e Paper Koran Madura 20 April 2015

SENIN

KORAN MADURA

20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KONFERENSI ASIA-AFRIKA

SLANK Kirimkan Pesan Anti Narkoba Kementerian Sosial RI menggelar konser Drugs TERKAIT Free Asia-Afrika di kaHal 2 wasan Tugu Munas Jakarta.

Konser ini sengaja digelar sebagai rangkaian dari penyelenggaran Koferensi Asia-Afrika (KAA) yang digelar sejak tanggal 19 hingga 24 April Mendatang. Indonesia secara serius menginisiasi isu narkoba di forum KAA ini.

BERITA

ai Pertalite Dinil Tidak Pro Rakyat Nasional hal 4

SENIN 20 APRIL 2015 | 0328-6770024 No. 0590 | TAHUN IV

1

koranmadura@gmail.com

PENAMPILAN SLANK Penampilan vokalis band Slank, Kaka pada Konser Drugs Free Asia Afrika di Jakarta, Minggu (19/4).

Konser yang diadakan dalam rangkaian Konferensi Asia Afrika ke-60 itu bertujuan sebagai kampanye pencegahan penyalahgunaan narkotika di kawasan Asia Afrika. ant/vitalis yogi Trisna

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

Etos

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Dalam kunjungan resmi Badan Anggaran DPR RI memenuhi undangan Parlemen Jepang beberapa waktu lalu ada lintasan menarik yang mudah sekali ditemui di tengah aktivitas keseharian masyarakat Jepang. Pagi misalnya, terlihat dengan pakaian rapi masyarakat bergegas, berjalan cepat dengan sangat tertib menuju tempat kerja. Segalanya berjalan seakan mengikuti ritme musik bernada cepat. Tetap tertata berirama walau berlangsung sangat cepat.

Mendahului, memotong jalan orang lain, menerobos antrian sama sekali tak ada. Semua bergegas dan menghargai siapapun. Kesadaran bahwa semua orang juga terburu-buru, membuat semua orang bergerak cepat dengan tetap mentaati tata tertib, tidak mengganggu orang lain.

Ego ingin cepat di sini secara manusiawi tumbuh. Tetapi ego diingatkan kesadaran pemahaman bahwa orang lain memiliki kepentingan sama.

Secara psikologi terpapar penerapan keseimbangan ego ketika berada di tengah komunitas sosial dalam wujud etos dan etis. Etos kerja sangat luar biasa. Masyarakat Jepang bekerja sangat keras kadang tanpa peduli waktu.

Namun dalam proses kerja mereka membingkainya dengan etika yang wujud riilnya berbentuk ketaatan pada aturan sosial baik dalam bentuk hukum positif, maupun kebiasaan yang sudah berurat akar di tengah masyarakat.

Ekspresi ego atau kepentingan yang terwujud dalam etos dan etis itulah yang membawa Jepang, Korea, termasuk belakangan Cina pada kemajuan luar biasa. Semangat berkembang luar biasa sebagai ekspresi tuntutan persaingan Yang terjadi bukan di era modern ini. Namun persaingan keras tidak mendorong persaingan bermelabrak rambu-rambu sosial dasarkan mekan- maupun hukum. isme aturan tapi Semangat saja, tanpa ada pertarungan bebas bingkai hukum dan tertib sosial seperti di hutan be- memang tak akan menghasilkan produktivitas. Yang terjadi lantara. justru kontra produktif akibat munculnya kekacauan, keributan, kesemrawutan. Dan secara logika sehat hampir mustahil sebuah produktivitas dapat dihasilkan dalam ketakjelasan atau ketaktertiban.

Ketika ego tak terkendali atau ketika ego justru mengalahkan akal sehat dan pikiran jernih ekspresi perilaku manusia memiliki kecenderungan bersifat negatif dan kontra produktif. Kecenderungannya bisa tak peduli kepentingan orang lain bahkan sangat mungkin melabrak hak-hak orang lain. Yang terjadi bukan persaingan berdasarkan mekanisme aturan tapi pertarungan bebas seperti di hutan belantara. Yang terpapar kanibalisme sosial ketika manusia saling membantai, saling menghabisi tanpa memberi kesempatan orang lain mengembangkan ekspresinya.

Masyarakat Jepang mampu mengembangkan proporsionalitas ego dan super ego dengan basis etika indah.

Yang terwujud riil sebuah etos kerja luar biasa dengan tetap berjalan di rel etika, hukum positif serta sosial.

Seorang kawan pernah bercerita tentang sekelumit petani di Jepang. Usai panen petani Jepang meletakkan hasil panen di atas gerobak yang dikelompokkan sesuai kualitasnya. Di atasnya ditulis catatan harga serta tempat kecil berisi uang receh untuk kembalian. Petani kemudian pulang ke rumah untuk makan siang dan istirahat.

Lalu sore hari, para petani mendatangi kembali tempat gerobak untuk mengambil uang hasil panen yang terjual.

Tanpa ada sedikitpun yang berkurang. Buah terjual, uang hasil penjualan aman.

Luar biasa. Penjual dan pembeli bahkan tanpa perlu bertemu. Masyarakat pun tidak usil mengambil hasil panen petani. Tampak sekali keseimbangan etos, etika, moralitas dan ketaatan sosial tanpa perlu instrumen bernama pengawasan berlebihan. Pengawasan ada di internal masyarakat sendiri; ada di hatinya.=

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

2

SOM KAA Sepakati Deklarasi Palestina Pembahasan Dua Agenda Utama Lain KAA Alot JAKARTA-Deklarasi dukungan kemerdekaan bagi negara Palestina mencapai kesepakatan pada pertemuan para pejabat tinggi (Senior Official Meeting/SOM)” Konferensi Asia-Afrika (KAA) 2015, untuk kemudian diputuskan saat Pertemuan kepala negara atau kepala pemerintahan.

“Pembasahan deklarasi dukungan bagi kemerdekaan Palestina lebih cepat selesai, karena praktis tidak ada penambahan isu-isu baru,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha, di Jakarta Convention Center, Minggu.

Menurut Arramanatha, pada hari pertama SOM dibahas soal tiga dokumen utama KAA yaitu

Bandung Message, Declaration of Re-invigorating New Asia Africa Strategic Partnership, dan Declaration on Palestine.

Ia menjelaskan, saat pembahasan berlangsung tidak ada penambahan isu soal kemerdekaan Palestina, tetapi hanya sebatas perubahan dua kalimat.

“Semua setuju (kemerdekaan) Palestina, tidak ada yang keberatan, karena dukungan itu sesungguhnya sudah ada sejak lama,” ujarnya.

Saat ini pada penyelenggaraan pada KAA 2015 tambah Arrmanatha, negara-negara Asia-Afrika kembali menekankan dukungan terhadap proses upaya untuk mendapatkan kemerdekaan itu bagi Palestina.

Meski begitu aspek penting yang justru lebih konkret untuk pembahasan adalah terkait komitmen negara-negara Asia-Afrika untuk memberikan bantuan kapa-

sitas kepada Palestina dalam mempersiapkan diri saat sudah mendapat kemerdekaan.

“Mereka butuh sesuatu agar mampu menjalankan pemerintahan. Bantuan itu yang perlu diberikan,” tegasnya.

Sementara itu Arrmanatha menambahkan, pembahasan dua dokumen utama lainnya Bandung Message dan Declaration of Reinvigorating New Asia Africa Strategic Partnership memakan waktu sedikit lebih lama karena terdapat beberapa usulan baru.

“Bandung Message ada dua paragraf yang harus dibahas kembali, sedangkan Re-invigorating New Asia Africa Strategic Partnership tiga paragraf,” ujarnya.

Pembahasan lebih lanjut soal penajaman pada butir-butir kesepakatan terkait isu pariwisata dan kalimat baru dekolonisasi. =ANT/ROYKE

KONFERENSI ASIA-AFRIKA

Indonesia Inisiatif Bawa Isu Narkoba JAKARTA - Penanggung jawab peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika (KAA) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia berinisiatif membawa isu narkoba dalam forum KAA tersebut.

“Indonesia akan bahas mengenai narkoba. Saat ini, di Indonesia narkoba menjadi musuh terbesar,” katanya usai pembukaan pameran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) sebagai bagian dari rangkaian acara KAA 2015 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu.

Luhut mengatakan persoalan narkoba di Indonesia sudah mengkhawatirkan dengan mengacu pada data Badan Nasional Narkotika (BNN) yang menyebut sebanyak 33 orang meninggal setiap hari di Indonesia karena kasus penyalahgunaan narkoba.

Selain akan membawa isu narkoba dalam forum, tambah Luhut, grup rock Slank juga menyelipkan pesan antinarkoba dalam penampilannya di konser

KAA 2015 Minggu (19/4).

Luhut menambahkan, pada KAA 2015 akan membahas persoalan kemanusiaan di kawasan Timur Tengah.

Masalah hak asasi manusia, kemanusiaan, keadilan, dan ISIS akan menjadi sorotan penting dalam konferensi tingkat tinggi itu.

“Kita akan membagi pengalaman kita pada teman-teman bagaimana kita membangun toleransi, meskipun berbeda-beda tetapi tidak harus bunuh-bunuhan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menyatakan Pertemuan Konferensi Asia Afrika (KAA) akan fokus membahas tiga dokumen utama, yaitu Bandung Message, Deklarasi Penghidupan Kembali Kemitraan Strategis Asia-Afrika Baru, dan Deklarasi Dukungan Kemerdekaan Palestina sehingga diharapkan itu lahirnya produk-produk kerja sama yang lebih konkret dan lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat Asia dan Afrika.

Pembahasan ketiga dokumen utama itu kemudian akan dilanjutkan pada Pertemuan Tingkat

Menteri Asia-Afrika (Asia Africa Ministerial Meeting), dan hasil dari pembahasan ketiga dokumen itu akan diputuskan pada saat Pertemuan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan (Asia Africa Leaders Summit).

Peringatan 60 Tahun KAA digelar di Jakarta dan Bandung pada 19-24 April 2015.

Pada 19 April diadakan Pertemuan Pejabat Tinggi (Senior Official Meeting) kawasan Asia-Afrika.

Kemudian, dilanjutkan dengan Pertemuan Tingkat Menteri pada 20 April.

Pada 21-22 April, diselenggarakan Pertemuan Puncak Bisnis Kawasan Asia-Afrika (Asia-Africa Business Summit). Selanjutnya pada 22 April digelar pelaksanaan KTT hari pertama.

Pada 23 April pelaksanaan KTT hari kedua, dan direncanakan akan ada jamuan makan malam oleh Presiden RI Joko Widodo untuk para kepala negara.

Pada 24 April, hari terakhir rangkaian pelaksanaan KAA, akan dilakukan napak tilas (historical walk) KAA oleh para kepala negara di Bandung.=ANT/MONALISA

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENINSENIN 20 APRIL20 2015APRIL | No. 0590 | TAHUN IV 2015

No. 0590 | TAHUN IV

33

PARTAI POLITIK

Indonesia Terpuruk Jika Rakyat Tak Percaya Parpol JAKARTA-Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, Taufik Basari mengaku kecewa atas maraknya kasus korupsi yang melibatkan anggota dari sebuah partai politik. Kondisi itu membuat rakyat makin pesimis dan bahkan bisa menjauhi partai yang seharusnya bisa mendorong pemerintahan yang bersih.

ant/agus bebeng

DUKUNG KEMERDEKAAN PALESTINA. Massa dari Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Bandung Raya berunjukrasa di depan Gedung Merdeka terkait penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 Bandung, Jawa Barat, Minggu (19/4). Dalam aksinya FSLDK mendorong negara Asia Afrika untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.

BG Kandidat Wakapolri Pro Kontra Kembali Mencuat JAKARTA- Nama Komjen Pol Budi Gunawan disebut-sebut nominasi kuat menjadi Wakapolri. Namanya, kini masih digodok di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Pro kontra seputar posisi baru Komjen Budi Gunawan kembali mencuat.

Kendati demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai wacana yang beredar soal penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Wakil Kapolri.

“Saya menghargai apapun putusan Polri tentang pengangkatan Wakapolri (termasuk Budi Gunawan),” kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji kepada wartawan di Jakarta, Minggu (19/4).

Dia memastikan, lembaga antirasuah ini tidak memiliki wewenang terkait Budi Gunawan. Apalagi sampai mencampuri pemilihan calon Wakapolri. “Dan, soal ini

bukan domain kami tapi wewenang penuh dari Polri,” tegas Indriyanto.

Diketahui, Komjen Budi Gunawan sempat ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi oleh KPK. Ketika itu dia dicalonkan menjadi Kapolri dan telah disetujui DPR. Namun, status hukum dibatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Budi mengajukan gugatan praperadilan.

Dari Senayan sendiri nama Budi didukung penuh menjadi Wakapolri. Sebab, dia sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Namun Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri menilai sangat aneh apabila masih ada pihak yang meminta Budi Gunawan jadi Wakapolri. “Wah, kalau masih nekad mau calonkan BG jadi wakapolri, orang-orang ini memang buta mata, telinga juga otaknya,” jelasnya di Jakarta, Minggu (19/4).

Menurutnya, dilihat dari sudut pandang manapun, baik dari historis, sosiologis dan hukum, jangankan jadi kapolri jadi cakapolri pun BG sudah tidak layak.

Jelas Mbak Rachma, ada tiga alasan kenapa Budi Gunawan tidak layak menduduki pucuk pimpinan Polri. Pertama, kasusnya yang pernah dibuka KPK, menjadi

prahara dua institusi penegak hukum, KPKPolri. Kedua, BG menjadi penyebab hukum menjadi komoditi politik penguasa, khususnya kepentingan individu yang berada dalam lingkaran kekuasaan seperti ‘Ibu Budi’. Ketiga, kekisruhan hukum kasus BG menjadi preseden buruk penegakan hukum dan pelemahan pemberantasan korupsi.

“Oleh karenanya, tolak BG jadi Wakapolri karena akan mencoreng muka Polri sebagai penegak hukum, dampaknya rakyat tidak percaya polisi dan akan terjadi kriminalitas besar,” ujarnya.

Akan tetapi, argumentasi Rachma ini ditentang Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu yang menilai Budi Gunawan layak menduduki pos Wakapolri.

Ia yakin BG dapat bersinergi dengan baik bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. “BG layak jadi Wakapolri,” tegasnya di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/4).

Masinton pun menilai tidak ada masalah jika BG ditunjuk sebagai Wakapolri, sebab jenderal polisi bintang tiga itu sudah clear dari dugaan rekening gendut.

Oleh sebab itu, penunjukkan BG sebagai Wakapolri ataupun posisi lain, tidak perlu lagi mengacu pada opini publik. =GAM/ABD

“Masyarakat jadi cenderung kecewa dan tidak percaya sama partai politik. Selain itu mereka juga tidak percaya pada institusi hukum dan politik hukum,” ujar Taufik dalam diskusi ‘Bersama Melawan Korupsi’ di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta, Mingg (19/4).

Taufik menambahkan jika kecenderungan ini tidak diatasi dan dibiarkan, maka Indonesia akan jadi terpuruk, karena warganya tidak memercayai partai politik yang ada. “Padahal konstitusi menempatkan partai politik dengan peran yang sangat besar dalam mengatur bangsa ini. Kalau kita biarkan partai politik hancur, maka bangsa Indonesia akan hancur,” tegasnya.

Lanjutnya, ketika ini terus dibiarkan, maka semua orang akan menimbulkan gejolak. “Negara kita adalah negara hukum. Siapa yang bisa berperan mengembalikan kepercayaan publik? Tentu utamanya pemerintah,” jelasnya.

Dia menuturkan bahwa pemerintah punya kekuasaan eksekutif yang bisa mengembalikan kepercayaan publik, dengan cara pembenahan internal yang akan dilakukan apabila sadar ada masalah.

“Setelah itu bisa dilakukan evaluasi setelah ada pembenahan mencari mana saja yang kurang, seperti adanya korupsi dalam negara ini yang harus diatasi,” paparnya.

Dalam strategi pemberantasan korupsi ini, Taufik menjelaskan dibutuhkan pula peran serta masyarakat guna melakukan pencegahan korupsi. “Bagi petinggi penegak hukum butuh kerja sama menuntaskan korupsi, sehingga kepercayaan pulih, dan harapan indonesia dapat terwujud,” jelasnya. =GAM/ABD/AJI

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

BAHAN BAKAR MINYAK

Menteri ESDM: Penghapusan Premium Masih Dikaji JAKARTA-Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyatakan rencana penghapusan bahan bakar minyak jenis premium masih dalam kajian pemerintah dan lembaga lain.

ant/sahlan kurniawan

PERTIMBANGKAN IMPOR PUPUK. Sejumah pekerja melakukan bongkar muat pupuk di Pelabuhan Rakyat, Gresik, Jawa Timur, Minggu (19/4).

PT Petrokimia Gresik berencana mengimpor pupuk jika terjadi hambatan produksi yang mengancam pemenuhan alokasi penyaluran pupuk bersubsidi, berdasarkan peraturan Meneri Pertanian pada 2015 sebesar 5,2 juta ton.

Bensin Premium Mulai Dihapus Bulan Depan Faisal Basri: Pertalite Muncul Karena Pemerintah Tidak Konsisten JAKARTA-Pemerintah memberi lampu hijau kepada Pertamina untuk meluncurkan varian baru Bahan Bakar Minyak (BBM) pengganti premium bernama Pertalite.

Peluncuran Pertalite untuk menghapus secara bertahap peredaran premium di masyarakat, produk premium memiliki fitur yang tidak ramah lingku-ngan dan kerap menimbulkan kecurigaan lantaran spesifikasinya yang sudah tidak ada di pasar internasional.

Namun Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menilai BBM jenis pertalite muncul karena sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap kebijakan pencabutan subsidi BBM jenis premium. PT Pertamina pun mengalami kerugian atas kebijakan tak konsisten itu.

“Ini kan fakta dalam APBN yang diketok tidak ada lagi subsidi (premium), tapi ternyata harga yang ditentukan pemerintah membuat Pertamina rugi yang seharusnya Rp8.000 tapi dipaksakan di harga Rp7.400,” kata Faisal di Jakarta, Minggu (19/4).

Sebab, kata dia, PT Pertamina harus dibebani selisih harga sekitar Rp600 yang seharusnya menjadi beban pemerintah melalui subsidi.

“Kalau dulu subsidi itu pemerintah yang bayar. Tapi karena pemerintah sudah memutuskan tidak ada subsidi, jadi yang membayar diserahkan kepada Pertamina. Kesalahannya karena pemerintah tidak konsisten. Makanya muncul ini pertalite,” tegasnya.

Menurutnya, selama pemerintah konsisten, kebjijakan tak terlalu bagus pun masih bisa diterima. “Kebijakan itu lebih baik jelek tapi konsisten, dari pada bagus tapi berubah-ubah. Karena jelek konsisten akan jadi apa-apa dibandingkan bagus tapi berubah-ubah yang tak akan jadi apa-apa,” tandasnya.

Sementara itu, Pertamina (Persero)

menunggu pemerintah mencabut subsidi Premium sebelum meluncurkan varian baru BBM bernama Pertalite, dengan kadar oktan antara 90 persen sampai dengan 91 persen.

“Sebetulnya ron 90 (persen) ini kita sudah mau launching sejak lama karena kita ingin punya produk yang sesuai requirement pasar. Tapi, waktu itu premium subdisinya masih besar sehingga akan jauh gap harganya. Nah, ini waktunya pas,” kata Vice President Fuel Marketing Pertamina Muhammad Iskandar, di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/4).

Ia mengklaim, harga Pertalite yang dibanderol Pertamina akan berada di bawah harga Pertamax, namun di atas harga Premium. Sebab, kadar oktan Pertalite berkisar antara 90-91 persen sedangkan kadar Pertamax berkisar antara 92-93 persen.

“Harganya medium antara Rp 8.000Rp 8.300 per liter. Sehingga spare harga dengan Premium dan Pertamax tidak terlalu jauh,” ungkapnya. =GAM

“Pemerintah sedang mengkaji bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), jadi kita tunggu saja bagaimana hasil kajian itu,” kata Sudirman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemerintah akan menempuh kebijakan terbaik di bidang migas. “Tentu saja kita laksanakan yang terbaik, apalagi kalau bikin energi kita semakin bersih dan itu sejalan dengan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas,” katanya.

