Issuu on Google+

1

SENIN 8 APRIL 2013 NO. 0091 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

8 APRIL 2013

g PAMANGGHI

YENNY GABUNG DEMOKRAT?

Muhaimin “Santai”

Perubahan Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI Asal Madura

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin “Cak Imin” Iskandar menanggapi santai dengan bergabungnya mantan sekretaris jenderal, sekaligus putri pendiri PKB, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid (Yenny Wahid) ke Partai Demokrat. “Tidak masalah, (dia) sejak 2009 sudah keluar dari PKB, jadi tidak masalah (bagi PKB),” kata Cak Imin di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB di Jakarta, Minggu. Putri kedua Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu telah bergabung ke Partai Demokrat bersama sejumlah tokoh muda dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Yenny juga sempat ditawari untuk menjadi caleg dari Partai Demokrat, namun tawaran itu belum ditanggapinya. Selain Yenny Wahid, adik perempuan Gus Dur, Lily Chodidjah Wahid juga membelok ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pascadikeluarkan dari PKB, karena berseberangan dengan Muhaimin. “Semua juga tahu potensinya seberapa. Tidak masalah, kita sudah hitung dengan matang,” kata Cak Imin singkat. Mantan anggota DPR RI itu resmi bergabung ke Partai Hanura, pada 28 Maret, sebagai kendaraan politik untuk kembali ke Parlemen Senayan. Terkait persiapan pendaftaran bakal caleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Cak Imin mengakui sempat terkendala dalam memperoleh bakal caleg perempuan. “Awalnya memang harus mencari karena itu kewajiban konstitusi. Lalu seluruh kader NU saya undang ke sini (DPP) dan ‘Alhamdulillah’ semuanya terpenuhi,” katanya. Dalam upaya pemenuhan kuota minimal 30 persen caleg perempuan, PKB merekrut perempuan aktivis dari berbagai organisasi sayap partai bernomor urut dua tersebut. PKB adalah salah satu fraksi yang ikut menyuarakan protes keras di Parlemen Senayan terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) pendaftaran caleg. Konsekuensi yang harus dihadapi parpol jika tidak dapat memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan tersebut adalah didiskualifikasi dari dapil itu. Sementara itu, PKB bahkan kelebihan caleg laki-laki untuk mengisi kursi parlemen DPR RI, sehingga kelebihan tersebut dialokasikan untuk bakal caleg DPRD. “Memang ada kelebihan laki-laki, jadi harus kami oper ke DPRD. Namun semuanya sudah terpenuhi 100 persen,” tambahnya. Namun, secara keseluruhan, persiapan pendafaran caleg PKB telah matang dan sebelum 15 April pihaknya akan menyerahka seluruh nama daftar caleg sementara ke KPU. (ant/sis/beth)

Berdasarkan survei LSI, sekitar 30,6% responden setuju menghukum sendiri pelaku kejahatan karena tidak percaya proses hukum yang adil. “Mereka yang tidak puas dan tidak yakin bahwa sebuah kasus akan diselesaikan secara adil melalui hukum formal akhirnya mengambil langkah menghakimi pelaku,” kata Peneliti LSI Dewi Arum di Jakarta,Minggu,(7/4). Meski demikian, kata Arum, masih lebih banyak publik yang memilih setuju , pelaku kejahatan diproses hukum secara adil, yakni 46,3%. Namun demikian,sambungnya, antara masyarakat yang setuju dengan main hakim sendiri dan yang setuju proses hukum secara adil bedanya makin tipis. “Hanya

IMIGRAN GELAP

KASUS LAPAS CEBONGAN

Dari Myanmar Terdampar di Aceh BANDA ACEH- Sekitar 80 orang etnis Rohingya asal Myanmar terdampar di Pulo Aceh dan diselamatkan warga Kabupaten Aceh Besar. Kasubag Humas Polres Aceh Besar Ipda Zulkifli Daud yang dikonfirmasi ANTARA dari Banda Aceh, Minggu malam, membenarkan adanya warga Myanmar yang terdampar di Pulo Aceh pada hari Minggu pukul 17.00 WIB. Puluhan warga Myanmar etnis Rohingya yang terdampar di pulau tersebut merupakan penumpang seunit speedboat, yang diperkirakan sebelumnya terapung-apung di perairan laut kawasan tersebut. Dari sekitar 80 etnis Rohingya itu tercatat lima orang di antaranya adalah anak-anak, selain pria dan wanita. Mereka terdampar di Pulo Gugub yang merupakan bahagian dari Pulo Aceh. Dan, saat terdampar kondisi mereka sangat lemah dan masyarakat memberikan bantuan spontanitas, kata Tgk Samad seorang warga Pulo Aceh. Ke-80 warga Myanmar etnis Rohingya itu mengaku hendak berlayar ke Australia namun terdampar ke Pulo Aceh. Saat ini mereka, ditampung di salah satu rumah di komplek Mapolsek Pulo Aceh, kata dia menambahkan. Sebelumnya, lebih 100 warga etnis Rohingya juga terdampar di dua lokasi terpisah di wilayah perairan Provinsi Aceh, yakni di Aceh Utara dan Aceh Timur sepanjang 2013. Tgk Samad juga mengatakan bahwa puluhan etnis Rohingya itu kemudian diberikan bantuan makan oleh warga. (ant/beth)

ant/reno esnir

KEN DEDES. Sejumlah seniman mementaskan opera bertema sejarah klasik dengan judul Ken Dedes Wanita Dibalik Tahta digelar di Gedung Cak Durasim, Surabaya, Jatim, Sabtu (6/4) malam. Opera yang di produseri oleh Eni Sulistyowati, yang sekaligus berperan sebag ai Kendedes tersebut melibatkan 150 seniman tradisional dari Surabaya, Surakarta, Yogyakarta, Semarang dan Jakarta. FOTO ANTARA/M Risyal Hidayat

Penegak Hukum Mulai Kehilangan Kepercayaan LSI: 30,6 Persen Responden Lebih Suka Main Hakim Sendiri JAKARTA-Hasil kajian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap penegakan hukum di Indonesia mengejutkan. Betapa tidak, prosentasi jumlah masyarakat yang lebih menginginkan main hakim sendiri, alias hukum rimba meningkat. sekitar 29,8% responden yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum di Indonesia. Minimnya kepercayaan publik atas proses penegakkan hukum ini berkorelasi pada cukup tingginya masyarakat yang setuju main hakim sendiri,” tambahnya. Menurut Arum, sebanyak 23,1% responden tidak menjawab atau tidak tahu. Yang jelas rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat memunculkan anarkisme. “Tak berlebihan dan mengherankan jika dikatakan bahwa maraknya kasus main hakim sendiri yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia merupakan refleksi dari ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum yang dilakukan negara,” tambahnya

Lebih jauh Arum memberikan contoh, kasus penembakan empat tahanan di Lapas Cebongan, Sleman; penyerangan Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU); dan pembakaran gedung pemerintahan di Palopo adalah contoh nyata dari ketidakpercayaan publik terhadap hukum. Tidak Puas Meningkat Lebih lanjut, Arum melihat tren yang terjadi selama ini, menunjukkan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun sampai menjelang akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dari survei LSI pada Januari 2010, responden yang menyatakan tidak puas atas penegakan hukum sebesar 37,4 %. Sementara pada Oktober 2010, tingkat ketidakpuasan naik menjadi 41,2 %. Pada September 2011, responden yang tak puas dengan proses penegakkan hukum sebesar 50,3 %. Di bulan Oktober 2012, tingkat ketidakpua-

san kembali naik menjadi 50,3 %. Pada April 2013 ini, mereka yang tidak puas mencapai 56,6 %. Penegakan hukum di masa pemerintahan Presiden SBY juga dinilai tak lebih baik dari pemerintahan presiden sebelumnya. Sebesar 41,3 % menilai penegakan hukum di era SBY sama saja dari pemerintahan sebelumnya. Sebanyak 26,5 % bahkan menyatakan lebih buruk, dan hanya 22,6 % yang mengatakan penegakan hukum di era SBY lebih baik dari era pemerintahan sebelumnya. Adapun, survei yang dilakukan LSI mengambil rentang waktu 1 hingga 4 April 2013. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 %. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia. Survei juga dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, focus group discussion, dan in depth interview. (gam/cea)

Presiden Didesak Terbitkan Perpu

JAKARTA-Keputusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang membawa 11 anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus TNI AD), pelaku penyerbuan Lapas Cebongan, Yogyakarta ke Peradilan Militer tidak akan sepenuhnya memenuhi rasa keadilan public. Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didorong menerbitkan Perpu tentang Peradilan Militer yang memungkinkan anggota TNI bisa diperiksa di peradilan umum, karena melakukan tindak pidana di luar dinas ketentaraan. “Tanpa terobosan ini, hasil inves-

tigasi hanya akan antiklimaks tanpa dapat memenuhi rasa keadilan,” kata Ketua Badan Pekerja Setara Institute, Hendardi di Jakarta, Minggu (7/4). Dia menilai, praktik peradilan militer selama ini tidak fair. Contoh kasusnya kata dia dalam proses peradilan dalam kasus yang melibatkan Tim Mawar. “Prosesnya tidak transparan, dan tidak akuntabel,” jelas dia. Karena itu, harus dibuat Perpu tentang Peradilan Militer yang memungkinkan anggota TNI bisa diperiksa di peradilan

umum. Tanpa ada terobosan maka proses hukum terhadap anggota Kopassus ini tidak akan memuaskan public. “ Temuan investigasi TNI terhadap kasus LP Cebongan patut diapresiasi sekalipun mengejutkan, karena dalam sejarah TNI temuan semacam ini langka. Apalagi dalam waktu yang cukup singkat,” kata dia. Bahkan kata Hendardi, melalui tangan TNI, khususnya KSAD, SBY yang tampak tidak berbuat banyak telah memetik insentif politik dari ekspektasi publik yang mendesak kasus ini segera diungkap. “Inilah salah satu bentuk pencitraan,” imbuh dia. Sebelumnya, Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo menegaskan siap bertanggungjawab terhadap ulah 11 oknum anggotanya. Alasannya, dalam pemeo militer, tidak ada prajurit yang salah. Yang salah adalah komandannya. “Yang jelas 11 orang itu adalah anak buah saya dan sayalah atasannya, Mayjen TNI Agus Sutomo. Saya orang paling terdepan bertanggung jawab,” kata Agus Sutomo di Jakarta,Jumat,(5/4). Diakui Agus, anggota Kopassus memang tersebar di berbagai wilayah. Karena itu sebagai pemimpin di institusi militer tidak akan lari dari tanggungjawab. “Grup I itu Serang, grup II itu Solo dan yang lainnya itu bawahan saya, itu semua organisasi saya, anak buah saya. Maka sayalah orang yang paling bertangung jawab di institusi Kopassus ini,” tegasnya Soal prosedur hukum 11 anggota Kopassus yang menyerbu LP Cebongan, Agus menyerahkannya ke hukum militer. “Ini semua ada prosedurnya, kita serahkan pada hukum di militer,” katanya. (gam/cea/abd)

Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Esok harus lebih baik dari hari ini,” demikian kata pepatah bijak yang sering terdengar dalam percakapan keseharian. Sebuah ungkapan yang menegaskan tentang urgensi perubahan. Bahwa manusia sejatinya sebagai makhluk mulia harus selalu berproses ke arah yang lebih baik. Tidak terbelenggu kondisi yang telah berlalu. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Visi dan pemikiran inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ada kesadaran untuk berproses menuju kehidupan lebih baik, dari waktu ke waktu melalui proses belajar, memahami lalu mencari solusi masalah yang dihadapi. Dan pada titik ini pulalah bisa dibedakan prestasi keberhasilan antara manusia. Mereka yang sukses memilki kesadaran berubah lebih cepat dan mampu membaca situasi lalu berusaha secara maksimal membebaskan diri menuju kehidupan lebih baik. Sementara, mereka yang lambat dalam menyadari urgensi berubah, terbelenggu dalam situasi statis berkepanjangan. Akhirnya tercecer di tengah dinamika peradaban manusia. Tidak mudah memang, membangkitkan kesadaran perubahan. Bahkan untuk menuju perubahan yang lebih baik pun, manusia seringkali dibelenggu kegelisahan dan keberatan. manusia Termasuk bayang-bayang sejatinya kegagalan. sebagai makhluk Padahal mulia harus hidup dalam selalu berproses keadaan apa ke arah yang pun selalu berlebih baik hadapan dengan tantangan. Tak ada sejengkalpun perjalanan hidup ini, yang lepas dari tantangan. Manusia justru disebut manusia karena harus menyelesaikan dan mentuntaskan tantangan yang terbentang di depan mata. Dalam keadaan apa pun manusia “dipaksa” keadaan menghadapi berbagai tantangan. Karena itu tantangan tidak boleh ditakuti dan tak akan pernah dapat dihindari. Tantangan harus dijawab dengan keberanian untuk menyelesaikannya. Gagal? Sebenarnya tak ada manusia yang gagal dalam menghadapi kehidupan ini. Pada dasarnya manusia memiliki kemampuan survive menghadapi situasi apa pun. Hanya kadang ada perbedaan percepatan kemampuan manusia dalam memecahkan masalah kehidupan yang dihadapinya. Ada manusia yang mampu membangkitkan kesadaran perubahan secara cepat termasuk dalam memahami tantangan serta dalam penyelesaiannya. Ada manusia yang ritmenya berbeda sehingga kecepatan kemampuan memahami dan menjawab tantangan berbeda. Kecenderungan malas berubah juga seringkali muncul karena sikap pasrah pada situasi. Nrimo dalam arti tak mau berusaha. Bukan nrimo dalam artian menerima hasil dari upaya kerja keras. Merasa cukup dalam keterbatasan tanpa ikhtiar untuk berusaha mencapai hasil lebih baik. Agama apa pun di dunia mengajarkan sikap nrimo. Namun pengertian dari perspektif agama ini bukan sebuah sikap pasrah apalagi putus asa. Semangat yang dibangun agama adalah menerima hasil apa pun setelah berusaha maksimal. Jadi tetap ada keharusan mengembangkan etos kerja keras untuk mencapai hasil terbaik. Kesadaran perubahan memang memerlukan keberanian, kekuatan dan keyakinan serta kerja keras. Bahkan untuk menuju ke hal yang menjanjikan dan sangat menggoda sekalipun. =

Cak Munali


2

SUMENEP

SENIN 8 APRIL 2013 NO. 0091 TAHUN II

CPNS

KORUPSI

Waspadai Calo Pengangkatan K-2

Tuntaskan Kasus Pugar

S

UMENEP – Kepala Badan Kepegawaian Sumenep Titik Suryati mengimbau masyarakat agar tidak tergiur pada rayuan calo dalam pengangkatan tenaga honorer kategori II. Jika ada masyarakat yang kurang tahu prosedur pengangkatan K-2 untuk menghubungi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 19 Maret 2013 Nomor: K.2630/V.50-3/93 dan Pengumuman Bupati Nomor: 800/339.A/435.203/2013, jumlah tenaga honorer K-2 sebanyak 2.102 orang. Kamiluddin, guru sukwan yang namanya masuk Kategori-2 mengungkapkan, dirinya pernah ditelpon oknum yang mengaku dari BPKP.

Oknom tersebut menjanjikan untuk bisa lulus pada ujian seleksi dengan menyerahkan uang Rp 75 juta. “Orang tersebut menghubungi saya empat kali. Terakhir dia memberikan nomor rekening,” ungkapnya, Minggu (7/4). Titik Suryati menjelaskan, modus yang dilakukan calo saat ini tidak lagi minta uang di awal. ”Sekarang modusnya tidak usah bayar dulu, tapi jika lulus baru bayar,” katanya. Pihaknya mengaku menerima banyak aduan tentang calo yang mengaku pegawai BPKP. Titik berjanji, jika hal itu terbukti dan pelakunya adalah bawahannya akan diberhentikan. ”Jika masyarakat memiliki bukti tentang calo tersebut laporkan ke pihak berwajib atau polisi,” pintanya. (athink/mk)

JELANG PILKADES

Bacakades Gugat Panitia SUMENEPBakal Calon Kepala Desa Lalangon Kecamatan Manding Djamak menggugat Panitia Pemilihan Kepala Desa (pilkades) setempat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Djamak merasa diperlakukan tidak adil saat mendaftar sebagai bacakades sehingga dirinya tidak bisa menjadi peserta pilkades. Surat gugatan tersebut dilayangkan pada 5 April 2013 melalui kuasa hukumnya, Rifai. Dia mendapatkan nomor perkara 53/G/2013/PTUN SBY. Dalam gugatan yang disampaikan terdapat 14 poin materi gugatan. Kuasa Hukum Djamak, Rifai, menjelaskan, panitia pilkades tidak meloloskan Djamak karena dinilai tidak mengantongi izin dari Bupati Sumenep selaku PNS. Padahal, sesuai peraturan bupati, tidak harus mendapatkan izin dari bupati melainkan dari instansi atau SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di mana dia bekerja. ”Perbup No. 21 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa PNS yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), juga harus memiliki izin dari pimpinan instansi induknya,” katanya. Menurut Rifai, yang dimaksud izin tertulis dari pimpinan instansi induknya adalah surat izin tertulis yang dikeluarkan oleh dinas atau instansi dimana Djamak melaksanakan tugas sebagai PNS (pegawai negeri sipil). ”Ini juga ditegaskan oleh lampiran Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2013 pada form 7 angka 3 yang menegaskan bahwa bakal calon kades dari unsur PNS, selain memenuhi peryaratan umum dan administrasi di atas, diharuskan memenuhi persyaratan tambahan, yaitu memiliki izin tertulis dari pimpinan instansi induknya,” ucapnya. Rifai merasa cukup dengan surat izin dari kepala dinas perhubungan (dishub) tempat Djamak bekerja. Sebab, dia bekerja di UPT Terminal Arya Wiraraja. ”Jadi, kami tegaskan tidak harus ke bupati. Kami tegaskan bisa dilihat secara gambling di lam-

piran Perbup Nomor 1 tahun 2013 pada form 7 angka 3 sub b,’’ jelas Rifai. Saat berkas Djamak tidak lengkap, kata Rifai, tidak ada pemberitahuan tertulis dari panitia pilkades. Sehingga, tidak bisa melengkapi kekurangan itu. Padahal, sesuai pasal 22 ayat 2 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 tahun 2013 ditentukan bahwa apabila hasil pemeriksaan dan penelitian berkas terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat, panitia pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat, ini kan ganjil. Ini tidak memenuhi asas kepastian hukum,” ungkapnya. Pada 1 April 2013, panitia pilkades mengeluarkan keputusan tidak memenuhi syarat sebagai calon kades Lalangon. Itu juga dilakukan tanpa keputusan tertulis. ”Namun, panitia malah hanya menggunakan keputusan yang dibacakan berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep tanggal 28 Maret 2013 No. 14/311/435.012/2013 perihal Penjelasan terhadap Persyaratan Bakal Calon Kades Lalangon. Pokoknya serba aneh tidak lolosnya Djamak ini, makanya kita putuskan ke PTUN,” ucapnya. Sementara itu, ratusan warga Lalangon melakukan protes keras kepada panitia Pilkades Lalangon atas tidak lolosnya Djamak. Protes itu dilakukan dengan penolakan tertulis dengan membubuhkan tanda tangan dan jempol jari itu sebagai reaksi warga atas tidak diloloskannya Djamak sebagai bakal calon Kepala Desa Lalangon. ‘’Surat tersebut sudah kami serahkan kepada Bupati Sumenep, A. Busyro Karim. Intinya warga prihatin dengan sikap panitia yang terkesan tidak demokratis dalam penyelenggaraan Pilkades Lalangon,’’ ujar Abdu, salah seorang warga setempat. Terpisah Ketua Pilkades Lalangon, Pandiono menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sesuai dengan prosedur. Yakni, mengacu kepada Perbup nomor 1/2013. ”Intinya, bacakades itu tidak melengkapi berkas sampai penetapan. Kami sudah melakukan sesuai dengan Perbup nomor 1 itu,” tuturnya, Minggu (7/4) sore. (yat/mk)

junaedy/koran madura

JUKIR. Sedang mengatur kendaraan di areal parkir berlangganan di Kabupaten Sumenep, Minggu (7/4).

Kesejahteraan Jukir Belum Terpenuhi SUMENEP – Para Juru Parkir (Jukir) Sumenep mengeluhkan gaji yang diterimanya. Imbalan yang diterima tidak sesuai dengan aktivitasnya. Gaji yang diterima separuh dibawah UMK yang telah diputuskan Gubernur Jatim Soekarwo untuk Kabupaten Sumenep, yaitu Rp. 965 ribu. Sedang gaji yang diterima perbulannya hanya Rp. 450 ribu. Solihin, 43, salah seorang Juru Parkir, mengungkapkan, gaji yang diterimanya sangat tidak sebanding dengan pekerjaannya. “Kami bekerja full time, Mas, dari pagi sampai sore hari, itupun kami harus benar-benar menjaga agar tidak terjadi kehilangan. Namun, sampai saat ini dengan gaji Rp 450 ribu sangatlah tidak cukup,” keluhnya, Minggu (7/4). Solihin pada siang hari mudah dijumpai dijalan kota Sumenep sebagai juru parkir, dan pada malam hari berjualan. “Demi menyambung terhadap perekonomian keluarga, kami rela kerja apa saja yang penting halal, karena selama ini jika hanya mengandalkan honorer dari jukir, ye bisa tak ngepul dapor, Mas!” ucapnya. Keluhan senada juga disampaikan Dirman. Pria berusia 45 tahun itu menceritakan, gaji sebagai jukir hanya cukup memenuhi kebutuhan makan keluarga. Sedangkan untuk biaya sekolah keempat anaknya harus mencari penghasilan lain. “Kalau hanya untuk makan insya Allah lumayan, na-

mun yang kami masih kebingungan untuk biaya keempat anak kami, sementara anak kami sudah bersekolah semuanya,” katanya. Untuk mencukupi biaya sekolah keempat anaknya, Dirman membuka warung kopi di rumahnya. “Oleh karenanya, disamping saya bekerja jadi jukir, ya isteri saya buka warung di rumah,” jelasnya. Ia khawatir anaknya putus sekolah karena kekurangan biaya jika hanya mengandalkan gaji juru parkir. Dirman bersama puluhan juru parkir berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan jukir. “Kami mengharap agar ada kenaikan gaji minimalnya hampir sampai terhadap UMK. Masak kalah sama pasukan kuning yang pekerjaannya tidak seperti jukir, sedangkan gajinya lebih besar,” harap Dirman. Juru parkir sebagai penjaga kendaraan setiap hari berada dipinggir jalan, tak mengenal hujan dan panas, untuk mengatur dan menjaga keamanan kendaraan.

Menanggapi keluhan juru parkir, Kepala Dinas Perhubungan Sumenep Hery Koentjoro P menjelaskan, dirinya dalam memberi gaji menyesuaikan dengan kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan. “Kami memberikan gaji sebesar Rp. 450 ribu ini sudah disesuaikan dengan kinerja dan anggaran yang ada,” katanya. Jumlah juru parkir di Sumenep saat ini sebanyak 70 orang yang tersebar di 40 titik parkir berlangganan. Waktu kerjanya dibagi menjadi dua lit, yaitu lit pertama dari pagi hari sampai sore hari, dan lit kedua dari pukul 17.00 sampai pukul 21.00. “Kerja para jukir ini tidak sampai 24 jam,” ujar Koentjoro. Saat disinggung kesejahteraan juru parkir, pihaknya belum terpikirkan untuk menaikkan gaji karena dirinya masih fokus terhadap target perolehan parkir berlangganan yang sampai saat ini masih belum mencapai target yang telah menjadi ketentuan pemkab. “Kami saat ini masih memfokuskan terhadap target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan kami untuk mencapai itu harus menambah petugas lagi,” tambahnya. Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun ini menargetkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir sebesar Rp. 2,1 miliar, lebih tinggi dibanding tahun 2012 yang hanya 1,5 miliar. Pada

tahun 2012, retribusi dari sektor parkir menyumbang Rp 1,7 miliar. Koentjoro mengungkapkan, pendapatan yang telah diterima dari bulan Januari hingga saat ini Rp 1,4 miliar. Rentan Bocor Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Dwita Andriani mengatakan dalam waktu dekat akan memantau ke lapangan. Selain itu akan meminta penjelasan tentang minimnya hasil retribusi parkir berlangganan. “Kami dalam jangka waktu dekat akan meminta penjelasan dari dinas terkait terkait masalah minimnya retribusi parkir berlangganan,” tegasnya. Dewan meminta Dishub untuk memperketat pengawasan PAD karena keberadaanya selama ini rentan bocor. “Saya kira sampai saat ini yang tidak mencapai target PAD dikarenakan lemahnaya pengontrolan, disamping sosialisasinya yang kurang,” kata Dwita. Ia mendasarkan penilaiannya pada pertumbuhan kendaraan bermotor. “Dilihat dari pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sumenep setiap tahunnya terus bertambah sehingga juga ikut menyumbang terhadap adanya parkir berlangganan, disamping belum yang hanya membayar pajak setiap tahunnya,” tambahnya. (edy/ mk)

SUMENEP – Komisi B DPRD Sumenep mendesak Kejaksaan Negeri (kejari) setempat untuk segera menuntaskan penyelidikan dugaan penyimpangan dana program usaha garam rakyat (pugar) di Desa Kalimook, Kec Kalianget. Sebab, kasus yang dilaporkan salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini sudah lama menggelinding tapi belum ada kejelasan. Anggota Komisi B DPRD Sumenep Juhari mengatakan, pihaknya memang mempertanyakan dugaan penyimpangan kasus pugar itu. Sebab, sampai detik ini belum ada peningkatan status ataupun tersangkanya. ”Masalahnya kasus ini sudah lama menggelinding di kejaksaan, tapi belum ada kejelasan,” katanya, Sabtu (6/4). Kejaksaan hendaknya serius menangani kasus dugaan penyimpangan pugar itu. Sebab, ini menjadi atensi dari masyarakat sekitar. ” Dana APBN itu jatah untuk masyarakat, ternyata tidak dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang ada. Makanya, harus diusut tuntas,” ujar politisi PPP ini. Juhari mengungkapkan, pihaknya tidak mau lagi nanti akan ada dugaan penyimpangan dalam program pugar melalui dana APBN ini. Itu bisa jadi terjadi, jika kasus yang ada di kejaksaan tidak dituntaskan. ”Kami tidak mau ada uang jatah untuk masyarakat, malah diselewengkan. Kami minta penegak hukum tegas. Jangan sampai ada kompromi,” tuturnya. Ia menambahkan, tidak hanya kasus yang di Kalimook, adanya laporan dugaan penyimpangan di wilayah lain juga ditindaklanjuti.”Jangan tebang pilih, kabarnya sudah beberapa wilayah dilaporkan ke kejaksaan. Semuanya harus diusut tuntas,” ucapnya dengan penuh harap. Sementara Kepala Kejari Sumenep Bambang Hartoto menjelaskan, kasus pugar itu dipastikan tetap dilanjutkan. Saat ini pihaknya terus mengumpulkan bukti dugaan penyimpangan tersebut. ”Dugaan penyimpangan ini kami selidiki secara mendalam. Kasus ini pasti diusut tuntas,” katanya. Dia menuturkan, untuk saat ini pihaknya terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. ”Apabila alat bukti memang cukup, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak meningkatkan status atau menetapkan tersangka dalam kasus ini,” tukasnya. Kejari Sumenep saat ini sedang melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan dana pugar untuk poktan di Desa Kalimook, Kec Kalianget. Dana yang diduga diselewengkan itu sekitar Rp 50 juta. Dana itu seharusnya digunakan untuk peremajaan alat dan perbaikan lahan. Namun, dana tersebut diperkirakan tidak pernah direalisasikan. Hanya, kasus ini masih terus didalami. Salah satunya dengan pemeriksaan saksi. (athink/mk)

PENDIDIKAN

Kami Ingin Semua Peserta Ujian Nasional Lulus SUMENEP - Rori Wantoro siswa kelas akhir SMA 1 Sumenep bersama 1700 siswa lainnya mengikuti istighasah di Gedung GNI Sumenep. Doa bersama meminta kepada Allah untuk dipermudahkan melaksanakan UN. “Kami semua tak ingin mengecewak kedua orang tua dan sekolah, kami ingin lulus semua,” ungkapnya diselasela istighasah, Sabtu (6/4). Ia yakin, dengan doa bersama permohonannya terkabul dan bisa lulus semua sebagaimana yang diminta. Zaskia mengungkapkan, doa bagian dari usaha untuk bisa lulus dengan nilai memuaskan. Selain menyiapakan diri dengan belajar, dirinya setiap saat rajin berdoa. “Belajar saja tidak cukup,” kata siswi SMAN 2 itu. Semua siswa kelas akhir saat ini sudah mendapatkan bimbingan khusus untuk menyongsong ujian nasional. Selain bimbingan belajar, siswa juga butuh bimbingan rohani

sehingga tetap tenang. “Bimbingan rohani dari kiai tadi, diharapkan para siswa yang datang mentalnya lebih kuat jelang ujian mendatang,” papar Ketua Panitia Bagus Santoso. Santoso mengungkapkan, kegiatan tersebut sudah menjadi rutin dilakukan menjelang ujian nasional karena terbukti sangat membantu mempersiapkan para siswa mengahadapi ujian. “Apabila sehari-hari kebanyakan siswa mengeluhkan karena takut tidak lulus dan gamang menghadapi kegiatan pada hari itu, kegiatan ini akan meneguhkan keyakinan siswa bahwa usaha dan doa perlu dilakukan agar bisa lulus,” ucapnya. Seluruh siswa sebelum mengakhiri istighasah menuliskan harapan dalam secarik kertas. “Itu rangsangan, stimulus agar siswa lebih mantap mengahadapi ujian mendatang,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumenep A. Shadik yang hadir pada acara tersebut. (athink/mk)

eric ireng/ant

ISTIGHOSAH UNAS. Sejumlah siswa mengikuti istighosah (doa bersama) menjelang UN. Doa bersama ini diikuti ratusan siswa setingkat SMA dan bertujuan untuk pembekalan rohani dan mental pada siswa menjelang UN.


