Page 1

KAMIS

KORAN MADURA

27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III www.koranmadura.com

Puan Maharani Sosok Tepat Penerus Tongkat Estafet Mega JAKARTA-PDI Perjuangan telah resmi menetapkan Jokowi sebagai Capres 2014. Namun siapa sosok yang bakalan mendampingi Jokowi masih misteri. Sejumlah nama tengah digadang-gadang untuk mendampingi si capres “kerempeng” ini. Salah satu figur kuat yang menonjol adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani. Tersiar kabar, partai moncong putih ini tengah menyiapkan Puan untuk jadi penerus Megawati. “PDI Perjuangan akan mempertahankan identitas Soekarnois di partai, dan yang berpeluang serta kualitas itu ya Puan Maharani,” ujar Pengamat Politik dari Charta Politica, Arya Fernandez saat dihubungi, Rabu (26/3). Menurutnya, pacsa meninggalnya Taufiq Kiemas, PDI Perjuangan kehilangan sosok yang bisa diterima oleh semua golongan di luar partai. Meski memiliki kaderkader senior yang berpengalaman seperti Tjahjo Kumolo, namun hal itu belum bisa menjadi

jembatan antara figur Megawati dengan tokoh luar. “Megawati tidak mungkin memplot orang yang bukan kepercayaannya,” imbuhnya. Arya mengatakan, Puan sendiri memiliki kemampuan dan kualitas berpolitik seperti Megawati dan almarhum Taufiq Kiemas. Sehingga memang Puan diproyeksi akan meneruskan tongkat estapet kepeminpinan di PDI Perjuangan jika Megawati mundur dari dunia politik praktis. Namun, saat ini Megawati tengah menguci Puan Maharani untuk posisi itu. Sebab Puan diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BP) PDI Perjuangan. “Kalau berhasil, Mega akan memberikan kewenangannya ke Puan. Tapi sekarang ini Mega masih mempersiapkan Puan,” pungkasnya. =GAM

SUMBANG SATINAH. Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta (dua dari kiri) ikut menyumbang pengumpulan dana untuk pembebasan Satinah, TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Jokowi menyumbang dengan uang pribadi sebesar Rp10.000 yang ia ambil dari dompetnya.

TENAGA KERJA

Jokowi Beri Sumbangan untuk Satinah JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyumbangkan uang sebesar Rp10.000 sebagai bentuk simpati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Satinah yang akan dihukum mati di Arab Saudi karena membunuh majikannya. Sumbangan tersebut diberikan ketika anggota Komisi IX DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mengunjungi Balai Kota DKI dalam rangka meminta sumbangan sebagai bentuk perjuangan menyelamatkan Satinah. “Ini, saya sumbang Rp10.000. Jangan dilihat jumlahnya. Tapi, ini soal menggerakkan hati masyarakat,” kata Jokowi sambil mengeluarkan sebanyak lima lembar uang Rp2.000 dan memasukkannya kedalam kotak sumbangan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu. Melalui sumbangan tersebut, dia berharap dapat menggerakkan hati masyarakat untuk ikut menyumbang, tak peduli berapa pun besarnya uang yang disumbang. Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah pusat tidak lagi mengirimkan TKI untuk bekerja keluar negeri. “Saya pikir, sebaiknya pemerintah berhenti mengirim TKI ke negara luar, apalagi yang tidak memiliki perjanjian tertulis dengan kita. Kalau tidak ada perjanjian, maka kedudukan TKI kita lemah disana,” ujar Jokowi. Dia menuturkan sebanyak 80 persen Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terletak di Jakarta. Terlebih, sebagian ada juga yang tergolong penyalur gelap atau ilegal. “Selain itu, di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI juga masih ada masalah, seperti pungutan liar. Kita akan selesaikan, perketat izinnya, atau kalau perlu izinnya kita cabut,” tutur Jokowi. =ANT/BETH


2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III

POLITIKA

Plesiran” Ical-Marcella Ancam Elektabilitas Golkar JAKARTA - Terkuaknya liburan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) bersama artis duo Zalianty terus menuai kontroversi. Meski sudah dibantah Sekjen Partai Golkar Idrus Marham ataupun Ical bersama keluarganya, publik tetap tidak percaya dengan alasan-alasan yang disampaikan. Pasalnya, kelompok usaha Bakrie Group sendiri sampai sekarang belum tuntas menyelesaikan kasus luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur masih menyisakan pilu terhadap warga. Pengamat komunikasi politik, Ari Junaedi mengakui tersebarnya video tersebut makin mencoreng kredibilitas Ical selaku pribadi maupun sebagai capres dari Golkar. Publik tentu kecewa mengingat selama ini sosok Ical yang ditampilkan di iklan-iklan televisi digambarkan sebagai tokoh relegius dan seorang bapak yang sayang kepada keluarga. “Penjelasan dari elit-elit Golkar maupun Ical sendiri seolah ingin membangun opini publik bahwa plesiran ke Maladewa itu hal yang biasa. Publik akan terus membicangkan karena kepergian itu ke luar negeri, dilakukan berpasang-pasangan dan menginap pula,” jelas Ari, Rabu (26/3). Dia mengatakan klarifikasi sejumlah elit partai beringin tidak akan mampu mengubah persepsi publik terkait pelesiran ini. Justru bantahan demi bantahan yang dikeluarkan Partai Golkar semakin meruntuhkan kepercayaan publik terhadap partai ini. “Seharusnya seorang juru bicara harus mampu merekonstruksi sebuah peristiwa dengan nalar dan fakta-fakta yang mendukung agar perjalanan ke Maladewa tidak menjadi liar,” imbuhnya. Lebih jauh menurut Pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan beberapa kampus ternama di Indonesia itu, kasus blusukkan Ical ke Maladewa ini sedikit banyak akan menggerus elektabilitas Partai Golkar di Pemilu Legeslatif dan Pilpres nanti. “Sangat disayangkan kenapa film yang bersifat pribadi ini bisa diumbar ke publik. Kemewahan dalam film tersebut tidak sebanding dengan rasa simpati Ical terhadap korban lumpur Lapindo,” ujarnya. =GAM

Mantan Sekjen Kemenlu Didakwa Perkaya Diri Terancam Hukuman Penjara Seumur Hidup JAKARTA-Sidang lanjutan kasus korupsi dengan terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Sekjen Kemenlu) Sudjadnan Parnohadiningrat kembali digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (26/3). Kali ini agenda memasuki pembacaan dakwaan. Sudjadnan didakwa Jaksa KPK turut serta melakukan korupsi sebesar Rp 4,57 miliar terkait penggunaan anggaran Kesekjenan pada 2004-2005 di Kemenlu. Dalam surat dakwaan Sudjanan bersama-sama dengan Kepala Biro Keuangan Wasrsita Eka dan Kepala Bagian Pelaksana Anggaran Sekjen Kemenlu, Gusti Putu Adnyana. Akibat perbuatannya, negara dirugikan hingga hingga Rp 11 miliar. Jaksa mendakwa Sudjadnan melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman maksimal dalam pasal ini adalah kurungan penjara seumur hidup dengan denda paling besar Rp 1 miliar. “Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau korporasi,” ungkap JPU KPK I Kadek Wiradana saat membacakan surat dakwaan di Jakarta, Rabu (26/3). JPU KPK mendakwa Sudjadnan Parnohadiningrat, melakukan korupsi terkait 12 kegiatan yang dilakukan Kemenlu antara tahun 2004 hingga 2005. Menurut Jaksa Penuntut, Terdakwa menyelenggarakan lima kegiatan pertemuan dan sidang internasional pada Kementerian (dulu Departemen) Luar Negeri

dengan menunjuk langsung Professioal Convention Organizer (PCO) tanpa melalui prosedur penunjukan yang semestinya, sehingga bertentangan dengan pasal 17 dan pasal 20 Keppres RI nomor 80 Tahun 2003. Jaksa KPK, I Kadek Wiradana, menyatakan dalam lima kegiatan itu Sudjadnan menunjuk PT Pactoconvex Niagatama sebagai PCO dalam empat kegiatan dan PT Andita Mas dalam satu kegiatan, tanpa melalui prosedur lelang penyelenggaraan. Adapun kelima kegiatan tersebut yaitu International Conference of Islamic Scholar; pertemuan khusus kepala negara ASEAN, pemimpina negara lain, dan organisasi internasional terkait penanggulangan bencana gempa dan tsunami; senior official meeting (SOM) ASEAN EU dan ASEAN EU Ministerial Meeting; SOM ASEAN dan pertemuan ASEM Inter Faith Dialogue; dan konferensi High Level Plenary Meeting on Millenium Development Goals. Selain acara tersebut, Kementerian Luar Negeri kemudian melakukan tujuh

kegiatan lain. “Terdakwa juga menyelenggarakan tujuh kegiatan pertemuan dan sidang internasional dengan melaksanakan sendiri tanpa melalui prosedur secara sewa kelola yang semestinya,” papar Jaksa. Ketujuh kegiatan tersebut adalah Pertemuan Regional Tingkat Menteri mengenai Pemberantasan Terorisme; Pertemuan ke-29 Inter Agency Procurement Working Group; Lokakarya Pemuda dan Kemiskinan di Asia Tenggara; Sidang Komite Prepcom III Review Conference NPT; Dialogue on Interfaith Cooperation; Senior Official Meeting (SOM ASEAN) untuk Asia Erurope Meeting; serta SOM I KTT Asia Afrika. Dari 12 kegiatan itu, terdapat selisih nilai pertanggungjawaban. Sebesar Rp 1,65 miliar sudah dikembalikan kepada negara, sehingga kerugian negara menjadi sebesar Rp 11,091 miliar. Dalam dakwaan sempat disebut Mantan Menteri Luar Negeri, Noer Hassan Wirajuda. Jaksa Ahmad Burhanuddin menyebutkan Sudjadnan ikut menguntungkan Hassan Wirajuda (kini menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden). “Terdakwa memperkaya Hassan Wirajuda sebesar Rp 440 juta,” kata Jaksa Ahmad Burhanuddin saat membacakan surat dakwaan Sudjadnan. Hassan disebut sebagai orang yang memerintahkan Sudajdnan agar Kemenlu lebih sering menggelar sidang dan pertemuan internasional pada kurun 2004 sampai 2005 menggunakan dana cadangan (bertanda bintang) pada Sekretariat Jenderal Kemenlu. Selain memperkaya diri sendiri sebesar Rp 330 juta, Jaksa Kadek menyatakan Sudjadnan turut memperkaya dua anak buahnya, Warsita Eka dan I Gusti Putu Adnyana, masing-masing sebesar Rp 15 juta dan Rp 165 juta. Dia juga telah menguntungkan Kepala Bagian Pengendali Anggaran Kemenlu Suwartini Wirta sebesar Rp 110 juta. Tidak hanya itu, kata Jaksa Kadek, Sekretariat Kemenlu kecipratan Rp 110 juta dari penyelenggaraan sidang dan pertemuan internasional itu. Selanjutnya, Direktur Jenderal Kemenlu yang membidangi kegiatan mendapat Rp 50 juta. Jaksa Kadek menambahkan, beberapa pihak lagi yang kecipratan uang haram itu adalah beberapa Direktur yang membidangi. Antara lain, Hasan Kleib (Rp 100 juta), Djauhari Oratmangun (sekarang Duta Besar RI untuk Rusia, sebesar Rp 100 juta), Iwan Wiranata Admaja (Rp 75 juta dan Rp 1,45 miliar), pembayaran pajak PT Pactoconvex Niaga pada 2004 dan 2005 masing-masing Rp 500 juta, dan pembayaran jasa konsultan fiktif PT Pactoconvex dan PT Royalindo sebesar Rp 600 juta. =GAM


KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 272014 MARET 2014 KAMIS 27 MARET | No. 0330 | TAHUN III No. 0330 | TAHUN III

33

BURSA CAPRES

Semakin Dikritik, Jokowi Kian Tenar

ant/prasetyo utomo

SURVEI ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK. Politisi Partai Demokrat Saan Mustofa (kanan) didampingi Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya (kedua kanan), Politisi partai Golkar Indra J. Piliang (kedua kiri) dan Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait (kiri) memberikan tanggapan saat pemaparan hasil survei nasional tentang perilaku pemilih di Pemilu Legislatif 2014 di Jakarta, Rabu (26/3). Hasil survei menunjukkan tiga besar parpol yang mempunyai elektabilitas tinggi yaitu PDI Perjuangan (21,2 persen), Golkar (16,4 persen) dan Gerindra (12 persen).

Ada yang Salah dengan Sistem Pemilu? Sistem Suara Terbanyak Untungkan Caleg Berkantong Tebal JAKARTA-Sistem suara terbanyak pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 menyebabkan caleg pintar tapi kantong cekak atau kantong kempes (tongpes) tak akan lolos ke Senayan. Demikian dikatakan Ketua MPR RI Sidarto Dhanusubroto pada dialog kenegaraan bertema “Ragam Gaya Kampanye Calon Senator” di gedung DPD, Jakarta, Rabu (26/3). Selain Sidarto, pembicara lainnya adalah Ketua Badan Kehormatan DPD RI AM Fatwa dan Peneliti LIPI Firman Noor. Sidarto mengaku tidak setuju dengan sistem suara terbanyak. Menurut dia, dengan rendahnya pendapatan perkapita masyarakat seperti sekarang ini, sistem suara terbanyak belum pas dilaksanakan di Indonesia. Sistem suara terbanyak, kata Sidarto mungkin bisa benarbenar dilaksanakan pada Pileg berikutnya. Menurutnya, dengan suara terbanyak, yang diuntungkan

adalah caleg berkantong tebal. Mereka, terutama dari kalangan pengusaha, mereka lah sangat berpeluang lolos ke Senayan. “Makanya teman saya yang pintar tapi tidak punya uang banyak, sejak diterapkan sistem suara terbanyak, tak lagi menjadi anggota DPR,” kata Sidarto. Itu juga yang menjadi alasan Sidarto mengapa dia maju sebagai senator dari Dapil Yogyakarta, selain saran Megawati Soekarnoputri agar tak mundur dari dunia politik. Sementara maju sebagai calon senator pun ujar dia tidak mudah. Selain harus membangun tim di daerah, perlu dibangun jaringan baru. “Saya kan belum dikenal masyarakat Yogyakarta makanya harus ekstra keras,” demikian politisi gaek PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, politik uang rawan terjadi dalam Pemilu 2014. Mayoritas publik mengaku bersedia menerima uang dari caleg atau parpol menjelang pelaksanaan pemilu legislatif pada 9 April 2014. Kesimpulan itu didapat dari hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dilaksanakan pada awal hingga pertengahan Maret lalu terhadap penduduk yang punyak hak politik di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry mengatakan, pihaknya bertanya kepada 1.230 responden mengenai sikap mereka bila ada calep atau parpol yang memberi uang dengan embelembel agar dipilih. Hasilnya, hanya 30,9 persen responden yang tegas menyatakan menolak pemberian uang itu. Sedangkan 69 persen lainnya mau menerima dengan berbagai alasan. “Sikap mayoritas publik seperti itu berpotensi memudahkan terjadinya politik uang yang sebagai instru-

men mendulang suara,” katanya. Sebanyak 41,5 persen responden mengatakan mau menerima duitnya tapi enggan memilih pemberinya. Menurut Umar, sikap demikian sama artinya membuka lebar-lebar pintu politik uang. Dampaknya, para caleg akan berleha-leha di masa kampanye lalu menebar uang pada saat jelang pencoblosan. Alhasil, tidak ada pendidikan politik. “Sikap permisivisme masyarakat terhadap politik uang adalah produk politik transaksional yang marak dilakukan caleg dan calon kepala daerah sejak berlakunya era pemilihan langsung. Dengan meraih 5-10 ribu suara saja bisa dapat kursi DPRD, para caleg memilih jalan pintas melalui politik transaksional,” katanya. Pada Pemilu 2009 silam, LSN juga melakukan survei serupa. Saat itu hasilnya tak separah sekarang. Jumlah responden yang menoleransi politik uang kurang dari 40 persen. =GAM/ABD

JAKARTA-Wakil Gubernur Banten yang juga politikus PDI Perjuangan Rano Karno optimis popularitas calon presiden (capres) partai moncong putih itu, Joko Widodo atau Jokowi akan semakin menanjak kendati kritikan dari lawan politiknya semakin gencar. Menurutnya, kritikan dalam dunia politik itu sangat biasa. Karena itu dia tidak heran bila kritik yang dialamatkan kepada Jokowi itu sejak mendeklarasikan diri sebagai capres semakin kencang. “Itu biasalah dalam perjalanan politik. Setelah saya berkecimpung di dunia politik, kritikan itu biasalah,” kata Rano Karno di Jakarta, Rabu (26/3). Pemain film Si Doel Anak Sekolahan itu mengaku, partainya tidak mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi berbagai kritik yang diarahkan kepada Jokowi ataupun partainya. “Bagaimana strateginya? Ya, lihat aja itu Mas Jokowi kalau dikritik bagaimana,” kata Rano. Di berpendapat, langkah Jokowi menjadi bakal capres dari PDI-Perjuangan bukanlah pengkhianatan terhadap warga Jakarta. Kalau Jokowi menjadi presiden, kata Rano, mantan Wali Kota Surakarta tersebut justru dapat lebih leluasa menyelesaikan permasalahan Ibu Kota karena persoalan Jakarta bersinggungan dengan pemerintah pusat. Yang paling gencar menkritik Jokowi selama masa kampanye ini adalah capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Berkalikali mantan Pangkostrad ini mengeluarkan kata-kata bohong di depan massa Gerindra. Hanya tidak diketahui kepada siapa kata-kata seperti itu ditujukan. Jokowi sendiri tetap kalem mendengar kritikan-kritikan tersebut. Dia tidak meledak-ledak menangkis kritikan-kritikan tersebut. Hasil survei berbagai lembaga sejak akhir tahun lalu menempatkan Jokowi sebagai tokoh paling populer dan bakal memenangkan pilpres mendatang. Dia unggul atas Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Wiranto, bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan sendiri Megawati Soekarnoputri. =GAM/AJI


4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III

Logistik Pemilu Petugas memasukkan surat suara ke dalam amplop di halaman gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Madiun, Jatim, Rabu (26/3). Menurut petugas, dari jumlah surat suara yang dibutuhkan sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten. Madiun sebanyak 589.906 plus dua persen dari DPT, sampai saat ini untuk surat suara DPRD Kabupaten masih terdapat kakurangan 13 ribu lembar surat suara. ant/siswowidodo

Jutaan Surat Suara Rusak Tersebar di Seluruh Kabupaten dan Kota JAKARTA-Mendekati pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) 9 April, jumlah kertas suara yang rusak ternyata masih sangat besar. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan surat suara yang rusak mencapai 2,9 juta lembar. Lembaga penyelenggara pemilu ini mengatakan, jumlah tersebut tersebar pada tingkat kabupaten dan kota seluruh Indonesia. “Update terakhir sore kemarin sebanyak 2.967.838 atau setara dengan 0,39 persen,” ujar Komisioner KPU Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (26/3). Menurutnya, angka tersebut merupakan jumlah skala nominal terkecil dari produksi surat suara nasional. “Tidak besar karena tidak sampai setengah persen, dan surat suara yang rusak masuk dalam kategori yang tidak digunakan,” beber Arief. Dia menambahkan, proses pencetakan ulang terhadap surat suara yang rusak ditargetkan selesai tiga hari ke depan. “Targetnya sudah rekap lalu kita kirimkan perusahaan percetakan untuk masing-masing dapil. Ka-

lau ambil rata-rata 15 konsorsium 37 perusahaan berarti satu perusahaan sekitar 70 ribuan kalau rata-rata segitu proses produksinya saja tidak makan satu hari lebih,” jelasnya. Lebih jauh, KPU akan mendistribusikan surat suara tersebut tanggal 28 Maret mendatang. Jika pada tanggal 28 Maret sudah dinyatakan selesai, maka proses pendistribusian ke titik terjauh provinsi di Indonesia paling lambat sampai akhir bulan Maret. “Tanggal 26, 27 atau 28 sudah termasuk distribusikan kabupaten/kota paling lama tanggal 30 sampai 31 Maret sudah sampai. Tinggal melakukan sortir yang kekurangan saja,” demikian Arief.

15 Syarat Sementara itu, KPU menetapkan 15 syarat cara pencoblosan surat suara yang dianggap sah untuk pemilihan legislatif 9 April. Menurut komisioner KPU Juri Ardiantoro, syarat sah surat suara ditetapkan lantaran banyaknya tata cara yang dilakukan masyarakat dalam mencoblos. Juga untuk membantu petugas saat melakukan penghitungan suara. “Kami berupaya semaksimal mungkin mengakomodasi suara pemilih. Maka, kami tentukan varian-varian tersebut supaya dipahami oleh masyarakat. Intinya supaya memudahkan masyarakat dalam memberikan suaranya,” jelas Juri di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (26/3). Karena itu, Juri berharap agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik pada 9 April mendatang. “Pemilih mencoblos pada satu caleg di satu parpol. Kalau itu tidak bisa ditangkap jelas oleh petugas penghitungan suara, maka mencari surat suara yang jelas memilih pada satu parpol,” jelasnya. =GAM/ABD

Ketentuan pencoblosan Pemilihan Umum 2014 1. Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol, maka suaranya dihitung satu untuk parpol; 2. Nomor urut dan nama caleg maka suaranya dihitung satu untuk caleg; 3. Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta pada kolom nomor urut dan nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk caleg; 4. Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta lebih dari satu nomor urut dan nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk parpol; 5. Lebih dari satu nomor urut dan nama caleg parpol yang sama, maka suaranya dihitung satu untuk parpol; 6. Tanda coblos lebih dari satu pada satu nomor urut, tanda gambar dan nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk parpol; 7. Tanda coblos lebih dari satu kali pada nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka suaranya dihitung satu untuk caleg tersebut; 8. Garis di antara kolom yang memuat dua nomor urut dan nama caleg di satu parpol, maka suara dianggap sah untuk satu parpol; 9. Garis yang memuat nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk parpol; 10. Garis yang memuat satu nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk caleg; 11. Kolom abu-abu di antara nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka suara dianggap sah satu untuk parpol; 12. Kolom abu-abu di bawah nomor urut dan nama caleg terakhir pada satu parpol, maka suara dihitung satu untuk parpol; 13. Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah didiskualifikasi, maka suara dianggap sah untuk parpol; 14. Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah meninggal dunia, maka suara dihitung satu untuk parpol; 15. Kolom nomor urut, tanda gambar dan nama parpol yang tidak memiliki daftar caleg, maka suara dianggap sah satu untuk parpol.


KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS MARET 2014 KAMIS 27 MARET27 2014 | No. 0330 | TAHUN III No. 0330 | TAHUN III

55

DANA HAJI

Investasi Dana Haji untuk Pesawat?

ant/audy alwi.

EKSPOR VIOS KE TIMTENG. Sejumlah pekerja menaikkan mobil sedan Toyota Vios ke truk untuk dieskpor ke sejumlah negara di Timur Tengah di pabrik Toyota, Karawang, Jawa Barat, Rabu (26/3). PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengekspor 1.000 unit mobil sedan Toyota Vios tiap bulan ke Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Yordania, Lebanon dan Yaman, setelah sebelumnya juga mengekspor ke Brunei Darussalam dan Singapura.

PEMUTUSAN BIT

Perlindungan Investasi Perlu Ditinjau Ulang JAKARTA-Keputusan pemerintah Indonesia yang telah mengakhiri Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) dengan Belanda harus ditindaklanjuti dengan perdebatan luas tentang perlunya meninjau kerangka perlindungan investasi yang semakin kontroversial. Hal tersebut seperti disampaikan sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia dan Belanda yang terdiri dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Both ENDS, Centre for Research on Multinational Corporation (SOMO) dan Transnational Institute (TNI). “Keputusan Indonesia harus ditindaklanjuti dengan perdebatan luas tentang perlunya meninjau kerangka perlindungan investasi saat ini yang semakin kontroversial, baik di Indonesia maupun di Belanda,” demikian pernyataan bersama yang disampaikan IGJ, Both ENDS, SOMO dan TNI di Jakarta, Rabu (26/3). Menurut Direktur Ekse-

kutif IGJ, M Riza Damanik, setelah Afrika Selatan, Indonesia juga ikut mengambil keputusan berani untuk mengakhiri BIT dengan Belanda. Pekan lalu, pemerintah Indonesia mengumumkan untuk mengakhiri perjanjian tersebut, sehingga jumlah negara yang khawatir dengan kerjasama tersebut pun bertambah. Riza menyebutkan, selain Indonesia dan Afrika Selatan, ada sejumlah negara lain yang mengkhawatirkan tentang hak-hak korporasi secara berlebihan yang dituangkan dalam perjanjian investasi. Langkah Indonesia untuk membatalkan perjanjian itu muncul karena Indonesia

menghadapi peningkatan jumlah kasus sengketa hukum berbasis perjanjian investasi yang diajukan perusahaanperusahaan transnasional. Lebih lanjut Riza mengatakan, BIT mencakup perlindungan investasi yang luas, didukung oleh prosedur penyelesaian sengketa yang semakin kontroversial (ISDS). Sehingga, hal ini memungkinkan bagi perusahaanperusahaan transnasional untuk langsung menuntut negara-negara berdaulat atas tindakan dan kebijakan yang diambil negara yang dapat mempengaruhi profitabilitas investasi mereka. Riza menyatakan, Indonesia telah ditantang atas langkah-langkah yang diambilnya dalam mengatasi krisis keuangan Asia, dan atas tindakan yang diambil terhadap perusahaan pertambangan dalam usahanya melindungi lingkungan. “Di

bawah ancaman kasus klaim investasi yang merugikan dan dibayar dari uang rakyat, Indonesia telah melihat sendiri bahwa negara dipaksa untuk mengubah atau mencabut regulasi,” paparnya. Baru-baru ini, lanjut dia, kasus arbitrase kontroversial berbasis perjanjian investasi, Churchill Mining menuntut pemerintah Indonesia untuk membayar ganti rugi sebesar US$1 miliar sampai US$2 miliar. Dia mengatakan, IGJ , Both ENDS , SOMO dan TNI memuji keputusan Indonesia untuk menghentikan BIT dengan Belanda. Selain itu, jelas Riza, pihaknya menyerukan agar pemerintah Belanda maupun Indonesia untuk meninjau pendekatan perjanjian investasi itu agar ada keseimbangan baru dalam perlindungan investor yang mempertimbangkan kepentingan umum sosial dan lingkungan. =GAM

JAKARTA- Kementerian Agama memimpikan pengelolaan dana haji bisa diinvestasikan untuk pembelian pesawat penumpang berbadan lebar. Bahkan, ambisi tersebut sudah melewati tahap penjajakan sejak beberapa tahun terakhir. Pernyataan tersebut seperti disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Anggito Abimanyu di Jakarta, Selasa (25/3). “Kami sudah mengkaji untuk investasi di pesawat. Pesawat yang berbadan lebar, bisa ada keuntungan. Selain itu, dana bisa efisien, karena bisa mengurangi jumlah hari masa tinggal di Mekah,” katanya. Bukan cuma itu, Anggito menyebutkan, pemerintah juga berencana untuk menginvestasikan dana haji di sektor properti, berupa pengembangan pemondokan haji dan rumah sakit di Arab Saudi. Namun, lanjut dia, rencana itu masih terganjal UU Pengelolaan Dana Haji yang masih dibahas DPR. “Kami memperkirakan pada Oktober (2014) nanti bisa selesai. Saat ini UU itu masih dibahas di DPR. Nanti masih akan dimintai pendapat ke seluruh fraksi untuk kemudian disahkan dalam Paripurna DPR,” papar Anggito. Melalui UU itu, kata dia, ke depannya pengelolaan dana haji akan berada dalam kewenangan Badan Peyelenggaraan Ibadan Haji (BPIH) yang berada di bawah Kemenag. “BPIH nanti diberi mandat melakukan investasi haji yang saat ini mengendap, misalnya investasi portofolio, investasi emas dan investasi langsung tadi yang terkait dengan haji. Jadi, nanti BPIH yang akan mengeksekusi,” tegasnya. Saat ini, jelas dia, dana haji di Kemenag sebesar 64,5 triliun berupa dana dana setoran awal dan Rp2,3 triliun dana abadi umat. Dari total dana haji itu, kata Anggito, sebanyak Rp35 triliun diinvestasikan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/sukuk) dan senilai Rp32 triliun ditempatkan di perbankan. “Saat ini pasar keuangan kita sedang menguntungkan,” imbuhnya. Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melaksanakan pemindahan dana haji tahap pertama ke PT Bank BNI Syariah senilai Rp908 miliar untuk memenuhi total pengalihan dana sebesar Rp2,14 triliun hingga Mei 2014. Hal tersebut seperti disampaikan Direktur Utama BNI Syariah, Dinno Indiano di Jakarta, Selasa (25/3). “Hari ini sudah ada titik terang terkait peralihan dana haji. Hal ini menegaskan komitmen nyata pemerintah untuk turut serta mengembangkan perbankan syariah,” kata Dinno. Seperti diketahui, Kementerian Agama melalui PMA No.30/2013 telah memutuskan untuk memindahkan pengelolaan dana haji kepada perbankan syariah. =GAM


6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III

ant/lucky r.

DOMINASI PENYALURAN KREDIT UMKM. Pekerja konveksi yang masuk dalam industri Usaha Kecil Menengah (UKM), memproduksi celana olahraga di daerah Kenanga, Cipondoh, Tangerang, Banten, Rabu (26/3). Bank Indonesia menyatakan penyaluran kredit perbankan ke UMKM terus meningkat, walaupun hingga saat ini baru 19 persen dari penyaluran kredit bank yang tersalurkan untuk UMKM dan masih didominasi skala usaha menengah.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Kontribusi Wirausaha Sangat Signifikan JAKARTA-Kontribusi wirausaha (entrepreneurship) terhadap pendapatan perkapita sangat signifikan. Jumlah wirausaha di Indonesia sebanyak 1,56% dan pendapatan perkapitanya pada tahun 2013 sebesar USD 3.816,8. Dengan demikian, untuk mendorong pendapatan perkapita, perlu percepatan pengembangan wirausaha nasional yang ditargetkan pada tahun 2015 bisa mencapai sekitar 2,5% dari jumlah penduduk atau sebanyak 6.13 juta orang. Saat ini jumlah wirausaha yang mapan sebesar sekitar 4 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian M Hatta Rajasa menyatakan kewirausahaan merupakan syaraf pusat perekonomian atau pengendali perekonomian suatu bangsa. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar pendorong perubahan, inovasi dan kemajuan suatu negara adalah para wirausahawan. Di Amerika Serikat, katanya, jumlah wirausaha sebanyak 11,5%-12%

dari jumlah penduduk dan pendapatan perkapita negara tersebut adalah sebesar USD 47.140. Sedangkan di Jepang, jumlah wirausaha sebesar 11% dan pendapatan perkapitanya USD 42.150, (3) Sementara di RRT, jumlah wirausaha sebanyak 10% dan pendapatan perkapitanya USD 4.260. “Adapun jumlah wirausaha di Singapura sebanyak 7% dan pendapatan perkapitanya USD 40.920 dan di Malaysia , jumlah

wirausaha sebanyak 3% dan pendapatan perkapitanya USD 7.900,” jelas Hatta. Keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan wirausaha nasional sangat jelas. Bentuk nyata perhatian pemerintah seperti upaya pembibitan, penempaan, dan pengembangan kewirausahaan (human capital). Kegiatan ini mencakup merubah mindset atau menanamkan sikap wirausaha kepada pelajar, mahasiswa, dan pemuda/ pemudi. “Selain itu, juga memberikan pengalaman wirausaha dengan melakukan business scouting/kompetisi model bisnis, kolaborasi dan kemitraan dan pengembangan wirausaha baru dan pemula,” katanya. Disamping itu jelasnya, peningkatan skala usaha (scalling-up), melalui penyediaan, konsultasi, dan bimbingan perluasan Akses Pembiayaan, Peluang Usaha dan Akses Pasar, Peningkatan Kapasitas SDM/UMKM,

dan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi. Kebijakan lainnya imbuh Hatta mendorong keunggulan produk-produk barang dan jasa Indonesia melalui pembinaan dan promosi penggunaan standar, labeling, branding, HKI, packaging, pengembangan investasi, dan kerjasama bisnis. Sebagai catatan Indonesia membutuhkan pengembangan produk-produk unggulan ekspor baru, seperti produk makanan dan produk konsumsi lainnya yang halalan toyiban yang banyak dibutuhkan konsumen internasional, islamic fashion, jasa keuangan syariah, dan sebagainya. Hatta menjelaskan perempuan pengelola ekonomi rumah tangga juga memberi kontribusi terhadap perekonomian. Tercatat, banyak sekali produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perempuan. Bahkan para produsen barang konsumsi selalu melakukan target pasarnya kepada kaum perempuan. Akan tetapi kemampuan wirausaha perempuan sering kali tidak terungkap dan terbina secara baik. “Dengan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah melalui Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, akan mendukung penumbuh-kembangan muslimat NU menjadi srikandi-srikandi wirausaha yang akan mampu dan mengambil peran dalam perniagaan di tingkat nasional, kawasan, dan global,” harapnya. =GAM


KORAN PROBOLINGGO

MADURA

enjelang pelaksanaan pemilihan legislatif pada tanggal 9 April mendatang, sejumlah parpol mulai menyelenggarakan kampanye baik tertutup maupun terbuka sesuai dengan jatah kampanye yang telah ditentukan oleh KPU. Meskipun ada elit parpol yang meyakini kampanye terbuka kurang efektif, setidaktidaknya tidak seefektif kampanye langsung (tertutup) door to door ke konstituen, mereka pun tetap harus menggunakan sebaik-baiknya kesempatan kampanye terbuka yang telah terjadwal. Hanya saja, dalam kampanye terbuka yang digelar beberapa parpol selama ini tampaknya cenderung mengeksploitasi kemolekan tubuh perempuan. Sejumlah penyanyi diturunkan untuk meramaikan suasana kampanye, diantara mereka tidak sedikit lebih menonjolkan kemolekan tubuhnya di atas panggung, padahal ditonton lintas usia, mulai orang yang berkepala tiga, dewasa, bahkan anak-anak. Kampanye yang mengeksploitasi tubuh perempuan sekalipun menyanyi di atas panggung sejatinya menyerupai kasus mempertontonkan pornografi, atau setidak-tidaknya mengarah pada pornografi. Pelakunya tentu dapat dijerat dengan perundang-undangan pornografi dan pornoaksi. Sangat tidak layak apabila para calon wakil rakyat telah sejak awal dalam menggalang massa ke kampanye menghalalkan segala cara, dengan mempertontonkan para artis panas. Sebab apa yang dilakukan ini sejatinya menjadi contoh moralitas para caleg yang mengisi dan terlibat dalam kampanye terbuka yang mengeksploitasi tubuh-tubuh kaum perempuan. Dalam beberapa kampanye terbuka yang menghadirkan penyanyi setengah telanjang dengan liut tubuh yang menggoda birahi itu tampak menggunakan warna-warna identitas partai-partai tertentu, diantaranya yang terlihat berwarna merah, kuning, dan biru langit, sebagaimana terlihat di beberapa media baik cetak maupun elektronik beberapa hari ini. Mereka hadir menyemarakkan kampanye terbuka tersebut, meskipun belum ada jaminan mereka yang hadir itu merupakan konstituen parpol tersebut. Bahkan bukan mustahil di antara yang datang di kampanye terbuka itu bukanlah pemilih caleg parpol tersebut. (*)

Opini

KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III

77

Prahara Plagiarisme di Tanah Air

Salam Songkem

Kampanye Eksploitasi

KORAN MADURA

KAMIS 27 MARET 2014 No. 0330 | TAHUN III

Belum padam isu tuduhan plagiat tulisan artikel di sebuah koran nasional yang dilakukan oleh Anggito Abimanyu, Dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, kini mencuat di permukaan tentang dugaan plagiat yang menyeret Wardihan A Sinrang, Mantan calon rektor Universitas Hasanuddin (Unhas).

H

asil rekomendasi sejumlah guru besar ke Rektor Unhas Idrus Paturusi, memastikan jika Wardihan, terbukti melakukan plagiat dengan modus substitusi nama, seperti dugaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti). Idrus Paturusi, mengaku sudah menerima rekomendasi dari komite etik berupa kesimpulan dari sidang etik yang digelar secara maraton dalam sebulan terakhir. Kasus plagiat di Unhas terungkap setelah Dikti menemukan adanya kemiripan judul jurnal ilmiah yang diterbitkan Majalah Farmasi dan Farmakologi dengan jurnal yang diterbitkan Trofical Medicine and Surgery (TMS). Dikti menemukan kasus ini ketika melakukan penghitungan angka kredit untuk pengajuan guru besar atas nama Wardihan A Sinrang (Koran Sindo, 21/3/2014). Pertanyaanya ialah, mengapa ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan sistem pendidikan kita? Tantangan Dunia Akademik Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Guru Besar Hukum Konstitusi Prof. Mahfud MD pernah menulis opini di sebuah Koran Sindo yang berjudul ‘Prof Dr (Kucing) Jany’. Pada tulisan tersebut beliau mengkritisi tentang penyalahgunaan atribut-atribut akademik yang ingin didapatkan secara instan di tanah air dan betapa beratnya

untuk bisa mendapatkan jabatan profesor mulai dari aturan penjenjangan jabatan fungsional sampai pada penghimpunan angka kredit atau CCP (commulative credit points). Beliau juga menyampaikan bahwa tidak ada jabatan profesor yang diberikan atau bisa diterima sebagai jabatan kehormatan atau honoris causa, seperti halnya tak ada jabatan Direktur “honoris causa” sebagai jabatan struktural. Budaya Akademik Perguruan Tinggi Perguruan tinggi merupakan gerda terdepan dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, kompetan, dan berpikir ilmiah sehingga menjadi investasi terpenting bagi suatu negara. Mengingat urgensi tersebut, pada tanggal 10-11 Maret 2014, Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dit. Lemkerma Ditjen Dikti) menyelenggarakan Workshop Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Regional I di Jakarta. Dari laman resmi DIKTI, Direktur Dit. Lemkerma Hermawan Kresno Dipojono menjelaskan bahwa “Apa yang mereka cari? yang mereka cari adalah kultur pendidikan/budaya akademik di kampus tersebut yang tidak dapat mereka peroleh melalui buku ataupun belajar secara online.” Budaya Akademik di Jerman Jerman terkenal dengan keunggulan ilmu pengetahuan (science) dan teknologinya serta tergolong negara industri paling berprestasi dan paling maju perkembangannya. Beberapa merk terkenal seperti Mercedes Benz, BMW, Volkswagen, Audi, dan Adidas mengantarkan Jerman mendapat sebutan sebagai “juara dunia ekspor”. Dari situs Tatsachen über deutschland (Fakta tentang Jerman) disebutkan bahwa dalam hal paten triade yang berlaku di seluruh dunia, Jerman memegang posisi ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang. Dengan lebih dari 26.500 pendaftaran

pada Jawatan Paten Eropa, Jerman menjadi juara di antara negara Eropa. Dengan memegang sepertiga lebih dari semua paten triade di bidang pengurangan emisi bahan beracun oleh kendaraan bermotor, Jerman menempati peringkat teratas di seluruh dunia. Penanggungjawab utama bagi pengorganisasian Inisiatif Keunggulan ialah Deutsche Forschungsgemeinschaft (Himpunan Riset Jerman-DFG), penyandang dana terpenting bagi penelitian. Sampai tahun 2017 diberi dana sebesar 2,7 miliar Ero kepada sejumlah perguruan tinggi yang dipilih oleh sebuah dewan pakar independen. Inisiatif Keunggulan telah berdampak besar di segi struktural dengan dukungan terarah yang diberikannya kepada pembentukan struktur baru yang ramah riset serta kepada kerja sama interdisipliner, tidak hanya secara intrauniversiter, melainkan juga antara universitas, lembaga riset ekstrauniversiter dan dunia usaha. Budaya Akademik Perguruan Tinggi di Jerman Keunggulan Jerman dalam berbagai bidang di dunia tidak luput dari tingginya budaya akademik bahkan bisa dikatakan sudah menjadi nafas di lingkunganperguruan tinggi. Sesuai dengan motto pendidikan di Jerman yaitu “land of ideas”, mereka sangat konsen dalam menghadirkan atmosfir belajar mengajar berbasis research untuk menciptakan ahliahli yang kompeten. Banyak perguruan tinggi yang telah mengadakan kerjasama baik berupa program joint degree, international program hingga bekerjasama dengan perusahaan, sehingga para mahasiswa berkesempatan untuk magang dan langsung bekerja di perusahaan yang diajak bekerjasama tersebut setelah menyelesaikan studi. Salah satu

contohnya yaitu Technische Universität Braunschweig, salah satu universitas yang ada di negara bagian Lower Saxon, yang telah lama menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan diantaranya perusahaan mobil terkenal Volkswagen (VW). Kegiatan-kegiatan seperti menyelenggarakan konferensi ilmiah, budaya long-term goal, strategi High-Tech, kerja tim sudah sangat lumrah terjadi di perguruan tinggi di Jerman. Kegiatan yang bersifat ilmiah menjadi ajang untuk saling bersinergi antara pemerintah pusat (Jerman), negara bagian, dan pihak perguruan tinggi. Beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 19-21 Februari 2014 penulis berkesempatan menghadiri acara konferensi yang diselenggrakan oleh Berlin Mathematical School berjudul “2nd BMS Student Conference”, bertempat di tiga Universitas berbeda yaitu Freie Universität Berlin, Technische Universität Berlin dan HumboldtUniversität Berlin. Acara diisi oleh 18 pemateri yang backgroundnya bevariasi yakni 3 orang Profesor (Prof. Jose Figueroa-O’ Farrill dari University of Edinburg-UK, Prof. Gitta Kutyniok dari Technische Universitat Berlin-Germany dan Prof. Jochen Brüning dari Humboldt Universitat zu Berlin-Germany) serta sisanya disampaikanoleh para Mahasiswa dari berbagai Universitas mulai dari jenjang S1 sampai S3, baik mereka yang sedang melaksakan atau telah menyelesaikan penelitiannya. Dari paparan tentang budaya akademik di Jerman, diharapkan menjadi dorongan kuat agar pemerintah benar-benar fokus pada upaya peningkatan kualitas akademik di perguruan tinggi yaitu sebuah institusi yang diharapkan menjadi ‘ujung tombak’ dalam menghasilkan manusia-manusia unggul dan berprestasi. Sehingga plagiarismedi tanah air bisa dipangkas.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER


KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 27 MARET 2014 No. 0330 | TAHUN III

KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III

BERCENGKERAMA. Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat bercengkerama dengan Orang Utan di Kebun Binatang Surabaya, Rabu (26/3).