Ia menyebutkan ada dua pertimbangan usul rencana penghapusan premium.

Pertama, premium di banyak negara sudah tidak digunakan. Kedua, premium itu dalam prioritas pengadaannya membuat Pertamina tergantung kepada tender di luar karena harus diblending di luar negeri.

“Nah dengan perpindahan jenis BBM ini ke yang baru sepenuhnya akan menggunakan kapasitas nasional sehingga secara government secara tata kelolanya akan lebih baik,” katanya.

Ia menyebutkan premium akan diganti dengan produk antara bernama pertalite yang lebih bersih dan tidak disubsidi harganya.

Sebelumnya Pertamina mengungkapkan akan meluncurkan BBM jenis baru dengan kisaran angka oktan antara 88 hingga 92 pada Mei 2015.

Tidak Pro Rakyat Secara terpisah, pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria menilai peluncuran BBM Pertalite adalah kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat, karena pada dasarnya rakyat sudah membeli premium yang sudah tidak disubsidi.

“Jika alasan pemerintah bahwa premium tidak ramah lingkungan sehingga diganti dengan Pertalite, maka harus bisa dibuktikan premium telah merusak lingkungan, karena BBM itu sudah digunakan sejak puluhan tahun oleh rakyat di NKRI,” katanya.

Sofyano menjelaskan Pertalite adalah BBM dengan RON 90 yang harganya akan di atas premium RON 88 dan di bawah harga Pertamax RON 92. Artinya, dari sisi harga maka Pertalite akan lebih mahal dari premium. =ANT/AGUS/ANDI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi 55

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 20 APRIL20 2015 | No. 0590 | TAHUN IV SENIN APRIL 2015

No. 0590 | TAHUN IV

ant/embong salampessy

GERAKAN PEDULI TELUK AMBON. Sejumlah peserta aksi gerakan peduli Teluk Ambon, mengangkat sampah menggunakan jaring dan peralatan lainnya dari atas perahu maupun speedboat di Ambon, Maluku, Sabtu (18/4). Aksi peduli Teluk Ambon ini digelar civitas akademika Universitas Pattimura Ambon untuk mendukung program tahun kunjungan wisata “Mangente Ambon’ 2015.

Proyek PLN Menjadi Bancakan Elite JAKARTA-Pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 35 ribu megawatt (MW) untuk periode 2015 hingga 2019 yang menjadi target pemerintahan dinilai syarat akan potensi kecurangan. Pasalnya, proyek itu rawan praktik transaksional dan kongkalikong, karena proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto mengatakan, target elektrifikasi pemerintah memang harus diapresiasi.

Sebab dengan peningkatan sumber daya listrik yang ada akan mendorong pembangunan ekonomi yang bisa berdampak ke-

pada kesejahteraan masyarakat. Namun, cara yang ditempuh pemerintah untuk mencapai target yang ambisius tersebut tidak wajar.

“Proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung merupakan celah terjadinya kongkalikong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan investor, ataupun elite politik dengan elite bisnis. Pada tahun ini dari 16 jenis penunjukan langsung, 8 jenis diantaranya dilakukan untuk proyek di Sulawesi,” ujarnya di Kantor Fitra, Jakarta, Minggu (19/4).

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan sebanyak 109 proyek yang masuk dalam program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu MW untuk periode 2015 hingga 2019.

Dari 109 proyek pembangkit berdaya total 36.858 MW ini, 74 proyek berkapasitas 25.904 MW diantaranya akan dikerjakan dengan skema pengembangan listrik swasta atau independent power producer (IPP) dan 35 proyek lainnya yang berdaya 10.681 MW dikerjakan PLN. Secara lokasi, Jawa-Bali terdapat proyek pembangkit berkapasitas 18.697 MW, Su-

matera 10.090 MW, Sulawesi 3.470 MW, Kalimantan 2.635 MW, Nusa Tenggara 670 MW, Maluku 272 MW dan Papua 220 MW. Total kebutuhan pendanaan selama periode 2015-2019 sekitar Rp 1.127 triliun yang terdiri atas PLN Rp 512 triliun dan swasta (IPP) Rp 615 triliun.

Pendanaan PLN diperuntukkan bagi proyek pembangkitan Rp 199 triliun dan transmisi serta gardu induk Rp 313 triliun.

Sementara, kebutuhan pendanaan IPP Rp 615 triliun seluruhnya untuk pembangkitan.

Menurutnya, penunjukan langsung yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) ini didasari atas aturan kilat yang dibuat oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembalian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/ PLTMG dan PLTA oleh PLN melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung.

Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2015 tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Perpres No-

mor 70 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang semuanya berkaitan mengenai pengadaan barang dan jasa. “Ini tidak boleh melabrak aturan diatasnya.

Menurut kami ini berarti melanggar,” lanjutnya.

Yenny menjelaskan, proyek yang boleh dilakukan penunjukan langsung yaitu pekerjaan pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, kedelai serta pupuk yang meliputi urea, NPA, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan. “Jadi bukan pengadaan infrastruktur kelistrikan,” katanya.

Oleh sebab itu, Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2015 ini dinilai berpotensi melegalkan praktek korupsi dalam proses penunjukan langsung di lingkungan PLN. “Dalam pengadaan tersebut, uang negara masih dominan, yaitu sekitar Rp 512 triliun dan IPP (independent power producer) Rp 615 triliun dengan jaminan dari bank BUMN, dan masuk dalam kategori utang pemerintah,” ujarnyanya.

Menurutnya, jika pemisahan keuangan negara tidak jelas dan dipaksa untuk penunjukan langsung, maka negara tidak akan mendapatkan keuntungan, efektifitas dan efisiensi anggaran dari proses ini.

“Misalnya dana dari APBN tidak sampai 50 persen, karena dari APBNP 2015 Rp 5 triliun (PMN untuk PLN) khusus untuk ini. Dan PLN keluarkan hanya Rp 50 triliun. Kekurangan ini bagaimana? Dominasi utang dan IPP sangat besar,” kata dia.=GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

ant/iggoy el fitra

PENJUALAN RAHANG HIU. Nelayan menjemur rahang dan kulit ikan hiu sirip hitam, di Desa Seberang Pebayan, Padang, Sumatera Barat, Minggu (19/4). Rahang hiu yang akan diawetkan tersebut dijual kepada kolektor untuk suvenir mulai Rp500 ribu hingga Rp1 juta per buah tergantung ukuran.

Utang Luar Negeri RI Mencapai USD 298,9 M ULN Sektor Publik 45.1%, ULN Sektor Swasta 54.9% JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada bulan Februari 2015 tumbuh 9,4% (yoy), lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pada bulan Januari 2015 sebesar 10,5% (yoy). Dengan pertumbuhan tersebut, posisi ULN pada akhir Februari 2015 tercatat sebesar USD298,9 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengatakan total ULN ini terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD134,8 miliar (45,1% dari total ULN) dan ULN sektor swasta sebesar USD164,1 miliar (54,9% dari total ULN).

Perkembangan ULN pada Februari 2015 dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik maupun sektor swasta. ULN sektor publik tumbuh 4,4% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,1% (yoy), didorong oleh menurunnya posisi pinjaman luar negeri Pemerintah.

“Sementara itu, pertumbuhan ULN sektor swasta melambat dari 14,4% (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 13,8% (yoy), teru-

tama karena perlambatan pertumbuhan pinjaman luar negeri,” jelas Tirta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (19/4).

Berdasarkan jangka waktu asal ujarnya, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang (85,3% dari total ULN).

ULN berjangka panjang pada Februari 2015 tumbuh 9,8% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan Januari 2015 yang tercatat sebesar 10,9% (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 7,2% (yoy), juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,1% (yoy). Pada akhir Februari 2015, ULN berjangka panjang sektor publik mencapai USD131,3 miliar atau 97,5% dari total ULN

sektor publik dan ULN berjangka panjang sektor swasta tercatat sebesar USD123,7 miliar atau 75,4% dari total ULN swasta.

“Sementara itu, posisi ULN berjangka pendek mencapai USD43,8 miliar (14,7% dari total ULN),” imbuhnya.

Di sektor swasta lanjutnya, posisi ULN pada akhir Februari 2015 terutama terkonsentrasi pada sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas & air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta masing-masing sebesar 29,4%, 20,0%, 16,1%, dan 11,7%. Pada Februari 2015, ULN sektor listrik, gas & air bersih tumbuh relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sedangkan ketiga sektor lainnya mengalami perlambatan.

BI menilai perkembangan ULN masih cukup sehat, namun perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian. “Ke depan, BI akan tetap memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi,” pungkasnya. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015

SENINNo. 20 APRIL 2015| TAHUN | No. 0590|IVTAHUN IV 0590

Kantor Pertanahan Buka Pelayanan Akhir Pekan SIDOARJO - Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, memberikan pelayanan pada akhir pekan kepada masyarakat untuk memudahkan pengurusan terkait pertanahan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nandang Agus T, mengatakan, pelayanan pada akhir pekan yakni hari Sabtu dan Minggu ini, dilakukan untuk memudahkan berbagai urusan pertanahan kepada masyarakat.

"Lokasi pelayanan akhir pekan ini dilakukan di salah satu pusat perbelanjaan di Sidoarjo supaya masyarakat bisa dengan mudah mengaksesnya," katanya, Minggu (19/4).

Ia mengatakan, pelayanan ini selain untuk memudahkan pengurusan sertifikat, juga masyarakat dapat mengurus sertifikat tanah secara langsung tanpa surat kuasa/bantuan orang lain.

"Jadi kami memahami betul aktivitas masyarakat yang tidak dapat mengurus langsung pada hari kerja. Jadi di sinilah, kami mencoba mendekatkan diri dengan rakyat, sehingga dapat mengurus langsung segala ke-

perluannya tanpa surat kuasa," katanya.

Ia mengatakan, pelayanan yang diberikan pada akhir pekan ini hanya melayani warga yang mengurus sendiri tanpa melalui orang lain/surat kuasa.

"Apabila masih memakai surat kuasa/melalui orang lain, maka pengurusannya tetap di kantor BPN supaya pelayanan yang dilakukan bisa berjalan dengan maksimal," katanya.

Salah seorang warga, Suci S mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan pada akhir pekan ini karena dalam pelayanannya sangat mudah dan cepat.

"Kami sangat terbantu sekali karena kalau pada hari biasa tidak bisa dilakukan mengingat harus bekerja dari Senin sampai dengan Jumat.

Selain itu, pelayanan yang diberikan juga cepat dan murah," katanya senang. = ANT/INDRA SETIAWAN

ant/zabur karuru

AKSI HARI KARTINI. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Sarinah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menggelar aksi jelang peringatan Hari Kartini di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/4). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah agar menghentikan perdagangan perempuan dan optimalkan pendidikan pemberdayaan perempuan serta melindungi perempuan dari tindak kerekerasan secara ekonomi, fisik, dan seksual.

SAMBUT HARI KARTINI

Perempuan Penghayat Kepercayaan Dideklarasikan TULUNGAGUNG - Majelis Luhur Penghayat Jawa Timur mendeklarasikan gerakan Perempuan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kantor lembaga Pusat Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Islam (Pusdikhami) IAIN Tulungagung, Minggu (19/4).

Acara yang digelar bertepatan menyambut Hari Kartini, 21 April itu, dihadiri oleh sejumlah perwakilan organisasi penghayat

se-Jawa Timur yang sudah terdaftar, bekerja sama dengan lembaga Pusdikhami IAIN Tulungagung.

"Deklarasi ini bertujuan untuk mengingatkan pentingnya peran perempuan dalam kehidupan bernegara," kata Ketua Presidium Majelis Luhur Penghayat Jawa Timur, Otto Bambang Wahyudi saat menjadi pembicara seminar pada kesempatan itu.

Ia lalu mengingatkan peran perempuan dalam falsafah Jawa.

Menurutnya, selama ini peran perempuan masih belum maksimal dan terkesan dikesampingkan.

Tidak hanya di bidang politik bernegara, bahkan dalam aspek sosial-ekonomi dan budaya peran perempuan masih dianggap sebelah mata.

Padahal, kata dia, di tangan perempuan tercipta generasi bangsa yang lebih baik.

Tidak sedikit perempuan yang sudah terbukti mampu men-

jawab tantangan zaman, bersaing dengan kaum laki-laki. "Gerakan ini merupakan salah satu pelopor agar perempuan tidak lagi diremehkan di masyarakat," ujarnya.

Senada, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, Dian Yeni Cahyawati menilai selama ini perempuan selalu berada di lingkungan diskriminasi.

Menurutnya, selama ini peran perempuan masih belum digerak-

kan secara maksimal.

"Padahal jika digerakkan secara maksimal, hasilnya akan sangat luar biasa," kata dia.

Dian juga membantah jika kegiatan ini merupakan gerakan perlawanan terhadap budaya patriarki yang sangat kental di Indonesia.

Menurutnya semangat emansipasi yang dibawa oleh RA Kartini menjadi salah satu pendorong gerakan ini. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590| TAHUN IV

Wali Kota Akui Kesulitan Bedah Rumah Warga MALANG - Wali Kota Malang Moch Anton mengakui pihaknya kesulitan melakukan bedah rumah bagi warga kurang mampu yang didanai dari anggaran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) karena hampir di 57 kelurahan sudah tersentuh program tersebut.

"Kami sudah melakukan pendataan dan di 57 kelurahan yang ada di kota ini sudah tersentuh program bedah rumah, bahkan saat ini masih ada anggaran dari CSR untuk sekitar 50 unit rumah. Namun, tidak ada lagi, sehingga tim program bedah rumah ini sekarang 'menganggur'," kata Wali Kota Malang, Jawa Timur, Moch Anton, ketika ditanya soal penuntasan program bedah rumah di kota itu, Minggu (19/4).

Ia mengakui dari seluruh warga yang rumahnya sudah didaftarkan untuk dibedah, masih ada satu warga yang

sampai sekarang belum diselesaikan karena pemiliknya sulit untuk diberi pengertian, bahkan barang-barang yang ada di dalam rumah tak layak itu tidak boleh dikeluarkan.

Sebenarnya, lanjut politisi PKB itu, tim bedah rumah sudah mendatangi, bahkan "merayu" pemilik rumah tersebut, namun tidak berhasil, sehingga sampai sekarang belum dilakukan pembedahan. "Tapi beberapa hari lalu, saya sudah bertemu dia (pemilik rumah) di acara Jumat Legian, sempat saya minta untuk menurut pada tim bedah rumah karena yang bersangkutan juga menanyakan kapan rumahnya

dibangun," katanya.

Anton mengatakan agar rumahnya bisa dibangun, ketika tim bedah rumah datang dan mengeluarkan barang-barangnya, sang pemilik juga harus menurut dan tinggal menunggu pembangunan selesai hingga rumah yang ditempatinya itu layak huni dan menjadi rumah yang sehat.

Rumah tidak layak yang sampai saat ini belum juga dibedah itu adalah milik Mujeni (65) warga RW 05 Kelurahan Tlogomas, Kota Malang. Mujeni tinggal sebatang kara dan hidup dari hasil berjualan makanan siswa-siswi SD Negeri Tlogomas I yang berada di dekat rumahnya.

Sejak kepemimpinan Moch Anton pada September 2013 hingga saat ini sudah ratusan unit rumah tidak layak huni dibedah denagn anggaran dari CSR yang disediakan sejumlah pengusaha di daerah itu. Sedang-

kan bedah rumah yang dilakukan Pemkot Malang dengan anggaran dari pemerintah pusat masih terus berjalan.

Hingga saat ini sekitar 15 persen permukiman di Kota Malang berkategori kumuh. Rumah berderet dibangun di bantaran sungai dan di bawah jembatan yang tersebar di 17 kelurahan dari 57 Kelurahan di kota itu dan tahun 2019 Kota Malang ditargetkan sudah benas dari kawasan kumuh.

"Tahun ini ada dua kelurahan yang terus dimaksimalkan perbaikannya karena menjadi proyek percontohan nasional untuk kawasan sehat dan sudah mentas dari kawasan kumuh, yakni kelurahan Tulusrejo dan Sukun. Bahkan, pelayanan air bersih untuk keluarga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dijalankan PDAM juga menjadi percontohan nasional," ujarnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI

ant/irfan anshori

PAMERAN BLITAR JADOEL. Pengunjung mengamati sepeda ontel kuno pada pameran Blitar Jadoel di aloon-aloon Blitar, Jawa Timur, Minggu (19/4). Pameran Blitar Jadoel tersebut digelar untuk mengangkat seni dan budaya asli jawa timur dan meningkatkan jumlah wistawan berkunjung ke wilayah itu.

TENAGA HONORER

Pemelihara Cagar Budaya Berharap Diangkat PNS TULUNGAGUNG - Sejumlah juru pelihara cagar budaya di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, berharap segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil oleh pemerintah pusat, karena mereka telah mengabdi belasan tahun sebagai tenaga honorer.

"Kami sudah lama mengabdi sebagai juru pelihara, dengan status honorer. Tentu kami sangat berharap bisa segera mendapat kesempatan menjadi PNS," tutur Suyoto, juru pelihara Candi Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, Minggu (19/4).

Suyoto adalah satu dari sedikit juru pelihara di Tulungagung yang sudah belasan tahun mengabdi sebagai penjaga/perawat kawasan cagar budaya.

Usianya kini telah menginjak 43 tahun. Ia mengaku kesempatannya menjadi PNS tinggal bersisa dua tahunan lagi.

"Kesempatan saya bersama dua teman saya tinggal dua tahun lagi. Jika sampai usia 45 belum juga diangkat, maka kesempatan itu akan hilang," ujarnya.

Selain Suyoto, ada tujuh juru pelihara candi atau kawasan cagar budaya lain yang nasibnya masih berstatus honorer.

Mereka setiap bulannya hanya digaji Rp1 juta, termasuk untuk kebutuhan operasional dan akomodasi selama tinggal di sekitar kawasan cagar budaya tersebut.

"Setidaknya kami diperhatikan. Dulu semasa Bupati Heru (Tjahjono) beberapa kepala dinas setiap beberapa hari tertenti aktif mengirimi barang atau uang saku, namun kini sama sekali tidak ada," Suyoto.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Korwil Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan, Hariyadi mengatakan, urusan menjadi PNS atau tidaknya juru pelihara sepenuhnya merupakan tanggungan sepenuhnya pihak BPCB Trowulan selaku induk lembaga mereka terdaftar sebagai honorer. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590| TAHUN IV

9

ant/fiqih arfani

TANAM MANGROVE. Sejumlah aktivis melintasi di kawasan mangrove di muara Wonorejo Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/4). Penanaman pohon mangrove untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan air laut di wilayah tersebut.

Aktivis Lingkungan Peduli Mangrove SURABAYA - Puluhan aktivis lingkungan Surabaya melakukan bersih-bersih sampah yang terhambat dan menggenang di kawasan hutan mangrove di kawasan Muara Wonorejo, Surabaya, Minggu (19/4).

"Sampah yang terhambat di mangrove sangat mengganggu dan bisa mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman," ujar

aktivis Komunitas Nol sampah Hany Ismail di sela bersih-bersih mangrove.

Selain aktivis lingkungan, puluhan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS), sejumlah petani tambak "Trunodjoyo" dan beberapa anggota komunitas penghobi sepeda juga turut bersih-bersih sampah.

Terletak di sisi muara yang mempertemukan sungai dengan laut, lebih dari lima kantong besar penuh berisi tumpukan sampah yang mayoritas berbahan plastik.

"Yang berbahaya bahan plastik seperti ini, sebab sampahnya tidak bisa terurai dengan tanah meski ratusan tahun. Karena itulah limbah plastik sangat mengganggu," katanya.

Menurut dia, hampir setiap hari sampah-sampah terhambat di hutan mangrove dan mengganggu pertumbuhan maupun populasi satwa di sekitar muara.

Pihaknya berharap masyarakat maupun pemilik industri tidak seenaknya membuang sampah, khususnya berbahan plastik di sungai maupun di laut.

"Semua harus sadar pentingnya menjaga kebersihan.

Mangrove fungsi utamanya untuk menahan abrasi atau menangkis air laut agar tidak ke darat. Kalau sampai mati maka kita juga yang dirugikan," ucapnya.

Sementara itu, salah seorang mahasiwa aktivis lingkungan, Juwardi, mengaku prihatin dengan menumpuknya berbagai jenis sampah yang terhambat dan tersangkut di batang-batang tanaman mangrove.