SUMENEP

3

SENIN 8 APRIL 2013 NO. 0091 TAHUN II

PILGUB

Gus Ipul: Saya Optimis Satu Putaran

syamsuni/koran madura

FOTO BERSAMA. Bupati Sumenep, A. Busro Karim (batik motif merah) mendampingi Wakil Gubernur Jawa TImur, Syaifullah Yusuf (kanan) dalam acara Mubes II, Minggu (7/4) di Graha Adipoday Sumenep.

SUMENEP – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Syafullah Yusuf optimis akan kembali menang pada pilgub yang akan digelar Agustus nanti. Karsa jilid II mengaku sudah mengantongi dukungan dari 10 partai politik. “Dalam pilgub nanti, saya optimis hanya satu putaran saja,” kata Calon Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf kepada wartawan, Minggu (7/4) usai memberikan sambutan di Mubes II Masyarakat Kepulauan di Graha Adipoday. Sampai pilgub nanti digelar, pasangan incumbent tersebut akan terus menggalang dukungan dari berbagai partai politik. “Kami akan terus berupaya menggandeng parpol lain, karena target kita adalah menang, bukan kalah,” te-

gasnya. Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep Hunain Santoso mengaku

tanya. Dia menambahkan, jika Gus Ipul merasa yakin akan keluar sebagai pemenang,

Menang kalah itu sudah biasa, yang penting bahwa dalam pilgub yang akan datang PDIP siap bertarung sampai titik penghabisan, tak melihat siapa lawan kami. Yang jelas, bahwa PDIP tidak melihat itu, bekerja sesuai dengan mekanisme partai merupakan salah satu poin peting dan harga mati bagi kami

Hunain Santoso

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep siap mendukung Said Abdullah dalam pilgub yang akan datang. “Hari ini kita sudah bergerak, tinggal bagaimana kita harus terus berupaya melakukan koordinasi dan konsolidasi, baik dari tingkat atas hingga turun ke bawah. Dan itu sudah kami lakukan,” ka-

PDIP juga merasa yakin dapat menggantikan incumbent dengan catatan apabila pilgub berjalan dengan sportif dan mengadu kualitas dalam meraih suara. “Menang kalah itu sudah biasa, yang penting bahwa dalam pilgub yang akan datang PDIP siap ber-

tarung sampai titik penghabisan, tak melihat siapa lawan kami. Yang jelas, bahwa PDIP tidak melihat itu, bekerja sesuai dengan mekanisme partai merupakan salah satu poin peting dan harga mati bagi kami,” ucapnya dengan tegas. Apalagi, tambah dia, masyarakat Madura cukup tahu siapa Said Abdullah. “Masyarakat Madura sebagai represetasi dari masyarakat Jawa Timur yang kuat secara kultural, akan memilih putra daerah. “Karena ketika tokoh Madura kembali terpilih, maka hal tersebut kembali membuka kran Madura untuk lebih disegani,” katanya. Ketika ditanya apakah ada rasa khawatir dengan statemen Gus Ipul, Hunain menegaskan bahwa PDIP tidak pernah merasa takut kepada siapapun. “Apalagi hanya statemen politik,” ucapnya. (sym/mk)

Bupati Tak Keberatan Bila Kepulauan Mau Memisahkan Diri SUMENEP - Munculnya isu kepulauan akan membentuk kabupaten sendiri ternyata mengundang perhatian banyak kalangan, baik para akademisi, politisi, dan budayawan, tak terkecuali Bupati Sumenep. Bupati memberikan sinyal positif terhadap wacana warga kepulaun untuk memisahkan diri dari Kabupaten Sumenep dan membentuk kabupaten sendiri. Menurtu Bupati Sumenep A. Busyro Karim, secara geografis, Kabupaten Sumenep memang terbagi menjadi dua, yaitu wilayah daratan dan kepulauan. Sebanyak 126 pulau tersebar di Sumenep dengan 48 berpenghuni dan 78 pulau tak berpenghuni menjadi gambaran bahwa Sumenep adalah kaya. Namun ada banyak orang mengatakan bahwa antara daratan dan kepulauan terjadi kesenjangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. “Memang sudah lama wacana itu mencuat ke permukaan, dan saya tak keberatan jika warga kepulauan ingin memisahkan diri dari Kabupaten Sumenep dan akan membentuk kabupaten sendiri. Dan kami persilahkan kepada warga kepulauan untuk mewujudkan cita-cita itu dengan berkarya. Kami tidak keberatan terjadi pemekaran kabupaten kepulauan,” ucapnya kepada wartawan usai mendampingi Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf, memberikan sambutan pada Mubes II Masyarakat Kepulauan. Busyro menegaskan, selama ini Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah berusaha adil dan bijaksana dalam memperlakukan daratan dan kepulauan, termasuk dalam menerapkan anggaran, untuk kepulauan dana yang dialokasikan pada infrstruktur jalan terus ditambah setiap tahun. “Misalnya, di Kepulauan Kangean yang meliputi Ke-

camatan Kangayan dan Arjasa, anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan terus bertambah, yaitu sejak tahun 2011 hingga 2013 bertambah. Pada tahun 2011, Kecamatan Kangayan mendapat porsi anggaran sebesar Rp 290 juta, tahun 2012 naik menjadi Rp 668 juta, sedangkan untuk tahun ini anggarannya mencapai Rp 2 miliar 800 juta,” tandasnya. Dia menambahkan, Kecamatan Arjasa bahkan terjadi kenaikan alokasi anggaran. Pada Tahun 2011 dan 2012 misalnya, anggaran perbaikan jalan meningkat tajam. Yang awalnya senilai Rp 450 juta untuk tahun 2011, dan Rp 1 miliar untuk tahun 2012, dan pada tahun 2013 naik 400 persen hingga menjadi Rp 5 miliar. “Jadi, kalau dilihat dari itu sudah jelas, kami tidak pernah ada pemikiran membedakan antara daratan dan kepulauan. Kita perlakukan sama. Tetapi kalau kebijakan itu masih dirasa masih kurang bagi warga kepulauan, monggo masyarakat setempat meraih impiannya kalau ingin membentuk kepulauan sendiri,” terangnya. Sesuai Prosedur Sementara Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf, mengaku tidak keberatan dengan sikap Bupati Sumenep yang secara terang-terengan memberikan kesempatakn seluas-luarnya terhadap warga kepulauan Sumenep jika

ingin memisahka diri menjadi kabupaten kepulauan. Tetapi secara tegas Gus Ipul menyatakan bahwa menjadi kabupaten tidak semudah yang dibayangkan, masih harus melewati kriteria-kriteria dan syarat-syarat. “Bupati Sumenep saja sudah mendukung, ya kami juga satu suara mendukungnya. Mau apalagi kalau memang mereka ingin memisahkan diri. Tetapi, guna mewujudkan Kabupaten sendiri masih butuh proses. Termasuk harus melakukan kajian ilmiah, baik jumlah penduduk, kesenjangan wilayah, anggarannya, dan yang lain harus dihitung secara detail. Sehingga nanti ada kebijakan khusus, anggaran khusus dan intervensinya juga harus khusus. Untuk itulah, butuh proses panjang, tidak bisa dilakukan dalam kurun waktu satu tahun untuk merealisasikan keinginan itu,” katanya. Sedangkan secara terpisah, Darul Hasyim Fath, warga Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep, mengatakan, jika kebijakan terhadap kepulauan ke depan masih tetap seperti dulu, terjadi kesenjangan, dan tidak memperhatikan kepentingan warga kepulauan, maka wajib hukumnya dilakukan pemekaran kabupaten. “Jadi, bagi kami, pemekaran itu bisa terjadi jika ke depan kebijakan terhadap warga kepulauan masih terjadi kesenjangan, dan dirasa masih belum mampu menciptakan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat kepulauan, maka mau tidak mau harus diperjuangkan. Tapi sebaliknya, kalau keinginan itu hanya untuk bagi-bagi roti dikalangan elite politik, ya kami akan menolak mentah-mentah dan tetap bergabung dengan Kabupaten Sumenep,” tegasnya. (sym/mk)

BUPATI SUMENEP PENGUMUMAN NOMOR: 800/339.A/435.203/2013 TENTANG UJI PUBLIK DAFTAR NAMA TENAGA HONORER KATEGORI II PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepagawaian Negara tanggal 19 Maret 2013 Nomor : K.26-30/V.50-3/93 perihal Pengumuman / Uji Publik Daftar Nama Tenaga Kategori II, dengan ini diumumkan bahwa Tenaga Honorer Kategori II yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Negara untuk Pemerintah Kabupaten Sumenep sejumlah 2.102 (Dua ribu seratus dua) orang, sebagaimana terlampir untuk dilakukan uji publik selama 21 hari (mulai tanggal 27 Maret s/d 16 April 2013). Untuk lebih jelasnya buka di www.klikbkppsumenep. com Perlu diinformasikan bahwa apabila ada sanggahan, aduan dan sejenisnya agar disampikan secara tertulis kepada Bupati Sumenep melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumenep dengan dilampiri bukti-bukti pendukung yang diperlukan. Demikian untuk menjadi maklum dan perhatiannya. Sumenep, 28 Maret 2013 BUPATI SUMENEP

ttd KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si


4

Mahasiswa Berencana Tolak Kedatangan Khofifah PAMEKASAN- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Pamekasan (GPP), berunjukrasa di Monumen Arek Lancor, Pamekasan, menolak rencana kedatangan Ketua Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa, ke Pamekasan. Aktivis perempuan yang dimasukkan dalam bursa Bakal Calon Gubernur Jawa Timur itu akan datang ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, Rabu (10/4), sebagai salah satu pembicara dalam sebuah acara di kampus tersebut. Para mahasiswa menilai, kedatangan Khofifah sebagai salah satu bentuk kampanye terselubung menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang akan datang. Koordinator GPP Kecamatan Proppo, Muhammad Elman, mengatakan kedatan-

gan Khofifah kentara dengan muatan politis dan menggunakan perguruan tinggi untuk kepentingan politisnya. Sebab, di perguruan tinggi merupakan salah satu ladang mendulang suara melalui mahasiswa yang sudah pasti memiliki hak pilih. Karenanya, ia meminta agar kampus yang kental dengan nuansa akademis dan keislamannya itu untuk tidak mau diperalat demi kepentingaan sesaat elit politik. Dijelaskan Elman, jika perguruan tinggi menjadi ajang politisasi salah satu pasangan

calon, maka nama baiknya akan tercoreng dan fungsinya akan bergeser sebagai salah satu bagian dari alat politik. Elman mengancam, jika penolakan itu tidak mendapatkan tangapan yang positif, maka pihaknya akan mengerahkan seluruh elemen GPP melakukan penghadangan Khofifah di kampus tersebut. Rencananya, Khofifah akan hadir ke kampus STAIN Pamekasan dalam acara Seminar dan Bedah Buku. Acara itu dicurigai akan menjadi kampanye terselubung salah satu Bakal Calon Gubernur Jatim tersebut. GPP juga menuding ada oknum internal STAIN Pamekasan yang menjadi tim sukses pencalonan Khofifah menjadi Gubernur Jawa Timur dan menjadikan kampus tersebut sebagai alat untuk meraih dukungan suara untuk Khofifah. (fik/muj)

PENDIDIKAN

Siswi yang Ketahuan Hamil Dilarang Ikut Ujian Nasional

PAMEKASAN- Dinas pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan memastikan, siswa calon perserta Ujian Nasional (UN) yang saat ini dalam kondisi hamil tidak dapat mengikuti ujian nasional (UN). Sebab, jika diketahui hamil, mereka tidak akan didaftarkan dalam Daftar Nominasi Tetap (DNT) Ujian Nasional. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pamekasan, Mohammad Tarsun, Minggu (7/4).mengatakan setiap siswa yang diketahui hamil akan dikeluarkan dari sekolah sehingga mereka dipastikan tidak didaftarkan dalam DNT UN tahun ini. Disinggung soal pernyat-

PAMEKASAN

SENIN 8 APRIL 2013 NO.0091 | TAHUN II

aan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Mohammad Nuh yang membolehkan, siswi hamil untuk mengikuti UN, Tarsun menegaskan bahwa hal tersebut memang tidak diatur dalam petunjuk teknis (Juknis) maupun dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) UN. Dijelaskan, bahwa persyaratan peserta UN yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis itu diantaranya, peserta harus menyelesaikan semua program pembelajarn di sekolah masing-masing dibuktikan dengan nilai raport dari semester I sampai V. Ketentuan yang diatur dalam Juknis yaitu menyangkut

batasan persyaratan usia. “Hanya saja, siswa yang diketahui hamil, akan dikeluarkan dari sekolah dan secara otomatis tidak akan terdaftar dalam DNT,” kata Tarsun. Dia menambahkan, sampai saat ini pihaknya tidak menerima laporan adanya siswa SMP-SMA sederajat yang hamil di Kabupaten tersebut. Sehingga dipastikan siswa yang telah tercantum dalam DNT tidak ada yang hamil. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Mohammad Nuh, di beberapa media massa, menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang harus diperoleh seluruh anak indonesia.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk tetap memberikan kesempatan siswa bemasalah untuk menyelesaikan pendidikan, termasuk siswi hamil dan siswa yang sedang tersangkut kasus hukum. Menurutnya, negara dan seluruh lembaga pendidikan harus memfasilitasi setiap anak untuk pendapatkan pendidikan yang layak. Tanpa harus membedakan status dan kondisinya. UN SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Pamekasan akan diikuti sebanyak 24.958 siswa sesuai dengan daftar nominasi tetap (DNT) peserta UN 2013. Rinciannya SMP sebanyak 6.639 siswa, MTs sebanyak 8.091 siswa. Selanjutnya, SMA sebanyak 3.052 siswa, SMK sebanyak 2.092 siswa dan MA sebanyak 5.084 siswa. Sedangkan jumlah pengawas yang akan akan dilibatkan sebanyak 2.970 orang tim pengawas. Mereka akan mengawasi pelaksanaan UN dengan sistem silang. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan Akhmat Hidayat mengingatkan para peserta Ujian Nasional untuk menjaga sikap dan keaktifan. Sebab, nilai Ujian Nasional yang akan dikeluarkan Kementerian Pendidikan melalui Badan Stadar Nasional Pendidikan (BSNP) , tidak menjadi jaminan kelulusan. Siswa dinyatakan lulus, jika target nilai UN dan nilai sekolah mencapai target, termasuk nilai tingkah laku dan keaktifan siswa. “Sekalipun nilai UN dan nilai ujian sekolah tinggi, tidak ada jaminan siswa tersebut lulus, jika prilaku dan keaktifan

siswa kurang, bisa jadi siswa tersebut tidak lulus,” kata hidayat. Dalam kreteria kelulusan siswa yang baru, tegas Hidayat, sekolah juga memiliki kewenangan untuk menentukan kelulusan siswanya dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru dimasing-masing sekolah. Untuk itu dirinya menghimbau kepada siswa, agar memerhatikan aspek kedisiplinan tersebut, serta dapat mematuhi semua tata-tertib sekolah. Ia juga meminta agar orangtua siswa juga ikut serta mendukung proses kegiatan belajar dan tata tertib yang diterapkan disekolah. Menjelang pelaksanaan Ujian Nasional, Dinas Pendidikan sudah melakukan beberapa persiapan pelaksanaan, mulai dari sosialisasi, dan himbauanya kepada sekolah untuk menambah jam mata pelajaran yang masuk dalam materi ujian. Ia berharap angka ketidaklulusan siswa di Pamekasan bisa ditekan, melalui bimbingan khusus bagi siswa yang dinilai kemampuan belajarnya dibawah rata-rata. Tahun lalu angka kelulusan siswa, untuk tingkat SD sederajat mencapai 100%, sementara untuk tingkat SMA di pamekasan mencapai 99,997 persen dan tingkat SMK mencapai 99,97. Sekretaris Komisi D DPRD Pamekasan, Amin Rifki meminta Disdik lebih aktif memantau proses kegiatan belajar disekolah menjelang pelaksanaan Ujian Nasional serta melakukan koordinasi dengan sekolah, guna memantapkan persiapan pelaksanaan Ujian Nasional. (uzi/ afa/muj)

KORUPSI BANTUAN SAPI

Mantan Kadisnak Akan Bersaksi di Pengadilan PAMEKASAN-Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, hari ini (Senin, 8/4), akan menghadirkan delapan orang saksi dalam sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan sapi Rp. 1 miliar di Dinas Peternakan (Disnak) Pamekasan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Kedelapan saksi itu semuanya berasal dari unsur Disnak setempat. Salah satu saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan, yaitu bekas Kadisnak Pamekasan Kadarwati. Ia bersama tujuh staf Disnak lainnya, akan menjadi saksi terhadap tiga orang terdakwa dalam kasus itu. MasingMasing berinsial HT, WS dari unsur Disnak serta ZR sebagai rekanan. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pamekasan, Samiaji Zakariya yang sekaligus Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus itu mengatakan, surat panggilan terhadap kedelapan saksi sudah disampaikan dan seluruhnya sudah menyatakan siap untuk memberi kesaksian. “Kami sudah kirimkan surat panggilan kepada delapan saksi sesuai perintah majlis hakim. Nanti terserah hakim mampunya periksa berapa saksi. Yang penting kami hadirkan sesuai perintah hakim,” katanya, Minggu (7/4). Selain menyampaikan surat panggilan kepada para saksi yang akan dihadirkan, Kejari Pamekasan juga sudah menyampaikan surat permohonan pengawalan terdakwa ke Polres Pamekasan. Sebab,

meski status terdakwa sudah menjadi tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya, ketiganya masih dititip di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Pamekasan. Samiaji Zakaria menjelaskan, agenda sidang lanjutan kali ini memasuki tahap pembuktian berupa pemeriksaan saksi-saksi, karena para terdakwa tidak melakukan upaya sanggahan (eksepsi) atas dakwaan JPU. Seperti diberitakan, ketiga pelaku didakwa melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) secara bersamasama (korporasi) dalam pengadaan 160 ekor sapi di Disnak Pamekasan 2011 lalu, hingga merugikan negara. Mereka didakwa melanggar pasal 2, 3 dan pasal 9 undang-undang Tipikor dengan ancaman hukuman 1520 tahun penjara. Total pagu anggaran yang disediakan dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) untuk pengadaan ini sebesar Rp. 1 Miliar. Dengan rincian, dana pengadaan Rp. 800 juta serta pemeliharaannya dianggarkan Rp. 200 juta. Setelah dilelang, pengadaan ini dimenangkan oleh CV Enam Bintang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 709 juta 400 ribu. Sayangnya, 160 ekor sapi untuk 16 gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Pamekasan ini ditolak oleh sebagian Kelompok Tani (Poktan) karena disinyalir tidak sesuai standar (spesifikasi) karena kurus dan berpenyakit. (uzi/muj)

PERSIAPAN SWASEMBADA DAGING. Seorang peternak menunggui sapi potong yang dijualnya di Pasar Sapi Tumpang, Malang, Jawa Timur. Provinsi Jatim menargetkan produksi daging sapi pada tahun 2013 ini sebanyak 108.976 ton dengan target sapi potong sebanyak 5.329.647 ekor sebagai persiapan menuju swasembada daging tahun 2014 mendatang.

RASKIN

Perubahan Pola Distribusi Raskin Belum Ada Kejelasan PAMEKASAN: Rencana perubahan pola distribusi bantuan beras miskin (raskin) yang awalnya melalui kepala desa menjadi melalui kelompok masyarakat (pokmas), sampai saat ini belum ada kejelasan jadi dilaksanakan atau tidak. Sebab, sejauh ini rencana tersebut belum dilakukan pembahasan mendalam dengan melibatkan para penanggungjawab penyaluran bantuan beras murah untuk warga miskin tersebut. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Munafi’m saat dihubungi melalui pesan Blackberry, Minggu (7/4), mengaku belum pernah diundang oleh pimpi-

nan DPRD ataupun pimpinan pemerintah setempat, untuk membahas secara khusus perubahan pola distribusi raskin tersebut. “Kami baru membahasnya bersama Komisi D DPRD Pamekasan. Tapi masalah ini harus dibahas melalui pimpinan kabupaten dan pimpinan DPRD sehingga ada dasar hukum yang bisa kami jadikan dasar untuk melakukan perubahan pola tersebut,” kata Munafi’. Dalam pembicaraan dengan Komisi D, Bagian Kesra hanya ditanyakan soal kesiapan dan teknis pelaksanaan jika pola distribusi raskin tersebut betul-betul berubah ke pokmas. Pihaknya, saat itu, menjelaskan bahwa perubahan pola dari kades ke pokmas itu

juga sudah termaktub dalam Pedoman Umum Pendistribusian Raskin yang diterbitkan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, sehingga tidak ada permasalahan. “Kami hanya butuh kepastian dasar hukum di tingkat kabupaten, sehingga kami tidak menjadi tumpuan permasalahan jika perubahan pola itu ternyata tidak membawa dampak yang positif,” katanya. Bagian Kesra, sambung Munafi’, hanya sebagai pelaksana teknis di bidang administrasi, sementara yang berkaitan dengan kebijakan merupakan kewenangan pimpinan Pemerintah Daerah dan DPRD Pamekasan. Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Makmun, mengatakan di

Rencana perubahan pola distribusi raskin dari kepala desa ke kelompok masyarakat tersebut menguat menyusul banyaknya dugaan penyelewengan raskin oleh sejumlah oknum kepala desa.

tingkat komisinya konsep perubahan pola distribusi

raskin tersebut, sudah matang, dan sudah diusulkan ke pimpinan DPRD setempat untuk dilakukan pembahasan bersama. Tapi sayangnya, hingga saat ini pimpinan DPRD Pamekasan belum pernah memanggil komisi D untuk membicarakan rencana tersebut. Diharapkan wacana perubahan pola distribusi raskin tersebut, secepatnya dilakukan pembahasan dan segera direalisasikan karena diyakini bisa menekan angka penyelewengan raskin di wilayah itu. Namun Pelaksana Tugas Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengaku hingga saat ini belum menerima draf rencana perubahan pola distribusi raskin tersebut dari Komisi D sehingga belum bisa men-

gagendakan rencana pembahasan bersama pimpinan pemerintah kabupaten. Dirinya mendukung rencana perubahan pola tersebut, namun belum bisa melakukan langkah apapun sebelum ada draft rencana perubahan dari komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat tersebut. Rencana perubahan pola distribusi raskin dari kepala desa ke kelompok masyarakat tersebut menguat menyusul banyaknya dugaan penyelewengan raskin oleh sejumlah oknum kepala desa. Salah satunya seperti yang dilaporkan oleh kelompok yang menamakan dirinya Masyarakat Larangan Slampar Bersatu yang melaporkan adanya penyelewengan raskin, karena selama 3 tahun, masyarakat di desa itu hanya

menerima sembilan kali penyaluran. Sejumlah kepala desa di Pamekasan juga menyetujui adanya perubahan pola distribusi raskin tersebut. Kades Blumbungan Kecamatan Larangan, Junaidi, menyatakan mendukung penuh rencana tersebut karena selama ini kepala desa dijadikan kambing hitam atas persoalan raskin. “Rencana itu sangat bagus. Setidaknya bisa mengubah anggapan bahwa kepala desa adalah yang paling bertanggungjawab terhadap masalah yang timbul dalam penyaluran raskin,” katanya. (afa/muj)


PAMEKASAN

5

SENIN 8 APRIL 2013 NO.0091 | TAHUN II

KORUPSI

Kejari Tidak Mengakui Terima Setoran dari Kasus Korupsi

PEMAKAMAN JENAZAH KAPOLSEK. Sejumlah personil Brimob mengangkat peti jenazah Kapolsek Dolok Pardamean AKP Andar Siahaan saat akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Medan, Sumut. AKP Andar Siahaan tewas dikeroyok warga Dusun Rajanihuta, Nagori Dolok Saribu, Kec Dolok Pardamean Kab Simalungun saat melakukan penggerebekan salah satu rumah judi.

