itu Ketua Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding mengatakan, pihaknya tetap akan selalu kritis terhadap nama anggota DPR yang diajukan Partai Demokrat sebagai pengganti Ruhut untuk menjadi calon pemimpin di Komisi III. “Kami konsisten untuk mendesak pemilihan Ketua Komisi III sesuai mekanisme. Selain itu, seorang ketua komisi harus memiliki kapabilitas dan kapasitas yang mencukupi karena komisi ini membidangi persoalan hukum,” ujarnya di Kompleks Senayan, Senin (7/10). (gam/abd)

SENGKETA PEMILUKADA JATIM

MK Kukuhkan Kemenangan Karsa

JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan Khofifah Indar ParawansaHerman Sumawiredja (Berkah) terkait sengketa hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2013.

Tertangkap Basah Setelah tadarus bersama anak-anak muda di kampungnya, Seperti biasa Matrawi duduk di emper masjid sambil bersenda gurau. Kali ini dia main tebak-tebakan.

Rahem

: Kang Mat, aku punya tebak-tebakan. Kalau bisa jawab, kugendong kau pulang.

Matrawi : Aku pasti bisa jawab. Bersiaplah kau menjadi kudaku.

Matrawi : Kalo akil baligh namanya kan “mimpi basah”. Trus kalo ketangkap basah apa namanya.

Matrwi : Ah, itu kan yang di tv kemaren malem. Yang ketangkap basah itu Akil Muchtar.

Cak Munali

Putusan MK ini mengukuhkan kemenangan pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Karsa) yang sebelumnya sudah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur.

“Menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (7/10).

MK menggelar kembali sidang perkara perselisihan hasil pemilu kepala daerah Jawa Timur. Sidang pleno yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva ini dengan

agenda pengucapan putusan. Sidang dihadiri Soekarwo, Khofifah, serta ratusan pendukung kedua pihak.

Putusan hanya dijatuhkan oleh de-

lapan hakim konstitusi setelah Akil Mochtar tersangkut kasus dugaan korupsi.

Sidang Pleno dengan agenda

PENCUCIAN UANG

KPK Didesak Selidiki TCW JAKARTA-Jaringan warga untuk reformasi (Jawara) Banten mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri keterlibatan Tubagus Chaeri Wardana (TCW) bukan saja pada kasus suap tetapi juga dugaan tindak pidana pencucian uang dan penyimpangan kekuasaan yang dilakukan berkat kerjasama dengan kakak kandungnya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. ”TCW adalah orang yang terlibat aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan skema pembangunan daerah di Provinsi TCW terlibat Banten,” kata Direkdalam tur Eksekutif Aliansi penggunaan Independen Peduli Publik (Alipp), Uday anggaran publik, APBD Suhada, yang memaupun APBN wakili Jawara Banten saat menyambangi Gedung KPK, di JaUday Suhada karta, Senin. ”TCW terlibat Direktur Alipp dalam penggunaan anggaran publik, APBD maupun APBN, yang mulai masif terjadi sejak 2006,” tambahnya.

Ia menguraikan kebocoran APBD Banten mulai dirancang sejak pembahasan bersama DPRD.”Sudah bukan rahasia umum di lingkungan DPRD Banten ada sejumlah politisi dari partai politik yang bertugas mengamankan kebijakan eksekutif dalam hal ini yang langsung bersentuhan dengan TCW,” jelasnya. (ant/mon/ beth)

pengucapan putusan ini hanya beranggotakan 8 hakim konstitusi dan dipimpin oleh Hamdan Zoelva.

Dalam putusannya, MK menganggap pasangan Karsa sebagai incumbent tidak terbukti menggunakan APBD untuk kampanye, seperti program Jalin Kesra Bantuan RTSM. Memang, stiker program tersebut memuat foto Soekarwo. Namun, menurut MK, itu bukan dalam kapasitas sebagai cagub, tetapi sebagai gubernur, apalagi anggaran sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

“MK juga berpendapat Karsa tidak terbukti memanfaatkan birokrasi untuk kampanye. Justru, menurut MK, sebaliknya. Gubernur telah terbitkan surat edaran (kepada jajaran pemerintah di Jatim) untuk menjaga netralitas PNS,” kata hakim konstitusi.

Selain itu, dalil bahwa pasangan Karsa melakukan penjegalan pasangan Berkah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Begitu pula terkait dalil tidak disosialisasikannya nama pemohon sebagai pasangan calon oleh KPU Jatim. (gam/aji/abd)

2

NASIONAL

SELASA 8 OKTOBER 2013 NO.0215| TAHUN II

Raih Predikat WTP

BPK: MK Belum Tentu Bersih dari Korupsi JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum menemukan adanya transaksi mencurigakan dalam laporan keuangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini disandang MK sama sekali belum berubah.

Meski demikian, predikat WTP yang disandang MK, bukan berarti lembaga itu bersih dari korupsi. “Audit di MK masih bagus. MK selalu meraih WTP sejak 2005,” ujar Ketua BPK Hadi Purnomo Hadi di kantornya, Jakarta, Senin (7/10).

Seperti diketahui, Ketua MK, Akil Mochtar, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan. Ia ditangkap setelah menerima sejumlah mata uang Dollar Singapura dan Dollar Amerika senilai Rp3 miliar dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Chairun Nisa, dan pengusaha Cornellis Nallau, di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Uang itu diterima Akil terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Selain itu, Akil ternyata diduga turut terlibat pengurusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten dan menerima uang Rp1 miliar dari adik Gubernur Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaery Wardhana.

Dia mengatakan jika melihat hasil audit BPK terhadap MK saat ini terbilang masih bagus, belum lagi pada hasil audit laporan keuangan 2012, MK mendapatkan opini WTP. Namun demikian, WTP tidak bisa dijadikan jaminan untuk mengukur sebuah lembaga benar-benar bebas

dari korupsi. “WTP bukan jaminan tidak ada korupsi.

Karena selama ini penetapan WTP menggunakan teknik audit sampling dan bukan populasi,” kata dia.

Hadi menjelaskan, BPK hanya memiliki wewenang untuk melakukan audit transaksi yang tercatat pada laporan keuangan sebuah lembaga negara. Sedangkan untuk transaksi yang tidak tercantum bahkan tidak menggunakan uang negara, BPK tidak dapat melakukan audit atas hal itu. “Kami hanya mengaudit laporan keuangan, untuk hasilnya, bukan kewenangan BPK,” pungkas dia.

Dia mengaku, adanya permintaan untuk mengaudit laporan keuangan MK. Hal tersebut pasca-tertangkapnya Akil Mochtar dalam kasus suap dalam penanganan sengketa Pemilihan Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Pilbup Lebak, Banten. “Audit MK sampai saat ini masih bagus. Audit BPK ke MK hanya audit ruangan, untuk hasil produknya bukan kewenangan BPK,” kata Hadi.

Transaksi Non Tunai Sementera itu, BPK menerima laporan perkembangan penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diserahkan

oleh Gubernur Joko Widodo.

Ini merupakan laporan pertama yang masuk ke BPK pasca sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk mencegah korupsi di lembaga pemerintahan. “Hari ini beliau ( Jokowi) memberikan perkembangan transaksi non tunai di DKI. Beliau nanti akan gamblang menyerahkan ke BPK langkah-langkah yang baru dilaksanakan oleh Pemprov DKI,” ujar Hadi.

Hadi mengatakan, Jokowi memberikan sejumlah saran kepada BPK untuk menunjang penerapan transaksi non tunai. Hal ini dimaksudkan demi keefektifan upaya pelacakan aliran dana yang dijalankan dalam rangka pencegahan korupsi.

“Masukan dari beliau, setiap peserta lelang selanjutnya akan kami wajibkan memberikan pernyataan bank clearance (bebas pinjaman ke bank) dan tax clearance (bebas tunggakan pajak). Cukup baik sekali,” kata dia.

Selama ini, menurut Hadi, BPK merasa kesulitan untuk melacak aliran dana mencurigakan yang dilakukan oleh pemenang tender.

Ini lantaran transaksi seringkali dilakukan secara tunai.

Makanya, Pemprov DKI berinisiatif untuk menerapkan transaksi non tunai di setiap tender pengadaan barang dan jasa. “Selama ini transaksi tunai selalu dijalankan oleh pemenang tender, akibatnya BPK kesulitan menelusuri, tracking sulit sekali.

Makanya DKI non tunai. Jadi sebelumnya tidak mudah menelusurinya, dan ini harus dilakukan karena uangnya adalah uang negara,” pungkas dia. (gam/abd)

Luthfi Minta Mobil Mercedez Benz C-500

J A K A RTA- Ke g e m a r a n Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengoleksi kendaraan mewah kembali terungkap dalam sidang lanjutan perkara kasus suap sapi impor di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/10). Menurut saksi Yudi Setiawan, Luthfi Hasan Ishaaq sebenarnya meminta dibelikan mobil Mercedez Benz C-500. Pemintaan Luthfi itu disampakan kepada Ahmad Fathanah. Namun oleh Yudi, Luthfi dibelikan mobil Toyota FJ Cruiser.

“Fathanah sampaikan ke saya, kalau Luthfi minta Mercedez Benz C 500. Tapi posisi (keuangan) lagi kosong, harganya terlalu mahal,” kata Yudi saat bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/10).

Lantaran itu, Yudi kemudian mencarikan pengganti mobil yang diminta Luthfi.

Mobil tersebut adalah Toyota

FJ Cruiser. “Jadi saya tawarkan FJ Cruiser senilai Rp1 miliar,” jelasnya.

Dalam dakwaan Luthfi terungkap, Luthfi menerima hibah mobil Toyota FJ Cruiser bernomor polisi B 1340 TJE. Mobil itu diserahkan Yudi langsung kepada Ahmad Fathanah.

Yudi mengaku sempat memberikan uang ratusan juta buat Luthfi Hasan Ishaaq.

Pemberian itu pun dibenarkan Luthfi Hasan Ishaaq, tapi dia menyebutnya sebagai sumbangan. “Cek Rp500 juta, Rp500 juta saat itu sumbangan saksi untuk Pilkada di Jakarta,” kata Luthfi menanggapi keterangan Yudi dalam sidang lanjutan perkara atas dirinya di Pengadilan Tipikor, Senin (7/10).

Namun, kata Luthfi, dana yang diberikan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. “Tidak ada ke saya sama sekali. Tidak per-

nah menerima uang-uang yang disebut saksi,” jelasnya.

Dalam kesaksiannya, Yudi kembali membeberkan rincian aliran dana yang diberikan ke Luthfi. Selain duit Rp250 juta untuk perkenalan, ada duit yang diberikan atas permintaan Luthfi terkait Pemilu Kada Jawa Barat dan Jakarta.

Yudi pernah memberikan cek Rp500 juta pada 6 Juli 2012 untuk Pemilu Kada Jawa Barat. Cek itu diberikan langsung ke Luthfi di Lapangan Tembak Senayan.

Kemudian ada uang Rp450 juta yang diserahkan pada 10 Juli 2012.

Namun, Yudi tidak sempat menjelaskan maksud pemberian uang itu. Dalam persidangan Fathanah pekan lalu, Yudi menyebut dana diberikan terkait keperluan Hidayat Nur Wahid yang maju di Pemilukada Jakarta. (gam/ abd)

SAKSI UNTUK LUTHFI. Pengusaha Yudi Setiawan (kanan) bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Senin (7/10). Yudi menjadi saksi atas terdakwa kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang, Luthfi Hasan Ishaaq.

SIDANG PERDANA MK. Dua anggota Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi Bagir Manan (dua kiri) dan Mahfud MD (kanan) menanyai saksi pada sidang perdana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Senin (7/10) malam. Sidang perdana menghadirkan dan memeriksa sekretaris Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Yuanna Sisilia sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Ketua MK.

Sekjen PPP Diduga Keciprat US$130 ribu JAKARTA- Direktur PT Cipta Terang Abadi, Yudi Setiawan, mengaku pernah memberi uang US$130 ribu kepada Sekretaris Jenderal PPP Rohmahurmuzy. Duit diberikan kepada Romi lewat Denny Pramudia Adiningrat dan Dedi Amin. Pemberian uang itu terkait pengurusan proyek lelang pengadaan jagung di Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas memberi garansi akan mendalami dugaan pengaturan proses lelang benih kopi dan jagung di Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2012. Termasuk mendalami aliran uang 130 ribu dollar AS ke Anggota DPR Romahurmuziy melalui Saiful terkait pengaturan tersebut.

Demikian diungkapkan Busyro di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/2013).

Busyro hadir di Pengadilan Tipikor untuk menyaksikan sidang lanjutan terdakwa Lutfhi Hasan Ishaaq, dimana salah satu saksinya Yudi Setiwan saat bersaksi mengaku menyetorkan uang ke sejumlah anggota DPR RI, termasuk Romhahurmuzy. “Tidak hanya akan dipanggil. Validasi itu kan untuk validitas,” ungkap Busyro.

Busyro menegaskan, vali-

dasi keterangan Yudi di persidangan akan langsung digabungkan dengan langkah selanjutnya. Busyro pun tak menampik saat disinggung apakah KPK punya bukti lain soal keterlibatan Sekretaris Jenderal PPP itu. “Nanti lihat saja di sidang-sidang itu.

Tidak mungkin hanya andalkan satu bukti. Di sana (KPK) itu, penindakan dan pencegahan itu integratif,” tandasnya Ihkwal pemberian uang kepada Sekjen PPP itu terungkap saat Yudi menjadi saksi buat terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/10) siang.

Pemberian uang diawali lantaran PT Sarbe, dikendalikan Denny dan Elda, acap kalah lelang jagung dan kopi di Kementan. Yudi, sebagai sebagai penyandang dana PT Sarbe, jadi geram. Karena itu, dia meminta Denni membayar semua kerugian yang dialaminya. “Karena kalah, saya tekan Denny. Saya minta ganti biaya,” kata Yudi di Pengadilan Tipikor.

Saat hampir bersamaan kata Yudi, Elda meminta pinjaman duit sebesar US$130 dollar. Tapi, tunggu punya tunggu, Elda tak pernah mengganti utang. Sampai jatuh tempo.

Setelah saya telusuri, ternyata

duit dibayarkan ke Komisi IV,” jelasnya.

Yudi mengaku rugi besar. Uang yang diberikan kepada Elda ternyata dialirkan ke Romi, selaku Ketua Komisi IV DPR. “Biaya operasional cukup banyak. Pada saat awal kita ada bayar Romi, melalui Saiful untuk proyek jagung.

Itu perintah Elda (Elda Devianne Adiningrat). Kita bayar melalui Dedi Amin dan Deni sekitar Maret, sebelum lelang jagung selesai. Dan mereka serahkan di Singapura sebesar 130 ribu dollar AS,” jelasnya.

Namun, dari semula marah, belakangan Yudi bisa tersenyum. Soalnya, setelah mengeluarkan US$130 ribu, PT Sarbe menang lelang.

“Sepulang dari Singapura langsung dilelang, yang menang perusahaan Elda (Radina Bio Adicita),” terang dia.

Sementara itu, Komisaris Radina Niaga Mulia Denny Pramudya Adiningrat mengakui pertemuan di Singapura terkait pembicaraan proyek lelang benih kopi dan jagung di Kementerian Pertanian RI tahun Anggaran 2012. Namun, dia menampik disebut menyerahkan uang US$130 ribu kepada Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy melalui Saiful.

Denny mengakui sempat membahas proyek jagung de-

ngan Yudi Setiawan dan diperintahkan buat menggarap proyek itu. “Saya pergi ke Singapura dengan Deddi Amin (salah satu direktur anak perusahaan Yudi),” kata Denny di Jakarta, Senin (7/10).

Denny pun bertemu dengan anggota Komisi IV DPR di Singapura. “Pertama membicarakan proyek di Singapura.

Saya dengan Deddi Amin, dan Saiful ikut,” imbuhnya.

Setelah pertemuan, dirinya bertemu dengan istri Yudi Setiawan, Caroline. “Saya dikasih kunci kamar, padahal saya sudah check in dan kuncinya beda dengan kunci kamar saya,” sambungnya.

Setelah menerima kunci, Denny menampik menyerahkan uang untuk Rohmahurmuzy melalui perantaran Saiful. Sebaliknya, Denny membeberkan, Caroline meminta kunci kamar tersebut diserahkan kepada orangnya Saiful. “Orangnya perempuan.

Mungkin ada sesuatu di kamar itu. Saya serahkan kunci.

Mungkin ada pesenan barang kali. Saya tidak tahu pastinya,” tegasnya.

Atas hal tersebut, perusahaan Yudi yakni PT Cipta Terang Abadi, memenangi lelang kopi. “Kopi berhasil, PT Cipta Terang Abadi menang,” pungkasnya. (gam/abd)

anggota DPR yang ada didiskualifikasi keanggotaan mereka karena kapasitas rendah yang mereka buktikan dalam 4 tahun keberadaan mereka di DPR,” tegas dia.

Ruhut yang mengenakan batik coklat didampingi istrinya menjelaskan panjang lebar mengenai isu kumpul kebo yang dilontarkan temantemannya sesama anggota Komisi III DPR. Suara Ruhut pun sampai tercekat saat menceritakan komentar anak-anaknya atas kejadian ini. Dia terhenti beberapa saat sambil mengusap air mata dan kepalanya yang kini plontos. “Saya sudah punya gagasan yang sudah disampaikan kepada pimpinan, poksi serta semua anggota Partai Demokrat. Intinya, saya tidak mau ada polemik di Komisi yang membesarkan saya.

Maka dari itu, izinkan saya mengundurkan diri sebagai calon ketua, tapi saya masih tetap di Komisi III,” tegasnya.

Kemudian, Ruhut juga mengucapkan terima kasih kepada Gede Pasek Suardika yang tetap mendukungnya kendati dia bisa saja marah karena posisinya digeser. Begitu juga dengan Saan Mustopa.

Dengan kalem, politisi yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara mencoba bijak menyusul keberatan rekanrekannya di Komisi Hukum.

“Nggak usah lima orang yang keberatan. Satu orang anggota kalau memang keberatan saya jadi ketua, saya nggak memaksa,” ucap Ruhut. (gam)

Ruhut Patut Jadi Teladan JAKARTA- Polemik seputar penunjukan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR berakhir setelah politisi nyentrik ini secara kestaria memutuskan mundur dari kandidat Ketua Komisi Hukum dan Ham ini. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengapresiasi keputusan Ruhut melepaskan jabatan Ketua Komisi III. Sikap ini membuktikan bahwa sejelek-jeleknya citra Ruhut yang dinilai banyak anggota Komisi III maupun publik, si poltak tetap mampu menjadi contoh dalam bersikap positif di hadapan pesona kekuasaan.

Di Indonesia, sangat jarang ada orang yang mau menyerah jika yang dikejarnya adalah kekuasaan. “Kasus transaksi suap di DPR dilakukan oleh orang-orang yang mengejar kekuasaan secara membabibuta. Demi kekuasaan tersebut, seseorang rela menghalalkan cara demi mendapatkan jabatan tertentu,” ujar Lucius Karus di Jakarta, Senin (7/10).

Menurut dia, kesediaan Ruhut untuk menerima kenyataan bahwa dirinya ditolak oleh anggota Komisi, harus dijadikan contoh bahwa kekuasaan dalam dunia politik harus didasarkan pada legitimasi yang datang dari anggotaanggotanya. Ketika legitimasi

itu tak jua diperoleh, keputusan Ruhut untuk melepaskan jabatan itu sudah sungguh tepat.

Dengan demikian kata dia, Komisi III mempunyai tanggung jawab untuk bekerja serius membereskan berbagai soal yang menjadi tanggung jawab mereka. Publik jelas sudah jengah dan sinis dengan Komisi III ini yang nampak kelebihan berwacana tanpa hasil yang jelas. Kinerja Komisi ini di bidang legislasi sangat buruk, padahal mereka orangorang yang paham hukum.

Sejak Partai Demokrat menunjuk Ruhut Sitompul untuk menggantikan Gede Pasek sebagai pimpinan Komisi III DPR, penolakan anggota Komisi III nampak sangat gencar. Alasan penolakan para anggota umumnya karena mereka memandang kepribadian Ruhut yang tidak capable untuk menjadi pimpinan Komisi Hukum.

Padahal kata Lucius, dari sisi kapasitas perseorangan, semua anggota DPR saat ini layak diragukan berkaitan dengan kinerja buruk yang tanpa malu mereka pertontonkan waktu demi waktu. “Jadi jika ukuran yang digunakan anggota Komisi III untuk menolak Ruhut digunakan untuk menilai anggota DPR seluruhnya, harusnya lebih pantas semua

Dengan demikian kata dia, Komisi III mempunyai tanggung jawab untuk bekerja serius membereskan berbagai soal yang menjadi tanggung jawab mereka.

Ruhut ternyata mempunyai alasan kuat untuk mengundurkan diri. Partai Demokrat tidak mau sampai voting. Semua keputusan menurut peraturan Tata Tertib DPR pasal 27, dicapai dengan musyawarah mufakat. “Terima kasih semuanya, saya secara kesatria, saya tidak mau ada polemik di komisi yang membesarkan saya dan janji saya ingin menegakkan hukum, tetap saya jalankan. Izinkan saya mundur sebagai ketua Komisi III,” kata Ruhut di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Senin (7/10).

EKONOMI

3

SELASA 8 OKTOBER 2013 NO.0215| TAHUN II

Waspadai Diplomasi Abal-abal APEC JAKARTA-Direktur Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan mendesak pemerintah Indonesia agar tidak menjadikan agenda konektivitas Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Tenggara (KTT APEC) sebagai ajang menambah utang Negara dan pengambil-alihan sumber-sumber daya ekonomi rakyat ke tangan korporasi swasta.

Untuk itu, Dani menyerukan kepada rakyat Indonesia dan rakyat sedunia serta gerakan sosial untuk menolak agenda liberalisasi perdagangan dunia yang digagas dalam pertemuan G20, APEC, WTO, dan ASEAN. “ KTT APEC ini lebih banyak mendorong kepentingan ekonomi Negaranegara industri dan merugikan kepentingan domestik Indonesia,” jelas Dani di Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Dani, semua agenda yang dibahas dalam forum APEC tidak menguntungkan Indonesia. Dengan situasi ini, maka agenda APEC yang membuka dan meliberalisasi pasar keuangan, investasi, dan perdagangan akan semakin memperparah ekonomi Indonesia. Terlebih lagi diplomasi culas yang dilakukan Negara-

negara maju dengan memastikan seluruh resepnya diadopsi dan disepakati dalam rantai pertemuan internasional, yaitu G-20, APEC, dan WTO yang hanya akan memaksa Indonesia untuk tunduk pada komitmen yang telah ada. “Resepresep ekonomi yang didorong oleh Negara maju dalam forum G-20 di St.Petersberg, Rusia untuk menyelamatkan ekonominya yang saat ini semakin menunjukan pelemahan. Dan ekonomi kita yang kena getahnya,” tutur dia.

Sebelumnya, Direktur IGJ, M Riza Damanik mengatakan dorongan Pemerintah Indonesia di dalam forum APEC hanya akan membawa Indonesia ke dalam jurang krisis yang semakin dalam. Terjadinya peristiwa depresiasi mata uang di beberapa Negara

berkembang, seperti Indonesia, India, Thailand, dan Filipina akibat kebijakan ekonomi AS dalam menyikapi krisis telah mengkoreksi pertumbuhan ekonomi Asia yang sebelumnya di 2013 diharapkan mencapai 6,6% turun menjadi hanya 6%. Hal ini berdampak pada pertumbuhan perekonomian nasional yang semakin melambat. “Sampai saat ini, belum terlihat tanda-tanda penguatan ekonomi nasional.

Walaupun BPS mengumumkan terjadi surplus perdagangan sebesar US$ 132 Juta per Agustus 2013, tetapi perlambatan kinerja ekspor masih terjadi, bahkan semakin menunjukan perlambatannya,” tegas dia.

Data BPS Agustus 2013 menunjukan bahwa terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 12,77% di bulan Agustus 2013 dari nilai Juli 2013, yakni dari US$ 15,08 Miliar per Juli menjadi hanya sekitar US$ 13,16 Miliar per Agustus. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan nilai ekspor nonmigas. “Bahkan klaim Pemerintah Indonesia semakin tidak benar terhadap surplus perdagangan dimana sebenarnya

OJK Terima 582 Aduan

Soal Investasi dan Layanan Perbankan Mendominasi

ANGGARAN OJK. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad (kedua kiri) bersama tiga anggota Dewan Komisioner OJK lainnya (kiri-kanan) Nelson Tampubolon, Nurhaida dan Firdaus Djaelani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).

Rapat tersebut membahas soal rencana anggaran OJK. JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima pengaduan sebanyak 582 pada sektor jasa keuangan pada periode Januari hingga Oktober 2013. Pelaporan industri keuangan non-bank (INKB) mencapai 355 atau 61% dari total pengaduan yang tercatat di Call Centre OJK. “Kemudian industri perbankan 21%, sektor pasar modal 4%, dan sisanya permintaan pelayanan,” kata Direktur Pelayanan Konsumen OJK Sondang Martha dalam peluncuran buku yang bertajuk ‘Otoritas Jasa Keuangan : Pelindung Investor’ di Ruang Auditorium Mulia Business Park, Universitas Siswa Bangsa Internasional, Jakarta, Senin (7/10).

Menurut dia, pemegang polis asuransi melaporkan kesulitan dalam pengaduan klaim. Di sisi lain, ketentuan untuk pencairan klaim yang diajukan. Pasalnya, perusahaan asuransi belum melakukan transparansi produk.

