Koran Madura

PAMEKASAN MILIK NEGARA

Lahan Bekas Stasiun Tidak Beri Keuntungan Ekonomis Bagi Pemkab PAMEKASAN - Pengelolaan lahan bekas stasiun yang disewa Pemerintah Kabupaten Pamekasan selama beberapa tahun belum memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Justru pemerintah setempat harus menanggung kerugian karena pemasukan yang diterima dari retribusi yang ditetapkan di lahan milik Perusahaan Jasa Kereta Api (PJKA) itu tidak sesuai dengan harga sewa yang harus dibayar.

Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pamekasan, Heru Budi Prayitno mengatakan, tahun 2008 lalu sewa lahan yang harus dibayar Pemerintah Pamekasan tersebut sudah sebesar Rp. 300 juta pertahun.

Saat ini diperkirakan harga sewanya itu naik mencapai Rp. 600 juta pertahun.

“Kondisinya sekarang memprihatinkan hanya ditempati warung makan dan tempat bermain dimana nilai ekonomisnya sangat rendah,” katanya, Rabu (6/3).

Lahan eks PJKA itu seharusnya ditempati pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai bisa mendatangkan pemasukan bagi PAD. Selain itu, beberapa PKL yang tidak tertampung bisa dialihkan ke lokasi itu.Heru meminta pemerintah setempat mengkaji kontrak sewa itu dan melakukan pemutusan kontrak jika dinilai tidak mengandung nilai ekonomis.

5

KAMIS 7 MARET 2013 NO.0071 | TAHUN II

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pamekasan, Taufikurrahman, mengatakan tujuan awal menyewa lahan milik PJKA itu untuk penataan kota agar kawasan yg awalnya kumuh dan sering digunakan tempat maksiat itu menjadi kawasan yg bersih dan asri.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan, kata dia, tidak merencanakan akan menjadikannya sebagai salah satu sumber penambahan PAD. Sebab jika dihitung, hal tersebut dinilainya tidak akan tercapai. Ditambahkan, jika dihitung secara matematis apa yg dikeluarkan untuk sewa lahan dengan yang didapatkan dari retribusi tidak sebanding.

Tetapi jika dihitung dari asas manfaatnya pemerintah tidak merasa rugi karena bisa menampung PKL dan tempat rekreasi kuliner kota. “Keuntungan tidak selalu dihitung dengan uang, tetapi asas manfaat bagi masyarakat juga perlu dilihat,” imbuhnya.

Di samping itu, para PKL yang menempati lokasi tersebut tidak dipungut biaya. Pemerintah sama sekali tidak menarik retribusi bagi para mereka. “Bagaimana kami mau memungut retribusi kepada para PKL, mereka berjualan belum tentu mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi kami gratiskan,” pungkasnya. (fik/muj)

PERATURAN PEMERINTAH

Jabatan Ketua DPRD Belum Terisi PAMEKASAN - Jabatan ketua DPRD Kabupaten Pamekasan sampai saat ini masih diisi pelaksana tugas (PLt), setelah ketua DPRD sebelumnya, Kholil Asyari asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengundurkan diri. Ia mundur dari jabatan ketua DPRD pada September tahun lalu, karena direkomendasi sebagai bakal calon wakil bupati (Cawabub) mendapingi calon bupati (Cabub) Ahmad Syafii, yang berhasil memenangi Pilkada Pamekasan 9 Januari lalu.

Sebulan berikutnya, Fraksi PPP mengusulkan Halili, untuk diangkat sebagai PLt mengantikan sementara jabatan yang kosong. Halili sudah menjabat Plt. Ketua DPRD Pamekasan sekitar lima bulan, dan belum ada usulan untuk mengangkat ketua DPRD difitif dari PPP selaku pemenang Pileg 2009 lalu.

Salah satu Pimpinan DPRD Pamekasan Khairul Kalam, saat dimintai konfirmasi kemarin (6/3) membenarkan belum ada usulan pengangkatan ketua difitif dari PPP. Pimpinan DPRD tidak bisa mengusulkan pengangkatan ketua difitif itu karena prosedurnya harus melalui usulan partai politik (Parpol) pemenang, yaitu PPP. Pihaknya masih menunggu usulan itu untuk diparipurnakan dan hasilnya akan diserahkan ke bupati setempat untuk mendapat surat keputusan (SK) pengukuhan dari Gubernur Jawa Timur.