Identitas Mayat yang Ditemukan di Sungai Belum Terungkap PAMEKASAN- Polres Pamekasan belum berhasil mengungkap identitas mayat perempuan yang ditemukan tewas di sungai di Dusun Dasuk, Desa Dasuk, Kecamatan Pademawu, Rabu (3/04) lalu meski sudah dilakukan uji Laboratorium Forensik (Labfor) di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur, sehari setelah mayat itu ditemukan. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan, Ajun Komisari Muhamamd Nur Amin, Minggu (7/4), mengatakan, hasil uji labfor belum diterima pihak Polres dan diperkirakan masih dibutuhkan waktu sepekan untuk mengetahui hasilnya. “kami belum menerima kiriman hasil uji labfor dari Polda. Butuh waktu untuk mengetahui hasilnya karena

kondisi mayatnya sulit untuk dikenali wajah dan sidik jarinya,” terangnya. Dijelaskan Nur Amin, selama proses uji labfor jasad korban masih dititipkan di Rumah Sakit Bhayangkara. Setelah hasilnya diketahui, jasad dan hasil uji labfor akan diserahkan kembali ke pihak Polres Pamekasan. Informasi yang berkembang di masyarakat dua hari

setelah kejadian, perempuan yang ditemukan tewas di sungai itu adalah warga Desa Peltong, Kecamatan Larangan. Perempuan itu dikenal mengalami gangguan jiwa dan sering berjalan kemana-mana dalam keadaan hampir telanjang bulat. Namun hal itu dibantah Kepala Desa Peltong Muhamamd Umar yang menyatakan mayat itu bukan warganya. Sebab, dirinya tidak menerima pengaduan warga desanya yang merasa kehilangan anggota keluarga. Dijelaskan Umar, memang di desanya ada perempuan yang sering tinggal berpindah-pindah tempat. Perem-

puan itu dikenal mengalami gangguan jiwa dan kerapkali tinggal di pemakaman umum desa Peltong. Namun ia memastikan, perempuan yang diperkirakan berusia 45 tahun itu memiliki ciri yang berbeda dengan mayat yang ditemukan di Desa Dasuk beberapa waktu lalu. Sebelumnya,warga Desa Dasuk digegerkan dengan penemuan mayat perempuan pada Rabu (3/4) di sungai desa setempat. Mayat tersebut ditemukan tersangkut pada akar pohon bercampur dengan sampah-sampai sungai. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah mulai rusak dan

membusuk karena dimakan binatang sungai. Polres Pamekasan memperkirakan, mayat tersebut meninggal empat hari sebelum ditemukan dan terseret arus air sungai saat hujan deras. Sementara itu, Polres mengumumkan mayat yang ditemukan itu sudah dimakamkan di Pemakaman Umum Jalan Asta, Kelurahan Bugih, Pamekasan. Proses pemakaman yang dilakukan RS dr Slamet Martodirjo dengan didampingi petugas kepolisian itu dilakukan pada Sabtu (6/4), karena kondisinya yang makin membusuk tanpa diketahui keluarganya. (fik.muj)

membantah tudingan tersebut dan mengatakan Setiap kasus menurutnya sudah ditangani sesuai dengan prosedur yang ada dan berdasarkan undang-undang. Menurut Indrahadi, sangat tidak benar jika pejabat di Kejari Pamekasan menjadikan orang yang terbelit kasus korupsi dijadikan mesin penghasil uang untuk memperkaya pribadinya masing-masing. “Kami tidak pernah menerima setoran apapun dari siapapun kecuali setoran data untuk kebutuhan penyelidikan kasus korupsi yang sudah ada indikasinya,” terangnya kepada sejumlah wartawan, pekan lalu. Bahkan, pihak Kejari sangat senang jika ada kasus korupsi yang penangannya cepat selesai. Sebab dengan demikian, Kejari tidak memiliki tanggungan kasus. “Tidak ada manfaatnya bagi kami memperlambat penanganan kasus. Kamipun akan dipanggil pimpinan jika penanganan kasus lamban,” imbuhnya. Diakuinya, jika selama ini ada kasus yang lamban penanganannya, itu karena disebabkan minimnya tim yang dimiliki Kejari. Sebab, kasus yang masuk di lembaga hukum tersebut bukan hanya kasus korupsi, namun juga kasus pidana lainnya sementara tenaga yang ada sangat terbatas. Selain itu, dalam penanganan kasus korupsi, Kejari Pamekasan tidak hanya bekerja sendirian. Namun juga melibatkan lembaga lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan besaran kerugian negara dari suatu kasus. Untuk proses koordinasi dengan BPKP, kata dia, membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak cukup dengan hanya satu kali surat permohonan. “Belum lagi kami harus menunggu hasil audit dan pemeriksaannya sehingga wajar jika satu kasus korupsi bisa memakan waktu lama. Sebab kami tidak bisa memaksa BPKP menyelesaikan hasil auditnya dalam waktu tertentu karena lembaga itu juga harus berhati-hati untuk memastikan jumlah kerugian negara,” katanya. (fik/muj)

KKP

SIDANG KELILING

Sidang Keliling Akte Kelahiran Diperpanjang PAMEKASANDinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pamekasan memperpanjang masa pelaksanaan sidang keliling pembuatan Akta Kelahiran ke sejumlah kecamatan di wilayah itu. Kebijakan itu dilakukan karena masih banyak warga di kabupaten itu yang belum memiliki akta kelahiran. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah dan memberi keringanan bagi warga yang tidak mampu. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pamekasan, Mohammad Alwi, Minggu (7/4), mengatakan kesempatan untuk mengikuti sidang keliling itu hanya berlaku hingga 31 Desember tahun ini. Sedang tahun depan, proses itu akan dilakukan di Pengadilan Negeri setempat. “Nanti akan kami evaluasi, kalau ternyata sidang keliling itu sudah tidak dibutuhkan, maka tahun depan sidang bagi pengurusan akta kelahiran untuk warga dengan usia satu tahun ke atas akan dilakukan di pengadilan,” kata Alwi. Sidang keliling itu, menurut Alwi,selain untuk menghemat waktu dan biaya yang

PAMEKASANKejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan membantah lambannya penuntasan sejumlah kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Pamekasan, karena adanya sejumlah uang yang mengalir ke kantongkantong pejabat di lembaga tersebut. Beberapa kasus dugaan korupsi yang oleh sebagian kalangan penanganannya dinilai lamban antara lain, kasus dana ad hoc berupa pengadaan buku perpustakaan untuk tingkat SMP dan SMA di Dinas Pendidikan, kasus korupsi bantuan sapi di Dinas Peternakan dan sejumlah kasus dugaan penyelewengan bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di beberapa kecamatan. Sejumlah aktivis pergerakan mahasiswa menilai, kasus tersebut sengaja diperlambat penanganannya karena diduga pihak-pihak yang terlibat menyetorkan sejumlah uang ke pimpinan Kejari Pamekasan. Bahkan, Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) saat berunjukrasa di kantor Kejari beberapa waktu lalu menilai, kejaksaan juga ikut melindungi pihak-pihak tertentu yang semestinya dijadikan tersangka dalam kasus korupsi. FKMP menyebut pihakpihak yang semestinya dijadikan tersangka namun selamat dari status tersebut antara lain mantan Kepala Dinas Peternakan Pamekasan, Kadarwati, dalam dugaan korupsi bantuan sapi serta Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Muhdlar Abdullah, dalam kasus yang sama. Ketua FKMP, Sahur Abadi, mengatakan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Kadarwati semestinya ikut bertanggungjawab dalam kasus itu karena sebagai pimpinan, dia mesti mengetahui dan ikut terlibat dalam perencanaan. Begitu pula dengan Muhdlar Abdullah yang oleh sebagian tersangka dinyatakan ikut terlibat mengarahkan pemenang tender yang belakangan bermasalah serta disebut-sebut ikut menikmati uang hasil korupsi program bantuan sapi. Kepala Seksi Intel Kejari Pamekasan, Indrahadi,

dikeluarkan, pemberian dispensasi itu sekaligus untuk menggenjot minat masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran supaya segera mengurusnya. Alwi menambahkan bahwa kebijakan pemberian dispensasi itu tidak berlaku selamanya atau permanen, tapi hanya bersifat sementara. Setelah itu, Disdukcapil akan menerapkan penuh ketentuan yang termuat dalam UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan tersebut, salah satunya disebutkan bagi penduduk dengan kelahiran antara 1-60 hari, maka proses pengurusan administrasi kependudukan itu berlangsung normal. Namun jika pengurusan akte kelahiran antara 60 hari sampai dengan satu tahun, maka harus melalui rekomendasi Kepala Dinas Catatan Sipil. Sedangkan pengurusan akte kelahiran yang usianya lebih dari satu tahun, maka harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Kebijakan pemberian dispensasi, sambung Alwi, merujuk pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/3394.57 tanggal 7 September 2011 Peri-

hal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan akta kelahiran kepada penduduk. “Kami berharap masyarakat menggunakan kesempatan ini daripada nanti harus mengurus sendiri dengan mengeluarkan biaya transportasi yang cukup mahal,” katanya. Untuk memaksimalkan program itu, Disdukcapil sudah melakukan sosialisasi hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Diharapkan, lewat struktur terbawah itu, informasi dispensasi pengurusan akta tersebut akan lebih menjangkau warga hingga lapisan paling bawah. Dari segi pembiayaan, sidang keliling lebih murah dibandingkan dengan sidang langsung ke pengadilan negeri jalan pangelgur, sidang keliling, semua pemohon dikenai biaya administrasi yang sama yakni sebesar Rp. 200 ribu, sementara untuk sidang dipengadilan negeri, akan disesuaikan dengan ketentuan zona. Dengan biaya mulai dari Rp. 250 ribu hingga Rp 500 ribu. (afa/muj)

PAMEKASAN, BAHAN BAKU KONSENTRAT. Warga menjemur aneka ikan kecil untuk dijadikan konsentrat atau bahan baku pakan ternak di Pantai Desa Tanjung, Pademawu, Pamekasan, Madura, Jatim. Setelah kering Ikan tersebut dijual Rp 3.000 - Rp 4.000 per kg.

DPRD Nilai Lumbung Pangan Belum Optimal PAMEKASAN- DPRD Kabupaten Pamekasan menilai, keberadaan lumbung pangan di bawah binaan Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum optimal meski anggaran pembangunan yang disalurkan pemerintah cukup besar. Ketua Jomisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi, Minggu (7/4), mengatakan, pihaknya memang belum memantau secara keseluruhan keberadaan lumbung pangan itu, namun dari beberapa lokasi yang dikunjunginya, mayoritas tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yakni meningkatkan ketahanan pangan di tingkat desa. Bahkan, sebagian lumbung pangan sudah beralih fungsi menjadi gudang penyimpanan barang milik perorangan. "Kalau saya amati, keberadaan lumbung pangan ini memang sudah tidak optimal. Walaupun tidak keseluruhan, tapi mayoritas seperti itu," katanya. Dijelaskan, konsep awal pembangunan lumbung pangan di Pamekasan tidak hanya menjadi tempat penyimpangan bahan pangan, akan tetapi juga bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi warga dengan pengelolaan yang mirip koperasi. Kebutuhan yang disediakan di masing-masing lumbung pangan itu harusnya, bukan hanya berupa jenis makanan pokok seperti beras, jagung dan ketela pohon saja, akan tetapi meliputi semua jenis kebutuhan sehari-hari. Faktanya, keberadaan lumbung pangan tersebut belum menopang ketersediaan pangan di Pamekasan. Hal ini kata Hosnan, menjadi salah satu alasan DPRD setempat, untuk mencoret usulan pembangunan lumbung pangan baru dari dana alokasi khusus (DAK) dan mengalihkan anggarannya ke Dinas Pertanian (Disperta) setempat. Menanggapi hal itu, Kepala KKP Pamekasan, Sjaiful Arifin, menyatakan akan melakukan pembinaan lanjutan terhadap kelompok lumbung pangan di Pamekasan. Sebab, setelah dihibahkan, pengelolaan lumbung pangan itu diserahkan kepada masyarakat. "Kami akan segera melakukan pembinaan lanjutan, yang jelas lumbung pangan itu sudah kami hibahkan kepada masyarakat, dan pengelolaannya diserahkan kepada mereka," katanya. Jumlah lumbung pangan yang telah terbangun saat ini mencapai 60 unit, tersebar di 60 desa dari 178 desa di 13 kecamatan se Pamekasan. Rinciannya, 51 unit dibangun 2011 dan sembilan unit lumbung pangan lainnya dibangun 2012 lalu. (uzi/muj)


6

SAMPANG

SENIN 8 APRIL 2013 NO.0091 | TAHUN II

Dua Komisioner KPU Mengundurkan Diri SAMPANG - Isu tentang pengunduran diri dua orang komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sampang yang ingin menjadi bakal calon legislatif, nampaknya hari ini terjawab dengan jelas. Bertempat di kantor KPUD Sampang jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Kota Sampang, dua orang komisioner KPUD Sampang ini mengundang seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan acara pamitan dan lepas pisah. ryan hariyanto/koran madura

BENTOR: Lelaki seorang pengemudi Bentor (Becak Motor) bersaing ketat dengan Becak Tradisional untuk mendapatkan penumpang.

TRANPORTASI

Becak dan Bentor Berebut Penumpang SAMPANG – Akhir-akhir ini, transportasi kian beragam dan menimbulkan persaingan yang ketat. Diantaranya yang mulai marak adalah kendaraan becak motor (bentor) yang terus menjadi saingan para penarik becak tradisional. Kedua kendaraan itu (becak tradisional dan bentor) saling berebut dapat penumpang. Akan tetapi, warga di kota Sampang terlihat lebih dominan memilih transportasi becak motor (bentor) daripada becak tradisional. Sebab bentor dianggap kendaraan yang menyenangkan dan bisa menghemat waktu saat perjalanan. Otomatis keberadaan bentor yang kian bertumbuhan membuat sejumlah pengayuh becak tradisional merasa dirugikan, karena cenderung berkurang penumpangnya. Saklabeh (40), warga Jalan Pramuka Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Kota Sampang, yang mencari nafkah dengan becak tradisional, merasa terbebani dengan adanya kendaraan tranportasi bentor tersebut. “Adanya bentor membuat pengayuh becak seperti saya merasa terpengaruh terhadap penumpang. Gak tau kapan dan gimana

solusinya. Yang jelas, bentor telah membuat pengayuh becak seperti saya, tak dapat penumpang,” ucapnya, Minggu (06/4). Menurutnya, beberapa waktu lalu, aparat kepolisan berjanji akan malakukan tindakan dan menindaklanjuti dalam hal tersebut. Di samping itu pula, pihak kepolisian akan memberikan penilangan. “Hingga kini tidak ada tindakan. Semoga ini bisa terselesaikan dan bisa menemui titik terang. Apakah bentor boleh beroperasi apa tidak,” imbuhnya. Sementara itu, Kapolres Sampang AKBP. Solehan melalui Wakapolres Sampang Kompol Alfian Nurrizal mengatakan untuk menemui titik terang dalam kelayakan bentor di Kabupaten Sampang masih akan duduk bersama dengan pihak terkait. Pihaknya akan mengkomunikasikan dengan DPRD Sampang. “Sementara saat ini masih belum ada kelayakan penggunaan, maka itu kepolisian akan mengangkat masalah ini ke DPRD, supaya bisa menemui titik terang,” kilahnya kepada Koran Madura. Alfian menuturkan, sebelum melaksanakan penertiban untuk penegakan hukum

terhadap transportasi bentor, saat ini masih dalam tahap sosialisasi terhadap para bentor. Apa lagi jika dilihat kebanyakan bentor masih belum memenuhi uji kelayakan pengguna untuk keselamatan penumpang dan para pengendara lainnya. “Bentor itu kan kadang tidak sesuai dengan standart keselamatan, terkadang ada yang gak ada lampunya, apa lagi dengan kecepatan diatas 40 km/jam,” terangnya. Kepolisian berharap menemukan keputusan bersama DPRD setempat. Namun mengenai apa keputusannya, membolehk atau melarang bentor sebagai transaksi umum, masih belum ada kepastian. Kepolisian juga berharap bentor bisa memenuhi izin spek uji kelayakan pengguna lalu lintas lainnya. “Semua itu agar bisa menjunjung tinggi kesadaran masyarakat dalam aturan yang berlaku, untuk keselamatan bersama,” tandasnya. Sementara itu, Plt kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sampang, Slamet Terbang, melalui Kabid Hubungan Darat (Hubdar) Fadeli tidak bisa untuk dikonfirmasi. (ryn/msa/rah)

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, dua mantan komisioner KPUD Sampang ini, masing-masing Hasan Jaelani (devisi perencanaan dan Data) bakal maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sedangkan Agus Sumariyono (Devisi Publikasi) KPUD Sampang, bakal maju sebagai caleg

DPRD 1 Pemprov Jatim, juga dari partai yang sama, yakni PDIP. “Saya sebagai warga negara, hanya ingin bisa menjadi manusia yang bermanfaat, di mana pun saya berada. Semoga bisa memberikan kontribusi bagi pembagunan di daerah dan negara ini,” kata Hasan Jaelani, mantan komisioner KPUD Sampang, Sabtu

(06/4). Di tempat yang sama Agus Sumariyono, dalam acara perpisahan dengan PPK Kabupaten Sampang menjelaskan sebenarnya mundur dan berpisah dengan teman-teman KPU sangat berat, karena sudah 10 tahun bersama-sama bekerja untuk menyukseskan pemilu di Sampang, namun karena hidup merupakan pilihan, semoga pilihan kami ini bisa menjadi pilihan terbaik khususnya untuk tetap bisa membangun Sampang,” tandasnya. Sementara itu, terkait pengunduran diri dua komisioner KPUD Sampang ini, Miftahur Rozaq, Devisi Hukum dan Teknis Pemilu mengaku sangat kehilangan, sebab selama ini banyak kenangan dalam bekerja untuk menyukseskan pemilihan

umum yang ada di Kabupaten Sampang. “Teman-teman ini mengundurkan diri karena ingin menjadi caleg dan ini berkaitan masa depan seniorsenior saya itu. Akan tetapi kami tetap merasa kehilangan,” ucap Rozaq. Lebih lanjud Rozaq menambahkan, surat pengunduran diri dua komisioner KPUD Sampang ini sudah mendapat balasan melalui fax dari KPUD Jatim tertanggal 3 April 2013 lalu. Sementara untuk penggantinya kemungkinan akan diambil dari sepuluh besar pada saat perekrutan oleh KPU Jatim. “Verifikasinya akan dilakukan oleh KPU Jatim, kemungkinan juga akan diambilkan dari 10 besar di bawah kami,” ucapnya. (iam/msa/ rah)

iyam z/koran madura

MEMUNDURKAN DIRI: Dua komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sampang, Hasan Jaelani dan Agus Sumariyono mengundurkan diri karena ingin menjadi bakal calon legislatif.

TRANSAKSI

Masih Marak Warga Menjual Rambut

iyam z/koran madura

PATROLI: Brimob Polda Jatim saat berpatroli di lokasi Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang dan Gayam Kecamatn Omben Kabupaten Sampang, Minggu (7/4) kemarin.

SAMPANG - Ada saja inisiatif masyarakat dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Diataranya ada yang menjualbelikan rambut manusia. Ibu Tikno (60), warga Kota Probolinggo Jawa Timur, mengaku menjual rambut kepala manusia sudah hampir selama 21 tahun, karena tidak mengetahui status hukum profesi yang sedang dijalaninya tersebut. Bisnis jual-beli rambut kepala manusia yang dilakukan Ibu Tikno didapatnya dari beberapa salon di kota Surabaya, Kepanjen, Malang, Solo, Madura, dan lainnya. “Saya mencari dan membeli dari salon yang saya kunjungi Mas. Ini untuk saya jual lagi,” ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (07/4). Terpenting, lanjut Ibu Tikno, dalam usahanya itu bisa mendapatkan keuntungan besar yang melimpah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya. “Saya dagangan rambut sudah 21 tahun Mas. Ya hasilnya

lumayan untuk keluarga,” tuturnya. Untuk nominal harga memang bervariatif murah, dari harga lima ribu rupiah hingga tujuh ribu rupiah ketika menjual rambut kepala manusia. Bahkan, untuk rambut panjang bisa mencapai hingga 500.000 per kilo gram. “Tergantung kualitas rambut Mas. Kalo pendek harganya 7.000 perkilo, kalo yang panjang 500 ribu rupiah,” katanya. Ditanya mengenai haramnya menjual rambut tersebut, Ibu tikno (60) enggan menjawab. Ia mengaku terpaksa melakukan menjual demi kebutuhannya. “Gak punya pekerjaan lagi, saya gak tau ini haram, yang penting bisa untung,” dalihnya. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesi (MUI) Kabupaten Sampang KH. Bukhori Maksum melalui saluran telephone mengatakan dalam agama Islam tidak diperbolehkan menjualbelikan rambut kepala manusia, bahkan diharamkan, karena manusia merupakan makhluk yang dimuliakan oleh

Allah Swt. “Itu tidak boleh karena sebagian tubuh manusia tidak dapat diperjualbelikan, apa lagi manusia bukan komunitas seperti barang yang harus dijual dan laku. Akan tetapi manusia adalah ciptaan Allah swt,” terangnya. Apa lagi, lanjut Bukhori, meski tidak ada fatwa dari keputusan tersebut justru termasuk bentuk penipuan terhadap orang lain. Seperti rambut yang biasanya pendek akan tetapi dengan ulah manusia bisa disambungkan sehingga menjadi panjang. Disamping itu, dengan alasan apapun sebagian dari tubuh manusia termasuk rambut tidak dapat ditransaksikan. “Itu diharamkan. Apa lagi bagian organ dalam manusia biasanya dibelah dan dibeda, sebenarnya haram meski memang untuk menyelamatkan nyawa orang lain, karena itu sudah termasuk mengurangi kehormatan manusia yang sudah meninggal,” terangnya. (ryn/msa/ rah)

JAGA KEAMANAN

Brimob Polda Jatim Berpatroli di Lokasi Bekas Konflik SAMPANG - Meskipun tak satu pun pengikut syiah tinggal di desanya, yaitu Desa Blu’uran Kecamatan Karang penang dan Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, ratusan aparat Brimob Polda Jawa Timur masih menjaga daerah bekas konflik tersebut. Informasi yang berhasil dihimpun hingga saat ini tercatat sebanyak 253 personil dari satuan Brimob dengan dibantu anggota Polres dan Polsek setempat masih sering melakukan patroli di lokasi bekas konflik yang menewaskan satu orang beberapa orang lainnya

luka-luka itu. Wakapolres Sampang, Kompol Alfian Nurrizal ketika dikonfirmasi, menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan patroli di desa tersebut, guna menjaga situasi tetap kondusif dan mengantisipasi terjadinya benturan di antara masyarakat. Menurutnya pengamanan akan terus dilakukan sampai ada keputusan dari Pemerintah Daerah terkait nasib pengungsi syiah yang saat ini masih tinggal di lapangan tennis indoor. “Untuk menyelesaikan persoalan ini tidak bisa dis-

elesaikan oleh satu pihak. Jadi harus duduk bersama antara instansi terkait, dengan tokoh masyarakata, dan tokoh agama. Oleh sebab itu, kami terus melakukan patroli dan menempatkan pasukan di beberapa pos bekas konflik,” tegasnya, Minggu (07/4). Sekedar diingat pasukan Brimob Polda Jatim ini telah berada di Sampang semenjak 25 Agustus 2012 lalu, saat terjadi konlik antara syiah dan sunni yang mengakibatkan satu nyawa melayang dan 49 bangunan terbakar hangus rata dengan tanah. (iam/msa/ rah)

JUAL RAMBUT: Seorang perempuan warga Kota Probolinggo Jawa Timur mencari nafkah dengan menjual rambut manusia. Usahanya itu bisa mendapatkan keuntungan besar yang melimpah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya.

ryan hariyanto/koran madura


BANGKALAN

7

SENIN 8 APRIL 2013 NO.0091 | TAHUN II

LAHAN SENGKETA PERHUTANI

Warga Akan Ajukan Gugatan Perdata BANGKALAN - Kasus sengketa tanah antara masyarakat Desa Patengteng Kecamatan Modung dengan Perhutani setempat tampaknya akan berlanjut di meja hijau. Sejumlah warga yang merasa dirugikan dengan lahan sengketa tersebut akan mengajukan gugatan di pengadilan terkait sengketa lahan tersebut. Situasi sempat memanas akibat penebangan 28 gelondong kayu yang dilakukan oknum warga pada tanggal 18 Februari 2013. Menurut keterangan pihak kepolisian yang intens memantau perkembangan konflik warga dan Perhutani ini, kini kedua belah pihak akan segera memproses perkara ini secara perdata. Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro membenarkan kejadian itu. Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima dari jajarannya, sejumlah warga akan mengajukan gugatan ke pengadilan terkait sengketa lahan tersebut. “Ya, jadi kasus ini memang sudah lama, karena memang sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluar-

gaan, maka kami persilahkan untuk menuntaskannya di pengadilan saja. Kami dengan perwakilan warga akan menggugat ini ke pengadilan,” jelas Endar. Mengenai terjadinya penebangan yang dilakukan oleh oknum warga beberapa waktu lalu, Endar menjelaskan bahwa sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa mengenai barang bukti berupa kayu diamankan terlebih dahulu di polsek setempat sampai proses gugatan keperdataan selesai. “Terkait dengan penebangan yang terjadi beberapa waktu yang lalu, benar itu terjadi. Setelah terjadi kesepakan antara kedua belah pihak yang bersengketa, maka barang bukti diamankan dulu di Polsek setempat, hingga menunggu proses perdatanya usai,” imbuhnya. Endar memastikan tidak ada penahanan terhadap pihak menapun terkait kasus ini. Dirinya berharap kasus yang berpotensi menimbulkan konflik kemasyarakatan tersebut segera selesai.(dn/ rah)

ant/pd

PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN: Corporate Communication Manager PT East West Seed Indonesia (Ewindo) Retha A. Dotulong (kiri) didampingi Pegiat Indonesia Berkebun Ida Amal (2 kiri) memberi penjelasan tentang budidaya benih bawang merah varietas Tuk Tuk kepada peserta Akademi Berkebun di Serpong, Tangerang Selatan, Minggu (7/4). Ewindo, produsen benih sayuran Cap Panah Merah, bersama Komunitas Indonesia Berkebun menggelar lomba Tanam Tuk Tuk untuk mengoptimalkan lahan di perumahan guna mendukung kemandirian pangan dari rumah tangga.

Pengerjaan Lahan Menuju MISI Terkendala Pembebasan Lahan BANGKALAN - Pembebasan lahan yang akan dibuat jalan akses dari Jembatan Suramadu menuju pelabuhan Petikemas Socah atau Madura Industrial Seaport City (MISI), sepanjang kurang lebih 15 kilometer hingga kini menuai jalan buntu. Seharusnya jalan tersebut Desember 2013 pengerjaannya harus sudah rampung. Sebab, anggaran senilai Rp75 miliyar sudah dicairkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2011 lalu kepada Pemkab Bangkalan.

“Intinya kalau masyarakat pemilik tanah yang akan dilewati jalan akses itu sudah siap dijual dan tidak ada masalah, tapi kenapa hingga saat ini belum ada kejelasan dari Pemkab Bangkalan,” ujar salah seorang kontraktor, Moh. Yasin Marselly. Yasin menjelaskan, tanah sepanjang kurang lebih 15 kilomiter yang akan di-

jadikan jalan akses dari Jembatan Suramadu menuju pelabuhan Petikemas Socah tersebut adalah Desa Sendang Laok dan tanah Indocement sepenjang 2,9 kilometer, Desa Pendabah sepanjang 1,5 kilometer, Desa Buluh 3 kilometer, Desa Socah, Desa Keleyan 1 kilometer, Petaonan 700 Miter, Desa De’iring 3 kilo-

meter, Desa Pernajuh 900 meter, dan tanak milik Perhutani sepanjang 1 kilometer. Menurutnya, hingga sekarang belum ada kejelasan terkait molornya pembangunan jalan akses menuju pelabuhan Socah. Padahal, dana sudah ada. Jadi, apabila jalan ini tidak selesai, maka akan menghambat pertumbuhan investasi di Bangkalan. Karena pelabuhan Petikemas ini akan memicu pertumbuhan industrialisasi di Bangkalan kedepan. Sementara itu, berbeda dengan pendapat sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi Jawa Timur, Mohammad Ridwan mengatakan, terhambatnya penyelesaian jalan akses sepanjang 18 kilometer menuju ke Pelabuhan Socah,

THL

disebabkan sulitnya pembebasan tanah warga di sepanjang jalur penghubung 6 Desa yang ada di Kecamatan Socah. Keenam desa tersebut adalah Desa sendeng Laok, Pandebeh, Keleyan, Socah, Petaonan, Deiring, dan desa Pernajuh. ”Pengerjaan jalan akses penghubung ke Pelabuhan Socah dari Jembatan Suramadu masih terkendala pembebasan tanah milik warga, ini berdasarkan keterangan Pemkab Bangkalan,” ungkapnya. Ridwan yang sekaligus pengawas lapangan proyek pengerjaan jalan akses tersebut menjelaskan, batas akhir pengerjaaan proyek jalan akses menuju Pelabuhan Petikemas Socah secara bertahap, karena yang terpenting adalah pembebasan tanah dulu.