OPINI 8

e hana diman/koramadura

Risma Ingin KBS Kembali Berjaya SURABAYA – Kota Surabaya masuk menjadi salah satu nominasi Kota Terbaik Dunia 2014. Karenanya, Pemerintah Kota Surabaya konsentrasi membenahi Kebun Binatang Surabaya (KBS) sebagai salah satu hutan hijau di tengah kota. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam Seminar bertajuk "Bersama Membangun Untuk Kejayaan Kebun Binatang Surabaya," di Gedung Sawunggaling lantai 6, Rabu (26/3). Untuk mewujudkan sebagai kota terbaik dunia, asosiasi kota terbaik dunia juga telah mengundang secara khusus Walikota Surabaya untuk presentasi di London. "Nanti tanggal 17 April, aku presentasi dulu di sana karena

Surabaya masuk nominasi dari London," ujarnya. Menurut Risma, jadi tidaknya Surabaya dinobatkan sebagai kota terbaik, bergantung pada presentasi yang akan dia sampaikan. Meski demikian, Risma optimis Surabaya bisa meraih predikat tersebut. "Aku sudah menyiapkan presentasi khusus. Aku yakin kok bisa, karena saya buat yang khusus di kota lain ndak ada," ujarnya. Presentasi khusus yang dia siapkan adalah tentang partisi-

pasi aktif masyarakat Surabaya serta keberhasilan pemerintah bersama masyarakat dalam mengelola lingkungan. Progres perbaikan Kebun Bintang Surabaya termasuk di dalamnya. “Nominasi ini juga mengagetkan karena tiba-tiba Risma menerima undangan untuk presentasi. Padahal sebelumnya dia tak pernah mengetahui adanya penilaian tersebut,� ungkapnya. Sedikitnya 150 peserta seminar ini terdiri dari berbagai kalangan pemerhati flora dan fauna. Diantaranya, Kementerian Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Pengiat Lingkungan Hidup dan beberapa akademisi serta perusahaan swasta dan BUMD. Dalam kesempatan membuka acara, Wali Kota Risma me-

ngatakan, seminar ini diadakan mengingat KBS adalah milik warga Surabaya. Risma berharap, setidaknya KBS harus kembali mencapai kejayaan seperti tahun 1970 silam. "Kita ingin sampaikan, KBS tidak untuk mencari keuntungan. Tapi kita harus membenahi KBS supaya jaya sepeti tahun 1970, sebagai kebun binatang terlengkap dan terluas di Asia Tenggara," ungkapnya. Rencana membenahi KBS ini, lanjut Risma, telah mendapat dukungan dari Kebun Binatang San Diego, Washington D.C dan New York dalam memelihara satwa langka agar tidak punah. Selain itu, Wali Kota ingin KBS tak hanya sebagai tempat wisata yang terjangkau, tetapi juga menjadi pusat penelitian

dan pustakaria taman langka. "KBS ini menjadi indikasi apabila kota itu ramah dan beradab. Harapannya, hasil dari seminar ini bisa percepatan pembenahan KBS terutama untuk kesejahteraan satwa," pungkasnya. Perlu diketahui, KBS sejak 1 Juli 2013 resmi dikelola oleh Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS berdasarkan Perda nomer 19 tahun 2012 oleh Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya. Sayangnya, izin lembaga konservasi KBS telah dicabut Kementerian Kehutanan sejak 2002. Sementara itu, pihak PDTS KBS sebagai pengelola sedang berupaya memenuhi persyaratan memperoleh kembali izin tersebut. = E. HANA DIMAN


Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III

9

PASAR MODERN

80 Persen Wajib Produk Lokal SURABAYA - Ribuan pasar modern di Jawa Timur wajib menyediakan 80 persen produk lokal sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 70/M-DAG/ PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. "Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat mendukung adanya peraturan itu meski peraturannya berlaku aktif dua tahun ke depan," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Budi Setiawan, kepada wartawan di Surabaya, Rabu (26/3). Ia menjelaskan, Kemendag

mewajibkan pusat perbelanjaan dan toko modern harus menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri minimal 80 persen dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Menurut dia, dengan diberlakukannya aturan ini maka merupakan sebuah peluang dan tantangan pasar cukup besar bagi

Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM). "Hal ini karena akan membatasi produk-produk impor dan yang masuk ke pasar ritel modern, sehingga harus mengutamakan produk-produk dalam negeri," kata Budi. Pemprov Jatim, kata dia, juga harus bekerja sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia untuk mendata keperluan produk-produk apa yang harus disiapkan oleh para pengusaha. Budi menjelaskan, saat ini masyarakat tidak disadari banyak yang memakai produk luar negeri

setiap harinya. Semisal, peralatan dan perlengkapan mandi, makan dan sebagainya. Karena itulah peraturan tersebut untuk membentengi produk lokal terhadap serbuan impor. Di Jawa Timur sendiri, terdapat sekitar 2.000 lebih unit pasar modern yang berkembang di 38 kabupaten/kota. Sedangkan di Indonesia total ada sebanyak 13.450 unit. Terbitnya Permendag ini, lanjut dia, juga merespon perkembangan dalam dunia usaha ritel dengan lahirnya inovasi dan usaha baru yang makin variatif, baik usa-

ha eceran maupun pusat belanja. Hal ini juga sebagai persiapan pelaku usaha menyongsong pasar bebas ASEAN 2015. Selain itu untuk mendorong tumbuhnya produk-produk dalam negeri yang secara otomatis juga memajukan peran serta pelaku UMKM di dalam negeri. "Oleh karena itu masih ada tenggang waktu melakukan sosialisasi secara intensif guna mengurangi kekhawatiran para pelaku usaha yang sudah terlanjur melakukan usaha sebelum terbitnya Permendag tersebut," katanya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

NARKOTIKA

Ancaman Pidana Pengguna Narkoba Dihilangkan SURABAYA – Pengguna narkoba seharusnya cukup dikenakan hukuman rehabilitasi bukan hukuman pidana. “Saat ini banyak korban penyalahgunaan narkoba yang kena hukuman pidana. Padahal mereka harusnya direhabilitasi, bukan dipidana,” tegas Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisais Jendjral (Komjen) Pol Anang Iskandar saat ditemui dikantor BNNP Jatim saat menghadiri acara rehabilitasi pengguna narkoba, Rabu (26/3). Anang Iskandar mengatakan, pihaknya akan terus mendorong depenalisasi dan dekriminalisasi para pengguna narkoba. Depenalisasi merupakan perbuatan yang semula diancam dengan pidana, kemudian ancaman itu dihilangkan. “Tapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain,” ujarnya. Untuk dekriminalisasi merupakan proses menghilangkan ancaman pidana perbuatan yang awalnya tindak pidana menjadi tindakan biasa. Menurut jenderal bintang tiga ini, kedua hal tersebut berkaitan dengan masih banyaknya pengguna narkoba di Indonesia yang menerima hukuman pidana. "Hakim, dalam memutuskan tindak pidana narkotika khususnya pengguna itu harus dimasukkan ke dalam rehabilitasi bukan dalam penjara,” ujarnya. Lebih lanjut pihaknya juga mengatakan guna mendukung masalah ini pihak BNN telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan penegak hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM)

BERI KETERANGAN. Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar memberikan keterangan pers di kantor BNNP Jatim usai menghadiri acara rehabilitasi pengguna narkoba, Rabu (26/3).

Amir Syamsuddin, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar, Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, serta Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Suhardi Alius. “Inti dari MoU tersebut yakni, hukuman pidana penjara tidak akan lagi diberikan bagi para pengguna narkoba. Hukuman para pengguna akan bermuara pada tempat rehabilitasi atau pidana rehabilitasi,”ujarnya. Terkait dengan membedakan apakah orang tersebut pengguna

narkoba atau pengedar ia mengatakan untuk mengetahui masalah tersebut pihaknya sudah membentuktim asesment (penilaian) terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota, yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum. Tim asesment terpadu ini, kata dia, bertugas melaksanakan analisis peran tersangka atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama pengguna. Selain itu, tim ini juga melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikologis serta membuat rencana rehabilitasi

yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan. Lebih lanjut dia menjelaskan, hasil asesment tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara, yang berfungsi sebagai keterangan seperti visum et repertum. Hasil analisisnya, lanjut dia, akan memilah-milah peran tersangka sebagai pengguna murni, pengguna merangkap pengedar atau pengedar. "Terhadap pengguna murni tetap menjalani proses pidana dan diancam dengan pasal tunggal yaitu pasal 127 UU (Undangundang) Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dimana ancaman pidana paling tinggi 4 tahun,

terhadap pengguna merangkap sebagai pengedar bandar dapat dilakukan pasal berlapis," ujarnya. Anang Iskandar menambahkan, analisis tim asesment terhadap pengguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu, mulai dari pecandu kelas berat, menengah dan kelas ringan. Di mana tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. "Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dimana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial," ujarnya. = E. HANA DIMAN


10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III

Segera Ganti Surat Suara Rusak! SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim benar-benar memperhatikan masalah distribusi logistik seperti surat suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 yang masih banyak ditemukan rusak atau tertukar. "Saya telah mengkontak Ketua KPU Jatim Eko Sasmito menanyakan progress persiapan logistik, khususnya surat suara yang rusak. Saya minta KPU agar segera mengganti surat suara yang diketahui rusak itu," tegas Pakde Karwo kepada wartawan di gedung negara Grahadi Surabaya, Rabu (26/3). Gubernur akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan seluruh bupati/walikota maupun penyelenggara Pemilu, baik KPU provinsi dan kabupaten/kota, maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pihaknya berharap semua pihak turut membantu menyukseskan Pileg 2014 untuk meminimalisir angka golput. Pemprov Jatim juga sudah memantau persiapan pengiriman logistik pemilu ke daerah kepulauan, seperti di Bawean, Kangean, Masalembu, dan daerah luar pulau lainnya. "Laporan yang kami terima, persiapan logistik ke sana juga tidak ada masalah be-

rarti," tuturnya. Menurut dia, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono telah menerjunkan tim untuk membantu memperlancar proses pengiriman yang rencananya dilakukan pada Rabu hari ini. "Kebetulan saat itu ombaknya diperkirakan tidak terlalu tinggi, sehingga bisa memperlancar proses pengiriman logistik. Semoga semua lancar dan tidak ada halangan dan daerah kepulauan harus diprioritaskan," imbuhnya. Sementara itu, gubernur juga menginstruksikan camat-camat di daerah erupsi Gunung Kelud untuk tidak berhenti mensosialisasikan warganya menggunakan hak pilih pada hari pencoblosan 9 April 2014. "Saya sudah memerintahkan camat-camat sebagai koordinator untuk mengimbau dan mengajak masyarakatnya menggunakan hak pilih," pungkasnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

APARAT

Polda Butuh 722 Polwan

g armadianto semeru/koran madura

TUNJUKKAN SURAT SUARA. Petugas pelipat kertas untuk wilayah DPRD Kota Surabaya menunjukkan surat suara rusak.

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

1.107 Pengajuan IMB di Surabaya Ditolak SURABAYA - Dinas Cipta Karya dan Tata ruang Pemkot Surabaya menolak 1.170 pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) akibat tidak melengkapi persyaratan selama 2013. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Pemkot Surabaya, Eric Cahyadi mengatakan persyaratan yang tidak dilengkapi di antaranya gambar struktur atau gambar penampungan air. "Jika persyaratan tidak dilengkapai seluruh dampaknya dirasakan masyarakat sekitar seperti besar banjir dan macet," katanya. Eric menyebut beberapa izin bangunan yang dikembalikan lagi adalah izin pembangunan hotel, apertemen dan sejumlah rumah. Ia menegaskan pemerintah kota sebenarnya telah memberikan kesempatan kepada pihak investor yang mengajukan izin untuk melengkapi persyaratan, namun dalam batas waktu tert-

entu ternyata jukkan ke investor atau berkas permasyarakat, izinan tidak memensegera dikemSurabaya kan kota jasa dan untuk balikan ke peuhi kelengkaperdagangan, kita buka merintah kota. pan selanjutnya peluang usaha seluasnya. tidak dilanjut"Saya beri kesempatan agar Bahkan dalam pengurusan kan oleh mereka. Akibatnya, ada perubahan, IMB juga ada kemudahan, tapi kok gak seperti dengan sistem sin- terkesan pensegera dilenggurusan SKRK gle windows. Tatapi ada kapi," katanya. aturan yang harus dipenuhi di Pemkot Surabaya dianggap Eric mesoal perizinannya,� lama. mastikan un"Padahal tuk penguruEric Cahyadi san IMB rumah SKRK tersebut mentinggal, waktu Plt. Kepala Dinas Cipta Karya untuk gontrol Amdal yang diperludan Tata Ruang (DCKTR) dan UKLUPL kan sekitar 14 Pemkot Surabaya (Upaya Penhari seperti gelolaan linghalnya untuk urus Surat Keterangan Rencana kungan dan Upaya Pemantauan Kota (SKRK), pada waktu pen- Lingkungan)," katanya. Ia menegaskan sebenarnya gukuran memerlukan waktu tiga hari, kemudian empat hari Tata pemerintah kota memberikan Ruang hingga keluar draft SKRK. kesempatan luas kepada investor Namun setelah SKRK ditun- untuk menanamkan investasi.

Namun, aturan yang ditetapkan harus dipenuhi. "Surabaya kan kota jasa dan perdagangan, kita buka peluang usaha seluasnya. Bahkan dalam pengurusan IMB juga ada kemudahan, seperti dengan sistem single windows. Tatapi ada aturan yang harus dipenuhi soal perizinannya," katanya. Eric mengakui untuk mengawasi pendirian bangunan DCKTR ada keterbatasan. Untuk itu, pihaknya menyerahkan pengawasan bangunan pada kecamatan masing-masing. "Yang tahu kondisi wilayah itu kan kecamatan. Jadi ujung tombak pengawasan ya kecamatan," katanya. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan sosilisasi ke seluruh kecamatan soal pengawasan bangunan. Hal itu karena banyak bangunan yang tidak memliki IMB tetap berdiri. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

SURABAYA - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur membutuhkan 722 polisi wanita untuk ditempatkan pada jajaran kepolisian di tingkat kecamatan atau kepolisian sektor (polsek). "Itu perintah Presiden agar setiap polsek memiliki dua polwan yang bertugas sebagai seksi PPA atau SPKT," kata Kasubbid PID Bidang Humas Polda Jatim AKBP Aziza Hani MM di Mapolda Jatim, Rabu (36/3). Ia menjelaskan seksi PPA adalah perlindungan perempuan dan anak, sedangkan SPKT adalah sentra pelayanan kepolisian terpadu yang merupakan bagian yang menerima setiap pengaduan masyarakat. Tahun 2014, Polri berencana merekrut 10.750 polisi laki-laki dan 7.000 polwan. Dari jumlah itu, Polda Jatim mendapatkan kuota sebanyak 722 polwan, sedangkan kuota polisi laki-laki belum diputuskan. "Yang jelas, polisi laki-laki akan ditempatkan sebagai pasukan dalmas (pengendalian massa), sedangkan polwan sebagai petugas PPA atau SPKT sebanyak dua polwan per-polsek," katanya. Bahkan, penerimaan polwan itu bersifat "local girl local job" yang berarti anggota polwan yang diterima akan ditempatkan pada polsek yang merupakan kecamatan asal/domisili dari sang polwan. "Karena itu, Polda Jatim akan mendidik 722 polwan itu secara khusus di SPN (sekolah polisi negara) Mojokerto selama tujuh bulan sejak 3 Juni hingga 29 Desember 2014. Biasanya, Polda Jatim hanya mendapatkan kuota sebanyak 30 polwan," katanya. Lain halnya dengan polisi laki-laki yang akan dididik pada 25 SPN yang tersebar di seluruh Indonesia, karena mereka akan dididik menjadi anggota pasukan dalmas yang ditempatkan di seluruh Indonesia. Menurut dia, penerimaan Brigadir Polisi periode 2014 itu juga bersifat longgar dibandingkan sebelumnya, karena biasanya hanya khusus lulusan SMA/MA, tapi kali ini bisa untuk SMA/MA dan SMK. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK


Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III

11

Politik Uang Membayangi Pemilu 2014 SURABAYA – Praktik politik uang (money politic) kembali mewarnai jalannya pesta demokrasi Pemilu 2014. Dua calon legislatif daerah pemilihan (Dapil) Malang terbukti melakukan politik uang saat kampanye perdana. Dua kasus tersebut, satu perkara penyidikan yang ditangani jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur sudah masuk tahap P-21 atau sempurna. Yakni, kasus politik uang yang dilakukan seorang caleg dengan modus pembagian sembako. “Dua kasus tersebut, semuanya berada di Malang dan dua-duanya sama, yakni kasus money politic yang dilakukan calon legislatif kontestan pemilu di Malang. Demikian halnya satu kasus lain juga sedang ditangani Polres Malang dan masih dalam tahap penyidikan”, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Jatim, Kombes Pol Kombes Pol Bambang Priyambada di Mapolda Jatim, Rabu (26/3). Sementara itu, menurut data dari Bawaslu Jatim resmi mempidanakan caleg (calon legislatif) dari Kota Malang bernama

Syamsul Arifin dari Partai Hanura karena melakukan money politic saat melakukan kampanye. Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Penegakan dan Advokasi, Sri Sugeng Sudjatmiko menegaskan caleg tersebut saat ini sudah dilakukan pemberkasan ditingkat Kejaksaan Negeri Malang. ''Sekarang berkas tersebut sudah dinyatakan P21 (sempurna). Selanjutnya langsung diberkas untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan negeri (PN)," ujarnya. Seperti diketahui, sebelumnya Bawaslu Jatim sudah mendapatkan laporan dari Panwaslu Kabupaten

Sekarang berkas tersebut sudah dinyatakan P21 (sempurna). Selanjutnya langsung diberkas untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan negeri (PN),”

Sri Sugeng Sudjatmiko

Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Penegakan dan Advokasi Sidoarjo terkait bagi-bagi uang saat kampanye perdana dilaksanakan. Kali ini caleg dari Partai Hanura, Gatot Sutantra yang dianggap melakukan money poliic. Sementara kasusnya terus diproses namun sebelumnya dilakukan proses klarifikasi. “Para caleg untuk berhati-hati saat berkampanye. Mereka bisa disemprit. Bahkan kalau sampai kasusnya diproses di PN dan dijatuhi hukuman, maka caleg tersebut tidak bisa dilantik

sebagai anggota legislatif karena tersandung dengan kasus pidana,” tegas Sri Sugeng. Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro berpendapat sebenarnya, membagikan atribut partai, membagi sembako, sosialisasi, bukan merupakan politik uang jika diadakan tidak dalam masa kampanye. Jika hal itu dilakukan saat kampanye, maka akan dianggap politik uang. "Banyak caleg yang salah memanfaatkan masa kampanye, seharusnya sebelum kampanye sudah melakukan kegiatan yang intensif ke warga seperti sosialisasi, pembagian atribut dan ketika masa kampanye tinggal memantau saja kondisi di lapangan," ujar Siti Zuhro dihubungi Koran Madura, Rabu (26/3). Adanya politik uang karena caleg tidak percaya diri masyarakat mengenal mereka, bahwa caleg memiliki pengaruh sehingga publik merasa harus memilihnya.

"Politik uang adalah perilaku melebihkan dan pamrih atau mengharapkan dukungan. Bentuknya bermacam-macam, bisa berupa program membangun jalan, pemberian jetpam, memobilisasi massa dengan dijanjikan uang dana transportasi, memperbanyak sembako, souvenir, membagikan kalender," jelasnya. Menurut Siti Zuhro, kampanye berupa sosialisasi atau pun kegiatan sosial adalah terobosan instan yang dilakukan para caleg untuk mendapatkan dukungan atau pamrih. "Kampanye yang dilakukan caleg sekarang adalah mencari pola-pola baru yang lebih merakyat dan dirasakan langsung oleh masyarakat dan berusaha untuk tidak melanggar aturan KPU. Kampanye arak-arakan adalah model jadul hanya menonjolkan musik saja kebanyakan musik dangdut, pagelaran demokrasi boleh saja tapi lebih ke pemaparan demokrasi dan selingan musik sedikit" paparnya. = G. ARMADIANTO SEMERU


KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 KAMIS 27 MARET 2014|NO. 0330|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

KAMIS 27 MARET 2014 NO. 0330 | TAHUN III

Kampanye Terbuka Perlu Evaluasi Panwaslu: Ada PPS Tidak Paham STTPK PROBOLINGGO – Panwaslu Kota Probolinggo akan mewanti peserta partai politik yang melakukan kampanye terbuka. Langkah ini dilakukan setelah beberapa partai yang melakukan kampanye terbuka tidak komitmen untuk menggunakan lapangan terbuka sebagai lokasi berkampanye. “Kami segera melakukan rapat koordinasi untuk mendapatkan solusi dan pemecahan. Teryata ada beberapa catatan penting untuk dapat masukan untuk dilakukan koordinasi agar pelaksanaan Pileg bisa berjalan aman, nyaman, tertib, dan kondusif,”ujar Putut Gunawarman, Panwaslu Kota Probolinggo, dalam evaluasi pelaksanaan kampanye Pileg tahun 2014, Rabu (26/3). Putut Gunawarman mengatakan, sesuai peraturan perundang-undangan, Panwaslu Kota Probolinggo mencatat adanya PPS yang tidak paham STTPK. PPK dan PPS belum paham, siapa yang berhak menghentikan jalannya kampanye. Begitu juga sistem koordinasi antar penyelenggara kampanye, yakni PPK dan Panwascam. Apalagi, kewenangan untuk menghentikan kampanye ada pada PPK dan PPS, selain aparat keamanan yang bisa menghentikan. Disamping itu, beberapa kecamatan cukup sangat diberikan perhatian karena belum ada sistenm koordiansi yang baik.”Ini suatu kerawanan yang perlu mendapat perhatian bersama untuk pemilu kedepan,”ujarnya. Tak hanya itu, pelaksanaan kampanye dilapangan STTPK kesemuanya untuk apa. Koordinasi dengan pihak keamanan, dan bentuk-bentuk kampanye yang diperbolehkan. Begitu juga, adanya caleg yang secara pribadi mengurusi STTPK, dilakukan tidak melalui partai atau tim kampanye sesuai UU Nomor 12/2008 tentang pemilu legislatif. Demikian juga, pengajuan STTPK wajib menyampaikan tembusan surat kepada Panwaslu dan KPU. Dalam pengajuan STTPK, hendaknya disesuaikan realita jumlah massa. “Jika sudah menerima STTPK, namun tidak melaksanakan kampanye diharuskan memberitahukan kepada pihak kepolisian, panwaslu maupun KPU. Terus terang saja, dari sekian parpol yang mengajukan STTPK, tapi tidak melaksanakan kampanye rapat umum,”papar Putut Gunawarman.

