JUMAT
KORAN MADURA
1
JUMAT 20 MARET 2015 |0328-6770024 No. 0570 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com
20 MARET 2015 | No. 0570 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000
ah KPK Sita Rumd a u F Mewah ng Amin di Cipina Berita Utama hal 2
KONI Bisa Tersingkir dari Asian Games
ant/rosa panggabean
PENGGUNAAN GBK UNTUK KONSER. Suasana pembangunan panggung konser band One Direction di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (19/3). Kemenpora menyetujui penggunaan stadion GBK untuk konser "boyband" One Direction meskipun waktu penyelenggaraan konser berdekatan dengan jadwal kualifikasi Piala Asia U-23 dengan syarat konser tersebut tidak merusak rumput GBK.
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menegaskan Komite Olahraga Nasional Indonesia tidak akan dilibatkan dalam kepanitiaan Asian Games 2018 jika tetap mengajukan kasasi terkait kepemilikan logo lima ring. “Jika KONI tidak mencabut pengajuan kasasi ke PN, mereka tidak akan terlibat di Asean Games,” kata Imam saat ditemui di Kantor Kemenpora Jakarta, Kamis (19/3). Sebelumnya, Imam ingin mengajak KONI dan Satlak Prima
menjadi bagian dari kepanitiaan di Asian Games 2018 mengingat Indonesia dipilih sebagai tuan rumah dalam turnamen empat tahunan itu. Permintaan itu telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam rapat koordinasi Januari lalu. Namun, gigihnya KONI yang mempertahankan logo lima ring membuat Menpora mengurungkan niatnya untuk melibatkan KONI. Selain keterlibatan dalam Asian Games, Imam juga akan mengurangi dan menghentikan penyaluran dana KONI yang saat ini masih masuk dalam APBN Kemenpora. Kewenangan Menpora untuk mengambil keputusan tersebut merupakan diskresi pemerintah dan hal tersebut sesuai dengan
undang-undang yang berlaku. “Diskresi yang dimiliki Menpora diatur dalam UU SKN Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Menteri bertanggung jawab di bidang kepemudaan dan olahraga serta Pasal 13 yang menyebutkan Pemerintah berhak merencanakan seluruhnya di bidang keolahragaan,” kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Gatot Dewa Broto. Jika instruksi pemerintah di-abaikan, Kemenpora akan bertindak tegas sesuai kewenangan dalam Pasal 122 PP 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang akan menjatuh-
kan sanksi administrasi berupa pe-ngurangan, penundaan/ penghentian penyaluran dana bantuan, dan/atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. Sikap tegas dari Kemenpora ini, diakui Gatot, tidak akan berpotensi adanya risiko hukum karena komite olahraga nasional (KON) sebagai entitas atau organisasi masyarakat yang memiliki kedudukan hukum sudah seharusnya tunduk pada sistem hukum nasional, yakni UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). = ANT/MENTARI DWI GAYATI