”Semua terkait pembebasan lahan sudah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah melalui tim P2T (Panitia Pembebasan Tanah), kalau jumlahnya berapa saya kurang tahu pasti,” akunya. Pelabuhan Socah tersebut awalnya ditargetkan Gubernur Jatim sudah bisa beroperasi pada 2013. Dalam pembangunannya, pelabuhan ini dibantu oleh perusahaan asal Cina yang akan menanamkan investasinya. Salah satunya, China Harbour Engineer Company (CHEC), yakni badan usaha milik pemerintah Cina. Dengan bantuan investasi dari pemerintah Cina tersebut, diperkirakan dalam kurun waktu 30-40 tahun ke depan investasi mereka di pelabuhan Socah akan kembali. (ori/rah)

LISTRIK

PLN Mengingkari Pemadaman Bergilir BANGKALAN - Pemadaman aliran listrik terjadi di wilayah Kecamatan Kamal sejak pukul 08.00 WIB, Minggu (07/4). Pemadaman itu sempat diisukan merupakan program pemadaman bergilir yang dilakukan PLN. Isu tersebut membuat pihak PLN merasa tak nyaman. Sebab, menurut pihak PLN, pemadaman itu bukanlah pemadaman bergilir, melainkan pemadaman itu dilakukan hanya bagian dari perawatan jaringan secara rutin dan pergantian sejumlah perawatan. Manager PLN Bangkalan Alfian mengatakan, pemadaman yang dilakukan pihaknya merupakan pemadaman terkait maintenance. Pihaknya sudah melalukan sosialisasi sebelumnya dan ijin untuk dilakukan pemadaman sudah ada. Untuk perbaikan kali ini, pemadaman dilakukan sejak pukul 08.00 wib hingga pukul 13.00 wib.“Itu hanya bagian dari perawatan rutin saja seperti mengganti pin yang sudah retak, jadi tidak benar jika dikatakan sebagai pemadaman bergilir seperti isu yang sem-

pat beredar luas. Dan kami sudah mengantongi izin untuk melakukan pemadaman,” kelit Alfian Alfian menjelaskan, terkait adanya isu pemadaman bergilir yang akan terjadi di wilayah Madura khususnya Kabupaten Bangkalan, secara tegas dikatakan bahwa tidak ada pemadaman secara bergilir. Karena jaringan kabel laut yang menuju akses Madura, menurutnya, sudah cukup baik dan sudah diperbaharui. “Saya pastikan tidak ada pemadaman bergilir untuk wilayah Madura, jaringan kabel laut kami cukup baik dan berada di bawah jembatan Suramadu,” tegasnya. Lebih jauh Alfian menjelaskan bahwa terkait sejumlah pemadaman yang terjadi dan membuat pelanggan PLN cukup terganggu beberapa waktu terakhir bukanlah pemadaman bergilir seperti yang ada di daerah lain atau ibukota Jakarta. Menurutnya semua itu sehubungan dengan perbaikan dan perawatan sejumlah fasilitas milik PLN sehingga perlu dimaklumi.(dn/rah)

SELEKSI PENGAWAS PILGUB

Nasib K2 Masih Mengambang

108 Peserta Panwascam Dites Wawancara

BANGKALAN - Nasib ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) Kategori II (K2) di lingkungan Pemkab Bangkalan masih belum jelas. Dari 4.413 orang THL yang sudah diajukan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), belum ada prioritas untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Belum ada ketentuan mengenai lulus atau tidaknya mereka dalam tes. Oleh karena itu, nasib mereka tetap bergantung pada kebijakan dari pusat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Abd Rasyid mengatakan, THL K2 yang masuk dalam daftar nominasi BKN, tidak secara otomatis diangkat menjadi PNS. Mereka hanya diajukan oleh BKD dan mendapat tiket untuk mengikuti tes CPNS 2013, lulus dan tidaknya semuanya ditentukan oleh BKN. Rasyid juga mengaku, tidak tahu pasti terkait nasib THL ketika nanti mereka yang tidak lulus dalam tes CPNS 2013. Sebab, masih belum ada ketentuan yang mengaturnya. “Kami berharap agar THL K2 yang masuk dalam daftar nominasi BKN ini mempersiapkan diri menjelang pelaksanaan tes CPNS agar

BANGKALAN - Guna menjaring Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk pemilihan Gubernur dan Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden 2014, sebanyak 108 peserta dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan mengikuti tes wawancara, Minggu (07/4). Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten setempat Fajar Harianto SH peserta yang berhak mengikuti tes wawancara adalah para peserta yang dinyatakan lolos tes tulis sebelumnya. Jumlah yang berhasil lolos yaitu 108 orang dari 121 orang yang mengikuti tes tulis. Dari jumlah itulah yang akan mengikuti tes wawancara. Kemudian pada setiap kecamatan akan diambil 3 orang. “Jumlah yang ikut tes tulis sebelumnya berjumlah 121 orang. Sedangkan yang berhasil lolos untuk mengikuti tes wawancara sebanyak 108 orang yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, ada juga yang pegawai negeri sipil (PNS). Kemudian nantinya akan disaring untuk tiap kecamatan akan diambil 3 orang saja,” terang Fajar. Fajar menjelaskan, untuk tes wawancara akan dilaksanakan dua hari antara hari Minggu (07/4) dan Senin (08/4). Pada hari Minggu yang mengikuti tahapan tes wawancara berasal dari 9 kecamataan, sedangkan

Kami tidak tahu yang lulus seperti apa, dan yang tidak lulus akan kemana. Sangat disayangkan sekali, jika pengorbanan kami selama ini masih harus menunggu kepastian lagi. Belum adanya kejelasan mengenai nasib kami, itu perlu dipertanyakan kembali,”

Abd Rasyid

Kepala BKD Bangkalan mampu menyelesaikan soal tes CPNS dengan mudah dan benar,” tegasnya. Rasyid menjelaskan, dari total 4.413 THL K2 yang ada di Bangkalan, hanya 4.406 orang yang masuk nominasi di BKN. Sebab, 7 orang THL K2 dinyatakan gugur dan tidak masuk ke dalam daftar nominasi THL K2 dari BKN.

“Kami tidak tahu secara jelas terkait 7 nama THL itu tidak masuk dalam daftar tes. Sebab, yang menentukan semuanya adalah BKN,” ujarnya. Lebih lanjut Rasyid menyatakan, daftar nama THL K2 yang masuk nominasi BKN, sudah ditempel di kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing. ”Sementara untuk THL K-1, kami masih menunggu penetapan dari Menpan dengan jumlah sebanyak 1.354 orang,” kata Rasyid. Sementara itu, salah satu THL K2, Junaidi mengaku senang dengan adanya tes CPNS tersebut. Akan tetapi, dirinya menyayangkan terkait belum adanya kejelasan mengenai lulus atau tidaknya sebagai CPNS nanti. Sebab, jika THL hanya sebagai prioritas dapat mengikuti tes, akan menimbulkan tekateki kembali. “Kami tidak tahu yang lulus seperti apa, dan yang tidak lulus akan kemana. Sangat disayangkan sekali, jika pengorbanan kami selama ini masih harus menunggu kepastian lagi. Belum adanya kejelasan mengenai nasib kami, itu perlu dipertanyakan kembali,” ungkapnya. (ori/rah)

doni heriyanto/koran madura

MENUNGGU: Para peserta panwascam saat menunggu giliran untuk mengikuti tes wawancara, Minggu (07/4) kemarin. pada hari berikutnya juga 9 kecamatan, sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Bangkalan. Maka tes dilakukan secara bertahap selama dua hari demi terciptanya efektivitas berlangsungnya tes wawancara. Khusus dari golongan PNS, harus melampirkan surat keterangan dari instansi terkait sebagai salah satu syarat mengikuti tahapan seleksi anggota panwascam. “Untuk hari ini peserta dari 9 kecamatan yang mengikuti tes wawancara, kemudian hari berikutnya untuk peserta

kecamatan lainnya,” ujarnya. Untuk tes wawancara bagi peserta panwascam kali ini, lanjut Fajar, pemahaman pengetahuan tentang pengawas dalam pemilu menjadi prioritas. Karena bagi anggota panwascam harus mengetahui tentang kepengawasan yang baik sesuai dengan regulasi yang menjadi dasar dalam bekerja. Kinerja akan menjadi baik apabila pengetahuan dari aspek regulasi dapat dikuasai. Penguasaan terhadap regulasi dan Undang-Undang agar kinerja panwacam lebih intensif.

“Kalau panwascam yang kemarin itu lebih memprioritaskan pada kinerja, namun untuk saat ini pengetahuan tentang pengawasan yang sesuai dengan Undang-Undang menjadi prioritas utama agar dapat menciptkan kinerja yang baik. Karena dalam bekerja harus berlandaskan pearturan yang ada,” paparnya. Sementara itu, untuk pengumuman hasil dari tes wawancara pihak panwascam bulum bisa memastikan mengenai waktu kapan akan diumumkan.(dn/rah)


8

SENIN 8 APRIL 2013 NO.0091 | TAHUN II

LINTAS MADURA

PELAYANAN UMUM

Dinkes Minta Pengelola Tegur Dokter yang Abaikan Disiplin

ANGKUT BERAS. seorang pekerja mengangkut beras bulog dari gudang penyimpanan di Gudang Dolog, Pamekasan. pola pendistribusian raskin yang akan diganti dari kepala desa ke kelompok masyarakat hingga kini belum jelas realisasinya.

KPUD Keluhkan Dana Pilgub Belum Dicairkan BANGKALAN - Belum turunnya dana Pemilu Gubernur (Pilgub) mendatang, memaksa seluruh anggota komisioner KPU patungan dalam pendanaan. Hal itu mengingat tahapan kegiatan wajib dilaksanakan sesuai agenda yang telah ditentukan KPU. Sedangkan kepastian turunnya masih belum jelas. ”Dalam hal pendanaan seluruh kegiatan yang dilalui KPU, keseluruhan masih patungan,” ucap salah satu komisioner KPU Tajul Anwar, Minggu (7/4). Dia menjelaskan, mulai dari tahapan awal pelaksan-

aan perekrutan PPS dan PPK hingga pelantikan PPS dan PPK masih menggunakan dana patungan sesama komisioner KPUD Bangkalan. Tajul mengaku, dana untuk pelaksanaan tahapan pemilukada gubernur dan

wakil gubernur hingga saat ini belum turun, padahal KPU Bangkalan wajib melaksanakan tahapan pemiilukada tersebut sesuai dengan jadwal. Menurutnya, jika tidak menggunakan dana urunan antar komisioner, tidak menutup kemungkinan tahapan pelaksanaan pilgub Jatim di Bangkalan tidak akan terlaksana. ”Tahapan pilgub Jatim yang dilaksanakan oleh KPUD Bangkalan masih menggunakan dana urunan antar anggota komisioner. Sampai saat

PAMEKASANKepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Ismail Bey, meminta Rumah Sakit tegas dan menegur dokternya yang datang terlambat. Sebab, izin praktek yang dikeluarkan untuk dokter disesuaikan dengan jam kerja di Rumah Sakit. Ismail Bey, menyatakan hal itu menanggapi keluhan salah seorang pasien penyakit dalam yang merasa tidak segera mendapatkan penanganan dokter spesialis di RS dr Slamet Martodirjo Pamekasan karena sedang membuka paraktek di rumahnya. Ismail mengatakan kewenangan melakukan penataan pelayanan di Rumah Sakit merupakan kewenangan pengelola. Karenanya, pimpinan rumah sakit sudah sewajarnya memberikan teguran kepada dokter spesialis karena keberadaannya sangat dibutuhkan pasien. “Ini bagian dari pelayanan kepada konsumen. Seharusnya ini juga jadi perhatian dan bahan evaluasi pengelola,” katanya, Minggu (7/4). Sebelumnya, ZN, warga

desa Pakong, Kecamatan Pakong mengatakan, ketika keluarganya dirawat karena penyakit dalam di rumah sakit merasa kesulitan ketika membutuhkan dokter spesialis. Sebab, pelayanan hanya dilakukan oleh perawat yang sebagian besar merupakan mahasiswa praktek, sedang pelayanan oleh dokter spesialis baru diberikan sekitar pukul 10.00 hingga pukul 12.00. “Jadi kalau ada kondisi darurat yang dialami pasien di pagi hari, sudah pasti yang akan melakukan penanganan hanyalah perawat,” katanya seraya meminta namanya tidak ditulis secara jelas di Koran. Direktur rumah sakit dr. Slamet Martodiro Pamekasan, dr. Iri Agus Subaidi mengakui jika ada sebagian dokter spesialis datang terlambat karena melayani pasien di tempat prakteknya. Namun dirinya tidak berhak untuk menegur mereka. Sebab bukan kewenangannya untuk mengeluarkan ijin praktek. “Tanya ke Dinkes soal ijin praktek dokter-dokter di

Pamekasan. Kami tidak berhak untuk menanggapi soal dokter yang terlambat masuk kantor,” terangnya. Ketua Lembaga Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno meminta agar pihak rumah sakit segera membuat aturan yang tegas agar dokter umum dan dokter spesialis bisa bekerja tepat waktu. Heru menilai, kekurang disiplinan dokter dan perawat di rumah sakit sudah seperti menjadi tradisi turun temurun di rumah sakit pemerintah. Dokter, kata dia, lebih mementingkan pelayanan kepada pasien yang datang ke tempat prakteknya, padahal mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap pasien di rumah sakit. “Seharusnya pengelola memberikan aturan dan kontrak yang jelas terhadap dokter-dokternya. Ini persoalan kewajiban pemberi pelayanan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang memadai,” katanya. (fik/muj)

ini, dana pilgub belum turun,” jelasnya. Meski demikian KPU Bangkalan harus tetap melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pihaknya mengaku belum tahu secara pasti, kapan akan turunnya dana tersebut. ”Kalau dana tersebut tidak kunjung turun, dikhawatirkan akan mengganggu kinerja KPUD kedepan. Mengingat masih banyak agenda kegiatan pada hari-hari mendatang menjelang pilgub,” pungkasnya. (ori/rah)

KETERTIBAN

Pol PP Klarifikasi Muda-Mudi Berduaan SAMPANG - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang menggiring dua pasangan muda-mudi yang masih berkeliaran saat jam 22.00 Wib, pada malam Minggu. Pasangan muda-mudi itu yakni MS (20), warga Desa Petarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, dengan pasangannya, HI (16), sedang berduaan di depan Pendopo Bupati Sampang, di atas jam 21.00 sehingga Pol PP yang sedang berpatroli langsung menyergapnya kemudian membawanya. Sebelumnya, ketika akan digelandang oleh Satpol PP ke pos pendopo Bupati, pasangan muda-mudi tersebut mengaku sudah berstatus tunangan. Akan tetapi, aparat penertiban tidak mau kecolongan, keduanya pun digiring ke pos pendopo Bupati agar menunjukkan KTP dan untuk mendapat pembinaan. “Ini tunangan saya, Pak. Saya lagi ngumpul sama temen-temen saya di kota. Kalau saya pulang duluan gak enak sama teman lainnya,” dalih MS (20) kepada aparat Satpol PP. Tidak hanya di depan Pendopo Bupati, bahkan aparat Satpol PP juga melakukan penyisiran di Monumen Trunojoyo (MT). Di MT ini pun lagi-lagi, petugas Pol PP menemukan satu pasangan muda-mudi. Tak berbeda dengan alasan pasangan sebelumnya, pasangan muda-mudi yang ditangkap di MT ini juga mengaku sudah bertunangan. Pada waktu Satpol PP meminta mereka menunjukkan KTP, salah satu diantaranya beralasan KTP miliknya berada didalam tas yang saat itu berada di rumah saudaranya di jalan Merapi Kelurahan Rongtengah

Kecamatan Sampang Kota. Kegaduhan sempat terjadi ketika seorang ibu yang mengaku bibi dari satu pasangan tersebut datang dan langsung menghampiri petugas. Rupanya salah satu pasangan tersebut menghubungi perempuan tersebut ketika terjadi penangkapan. “Saya kaget Pak. Dikira keponakan saya ada apa. Soalnya dia lagi silaturahmi ke rumah saya setelah habis dari luar kota dan masih disini karena lagi keluar beli makanan,” ucap ibu yang enggan dikorankan namanya. Operasi Wilayah yang dipimpin langsung oleh Pelindung Masyarakat (Linmas) Satpol PP Kabupaten Sampang, Taufik beserta anggotanya mulai berlangsung sejak pukul 21.00 Wib. Operasi

tersebut diselenggarakan karena berdasarkan keluhan dari masyarakat yang diketahuinya dari sejumlah media. Setelah berhasil menggiring dua muda-mudi itu, Satpol PP bergeser menyisir ke beberapa titik lokasi yang menjadi tempat nongkrongan pemuda, di antaranya Jalan Imam Bonjol, Jalan Pahlawan atau kawasan Gua Lebar, Jalan Syamsul Arifin, serta di dalam area Monumen Trunojoyo Sampang. “Kegiatan ini setiap Sabtu malam Minggu. Kebanyakan mereka saat kami tanya mengaku sudah berstatus tunangan,” ucap salah satu anggota Satpol PP Suhadi. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang Kusno Abdullah melalui Linmas Satpol PP, Taufik mengatakan para pemuda yang terjaring

dalam penertiban bila sampai dua kali akan diberi tindak penindakan agar jera. Mengenai tindakan yang akan dilakukannya, menurut dia, jika hanya satu kali masih tahap pembinaan dan pengawasan. “Sesuai dengan peraturan daerah, kalau masih satu kali tahap pembinaan dan pengawasan. Tapi kalau sudah lebih dari dua kali kita akan beri sanksi penindakan. Apa lagi sudah diatas jam 21.00 Wib,”ucapnya. Untuk selanjutnya, ia mengatakan masih akan melakukan langkah penyisiran sebagai tugas melaksanakan penertiban di beberapa lokasi tongkrongan muda-mudi untuk demi terciptanya rasa kenyamanan dan ketertiban. Supaya wilayah Sampang terbebas dari kesan dearah mesum. (ryn/msa/rah)

ULAT BULU. Warga Banyuanyar menunjukkan ulat yang menempel di tembok rumahnya di belakang SDN 2 Banyuanyar Jalan Mutiara.

SERANGAN ULAT

Warga Minta Pemerintah Atasi Ulat di Banyuanyar SAMPANG – Sudah lima hari lamanya ulat bulu menyerang warga di perumahan SDN Banyuanyar 2. Warga setempat mencoba menanggulangi dan melakukan pencegahan serangan ulat tersebut dengan obor-obor. Namun usaha itu masih belum bisa membasminya sehingga warga berharap ada perhatian dari pemerintah untuk penanggulangan secara cepat serang ulat tersebut. Sebab serangan makhluk mamalia itu dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan mereka ketika berada di rumahnya. Selain itu dikhawatirkan juga mengganggu kenyamanan siswa ketika mengikuti proses pembelajaran. Penjaga SDN 2 Banyuanyar Subaidi (42) mengatakan ulat ini datang dari ladang yang ditanami pohon mangga milik warga Banyuanyar yang berada di belakang rumahnya dan menempel ke samping rumahnya sehingga ulat tersebut terus masuk ke dalam rumah. “Ulat bulu ini datang dari ladang yang berada di belakang rumah dan banyak yang menempel ke dingding dan mengenai badan yang tinggal di perumahan ini,”

ucapnya. Menurut Subaidi keberadaan ulat ini sudah disampaikan ke pihak sekolah untuk disampaikan kepada siswanya supaya tidak bermain di belakang sekolah. “Ini sudah saya sampaikan ke pihak guru dan mereka

Namun usaha itu masih belum bisa membasminya sehingga warga berharap ada perhatian dari pemerintah untuk penanggulangan secara cepat serang ulat tersebut. juga berusaha mencari obat untuk pencegahan ulat tersebut. Namun sampai sekarang masih belum mendapatkannya karena pernah ada siswa yang terkena serangan ulat bulu tersebut,” ujarnya, Minggu (07/4). Hal senada juga disampaikan oleh Agus (30), yang

ruangan kamarnya banyak yang tidak ditempati karena diserang ulat itu. Akibatnya mereka lebih memilih tidur bersama anak-anaknya ketika malam hari karena kamar yang sebelahnya terlalu banyak ulat yang masuk dalam kamarnya sendiri. “Saya tidak sanggup menghadapi ulat ini Mas. Buktinya ini badan saya banyak yang memerah dan bendolan. Kalau yang sudah dewasa mungkin masih bisa mengatasinya sendiri. Cuman kasihan dengan anakanak saya, apalagi umurnya masih 1 tahun dan umur 10 bulan. Kami sudah berupaya membasminya dengan oborobor, tetapi masih belum ada hasil. Yang ada malah tambah banyak,” ujarnya sambil membuka bajunya. Agus juga berharap ada penanggulangan secara cepat dari pemerintah. Apalagi kalau ada obat pencegahnya, bisa secepatnya diberikan ke warga. Karena menghadapi ulat bulu labih baik menghadapi hewan lainnya seperti semut merah. ”Meskipun banyak namun cara membasminya juga mudah. Kalau ini, kami sudah gak sanggup lagi Mas,” keluhnya. (jun/msa/rah)


MATARAMAN

9

SENIN 8 APRIL 2013 NO.0091 | TAHUN II

EROSI ALAM

KAMPANYE PERLINDUNGAN ANAK JALANAN: Anak-anak bermain gitar ketika kampanye perlindungan anak jalanan di Jakarta. Kampanye perlindungan anak jalanan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang di jalan tapi dengan bantuan dan kedermawan yang disalurkan pada donasi online dan dapat diakses berbagai media sosial.

ant/agung rajasa

Cawali Inginkan Lulusan SD Khatam Quran MALANG - Calon Wali Kota Malang, Jawa Timur, dengan nomor urut 2 yang diusung PDIP, Sri Rahayu, menginginkan seluruh lulusan SD di daerah itu sudah mampu membaca, bahkan khatam (tamat 30 juz) Al Quran.

“Kami ingin ke depan anak-anak SD ini tidak hanya bisa membaca dan memahami makna yang terkandung dalam Al Quran, tapi ketika lulus nanti mereka juga khatam,” kata cawali yang juga anggota Komisi IX DPR RI itu di Malang, Minggu. Sri Rahayu mengungkapkan hal itu ketika diminta untuk memperkenalkan diri dan

memaparkan visi misi di hadapan ratusan warga Muhammadiyah Kota Malang bersama lima Calon Wali (Cawali) Kota Malang lainnya yang bakal bertarung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 23 Mei mendatang. Menurut Sri Rahayu, untuk mencapai keinginan dan tujuan tersebut, jam pelajaran agama di SD akan ditambah

selama dua jam setiap minggu. “Penambahan jam pelajaran ini bukan hanya untuk mencapai khatam Al Quran semata, tapi juga untuk memperdalam nilai-nilai agama agar anak-anak kita memiliki bekal yang cukup dalam bergaul dengan masyarakat sosial lainnya,” tegas Sri Rahayu. Selain akan menambah jam pelajaran agama, Sri Rahayu yang berpasangan dengan Priyatmoko Oetomo itu juga menawarkan anggaran untuk setiap RT sebesar Rp100 juta yang dikelola oleh RT guna menumbuhkan perekonomian di lingkungan masing-masing. Sementara Cawali yang diusung Partai Demokrat-PKS

Agus Dono dan yang diusung Partai Golkar-PAN Heri Pudji Utami sama-sama menawarkan layanan kesehatan gratis dan pendidikan murah bagi masyarakat. Lain halnya dengan Ahmad Mujais yang berpasangan dengan Yunar Mulya dari jalur perseorangan. Ia menawarkan program ekonomi kerakyatan dengan membagikan Kartu Pelangi Pemberdayaan. Setiap komunitas atau RW akan diberikan modal usaha sebesar Rp500 juta. Sementara Cawali yang diusung PKB-Gerindra Moch Anton dan Cawali dari jalur perseorangan Dwi Cahyono tidak hadir. Keduanya hanya

diwakili oleh pasangannya (calon wakil wali kota) masing-masing Sutiaji dan Muhammad Nur Uddin. Pilkada Kota Malang yang digelar 23 Mei mendatang itu diikuti oleh enam pasangan calon, yakni pasangan calon dengan nomor urut 1 adalah Dwi Cahyono- Muh Nur Uddin (Dwi-Uddin) dan nomor urut 2 ditempati pasangan Sri Rahayu-Priyatmoko (SR-MK). Selanjutnya, Heri Puji Utami-Sofyan Edi Jarwoko (Dadi) nomor urut 3, Ahmad Mujais-Yunar Mulya (Raja) nomor urut 4, Agus Dono-Arif HS (Doa) nomor urut 5 serta Moch Anton-Sutiaji (AJI) nomor urut 6. (ant/rah)

PU: Kerugian Jembatan Runtuh Ponorogo Rp25 Miliar PONOROGO - Dinas Pekerjaan Umum menyatakan kerugian akibat runtuhnya jembatan rangka baja yang menjadi penghubung di jalur utama PonorogoPacitan, Jawa Timur ditaksir mencapai Rp25 miliar lebih. Estimasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ponorogo, Harry Subito, usai meninjau kondisi jembatan Plapar yang runtuh di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Minggu. “Itu baru prakiraan berdasar nilai pembangunan jembatan mengalami kerusakan total. Kalau digabung dengan kebutuhan untuk membangun kembali cekdam sungai yang jebol dan memicu runtuhnya konstruksi jembatan, nilainya bisa lebih,” katanya. Ia memastikan, runtuhnya Jembatan Plapar yang memiliki panjang sekitar 50-an meter itu murni karena faktor bencana alam. Jebolnya cekdam yang memicu ambrolnya konstruksi plengsengan sungai yang merembet hingga area jembatan telah menyebabkan aliran air bah saat banjir terjadi bergerak liar dan menggerus fondasi jembatan. “Hasil kajian teknis tidak menemukan adanya bukti kesengajaan ataupun ketidaksesuaian spesifikasi bangunan dengan perencanaan,” katanya. Menurut dia, dari kondisi jembatan yang terkesan hanya “jatuh” dengan kerangka dan lapisan aspal yang masih utuh, namun pihaknya melihat hal ini murni akibat ger-

usan air yang arusnya kuat. “Murni bencana, yaitu karena cekdamnya hancur satu bulan lalu sehingga energi dari arus air menjadi liar dan kuat sehingga menggerus tiang penyangga di tengah,” tandasnya. Harry menyatakan, pihaknya telah melaporkan kejadian ini dan berkoordinasi dengan Dinas PU dan Bina Marga Provinsi Jatim maupun Balai Besar Wilasaha Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Dinas PU dan Binamarga Provinsi Jatim merupakan penanggung jawab jalan provinsi Ponorogo-Pacitan, sementara BBWS Bengawan Solo merupakan instansi yang berwenang terhadap pembangunan kembali cekdam dan plengseng sungai yang jebol. “Kami hanya menyarankan, untuk perbaikan nanti pembangunan jembatan dan cekdamnya seharusnya dilakukan satu rangkaian,” katanya. Jembatan Plapar runtuh pada Sabtu (6/4) malam akibat salah satu tiang penyangga ambrol diterjang banjir/air bah yang melintasi sungai di bawahnya. Akibat runtuhnya jembatan itu, arus lalu-lintas dari arah Ponorogo menuju Kabupaten Pacitan maupun sebaliknya terputus total. Seluruh kendaraan besar, jenis roda empat atau lebih terpaksa dialihkan melalui jalan melingkar melalui Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang berbatasan dengan kedua daerah tersebut. (ant/ rah)

ANTISIPASI BENCANA

Status Banjir Bengawan Solo Siaga II BOJONEGORO Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur memberlakukan siaga II banjir Sungai Bengawan Solo dengan ketinggian air di Bojonegoro 14,30 meter, pada Minggu pukul 18.00 WIB. “Naiknya ketinggian air Bengawan Solo di daerah hilir Jatim dipengaruhi banjir di daerah hulu, Jateng juga Ngawi dan hujan lokal yang terjadi sejak sehari lalu,” kata Kasi Operasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom. Ia memperkirakan ketinggian air Bengawan Solo pada papan duga di Bojonegoro masih akan terus merangkak naik, hingga mencapai siaga III dengan ketinggian air di atas 15,00 meter. “Ketinggian air Bengawan Solo di daerah hilir Bojonegoro dan sekitarnya masih akan naik, sehingga kami minta masyarakat juga tim

penanggulangan bencana di daerah hilir waspada. Apalagi, naiknya ketinggian air ratarata di Bojonegoro sekitar 5 centimeter per jamnya,” katanya. Data di UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, ketinggian air Bengawan Solo Karangnongko, Kecamatan Ngraho, sekitar 70 kilometer dari Kota Bojonegoro masih cenderung naik dengan ketinggian air mencapai 27,86 meter, Minggu pukul 18.00 WIB. Ia menyebutkan, saat ini ketinggian air Bengawan Solo di Jurug, Solo, Jateng, masih siaga I dengan ketinggian air mencapai 6,09 meter, Minggu pukul 17.00 WIB, yang semula pagi hari sempat mencapai 7,7 meter (siaga II). Begitu pula, ketinggian air Bengawan Solo di Ndungus, Ngawi, juga masih siaga banjir dengan ketinggian air 7,78 meter (siaga I), Minggu pukul 15.00 WIB, yang semula tert-

inggi sempat mencapai 7,90 meter (siaga II). “Yang jelas ketinggian air Bengawan Solo di daerah hilir Tuban dan Babat, Lamongan, saat ini juga mulai masuk siaga banjir,” paparnya. Sementara itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro MZ. Budi Mulyono meminta posko penanggulangan bencana di kecamatan mewaspadai naiknya ketinggian air Bengawan Solo di wilayahnya masing-masing. “Kami minta posko penanggulangan bencana di kecamatan melaporkan kondisi yang terjadi di lapangan secepatnya sebagai antisipasi,” jelas dia. Ia menyatakan sudah menyiapkan berbagai kebutuhan, mulai tenda pengungsi, perahu karet, dapur umum untuk mengantisipasi kemungkinan banjir bertambah besar. “Pemantauan naiknya banjir Bengawan Solo kita lakukan 24 jam,” katanya. (ant/rah)

KELENGKAPAN BERKENDARAAN

ant/zabur karuru

SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA: Sejumlah petugas mengevakuasi seorang karyawan melalui tangga darurat saat simulasi penanggulangan bencana dan kebakaran di PHE Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Simulasi tersebut merupakan bentuk antisipasi dini dan guna membangun kewaspadaan para pegawai jika terjadi musibah bencana atau kebakaran di dalam gedung.