"Semula saya kira sampahnya biasa, tapi ternyata sangat banyak. Terus terang saya tidak menyangka," tukasnya.

Ia berharap kerja sama dari

semua masyarakat agar tidak membuang sampah di laut, dan meminta kegiatan bersih-bersih sampah di kawasan hutan mangrove digelar rutin.

"Saya juga berharap kepada setiap pengunjung tidak seenaknya buang bungkus apapun bukan ditempatnya.

Kalau bisa ikut membersihkan," katanya.

Sementara itu, selain membersihkan sampah, para aktivis juga menanam puluhan tanaman mangrove sebagai bentuk kepedulian dan kampanye ke masyarakat untuk ikut menjaga laut Surabaya. = ANT/FIQIH ARFANI

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590| TAHUN IV

PERDA RTRW

PCNU Tolak Penetapan Wilayah Tambang Jawa-Bali

ant/sahlan kurniawan

PERTIMBANGKAN IMPOR PUPUK. Sejumah pekerja melakukan bongkar muat pupuk di Pelabuhan Rakyat, Gresik, Jawa Timur, Minggu (19/4). PT Petrokimia Gresik berencana mengimpor pupuk jika terjadi hambatan produksi yang mengancam pemenuhan alokasi penyaluran pupuk bersubsidi, berdasarkan peraturan Meneri Pertanian pada 2015 sebesar 5,2 juta ton.

Dewan Usulkan Raskin Ditanggung APBD SURABAYA - Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya mengusulkan beras untuk masyarakat miskin (raskin) tahun 2016 ditanggung APBD, sehingga warga tidak perlu membeli dengan harga murah melainkan gratis.

"Untuk 2015 bisa dicoba dimasukkan dalam PAK (perubahan anggaran keuangan). Tapi untuk 2016, usulan raskin gratis bisa masuk dalam APBD murni," kata Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya Agustin Poliana di Surabaya, Jawa Timur,

Minggu (19/4).

Menurut dia, pihaknya sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa hari lalu. Hasilnya, pihak Kemendagri menjelaskan Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor 521.21/408/SJ tentang implementasi program di daerah.

Surat edaran tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan penyaluran raskin dari distribusi ke titik bagi. Selain itu, pemerintah daerah bisa menanggung biaya raskin hingga gratis.

Jika ditotal raskin yang diberikan kepada 65.991 penerima hanya mencapai Rp 19 miliar.

"Jumlah tersebut saya pikir sangat bisa ditanggung APBD Surabaya senilai Rp 7,2 triliun," ujarnya.

Apalagi, selama ini Pemkot Surabaya mampu memberi makan para lansia sebesar Rp 54 miliar.

Selian itu, berdasarkan konsultasi komisi D ke Kementerian Sosial (Kemensos) daerah diperbolehkan menambah jumlah penerima raskin sesuai dengan kemampuan daerah masingmasing.

"Jika memang sepakat, saya meminta agar pemerintah kota melalui instansi terkait mulai mendata warga Surabaya yang berhak mendapatkan raskin," katanya.

Asisten IV Sekkota Surabaya Eko Hariyanto tidak mempermasalahkan jika raskin langsung diambil alih pemkot. Sebab, Surat edaran (SE) yang dikeluarkan Kemendagari juga memungkinkan hal itu.

"Yang penting sesuai mekanisme," katanya.

Menurut Eko Hariyanto, jika rencana tersebut disepakati, ia menyarankan supaya tetap menggunakan mekanisme yang digunakan pemerintah pusat yaitu pemerintah kota cukup membayar beras di Bulog sehingga tidak ada pengadaan barang dan jasa.

Sementara terkait warga yang berhak menerima raskin, Eko menyebut jumlahnya mencapai 65 ribu. Jumlah itu turun dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 110.000 warga.

"Sebanyak 65.000 itu tidak semua warga Surabaya. Yang sudah dinyatakan memiliki NIK warga Surabaya baru sekitar 31.000.

Sedangkan sisanya masih dalam proses verifikasi," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

JEMBER - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak penetapan wilayah pertambangan Pulau Jawa dan Bali berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Secara tegas kami menolak keputusan Menteri ESDM karena hal tersebut akan merusak lingkungan berdasarkan kajian yang sudah kami lakukan," kata Wakil Ketua PCNU Jember Abdul Qodim Manembojo di Jember.

Menteri ESDM mengeluarkan Kepmen ESDM Nomor 1204 K/30/ MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali tanggal 27 Februari 2014.

"Berdasarkan keputusan itu, Jember juga masuk menjadi wilayah pertambangan dan saat ini diperkuat oleh rancangan peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)," tuturnya.

Apabila di kawasan pesisir pantai selatan akan dijadikan lokasi pertambangan, lanjutnya, maka secara otomatis kebijakan itu akan mengusir warga yang berada di sekitar lokasi tambang dan lingkungan sekitar dipastikan rusak.

"PCNU Jember bersama sejumlah elemen organisasi masyarakat dan mahasiswa sudah melakukan deklarasi untuk menolak penambangan di Jember, namun sayang Gubernur Jatim justru setuju tambang di Jember," paparnya.

Untuk itu, kata dia, PCNU Jember akan menggalang dukungan dan membawa persoalan itu ke tingkat Jatim, agar diteruskan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta.

"Kami minta Presiden Joko Widodo untuk melakukan revisi terhadap Kepmen ESDM itu karena dikhawatirkan dampaknya semakin membuat rakyat sengsara," katanya.

Menurut dia, Kepmen ESDM itu merupakan angin segar bagi investor yang akan mengeksploitasi tambang di Jember, sehingga PCNU akan bergerak bersama rakyat untuk menentang penambangan pasir besi di kawasan pesisir pantai selatan seperti di Desa Paseban, Kecamatan Kencong. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

B

erdasarkan UU/2/2002 tentang Polri dan Kepres/63/2004 tentang Obyek Vital Nasional serta Peraturan Kapolri/24/2007 tentang Sistem Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan Instansi/ Lembaga Pemerintah, Baleg DPR RI berencana membentuk UU Polisi Parlemen, padahal eksistensi polisi parlemen tersebut masih menimbulkan pro-kontra. Memang pro-kontra pasti selalu ada, sungguhpun begitu bukan berarti harus diabaikan, karena pembentukan polisi parlemen harus didasarkan pada kebutuhan, bukan karena alasan lain.

Alasan kebutuhan sebenarnya bisa dicari. Karena itulah, pihak yang pro maupun yang kontra, masingmasing pasti memiliki argumentasi.

Tetapi apa pun alasannya, sejatinya parlemen memang butuh pengamanan, meskipun pengamanannya tidak perlu dibentuk polisi parlemen, karena di parlemen telah petugas pamdal (pengamanan dalam) dan polisi Pam Obvit (pasukan pengamanan Objek Vital). Pasukan yang bertugas di parlemen itu tinggal dioptimalkan dan diberdayakan, bahkan jika dirasa perlu tambah personel sesuai kebutuhan.

Dengan upaya pengoptimalan dan pemberdayaan itu, pengamanan parlemen bisa lebih terjamin, sehingga tak perlu lagi dibentuk pasukan khusus berupa polisi parlemen itu. Jika masih dirasa kurang menjamin pengamanan parlemen berikut arsip-arsip data penting di dalamnya, maka pasukan yang telah dimiliki Indonesia, kekuatan Polri dan TNI perlu diminta bantuannya, karena keduanya pun bertugas menjaga keamanan di negara ini.

Kerana itulah pembentukan polisi parlemen sejatinya tidak menjadi kebutuhan, bahkan jika dipaksakan pembentukannya akan menimbulkan tumpang tindih tugas pengamanan parlemen di antara petugas pamdal dan polisi Pam Obvit. Jadi, membentuk polisi parlemen bukanlah suatu kebutuhan, karena tugas-tugas pengamanan parlemen masih bisa dilakukan oleh kekuatan pasukan yang telah dimiliki negara ini. Meskipun masih perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh terkait sistem di tubuh petugas pamdal dan Pam Obvit, itu jauh lebih baik daripada membentuk UU Polisi Parlemen. (*)

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

Marketing Madrasah

Salam Songkem

Polisi Parlemen

7 11 Opini

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015 No. 0590 | TAHUN IV

Musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) segera tiba.

Hiruk-pikuk iklan dalam berbagai media kembali marak.

Di TV, radio, billboard, spanduk, dan brosur berbagai institusi pendidikan ditawarkan.

Semua memiliki tujuan yang sama yakni memperoleh peserta didik baru sesuai yang mereka harapkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

K

ini PPDB tak ubahnya sebuah pertandingan dalam kompetisi yang ketat. Dan yang namanya kompetisi tentu ada yang unggul dan ada yang terpinggirkan, ada yang menang dan ada yang kalah. Dalam konteks kompetisi di bidang pendidikan keunggulan sebuah institusi ditentukan oleh beberapa faktor antara lain; prospek lulusan, market demand (permintaan pasar), persepsi masyarakat tentang pendidikan, kebijakan pemerintah, dan kualitas pelayanan pendidikan disetiap institusi.

Bagi sebagian orang prospek lulusan menjadi pertimbangan penting. Seberapa besar peluang untuk segera mendapatkan pekerjaan setelah lulus seringkali menjadi prioritas utama dalam memilih jenis pendidikan. Hal ini disebabkan oleh susahnya mencari pekerjaan di Tanah Air dan rendahnya budaya berwirausaha masyarakat.

Namun pertimbangan tersebut bukannya tanpa risiko, jika terjebak dalam orientasi yang sempit—yang penting dapat segera kerja—maka terjadi disorientasi dimana pendidikan sekedar persiapan untuk menjadi pekerja dan tukang.

Kini konfigurasi pendidikan (tingkat menengah) terpolarisasi menjadi dua kutub yang diametral. Satu kutub bermahzab vokasi dan di pihak lain bermahzab sekolah umum dan/ agama. Dalam kondisi seperti saat ini yang kita rasakan adalah adanya simplikasi pendidikan. Jika tidak hati-hati sekolah umum dan/agama terjebak dalam pusaran pendidikan vokasi yang dijadikan sebagai identitas plusnya.

Bagaimana dengan madrasah?

Madrasah jika kita cermati secara jujur menghadapi tantangan yang tidak mudah. Madrasah Aliyah harus bersaing dengan jenis pendidikan setingkat yang sedang dijadikan ‘primadona” oleh pemerintah. Dalam konteks ini madrasah masuk dalam pusaran red ocean strategy. Red ocean strategy merupakan persaingan langsung (head to head) antara dua atau lebih industri/penyedia jasa yang bergerak dalam produk yang sama/setingkat. Sebagai contoh Madrasah Aliyah kini harus bersaing dengan SMK dan SMA dalam berbagai hal, utamanya dalam PPDB. Dalam red ocean strategy sudah barang tentu para “kontestan” berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan persaingan.

Berbagai sumber daya dikerahkan untuk unggul dalam persaingan. Energi dan dana yang dikeluarkan tidaklah sedikit.

Pihak yang tidak total dan kurang taktis dalam berstrategi akan kalah dalam persaingan.

Melihat fenomena seperti saat ini sudah saatnya madrasah melakukan apa yang disebut dengan change management.

Change management yang dimaksud adalah hijrah dari Red Ocean Strategy menuju Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy merupakan metode yang digunakan untuk menciptakan pasar baru, ketika pasar tersebut sudah mengalami kejenuhan atau dengan kata lain tidak ada pangsa pasar yang lebih yang dapat diambil dari pasar terse-

but. Metode ini diciptakan oleh W.Chan Kim dan Renee Mauborgne yang merupakan 2 professor dari Harvard Business School (Adityo Rekso Prawiro, 20ll).

Untuk mengimplementasikan blue ocean strategy menggunakan langkah-langkah: Pertama, Kanvas strategi; merupakan kerangka aksi sekaligus diagnosis untuk merangkum situasi pasar yang sudah dikenal. Kanvas strategi memberikan sebuah peta untuk memahami ajang persaingan. Kedua, Kerangka kerja empat langkah; untuk memperoleh big value dengan lower cost yakni menghapus faktor-faktor yang sekiranya tanpa faktor tersebut konsumen menerima begitu saja, mengurangi faktor pembiayaan yang sekiranya dapat dikurangi sebagai bentuk efisiensi, menambah faktor tertentu yang memberi kontribusi signifikan, dan menciptakan hal baru yang belum diciptakan oleh kompetitor.

Dalam konteks ini pihak manajemen madrasah dapat melakukan mapping faktor apa saja yang dapat dihapus, dikurangi, ditambah, dan diciptakan untuk meningkatkan animo dan trust masyarakat terhadap madrasah. Sebagai contoh manajemen madrasah dapat mengurangi jenis media publikasi yang sejauh ini tidak memberi sumbangan pengaruh yang signifikan. Manajemen madrasah dapat memilih apakah menggunakan brosur, spanduk, media elektronik, atau yang lain.

Dengan memilih yang paling efektif berarti mereduksi yang tidak efektif.

Dan untuk menciptakan hal baru dapat ditempuh dengan memilih yang sekiranya potensial dapat dibangun di madrasah misalnya; budaya madrasah, kajian keagamaan, kegiatan ekskurikuler, dan lainnya. Yang jelas kegiatan yang dijadikan unggulan tidak boleh dilaksanakan setengah hati karena tidak akan memberi efek yang kuat.

Apapun strategi yang digunakan akan memberi kontribusi yang signifikan jika memenuhi tiga hal yakni fokus, divergen, dan moto yang memikat. Fokus artinya pengelolaan benar-benar dilaksanakan dengan total dan sepenuh hati, divergen artinya memiliki ciri khas dibanding yang umum, dan moto yang memikat berarti memiliki jargon yang mengandung spirit dan visi madrasah. Sinergisitas manajemen blue ocean strategy disertai manajemen yang fokus, divergen, dan moto yang memikat penulis yakini meningkatkan animo dan trust masyarakat pada madrasah=

Melihat fenomena seperti saat ini sudah saatnya madrasah melakukan apa yang disebut dengan change management.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala) BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN Rp 3.500, LANGGANAN Rp 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 20 APRIL 2015 No. 0590 | TAHUN IV

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

MADURA

12

PEDULI ANAK

Ada 5 KRA

AKAN DIHAPUS. Dalam waktu dekat jenis BBM berupa Premium akan ditiadakan.

Riwayat Premium Segera Tamat Akan Diganti Jenis Pertamax PROBOLINGGO- Pemerintah pusat berencana akan melakukan penghapusan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium. Bahkan jenis bahan bakar kendaraan tersebut tidak akan diperjualbelikan.

Salah satu petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Desa Kleseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Rasid mengatakan ada rencana Pertamina tidak akan menghentikan pengiriman BBM jenis bensin.“Jadi tidak akan bisa premium untuk dibeli konsumen lagi,” terangnya, Minggu (19/4).

Menurutnya, terkait dengan rencana penghentian penjualan premium, pihaknya tidak hanya mengetahuinya dari media saja.

Namun pertamina sudah mulai mengirimkan surat kepada SPBU yang ada dibeberapa daerah.

“Termasuk kepada SPBU yang ditempati saya, jadi dipastikan Premium sudah tidak akan dijual lagi,”tandas Rasid.

Adanya rencana penghapusan premium atau bensin tersebut, kata Rasid, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pihak pertamina hanya akan memberikan pembelian BBM jenis pertamax.

Saat ini untuk kepastian pertamax, pihaknya belum mendapatkan keterangan pasti.“Kalau masalah harganya tergantung dari keputusan pemerintah, berapa besarannya,” katanya.

Dia menambahkan, untuk

saat ini harga bensin di SPBU jumlahnya mencapai Rp. 7.400 perliternya setalah ada kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

Untuk BBM jenis premium masih bisa dibeli oleh masyarakat.“Stok BBM premium merupakan stok pengiriman lama. Jadi masih bisa pembeliannya terlayani,” ucap Rasid.

Salah satu pemilik kendaraan, Lukman Hakim, mengatakan adanya rencana penghapusan premium pihaknya tidak merasa keberatan. Namun yang penting harganya dari pengganti premium bisa terjangkau.

“Yang penting tidak terlalu mahal, dan bisa terjangkau oleh masyarakat kalangan ekonomi kelas menengah kebawah,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO- Kampung Ramah Anak (KRA) tengah digencarkan Badan Perencanan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Probolinggo. Meski baru memulai, sudah terdapat lima KRA yang tersebar di lima wilayah kecamatan. Penumpuhan kampung ramah anak itu tak lain guna mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak anak.

“Kampung yang dinyatakan ramah anak tidak bisa dipandang sepele. Ada konsekuensi dari perangkat masyarakat setempat dalam melindungi tumbuh kembang anak,” terang Kasubid Pemerintahan, Kependudukan dan Tenaga Kerja, Bappeda Kota Probolinggo, Umar Hidayat, kepada wartawan, Jumat (17/4) kemarin.

Selain menumbuhkan kampung ramah anak, pihaknya juga akan membentuk forum anak di lima kelurahan. Keberadaan forum anak di tingkat kelurahan akan menjadi penguat kelembagaan agar hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi dan mendapat perlindungan, dapat benar-benar terpenuhi.

Bahkan seluruh kampung ramah anak yang terbentuk itu pun akan ditingkatkan klasifikasinya menjadi kampung layak anak. Dari lima KRA yang akan berdiri, terdapat satu KRA yang mengajukan diri untuk pengembangan menjadi kampung layak anak.

“Kami akan evaluasi secara diam-diam ke kampung ramah anak. Jika kondisinya benarbenar sudah mampu memenuhi hak anak, maka bisa kami usulkan naik tingkat menjadi kampung layak anak,”tandas Umar Hidayat.

Hingga kini di Kota Probolinggo, kata Umar Hi-

dayat, belum ada kampung yang sudah dalam taraf layak anak.

“Jika tahun ini bisa ada satu kampung yang memenuhi kriteria, maka pihaknya akan memberikan pendampingan sekaligus menjadikannya percontohan bagi kampungkampung lain,”ucapnya.

Meski demikian, partisipasi menjadi upaya yang dilakukan oleh warga dalam merealisasikan program Kampung Ramah Anak agar sesuai dengan aturan dalam program kebijakan Kota Layak Anak di Kota Probolinggo.

“Sebagai realitas sosial, kampung ramah anak telah dimaknai sebagai upaya untuk membentuk citra positif Citra positif lahir dari stigma dalam ruang sejarah,”terang Umar Hidayat.

Disisi lain, lanjut Umar Hidayat, realitas kampung ramah anak telah dimaknai secara bersama oleh anak, orang tua, pengurus dan pemerintah. Dari sudut pandang anak, kampung ramah anak dimaknai sebagai wilayah yang dapat memberikan penghargaan terhadap aspirasi anak serta dapat melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kepengurusan wilayah RW. Bagi orang tua, kampung ramah anak dimaknai dari aspek kesehatan, dimana adanya sarana dalam pelayanan gizi, kesehatan reproduksi dan penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman bagi.

Sedangkan bagi pengurus wilayah, kampung ramah anak merupakan tempat untuk mendidik anak dengan pola asuh yang baik, tanpa adanya unsur kekerasan ketika mendidik anak. =M.Hisbullah Huda

BARU MEMULAI. Tumbuh kembang anak akan mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak anak.

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

13

BAHAN POKOK

Harga Tomat Melambung

DISUMPAH. Sebanyak 310 pejabat struktural eselon II, III, IV dan Fungsional bergeser kursi kedinasannya.

Kursi Kedinasan Bergeser, Ada Apa? 310 Pejabat Eselon II, III, IV dan Fungsional Disegarkan PROBOLINGGO - Perombakan awak birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, kembali bergulir. Bergesernya kursi kedinasan 310 pejabat struktural dari eselon II, III, IV, dan pejabat fungsional itu dilakukan Bupati Puput Tantriana Sari, di Pendopo Bupati, Jumat (17/4) kemarin.

Pejabat eselon II yang bergeser kursi kedinasannya sebanyak sembilan orang. Diantaranya RM. Mashuri Efendi menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial, Slamet Riyadi menjabat Asisten Tata Praja yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Pemerintahan, dan Hadi Prayitno menjabat Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) yang sebelumnya menjabat Asisten Tata Praja, Santiyono yang menjabat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendapatan.