Sehingga, konsumen mengetahui hak dan kewajiban sebagai pemegang polis asuransi.

Martha mengungkapkan adanya ketentuan dalam polis asuransi yang belum memperhatikan perlindungan konsumen.

“Misalnya konsumen menempatkan dana dalam bentuk proteksi, namun perusahaan asuransi mengalihkan sebagai bentuk investasi. Ketika pengajuan klaim, dilaporkan uangnya habis,” terangnya.

Karena itu, dia meminta konsumen untuk mempelajari ketentuan dalam po-

lis asuransi. Sebelum menandatangani perjanjian.

“Masalahnya sekarang, konsumen hanya paraf (menandatangani) klausul saja, bu-

Di sisi lain, ketentuan untuk pencairan klaim yang diajukan. Pasalnya, perusahaan asuransi belum melakukan transparansi produk.

Sehingga, konsumen mengetahui hak dan kewajiban sebagai pemegang polis asuransi. kan dibaca,” ujar Martha.

OJK, tambah Martha, menindaklanjuti pengaduan konsumen kepada lembaga jasa keuangan. Hal itu untuk menemukan solusi permasalahan kedua belah pihak yang bersengketa. “Kalau pengadilan mencari pemenang atau yang kalah (win or lose), dengan adanya fasilitasi dar kami (OJK) bentuknya kemenangan bagi semua pihak (win win solution), dan akhirnya lembaga jasa keuangan lebih melakukan self correction dengan adanya pengaduan,” pungkasnya.

Belum Jelas Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis menilai mekanisme iuran yang akan dibebankan OJK kepada industri keuangan, masih belum jelas.

Iuran ini rencananya akan digunakan untuk operasional OJK. Sampai saat ini OJK belum menyampaikan secara rinci pemberlakuan pungutan itu. “Usulannya OJK itu 0,03 sampai 0,04 persen. Tapi tampaknya di pemerintah ada di 0,045 persen terhadap aset, lebih kewenangan aturannya mana industri kena dan yang tidak kena, mereka bertahap sampai di tahun berapa. Nah itu yang sampai sekarang belum terlalu jelas dari OJK,” ujar Harry di Jakarta, Senin (7/10).

Harry mendesak OJK segera menyampaikan jadwal berlakunya iuran tersebut. Sebab, ini berkaitan juga dengan anggaran dari APBN yang akan digunakan oleh OJK. “Mereka kan belum punya schedule makanya saya minta sampai tahun berapa itu pungutannya atau dibiayai oleh APBN itu sampai kapan. Kita kan tiap tahun itu memiliki wewenang untuk menyetujui anggaran OJK. Nah, itu masih menyeluruhnya di APBN dan belum ada kejelasan,” tutur Harry.

Dia juga meminta kejelasan perihal gaji pegawai Bank Indonesia (BI) yang diperbantukan ke OJK. Menurutnya, sampai saat ini pegawai atau anggota OJK yang sebelumnya bekerja di BI untuk pola gaji masih ditangani oleh pihak BI. “Ini kan juga harus jelas kapan. Tahun 2014 nah itu berapa persen dari pola pembiayaannya, sekarang ini tahun 2014 saja pola gaji pegawai BI yang pindah ke OJK itu masih ditangani oleh BI,” tutup Harry. (gam/abd)

penurunan nilai impor bukan karena pemerintah berhasil menekan impor migas, tetapi karena penekanan nilai impor non-migas akibat pelemahan nilai rupiah sehingga industri membatasi kegiatan impornya. Penurunan Nilai impor migas pada Agustus 2013 hanya sebesar US$ 472,2 juta atau 11,41% dibandingkan non-migas yang mencapai US$ 3916,4 juta (29,49%),” jelas Dani lagi.

Tolak APEC Sementara itu, Koalisi masyarakat tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) menggelar aksi demonstrasi mendesak Presiden SBY untuk segera menyelamatkan perekonomian Indonesia dari dampak krisis global.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan dengan menggelar teaterikal di depan kantor Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Dalam aksinya, koalisi Gerak Lawan mendesak kepada Presiden SBY untuk membatalkan komitmen Menteri Keuangan APEC 20 September

2013 yang telah ditanda tangani oleh Chatib Basri, kemudian meminta kepada Presiden SBY untuk tidak menjadikan agenda konektivitas APEC sebagai ajah penambah utang Negara, dan pengambil alihan

terhadap sumber daya ekonomi rakyat ke tangan swasta. Di samping itu meminta kepada Presiden Indonesia untuk tidak menyepakati pake Bali WTO dan membatalkan rencana Indonesia menjadi tuan

rumah KTM 9 WTO di Bali dan meminta rakyat Indonesia untuk menolak agenda liberalisasi perdagangan dunia yang digagas dalam pertemuan G20, APEC, WTO dan ASEAN. (gam/abd)

PASAR GLOBAL

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Fase Menurun JAKARTA-Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam fase menurun hingga tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan berada pada kisaran 5,3%-5,8%. Namun, laju pertumbuhan akan berbalik naik mulai pada tahun 2015. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih di bawah China, Filipina, Myanmar, dan Kamboja yang memiliki pertumbuhan masing-masing secara berurutan 7,5%, 6,8%, 6,9%, dan 7%.

Sedangkan, ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas Malaysia dan Thailand yang memiliki pertumbuhan 4,8% dan 5%,” ujar Senior Ekonom dari Bank Dunia, Ashley Taylor saat menyampaikan laporan Bank Dunia tentang pertumbuhan ekonomi negara- negara berkembang se-Asia Timur dan Pasifik, di Jakarta, Senin (7/10).

Ashley Taylor menjelaskan sejak tahun 2012, ekonomi Indonesia telah mengalami perlambatan. Ini disebabkan oleh laju investasi yang melambat, harga komoditas global yang melemah, dan pertumbuhan ekspor yang lebih rendah dari yang diharapkan.

Kondisi ini diproyeksikan masih akan berlanjut hingga tahun depan. “Melambatnya kredit perbankan juga memengaruhi investasi di tahun depan, kondisi ini juga memengaruhi laju pertumbuhan

ekonomi,” cetusnya.

Menurut dia, Indonesia juga masih memiliki persoalan defisit transaksi berjalan.

Ekonomi akan kembali agresif pada tahun 2015. Pertimbangannya adalah pertumbuhan ekonomi global yang mulai naik. Sehingga harga komoditas kembali naik di pasar global.

Kondisi ini mendongkrak kinerja ekspor Indonesia, yang mayoritas ekspor didominasi oleh barang-barang tambang. Implikasinya, transaksi berjalan akan membaik.

Sayangnya, ia tidak bisa menyebutkan apakah transaksi berjalan akan kembali positif.

“Kemajuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan ini sangat bergantung pada reformasi struktural. Indonesia perlu rezim perdagangan dan investasi yang lebih terbuka dan kepastian peraturan yang lebih baik,” papar dia.

Di samping itu, investasi pemerintah pada sektor infrastruktur menjadi sangat penting, termasuk membuat investasi publik lebih efisien melalui pemilihan proyek yang lebih baik, pendanaan inovatif, dan implementasi yang efektif.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Asia Timur hanya sebesar 7,1 persen pada 2013 dan 7,2 persen untuk tahun berikutnya.

Ini lebih lambat ketimbang proyeksi Bank Dunia pada April lalu yang menyebut laju ekonomi kawasan itu dalam dua tahun ke depan, masingmasing sebesar 7,8 persen dan 7,6 persen “Pertumbuhan Asia Timur berkembang pada kecepatan yang lebih lambat seperti China bergeser dari ekonomi berorientasi ekspor dan berfokus pada permintaan domestik,” kata Wakil Presiden Bank Dunia Asia Timur dan Pasifik, Axel van Trotsenburg saat konferensi pers acara “Bank Dunia soal Perekonomian Indonesia dan Asia Timur” di Kantor Bank Dunia, Jakarta, Senin (7/10).

Motor Penggerak Kendati melambat, Bank Dunia menilai perkembangan Asia Timur dinilai dapat menjadi motor penggerak perekonomian global dengan menyumbang 40% dari pertumbuhan PDB global. Namun, kawasan ini memiliki tantangan terkait pengangguran yang meluas, sehingga bursa tenaga kerja dan kontribusi terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan rumah tangga merupakan kekhawatiran yang terus berkembang di Asia Timur Pasifik. “Pengangguran usia muda yang tinggi, kesenjangan yang meluas dan keterbatasan ketrampilan menjadi masalah yang mendasar,” kata Axel van Trotsen-

burg.

Menurutnya, isu yang mendasar saat ini adalah perekonomian informal yang semakin meluas menyebabkan rumah tangga semakin rentang terhadap goncangan.

Belum lagi pembatasan basis pajak yang menyebabkan penghambatan inovasi serta produktivitas. Oleh sebab itu, lanjutnya, penting juga untuk ‘memformalkan’ lebih banyak pekerjaan untuk meningkatkan cakupan perlindungan dari risiko kerja dan perlindungan sosial, serta mempertahankan pertumbuhan. “Maraknya sektor informal ini dikarenakan oleh peraturan perburuhan yang sangat ketat sehingga menyebabkan semakin banyak pihak mencoba untuk menghindari peraturan tersebut,” jelasnya.

Seharusnya komponen utama dari tanggapan kebijakan meliputi stabilitas makro ekonomi dan kerangka kerja peraturan yang mendorong terciptanya usaha kecil dan menengah, dimana kebanyakan orang di Asia Timur Pasifik bekerja. “Untuk mencapai hal ini, kebijakan perlu juga mendorong mobilitas buruh dan sumber daya manusia dan tidak semata-mata memihak pada pekerjaan tertentu saja, misalnya pekerja penuh waktu di bidang manufaktur,” pungkas Axel. (gam)

4

LINTAS JATIM

SELASA 8 OKTOBER 2013 NO.0215 | TAHUN II

Polda Bantah Sabotase Kebakaran Aspol SURABAYA - Kepolisian Daerah Jawa Timur membantah adanya unsur sabotase dalam kebakaran Asrama Polisi Ketintang, Surabaya, Minggu (6/10) malam, karena kebakaran yang membumihanguskan 21 rumah itu lebih disebabkan faktor teknis.

ant/aguk sudarmojo

JALAN BETON COR. Sejumlah pekerja mempersiapkan pondasi jalan beton cor di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, Jatim, Senin (7/10). Pembangunan jalan dengan konstruksi beton cor sepanjang 22 kilometer dari Bojonegoro-Padangan dan Ngawi dengan dana APBN Rp270 miliar rampung akhir 2014.

PENJARAH TERTEMBAK

KPH Parengan Mewaspadai Aksi Balasan BOJONEGORO - Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, minta seluruh jajarannya mewaspadai aksi balasan pascatertembaknya tiga orang penjarah likuran batang pohon jati di kawasan hutan Guwo Terus, Minggu (6/10).

"Kami sudah menginstruksikan kepada petugas di lapangan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemungkinan aksi balasan dari para penjarah kayu itu," kata Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Parengan, Tuban, Daniel, Senin (7/10).

Ia minta jajarannya berada di pos masing-masing dan meningkatkan pengamanan

kawasan hutan menghadapi kemungkinan para penjarah kayu jati melakukan aksi balasan.

"Kami juga sudah menyiapkan petugas pengamanan hutan yang siap diterjunkan kalau sewaktu-waktu terjadi aksi penjarahan kayu jati lagi," katanya, menegaskan.

Daniel menjelaskan tiga penjarah kayu jati yaitu Parto Sukiran, Sutono dan Darkum, ketiganya warga Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Tuban, ditembak oleh tim gabungan Polisi Hutan (Polhut) KPH Parengan dan Kepolisian Resor (Polres) Tuban, Minggu (6/10).

"Ketiganya saat ini menjalani perawatan di RSUD Dr Koesma Tuban. Salah sa-

tunya yang bernama Darkum kemungkinan dibawa ke RS di Surabaya karena kondisinya kritis," jelasnya.

Menurut dia, ketiganya melakukan aksi penjarahan kayu jati di kawasan hutan jati Guwo Terus, di Kecamatan Montong, Tuban, yang masuk kawasan hutan KPH Parengan, bersama dengan ratusan penjarah kayu jati lainnya.

"Di lokasi kejadian ditemukan 27 batang pohon jati berusia sekitar 60 tahun yang ditebang, namun semuanya berhasil kami amankan," jelasnya.

Sebelum itu, katanya, ketiga pelaku juga menebang belasan pohon jati rata-rata berusia antara 50-60 tahun juga di lokasi yang sama.

Bahkan, katanya, kelompok penjarah kayu jati tersebut juga secara rutin melakukan aksi penjarahan pohon jati di KPH Jatirogo, Tuban, yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp14 miliar.

"Mereka melakukan aksi penjarahan jati karena ada sindikat yang bersedia menampung kayu jarahan itu," tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Tuban AKBP Ucu Supriyadi menjelaskan petugas terpaksa menembak para pelaku penjarahan karena ketika akan ditangkap melakukan perlawanan.

"Polisi juga terus memburu para pelaku penjarahan jati lainnya yang kabur," ujarnya. (ant/gus/dik)

"Kami belum ke arah sana (unsur sabotase), karena Tim Labfor Polri hanya menemukan asal kebakaran dari lantai atas rumah Blok B Nomor 1 yang dihuni Indra (menantu almarhum Rochim)," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di lokasi kejadian, Senin (7/10).

Didampingi Kepala Asrama Polisi (Aspol) Ketintang AKBP Djoko Wiswoto, ia menjelaskan api menjalar begitu cepat, karena angin berembus kencang dari arah timur ke barat. "Untuk mengetahui sumber api yang menjadi penyebab kebakaran masih perlu waktu," ucapnya.

Hingga kini, pihaknya masih menunggu hasil penelitian tim Labfor Polri Cabang Surabaya yang dipimpin langsung oleh Kepala Labfor Polri Cabang Surabaya Kombes Pol Magdalena untuk melakukan olah TKP dengan meneliti bekas-bekas kebakaran yang ada.

"Yang jelas, kebakaran yang melanda 21 rumah yang dihuni 24 KK (kepala keluarga) atau 97 warga itu menyebabkan kerugian sekitar Rp3,2 miliar. Ke-21 rumah itu ada 14 rumah di Blok B dan tujuh rumah di Blok A. Kalau seluruh Aspol Ketintang ada 212 rumah,"

Yang jelas, kebakaran yang melanda 21 rumah yang dihuni 24 KK (kepala keluarga) atau 97 warga itu menyebabkan kerugian sekitar Rp3,2 miliar. Ke-21 rumah itu ada 14 rumah di Blok B dan tujuh rumah di Blok A. Kalau seluruh Aspol Ketintang ada 212 rumah,”

Awi Setiyono

Kabid Humas Polda Jatim tuturnya.

Selain itu, Polrestabes Surabaya juga sudah melakukan pemeriksaan lima saksi mata, baik penghuni rumah maupun orang luar, seperti tukang becak dan tukang bakso di dekat lokasi kejadian. "Ada delapan unit sepeda motor yang terbakar hangus," ujarnya.

Menurut dia, kebakaran Aspol Ketintang itu mendapat atensi dari Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono, karena itu Kapolda langsung memerintahkan pendirian

tenda umum, tenda dapur, MCK, dan penyediaan air bersih.

"Kapolda juga membantu natura, sedangkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membantu obat-obatan," katanya. Rencananya, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono juga meninjau lokasi kebakaran Aspol Ketintang setelah melakukan kunjungan kerja ke Tuban.

Sementara itu, Kepala Asrama Polisi (Aspol) Ketintang AKBP Djoko Wiswoto menjelaskan kebakaran terjadi pada pukul 19.30 WIB saat warga sedang "cangkruk" (bercengkerama dan berbincang-bincang) di luar rumah.

"Karena itu tidak sampai terjadi korban jiwa. Para warga yang rumahnya terbakar umumnya juga tidak mau berada di tenda, karena cuaca panas, mereka memilih tinggal di Masjid Amanah dan keluarganya yang juga ada di Aspol Ketintang," katanya.

Ia menambahkan Wali Kota Surabaya juga menawari warga untuk pindah ke Rumah Susun di Jambangan.

"Tapi, warga kayaknya belum siap, karena mereka masih stres," kata Djoko Wiswoto yang juga Kepala Analis Intelkam Polda Jatim itu.

Wartawan Antara melaporkan di lokasi kejadian pada Senin siang terlihat Labfor melakukan olah TKP, petugas PLN membenahi jaringan listrik, dan petugas Telkom juga membenahi jaringan telepon di lokasi kejadian. (ant/edy/dik)

KAPAL LATIHAN

KRI Dewaruci Rusak Setelah Keliling Australia SURABAYA - Kapal latih Kadet TNI Angkatan Laut KRI Dewaruci yang tiba kembali di Surabaya, Senin, mengalami kerusakan pada sejumlah bagian usai melaksanakan pelayaran keliling Benua Australia selama sekitar dua bulan.

Kedatangan kapal layar buatan Jerman dari muhibah itu disambut Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Hari Bowo di Dermaga Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Ujung, Surabaya, Senin (7/10).

Hadir dalam acara penyambutan tersebut antara lain Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI I Nyoman Gde Nurija Ary Atmaja, Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) Laksamana Muda TNI Widodo, dan Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Timur (Kasarmatim) Laksa-

mana Pertama TNI Siwi Sukma Adji.

"Sejumlah bagian kapal yang mengalami kerusakan antara lain cocor dan patung Dewaruci yang berada di haluan depan patah dan hilang ke laut. Selain itu, tiang layar bagian depan juga patah di bagian atasnya," kata Komandan KRI Dewaruci Letnan Kolonel Laut (P) Anung Sutanto, usai upacara penyambutan.

Kerusakan yang dialami KRI Dewaruci terjadi saat berlayar di titik 60 mil laut dari Pantai Shark Bay, Australia, akibat dihantam ombak besar.

Kondisi itu memaksa KRI Dewaruci untuk sandar darurat di Dermaga Geraldton, Australia, guna menjalani sedikit perbaikan. "Syukurlah tidak ada satupun prajurit dan awak kapal yang mengalami cedera dalam peristiwa tersebut.

Setelah perbaikan, kami langsung melanjutkan perjalanan,"

tambah Anung Sutanto.

Pada acara penyambutan, Wakil KSAL Laksdya TNI Hari Bowo sempat melihat-lihat beberapa bagian kapal yang mengalami kerusakan dan berdialog dengan komandan serta awak KRI Dewaruci.

"Tantangan menghadapi ombak besar dan mengalami kerusakan sering dialami KRI Dewaruci saat melakukan pelayaran ke luar negeri, tetapi kapal latih ini tetap mampu menyelesaikan misi perjalanannya, seperti yang dilakukan kali ini," kata Hari Bowo.

Menurut ia, Markas Besar TNI AL telah memesan kapal latih baru dari Spanyol sebagai pengganti KRI Dewaruci yang usianya sudah mencapai 60 tahun.

"Nantinya KRI Dewaruci hanya digunakan untuk pelayaran di wilayah Indonesia, sementara tugas muhibah ke luar negeri digantikan oleh

kapal latih baru," tambah Hari Bowo tanpa menyebut kapan kapal latih baru tersebut akan selesai diproduksi.

Dalam pelayaran mengelilingi Benua Australia sejak Agustus lalu, KRI Dewaruci membawa 82 orang prajurit, ditambah enam personel pendukung dari intelijen, penerangan, kesehatan, dan Pasukan Katak, serta 10 personel pendamping Kadet AAL. Rute pelayanan yang dilalui kapal latih dengan tiga tiang layar tinggi itu, mulai Dermaga Koarmatim Surabaya, Bali, Geraldton, Perth, Broome, Darwin, Kupang, dan kembali ke Surabaya.

Selama singgah di beberapa kota di Australia, para prajurit dan Kadet AAL melakukan kunjungan kehormatan ke pejabat setempat, sekaligus mengadakan promosi wisata dan budaya Indonesia dengan sejumlah kegiatan. (ant/dik)

DUA MINGGU SETELAH OPERASI PEMISAHAN

Grisella Akhirnya Tutup Usia

SURABAYA - Duka menyelimuti keluarga pasangan suami-istri Agus Suryadi dan Bomber Listiasih, warga Wiyung Surabaya. Pasalnya, salah satu putri mereka -- Grisella alias Bomber satu yang berhasil dipisahkan dari kembar siamnya Griselda, pada 24 September lalu oleh Tim Dokter Kembar Siam di RSU Dr Soetomo Surabaya, Senin (7/10) meninggal dunia setelah mengalami gangguan multi organ.

Bayi malang ini menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 09.33 WIB di ruang ICU RSU Dr Soetomo Surabaya. Menurut penjelasan Ketua Tim Pusat Penanganan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSU dr Soetomo Surabaya DrAgus Hariyanto, bayi malang ini tidak mampu melewati masa kritis pasca operasi pemisahan dua

minggu yang lalu. Almarhumah meninggal dunia akibat mengalami gangguan multi organ pasca operasi, seperti ganguan jantung dan paruparu.

“Grisella meninggal akibat gangguan pasca operasi.

Kematian ini cukup mengejutkan kami, karena sebelumnya kondisi kesehatan Grisella pasca operasi lebih stabil bila di banding saudara kembar siamnya Griselda. Tapi takdir berbicara lain, justru Griselda yang bertahan. Semoga saja Griselda mampu melewati masa kritis," kata Dr Agus kepada wartawan.

Untuk diketahui, bayi kembar siam dempet pinggul tersebut berhasil dipisahkan oleh Tim Dokter Kembar Siam RSU Dr Soetomo Surabaya, Selasa (24/9) lalu. Keduanya menjalani operasi pemisahan atau separasi selama lebih

dari 6 jam. Dr Agus mengatakan, Grisella hanya bertahan hidup selama 86 hari sejak dilahirkan oleh ibunya pada Minggu 14 Juli 2013 dengan berat total 5.400 gram dan hidup selama 13 hari setelah separasi. Sejak lahir, mereka memiliki kelainan yang kompleks, mulai dari letak organ yang tidak beraturan atau terbalik, hingga organ tubuh yang tidak lengkap.

"Misalnya, kalau manusia normal letak jantung di kiri, Grisella di bagian kanan. Begitu juga saudara kembarnya (Griselda, Red). Paru-parunya tidak bisa menerima bantuan nafas buatan. Mereka juga memiliki tulang belakang yang bengkok sehingga harus tidur miring terus," urai Dr Agus.

Agar bisa bertahan hidup pasca operasi pemisahan, tim dokter melakukan tindakan penyelamatan. Tim Dokter

kembar siam terus memantau kondisi keduanya selama 24 jam. Namun Tuhan berkehendak lain. Grisella tidak kuat bertahan dalam kondisi keterbatasannya. Sementara itu, orang tua bayi kembar siam mengaku sedih dengan kepergian salah satu anaknya. Namun ia hanya bisa pasrah dan berharap agar bayi Griselda yang kini masih di rawat tim dokter mampu bertahan. Rencananya orang tua bayi akan memakamkan anaknya di pemakaman umum di kawasan tandes Surabaya “Saya sangat sedih kehilangan Grisella, tapi ini sudah takdir. Saya harap tim dokter bisa memberikan perawatan terbaik sehingga saya tidak kehilangan Griselda juga,” ujar Ibu bayi kembar siam, Bomber Lestiasih, Senin (07/10). (han)

ddy/koran madura

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kepala KPP Bea Cukai Juanda Sidoarjo Iwan Hermawan saat menunjukkan barang bukti dan tersangka penyelundup sabu jaringan lapas Medaeng.

NARKOTIKA

KPP Bea Cukai Juanda Bongkar Sindikat Penyelundup Sabu Antarnegara SURABAYA - Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPP) Bea Cukai Juanda berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 182 gram, dari Malaysia menuju Indonesia melalui importasi barang di terminal cargo Internasional Bandara Juanda Surabaya, Kamis (03/10).

Iwan Hermawan Kepala KPP Bea Cukai Juanda mengatakan, sabu-sabu tersebut disembunyikan di dalam lapisan jok mobil yang dikirim dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dua jok mobil tersebut dikirim atas nama Tan Eng Kooi dari Kuala Lumpur, Malaysia, dan ditujukan ke Ivan Teguh Santoso yang berada di Surabaya.

"Dua Jok mobil yang dikirim dari Malaysia tersebut, ternyata salah satunya dipakai untuk menyembunyikan sabu-sabu di dalam joknya," kata Iwan kepada wartawan, Senin (7/10).

Keberhasilan tersebut berkat pemeriksaan X-ray yang menunjukkan adanya barang asing di dalam lapisan jok mobil. Petugas curiga, kemudian melibatkan anjing pelacak narkotika (K-9). Ter-

Ternyata anjing pelacak mengendus adanya sesuatu di dalam salah satu jok mobil. kemudian dilakukan pembokaran dan ditemukanlah 6 bungkusan alumunium foil yang ternyata sabu-sabu,”

Iwan Hermawan

Kepala KPP Bea Cukai Juanda Surabaya nyata ada respon positif dari K-9.

"Ternyata anjing pelacak mengendus adanya sesuatu di dalam salah satu jok mobil. kemudian dilakukan pembokaran dan ditemukanlah 6 bungkusan alumunium foil yang ternyata sabu-sabu," ujarnya.

Berbekal informasi dan dan hasil penelitian diatas, diterbitkan Nota Hasil Inteli-

jen (NHI) Nomor : NHI-04/ WBC.10/KPP.MP.0302/2013 tanggal 03 Oktober 2013 yang menjadi dasar pemeriksaan mendalam terhadap fisik barang dan dokumen pelengkap pabean.