PENANGGULANGAN MUSIBAH

Distribusi STNK-BPKB Terlambat

Siaga Bencana Banjir dan Tanah Longsor

TULUNGAGUNG - Proses pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sering mengalami keterlambatan karena kendala distribusi dari Korlantas Polri. “Kami berharap masyarakat bisa bersabar akibat keterlambatan distribusi material STNK dan BPKB ini,” ujar Kasatlantas Polres Tulungagung, AKP Bobby Adimas Candra Putra. Ia mengungkapkan, fenomena keterlambatan pengiriman material untuk penerbitan STNK dan BPKB itu terjadi merata hampir di semua daerah di Indonesia. Kendala teknis yang terjadi di tingkat Korlantas Polri menyebabkan keseluruhan

PONOROGO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo, Jawa Timur, memberlakukan status siaga bencana, menyusul peristiwa longsor dan banjir yang terjadi secara sporadis di wilayah tersebut. Kasi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo, Setyo Budiono, Minggu mengungkapkan, seluruh personel yang tergabung dalam tim reaksi cepat (TRC) telah diimbau untuk bersiaga penuh memantau perkembangan alam di wilayah masingmasing. TRC juga diminta untuk terus berkoordinasi dengan jajaran perangkat kecamatan, desa, koramil, dan polsek untuk mengantisipasi bencana susulan serta jatuhnya

tahapan distribusi surat-surat kendaraan tersebut tidak segera terdistribusikan ke polres-polres jajaran di kabupaten/kota se-Indonesia. “Kendala ini langsung dari pusatnya. Jadi kondisi serupa juga dialami seluruh Polres,” katanya. Selain STNK dan BPKB, stok kertas yang biasanya digunakan untuk mencetak STNK saat ini juga menipis, sehingga diperkirakan hanya cukup untuk satu bulan ke depan. Bobby mengatakan, pihaknya belum bisa berbuat banyak dalam mengatasi keterlambatan tersebut kecuali hanya bisa menunggu sampai distribusi kembali lancar. “Jika distribusi sudah lancar, pasti STNK dan BPKB langsung diberikan kepada

pemilik. Tentu kami harus bekerja lebih giat,” katanya. Ia menjamin, keterlambatan tersebut tidak akan sampai mengganggu keseluruhan pelayanan STNK maupun BPKB di lingkup Polres Tulungagung. Namun untuk menyiasati surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) itu dibuat, Satlantas Polres Tulungagung mengeluarkan surat keterangan pengganti sementara. Surat tersebut yang nantinya ditukar dengan STNK dan BPKB yang asli tanpa dipungut biaya tambahan. “Masyarakat tidak perlu khawatir, pihak Polres tetap melayani seperti biasa. Bedanya hanya memakai surat keterangan sementara,” katanya. (ant/rah)

korban jiwa maupun harta benda. “Kami sudah berkoordinasi dengan jajaran TNI, Polri maupun masyarakat umum untuk mengantisipasi bencana susulan, terutama banjir dan tanah longsor,” ucapnya. Dalam peristiwa sebelumnya, serangkaian bencana tanah longsor dan banjir seakan menghajar daerah yang terkenal istilah Kota Reog tersebut. Hujan deras yang mengguyur sejak Sabtu (6/4) siang hingga malam harinya telah membuat meluapnya sungai-sungai setempat sehingga jembatan rangka baja sepanjang 50-an meter yang menjadi penghubung jalur Ponorogo-Pacitan runtuh. Akses utama antar kabupaten tersebut kini lumpuh

total dalam jangka waktu lama. Dalam waktu hampir bersamaan, dua peristiwa bencana longsor dan satu peristiwa banjir bandang dilaporkan juga terjadi di sejumlah kawasan di Ponorogo. Tanah longsor terjadi di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung. Sebuah rumah milik warga bernama Senun rusak setelah diterjang material longsoran dari bukit kecil di samping rumah. Longsor terjadi setelah plengsengan penahan tanah ambrol. Akibatnya, material longsoran berupa batu, air dan tanah langsung menghantam dinding sisi sebelah kanan rumah hingga membuat pintu dan jendela jebol. Selain menimpa rumah, meterial longsoran juga

merusak sebuah mobil milik Senun. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Guyuran hujan juga membuat rumah milik puluhan kepala keluarga di Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis terendam hampir setinggi lutut orang dewasa. Banjir yang merendam kawasan itu sendiri berasal dari luapan sungai Jabung. Selain merendam pemukiman, banjir juga menggenangi jalan raya penghubung antara Kabupaten PonorogoTrenggalek. Meski genangan air hanya setinggi 15 sentimeter, namun tak pelak hal itu sempat membuat arus lalu lintas, khususnya roda dua tersendat. (ant/rah)


10

OPINI

SENIN 8 APRIL 2013 NO. 0091 | TAHUN II

salam songkem

Nasib Kategori II

Menjaga Purisme Bahasa Lokal Oleh: JUNAIDI KHAB| Bergiat di Pondok Budaya Ikon Surabaya

B

ulan Maret-April menjadi bulan penentuan tenaga honorer kategori II (K2). Sebab selama tiga pekan tersebut, THL K2 itu akan mengalami uji publik. Apabila dalam rentang waktu itu terdapat sanggahan dan pengaduan yang kurang menguntungkan, bisa menjadikan posisinya tereliminasi. Uji Publik K2 merupakan semangat UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik. Uji Publik itu juga sebagai tindak lanjut dari Surat Menpan dan RB nomor 2/751/M.PAN.RB/03/2013 tertanggal 18 Maret 2013. Terkait adanya undang-undang tersebut, maka uji publik menjadi penentu nasib yang bisa melegitimasi kevalidan data yang terkirim dari daerah ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun, keluarnya data K2 dari BKN itu rupanya ditanggapi berbeda oleh peserta K2, guru, kepala sekolah, pemerhati pendidikan, dan berbagai elemen kependidikan lainnya. Tanggapan berbeda terhadap pengumuman K2 membuat informasi nasib K2 menjadi semakin simpang siur. Diantaranya, di satu sisi, ada yang memahami keluarnya pengumuman K2 dari BKN mengindikasikan pengakuan BKN, yang mempertebal keyakinan K2 secara keseluruhan akan terangkat menjadi CPNS dengan cara bertahap mulai 2013 dan tuntas pada tahun 2015. Padahal sebenarnya kepastian prospek K2 masih menunggu penjelasan dari pemerintahan pusat. Keyakinan K2 akan jadi CPNS berdampak pada pemberlakuan tenaga honorer K2 wajib masuk aktif setiap hari layaknya PNS di berbagai institusinya, sebagaimana terjadi di sejumlah daerah di negara ini. Pemberlakuan wajib bertugas setiap hari bagi K2 itu membuat beberapa K2 harus meninggalkan pekerjaan lain agar bisa fokus pada tugasnya sebagai K2. Demi suatu harapan dirinya bisa terangkat jadi CPNS, meski secara bertahap. Di sisi lain, ada yang memahami pengumuman K2 yang sedang diujipuklikkan sejatinya bukan jaminan K2 tersebut akan terangkat menjadi CPNS. Kecuali di antara mereka yang sudah lulus tes passing grade meliputi bidang karakteristik pribadi, intelejensi umum, dan wawasan kebangsaan. Sedangkan bagi mereka yang tidak berhasil melewati tes tersebut, nasibnya pun tak jelas, bahkan bisa jadi tak punya harapan lagi untuk terangkat jadi CPNS. Tampaknya sisi yang terakhir ini lebih meyakinkan, karena pengangkatan K2 jadi CPNS harus berdasarkan kebutuhan pegawai di instansi bersangkutan dan masih mempertimbangkan aspek keuangan negara. Jadi, dengan demikian, tak semua K2 dipastikan terangkat jadi CPNS. Apabila ini yang terjadi, maka mewajibkan tenaga honorer K2 agar masuk aktif layaknya PNS di sejumlah institusi karena alasan keluarnya pengumunan K2 yang sejatinya untuk ujipublik itu merupakan kebijakan yang terlalu dini. Karenanya kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang. K2 tidak seharusnya diberlakukan sebagaimana PNS sebelum ada kejelasan positif mengenai pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil. Apalagi K2 selama ini belum mendapat kesejahteraan yang layak dari tempatnya bekerja. Sehingga bila mereka diharuskan kerja setiap hari dengan HR yang rendah, mereka hanya menjadi korban kebijakan pemangku kekuasaan. Mereka akan kelimpungan menghidupi keluarganya, karena tidak bisa lagi mencari kerja sampingan sebelum resmi terangkat jadi PNS. Karena itu, menunda kebijakan wajib kerja tiap hari bagi tenaga honorer K2 sampai terangkat menjadi PNS, merupakan suatu kebijakan humanis. =

B

ahasa merupakan alat komunikasi yang keberadaanya sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya bahasa, manusia bisa mengembangkan dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Bahasa apapun itu akan memberikan manfaat kepada siapa yang menggunakan dengan baik, akan tetapi bahasa itu juga akan mendatangkan kerugian kepada penggunanya jika digunakan dengan cara yang salah. Jadi, agar bahasa itu bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, maka penggunaan bahasa harus sesuai dengan apa yang akan di perbincangkan dengan bahasa itu sendiri. Bahasa yang arif dan sopan akan menumbuhkan semangat dan moral yang akan membangun bangsa ini. Kehidupan bangsa ini didukung dengan adanya bahasa mereka masing-masing dalam melakukan komunikasi. Tidak lebih dari itu, bahasa merupakan tonggak perdaban manusia sejak dahulu hingga seka-

A

kan dengan sepenuhnya demi mempertahankan kemurnian dan kesakralan bahasa dalam kehidupan yang fana ini, maka peradaban umat manusia sejak nenek moyang kita bisa diketahui dan dipelajari oleh para generasi sesudah kita. Dengan mempelajari kehidupan-kehidupan dan peradaban-peradaban nenek moyang yang dahulu kala dengan perjuangannya sangat gigih, sedikit banyak rasa nasionalisme kita juga akan tumbuh dengan sendirinya. Perlu kita sadari bahwa bahasa lokal yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari masih ada bahasa Asing yang digunakan, itu semua akibat penjajahan dari pihak Asing, seperti Inggris, belanda, dan Jepang. Namun yang cukup begitu kental penggunaan bahasa Asing itu adalah bahasa Inggris. Karena pada masa itu bahasa lokal tidak begitu luas mengenai nama-nama barang tertentu, sehingga nenek moyang kita mengadopsi dengan nama yang mudah untuk dikenal, seperti di Madura daerah Sumenep penggunaan nama alat gantungan baju disebut hanger, itu asli digunakan di Sumenep Madura. Namun tidak perlu merasa rendah dalam melestarikan bahasa lokal sendiri akibat campuran bahasa asing. Karena pada hakikatnya bahasa itu mampu dan bisa membawa terhadap kemajuan dan kemakmuran. Di samping itu pula, bahasa campuran yang digunakan tidak begitu banyak dan mencolok. Dengan demikian penting kiranya menjaga bahasa lokal itu meskipun sedikit ada campuran dengan mengadopsi bahasa Asing. =

Oleh: MUHAMMAD RIDWAN| Pemerhati TV, Alumnus UIN Jogja, tinggal di Jakarta

P

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini (terkait isuisu terkini), resensi buku maupun puisi. panjang tulisan 5000 karaketer (opini, cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

mantan dan Sumatra. Jawa memiliki banyak macam bahasa, dalam penggunaan bahasa tersebut ada yang sopan dan ada yang kasar. Namun keragaman bahasa lokal itu tidak hanya didominasi di pulau-pulau yang besar saja, akan tetapi pulau kecilpun memiliki banyak ragam bahasa, seperti pulau Madura. Madura adalah pulau yang relatif kecil, namun keragaman bahasanya cukup begitu menarik. Karena meskipun dalam satu pulau cara penggunaan bahasa lokal itu berbeda-beda dan juga banyak memiliki logat bahasa lokal, kadang kalau orang Madura menggunakan bahasa Indonesia, logat ke-Maduraan-nya masih menjadi ciri yang khas. Bahasa itu merupakan warisan dari pendahulu kita sejak masa di mana bahasa menjadi wahana yang menjamin kehidupan umat manusia. Dengan demikian, pelestarian menjaga dan melindungi dari kesirnaan dengan masuknya bahasa dan budaya Asing menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Salah satu cara menjaga dan melindungi bahasa lokal dari serbuan bahasa Asing yang masuk, kita harus menggunakan dalam aktifitas sehari-hari di dalam lingkungan sekitar antarwarga dan masyarakat dengan menggunakan bahasa yang sopan. Membuat semacam catatan antara bahasa yang sopan dan kasar juga bias mendukung terhadap pelestarian tersebut, namun dari catatan-catatan tersebut harus mendapat pengakuan dari pemerintah dengan menerbitkan dan mencetak buku-buku yang berbasis bahasa lokal suatu daerah tertentu. Jika hal semacam itu kita laku-

Film Dubbing dan Selera Penonton

Penerimaan PNS

enerimaan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia memang pantas dipersoalkan. Sebab setiap ada rekrutmen CPNS selalu menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan. Dugaan penyimpangan pada proses penerimaan PNS itu tidak hanya dialami oleh peserta CPNS. Bahkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) juga menemukan gejala penyimpangan tersebut. Bila dicontohkan, sesuai catatan BPK, dalam penerimaan PNS tahun 2009-2010, terdapat pelamar calon pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat batas usia maksimal ternyata dinyatakan lulus dan diberi Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Kecurigaan BPK terhadap adanya penyimpangan muncul ketika belanja pemerintah daerah terus mengalami lonjakan, misalnya pada 2007 Rp 119,25 triliun, pada tahun 2011 menjadi Rp 226,54 triliun. Selain itu, selama kurun 2007-2011 jumlah PNS membengkak mencapai rata-rata 12,38 persen per tahun. Sehingga berakibat pada peningkatan belanja pegawai, di pusat sebesar Rp 90,42 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 180,62 triliun pada tahun 2011. Di daerah juga belanja pegawai melonjak, dari Rp 119,25 triliun tahun 2007 menjadi Rp 226,54 pada tahun 2011. Berdasarkan data tersebut, kekecewaan peserta CPNS selama ini seolah mendapat pembenaran, bahwa penenerimaan CPNS di Indonesia memang cenderung potensial bermasalah. Diantaranya setiap tahun di berbagai tempat terus mengalami peningkatan PNS. Hal ini terjadi sebagai dampak dari kepentingan oknum di daerah bersangkutan. Mereka tak lagi memerhatikan aspek grand design yang semestinya dijadikan acuan dalam setiap penerimaan CPNS. Dengan grand design tersebut, jumlah PNS akan terkendali sesuai formasi yang dibutuhkan. Fakta yang terjadi justru di sejumlah daerah di Indonesia menampakkan kelebihan pegawai negeri sipil. Sehingga pada tahun 2012 muncul moratorium sebagai larangan penerimaan CPNS. Bila tidak ada perubahan, pada tahun ini, kabupaten yang masih memiliki PNS gemuk dan belanja pegawainya masih tinggi, terancam tidak bisa melakukan penerimaan CPNS. Itu konsekwensi dari kekeliruan daerah bersangkutan selama ini, melakukan penerimaan CPNS tidak didasarkan pada perencanaan yang matang sebab tidak memiliki grand design =

rang, karena dengan bahasa suatu kaum akan bias dibunuh dan bias selamat dari kematian. Seperti apa yang diungkapkan oleh sayyidina Ali r.a “barang siapa yang menguasai bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari kejahatan kaum itu”. Jadi betapa sangat penting dalam menjaga keberadaan bahsa itu dan mempelajari dengan sebaik mungkin. Dalam setiap Negara tentu terdapat banyak macam bahsa, dari satu daerah ke daerah yang lain. Bahasa yang banyak itu merupakan menurut tempat dan berkembangnya kehidupan dari golongan dan etnis tertentu. Dari yang kita ketahui dan sangat gampang bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang kaa akan sumber daya alam, budaya, seni, dan kaya akan bahasa daerah yang begitu banyak macam dan ragamnya. Pebedaan bahasa antara daerah yang satu dengan yang lainnya merupakan hal yang sangat unik yang dimiliki Negara Indonesia. Dengan demikian, menjaga kelestarian bahasa itu sebagai bahasa peradaban sangatlah perlu dan penting pada masa global sekarag ini. Karena kemungkinan besar berkembanganya bahasa asing yang dipelajari di Indonesia, seperti bahasa inggris akan mendominasi bahasa lokal yang ada, dan lambat laun bahasa lokal itu akan mengalami kelangkaan yang pada akhirnya hilang, lenyap seperti ditelan bumi. Di Indonesia dari beberapa pulau dalam satu pulau memiliki perbedaan dan acam bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Jawa merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia, setelah pulau Kali-

Perkembangan film dubbing (di luar film kartun) mengalami pasang surut. Dari tahun ke tahun, jam tayang untuk film dubbing memperlihatkan grafik naik turun. Saya mencatat setidaknya ada empat film dubbing yang fenomenal; film India, film serial Oshin, film telenovela dan drama serial korea. Film India sempat digandrungi oleh masyarakat. Film India dianggap program favorit yang selalu ditunggu pemirsa terutama di kalangan penduduk menengah ke bawah. Meskipun terkenal dengan durasinya yang panjang, penonton tetap betah menonton sampai usai. Film serial Oshin termasuk film dubbing yang laku keras dan menembus rating tinggi. Sejak pertama kali disiarkan oleh TVRI pada 1986, film Oshin langsung mendapat sambutan luar biasa. Film hasil produksi Jepang ini menjadi tontonan utama dan mengalahkan program unggulan TVRI lainnya. Film dubbing lain yang sempat fenomenal adalah telenovela. Selama kurun waktu 10 tahun, dari tahun 1990-2000 awal, film telenovela menghiasi layar kaca. Film telenovela tidak langsung menuai respon positif, tapi lambat laun menjadi magnet tersendiri yang menyedot perhatian masyarakat. Habis gelap telenovela, terbit terang drama serial korea. Di tahun 2000, masa kejayaan Telenovela terkikis. Di saat bersamaan, film

drama serial korea mulai diperkenalkan, dimana format tayangnya bukan dalam bentuk subtitle melainkan dubbing. Drama serial ini ternyata mampu merebut hati penonton. Autumn in My Heart / Endless Love menjadi pemicu utama menularnya demam drama korea. Dengan mengusung tema cinta segitiga yang mengharu biru, Endless Love merupakan gebrakan yang menghentak. Sejak itulah, demam drama korea tidak bisa dibendung. Disusul kemudian dengan pemutaran Winter Sonata dan Full House. Kedua film ini membuat drama korea semakin meroket popularitasnya. Indosiar memberikan kontribusi besar dalam menyebarkan Hallyu atau Korean Wave, karena stasiun TV inilah yang menjadi garda terdepan dalam menayangkan drama korea. Saat ini, film dubbing mulai redup. Film dubbing kalah bersaing dengan sinetron Indonesia. Membanjirnya film-film Hollywood turut mendepak posisi film dubbing. Film dubbing hanya dilirik sebelah mata oleh stasiun TV, sehingga slot tayangnya pun dikurangi. Kalaupun ada, penayangannya bukan pada jam-jam utama. Film Kartun Dubbing Bagaimana nasib film kartun dubbing. Dari dulu hingga sekarang, film kartun dubbing tetap eksis mewarnai tayangan televisi. Laju perkembangan film ini bergerak secara stabil. Tidak seperti film Telenovela yang “menggemparkan”, tapi kemudian mati, film kartun dubbing mengalami pertumbuhan yang tidak fluktuatif. Gejala ini bisa dilihat dari kebijakan stasiun TV untuk terus mempertahankan film kartun dubbing. Film kartun dubbing bahkan kerap mendominasi sebagai program favorit. Untuk program tontonan anak-anak, Doraemon masih tetap menjadi andalan utama RCTI. Global TV memberikan slot spesial untuk kartun produk Nickelodeon, mulai dari SpongeBob SquarePants, Dora

The Exporer, Avatar, One Piece. ANTV memanjakan penontonnya dengan tayangan Scooby Doo. Kehadiran “program lokal” yang mengeksplorasi karakter khas anak Indonesia seperti Si Unyil, Bolang; Bocah Petualang dan sejenisnya turut meramaikan tontonan anakanak. Program ini memberi nuansa baru di tengah maraknya film kartun dubbing. Anak-anak tidak melulu terpaku dengan suguhan film kartun dubbing. Tapi tampaknya “Program lokal” hasil kreasi anak bangsa ini tidak banyak mengubah konfigurasi jam tayang film kartun dubbing. Dubber dan Kartun Anak Negeri Selama ini dubber sudah banyak mengisi film-film kartun produksi luar negeri. Anak-anak kecil bisa menikmati Doraemon, Sponge Bob dalam versi dubbing Indonesia tentu berkat kontribusi mereka. Lalu kapan dubber akan mengisi film kartun hasil kreasi anak negeri? Jika dari dulu hingga sekarang, dubber lebih banyak meng-abdi-kan ranah profesinya untuk mensulih suara film kartun produk asing, ke depan saya berharap mereka mengisi film-film kartun yang diproduksi dalam negeri. Tapi harapan itu tidak akan terwujud kalau para penggiat kartun di negeri ini tidak berusaha keras memproduksi kartun sendiri. Dalam beberapa dekade terakhir, sudah mulai bermunculan film kartun hasil kreasi anak negeri. Karya mereka belum banyak, masih dalam hitungan jari. Salah satunya yang digarap cukup serius adalah “Meraih Mimpi”. Contoh lain yang sempat diperbicangkan hangat oleh publik adalah “Pada Suatu Ketika”. Film pendek hasil garapan Lakon Animasi ini mengundang decak kagum, menuai pujian dari banyak kalangan. Menurut mereka, “Pada Suatu Ketika” tidak kalah hebat dari animasi produksi Hollywood; ia setara level animasinya dengan Transformes. Dari segi kualitas gambar, “Pada Suatu Ketika” jauh lebih bagus dibanding Upin & Ipin. Saya

juga sangat respek terhadap garapan dari komunitas kreatif asal Solo ini. Hanya saja, karya ini punya dua poin kelemahan. Pertama; idenya masih belum orisinil, melainkan menyadur atau terinspirasi dari konsep animasi Transformes dan Independence Day. Kedua; Durasinya pendek, cuma 04:12 menit. Apapun kelemahannya, kita harus terus mengapresiasi bakat dan hobi dari para penggiat kartun. Tapi penting juga disadari bahwa membuat animasi hanya demi menuangkan hobi dan bakat saja tidak cukup. Paradigma ini harus diubah. Para penggiat kartun di Indonesia harus menjadikan film kartun sebagai industri kreatif sebagaimana dilakukan secara sukses di Amerika. Dalam mengembangkan industri kreatif ini, Malaysia selangkah lebih maju ketimbang bangsa kita. Negeri jiran ini telah berhasil mendorong para penggiat kartun di sana untuk berkompetisi dalam dunia industri kreatif. Pemerintah Malaysia mengambil tindakan konkret dengan menggelontorkan dana yang cukup besar untuk membiayai pertumbuhan industri kreatif. Melalui film bertajuk “Pada Suatu Ketika”, para penggiat kartun di negeri ini sukses menggarap sebuah karya animasi pendek yang begitu menakjubkan. Apakah mereka bisa membuat film animasi layar lebar atau film kartun berseri dengan kualitas yang keren dan memukau? Di sinilah letak tantangannya. Tantangan ini tidak bisa hanya dibebankan pada para penggiat animasi. Pemerintah dan kalangan pengusaha juga harus ikut terlibat. Pemerintah harus memberikan dukungan, baik berupa dana maupun fasilitas penunjang. Pengusaha harus berani melihat industri kreatif sebagai peluang bisnis. Terjun dalam dunia industri kreatif memang butuh dana besar, tapi di balik itu sebetulnya terdapat pundit-pundi profit yang sangat menjanjikan. Semoga ketiga entitas ini bisa membangun sinergi demi kemajuan industri kreatif di Indonesia. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi Design Grafis Ach. Sunandar Ahmed David, (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber


TAPAL KUDA

11

SENIN 8 APRIL 2013 NO.0091 | TAHUN II

Energi Alternatif dari Pakuniran

PROBOLINGGO – Kerisauan sebagian besar masyarakat terkait rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL), agaknya tidak berlaku bagi warga Desa Patemon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Sudah sejak lama mereka telah mengandalkan turbin air sebagai pembangkit tenaga listrik, dengan memanfaatkan aliran air sungai yang melimpah. Meski hanya dibuat dari swadaya masyarakat, namun warga setempat bisa menikmati listrik secara gratis. “Pembangkit listrik sederhana itu dibuat secara swadaya masyarakat. Turbin itu sangat membantu dengan kebutuhan masyarakat di desa kami, meski di Kabupaten Probolinggo mempunyai PLTU Paiton. Ini sudah dari dulu seperti ini mas, dan bisa membantu warga di sekitarnya,” ujar Amarullah, salah satu warga Desa Patemon penjaga Turbin Air, kepada Koran Madura, Minggu (7/4). Amarullah mengungkapkan, warga desa Patemon su-

dah puluhan tahun menggembangkan energi alternatif, dengan membuat turbin air sebagai pembangkit listrik. Maka tak mengherankan warga tidak terlalu risau dengan rencana pemerintah akan menaikkan tarif daftar listrik mendatang. Ia mengaku, kalau turbin di sungai itu sudah di serahkan kepada masyarakat untuk digunakan secara bergiliran. Sedangkan tenaga turbin itu sendiri bisa menghasilkan ribuan watt dan mengaliri penerangan untuk desa Patemon. Warga sekitar pun tidak ingin menggunakan listrik dari pemerintah, dan lebih memilih listrik dari tenaga turbin air sungai. “Saya bersyukur, ada sekitar ada 500 KK yang teraliri listrik dari tenaga turbin sun-

gai ini. Warga akan memaksimalkan penggunaan turbin atau kincir air sebagai tenaga pembangkit listrik, sehingga dapat mengatasi permasalahan warga terhadap kenaikan TDL ,”tandas Amarullah. Hal yang sama dikatakan, Rahmad (45) warga dusun Krajan Desa Patemon Kecamatan Pakuniran. Ia mengakui, rencana kebijakan pemerintah menaikkan TDL memang dirasakan semakin menambah beban masyarakat. “Kebijakan ini sangat memberatkan masyarakat karena kenaikan TDL juga diikuti naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok,” katanya. Oleh sebab itu, kenaikan tarif dasar listrik, kata dia, harus segera disiasati masyarakat. Banyak masyarakat mulai menyiasati kenaikan tarif dasar listrik dengan mencoba mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga air dengan memanfaatkan turbin air yang dibangun dari sungai yang mengalir lewat dusun mereka. “Bagaimanapun, saya bersama warga yang lain tetap akan gunakan turbin ini sampai kapan pun. TDL naik atau tidak naik, warga Patemon tetap gunakan turbin air,”pungkas Rahmad. Upaya warga Desa Patemon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, selaras dengan pemerintah yang sedang merintis program desa mandiri energi listrik dengan potensi sumber daya lokal, terutama sumber energi terbarukan yang ditargetkan. Pemenuhannya sampai 2015 nanti, dan akan menelan dana sampai Rp 15 triliun. (hud).