Kemudian Erlin Setiawati menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rr. Retno Ngastiti Djuwitani sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Ir. Anggit Hermanuadi menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan

Hidup (BLH), Ir. Donny Adianto sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan, dan Ir. Rachmad Waluyo sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga.

Sedangkan sisanya pejabat eselon III sebanyak 39 pejabat, eselon IV sebanyak 99 pejabat dan pejabat fungsional sebanyak 173 pejabat. Sehingga total pejabat yang bergeser kursi kedinasannya sebanyak 310 pejabat.

Bupati Puput Tantriana Sari berpesan, bahwasannya mutasi hari ini, sebelum dan setelah adalah sesuatu yang wajar di dalam organisasi.

Pengangkatan ratusan pejabat telah melalui penilaian oleh segenap Baperjakat memandang perlu agar supaya roda pemerintahan dan pembangunan berjalan baik, dan lancar sesuai dengan ketulusan, serta tantangan dari kalangan rakyat Kabu-

paten Probolinggo.

“Kajian, objektivitas, kompetensi, keefektifitasan dan penilaian kinerja oleh Bupati dan Baperjakat untuk menempatkan personil di pemkab. Jangan kemudian kaget. Ini sesuatu yang wajar dalam tubuh organisasi,”tandasnya.

Bupati juga mengingatkan, tantangan hari ini tidak semakin ringan, tuntutan semakin berat dari moralitas PNS di seluruh lapisan dari Sabang sampai Merauke. Sesuai undang-undang No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan syarat mendasar bagi PNS. Salah satunya yang harus dijawab oleh seluruh PNS, adalah kompetensi, kompetisi terbuka antar PNS karena pemkab pada waktunya melakukan open karir sistem dalam promosi dan penempatan jabatan tertentu.

“Implementasi UU Nomor 5/2014 tentang ASN akan dilakukan lelang jabatan. Tantangan ASN hari ini tidak hanya untuk PNS dan PPPK. Kepala daerah, lembaga kementrian dan presiden di beri kewenangan untuk mengangkat pejabat esselon II diluar PNS. Swasta, pengusaha bah-

kan masyarakat luar bisa mengikuti lelang jabatan,”tandas Bupati Puput Tantriana Sari.

Menjawab kapan pemkab Probolinggo melaksanakan Open Carir System, Bupati Puput Tantriana Sari mengungkapkan bahwa pemkab masih menunggu dan masih ada kepercayaan, amanah dan harapan besar karena mampu menjawan tantangan hari ini.

“Seluruh pejabat saya minta harus mengetahui tupoksi ASN untuk melaksanakan kebijakan publik dan keputusan harus dilaksanakan dengan baik oleh ASN,”pintanya.

Tak hanya itu, pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat, baik kantor kecamatan, camat, eksternal dan internal. ”Berikan hak ANS, baik dilingkungan yang baru maupun yang lama menuntut adanya profesionalisme dan kinerja. Jangan salahkan, PNS tujuan harus sama.

Jangan ada pungli pada bantuan maupun hibah. Seluruh ASN satu suara, satu tekad dengan Bupati, termasuk pelayanan publik,”tegas Bupati Puput Tantriana Sari. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berpengaruh terhadap harga jual bahan pokok di pasaran. Salah satunya harga tomat yang mulai melambung hingga mencapai harga Rp 7.000 – Rp8.000 perkilogramnya.

Salah satu penjual sayuran di pasaran Dringu Kabupaten Probolinggo, Saiful, mengatakan untuk saat ini harga sayuran memang realtif mengalami kenaikan sejak naiknya bahan BBM beberapa waktru lalu. Untuk harga sayur yang paling mengalami kenaikan meningkat saat ini yakni harga tomat.

“Sebelumnya harga tomat mengalami harga anjlok sampai Rp 1.000 perkilogramnya,” terangnya kepada wartawan, Minggu (19/4).

Menurutnya, harga tomat cenderung meningkat dalam seminggu ini kenaikannya relatif cepat. Naiknya harga tomat selain karena BBM juga disebabkan dari kalangan petani hasil panennya tergolong berkurang.

“Jadi pasokannya juga mengalami penurunan. Sedangkan permintaan terhadap tomat mengalami peningkatan,” tandas Saiful.

Dengan adanya musim hujan, kata Syaiful, banyak tanaman tomat petani yang mengalami rusak. Bahkan yang tidak beruntung kalau sudah musim hujan, tanaman tomat akan mengalami kematian dan buahnya membusuk.“Banyak petani hasil tomatnya tidak maksimal,”katanya.

Salah satu petani tomat asal Desa Tarokan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, Joni, mengatakan tanaman tomat saat ini tidak sebagus di musim kemarau. Sebab tomat memang tidak kuat terhadap air hujan.“Buah yang dihasilkan tidak banyak, dan tanamannya mudah mati,” ucapnya.

Biasanya kalau musim kemarau, lanjut dia, tomat bisa panen sampai 20 kali. Akan tetapi untuk saat ini buah tomat hanya bisa dipanen 10 kali. ”Kalau musim penghujan membuat untung petani disebabkan karena harga yang cendrung meningkat,”papar Joni. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

DIAMANKAN. Ratusan botol minuman beralkohol yang disita petugas gabungan.

Ratusan Botol Disita Petugas Berhasil Menyita 351 Botol Bir Bintang, 67 Botol Bir Hitam, dan 12 Botol Bir Lemon PROBOLINGGO - Sehari pasca diterbitkannya larangan penjualan minuman beralkohol (Minol), petugas gabungan dari Polres Probolinggo Kota, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan menggelar Operasi Antik 2015 terhadap toko yang diketahui menjual minuman keras (miras) dengan kadar alkohol di atas lima persen, Jumat (17/4) kemarin.

Razia dilakukan dengan membentuk tiga tim. Tim pertama melakukan razia di wilayah Kecamatan Wonoasih dan Kedopok.

Sementara itu tim kedua, melakukan razia di wilayah Kecamatan Kademangan dan Kanigaran. Dan tim ketiga melakukan razia di Kecamatan Mayangan.

Dari lokasi razia yang dilakukan tim ketiga yang dipimpin KBO Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota, IPTU. Sudjarwo, berhasil menyita 351 botol bir bintang, 67 botol bir hitam, dan 12 botol bir lemon dari toko Putra Jaya, Jalan Ikan Hiu Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

Sementara itu pemilik toko Putra Jaya, Mulyanti, mengaku tidak mengetahui jika saat ini ada

pelarangan menjual miras dengan kadar alkohol di atas lima persen.

Pemilik toko tersebut juga beralasan jika miras yang ada di toko miliknya dibuang, maka akan rugi.

“Kami dak tahu kalau ada larangan menjual miras berkadar alkohol di atas lima persen.

Sales yang nitipkan juga tidak datang ngambil miras ini. Kalau kami buang, kami juga rugi. Dan kami tidak pernah dapat surat edaran dari Diskoperindag Kota Probolinggo,” ujarnya.

Kemudian dilanjutkan menyisir Toko Restu Jaya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

Petugas bersitegang dengan pemilik toko, Linawati (56) karena tak memperbolehkan barang dagangannya di

sita oleh petugas Polres Probolinggo Kota, bersama Satpol PP dan Dinas Kesehatan.

“Barang saya jangan dibawa dulu, saya dagangan ini bukan hasil mencuri. Saya tidak tahu kalau ada larangan menjual minuman beralkohol di atas lima persen. Pemkot sendiri belum memberikan surat edaran pada kami,”teriak pemilik toko ini.

Dengan penjelasan dan pendekatan yang baik kepemilik toko, akhirnya petugas gabungan tidak menemukan kendala untuk membawa minuman beralkohol. Dari toko ini, minuman beralkohol yang berhasil disita, diantaranya 103 botol bir bintang, dan 2 botol bir bintang berserta 2 botol bir hitam di dalam kulkas.

Sedangkan razia yang dilakukan tim satu dan dua di wilayah kecamatam Wonoasih, Kedopok Kademangan, dan Kanigaran, petugas gabungan tak berhasil menyita satu pun minuman beralkohol diatas lima persen.

Kapolres Probolinggo Kota, melalui Kabag Ops, Kompol Su-

parlan, mengatakan razia minuman beralkohol ini digelar dalam rangka Operasi Antik 2015, dan untuk menindaklanjuti pelarangan penjualan minuman keras yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Larangan edar minuman beralkohol sudah diberlakukan serempak di sejumlah daerah di Indonesia. Sedianya, larangan yang mengacu pada Peraturan Mentri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 tahun 2015, bukan hanya urusan instansi pemerintah, namun juga Kepolisian turut andil demi suksesnya peraturan itu.

“Hari ini kita kita menyisir toko yang berjualan minuman beralkohol yang masuk golongan A. Dari tiga tim, kita berhasil menyita ratusan botol,”katanya.

Dijelaskan, kebijakan larangan penjualan Minol alias minuman keras di minimarket-minimarket di Indonesia berlaku secara resmi

sejak 16 April 2015. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan tersebut melarang penjualan minol golongan A yang memiliki kadar alkohol di bawah 5 persen seperti bir, dijual di minimarket. Penjualan hanya boleh dilakukan di supermarket, hypermarket, hotel atau restoran, namun dengan sejumlah syarat, yakni wajib menunjukkan kartu identitas bahwa pembeli berusia di atas 21 tahun, serta minuman itu harus dipajang terpisah.

“Menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan penjualan minuman keras di minimarket itulah kami menggelar razia. Selain itu, razia ini untuk menjaga situasi kondusif di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Dan operasi serupa akan terus kami galakkan,” terang Kompol Suparlan. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

OLAHRAGA

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

15

LIGA SPANYOL

Madrid Terus Jaga Jarak dengan Barcelona MADRID - Real Madrid terus menjaga jarak dua poin dengan Barcelona di puncak klasemen sementara La Liga menyusul kemenangan 3-1 atas Malaga pada laga di Santiago Bernabeu, Minggu (19/4) dini hari WIB. Pada laga sebelumnya di Camp Nou, Barcelona menjinakkan Valencia dengan dua gol tanpa balas.

Kemenangan Madrid atas Malaga dibuka oleh gol bek Sergio Ramos di babak pertama. Keunggulan tipis 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Madrid sempat mendapat hadiah tendangan penalti.

Tetapi Cristiano Ronaldo yang bertugas sebagai algojo gagal menjalankan tugasnya setelah tembakannya hanya mengenai tiang gawang.

Tetapi di penghujung laga, kapten Tim Nasional Portugal itu membalas kegagalannya dengan mencetak gol ketiga Madrid. Sedangkan gol kedua Los Blancos dicetak oleh pemain internasional Kolombia James Rodriguez. Sementara satu-satunya gol Malaga disumbang oleh Juanmi. Tambahan tiga angka ini menambah koleksi poin Madrid menjadi 76, sedangkan Malaga masih memiliki 46 poin.

Pada laga sebelumnya, Barcelona menjinakkan tim kuat Spanyol lainnya Valencia. Kemenangan El Barca dibuka oleh gol Luis Suarez ketika pertandingan baru berjalan satu menit. Ini adalah gol ketiga

Suarez dalam dua pertandingan terakhir. Sebelumnya dia mencetak dua gol ke gawang Paris Saint Germain (PSG). Sedangkan satu gol lagi diciptakan Lionel Messi menjelang akhir pertandingan.

Bagi Barcelona, laga melawan Valencia ini termasuk laga berat. Meski demikian, mereka memperlihatkan daya juang tinggi meski masih dilanda kelelahan setalah mengalahkan tuan rumah PSG di perempat final Liga Champions. Itu sebabnya, Lionel Messi dan kawan-kawan mendapat pujian dari pelatih Luis Enrique.

Barcelona sempat tertekan oleh tim tamu.

Akibatnya, wasit memberi hadiah tendangan penalti untuk Valencia. Untung, Claudio Bravo yang berdiri di bawah mistar gawang Barcelona bisa menggagalkan tendangan 12 pas yang dieksekusi oleh Dani Parejo.

Dan, hingga akhir laga, Barcelona tetap unggul 2-0. Tambahan tiga angka ini membuat koleksi poin Barcelona menjadi 78 dari 32 pertandingan La Liga.

“Kami punya start yang sangat indah, tapi kami membuat kesalahankesalahan ketika mereka menekan. Di babak kedua, kami

lebih mengontrol permainan,” kata Luis Enrique.

Dia menambahkan, “Kemenangan ini menempatkan kami di posisi yang kami inginkan. Bagi kami, ini adalah hasil yang sangat bagus. Ini adalah hari untuk memberi selamat kepada semua pemain, yang memberikan semua yang mereka punya meskipun bermain dengan sedikit energi.

Saya senang dengan sikap para pemain di setiap laga. Sikap mereka luar biasa. Dan ini adalah persyaratan utama bagi kami.” = SKY SPORTS/CAROL AJI)

Kalahkan MU, Chelsea Makin Kokoh LONDON - Chelsea semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Utama Inggris menyusul kemenangan 1-0 atas Manchester United (MU) di Stamford Bridge, Minggu (19/4) dini hari WIB. Mereka kini unggul 10 angka dari Arsenal di tempat kedua yang akhir pekan ini menjalani laga semifinal Piala FA. Pada laga Chelsea versus MU, kedua tim bermain hati-hati pada awal laga. Tetapi pelan-pelan MU menguasai lapangan tengah dengan umpan-umpan pendek, meskipun Marouane Fellaini mendapat pengawalan ketat. Untung Chelsea bertahan dengan sangat bagus dan melakukan serangan balik cepat.

Gol tunggal Eden Hazard lahir dari sebuah serangan balik cepat di babak pertama, tepatnya di menit ke-38. Berawal dari keberhasilan John Terry merebut bola dari Radamel Falcao yang diteruskan ke Caesar Azpilicueta. Pemain internasional Spanyol ini kemudian mengirim bola kepada Oscar di dekat garis 16 lawan.

Oscar sempat menahan sebentar sebelum memberi umpan dengan tumit kepada Eden Hazard yang kemudian menggiring bola ke kotak penalti dan melepas tendangan kaki kiri menyusur tanah dan bola melewati sela-sela paha kiper MU, David De Gea untuk kemudian bersarang di dalam jala.

Gol itu bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, MU gagal menembus pertahanan Chelsea. Walaupun beberapa kali mereka mengancam gawang Thibaut Courtois, termasuk sebuah tendangan Radamel Falcao yang masih membentur tiang gawang. Sebaliknya “The Blues” juga beberapa kali melakukan serangan balik yang membahayakan gawang De Gea. Sayang, tidak ada lagi gol yang tercipta oleh

kedua tim hingga laga usai.

Padahal, secara statistik, tim tamu mendominasi penguasaan bola dengan 70% dan hanya menyisakan 30% untuk Chelsea. Selain itu MU juga lebih banyak melepaskan tembakan daripada Chelsea, 15 berbanding 7, walaupun kedua tim sama-sama membuat dua tembakan tepat ke sasaran.

Eden Hazard menilai, kemenangan ini diraih dengan susah payah. “Itu amat sulit, mereka bermain dengan amat baik. Mereka punya pemain-pemain hebat dan mungkin kami beruntung bisa bikin gol di babak pertama,” ujar Hazard.

Seperti diramalkan sebelum pertandingan Eden Hazard menjadi pembeda bagi Chelsea ketika Diego Costa absen karena cedera. Dan, Opta mencatat, dari 17 pertandingan terakhirnya di Liga Utama Inggris, Eden Hazar menjadi otak dari 15 gol Chelsea. Selain mencetak delapan gol, dia memberi tujuh umpan yang menghasilkan gol.

“Aku berusaha bikin gol, membuat sesuatu, dan hari ini aku berhasil melaku-

kannya. Itu memang sudah tugasku,” kata pemain internasional Belgia itu.

Sementara itu, dari ajang Piala FA, Arsenal melaju ke final setelah menghentikan langkah Reading dengan skor tipis 2-1 pada laga di Stadion Wembley, Sabtu (18/4) malam WIB. Kemenangan ini juga diraih dengan susah payah karena “The Gunners” harus menempuh babak perpanjangan waktu, sebelum akhirnya berada di final untuk kedua kalinya secara beruntun dan final ke-19.

Anak-anak asuh Arsene Wenger itu pun berpeluang mempertahankan gelar juara Piala FA dan menjadikannya sebagai tim peraih gelar Piala FA terbanyak. Tetapi untuk itu, mereka harus menghentikan langkah Liverpool atau Aston Villa yang saling berhadapan pada semifinal Minggu (19/4) malam di tempat yang sama.

Dua gol kemenangan “Meriam London” itu datang lewat Alexis Sanchez di babak pertama dan babak tambahan waktu. “Catatan menunjukkan kalau kami konsisten dan itu adalah yang tersulit. Saya yakin kami sekarang harus fokus ke laga berikutnya. Kami kembali ke sini untuk laga final, kami punya waktu untuk mempersiapkan diri dan secara keseluruhan, final itu 50:50,” kata Arsene Wenger.

Dia melanjutkan, “Jika kami bisa mengalahkan rekor itu, maka kami akan sangat senang. Finalnya 50:50 jadi semoga semua pemain kami bisa main untuk kembali dalam kondisi yang bagus.” =BBC/SKY SPORTS/CAROL AJI

16

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

KORAN MADURA

16

SENIN 20 APRIL 2015 No. 0590| TAHUN III

Dua Pemain P MU Mulai Membaik Halaman | P

Taklukkan MU

Chelsea Makin Kokoh

C

helsea semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Utama Inggris menyusul kemenangan 1-0 atas Manchester United (MU) di Stamford Bridge, Minggu (19/4) dini hari WIB. Mereka kini unggul 10 angka dari Arsenal di tempat kedua yang akhir pekan ini menjalani laga semifinal Piala FA.

BERITA

TERKAIT Hal 2

Eden Hazard Bomber Chelsea

SENIN

KORAN MADURA

20 APRIL 2015 No. 0590 | TAHUN IV

MADURA SPORT Dua Pemain Persepam MU Membaik SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

A

| HAL. P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Darah Pria itu Berceceran dari Kos PEMBUNUHAN. Mayat pria misterius yang ditemukan warga ditutup dengan daun pisang.

BANGKALAN - Mayat pria penuh luka akibat bacokan senjata tajam (sajam) membuat geger warga Kampung Tengket, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Kota. Tak ada seorang pun warga setempat yang mengenali mayat pria bertubuh gemuk tersebut. Mayat ditemukan warga tepat di pertigaan jalan setempat. Hampir di sekujur tubuh pria tersebut mengalami luka. Di antaranya, luka pada leher, rahang, lengan kiri, dan perut luka sobek hingga usus terburai.

Ada dugaan mayat pria tersebut merupakan penghuni atau tamu dari sebuah ru-

Ada Luka di Leher dan Perut hingga Usus Terburai mah kos di dekat pertigaan jalan. Sayangnya, tak ada satu pun penghuni kos yang bisa ditemui karena kondisi gerbang rumah kos tertutup rapat. Sedangkan, di parkiran rumah kos terlihat sepeda motor Honda Vario Teckno 125 dengan nomor polisi M 5896 HQ. Salah satu warga setempat, Ach Zainal menjelaskan, saat pagi hari warga tidak mengetahui adanya mayat tersebut karena keadaan sedang sepi. Ketika hari sudah siang tiba-tiba sudah ada mayat di pertigaan jalan. Tidak ada warga yang mengenali jenazah itu. Selain itu, di tempat kejadian

perkara (TKP) juga tidak ditemukan kartu identitas. Mayat ini memakai baju batik dengan celana pendek warna biru.

"Warga menduga mayat ini salah seorang penghuni atau tamu dari kamar kos karena darahnya berceceran hingga ke sana. Warga disini tidak ada yang mengenali," jelasnya.

Tak lama berselang petugas dari kepolisian datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Kemudian memasang police line.

Selanjutnya petugas membawa jenazah ke kamar mayat RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan untuk diautopsi. Mayat itu

korban dari kasus pembunuhan karena banyak luka bacok dan darah berceceran dari sebuah tempat kos, yang tidak jauh dari TKP. Saat dimintai konfirmasi terkait nama, motif, dan kronologisnya, Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Andy Purnomo menyatakan masih menyelidiki kasus penemuan mayat tersebut. Tidak ada identitas yang ditemukan pada mayat. Petugas pun sudah melakukan olah TKP. "Petugas masih di lapangan. Nanti, kami informasikan," singkat Andy. =MOH RIDWAN/RAH

Moncong Putih Rapatkan Barisan

Satpol PP Lelet Sanksi Toko Modern

Dua Tersangka Adhoc Tetap Proses Penyidikan

SUMENEP | HAL. C

SAMPANG | HAL. J

PAMEKASAN | HAL. H

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

SENIN 20 APRIL 2015 No. 0590 | TAHUN IV

SEMANGAT. Warga Kecamatan Ganding sedang menanam padi yang kedua kalinya. Mereka mengaku enggan menanam tembakau karena harga tembakau sejak beberapa tahun terakhir anjlok.