“Prosedurnya harus melalui usulan parpol, jadi kami masih menunggu untuk diproses lebih lanjut,” katanya.

Dijelaskan, dalam usulan sebelumnya, jabatan Plt ketua DPRD Pamekasan akan berahir sampai ada bupati-wakil

bupati terpilih. Oleh karenanya, ia menilai sudah sewajarnya, jika PPP mengusulkan calon untuk diangkat sebagai ketua DPRD difinif.

Sementara itu, ketua Komisi A DPRD Pamekasan Suli Faris menyatakan, pengkatan ketua DPRD difinitif, sangat ditentukan oleh komitemen PPP sebagai pemenang. Apakah akan menetapkan Halili yang kini menjabat Plt atau mengkat kader lain untuk segera diparipurnakan. Menurutnya, jabatan PLt memang tidak akan membawa dampak apapun dalam pengambilan kebijakan di DPRD, namun hal tersebut dinilai tidak etis.“ “Tugas Plt itu melaksanakan tugas-tugas ketua, kalau memang mau tetap Plt, ya ndak ada masalah, cuma tidak etis aja,” katanya.

Menanggapi hal itu, ketua dewan pengurus cabang partai persatuan pembangunan (DPC-PPP) K. Nawawi Toha menyatakan, belum megambil keputusan untuk mengisi jabatan ketua DPRD Pamekasan. Ia menyatakan masih akan membahas di interal partai, yang diagendakan dalam minggu ini. Pihaknya belum mematikan batas akhir usulan itu namun akan diupaya-

kan secepatnya diusulkan ke DPRD. K. Nawawi juga enggan memberi bocoran nama yang akan diusulkan sebagai calon ketua DPRD definitif karena masih akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme partai.

Kaitannya dengan pergantian antara waktu (PAW) terhadap Kholil Asyari, yang akan segera dilantik menjadi Wakil Bupati Pamekasan, Nawawi menyatakan akan dibahas secara terpisah. Sebab, yang bersangkutan hanya mengundurkan diri sebagai ketua dan saat ini masih tercatat sebagai anggota DPRD setempat.

“Minggu ini akan kami bahas di internal dan akan diusulkan ke DPRD secepatnya.

Untuk pelaksanaan PAW, akan dibahas secara terpisah setelah pelantikan bupati wakil bupati terpilih, karena ustad Kholil masih tercatat sebagai anggota,” katanya.

Dari pembicaraan di kalangan DPRD Pamekasan, ada beberapa nama yang berpeluang menjadi ketua DPRD untuk menggantikan posisi Kholil Asyari. Selain Halili yang merupakan adik kandung Ahmad Syafii bupati terpilih, juga disebut nama Andi Suparto dan Abdurrahman.

Dapat diberitakan, pasangan Achmad Syafii-Kholil Asyari (Asri), berhasil memenangi Pilkada Pamekasan dengan perolehan suara sebanyak 250.336 suara (54,51 persen), mengungguli pasangan Khalilurrahman-Moh Masduki (KOMPAK) sebanyak 205.902 suara (44,45 persen) serta Al Anwari-Holil (AHOK) mendapat 6,905 suara (1,49 persen). (uzi)

DANA KAMPANYE

KPU Akan Umumkan Hasil Audit PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, segera mengumumkan hasil audit rekening khusus dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada yang digelar 9 Januari 2013, menyusul adanya desakan Panwaslu setempat untuk mengumumkan hasil audit.

Sekretaris KPU Pamekasan Akhmad Zaini mengatakan audit rekening khusus dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan sebenarnya telah dilakukan, namun pihak KPU selama ini menyampaikan pemberitahuan kepada Panwaslu.

“Kemungkinan besok atau lusa akan kami umumkan di papan pengumuman KPU Pamekasan,” kata Zaini, Rabu malam.

Zaini mengaku, sebelumnya pihak KPU sudah pernah mengumumkan hasil audit rekening khusus dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan itu, namun segera dicabut kembali dengan alasan papan pengumuman KPU ditempati pengumuman pendaftar anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Ia juga menjelaskan rekening khusus dana kampanye Pilbup Pamekasan hanya dua pasangan calon, yakni pasangan KH Kholilurrahman-Masduki (Kompak) dan pasangan Achmad Syafii-Kholil Asy’ari (Asri).