POLITIK

PKB Uji Kompetensi Bacaleg PROBOLINGGO - Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC. PKB) Kabupaten Probolinggo melakukan uji kompetensi terhadap bakal calon legislatif (Bacaleg) pada Pemilu 2014 mendatang. Hal itu dilakukan untuk mengetahui layak tidaknya bacaleg tersebut diusung partai berlambang Bola Dunia dengan Sembilan Bintang itu pada pemilu legislatif di Kabupaten Probolinggo. Sekretaris DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Ahmad Badawi, S.Ag. M.Pd, menjelaskan, sesuai jadwal tes kompetensi Bacaleg yang digelar partainya telah mengumpulkan sejumlah Bacaleg PKB guna mensosialisasikan teknis dan kriteria uji kompetensi, di antaranya kemampuan politik, termasuk dalam penganggaran dan kapabilitas serta elektabilitas Bacaleg. Menurutnya, uji kompetensi yang dilakukan PKB itu penting dilakukan sebagai wujud pertanggung jawaban partai agar caleg yang akan diusung nanti benar-benar bisa diandalkan. “Jadi, Partai akan merasa sangat berdosa apabila calon yang diusung menjadi anggota legislatif, baik di tingkat Kabupaten Probolinggo, kualitasnya tidak jelas atau diragukan, sehingga masyarakat tidak terkesan lagi memilih calonnya seperti kucing dalam karung” ujar Ahmad Badawi, Kamis (7/4). Ahmad Badawi mengemukakan, selain uji kompetensi, partainya juga akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta uji publik terhadap Bacaleg yang mendaftar di PKB. Sementara itu, hasil penjaringan yang dilakukan Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Kabupaten Probolinggo, jumlah Bacaleg yang mendaftar mencapai 65 orang. Namun demikian, pada Pileg nanti hanya 45 orang atau 100 persen dari jumlah kursi yang akan direkomen-

dasikan menjadi Caleg PKB. “Artinya, dari seluruh Bacaleg yang mendaftar melalui PKB, tidak semuanya bisa maju, karena target maksimal kami yaitu 100 persen dari jumlah kursi yang ada, dan 30 persennya keterwakilan caleg perempuan di DPRD Kabupaten Probolinggo,” tandas Sekretaris DPC PKB Kabupaten Probolinggo, yang juga menjabat sebagai ketua DPRD itu. Tim uji kompetensi Bacaleg PKB terdiri dari DPP, DPW, PCNU dan Perguruan Tinggi. Yakni DPP PKB diwakili Wasekjen, A. Malik Haramain, DPW PKB Jawa Timur diwakili Hj. Anisa Syakur, PCNU diwakili Ketuanya KH. Saiful Hadi, dan Perguruan Tinggi, H. Ilyas Rollies, MSi. Target 14 Kursi DPRD Waktu satu tahun jelang Pemilu Legislatif 2014 mendatang, benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh DPC PKB Kabupaten Probolinggo dalam merancang target dan strategi. Secara realistis PKB memasang target merebut 14 kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo, dari 45 kursi DPRD yang diperebutkan. Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Drs, Hanafi, mengatakan jika saat ini diperiode 2009-2014 partainya di DPRD mampu membentuk satu fraksi dengan komposisi anggota legislatif

sebanyak 9 orang, maka untuk DPRD periode 2014-2019 nanti fraksi PKB di DPRD Kabupaten Probolinggo ditarget diisi 14 orang anggota. “Periode nanti kita target 14 kursi yang tersebar di 7 dapil (daerah pilihan), atau naik 100 persen dari jumlah kursi fraksi diperiode ini sebanyak 9 kursi. Kalau bicara target muluk, kita maunya lebih dari itu, tapi 14 kursi adalah angka realistis,” jelas mantan politisi protolan kader Ansor ini. Guna menggolkan target tersebut, Hanafi mengaku, pihaknya telah menjalankan sejumlah persiapan dan tahapan lainnya. Diantaranya, telah ditempuh proses perekrutan bakal calon legislatif (bacaleg) yang diseleksi cukup ketat dari segi pemahaman dan kemampuan politik serta bela negaranya. “Kita di LPP sudah menjaring 65 bacaleg yang sekarang secara resmi kita umumkan dan Ia juga menjelaskan, saat ini dari 65 bacaleg yang mendaftar secara resmi kita luncurkan dalam Uji Kompetensi Bacaleg PKB. Persiapan lainnya, ia menambahkan, setelah bacaleg resmi diumumkan maka para bacaleg akan diseleksi kembali lewat tahapan fit and proper test, uji publik, penandatanganan pakta integritas dan pembinaan melalui Workshop startegi pemenangan dan profesionalisme. (hud).

SARANA PERHUBUNGAN

Pelabuhan Tanjung Tembaga Disuplai Dana 25 M PROBOLINGGO – Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo digerojok Rp 25 milyar. Dana dari APBD provinsi Jatim itu untuk pembangunan proyek jalan dan biaya ganti rugi pembebasan lahan mangrove (Bakau) dan 36 rumahwarga. Hal ini disampaikan Wahid, Kepala Dinas Per hubungan Jawa Timur, saat melakukan peninjauan di pelabuan, Minggu (7/4) sekitar pukul 12.30 wib. Wahid datang ke pelabuhan bersama Rasio, Sekda Provinsi Jawa Timur dan ditemani bersama pejabat Pemprov lainnya. Selain melihat langsung pelabuhan Tanjung tembaga, Sekda dan rombongan juga menyempatkan diri singgah di tempat penyeberangan ke Pulau Gili Ketapang. Usai bedialog dengan warga kepulauan, Sekda, meninjau Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, yang tak jauh dari tempat tersebut. Kepada Sekdaprov, Wahid menjelaskan kalau pelabuhan Tanjung Tembaga, nantinya akan menjadi pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jika pelabuhan tersebut sudah difungsikan, bongkar muat barang atau petikemas bisa dilakukan di pelabuhan yang kini masih dalam tahap penyelesaian tersebut. Utamanya barang dari daerah tapal kuda, seperti Pasuruan, Lumajang, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi, Bahkan dari Bali serta barang yang berasal dari wilayah Indonesia Timur. Menurutnya pengusaha dari wilayah itu, sudah tidak perlu lagi membongkar barangnya di

pelabuhan Tanjung Perak. Pengusaha bisa dengan cepat mengirim barangnya ke tempat tujuan, tanpa mengantri berlama-lama seperti yang terjadi di pelabuhan Surabaya. Keuntungan lain yang diperoleh pengusaha, diantaranya ongkos atau biaya transport lebih murah dibanding harus mengirim barang melalui Tanjung Perak. Karenanya, Wahid berharap pemerintah pusat mendukung pandanaannya untuk segera menyelesaikan pembangunan pelabuhan Tanjung Tembaga tersebut. “Biaya transportnya untuk ke Surabaya, tinggi. Kalau di sini lebih murah,” terang Wahid. Untuk saat ini pembangunan proyek Pelabuhan Tanjung Tembaga, sudah mencapai tidak lebih dari 50 prosen, Proyek yang sudah dirampungkan diantaranya, reklamasi seluas sekitar 40 hektar lebih. Pembangunan jalan di dalam areal pelabuhan dan jalan yang menjorok ke laut serta pembangunan dermaga yang kedalamannya kurang dari enam meter. Diperkirakan, dana yang telah dialokasikan lebih dari Rp 100 milyar. Untuk pembangunan tahap selanjutnya, Pemprov menyediakan dana sebesar Rp 25 milyar. Dana APBD provinsi Jatim itu, akan dialokasikan untuk pembangunan proyek jalan tembus, dari jalan lingkar utara (JLU) ke pelabuhan. Dana itu juga untuk biaya ganti rugi pembebasan lahan mangrove (Bakau) dan iaya ganti rugi 36 rumah warga. “Hanya rumahnya yang diganti. Karena yang

ditempati warga, masih tanah negara,” tandas Wahid. Mengenai relokasi warga, kata Wahid, masih belum dilakukan, menunggu penyelesaian penghitungan yang dilakukan pihak ketiga. Untuk urusan penghitungan ganti rugi bangunan atau rumah warga, pemprov menunjuk PT Sucofindo. Hasilnya, kata Wahid, saat

Wahid menyatakan di pelabuhan Tanjung Tembaga, nantinya akan dibangun tiga dermaga. Dermaga pertama, dengan kedalamana tidak lebih dari enam meter dan kini sudah rampung dikerjakan. Bahkan dermaga yang dibangun dari dana APBN ini sudah difungsikan uji coba bongkar muat batubara dari Kalimantan, kendati akses jalannya masih belum mendukung.

ini Sucofindo masih melakukan pendataan dan penghitungan dan masih mencari lahan untuk memindah tanaman mangrove (Bakau). Terhadap pembangunan dermaga, Wahid menyatakan di pelabuhan Tanjung

Tembaga, nantinya akan dibangun tiga dermaga. Dermaga pertama, dengan kedalamana tidak lebih dari enam meter dan kini sudah rampung dikerjakan. Bahkan dermaga yang dibangun dari dana APBN ini sudah difungsikan uji coba bongkar muat batubara dari Kalimantan, kendati akses jalannya masih belum mendukung. Untuk tahap berikutnya, akan dibangun dermaga yang kedalamannya kurang dari 10 meter. Berikutnya pembangunan dermaga tiga yang akan difungsikan untuk bersandar kapal ekspor-impor dan kapal pesiar dari Luar negeri. Perlu diketahui, dalam tiga tahun terakhir, pelabuhan tanjung tembaga, telah disandari beberapa kali kapal pesiar yang mengangkut wisatawan mancanegara dengan tujuan cagar budaya Kota Probolinggo dan Gunung Bromo. “Ke depan ungkin wisatawan yang mau ke Gunung Ijen, melalui pelabuhan ini,” tambah Wahid. Dalam kesempatan itu, kepala Dishub juga menegaskan pembangunan pelabuhan dilakukan bertahap dan dinanai APBN, APBD 1 dan APBD II. Untuk pembangunan tiga dermaga, didanai APBN, kerena kewenangan pemerinah pusat. Untu areal di dalam pelabuhan, seperti reklamasi, jalan dananya dari APBN Pemprov. Sedang untuk jalan masuk ke pelabuhan atau jalan pendukung, kewenangan pemerintah setempat (Pemkot). Jika dana pemkot tidak mencukupi, bisa mengajukan ke pemprov atau Pemerintah pusat. (gus)

INFRASTRUKTUR

Jembatan Runtuh Diterjang Banjir PONOROGO - Jalur lalulintas Ponorogo-Pacitan ataupun sebaliknya terputus total setelah jembatan penghubung di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, runtuh tergerus arus banjir yang melintasi aliran sungai di bawahnya, Sabtu (6/4) malam. Kasi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo, Setyo Budiono, Minggu, menjelaskan kerusakan parah pada badan jembatan terjadi akibat salah satu tiang jembatan ambruk diterjang banjir. “Jembatan putus sekitar pukul 20.00 WIB tadi (Sabtu 6/4) malam. Itu akses utama di jalur provinsi (PonorogoPacitan) sehingga praktis

lalu-lintas menuju Pacitan terputus total,” jelasnya mengonfirmasi. Belum ada upaya darurat bisa dilakukan untuk mengatasi kerusakan yang terjadi. Di sisi timur yang arah Ponorogo, badan jembatan terlihat masih menggantung. Namun ujung jembatan lainnya yang mengarah ke Kabupaten Pacitan sudah tidak terhubung lagi dengan badan jalan. Hampir 40 persen badan jembatan runtuh ke dasar sungai sebagai akibat ambruknya tiang jembatan yang terseret air bah yang melintasi di bawahnya. “Jembatan ambruk sebagai akibat jebolnya dam yang lokasinya berada tak jauh dari lokasi kejadian, sekitar sebulan lalu. Dampak

jebolnya dam telah membuat bangunan plengsengan di tepian kanan-kiri sungai ambrol dan merembet hingga ke bagian jembatan,” terangnya. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga dan petugas yang mengetahui jembatan mulai runtuh segera menutup akses jalan dan menghentikan semua kendaraan yang melaju dari arah Ponorogo maupun Pacitan. “Saat kejadian kebetulan lalu-lintas sedang sepi sehingga korban jiwa bisa segera dicegah,” kata dia. Budi menjelaskan kondisi jembatan serta bangunan air di sekitarnya sebelumnya telah dilaporkan ke pihak terkait, termasuk Dinas Bina Marga Provinsi Jatim selaku

penanggung jawab jalur antarkabupaten. Wakil Bupati Ponorogo Yuni Widyaningsih yang datang ke lokasi kejadian menjelaskan pihaknya memang telah mendapatkan laporan kerusakan sejumlah infrastruktur di sekitar jembatan, utamanya dam sungai yang jebol. Rencana perbaikan dam maupun plengsengan sungai juga telah dipersiapkan, namun proyek rehabilitasi dam maupun plengsengan sungai saat ini baru memasuki tahapan tender (proses pelelangan). “Masih ditender. Tetapi bagaimanapun juga akan segera diperbaiki, karena ini (jembatan Plapar) jalur utama,” jelasnya. (ant/sas/ dar)


12

NASIONAL

SENIN 8 APRIL 2013 NO. 0091 | TAHUN II

RUU PILPRES

Puan : Tunggu “Judicial Review” UU Pilpres JAKARTA-Fraksi PDI Perjuangan tidak mau terburuburu mengambil keputusan soal pembahasan RUU Pilpres di Badan Legislasi DPR. Alasannya, masih menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU Pemilihan Presiden (Pilpres). “Saat ini kami masih menunggu keputusan MK terkait judicial review yang diajukan atas UU Pilpres yang lama. Tapi proses pembahasan RUU Pilpres yang

baru sendiri memang sudah berjalan sesuai mekanisme di DPR,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani Puan di Jakarta, Jumat (5/4). Putri Kandung Megawati Soekarnoputri ini, menambahkan yang penting bagi PDIP, UU Pilpres nantinya harus dapat menghasilkan pemerintahan yang kuat, dengan dipimpin oleh presiden yang memiliki dukungan kuat di parlemen. “Ini penting, agar kebijakan yang menyejahterakan rakyat dapat dilakukan dengan nyata, dan kegaduhan politik bisa diminimalisir,” tambahnya Menyangkut Revisi UU Pilpres ini, anggota Komisi III Fraksi-PPP Ahmad Yani mengusulkan aturan larangan rangkap jabatan presiden masuk dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden (Pilpres). Larangan ini dimaksudkan agar presiden bisa lebih fokus mengerjakan tugastugas kenegaraan. “Larangan rangkap jabatan ini dimaksudkan agar presiden lebih

fokus bekerja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Posisi politik presiden harus di atas semua golongan, ormas, dan partai politik,” ungkapnya. Lebih jauh kata Yani, presiden seharusnya tidak menjadi pemimpin organisasi partai politik atau organisasi masyarakat lainnya. Hal itu untuk menunjukkan politik kenegaraan dalam rangka penegakan konstitusi. “Loyalitas pada partai seketika selesai sejak saat dilantik menjadi presiden. Ingat, para pendiri bangsa mencontohkan sikap negarawan dengan menanggalkan jabatan politik saat menjadi presiden. Terkait dengan usulan tersebut, Fraksi PPP setuju pembahasan UU Pilpres dilanjutkan,” ujarnya. Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra, juga mengungkapkan hal senada. Langkah ini semata-mata guna mendorong agar presiden bisa lebih fokus menjalankan tugas negaranya. “Rangkap jabatan wajib diatur, bagaimana pun bohong kalau fokus padahal rangkap jabatan,” kata Indra. Saat ini, pembahasan revisi Undang-Undang Pilpres Nomor 42 Tahun 2008 masih menemui kebuntuan. Sebanyak lima fraksi berpandangan undang-undang lama masih relevan untuk dipakai dalam Pemilu 2014. Adapun empat fraksi lain mendukung revisi UU Pilpres utamanya terkait dengan presidential threshold (PT). Empat fraksi yang mendukung perubahan undangundang itu, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Forum lobi sudah dilakukan sebanyak dua kali. Pekan depan, seluruh fraksi akan melakukan kembali lobi. Jika tidak juga mencapai musyawarah mufakat, maka keputusan dilanjutkan atau tidaknya pembahasan revisi UU Pilpres akan ditentukan dalam voting pada rapat paripurna. (cea)

ant/zabur karuru

PERINGATAAN KESEHATAN. Sejumlah mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia kampanye peringatan kesehatan bahaya merokok di kawasan Bundera HI, Jakarta, Minggu (7/4). Kampanye tersebut bertujuan untuk sosialisasi peraturan pecantuman peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok Indonesia pada tahun 2014.

KPK Periksa Prabowo Mentan Disebut Terkesan Lindungi Indoguna JAKARTA- Mantan Direktur Jenderal Peternakan Kementrian Pertanian (Kementan), Prabowo Respatiyo Caturroso mengaku pencopotan jabatannya terkait penolakan kebijakan Mentan sekitar Maret 2011. Pengakuan tersebut disampaikan Prabowo usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Dimana saat itu ada 51 kontainer berisi daging impor yang tidak memiliki Surat Persetujuan Pemasukan (SPP). Makanya saya tolak. Itu salah satu pemiliknya PT Indoguna,” kata Prabowo di Jakarta, Jumat (5/4). Menurut Prabowo, Menteri Pertanian Suswono pernah memberi keistimewaan kepa-

da perusahaan importir daging yang tidak mengantongi SPP. Bahkan tidak memasukan perusahaan nakal, PT Indoguna Utama dalam daftar hitam. Lebih jauh kata Prabowo, daging impor ilegal seharusnya dimusnahkan. Namun ada kebijakan menteri dengan tindakan lain. Importir nakal, seperti Indoguna ini tidak diberi sanksi. “Tapi kebijakan Pak Menteri di re-ekspor saja dan tidak usah di black-list karena di re-ekspor saja sudah jadi hukuman,” tambahnya Dikatakan Prabowo, Kementan terlihat takut memberikan sanksi. Karena perusahaan pemilik kontainer tanpa SPP itu kebanyakan perusahaan besar. Sehinga dikhawat-

irkan bisa mengganggu suplay daging. “Kalau itu semua di black-list, akhirnya kita tidak bisa mengimpor daging padahal kebutuhan daging sangat tinggi,” terangnya. Bahkan bukan hanya menuding kebijakan Mentan yang salah. Namun, Prabowo juga melaporkan dugaan pemalsuan Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) karkas, daging, jeroan dari luar negeri. “Saya hari ini dipanggil sebagai saksi. Tapi saya mau lapor soal pemalsuan SPP. Saya akan menjelaskan mengenai pemalsuan,” ungkapnya. Dia menjelaskan dirinya pernah mengubah SPP menjadi surat rekomendasi teknis persetujuan pemasukan kar-

kas, daging, jeroan dari luar negeri. Modus pemalsuan SPP, importir mengubah negara pengimpor daging namun SPP lama tidak ditarik. “Misal satu importir pegang SPP impor daging dari Australia. Lalu dia mengubah negara pengimpor ke Selandia Baru, tapi SPP yang lama tidak ditarik,” tuturnya. Namun Prabowo tidak menjawab ketika ditanya pemalsuan SPP ini diketahui menteri pertanian. “Itu bisa ditanyakan ke Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian,” tuturnya. Saat ditanyakan kedekatan dirinya dengan Istana, Prabowo membantahnya. “Dekat dengan istana gima-

na?,” tanyanya sambil terheran-heran. Dia lantas mengaku hanya ingin membantu negara dalam urusan impor daging. Namun rumors yang beredar, Prabowo diduga adalah orang yang mengungkap kasus adanya permainan suap dalam pengurusan kuota impor daging. Dia diduga melaporkan masalah itu kepada Sekretaris Kabinet, Dipo Alam. “Waktu di Jeddah, Dipo Alam kan sudah mengatakan kalau yang mengadukan kasus itu bukan saya. Saya juga tidak tahu siapa yang mengungkap,” kata Prabowo saat itu. Dalam kasus dugaan suap ijin impor daging sapi, KPK sudah menetapkan 4 tersangka. Mereka mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, dan du orang pengusaha dari PT Indoguna atas nama Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. (gam/abd/ cea)

REVISI PKPU 13/2013

Bawaslu Nilai KPU Kurang Tegas JAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkritik kinerja Komisi Pemilihan Umum yang membolehkan calon kepala daerah bisa mendaftar sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) melalui terbitnya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2013. Ini menandakan ada tekakan politik yang kuat terhadap KPU.

ant/irsan mulyadi

IMIGRAN RUDENIM MOGOK MAKAN. Puluhan imigran dari berbagai negara, berada di salah satu ruang Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan, Belawan, Sumut, Minggu (7/4). Sebagian imigran yang berada di tempat tersebut mengaku, menolak makan sejak tiga hari terakhir, meminta agar mereka dipindahkan karena merasa tidak nyaman lagi berada di Rudenim Medan, pasca peristiwa bentrokan yang terjadi Jumat (5/4) dini hari.

PEMERINTAHAN

Pembahasan RUU Pemda Harus Dievaluasi JAKARTA- Revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah masih memiliki sejumlah kekurangan bahkan malah “menurunkan” upaya mengatur secara khusus tentang pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. “Revisi itu justru mereduksi prinsip dan manajemen pelayanan publik yang telah diatur dalam UU Pelayanan Publik,” kata Ketua Divisi advokasi, riset dan kampanye dari Aliansi Masyarakat sipil untuk Demokrasi (YAP-

PIKA), Hendrik Rosdinar di Jakarta, Minggu, (7/4) Lebih jauh Hendrik menambahkan dalam revisi UU itu sebenarnya tidak diperlukan lagi aturan tentang manajemen pelayanan public. Tapi tinggal merujuk saja pada Undang-Undang pelayanan publik. Apalagi, pelayanan publik diperlukan juga pengawasan DPRD. Namun demikian ruang pengawasan juga harus diberikan kepada publik. “Peran pengawasan oleh publik

bisa dilakukan dengan membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik bukan hanya melalui pengaduan seperti yang akan diatur dalam revisi UU 32/2004,” tambahnya Selain itu, Hendrik mengatakan Revisi UU 32/2004 belum memberikan solusi dari kelemahan penegakan sanksi kepada penyelenggaran dan pelaksanaan yang berada dibawahnya. “Revisi UU 32/2004 tidak secara spesifik membedakan kewenangan sehingga letak desentralisasi

pelayanan publik masih mendua,” imbuhnya. Hendrik juga mengatakan RUU 32/20144 belum mampu mengatasi praktik komersialisasi pelayanan publik terjadi secara masif di daerah. “Revisi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 harus menguatkan pelaksanaan seluruh mandat dalam Undang-Undang No.25/2009 tentang pelayanan publik, jangan sampai mereduksi atau mendistorsi substansinya,” tukasnya. (abd/cea)

“Kalau ada perubahan terkesan KPU kurang independen, dan dikhawatirkan ada tekanan politik,” kata Ketua Bawaslu, Muhammad di Jakarta, Jumat (5/4). Seperti diketahui, PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota, dalam Pasal 47 mengatur calon kepala daerah tidak boleh mendaftar sebagai bacaleg anggota DPR, DPRD. Jika didaftarkan tidak memenuhi syarat. Namun, hal itu tak berlaku, setelah KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, yang menghapus Pasal 47. PKPU terbatu ini masih menunggu pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Lebih jauh kata Muhammad, perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalonan, sebenarnya menunjukkan kelemahan dari sistem perencanaan peraturan yang dibuat KPU. Harusnya KPU menghitung dengan cermat dalam membuat peraturan. Bawaslu mengklaim belum mendapatkan alasan perubahan PKPU No 7 Tahun 2013 menjadi PKPU Nomor 13

Tahun 2013 yang begitu cepat terjadi. Muhammad berencana menemui KPU untuk berkonsultasi soal perubahan PKPU tersebut.

Bawaslu memang berwenang membuat PKPU dengan cukup mengundang publik, pakar, media, dan membicarakannya dengan DPR. Tapi sayang, KPU tak beri ruang Bawaslu menyampaikan masukan agar PKPU yang terbit tak mengundang gugatan di lain hari.

Muhamamd Ketua Bawaslu

Dikatakan Muhammad, Bawaslu memang berwenang membuat PKPU dengan cukup mengundang publik, pakar, media, dan membicarakannya dengan DPR. Tapi sayang, KPU tak beri ruang Bawaslu menyampaikan masukan agar PKPU yang terbit tak men-

gundang gugatan di lain hari. Sementara itu, Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahudin juga berpendapat yang sama. Soal penghapusan pasal 47 dalam perubahan Peraturan KPU No 13 Tahun 2013 terkait calon kepala daerah boleh mendaftar bakal calon legislatif, bermasalah. “Dengan menghapus pasal 47 di PKPU tentang pencalonan, justru malah menyuburkan politik uji coba yang tidak sehat dalam pemilu,” katanya. Menurut Said, harusnya setiap perubahan disertai basis argumentasi. Apakah ada norma baru atau tidak dalam undang-undang yang menjadi payung hukum. Mengubah peraturan perundang-undangan tidak bisa sembarangan, karena ada mekanismenya. “(Penghapusan pasal 47) Itu akan memunculkan politisipolitisi oportunis, jika aturan tersebut tidak diberlakukan. Sehingga, saya memandang aturan ini agak bermasalah,” terangnya Mudahnya perubahan ini, Said mensinyalir, karena KPU jauh dari asas penyelenggara pemilu. Mereka samas ekali tidak berpedoman kepada unsur kecermatan dan ketelitian. Padahal, mereka disumpah jabatan untuk menegakkan kode etik. “Yang agak berbahaya, PKPU selama ini tidak dikerjakan oleh para komisioner, tapi di sub-con (dialihtugaskan) kepada pihak ketiga. Ini mengkhawatirkan. Kalau begitu, percuma saja mereka digaji oleh negara,” kritiknya. (abd)


EKONOMI

13

SENIN 8 APRIL 2013 NO. 0091 | TAHUN II

Nama Menkeu di Kantong SBY Harus Mumpuni di Bidang Fiskal dan Investasi JAKARTA - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengklaim gejolak harga bawang putih mulai mereda. Hal ini ditandai dengan penurunan harga bawang putih di berbagai daerah. Bahkan di beberapa pasar induk di Jakarta, harga bawang turun sekitar 41-57 persen. JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan kriteria calon Menteri Keuangan (Menkeu), menggantikan Agus Martowardojo yang terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI). Salah satu syaratnya adalah figure Menkeu harus mumpuni dalam menjaga kebijakan fiskal dan mampu meningkatkan investasi sebagai penggerak perekonomian dalam negeri. Sayangnya, SBY belum mau membuka inisial Menkeu yang bakalan mengisi pos strategis ini. Yang pasti, dalam waktu dekat, SBY akan mengumumkan pengganti Agus Martowardojo. Bahkan, nama kandidat Menkeu telah ada di kantong SBY. “Sebentar lagi siapa Menteri Keuangan baru akan diumumkan,” kata SBY

di Jakarta, Sabtu (6/4). Lebih lanjut Presiden mengatakan, guna dapat menggerakkan roda perekonomian secara optimal, tidak melulu mengandalkan fiskal yang kuat. Namun, kata dia, penting pula untuk menjaga keberlanjutan peningkatan investasi yang selama ini tengah mengalami pertumbuhan yang positif. “Ekonomi bukan hanya fiskal, semua harus bergerak. Menteri Keuangan yang baik bisa menjaga fiskal dan investasinya. Supaya roda perekonomian bergerak,” ujar SBY. Selain itu, menurut dia, posisi Menkeu ke depannya juga harus menguasai situasi dan kebijakan perdagangan. “Seperti mobil dengan enam busi, semuanya harus jalan bagus. Kalau salah satu bus-

inya tidak jalan, bisa berebet. Menkeu harus bisa menopang semua itu,” paparnya. Kendati telah mengungkap kriteria yang diharapkan, namun SBY mengaku masih enggan untuk mempublikasi terlalu awal mengenai sosok yang dinilainya paling tepat untuk menggantikan Agus Marto. “Saya pikirkan siapa orang yang paling pas. Dalam waktu dekat akan diumumkan,” ucap Presiden. Sejauh ini, kabar yang berkembang di publik menyebutkan bahwa calon Menkeu pengganti Agus Marto adalah Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution; Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan; Wakil Menteri Keuangan I, Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan II, Mahendra Siregar dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Chatib Basri. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menegaskan bahwa Menkeu baru harus memiliki kapasitas yang baik dalam mengamankan penerimaan negara,

mengingat jabatan tersebut sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). “Yang namanya Menkeu itu kan bendahara negara, maka yang pertama ia pertama harus mampu mengamankan penerimaan negara, pajak dan non-pajak itu diamankan dengan berbagai policy-nya,” kata Hatta di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut dia, Menkeu juga mesti mempunyai kemampuan menjaga kesehata fiskal dan belanja negara agar efektif dan efisien sesuai dengan program masing-masing kementerian dan lembaga. Bahkan, kata Hatta, SBY sangat menginginkan Menkeu baru bisa berkoordinasi dengan otoritas moneter. Mengerti Fiskal Di tempat terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro berharap agar Menteri Keuangan adalah figur yang mengusai sektor keuangan. Mengingat, dalam waktu tidak lama lagi pemerintah berencana membahas perubahan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. “Calon yang paling baik memang istilahnya adalah yang tidak perlu belajar lagi, karena waktu jabatan (Menkeu) tinggal 1,5 tahun lagi. Katakanlah Mei kita sudah mulai membahas RAPBN 2014, setelah itu APBN-P 2013 dan masuk lagi nota keuangan, APBN lagi. Jadi, saya pikir ini memang harus orang yang langsung dapat esensinya,” papar Bambang di Jakarta, belum lama ini. Dia mengatakan, Menkeu yang baru tidak harus berasal dari dalam institusi Kemenkeu, namun yang paling penting calon itu memahami esensi dan tugas Menkeu. “Saya pikir tidak harus dari internal, yang penting bisa langsung menangkap esensinya. Jangan yang sama sekali baru,” imbuhnya. Sebagaimana diketahui, saat ini Agus Marto terpilih menjadi Gubernur BI sebagai pengganti Darmin Nasution yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 22 Mei 2013. (gam/bud)

PERTUMBUHAN PASAR. Puluhan forklif tengah dipersiapkan oleh seorang karyawan PT Kobexindo Tractors di Jakarta, Minggu (7/4). Forklift tersebut telah digunakan diberbagai sektor tersebar di pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan, dengan bervariasi berbagai sektor Industri, baik perusahaan rental forklift, produsen besi baja, produsen consumer goods, logistik, dan lain sebagainya. Segmen pasar alat industrial yang diageni oleh PT Kobexindo Tractors Tbk (IDX: KOBX) sepanjang 2012 membukukan pertumbuhan sebesar 64% atau mencapai USD 16,25 juta dibandingkan periode tahun lalu yakni USD 9,90 juta. Pada 2013 Perseroan menargetkan pangsa pasar akan mencapai minimum 10%.