JELANG MUSIM TANAM TEMBAKAU

Kebutuhan Pupuk Mencapai 9.851.850 Kg SUMENEP – Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep Juhari mengatakan, kebutuhan pupuk pada musim tanan tembakau kali ini mencapai 9.851.850 Kg. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan diminta memperketat pengawasan sehingga tak terjadi kelangkaan seperti musim tanam tembakau tahun lalu.

Rincian kebutuhan pupuk, untuk Pupuk ZA sebanyak 4.378.600 Kg dengan dosis pemakain sebanyak 200 Kg setiap hektarnya. Untuk pupuk jenis SP 36 membutuhkan sebanyak 3.283.950 Kg dengan dosis pemakaian 150 Kg perhektarnya, dan kebutuhan pupuk jenis ZK sebanyak 2.189.300 Kg dengan dosis pemakaian perhektarnya sebanyak 100 Kg. "Jadi, memperketat pengawasan pendistribusiannya sangat penting dilakukan mulai dari awal pendistribusian (kios resmi) hingga titik akhir pendistribusian (kelompok tani). Kami sangat tidak menginginkan ada pendistribusian lintas sektoral seperti yang terjadi pada awal tahun kemarin. Karena sesuai peratu-

ran, itu tidak diperbolehkan," terangnya.

Sementara plotting area tahun 2015 mengalami peningkatan yakni mencapai 21.893 hektar dengan target produksi 13.136 ton. Kenaikan tersebut setara 3,80 persen dari musim tanam tahun 2014 yang hanya 21.093 hektar.

Bertambahnya plotting area itu juga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan bibit. Kebutuhan bibit musim tanam kali ini mencapai 547.325.000 batang dengan luas areal 21.893 hektar. Sementara pada tahun 2014 kebutuhan bibit hanya sebanyak 464.046.000 batang dengan luas areal 21.093 hektar dan target produksi sebanyak 12.656 ton tembakau rajangan atau tem-

bakau kering.

"Ini semua sudah disesuaikan dengan kebutuhan petani yang tertuang dalam surat edaran Bupati Sumenep (A. Busyro Karim) Nomor 525/333/435.115/2015 per 31 Maret 2015 lalu," kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep, Herman Poernomo.

Menurut mantan Kepala BPPT Sumenep itu, untuk mendongkrak agar petani tidak selalu mengalami kerugian yang disebabkan harga tidak setabil, dirinya dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan sejumlah perusahaan atau gudang yang akan membeli tembakau tahun ini.

Sedangkan gudang yang membeli tembakau berdasarkan pembelian tahun 2014 lalu, di Sumenep hanya ada tiga gudang.

Yakni Gudang tembakau Gudang Garam Cabang Guluk-Guluk dengan target pembelian sebanyak 16.000 ton, Gudang Garam Cabang Patean dengan serapan tembakau petani sebanyak 16.000 ton dan, Gudang Wismilak

dengan target serapan sebangak 14.000 ton.

"Mulai saat ini kami sudah memulai kontak-kontak dengan sejumlah gudang, utamanya soal harga. Tapi hingga saat ini masih belum ada kejelasan, baik terkait target pembelian ataukah ketiga gudang itu akan membeli lagi atau tidak pada tahun ini," terangnya.

Sementara itu, Kepala Disperta Sumenep Bambang Heriyanto mengatakan, ketersedian pupuk pada masa tanam tembakau kali ini dipastikan mencukupi.

Bahkan, dirinya meyakini tidak akan terjadi kelangkaan seperti yang terjadi pada akhir tahun 2014.

Untuk pengawasan pendistribusian, pihaknya memastikan akan dilakukan semaksimal mungkin. Sebab, pengawasan pendistribusian pupuk tidak hanya dilakukan oleh Disperta, melainkan juga dilakukan oleh KP3 (Komisi Pengawas Pendisribusian, Pupuk dan Pestisida).

"Tim ini melibatkan semua penegak hukum, mulai pihak kepoli-

Ploting Area Tembakau Tahun 2015 Diatas 100 Ha 1. Kec. Pasongsongan 3.675,00 2. Kec. Guluk-Guluk 3.651,00 3. Kec. Lenteng 3.005,00 4. Kec. Ganding 1.878,00 5. Kec. Saronggi 1.770,00 6. Kec. Bluto 1.758,00 7. Kec. Manding 1.307,00 8. Kec. Batu Putih 1.076,00 9. Kec. Rubaru 1.045,00 Kebutuhan Pupuk 1. Kec. Pasongsongan 2.205,50 ton 2. Kec. Guluk-Guluk 2.190,60 ton 3. Kec. Lenteng 1.803,00 ron 4. Kec. Ganding 1.126.80 ton 5. Kec. Saronggi 1.062,00 ton 6. Kec. Bluto 1.054,80 ton 7. Kec. Manding 784,20 ton 8. Kec. Batu Putih 645,60 ton 9. Kec. Rubaru 627,00 ton sian, koramil dan juga kejaksaan negeri (Kejari)," katanya.

Menurutnya, jika memang ditemukan adanya penyimpangan dalam pendistribusian barang dalam pengawasan itu, dirinya mengharapkan agar segera dilaporkan. Sehingga, bisa segera ditindak lanjuti. "Kalau memang ada kejanggalan, pasti ditindaklanjuti. Karena itu bisa mengarah kepada pelanggaran hukum.

Apalagi punya tim khusus, pasti akan kami tindak tegas," pungkasnya. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

C

OLAHRAGA

Madura Hidup karena Sepak Bola SUMENEP - “Apa ada keterkaitan antara nasionalisme dan sepak bola? Jawabannya ada. Terbukti, Madura menjadi hidup karena sepak bola.

Lihatlah saat dulu Persepam Madura United promosi ke ISL. Di berbagai belahan pulau garam, suara orang Madura lantang terdengar.

Tak penting apakah Persepam itu dari Pamekasan ataupun tiga kabupaten lainnya.

Mereka bersorak sorai hanya untuk Madura,” ucap Achmad Fauzi, Ketua Laskar Muda usai menonton laga persahabatan antara Persepam melawan Sumenep All Selection, Sabtu (18/4) sore yang berakhir dengan 12-1 untuk Persepam.

Bacawabup dari PDIP itu mengungkapkan bahwa saat ini seolah nasionalisme serupa barang semu. Bahkan ia hanya terbentuk dalam benak kepala banyak orang, tetapi tak terpatri dalam hati. “Melalui sepak bola, nasionalisme itu mulai tertanam, bahkan orang Madura sudah terpatri.

Bahkan kemanapun Persepam bertanding, mereka selalu mendukungnya, semua channel televisi pada waktu itu tidak berganti,” tambahnya Ia menambahkan bahwa sepakbola turut memberikan ruang atas terjadinya persaingan antardaerah, antarbangsa maupun antarnegara.

Contoh lain misalnya, ketika Indonesia berpartisipasi di AFF Suzuki Cup 2010 lalu. Kebetulan atau tidak, merah putih Indonesia mengawali turnamen sekaligus me-ngakhirinya dengan menghadapi Malaysia.

“Saat itu, memang tegang, dua negara itu tak ubahnya seperti dua negara tetangga

lain di dunia. Saling cela, saling bersaing, saling cemburu. Namun, sebenarnya saling membutuhkan,” tegasnya.

Kini, semangat nasionalisme itu kembali terus terpatri. Itu terjadi ketika sepak bola perwakilan Madura, yakni Persepam Madura United dan Madura United Perssu berlaga di Divisi Utama. “Sungguh, ini momentum untuk terus menghidupkan Madura di luar sana. Agar orang-orang luar Madura itu tidak sepihak menilai Madura.

Lewat sepak bola, orang Madura juga bisa, bahkan sangat mengesankan,” paparnya.

Maka dari itu, mantan jurnalis senior itu berharap agar orang Sumenep dan kabupaten yang lain untuk terus mendukung tim kebanggaan Madura tersebut. “Tidak ada harapan lagi selain untuk mengenalkan Madura untuk Indonesia. Madura itu kaya dan punya potensi untuk unjuk gigi. Maka dari harapan besar saya, kualitas sepak bola Madura harus terus ditingkatkan,” harapnya.

Pantauan Koran Madura, persahabatan antar dua klub tersebut kian istimewa ketika, Bupati Pamekasan, Ach Syafi’ie juga secara kebetulan hadir di tribun penonton.

Bahkan terlihat akrab saat hadirnya mantan anggota DPR RI itu disambut oleh cawabup Sumenep, Achmat Fauzi. Syafi’ia pun akhirnya berbincang dengan Achmad Fauzi saat pertandingan kick off dimulai. Dua tokoh politik dari generasi yang berbeda itu seolah membuat pertandingan sore itu sangat berarti. =SYAMSUNI

AKRAB. Bupati Pamekasan Ach. Syafi’ie berbincang dengan Achmad Fauzi (kanan) saat menonto laga persahabatan antara Persepam melawan Sumenep All Selection, Sabtu (18/4).

KONSOLIDASI. Achmad Fauzi memberikan sambutan pada Konsolidasi PDIP ke sejumlah PAC, Sabtu - Minggu (18-19/4).

Kader PDIP meminta Fauzi bergandeng dengan petahana.

Moncong Putih Rapatkan Barisan Kader Minta Fauzi Bergandeng dengan Petahana SUMENEP- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sumenep terus merapatkan barisan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumenep 9 Desember mendatang. Setelah beberapa waktu lalu melakukan konsolidasi internal partai dengan melakukan road show ke sejumlah PAC seperti Rubaru dan Ambunten. Kini, konsolidasi terus berlanjut dengan mendatangi enam PAC. Pantauan Koran Madura Sabtu-Minggu (18-19/4), rombongan DPC PDIP Sumenep bersama Achmad Fauzi melakukan kunjungan ke enam PAC sekaligus, yaitu PAC Pragaan, Lenteng, Guluk-Guluk, Gapura, Kalianget dan Kecamatan Talango.

Ketua DPC PDIP Sumenep, Decky Purwanto melalui Sekretaris, Abrari mengungkapkan bahwa kedatangannya ke beberapa PAC tersebut, selain malakukan konsolidasi internal, pula mendekatkan Achmad Fauzi, bacawabup Sumenep terhadap sejumlah PAC dan ranting PDIP Se-Kabupaten Sumenep. “Kami ingin memulai dari dalam, baru setelah itu keluar.

Jika internal sudah solid, maka untuk melakukan konsolidasi ke luar akan lebih mudah,” katanya, Minggu (19/4) kemarin.

Ia menambahkan bahwa, memperkenalkan Achmad Fauzi ke sejumlah PAC bukan hanya kali ini saja, tetapi sudah dilakukan sejak kemarin. Kata mantan Direktur

Koran Madura tersebut, semua PAC akan pihaknya singgahi sebelum menyambung rasa dengan masyarakat secara keseluruhan.

Bagi PDIP, lanjut anggota DPRD Sumenep, pada Pilkada mendatang, kuncinya adalah kosolidan di internal. Sebab PDIP itu selalu menjunjung tinggi rasa gotong royong. “Jadi, dengan hari ini, kita sudah road show ke enam PAC. Besok ke tiga PAC lagi, yakni Dungkek, Batang-Batang dan Batuputih. Kita memang sengaja melakukan kegiatan seperti ini dalam rangka merapatkan barisan menjelang Pilkada Sumenep 2015,” terangnya kemarin usai melakukan kunjungan.

Pria yang akrab disapa Abe tersebut, dalam kunjungannya ke sejumlah PAC itu sengaja membawa bakal calon wakil bupati Sumenep 2015-2020, Achmad Fauzi. “Karena visi kami adalah gotong royong, maka masyarakat tidak cukup hanya mengenal Fauzi dari baner atau baliho,” tukasnya.

Sementara itu, Achmat Fauzi berharap, masyarakat mau berjuang bersamanya. “Sebab dirinya adalah kader PDIP sendiri. Jika periode pertama ngebon saja dari luar bisa, kenapa tidak dengan kader sendiri. Maka dari itu, kami datang ke sini untuk meminta restu dan memohon dukungan agar pada pilkada nanti, PDIP kembali menjadi pemenang,” mintanya.

Pada acara sambung rasa tersebut, seluruh PAC dan Ranting menyatakan siap mendukung penuh Achmad Fauzi, bahkan mereka siap berperang sampai titik penghabisan. “PAC Lenteng selalu all out pada setiap momentum politik.

Maka kami siap berjuang dan berperang bersama Bang Fauzi. Apalagi ia kader sendiri, jelas lebih tenang jika menang. Sehingga loyalitasnya tidak bisa diragukan lagi. Jadi sekali lagi, mohon dukungannnya,” harap Syaful, Ketua PAC Lenteng.

Dilain pihak, berdasarkan jajak pendapat dengan seluruh kader di tingkatan PAC, mereka menginginkan agar koalisi semangka, PKB dan PDIP kembali dilanjutkan.

Bagi mereka, pasangan BusyroFauzi ideal. Ada representasi dari kalangan tua dan muda. “Ini adalah pasangan yang ideal. Makanya tadi saat jajak pendapat, mereka kompak Pak Fauzi jadi wakilnya incumbent,” kata Suryadi, Ketua PAC Talango, Minggu (19/4). =SYAMSUNI

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

PEMBANGUNAN

Banyak Kontraktor Nakal di Kepulauan SUMENEP - Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep Moh. Imran mengungkapkan, di daerah kepulauan banyak kontraktor nakal. Hal itu didasarkan pada jalan rusak sekalipun baru saja diperbaiki karena pelaksanaan proyek ditengarai asal-asalan.

Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir pemerintah daerah telah banyak menggelontorkan anggaran untuk pembangunan daerah kepulauan. Hanya saja, saat ini sudah banyak jalan yang baru diperbarui kembali rusak karena kualitasnya jelek.

"Disadari atau tidak, selama

ini banyak kontraktor yang ngesub (beli) program. Akibatnya, pekerjaan proyek terkesan asalasalan. Karena kontraktor yang ngesub ke yang lain itu sudah rugi dan anggarannya pun dipastikan sudah berkurang maka kualitas proyek dikurangi," terangnya.

Fenomena itu tidak hanya

terjadi di satu pulau saja, melainkan terjadi diseluruh kepulauan. Ia memberikan contoh di Kepulauan Arjasa dan Kangean.

"Terkadang sub itu tidak hanya terjadi satu sub saja, bahkan ada yang sampai tiga sub. Sehingga anggaran yang disediakan pemerintah itu sampai terpotong tiga kali. Makanya, pekerjaan di kepulauan jauh dari harapan pemerintah dan masyarakat," terangnya.

Ia meminta pemerinta selektif dalam memilih rekanan.

"Kami yakin pemerintah tidak akan main-main dalam memilih

dan menunjuk rekanan. Hanya saja mungkin masih belum profesional saja. Makanya, ke depannya kami tidak ingin kejadian itu terulang kembali," harapnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep Edi Rasiyadi mengatakan, pemilihan rekanan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. "Selektif dan profesionalisme dalam memilih rekanan pasti kami dahulukan," katanya.

Ditanya soal pengawasan, mantan Kepala Dinas PU Pengairan itu mengatakan, setiap pekerjaan tidak pernah lepas

dari pengawasan. Pengewasan itu tidak hanya dilakukan oleh PU Binar Marga, melainkan juga oleh konsultan. "Meskipun ada konsultannya, kami tetap selalu memonitor setiap pekerjaan," terangnya.

Menurutnya, jika dalam pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan ditemukan ada kejanggalan, pihaknya tidak segan akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. "Kalau pekerjaannya sudah tidak sesuai dengan juknis yang ada, pasti kami beri sanksi," tukasnya. =JUNAEDI/MK

SEREMONIAL

JUAL BELI MINUMAN BERALKOHOL

SUMENEP – Alumni SDN 1 Pangaran Angkatan tahun 1991, M. Sofyan Hadie, yang mengatasnamakan “Relawan Kanca Kona” mendukung dan mengantarkan Achmad Fauzi menuju pendopo pada Pilkada Sumenep 9 Desember mendatang.

“Bagi kami, Fauzi sudah bagian dari keluarga. Bahkan sebagai teman seperjuagannya, saya mengaku bangga jika salah satu dari kami menuai kesuksesan, apalagi menjadi Bacawabup Sumenep. Maka dari itu, kami berkumpul pada sore ini, selain melepas kangen, kami juga siap mengantarkan sahabat kami agar menjadi wakil Bupati periode mendatang,” katanya, Minggu (19/4) usai menyambung rasa di rumah sahabat Fauzi, Desi Kusmayanti, Desa Pangarangan.

Di mata Sofyan maupun puluhan teman yang lain. Fauzi merupakan sosok yang baik dan dermawan.

Bahkan sering membantu temannya yang sedang kesusahan. Selain itu, lanjut Kepala MTs Al-Azhar Bahaudin, Fauzi juga kocak, gesit, suka berbisnis, dan tak sombong.

“Siapa pun ia jadikan sebagai sahabat. Buktinya, sampai sekarang kita ngumpul di sini untuk mengenang masa kecil yang bahagia bersamanya. Dan ternyata dia hadir bercanda tawa bersama kami,” je-

SUMENEP – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep mengaku tidak bisa memberi sanksi terhadap warung atau mini market yang menjual minuman beralkohol, sekalipun ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/ PER/1/2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pedagang, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kepala Kantor Satpol PP Sumenep Abd Madjid melalui Kasi Ops Satpol PP Sumenep Moh. Saleh menjelaskan, sanksi terhadap warung atau mini market yang melanggar peraturan tersebut masih harus menunggu hasil keputusan dari pengadilan negeri (PN). Sebab, Kabupaten Sumenep masih belum mempunyai payung hukum yang kuat untuk memberikan sanksi. ”Kami tidak main-main dalam menegakkan peraturan. Jika memang salah pasti kami akan tindak sesuai peraturan yang berlaku. Apalagi penjualan minuman beralkohol juga telah melanggar Perda (Peraturan Daerah) Nomor

Kanca Kona Siap Antar Fauzi ke Pendopo

Bakal Calon Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi berpose bersama teman lamanya sesama alumnus SDN 1 Pangarangan, Minggu (19/4).

lasnya usai foto bersama.

Desi Kusumayanti pun demikian, dirinya sengaja bersama dengan sahabatnya yang lain kumpul tidak ada tujuan lain untuk mensupport Achmad Fauzi dalam pencalonannya pada pilkada mendatang.

“Ah, ternyata walaupun sibuk seharian, Fauzi sempat berkumpul dengan kami. Itulah rasa solidaritas Fauzi, itu yang kami suka. Maka tak ada alasan lagi bagi kami untuk tidak mendukung dia. Makanya, kami harap teman-teman SDN 1

Pangarangan juga siap mendukung Fauzi dan mengantarkannya sebagai orang nomor 2 di Sumenep,” harapnya.

Pantauan Koran Madura, AF bersama teman-temanya itu tampak akrab, bahkan gelak dan tawa menghiasi kebersamaannya itu.

Siluet senja sore itu membuat suasana menjadi sangat bahagia. Apalagi ketika salah satu dari temannya mengingatkan Fauzi tentang kehidupan masa kecil. =SYAMSUNI

Satpol PP Tak Bisa Beri Sanksi 3 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum,” tegasnya.

Namun dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002 itu tidak menekankan tentang sanksi, melainkan lebih menekankan terhadap penertiban saja.

Sehingga, meskipun warung atau mini market melakukan penjualan miras, pihak penegak perda tidak boleh memberikan sanksi sebelum adanya keputusan dari PN. ”Apa pun bentuknya, yang namanya minuman beralkohol itu akan berdampak negatif. Kami juga akan terus melakukan koordinasi dengan pihak perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) di sini. Kami juga akan membentuk tim tersendiri di dalamnya,” terangnya.

