6
SAMPANG
SELASA 2 APRIL 2013 NO.0087 | TAHUN II
PENDIDIK
1.703 Guru Berjibaku Menuju Sertifikasi SAMPANG - Sebanyak 1.703 guru di Kabupaten Sampang akan mengikuti tahapan sebagai peserta sertifikasi guru 2013. Sementara itu hingga saat ini data mereka sedang diverifikasi sebagai data dasar untuk pedoman penetapan peserta sertifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Ratnawan Lukito, Kepala Bidang (kabid) Tenaga Pendidikan (tendik) Disdik Sampang menjelaskanan, beberapa tahapan yang dilaksanakan para calon penerima sertifikasi yaitu, verifikasi data, mengikuti ujian kompetensi guru, diklat pendidikan, latihan profesi guru, dan surat keputusan penetapan. Menurutnya data guru
yang akan mengikuti sertifikasi harus valid karena sebagai dasar untuk pedoman penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2013 yang nantinya akan dicantumkan dalam sertifikat pendidik. “Nanti akan diranking oleh pusat, sesuai dari usia, masa kerja dan golongannnya, yang akan diumumkan melalui website,” ujarnya, Senin (1/4). Informasi yang berhasil dihimpun, calon peserta sertifikasi tahun 2013 ini, berasal dari tingkat taman kanak-kanak hingga guru SMA/sederajat terdiri dari guru TK sebanyak 306 orang, guru SD 950 orang, guru SMP 346 orang, SMA, 73 orang, dan guru SMK 28 orang. (iam/ msa/rah)
PAPAN IKLAN
ryan hariyanto/koran madura
HERING: Sejumlah pemuda kembali hering dengan Wakil Bupati Bupati, Fadhilah Budiono di Kantor Pemkab Sampang untuk menanyakan terkait dengan pelayanan RSUD Sampang terhadap pasien yang menggunakan layanan Jamkesmas, Senin, (1/4) kemarin.
Jamkesmas Belum Maksimal Wakil Bupati Fadhilah Budiono Panggil Direktur RSUD SAMPANG - Senin (01/4), belasan pemuda di Kabupaten Sampang kembali mendatangi kantor pemkab setempat untuk menemui Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono. Kedatangan mereka karena ingin langsung menanyakan pelayanan RSUD Sampang terhadap pasien yang menggunakan layanan Jamkesmas. Mereka bermaksud mengadukan pelayanan pihak rumah sakit yang belakangan ini sering dikeluhkan masyarakat Sampang. Banyak keluarga pasien saat menebus obat di rumah sakit harus membeli obat keluar padahal mereka sudah menggunakan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang ditanggung oleh pemerintah. Kali ini, setelah melakukan aksi solidaritas terhadap Bu Juna (74), warga dusun Songsong Desa Aeng Sareh Kecamatan Kota Sampang, penderita penyakit hepatitis dari keluarga tidak mampu, belasan pemuda memperhatikan kondisi keluarga pasien Mudiyah (57), warga Dusun Bangsal Desa Gunung Eleh Kecamatan
Kedungdung Kabupaten Sampang, yang dirawat di RSUD Sampang selama satu minggu karena menderita penyakit gejala titanus. “Kami sangat menyayangkan pihak rumah sakit yang menyuruh keluarga Bu Mudiyah untuk menebus obat keluar rumah sakit dengan biaya ratusan ribu. Padahal sudah menggunakan jamkesmas,” ujar Jakfar di depan Wakil Bupati Sampang, Senin (01/4). Ia menuturkan, saat pertama masuk dan menjalani perawatan di rumah sakit selama satu minggu, keluarga pasien sudah mengeluarkan biaya sekitar satu juta lebih. Bahkan, saat menebus obat dengan menggunakan jamkesmas harus membeli ke Kota Pame-
kasan dengan harga sebesar Rp. 687.500. “Ini membuat kami bingung. Kenapa kalau masyarakat kecil sakit harus kebingungan,” terangnya. Rentetan faktual tersebut membuat pemuda Sampang mengkritik pemerintah setempat. Sebelumnya, rombongan pemuda tersebut sudah menanyakan terhadap Dinas Kesehatan Sampang terkait obat yang seharusnya tidak diwajibkan pada keluarga pasien pengguna jamkesma untuk membelinya jika memang obat tersebut termasuk obat jamkesmas. “Saya sudah menanyakan ke Dinkes, malah disuruh jangan mau beli, tapi alasan pihak rumah sakit beralasan obat itu sudah habis stoknya,” imbuhnya. Ketika demonstran tiba di ruang kerja Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono, mereka pun langsung ditemui oleh Wabup. Setelah mendengar aspirasi yang dibawanya, Wabup pun langsung memanggil pihak Direktur RSUD Sampang Dr. Tri Budi Waluyo ber-