Lebih jauh, Putut Gunawarman, mengatakan dugaan pelanggaran administrasi tergantung STTPK ditebitkan. Namun kenyataan dilapangan tidak adanya kegiatan, pihaknya meminta sanksi administrasi parpol yang tidak melaksanakan kampanye berikutnya, kalau tidak ada tak perlu mengajukan STTPK. Soal waktu dan jadwal pelaksanaan, ada 2-3 parpol yang mengajukan STTPK dari pukul 08.00 – 20.30 WIB. Dilihat bentuk kegiatannya, karena menyangkut

memakan waktu terlalu panjang. Belum lagi hand phone (HP) tim kampanye tidak bisa dihubungi. Selain itu, rencana melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) secara masif dan terstruktur. Pihak panwanlu pun telah meluncurkan surat kepada pihak parpol. Kalau tidak merespon, pihak Panwaslu akan merekemondasikan kepada Walikota dan Kapolres Probolinggo untuk segera melakukan pembersihan APK.“Saya mohon parpol yang mau ikut penertiban APK tidak dilarang, dan tidak akan ada tebang pilih,”terang Putut Gunawarman. Terkait catatan dari hasil evaluasi kampanye pileg 2014, Kapolres Probolinggo Kota melalui Kasatreskrim, AKP. Agus I Supriyanto menjelaskan ada tiga hal yang dilakukan, yakni menyangkut perijinan yang dikeluarkan,

tugas kepolisian menjaga ketertiban dan keamanan selama kampanye. Jangan sampai ada penyimpagan terkait ijin lokasi kampanye hingga menutup jalan, karena itu kewewenagan Dishub. “Nanti endingnya kepolisian yang diprotes. Mari saling menjaga, jangan sampai ada masalah,”tegas AKP.Agus I Supriyanto. Sementara itu, Komisionaris KPU Kota Probolinggo, Imam Sugandi, mengungkapkan mengapa PPS dan PPK belum berani mengambil langkah, terkait siapa yang berhak menghentikan kampanye. “Koordinasi masalah itu memang belum, tapi kami sudah mengintruksikan kepada PPK dan Panwascam untuk segera merapat kelokasi kampanye. Hanya beberapa partai yang melakukan kampaye rapat umum terbuka sesuai haknya, selebihnya

bertindak. Penertiban APK, pihak KPU sebelumnya sudah mengirim surat ke parpol. Jika parpol ikut berpartisipasi, itu malah lebih baik dan muncul kesan tebang pilih,”pinta Imam Sugandi. Senada disampaikan, Kasi Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP Kota Probolinggo, Anshori, mengatakan pihaknya selalu eksis dilapangan. Apalagi jajaran terkait bisa bersama untuk melakukan penertiban APK.”Yang saya turunkan, APK yang tidak sesuai aturan zona yang ditetapkan. Satpol PP bergerak lebih pagi, karena keterbatasan waktu untuk turunkan APK,”tegasnya. Soal terkesan tebang pilih, pihaknya mengaku tidak pernah melakukan hal itu. Malah pelaksanaan dilapangan selalu kerjasama dengan Panwaslu dan kepolisian. Sebelum razia sudah

faktor yang bisa menimbulkan permasalahan. “Mohon disampaikan secara rinci dan tegas mengenai itemitem kegiatan. Terus terang ada parpol yang melakukan kampanye tatap muka, padahal ada pendukung caleg dari parpol lain yang tidak berkenan,”tandasnya. Catata lain dari pihak Panwaslu Kota Probolinggo, meminta parpol dalam mengajukan STTPK hendaknya memperhatikan waktu pelaksanaan karena sering

pengamanan, dan penegakan hukum (gakum) yang tergabung dengan Panwaslu bersama pihak kejaksaan. “Hendaknya parpol mengajukan ijin sesuai fakta dilapangan. Kadang melanggar, ijinnya kampanye dihadiri 1.000 orang malah tidak ada. Sehingga pihak kami kerepotan untuk memberikan laporan ke Polda,”ucapnya. Kasatreskrim menambahkan, soal lokasi ada yang melakukan dua kali kampanye itu menjadi

tidak,”tuturnya. Pihaknya berharap, pelaksanaan kampanye rapat umum terbuka yang sudah terjadwal hendaknya bisa dilakukan oleh parpol, agar bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Untuk penertiban APK yang tidak sesuai dengan aturan zona yang ditentukan, pihaknya akan tegas melakukan penertiban bersama pemkot beserta kepolisian. “Ini sudah menjadi tugas pemkot dan aparat kepolisian untuk

berkoordinasi, namun tidak ada niatan dari caleg maupun parpol untuk menertibkan APK sehingga terjadi miss komunikasi. “Kerja kita sudah arif dan luwes. Saya lihat Panwaslu masih bijak, karena masih mengambil langkah koordinasi. Kedepan himbauan Panwaslu segera dilaksanakan oleh parpol, agar tidak timbul masalah yang tidak diinginkan,”pungkas Anshori. =M.Hisbullah Huda


Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 27 MARET 2014 NO. 0330| TAHUN III

13

Pemilih Khusus Sebanyak 974 Orang PROBOLINGGO - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Probolinggo telah melakukan penetapan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 yang tinggal beberapa hari lagi, Rabu,(26/3). Setelah melakukan validasi KPU Kota Probolinggo telah menetapkan untuk DPT pada Pileg nanti sebanyak 163.418 pemilih. Hal tersebut tidak mengalami perubahan pada penetapan yang telah dilakukan oleh KPU pada bulan Januari 2014 kemarin. Sebanyak 163.418 pemilih yang sudah ditetapkan dalam DPT tersebut terdiri dari 79.518 pemilih Laki-laki dan 83.900 pemilih perempuan. “Untuk NIK yang sempat ditemukan invalid sudah kita selesaikan semua. Jadi semua pemilih yang masuk DPT sudah memiliki NIK dan akan berubah,” terang Eko Purwanto, Komisioner KPU Kota Probolinggo. Sementara itu, KPU Kota Probolinggo juga telah menetapkan sebanyak 974 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Mereka yang masuk Daftar Pemilih Khusus tersebut merupakan warga yang memiliki hak suara namum belum masuk dalam DPT yang telah ditetapkan sebelumnya. “Untuk penyusunan DPK yang kita lakukan belum merupakan hasil akhir. Kita masih mempunyai jeda waktu sampai har H nanti untuk menyelesaikan pemilih yang memenuhi syarat, jika kalau masih ada penambahan,” lanjutnya. Dengan demikian diharapkan

bagi warga yang memang sudah memenuhi syarat untuk memilih dan belum masuk DPT atau belum dilakukan pendataan, supaya

tetap memilih dengan menggunakan KTP saat datang di TPS untuk menyalurkan hak suaranya. “Kalau memang ada warga

yang benar-benar memenuhi syarat dan belum masuk DPT tetap bisa memilih. Caranya dengan datang ke TPS pada hari pe-

milihan dengan membawa KTP yang masih berlaku,” pungkas Eko Purwanto. =M.Hisbullah Huda

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi Jadi Indikator Penting PROBOLINGGO – Keterbukaan itu menjadi salah satu indikator yang sangat penting di sebuah pemerintahan yang demokratis. Karena dengan adanya keterbukaan tersebut, publik akan mendapatkan informasi. Hal ini disampikan Asisten Administrasi, Tartib Goenawan saat mewakili Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini saat menghadiri sosialisasi Pe-

nyusunan Daftar Infromasi Publik (DIP) yang digelar Diskominfo Kota Probolinggo, kemarin.“Masyarakat mendapatkan informasi publik itu dijamin oleh Undang-Undang,” tandasnya. Menurut dia, sesuai UndangUndang nomer 14 Tahun 2008 seluruh badan publik wajib melaksanakan pelayanannya dalam pengelolaan informasi agar masyarakat memperoleh infor-

masi yang seluas-luasnya. “Pemkot membentuk Pejabat Pengelola Infomasi Daerah (PPID) itu sudah tahun 2011 silam. Sedangkan yang menjadi ketuanya Kepala Bagian Humas dan Protokol sendiri,” katanya. Dibentuknya PPID tersebut, untuk memenuhi hak masingmasing sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Tartib Goenawan yang juga mantan Kepala Badan Pelay-

anan dan Perijinan itu berharap agar komitmen yang dibangun oleh Pemkot bersama-sama bisa mewujudkan pemerintahan yang good and clean government. Komitmen itu dibangun melalui Perda LPM dan Perda Partisipasi tahun 2003. Serta kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi sebelum ditetapkannya undang-Undang nomer 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang

keterbukaan public. Sementara itu, salah satu Kabid Diskominfo Jatim, Aris Santoso menjelaskan, sosialisasi DIP dan PPID itu sangat penting dilakukan. Karena tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan DIP dan PPID. “Karena nanti semua infromasi publik dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat luas,” katanya. =Muhammad Sugianto


14

KORAN MADURA

Probolinggo

KAMIS 27 MARET 2014|NO. 0330|TAHUN III

Rp1,150 M untuk 2.300 TPS Anggaran Satu TPS Mencapai Rp 500 Ribu PROBOLINGGO - Biaya Perlengkapan untuk kegiatan pemilihan pemilu legislatif (Pileg) di 2.300 TPS se Kabupaten akan menelan anggaran sebesar Rp 1,150. Milliar. Di setiap TPS alokasi anggaran hanya dibatasi Rp 500 ribu rupiah. “Setiap TPS yang ada anggarannya tidak boleh melebihi angka Rp 500 ribu,” kata, Ketua Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) Leces, Kabupaten Probolinggo,

Ali Sujoko, kepada wartawan, Rabu (26/3). Menurutnya besaran anggaran untuk perlengkapan Pileg di TPS tersebut digunakan untuk

penyedian alat pendukung kegatan pemilihan, termasuk penyewaan terop. Sound system , lampu , meja dan kursi. “semua perelengkapan tersebut diambilkan dari anggaran itu, “ terangnya. Menurutnya, tempat pemungutan suara memang harus dipersiapkan semaksimal mungkin, seperti penyewaan tenda. Sebab, penyedian alat itu merupakan bentuk antisipasi jika terjadi hujan.“Meski hujan lebat proses

CALON LEGISLATIF

Tempat Keramat Jadi Incaran Caleg

JADI INCARAN: sejumlah tempat keramat yang ada di Probolinggo menjadi tempat spiritual untuk mencari wangsit.

PROBOLINGGO – Pemilu legislatif (pileg) tinggal dua minggu lagi. Para caleg, nampaknya semakin gencar melakukan penggalangan massa. Bahkan, untuk mendapatkan dukungan massa itu, caleg tidak hanya melakukan metode door to door, melainkan juga dengan jalan spiritual. Tak heran, jika sejumlah tempat keramat yang ada di Probolinggo menjadi tempat spiritual untuk mencari wangsit. Salah satunya di makam Mbah Bujuk Rancang, Desa Lemah Kembar, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Di makam tersebut, hampir setiap malam ada caleg yang datang. Bahkan yang datang ke tempat keramat tersebut, tidak hanya caleg asal Probolinggo. Namun juga banyak caleg yang berasal dari luar Kota Probolinggo. “Setiap malam itu banyak caleg yang datang ke makam ini,” tutur

seorang warga setempat, Samsudin kepada wartawan, Rabu (26/3). Menurut dia, para caleg yang datang ke makam tersebut melakukan wirid dan mengaji. Bahkan, ada yang sampai shubuh mereka baru pulang. Ada pula yang sampai tiga hari tiga malam menetap di makam tersebut. Samsudin menceritakan, dirinya mengaku sempat berbincang-bincang dengan mereka. Mereka datang ke makam tersebut, tak lain agar tujuannya menjadi seorang caleg bisa sukses. Untuk menuju jalan sukses itu, mereka tak hanya mengandalkan materi agar mereka terpilih. Tetapi juga dengan jalan spiritual. “Apapun mereka akan lakukan. Termasuk mengunjungi tempattempat keramat,” kata Samsudin. Tempat keramat yang banyak disinggahi para caleg, tidak hanya di makam Mbah Rancang saja. Tetapi banyak juga ditemukan di

makam Mbah Wali Agung di kawasan gunung Bentar. Di makam keramat itu, hampir setiap malam juga banyak caleg yang datang. Saat Koran Madura berkunjung ke tempat tersebut, ada beberapa caleg yang sedang melakukan spiritual. Dengan jalan spiritual itu, mereka berharap mendapatkan petunjuk. “Saya sudah dua hari ada disini,” ujar seorang caleg yang namanya enggan disebutkan namanya di koran. Menurut dia, untuk mencapai kesuksesan itu tidak hanya melalui jalan dhohir, tetapi juga memerlukan jalan bathin. Dengan mengunjungi tempat keramat itulah, mereka meyakini bias mendapatkan petunjuk. “Ya asal jangan minta kepada yang sudah meninggal saja. Ini kan hanya perantara saja. Siapa tahu kita mendapatkan petunjuk,” katanya. =Muhammad Sugianto

pemungutan suara pemilih tetap terlaksana,” tandas Ali Sujoko. Disisi lain, Ali Sujoko, menyebutkan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di masing-masing TPS berjumlah tujuh orang. Terdiri dari seorang ketua dan enam anggotanya.“Mereka juga mendapatkan honor, yakni ketua memperoleh honor sebesar Rp 400 ribu. Sedangkan untuk anggotanya hanya memperoleh honor Rp

350 ribu,” katanya. Ia menghimbau kepada masyarakat, agar pada hari pemungutan suara 9 April mendatang dapat memberikan hak pilihnya, karena satu suara dinilai sangat berharga.“Ini pemilihan rakyat untuk DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI da DPD. Jangan sampai pemilihan tidak hadir, dan bersikap golput dalam pemilu,” pungkas Ali Sujoko. =Mahfud Hidayatullah

NASIB SATINAH

NU Doakan Nasib TKI PROBOLINGGO – Nasib Satinah, seorang TKI asal Semarang, Jawa Tengah yang terancam hukuman mati oleh pemerintah Arab Saudi mengundang sikap prihatin dari sejumlah kalangan. Bagimanapun juga Satinah itu warga Negera Indonesia. Itulah sebabnya, pemerintah harus mengupayakan agar Satinah terbebas dari hukuman itu yang akan dilakukan 3 April 2014 mendatang. Ketua NU Kabupaten Probolinggo, KH. Syaiful Hadi menjelaskan, pihaknya mengaku prihatin dengan nasib perempuan yang diduga melakukan pembunuhan dan perampokan terhadap majikannya tersebut. “Kita sangat prihatin sekali dengan nasibnya. Bagaimanapun juga dia itu tetap warga Negara Indonesia. Saudara kita juga,” katanya saat dimintai komentarnya, Rabu (26/3). Menurut dia, nasib Satinah itu benar-benar menggugah publik. Apalagi Satinah tinggal menunggu beberapa hari lagi untuk menjalani hukuman pancung yang akan pemerintah setempat. “Kita hanya bisa mendoakn dia agar bisa terbebas dari hukuman itu,” katanya. Sebagai Ketua NU, KH. Syaiful Hadi akan melakukan himbauan kepada jajaran NU Kabupaten Probolinggo agar turut mendoakan nasib Satinah. Karena NU sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya mendoakan saja. “Kita tidak bisa berbuat banyak untuk membantu nasib Satinah, kecuali dengan doa,” imbuh pria berkaca mata itu. Dia menjelaskan, di Negara Arab Saudi memang banyak warga Indonesia yang men-

jadi TKI. Ke depan NU tidak menginginkan kejadian yang menimpa terhadap TKI Satinah terulang lagi kepada TKI lainnya.

Nasib Satinah, seorang TKI asal Semarang, Jawa Tengah yang terancam hukuman mati oleh pemerintah Arab Saudi mengundang sikap prihatin dari sejumlah kalangan. Bagimanapun juga Satinah itu warga Negera Indonesia. Itulah sebabnya, pemerintah harus mengupayakan agar Satinah terbebas dari hukuman itu yang akan dilakukan 3 April 2014 mendatang. Melihat kasus Satinah itu kini menjadi perhatian public, NU hanya berharap agar pemerintah bersikap tegas untuk melakukan pembelaannya. Sekedar diketahui, nasib Satinah itu tinggal 9 hari lagi untuk menjalani hukuman mati atas kasus dugaan pembunuhan dan perampokan yang dilakukan warga Semarang itu kepada majikannya. Agar Satinah bisa selamat dari hukuman tersebut, dia harus membayar tebusan atau diyat senilai Rp.21 miliar kepada keluarga korban. Jika tidak bisa membayar tebusan itu, maka Satinah akan dihukum mati sesuai dengan aturan yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi. =Muhammad Sugianto


KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

KAMIS 27 MARET 2014 No. 0330 | TAHUN III

Liga Serie A Italia

Alessandro Florenzi Menangkan Roma ROMA - AS Roma dipaksa harus menunggu hingga menit akhir pertandingan untuk bisa menyegel kemenangan 2-1 atas Torino dalam lanjutan pertandingan Liga Serie A Italia di Stadion Olimpico, Selasa (25/3) waktu setempat atau Rabu (26/3) dini hari WIB. Tambahan tiga poin membuat “Giallorossi” nyaman di peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 67 poin. Mereka masih tertinggal 11 poin dari Juventus,yang kokoh di puncak klasemen, tetapi unggul sembilan poin dari Napoli yang berada di urutan ketiga. Roma baru bisa memecahkan kebuntuan laga pada empat menit jelang turun minum. Mattia Destro menunjukan kepantasannya sebagai striker utama Roma lewat lesakannya seusai memanfaatkan umpan terukur Gervinho. Ini merupakan gol kesembilan Destro yang sempat menderita cedera parah pada awal musim. Namun, keunggulan satu gol Roma harus pupus setelah Torino

gawang. Torino pun harus rela pulang tanpa poin dan membuat posisi mereka masih tertahan di posisi kesepuluh dengan 39 angka.

mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-52. Berawal dari umpan silang Giuseppe Vives, striker Ciro Immobile menyambutnya dengan melepaskan tendangan dari jarak dekat yang gagal diantisipasi kiper Roma Morgan De Sanctis. Pertandingan berjalan lebih menarik setelah kedudukan seimbang. Jual beli serangan diperagakan kedua tim yang mengincar poin penuh. Akan tetapi, dewi fortuna tampaknya belum menaungi “Il Toro”. Serangan Roma pada injury time berujung tiga poin bagi tim tuan rumah. Gervinho yang menyisir dari sisi sayap mengirimkan bola kepada Alessandro Florenzi yang meneruskannya dengan sepakan bola ke pojok atas

Espanyol yang tidak gentar dengan tekanan dari suporter tuan rumah akhirnya mampu menyegel kemenangan lewat aksi Pizzi pada menit ke-76 setelah memanfaatkan umpan dari Garcia. Malaga bahkan harus bermain dengan sepuluh orang setelah Perez mendapat kartu merah akibat pelanggaran keras pada mneit ke-78. Pada laga lain, Elche bermain imbang tanpa gol melawan Athletic Bilbao. Tambahan satu angka membuat Bilbao semakin nyaman di posisi keempat sebagai batas akhir mengikuti babak playoff Liga Champions musim depan. Bilbao mengoleksi 56 poin dan unggul sembilan angka dari Villarreal yang berada satu strip di bawahnya. =ESPN/SKY SPORTS/AJI

La Liga Sementara itu dari La Liga Spanyol, Espanyol mampu mencuri poin penuh berkat kemenangan 2-1 atas tuan rumah Malaga dalam lanjutan pertandingan La Liga Spanyol di Estadio La Rosaleda, Rabu (26/3) dinihari WIB. Dengan kemenangan ini, Espanyol bertengger di peringkat kedelapan dengan raihan 40 poin. Sementara, Malaga masih tertahan di peringkat ke-13 dengan 32 poin. Espanyol mampu memecahkan kebuntuan pada menit ke-33 ketika Sergio Garcia melepaskan tendangan ke pojok bawah gawang usai menerima umpan sepak pojok Christian Stuani. Namun, keunggulan tim tamu hanya berlangsung selama satu menit karena Malaga mampu menyamakan kedudukan melalui Pablo Perez.

RABU 26 MARET 2014 | No. 0329 | TAHUN III

Kalah dari City, David Moyes Bertanggungjawab MANCHESTER - Pelatih Manchester United (MU) David Moyes mengaku bertanggung jawab atas kekalahan telak 0-3 timnya dari rival satu kota, Manchester City pada pertandingan Liga Utama Inggris bertajuk Derby Manchester di Old Trafford, Rabu (26/3) dini hari WIB. Dua dari tiga gol City pada laga itu diborong Edin Dzeko masing-masing pada menit pertama dan menit ke-56. sedangkan satu gol lainnya dicetak oleh gelandang bertahan asal Pantai Gading Yaya Toure. Hasil ini mengangkat City ke posisi kedua klasemen sementara Liga Utama Inggris dengan 66 poin, tertinggal tiga angka dari Chelsea di puncak klasemen dengan 69 poin, tetapi masih unggul dua pertandingan di tangan. Sedangkan bagi MU, kekalahan ini membuat mereka tertahan di posisi ketujuh dan terancam tidak bermain di kompetisi Eropa musim depan. Empat tim teratas dari Inggris akan bermain di Liga Champions dengan perincian, tiga tim teratas akan lansung bermain di fase grup, sedangkan tim peringkat keempat harus mengikuti babak kualifikasi. Tim peringkat kelima dan keenam akan mengikuti kompetisi kelas dua, yaitu Liga Europa. Dengan menempati peringkat ketujuh, Setan Merah terancam terlempar dari peta persaingan tim-tim elite Eropa. “Saya mengambil tanggung jawab. Sayalah yang menentukan siapa yang diturunkan dalam laga itu dan bagaimana tim bermain. Menurut saya, malam ini tidak ada kekurangan upaya dan komitmen dari para pemain. Mereka tampil ngotot di lapangan, tetapi memang ada sejumlah keselahan di beberapa tempat,” kata Moyes. Mantan pelatih Everton itu menambahkan, “Kami tidak pernah mengalami pertandingan dengan sangat baik. Kami tidak pernah memberikan kesempatan besar kepada diri kami sendiri dalam pertandingan. Manchester City memulai laga dengan sangat cepat dan sukses mencetak gol hanya dalam tempo 30 atau 40 detik. Ini yang menyulitkan kami. Saya kira kami baru dua kali menyentuh bola, sekali menendang keluar lapangan yang melahirkan lemparan ke dalam sebelum akhirnya mereka bisa mencetak gol.”