Dalam operasi yang telah dilakukan beberpa kali ke sejumlah warung atau mini market yang berada di seputar Kota Sumenep, katanya, masih belum ditemukan minuman yang mengandung alkohol. ”Selama ini untuk minuman yang mengandung alkohol seperti bintang dan lain sejenisnya sudah tidak lagi ditemukan,” dalihnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

E

KRIMINALITAS

Penipuan Bermodus Rekrutmen Karyawan SUMENEP – Warga perlu mewaspadai penipuan bermodus rekrutmen karyawan Bandar Udara Trunojoyo Sumenep. Sejak beberapa waktu lalu, beredar kabar bahwa Bandara Trunojoyo Sumenep membuka pendaftaran untuk menjadi karyawan.

Hanafi, warga Kecamatan Bluto, mengungkapkan, beberapa waktu lalu salah seorang familinya dimintai uang oleh orang yang sudah dikenal oleh pihak keluarga. Permintaan sejumlah uang tersebut terkait adanya rekrutmen karyawan di Bandara Trunojoyo Sumenep.

Menurut Hanafi, uang yang diminta tersebut Rp. 15 juta.

Menurut penuturannya, sejumlah uang tersebut diminta dalam dua tahap. Untuk tahap pertama yaitu sebesar Rp. 10 juta. Sedangkan sisanya, akan diminta setelah SK pengangkatannya sudah diterima.

Menurut dia, hal serupa tidak hanya terjadi di Kecamatan Bluto.

Di beberapa daerah, seperti di Kecamatan Batang-batang juga merebak kabar tentang rekrutmen karyawan di Bandara Trunojoyo itu. Hal itu berdasarkan kabar yang dia dapat dari temannya.

Karena itu, ia berharap agar ada kepastian dari pihak bandara terkait adanya rekrutmen. Apalagi, lanjutnya, rekrutmen itu harus membayar. Jika tidak, ia menilai, hal itu akan meresahkan masyarakat. Lebih dari itu, juga akan memperburuk citra pemerintah sendiri.

Menyikapi merebaknya kabar tersebut, Kepala Bandara Trunojoyo Sumenep, Juli Mujiono membantah. Menurut dia, sejauh ini belum ada rekrutmen karyawan.

"Kata siapa itu? Tidak ada itu.

Kalaupun ada rekrutmen karyawan, itu pertimbangannya dari pusat," katanya saat dihubungi kemarin.

Ia menengaskan bahwa jika ada oknum yang meminta uang kepada warga yang memiliki keinginan untuk menjadi karyawan bandara itu jelas penipuan. Karena itu, jika ada yang sudah menjadi korban, sebaiknya langsung melapor ke polisi.

"Jadi, saya berharap agar masyarakat tidak terpengaruh dengan adanya hal-hal semacam itu. Karena, kita memang belum menerima siapa-siapa masih," pungkasnya. =FATHOL ALIF

UJI COBA UN SMP. Seorang siswa SMP dan MTs mengikuti uji coba Ujian Nasional di Blitar, Jawa Timur, Minggu (19/4). Try out tersebut dilaksanakan untuk persiapan siswa menghadapi UN pada 4 - 7 Mei.

Perlu Transportasi untuk Pelajar Dinas Pendidikan Terkendala Anggaran SUMENEP - Kasatlantas Polres Sumenep, AKP Musa Bakhtiar mengungkapkan, untuk menyiasati maraknya siswa SMP yang membawa kendaraan sendiri ke sekolah, salah satunya dengan menyediakan sarana transportasi gratis bagi siswa. Namun, hal itu sepertinya sulit direalisasikan. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep belum memiliki rencana ke arah situ.

Menurut Musa, maraknya siswa SMP yang nekat membawa kendaraan sendiri ke sekolah, salah satu faktornya tidak tersedianya sarana transportasi gratis bagi siswa. Sehingga, untuk mewujudkan itu, pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan pihak terkait, yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

"Masih akan dikoordinasikan," paparnya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Disdik Sumenep, Nurul Hamzah mengungkapkan, pihaknya masih belum bisa menyediakan sarana transportasi gratis bagi siswa SMP. "Karena itu harus disesuaikan dengan

kemampuan APBD Kabupaten," paparnya.

Meski begitu, ia berharap suatu saat Kabupaten Sumenep dapat menyediakan sarana transportasi gratis bagi siswa. "Mudah-mudahan nanti, semakin banyak investasi-investasi yang masuk ke daerah, semakin banyak CSR-CSR yang masuk, dapat membantu siswa kita," kata lelaki yang akrab disapa Nono itu.

Disinggung apakah sebelumnya memang sudah memiliki rencana untuk menyediakan sarana transportasi gratis bagi siswa SMP, menurut Nono, setiap orang Indonesia pasti memiliki rencana-rencana ideal.

"Bukan orang Indonesia

namanya kalau tak memiliki angan-angan. Cuma, untuk merealisasikannya itu yang sulit," paparnya.

Terkait langkah yang akan diambil selanjutnya untuk mewujudkan ketersediaan sarana transportasi gratis bagi siswa SMP, dia tak menyebut langkah konkret. Hanya saja, yang paling penting menurutnya harus diawali dengan niat yang baik.

"Selain itu, untuk memulai sesuatu juga diperlukan keberanian. Kalau tidak memiliki keberanian itu akan sulit. Karena setiap kebijakan memang pasti mengandung konsekuensi," pungkasnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 20 APRIL 2015 No. 0590 | TAHUN IV

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

MADURA

F

KRISIS STOK. Kepala Gudang Bulog Pamekasan, Yuni Irianto, di dalam gudang Bulog, yang ketersediaan berasnya masih terbatas

Krisis Beras Bulog Mulai Teratasi Beras dari Sub Divre Bulog Bojonegoro Digeser ke Madura PAMEKASAN – Setelah Sub Divre Bulog XII Madura mendapat perintah menyalurkan beras masyarakat miskin (raskin) dari Divre Jawa Timur, kini Bulog Madura justru mengalami krisis stok beras. Namun krisis itu segera berakhir, karena sudah ada tambahan pengiriman beras ke Bulog Madura.

Beras tambahan itu merupakan beras move (pindahan) dari Sub Divre Bulog Bojonegoro. Sayang, belum diketahui berapa jumlah stok beras sedang dikirim itu.

Sejauh ini sekalipun mengalami krisis beras, penyaluran raskin tahun 2015 tahap pertama tidak akan terganggu karena ketersediaan beras cukup untuk satu

bulan pendistribusian. Mengingat Bulog Madura hanya akan mendistribusikan raskin 2015 untuk bulan Januari saja.

Kepala Sub Divre Bulog XII Madura, Amrullah mengatakan untuk pendistribusian raskin bulan Januari akan menggunakan sisa beras pengadaan tahun 2014 lalu, yang kini tersimpan di gu-

dang Bulog. Sedangkan penyaluran berikutnya akan menggunakan beras move dari Sub Divre Bojonegoro.

“Kalau stok beras, kita ada untuk satu kali (bulan) didistribusi.

Tapi sekarang kita sedang ada beras move dari Jawa, yang nantinya akan digunakan untuk distribusi selanjutnya. Ini karena memang kondisi stok beras di gudang masih terbatas,” kata Amrullah.

Keterbatasan stok beras yang terjadi karena tidak ada pasokan beras. Sejak kasus yang terjadi di gudang Bulog Pamekasan, Jl Raya Larangan Tokol, semua mitra Bulog yang sebelumnya memasok stok beras, kini sudah diputus.

“Berdasarkan perintah Divre Jawa Timur, ke depan pengadaan stok kita berupa gabah, yang kemudian diselip menjadi beras.

Tapi tidak menutup kemungkinan juga melakukan pengadaan beras, karena ketersediaan gabah Madura masih terbatas,” ungkapnya.

Di Kabupaten Pamekasan ada sebanyak 86.397 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dengan ketentuan untuk masing-masing RTS menerima bantuan sebanyak 15 kilogram. Sehingga bantuan setiap bulannya, kebutuhan stok beras untuk Kabupaten Pamekasan 1.295.955 kilogram atau 1.295 ton.

Sebelumnya, Kepala Gudang

Bulog Pamekasan, Yuni Irianto mengatakan saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog sekitar 1900 ton. Namun, jumlah itu sudah termasuk beras yang terserang hama. Sehingga jika dilakukan pemilahan jumlahnya akan berkurang.

“Jadi hanya siap disalurkan untuk bulan saja, karena stoknya sangat tipis. Untuk sementara dari 1900 ton beras, yang dinyatakan siap sebanyak 1.750 ton, sisanya tidak layak konsumsi karena rusak. kini bulog tidak membuka pengadaan beras lagi melainkan dalam bentuk Gabah,” kata Yuni Irianto. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

G

KASUS PUPUK

Kodim Serahkan ke Polisi PAMEKASAN - Kodim 0826/Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, menyerahkan penanganan kasus penimbunan pupuk bersubsidi oleh oknum warga Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, ke kepolisian resor setempat.

“Kami ini kan sifatnya hanya membantu, dan proses penanganan pelanggaran hukum selanjutnya tetap oleh polisi,” kata Komandan Kodim/0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi di Pamekasan, Sabtu sore.

Sebelumnya pada Sabtu pagi, anggota TNI menemukan adanya oknum warga yang melakukan penembunan pupuk bersubsidi.

Warga yang diketahui melakukan penimbunan pupuk itu berinisial HR warga Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.

Anggota TNI yang menemukan adanya penimbunan pupuk bersubsidi itu, selanjutnya melakukan pemeriksaan kepada orang yang memiliki pupuk tersebut.

Hasilnya, ditemukan sekitar 3 ton lebih pupuk bersubsidi ditimbun oleh oknum warga itu di dua tempat di Desa Bujur Tengah.

Selanjutnya dari temuan itu, Kodim melaporkan ke kepolisian, sekaligus menyerahkan proses hukum kasus itu, karena sesuai dengan ketentuan, warga dilarang melakukan penguasaan barang dagangan yang disubsidi oleh pemerintah.

Dandim Mawardi menjelaskan, selain untuk membantu tugas polisi dalam berupaya menekan tindak pidana kriminal, TNI menganggap perlu memperketat pengawasan dalam peredaran pupuk, karena saat ini institusi militer tersebut dibebani tugas negara untuk membantu melakukan pendampingan kepada petani.

Dengan demikian, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan petani dan kelancaran pertanian, juga harus diperhatikan polisi, termasuk ketersediaan pupuk yang disubsidi oleh pemerintah.

“Makanya, kita perintahkan anggota untuk meningkatkan pengawasan peredaran pupuk tersebut khususnya di desa-desa,” katanya. =Ant/ Abd Aziz

POTENSIAL. Warga merawat bibit mangrove di lahannya di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Hutan mangrove di wilayah itu dinilai sangat potensial dikembangkan sebagai kawasan ekowisata.

Wisata Edukasi Belum Dianggap Potensi Pamekasan Miliki 22 Spesies Mangrove PAMEKASAN - Keberadaan hutan mangrove di Kabupaten Pamekasan yang cukup luas, belum termanfaatkan secara maksimal. Hutan pohon yang memiliki kemampuan penyerapan unsur senyawa karbon dioksida (CO2) tersebut masih dinilai sebagai pelindung daratan dari abrasi.

Di hutan mangrove, Minggu (19/4), Sekretaris Forum Komunitas Hijau (FKH) Rampak Naong Pamekasan, Hesan Sruji menyatakan, hutan mangrove di wilayah itu belum dimanfaatkan sebagai kawasan ekowisata dan wisata edukasi. Padahal keberadaan hutan kawasan pesisir tersebut sangat potensial jika dikembangkan sebagai kawasan ekowisata, seperti Hutan Mangrove Wonorejo, Surabaya, dan beberapa hutan mangrove lainnya yang saat ini sudah banyak dikunjungi wisatawan.

“Nampaknya potensi itu belum dianggap sebagai potensi yang menarik, sehingga belum dicoba untuk dikembangkan,” kata Hesan.

Hesan menjelaskan, keuntungan dari pengelolaan hutan mangrove sebagai ekowisata dan wisata edukasi ini antara lain sebagai kawasan penelitian bagi

siswa serta pelatihan konservasi bagi siswa bidang pendidikan biologi.

Hutan mangrove di Pamekasan merupakan hutan mangrove terluas kedua setelah Pulau Sepanjang di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep.

Di wilayah itu terdapat beberapa pesisir yang menjadi lokasi pengembangan hutan yang lebih dikenal sebagai hutan bakau itu antara lain, sepanjang pesisir Kecamatan Galis dan sepanjang pesisir Kecamatan Pademawu dan Tlanakan.

Dalam catatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, kawasan hutan mangrove Pamekasan menjadi tempat singgah burung pengembara (avian migran) yang berasal dari benua eropa menuju Australia dan tempat tinggal dari puluhan jenis burung air diantaranya kuntul (Egretta alba), Bangau Tongtong

(Leptoptilos javanicus), Belibis kembang (Dendrocygna arquata), Pecuk ular (Anhinga melanogaster), dan jenis burung air lainnya.

Hal itu, disebabkan karena beragamnya jenis mangrove yang ada di hutan yang semuanya tersebar di pesisir selatan Pamekasan tersebut.

“Ini cukup menguntungkan untuk sebuah kawasan penelitian,” jelas Hesan.

Ketua Komunitas Sabuk Hijau, Slaman mengatakan kawasan hutan mangrove di Pamekasan memiliki 22 spesies.

Dari jumlah tersebut, paling dominan ada delapan jenis mangrove antara lain, api apit (Avicennia lanata), api-api (Avicennia marina), prapat (Sonnetaria Alba), pidada (Sonnetaria Casiolaris), Nyirih (Xylocarpus granatum), Tinjang (Rhizophora Apiculata), Bakau (Rhizophora Mucronata) dan Tinjang Kurap (Rhizophora Styosa).

“Hal itu, karena kedelapan jenis tersebut, bisa dimanfaatkan untuk ekonomi dibanding jenis lainnya,” kata Slaman.

Kedelapan mangrove tersebut, bisa dijadikan bahan baku

untuk makanan seperti pudding dan dodol. Yang bisa digunakan untuk bahan ini adalah jenis Pidada. Jenis Api-Api bisa dijadikan tepung untuk kue.

Jenis lainnya seperti Nyirih, bisa dijadikan bahan untuk kosmetik dan sabun dan jenis tinjang, pidada dan api-api bisa diambil kulit kayunya untuk bahan pewarna pakaian. “Ada pula yang memanfaatkan getah api-api sebagai bahan obat untuk sakit gigi,” jelas dia.

Karenanya, ia menyatakan kesetujuannya jika kawasan mangrove dijadikan kawasan ekowisata. Sehigga, pemanfaatannya tidak hanya sebagai kawasan anti abrasi, melainkan juga bermanfaat sebagai kawasan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Slaman sendiri bersama anggota komunitasnya, saat ini tengah mengembangkan usaha pemanfaatan buah mangrove untuk campuran kopi dan makanan jenis puding.

“Hasilnya lumayan untuk membantu ekonomi keluarga,” kata peraih berbagai penghargaan di bidang lingkungan hidup itu. =g.mujtaba/rah

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

JEMBATAN RUSAK Seorang warga berusaha menyeberangi jembatan bambu yang rusak, di Kelurahan Kowel, Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (18/4). Jembatan bambu yang menjadi penghubung antara kelurahan Gladak Anyar dan Kowel tersebut sejak satu tahun lalu rusak parah. Akibatnya warga dan anak yang bersekolah di dua kelurahan tersebut harus melewati jalan lain sejauh sekitar 5 km.

Dua Tersangka Adhoc Tetap Proses Penyidikan Agita Tri Murcahyanto: Tidak Ada Istilah SP3 PAMEKASAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan telah menyeret 4 orang ke penjara dalam kasus adhoc di Dinas Pendidikan. Namun, masih ada 2 orang lagi dari 6 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Keduanya berinisial NQ dan YS. Sisa tersangka itu kini masih dalam penyidikan Kejari untuk mendapatkan bukti-bukti keterlibatan dua orang tersebut.

Sedangkan empat orang lainnya, dua di antaranya Kadisdik Ahmad Hidayat dan pihak rekanan Salman Alfarisi sudah divonis, dua terdakwa lainnya lagi berinisial SS dan AS juga telah menjadi tahanan

Kejari dan sedang dalam proses sidang.

Kasi Pidsus Kejari Pamekasan, Agita Tri Murcahyanto mengakui pihaknya masih mempunyai tunggakan sisa tersangka dalam perkara adhoc. Pihaknya berjanji

secara bertahap semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut akan diproses hukum.

Untuk itu, setelah pihaknya melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka, pihaknya juga akan segera menyidik tersangka lainnya yang juga diduga terlibat dalam kasus tersebut. sambil menunggu hasil pembuktian di persidangan.

“Dua orang yang kami tahan itu, diketahui keterlibatanya saat persidangan terdakwa sebelumnya. Jadi, jika dalam sidang nanti, sisa tersangka itu juga diketahui keterlibatannya, maka pembuktiannya lebih mudah untuk bisa kami proses,” katanya.

Dalam persidangan semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut akan diketahui. Sehingga sisa tersangka yang juga diduga terlibat dalam korupsi adhoc itu, tinggal melanjutkan proses pemberkasannya.

“Saat ini masih dalam proses penyidikan, tidak ada istilahnya SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Tapi tidak menutup kemungkinan jika dalam persidangan yang bersangkutan tidak terbukti, kalau itu harus keluarkan SP3, akan kita keluarkan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, adhoc tersebut adalah program peningkatan mutu pendidikan berupa pe-

ngadaan buku bagi 49 sekolah menengah di Kabupaten Pamekasan, pada tahun 2008, dengan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar.

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), negara mengalami kerugian mencapai Rp 1,9 miliar atau total los dari anggaran yang ada sebesar Rp 1,9 miliar itu. Sebab buku yang dicetak oleh rekanan semuanya tidak sesuai dengan pedoman pengadaan buku. Buku yang ada ternyata tidak sesuai dengan materi pelajaran untuk siswa menengah, karena di dalamnya berisi mata pelajaran untuk anak SD. =ALI SYAHRONI/rah

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

I

Proyek TB Baru Direncanakan Sudah Ada Anggaran Rp 4 Miliar dari APBD PAMEKASAN – Penganggaran Proyek Terminal Barang (TB) atau terminal kargo di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, dinilai asal-asalan karena kebutuhan anggaran diduga hanya berdasar asumsi.

Kelanjutan proyek tersebut belum direncanakan, kata anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Ach Tatang. Menurutnya, dana yang disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan, untuk pembangunan lanjutan TB terkesan janggal. Proyek tersebut tidak mempunyai perencanaan yang jelas.

“Proyek kelanjutan terminal untuk transit barang itu sampai sekarang perencanaannya tidak ada, tapi tahun ini sudah ada anggaran sebesar Rp 4 miliar untuk proyek itu yang ditetapkan di APBD,” kata Tatang.

Akibat belum adanya perencanaan, proyek tersebut bakal terlambat dikerjakan. Sebab, harus melalui tahap lelang perencanaan, menentukan pemenang, pengerjaan rencana baru, kemudian dilelang fisiknya. Sehingga akan butuh waktu yang sangat panjang.

“Seharusnya itu paling tidak perencanaannya selesai bulan Oktober, biar lelang fisiknya bisa dilakukan. Kalau sampai sekarang masih belum ada perencanaannya, apa memungkinkan tuntas pengerjaannya sebelum masuk tahun 2016 nanti?” tanyanya.

Tambah Tatang, proyek yang dikerjakan sejak tahun 2011 lalu itu, cukup banyak menghabiskan

anggaran. Sayangnya, hingga saat ini, tidak jelas penyelesaiannya.

Padahal di bangunnya terminal tersebut untuk dapat mengurangi kepadatan dalam kota Pamekasan.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Pamekasan, Moh Zakir mengatakan bahwa proyek terminal barang ada perencanannya. Namun, diakuinya perencanaanya akan dikerjakan pada tahun ini, menggunakan dana dari APBD 2015.

“Perencanaannya ada, sekarang masih dilelang. Kami buat perencanaannya itu supaya tahu digunakan untuk apa saja dana Rp 4 miliar itu,” kata Zakir.

Diperkirakan, total anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan pembangunan terminal kargo itu sekitar Rp 30 miliar.

Namun belum dipastikan target waktunya. Sebab pembangunannya berdasarkan ketersediaan anggaran. Untuk menuntaskannya, akan dianggarkan tiap tahun di APBD Pamekasan.