Memastikan bahwa barang tersebut mempunyai kekuatan hukum, dilakukan uji laboratorium pada balai pengujian dan identifikasi barang (BPIP) Tipe B Surabaya. dari uji laboratorium dipastikan bahwa barang tersebut positif methampethamin (Shabu).

Pihak KPP Bea Cukai Juanda kemudian bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim dan berhasil menangkap importir (Ivan Teguh Santoso) dan lima orang anggota jaringan lainnya. Berdasarkan keterangan tersangka diketaui bahwa jaringan tersebut dikendalikan oleh Iwan dan Sefan yang saat ini menjalani hukuman penjara Rutan Kelas 1 Surabaya (Medaeng).

“Mereka ini Jaringan yang dikendalikan dari Lapas Medaeng. Tentu ini sangat memprihatinkan,” Tandasnya.(ddy)

LINTAS JATIM

5

SELASA 8 OKTOBER 2013 NO.0215 | TAHUN II

ant/aguk sudarmojo

BANTALAN REL. Tiga pekerja membawa bantalan rel kereta api beton dengan lori di jalur rel KA di Desa Ngujo, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, Jatim, Senin (7/10). Pemerintah menjadwalkan proyek pembangunan rel KA ganda Jakarta-Surabaya dengan dana sebesar Rp9,7 triliun dari APBN akan mulai beroperasi 2014.

Pemprov Terus Menurunkan Indeks Disparitas Wilayah

MAKANAN-MINUMAN

Mamin Rentan Tercemar Bahan Berbahaya

Era Otonomi Tak Lepas dari Paradigma Makro di Tingkat Nasional SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jatim terus berusaha menurunkan indeks disparitas wilayah menjadi lebih kecil lagi agar terjadi pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Jatim.

"Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 mampu mempercepat penurunan kesenjangan regional antar wilayah di Jatim", ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim, Dr Rasiyo MSi saat rapat paripurna dengan agenda Jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi terhadap raperda tentang APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2014 di gedung DPRD Jatim, di Jl. Indrapura No.1, Surabaya, Senin (7/10).

Rasiyo mengatakan, kebijakan dan strategi pemerintah provinsi Jatim dalam mengatasi disparitas wilayah yang tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) antara lain, pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, pengembangan infrastruktur guna aksesbilitas disetiap pusat produksi, konsumsi, distribusi dan kawasan terbelakang. Serta, pengembangan sosial budaya dan pengolahan lingkungan hidup

yang lebih baik.

"Pemprov Jatim juga memperhatikan batasan wilayah yang menjadi fokus utama dalam menjaga daya dukung lingkungan agar tetap stabil.

Terlebih pemenuhan ruang

terbuka hijau sebesar 30 persen dari luasan perkotaan", papar Rasiyo.

Untuk diketahui, bahwa pengukuran Indeks Disparitas Wilayah Jatim sampai dengan saat ini masih menggunakan data tahun 2012 karena sifat dari data disparitas tersebut diukur oleh lembaga BPS per tahun.

Berdasarkan indikator Kinerja Utama Pembangunan.

Daerah Jatim, dapat diketahui bahwa Indeks Disparitas Wilayah pada tahun 2012 sudah melebihi target capaian Indeks Disparitas Wilayah Jatim untuk tahun 2014.

Meski nilai indeks Disparitas Wilayah pada tahun 2012 lalu 112,60 dapat dikatakan nilai yang besar.

Sementara itu, Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, Karnaji me-

ara/koran madura

PARIPURNA. Sekdaprov Jatim, Dr. Rasiyo M.Si memaparkan jawaban eksekutif pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (7/10).

ngatakan pembangunan yang dilaksanakan oleh daerahdaerah kabupaten/kota di era otonomi belum sepenuhnya dapat dilepaskan dari paradigma makro di tingkat nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi.

"Akibat yang tidak diharapkan adalah tingkat kemajuan di berbagai daerah menjadi beragam. Ada daerah yang maju pesat sebaliknya ada daerah-daerah yang lambat perkembangannya", ujarnya.

Sebagai kota besar di Provinsi Jawa Timur, kata Karnaji, daya tarik yang ditawarkan Kota Surabaya, Malang dan juga Sidoarjo sebagai secondary city yang perkembangannya sangat pesat jelas sangatlah luar biasa.

"Di Kota Surabaya, misalnya, setiap tahun arus balik penduduk dari desa ke Surabaya pasca Lebaran diperkirakan sekitar 150-200 ribu orang. Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan pemerintah kota-kota besar, jika setiap tahun jumlah lapangan kerja yang diciptakan dan daya jangkau layanan publik yang dikembangkan tidak sebanding dengan meningkatnya arus urbanisasi", pungkasnya. (ara)

KORBAN KEBAKARAN ASPOL

Pengungsi akan Menempati Rusunawa Jambangan SURABAYA - Kapolda Jatim, Irjen Pol Unggung Cahyono bersama beberapa pejabat Polda Jatim mengunjungi korban kebakaran Asrama Polisi (Aspol) Ketintang, Senin (7/10) pukul 15.00 WIB. Setiba di lokasi, Kapolda mendatangi korban yang mengungsi di Masjid dan langsung berdialog dengan warga.

Polda Jatim, memberi bantuan bahan makanan, air meneral, obat-obatan, dan beberapa bantuan lainnya bagi korban kebakaran.

"Kedatangan kami untuk melihat langsung kondisi warga pasca kebakaran, dan memastikan bantuan yang diberikan cukup," ujar Unggung, Senin (7/10).

Melihat kondisi pengungsi, Unggung menyatakan Korban kebakaran Aspol Ketintang akan segera menempati Rusunawa Jambangan untuk tempat tinggal sementara, selama rumah yang terba-

kar belum pulih untuk bisa ditempati.

"Saya sudah berkoordinasi dengan pihak Pemkot, dalam hal ini ibu walikota.

Untuk secepatnya warga Aspol Ketintang yang menjadi korban kebakaran akan tinggal sementara di Rusunawa Jambangan," tambahnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan segera melihat Rusunawa tersebut, dan segera membersihkan agar bisa secepatnya ditempati.

"Anggota Brimob akan kami kerahkan untuk mensurvei sekaligus membersihkan rusunawa tersebut,� ujarnya.

Unggung juga berjanji segera mengupayakan perbaikan rumah yang terbakar.

"Saya akan mengirimkan surat ke Mabes Polri terlebih dahulu, sekaligus membahas masalah ini, semoga asrama yang terbakar dapat secepatnya di perbaiki,"pungkasnya.(ddy)

KORBAN KEBAKARAN. Kondisi korban kebakaran yang mengungsi di masjid komplek Aspol Ketintang (foto: atas).

BERDIALOG. Irjen Pol Unggung Cahyono Kapolda Jatim berdialog dengan warga Aspol yang menjadi korban kebakaran (foto: kiri). ddy/koran madura

ara/koran madura

MEMBERIKAN KETERANGAN. Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKSY) Paidi Pawiroredjo saat memberikan keterangan kepada wartawan, Senin (7/10).

SURABAYA - Produk makanan minuman yang beredar di Jawa Timur rentan terkontaminasi bahanbahan berbahaya, karena lemahnya sistem keamanan pangan di masing-masing dinas kesehatan kabupaten/ kota.

"Saya sudah keliling ke Jatim, kualitas SDM di masing-masing dinas di kabupaten/kota masih rendah, apalagi laboratorium tidak memenuhi syarat untuk meneliti makanan minuman yang beredar di tengah masyarakat", ujar Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKSY, Paidi Pawiroredjo kepada Koran Madura, di Surabaya, Senin (7/10).

Menurut Yoyok sapaan akrab Paidi Pawiroredjo ini, selama ini pangan olahan, pangan siap saji dan pangan segar, masing-masing terdapat kelemahan tingkat pelaksanaannya.

Sebagai contoh, belum adanya pengujian produk, khususnya pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM), meski sudah mengantongi ijin Surat Penyuluhan (SP).

"Tatanan normatifnya, setiap perusahaan harus memiliki auditor internal mengawasi setiap produksi.

Kenyataan dilapangan, ketika ada kasus baru ada pengawasan", tegasnya.

Oleh karena itu, kata Yoyok, Pemprov Jatim harus

memiliki perda perlindungan dan keamanan pangan.

Sehingga memaksa masing-masing instansi, untuk bisa fokus pada hasil produksi UKM yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Tapi pengawasannya secara periodik, jangan hanya hangat-hangat tai ayam", ujarnya.

Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS), 90 persen pangan siap saji yang

Tatanan normatifnya, setiap perusahaan harus memiliki auditor internal mengawasi setiap produksi. Kenyataan dilapangan, ketika ada kasus baru ada pengawasan�,

Paidi Pawiroredjo Direktur LPKSY

tersebar di kaki lima tidak memenuhi syarat. Dari sisi aspek sistem keamanan pangan, tatanan normatif, dan tidak pengawasan. "Makanya jangan salah, kualitas manusia setiap tahunnya terus menurun kualitasnya, karena makanan minuman yang dikonsumsi mengandung bahan-bahan berbahaya", pungkasnya. (ara)

6

PROBOLINGGO

SELASA 8 OKTOBER 2013 NO.0215| TAHUN II

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Ada Pegelaran Festival Teater Lingkungan PROBOLINGGO Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo lagi-lagi membuat gebrakan. Untuk mengampanyekan masyarakat agar cinta terhadap lingkungan, BLH menggelar Festival Teater Lingkungan (FTL). Kegiatan cinta lingkungan tersebut diadakan di gedung bioskop Regina Kota Probolinggo.

“Festival itu diikuti oleh pelajar tingkat SMP dan SMA,” terang Kepala BLH Kota Probolinggo, Budi Krisyanto kepada wartawan, Senin (7/10).

Menurut dia, festival teater cinta lingkungan itu tidak hanya diikuti oleh pelajar Kota Probolinggo.

Namun juga diikuti oleh pelajar Kabupaten Pasuruan.

Ada enam katagori yang dilombakan dalam

giat fstival tersebut. Yakni naskah, penyaji, aktor dan aktris terbaik. Selain itu juga soal musik ilustrasi, sutradara dan soal properti terbaik menjadi salah satu bagian katagori yang akan dinilai.

Mantan Kepala Bapeda Kota Probolinggo itu menjelaskan, giat festival teater itu tidak hanya memperingati Hari Lingkungan, namun juga dalam rangka memperingati HUT Kota Probolinggo. “Kita berharap dengan adanya even ini, masyarakat bisa mencintai lingkungannya,” timpalnya.

Dia menambahkan, dipilihnya kegiatan festival teater tersebut, untuk mengajak masyarakat Kota Probolinggo agar bisa hidup sehat.

Bahkan, rencananya kegiatan itu akan digelar se-Jawa Timur. (ugi).

SOAL LPJ AMJ WALIKOTA

Pansus Studi ke Bali TERBAKAR, titik api di hutan tersebut terlihat memanjang puluhan meter dan lokasi kebakaran berada di atas perbukitan

Hutan Jati Bukit Bentar Terbakar PROBOLINGGO – Hutan jati milik Kawasan Resort Pemangku Hutan (KRPH) Klenang Kabupaten Probolinggo, Senin (7/10) sore terbakar.

Berdasarkan pantauan, titik api di hutan tersebut terlihat memanjang puluhan meter dan lokasi kebakaran berada di atas perbukitan yang ada di sekitar lokasi kawasan lahan perkebunan mangga dan tebu.

Akibat kebakaran ini, warga yang tinggal di sekitar lokasi pun merasa resah. Warga takut lantaran kobaran api

dikhawatirkan terus meluas hingga menjalar kelahan pertanian milik warga,” “Iya takut, Pak,” ujar Rahmad, mandor tebu yang puluhan tahun bertugas di Bukit Bentar.

Rahmad mengatakan, kebakaran hutan jati tersebut terjadi sejak tiga hari yang lalu, yakni Sabtu (5/10). Bahkan api sempat padam, dan kini api membara melalap hu-

tan kayu jati di wilayah Bukit Bentar Kabupaten Probolinggo.

Kendati demikian, hingga saat ini, belum diketahui secara pasti, berapa hektar luasan hutan yang terbakar. “Kebakaran hutan ini sejak tiga hari yang lalu,” tandasnya.

Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan jati, warga bersama Perhutani dan pihak Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Klenang Kabupaten Probolinggo terpaksa berupaya untuk memadamkan kobaran api dengan

alat seadanya.

“Terpaksa api kami padamkan dengan alat seadanya agar api tak meluas. Pemadaman dilakukan dengan cara manual, menggunakan kayu yang dibasahi dan dipukulpukulkan ke tanaman yang telah terbakar,” kata Rahmad.

Menurut Rahmad, tanaman yang terbakar baru sebatas semak belukar dan daun jati kering, serta belum membakar tumbuhan yang sengaja ditanam di hutan tersebut, seperti pohon jati, mahoni, pepaya, dan mangga.

“Yang terbakar baru semak belukar dan terumbusan daun jati kering, tapi jumlahnya sudah lumayan banyak sehingga harus segera dipadamkan agar tak merembet ke tanaman lainnya,” tambah pria yang puluhan tahun bekerja sebagai mandor ini.

Meski demikian, dia mengaku belum bisa memastikan penyebab kebakaran hutan tersebut karena saat kejadian pihaknya tidak berada di tempat dan belum menerima laporan resmi terkait hal ini. (hud).

CALEG

Inspektorat Awasi PNS yang Terlibat Kampanye Caleg PROBOLINGGO - Banyaknya istri Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Kabupaten Probolinggo yang mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif nampaknya mendapat sorotan tajam dari pihak Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

Kepala Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono, mengatakan suami yang berstatus PNS dilarang ikut cawe-cawe dalam mengkampanyekan istrinya meskipun menjadi Calon Legislatif dari partai manapun. “Kita meminta kepada si suami yang

kan supaya PNS tidak boleh ikut berperan mengkampanyekan siapapun saja, karena aturannya sudah jelas PNS dilarang ikut bercawe-cawe berpolitik.

“Kalau pun ada yang melaporkan kepada Inspektorar, untuk tindakannya kita berikan kepada Kepala Daerah (Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Hasan Aminuddin, SE Red). Hingga saat ini, lanjut dia, masih di bilang landai-landai saja dan tidak ada keterlibatan oknum PNS mengkampanyekan calon legislatif,”tandasnya.

berstatus PNS, harus bersifat disipliner,”jelas kepada wartawan, Senin (7/10).

Menurutnya, meski pemilihan wakil rakyat kurang enam bulan lagi, yakni 9 April mendatang, hingga saat ini Inspektorat masih belum menerima laporan resmi dari pihak siapapun terkait PNS yang mengakampenyekan kepada masyarakat.”Hingga saat ini masih belum ada laporan resmi PNS dari dinas manapun,”terang mantan Kepala Kesbangpolinmas itu.

Berkali-kali Parwiyono panggilan akrabnya, menyeru-

Sementara itu, Kepala Dispenda Kabupaten Probolinggo, Santiono yang istrinya juga mendaftarkan diri sebagai Caleg dari Dapil IV Kraksaan, Besuk dan Gading dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pihaknya memberikan kepercayaan betul kepada istrinya. Pihaknya tidak akan ikut campur untuk mencari suara rakyat demi kemenangan istrinya.

“Saya tau dirilah, masak saya harus ikut terlibat untuk mencari suara demi kemenangan istri saya di dapil IV itu,”pungkasnya.(hud).

EKONOMI

Pedagang Penentu Harga di Sejumlah Pasar

PROBOLINGGO - Pemerintah dalam menentukan harga pasar, tidak memilki hak sepenuhnya. Namun kenaikan atau penurunan harga

barang di pasaran merupakan kewenangan dari pelaku pasar yakni berada ditangan pedagang.

Menurut Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Erlin Setiawati, mengatakan, persoalan harga barang dipasaran tersebut tergantung

oleh para pedagang. Sedangkan pemerintah tidak memilki kewenangan untuk menentukan hal tersebut.“Karena harga disepakati oleh pedagang dan pembeli,” katanya kepada wartawan, Senin (7/10).

Erlin Setiawati mengatakan, harga ditentukan dari kondisi pasar. Jika dalam pasaran sebuah barang tersebut sedikit dan permintaan terhadap barang tersebut naik maka secara otomatis harga akan naik. Tetapi jika permintaan sedikit dan jumlah barang banyak maka harga akan cenderung turun.”Jadi dalam pasar yang berlaku adalah hukum pasar,”terangnya.

Ia menambahkan, untuk para pedagang dalam menyiasati dagangannya juga memakai berbagai cara, mulai dari melakukan promosi secara maksimal. Karena langkah tersebut dianggap penting dalam pemasaran.

“Kalau tidak punya promosi yang baik maka, barangnya sulit laku dipasaran.

Tetapi jika pemasarannya

bagus maka konsumen akan memburu dagangannya,” jelas Erlin Setiawati.

Bagi konsumen, lanjut Erlin Setiawati, juga harus berhatihati dalam menghadapi para pedagang karena tidak jarang pedagang akan melakukan penjualan barangnya dengan cara yang salah. Seperti melakukan pencampuran barang kualitas baik dengan kualitas yang kurang baik. Sehingga pedagang akan dapat mengelabuhi konsumen. “Konsumen dalam membli barang dipasaran harus selektif dan cerdas menghadapi pedangan, bahkan juga dalam melakukan penawaran dengan mereka,” harapnya.

Memang langkah yang dilakukan pedagang tersebut menurut Erlin, dapat meraut keuntungan besar baginya .

Tetapi langkah tersebut dinilai salah dan merugikan para konsumen. “Karena didalam pasar akan menemukan pedagang yang menggunakan cara yang kurang baik dalam menjual barang dagangannya kepada para konsumen,” pungkasnya.(fud)

PROBOLINGGO - Lagi-lagi anggota DPRD Kota Probolinggo mengadakan giat ngelencernya ke luar kota.

Kali ini dilakukan oleh Pansus DPRD setempat.

Namun, giat ngelencer yang dilakukan oleh Pansus dewan ke pulau Dewata, Bali tersebut, bukan untuk sekedar menghambur-hamburkan anggaran. Melainkan untuk melakukan studi banding soal Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Walikota Probolinggo tahun 2009-2013.

Salah seorang anggota Pansus DPRD Kota Probolinggo, Abd. Aziz saat dikonfirmasi wartawan, membenarkan adanya kegiatan studi banding tersebut. Menurut dia, studi banding yang dilakukan oleh Pansus itu dilakukan selama tiga hari.”Studi banding itu dilakukan selama tiga hari,” katanya kepada wartawan, Senin (7/10).

Sayangnya, Abd. Aziz tidak menjelaskan secara detail kenapa staudi banding soal LPJ AMJ Walikota Probolinggo itu dilakukan di Bali. “Silahkan, tanyakan sendiri kepada Ketua Pansusnya, Pak As’ad,” kilahnya.

Politisi Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Kota Probolinggo menjelaskan, anggota Pansus berangkat ke Bali sejak Minggu (6/10) kemarin. Para wakil rakyat itu baru pulang ke Probolinggo pada Selasa (8/10) hari ini.

Disisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdullah Zabut saat dikonfirmasi wartawan, membenarkan jika anggota Pansus dewan kini sedang berada di Bali.

“Kebetulan saya tidak ikut. Yang ikut ke Bali hanya anggota Pansus saja,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus, As’ad Anshori hingga berita ini ditulis belum berhasil dikonfirmasi. Saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya, hanya terdengar nada sambung dan tidak diangkat. Bahkan, SMS dari wartawan Koran Madurapun juga tidak dibalas.

Sekedar diketahui, penyampaian LPJ AMJ Walikota Probolinggo, HM. Buchori dilakukan pada Kamis (26/9) kemarin dalam rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo.

Dalam penyampaian LPJ AMJ tersebut, Kota Probolinggo menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Sehingga menjadi indikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.(ugi).

KPK

Korupsi masih Lengket dalam Institusi PROBOLINGGO - Tertangkapnya Akil Muhtar akibat menerima suap saat memutuskan perkara pilkada Lebak Banten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Membuat pubik di negeri ini sedikit kecewa atas perbuatan oknum MK tersebut.

Sebab lembaga tersebut yang dulunya dikenal dengan lembaga yang bersih, Namun saat ini lembaga tersebut sedikit tercoreng. Maraknya kasus korupsi di Negara ini menurut Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik (Puskab) Probolinggo, Mushafi Miftah mengatakan. Saat ini bangsa kita sedang dihadapkan dengan pesoalan korupsi. Karena banyak para penegak hukum atau pejabat negara yang tidak luput dari jeratan kasus tersebut. “Korupsi sekarang sudah membudaya dalam negara Indonesia,” terangnya, Senin (7/10) kemarin.

Menurut Mushafi, persoalan korupsi memang sulit untuk dibersihkan, karena korupsi sudah banyak yang mendarah daging dalam tubuh para pemangku kebijakan. Banyak pejabat yang menyalahkan gunakan anggaran serta terkadang dari mereka yang suka menghabiskan anggaran Negara.

“MK saja sebagai lambaga yang terbilang bersih, saat ini institusi tersebut sudah terseret pada persoalan menerima suap dalam sebuah perkara pilkada, jadi citra lembaga tersebut akhirnya buram akan profesioanalitas dan netralitasnya dalam memutuskan perkara tersebut,” paparnya.

Lebih jauh Mushafi, menjelaskan, budaya korupsi di negara ini sulit untuk dihapus. Sebab koruspi sudah membudaya. Akan tetapi harapan bangsa ini lepas dari budaya tersebut hanya terletak kepada penguatan mental para pemudanya.

Terutama melalui lembaga pendidikan yang ada.

Menurut Mushafi, bagi para koruptor yang ada di Negara ini harus diberikan hukuman yang setimpal, yakni dengan hukuman seumur hidup. Sebab mereka sudah banyak yang menghabiskan uang rayat untuk memperkaya dirinya sendiri.

“Jadi dengan hukuman tersebut, sedikit banyak akan memberikan gambaran dan efek jera kepada para koruptor yang lain. Sehingga sedikit demi sedikit bangsa ini akan bersih dari budaya yang merugikan rakyat tersebut,” harapnya.(fud)

OPINI

“Selingkuh” Media Massa

salam songkem

Prahara Hukum

R

isalah terseoknya hukum di republik, tidak kali ini saja. Akil Mochtar ini hanya satu dari cermin retak hukum di Indonesia. Ada pembiaran yang terjadi terus-menerus. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bahwa hari ini Akil ditahan, ini hanya ingin menegaskan bahwa seolah-olah hukum di negeri ini tidak pandang bulu. Nyatanya, mata sebagian penegak hukum tak kuasa terhadap sesuatu yang membuat penegak hukum lunglai. Jaksa Urip, jaksa terbaik waktu itu, lupa hukum, diri sendiri, dan bahkan tidak ingat tuhan. Ternyata uang miliaran rupiah itu banyak, sangat banyak.

Oleh karena itu, pemerintah harus lebih bertaji di ranah hukum ini. Pelemahan atas hukum bukan saja mengabaikan hak-hak konstitusi. Tetapi juga menenggelamkan martabat bangsa. Banyak yang curiga, di republik ini politik berada di garda depan. Apalagi, undang-undang yang dihasilkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat lebih mencerminkan kepentingan pengusaha dan penguasa daripada kepentingan rakyat kebanyakan. Undang-Undang ini, membuat sebagian besar masyarakat meremehkan hukum di Indonesia. Ini karena hukum tidak dibuat untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak.

Faktor lainnya yang menyebabkan penegakan hukum adalah lemahnya kehendak konstitusional dari para pemimpin dan penyelenggara negara di Indonesia.

Para kader Demokrat yang semula lantang dan beriklan menolak korupsi, kini mereka menjadi tersangka bahkan terdakwa karena korupsi. Selain itu, rendahnya integritas aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa dan advokat. Akil saat ini, menjadi contoh paling nyata. Pantas diduga, tidak hanya Akil tetapi sejumlah penegak hukum lainnya dapat dipastikan melakukan korupsi. Djoko Susilo, jenderal polisi, juga menjadi contoh yang lekat dalam ingatan kita.

Lemahnya penegakan hukum juga terjadi akibat paradigma penegakan hukum yang positivistik, lebih menekankan aspek legal formal. Seorang nenek dihukum karena mencuri sandal menjadi berbanding terbalik dibanding para koruptor yang divonis bebas. Hukum seharusnya memberdayakan masyarakat kecil (transformatif ) dan membebaskan (liberatif ). Benang basah hukum juga disebabkan minimnya sarana-prasarana penegakan hukum, sistem hukum yang tidak sistematis dan tingkat kesadaran budaya hukum yang kurang.

Itu sebabnya, negara harus lebih bijak, bukan semakin bejat hukum. Fakta menunjukkan, rakyat yang mengadili sendiri atas pelanggaran hukum harus dipahami sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah, kepada penegak hukum. Sayang, pemerintah tutup mata dan pura-pura tidak melihat. Jika terus dibiarkan, pemerintah pantas dituduh sebagai pemersubur benang basah hukum di tengah penegaknya yang lemah syahwat. (*)

Media massa, merujuk cara yang terorganisasi untuk berkomunikasi secara terbuka dalam jarak jauh kepada khalayak dalam waktu ringkas.

Media massa bukan sekedar alat saja, melainkan institusionalisasi dalam masyarakat.

Sehingga terjadi proses pengaturan oleh masyarakat melalui kekuasaan maupun kesepakatan lain.

L

ebih jauh, media merupakan kekuasaan sosio-kultural yang hadir di tengah masyarakat.

Denis McQuail mengurai definisi dan fungsi media sebagai industri pencipta lapangan kerja, barang dan jasa yang menghidupkan industri lain. Ia juga sumber kekuatan-alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat.