Memasuki babak kedua, lanjut Moyes, pemainnya juga tidak memulainya dengan bagus. Permainan Wa y n e Roone y d a n kawankawan, kata Moyes, membuat mereka sendiri tertekan dan tidak mampu keluar dari tekanan. Tekanan ini memberikan sepak pojok untuk lawan yang kemudian melahirkan gol kedua melalui tendangan voli Edin Dzeko setelah memenangi duel dengan bek MU Rio Ferdinand. “Tidak ada perubahan yang terjadi tiba-tiba. Seperti pernah saya bilang, banyak sekali klub yang sudah melakukan perubahan dan mereka sudah melakukan pekerjaan membangun kembali untuk bisa terus bersaing. Kami berharap, kami tidak butuh waktu yang lama seperti beberapa klub lain untuk perubahan ini,” lanjut pria Skotlandia tersebut. Dia meneruskan, “Semua orang tahu bahwa pekerjaan ini akan membutuhkan sedikit waktu untuk menemukan cara yang kami inginkan, tetapi itulah pekerjaan dan saya mengakui itu.” Masih menurut Moyes, MU sekarang dalam perjalanan mencapai level tetangganya, Manchester City. “Saya kira kami bermain sangat bagus. Itu standar yang kami butuhkan dan perlu upaya, kerja keras serta waktu untuk sampai pada level itu,” tutupnya. =ESPN/AJI


16

KORAN MADURA

ALESSANDRO FLORENZI MENANGKAN ROMA

RABU 26 MARET 2014 | No. 0329 | TAHUN III

77 HARI LAGI

KALAH DARI CITY, DAVID MOYES BERTANGGUNGJAWAB OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

BAYERN Muenchen Juarai Bundesliga

Guardiola Hebat BERLIN - Josep “Pep” Guardiola membuktikan diri sebagai pelatih hebat di dunia, setelah sukses mempertahankan gelar juara Bundesliga Jerman bersama Bayern Muenchen pada musim pertamanya bersama klub berjulukkan “The Hollywood” itu. Ini adalah trofi Bundesliga ke-24 Bayern Muenchen. Kepastian gelar juara tersebut diperoleh setelah Muenchen menyikat Hertha Berlin 3-1 pada pertandingan Bundesliga, Rabu (26/3) dini hari WIB. Gol-gol Muenchen dicetak oleh Toni Kroos, Mario Goetze, dan Frank Ribery. Sementara gol penghibur Hertha dibikin Adrian Ramos dari titik putih. Kepastian ini juga tidak terlepas dari hasil imbang tanpa gol Borussia Dortmund saat menjamu Schalke 04 di Signal Iduna Park pada laga terpisah. Dengan dua hasil berbeda itu, Muenchen unggul 25 poin dari Dortmund di tempat kedua. Dortmund tidak akan mungkin mengejar poin Muenchen meskipun mereka selalu menang dalam tujuh pertandingan terakhir dan Muenchen selalu kalah. Padahal, pria Spanyol ini sempat diragukan kemampuannya untuk mempertahankan tiga gelar Muenchen musim lalu. Jupp Heynckes, pelatih Muenchen yang digantikan Guardiola, mempersembahkan gelar Bundesliga Jerman, Piala Liga Jerman, dan Liga Champions musim lalu. Kini, Guardiola sudah sukses mempertahankan Bundesliga. Tinggal dua gelar yang akan dipertahankan mantan pelatih Barcelona tersebut. Peluang untuk itu pun terbuka lebar setelah sukses tembus ke perempat final Liga Champions dan masih berkompetisi di Piala Liga Jerman. Kesuksesan menjuarai Bundesliga sudah cukup menjadi bukti sahih bahwa manajemen “Die Rotten” tidak salah memilih pelatih menggantikan Jupp Heynckes. Apalagi, sebelumnya dia sudah mempersembahkan dua trofi untuk Muenchen yaitu Piala Dunia Antarklub dan Piala Super Eropa. Hebatnya lagi, Guardiola meraih gelar ini lebih cepat dari musim lalu. Bahkan, ini adalah gelar Bundesliga

REKOR FAN FAKTA • Ini adalah gelar juara Bundesliga ke-24 Bayern. • Juara dengan tujuh laga tersisa adalah rekor baru di Bundesliga, mengalahkan rekor sebelumnya (6 laga tersisa) yang juga diukir oleh Bayern pada musim 2012/13. • Total 1078 operan yang dicatatkan Bayern ketika melawan Hertha adalah rekor baru untuk jumlah operan terbanyak dalam satu pertandingan Bundesliga. • Kapten Bayern Philipp Lahm membukukan akurasi operan 100% (133 sukses dari 133) dalam laga ini. • Bayern memenangi 28 laga terakhirnya dengan Robben di starting line-up. • Bayern mengukir rekor baru 10 kemenangan tandang beruntun di Bundesliga, memecahkan rekor yang mereka ciptakan sendiri musim lalu (9 laga). • Bayern selalu mencetak gol dalam 64 laga terakhirnya di Bundesliga, menyamai rekor longest scoring run di lima liga top Eropa yang ditorehkan Barcelona besutan Josep Guardiola (pelatih Bayern sekarang) dari 4 Februari 2012 sampai 19 Oktober 2013.

tercepat dalam 51 tahun terakhir. Rekor lain yang dicatat Guardiola bersama Muenchen yaitu tidak pernah kalah dalam 27 laga. Hanya dua kali Muenchen imbang musim ini, sisanya berakhir dengan kemenangan. Juga, di bawah Guardiola, Muenchen mencatatkan rekor tidak terkalahkan dalam 50 laga, dan selalu memetik kemenangan dalam 19 pertandingan berturut-turut. Timnya juga sangat produktif dengan mengoleksi 79 gol

dan hanya kemasukan 13 gol. Meski demikian, Guardiola tidak mau jumawa. Menurut dia, gelar ini tidak dicapai dengan mudah. Dia bersama staf dan pemainnya harus bekerja keras untuk memastikan gelar juara Bundesliga untuk kedua kalinya secara beruntun. “Kami sudah bekerja sangat keras untuk gelar ini. Ketika tim Anda menang dengan unggul 25 poin, orang-orang mengira hal itu mudah. Tetapi sesungguhnya sulit, khususnya pada musim setelah musim sebelumnya meraih tiga trofi. Ketika tim Anda menang 19 pertandingan berturut-turut, hal ini sesungguhnya memperlihatkan mental tim ini,” kata pria berkepala plontos tersebut. Sejak pertama kali datang ke Muenchen, Guardiola sudah sukses merebut hati publik sepakbola Jerman. Dalam jumpa pers dua hari sebelum resmi melatih Phillip Lahm dan kawan-kawan, Guardiola langsung berbicara dalam Bahasa Jerman. Kesuksesan ini kemudian berimbas di lapangan. “Kita selalu berharap semuanya berlangsung baik, tetapi saya sejujurnya tidak pernah menduga bahwa segalanya berlangsung baik seperti ini. Empat atau lima laga pertama itu sangat sulit, tetapi para pemain berbakat ini mampu melewatinya. Kami merayakan keberhasilan ini hari ini dan besok,” kata mantan pelatih Barcelona B itu. Kesuksesan memang sudah identik dengan Guardiola. Bersama Barcelona, dia mempersembahkan 14 trofi selama empat musim. Di bawah sentuhan tangan dinginnya, Barcelona menjadi tim yang sangat ditakuti semua tim dunia. Selama empat musim, El Barca dominan atas rival abadinya, Real Madrid di Spanyol. Untuk menghentikan dominasi Barcelona itu, manajemen Madrid harus mendatangkan Jose Mourinho dari Inter Milan pada 2010. Sayang, Mourinho juga gagal menghentikan Guardiola. =espn/aji

16

KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III


KAMIS 27 MARET 2014 No. 0330 | TAHUN III

ADA GUNDUKAN SAMPAH DI PANTAI CAMPLONG SAMPANG | K

CAPOEIRA BENTUK SEMANGAT HIDUP

KORAN MADURA

PEREMPUAN KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III

A

HARUS MENJADI PRIBADI YANG TANGGUH

KOMUNITAS | O

NETER KOLENANG |P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Tersangka Tipikor TPA Ditahan Terancam Maksimal 20 Tahun Penjara PAMEKASAN - Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Bindang, Kecamatan Pasean, akhirnya di tahan, Rabu, (26/3). Namun dari dua tersangka yang ada, M dan SE, baru SE saja yang ditahan. Sedangkan M belum dilakukan penahanan. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan Samiaji Zakaria mengatakan proses penahanan tersangka M akan segera menyusul. Ditanya kenapa tidak ditahan secara bersamaan, sebagaimana penahan tersangka lainnya dalam satu kasus, Samiaji tidak banyak berkomentar. Dia hanya menjawab singkat bahwa penahanan terhadap M akan dilakukan kemudian dalam waktu dekat. Proses penahanan tersangka kasus TPA ini dilakukan, karena kasus ini akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Mengingat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur (Jatim), untuk menentukan besarnya kerugian negara sudah turun. Menurut Samiaji, dalam kasus ini, tersangka SE dinilai telah merugikan negara sebesar Rp 437 juta. Sementara kerugian negara yang ditimbulkan oleh tersangka M masih dirahasiakan.

SE ini adalah seorang PNS di jajaran Pemkab Pamekasan. Sedangkan M adalah makelar jual beli tanah dalam proyek tersebut. “Dalam kasus ini kami masih terus mengkaji dan mengembangkan, untuk terus mencari adanya tersangka lainnya,� katanya. Dalam perbuatannya ini, SE dijerat pasal 2, 3, dan 9 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sub Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Samiaji belum memastikan kapan sidang kasus ini akan digelar di Pengadilan Tipikor. Pria asli Banten ini hanya mengatakan dalam waktu dekat. Saat pihaknya konsentrasi untuk menyelesaikan berkas agar perkara ini segera didaftarkan ke Pengadilan Tipikor, untuk disidangkan. Berdasar dari kasus-kasus sebelumnya, sidang perkara ini diperkirakan bisa digelar dalam dua minggu kedepan. Sebagaimana diberitakan, dugaan tipikor ini terjadi pada proses pembebasan lahannya, bukan pada pekerjaan proyeknya. Sebab dalam proses tersebut, luas dan harga lahan diduga dimark-up. Proyek senilai Rp 3 miliar ini menjadi perhatian Kejari Pamekasan setelah sebelumnya sekelompok mahasiswa dan masyarakat yang tinggal di lokasi pembangunan TPA itu berunjuk rasa ke Kejari. Selain memprotes karena pembangunan TPA itu tanpa persetujuan warga setempat, para pengunjuk rasa juga memprotes terbengkalainya pembangunan proyek itu karena menduga terjadi penyimpangan. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI TPA SAMPAH DESA BINDANG No

Nama Tersangka Kerugian Negara

Status

Dijerat

Belum Ditahan

UU RI/31/1999 sub UU RI/20/2001

2 SE (inisial) Rp 437 juta Ditahan

UU RI/31/1999 sub UU RI/20/2001

1 M (inisial) Masih Dirahasiakan

ach.sunandar/koran madura


KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 27 MARET 2014 No. 0330 | TAHUN III

INTISIPASI UN BOCOR

Disdik Belum Punya Strategi SUMENEP – Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep hingga saat ini mengaku belum punya strategi untuk mengantisipasi bocornya kunci jawaban pada Ujian Nasional (UN) 2014. Disdik belum menggelar rapat untuk membahas strategi tersebut. ”Dijadwalkan besok (hari ini, red) akan dilakukan rapat dengan Dinas (Pendidikan) Provinsi dan aparat keamanan juga di Surabaya. Jadi tunggu info saja nantinya,” kata Kepala Dinas Pendidikan A. Shadik, Rabu (26/3). Secara terpisah, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep Mohammad Suhaidi meminta pemerintah melakukan pengawasan secara profesional dalam pelaksaan ujian nasional

Dijadwalkan besok (hari ini, red) akan dilakukan rapat dengan Dinas (Pendidikan) Provinsi dan aparat keamanan juga di Surabaya. Jadi tunggu info saja nantinya,”

A. Shadik

Kepala Dinas Pendidikan (UN). Pasalnya, setiap tahunnya selalu ada bocoran kunci jawaban sekalipun tidak bisa dibuktikan secara nyata. Masih terjadinya bocoran kunci jawaban UN, hemat Suhaidi, karena pemerinat lemah dalam mengawasi pelaksanaan UN. “Bocornya kunci jawaban siswa itu tak lepas dari kemaksimalan kinerja pengawas ujian di lapangan. Jadi jangan hanya stempelnya saja sebagai pengawas, sedangkan tindakannya bukan pengawas,” ujarnya. Pengawas ujian diharapkan tidak hanya mondar mandir dalam ruangan ketika ujian sedang berlangsung. Pengawas ujian juga melakukan pengawasan di luar ruangan. Sebab, praktik bocoran kunci jawaban juga bisa berlangsung di luar ruangan. ”Tidak menutup kemungkinan kecurangan membocorkan kunci jawaban di luar ruangan juga terjadi, sehingga ketika siswa masuk ruangan sudah hafal terhadap semua jawaban lembar soal ujian,” katanya. =JUNAEDI/MK

KOMPETENSI KEJUJURAN. Sekitar 203 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Ambon, mengikuti ujian praktek nasional kompetensi kejuruan, di Ambon.

Tender Kapal Ditunda Kadishub: Mungkin 2016 Bisa Dilakukan SUMENEP – Rencana Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menggelar tender kapal besar senilai Rp 28 miliar pada tahun ini dipastikan ditunda. Jadwal tender direncanakan pada bulan Januari-Februari kemarin, tapi gagal dilaksanakan karena proyek tersebut termasuk proyek tahun jamak. Padahal, pemkab telah selesai melakukan perencanaan pelaksaan tender pengadaan kapal besar tersebut, mulai dari gambar kapal sampai penambahan anggaran khusus. Kapal dengan tujuan Kepulauan Sapeken itu direncanakan berkapasitas 300 penumpang dan memuat 10 kendaraan. Namun keinginan tersebut harus menunggu dua tahun lagi. Anggaran Rp 28 miliar yang disipkan berasal dari Rp 22 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui bantuan keuangan daerah, dan Rp 6 miliar lainnya bersumber dari APBD Sumenep. Sedangkan pengadaanya ditaksir menghabiskan dana sebesar Rp 27 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan Sumenep Mohammad Fadilah mengatakan sudah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Perhubungan RI terkait gagalnya tender kapal pada tahun ini. ”Memang dalam pengadaan kapal tersebut masih ada regulasi yang harus dimulai dari awal anggaran untuk KUA-PPAS-nya. Selain itu, juga berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan oleh tim Pemkab Sumenep ke pemerintah tingkat provinsi dan juga pemerintah pusat,” terangnya, Rabu (26/3). Gagalnya tender pada tahun ini, sambung mantan Kepala Badan Penaggulangan Bencana

Daerah Sumenep, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat 1, 2 dan 3. ”Dalam pasal tersebut sudah jelas, jika waktu penganggaan tahun jamak harus ditandatangani atau disetujui oleh DPRD setempat, dan itu dituangkan melalui nota penganggaran tahun jamak yang ditandatangani bersamaan KUA dan PPAS tahun pertama rencana pelaksanaan kegitan tahun jamak,” ujarnya. Apalagi, menurut Fadilah, saat ini DAK (dana alokasi khusus) sudah disahkan dan tidak bisa diubah lagi. ”Ini kan waktunya sudah lewat, bagaiman caranya untuk melakukan penandatangan tersebut, sementara mau dilakukan pada PAK mendatang waktunya sangat tidak memungkinkan,” terangnya.

Sehinngga, jika pelaksaan tender kapal tetap dilakukan pada tahun ini, pihaknya memastikan tidak akan berjalan mulus. Malah akan menyisakan masalah yang bisa mengarah pada tindak pidana korupsi (tipikor). ”Kalau tetap dilakukan pada tahun ini, maka besar kemungkinan akan sama dengan proyek Hambalang nantinya,” kata Fadilah dengan nada guyon. Pelaksanaan tender kapal diperediksi baru bisa dilakukan pada tahun 2016. ”Mungkin pada tahun 2016 bisa dilakukan. Sebab, pada tahun 2015 nanti masih akan dimasukkan ke DAK sekaligus proses yang lainnya,” tukasnya. Untuk diketahui, Pemkab Sumenep saat ini mempunyai lima kapal yang dijadikan alat transportasi laut untuk mengakut barang dan orang. Yakni dua kapal perintis, satu buah kapal cepat, satu buah kapal DBS 1, dan satu buah kapal Dharma Kartika. =JUNAEDI/MK


Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III

C

90 Persen Belum Ditebus Kades Terkendala Biaya Penebusan SUMENEP - Meskipun sudah sampai akhir triwulan pertama 2014, penebusan raskin masih rendah. Data dari gudang Bulog Sumenep, hingga 24 Maret baru sepuluh persen raskin yang ditebus. Informasinya, penebusan raskin di Sumenep bervariasi. Beberapa kecamatan ada yang sudah menebus hingga lima bulan. Namun, sebaliknya, justru tidak sedikit kecamatan yang sama sekali belum menebus jatah raskin 2014. Satu kecamatan yang sudah menebus jatah raskin selama lima bulan yakni Kecamatan Kota Sumenep. Rinciannya, raskin untuk Januari sampai Maret, November dan Desember. Di kecamatan ini jumlah pagu raskin sebanyak 21.825 kilogram. Selanjutnya, ada dua kecamatan yang menebus jatah raskinnya selama tiga bulan. Dua kecamatan tersebut Kecamatan Dasuk dan Kecamatan Masalembu. Kedua kecamatan ini menebus jatah raskinnya untuk Januari, Februari dan Desember. Sementara, untuk jatah raskin di bulan Maret belum dilakukan penebusan.

Berbeda dengan empat kecamatan yang menebus jatah raskin sesuai dengan urutan bulan. Yakni hanya menebus raskin pada tiga bulan pertama tahun 2014. Empat kecamatan tersebut terdiri dari Kec Ambunten, Gili Genting, Kalianget dan Kec Pragaan. Keempat bulan ini baru menebus jatah raskinnya pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Sekretaris Komisi A Moh Riadi mengatakan, justru ada lima kecamatan yang hanya menebus jatah raskin untuk warganya selama dua bulan. Yakni baru menebus raskin pada Januari dan Februari. Kelima kecamatan itu masingmasing Kecamatan Batuputih, Batang-Batang, Lenteng, Raas, dan Kecamatan Talango. Anehnya, kata dia, meski saat ini sudah bulan Maret, ternyata ada lima kecamatan yang hanya menebus jatah raskinnya untuk Januari. Lima kecamatan tersebut

antara lain Kecamatan Gapura, Gayam, Guluk-Guluk, Nonggunong dan Kecamatan Rubaru. Dijelaskan, penebusan jatah raskin di 17 kecamatan di atas sudah mendingan dari sepuluh kecamatan lain. Menurutnya, sepuluh kecamatan lain justru sama sakali belum menebus jatah raskin. Sepuluh kecamatan tersebut antara lain Kec Manding, Batuan, Bluto, Dungkek dan Kec Ganding. Selanjutnya kecamatan yang belum menebus jatah raskinnya sama sekali adalah Kecamatan Kangayan, Manding, Pasongsongan, Sapeken dan Saronggi. Minimnya penebusan raskin 2014, lanjut Riadi, seharusnya menjadi perhatian para aparat desa di semua kecamatan. Sebab, hingga saat ini hak masyarakar miskin Kabupaten Sumenep itu masih banyak menumpuk di Gudang Bulog. Sehingga, politisi PKS tersebut meminta pemerintah untuk proaktif dalam penebusan itu. ”Karena, kalau tidak ditebus efeknya sangat luar biasa,” katanya. Dijelaskan Riadi, semakin

lama beras mengendap di bulog akan brdampak pada kualitas beras. Baik warna, aroma, rasanya sehingga berdampak pada kelayakan beras tersebut untuk dikonsumsi. Sehingga, dia mendesak pemerintah desa untuk segera menebus jatah raskin warganya. Informasi yang diterima Komisi A, lambatnya penebusan raskin karena kepala desa (kades) atau apara pemerintah desa kesulitan biaya penebusan. ”Informasi yang sering muncul memang terkendala biaya penebusan,” tambah Riadi. Namun, lanjutnya, saat ini pemerintah sudah memberi kemudahan dengan pemberlakuan Modal Jaminan (MJ) kembali kepada setiap kades dalam penebusan raskin. “Artinya, kades tidak perlu risau memikirkan MJ tersebut. Sebab, pembayaranya baru dilakukan saat akan melakukan penebusan bulan berikutnya. Pemerintah desa harus menebus tepat waktu. Masalah raskin harus menjadi perhatian serius. Sebab, ini menyangkut permasalahan masyarakat kecil di bawah,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Bagian

(Kabag) Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sumenep Moh Hanafi mengakui minimnya penebusan raskin hingga akhir triwulan pertama 2014 ini. Manurut Hanafi, kades banyak yang terkendala dengan biaya penebusan. Untuk itu, beberapa waktu lalu pihaknya mengumpulkan semua kades untuk mengetahui alas an keterlambatan penebusan. ”Dari pertemuan itu diketahui memang masalah biaya dan administrasi yang menjadi kendala,” kata Hanafi. Sehingga, kendala tersebut dikoordinasikan dengan pihak driver Bulog Pamekasan untuk memberlakukan MJ kembali. Hasilnya, dalam penebusan Pemkab Sumenep dapat memberlakukan MJ kembali. Kendala lain, jelas Hanafi, administrasi Daftar Penerima Manfaat (DPM) di desa. Terkait administrasi, menurut Hanafi diusahakan bisa dipenuhi meskipun dilakukan setelah penebusan. ”Yang terpenting ditebus dulu sesuai pagu yang ada, lalu lengkapi DPM-nya. Tapi, itu (DPM) segera selesaikan,” tandasnya. =ALI RIDHO

BERAS MISKIN

Raskin Susut Sampai 3 Kg

Pekerja melakukan bongkar muat beras bagi warga miskin (raskin) untuk di distribusikan ke wilayah Kediri di Gudang Bulog Banyakan Sub Divre V Kediri, Jawa Timur. Bulog memajukan pemberian jatah raskin rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) untuk raskin alokasi bulan November dan Desember 2014 yang di salurkan secara dobel pada bulan Februari dan Maret 2014.