sama Dr Kim yang diketahui sebagai pengguna anggaran RSUD. “Mohon tunggu sebentar biar semuanya jelas, saya panggil pihak rumah sakit, dan sebenarnya ini dewan harus turun juga terkait masalah ini,” jelas Fadhilah Budiono saat di ruang kerjanya. Ketika Wakil Bupati Sampang mempertemukan belasan pemuda dengan Direktur RSUD Sampang di ruang kerja Fadhilah Budiono, para pemuda langsung berdialog terkait permasalahan tersebut. Salah satu pemuda Sampang Afrizal saat berdiskusi menanyakan langsung di depan Direktur RSUD Sampang terkait obat yang ditebus di luar kota Sampang. Jawaban petugas kesehatan dari Dinas kesehatan dan RSUD tak sama dan tidak menemukan titik terang. “Saat kami menanyakan hal itu, pendapat dan jawaban antar dua pihak berbeda bahkan kami sempat ke dewan pun berbeda juga, makanya kami langsung menemui Wakil Bu-
pati,” terang Afrizal Menurut Afrizal pihak humas rumah sakit tersebut tidak bisa menjelaskan mana yang termasuk obat generik atau non generik. Sementara itu, Direktur RSUD Sampang Dr.Tri Budi Waluyo mengatakan dalam semua layanan jamkesmas tidak semuanya seratus persen ditanggung oleh pemerintah. Akan tetapi dirinya juga akan mengupayakan obat jamkesmas akan ditanggung oleh pemerintah setempat. “Semuanya tidak seratus persen, tapi saya upayakan,” katanya. Ia menambahkan, dalam semua obat jamkesmas memang semuanya bisa dipenuhi oleh pemerintah. Bahkan, dalam pemenuhan itu, harus bisa melihat dari masa expaied. Agar dalam penggunaan obat tidak berakibat fatal. “Kita kadang dalam memenuhi obat jamkesmas harus bisa melihat masa berlakunya, supaya dalam penggunaannya tidak percuma dan tetap bermanfaat,” kelitnya. (ryn/msa/rah)
Sejumlah Reklame Patut Diduga Tak Berizin SAMPANG - Kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal (KP3M) menyatakan dengan tegas bahwa reklame yang berada di Kecamatan Pangarengan illegal. Sampai sekarang pendirian papan reklame tersebut tidak ada izinnya. Karenanya KP3M berharap ada Sat Pol PP secepatnya mencabut papan reklame tersebut. Ainur Rasyid, Kasubag TU KP3M menyatakan, pendirian reklame yang sudah mengantongi izin banyak terdapat di sekitar daerah jalan protocol. Sedangkan reklame di kecamatan lain seperti di Kecamatan Pangarengan, Karang Penang, dan Ketapang masih banyak yang belum berizin. “Yang resmi dan ada izinnya kebanyakan di sekitar jalan protocol. Untuk kecamatan yang lain apalagi di kecamatan Pangarengan itu masih belum ada izinnya” terangnya, Senin (01/4). Reklame yang masih belum mempunyai izin itu harus dicabut. Pencabutan reklame
tak berizin menjadi wewenang Sat Pol PP. Karenanya Pol PP diminta bertindak secara tegas sebagai penegak peraturan di daerah. “Pencabutan reklame itu bukan tugas kami. Itu adalah wewenang dari Sat Pol PP sebagai penegak di daerah. Mereka juga tahu di wilayah mana reklame yang tidak mempunyai izin tersebut, karena kami juga sudah koordinasi terhadap reklame yang sudah mengantongi surat izin,” jelasnya. Rasyid mengatakan pendirian rekalme ada tiga dinas yang harus ikuti dalam mekanisme pendirian reklame tersebut, pertama harus ada izin tempat, itu bagian Dinas Bina Marga. Setelah itu tentang pajaknya ke Dinas Dispendaloka. Selanjutnya, baru ke kantor KP3M untuk mengeluarkan izin dan pemasangannya. Sebelum kami mengeluarkan izin kami menerima surat rekomendasi dari dua dinas tersebut,” jelasnya. (jun/msa/rah)
PENJUAL BUAH
Pedagang Buah Srikaya Butuh Pemberdayaan SAMPANG – Sepanjang jalan di Kecamatan Camplong dijejari oleh para penjual buah srikaya. Bu Rosul (40), warga desa Gunung Maddah yang setiap hari bekerja sebagai penjual buah srikaya menunggu pembeli. Para penjual srikaya itu mengaku mengalami keterbatasan modal untuk bisnis buah lokal tersebut. Beberapa penjual ada yang mengaku meminjam uang untuk biaya modal usahanya sehingga mereka berharap barang dagangannya laku agar bisa mengembalikan modal pinjamannya. Biasanya mereka meminjam modal tersebut kepada tetangganya, namun juga ada yang mengaku pinjam pada rentener. Pedagang musiman menjadi perhatian di wilayah Kecamatan Camplong. Mereka menyuguhkan buah-buahan di pinggir jalan kepada para wisatawan atau para pengendara yang sering melintasi jalan di hadapannya yang menuju Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, atau sebaliknya. Dalam satu tahun ada dua buah yang sering diperjualbelikan para pedagang musiman di daerah Kecamatan Camplong tersebut, yaitu buah srikaya dan buah jambu air. Salah satu pedagang buah itu adalah Bu Rosul. Dia men-