Meddia merupakan forum untuk menyampaikan peristiwa masyarakat; Wahana pengembangan kebudayaan tata cara, mode, gaya hidup, norma dan sumber dominan pencipta citra individu, kelompok, dan masyarakat.

Peran media dalam membentuk opini publik dan mengarahkan opini massa sesuai kepentingannya berkaitan dengan beberapa pendekatan. Salah satu teori yang paling dikenal adalah ‘agenda setting theory’.

Diyakini bahwa agenda media dapat mengatur agenda publik, dan agenda publik pada gilirannya dapat mengatur agenda pemerintah. Artinya, masalah apapun yang diekspose terus-menerus oleh banyak media pada waktu yang sama, dengan cepat dapat mempengaruhi topik pembicaraan di masyarakat luas.

Menjamu MK

Kolumnis Washington Post ternama, Michael R. LeGault, pernah mengatakan, “orang-orang barbar tidak lagi menggempur gerbang kota kita, mereka sedang makan malam bersama kita.

Namun mereka adalah J.Lo, ja rule, dan Paris Hilton. “Kolumnis ini ingin mengingatkan tetang bahaya media yang salah satunya membawa masyarakat kembali ke zaman barbar. Media, seperti televisi bagai orang-orang barbar yang menyerang musuhnya untuk menguasai-juga ingin menyerang masyarakat dengan ideologi yang menguntungkan budaya pasar.

Buku Zainuddin Sardar yang berjudul “Membongkar Kuasa Media” membuat kita semakin jelas bahwa media memang memiliki kekuatan riil untuk membentuk kita dan mengarahkan kita. Digambarkan oleh Sardar bahwa media massa mendefinisikan ‘sebagai siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada kita terhadap keberadaan media. Media adalah bagian masyarakat industri dan bisa jadi merupakan yang paling dekat dengan kita. Percaya atau tidak, dalam seluruh hidup kita, rata-rata kita menghabiskan lebih dari 15 tahun dalam kehidupan kita untuk menonton televisi , film, video, dan membaca surat kabar dan majalah, mendengarkan radio, dan berselancar di internet.

Media beroperasi sebagai alat produksi yang benar-benar mencerminkan kepentingan kapitalisme untuk mencari keuntungan maupun untuk menanamkan politik hegemoninya.

Berkaitan dengan itu sesungguhnya media, seperti TV juga hanya menjadikan masyarakat sebagi pemuja para elite, terutama selebritis, dan bukan memiliki sebuah pemikiran kritis dan tindaka partisipasif agar posisi elit terkontrol sehingga benar-benar mematuhi amanat demokrasi untuk membantu rakyat lepas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi dan kebudayaan. Masalahnya, industrialisasi media kapitalis menciptakan “mayarakat penonton” yang berjejal-jejal, tetapi kesepian, dipandang dari segi teknis sama sekali sangat tidak aman, dikendalikan oleh suatu mekanisme tata tertib yang rumit, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap individu’.

Dalam masyarakat kapitalis, dan

dalam sistem pers yang liberal-kapitalistik, tempat umumnya media dimiliki oleh kaum kapitalis. Berharap pada media untuk membela rakyat miskin akan membuat anda pesimis.

Tak heran jika sosiolog ternama, seperti C, Wright Mills mengajukan pandangan yang pesimistis terhadap fungsi media. Dalam bukunya The Power Elite (1956), Mills mengutuk fungsi media yang lebih berfungsi sebagai instrument yang memfasilitasi apa yang ia sebut sebagai “kebutahurufan psikologis”. Mills juga memandang media sebagai pemimpin “dunia palsu” (pseudo-world), yang menyajikan realitas eksternal dan pengalaman internal secara penghancuran privasi dengan cara menghancurkan peluang untuk pertukaran opini yang masuk akal dan tidak terburu-buru serta manusiawi.

Jadi, jelas bahwa, dalam masyarakat berkelas, media hanya menuruti kepentingan elit dengan tujuan menjinakkan masyarakat banyak. Penguasaan media dalam masyarakat kapitalis adalah kelanjutan dari penguasaan para bangsawan dan raja-raja terhadap media dan lembaga sosial untuk menyebarkan kepercayaan kepatuhan agar rakyat jelata percaya bahwa raja adalah ’wakil dewa’ yang harus dilayani, di-

patuhi semua perintahnya.

Dalam masyarakat kapitalis modern, media telah menjadi produk kebudayaan yang didukung oleh teknologi yang maju. Teknologi adalah tenaga produksi yang harus dikuasai, bahkan dimonopoli agar mendapat keuntungan dan sekaligus digunakan untuk memproduksi (dan mereproduksi) informasi dan gagasan yang tidak bertentangan dengan upaya pemodal untuk mencari keuntungan.

Tentu bukan hal yang asing lagi jika kehadiran media massa membawa banyak efek kepada khalayaknya. Studi mengenai hal tersebut jauh-jauh hari telah diperdalam dan menghasilkan propaganda, kampanye media, news learning, difusi inovasi, dan kekerasan media sebagai efek media massa.

Sekian efek tersebut beserta yang lainnya ada kalanya direncanakan dan muncul tanpa dikehendaki. Kesemuanya ini tergantung pada isi pesan yang disampaikan oleh penyampaian pesan atau media massa. Shoemaker dan Reese menyebutkan isi media ini adalah keseluruhan cakupan kuantitas dan kualitas informasi secara verbal dan visual yang disampaikan oleh media massa. = *) Jurnalis Media Nasional, Tinggal di Madura

Sastra dan Realitas Diri

M

ahkamah Konstitusi bukan mustahil akan mengalami krisis kepercayaan. Apalagi kini MK dirundung masalah serius, dengan ditangkapnya Ketua MK, Akil Muchtar. Apa pun alasannya, tertangkapnya Akil Muchtar telah membuat dugaan buruk yang mengarah pada MK selama ini menjadi makin mendapat pembenaran. Setidak-tidaknya kasus tersebut telah membuat keyakinan rakyat akan adanya mafia hukum di MK semakin tebal.

Rupanya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mmuchtar menjamu MK dengan sebuah kasus tak sedap itu. Berawal sejak Akil Muchtar tertangkap basah oleh KPK di rumah dinasnya Kompleks Widya Chadra, Jakarta Selatan, Rabu (2/10)lalu, sekitar pukul 22.00 WIB, akibat dugaan kasus suap terkait penyelesaian kasus pemilukada Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Sebuah jamuan yang bukan saja membuat malu, namun lebih dari itu, telah meruntuhkan kehormatan Mahkamah Konstitusi di hadapan rakyat Indonesia bahkan dunia. Memang penangkapan dirinya itu telah dijawab dengan keputusan pribadi Akil Muchtar yang mengundurkan diri dari jabatannya, sebuah pilihan yang tidak boleh tidak harus dilakukan sebagai akibat perbuatannya yang tidak terpuji.

Tampaknya, Akil Muchtar masih ingin menunjukkan pada publik bahwa dia seorang yang bertanggung jawab. Dia bertanggungjawab atas kasus yang menimpanya kini. Juga bertanggungjawab atas profesinya di lingkungan MK yang terhormat, dengan cara mengundurkan diri. Seakan-akan Akil Muchtar menentukan pilihan mundur dari jabatannya itu agar kasus yang menjeratnya itu tidak sampai memporak-porandakan kepercayaan publik terhadap MK. Namun pemunduran dirinya itu, kiranya tak cukup ampuh menghapus kecurigaan rakyat pada MK, bahkan rakyat makin kuat dugaannya, di MK masih ada Akil Muchtar lain. Sebab Akil Muchtar diduga tak mungkin sendirian melakukannya.

Untuk memulihkan kepercayaa publik terhadap MK, memang tidak cukup dengan pengunduran diri seorang Akil Muchtar. Bisa jadi kasus Akil Muchtar hanya salah satu dari sekian banyak kasus yang selama ini telah mengguncang lembaga hukum tersebut. Ada hal lain yang perlu dilakukan MK, agar publik bisa percaya penuh kembali pada MK, yaitu MK harus berhasil membuktikan pada publik bahwa MK tidak dihuni oleh sindikat mafia hukum.

Tidak gampang memang MK mengosongkan ruangannya dari prilaku-prilaku penyimpangan. Karena dalam MK juga dihuni oleh manusia normal, yang selalu akrab dengan berbagai kekurangan, kesalahan, dan keteledoran. (*)

A

7

SELASA 8 OKTOBER 2013 NO. 0215 | TAHUN II

Karya sastra lahir dari jiwa-jiwa yang peka terhadap pelbagai kemungkinan yang berkembang di dalam masyarakat (realitas), lalu dihantarkan oleh bahasa sebagai bentuk pengucapannya.

Jadi, sastra adalah kristalisasi teks yang berlumampa dan melakukan perjalanan panjang di dalam mengapresiasi, menerjemahkan, memahami, memaknai, mengkritisi terhadap berbagai peristiwa yang berkembang di alam realitas.

T

eks yang bergerak berhak untuk menerjemahkan dirinya pula sebagai bagian dari interaksi—simbolik juga interaksi—semiotik yang dikembangkan oleh seorang pengarang di dalam karya-karyanya.

Sastra tidak hadir dengan sendirian, melainkan hadir dengan realitas, yakni realitas sosial, realitas politik, realitas budaya, realitas teks yang di dalamnya terjadi silang interaksi, bertumpuk sekaligus memercik seperti cipratan cahaya dari dalam dan dari luar teks itu sendiri. Teks melakukan proses internalisasi sekaligus eksternalisasi sebagai manifestasi atau perwujudan dari sebuah proses interaksi—semiotik dengan alam realitas. Interaksi—semiotik sebuah pertalian atau hubungan tanda, penanda,

tinanda sekaligus hubungan emperis seorang pengarang yang ditumpahkan ke dalam sebuah lajur-lajur teks.

Interaksi—semiotik juga berkembang menjadi interaksi—hipersemiotik sebagai penanda bagai absurditas realitas yang berkembang di dalam masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa karya sastra berkembang sesuai alur zaman sekaligus perkembangan sains dan teknologi. Implikasinya adalah teks-teks kebudayaan menjadi pijakan di dalam meretas pelbagai peristiwa yang diketengahkan di dalamnya, semacam arus gelombang percepatan yang mengusung manifestasi citra.

Setiap teks bergerak dalam simulakrum peradaban yang dicetak dalam kamus-kamus kebudayaan yang berjalan diteras rumah, mall, jalan raya, dalam saku baju, tas belanja, pada tubuh, atau yang keluar masuk melalui agenda-agenda televisi.

Realitas menjadi rumpang sekaligus menyakitkan, masuk alam bawah sadar manusia, sehingga melahirkan hibriditas—teks kebudayaan yang dijadikan canonista dalam hidup, yakni gaya hidup, style yang disulut sekaligus membakar tubuh teks. Skizofrenia tubuh teks berjalan mendedahkan dirinya sebagai manusia modern. Identitas hilang, masuk dalam absurditas lubang kebudayaan yang dikemas oleh mesin citra. Hal ini bisa dilihat di dalam puisi-puisi Afrizal Malna yang memuat sekaligus menggugat gagasan modernisme dengan pisau bedah postmodernisme sekaligus hiperrealitas teks yang berkembang biak di dalam arus kebudayaan modern.

Bahasa dan imajinasi tumbuh berkembang melalui nalar rasa bahasa, yang melakukan interaksi—simbolik sebagai peretas dari realitas. Karena sebagai peretas maka keberadaannya acapkali tidak berkesesuaian dengan realitas itu sendiri, lantaran sudah terjadi pergumulan akut dengan pelbagai dinamika yang berkembang di dalam masyarakat. Walhasil, sastra

adalah saripati realitas yang dituangkan melalui imajinasi seorang pengarang dengan bahasa—estetik yang membentuk bahasanya sendiri.

Persoalannya adalah sastra acapkali sulit untuk dipahami oleh pembaca sebagai apresiator, maka dibutuhkan sebuah medium atau jembatan yang dapat mengantarkan karya sastra sampai pada telinga, pikiran, jiwa, dan hati seorang pembaca. Hal ini membutuhkan yang namanya kritik sastra sebagai salah satu jembatan pengantar agar supaya sastra dapat dipahami oleh pembaca. Kritik menjadi penting keberadaannya sebagai medan ungkap, lantaran kritik memiliki metodologi sebagai bagian yang utuh dari proses pemaknaan atau apresiasi terhadap sebuah karya sastra. Hal ini berimplikasi terhadap pembaca, sehingga pembaca dapat mengerti apa yang tersirat, tersurat dan tersarat di dalam sebuah karya sastra.

Sedangkan pembaca dapat kita bagi menjadi beberapa kriteria, yakni (1) Pembaca Hiburan, (2) Pembaca Apresiator, (3) Pembaca Kritis, dan lain-lain. Ketiga pembaca ini memiliki tingkat pemikirannya sendiri, sehingga sastra acapkali sulit terhubung dengan pembaca hiburan. Yakni, pembaca yang hanya membutuhkan hiburan terhadap teks-teks sastra, baik novel, cerpen dan puisi. Biasanya pembaca hiburan lebih memilih novel dan cerpen populer, semacam teenlit. Sedangkan untuk puisi acapkali memilih puisi-puisi yang ringan dan gampang untuk diterjemahkan, yakni puisi dengan bahasa sederhana, tapi pengucapannya masih dekat dengan pembaca.

Pembaca apresiator hadir dengan proses pengayaan diri atau sebuah pengayaan sebuah komunitas atau kelompok di dalam sebuah sanggar sastra, mereka lebih memilih untuk memberikan apresiasi sebagai proses penilaian terhadap suatu karya

sastra, tanpa harus dibebani dengan metodologi, sedangkan pembaca kritis kerap hadir dengan melakukan proses pembandingan antara satu karya dengan karya lain atau antara teks dengan teks yang lain di dalam sebuah karya sastra. Pembaca kritis memiliki beban untuk memberikan beberapa catatan-catatan terhadap suatu karya sastra dengan melakukan intertekstualitas terhadap suatu karya sastra.

Hakikatnya, teks sastra hadir dengan realitas—estetis yang di dalamnya mengusung berbagai macam dinamika persoalan, peristiwa yang berdegup takjub di dalam masyarakat. Jadi, kehadirannya tidak berada pada sebuah ruang kosong, melainkan memiliki kesalingterkaitan atau kesalingterhubungan dengan realitas. Realitas diungkap dalam wujud kontemplasi—imajinatif, lalu diunggah menjadi bagian yang utuh di dalam sebuah teks sastra, yakni realitas diri yang melakukan tafsir imajinatif terhadap segala persoalan di dalam masyarakat.

Jadi, sastra tidak akan pernah mati, meski sendiri dalam sepi. Semoga!= *) Staf P3M STKIP PGRI dan Guru Honorer SMAN 1 Sumenep

Menerima tulisan dalam bentuk opini, puisi, cerpen, dan resensi buku. panjang tulisan 5000 karakter (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikirimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHR A GA

88

SELASA 8 OKTOBER 2013 NO. 0215 | TAHUN II

SELASA 8 OKTOBER 2013

Juventus Taklukkan Milan 3-2 TURIN - AC Milan tak berkutik saat menantang Juventus di Juventus Stadium, Senin (7/10) dini hari WIB. Anak-anak asuh Massimiliano Allegri itu disikat dengan skor tipis 3-2 oleh tuan rumah.

Padahal“La Vechhia Signora” sempat tertinggal melalui gol cepat Sulley Muntari.

Tetapi anak-anak asuh Antonio Conte itu mampu membalas lewat tiga gol yang dilesakan Andrea Pirlo, Sebastian Giovinco, dan Giorgio Chiellini, sebelum ditutup oleh gol kedua Muntari di pengujung laga.

Dengan kemenangan ini, Juve mengumpulkan poin 19 dan berada di posisi ketiga untuk terus menempel Napoli yang berada di tempat kedua dengan perolehan poin serupa tetapi unggul selisih gol. Di laga beberapa jam sebelumnya, Napoli menghajar Livorno 4-0 di kandang. Kedua klub kini terpaut dua angka dari pemuncak klasemen AS Roma. Sementara, Milan masih terjebak di posisi ke12 menyusul kekalahan ketiganya di musim ini dengan raihan hanya delapan poin.

Mian mengawali laga dengan baik. “Rossoneri” bahkan sudah unggul ketika laga belum genap berusia satu menit. Barisan belakang Juve tampak belum siap ketika Antonio Nocerino memberikan umpan kepada Sulley Muntari yang bebas tanpa kawalan.

Sang gelandang pun tanpa ampun melesakan tembakan ke dalam gawang tanpa mampu dicegah Gianluigi Buffon.

Tersentak dengan gol itu, “Bianconeri” mencoba merespon dengan terus menekan pertahanan sang tamu. Usaha mereka akhirnya berhasil ketika laga memasuki menit ke-15. Tendangan bebas yang diberikan wasit atas pelanggaran Nigel de Jong pada Carlos Tevez dieksekusi dengan brilian oleh Pirlo u n tuk membobol gawang mantan klubnya. Kendati sempat terjangkau Christian Abbiati, laju bola hasil sepakan melengkung Pirlo terlalu deras sehingga tetap bergulir masuk. Skor 1-1 pun bertahan hingga turun minum.

Landon Donovan Tersubur dalam Sejarah MLS

Pelatih Juve Antonio Conte melakukan pergantian dengan memasukan Giovinco untuk menggantikan Fabio Quagliarella pada menit ke-67. Baru dua menit menginjak lapangan, ia langsung mencetak gol dua menit berselang. Mendapat umpan matang Vidal, Giovonco meliuk melewati Cristian Zapata sebelum melepaskan tendangan ke sudut kanan bawah gawang yang tidak bisa dijangkau Abbiati.

Petaka menghampiri Milan pada menit ke-74 setelah Philippe Mexes diganjar dua kartu kuning alias kartu merah. Yang pertama akibat melanggar Giovinco, dan berikutnya karena protes berlebihan terhadap keputusan wasit. Bermain dengan sepuluh orang membuat pertahanan Milan terus dicecar oleh tuan rumah. Di menit 75, Juve memperlebar jarak keunggulan melalui Chiellini. Berawal dari tendangan bebas Pirlo yang membentur mistar gawang, bek Timnas Italia ini mampu memanfaatkan bola rebound.

Sesaat sebelum laga usai, Milan berhasil memperkecil keadaan. Pogba melakukan blunder ketika terlalu santai memainkan bola di wilayah sendiri sehingga Muntari bisa mencurinya sebelum menaklukkan Buffon untuk kali kedua melalui tembakan kencang yang sedikit terdefleksi. Namun, gol tersebut datang terlalu telat sehingga Juve mampu mengamankan poin penuh hingga laga usai. (espn/aji)

4 1 12 13 9 5 14 16 8 4 21 21

Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

81%

CARSON - Pemain Los Angeles (LA) Galaxy yang juga pemain Tim Nasional Amerika Serikat, Landon Donovan menyamai rekor gol Jeff Cunningham di Major League Soccer (MLS), setelah mencetak dua gol untuk LA Galaxy ke gawang Chivas USA pada laga Minggu (6/10) malam waktu setempat atau Senin (7/10) dini hari WIB. Tambahan dua gol itu menambah jumlah golnya di MLS menjadi 134 gol.

Capaian ini melampaui koleksi gol Jaime Moreno yang hanya 133 gol dan menyamai rekor gol Cunningham yang bermain untuk lima klub MLS selama 14 tahun karier sepakbolanya. Donovan dipastikan akan menjadi pemain paling subur sepanjang sejarah MLS karena usianya masih 31 tahun dan belum ada tanda-tanda penurunan performa.

Donovan adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepakbola Amerika Serikat. Dia sudah merebut tiga dari lima gelar juara MLS LA Galaxy. (sky sports/aji)

43%

48%

84% Umpan Sukses

52% Aerial Sukses

Michu Dipanggil Timnas Spanyol

57% Penguasaan Bola

Juve Milan

PENAMPILAN gemilang Michu bersama Swansea City dalam dua musim terakhir sungguh mengagumkan dan akhirnya membuahkan hasil. Meskipun terhitung terlambat, dia akhirnya dipanggil ke Timnas Spanyol untuk pertama kalinya menjelang kualifikasi Piala Dunia akhir pekan ini. Pemain bernama lengkap Miguel Pérez Cuesta ini menggantikan striker Atletico Madrid David Villa yang harus absen karena mengalami cedera engkel saat timnya memetik kemenangan 2-1 atas Celta Vigo pada laga Minggu (6/10) malam WIB. Michu yang sudah mencetak 27 gol untuk Swansea City sejak didatangkan dari Rayo Vallecano satu tahun silam harus bersaing dengan para pemain depan seperti Fernando Llorente dan Roberto Soldado.

Padahal kedua pemain ini jarang dipilih pelatih Vicente Del Bosque masuk skuat utama. Mereka lebih banyak sebagai pemain pelapis.

Michu yang sudah berusia 27 tahun akan melakoni debutnya bersama La Furia Roja saat melawan Belarus dan Georgia pada akhir pekan ini dan pertengahan pekan depan. Saat ini, Spanyol memimpin Grup I. Poinnya sama dengan Prancis yang duduk di peringkat kedua. Spanyol hanya unggul selisih gol dari Prancis. Untungnya lagi, Spanyol masih menyisakan dua pertandingan, sedangkan Prancis tinggal satu laga. (skysports/aji/dar)

ENGLISH PREMIER LEAGUE

Langkah Duo London Utara Tertahan LONDON - Langkah dua dua tim dari London Utara, Tottenham Hotspur dan Arsenal, di Liga Utama Inggris akhirnya tertahan pada pekan ketujuh. Tottenham Hotspur harus menanggung malu karena menelan kekalahan dari tamunya West Ham United pada laga di White Hart Lane Minggu (6/10) tengah malam WIB. Sementara itu, rival satu kotanya, Arsenal ditahan imbang 1-1 saat bertandang ke kandang West Bromwich Albion, The Hawthorns, pada laga yang berlangsung terpisah.

Di White Hart Lane, Tottenham Hotspur disikat West Ham United dengan tiga gol tanpa balas. Selama 45 menit pertama, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Tetapi memasuki babak kedua, anak-anak asuh Andre Villas-Boas disikat tiga gol masing-masing oleh Winston Reid pada menit ke-66 menyusul kemelut di mulut gawang memperebutkan bola sepak pojok dari Mark Noble.

Ricardo Vaz Te dan Ravel Morrison kemudian menambah dua gol untuk “Tha Hammers” masing-masing pada menit ke72 dan ke-79.

Meski menguasai jalannya pertandingan dengan 61 persen penguasaan bola berbanding 39 persen untuk tuan rumah, tetapi serangan “The Lilywhites” tumpul. Buktinya, jumlah tembakan ke gawang mereka hanya 14 kali dengan empat di antaranya tepat sasaran. Sedangkan

West Ham United 16 kali melepas tendangan ke gawang dengan lima di antaranya mengarah ke gawang.

Ironisnya lagi, ini adalah kekalahan terbesar di kandang sendiri sejak Andre Villas-Boas ditunjuk sebagai pelatih klub itu menggantikan Harry Redknapp pada asal musim 2012-2013 silam. Dan, ini adalah kekalahan kedua mereka di musim ini. Pada awal musim mereka ditaklukkan Arsenal saat bertandang ke Emirates.

Kekalahan memalukan ini membuat para pendukung tuan rumah meninggalkan stadion sebelum laga berakhir. Mereka pun berteriak, “Kami ingin lebih”.

Mereka kecewa karena belanja besar-besaran pada musim panas lalu sama sekali tidak memberi hasil. Mereka menuntut pelatih Andre Villas-Boas untuk bekerja lebih keras lagi bila ingin masuk empat besar di akhir musim.

Sementara itu, pada laga di The Hawthorns, Arsenal sempat tertinggal dari West Bromwich Alibon berkat gol Clauido Yacob pada hanya tiga menit sebelum turun minum. Tetapi gol Jack Wilshere pada menit ke-63 berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Gol Wilhsere ini lahir dari sebuah tendangan keras dari jarak 20 meter yang sulit dijangkau kiper tuan rumah Boaz Myhill.

Sebenarnya, Arsenal bisa saja memetik kemenangan pada laga ini kalau saja beberapa peluang, termasuk yang diperoleh Oliver Giroud setelah kerja sama satu dua Mesut Ozil dan Jack Wilshere, berhasil membuahkan gol. Tetapi hingga pelut panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol bagi kedua tim.

Meski menguasai jalannya pertandingan serta unggul dalam jumlah tendangan ke gawang, Arsenal gagal membawa pulang tiga poin. Meski hanya memetik hasil imbang, anakanak asuh Arsene Wenger tetap berhak duduk di puncak klasemen sementara karena unggul selisih gol dari Liverpool.

Kedua tim sama-sama memiliki

16 poin, tetapi Arsenal unggul dalam selisih gol.

Chelsea Menang Pada laga sebelumnya, Chelsea memetik kemenangan 3-1 atas tuan rumah Norwich City.

Sempat unggul cepat melalui gol Oscar pada menit keempat, Norwich berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua.

Tetapi Jose Mourinho mengambil langkah cerdas dengan memasukkan Eden Hazard dan Willian pada beberapa menit terakhir pertandingan. Keputusan ini ternyata tepat. Kedua pemain ini mencetak dua gol dari serangan balik cepat yang mengunci kemenangan “The Blues”.

Mourinho mengaku, ini adalah sebuah keputusan yang membutuhkan keberanian.