PERBANKAN

9 Bank Siap Jadi Bank Pengelola Trust JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat sembilan bank nasional memenuhi persyaratan untuk menjadi bank pengelola trust atau trustee. Satu dari kesembilan perbankan itu merupakan bank milik pemerintah. “Sekarang sudah ada satu lagi yang lolos ijin prinsip, surat penegasan dari BI akan keluar sekitar Juli 2013,” ujar Kepala Biro Humas BI, Difi A Johansyah, di Jakarta, Jumat (5/4). Namun demikian, BI tidak menyebutkan nama bank pemerintah tersebut. Tetapi yang pasti, bank pemerintah ini telah melalui 2 tahapan guna menjadi trustee di akhir Maret 2013. Bahkan, Difi mengaku ada lagi beberapa bank yang bersiap dana akan ajukan permohonan ijin prinsip ke BI. “Per Maret 2013, ada sembilan bank yang sudah eligible dalam melaksanakan fungsi ini, memang tidak banyak, kalau banyakbanyak kami susah mengawasnya,” ujar dia. Seperti diketahui, BI telah mengeluarkan surat edaran Nomor 15/10/DPNP yang mengatur lebih rinci mekanisme dan sistem pe-

laporan kegiatan trustee. Aturan yang terbit pada 28 Maret 2013 itu membuat bank mempunyai petunjuk untuk memulai memasarkan layanan trust eksportir. Menurut Difi, dengan menjadi trustee, perbankan akan mendapatkan keuntungan baik berupa fee maupun non materi. “Keuntungan lain, kalau bank sudah bisa trustee berarti dilihat kemampuannya melayani nasabah meningkat, daya saing meningkat,” tutur Difi. Sebagai informasi, bisnis trust adalah kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan atas harta yang dititipkan oleh pemilik harta (settlor). Saat ini tidak banyak bank yang bisa memberikan layakan penitipan dan pengelolaan devisa hasil ekspor. Beberapa di antaranya adalah di Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan Hongkong. Dengan menjadi bank yang melayani jasa layanan trustee, posisi bank-bank di Indoensia dipastikan akan terangkat. Di antara negaranegara ASEAN, posisi bank Indonesia hanya kalah sedikit dibanding Singapura. “Selain

itu dampak moneter nasional, ada capital in flow yang bisa dikelola,” tukas dia. Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk menjadi bank trustee, ada sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi bank diantaranya, bank harus berbadan hukum Indonesia, harus memiliki kapasitas, tercantum dalam rencana bisnis bank. “Dam alam 18 bulan terakhir harus berturut-turut seperti: Modal inti minimal 5 triliun rupiah, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) minimal 13 persen dan tingkat kesehatan (TKS) minimal peringkat komposit (PK) 2 selama 2 periode penilaian (12 bulan terakhir) dan minimal PK3 selama 1 periode (6 bulan) sebelumnya,” jelas dia. Sedangkan perijinan untuk menjadi trustee dibagi 2 tahap yakni ijin prinsip untuk bank, keputusannya paling lama 60 hari setelah dokumen lengkap dan surat penegasan untuk setiap unit kerja trustee, syarat sudah mendapatkan ijin prinsip, keputusan paling lama 60 hari setelah dokumen lengkap diterima. (gam)

SUKU BUNGA BANK. Bank Indonesia (BI) diharapkan dapat tetap mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 5,75 persen.

BI RATE

Diharap Tetap 5,75% JAKARTA – Kendati pemerintah dinilai gagal mengendalikan harga bawang merah, bawang putih dan cabai, namun masih ada harapan pada April ini untuk mengendalikan ketiga harga produk hortikultura tersebut sehingga tidak lagi memicu inflasi. Dengan demikian, Bank Indonesia (BI) diharapkan dapat tetap mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 5,75 persen. “Upaya pemerintah memperbaiki tata niaga agar harga bawang, dan belakangan juga cabai turun, belum berhasil. Namun, kita masih mempunyai harapan hal ini bisa diatasi pada bulan April,” kata Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), A Tony Prasetiantono di Jakarta, Minggu (7/4). Kegagalan pemerintah dalam mengendalikan harga produk hortikultura tersebut, kata Tony, tercermin dari realisasi inflasi hingga Maret 2013 yang mencapai 5,9 persen (year-on-year). “Target inflasi pemerintah (di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN 2013) sebesar 4,9 persen pasti gagal tercapai. Bahkan batas atas target inflasi BI 5,5 persen juga sulit dicapai. Saya terkejut, inflasi Maret masih tinggi 0,63 persen,” papar Tony. Namun demikian, jelas dia, masih ada peluang bagi pemerintah dan BI untuk meraih situasi penurunan angka inflasi pada April ini. “Langkah yang ditempuh pemerintah dengan melakukan relaksasi pelarangan impor dan perbaikan tata niaga produk hortikultura bisa menyebabkan inflasi April kembali normal, yakni di bawah 0,2 persen. Maka, inflasi year-on-year (secara tahunan) bisa ditekan ke angka 5,5 persen,” terang Tony. Apabila hal tersebut mampu dilaksanakan pemerintah, ujar Tony, maka untuk sementara waktu BI Rate masih bisa dipertahankan di level 5,75 persen. “Saya menduga BI masih akan menunggu respons di pasar uang sebelum memutuskan, apakah BI Rate tetap 5,75 persen atau naik ke 6 persen. Dari sisi pengendalian harga hortikultura, masih ada harapan dikendalikan pada bulan April, sehingga BI Rate tetap 5,75 persen,” ucapnya. Akan tetapi, tambah Tony, jika respons pasar negatif yang menyebabkan kurs rupiah tertekan, tentu policy rate mesti dinaikkan ke level 6 persen. “Masih ada waktu bagi BI untuk memantau perkembangan ini, sebelum memutuskan BI Rate pada Rabu atau Kamis mendatang,” imbuhnya. Sebagaimana diketahui, BI telah mengagendakan untuk menggelar Rapat Dewan Gubernur bulanan pada Kamis, 11 April 2013. Salah satu keputusan rapat tersebut nantinya akan menetapkan nilai BI Rate April tahun ini. Pada tahun ini, BI menargetkan angka inflasi sebesar 4,5 persen plus minus 1 persen atau berada di kisaran 3,5 persen-5,5 persen. Sebelumnya, Gubernur BI, Darmin Nasution berharap agar dalam waktu dekat ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi dengan Bank Sentral untuk mengkaji kemungkinan menaikkan BI Rate. “Saya kira masyarakat tahu kalau BI tidak mudah buru-buru menaikkan kebijakan tingkat bunganya. Tetapi, kalau harus dilakukan, kami juga tidak bisa menghindar untuk melakukannya,” kata Darmin saat ditemui di Kompleks Perkantoran BI Jakarta, akhir pekan lalu. Menurut Darmin, beberapa waktu terakhir BI tengah melakukan pengkajian soal kemungkinan untuk menaikkan atau mempertahankan BI Rate yang sejak Februari 2012 berada di level 5,75 persen. “Kami beberapa hari ini mungkin bisa menuntaskan bagian kami. Dan kami juga menginginkan ada rapat koordinasi high level dengan pemerintah, bersama para menteri ekonomi mengenai persoalan ini,” pungkas dia. (gam/bud)

GADAI

Pegadaian Tawarkan Investasi Emas Secara Kredit JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) menawarkan pembelian emas untuk investasi dengan cara mencicil, bahkan saat transaksi jual-beli secara otomatis perusahaan melindungi komoditas ini dengan asuransi. Selain harganya kompetitif dengan emas yang dijual PT Antam (Persero) Tbk, emas dari Pegadaian ini memberlakukan buy back (pembelian kembali) mencapai 97 persen dari total harga emas. Pernyataan tersebut seperti dikemukakan Direktur Utama Pegadaian, Suwhono usai mengikuti acara “Jalan Sehat Bersama Pegadaian di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Minggu (7/4). “Buy back 97 persen dari harga emas di pasar ini berlaku untuk selamanya. Transaksinya juga diasuransikan,” kata Suwhono. Suwhono menjelaskan, pembelian emas untuk investasi melalui Pegadaian bisa dilakukan secara kredit maupun tunai. Dengan demikian, lanjut dia, masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas dari Pegadaian tersebut untuk berinvestasi emas. “Ini menguntungkan, karena harga emas juga akan selalu mengalami

kenaikan,” ucapnya. Di tempat terpisah, Direktur Keuangan Pegadaian, Dwi Agus Pramudya mengatakan, nilai cicilan awal untuk dapat memiliki emas investasi dari Pegadaian dimulai dari Rp51.000. “Kami memastikan pembelian di Pegadaian akan lebih aman dan jujur,” kata Agus di Jakarta, belum lama ini.

Buy back 97 persen dari harga emas di pasar ini berlaku untuk selamanya. Transaksinya juga diasuransikan

Suwhono

Dirut Pegadaian Sebagaimana diketahui, sejak Februari 2013 Pegadaian juga telah meluncurkan layanan pembelian emas secara online melalui situs resminya. Layanan penjualan emas ini pun diakui perusahaan sebagai produk andalan dari kegia-

tan bisnis Pegadaian. Sementara itu, Direktur Operasi II Pegadaian, Wasis Djuhar di Monas Jakarta, Minggu (7/4) mengatakan, sepanjang 2013 pihaknya menargetkan kontribusi penjualan emas secara online sebesar 10 persen. “Penjualan emas dari online diperkirakan sebesar delapan persen sampai sepuluh persen, karena layanan ini masih baru. Saat ini masih lebih banyak penjualan secara konvensional, dibandingkan dengan sistem online,” paparnya. Menurut Wasis, layanan penjualan emas untuk investasi ini sudah diterapkan di sebagian besar outlet Pegadaian yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Dia menambahkan, saat ini sudah ada 55 outlet yang menyediakan layanan jual-beli emas. Sejauh ini, lanjut Wasis, stok emas investasi yang disediakan Pegadaian masih didatangkan dari Antam, karena masyarakat lebih meyakini kemurnian emas dari Antam. “Memang ada keinginan bagi Pegadaian menyediakan emas sendiri. Emasnya dari Antam, tetapi logonya Pegadaian,” ucapnya.

Lebih lanjut Wasis mengungkapkan, penjualan emas pada periode Januari sampai Maret 2013 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama di 2012. “Sampai Maret ini penjualan emas di Pegadaian mencapai 881 kilogram dengan nilai mencapai Rp469 miliar atau meningkat dari setahun lalu yang hanya mencapai Rp250 miliar,” ujarnya. Wasis mengatakan, pada 2013 ini Pegadaian menargetkan penjualan emas sebanyak tiga hingga empat ton atau lebih besar dari realisasi di 2012 yang sebanya dua ton atau senilai Rp1 triliun. “Realisasinya optimistis di tahun ini penjualan mencapai tiga ton lebih, jika dilihat dari pemjualan sampai Maret tahun ini. Kalau yang empat ton itu targetnya Pak Dirut kepada saya,” tuturnya. Peningkatan penjualan emas di awal 2013 tersebut, kata Wasis, tidak terlepas dari intensifnya sosialisasi yang dilakukan Pegadaian sejak Oktober 2012. “Tetapi, bukan hanya dari sosialisasi, karena harga emas saat ini juga sedang turun. Ini tren yang baik,” ucap Wasis. (gam/bud)


14

LINTAS JATIM

SENIN 8 APRIL 2013 NO.0091 | TAHUN II

APEC 2013

21 Negara Koneksikan Sistem Keamanan Antisipasi Terorisme SURABAYA – Second Senior Officials Meeting Asia-Pacific Economic Cooperation (SOM II-APEC) yang berlangsung di Surabaya secara resmi dimulai sejak Minggu (7/4) . Pada hari pertama kemarin, 21 negara peserta APEC membahas agenda pemberantasan terorisme sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi negara-negara anggota APEC. Head Deputy of Counter Terorism Task Force (CCTF) Meeting, Harry Purwanto, mengatakan, delegasi ke- 21 negara yang mengikuti pertemuan itu terdiri dari sejumlah badan mulai intelejen, badan penanggulangan terorisme, bea cukai, PPATK hingga perdagangan. “Mandat kita bagaimana mencegah terjadinya gangguan terhadap upaya mencapai tujuan APEC. Agar kawasan ini dapat memberikan environtment bagi anggotanya, untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui pertumbuhan ekonomi yang sehat dan integrasi ekonomi,” ujarnya Menurutnya, pada masa mendatang arus perpindahan barang dan manusia dalam

kegiatan ekonomi di kawasan APEC akan semakin tinggi. “Terorisme menggunakan semua hal termasuk connectivity antar satu negara dengan lain dalam barang, kalau ini disabot akan menggangu pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan. Tahap ancaman saja sudah bisa menggagalkan pengiriman barang, maka kita menyiapkan diri bila terjadi kita bisa mengatasi, agar semuanya lebih mudah, murah dan cepat dan aman,” ujarnya Dia menambahkan dengan Indonesia menjadi ketua CCTF, maka akan diperoleh sejumlah keuntungan. “Kita ingin menunjukkan bahwa negara kita mampu dalam bidang counter teroisme, bukann dipandang sebagai negara tambahan, dan sebagai ketua kita bisa mengarahkan pembahasan tanpa keluar dari mandat,” tukasnya. Sementara itu, Direktur Kerjasama Intra kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Arto Suryodipuro mengatakan jumlah peserta APEC kali ini mencapai 1000 orang. Konsep APEC 2013 ini, terutama meningkat-

kan integrasi dan ketahanan kawasan Asia. “Untuk itu pasar domestik antar negara menjadi bagian dari kontribusi peningkatan ekonomi. Tentunya, pembangunan ini juga harus dibarengi infrastruktur perdagangab, perjalanan, energi dan telekomunikasi yang saling berkesinambungan serta mengakomodasi sektor peran aktor ekonomi usaha mikro kecil menengah (UMKM),” ujarnya. Lebih lanjut, kecenderungan mitra dagang kita masih protektionis (belum terbuka), karena itu diharapkan melalui APEC bisa sinergi menciptakan pasar domestik dan mancanegara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data empirik, Indonesia masih berada pada indeks konektifitas 2,01 lebih rendah dibawah Vietnam. “Saat ini Indonesia merupakan negara urutan kelima dunia untuk investasi, terbukti tahun lalu pecah rekor sekitar Rp 20 milyar lebih dari foreign direct investment (investasi langsung asing). Maka dengan APEC 2013 ini juga dapat mendukung iklim investasi yang menarik,” pungkasnya. (neu)

MUNAS IKADIN

Kepengurusan Otto Diperpanjang Dua Tahun SURABAYA - Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) ke-VII yang berlangsung di Hotel Bumi Surabaya dan berakhir kemarin menelurkan dua keputusan penting. Yakni diperpanjangnya kepengurusan Ketum DPP Ikadin Otto Hasibuan dan penolakan terhadap RUU Advokat yang kini dalam proses pembahasan di Badan Legislatif DPR RI. Masa khidmat Otto dan pengurusnya diperpanjang setahun. “Selama-lamanya dua tahun,” kata Otto usai memberi kata sambut. Dia menambahkan, peserta Munas menghendaki kepengurusannya diperpanjang karena kondisi darurat, yakni mulai bergulirnya pembahasan RUU Advokat di Senayan. Bila pemilihan digelar, lanjut Otto, tak ada waktu untuk melakukan konsolidasi untuk menolak pembahasan RUU Advokat di dewan. Pengacara yang pernah bercita-cita menjadi hakim itu mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah fraksi di DPRD, seperti Farksi PKB, PKS, PDIP dan FPAN, terkait masalah ini. “Setelah kami paparkan, pimpinan parpol yang berada di Senayan baru tahu kenapa kami menolak. Intinya mereka sepakat dengan pikiran kami,” tandas dia. Otto menerangkan, pada dasarnya UU Advokat masih

PEMBAHASAN ISU TERORIS. Pertemuan yang membahas Counter Terrorism Task Force (CTTF) dalam Konferensi Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (AsiaPasific Economic Cooperation - APEC) 2013 di Hall Room B-C Hotel JW Marriot, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (7/4). Pertemuan yang membahas isu tentang terorisme ini di ikuti 21 negara peserta.

DPRD Surabaya Terancam Lumpuh Soekarwo Tidak Berani Cabut SK Wisnu Wardhana SURABAYA – Pemboikotan sejumlah anggota DPRD Surabaya kepada Wisnu Wardhana (WW), terkait reposisinya sebagai Ketua DPRD Surabaya oleh Partai Demokrat, membuat kinerja kegiatan di gedung wakil rakyat Surabaya ini terancam lumpuh.

relevan dan karenanya tak perlu direvisi. Jikapun jadi dibahas di dewan, tiga poin yang bakal ditolak dalam draft RUU Advokat tersebut. Yakni, di antaranya, dirubahnya status advokat dari penegak hukum menjadi mitra penegak hukum Lalu dimasukkannya klausul bahwa semua organisasi advokat boleh melaksanakan pendidikan advokat. “Kalau ini jadi, Anda cukup tiga orang bikin organisasi berbadan hukum lalu melaksanakan pendidikan advokat. Kalau begitu, profesi advokat akan menjadi profesi sampah. Korbannya ujung-ujungnya para pencari keadilan,” ujar Otto. Terpilihnya kembali Otto untuk memimpin Ikadin dua tahun kedepan kata Advokat Sudiman Sidabuke, sudah hal yang lumrah, Pasalnya saat ini belum ada kader IKADIN yang mampu menandingi

otto.”Jelas kita gagal regenerasi, karena belum ada figur yang bisa menggantikan otto terlebih dari Jawa Timur,”ungkap Sudiman Sidabuke pada Koran Madura. Sekadar diketahui, selama ini MA hanya mengakui Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai organisasi yang berhak melaksanakan pendidikan advokat sekaligus menelurkan para pengacara. Peradi dibentuk berdasarkan kesepakatan delapan organisasi advokat. Keputusan ini menjadi polemik hingga membelah dua Ikadin, yakni kubu Otto Hasibuan dan kubu Todung Mulya Lubis. Todung bahkan mengukuhkan Ikadin tandingan dan menjabat sebagai ketua umum. Dia yang mendesak RUU Advokat segera dibahas di dewan. Hingga kini, kubu Todung dan Otto Hasibuan masih berseteru. (kas)

Hal ini dikarenakan, pemboikotan telah diikuti oleh lebih dari separoh anggota dewan. Padahal sidang Paripurna harus dihadiri 2/3 dari total keseluruhan jumlah anggota dewan. Artinya Sidang Paripurna harus dihadiri sekitar 34 anggota dari total 50 anggota dewan. Saat ini boikot yang sudah dilakukan oleh 28 anggota Legislatif Kota Surabaya adalah Sidang Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 12 tahun 2012, Raperda Aturan Mendirikan Bangunan (AMB) Nomor 7 tahun 2009, kedua Raperda tersebut sudah masuk dalam tahapan Revisi. Tidak hanya itu boikot juga dilakukan pada Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi D DPRD Surabaya ke Bali. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjun-

gan (F-PDIP) DPRD Surabaya, Syarifudin Zuhri, mengatakan, jika sebenarnya boikot tidak harus dilakukan jika Surat Keputusan (SK) Pengangkatan WW sebagai Ketua DPRD Surabaya dicabut oleh Gubernur Jatim, Soekarwo. “Jika Ingin tahu Pak Wisnu masih resmi menjabat ketua Dewan, lihat saja SK Pengangkatannya oleh Gubernur,” kata dia. Minggu (7/4). Ini artinya, sampai saat ini WW masih resmi sebagai ketua DPRD Surabaya, karena Gubernur Jatim, Soekarwo belum Mencabut SK Pengangkatan WW. Padahal Soekarwo juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim. Dirinya juga menambahkan, jika pihaknya tidak akan ikut campur masalah internal Partai lain. “Kalau untuk masalah internal Partai

Demokrat, saya tidak mau komentar,” tambah dia. Kendati demikian, sikap F-PDIP tegas menyikapi reposisi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) WW sebagai Ketua Dewan. “Sikap fraksi kami tegas. Selama Gubernur tidak mencabut SK Pengangkatan pak Wisnu, selama itu juga fraksi kami masih menganggap pak Wisnu sebagai Ketua Dewan,” tegas dia. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Moch. Machmud mengatakan, jika boikot kegiatan yang diteken oleh WW sebagai Ketua DPRD sudah dilakukan oleh 28 orang anggota Legislatif. “Itu yang kami catat kemarin,” kata dia. 28 orang anggota dewan yang ikut melakukan boikot tersebut antara lain terdiri dari 14 orang dari F-PD, 5 orang dari F-Golkar, 4 orang dari F-PKB, 2 orang dari FPartai Damai Sejahtera (FPDS), dan 3 orang dari Fraksi Amanat Kebangkitan Indonesia Raya (Fapkindo). Politisi dari partai Berlambang Tiga Berlian tersebut juga memaparkan hal yang sama, jika PAW dan Reposisi WW sebagai Ketua Dewan tidak segera tere-

alisasi bisa berakibat pada lumpuhnya kegiatan DPRD Surabaya. Hal ini beralasan, karena hampir semua kegiatan dewan yang diteken WW akan diboikot. Kegiatan yang akan di boikot tersebut antara lain Kunker Badan Musyawarah (Banmus), Kunker Badan Anggaran (Banggar), Kunker Komisi, Paripurna Raperda, Rapat Komisi tentang Perubahan Perda dan Pembuatan Perda Baru, Hearing Masalah Kota, dan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). “Jika kondisi ini terjadi selama setahun, maka kegiatan di Dewan akan lumpuh, karena masa bakti WW masih satu tahun lagi,” ungkap dia. Dirinya menambahkan, jika nantinya sidang Paripurna apapun yang akan diselenggaran oleh DPRD Surabaya tidak sah, karena legalitas Paripurna harus dihadiri dan disepakati minimal 3/4 dari jumlah keseluruhan anggota Dewan. “Sidang Paripurna harus dihadiri 3/4 dari total anggota dewan, jika anggota DPRD Surabaya berjumlah 50 orang, maka Paripurna harus dihadiri minimal 34 orang,” pungkas dia. (wan)


LINTAS JATIM

15

SENIN 8 APRIL 2013 NO.0091 | TAHUN II

Taman Budaya Jatim Alami Kemunduran Anaktirikan Kesenian Modern dan Seni Rupa SURABAYA – Taman Budaya Jawa Timur (TBJT), yang merupakan pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan di Jawa Timur, ternyata belum bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Mulai dari tidak berimbangnya porsi sajian kegiatan antara kesenian modern dan kesenian tradisi, TBJT juga hampir tidak pernah menyajikan kegiatan-kegiatan Seni Rupa. Hal ini tentunya mendapat sorotan tajam dari berbagai banyak pihak, khususnya dari para seniman dan budayawan.

Aktor dan Sutradara Teater Api Indonesia, Luhur Kayungga mengatakan, menurut pantauannya selama ini TBJT memang jarang sekali menyelenggaran kesenian-kesenian Modern atau Kontemporer, terlebih kegiatan Seni Rupa. “Kalau menurut pantauan saya selama ini, memang ja-

rang sekali ada kegiatan atau pertunjukan kesenian modern dan pameran Seni Rupa yang diselenggaran oleh TBJT,” ungkap dia. Minggu (7/4). Padahal, menurutnya Kesenian Modern maupun Seni Rupa juga bagaian dari kebudayaan. “Harusnya berimbang porsi sajian kegiatan antara kesenian modern dan tradisi, karena saling berkesinambungan.”tutur dia. Bahkan, dirinya menyatakan, jika persoalan ini terkesan meng-anak tiri-kan kesenian modern atau kontemporer dan Seni Rupa. “persoalan ini

NARKOBA

hampir sama dengan persoalan teman-teman seni rupa yang terkesan di anak tirikan oleh TBJT,” tegas dia. Luhur memaparkan, jika tidak maksimalnya fungsi TBJT karena konsepnya yang tidak sesuai. Artinya, konsep TBJT saat ini sama dengan konsep anjungan Jatim di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta. “Ya mungkin karena Kepala UPTD-nya (Sukatno) mantan kepala Anjungan Jatim di TMII, jadi kurang begitu faham bagaimana konsep Taman Budaya,” tutur dia. Padahal seharusnya, lanjut

dia, konsep TBJT berbeda dengan konsep Anjungan Jatim di TMII, karena di TBJT harus ada pengembangan dan penelitiannya, kalau Anjungan Jatim di TMII hanya etalase. “Seharusnya TBJT bisa jadi semacam lembaga penelitian dan pengembangan kebudayaan maupun kesenian, berbeda dengan anjungan Jatim di TMII yang hanya sebuah etalase Jatim,” lanjut dia. Dirinya menambahkan, jika galeri Seni Rupa yang saat ini ada di lingkungan TBJT hanya sekedar formalitas belaka. “Itu kan hanya formali-

tas belaka, lihat saja galeri di belakang, hampir setiap hari ditutup dan tidak ada yang menunggu,” ujar dia. Sementara itu, pendiri Geo Theatre Indonesia, Hadi mengatakan, jika saat ini TBJT mengalami kemunduruan. Karena beberapa event yang sudah menjadi icon TBJT, malah dihilangkan sendiri oleh TBJT. “Dulu ada Festival Cak Durasim (FCD), Festival Teater Remaja (FTR), Surabaya Full Musik (SFM), yang sudah menjadi, tapi gak tahu kenapa kok malah dihilangkan semua,” kata dia.