gatakan selama setahun ada dua musim yang digunakan jualan di pinggir jalan, selain buah srikaya juga buah jambu air. Akan tetapi usahanya tersebut bukan berarti berjalan lancar. Ada beberapa hambatan yang dirasakan para penjual buah seperti Bu Rosul. “Saya kesulitan mencari modal karena banyak yang memberikan modal sejumlah 500 ribu dengan mengem-
balikan uang sebesar 75 ribu dalam 1 minggu selama 2 bulan setengah,” ujarnya, Senin (01/4). Selain masalah modal, sebenarnya Bu Rosul juga mengalami kesulitan mendapatkan buah srikaya yang bisa dijual. Untuk mendapatkan buah srikaya itu dirinya harus mencari ke Desa Bêtes dan Gunung Maddeh. Itupun dibelinya ketika masih mentah dan kurang lebih dua hari baru
buah tersebut bisa mateng dan dapat dijual. “Ketika saya sudah mendapatkan pinjaman bukan berarti buah itu sudah ada. Namun saya harus mencari dulu. Ketika dapat maka saya langsung membelinya dengan keadaan mentah. Sekitar 2 hari baru bisa dijual,” ucapnya. Dirinya berharap kepada pemerintah kabupaten Sampang untuk dapat membantu
dalam memberikan modal dalam usahanya. “Dulu kami pernah dikumpulkan di kantor kecamatan sekitar tahun 2004 untuk diberi bantuan modal, tapi hanya dibantu tempat seperti meja. Oleh kebanyakan pedagang tidak dipakai, karena terlalu kecil mejanya. Jadi saya harap bantuannya lebih layak, kalau bisa bantuannya berupa uang saja,” harapnya. (jun/ msa/rah)
PEDAGANG MUSIMAN: Bu Rosul (40), warga desa Gunung Maddah yang setiap hari bekerja sebagai penjual buah Srikaya menunggu pembeli. Ia merupakan pedagang musiman yang selalu mengalami keterbatasan modal untuk berbisnis buah lokal tersebut.
junaidi/koran madura
junaidi/koran madura
ILLEGAL: Papan reklame yang berada di Kecamatan Pangarengan yang tercatat illegal dan tidak punya izin.
CURANMOR
Polisi Terus Memburu Tujuh DPO SAMPANG - Terkait adanya kasus curanmor yang terus gencar terjadi di wilayah Sampang, Satuan Reserse Kriminal Polres Sampang tidak akan pernah berkompromi dengan penjahat. Petugas kepolisian akan terus memburu para kawanan pencuri kendaraan bermotor y yang melibatkan kalangan pelajar tersebut, terutama yang menjadi target Daftar Pencarian Orang. Sebelumnya, beberapa kawanan tersangka jaringan pelajar itu tertangkap oleh aparat kepolisan setelah melakukan aksinya di beberapa titik di Kota Sampang. Tak hanya itu, jaringan pelajar diduga melancarkan aksinya dengan jaringan antar luar kota demi menjual hasil pencurian motornya. Kasatreskrim Polres Sampang Jeni Al Jauza melalui KBO Reskrim Iptu Siswo Deceullar Tarigan mengatakan Hingga kini sebanyak tujuh orang yang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang. “Kami
sudah melakukan pengejaran terhadap tujuh orang pelajar itu,” terangnya, Senin (01/4). Tak hanya itu, ia menjelaskan, petugas kepolisian sudah melakukan pengecekan terhadap sekolah para pelaku curanmor yang masih berstatus pelajar yang kini berstatus DPO. Namun, kenyataannya para DPO yang masih pelajar sudah lama tidak masuk sekolah. Bahkan, aparat kepolisian sudah berkordinasi ke pihak sekolah. “Kita sudah mengecek ke sekolah, tapi menurut keterangan pihak sekolah dan temannya memang sudah lama tidak masuk,” jelas Tarigan. Ia menambahkan, beberapa rekannya pun telah berhasil melakukan pencurian sebanyak empat motor. Akan tetapi, ia menuturkan, para pelaku masih berada di wilayah Madura. “Kemungkinan besar, pelakunya masih di wilayah Madura,dan kita tetap lakukan penyelidikan lebih lanjut,” tukasnya. (ryn/msa/rah)