Pasalnya, dia datang ke Norwich bukan untuk memetik satu poin, tetapi tiga angka. “Saya datang ke sini pertama-tama untuk mencetak gol dan menyelesaikan pertandingan secepat mungkin.

Para pemain sudah melakukan yang terbaik tetapi tim lawan juga bermain bagus dan cukup menyulitkan kami,” kata pelatih asal Portugal itu. (sky sports/ espn/aji)

KLASEMEN SEMENTARA KLUB Arsenal Liverpool Chelsea Southampton Man City Tottenham Everton Hull Man United Aston Villa Newcastle West Brom West Ham Cardiff City Swansea Stoke Norwich Fulham Crystal Palace Sunderland

L 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

M 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 0

POIN 16 16 14 14 13 13 12 11 10 10 10 9 8 8 7 7 7 7 3 1

LIVEON TV Selasa, 08 Oktober 2013 INDONESIA vs LAOS 9:30 WIB di MNCTV Kamis, 10 Oktober 2013 FILIPINA vs INDONESIA 19:30 WIB di MNCTV Sabtu, 12 Oktober 2013 KOREA vs BRAZIL 7:30 WIB di MNCTV KOREA vs INDONESIA 19:30 WIB di MNCTV Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

Taneyan Lanjang

1

SELASA 8 OKTOBER 2013 NO.0215 | TAHUN II

SELASA

9

8 OKTOBER 2013

PEKERJA SEKS KOMERSIAL

Satpol PP Dinilai Tak Serius Mengurus Prostitusi PAMEKASAN - Lembaga Pengkajian Kebijakan Daerah (LPKD) Pamekasan menilai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan setengah hati dalam memberantas praktik prostitusi di wilayah tersebut. Salah satunya di Pasar 17 Agustus yang selama ini dikenal sebagai salah satu lokasi transaksi prostitusi.

Fajar el Shodiq ketua LPKD Pamekasan mengakui, Satpol PP sudah berkali-kali melakukan penertiban bahkan penangkapan terhadap sejumlah wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Pasar 17 Agustus.

Namun upaya tersebut sampai saat ini belum memberi efek jera kepada para pelakunya karena setelah ditangkap kebanyakan hanya didata dan dilepas lagi.

Seharusnya, kata Shodiq, Satpol PP lebih serius dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) dengan memproses para pelaku yang sudah ditangkap sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih dari itu, Satpol PP juga bisa melakukan pengetatan dengan menempatkan personel di sejumlah lokasi yang selama itu dikenal sebagai lokasi transaksi.

"Saya belum melihat keseriusan Satpol PP dalam memberantas prostitusi di kabupaten Gerbang Salam ini.

Makanya kami sarankan agar dilakukan pengetatan dan peningkatan intensitas operasi ke tempat-tempat yang menjadi pusat transaksi prostitusi," katanya.

Indikasi lain yang menunjukkan ketidakseriusan Satpol PP, yaitu saat Satpol PP melakukan penertiban tenda pedagang kaki lima Saya belum di Pasar 17 Agustus melihat keseriusan (PKL) pada Senin (8/10) kemarin Satpol PP dalam yang juga dijadikan lokasi memberantas transaksi PSK. Dalam penprostitusi di ertiban yang dilakukan kabupaten Gerbang siang hari itu, Satpol PP Salam ini. Makanya nampak hanya mengamankan tenda yang disiapkan kami sarankan Pemkab setempat, sedangagar dilakukan kan lapak warung kopi yang pengetatan dan digunakan untuk tempat peningkatan nongkrong sebagai kedok intensitas operasi prostitusi pada malam hari ke tempat-tempat dibiarkan. yang menjadi "Hal ini menunjukkpusat transaksi kan bahwa Satpol PP masih memberi kesempatan kepaprostitusi,” da mucikari yang berkedok penjual kopi untuk menjalankan bisnis haram itu. Hemat saya Satpol PP harus tegas dan tidak memberi toleransi lagi, karena ini sudah berkali-kali," katanya.

Selanjutnya, Shodiq meminta agar Satpol PP tidak memberi ruang dan kembali menertibkan para mucikari yang berkedok sebagai penjual kopi itu, agar praktik prostitusi bisa diberantas. Ia juga mengajak semua pihak agar turut serta dalam memberantas penyakit masyarakat (Pekat) itu, dengan mempersempit ruang geraknya termasuk tidak memberi tempat untuk menjalankan aksinya.

Kepala Bidang (Kabid) penegakan perundang-undangan daerah Satpol PP Pemkab Pamekasan, Sjamsuridjal Arifin menyatakan akan terus memberantas praktik prostitusi terselubung di wilayah tersebut. Bahkan pihaknya sudah bekerjasama dengan salah satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam upaya tersebut.

Terkait penertiban di Pasar 17 Agustus yang dilaksanakan pada siang hari, ia beralasan untuk menghindari ketegangan dengan para pedagang kopi. Sedangkap lapaklapak itu sengaja tidak diangkut dan sudah diagendakan pada penertiban selanjutnya. Sayangnya, lapak-lapak itu sudah dipindah oleh pemiliknya setelah Satpol PP meninggalkan lokasi penertiban.

Samsuridjal menegaskan penertiban prostitusi terselubung ini dilakukan setelah menerima laporan masyarakat. Dalam laporan itu, para pedagang diduga menyalahgunakan tenda bantuan dari Pemkab setempat dengan menyiapkan PSK. Oleh karenanya, pihaknya segera melakukan penertiban karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomor 18 tahun 2004 tentang pelarangan pelacuran di wilayah Pamekasan. (uzi/rah)

ant/saiful bahri

RAZIA WARUNG MESUM. Sejumlah anggota Laskar Pembela Islam (LPI), menggotong lapak saat dilakukan razia, di Pasar 17 Agustus, Pamekasan, Jatim, Senin (7/10). LPI bersama Sat Pol PP merazia sejumlah warung "remang-remang" yang diduga sering dijadikan tempat pelacuran.

1.337 K-1 Tak Jadi Diangkat CPNS Tak Lulus ATT dari BPKP sehingga Dicoret oleh BKN BANGKALAN - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bangkalan membenarkan mengenai nasib Tenaga Harian Lepas (THL) yang tak lolos audit. Sebanyak 1.337 THL yang masuk kategori satu (K1) dinyatakan gugur. Mereka dinyatakan tidak bisa diangkat menjadi CPNS. Berdasarkan informasi yang berkembang, gagalnya tenaga honorer K1 untuk diangkat CPNS disebabkan ada dugaan penyimpangan dalam proses penentuan tenaga honorer K1.

Hal itu terlihat saat hasil audit tujuan tertentu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangkalan, Abdul Rasyid ketika dikonfirmasi membenarkan, bahwasanya BKD telah menerima surat pemberitahuan secara resmi dari Men-PAN terkait gagalnya ribuan pegawai untuk menjadi CPNS. ”Memang benar kami telah me-

nerima surat edaran dari BKN, terkait gugurnya 1.337 THL K1 Bangkalan yang tak bisa diangkat menjadi CPNS,” terang Kepala BKD Bangkalan, Abdul Rasyid, kemarin (7/10).

Meskipun begitu, BKD mengaku tidak akan tinggal diam. Pihaknya berencana akan mendatangi Men-PAN untuk menanyakan masalah gugurnya ribuan THL K-1 tersebut. Sebab, 1.337 THL K1 yang dimaksud itu sudah diujipublikkan. Selain itu, empat kali telah dilakukan verifikasi.

Menurut Rasyid, sapaan akrab mantan Kepala Kantor perizinan Bangkalan ini, awalnya BKD menga-

jukan 1900 lebih Tenaga Honorer K1 untuk mengikuti proses verifikasi dan validasi. Kemudian, sebanyak 1.354 orang dinyatakan masuk.

Akan tetapi, setelah dilakukan uji Quality Insurance, dari jumlah 1.354 susut menjadi 1.337 orang. Sebanyak 17 orang THL K1 yang tidak lolos. Selanjutnya, setelah dilakukan proses audit tujuan tertentu (ATT) dari BPKP, ternyata BKN menyatakan semuanya gagal untuk menjadi CPNS. ”Setelah diaudit dengan tujuan tertentu malah nggak ada yang masuk, makanya masalah ini perlu dipertanyakan. Apa alasannya sehingga 1.337 THL ini tidak masuk semua. Padahal mereka sudah mengabdi sejak tahun 2004,” tanyanya.

Menurutnya, walaupun tak masuk dalam nominasi K1, ribuan THL tersebut yang tidak lolos ini secara otomatis akan masuk ke THL kategori dua (K2). Pihaknya memastikan tetap akan

Abdul Rasyid

Kepala BKD Bangkalan menanyakan ke Men-PAN, terkait alasan riil tidak lolosnya Honorer K1 Bangkalan. (ori/rah)

PILEG

PPK Mulai Menyetor Perubahan DPT Pileg BANGKALAN - Meski telah dilakukan penetapan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan legislatif (pileg) dipastikan masih akan ada perubahan jumlah DPT. Hal itu disebabkan adanya perbaikan yang akan dilakukan KPUD Bangkalan, menyusul adanya penambahan dan pengurangan DPT yang ada saat ini.

Alasan yang mendasar dilakukan perubahan tersebut lantaran adanya warga yang seharusnya masuk dalam DPT, masih belum tertera namanya.

Selain itu, perubahan disebabkan adanya DPT yang sudah meninggal dunia, atau pun terdaftar ganda.

Untuk itu, DPT yang tak sesuai akan diperbaiki dan segera akan dihapus. Meskipun begitu, jumlah DPT yang nantinya akan dilakukan perubahan masih belum diketahui secara pasti. Sebab, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) baru mulai menyetorkan data perubahannya, kemarin (7/10).

“Rencananya, 13 Oktober mendatang akan dilakukan penetapan DPT pileg perbaikan,” terang Divisi Teknis dan Data KPUD Bangkalan, Tajul Anwar, Senin (7/10).

Menurut Tajul, perbaikan DPT pileg tersebut dilakukan agar jumlahnya

valid. Jumlah DPT pileg yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu sebanyak 960.785 pemilih. Namun, adanya penambahan dan penguranagn tersebut yang menyebabkan jumlahnya akan berubah.

Dia berkeyakinan perubahan jumlah DPT tidak akan mengalami perubahan yang signifikan dari apa yang telah ditetapkan. Sebab, jumlah perubahannya disinyalir tak terlalu banyak. PPK sudah mulai menyetorkan data pada KPUD hingga tanggal 11 Oktober mendatang. Kemungkinan, ada perbedaan angka antara DPT yang sudah ditetapkan dengan jumlah yang telah ditetap-

kan waktu lalu,” jelasnya.

Di sisi lain, caleg partai Demokrat, Norman, berpendapat, petugas harus teliti dalam menentapkan DPT perbaikan. Sebab, dikawatirkan masih ada jumlah DPT yang ganda. Selain itu, pemilih yang berhak dalam pencoblosan belum dimasukkan dalan daftar.

“Kesalahan dalam perubahan DPT juga akan berdampak pada penyalahgunaan oknum. Oleh karena itu, penyelenggara harus lebih teliti, jangan sampai ditemukan DPT ganda atau lainnya, yang rawan disalahgunakan,” harapnya. (ori/rah)

PEMILIHAN DUTA SAMPANG riyan hariyanto/koran madura

Dahului Becak, Dump Truk Menabrak Tembok Rumah SAMPANG – Dump truk bernopol M 8963 UN yang dikendarai oleh Anwar (22), warga Permata Selong Kelurahan Gunung Sekar, Kec/Kota Sampang, Senin (7/10) sekitar pukul 06.30 Wib, menabrak tembok pagar rumah milik warga.

BERITA Halaman 16

Pemilihan Kaceb Dinilai Tak Profesional SAMPANG - Pemilihan Kacong Cebbing (Kaceb) Sampang Tahun 2013 mendapat sorotan dari sejumlah pemuda dan organisasi. Sebab, selain banyak kekurangan sejak awal dibentuk, para peserta juga tidak mengetahui tempat wisata khususnya yang ada di Sampang.

Pandi, aktivis di Sampang, menuturkan, pemilihan kaceb sangat tidak transparan serta tidak profesional.

Pasalnya, kualitas dan kuantitas kacen meski memasuki babak final sangat banyak kelemahan dan kekurangan.

Justru, jika mengaca pada tahun sebelumnya finalis yang menjadi jawara banyak anak pejabat tinggi.

"Selama ini pemiilihan kacong cebbing tidak pernah profesional,

terbukti mengaca di tahun sebelumsebelumnya sangat jelas pemenang merupakan anak pejabat," terangnya, Senin (7/10).

Pandi khawatir bila hal ini terus dilaksanakan dan dikembangkan, Kota Bahari tidak akan bisa mempertahankan kebudayaan wisata seperti kabupaten lainnya. "Kalau terus menerus dilaksanakan dengan sistem ketidakadilan dan diprioritaskan hanya anak pejabat saja, pemilihan kaceb Sampang kapan bisa maju.

Giliran anak masyarakat kecil yang jelata kapan punya kesempatan jadi

pemenang," katanya.

Ketua Sekoci berharap, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Olahraga (Disbudparpora) selaku panitia harus betul-betul memberikan nilai terhadap pemilihan kacep secara netral. "Ini tidak terjadi selama tahun ini saja yang kurang memuaskan. Sejak dulu tidak netral dan hanya anak titipan saja menjadi jawara kaceb," tegasnya.

Pelaksanaan pemilihan Duta Wisata Kacong Cebbing berlangsung meriah di salah satu gedung di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Rongtengah, Kec/Kota Sampang, Sabtu (5/10) malam. Pada

malam grand final itu, Anik Aminillahh Fannan Hasib merasa sangat kecewa.

Hal itu disebabkan kurangnya pemahaman para peserta finalis terhadap objek wisata dan budaya Kota Bahari. Bahkan, dirinya juga mempertanyakan proses seleksi kaceb. "Masak setelah saya tanya lokasi wisata di Sampang tidak tau," jelasnya saat ditemui usai pelantikan PKK, Senin (7/10).

Dirinya akan mengevaluasi kegiatan kaceb untuk menggiring potensi dan tempat wisata di Kabupaten Sampang guna menumbuhkan kemampuan kaceb. "Ke depan hanya akan mengevaluasi para kaceb ini saja supaya ada potensi dan kemampuan," ungkapnya. (ryn/lum)

10

SUMENEP

SELASA 8 OKTOBER 2013 NO. 0215 | TAHUN II

CUACA PUL AU MADURA HARI INI

SUMENEP CERAH BERAWAN

Suhu (•c) : 26-33 Kelembaban (%) : 50-85 Kecepatan Angin (km/jam) : 30 Arah Angin : Timur

PEMILU

PAMEKASAN CERAH

Suhu (•c) : 24-32 Kelembaban (%) : 51-89 Kecepatan Angin (km/jam) : 40 Arah Angin : Timur Laut

SAMPANG CERAH

Suhu (•c) : 24-32 Kelembaban (%) : 51-89 Kecepatan Angin (km/jam) : 40 Arah Angin : Timur Laut

BANGKALAN CERAH

Suhu (•c) : 24-32 Kelembaban (%) : 51-89 Kecepatan Angin (km/jam) : 40 Arah Angin : Timur Laut

Saling Berebut Mendahului

KPU Segera Bentuk Relawan Demokrasi SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, segera membentuk relawan demokrasi guna meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014.

“Sesuai surat dari KPU RI tertanggal 2 September 2013, pembentukan relawan demokrasi di tingkat daerah paling lambat pada bulan ini. Saat ini, kami masih dalam tahap koordinasi dengan KPU Jawa Timur maupun KPU RI,” ujar komisioner KPU Sumenep Moh Ilyas di Sumenep, Senin (7/10).

Koordinasi dengan KPU Jawa Timur dan KPU RI, kata dia, merupakan hal yang harus dilakukan, karena hingga sekarang belum ada kepastian tentang masa kerja dan honor bagi relawan demokrasi.

“Secara teknis, kami memang masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU RI, utamanya tentang masa kerja dan honor bagi relawan demokrasi. Kalau sudah ada kepastian soal itu, kami akan langsung membuka pendaftaran bagi relawan demokrasi,” ucapnya.

Ia mengatakan, sesuai surat dari KPU RI, relawan demokrasi dibentuk di masing-masing daerah untuk membantu KPU melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2014.

“Keberadaan relawan demokrasi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya serta membangkitkan kesadaran dan kepercayaan publik atas proses demokrasi,” paparnya.

Ilyas juga mengemukakan, sesuai hasil evaluasi KPU RI, angka partisipasi pemilih secara nasional pada tiga pelaksanaan pemilu sebelumnya makin menurun, yakni pada Pemilu 1999 sebesar 92 persen, Pemilu 2004 sebesar 84 persen, dan Pemilu 2009 sebesar 71 persen.

“Dalam konteks itu, relawan demokrasi dibentuk dengan harapan angka partisipasi pemilih Pemilu 2014 akan meningkat dibanding pemilu sebelumnya. Jumlah relawan demokrasi di masing-masing daerah sebanyak 25 orang,” katanya.

Seleksi administrasi dan wawancara kompetensi bagi pendaftar relawan demokrasi dilakukan oleh KPU di masing-masing daerah. (ant/mk)

RICUH BLSM. Sejumlah warga berusaha menerobos masuk untuk mendapatkan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di kantor Pos Tangerang, Banten.

Pembagian BLSM tahap dua itu menjadi ricuh karena warga tidak mau antre dan memaksa menerobos pagar sehingga puluhan orang terinjak dan pingsan. Sementara di Kabupaten Sumenep, BLSM untuk Desa Paliat Kecamatan Sapeken dinyatakan hangus, karena sampai batas akhir pengajuan perbaikan data pada 1 Oktober, kepala desa setempat belum menyetorkan.

BLSM Desa Paliat Hangus Kades Maharuddin Mengaku Telah Menyetorkan Data RTS Petugas memperbaiki jaringan listrik di Tangerang, Banten, Senin (7/10).

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan Direksi PT PLN harus berani mengambil langkah darurat mengatasi krisis listrik, meskipun akan menghadapi risiko tuduhan inefisiensi.

PENEGAKAN HUKUM

Terdakwa Tak Wajib Didampingi Pengacara SUMENEP – Tidak semua terdakwa yang berperkara di Pengadilan Negeri Sumenep, didampingi kuasa hukum atau pengacara.

Terdakwa yang tidak melibatkan pengacara dalam proses pengadilan biasanya adalah kasus ringan dengan penghasilan terdakwa menengah ke bawah.

Seperti yang terjadi Selasa (1/10). Pengadilan Negeri Sumenep menggelar sidang kasus pengeniayaan ringan terhadap tersangka yang tidak didampingi kuasa hukum. Peristiwa serupa juga terjadi Senin (7/10), dalam kasus togel.

Menanggapi hal itu, Humas Pengadilan Negeri Sumenep Deka Rahman mengatakan, banyak terdakwa dalam persidangan di PN yang tidak menggunakan kuasa hukum. ”Itu memang sudah diatur dalam UU No. 56 ayat I KUHP, yang menyatakan tidak seharusnya mewajibkan bagi majelis hakim untuk menunjuk pengacara bagi terdakwa,” katanya, Senin (7/10) Menurutnya, untuk kasus pidana dengan ancaman di bawah sembilan tahun, tidak wajib bagi majelis hakim untuk menunjuk kuasa hukum bagi terdakwa. ”Kalau kasus tersebut diancam pidana dengan hukuman di bawah sembilan tahun maka majelis hakim tidak memiliki kewajiban untuk menunjuk kuasa hukum,” jelasnya.

Walaupun demikian, katanya, majelis hakim harus menanyakan kepada terdakwa apakah akan didampingi kuasa hukum atau tidak.

Dikhawatirkan terdakwa atau keluarga menyiapkan pengacara untuk mendapingi selama proses persidangan. ”Kan biasanya hakim itu sebelum memasuki persidangan itu menayakan kesiapan terlebih dahulu, dan jika terdakwah mengatakan tidak usah kuasa hukum maka hakin tidak bisa memaksakannya,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, jika kasus yang dialamai terdakwa ancamananya diperkirakan di atas sembilan tahun maka majelis hakim memiliki kewajiban untuk menunjuk kuasa hukum bagi terdakwa. Hal itu untuk menjaga hak terdakwa melakukan pembelaan dengan proses hukumnya. ”Baru kalau seperti itu, wajib didampingi kuasa hukum,” terangnya.

Setelah mejelis hakim menunjuk pengacara maka tergantung pengacara yang ditunjuk, apakah akan mendampingi terdakwa dalam persidangan atau tidak. Jika memang dalam persidangan pengacara tidak menghadiri maka majelis hakim wajib menawarkan kepada terdakwa apakah akan melanjutkan sidang tanpa kehadiran pengacara atau akan menunda sidang. ”Setelah hakim menunjuk pengacara maka tergantung pengacara apakah akan hadir atau tidak,” jelasnya.

Kasus lain yang diharuskan menunjuk pengacara adalah kasus yang melibatkan terdakwa anak di bawah umur. ”Juga diwajibkan bagi majelis hakim menunjuk pengacara jika memang kasusnya melibatkan anak di bawah umur,” tukasnya. (edy/mk)

SUMENEP – Kantor PT Pos Sumenep menyatakan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Desa Paliat Kecamatan Sapeken, hangus.

Pasalnya, sampai batas akhir pengajuan perbaikan data pada 1 Oktober 2013, kepala desa setempat belum menyetorkannya.

Data yang dihimpun Koran Madura, jumlah penerima konpensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Desa Paliat sebanyak 312 rumah tangga sasaran (RTS). Jika dijumlahkan, dana yang hangus mencapai Rp. 187.200.000.

Kepala Kantor PT Pos Sumenep Suhartono Anton Sujarwo mengatakan, mulai dari tahap pertama sampai memasuki tahap kedua yang sedang berjalan hingga akhir November mendatang, Desa Paliat tidak akan menerima bantuan dana BLSM. ”Kami per-

nah menawarkan untuk melakukan pencairan, namun pada saat itu kepala desa setempat tidak menerima dengan alasan data yang dikeluarkan TPN2K tidak sesuai dengan fakta di bawah,” katanya, Senin (7/10).

Tidak hanya itu, menurutnya, tidak dicairkannya dana BLSM tersebut karena sampai saat ini kepala desa setempat belum mengajukan perubahan data yang ditengarai tidak tepat sasaran. ”Kami telah menunggu sampai 1 Oktober lalu, namun untuk Desa

Paliat sampai saat ini masih belum mengajukan penggangtinya,” terangnya.

Lebih lanjut, Sujarwo mengatakan, karena batas waktu perbaikan data RTS hanya dibatasi sampai 1 Oktober, maka otomatis data penerima atau RTS yang dikeluarkan oleh TNP2K sudah dihapus dan tidak lagi tercatat di sana. ”Datanya sekarang sudah di-cut (dipotong), jadi tidak mungkin jika nantinya ada pengajuan baru itu akan diterima oleh pusat, karena waktunya sudah lewat,” tuturnya.

Ketika disinggung keberadaan uang sebesar Rp. 187.200.000 yang direncanakan akan disalurkan kepada masyarakat Paliat, ia mengatakan sampai saat ini dana tersebut masih mengendap di Kantor PT Pos Sumenep. ”Kalau uang itu masih ada di kantor pos sampai

menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk dikembalikan lagi ke kas negara,” ucapnya.

Secara terpisah Kepala Desa Paliat Maharuddin, membantah jika dirinya tidak menyetorkan data RTS. Pihaknya mengaku sudah menyetorkan data RTS yang baru sesuai dengan prosedur yang berlaku. ”Kami sudah membuat RTS baru, dan itu sudah disetorkan ke kecamatan,” ungkapnya.

Disinggung masalah tidak sampainya laporan dan dipastikan sudah tidak akan menerima dana BLSM, dirinya tidak banyak berkomentar. Dirinya menduga data yang diajukan itu mandek di. ”Pokoknya kami sudah mengajukan sesuai dengan prosedur.

Jika sampai saat ini masih belum sampai, maka ada kemungkinan masih ada di kecamatan,” tuturnya. (edy/mk)

PERUNDANG-UNDANGAN

Pembahasan Raperda Penyertaan Modal Tetap Dilanjutkan SUMENEP – Sekalipun Bupati A. Busyro Karim menyebut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemkab Sumenep Kepada PD Sumekar dianggap sia-sia dan tidak perlu dibahas lagi, Pansus 1 tetap menggodoknya. Pembahasannya diagendakan selama 10 hari, mulai tanggal 30 September hingga 9 Oktober.

Wakil Ketua Pansus 1 DPRD Sumenep Dwita Adriani menegaskan, pembahasan raperda tetap penting, mengingat mekanisme kebijakan antara Perda Nomor 11 dan 15 berbeda, meskipun sama-sama membahas penyertaan modal.

“Melalui Komisi B, raperda Nomor 15 kami usulkan berubah.

Artinya raperda perubahan nomor 15 tentang penyertaan modal.

Bukan untuk PD Sumekar, ka-

rena PD Sumekar sudah memiliki perda,”ungkapnya, Senin (6/10) usai rapat pansus di gedung DPRD Sumenep.

Politisi PAN ini mengatakan, frase hukum Perda Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 5, Ayat 2 sebagai pasal yang sangat resiprokal dengan pasal sebelumnya.

Pasal 4 hurup D, yang berbunyi penempatan modal pada pihak ketiga. Padahal, katanya, dengan menyandingkan Perda Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Kepada PD Sumekar dan Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyertaan kepada pihak ketiga, menurutnya tidak koheren. “Sebenarnya tidak ada yang salah, kami dilegislatif berdasarkan pada Perda nomor 13, dan bupati mendasarkan pendapatnya pada perda nomor 11,” paparnya.