SUMENEP - Penerima bantuan beras miskin (raskin) di Kecamatan Nonggunong, Pulau Sepudi, mengeluhkan raskin yang beratnya mengalami penyusutan. Raskin yang terbungkus dalam karung ukuran 15 kilogram (kg), ketika ditimbang oleh penerima menyusut antara 2-3 kg. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Sumenep Moh Riadi, Rabu (26/3). Pihaknya mengaku telah melakukan sidak ke Bulog dan ternyata beratnya utuh 15 kg. "Kami menduga, kurangnya berat raskin itu karena lemahnya pengawasan saat pendistribusian, padalah sudah ada tim pengawasan," tuturnya. Politisi PKS mempertanyakan kinerja tim pengawas yang sudah dibentuk pemerintah untuk meminimalisasi penyimpangan. Temuan tersebut mengindikasikan keberadaan tim pengawas tidak berfungsi secara maksimal. Pengawas raskin seharusnya mengawasi hingga diterima oleh penerima manfaat. Namun, kata Riadi, justru hanya dilakukan sampai tingkat kecamatan. Akibatnya,

beras bantuan dari pemerintah bocor di tengah jalan, dan program pengentasan kemiskinan tidak sesuai harapan. "Harusnya pengawasan itu hingga titik distribusi terakhir. Kalau perlu ada tim khusus di tingkat desa yang mengawal pendistribusian raskin, dan memastikan raskin yang dikirim dari gudang Bulog benar-benar tepat sasaran," terangnya. Ia berharap, kejadian tersebut tidak terulang di daerah lain. "Harapan kami kejadian itu tidak terulang di daerah lain. Karena maksud dari program tersebut untuk menekan angka kemiskinan," bebernya. Sementara Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep Moh. Hanafi mengaku sudah mengetahui susutnya raskin tersebut. Bahkan sudah melakukan kroscek ke gudang Bulog Sumenep. ”Kami sudah mengambil sampel, namun tidak ada masalah. Walaupun ada kekurang sedikit itu bisa dimaklumi,” katanya. Pihaknya menduga bocornya beras tersebut karena kurang kehati-hatian koli saat mengang-

kutnya. Sehingga beras tersebut banyak berkurang. ”Entah disengaja atau tidak kami masih belum tahu, namun yang jelas kalau dari gudang sampai ke perahu tidak akan terjadi pengurangan, sebab itu dikawal ketat oleh Polres,” tegasnya. Jika di Kecamatan Nonggunong memang terjadi pengurangan dan juga kualitas jelek, pihaknya menganjurkan untuk dikembalikan ke Bulog. ”Kalau memang itu terjadi, silakan kembalikan saja ke gudang Bulog, biar itu diganti dengan yang baru. Kami pun sudah ada MoU dengan Bulog,” ujarnya. Menurut mantan Camat Lenteng itu, kejadikan semacam itu pernah terjadi di Pulau Gayam. Beras sebanyak 2 perahu dikembalikan ke gudang Bulog dan langsung diganti dengan yang baru karena dikeluhkan oleh warga. Untuk diketahui, pagu raskin untuk Kecamatan Nonggunong 39.450 ton. Sedangkan untuk pagu raskin se-Kabupaten Sumenep mencapai 1.745.670 ton. =JUNAEDI/MK


D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III

KEBUDAYAAN

Kultur Jangan Sampai Luntur SUMENEP – Said Abullah mengajak masyarakat Madura untuk menjaga kultur dan adat kemaduraan. Masyarakat Madura yang dikenal relegius dengan ditandai setiap rumah memiliki musala harus tetap dipertahankan, karena pasca beroperasinya jembatan Suramadu sangat berpotensi kultur Madura tergerus kultur baru dari luar. Madura juga dikenal dengan masyarakat yang agamis, karena ada ratusan pondok pesantren, sehingga disebut sebagai pulau santri.

Dikerumuni. MH Said Abdullah dikerumuni oleh warga pulau Guligenting saat baru sampai Pelabuhan, Rabu (26/3).

"Termasuk hal yang nampak kita lihat ketika di setiap pelosok desa dipastikan mempunyai masjid megah yang merupakah hasil swadaya masyarakat setempat, dan setiap hari-hari besar Islam yang lain, di masjid-masjid tersebut diadakan pengajian untuk membangun dan mengukuhkan keimanan mereka," jelasnya di depan puluhan tokoh masyarakat di Desa Galis, Kecamatan Giligenting, pada Rabu (26/3) Kultur di atas tidak boleh

luntur. Kata Said, warga Madura harus tetap menjaga dan menjunjung tinggi sebagai pulau santri, sebab hal itu menjadi ciri khas Madura. "Kiranya beberapa hal di atas cukup membuktikan bahwa kultur masyarakat Madura adalah masyarakat yang religius serta agamis, kebiasaan menghormati para kiai serta tokoh masyarakat sangat kuat hingga merasuk dalam setiap jiwa masyarakat Madura, sehingga siapa pun orangnya, baik itu orang yang alim, guru,

pedagang, bahkan para blater bila sudah berhadapan dengan seorang kiai, maka akan sangat tawadduk dan sungkan," tegasnya. Kini, seiring dengan era globalisasi yang deras mengalir, apalagi setelah beropersinya jembatan Suramadu membuat akses ke Madura sangat mudah, sehingga juga memudahkan masuknya budaya serta kultur asing ke Madura, hal ini nampaknya telah membuat sebagian masyarakat Madura mulai melupakan nilai-nilai luhur serta kultur yang selama ini yang menjadi ciri has masyarakatnya, sehingga pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang tidak didampingi dengan tranformasi iman dan taqwa kearah yang lebih baik telah menyebabkan sebagian dari kita sebagai manusia Madura kehilangan jati dirinya. "Makanya, sampai kapan pun Madura harus tetap dengan ciri khasnya hingga terus berkibar sampai akhir zaman. "Kuncinya satu, letakkan urusan visi kemaduraan pada kepentingan bersama, bukan partai saja," jelasnya. Sehingga, dalam kesempatan bertemu dengan masyarakat Desa Galis, dirinya dan bersama para caleg PDI Perjuangan meminta restu untuk kembali berjuang pada pemilu mendatang. "Kami mohon doa restu, kami membawa Madura, kami pula bekerja untuk Indonesia. Izinkan kembali saya mengabdi untuk tetap di Komisi VIII, membatu 200 madrasah, puluhan masjid dan mushalla. Sebab hanya satu hal kenapa saya bertahan di Komisi VIII, agar saya bisa terus mempertahankan Madura sebagai pulau santri," pintanya. =SYAMSUNI/MK

KETERTIBAN UMUM

Ada Warung Makan Sambi Karaoke SUMENEP – Kepala Satpol PP Sumenep Abd. Madjid mengungkapkan, di Kota Sumekar setidaknya ada tiga warung makan yang keberadaanya juga dijadikan tempat karaoke. Pihaknya berencana menurut paksa tempat tersebut, karena juga tidak berizin. ”Kita sudah ada rencana itu. Saya kira tempat-tempat hiburan itu harus segera ditutup. Dan jika tidak, kita paksa tutup seperti yang ada di depan pasar sore itu. Kita sudah tutup paksa tempat karaoke itu dan menyuruh si pemilik mengurus izin,” katanya, Rabu (26/3). Madjid mengungkapkan, saat ini sudah mulai tumbuh tempat-tempat karaoke yang keberadaannya tertutup. Semua itu masih belum mengantongi izin sama sekali. Modus izin mendirikan bangunan yang tersebut hanyalah usaha tempat makan. Tetapi, ada rekayasa terselubung dari ren-

cana bangunan tersebut yang kemudian juga menyediakan tempat karaoke yang ruangannya tertutup. Dalam hitungan Madjid, tempat karaoke yang saat ini sudah beroperasi sejak lama sudah ada tiga tempat, di antaranya adalah Malioboro, Galaxy, dan Cafe Ayu. Semua tempat karoke itu surat izin mendirikan bangunan (IMB) hanyalah sebagai rumah makan. ”Sudah ada tim khusus untuk menertibkan itu. Kita tidak main-main soal ini. Kita sudah melayangkan surat peringatan agar itu bisa segera ditutup. Tidak boleh beroperasi sampai ada surat izin yang jelas dari pihak BPPT (Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu),” terangnya. Menurut Madjid, selagi tempat karaoke tersebut masih tertutup, serta ada musik DJnya, pihaknya tidak akan pernah mengeluarkan izin tersebut. =ALI RIDHO/MK

RUMAH SAKIT

RS Kepulauan Harga Mati SUMENEP – Anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur mengatakan, akibat tidak adanya rumah sakit di daerah kepulauan, banyak nyawa warga kepulauan melayang sia-sia, terutama ibu hamil yang hendak melahirkan. Nyawanya tak tertolong karena tidak segera mendapat perawatan medis. ”Seakan sudah biasa ya, orang meninggal di tengah laut. Jadi bukan sesuatu yang dinilai langka lagi. Sudah seringkali (saya) mengatakan harus ada layanan kesehatan alternatif bagi warga kepulauan. Sebab, angka kematian ibu hamil saat berada dalam pejalanan menuju Sumenep itu sudah tidak bisa terhitung lagi,” cerita Politisi PKS asal kepulauan tersebut. Disinggung soal rencana pembangunan RS di kepulauan, Nur Asyur mengungkapkan ada pesoalan mengenai nomenklatur. Dalam nomenklatur itu, tertulis ‘Pembangunan Rawat Inap Rumah Sakit’, padahal semestinya tertulis ‘Rawat Inap Puskesmas Arjasa’. Akibatnya anggaran Rp 1,1

miliar yang dibahas pada perubahan anggaran di tahun 2013 tidak terealisasi. Lebih lanjut, Nur Asyur mengungkapkan bahwa untuk membangun RS kepulauan akan berbuntut panjang. Pasalnya, selain harus memiliki bangunan yang cukup, pihak RS juga harus menyiapkan minimal 4 tenaga medis spesialis. Sementara untuk di Kangean, sampai saat ini masih memiliki satu tenaga medis. ”Gagal dengan rencana membangun RS tipe D itu, kita upayakan untuk membangun Puskesmas Plus. Tetapi, lagilagi ini masih menemui jalan buntu. Walau pun kami di Komisi D saat ini masih melakukan lobi-lobi ke Kementerian Kesehatan,” katanya. Sementara itu, Dinas Kesehatan Anugrah Rizka Rahadi belum bisa memberikan komentar terkait rencana pembangunan RS tipe D di kepulauan, saat ditemui usai menghadiri pembukaan kegiatan Sosialisasi Kearsipan di Hotel Utami. Termasuk saat dihubungi melalui saluran telepon. =ALI RIDHO/MK


KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III

E

PULAU GILIGENTING

Infrastruktur Tidak Sebanding Potensi Alamnya SUMENEP - Anggota DPR RI MH Said Abdullah mengeluhkan kondisi infrastruktur Pulau Giligenting yang tak sebanding dengan potensi alamnya. Pulau Giligenting memiliki potensi alam yang luar biasa. Salah satu perusahaan migas telah melakukan eksploitasi di daerah tersebut. "Tetapi kenapa sesampainya saya di Giligenting, infrastruktur jalan sangat memperihatinkan. Ini seolah menegaskan bahwa warga pulau memang seringkali dianaktirikan. Karena hal serupa kemarin juga terjadi di Pulau Sapudi dan Raas saat bertandang ke sana, aduh infrastruktut jalan rusak parah," katanya, Rabu (26/3) di depan ratusan warga Desa Beringsang, Giligenting. Melihat realitas infrastuktur jalan di Pulau Giligenting, seolah potensi alam yang dimiliki tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. "Seharusnya ada timbal balik ketika suata daerah itu memiliki potensi alam yang melimpah ruah. Tetapi kenapa kaya alam malah tak dapat perhatian," tukasnya. Menurut Said, hal demikian bukan hanya tak sebanding, tetapi memang sudah ada ketimpangan. "Mau tidak mau pemerintah harus membuat kebijakan khusus terkait dengan kondisi sejumlah kepulauan. Karena semestinya kepulauan itu menjadi daerah istimewa, bukan malah dibiarkan begitu saja," tegasnya. Dalam hemat Said Abdullah, masyarakat bisa makmur jika tiga hal dapat dinikmati oleh rakyat, yakni menikmati infrastruktur jalan yang bagus, pelayanan kesehatan yang baik, dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Termasuk rakyat juga biaya pendidikan gratis. "Nah, jika tiga hal ini bisa terpenuhi, maka rakyat akan makmur dan sejahtera. Tetapi jika tiga hal itu belum dipenuhi, maka rakyat akan selalu menderita," jelasnya, =SYAMSUNI/MK LEPAS BALON. Said Abdullah melepas balon saat baru sampai pelabuhan Aeng Anyar, Giligenting.

Said Abdullah: Golput Bukan Solusi SUMENEP – Tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan umum bukan solusi yang tepat untuk melahirkan pemimpin yang bisa memperbaiki negeri ini. Masyarakat harus menepis keraguan dengan memilih pemimpin yang dianggap paling layak memperbaiki negeri ini. Demikian disampaikan Said Abdullah di depan ratusan warga di Desa Gedugan Kecamatan Gili Genting, Rabu (26/3). Berdasarkan data KPU, partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari pemilu ke pemilu berikutnya terus menurun. Pada pemilu 1999, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya mencapai 93,30 persen. Pada 2004 menjadi 84,07 persen. Pada 2009 menjadi 70,99 persen. "Artinya, masyarakat yang golput terus mengalami kenaikan. Pada

tahun 1999, jumlah yang golput hanya 6,70 persen. Pada tahun 2004 mengalami kenaikan menjadi 15,93 persen. Sedangkan pada tahun 2009 mencapai 29,01 persen," kata anggota DPR RI tersebut. Menurut Said, golput pada masa Orde Baru bisa dibenarkan. Semua partai ketika itu di bawah kendali rezim yang berkuasa, memilih atau tidak memilih hasilnya akan sama saja. "Oleh karena itu, golput menjadi salah satu senjata ampuh bagi masyarakat sebagai upaya mengkritik rezim birokra-

tik otoritarian," jelasnya. Namun, pada masa sekarang, makna golput telah berbeda. Sementara pengamat politik menilai bahwa golput dapat diklasifikasikan ke dalam empat golongan. Golongan pertama yaitu golput teknis. Golongan ini muncul karena terkendala teknis seperti tidak hadir ke TPS ataupun keliru menandai surat suara. Kedua, golput teknis-politis. Golongan ini disebabkan karena tidak terdaftar dalam DPT. Ketiga, yaitu golput politis. Golongan ini merasa tidak punya pilihan dari kandidat-kandidat yang tersedia dan tidak percaya bahwa pemilu dapat membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis. Golongan ini merupakan golongan yang tidak percaya pada

mekanisme demokrasi yang liberal. Said Abdullah mengajak masyarakat agar tetap berpartisipasi dalam pemilu mendatang. "Sebab golput itu bukan solusi. Karena jika sudah demam demokrasi, maka hal ini akan membuka jalan yang lebar bagi mafia-mafia politik. Sebab golput juga akan menjadi penentu demokrasi. Jika yang menang bukan pilihan rakyat, maka akan menjadi bumerang bagi rakyat," tegasnya. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam pemilu mendatang akan menentukan terhadap masa depan bangsa. Kini, solusinya adalah bagaimana rakyat menjadi pemilih yang cerdas, jangan membeli kucing dalam karung. Jangan pilih caleg atau pemimpin

yang tidak bisa berjuang dan menderita bersama rakyat. "Karena angka golput itu kian meningkat akibat para wakil rakyat yang hanya mengumbar janji. Sehingga rakyat berpikir, buat apa harus memilih wong tak ada pengaruh apa-apa," terangnya. Ironisnya, tambah Said, 90,5 persen anggota itu kembali mencalonkan diri (caleg incumbent). Itu artinya, bukan tidak mungkin para anggota lama kembali terpilih mengingat semakin banyaknya masyarakat yang golput. "Apabila para anggota lama kembali menduduki kursi DPR, masyarakat akan semakin menderita, sengsara, dan jauh dari kesejahteraan. Maka, harapan kita semua, demokrasi in berada di tangan rakyat," ungkapnya. =SYAMSUNI/MK


KORAN MADURA

KAMIS 27 MARET 2014|NO. 0330|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 27 MARET 2014 NO. 0330 | TAHUN III

F

Kinerja Pengelola DBHCT Mengecewakan Halili: Dishutbun Belum Melaksanakan Perencanaan Program yang Diajukan PAMEKASAN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Halili kecewa dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) tahun 2013. Sebab dana tersebut banyak yang tidak terserap secara maksimal. Ia menduga 7 SKPD yang mengelola dana tersebut tidak serius dalam menyusun perencanaan program. Minimnya serapan DBHCT ini diketahui berdasar hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan tim terpadu terdiri dari Inspektorat, Bagian Administrasi Hukum, Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi Petani Tembakau Pamekasan (APTP), Komite Urusan

Tembakau Pamekasan (KUTP), dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Halili tidak menyebut secara rinci SKPD mana saja yang belum menyerap DBHCT secara maksimal. Ia hanya menyebutkan satu dinas, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) yang belum melaksanakan sesuai per-

encanaan program yang diajukan. SKPD penerima DBHCT pada 2013, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Kesehatan, RSD dr Slamet Martodirdjo, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Menurut Halili, tidak terserapnya DBHCT menunjukkan sejumlah SKPD tersebut hanya mengusulkan dana konpensasi, namun tidak serius dalam merencanakan program, sehingga banyak rencana kegiatan yang berasal dari dana tersebut tidak terlaksana. Kedepan pihaknya meminta agar SKPD menyiapkan program yang me-

mang dibutuhkan rakyat agar pelaksanaannya bisa dinikmati masyarakat. Di tahun 2014 ini Kabupaten Pamekasan sebagai wilayah penghasil tembakau kembali mendapatkan dana tersebut. Halili menekankan agar kejadian 2013 tidak terulang tahun ini. Ia menekankan agar pengajuan DBHCT dilakukan setelah persiapan dan perencanaan program yang akan dilaksanakan matang. “Sebaiknya matangkan dulu rencana programnya, baru mengajukan dananya. Kalau sudah seperti itu tinggal merealisasikan sesuai perencanaan. Saya harap tahun ini tidak seperti tahun lalu, semua SKPD harus

mampu menyerap sepenuhnya,” katanya. Pada 2013 lalu, perolehan DBHCT di Kabupaten Pamekasan mencapai Rp 26,4 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI Nomor 84 Tahun 2008 kriteria program yang dapat didanai melalui DBHCT harus berkaitan dengan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PENERTIBAN

Enam Pedagang Buah Diangkut Paksa PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pamekasan menertibkan enam pedagang buah yang menggunakan mobil pikap di Jalan Jokotole Pamekasan, Rabu (26/3). Penertiban itu dilakukan karena mereka dianggap menggunakan badan jalan untuk berjualan. Semua barang dagangan mereka dinaikkan paksa ke mobil truk petugas dan dibawa ke kantor Pol PP bersama pemiliknya untuk diberi pembinaan. Instansi itu juga mendatangi sejumlah pedagang yang berjualan di trotoar Jalan Kabupaten dan meminta mereka mengemasi barang dagangnnya. Kepala Satpol PP Pamekasan, Didi Hariadi, melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum, Achmad Subakki mengatakan sebelum penertiban sudah dilakukan penyepakatan dengan para pedagang yang berjualan buah dengan menggunakan mobil. Dalam kesepakatan itu kawasan Jalan Jokotole merupakan kawasan terlarang untuk pedagang. Apalagi menggunakan mobil yang pada akhirnya menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan. Menurutnya, penertiban tersebut sebagai bagian dari

pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbub) nomor 5 tahun 2008 yang melarang pedagang berjualan di area terlarang seperti di trotoar, pinggir jalan, dan kawasan terbuka hijau. ”Selama ini terdapat 16 armada mobil penjual buah yang biasa beroprasi di Pamekasan yang semuanya merupakan armada mobil buah milik enam orang. Sebagian dari armada itu berjualan di kawasan terlarang,” katanya. Subakki menambahkan razia tersebut dilakukan untuk meminimalisir semakin maraknya pedagang berjualan di tempat terlarang. Sehingga dapat merusak keindahan kota dan mengganggu warga pengguna jalan dan trotoar. Para pedagang itu telah diberikan arahan untuk berjulan di lokasi lain yang tidak melanggar aturan. Mereka dapat berjualan di pasar resmi, seperti pasar Kolpajung, pasar 17 Agustus, dan pasar Gurem. “Pilihan lainnya adalah mereka pindah berjualan ke jalan KH. Wahid Hasyim atau ke bekas stasiun di Jalan Trunojoyo, karena lokasi-lokasi ini memang disediakan oleh pemkab bagi pedagang,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH


KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 27 MARET 2014 NO. 0330| TAHUN III

G

KASUS RASKIN

Polres Butuh Bukti Kuat PAMEKASAN - Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan terus bekerja untuk mengembangkan kasus dugaan penggelapan bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin) di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pangentenan, Pamekasan. Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman berjanji akan mengusut tuntas kasus yang melibatkan tim pemantau raskin tersebut. Termasuk akan berusaha memenuhi permintaan aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan, agar bisa menangkap aktor intelektualnya. TIDAK BERANI. Alat peraga liar milik sejumlah caleg terpasang di kawasan terlarang. Sayangnya Satpol PP tidak berani menertibkannya dan hanya akan melakukan pendekatan persuasif.