Terminal itu akan digunakan sebagai tempat transit barang untuk mendukung kebijakan pemerintah setempat agar kendaraan besar pengangkut barang tidak masuk kawasan kota. =ALI SYAHRONI/RAH

TAK BEROPERASI. Terminal Barang (TB) atau terminal kargo di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan

Bupati Syafii Kunjungi Empat Lokasi Dampak Banjir PAMEKASAN – Bupati Pamekasan Achmad Syafii langsung mengunjungi dan melihat kondisi warga yang terdampak banjir, Kamis (16/4). Sedikitnya empat lokasi terdampak yang dikunjungi, diantaranya Kelurahan Gladak Anyar, Parteker, Jalan Trunojoyo, dan Kelurahan Patemon. Dalam Kunjungan tersebut, Bupati Pamekasan Achmad Syafii didampingi sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)terkait penaganan banjir perkotaan yaitu, Kepala Dinas Pekerja Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Muharram, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Akmalul Firdaus, Camat

Kota Suadi Rahman, dan Perwakilan Dinas PU Pengairan.

Bupati Pamekasan, Ach Syafii mengatakan pihaknya melakukan pertemuan khusus dengan para pimpinan SKPD terkait bencana banjir, yang membahas penanganan tindak lanjut dan kajian secara menyeluruh dalam penanggulangan banjir di Pamekasan itu.

“Akan langsung kami tindaklanjuti, utamanya dengan para pimpinan SKPD. Karena harus segera dilakukan kajian secara menyeluruh dalam penanggulangan banjir di perkotaan, sambil lalu merancang langkahlangkah yang dilakukan,” kata Bupati Syafii.

Secara umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sudah mendeteksi penyebab masalah banjir selama ini. Salah satunya, terjadinya penyempitan arus dan sedimentasi sungai.

Untuk itu, selanjutnya tinggal langkah penanganan dan dilakukan oleh SKPD terkait. Dalam hal ini yang paling berperan adalah Dinas PU Pengairan dan BPBD. Agar langkah antisipasi bencana banjir secara bertahap bisa dilakukan.

Dalam antisipasi banjir akan dilakukan normalisasi beberapa sungai penyebab banjir karena kian besar debit airnya. Juga perbaikan pintu air yang rusak segera dilakukan. Untuk merealisasikan

program yang direncanakan, perlu melibatkan masyarakat. Salah satu rencananya, adalah dilakukan

pengerukan sungai secara swadaya melalui pembentukan Pokmas. =ALI SYAHRONI/Adv

KORAN MADURA BANGKALAN PROBOLINGGO J KORAN

Sampang

SENIN 20 APRIL 2015 No. 0590 | TAHUN IV

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

MADURA

J

PENDIDIKAN

Pengadaan Buku K-13 Tidak Jelas

Puluhan Petugas Satpol Pp Saat Menyisir Di Toko Moderen di Jl. Trunojoyo Sampang kemarin

Satpol PP Lelet Sanksi Toko Modern SAMPANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berjanji akan sanksi tegas sejumlah toko modern yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang pengelolaan toko modern, setelah penyisirian toko Indomart dan Alfamart selesai di semua kecamatan.

Kasi Ops Satpol PP Sampang Moh Shadiq mengatakan, tidak akan membiarkan toko modern melanggar ketentuan yang tercantum dalam perda. Sebab setelah penegak perda melakukan penyisiran terhadap Indomart dan Alfamart pekan lalu. Ditemukan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami tetap akan memberikan sanksi terhadap toko modern yang melanggar perda,” katanya.

Dikatakan, sanksi yang akan diberikan berupa surat teguran kepada pihak menejemen toko agar jam buka dilakukan sesuai dengan perda. Kalau masih tidak mematuhi, penegak perda akan kembali memberikan surat. Namun surat itu, surat perjanjian tutup paksa jika masih melanggar perda. “Kami tegaskan, kalau

tidak mematuhi perda, terpaksa kami tindak tegas sesuai perda,” tegasnya.

Menurutnya, jika surat dua kali yang dilayangkan tidak diindahkan, penegak perda berjanji akan menutup paksa toko tersebut meskipun sudah mendapatkan idzin. Karena, tidak memathui aturan yang berlaku.

“Kami akan tutup paksa jika masih buka di luar jam ketentuan yang tercamtum dalam perda,” jelasnya.

Katanya, jam buka-tutup toko modern yang ada di Kota Bahari banyak yang melanggar dari ketentuan perda. Terbukti, saat dilakukan pencatatan pekan lalu, ditemukan jam buka-tutup melebihi deri ketentuan Perda. “Ada yang buka Pukul 06.00- 23.00 wib, ada juga yang buka pada pukul

7-22 wib, bahkan ada juga yang membuka selama 24 jam,” tuturnya.

Perlu diketahui, ketentuan dalam perda jam buka- tutup toko meodern seperti IndomarAlfamart, pada hari Senin-Jumat pada pukul 10.00 sampai 22.00 Wib. Sementara hari Sabtu-Minggu jam buka tersebut 10.00 sampai 23.00 Wib, lebih dari itu tidak di perbolehkan sesuai ketentuan perda.

Diberitakan sebelumnya, puluhan petugas Satpol PP menyisir toko modern dimulai di wilayah perkotaan Sampang dan dilanjutkan menyisir ke Kecamatan Torjun. Namun, dalam penyisiran itu, penegak perda tidak memberikan sanksi apapun dengan dalih masih akan dilakukan pendataan dulu. Bahkan, saat mengumumkan ada sejumlah toko modern yang melanggar perda, petugas hanya mencatat saja. Setalah itu, petugas yang menggunakan mobil operasionalnya langsung pulang ke markasnya. =RIDWAN/LUM

SAMPANG - Realisasi pengadaan buku Kurikum 2013 yang sempat dihentikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang karena ada pengalihan kurikulum K-13 ke kurikulum KTSP sampai saat ini tidak ada transparansi dari dinas terkait.

Kabid Kurikulum Disdik Sampang Arif Budiansor mengakui Disdik sempat melakukan pengadaan buku K-13 sebelum terjadi perubahan kurikulum kembali ke KTSP. Namun, pasca terjadi perubahan itu, percetakan buku ada yang tidak mau melakukan pencetakan.

Oleh karena itu, pengadaan itu dilanjutkan atau tidak diketahui. Sebab, yang menangani bagian Sarana Prasarana. “Sebenarnya urasan ini bukan tanggung jawab saya, ini ranahnya Kabid Sarana prasarana,” katanya pada Koran Madura, Minggu (19/4).

Yang diketahui Arif Budiansor, pengadaan buku K-13 itu menggunakan dana Bantuan Sosial (Bansos) atau dana hibah yang ditransfer ke rekening sekolah masing-masing untuk pembelian buku K-13. Namun, pihaknya tidak tahu apa direalisasikan atau tidak.

“Yang jelas kalau pengadaan

itu saya tidak tahu. Yang saya tahu cuma dalam pembelian buku itu menggunakan bansos yang ditransfer langsung ke rekening sekolah, dan kalau realisisanya tidak tahu seperti apa,” paparnya.

Ketika ditanyakan besar anggran dana bansos untuk pembelian buku tersebut? Budiansor juga tidak tahu dengan alasan dana itu langsung ditransfer ke rekening sekolah. “Kalau anggranya saya tidak tahu, silakan tanyak yang bertanggung jawab, Pak Roji’on,” imbuhnya.

Lanjut Arif menjelaskan, dalam juknis ditentukan, apa bila dana bansos tidak cukup dalam pembelian buku K-13 itu bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Saya benaran tidak tahu terkait itu. Yang tahu Pak Roji’on,” jelasnya.

Sementara itu Kasi Sarana Prasarana Disdik Sampang Roji’un, tidak memberikan keterangan sedikitpun. Sebab, saat dihubungi via telepon, yang bersangkutan tidak merespon.

Lewat pesan pendek pun juga tidak di respons meskipun sudah berulangkali. =RIDWAN/LUM

PERTANIAN

Bupati: Produksi Garam Terkendala Teknologi Sampang - Bupati Sampang, KH Fannan Hasib menyatakan, produksi garam di wilayah itu masih terkendala pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur.

“Masyarakat petani garam di Sampang ini masih membutuhkan uluran tangan pemerintah pusat, baik terkait pemanfaatan teknologi, maupun ketersediaan infrastruktur,” kata Bupati Fannan Hasib di Sampang, Minggu.

Ia menjelaskan, saat ini kondisi akses jalan menuju tambak garam di Kabupaten Sampang masih butuh perbaikan. Banyak jalan menuju tambak yang rusak, sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Sementara di satu sisi, kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah belum cukup, sehingga perlu peran aktif pemerintah pusat.

Dari sisi pemanfaatan teknologi, petani garam di Ma-

dura, khususnya di Kabupaten Sampang belum bisa memanfaatkan secara maksimal. Selain karena memang kemampuannya yang terbatas, juga karena olah produksi garam melalui bantuan teknologi semisal geomimbran membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Makanya, tanpa adanya peran aktif pemerintah pusat, rasanya sulit untuk bisa berkembang pesat, sesuai harapan pemerintah pusat selama ini,” katanya.

Kendala dan tantangan yang dihadapi para petani garam di Kabupaten Sampang ini, sebelumnya telah disampaikan Bupati Fannan Hasib saat menyampaikan sambutan adalam acara kontrak kerja sama pembelian garam rakyat antara petani dengan pengusaha garam di pendopo Pemkab Sampang, Sabtu (18/4). =ABD AZIZ/ANT

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

K

Rutan Kelas II B Overload SAMPANG - Kepala Satuan Pengamanan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kabupaten Sampang, Abdus Subir mengatakan, Rutan Kelas II B saat ini sudah kelebihan kapasitas (overload) dari ruangan yang disediakan.

Kata Abdus Subir, kapasitas sel tahanan hanya bisa memuat 155 warga binaan. Sementara jumlah tahanan mencapai 203 orang. Sehingga ada satu sel yang diisi 20 lebih tahanan.

“Dengan kondisi itu, terpaksa satu ruang sel tahanan diisi hingga 20 lebih warga binaan,” paparnya.

Petugas keamanan yang ada juga terbatas. Tiap shift penjagaan hanya terdiri dari empat sipir padahal tujuh sipir. “Minimnya jumlah personel Rutan Kelas II B Sampang, masih menjadi persoalan yang sangat rentan dalam pengamanan para narapidana.

Sehingga membutuhkan tambahan personel lagi,” katanya.

Dirinya mengaku, telah

sering malakukan pengajuan penambahan personel di Rutan Kelas II B Sampang kepada Kanwil Jawa Timur, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. “Kami tetap berusaha melakukan penjagaan semaksimal mungkin, dan terus mengajukan tambahan personel agar keamanan yang ada di rutan maksimal,” tandanya.

Kondisi yang kurang maksimal itu, telah mengakibatkan dua napi kabur dari rutan, yaitu pada tahun 2013 dan 14 April kemarin. Napi tersebut bebas melanggang keluar rutan setelah mengelabui petugas. “Memang petugas kurang.

Sehingga memicu kaburnya napi selama ini,” tutupnya. =RIDWAN

Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kabupaten Sampang

DINAS PERTANIAN

Disperta Ogah Serahkan Hand Tractor pada Poktan Tak Jelas SAMPANG- Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Sampang ogah memberikan bantuan hand traktor kepada kelompok tani (poktan) yang kegiatannya tidak jelas. Pasalnya, bantuan alat pembajak tanah yang diberikan pemerintah pusat akan dipasrahkan ke poktan yang sudah ter-

bukti merealisasikan kegiatanya selama ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispertra Sampang Syamsul Hidayat mengatakan, pihaknya saat ini akan segara melakukan verifikasi terhadap calon penerima hand tractor yang tersebar di 14 kecamatan. Dalam verifikasi

itu Disperta melibatkan Tentara Negara Indonesia (TNI) dan tim Pertanian. “Saya akan verivikasi dulu poktan yang layak mendapatkan hand traktor tersebut,” katanya pada Koran Madura, Minggu (19/4).

Dikatakan Syamsul, poktan yang sudah mendapatkan bantu-

an hand tractor beberapa pekan lalu, tidak akan mendapatkan lagi meskipun lahan produktifitasnya mencukupi syarat. Oleh karena itu, dalam dropping hand tractor saat ini akan betul-betul disaring melalaui TNI dan tim dari kementerian pertanian. “Saya tegaskan, kalau poktanya tidak

jelas tidak akan mendapatkan bantuan hand traktor,” tegasnya saat di konfirmasi melalui telepon.

Menurutnya, syarat untuk mendapatkan bantuan pembajak tanah itu tidak terlalu sulit.

Di antaranya, kegiatan poktan harus jelas, mempunyai struktur kepengurusan, dan lahannya juga jelas. “Kalau kegiatanya jelas, pengurusnya ada, dan lahan yang akan digarap ada berarti sudah layak mendapatkan bantuan itu,” terangnya.

Namun, lanjut Hidayat, poktan yang cukup syarat tetap akan dilakukan verifikasi ulang. Sebab, jumlah hand tractor yang ada masih terbatas. Oleh karena itu, tidak semua poktan akan menerima maskipun sudah dilakukan verifikasi. “Tim verifikasi akan turun kelapangan, kemudian akan menyaring lagi, poktan mana yang akan mendapatkan bantuan tersebut,” terangnya.

Katanya, ada 891 poktan yang akan dilakukan verifikasi yang tersebar di wilayah Sampang.

Namun, penyerahan hand tractor akan disesuaikan dengan jumlah yang ada. “Memang tidak sebanding antara jumlah verifikasi dan jumlah yang akan menerima.

Yang akan menerima nanti hanya 57 poktan. Sebab, hand traktor yang ada hanya 57,” imbuhnya. =RIDWAN/LUM

KORAN KORAN MADURA Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SENIN 20 APRIL 2015 No. 0590 | TAHUN IV

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590| TAHUN IV

moh ridwan/koran madura

BERKUNJUNG. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yohana Yembise, saat berkunjung ke rumah keluarga Siti Zaenab, didampingi Wakil Bupati Bangkalan Mondir Rofii.

Presiden Buat Moratorium PRT Yohana: Kalau Hanya Ingin Jadi Pekerja Rumah Tangga Cukup di Dalam Negeri BANGKALAN - Eksekusi mati terhadap dua Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia. Kasus Siti Zaenab dan Karni diharapkan tak terulang kembali. Pemerintah berjanji akan lebih serius memonitor TKI yang bekerja di luar negeri. Para TKI akan dipantau lebih seksama terkait pekerjaan dan skill yang dimiliki. Bahkan, pemerintah berencana akan melakukan moratorium TKI yang hanya sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yohana Yembise menyampaikan, pemerintah sekuat tenaga akan melindungi para TKI yang berada di luar negeri. Pihaknya berharap ke depan tidak boleh terjadi lagi kasus serupa. Pemerintah akan memonitor para TKI. Kemudian sistem yang ada harus disempurnakan menjadi lebih baik.

Pihaknya akan melakukan

kerja sama dengan kementerian lain untuk mengetahui jumlah TKI yang berada di luar negeri.

Termasuk tujuan negara yang menjadi tempat kerja. Semuanya akan dipantau lebih ketat. Apalagi Presiden Jokowi telah membuat moratorium Pekerja Rumah Tangga (PRT). PRT sudah tidak lagi dikirim keluar negeri untuk menjadi TKI. Jika pun ada, TKI yang dikirim harus berkualitas.

"Kami mengunjungi keluarga

ibu Zaenab untuk memberikan dukungan moral atas dieksekusinya ibu Zaenab oleh pemerintah Arab Saudi. Apalagi, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tentu kami sangat kaget atas kondisi ini," terang Yohana ketika berkunjung ke rumah almarhumah Siti Zaenab di Desa Martajazah, Kecamatan Kota Bangkalan, kemarin (19/4).

Menurutnya, sebelum diberangkatkan TKI harus dipersiapkan dengan matang. Terlebih pemberdayaan perempuan harus dilakukan supaya yang menganggur mempunyai aktivitas. Hal itu penting agar bisa menopang ekonomi keluarga.

Tidak perlu warga Indonesia menjadi TKI lagi jika hanya bekerja sebagai PRT, cukup bekerja di dalam negeri Selain itu, Yohana Yembise mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan lebih memerhati-

kan kaum perempuan, sehingga kasus eksekusi mati TKI asal Bangkalan tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Pemerintah akan invetarisir jumlah perempuan yang ada di sini. Ini dilakukan agar bisa diberdayakan untuk bisa membuka usaha kecil, sehingga nantinya bisa membantu ekonomi diri sendiri dan juga keluarga. "Tugas Bupati dan Wakil Bupati lebih memerhatikan perempuan, agar ini tidak terjadi lagi," terangnya.

Pihaknya menerangkan, pemerintah pusat mempunyai program ketahanan keluarga.

Pemkab harus intens melakukan koordinasi dengan pemprov Jatim, agar bisa meneruskan kepada masyarakat. Terutama, pemerintah akan lebih memerhatikan masyarakat yang ada di pedesaan karena angka kemiskinan dan permasalahan yang lain ada di desa.

"Pastinya, nanti kami akan bantu dengan program yang kami miliki. Kita juga akan lakukan pelatihan untuk pembedayaan perempuan. Konsentrasi dan koordinasi antara pemkab, pemprov, dan kementerian memang harus diperkuat," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Mondir Rofii saat mendampingi Yohanna Yembise menyatakan siap melaksanakan perintah dari Menteri. Namun, persoalan utama yang dihadapi di bawah, penduduk produktif baik perempuan maupun laki-laki sebagian besar sudah keluar dari desa.

"Ke depan kita akan lebih tingkatkan lagi koordinasi dengan pemprov dan kementerian, sehingga perempuan di sini bisa diberdayakan dan mampu membantu ekonomi keluarga," janjinya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Madura

Legislator Pantau Pelaksanaan Kontrak Garam PAMEKASAN - Anggota Komisi VI DPR RI KH Kholilurrahman asal Madura menyatakan, akan terus memantau realisasi kontrak kerja sama jual beli garam antara petani dengan pengusaha yang tergabung Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI).

"Kami akan terus melakukan evaluasi, terkait pelaksanaannya di lapangan, apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat petani garam di Madura atau belum," kata Kholilurrahman di Pamekasan per telepon, Minggu (19/4) malam.

Bupati Pamekasan Periode 2008-2013 ini menjelaskan, kontrak kerja sama yang dilakukan oleh perwakilan petani dengan pengusaha garam yang dilakukan di Sampang pada tanggal 18 April 2015 itu, akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebab, hal itu menunjukkan komitmen bersama, bahwa kedua pihak akan berupaya saling memenuhi harapan mereka masing-masing.

Petani menginginkan agar hasil produksi garam mereka dibeli dengan harga layak, dan pengusaha menginginkan agar produksi garam yang dihasilkan petani, juga berkualitas.

Politikus asal Pamekasan ini juga menilai, langkah pemerintah dalam memfasilitasi kontrak kerja sama antara petani dengan pengusaha garam itu pantas diapresiasi, dan baru pertama kali dilakukan di Pulau Madura.

"Tapi tentunya, sebagai wakil rakyat, kami tidak ingin, penandatanganan kontrak itu, tidak sebatas kegiatan formal semata. Yang paling penting pelaksanaan di lapangan sesuai dengan harapan semua pihak. Baik petani maupun pengusaha garam," katanya.

Oleh karenanya, sambung Kholil, pihaknya bersama anggota DPR RI lain dari Pulau Madura sepakat untuk terus melakukan pengawasan atas realisasi pelaksanaan kontrak kerja sama itu.

Ada tujuh perusahaan garam

yang tergabung dalam AIPGI yang melakukan kontrak kerja sama pembelian garam lokal Madura.

Ketujuh perusahaan itu masing-masing PT Garindo Sejahtera Abadi, PT Saltindo, PT Unichem Candi Industri, PT Sumatraco Langgeng Abadi, PT Cheetam Garam Indonesia, PT Budiono Madura Bangun Persada, dan PT Susanti Megah.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Farid Al Fauzi saat mendampingi Menteri Perindustrian di Pendopo Pemkab Sampang, Sabtu (18/4) menyatakan, garam merupakan salah satu potensi ekonomi masyatakat di Pulau Madura.