Sedangkan pasangan calon bupati Al Anwari-Holil (Aho) tidak menyetorkan rekening khusus dana kampanye ke KPU Pamekasan tanpa alasan yang jelas.

Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan mendesak KPU segera mengumumkan hasil audit rekening khusus dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada 9 Januari 2013, karena itu merupakan keharusan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah

HMI Nilai Perbup Pilkades Memicu Korupsi di Desa PAMEKASAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan, menilai keputusan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, menetapkan biaya pendaftaran bagi Bakal Calon Kepala Desa (Balonkades) dengan didasarkan pada jumlah penduduk yang memiliki hak pilih sangat memberatkan.

Peraturan itu juga dinilai tidak memberi rasa keadilan bagi masyarakat karena hanya memberi peluang bagi warga yang masuk dalam kelas ekonomi menengah ke atas untuk maju sebagai balonkades dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Kemarin (6/3), puluhan aktivis HMI Pamekasan menyampaikan hal itu di Kantor DPRD Pamekasan dan meminta lembaga itu mencabut Peraturan Bupati (Perbup) Pamekasan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Di antara item yang yang dipersoalkan mahasiswa adalah soal penetapan biaya pilkades Rp. 40 untuk setiap hak pilih yang harus ditanggung masing-masing calon Kades.

Ketua HMI Pamekasan, Mansur dalam orasinya mengatakan, akibat adanya Perbub itu warga yang memiliki visi dan misi pembangunan desa yang baik, tidak bisa maju dalam Pilkades karena terbentur biaya.

HMI juga menilai, penetapan biaya pendaftaran dengan pola tersebut bisa menyebabkan penyimpangan oleh kepala desa dalam masa kepemimpinannya. Sebab, pendapatan yang ia peroleh dari Tunjangan Kesejahteraan Perangkat yang hanya Rp. 1 juta perbulan, tidak akan bisa mengembalikan modal yang harus dia keluarkan dalam Pilkades.

“Sangat disayangkan jika peraturan bupati justru menjadi penyebab maraknya korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa akibat beban biaya yang harus ditanggung

selama Pilkades,” kata Mansur.

HMI memberi tawaran, meski tetap menggunakan jumlah hak pilih sebagai penentuan biaya pendaftaran bagi Balonkades, namun ia meminta agar besaran biaya yang ditetapkan tidak disamaratakan, namun disesuaikan dengan jumlah hak pilih di dalam satu desa.

“Kami menawarkan solusi, makin tinggi jumlah hak pilih dalam satu desa, makin rendah biaya perhak pilih yang harus ditanggung.

Sebab, jika harus dipukul rata Rp. 40 ribu perhak pilih, maka juga tidak memberi keadilan bagi desa yang jumlah penduduknya besar,” kata Mansur.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris, yang menemui para mahasiswa mengatakan, biaya Rp. 40 ribu per hak pilih itu sudah berdasarkan asas keadilan.

Awalnya sempat ada pembahasan kalau biaya Pilkades diratakan Rp. 200 juta. Namun bagi desa yang kecil akan terjadi kelebihan anggaran dan bagi desa yang besar tidak ada masalah.

“Akhirnya jalan tengahnya disepakati Rp. 40 ribu per hak pilih,” terangnya.

Terkait dengan biaya partisipasi yang harus ditanggung calon kades, kata dia, sudah merupakan keharusan.

Sebab yang punya kepentingan adalah para calon dan tidak mungkin masyarakat yang akan membiayai pelaksanaan Pilkades.

Berdasar aturan, seharusnya biaya pemilihan kepala desa itu menggunakan dana APBDes. Namun, di Pamekasan belum ada desa yang belum ada desa yang bisa mengelola keuangan dan pendapatan desa.