Bahkan, dirinya mempertanyakan alasan TBJT menghilangkan event-event yang sudah bertaraf internasiaonal. “Kalau memang dihapus, harusnya ada penggantinya, minimal seimbang. Karena sudah bertaraf internasional,” tegas pria yang juga aktivis 98. Seperti di ketahui, pada jadwal atau program agenda periodik atau agenda rutin Taman Budaya Jawa Timur (TBJT), hampir tidak ada ruang untuk Kesenian modern atau kontempor dan Seni Rupa. (wan)

SEPEDA TERPANJANG DARI KEDIRI

Amankan 6 Orang dalam Razia Tempat Hiburan

SURABAYA- Angka peredaran narkoba yang semakin tinggi penggunaannya dikalangan masyarakat membuat aparat kepolisian gencar melakukan razia. Seperti yang dilakukan di Surabaya kali ini. Pihak Kepolisian Resort kota Surabaya, Minggu (7/4) dini hari kemarin, menyisir beberapa diskotik di kawasan Surabaya yang ditengarai sebagai tempat peredaran narkoba. Tak pelak, razia berbuah hasil yakni dengan penangkapan sekitar 6 pengunjung yang dinyatakan positif menggunakan narkoba dari diskotik 777 ( triple Seven) jalan Mayjend Sungkono dan diskotik kowloon dikawasan jalan Pemuda Surabaya. Kapolrestabes Surabaya Komisaris Besar (pol) Tri Maryanto menyatakan, setidaknya ada sekitar 250-an personil gabungan pihak kepolisian yang terjun dalam razia. Razia, kata dia, memang rutin digelar, dengan tujuan untuk mencegah peredaran narkoba dari tempat-tempat hiburan. “Ada 6 pengunjung, 2 perempuan dan 4 lakilaki positif, tapi kami akan periksa lagi apakah termasuk golongan I atau golongan II,” katanya kepada wartawan, Minggu (7/4). Gelar razia ini terbagi menjadi dua kelompok, yakni untuk kelompok yang dipimpin Kapolretabes dan para Kasat dengan target razia ke Diskotik 777. Namun, razia ini tak membuahkan hasil. Dari beberapa kamar karaoke,

hanya sepasang saja yang ada di tempat tak luput dari pemeriksaan. Sementara lainnya kosong. Kedatangan para petugas ini ke diskotik itu sempat membuat karyawan terkejut karena banyaknya personel yang diterjunkan. Razia berpindah ke diskotik Kowloon di kawasan jalan Pemuda. Polisi langsung masuk ke hall yang dipakai para pengunjung melepas lelah dan penat dengan cara dugem. Bagi mereka yang mencoba menghindari pemeriksaan dan berpurapura keluar ruangan, langsung digeledah. Tak hanya sekedar melakukan pemeriksaan identitas dan menggeledah saja, namun pengunjung yang dicurigai diminta untuk dilakukan tes urine di tempat oleh Dokkes Polrestabes Surabaya. Dari situ, beberapa pengunjung yang dites urine, sebanyak 6 orang yaitu Achmad Zaenal Ainul, asal Dusun Gading Prambon Wetan Tuban, lalu Ardi, asal Ogo Amas, Sojol Utara, Donggala, kemudian Markus, warga Sedayu Lawas Gresik; Rizal Wicaksono, asal Sidoarjo; Evi Mariyuliana, warga Jl Kupang Segunting; dan Bikis Khoiriyah, asal Rembang dinyatakan positif penyalahgunaan narkoba dan harus melakukan tes lanjutan di Polrestabes Surabaya. Tak hanya itu saja, satu pengunjung atas nama Catur Wicaksono, asal Buduran Sidoarjo diamankan polisi karena kedapatan membawa senjata tajam (sajam) jenis pisau saat berada di lokasi. “Kami masih dalami motifnya, kenapa kok bisa lolos dari pemeriksaan padahal ia membawa sajam. Saat ini dia sudah ditangani anggota reskrim,” imbuhnya. Pengunjung yang kedapatan membawa senjata tajam (sajam) selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Satreskrim polrestabes dan langsung dalam proses penyelidikan. (mag/dar)

RELAAS - PANGGILAN No. 174 / Pdt. G / 2013 / PN. SBY. Pada hari ini : _____________________________, tanggal : ________________________ 2013, Saya : MOH. YASIN, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ; TELAH MEMANGGIL KEPADA: NY. SURIANTI ANGKAWIDJAJA, Swasta bertempat tinggal di Jalan Grogol II/17 Surabaya Kelurahan Peneleh Genteng Kota Surabaya, yang sekarang ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Supaya ia datang menghadap didepan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bertempat di Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya besok pada hari: Hari :Selasa Tanggal : 07 Mei 2013 J a m : 09.00 WIB Perlunya hadir untuk didengar keterangannya sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata daftar Nomor : 174 / Pdt. G / 2013 / PN.Sby dalam perkara antara: SUWANDI SUPRAPTO (alias PIE SUN) , Sebagai ........................PENGGUGAT; MELAWAN NY. SURIANTI ANGKAWIDJAJA, Sebagai .................................. TERGUGAT; Oleh karena yang bersangkutan (NY. SURIANTI ANGKAWIDJAJA) tidak diketahui tempat tinggal, maka pekerjaan ini saya laksanakan melalui Media sambil meninggalkan salinan Relaas Panggilan sidang tersebut supaya diumumkan / disiarkan agar diketahui oleh khalayak ramai/olehnya sendiri dan disana saya bertemu serta berbicara dengan beliau: _____________________ Yang menerima,

JURU SITA PENGGANTI,

ttd. _____________________

MOH. YASIN, SH

PENGIRIMAN BARANG

Arus Petikemas Pelabuhan Tanjung Perak Capai 680.241 TEU’S SURABAYA – Pengiriman barang dalam angkutan laut menggunakan petikemas melalui transportasi laut masih menjadi primadona. Petikemas (container) sendiri merupakan sebuah peti berbentuk empat persegi panjang yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu terbuat dari besi maupun alumunium serta memiliki pintu pada salah satu sisinya serta dapat digunakan berulang kali juga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sekaligus mengangkut muatan yang ada didalamnya. Secara umum, total arus petikemas yang melalui Pelabuhan Tanjung Perak selama triwulan I tahun 2013 (Januari s.d. Maret 2013) terealisasi sebanyak 568.780 box atau setara 680.241 TEU’s,. Arus petikemas tersebut apabila diperinci lagi berdasarkan lokasi terminal di Pelabuhan Tanjung Perak, terdiri dari : Terminal Konvensional (yang terdiri dari Terminal Jamrud, Nilam dan Mirah) terealisir 120.164 box atau setara 128.146 TEU’s, selanjutnya Terminal Berlian (PT Berlian Jasa Terminal Indonesia) terealisasi 211.556 box atau setara 230.889 TEU’s dan Terminal Petikemas (PT Terminal Petikemas Surabaya) tercapai 237.060 atau setara 321.206 TEU’s. Arus petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak tersebut apabila diprosentasikan berdasarkan asal dan tujuan perdagangan, arus petikemas domestik masih mendominasi, dimana dalam satuan TEU’s diketahui sebanyak 44,7% merupakan petikemas internasional dan 55,4% adalah petikemas domestik. Realisasi arus petikemas internasional mencapai 303.536 TEU’s dan petikemas domestik mencapai 376.705 TEU’S. Distribusi arus petikemas domestik di Pelabuhan Tanjung Perak dalam satuan TEU’s didominasi oleh Terminal Berlian (PT TPS)

sebesar 54,2% atau setara dengan 204.059 TEU’s, disusul Terminal Konvensional (Jamrud, Mirah dan Nilam) sebesar 34% atau setara dengan 127.978 TEU’s dan Terminal Petikemas Surabaya (PT TPS) yang hanya mencapai 11,9% atau setara dengan 44.668 TEU’s. Tetapi sebaliknya distribusi arus petikemas internasional didominasi oleh Terminal Petikemas (PT TPS) sebesar 91,1% atau setara dengan 276.538 TEU’S, disusul Terminal Berlian (PT BJTI) sebesar 8,8% atau setara dengan 26.830 TEU’S dan Terminal Konvensional (Jamrud, Nilam dan Mirah) sebesar 0,1% atau setara dengan 168 TEU’S. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2010 s.d. 2012) bahwa arus petikemas yang melalui Pelabuhan Tanjung Perak menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2010 realisasi arus petikemas mencapai 2.407.487 TEU’s, meningkat pada tahun 2011 menjadi 2.643.518 TEU’s dan terealisir 2.849.138 TEU’s pada tahun 2012. Ukuran muatan dalam kegiatan pembongkaran maupun pemuatan barang dengan menggunakan container dinyatakan dalam TEU’S (Twenty Foot Equivalent Units). Oleh karena ukuran standar dari petikemas atau container di mulai dari panjang 20 feet, maka satu petikemas 20’ dinyatakan 1 (satu) TEU’s dan petikemas 40’ dinyatakan sebagai 2 (dua). Ancaman stagnasi Arus petikemas internasional di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada 2014 diperkirakan mencapai 1,82 juta TEU’s, padahal kapasitas terminal hanya 1,45 juta TEU’s sehingga terjadi kelebihan (overflow) 363.268 TEU’s. Sedangkan arus petikemas domestik pada periode yang sama diperkirakan mencapai 2,04 juta TEUs, padahal kapasitas terminal petikemas domestik hanya 1,57

TEUs, sehingga kelebihan 472.102 TEU’s. Karena itu, pembangunan Terminal Multipurpose Teluk Lamong yang disiapkan sebagai terminal multifungsi (mulipurpose) diharapkan dapat menjadi solusi guna mengurai permasalahan di Pelabuhan Tanjung Perak yang kini menghadapi ancaman terjadinya kongesti dan stagnasi yang cukup serius. Kemacetan arus kapal dan barang di Pelabuhan Tanjung Perak berarti ancaman serius pula terhadap perekonomian. Bahkan, bisa jadi ancaman itu juga meluas hingga Indonesia kawasan timur, karena peran Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selama ini sebagai pelabuhan pengumpul (hub port) utama di kawasan itu. Dengan demikian, aktivitas di Pelabuhan Tanjung Perak memiliki korelasi yang tegas. Artinya, pembenahan dan modernisasi Pelabuhan Tanjung Perak akan berkorelasi positif dengan upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi Jatim. Jika hambatan justru yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak, maka akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi Jatim. Target pertumbuhan ekonomi Jatim menjadi terancam. Berdasarkan beberapa persoalan tersebut, PT Pelindo III berupaya untuk mengurainya dengan beberapa langkah berbasis revitalisasi, modernisasi, dan peningkatan kapasitas, di antaranya membangun Terminal Multipurpose Teluk Lamong berikut aksesnya. Hingga akhir Maret 2013 proyek pembangunan Terminal Multipurpose Teluk Lamong, paket pembangunan dermaga internasional atau (500 x 50m) atau paket A telah selesai 100%, sedangkan dermaga domestik (450x30m) atau paket A’ telah tercapai 47,9%, sedangkan paket B berupa pembangunan lapangan penumpukan dan cause way telah

terealisasi 22,6%, selanjutnya paket C berupa pembangunan jembatan penghubung telah tercapai 59,3%, sedangkan paket D berupa pembangunan gedung perkantoran telah memasukan tahap akhir kontrak serta paket E berupa peralatan bongkar muat dan terminal operating system yang telah ditandatangani kontraknya pada tanggal 1 Maret 2013 lalu. Pembangunan Terminal Multipurpose Teluk Lamong yang direncanakan beroperasi April 2014 diperkirakan akan menelan anggaran 3,4Trilyun, saat ini juga tengah dilakukan penyelesaian konsep rekonfigurasi dan revitalisasi dermaga konvensional menjadi “dedicated terminal” atau terminal berfungsi khusus yang dialokasikan anggaran miliaran rupiah. Termasuk melakukan upaya revitalisasi APBS senilai 73 juta dolar AS atau Rp659 miliar yang saat ini masih dalam proses lelang di Kementrian Perhubungan, juga dilakukan pengadaan peralatan untuk layanan bongkar muat guna peningkatan kapasitas produksi dan kinerja bongkar muat dan pembangunan terminal penumpang modern yang telah dimulai awal April 2013 ini. Investasi peralatan dan fasilitas penunjang bongkar muat untuk dermaga hasil rekonfigurasi di Tanjung Perak dan Pembangunan Terminal Teluk Lamong saat ini dinilai sangat urgen. Pengadaan peralatan layanan bongkar muat untuk petikemas, general kargo serta komoditas curah lainnya sangat penitng guna meningkatkan kinerja secara maksimal dan hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh PT Pelindo III saja, melainkan semua instansi terkait dan stakeholder harus turut aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pintu gerbang perekonomian Jawa Timur dan Kawasan Timur Indonesia. (ara)


16

SENIN 8 APRIL 2013 NO. 0091 TAHUN II

Persib Kalahkan Persiba 1-0

PROFIL

Oscar Yakin Chelsea Lebih Baik Musim Depan LONDON Gelandang Chelsea asal Brasil Oscar yakin penampilan Chelsea pada musim depan jauh lebih baik dari saat ini. Pasalnya musim 2012/2013 ini adalah masa transisi bagi banyaknya pemain baru klub itu, termasuk dirinya. Mereka menyesuaikan diri dengan para pemain baru dan pelatih baru. Oscar sendiri baru didatangkan Chelsea pada musim panas lalu. Pemain 21 tahun ini langsung "klik" dengan permainan Chelsea dan langsung bisa menyesuaikan diri dengan lebih cepat gaya permainan Liga Utama Inggris. "Ini adalah tahun transisi. Kami semua masih sangat muda dan ini adalah musim pertama kami bermain bersama. Karena itu kami sedang mempelajari untuk mengenal satu sama lain. Saya harap kami bisa terus melakukan itu musim depan. Kami akan saling mengetahui dengan lebih kuat," kata Oscar kepada Daily Mirror. Dia melanjutkan, "Tahun ini menjadi tahun yang sangat berbeda untuk saya. Saya sudah bermain pada lebih dari 50 pertandingan dan saya tidak mungkin lakukan itu dalam setahun (satu musim) di Brasil. Saya lelah dan perlu istirahat, tetapi saya harus mengatasi itu dan terus bermain." "Ini semua demi membantu tim saya. Saya ingin menjadi juara dan meraih titel. Orangorang tanya kepada saya untuk memilih, tetapi saya lebih memilih menjuarai dua gelar (Piala FA dan Liga Europa) dan masuk empat besar (Liga Utama Inggris). Itulah yang sedang kami coba lakukan. Kami harus berakhir di posisi empat besar. Kami ingin ber-

m a i n di Liga Champions musim d e p a n . Ini adalah "merk" klub papan atas. Kami juga ingin menjuarai Piala FA dan Liga Europa. Keduanya sangat penting," paparnya. (Sky Sports/aji)

BANDUNG - Tuan rumah Persib Bandung mengalahkan Persiba Balikpapan 1-0 (1-0) pada lanjutan Liga Super Indonesia 2013 di Stadion Siliwangi Kota Bandung, Minggu.

agus bebeng/ant

PERSIB TUNDUKKAN PERSIBA. Pesepakbola Persib, Dzumafo Epandi (99) dihadang pesepakbola Persiba, Maulana (18) dalam lanjutan kompetisi Indonesia Super League (ISL) di stadion Siliwangi Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/4). Persib berhasil mengalah kan Persiba dengan skor tipis 1-0.

Jajang Nurjaman menyatakan lega setelah timnya mampu mempertahankan empat kemenangan dalam empat laga terakhir di Bandung. Selain menyabet tiga kemenanga saat menjadi tuan rumah, juga satu kemenangan saat dijamu Pelita Bandung Raya. "Hasil empat kemenangan di Bandung ini jelas cukup maksimal, namun kami tetap harus melakukan evaluasi di beberapa lini khususnya belakang menjelang laga tandang nanti," kata Jajang Nurjaman. Ia menyebutkan, kemenangan itu sangat penting untuk menjadikan Persib bisa menembus lima besar untuk pertama kalinya di ajang LSI 2013 ini. Jajan juga mengapresiasi kontribusi striker Sergio van Dijk yang berhasil menghadirkan gol demi gol bagi timnya. Mantan top skorer tim Adelaide FC Australia itu menunjukan permainan berkelasnya dalam melakukan tembakan dan pergerakannya sepanjang pertandingan. Sergio juga kian

LA LIGA SPANYOL

Tanpa Messi, Barca Menang Telak BARCELONA - Tanpa Lionel Messi, Barcelona tetap garang saat menjamu Mallorca pada lanjutan La Liga di Camp Nou, Minggu (7/4) dini hari WIB. "El Barca" menang mencolok dengan lima gol tanpa balas. Kali ini Cesc Fabregas dan Alexis Sanchez menjadi bintang pada laga tersebut. Fabregas memborong tiga gol Barcelona, sedangkan dua gol lainnya dicetak Alexis Sanchez. Dengan tambahan tiga poin ini Barcelona kembali menjauhkan diri dari kejaran Real Madrid dalam perburuan titel La Liga musim ini. Pada laga pekan ke-30 tersebut, Barca turun dengan sebagian besar pemain lapis kedua. Beberapa pemain inti, termasuk Messi absen akibat cedera. Meski demikan, mereka tetap memetik tiga poin. Dengan poin penuh ini maka pasukan Tito Vilanova itu tetap kokoh di puncak klasemen dengan 78 poin,

unggul 13 angka dari Madrid di posisi kedua. Sementara Mallorca masih terpuruk di posisi buncit dengan 24 poin. Sebagai tuan runah, Barca mengambil inisiatif serangan sejak awal dan lawan yang hanya juru kunci musim ini membuat permainan sepertinya sangat mudah untuk Barca. Sepuluh menit laga berjalan sudah dua kali gawang Mallorca terancam oleh Andres Iniesta dan Dani Alves. Gol akhirnya datang juga pada menit ke-19 ketika kerjasama satu dua Alexis dan Fabregas menembus pertahanan Mallorca. Nama terakhir dengan mudah mengirimkan bola ke tiang jauh gawang Dudu Aouate. Tak sampai dua menit setelahnya Barca menggandakan keunggulan. Lagi-lagi kombinasi dua pemain di atas mengarsiteki gol tim asal Catalan itu. Fabregas yang menggiring di kotak penalti kemudian

menembak ke arah gawang, Aouate menepisnya namun tak sempurna dan kemudian bola rebound disambar Alexis jadi gol. Di menit ke-26 Iniesta meliuk-liuk melewati hadangan pemain Mallorca tapi bola hasil tembakannya masih bisa ditepis Aouate. Sementara di menit ke-31 Alexis membuang peluang emas di depan gawang setelah membelokkan bola umpan Christian Tello tapi masih tak menemui sasaran. Dua gol kemudian dibuat Barca pada menit ke-36 dan 38. Pelakunya masih sama yakni Fabregas dan Alexis. Jika Fabregas berhasil menyontek bola sodoran Alexis untuk gol ketiga Barca, sementara Alexis dengan mudah menuntaskan umpan lambung Fabregas jadi gol meskipun ia dikawal ketat dua pemain Mallorca. Skor 4-0 bertahan hingga turun minum.

RUMOR PEMAIN

Semenit setelah jeda Barca bikin papan skor berubah jadi 5-0. Umpan terobosan Iniesta digapai Fabregas dan dengan dingin dia melepaskan sepakan mendatar melewati Aouate untuk mencetak hat-trick. Mallorca sempat mencetak gol setelah terjadi kemelut di mulut gawang setelah sepak pojok di menit ke-53 namun dianulir wasit karena sebelumnya terjadi pelanggaran. Tello di menit ke-57 mengecoh satu pemain dan melepaskan sepakan melengkung tapi bola masih melenceng tipis dari sasaran. Di menit ke-63 Tello dari sisi kiri melepaskan umpan silang dan disundul Gerard Pique namun bola melayang di atas mistar. Skor 5-0 jadi penutup laga ini. Sementara itu rivalnya Real Madrid sempat kesulitan menghadapi Levante sebelum akhirnya memenangi laga dengan skor telak 5-1

pada laga di Santiago Bernabeu. Pada laga itu, Madrid cukup sulit menjebol pertahanan Levante sejak menit awal laga dan mereka jarang membuat peluang. Bahkan tim tamu berhasil unggul pada menit ke-31 lewat Michel. Namun Madrid berbalik unggul 2-1 di akhir babak pertama lewat gol-gol Gonzalo Higuain dan penalti Kaka. Di babak kedua kembali Madrid menemui kendala sama seperti babak sebelumnya karena Levante ngotot mengejar ketertinggalan sekaligus mengamankan gawangnya. Bahkan beberapa kali Levante mampu mencuri kesempatan mencetak gol tapi kemudian Ronaldo menjauhkan keunggulan Madrid di menit ke-83 dan disusul dua gol Mesut Oezil yang membuat skor akhir jadi 5-1. Madrid tetap menempel Barcelona di puncak dengan selisih 10 poin (poin Madrid kini 65)

dari 30 laga. Seusai laga, asisten pelatih Madrid Aitor Karanka, menyebut laga berjalan sulit untuk timnya sampai akhirnya datang gol Ronaldo di 10 menit akhir laga yang membuat langkah Madrid menjadi lebih mudah. Ia pun turut memuji performa timnya yang prima di laga itu meski terbagi fokus dengan leg kedua perempatfinal Liga Champions kontra Galatarasay. "Jika saja kami tidak mencetak gol ketiga maka segalanya akan berjalan sulit. Tim dalam kondisi yang bagus dan Gonzalo Higuain sedang tampil bagus. Pepe dan Modric tampil bagus untuk bisa mendapatkan jam terbang lebih dan kepercayaan diri sebelum laga Galatasaray," demikian Karanka merujuk pada kans keduanya main pasca absennya Xabi Alonso dan Sergio Ramos di Liga Champions tengah pekan ini. (aji)

Liga Inggris

Buffon Takkan Tinggalkan Juventus TURIN - Kiper yang juga kapten Juventus Gianluigi Buffon menegaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan Juventus dan ingin mengakhiri kariernya di klub tersebut. Hanya saja, kiper dan kapten Tim Nasional Italia ini belum menunjukkan tanda-tanda akan mundur dari dunia sepakbola. Buffon dikritik karena penampilannya jelek saat kalah 0-2 dari Bayern Muenchen pada leg pertama babak perempat final Liga Champions di Allianz Arena pekan ini. Penampilan Buffon yang biasanya perkasa di bawah mistar gawang itu, kali ini tidak memuaskan. Meski demikian penampilan yang mengecewakan itu tidak berarti bahwa permainannya semakin meredup. Meski usianya sudah 35 tahun, Buffon belum ingin pergi dari Si Nyonya Tua. Dia pun belum ingin cepat-cepat gantung sepatu. "Apakah saya akan mengakhiri karier saya di Juventus? Saya sudah membaharui kontrak saya pada Januari lalu untuk masa waktu dua tahun," kata Buf-

Gol kemenangan Maung Bandung dicetak oleh striker naturalisasi Sergio van Dijk menit ke-40 sekaligus menambah pundi-pundi golnya menjadi sembilan gol untuk Persib Bandung. Pada pertandingan yang dipimpin wasit Thabrani tersebut, Persib sempat mendapat tekanan di awa babak pertama, namun kemudian tampil lebih mendominasi permainandengan memaksimalkan tiga striker sekaligus dari babak awal. Dengan hasil tersebut Persib Bandung sementara naik ke peringkat kelima klasemen sementara LSI 2013 menggeser Persiwa Wamena dengan nilai 24 hasil tujuh kali menang, tiga seri dan tiga kalah. Sebaiknya Persiba Balikpapan dengan kekalahan itu terdampar di papan tengah atau peringkat sebelas dengan nilai 18 hasil hasil empat kali menang, empat seri dan lima kali kalah. Pelatih Persib Bandung

berpeluang menjadi pencetak terbanyak gol di ajang LSI 2013, dan saat ini mempertahankan konsistensinya satu gol untuk satu pertandingan. Kemenangan 0-1 bagi Persib merupakan hasil gol paling sedikit dari empat pertandingan terakhir yang dilakoni Atep dkk dalam pertandingannya di Bandung. Namun perjuangan Maung Bandung untuk menembus empat besar dituntut kerja keras, pasalnya harus berlaga di luar Bandung. Persib saat ini masih di bawah Persipura (31), Arema (27) serta Sriwijaya FC serta Mitra Kukar yang masing-masing mengemas nilai 26. Pada pertandingan yang berlangsung ketat bertempo sesang itu, wasit Thabrani mengeluarkan kartu kuning untuk Fauzi dan M Kassan (Persiba). Susunan pemain Persib: Shahar Ginanjar (kiper), Abanda Herman, Naser Al Sebay, Tony Sucipto, Jajang Sukmara, Hariono, M Ridwan, Firman Utina, Dzumafo Epandi, Sergio Van Dijk, Kenji Adachihara . Persiba: Wawan Hendrawan (kiper, Rendi Siregar, Maulana, Yudi Khoerudin, Yus Arfiandi, Bahtiar, Syakir Sulaiman, Frengky Turnando, Patrice Nzekou, Mahmoud El Ali, Mustapa El Nassa. (ant/ay)

fon kepada L'Equipe. Dia melanjutkan, "Saya percaya Juventus adalah rumah saya. Ketika Anda tinggal begitu lama di sebuah klub, Anda sudah membangun hubungan yang sangat kuat dengan orang-orang di klub tersebut. Anda merasa sebagai bagian dari sebuah keluarga. Saya belum tahu kapan saya gantung sepatu." Saat ini Juventus berada di puncak klasemen sementara dengan selisih sembilan poin dari Napoli yang bertengger di peringkat kedua. Neymar ke Barcelona Sementara itu, Klub Brasil Santos yakin Barcelona menjadi klub tujuan bintang mudanya Neymar. Hanya saja mereka membiarkan Neymar sendiri yang mengambil keputusan tentang masa depannya, menyusul begitu banyaknya klub-klub besar Eropa yang meminati pemain ini. Penyerang Tim Na-

sional Brasil ini diperkirakan akan pindah ke Camp Nou pada musim panas mendatang, meskipun saat ini pemain tersebut sudah melakukan pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Santos yang berakhir pada 2014. Klubklub lain yang memburu tanda tangan pemain ini adalah Manchester City, Chelsea, dan Real Madrid. Santos pun sadar akan minat yang begitu besar dari klub-klub ini terhadap Neymar. Wakil Presiden Santos Odilio Rodrigues kepada Radio La Xarxa mengatakan, "Barcelona adalah klub besar dengan para pemain yang luar biasa. Klub ini bagus untuk Neymar. Kami akui ada banyak klub yang menginginkan pemain ini. Karena itu, biarkan Neymar sendiri yang memutuskan

pergi."

k e mana di akan

Menurut dia, idealnya Nemyar tetap bertahan di Santos, tetapi tawaran yang begitu menggiurkan dari Barcelona dan Real Madrid akan meluluhkan pemain ini. "Santos ingin pemain ini bertahan paling tidak hingga setelah 2014. Tetapi k a m i tahu s a -

ngat sulit bersaing dengan kekuatan ekonomi dari klub-klub Spanyol," tutup Rodrigues. (Sky Sports/aji)

Kalahkan West Brom, Arsenal ke Peringkat Empat LONDON Arsenal naik ke peringkat empat klasemen sement a r a Liga Utama

Inggris setelah memetik kemenangan 2-1 atas tuan rumah West Bromwich Albion pada laga Sabtu (6/3) malam di The Hawthorns. Mereka melempar Chelsea yang baru bermain melawan Sunderland pada Minggu (7/4) malam di Stamford Bridge ke peringkat kelima. Pada laga west Bromwich Albion versus Arsenal, dua gol kemenangan tim dari London Utara itu diborong oleh gelandang Thomas Rosicky masing-masing pada babak pertama dan kedua. Gol pertama dicetaknya pada menit ke-26. Menyambut umpan dari sisi kanan, pemain ini melepas tendangan first time dari dalam kotak penalti West Bromwich Albion. Tendangan keras kaki kanannya masih mampu ditepis kiper West Bromwich Albion Ben Foster. Tetapi bola pantul berhasil disapu kembali oleh Rosicky dan gol. Kedudukan 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, "The Gunners" menggandakan keunggulan lagi-lagi melalui pemain internasional Republik Ceko itu. Kali ini

kerja samanya dengan Gervinho berhasil diselesaikan dengan baik oleh Rosicky pada menit ke-50. Tendangan kaki kanan menyusur tanahnya dari dalam kotak penalti tidak mampu dihentikan oleh Foster. Kedudukan 2-0. Pada menit ke-71, West Bromwich Albion mampu mempertipis ketertinggalannya melalui gol Morrison dari titik penalti. Hadiah tendangan penalti diberikan wasit Howard Webb setelah bek Jerman Per Mertesacker menjatuhkan Shane Long di dalam kotak penalti. Shane Long mendapat umpan lambung dari lapangan tengah dan mengontrol bola dengan dada di dalam kotak penalti. Ketika dia berupaya mendorong bola ke depan sebelum melepas tendangan ke gawang, Mertesacker menjatuhkannya. Howard Webb tanpa pikir panjang menghadiahi bek Jerman itu dengan kartu merah dan menunjuk titik putih. Morrison yang ditugasi sebagai algojo sukses menjalankan tugasnya dengan baik.(espn/sky sports/ aji)


Koran Madura