BLH Minta Ketegasan Pol PP dan Panwas Pemasangan APK Liar Makin Tidak Terkendali PAMEKASAN - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pamekasan menuntut ketegasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat soal pengendalian pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Pemasangan APK milik sejumlah Calon Anggota Legislatif (Caleg) makin memprihatinkan dan melanggar batasan yang ditentukan. Lokasi pemasangannya juga mulai tidak memperhatikan aturan, karena dipasang di kawasan Ruang Terbuka Hujau dan sabuk hijau, yang seharusnya bebas dari segala bentuk alat peraga, seperti di kawasan Jalan Kabupaten, Jalan Jokotole, dan Monumen Arek Lancor. Kepala BLH Pamekasan, Amin Jabir mengatakan seharusnya Panwaslu dan Satpol PP sudah mulai bertindak karena cara pemasangan APK itu tidak hanya melanggar Peraturan Daerah (Perda), namun juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). “Melanggar Perda karena dipasang di kawasan bebas alat peraga dan melanggar PKPU, karena dipasang dengan cara dipaku di pohon. Belum lagi cara pema-

sangan itu melanggar norma lingkungan hidup,” katanya. Sebenarnya, BLH tidak mempermasalahkan APK dipasang di pohon di kawasan hijau meski itu dilarang, asal diikat dan bukan dipaku. Sehingga pihaknya telah melaporkan kepada Sat pol PP untuk mancabut APK yang dipasang menggunakan paku. Menurutnya, kendati paku yang tertancap di pohon itu tidak menyebabkan mati, namun hal tersebut akan menghambat pertumbuhan pohon apalagi sebagian alat peraga dipaku di pohon yang masih berusia tanam 3 sampai 4 tahun melalui program pemerintah. “Kami sangat prihatin dengan kondisi itu dan sudah meminta Satpol PP melakukan tindakan yang nyata dengan menertibkan alat peraga yang dipasang dengan cara melanggar itu,” kata Amin Jabir. Ketua Lembaga Pemerhati

Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI) Kabupaten Pamekasan, Hesan Sruji mengatakan lembaganya sudah melakukan koordinasi Satpol PP setempat, agar APK yang dipaku di pohon tersebut segera ditertibkan. “Kami sungguh kecewa karena ternyata Satpol PP yang hanya tegas kepada pedagang kaki lima, tapi tidak berkutik menghadapi caleg mokong,” katanya. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat, menurut anggotanya, Sapto Wahyono, telah mengirim surat rekomendasi ke Satpol PP bahwa APK tersebut melanggar dan layak ditertibkan. “Dalam hal ini kami sudah merekomendasikan penertiban ke Satpol PP. Soal tindak lanjut adalah kewenangan lembaga tersebut,” kata Sapto. Kepala Satpol PP Pamekasan, Didi Hariadi, melalui Kasi Penyidikan dan Penyelidikan, Yusuf Wibisono mengatakan pihaknya akan menertiban semua APK yang melanggar masih melakukan pendekatan ke caleg dan parpol pemilik alat peraga itu sebelum melakukan penertiban. “Kami lebih mengedepankan pendekatan kepada parpol dan

kami masih menunggu niat baik mereka untuk menurunkan sendiri alat peraganya. Jika tidak ada niat baik, maka kami yang akan menurunkan paksa,” ungkapnya. Sayang, saat ditanya soal batas maksimal pendekatan itu, Yusuf tidak dapat menjelaskannya. Ia hanya memastikan akan ada penertiban APK yang melanggar aturan. Wakil Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH) Rampak Naong, Bachtiar Sudamar mengatakan jika Satpol PP tidak sanggup melakukan penertiban, maka FKH yang akan melakukannya. Forum yang beranggotakan para aktivis lingkungan di Pamekasan itu berencana akan menertibkan alat peraga itu jika hingga akhir pekan ini tidak ada tindakan dari instansi penegak Perda tersebut. “Terus terang, kami khawatir ini jadi awal yang buruk bagi keselamatan kawasan hijau dan pelaksanaan peraturan. Jika ini dibiarkan, maka tidak mustahil kawasan hijau akan jadi tempat pemasangan alat peraga dan Perda menjadi aturan yang tumpul karena tidak ada yang mau menjaganya,” kata Bachtiar. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

Jika diantara para mahasiswa atau aktivis sudah menemukan bukti yang kuat mengenai kasus penggelapan raskin yang terjadi di Desa Bulangan Timur itu pihaknya meminta agar diserahkan ke aparat agar bisa diproses lebih lanjut.

Menurut Kapolres, penetapan status tersangka tidak mudah tanpa adanya saksi dan bukti yang mengarah terhadap keterlibatan seseorang. Jika sudah memegang bukti, maka harus ada saksi yang mengetahui kejadian dan tidak berdasar katanya. Jika diantara para mahasiswa atau aktivis sudah menemukan bukti yang kuat mengenai kasus penggelapan raskin yang terjadi di Desa Bulangan Timur itu pihaknya meminta agar diserahkan ke aparat agar bisa diproses lebih lanjut. Saat ini, penyidik sudah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Khairul Kalam dari unsur LSM anti korupsi, Musa unsur satker Bulog, dan Taqdirul Amin dari unsur tim pengawas raskin Pemkab Pamekasan. Ketiganya sedang ditahan di Mapolres Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH


H

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 27 MARET 2014|NO. 0330|TAHUN III

KONSUMSI IKAN LAUT

Belum Mencapai 33 Kg

Tercium Aroma Program Fiktif di DKP Ada Beberapa Program yang Diduga Tumpang Tindih PAMEKASAN - Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa (Kopajaa) Pamekasan mencium ada aroma program fiktif dan tumpang tindih di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Pamekasan pada tahun anggaran 2013 lalu. Dari 40 program yang diusulkan dengan anggaran sekitar Rp 8,9 miliar, ada beberapa program yang sejenis namun dipisah dengan alokasi anggaran berbeda. Diantaranya program pengembangan perikanan tangkap dianggarkan sebesar Rp 1,9 miliar lebih dianggap tumpang tindih dengan program pengembangan budi daya perikanan yang mendapat suntikan dana dari APBD Pamekasan 2013 mencapai Rp 2,3 miliar lebih. Ketua Kopajaa, I’am Kholil mengatakan program tersebut berpeluang besar untuk dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi nama kegiatannya ada kesamaan antara program yang satu dengan lainnya. “Apa bedanya pengembangan perikanan tangkap dengan pengembangan budi daya perikanan. Yang namanya budi daya ikan seharusnya sudah masuk keseluruhan, baik pengembangan ikan biasa atau pun ikan tangkap,” katanya, saat audiensi dengan pejabat DKP, Rabu, (26/04). I’am menjelaskan ada program lain yang juga diduga tumpang tindih, yakni program penyediaan prasarana budi daya ikan

tawar yang dianggarkan Rp 200 juta, penyediaan prasarana pembenihan ikan tawar Rp 200 juta, dan pengembangan usaha budi daya ikan tawar Rp 240 juta. Tiga program tersebut jelas ada kesamaan yang sedianya bisa dijadikan satu program. “Kami menduga program yang dilaksanakan hanya satu program, tapi laporannya 3 program,” katanya. Pada perubahan anggaran kegiatan (PAK-2013), program pengembangan budi daya ikan lele dianggarkan sebesar Rp 1 ,8 miliar. Padahal di tahun yang sama sudah ada anggaran pengembangan usaha tersebut. Tidak hanya itu anggaran pengadaan tanah pengganti tanah Kas Desa (TKD) untuk UPT Peramal di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, belum terbayar seratus persen, hingga batas akhir tahun anggaran. Lahan tersebut ditaksir Rp 423 juta lebih, tetapi baru terbayar sebesar Rp 40 juta. Dengan demikian masih ada dana tak terserap sekitar Rp 383 juta lebih. I’am Kholil menilai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pamekasan hanya aktif melakukan kegiatan yang bersifat seremonial berupa sosialisasi.

Sementara kinerjanya belum terlihat dengan maksimal dalam memberdayakan masyarakat dengan program-program yang sudah dirancang. Pihaknya mengancam akan melaporkan kasus tersebut ke penegak hukum, jika ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan 40 program yang dilaksanakan. Saat ini, pihaknya masih mengkaji realisasi program itu dibandingkan dengan besaran anggaran yang diperoleh. Menanggapi hal itu Sekretaris DKP Pamekasan, Fathor Rosyid membantah program yang dilaksanakan DKP pada tahun 2013 fiktif. Sebaliknya Rosyid menyatakan bahwa mahasiswa tersebut belum mengetahui secara langsung pekerjaan program yang telah dilaksanakan DKP. Dia menjelaskan setiap program yang diusulkan sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan disesuaikan dengan arah kegiatan yang diusulkan masyarakat. “Usulan program tersebut merupakan tindak lanjut usulan Musrenbang dan sudah sesuai dengan permintaan masyarakat,” katanya. Fathor Rosyid mengapresiasi kritik dan masukan mahasiswa, karena hal itu merupakan wujud partisipasi masyarakat untuk mengontrol kinerja yang dilakukan oleh DKP. Pihaknya siap melakukan pembenahan, apabila terdapat kekurangan dalam memberi pelayanan masyarakat. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Konsumsi ikan laut oleh masyarakat di Kabupaten Pamekasan dinilai masih rendah. Berdasarkan data di Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP) setempat, daya konsumsi ikan masyarakat masih jauh dari target konsumsi ikan nasional sebanyak 33 kilogram per orang per tahun. Sedang di Pamekasan baru mencapai 23 kilogram per orang setahun. Menurut Kepala Bidang Perikanan DKP Pamekasan, Abdul Wahid, masih sedikitnya pengetahuan tentang pentingnya mengkonsumsi ikan di masyarakat menyebabkan rendahnya tingkat konsumsi tersebut. Untuk itu, DKP akan mengupayakan peningkatan itu dengan melakukan kegiatan yang bersentuhan dengan ikan seperti lomba makan ikan dan ini pernah diselenggarakan oleh lembaga tersebut beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, kata Wahid, rendahnya konsumsi ikan juga disebabkan belum meratanya pasokan ikan di wilayah itu, sehingga masyarakat yang jauh dari pesisir lebih memilih lauk yang mudah didapatkan di sekitarnya seperti telur dan daging ayam potong. Untuk mengatasi masalah itu, DKP Pamekasan akan berupaya mengembangkan budidaya ikan tawar di kawasan yang jauh dari pesisir, seperti Palengaan dan Pegantenan.

Program tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mendapatkan ikan sehingga tingkat kosumsi terhadap komuditas tersebut juga meningkat. Wahid menjelaskan produksi ikan di Kabupaten Pamekasan cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk setempat sesuai target konsumsi nasional, meskipun instansinya tidak memiliki data pasti.

Konsumsi ikan laut oleh masyarakat di Kabupaten Pamekasn dinilai masih rendah. Berdasarkan data di Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP) setempat, daya konsumsi ikan masyarakat masih jauh dari target konsumsi ikan nasional sebanyak 33 kilogram per orang per tahun. “Jangankan untuk kebutuhan konsumsi lokal, sebagian ikan di Pamekasan juga dijual hingga ke luar daerah dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan. Itu menunjukkan jumlah produksi sangat mencukupi,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

MELIMPAH. Ikan hasil tangkapan nelayan di Dusun Talang Siring, Desa Montok, Kecamatan Larangan, Pamekasan. Jumlah produksi yang melimpah itu tidak diimbangi dengan tingginya tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat setempat.


KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 27 MARET 2014 NO. 0330| TAHUN III

I

PROFESIONALISME

KPU Minta Tahan Pengiriman DCT

SEPI. Wisata Pantai Talang Siring belum mampu menarik minat wisatawan.

Disporabud Belum Kreatif Dalam Mengembangkan Pariwisata PAMEKASAN - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menilai Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (Disporabud) pemkab setempat tidak kreatif dalam mengembangkan sektor pariwisata di Pamekasan. Buktinya hingga saat ini tempat wisata di Pamekasan belum berkembang dengan baik dan belum mampu menarik wisatawan lokal apalagi asing. Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi menyatakan SKPD yang menangani pariwisata selama ini hanya mengandalkan anggaran pemerintah untuk mengembangkan pariwisata di Pamekasan. Tidak pernah menjalin komunikasi dengan beberapa investor untuk mengembangkan pariwisata itu. Dengan kondisi tersebut ia memastikan pengembangan pariwisata dipastikan lamban, karena APBD sangat terbatas. Menurut Hosnan, objek wisata yang maju dan berkembang di sejumlah daerah di Indonesia, melibatkan tangan investor dalam pengembangannya. Sehingga

perkembangannya sangat cepat sekalipun membutuhkan suntikan dana APBD sebagai modal awal. Objek wisata di Pamekasan sebenarnya sangat berpeluang untuk menarik minat wisatawan jika dikelola secara baik. Dengan demikian keberadaan objek wisata itu bisa berperan dalam kemajuan pembangunan dengan menyumbang PAD. “Saya menilai dinas terkait tidak kreatif dalam mengembangkan tempat wisata di Pamekasan, padahal sangat berpotensi menambah PAD. Tinggal niat baik dan tekad tinggi, untuk mengembangkan pariwisata di Pamekasan,” katanya. Hosnan mengakui tempattempat wisata di Pamekasan sampai saat ini belum memberi kontribusi PAD ke Pemkab Pamekasan. Hal ini karena untuk se-

mentara waktu masih diarahkan ke pengambangan pariwisata. Seperti yang diketahui, selama dua tahun, Anggaran Pariwisata di Pamekasan mencapai Rp 3,8 miliyar, yang dialokasikan untuk promosi dan pengembangan Pariwisata di Pamekasan. Pada 2012 lalu, total anggaran yang diserap untuk promosi wisata sebesar Rp 1,6 miliar lebih. Anggaran itu hanya untuk dua kegiatan yakni penataan dan pengembangan wisata pantai Talang Siring. Rinciannya anggaran pada termin pertama sebesar Rp 150 juta untuk pengembangan tempat wisata dan Rp 1,5 untuk penataan wisata Pantai Talang Siring. Pada 2013, anggaran untuk objek wisata di Pamekasan terus mengalir. Kegiatan pertama untuk pengembangan wisata menelan anggaran Rp 150 juta. Kedua penataan Pantai Talang Siring menghabiskan anggaran Rp 1 miliar dan kegiatan ketiga dianggarkan dana sebesat Rp 1 miliar lebih dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2013. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan meminta KPU Provinsi Jawa Timur maupun KPU pusat menunda pengiriman Plano yang berisi Daftar Calon Tetap (DCT) ke KPU Pamekasan. Permintaan ini disampaikan menyusul temuan hilangnya nama salah satu Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Daerah Pemilihan (Dapil) Madura, di Plano DCT. KPU Pamekasan melalui pihak di atasnya meminta rekanan percetakannya untuk membenahi dulu kesalahan tersebut. Jika kesalahan sudah dibenahi, KPU Pamekasan mempersilakan Plano DCT dikirim ke Pamekasan. Kesalahan cetak ini diketahui di KPU Kabupaten Sumenep yang lebih dulu menerima kiriman DCT dari KPU Jatim. Setelah dicek ternyata ada kesalahan cetak berupa nama Badrut Tamam, salah satu Caleg DPRD Provinsi Jatim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak tercantum atau hilang dari DCT. Kolom nama Caleg asal Pamekasan, nomor urut satu yang maju dari Dapil Madura itu justru berisi nama Caleg lain, yaitu Abd. Jalil Taha, asli Bangkalan. Dia adalah Caleg dari Parpol nomor satu Partai Nasdem, juga di nomor urut satu, untuk DPRD Provinsi Jatim, Dapil Madura. Anggota KPU Pamekasan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi, Didin Sudarman mengatakan kesalahan ini hanya kesalahan dalam penulisan nama, tapi foto Badrut Tamam sudah terpampang di kolom PKB nomor urut satu tersebut. Meski demikian, kesalahan ini dianggap kesalahan serius, karena DCT Plano itu akan dipasang di 1.777 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Pamekasan, dan ribuah TPS lainnya yang tersebar di seluruh Madura. DCT itu akan dilihat masyarakat sebelum mereka melakukan pencoblosan. Karena itu KPU Pamekasan meminta pihak KPU Jatim melakukan perbaikan terlebih dahulu, karena masyarakat akan melihat dan mencocokkan semuan-

ya, yaitu dari nama partai, nomor urut, foto caleg, dan namanya. Jika tidak dibenahi dikhawatirkan masyarakat salah coblos dan merugikan pihak Caleg bersangkutan. “Kami sendiri belum menerima DCT itu. Biasanya jika DCT yang sampai di KPU Sumenep saja sudah salah, maka yang lain kemungkinan besar salah juga. Karena percetakan itu satu paket. Maka dari itu kami meminta KPU Jatim untuk membenahi kesalahan itu dulu. Jika sudah tepat, silakan segera dikirim ke KPU Pamekasan, untuk segera kami distribusikan ke TPS-TPS,” katanya. Sementara itu, Badrut Tamam meminta KPU Jatim untuk bertanggungjawab atas kesalahan ini. Permintaan ini disampaikan saat ditemui di rumahnya di Dusun Sumber Anyar, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Ia menilai kesalahan ini merupakan pendaliman sistemik yang dilakukan terhadap dirinya pribadi dan PKB sendiri secara institusi. Apalagi kesalahan ini hanya pada diri dan partainya dan tidak terjadi pada partai lain. Menurut Badrut Tamam, sebelum DCT dicetak sudah dilakukan pengecekan bersama, antara Parpol peserta Pemilu. Pihak Parpol diminta mengecek segala sesuatu di DCT yang hendak dicetak oleh KPU Jatim itu. Yang dicek mulai dari nama Parpol, logo Parpol, nama Caleg, dan lain-lain. Termasuk nama para caleg hingga huruf-hurufnya secara detail. “Saat itu diverifikasi bersama antara Parpol dan KPU Jatim. Setelah semua fix, kemudian diparaf bersama antara Parpol dan KPU. Tapi kok nama saya sebagai Caleg bisa tidak tercetak. Padahal saat pengecekan terakhir dulu nama saya ada dengan jelas,” katanya. Pihaknya sudah melapor ke Parpol pengusungnya PKB. DPW PKB Jatim sudah menyurati KPU Jatim dan Panwaslu Jatim, terkait hal ini. Tuntutannya meminta DCT itu dibenahi dengan cara dicetak ulang secara benar. Sayangnya, surat itu belum mendapat tanggapan dari KPU Jatim ke DPW PKB Jatim. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH


KORAN J KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III MADURA KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 27 MARET 2014 No. 0330 | TAHUN III

J

Kinerja Eksekutif Belum Maksimal Rapat Nota Penjelasan LKPj Tak Dihadiri Bupati Sampang - Pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Sampang dengan agenda nota penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sampang tahun anggaran (TA) 2013 tanpa dihadiri Bupati A Fannan Hasib, Rabu (26/3) sekitar pukul 10.00 Wib. A Fannan Hasib tidak bisa hadir lantaran sedang menghadiri rapat di Surabaya. Sehingga, nota penjelasan Bupati Sampang atas LKPj TA 2013 dibacakan oleh Wakil Bupati Fadhilah Budiono. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Daerah kepada DPRD. Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono dalam penyampaiannya, masih banyak didapati kinerja jajaran eksekutif belum maksimal. Seperti angka kemiskinan di Kabupaten Sampang masih mencapai sebesar 30,21 persen. Hal itu sesuai data resmi dari Pemerintah Provinsi Jatim tahun 2011. Untuk Pertumbuhan Ekonomi (PE) di Sampang tahun 2013 sebesar 5,63 persen tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 6,33 persen. Hal itu dampak bencana alam banjir yang terus terjadi di Sampang serta anomali cuaca yang menyebabkan pertumbuhan sektor pertanian seperti tanaman bahan makanan mengalami penurunan. Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono mengatakan, pendapatan per kapita tahun

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sampang dengan agenda nota penjelasan LKPj Bupati Sampang TA 2013, Rabu (26/3) sekitar pukul 10.00 Wib. Namun, Bupati A Fannan Hasib tak menghadiri rapat paripurna tersebut.

ryan hariyanto/koran madura

2013 sebesar Rp 7.800.000 tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 7.810.000. “Kalau dikalkulasikan mencapai 99,87 persen, jika dibandingkan tahun 2012 pendapatan per kapita ini naik yaitu sebesarRp 7.410.000,” ucapnya saat memaparkan di hadapan anggota dewan. Fadhilah Budiono juga memaparkan bahwa inflasi tahun 2013 sebesar 6,60 persen belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 5 persen. Hal itu, dipicu oleh kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan harga bahan makanan.

Bahkan, untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Sampang tahun 2013 sebesar 4,74 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Sebab, sebagian besar angkatan kerja di sektor pertanian dan tahun ini sektor pertanian disebabkan juga dengan anomali cuaca serta bencana alam. “Kemudian untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dicerminkan dalam nilai murni keswadayaan masyarakat tahun ini tidak mencapai target yakni sebesar Rp 2.766.670.000, padahal yang ditetapkan sebesar

Rp 2.965.740.000, faktornya karena imbas kenaikan harga BBM menyebabkan kebutuhan pokok masyarakat naik,” katanya. Sementara itu, saat Koran Madura kembali mengkonfirmasi Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budino menuturkan penyebab terkendala banyaknya kinerja laporan pertanggung jawaban tidak mencapai target yang ditetapkan tersebut karena presentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak bisa disesuaikan dengan harapan. “Banyak IPM seperti pada pendidikan terkendala guru dan sarana prasana, kalau hal - hal lainya tercapai tar-

get,” jelasnya. Terpisah, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidilah belum bisa banyak berkomentar banyak terkait banyaknya penyampaian nota penjelasan LKPj tidak sesuai target. “Nanti lah, kami tidak bisa berkomentar sekarang, kecuali sudah membaca bukunya secara detail dalam pembahasan Pansus, karena kita membuat anggaran sesuai visi dan misi Bupati Sampang,” ujarnya. Imam Ubaidilah menjelaskan, pihaknya akan membentuk Panitia Khusus (pansus) setelah kesepakatan Banmus dibentuk. Begitu pun, menurutnya hasil Pansus baru menjadi rekomendasi d isejumlah anggota dewan untuk disahkan pada paripurna. “Setelah nota penjelasan LKPj kan sudah biasa kesepakatan Banmus langsung membentuk Pansus, hasilnya akan merekomendasi di DPRD untuk disahkan pada paripurna, tahapannya sejak hari ini (26/3) sampai Sabtu (05/4) mendatang,” ujarnya. Imam menambahkan, target selesai LKPj sesuai dengan kesepakatan Banmus pada Selasa (02/4) mendatang, yang nantinya akan disepakati membuat rekomendasi kepada Bupati Sampang. Begitu pun, untuk laporan keuangan masih akan menunggu tim audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). “Laporan keuangan kan masih nunggu BPK, sampai saat ini laporan keuangannya kan belum selesai,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

SELINGKUH BERJAMAAH

Tiga Lelaki Saling Tuding, Satu Lelaki Terbacok SAMPANG- Musa saat ini terbaring lemah dan harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang. Pasalnya, warga Dusun Sentran Barat, Desa Banjar Sokah, Kecamatan Kedungdung itu mengalami luka sobek di bagian punggung belakangnya. Informasinya, Musa diduga menjadi korban pembacokan oleh rekannya sendiri. Penyebabnya lantaran sempat terjadi salah paham di antara Musa dan dua rekannya. Awalnya, Musa dan dua rekannya Kholili dan Sidi berselingkuh secara bersama-sama dengan seorang wanita.