“Seharusnya memang ditanggung APBDes. Tapi untuk sementara ini, belum ada desa yang secara murni memiliki pengelolaan potensi desa sebagai pendapatan desa,” katanya. (fik/muj)

ant/ rudi mulya

HARGA BATU BATA. Seorang perajin batu bata melakukan proses pencetakan batu bata, di sentra pembuatan batu bata di Desa Pesulor, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur . Rabu (06/03). Pada musim hujan harga batu bata naik menjadi Rp 550 per batu bata yang harga sebelumnya Rp 350 per batu bata, karena proses pengeringan batu bata membutuhkan waktu yang lebih lama.

Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa rekening khusus dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati harus diaudit dan diumumkan kepada publik.

Ketua Panwaslu Kabupaten Pamekasan Zaini menyatakan, meski Pilkada Pamekasan telah digelar dua bulan lalu, tetapi sampai saat ini KPU Jatim belum mengumumkan secara terbuka, terutama di media, hasil audit rekening khusus kampanye masing-masing

“Kami juga tidak mengetahui secara pasti apakah audit sudah dilakukan atau belum. Yang jelas, sebagai lembaga pengawas kami meminta agar KPU segera melaksanakan amanat undangundang ini”

Zaini

Ketua Panwaslu Pamekasan pasangan calon bupati.

“Kami juga tidak mengetahui secara pasti apakah audit sudah dilakukan atau belum. Yang jelas, sebagai lembaga pengawas kami meminta agar KPU segera melaksanakan amanat undang-undang ini,” katanya.

Zaini menambahkan pihaknya sengaja menyampaikan desakan hasil audit rekening khusus kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut ke KPU Jatim, karena penyelenggara pilkada di Kabupaten Pamekasan ditangani secara langsung oleh KPU Jatim.

Panwaslu secara kelembagaan, kata dia, juga telah mengirim surat kepada KPU Jatim dan KPU Pamekasan terkait desakan mengumumkan hasil audit rekening khusus masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati itu, tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan.(ant/hari)

e-KTP

148 Ribu Penduduk Belum Terdaftar di Database Kependudukan PAMEKASAN - Keterlambatan proses pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebabkan sedikitnya 148 ribu wajib KTP di Kabupaten Pamekasan belum bisa terdaftar di database kependudukan nasional.

Sebab, KTP mereka sampai saat ini masih menggunakan KTP lama yang masa berlakunya sudah habis. Padahal semestinya, KTP elektronik itu akan dijadikan bahan data pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Kepala Dinas Kependudukan dan Datatan Sipil (Dispendukcapil) Pamekasan, Mohammad Alwi, kemarin (6/3), mengatakan belum mengetahui penyebab keterlambatan proses pencetakan yang hampir mencapai satu tahun tersebut. Sebab, proses tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Sebelumnya, jumlah KTP baru untuk Kabupaten Pamekasan yang belum tercetak mencapai 151.798 lembar.

Namun, pada awal pekan lalu

sebanyak tiga ribu lembar KTP elektronik sudah diterima sehingga yang masih tersisa ada sekitar 148 ribu lembar.

Berdasar data di Dispendukcapil, sebagian besar KTP baru yang belum dicetak itu merupakan Kartu Tanda Pen-

duduk milik warga di wilayah utara, seperti Kecamatan Pakong dan Batumarmar.

Data kependudukan di dua kecamatan itu tidak bisa terkirim sehingga beberapa waktu lalu tim dari Kemendagri datang ke kecamatan itu

e-KTP. Seorang cewek sedang menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang beru.

antara news.

untuk melakukan perbaikan data.

“Ada data yang belum bisa dikirim di dua kecamatan itu sehingga tim dari pusat terpaksa turun tangan untuk melakukan perbaikan. Dan semuanya sudah selesai,” katanya.

Dinas Kependudukan masih berupaya agar sisa eKTP yang belum tercetak itu bisa segera diterima agar bisa segera didistribusikan ke wajib KTP yang terdaftar. Sebab, lembaga tersebut menginginkan data kependudukan di Kabupaten Pamekasan sudah bisa dipantau melalui jaringan internet.

Sementara itu, ditanya soal tersendatnya pendistribusian, Alwi mengatakan sebagian KTP elektronik yang sudah tercetak belum bisa diaktifkan karena kendala jaringan alat aktivasi.

“Kendala jaringan itu menyebabkan proses aktivasi juga terhambat. Tapi kami sudah berupaya menyelesaikannya,” katanya. (afa/muj)