1
JUMAT 2 AGUSTUS 2013 NO.0173 | TAHUN II Koran Madura
JUMAT
Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-
2 AGUSTUS 2013
g PAMANGGHI
Plasma Oleh : Abrari Alzael
Pemimpin Redaksi Koran Madura
Awal puasa berbeda-beda tergantung bagaimana menghitungnya. Ada juga yang sampai hari ini belum memulai. Juga, tergantung bagaimana menerjemahkannya. Yang penting hidup damai bertetangga. Dalam hidup berdampingan, kerukunan diperlukan dan setiap jiwa dituntut untuk mengerjakan apa yang telah menjadi tugasnya, sebagai manusia; makhluk sosial. Inilah yang tidak bisa dimengerti dimana pedagang kaki lima, di Tanah Abang merasa berhak dan menolak direlokasi. Pemerintah membangun jalan agar berlalu di atasnya kendaraan dan orang-orang. Tetapi menjadi heran ketika syahwat berkuasa atas jalan begitu membuncah. Ini tentu saja hanya salah satu tamsil dari sekian banyak kenyataan dimana orang merasa berkuasa dan lupa sebagai manusia. Keangkuhan ini tumbuh dari satu titik lalu menyebar ke hampir semua titik. Dari semula kecil lalu melebar, membesar dan menjadi hegemoni baik dalam agama maupun di sektor yang berbeda. Di Jakarta, preman merasa berkuasa karena memiliki anggota yang Bahkan, sangat besar. tanpa dialili Bahkan, ada pun, teroris pula preman ditembak, yang merasa suatu kata berteman yang lebih sejak kecil halus dari dengan presdibantai iden. Tetapi berteman atau tidak berkawan dengan presiden, kekerasan tetap bernama kekerasan. Mengapa preman merasa “berkuasa”, inilah lucunya negeri ini. Preman pada mulanya seperti PKL. Ia hanya satu tetapi dibiarkan lalu jadi dua, tiga dan kini tak terhitung. Seperti juga koruptor pada mulanya hanya satu lalu berkembang seperti PKL dengan satu sebab; pembiaran. Ketika preman menyatu dan menjadi padu, di situlah preman merasa kuat. Kebersatuan karena dengan begitu merasakan kekuatan ini menghablur dan menjelajah ke mana-mana. Di birokrasi misalnya, berkubu-kubu. Biasanya ada tiga kubu antara kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah. Dulu, terlihat dengan jelas saat SBY-JK menjadi kepala dan wakil kepala negara. SBY merasa kecele karena JK lebih lincah dalam penanganan bencana. Ini berbeda dengan SBY yang retoris dan lamban. Padahal, dalam pengentasan bencana pemerintah dan korban bencana butuh cepat dan tidak bisa dijawab dengan hanya retoris saja. FPI dan preman butuh penanganan cepat. Baik FPI maupun preman yang mengendalikan Tanah Abang jelas adanya. Tetapi sejauh ini, aparat hanya tegas pada sesuatu yang agak abstrak, teroris. Bahkan, tanpa dialili pun, teroris ditembak, suatu kata yang lebih halus dari dibantai. Sampai akhirnya ada yang menyindir, kok aparat bisanya hanya kepada yang diduga teroris tetapi tidak pada kaoruptor, FPI, dan preman? Duhlaa... =
Mudik Saat mulai bersiap di ruang kokpit, Matrawi dipanggil seorang pramugari. “Mas tolong ada penumpang yang duduk di bangku bisnis, padahal ia penumpang kelas ekonomi. “Hmm, baiklah” kata Matrawi. Kemudian ia menghampiri penumpang yang tak mau duduk di tempat seharusnya itu. “Pak, tempat duduk sampeyan di belakang, mengapa Bapak duduk di sini? tanya Matrawi “Enak saja saya di suruh pindah ke belakang. Padahal saya sudah duduk duluan di sini sejak tadi” jawabnya “Lho kota tujuan Bapak di Mana?” “Bajarmasin” “Yang jurusan Banjarmasin di belakang Pak, bukan sini” kata Matrawi. Mendengar jawaban Matrawi sang bapak agak bingung, tapi ia kemudian pindah ke tempat duduknya di belakang.