Masing-masing perda tersebut, tetap memiliki nuansa yang berbeda. Sebab dari perda yang berbeda, tercantum runtutan modal yang diberikan. Untuk tahun 1968, modalnya Rp. 1 juta, tahun 1970

Sebenarnya tidak ada yang salah, kami dilegislatif berdasarkan pada Perda nomor 13, dan bupati mendasarkan pendapatnya pada perda nomor 11

Dwita Adriani

Wakil Ketua Pansus 1 Rp. 3 juta, pada tahun 2000 naik lagi jadi RP. 50 juta. Sementara, sandaran bupati pada perda nomor 11 tahun 2012, sambung Ita, tidak mencantum besaran nominalnya.

Sebelumnya, Bupati A. Busyro Karim menganggap raperda yang menjadi prakarsa DPRD itu tidak perlu dibahas lagi. Karena dalam

aturan tersebut sudah tertuang dalam raperda Tambahan Penyertaan Modal Pemkab Kepada PD Sumekar yang baru disampaikan DPRD dalam sidang paripurna.

Busyro menilai, munculnya raperda itu sudah ada Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga, yang juga merupakan inisiatif DPRD. Dalam perda itu tidak menyebutkan, setiap penyertaan modal harus diperdakan kembali. Pihaknya ketika itu sudah meminta DPRD agar mengkaji kembali Raperda Penyertaan Modal, tetapi bukan dilanjutkan dalam pembahasan eksekutif.

Selain itu, menurut orang nomor satu di kabupaten ujung timur Madura ini, raperda itu sudah absah tinggal merealisasikan penyertaan modal yang memang telah dianggarkan di APBD tanpa menunggu perda lagi. Penyertaan modal itu, menurutnya telah disetujui bersama DPRD dan bupati dalam kebijakan umum anggaran dan APBD. (athink/mk)

SUMENEP

11

SELASA 8 OKTOBER 2013 NO. 0215 | TAHUN II

KRIMINAL

Waspadai Penculikan Anak SUMENEP – Sepekan terakhir, orangtua dibeberapa daerah di Kabupaten Sumenep dirisaukan dengan kabar berkeliarannya komplotan penculik anak. Isu kriminal tersebut setidaknya beredar di Desa Keles dan Desa Kelebengan Kecamatan Rubaru, dan Desa Semaan Kecamatan Dasuk.

Kejadian terakhir, dikabarkan ada dugaan upaya penculikan anak oleh dua orang pengendara Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio, di Dusun Mandaraga Desa Keles.

Pelaku menyasar anak usia taman kanak-kanak (TK) yang baru pulang dari sekolah.

Informasi yang dihimpun Koran Madura, isu penculikan muncul saat sekelompok anak tengah berjalan beriringan pulang dari sekolah sekitar pukul 10. Tiba-tiba didatangi pengendara sepeda motor dan berhenti tepat di depan mereka.

Melihat gelagat mencurigakan, warga yang tengah mencari rumput pakan ternak tidak jauh dari lokasi memanggil dua pria tak dikenal tersebut dengan maksud menanyakan tujuan keduanya, namun keduanya langsung kabur mengendarai Sepeda Motor

Jenis Yamaha Mio. “Tadi ada dua orang naik sepeda motor tiba-tiba berhenti di depan anak-anak. Tapi waktu kami tanya mau kemana, keduanya langsung kabur,” ungkap Sirajuddin (40), warga Dusun Mandaraga, Desa Keles, Kecamatan Ambunten, Senin (7/10).

Menurut Sirajuddin, kejadian tersebut tidak hanya terjadi kali ini saja. Sebelumnya, sudah beberapa kali terjadi upaya penculikan namun tidak berhasil. Dibeberapa beberapa desa yang lain juga mengalami hal yang sama. Katanya, hampir seluruh orangtua di Dusun Mandaraga, was-was anak mereka menjadi korban penculikan. “Semua orangtua di sini takut anak mereka jadi korban penculikan,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan sejumlah orangtua. Halimah (32), ibu dua balita, mengaku takut anaknya menjadi korban penculikan. Dia mengaku memberikan pengawasan khusus kepada anak tertua yang kini bersekolah di TK Ana Prasetya Dusun Mandaraga, Desa Keles. “Saya takut anak saya diculik, apalagi saya punya anak yang masih TK,” ungkapnya.

Secara terpisah, Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kabag Ops Polres Sumenep Kompol Edy Purwanto membantah isu tersebut. Menurutnya, isu

SEKILAS SUMENEP

PILKADES KISRUH

Dewan Nilai Ada Intervensi dari Luar

tersebut tidak benar dan menyesatkan. “Memang banyak tersiar isu penculikan, tapi itu tidak benar. Masyarakat diharapkan tidak mempercayai isu tersebut,” ungkapnya.

Munculnya isu tersebut, kata

Edy, erat kaitanya dengan upaya menghambat pendidikan yang tengah dijalani anak-anak, terutama mereka yang sekolah di TK. “Itu hanya isu untuk menghambat anak-anak sekolah,” ungkapnya. (edy/mk)

SUMENEP - Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrori Mannan menyesalkan sikap anarkistis warga pada Pemilihan Kepala Desa Prenduan Kecamatan Pragaan, beberapa waktu lalu. Sebab, menurutnya, hal demikian semakin memperburuk citra pesta demokrasi tingkat desa yang seringkali berujung konflik.

“Saya sedikit meyesalkan sikap-sikap anarkis yang dilakukan oleh warga. Seharusnya hal tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Karena saya khawatir, adanya sikap anarkis itu bukan dari masyarakat setempat, tetapi ada campur tangan masyarakat luar,” katanya, Senin (7/10).

Politisi PKB itu juga menyayangkan Pilkades Prenduan digelar pada tahap kedua. “Saya kok optimis tidak akan terjadi peristiwa anarkistis jika Pilkades Prenduan itu dilaksanakan pada tahap pertama kemarin,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa khusus Kecamatan Pragaan pada Saya sedikit pilkades tahap pertama meyesalkan sikapada 7 desa yang melaksanan pesta demokrasi. sikap anarkis yang “Jadwalnya memang dilakukan oleh sekarang, tetapi tidak warga. Seharusnya menyalahi undanghal tersebut dapat undang jika dilaksanadiselesaikan secara kan pada pilkades tahap kekeluargaan. pertama, karena masa akhir jabatan Kades hanya selesih sedikit dari Abrori masa jabatan kades yang Ketua Komisi A berakhir pada tahap pertama,” jelasnya.

Jika dilaksanakan pada tahap pertama, katanya, orang luar yang membawa kepentingan terhadap Pilkades Prenduan sedikit bisa diminimalisir, sehingga tidak akan terjadi sikap anarkistis yang berbuntut pencoblosan ulang.

“Diawal sosialisasi Pilkades 2013 sudah saya sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak disalahkan jika masa jabatan Kades berakhir setelah bulan 5 melaksanakan pilkades pada tahap pertama,” pungkasnya.

Anggaran Terkait dengan kisrup Pilkades Prenduan Kecamatan Pragaan, pencoblosan di TPS 2 yang berada di Dusun Tamanan akan dilakukan pemungutan suara ulang pada 12 Oktober 2013. Sementara untuk TPS 1 dan TPS 3 sudah siap untuk dihitung.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Moh. Ramli mengatakan, anggaran untuk pencoblosan ulang akan ditambah Rp 40 juta. “Tetapi tambahan anggaran tersebut akan dibagi menjadi tiga, dari pemkab, panitia, dan dua pasang calon. Dan itu sudah ada kesepakatan akan membayar masing-masing Rp 13 jutaan,” tandasnya. (sym/mk)

TIADA PENERANGAN LISTRIK. Yusril belajar dengan penerangan menggunakan lampu minyak di rumahnya di Dusun Gimbo, Batu, Jawa Timur, Jumat (4/10). Dusun yang dihuni sekitar 75 jiwa tersebut belum mendapat aliran listrik meski sudah mengajukan pemasangan listrik berulang-ulang.

PENERANGAN

Legislatif Tangguhkan Bantuan PLTD SUMENEP - Ketua Komisi B DPRD Bambang Prayogi menegaskan, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Masalembu akan ditangguhkan terlebih dahulu sebelum ada kejelasakan MoU dengan pihak pengelola setempat. “Saya meminta kepada ESDM untuk memproses sesuai prosedur yang benar, sehingga tidak mengecewakan dikemudian hari,” paparnya, Senin (7/10).

Politisi PDI Perjuangan sudah meminta ESDM untuk tidak mengirim PLTD tersebut ke Masalembu sampai memperoleh kepastian pengelola dan MoU. Apabila PLTD tersebut tetap dipaksakan dikirimkan tanpa terlebih dahulu diketahui SOP dan manajemennya, pihaknya khawatir akan merugikan rakyat.

“Jangan sampai bantuan itu nilainya sia-sia. Jika PLTD itu

keburu dikirim tapi pemerintah tidak mengetahui siapa pengelolanya, kami khawatirkan barang itu rusak, lalu kita mulai lagi dari awal,” ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan, anggota DPRD asal Masalembu, Darul Hasyim Fath. Dia juga meminta ESDM untuk memperjelas mekanisme teknis dan pengelolaan PLTD di Masalembu. Jika dipaksakan, bantuan senilai 1

milyar dikhawatirkan tidak dapat meningkatkan pelayanan listrik.

PLTD yang saat ini melayani penerangan hanya 12 jam. Saat ini, warga meminta penerangan antara 17 sampai 24 jam. “Ini kan barang baru, jadi harus ada peningkatan layanan penerangan.

Jangan sampai PLTD senilai Rp. 1 miliar itu hanya beroperasi 12 jam. Harus 24 jam itu menyala,” tuturnya. (athink/mk)

IKLAN BARIS Warung Makan

PUTRA RONGGOLAWE

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar

350 HANYA

SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA

.000

/PERBULAN

HUBUNGI SUMENEP (Hosnan) 081939363544 | PAMEKASAN (Muslim) 087850600243 | SAMPANG (Ulum) 087775094464 BANGKALAN (Ridwan) 087750670878 | SURABAYA (Lita) 081330903119 | PROBOLINGGO (Huda) 081336379769

12

PAMEKASAN

SELASA 8 OKTOBER 2013 NO.0215| TAHUN II

TUNJANGAN

Kemenag akan Serius Mengawal Usulan Sertifikasi Guru Madin

BELUM PEROLEH DANA BUMN. Petani memanen garam di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Minggu (7/10). Sebagian besar petani di kabupaten itu, mengaku belum mendapat dana pinjaman tanpa bunga dari kementerian BUMN untuk modernisasi lahan garam, seperti yang disampaikan Menteri BUMN, Dahlan Iskan pertengahan bulan Juli lalu.

LEGISLATIF

Iskandar Terpilih sebagai Ketua Komisi A

PAMEKASAN - Iskandar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan terpilih sebagai Ketua Komisi A. Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menggantikan ketua sebelumnya, Suli Faris yang kini menjadi Wakil Ketua DPRD menggantikan Muhdlar Abdullah.

Penetapan Iskandar itu dilakukan melalui pemilihan di internal Komisi tersebut, di ruang Komisi A DPRD Pamekasan, Senin (7/10).

Dalam pemilihan itu ada dua figur yang dicalonkan, yaitu Iskandar dan Heidir Rahman dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjabat sebagai wakil ketua di komisi tersebut. Iskandar mendapatkan suara terbanyak, yaitu 6 suara, sedangkan Heidir Rahman hanya 2 suara dan 1 anggota abstain.

Salah satu anggota Komisi A, A. Suharto mengatakan, salah satu alasan terpilihnya Iskandar sebagai ketua komisi agar terjadi pemerataan partai yang menduduki ketua komisi di DPRD setempat. Karena dari empat komisi yang ada tidak satupun yang berasal dari Fraksi PPP. “Selain itu kami menilai dia mampu. Alasan lain di komisi B sudah dipimpin kader dari PAN. Jadi biar merata kami pilih kader PPP sebagai ketua di komisi ini,” katanya.

Ketua Komisi A terpilih, Iskandar mengatakan proses pemilihan ketua berjalan dengan lancar dan anggota komisi sepekat menjadikannya sebagai pengganti ketua sebelumnya Suli Faris.

Ia berkomitmen untuk tetap kritis dalam melakukan salah satu tugas pengawasan terhadap eksekutif, seperti yang di tunjukkan oleh ketua komisi sebelumnya yang dikenal vokal dari sering mengelurkan pendapat dan penilaian terhadap kinerja pemerintah setempat.

“Di Komisi A kan tidak hanya saya sendiri, banyak teman-teman di komisi ini dari partai lain, sehingga kami yakin kerjasama bisa terbangun,” katanya. (oni/muj/rah)

BIROKRASI

Bupati Meyakini Pemerintahan Tetap Sehat PAMEKASANBupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur Achmad Syafii meyakini tata kelola pemerintahan akan tetap sehat, kendatipun institusi pemerintahan di lingkungan pemkab setempat yakni eksekutif dan legislatif dipimpin oleh satu keluarga.

“Sebab, meski saya sebagai bupati dan adik saya sebagai Ketua DPRD Pamekasan bersaudara, akan tetapi kami sudah berkomitmen akan mengelola pola pemerintahan ini secara sehat, bebas KKN, dan transparan,” kata Achmad Syafii, Senin.

Selain itu, kata dia, dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pihaknya bisa memposisikan diri dengan baik pula. Bahkan setiap ada pertamuan dan rapat-rapat penting, dirinya tidak menganggap Ketua DPRD Pamekasan Halili sebagai adiknya, akan tetapi sebagai Ketua DPRD. Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengemukakan hal ini, menanggapi pemikiran sebagian masyarakat yang menilai bahwa tata kelola pemerintahan di Kabu-

paten Pamekasan tidak akan berjalan optimal, mengingat dikelola oleh satu keluarga dan keduanya menjabat sebagai pimpinan di dua lembaga berbeda yakni eksekutif dan legislatif.

Achmad Syafii menjabat sebagai Bupati Pamekasan, sedangkan adiknya Halili menjabat sebagai Ketua DPRD Pamekasan. Selain itu, Wakil Bupati Pamekasan Halil juga masih memiliki hubungan keluarga dengan kedua kakakberadik itu.

“Dalam menjalankan tugas kenegaraan, kami tentunya akan tetapi berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berkomitmen akan menjalankan tugas secara profesional,” ucapnya.

Namun, beberapa fungsionaris PPP dan Partai Demokrat menjelaskan justru dengan duet kepemimpinan kakak-beradik antara Bupati Achmad Syafii dengan Ketua DPRD Halili akan menambah sikap hati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan di Pamekasan. (ant/tah)

PAMEKASAN - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan menyatakan akan mengkaji secara serius usulan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) setempat agar guru madrasah diniyah (madin) juga mendapatkan tunjangan sertifikasi guru, seperti guru yang mengajar di sekolah formal.

Kepala Kantor Kemenag Pamekasan, Muarif Tantowi mengatakan akan menyampaikan usulan tersebut ke Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur dan Kementerian Agama RI. “Saya sepakat, jika guru madin mendapatkan hak yang sama tentang tunjangan sertifikasi tersebut.

Kami akan mencoba sampaikan usulan tersebut, dan semoga disetujui,” katanya.

Usulan tunjangan sertifikasi tersebut, sama halnya dengan gagasanPemerintah Provinsi Jawa Timur, yang memberikan program berupa Bantuan Operasional Sekolah (Bosda) untuk murid dan guru Madin se-Jawa Timur. “Program itu hanya ada di Jawa Timur, sementara di provinsi lain belum diterapkan,” katanya.

Muarif meminta agar

guru madrasah diniyah di Pamekasan ikut mengupayakan agar program tersebut bisa dilaksanakan dengan menyampaikan usulan ke Kantor Wilayah Kemenag dan Kementerian Agama RI. Juru bicara Forum Komunikasi Guru Madrasah Diniyah Kabupaten Pamekasan, Muzammil Imron mendukung langkah kemenag tersebut. Sebab menurutnya, program tersebut bisa dijadikan alat untuk memacu semangat para guru madin meningkatkan kualitas kemampuannya dalam mengajar.

Untuk mendukung program itu, pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan kepala madrasah diniyah Pamekasan. “Barangkali ada dari perwakilan kami yang bisa bertemu Menteri Agama untuk menyampaikan usulan itu,” kata Muzammil.

Sebelumnya,Ketua KNPI Pamekasan, Nur Faisal meminta pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi kepada guru madrasah diniyah. Sebab mereka dinilai memilik peran yang sama dengan guru di lembaga formal, sebagai tenaga pendidik. (awa/muj/rah).

Pemkab Menyontek Jam Malam Jakarta DPRD Ada yang Pro, Ada juga yang Kontra PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menyatakan akan memberlakukan penerapan jam malam khusus anak usia sekolah di wilayah itu. Namun, sebelum menerapkan kebijakan tersebut, Pemkab akan mempelajari terlebih dahulu dampak yang mungkin ditimbulkan.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan di DKI Jakarta, pemberlakuan jam malam tersebut memiliki dampak yang cukup baik terhadap anak usia sekolah. Sebab, kebijakan itu, akan membuat anak usia sekolah lebih memperhatikan pelajaran dan tidak semata melakukan kegiatan negatif pada saat jam belajar.

Bupati mengatakan jika rencana tersebut jadi dilaksanakan, Pemkab tidak akan langsung memberlakukan untuk seluruh wilayah kecamatan di wilayahnya, namun

akan dimulai dari kawasan perkotaan dan daerah penyangganya. “Mungkin bisa dimulai dari Kecamatan Kota, Pademawu, dan Kecamatan Galis sebagai tahap percontohan,” katanya.

Bupati berharap orang tua, pengelola sekolah, dan tokoh masyarakat, mendukung rencana tersebut dan menyadari bahwa kebijakan itu untuk kebaikan generasi muda di Pamekasan. Melalui kebijakan itu, anak usia sekolah, tidak diperkenankan berada di luar rumah sebelum mengikuti

kegiatan belajar bersama, di masing-masing RT dan RW. Karenanya, sebelum rencana tersebut dilaksanakan, Pemkab akan terlebih dahulu menyiapkan perangkatnya, seperti menfasilitasi program belajar bersama di masingmasing RT maupun RW, serta ketersediaan tempat belajar.

“Apalagi tidak semua desa dan kelurahan memiliki RT dan RW yang aktif, apalagi balai yang bisa digunakan sebagai tempat kegiatan,” kata Syafii.

Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan Mohammad Zaini mengatakan kebijakan itu belum saatnya diterapkan di Kabupaten Pamekasan. Alasannya, kondisi wilayah itu tidak seperti di Jakarta yang sudah masuk kategori metropolitan (kota besar).

Sebaiknya, kata pria yang juga Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Pamekasan itu, Pemkab menyediakan fasilitas berupa ruang baca, di sejumlah titik yang biasa dikunjungi oleh warga. Seperti di Monumen Arek Lancor, Rumah sakit, dan sejumlah tempat lainnya.

Jakarta menerapkan pemberlakuan jam malam , karena kekwatiran pemerintah setempat, terhadap kondisi anak usia sekolah di wilayah itu, akan melakukan hal-hal yang kurang bermamfaat pada malam hari.

Anggota Komisi D DPRD Pamekasan, Zainal Abidin menyatakan sepakat jika rencana tersebut diterapkan di Pamekasan, untuk mencegah anak usia sekolah keluyuran pada malam hari. Tetapi, menurutnya, sebelum kebijakan

tersebut dilaksankan, terlebih dahulu disusun aturannya, berupa Peraturan Daerah. Sehingga, pelaksana memiliki dasar hukum dalam menerapkan kebijakan itu.

“Kalau tanpa dasar hukum, sulit menerapkannya di masyarakat,” katanya.

Pemerintah DKI Jakarta menerapkan jam malam, berupa jam belajar malam untuk anak usia tujuh tahun hingga 18 tahun mulai pukul 19.00 hingga 21.00 WIB. Pada jam-jam tersebut, anak usia sekolah dilarang berada di tempat umum, kecuali didampingi orangtua.

Kebijakan itu diberlakukan setelah terjadinya kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur di Jalan Tol Jagorawi, beberapa waktu lalu, yang menewaskan tujuh orang. (awa/muj/rah).

P-MU

Komunitas Suporter Pertanyakan Pembangunan Stadion PAMEKASAN - Komunitas Suporter Persepam Madura United (P-MU) Pamekasan, mempertanyakan kelanjutan pembangunan Stadion Pamekasan di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan.

Senin (07/10), Komunitas Suporter Persepam tersebut

datang ke ruang Komisi C DPRD Pamekasan, meminta DPRD setempat memberikan kepastian penyelesaian pembangunan stadion tersebut.

Mereka juga mempertanyakan terhentinya pekerjaan proyek tersebut,

yang saat ini sama sekali tidak ada aktivitas pekerjaan di luar maupun di bagian dalan stadion.

Juru bicara suporter, Nurul Ulum menyampaikan selama ini pemerintah dan DPRD Pamekasan, selalu berjanji akan secepatnya menuntas-

kan pekerjaan stadion tersebut, namun janji tersebut belum ditepati.

“Tahun lalu, pemerintah berjanji, stadion akan tuntas pada tahun ini, tetapi hingga saat ini sama sekali tidak ada tanda-tanda tuntasnya pekerjaan,” kata Nurul Ulum.

Kondisi itu membuat suporter kecewa, karena mereka berharap P-MU memiliki stadion sendiri yang bisa dijadikan tempat latihan dan pertandingan. Selama ini, klub terbesar di Madura itu masih menggunakan lapangan Kelurahan Kowel sebagai tempat latihan.

“Setiap kali ada pertandingan ke Bangkalan, Kami harus mengeluarkan uang transportasi dan uang makan paling sedikit Rp 50 ribu,” ujar Ulum.

Dalam kesempatan itu, para suporter juga mempertanyakan realisasi anggaran Rp 7,5 miliar yang dianggarkan untuk pembangunan stadion tahap kedua. Mereka khawatir dana tersebut tidak terserap, karena di stadion tersebut sama sekali tidak ada aktivitas pekerja.

Ketua Komisi C DPRD Pamekasan, Farududdin Tamim berjanji akan berusaha agar keinginan para suporter tersebut bisa segera terpenuhi. “Kami memiliki keinginan yang sama, yakni stadion

itu secepatnya bisa digunakan,” katanya.

Namun, kata Farid, hal itu tidaklah mudah, karena pembangunan stadion tersebut membutuhkan proses panjang, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Kepala Disporabud Pamekasan, Jhon Julianto menyatakan, saat ini pembangunan tahap pertama sudah dinyatakan tuntas dan tinggal melakukan penyempurnaan.

Lahan yang digunakan untuk pembangunan stadion tersebut direncanakan seluas 5,4 hektar. Sementara yang saat ini terpakai hanya berkisar 3,6 hektar. Bahkan Pemkab Pamekasan bersama DPRD Pamekasan, sudah melakukan studi banding ke sejumlah daerah yang memiliki stadion yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Gresik, Sidoarjo, dan Bangkalan.

Anggaran yang terserap untuk pembangunan stadion itu mencapai Rp33 miliar dengan rincian pada tahap pertama sebesar Rp 27,5 miliar, dan pada tahap kedua Rp 7,5 miliar. Pada anggaran tahun depan diusulkan Rp 20 miliar.

Anggaran ini masih jauh dari anggaran standar pembangunan stadion yakni Rp70 miliar, karena idealnya anggaran mencapai Rp 120 miliar. (awa/muj/rah).

PAMEKASAN

13

SELASA 8 OKTOBER 2013 NO.0215| TAHUN II

MALAPRAKTIK

Polres Tahan Bustami PAMEKASAN- Tim penyidik Polres Pamekasan di Pulau Madura, Jawa Timur, akhirnya menahan Bustami, perawat rumah sakit daerah setempat, tersangka kasus dugaan malapraktik yang telah menyebabkan seorang pasiennya meninggal dunia.

Menurut Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Mariatun, Senin, penahanan terhadap oknum perawat Rumah Sakit Daerah (RSD) Slamet Martodiredjo itu dilakukan setelah tim kepolisian melakukan penyidikan atas kasus dugaan terjadinya malapraktik yang dilakukannya.

“Penahanan itu dilakukan setelah sebelumnya tim penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam kasus malapraktik yang menyebabkan seorang pasiennya meninggal dunia,” kata Mariatun di Pamekasan.

Selain menjadi tersangka kasus malapraktik, katanya, Bustami selama ini juga mengaku sebagai dokter spesialis kepada para pasiennya, dan membuka praktik layaknya dokter spesialis bedah.

Polisi menjerat yang bersangkutan dengan pasal berlapis, yakni dengan undang-undang kedokteran dan undang-undang tentang keperawatan.

Bustami melakukan tindakan medis di Klinik Harapan di daerah asalnya, Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Pamekasan, hingga menyebabkan seorang pasiennya lumpuh dan akhirnya meninggal dunia.

Kepada warga yang datang berobat ke kliniknya, Bustami selalu mengaku sebagai dokter spesialis bedah dan bisa melakukan operasi bedah, tanpa harus dirujuk ke RSD Slamet Martodiredjo Pamekasan.

Wakapolres Pamekasan Kompol Ikhwanudin sebelumnya menjelaskan polisi menjerat Bustami dengan Pasal 73 junto pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 106 junto Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tenDIBORGOL. Polisi menghadirkan tersangka pengedar narkotika, SH (25), saat pemusnahan barang bukti berupa sabu di Polresta Banda Aceh, Senin (7/10). Polresta Banda Aceh memusnahkan sabu seberat 3,7 kilogram dengan harga sekitar Rp4,6 miliar dari tangan tersangka, SH.