Jumlah petani garam yang ada di Pulau Madura sekitar 12.000 jiwa atau sekitar 43 persen dari seluruh petani garam yang ada di Indonesia, tersebar di empat kabupaten di Pulau Madura.

Hanya saja, selama ini mereka belum merasakan manisnya garam, karena beberapa persoalan.

Selain harga rendah, banyak garam rakyat yang tidak terbeli oleh perusahaan garam.

Oleh karenanya, sambung dia, Komisi VI DPR bidang perindustrian, perdagangan dan BUMN ke depan akan terus aktif mendorong mitra kerjanya agar merealisasikan penyerapan garam oleh industri sesuai harapan masyarakat petani garam.

Farid dalam kesempatan itu juga menjelaskan, bahwa terselenggaranya kerja sama antara pengusaha dengan petani garam di Pulau Madura itu, berkat upaya serius Kholilurrahman. "Karena di Komisi VI Kiai Kholil ini yang selalu getol memperjuangkan kepentingan petani garam," tutur Farid. = ANT/ABD AZIZ

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015

SENINNo. 20 APRIL 2015| TAHUN | No. 0590|IVTAHUN IV 0590

PEMERINTAHAN

Menpan Sarankan Birokrasi Lebih Dirampingkan BANGKALAN - Pemerintah daerah berencana akan melakukan perampingan terhadap struktur birokrasi. Sebelum melakukan langkah tersebut perlu pengkajian. Apalagi Pemkab menginginkan bentuk birokrasi yang lebih sehat, sehingga bisa mengefisiensi anggaran. Hal itu juga sebagai tindaklanjut dari sikap Menpan yang menyarankan perampingan birokrasi.

"Ini masih sebatas wacana.

Termasuk perlu dilakukannya pengkajian secara lebih mendalam lagi," kata Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad.

Ra Momon menjelaskan, perampingan struktur birokrasi itu dimaksudkan untuk menciptakan pelayanan publik

yang lebih bagus, sehingga masyarakat merasa puas.

Masyarakat bisa terlayani dengan baik. Termasuk berbagai sektor pelayanan publik di Bangkalan, program inovatif dan kreativitas akan menjadi bahan pertimbangan untuk segera direalisasikan di Bangkalan. Agar mampu memberi out put yang bagus atau sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Rencana tersepat merupakan hasil rapat dengan Menpan RI dengan Gubernur Jatim di Gedung Grahadi Surabaya yang dihadiri seluruh Bupati dan Wali Kota di se Jawa Timur," terangnya.

Ke depan, dirinya ingin menyiapkan anggaran sesuai perencanaan dan perintah dari Menpan

RI. Bukan hanya pekerjaan rutin yang dilakukan, melainkan outputnya bisa lebih dirasakan masyarakat. Sebab, suatu pemerintahan dinilai dari pelayan publiknya. Penyerapan anggaran yang baik, bisa direalisasikan dengan perencanaan yang baik pula.

"Misalnya, pekerjaan tukang ketik dua bisa bekerja, kenapa harus mempekerjakan tukang ketik lima. Itu yang diharapkan bisa dilakukan perampingan birokrasi," ungkapnya.

Jadi selama ini, dirinya berharap LSM tidak hanya melihat dari bentuk penyerapan anggaran, tetapi dari manfaat yang dikeluarkan. Manfaat langsung pada rakyat. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA KORAN N PROBOLINGGO N

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590 | TAHUN IV

MADURA

SuramaduK

SENIN 20 APRIL 2015 No. 0590 | TAHUN IV

KEINDAHAN KOTA

Adipura Kencana Terancam Tidak Terwujud

AKSI HARI BUMI. Sejumlah mahasiswa yang berasal dari berbagai komunitas mahasiswa pecinta alam Surabaya menggelar aksi menyambut Hari Bumi di Surabaya, Jawa Timur (19/4). Dalam aksinya mereka mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan guna terciptanya lingkungan yang lestari.

PILKADA SURABAYA

PKB: Belum Ada Komunikasi dengan Rismaharini SURABAYA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku belum menjalin komunikasi dan koordinasi dengan calon wali kota petahana Tri Rismaharini menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya yang diselenggarakan Desember 2015.

"Sampai sekarang belum ada komunikasi sama sekali dengan Bu Risma untuk Pilkada Surabaya mendatang," ujar Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (19/4).

Tidak hanya dengan Rismaharini, pihaknya juga mengaku belum berkomunikasi dengan semua kandidat calon pemimpin Surabaya, khususnya

nama-nama nonkader yang muncul saat ini.

"Surabaya belum ada (komunikasi) dengan siapapun dan semuanya masih dipikirkan," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Kabinet Indonesia Bersatu tersebut.

Cak Imin, sapaan akrabnya, juga menjelaskan mekanisme penunjukan calon kepala

daerah dari PKB harus melalui tiga langkah, yakni berdasarkan survei, koalisi dan tim sukses.

"Survei dan koalisi sangat penting, karena percuma kalau surveinya bagus, tapi koalisinya tidak. Begitu juga sebaliknya," tukas politisi kelahiran Jombang, Jawa Timur, itu.

Terkait target PKB pada Pilkada serentak di Jawa Timur, pihaknya optimistis menang di 9-10 daerah, atau 50 persen kota/kabupaten yang menggelar pilkada.

"Kalau 19 daerah maka minimal separuhnya ada target menang dan kami yakin itu," tutur politisi yang pernah duduk sebagai Wakil Ketua DPR

RI periode 2004-2009 tersebut.

Sementara itu, terdapat sejumlah nama kandidat calon pemimpin Surabaya 2015-2020 dari kader PKB, seperti Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin dan artis sekaligus anggota DPR RI Arzetti Bilbina.

Sedangkan, berdasarkan hasil Lembaga Survei dan Pemenangan Pemilu, IPOL Indonesia, nama Rismaharini berada di urutan teratas dan diikuti Syamsul Arifin di urutan kedua.

Selain dua nama di atas, IPOL juga merilis nama kandidat lain, seperti Wisnu Sakti Buana, Adies Kadir, Benjamin, Dhimam Abror Djuraid. =ANT/FIQIH ARFANI

PAMEKASAN - Target Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk meraih penghargaan Adipura Kencana sulit terwujud. Sebab hingga memasuki penilaian kedua, wilayah ini masih mendapat nilai terendah.

Sedangkan penghargaan Adipura Kencana biasanya diberikan kepada kabupaten/kota yang mampu mengendalikan pencemaran air dan udara serta memiliki inovasi yang tidak dimiliki wilayah lain.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii membenarkan jika daerahnya memperoleh nilai terendah. Dari capaian ini pihaknya berencana untuk segera mengumpulkan sejumlah pihak terkait guna membicarakan persoalan itu. Hal ini dimaksudkan agar hal serupa tidak terulang pada tahun berikutnya.

Hal penting yang perlu ditata yaitu terkait teknis pengorganisasian dari pengelolaan dan pengolahan sampah.

Sebab selama ini masih belum diterapkan secara menyeluruh. "Pengelolaan dan pengolahan itu sangat penting, dan ini yang paling lemah di kita," jelasnya.

Sebelumnya, pihaknya mewacanakan untuk mendaur ulang sampah anorganik menjadi bahan bangunan berotot besi. Namun wacana ini perlu kajian dan perencanaan yang baik agar bisa bernilai ekonomis.

Seperti diketahui, Pamekasan sudah berkali-kali meraih Anugerah Adipura Kategori Kota Kecil. Dari prestasi itu, pemkab setempat kemudian menargetkan Adipura Kencana pada tahun ini. Namun dari hasil penilaian kedua, Pamekasan akan sulit mewujudkan target itu.

Bupati mengakui, penghargaan Adipura bukanlah tujuan pokok, melainkan, hanya media untuk menciptakan tata kelola lingkungan hidup yang bersih. asri, dan sehat. Adipura diharapkan mendorong daerah agar berhasil dalam hal kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup. �Dalam praktiknya, momentum penilaian Adipura harus tetap dilakukan secara berkesinambungan setiap hari. Jangka panjang, tidak hanya Adipura Kencana, Pamekasan harus bisa mendapatkan Adipura Mandiri. Yaitu Adipura sejati yang sudah tidak tergantung lagi pada adanya penilaian pemerintah,� katanya. =A. FAUZI M/rah

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015

SENINNo. 20 APRIL 2015| TAHUN | No. 0590|IVTAHUN IV 0590

OO

KAA 2015

Meneguhkan Peran Indonesia di Kawasan Asia Afrika JAKARTA - Bandung merupakan kota yang bersejarah bagi bangsabangsa di kawasan Asia dan Afrika. Dari kota tersebut, pada 1955, para pemimpin 23 negara Asia dan enam negara Afrika pulang ke negaranya masing-masing dengan kepercayaan diri yang membuncah.

Kini, 60 tahun kemudian, para pemimpin bangsa-bangsa Asia dan Afrika akan kembali berkumpul. Bandung, pada 2015, akan kembali menjadi kota bersejarah bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.

Sebenarnya, apa arti penting pelaksanaan Konferensi Asia Afrika 2015 yang akan diselenggarakan di Bandung dan Jakarta?

Kemajuan apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Asia-Afrika setelah 60 tahun? "Associate Director Paramadina Graduate School" Abdul Malik Gismar mengatakan kondisi bangsa-bangsa Asia-Afrika saat ini masih jauh dari apa yang dicita-citakan di Bandung pada 1955.

"Masih banyak perang, terorisme, konflik etnik maupun agama, kemiskinan, virus HIV/AIDS dan ebola, bahkan jutaan orang meninggal karena malaria dan tuberkolosis akibat masih rendahnya layanan kesehatan dasar," kata Malik Gismar.

Malik mengatakan pada saat berkumpul di Bandung pada 1955, para pemimpin bangsa-bangsa Asia-Afrika memang pulang dengan penuh percaya diri. Namun, semangat yang lahir saat itu tidak ditindaklanjuti baik di negara sendiri maupun di tingkat bilateral dan regional.

Namun, Malik mengatakan Bandung 1955 tetap merupakan sejarah bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika karena pada saat itu mereka berani mendeklarasikan diri sebagai suatu kekuataan yang terlepas dari dua blok politik terbesar saat itu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Para pemimpin Asia-Afrika yang berkumpul saat itu berusaha mencari modalitas hidup baru.

Berusaha membentuk tata dunia baru. Menurut mereka, dunia tidak boleh, dan tidak bisa, hanya ditata oleh kemauan Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Gegap gempita Bandung pada

ant/yudhi mahatma

SOM KTT ASIA-AFRIKA. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Yuri Octavian Thamrin (tengah) bersama Direktur Kerjasama Intrakawasan Asia Pasifik Afrika Kemlu Ben Carnadi (kiri) serta Duta Besar RI untuk PBB Desra Percaya (kanan) memimpin pertemuan Asian-Africa Senior Official Meeting (SOM) dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika, di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (19/4). Pertemuan setingkat Duta Besar dan Menteri tersebut akan diikuti sebanyak 89 negara dalam rangkaian KTT Asia Afrika 2015 ke-60, kemudian akan dilanjutkan pertemuan bilateral 31 kepala negara peserta KAA, mulai Minggu (19/4) hingga Jumat (24/4) di Jakarta dan Bandung.

1955 bahkan sempat dicatat oleh seorang jurnalis Afro-Amerika, Richard Wright sebagai "kesadaran kelas, rasial dan agama dalam skala global" oleh bangsabangsa yang saat itu dianggap "underdog".

Lalu apa peran Indonesia saat itu? Malik mengatakan sekalipun saat itu Presiden Sukarno tidak melakukan apa-apa dan tidak memiliki karisma, Indonesia sudah pasti menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa Asia Afrika.

"Pada saat itu, Indonesia adalah negara yang pertama kali keluar dari imperialisme yang kemerdekaannya diperoleh melalui perjuangan. Tanpa melakukan apa pun, Soekarno sudah menjadi pemimpin," tuturnya.

Dunia Tunggu Indonesia Malik mengatakan hingga saat ini bangsa Asia-Afrika, bahkan dunia, menunggu Indonesia untuk berperan lebih besar di dunia internasional.

"Di saat negara-negara miskin di Asia dan Afrika tidak bisa bersuara, mereka berharap ada 'lead-

ing voice' dari Indonesia. Kesempatan untuk memimpin dimiliki oleh Indonesia," katanya.

Karena itu, Malik menilai Konferensi Asia Afrika 2015 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk tampil sebagai satu kekuatan penting untuk memimpin negara-negara dunia ketiga untuk maju dan melawan hegemoni dari Barat.

Namun, bisakah Indonesia tampil menjadi pemimpin? Malik mengatakan kepemimpinan Indonesia sangat ditentukan oleh kredibilitas di dalam negeri.

"Bagaimana kita bisa berbicara gagah kalau tenaga kerja kita masih banyak di Malaysia, terlibat kriminal. Kondisi ekonomi makro kita memang terlihat gagah, tetapi masih banyak masalah di dalam. Politik luar negeri kita pun belum bisa menjalankan hal-hal yang prinsipil, misalnya dalam kasus hukuman mati di Arab Saudi," tuturnya.

Dalam hal kepemimpinan di dalam negeri pun, Malik menilai Presiden Joko Widodo

kurang mampu mencerminkan kewibawaan seorang presiden.

Apalagi di tingkat internasional, dunia sebenarnya menunggu pernyataan pemimpin Indonesia dalam banyak hal, misalnya islamofobia dan konflik di Timur Tengah.

"Namun, selama ini Presiden Jokowi belum berbicara apa pun mengenai hal itu," ujarnya.

Karena itu, untuk bisa tampil menjadi pemimpin di tingkat internasional, Indonesia harus berani untuk mengajukan klaim.

Namun klaim tersebut memerlukan kapasitas dan modal.

"Apalagi, saat ini sudah banyak negara-negara, yang pada 1955 berada di bawah Indonesia, saat ini sudah lebih maju dan berada di atas kita. Tidak perlu negaranegara jauh, Malaysia, Singapura bahkan Vietnam dalam beberapa hal lebih maju dibandingkan Indonesia," katanya.

Kurang berperan di Afrika Sementara itu, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro Semarang Tri

Cahya Utama mengatakan Indonesia masih kurang berperan di kawasan Afrika sehingga mempersulit hubungan dengan kawasan Asia.

"Sebenarnya, apa yang terjadi di Indonesia bisa menjadi contoh dan model dalam hal demokrasi, hak asasi manusia dan ekonomi bagi negara-negara Afrika dan Asia," kata Tri Cahya Utama dihubungi di Jakarta, Minggu (19/4).

Tri mengatakan masih banyak negara berkembang yang melakukan pembatasan politik untuk mengembangkan perekonomiannya. Hal itu pun dilakukan Indonesia di masa Orde Baru.

Namun, setelah reformasi 1999, pembatasan politik di Indonesia telah dihapuskan. Demokrasi politik dan pengakuan hak asasi manusia bisa berjalan beriringan dengan perkembangan ekonomi.

"Sebagai tuan rumah, Indonesia bisa menunjukkan itu pada Konferensi Asia Afrika 2015. Delegasi yang hadir pun bisa melihat sendiri," tuturnya. = ANT/DEWANTO SAMODRO

P

KORAN MADURA

KORAN MADURA

SENIN 20 APRIL 2015 | No. 0590| TAHUN IV

SENIN 20 APRIL 2015 No. 0590 | TAHUN IV

P

DEMO SUPORTER

Kompetisi Harus Bergulir PAMEKASAN-Sejumlah suporter dari empat elemen suporter Madura, mendukung kebijakan pemerintah yang membekukan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) per tanggal 17 April 2015.

Hal itu ditunjukkan dengan deklarasi damai perwakilan empat elemen suporter Madura, K_Cong Mania Bangkalan, Laskar Trunojoyo Sampang, Tretan Dhibi' Pamekasan, dan Pecot Mania Sumenep, di depan tugu Monumen Arek Lancor, Minggu (19/4) kemarin.

Para suporter ini membawa, sejumlah poster berisi kecaman terhadap PSSI. Diantaranya "Madura dukung revolusi PSSI", "Kami butuh PSSI yang sehat, Madura Settong Dher"', dan sejumlah poster kecamatan lainnya.

Salah satu perwakilan suporter, Faisal Ibrahim mengaku prihatin dengan kondisi persepakbolaan nasional yang semakin buruk. Apalagi, ketegangan ini terjadi saat kompetisi mulai bergulir. Pada saat bersamaan dua klub asal Madura yang sudah siap bertanding sejak 26 April mendatang dikawatirkan terkena dampak dan menjadi korban kepentingan para elit.

Ia juga kawatir, konflik yang terjadi di tingkatan elit akan memperburuk prestasi tinas

nasional (Timnas). Ia membandingkan prestasi Timor Leste yang saat ini sudah menyalip rangking timnas. Padahal usia persepakbolaan nasional lebih tua dari Timor Leste. Ini terjadi karena para elit terlalu sibuk mengurus kepentingan pribadi dari pada memajukan sepakbola.

"Kami prihatin dengan kondisi pesepakbolaan nasional, apalagi saat ini ada dua tim asal Madura yang akan bertanding pada 26 (April) mendatang. Kenapa harus ada KLB (kongres luar biasa PSSI)," katanya.

Pria yang menjabat sebagai pembina suporter Tretan Dhibi' itu menambahkan, pihaknya tidak terlalu peduli dengan konflik yang terjadi di PSSI. Terpenting, pertandingan kompetisi tetap digelar. Sebab, jika kompetisi ditunda, maka klub-klub yang sudah siap dan mengeluarkan biaya untuk pembentukan dan operasional tim sangat dirugikan.

Lebih lanjut dijelaskan, saat ini dua tim asal Madura, Persepam-MU dan MU-Perssu sedang on fire dan sudah siap menghadapi kompetisi. Pastinya kondisi tersebut akan berdampak negatif bagi masingmasing klub dan juga pemain. = A. FAUZI M

a. fauzi m/koran madura

DEKLARASI. Suporter Madura bersatu, dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep membentangkan poster, mendesak pertandingan diteruskan.

ant/saiful bahri

UJI COBA P-MU. Pesepakbola Persepam Madura Utama (P-MU) Rossi Noprihanis (kiri) melewati hadangan pesepakbola Sumenep Selection, A. Setiawan (kanan) dalam partai ujicoba, di GOR A. Yani, Sumenep, Jatim, Sabtu (18/4).

P-MU mengintensifkan skema permainan jelang kick of Divisi Utama 2015.

Dua Pemain Cedera Mulai Membaik PAMEKASAN - Dua pemain Persepam Madura Utama (Persepam MU) yang dibekap cedera mulai membaik. Yaitu Deny Rumba (belakang) dan Khoirul Mashuda (tengah) yang mengalami cedera otot paha saat melakoni serangkaian latihan dan uji coba dalam sepekan terakhir.

Keduanya saat ini sudah tahap pemulihan dan mulai ikut latihan ringan. Berupa

peregangan dan fokus pada pemulihan cedera yang didampingi langsung oleh tim medis.

Dari beberapa latihan yang diikuti, keduanya nampak berlatih terpisah dari para pemain lain dan sesekali berlatih menggunakan bola.

Sementara pemain lainnya, Rivai, Rudi Rega dan Rivaldi yang sebelumnya dikabarkan sakit juga sudah mulai bergabung dengan Busari dkk pada beberapa kali sesi latihan. Tinggal Budi Argo yang berstatus Anggota TNI masih dipanggil kesatuannya.

Harapan tim pelatih terkait perkembangan kesehatan masing-masing pemain yang cedera dan beberapa pemain yang sakit nampaknya akan terwujud. "Mu-

dah-mudahan pada awal kompetisi nanti mereka sudah siap tampil semua," katanya.

Seperti diberitakan, 6 pemain Persepm MU batal diboyong ke Pasuruan saat ujicoba melawan Persekap Kota Pasuruan yang berakhir imbang dengan skor kacamata. Saat itu, pelatih hanya membawa 19 pemain termasuk 3 keeper. Keenam pemain yang tidak bisa diboyong masingmasing Deny Rumba, Khoirul Mashuda, Rivai, Rivaldi, Rudi Rega dan Budi Argo.

Deny Rumba dan Khoirul Mashuda cedera otot paha. Rivai, Rivaldi dan Rudi Rega sakit, sedangkan Budi Argo (Anggota TNI di Kalimantan) dipanggil kesatuannya. = A. FAUZI M