TIDAK TERBIT
Cak Munali
Sehubungan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1434 H. Koran Madura akan kembali terbit tanggal 12 Agustus 2013. Demikian harap maklum.
ant/basri marzuki
ANGKUT MOTOR DENGAN BUS. Sejumlah motor diangkut menggunakan bus di Terminal Mamboro, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (1/8). Menjelang lebaran, Dinas Perhubungan setempat meningkatkan pengawasan terhadap moda angkutan mudik untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas selama mudik.
KPK Harus Bongkar “Ocehan Nazaruddin” JAKARTA-Terpidana korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin kembali berkicau. Kali ini, Nazaruddin kembali mengumbar 11 dugaan kasus korupsi yang melibatkan politisi DPR dan Kementrian. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar semua dugaan kasus korupsi yang disebutkan Nazaruddin. Namun, KPK tetap harus mengedepankan kehati-hatian dalam penanganan dugaan perkara yang dinyanyikan Nazar. “Sekarang ini memang eranya kita mesti memberikan endorsement kepada KPK untuk bersih-bersih,” kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung Pramono di Jakarta, Kamis (1/8). Setelah 8 jam diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nazaruddin kembali menebar serangan ke DPR. Kali ini Nazar menuduh Bendahara umum Golkar, Setya Novanto terima uang di beberapa proyek. “Ada 11 proyek. Saya buka, bagibagi uang tentang proyek E-KTP, bagi-bagi uang proyek pesawat MA-60 Merpati fiktif
yang nilainya hampir Rp2 triliun. Semua saya buka apa adanya, lalu tentang penunjukan langsung di pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Rp300 miliar, diklat MK Rp200 miliar. Saya buka proyek pembangunan gedung pajak. Semua sudah di-berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik. Kita tinggal dukung KPK menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang pegang kekuasaan di Indonesia,” kata Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Rabu (31/7 Meski demikian, Ketua Tim Pemenangan Cagub-Cawagub Jatim, Bambang DHSaid Abdullah mengatakan upaya membongkar kasus tersebut tetap sesuai jalur, berdasarkan alat bukti dalam mengusut suatu perkara. “Sebab apapun, apakah itu informasinya benar atau tidak yang membuktikan kan hukum bukan ucapan,” ungkapnya Pasalnya, kata Pramono, sebelum dibongkar Nazaruddin ke publik, hal itu sudah lebih dulu dijelaskan kepada penyidik KPK lebih rinci. “Tentunya apa yang disampaikan Nazaruddin kan sudah disampaikan secara resmi ke KPK, dan kami semua tentunya mendukung apapun yang dilakukan KPK,” tambahnya.
Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menambahkan KPK sebagai lembaga penegak hukum harus diberikan dukungan untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang disampaikan Nazaruddin. Karena itu, sebagai pimpinan DPR, dirinya meminta dugaan korupsi yang disampaikan Nazaruddin ditindaklanjuti KPK. Ditempat terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Tohari mengatakan tudingan Nazaruddin kepada Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto harus dibuktikan melalui proses hukum. “Kami Partai Golkar akan menyerahkannya kepada proses hukum,” ungkapnya Bendahara Umum Golkar dituding terlibat kasus dugaan korupsi e-KTP. Bahkan juga termasuk proyek baju Hansip dan proyek pengadaan pesawat Merpati MA60. “Tidak mungkin kami akan menghalanginya. Menghalangi proses hukum pada saat seperti ini sama saja dengan bunuh diri politik. Kami tidak mungkin melakukan itu,” terangnya Dia tegaskan pula, posisi resmi Golkar dalam pemberantasan korupsi sudah sangat jelas dan terang benderang, yaitu mendukung pemberantasan korupsi berdasarkan hukum atas siapa saja tanpa pandang bulu dan pilih kasih.