Raskin Dijadikan Pakan Ternak Bupati Minta Kesra Menindaklanjutinya PAMEKASAN - Jatah beras miskin (raskin) milik sebagian warga Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan Pamekasan dijadikan sebagai pakan ternak.

Hal ini terpaksa dilakukan karena kualitas raskin yang diberikan kepada masyarakat tiga hari lalu tidak layak dikonsumsi. Sebab, raskin itu diduga bercampur nasi aking yang didaur ulang, kotor, dan bercampur pasir.

Kepala Desa (Kades) Larangan Luar Moh. Ali Gufron menjelaskan kualitas raskin yang diterima warganya pada bulan ini memang sangat jelek dan tidak layak dikonsumsi. Jika dipaksakan raskin itu dikhawatirkan menimbulkan penyakit pada masyarakat. Warga setempat berencana mengembalikan raskin itu, namun karena sebagian sudah dijadikan pakan ayam, pengembalian itu urung dilakukan. Sebab, setelah dikoordinasikan ke Bulog, raskin itu harus dikembalikan secara utuh.

“Kemarin pihak bulog datang kesini mengecek kualitas beras yang diberikan. Mereka menyatakan siap mengganti dengan catatan dikembalikan secara utuh. Tetapi bagi kami itu sulit, karena sebagian warga sudah memberikan pada ayam, meski warga di sebagian dusun sudah siap mengembalikan,” katanya.

Menurut Gufron, kejadian ini harus menjadi catatan serius bagi pihak bulog untuk di-

evaluasi agar tidak mengulang penyaluran raskin yang tidak layak konsumsi pada pendistribusian berikutnya. Ia mengaku prihatin dengan kualitas raskin yang disalurkan kepada masyarakat karena sangat jelek. Menurutnya, pihak bulog harusnya mengecek kualitas raskin sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Sebab, meski penebusan raskin itu tergolong murah, namun masyarakat juga berhak untuk mengkonsumsi makanan yang bersih dan sehat.

Atas pertimbangan kemanusiaan itu, pihaknya meminta pemerintah kabupaten setempat agar pro aktif, untuk mengawasi dan menekan pihak bulog agar memperhatikan kualitas raskin yang akan disalurkan kepada masyarakat. Sebab, kejadian ini tidak hanya menimpa warga Desa Larangan Luar, tetapi hampir semua desa penerima Raskin mengeluh karena sangat tidak layak konsumsi.

Sementara itu, Bupati Pamekasan Achmad Syafii menyatakan akan segera menindaklanjuti keluhan masyarakat itu kepada pihak Bulog dan Kepala Gudang agar kejadian serupa tidak terulang. Bupati menyatakan akan mempertanyakan penyebab

jeleknya kualitas raskin yang disalurkan kepada masyarakat sekaligus akan meminta pertanggungjawaban Bulog.

“Tentu kami tidak hanya memberikan tegoran, tetapi akan meminta pertanggungjawaban bulog, kenapa terjadi seperti ini. Dan kami akan segera menentukan langkahlangkah,” katanya.

Bahkan dalam laporan yang disampaikan kepada bupati, disertai sampel raskin yang tidak tidak layak dikonsumsi sebanyak enam sak yang diambil dari beberapa desa. Setelah dicek kualitas raskin itu sama sehingga disimpulkan tidak hanya terjadi dalam satu desa.

Dijelaskan, pihaknya sudah menerima laporan masyarakat tentang kualitas raskin yang tidak layak konsumsi. Bahkan dalam laporan yang disampaikan kepada bupati, disertai sampel raskin yang tidak tidak layak dikonsumsi sebanyak enam sak yang diambil dari beberapa desa. Setelah dicek kualitas

raskin itu sama sehingga disimpulkan tidak hanya terjadi dalam satu desa.

Bupati menegaskan sudah memanggil kepala bagian kesejahteraan rakyat (Kesra) Pemkab Pamekasan, untuk menindaklanjuti permasalahn tersebut. Bahkan pihaknya sudah mengagendakan pemanggilan kepada pihak bulog. Selain itu, pihaknya juga membicarakan tentang tindak lanjut rencana perubahan pola distribusi Raskin yang sudah diwacanakan sebelumnya.

Selain akan meminta pertanggungjawaban Bulog soal kualitas raskin, bupati juga mengagendakan untuk mempertanyakan banyak hal, termasuk pengadaan Raskin.

Sebab, bupati menerima informasi bahwa pengadaan Raskin di beberapa daerah sudah dihentikan, namun belum jelas penyebabnya. Dari informasi ini, bupati juga merasa perlu untuk menyoal pengadaan beras di Pamekasan.

Bupati menambahkan, pihaknya akan mengaktifkan kembali pertemuan dengan Bulog serta pihakpihak yang terkait dalam penyaluran raskin yang sempat fakum. Kefakuman ini terjadi karena masingmasing pihak memiliki kesibukan masing-masing. Dari kejadian, ini ia memastikan akan mengaktifkan kembali agar kejadian serupa bisa diminimalisir. (uzi/rah)

tang Kesehatan.

Pada Pasal 73 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

Setiap orang dilarang menggunakan alat, metoda atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

Ketentuan sanksi sebagaimana Pasal 73 itu ialah pada Pasal 78. Pada pasal itu disebutkan, bahkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara-cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Berikutnya pada Pasal 106 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Pada ayat dua di pasal itu juga dijelaskan bahwa penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.

Sementara, sanksi atas ketentuan Pasal 106 UU Nomor 36 Tahun 2009 ini pada Pasal 197 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

“Oknum perawat Bustami ini melanggar pasal-pasal yang kami sebutkan tadi dan kliniknya memang ilegal berdasarkan hasil pemeriksaan tim ahli dari Dinas Kesehatan Pamekasan,” kata Ikhwanudin menjelaskan.

Kesalahan yang paling fatal dilakukan tersangka, karena telah menyebabkan korban lumpuh, akibat kesalahan tindakan media yang dilakukan pelaku saat mengoperasi korban.

Korban malapraktik oknum perawat RSD Pamekasan itu bernama Suadah alias Sudeh (42) warga Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan.

Dugaan malapraktik yang dilakukan oknum perawat RSD Pamekasan bernama Bustami itu terungkap, setelah keluarga korban melapor ke polisi.

Saat itu, korban berobat ke klinik milik Bustami pada 2012. Saat itu Sudeh (42) datang ke Klinik Harapan yang menjadi tempat praktik oknum itu di rumahnya di Desa/Kecamatan Pakong, Pamekasan.

Korban mengeluhkan pusing-pusing yang dialaminya. Oleh Bustami, Sudeh disarankan melakukan operasi pembedahan, karena di bagian punggungnya ada benjolan yang diduga sebagai penyebab penyakit yang dideritanya.

Akan tetapi, setelah operasi ternyata kondisi pasien tidak sembuh, bahkan pandangan mata kian buram, pendengaran terganggu, kemudian lumpuh dan akhirnya meninggal dunia.

Selain mendapatkan sanksi hukum, Bustami juga dipastikan akan mendapatkan sanksi internal dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) atas perbuatannya melanggar hukum membuka praktik layaknya dokter spesialis itu. (ant/rah)

NIAGA

DPRD Berencana Merevisi Perda Tembakau PAMEKASAN- Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, berencana merubah Peraturan Daerah (perda) nomor 6 tahun 2008 tentang tata niaga tembakau yang melarang masuknya tembakau Jawa ke Pamekasan.

Rencana itu diungkapkan Ketua Komisi, Hosnan Ahmadi. Menurutnya tembakau asal Jawa selayaknya diizinkan masuk Pamekasan untuk mempertahankan keberadaan perusahaan rokok lintingan di Kabupaten Pamekasan agar tidak kesulitan mendapatkan bahan baku produksi. Namun, menurut dia, perlu dilakukan pembatasan waktu agar tidak

Diusulkan agar waktu yang diperbolehkan tembakau Jawa itu masuk ke Pamekasan setelah semua tembakau di sentra produksi tembakau Madura sudah terserap. “Sangat tidak bagus menurut pandangan saya jika kita melarang masuknya tembakau asal sejumlah daerah di Pulau Jawa,” katanya.

Sementara ini rencana itu masih berupa wacana, sehingga masih perlu adanya masukkan dari pihak terkait dan pemerhati tembakau di wilayah itu, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Satu sisi kita mau menjaga kualitas dan mutu tembakau petani

merusak pasaran tembakau Madura.

agar tidak terjadi pencampuran, di sisi lain

tembakau Jawa dibutuhkan oleh pemilik perusahaan-perusahaan linting rokok,” katanya.

Pemerintah Pamekasan sejak tahun 2002 lalu, melarang keras tembakau Jawa masuk ke wilayah Pamekasan, melalui Perda nomor 3 tahun 2002 tentang Pengendalian Mutu dan Keaslian Tembakau Madura.

Untuk tahun ini, Pemerintah telah mengantisipasi masuknya tembakau Jawa ke wilayah tersebut. Langkah yang dilakukan, salah satunya dengan melakukan razia di pintu masuk Pamekasan yang dinilai sering dijadikan lokasi memasok tembakau dari luar kabupaten.

Kepala Sat pol PP Pamekasan, Masrukin, melalui Kapala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Mohammad Sjamsuridjal Arifin mengatakan pihaknya sudah menyusun jadwal operasi tim gabungan untuk mengantisipati masuknya tembakau Jawa ke Pamekasan.

Tim itu terdiri dari unsur Sat Pol PP, Kepolisian, TNI, Dinas Perbuhungan Komunikasi dan Informasi serta Dinas Perhutanan dan Perkebunan setempat.

Sedikitnya sudah ada tiga titik lokasi yang dijadikan tempat operasi tersebut, yaitu di Jalan Raya Ambat, Kecamatan Tlanakan, Jalan Raya Panangguan, Kecamatan Proppo, dan Jalan Raya Pamaroh, Kecamatan Kadur. (oni/muj/rah)

14

SURAMADU

SELASA 8 OKTOBER 2013 NO. 0215 | TAHUN II

PENDIDIKAN PASUKAN

Prajurit TNI-AL Jalani Seleksi Pasukan Elite

PENYELUNDUPAN NARKOBA. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda, Iwan Hermawan (2 kiri), menunjukkan dua tersangka dan barang bukti narkoba berupa Methamphetamine (Sabu), di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, Sidoarjo, Senin (7/10). Barang bukti Sabu seberat 182 gram senilai Rp245.700.000 tersebut, yang dikirim dari Malaysia melalui Terminal Cargo Internasional Bandara Internasional Juanda tersebut, merupakan jaringan peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam Rutan Kelas I Surabaya, Medaeng Sidoarjo.

Pelantikan Wakil Ketua DPRD Awal November Surabaya - Pelantikan Ketua Fraksi PKB M. Naim Ridwan atau Gus Naim sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat Musyafak Rouf diperkirakan paling lambat pada awal November mendatang.

Ketua DPRD Surabaya M. Machmud, Senin (7/10), mengatakan rapat pimpinan DPRD Surabaya yang digelar Senin ini menindaklanjuti surat permohonan dari Ketua DPC PKB Surabaya.

"Waktu yang dibutuhkan biasanya membutuhkan 14 hari kerja yakni tujuh hari prosesnya di wali kota dan tujuh hari di Gubernur Jatim," katanya.

Hasil dari rapat pimpinan

tersebut langsung dibahas di rapat Badan Musyawarah (Banmus) dan selanjutnya diparipurnakan pada Selasa (8/10). Jika Selasa (8/10) ini wali kota langsung menindaklanjuti dan mengirim surat DPRD ke gubernur, maka diperkirakan akhir Oktober sudah bisa dilantik.

"Apalagi jika proses di gubernur juga tidak sampai tujuh hari, maka tidak sampai sebu-

lan ke depan Gus Naim sudah dilantik," tegasnya.

Machmud mengaku tak menyoal surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) tentang penetapan Gus Naim yang tak dibubuhi tandatangan sekretaris fraksi Mazlan Mansyur. "Itu masalah internal PKB. Tapi sesuai aturan, usulan dari DPC serta fraksi tak harus ditandatangani sekretaris," katanya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Akhmad Suyanto menambahkan rapat pimpinan memang sempat membahas keabsahan surat DPC serta FKB. "Setelah menilik aturan, tidak apa-apa meski surat

tidak ada tanda tangan sekretaris," kata Suyanto.

Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin ketika dikonfirmasi, berharap kekosongan jabatan wakil ketua dewan yang menjadi hak partainya bisa diisi.

"Paling lambat akhir Oktober kekosongan wakil ketua dewan sudah diisi. Usulan kami sudah dikirim sejak Selasa, 1 Oktober. Kami minta Fraksi PKB mengawal rekomendasi DPP PKB hingga Gus Naim dilantik sebagai wakil ketua dewan," katanya.

Terkait sikap sekretaris FPKB Mazlan Mansyur yang menolak menandatangani surat penetapan Gus Naim

sebagai pengganti Musyafak, Syamsul langsung bereaksi keras. Pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap kader yang membangkang perintah partai.

"Kami tunggu laporan dulu. Jika sudah ada laporan masuk, maka malam ini juga akan kami terbitkan surat peringatan (SP) kedua untuk Mazlan. Ini sudah menyangkut integritasnya sebagai kader PKB. Seharusnya dia tetap patuh kepada keputusan partai karena hal ini sudah menjadi keputusan DPP PKB. Kalau dia bersikap seperti itu, ya kami anggap 'mbalelo' (tidak patuh pada partai)," tegasnya. (ant/mk)

Suka Duka Relawan STBM

Sulitnya Merubah Kebiasaan Warga Surabaya BAB di Selokan SURABAYA – Niatan baik tidak selamanya diterima dengan baik, hal ini diungkapkan salah satu kelompok kerja (Pokja) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Siti Fatimah kepada Koran Madura, Senin, (07/10). Sebagai relawan, Siti mengaku kerap mendapat perlakuan kasar saat mencoba memberi masukan kepada warga Kelurahan Wonokromo Gg 4 Kecamatan Rungkut Surabaya. Himbauan agar memiliki fasilitas sanitasi yang memadai, serta perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Kadang saya dibentak, kamu gak ada kerjaan ya, ikut campur urusan, saya sudah tahu apa yang terbaik untuk saya, pergi sana” ujar Siti sambil menitikkan air mata.

Menurut Relawan yang berada di bawah naungan High Five tersebut, perlakuaan kasar tidak hanya diterima dirinya, namun hampir seluruh relawan. Awalnya perlakuan tersebut membuatnya jera, namun setelah beberapa bulan menjadi relawan, dirinya sadar bahwa hal tersebut merupakan resiko yang harus dihadapi untuk mencoba merubah perilaku tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

“Awalnya perlakuan tersebut membuat saya ingin mundur sebagai relawan, tapi dukungan teman-teman High Five membuat saya bertahan,” ujarnya.

Siti mengaku sudah 5 bulan menjadi Pokja STBM. Menurutnya, dalam kurun waktu tersebut, dirinya mulai melihat perubahan perilaku dari masyarakat. “Sekarang Warga Wonokromo mulai sadar akan pentingnya perilaku Higiene dan sanitasi layak.

Banyak warga yang dulu tidak memiliki WC, sekarang mulai membangun WC,” ujar Siti.

Sementara itu, Districy Tim Leader High Five, Ratih

Astati Dewi menyatakan, banyaknya tanggapan tidak baik yang diterima Pokja STBM merupakan hal yang memperihatinkan. Niatan baik relawan tidak seharusnya ditanggapi dengan kasar.

“Pokja STBM tulus ingin merubah perilaku masyarakat agar lebih sehat. Mereka kerja tanpa pamrih, tanpa bayaran.

Kasihan kalau diperlakukan dengan tidak baik,” ujar Ratih, Senin (07/10).

Untuk menjaga semangat Pokja STBM tidak luntur, Ratih kerap melakukan komunikasi dengan mereka. Ratih mendengar segala keluh kesah Pokja STBM dan melakukan evaluasi bersama. “Saya dengarkan semua keluhan mereka, biasanya mereka akan lega kalau sudah mengungkapkan keluh kesahnya. Usai mendengar keluhan mereka, baru kita kasih semangat lagi,” ujar perempuan 34 tahun tersebut.

Pokja STBM sendiri berjumlah 100 orang, mereka terbagi dalam lima kelurahan, yakni Patemon, Wonorejo, Sawahan, Putat Jaya dan Krajan.

Terkait perilaku higiene warga Surabaya, terdapat kenyataan yang mengejutkan, walaupun Surabaya merupakan Ibukota Jawa Timur, namun tingkat kesadaran masyarakatnya untuk menjaga perilaku higiene dan

Himbauan agar memiliki fasilitas sanitasi yang memadai, serta perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masih diabaikan oleh warga Surabaya. sanitasi yg layak ditingkat rumah tangga dan komunitas, masih belum sesuai harapan.

"Surabaya merupakan kota terbesar ke dua di Indonesia, tapi kenyataannya, masih banyak warga Surabaya yang tidak memiliki WC (Water Closed). Bahkan ada yang buang air besar d selokan depan rumahnya,” ujarnya.

Menurut Ratih, perilaku tersebut sudah mejadi kebiasaan yang sulit dirubah.

Untuk merubah perilaku tersebut, di butuhkan upaya berkesinambungan. "Merubah perilaku tersebut tidak bisa seketika. Kalau sudah menjadi kebiasaan,dibutuhkan waktu lama dan proses panjang," tambahnya.

Ratih menyatakan bahwa High Five berusaha membantu warga Kota Surabaya merubah perilaku tersebut secara bertahap. Ada lima pilar perilaku yang ingin dirubah, yakni stop buang air sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga,

pengolahan sampah rumah tang dan yang terakhir pengolahan limbah cair rumah tangga. “Ini adalah program dari kementrian kesehatan Indonesia. Diimplementasikan di perkotaan sejak akhir 2011 awal 2012,” ujarnya.

Beberapa wilayah di Surabaya yang selama ini memiliki perilaku kurang menjaga higiene dan sanitasi layak diantaranya, kelurahan Patemaon dan Wonorejo. Di wilayah padat penduduk tersebut, ternyata masih banyak yang belum memiliki WC. Setelah upaya kurang lebih 2 tahun, menurutnya perubahan perilaku warga cukup menggembirakan.

Sudah jarang ada warga yang buang air besar di selokan.

"Setelah dua tahun sosialisasi, sekarang sudah jarang yang buang air besar di selokan. Mereka lebih memilih ke WC, baik WC di rumahnya masing-masing atau WC umum,"jarnya.

Ratih berharap, kedepannya seluruh warga Ibu Kota

Jawa Timur semakin bijaksana menjaga perilaku Higiene dan Sanitasi layak. Buang air besar di sungai atau selokan, bisa semakin mencemari lingkungan. "Surabaya membutuhkan banyak air bersih, bahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Surabaya ada yang ambil dari umbulan Pasuruan. Kalau air yang sedikit ini di cemari terus, bagaimana mengatasi kebutuhan air bersih Surabaya kedepan," tandasnya.

Seperti diketahui, High Five sendiri merupakan program Pemerintah Amerika Serikat yang diluncurkan sejak Tanggal 22 Desember 2011. Amerika Serikat, melalui U.S. Agency for International Development (USAID), bermitra dengan Pemerintah Indonesia dalam mendukung program pembangunan dan strategi nasional sanitasi berbasis masyarakat untuk meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat baik di pedesaan maupun perkotaan di Indonesia. (ddy)

Surabaya - Sebanyak 189 orang prajurit menjalani proses seleksi perekrutan masuk pendidikan pasukan elite TNI Angkatan Laut, masing-masing sebagai awak kapal selam, Pasukan Katak, juru selam, dan pasukan Intai Amfibi Marinir.

Seleksi yang dijadwalkan berlangsung selama satu minggu itu, dipusatkan di Gedung Moeljadi, Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal), Bumimoro, Surabaya, mulai Senin (7/10).

Adapun tahapan seleksi yang harus dijalani calon siswa pasukan elit itu, meliputi tes kesegaran jasmani, kesehatan lengkap, psikologi tertulis dan wawancara, mental ideologi, dan kesehatan jiwa.

Direktur Personel Kobangdikal Kolonel Laut (E) Catur Budi Susanto selaku Ketua Panitia Penerimaan, menjelaskan dari 189 prajurit tersebut, sebanyak 62 orang mengikuti seleksi calon siswa Pendidikan Pasukan Katak, Pendidikan Juru Selam (44 orang), Pendidikan Calon Awak Kapal Selam (22 orang), dan 61 orang sisanya di Pendidikan Intai Amfibi Marinir.

"Seluruh rangkaian seleksi penerimaan calon siswa pendidikan pasukan elit TNI AL akan menguras tenaga dan pikiran dari prajurit. Mereka yang lolos seleksi akan diketahui saat sidang penentuan akhir pada 18 Oktober mendatang," katanya.

Ia menjelaskan dalam kalender pendidikan tahun 2013, TNI AL sudah menetapkan kuota kursi untuk calon siswa dari masing-masing pendidikan pasukan elit tersebut.

Pendidikan Pasukan Katak dan Intai Amfibi Marinir masing-masing mendapatkan kuota sebanyak 30 orang siswa, kemudian Pendidikan Juru Selam 20 orang, dan Pendidikan Awak Kapal Selam 15 orang.

"Lokasi pendidikan bagi siswa prajurit yang dinyatakan lulus seleksi akan disebar di sejumlah tempat," tambah Catur Budi.

Siswa calon awak kapal selam menjalani pendidikan di Sekolah Kapal Selam (Sekasel), kemudian siswa Pasukan Katak di Sekolah Pasukan Katak (Sepaska) dan siswa Juru Selam di Sekolah Penyelam (Seselam), yang ketiganya di bawah komando Pusat Pendidikan Khusus Kodikopsla.

Sedangkan siswa Intai Amfibi menjalani pendidikan di Sekolah Khusus Pusat Pendidikan Infanteri yang berada di bawah Komando Pendidikan Marinir, Kobangdikal. (ant/mk)

IBADAH HAJI

JCH Meninggal Dunia di Surabaya Surabaya - Seorang calon haji asal Kloter 56 dari Situbondo, Jawa Timur, yakni Suhariyono bin Nur Kalam, meninggal dunia di Rumah Sakit Haji (RS Haji) Surabaya yang bersebelahan dengan Asrama Haji Embarkasi Surabaya, akibat menderita penyakit jantung.

"Calon haji asal Desa Curah Temu, Kecamatan Sumberanyar, Kabupaten Situbondo itu meninggal dunia pada Minggu (6/10) pukul 12.00 WIB," kata Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya H Asyhuri di Surabaya, Senin (7/10).

Didampingi staf Humas PPIH Embarkasi Surabaya Bagus Budiman, ia menjelaskan Suhariyono masuk Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES) untuk persiapan menunaikan ibadah haji pada Sabtu (5/10), namun dia harus menjalani proses penerimaan dengan cek kesehatan oleh petugas AHES. "Hasil cek itu, tim kesehatan dari Dinas KKP merujuk Suhariyono ke Rumah Sakit Haji dengan diagnosis chest pain atau sakit jantung, namun dia hanya dirawat selama satu hari hingga mengembuskan napas terakhir pada Minggu (6/10) siang," katanya.

Menurut dia, istri almarhum bernama Suhartina binti Misrawi Sadu tetap menginginkan berangkat haji, karena itu Suhartina diberangkatkan pada Senin (7/10) pagi.

"Ahli waris dari calon haji yang meninggal dunia akan mendapatkan pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) penuh sesuai dengan biaya BPIH saat ini, tapi kalau dipakai untuk menunaikan ibadah haji harus mendaftar lagi dari awal sesuai urutan," katanya.

Sebelumnya, seorang calon haji asal Tulungagung, Hasbollah bin Suwardi (64), meninggal dunia di RS Haji Surabaya pada Senin (23/9) malam, karena terserang stroke.

"Almarhum berasal dari Kloter 23 yang seharusnya berangkat ke Tanah Suci pada Senin (23/9) pukul 04.20 WIB, namun akhirnya dirawat di RS Haji karena serangan stroke, namun istri almarhum yakni Ny Nurul Chotimah binti Musnih (49) mengalami penundaan hingga tahun depan," katanya.

Empat Wafat di Mekkah Dalam kesempatan itu, Asyhuri menambahkan calon haji dari Embarkasi Surabaya bertambah satu orang lagi yang meninggal dunia di Mekkah, yakni Suryanto bin Sukri (51) asal Kloter 2 dari Kabupaten Lamongan.

"Calon haji asal Klagensrampat, Lamongan itu meninggal dunia pada Sabtu (5/10) pukul 14.40 WAS akibat penyakit Cronic Hepati C Failure dan almarhum sudah dimakamkan di Syarayi Makkah," katanya.

Ia menjelaskan dengan meninggalnya almarhum Suryanto itu berarti calon haji asal Embarkasi Surabaya tercatat empat orang meninggal dunia di Mekkah dengan dua di antaranya dari Lamongan.

Calon haji asal Desa Curah Temu, Kecamatan Sumberanyar, Kabupaten Situbondo itu meninggal dunia pada Minggu (6/10) pukul 12.00 WIB,”

H Asyhuri

Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya "Calon haji asal Lamongan yang meninggal dunia terdahulu adalah Musiyannah binti Alwi asal Lamongan dari Kloter 1 yang wafat pada Senin (30/9) akibat serebro vaskuler (stroke) atau berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otak," katanya.