PILGUB JATIM
Tahapan Pemilukada Tidak Berubah JAKARTA- Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Husni Kamil Manik menyatakan tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur tidak berubah pasca penetapan pasangan Khofifah-Herman sebagai pasangan calon gubernur-wakil gubenur dengan nomor urut empat. “Jadwal dan tahapan tidak berubah, sementara otentifikasi surat suara dilakukan Jumat (2/8). Kami tadi rapat pleno tentang penetapan KhofifahHerman sebagai calon (gubernur dan wakil gubernur) serta nomor urut,” kata Husni ketika dihubungi usai rapat pleno, Kamis dini hari. Penetapan pasangan Khofifah-Herman disahkan melalui Surat Keterangan (SK) Nomor 41, sementara penetapan nomor urut pasangan tersebut dituangkan dalam SK Nomor 42 untuk tahun 2013. Pengambilalihan kewenangan KPU Provinsi Jawa Timur oleh KPU Pusat itu dijalankan sesuai dengan perintah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat. (ant/fran/beth)
MAFIA HUKUM
KPK Periksa Hotma Sitompul Selama Enam Jam JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memeriksa advokat kondang, Hotma Sitompul, untuk perkara suap dalam pengurusan kasasi kasus pidana seorang pengusaha di Mahkamah Agung (MA). Hotma dipanggil karena suap itu melibatkan Mario Carmelio Bernardo, seorang pengacara di kantor hukum miliknya yang juga keponakan Hotma. Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, mengatakan Hotma diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka. Selain untuk Mario, juga saksi untuk pegawai Pusdiklat MA, Djodi Supratman. Dalam perkara yang sama KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap dua advokat lain. Mereka adalah Mien Harmini dan Chairil A. Adjis. Diketahui dari jadwal pemeriksaan KPK, Mien bekerja di kantor Hotma Law and Firm. Seperti diketahui, Mario ditetapkan ditangkap di kantor Hotma Sitompul di Jalan Martapura, Jakarta Pusat, pukul 13.20 WIB, Kamis (25/7) lalu. Adapun Djodi ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap di bilangan Monas, Jakarta Pusat, ketika sedang menumpang ojek, pukul 12.15 WIB di hari yang sama. Setelah diperiksa selama 1 x 24 jam,
Mario dan Djodi ditetapkan sebagai tersangka dan masing-masing dijebloskan ke Rumah Tahanan Militer Gunturm Jakarta Selatan, dan Rumah Tahanan KPK. Sebagai barang bukti, KPK telah menyita uang berjumlah 128 juta yang ditemukan di dalam tas Djodi senilai Rp78 juta dan rumahnya senilai Rp50 juta, dalam operasi penangkapan tersebut. Diduga uang itu terkait pengurusan kasasi tindak pidana penipuan
atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito. Dalam perkara tersebut, Mario Bernardo diduga melanggar pasal 5 ayat 1 dan atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jouncto pasal 55 ayat 1 ke 1, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun Djody, disangka melanggar pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 UU yang sama Sayangnya, Hotma tak mau bicara banyak menjelaskan lebih detil terkait materi
pemeriksaannya. “Yang jelas, saya kesini dipanggil sebagai saksi. Nanti saja ya, setelah diperiksa, saya akan jelaskan,” kata Hotma tiba di KPK sekitar pukul 09.00, Jakarta Kamis,(1/8). Hotma pun tidak memberitahukan kepada wartawan apa garis besar pertanyaan yang diberikan kepadanya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dia akui ada 24 pertanyaan yang diberikan kepadanya. Namun pengacara senior ini meradang saat ditanya ihwal dugaan penyuapan anak buahnya, Mario C Bernardo, kepada staf pendidikan dan pelatihan MA, Djodi Supratman, dalam pengurusan kasasi kasus penipuan atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito. “Gini-gini, kalau mau bertanya dipikir dulu. Anda kan tanya bagaimana dengan penanganan case-casenya. Saya tanya balik, apa kira-kira saya tahu pekerjaan yang dilakukan lawyer saya. Apakah atasan perlu tahu, pekerjaan bawahannya. Tidak usah ditanya yang seperti itu,” kata dia usai diperiksa KPK. Hotma membantah memerintahkan Mario menyerahkan uang kepada Djodi. “Tahu saja saya tidak, bagaimana saya memerintah,” ujar Hotma. Hotma sendiri menjalani pemeriksaan selama enam jam di KPK dari pukul 09.00 hingga 16.00 tadi. Usai diperiksa Hotma berjalan menuju rumah tahanan KPK untuk menjenguk Mario. (gam/cea//abd)