Dua calon haji lainnya yakni K Shanhaji bin K Sujai (61) asal Pamekasan, yang meninggal dunia di Mekkah, akibat serangan jantung kardiovaskuler. Calon haji asal Tlagahsari, Blumbungan, Pamekasan itu meninggal dunia pada Jumat (4/10) pukul 13.30 WAS atau Jumat (4/10) malam WIB. Sebelumnya, Mistadji bin Sarjo asal Lumajang dari Kloter 39 yang meninggal dunia pada Rabu (2/10) pukul 12.20 WAS akibat gangguan saluran pencernakan.

"Keempat calon haji asal Jatim yang meninggal dunia itu sudah dimakamkan di Syarayi, Mekkah," katanya. (ant/mk)

BANGKALAN

15

SELASA 8 OKTOBER 2013 NO. 0215 | TAHUN II

KEKERINGAN

Mencari Air Bersih Sejauh 3 Kilometer BANGKALAN - Kekurangan air pada saat musim kemarau bagi warga Kampung Jelgung Kecamatan Konang bukanlah hal yang baru. Setiap tahun daerah tersebut selalu dilanda kekeringan. Untuk mencukupi kebutuhan air, mereka harus menempuh jarak sejauh 3 kilometer dengan menggunakan gerobak yang diisi bul (tong air).

Jalanan yang berliku siang, dan malam. dan menanjak bukanlah "Saya sama ibu yang suatu rintangan berarti selalu mengambil air, karena bagi mereka. Cuaca panas yang lak-laki sibuk bekerja dan berdebu seakan sudah mencari nafkah. Pagi, siang, menjadi sahabat setia dalam dan malam itulah waktu mencari air demi mencukupi kami mencari air," paparnya kebutuhannya. Semua itu, sambil mengusap keringat mereka jalani dengan suka yang bercucuran. cita. Sebab, tak ada lain yang Pada saat tiba di sumur bisa mereka lakukan selain itu, kata Mutmainnah, ia harus menempuh jarak yang dan ibunya harus mengantri. cukup jauh.

Di saat mengantri, keduanya Mutmainnah (35) dan memanfaatkan untuk berisHamidah (50) keduanya tirahat sampai pada giliran warga Kammenimba pung Jelgung. air di sumur Sepasang satu-satunya ibu dan anak milik warga ini, setiap Jelgung. KeYa mau gimana harinya harus duanya, tidak lagi, disini memang memiliki menarik sangat sulit air. Jadi pilihan lain. gerobaknya harus menempuh untuk Warga Jelmengambil gung sangat jarak 3 km untuk air. Keduabergantung mendapatkan air nya terlihat pada satu bersih," begitu semasumur tersengat tanpa but. Sebab, Mutmainnah ada rona rasa sumber mata Warga lelah di wajah air yang lain mereka bersudah tak dua. Menarik gerobak yang memancarkan air. penuh dengan bul (tong "Sumur ini menjadi air) yang berisi air sudah satu-satunya harapan warga menjadi kebiasaan. Padahal, Jelgung, Mas. Kalau sampai gerobak tersebut tidaklah habis kami tidak tau harus ringan. Namun, bagi keambil kemana lagi," tuduanya itulah yang harus turnya. dilakukan.

Biasanya, lanjut Mut"Ya mau gimana lagi, mainnah, warga tidak hanya disini memang sangat sulit menggantungkan pada satu air. Jadi harus menempuh sumur. Akan tetapi, juga jarak 3 km untuk mendamemanfaatkan sungai yang patkan air bersih," kata ada. Namun, di saat musim Mutmainnah dengan bahasa kemarau semua sungai yang masih sangat kental menjadi kering. Sehingga, logat Maduranya. tidak lagi bisa digunakan Ternyata, mencari air se- untuk mencukupi kebutujauh 3 km sudah ia jalani se- han air. Jika musim hujan, jak kecil. Rata-rata rutinitas warga memanfaatkan sungai mencari air memang dilakuuntuk mandi dan mencuci kan oleh para kaum perembaju. Namun, saat ini harus puan. Sebab, yang laki-laki menggunakan air sumur, sibuk bekerja. Mutmainnah akibat sungai tak lagi bisa dan ibunya terlihat silih diharapkan. berganti menarik gerobak, "Sekarang bergantung kadang Mutmainnah yang pada sumur semua mas. mendorong dan ibunya yang Semoga gak habis airnya," menarik gerobak. Dalam tandas Mutmainnah mensehari keduanya mengambil gakhiri obrolan dengan air sebanyak 3 kali, pagi, Koran Madura.(dn/rah)

KRIMINAL

Lima Pengangguran yang Pesta Narkoba Ditangkap BANGKALAN - Jajaran but berawal dari informasi Satuan Narkoba Polres Bang- masyarakat yang menyebutkalan, Senin (7/10/2013) kan ada pesta narkoba, setekembali membekuk penggu- lah ditindak lanjuti oleh na narkoba jenis sabu-sabu. petugas dengan menggunaKali ini yang dibekuk seba- kan pakaian preman benar nyak 5 orang tersangka dari adanya.

2 tempat kejadian perkara "Dari TKP pertama di (TKP). Dari tangan tersangka Gardu polisi mengamankan polisi berhasil mengaman- BB seperangkat alat nyabu kan barang bukti (BB) berupa dan sabu-sabu 0,55 gram, di sabu-sabu lengkap dengan TKP kedua mengamankan alat hisapnya.

BB seperangKelima terkat alat sabu sangka tersebut dan sisa sabu masing-masis0.001 gram," ng berinisial, tegasnya.

Syam, IR, Mh, Setelah OS, dan MT, dilakukan meraka mepenggeledarupakan penhan di kamar gangguran. yang dibuat Setelah diciduk, nyabu, ditamkelima terbahkan Imron, sangka beserta kembali ditebarang buktimukan barang nya langsung AKBP. Sulistiyono bukti (BB) dua diamankan ke paket sabu-saKapolres Bangkalan Mapolres untuk bu sebarat 0.77 pemeriksaan lebih lanjut. gram dan 0,58 gram yang "Untuk penangkapan kali disembunyikan. ini, TKP di desa Bragang, Ke"Kelima tersangka sudah camatan Klampis TKP. Perta- mendekam di balik jeruji ma di sebuah Gardu dan TKP Mapolres dan terancam dekedua di sebuah rumah dari ngan pasal 112 ayat 1 Unsalah satu tersangka," terang dang-undang RI Nomor 35 kapolres Bangkalan, AKBP Tahun 2009 tetang NarkoSulistiyono, melalui Kabag tika dengan ancaman hukuHumas, Ipti Imron Rosyadi. man pidana penjara miniIa menjelaskan kro- mal empat tahun," ujarnya. nologis penangkapan terse- (dn/rah)

Mutmainnah (35) dan Hamidah (50), keduanya warga Kampung Jelgung saat mengambil air dengan gerobak yang penuh dengan bul (tong air). Jarak 3 km harus ditempuh untuk mendapatkan air bersih terbut.

Warga Tidak Setuju Pembangunan Waduk Blega Tempat Tinggal, Sarana Ibadah, dan Lahan Warisan Bisa Tergusur BANGKALAN - Belasan warga Desa Rong Durin, Tellok, dan Kelbung, Kecamatan Galis, mendatangi komisi C DPRD Bangkalan, Senin (7/10) pagi kemarin. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasinya seputar penolakan rencana pembangunan waduk Blega.

Sebab, pembangunan yang direncanakan itu berpotensi menggusur tanah leluhur warga. Apalagi, rencana pembangunan waduk tersebut membutuhkan lahan di 8 desa Kecamatan setempat.

Warga yang terdiri dari tokoh masyarakat dan ulama setempat bersepakat untuk menolak rencana pembangunan waduk, meski dengan alasan apapun. Mereka tidak mau dipaksa oleh pemerintah untuk memuluskan rencana pembangunan.

“Kami tetap akan menolak. Bahkan, sampai kapan pun akan kami tolak. Walaupun pemerintah memberi alasan apa saja, kami bersama warga tetap menolak rencana pembangunan waduk Blega ini," tegas Hodri, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Pecinta Lingkungan (FKMPL), yang mewakili masyarakat sekitar lokasi pembangunan waduk.

Dengan demikian, kata Hodri, pihaknya tidak akan memberikan peluang apapun.

Belasan warga Desa Rong Durin, Tellok, dan Kelbung Kecamatan Galis saat mendatangi Komisi C DPRD Bangkalan, terkait penolakan pembangunan waduk Blega.

Terlebih, jangan sampai ada pemaksaan terhadap warga.

Ia khawatir, jika dipaksakan malah menimbulkan peristiwa seperti yang sudah pernah terjadi di Nipah Sampang. Menurutnya, sebisa mungkin pemerintah harus dapat memahami alasan penolakan warga agar tidak terjadi konflik vertikal.

Sekretaris FKMPL, M. Bahri menambahkan, alasan penolakan warga cukup kuat dan rasional. Satu yang menjadi

alasan kuat atas penolakan mereka yakni terancamnya sejumlah bangunan dan tanah leluhur warga. Dalam tradisi Madura, tanah leluhur merupakan warisan yang wajib untuk tetap dijaga. Bahkan, harus dipertahankan peninggalan laluhur itu oleh penerusnya secara turun temurun.

“Masalahnya adalah terancamnya bangunan warga, seperti Masjid, Madrasah, makam leluhur, dan tanah yang sudah

kami tinggali secara turun temurun," paparnya.

Menurut Bahri, pembangunan waduk itu tidak bisa ditolerir. Sekalipun, pihak pelaksana pembangunan waduh merelokasi dan akan memberi ganti untung pada warga, pihaknya akan tetap pada pendiriannya, yaitu menolak secara tegas. Bagi warga, warisan leluhur tidak bisa ditukar dengan materi, karena itu merupakan amanah yang kelak

akan dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Mukaffi Anwar, ketua komisi C DPRD Bangkalan, mengaku masih akan menampung semua aspirasi warga.

“Semua aspirasi akan kami tampung, akan kami tidak lanjuti kepada pihak-pihak terkait, sehubungan dengan penolakan warga, semua akan kami pelajari dulu, nanti pada waktunya akan ada sikap dari komisi C,” terangnya.(dn/rah)

HONORER

BKN Mengeliminasi 64 K1 di Lingkungan Kemenag BANGKALAN - Sebanyak 64 orang tenaga honorer kategori satu (K1) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bangkalan harus menelan kekecewaan.

Sebab puluhan tenaga harian tersebut tak jadi diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), karena dinilai tak memenuhi syarat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Gagalnya tenaga honorer tersebut lantaran ada temuan dugaan penyimpangan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam hasil audit ditemukan laporan dugaan penyimpangan proses penentuan tenaga honorer K1 yang mengacu pada hasil audit tujuan tertentu. Puluhan honorer terse-

but rencananya akan diangkat langsung menjadi CPNS tanpa melalui tes. ”Semua honorer K1 yang kami ajukan sebanyak 64 orang semuanya digugurkan dan mereka otomatis masuk dalam honorer kategori dua (K2),” terang Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, Amin Mahfud, kemarin (7/10).

Puluhan tenaga honorer (K1) yang telah diajukan tersebut merupakan tenaga pengajar dan tenaga administrasi pada satuan kerja Kemenag.

Amin mengaku telah menerima surat resmi dari pusat terkait pengguguran tenaga honorer K1 itu. Tanpa berkomentar banyak, pihaknya pun mengaku hal itu sudah menjadi kewenangan pusat. Sebab,

Semua honorer K1 yang kami ajukan sebanyak 64 orang semuanya digugurkan dan mereka otomatis masuk dalam honorer kategori dua (K2),”

Amin Mahfud

Kakankemenag Kabupaten Bangkalan kewenangan Kemenag Bangkalan hanya sebatas mengusulkan. ”THL yang telah diusulkan 64 orang, ternyata tidak memenuhi syarat administrasi.

Itu menurut BKN, kalau menurut kita mereka sudah layak,” ungkapnya.

Dia pun menjelaskan, puluhan THL yang gagal tersebut telah mengabdi di lingkungan Kemenag sebelum tahun 2005.

Mereka adalah guru dan sebagain staf administrasi di KUA pada kecamatan-kecamatan. ”Secara otomatis mereka masuk K2, yang akan ikut tes pada bulan Nopember, saya harap mereka bersabar dan mudah-mudahan nanti ada seleksi lagi, tes K2 dan bisa jadi CPNS,” jelas Amin, dengan sambil meminta maaf kepada THL K1 yang gagal jadi CPNS. Sementara itu, data yang berhasil dihimpun dari audit tersebut, Kemenag RI yang memiliki sebanyak 9.477

honorer KI di kabupatem/ kota se-Indonesia, tidak ada satu pun yang mememuhi kriteria, sehingga BKN tidak memproses pengangkatan mereka menjadi CPNS pada tahun 2013.

Akan tetapi, berdasarkan hasil audit tujuan tertentu sebanyak 2.817 tenaga honorer K1 Kemenag yang tidak bisa diangkat menjadi CPNS, mereka diberikan kesempatan untuk bisa diangkat menjadi CPNS yang disebut memenuhi kriteria otoritasi.

Sepanjang yang bersangkutan (honorer K1) bisa menunjukkan dokumen yang disyaratkan, maka berkas yang bersangkutan bisa dianggap memenuhi kriteria dan dapat diangkat menjadi CPNS. (ori/rah)

16

SAMPANG

SELASA 8 OKTOBER 2013 NO. 0215 | TAHUN II

PENYELEWENGAN BLSM

Warga Melaporkan Pemotongan BLSM

Dump truk bernopol M 8963 UN di Jalan Raya Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, menabrak tembok warga setelah berusaha mendahului becak yang ada di depannya, Senin (7/10).

SAMPANG - Warga Dusun Idaman, Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, melaporkan dugaan pemotongan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada Mapolres Sampang, Senin (7/10).

Di ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, warga menyampaikan penerimaan dana BLSM di Dusun Idaman, Desa Dharma Tanjung, tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh pemerintah. Penerima manfaat seharusnya menerima sebesar Rp 300.000, namun hanya menerima uang antara Rp Rp. 80.000 sampai Rp 85.000. Dan itu kepala desa tidak memberikan penjelasan setelah dikonfirmasi oleh masyarakat.

Bahkan, pemegang wartu kartu perlindungan sosial (KPS) ketika pencairan dana tersebut harus mengumpulkan kartu tersebut di rumah BPD. Dan setelah kartu itu diserahkan, warga tidak langsung menerima dana tersebut. Setelah menerima, jumlah uangnya tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Tohir (40), warga Desa Dharma Tanjung, mengatakan, kedatangannya ke Mapolres Sampang untuk melaporkan penerimaan BLSM yang tidak sesuai. Karena seharusnya yang mereka terima yaitu sebesar Rp 300.000 akan tetapi hanya menerima Rp 85.000. Itu pun tanpa ada penjelasan dari kepala desanya.

“Pencairan tahap pertama pada bulan Agustus 2013 kami menerima uang sebesar Rp. 85.000 dan pada tahap kedua yang dicairkan tanggal 27 September 2013 mendapatkan dengan jumlah yang sama. Dan ini tidak ada penjelasan dari kepala desa. Setelah kami pertanyakan itu jawabnya tidak tau sehingga kami pernah melaporkan ke pihak kecamatan dan juga belum memberikan jawaban dan hanya di lempar ke bagian lain,” jelasnya. (jun)

Dahului Becak, Dump Truk Menabrak Tembok Rumah SAMPANG – Dump truk bernopol M 8963 UN yang dikendarai oleh Anwar (22), warga Permata Selong Kelurahan Gunung Sekar, Kec/Kota Sampang, Senin (7/10) sekitar pukul 06.30 Wib, menabrak tembok pagar rumah milik warga.

Kecelakaan tersebut terjadi saat Anwar hendak mendahului becak milik Nilam (60), warga Desa Taddan, Kecamatan Camplong, yang terlalu memakan marka jalan arus berlawanan. Pengemudi dump truk berusaha menabrak becak, namun karena terlalu ke kanan akhirnya menabrak tembok rumah warga.

"Truk muatan batu bata dan becaknya itu dari arah timur juga. Cuma truk mau nyalip becak kena tambrak dari belakangnya. Karena becak terlalu ke tengah dan truk banting setir ke kanan akhirnya nambrak tembok saya," ucap Samsul Arifin (46), pemilik rumah, saat ditemui dite-

mui dilokasi.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Sebab, ketika itu becak tidak ada penumpangnya. Hanya saja, kondisi becak sangat rusak parah. Sehingga, pengayuh becak harus dilarikan ke RSUD Sampang. "Tapi hanya pemilik becaknya saja dilarikan ke rumah sakit setempat.

Kurang tahu gimana kondisinya, cuma tadi memang tidak ada penumpangnya," jelasnya.

Atas kejadian kecelakaan ini yang mengakibatkan tembok pagar miliknya rusak, dirinya minta untuk diperbaiki.

"Waktu kejadian ini saya sedang tidur habis dari perjalanann jauh dengan keluaraga.

Tiba-tiba istri bangunkan kalau pagar rumah di tabrak truk. Ya saya minta diperbaiki kembali seperti semua, "tuturnya.

Terpisah, Nillam (60) yang akrap dipanggil Pak Supi saat ini sedang mendapatkan perawatan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sampang. Luka menimpa dibagian kaki dan bagian tempurung kepala. "Dicurigai ada keretakan pada kaki dan luka di bagian kepala," ungkap dokter yang menanganinya, dr Dody.

Hingga berita ini ditulis, kecelakaan itu masih ditangani oleh Satuan Kecelakaan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sampang. (ryn/lum)

Meskipun kewenangan PAW merupakan wewenang dari pengurus DPC, dia tetap akan melakukan verifikasi ketika terjadi suatu permasalahan. Dan sempat terdengar isu kalau Ketua DPW PPNUI KH Yudi Iskandar sudah keluar dari kepengurusan.

Masih kata Sudarmanto, setelah pengurus DPC melakukan PAW terhaadap Biaton, baru setelah itu pengurus DPW menganulir proses tersebut. Namun, dia akan tetap memproses surat yang sudah

masuk karena batas waktu tersebut yaitu enam bulan sebelum masanya berakhir.

“Surat yang masuk dari DPC pada bulan Juli 2013.

Sedangkan dari DPW masuk pada bulan Oktober ini, sehingga kami akan memverifikasi ke pusat. Kewenangan untuk PAW tesebut merupakan wewenang dari DPC. akan tetapi ketika ada permasalahan maka akan dilakukan verifikasi karena pengurus DPC melakukan,” ujarnya. (jun/lum)

PINDAH PARPOL

DPW PPNUI Menganulir Proses PAW SAMPANG - Proses pergantian antar waktu (PAW) Politisi Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Biaton, akan diverifikasi ulang. Pasalnya, antara DPC PPNUI Sampang dan DPW PPNUI Provinsi Jawa Timur tidak memberikan jawaban yang sama.

Surat PAW yang dikeluarkan oleh DPC PPNUI terhadap Biaton yang sekarang mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Persatuan Pembangunan ditolak DPW

PPNUI Provinsi Jawa Timur.

Sehingga, akan dilakukan verifikasi untuk memastikan penggagalan PAW tersebut, meski surat dari DPP PPNUI juga menyetujui terhadap proses PAW tersebut.

Sekretaris DPRD Kabupaten Sampang Sudarmanto mengatakan akan melakukan verifikasi ke pengurus DPP PPNUI terhadap proses PAW Biaton yang ditolak DPW. Namun, untuk saat ini Biaton sudah digantikan oleh Abdul Ghofur.

“Surat yang masuk dari DPC pada bulan Juli 2013. Sedangkan dari DPW masuk pada bulan Oktober ini, sehingga kami akan memverifikasi ke pusat.

Sudarmanto

Sekretaris DPRD Sampang

SEREMONIAL

Bupati Sampang Melantik 41 Tim Penggerak PKK SAMPANG - Bupati Sampang A Fannan Hasib melantik Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Masa Bhakti 2013-2018, Senin (7/10) sekitar pukul 09.30 WIB. Pelantikan yang dilaksanakan di Pendopo Bupati itu berjalan khidmat dan lancar.

Sebanyak 41 TP PKK Kabupaten Sampang dilantik Bupati A Fannan Hasib. Gerakan PKK sangat penting dalam mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat seperti krisis moral, kekerasaan dalam rumah tangga, ekonomi, kerakyatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan kesehatan lingkungan. Maka dari itu, PKK dibekali 10 program pokok.

Butap A Fannan Hasib dalam sambutannya meminta, TP PKK harus mampu mempersiapkan diri menjadi lebih profesional dalam pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga, selaras dengan pelaksanaan otonomi di daerah.

"TP PKK merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali terlaksananya 10 program PKK," ucapnya dihadapan TP PKK. Di antaranya, penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong

Bupati Sampang, A Fannan Hasib saat foto bersama Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) masa bakhti 2013-2018 usai dilantik di Pendopo Bupati Sampang, Senin (7/10). royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikkan serta keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

Selain itu, lanjut Fannan, dalam pelaksanaan kegiatan PKK perlu senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya kepengurusan dan anggotanya menyesuaikan tatanan organisasi dengan kebijakan pemerintah dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi lainnya. Dirinya

juga berterima kasih kepada tim pengurus PKK periode 2008-2013 yang telah mengadi selama lima tahun dan banyak memperjuangkan peningkatan pemberdayaan perempuan.

"Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penggerak PKK sebelumnya karena sudah memperjuangkan peningkatan. Serta kepada periode baru saya harap terus meningkatkan koordinasi dengan dewan pembina dan harus memahami tugas dan fungsi sesuai Permendagri No 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan

Masyarakat Melaui Gerakan PKK," ungkapnya.

Ia juga menambahkan, besar harapan kepada tim penggerak PKK agar konsisten melaksanakan 10 program sesuai kondisi sosial, budaya, ekonomi dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Sampang. Paling utama dimana perlu adanya kesamaan gerak antara TP PKK kabupaten, kecamatan sampai ke desa dan kelurahan supaya bisa memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Sampang Anik Amanilah, menuturkan, pelantikan TP PKK dengan empat kelompok kerja (Pokja) ini ke depan akan terus memprioritaskan program kemasyarakatan. Dimana, dirinya berharap kepada seluruh pemberdayaan perempuan bisa terus aktif dalam musyawarah. Pihaknya akan melakukan sosialisasi pemberdayaan perempuan tersebut.

"Saya berharap kepada seluruh tim penggerak PKK desa itu bisa lebih aktif karena ibu-ibu di desa biasanya hanya diam dan mengikuti dari suaminya saja, dan maka ini kita akan lakukan sosialisasi pemberdayaan perempuan," katanya. (adv/ryn/lum)

Warga Desa Dharma Tanjung ketika melaporkan pemotongan BLSM di ruang SPKT Polres Sampang, Senin (7/10).

PENAMBANGAN LIAR

Penambangan Batu dan Pasir Perlu Ditertibkan SAMPANG- LSM Forum Sampang Sehat (FSS) mengatakan, penambangan pasir liar yang terjadi di Kecamatan Camplong perlu dilakukan penertiban. Sampai sekarang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang belum melakukan penertiban dengan alasan penegak perda masih kekurangan personel.

Penambangan pasir liar di Kecamatan Camplong dan penambangan Batu di Desa Gunung Maddah jika dibiarkan akan merugikan masyarakat yang lain. Aktivitas penambangan batu yang dikeruk dengan alat berat akan mudah tergerus sehingga berdampak pada orang lain .

Instansi terkait diminta untuk segera menyikapi itu karena bukan satu alasan untuk mengeruk batu dengan alat besar sebagai mata pencaharian kecuali dengan cara manual yang membutuhkan waktu yang lama akan rata dengan tanah.

Ketua LSM FSS Puji Raharjo mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang masih belum nampak melakukan penertipan terhadap penambangan pasir liar dan penambangan batu, dan penegak perda pun juga beralasan masih kekurangan personel untuk menertibkan penambangan pasir.

Dia berharap dinas terkait untuk menyikapi penambangan pasir agar tidak menjadi keuntungan salah satu pihak. Dia juga berencana akan bertemu instansi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab menjaga lingkungan untuk membicarakan hal itu.

Lanjut Puji, pemerintah harus bijak apabila alasan masyarakat menambang pasir secara liar dijadikan sebagai mata pencaharian, karena itu akan merugikan masyarakat lain. Sehingga, pemerintah dapat mengarahkan masyarakat dengan membuka lapang-

an pekerjaan, dan juga pertambangan batu agar tidak menggunakan bego supaya membutuhkan waktu yang agak lama tapi kalau masih tetap menggunakan alat berat seperti itu maka bagi dia sudah bukan urusan perut lagi karena akan diuntungkan oleh orang-orang yang mempunyai modal.

Kalau penambangan pasir dan pertambangan batu dijadikan untuk mencari makan bukan seperti itu caranya, karena itu merugikan orang lain. Seharusnya pemerintah memberikan alternatif untuk memberikan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat,

Puji Raharjo

Ketua LSM FSS “Kalau penambangan pasir dan pertambangan batu dijadikan untuk mencari makan bukan seperti itu caranya, karena itu merugikan orang lain. Seharusnya pemerintah memberikan alternatif untuk memberikan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat, karena apabila seperti pertambangan batu dengan menggunakan bego sudah bukan urusan beras lagi melainkan sudah kepentingan pribadi,” ucapnya kepada Koran Madura, Senin (7/10).

Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Hamdani ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya belum bisa memberikan jawaban karena masih ada di Surabaya mendampingi Bupati Sampang. (jun/lum)