Dalam perjalanannya, istri Kholili dan Sidi mengetahui bahwa masing-masing suaminya telah berselingkuh dengan wanita yang sama. Dari situlah api permusuhan bermula. Dengan terbongkarnya perselingkuhan tersebut, Kholili dan Sidi langsung menuduh Musa sebagai biangkeroknya. Tanpa pikir panjang, Kholili dan Sidi menghubungi Musa dan mengajak bertemu. ”Setelah bertemu saya langsung diajak berkelahi oleh mereka (Kholil dan Sidi, Red). Waktu itu saya langsung berduel dengan Kholili. Tak tahunya Sidi datang dari belakang dan membacok saya,” kata Musa kepada sejumlah warta-

wan, Selasa (25/3) sekitar pukul 23.35 WIB di RSUD Sampang. Untuk diketahui, korban tiba di RSUD Sampang pada Selasa (25/3) sekitar pukul 23.06 WIB dan sempat menjalani perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD) sebelum akhirnya dirawat di Ruang Bougenvile 4b hingga berita ini ditulis Rabu (26/3) sekitar pukul 20.29 WIB. Sementara itu Sekretaris Desa (Sekdes) setempat saat dimintai keterangan mengenai kejadian tersebut mengaku belum tau pasti sebab dan akibat perkelahian dua lawan satu yang menyebabkan luka bacok Musa itu. “Kami belum tau kejadian tersebut, karena waktu

OPNAME: Musa, yang diduga menjadi korban pembacokan saat dirawat di ruangan Bougenvile 4b RSUD Sampang, Rabu (26/3).

kejadian saya sedang ke acara tahlilan,” kata Ridho, Sekdes setempat. Dari kejadian tersebut, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Sampang,

namun saat Musa baru sampai ke RSUD Sampang tampak beberapa aparat polisi sedang berjaga-jaga di ruang tunggu RSUD Sampang. =CR2/ LUM


Sampang DUGAAN PUNGLI BANTUAN RT

Camat Sampang Bantah Ada Pungutan Liar SAMPANG- Camat Kota Sampang Suryanto menbantah terkait adanya dugaan pungli dana stimulan Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp 750 ribu yang mencuat di salah satu RT di Kelurahan Polagan Kota Sampang. Menurut Suryanto, stafnya tidak pernah ada yang melakukan pungli terhadap RT yang sedang dikontrolnya. Karena pada sebelumya pihak kecamatan sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran staf untuk tidak memungut sepeserpun dari dana stimulan tersebut. Pihak Kecamatan juga sudah memanggil seluruh lurah dan diminta agar tidak memungut bantuan dana yang besaranya Rp 10 juta per RT tersebut. Suryanto berani untuk membuktikan jika tidak ada pungli yang dilakukan oleh para stafnya. “Jika ada pemungutan uang seharusnya melapor langsung kepada saya, biar tidak timbul isu seperti ini,” katanya kepada Koran Madura, Rabu (26/3). “Saya kan juga tidak tau siapa nama yang meminta uang, besar uangnya dan juga kapan itu terjadi. Iya Syukur-syukur jika ada kuitansinya, kan nanti enak saya bisa memanggil yang bersangkutan,” ungkapnya tenang. Setelah ditanya lebih jauh lagi mengenai temuan tersebut, Suryanto menuturkan bahwa kejadian pungli tersebut pihak Camat tidak bisa berbuat apa-apa karena pengaduan dari temuan tersebut menurutnya hanya sebatas dari isu saja tidak ada kebenaran yang jelas. “Saat ini pihak kecamatan kan hanya menerima laporan yang tidak jelas saja,” tegasnya. =CR2/ LUM

KORAN MADURA

KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III

K

LINGKUNGAN

Ada Gundukan Sampah di Pantai Camplong SAMPANG- Keasrian pemandangan wisata Pantai Camplong di Desa Darma, Kecamatan Camplong mulai terganggu dengan banyaknya gundukan sampah di sejumlah sudutnya. Kondisinya semakin tidak enak dilihat oleh mata telanjang. Selain perawatan yang kurang maksimal, terdapat tumpukan sampah yang mengganggu kenyamanan dan keindahan pantai wisata tersebut, sehingga membuat orang yang mengunjungi pantai tersebut menjadi terusik dengan keberadaan sampah tersebut. Keberadaan sampah yang berserakan di bibir pantai tampak dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan sehingga menimbulkan bau yang kurang enak. Dedi salah satu pengunjung yang mengaku warga Kota Pamekasan menuturkan, tumpukan sampah serta banyaknya sampah yang berceceran terkesan sangat mengurangi keindahan pantai wisata ini. “Sampah itu baunya tidak sedap, kayaknya sampah itu sudah lama,” ujarnya kepada Koran Madura, Rabu (26/3). “Jadi lebih seru jalan-jalan ke Pantai Lombang, Mas,” imbuhnya dengan membandingkan. Dia menyayangkan keindahan pantai Wisata Camplong tersebut karena dicemari ceceran sampah. “Di sini

seharusnya ada petugas kebersihannya supaya sampah tersebut cepat diatasi,” katanya. Mia, pengunjung yang lain juga merasa kecewa dengan adanya tumpukan sampah yang tampak dibiarkan sehingga terlihat tidak karuan, dia juga menjadi kurang selera ketika

bermain di tepi pantai karena bau yang ditimbulkan akibat banyaknya tumpukan sampah. “Memang tempat ini salah satu tempat wisata pantai yang ada di Madura, tapi kalau kondisinya seperti itu terus pantai ini tidak akan banyak peminatnya,” tuturnya sambil bercanda dengan Dedi. =CR2/ LUM

SEREMONIAL

DPRD Lantik Dua Anggota PAW SAMPANG – Pada rapat paripurna istimewa, Rabu (26/3) sekitar pukul 09.00 Wib, Ketua DPRD Kabupaten Sampang Imam Ubaidilah melantikan Moh. Syakir dan Ali Sadikin sebagai anggota DPRD baru dalam pergantian antar waktu (PAW). Moh Syakir dilantik sebagai anggota DPRD Sampang menggantikan Agus Khusnul Yakin. Sementara Moh. Holili menggantikan Ali Sadikin. Keduanya dari fraksi PKNU. Pelantikannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur No 171.434/54/001/2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan tertanggal 25 Februari 2014. Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidilah mengatakan, meski

waktu kerja atau pengabdian kedua anggota PAW tersebut singkat, tetapi tetap diharapkan bisa mengabdi untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Kota Sampang. “Secepatnya bisa beradaptasi meski masa jabatannya tersisa empat bulan. Dalam sisa waktu ini semoga beliau bisa berkiprah untuk bisa ikut andil bersamasama membangun Sampang lewat kebijakan politiknya dari aspirasi yang diwakilkannya,” ucapnya. Lanjut Imam, dalam sisa waktu empat bulan itu jelas tidak akan menggangu kinerja kerja kepada dua anggota PAW tersebut. Sebab, keanggotaan dewan di Sampang sudah lengkap usai adanya proses pelantikan PAW

mereka. “Tidak akan terganggu karena sebelumnya anggota dewan 43 dewan setelah dilantik dua sudah lengkap menjadi 45 anggota dewan,” jelasnya. Terkait turunnya SK Gubernur Jawa Timur dalam pemberhentian dan pengangkatan mereka sudah tidak dipermasalahkan. Namun, jika masih terdapat masalah dipastikan Gubernur Jatim yang akan memberikan kebijakan. “Tidak ada masalah terkait SK Gubernur, kalau memang masih ada masalah Gubernur akan menyelesaikan, karena saya hanya diamanahi untuk melantikan kedua anggota PAW ini,” imbuh Imam. =ADV/RYAN HARIYANTO


L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III

SIDAK

Penegak Perda Razia Siswa di Kelas

Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (PNPS) melakukan aksi demo di depan kantor Dinas UKM Koperasi Kabupaten Sampang.

TRANSPARANSI ANGGARAN

Mahasiswa Tuntut Dana Bergulir 6 M Sampang - Belasan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (PNPS), melakukan aksi demo di depan kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah (UKM) Sampang, Rabu (26/3). Mereka menuntut kejelasan dana bergulir sebesar Rp 6 miliar. Total dana bergulir sebasar Rp 30 miliar untuk pengembangan usaha kecil dan menengah melalui Dinas Koperasi, dan sudah dikucurkan sejak tahun 2001. Namun, ternyata mengendap hingga 19 persen atau setara dengan Rp 6 miliar. Mengendapnya dana tersebut karena banyak koperasi belum melakukan pengembalian kepada pihak Dinas Koperasi dan UKM. Zainudin, korlap aksi, dalam orasinya menuntut secepatnya dana bergulir Rp 6 miliar menemukan titik temu. Sehingga, pihaknya meminta kejelasan waktu kepada Dinas Koperasi dan UKM sampai dana yang dipermasalahkan kembali kepada daerah. “Meskipun kami sudah memberikan deadline waktu kapan secepatnya dana ini kembali, Dinas Koperasi tidak bisa memastikan karena alasannya kucuran dana pengembalian ini bertahap dari tahun ke tahun seperti ada regulasi dan lain-lainnya,” ucapnya. Dirinya juga merasa kecewa kepada Dinas Koperasi jika permasalahan tersebut belum menemukan titik temu. Sebab, seperti yang disampaikan dinas terkait kepadanya bahwa nantinya dalam memberikan pinjaman akan

lebih intens. “Kenapa pemberian pinjaman harus di intens kan ke depan, kok tidak dari dulu sejak permasalahan tahun 2001 sampai sekarang, apa harus nunggu sebuah kejadian dulu,” tanyanya. Disamping itu, pihaknya mengecam jika tindak lanjut dana bergulir tanpa titk kejelasan, dirinya akan terus membawa kasus dugaan korupsi tersebut ke ranah hukum. “Kita akan melakukan aksi demo lebih besar massa, dan akan memproses hukum kalau ini tidak ketemu solusinya,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kopersi dan UKM Kabupaten sampang Saryono menjelaskan jika dana sebesar Rp 6 miliar diakumulasikan sejak tahun 2001 hingga 2013 tersebut masih berada di tangan masyarakat. Namun, pihaknya selama menyalurkan sudah sesuai dengan prosedur. “Kita sudah sesuai prosedur dalam menyalurkan dana itu, kita membentuk tim Kelompok Kerja teknis (Pkjaknis), dimana kelompok mana yang mengajukan langsung kita survei, setelah itu kita tinjau lagi secara administrasi layak apa tidak,” singkatnya. Diketahui sebelumnya, faktor utama mengendapnya dana UKM tersebut lantaran 1318 peserta koperasi telah gagal dalam menjalankan usahanya. Begitu pun, Dinas Koperasi dan UKM akan terus berusaha menuntaskan masaah tunggakan yang terjadi. =RYAN HARIYANTO/MK

SAMPANG- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SMKN 1 Sampang, Rabu (26/3). Polisi penegak perda tersebut merazia sejumlah alat elektronik, seperti handphone (HP), gunting dan rokok milik siswa. Wakasek Bidang Kesiswaan Yaumil Arief mengutarakan, sidak tersebut inisiatif dari pihak sekolah yang mengirimkan surat kepada Satpol PP untuk melaksanakan inispeksi mendadak. Hal itu, kata dia, untuk meminimalisir terjadinya kejadian negatif akibat barang-barang yang dibawa siswa. ”Karena hampir semua siswa baik dari tingkat SMP, SMK Dan SMA banyak kasus yang terjadi lantaran membawa HP dan alat-alat elektronik lainnya,” katanya. Dia ingin kasus-kasus yang membelit kebanyakan siswa itu tidak terjadi di SMKN 1 Sampang. Makanya dalam hal ini sekolah melayangkan surat kepada Satpol PP untuk bekerja sama. ”Dan kerja sama ini tidak hanya dalam razia HP saja, melainkan menindak siswa yang bolos sekolah dan nongkrong diluar dalam waktu masih jam belajar berlanjut,” tuturnya. Arief berharap agar Satpol PP tidak hanya melakukan razia di sekolah saja, tapi juga mengoptimalkan di luar sekolah. ”Siswa memang kebanyakan nongkrong di luar sekolah, biasanya di taman kota,” ujarnya. Dan memang dalam aturan sekolah sudah melarang untuk membawa HP, karena ditakut-

kan ada vidio porno. Dan jika pelanggaran itu terbukti pada siswanya maka akan ada peringatan siswa tersebut juga ada pemanggilan orang tuanya dan dikembalikan. ”Jika pelanggaran itu terjadi berulang tiga kali, maka HP tersebut kami sita selam kurang lebih satu tahun,” ancamnya. Namun setelah dikonfirmasi dari hasil pengeledahan ke sebagian petugas Satpol PP malah enggan dimintai keterangan, dan melempar ke bagian Ops. Penertiban Moh Sadi. Setelah dikonfirmasi ulang yang bersangkutan mengaku masih menghadiri rapat. =CR1/ LUM

SEREMONIAL HAN DAN O2SN

Menjaring Seniman dan Atlet Terbaik SAMPANG- UPTD Pendidikan Kecamatan Camplong memperingati Hari Anak Nasional (HAN) dan menggelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TA 2014, Rabu (26/3). Acara yang diikuti oleh 49 sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) se-Kecamatan Camplong itu dipusatkan di SDN Dharma Tanjung 1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Camplong Badruttamam mengatakan, perayaan HAN dan O2SN tahun ini menyelenggarakan sepuluh cabang lomba. Lima jenis lomba dari HAN dan lima jenis lomba dari O2SN. ”Untuk merayakan HAN sendiri meliputi lomba menyanyi tunggal, pidato, gambar bercerita, anyaman dan pantomime. Sedangkan untuk O2SN meliputi lomba atletik, bola voli, catur, tenis meja dan bulu tangkis,” katanya kepada Koran Madura. Dari masing-masing lomba tersebut, lanjut dia, nantinya akan ditetapkan juara terbaik satu, dua dan tiga yang masingmasing akan mendapatkan piagam dan piala. Dan, juara satu dari masing-masing cabang lomba tersebut akan mewakili

Kecamatan Camplong pada lomba yang sama di tingkat Kabupaten Sampang. ”Kami berharap acara ini berjalan lancar dan bisa menghasilkan perwakilan terbaik sehingga bisa memberikan yang terbaik saat mewakili Kecamatan Camplong,” ungkapnya. =MIFTAHUL ULUM


KORAN MADURA

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 27 MARET 2014

KAMIS No. 27 MARET 2014| |TAHUN No. 0330 |IIITAHUN III 0330

M M

KECELAKAAN TUNGGAL

Hendak Ikut Try Out, Rombongan Siswa Masuk Sawah BANGKALAN - Rombongan siswa SMKN 1 Blega yang mengendarai minibus dengan nomor polisi M 7050 UG yang dikemudikan Subaidi (50), warga Sampang, mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Desa Kranggan Barat Kecamatan Tanah Merah, Rabu (26/3) sekitar pukul 06.30 pagi hari. Akibatnya, kendaraan yang mengangkut 20 siswa yang hendak mengikuti try out di salah satu lembaga pendidikan di Bangkalan, nyungsep ke area persawahan. Kecelakaan tersebut dipicu lantaran pengemudi menghindari benturan dengan sebuah truk yang melaju di depannya. Beruntung, dalam kecelakaan tersebut tidak sampai merenggut korban jiwa. Namun diketehui sebanyak tiga orang siswa yang ada di dalam minibus itu mengalami luka ringan. Salah satu diantara tiga orang tersebut mengalami shock dan pingsan. Pada saat itu juga korban langsung dievakuasi

doni heriyanto/koran madura

TERPEROSOK. Minibus yang mengangkut rombongan siswa SMKN I Blega nyungsep ke area persawahan karena menghindari benturan dengan sebuah truk.

ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan mobil yang terlibat kecelakaan tersebut dievakuasi ke pos Laka Lantas Tangkel.

Kronologisnya, peristiwa kecelakaan terjadi saat minibus warna bitu itu melaju kencang dari arah timur menuju arah Bangkalan. Pada saat tiba di

Kampanye Terbuka Tak Solutif PDI-P Memilih Turun Menemui Masyarakat BANGKALAN - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangkalan menilai kampanye terbuka kurang efektif untuk meraih simpati masyarakat. Para calon legislatif (Caleg) yang diusungnya lebih memilih memanfaatkan masa kampanye terbuka Pemilu Legislatif 2014 ini dengan turun langsung ke masyarakat, melalui rapat tertutup. Sebab dengan turun langsung dirasa lebih efektif dan efisien dalam meraih dukungan. "Untuk mensosialisasikan cara menggunakan hak suaranya di pemilu nanti lebih baik dilakukan dengan cara turun langsung, karena bisa berhadapan langsung dengan pemilih. Beda halnya

dengan kampanye terbuka yang hanya menghimpun massa tanpa suatu hasil yang positif," jelas Ketua DPC PDI-P Bangkalan, Fatkhurrahman. Dengan turun langsung, kata Fatkhurrahman, para caleg bisa dengan mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing caleg, terkait betapa pentingnya menggunakan hak politik mereka pada momen lima tahunan ini. Kemudian caleg juga membawa contoh surat suara yang diberikan kepada para pemilih agar tidak salah menentukan pilahan pada 9 April mendatang. "Itulah salah satu alasan kenapa kampanye terbuka itu tidak dilakukan oleh semua partai khususnya PDI-P. Penyebabnya kampanye terbuka hanya membuang energi dan belum tentu masyarakat yang datang itu paham dan mengerti," terangnya.

Selain itu, DPC Partai Demokrat Bangkalan, dalam masa kampanye terbuka Pemilu Legislatif (Pileg) hanya mengagendakan 1 kali kampanye terbuka. Itu pun masih dalam koordinasi dengan dewan pimpinan pusat (DPP) dan dewan pimpinan wilayah (DPW) serta pemerintah daerah untuk pelaksanaannya. "Kami agendakan satu kali tapi masih dalam tahap koordinasi terkait waktu dan tempatnya," jelas Ketua DPC Demokrat Bangkalan, Ismail Hasan. Sementara itu, sesuai dengan jadwal KPUD Bangkalan jadwal massa kampanye dimulai sejak 16 Maret 2014 hingga 5 April 2014 mendatang. Akan tetapi, hingga saat ini partai politik peserta pemilu tidak ada yang melakukan kampanye terbuka. Padahal, setiap parpol memiliki kesempatan tujuh kali kampanye di wilayah setempat. = DONI HERIYANTO/RAH

tempat kejadian perkara (TKP), di depannya terdapat sebuah truck yang sedang melaju dari arah yang sama. Akibat jalan yang menurun, supir mini bus beru-

saha menghindari benturan dengan truck di depannya. Namun, sayangnya, usaha menghindari benturan justru berakibat pada kendaraan yang dikemudikannya terjun ke area persawaan yang cukup curam. "Berdasarkan keterangan saksi mini bus yang terlibat kecelakaan sepertinya tidak mengetahui ada sebuah truk di depannya. Sebab, kondisi jalan itu tanjakan dan langsung menurun," terang Kanit Laka Lantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo. Menurutnya, peristiwa itu murni merupakan kecelakaan tunggal karena pengemudi minibus berusaha menghindari benturan dengan truck yang ada di depannya. Sebab, jika tidak membanting setir ke arah kanan dapat dipastikan akan menimbulkan korban jiwa. Apalagi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sehingga pilihan membanting setir itu sangat tepat agar tidak terjadi kecelakaan yang beruntun. = DONI HERIYANTO/RAH

PILEG

Kades Nondefinitif Rawan Diintervensi BANGKALAN - Jelang pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg) di Bangkalan, sejumlah pihak diminta waspada terkait adanya kecurangan dalam pencoblosan. Hal itu mengingat banyak kepala desa (Kades) yang statusnya nondefinitif alias pejabat sementara (Pjs). Sebab, mereka rawan diintervensi oleh pihak berkepentingan dalam pileg. Oleh karena itu, anggota pengawas pemilu (Panwaslu) sebagai lembaga yang berwenang dituntut untuk bekerja ekstra dalam tugasnya. Selain itu, masyarakat juga mempunyai hak dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pileg. "Ada sekitar 120 kades yang statusnya bukan definitif alias PJS di Bangkalan. Hal itu rawan terhadap intervensi dari pihak-pihak berkepentingan," kata Koordinator JPPR Madura Syukur, kemarin (26/3). Dia menjelaskan kondisi tersebut sangat memprihatinkan, karena sangat mudah untuk dilakukan intervensi oknum yang mempunyai kekuatan di daerah. Karena itu pemantauan yang ketat diperlukan untuk

meminimalisasi sebuah pelanggaran dalam pemilu. "Praktek kecurangan harus bisa dicegah, guna proses demokratisasi yang benar," terangnya. Pihaknya mengajak pada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pengawasan pileg mendatang. Termasuk memantau setiap tahapan pileg mulai pencoblosan dan penghitungan suara nanti. Menurutnya, saat ini sudah ada 721 warga yang bergabung dengan JPPR. "JPPR terus membuka kesempatan kepada relawan yang bersedia bergabung guna pemantauan pemilu. Saya menganggap pileg di Bangkalan rawan kecurangan, jika kita tidak memantau per TPS. Maka para pelaku akan dengan mudah jual beli suara," ucapnya. Sementara itu, Devisi SDM Panwalu Bangkalan, Mashuri menyatakan hingga kini belum menemukan pelanggaran yang dilakukan 12 partai politik peserta pileg. Koordinasi yang baik dengan parpol sangat dibutuhkan untuk menghindari praktikpraktik pelanggaran. = MOH RIDWAN/RAH


N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III

Satu Surat Suara untuk Difabel Kecuali Surat Suara DPD Tidak Disediakan BANGKALAN - Dari 4 jenis surat suara dalam pemilihan legislatif mendatang rupanya KPUD Bangkalan hanya menyediakan satu surat suara bagi penyandang cacat (difabel). Sebab penyediaan surat suara khusus tersebut merupakan kebijakan KPU pusat. Kaum difabel hanya disediakan surat suara untuk pemilihan DPD yang didesain atau dibuat secara khusus. moh ridwan/koran madura

DITINJAU. Ribuan kotak suara masih dalam proses penyegelan.

LOGISTIK

Pemasangan Hologram Surat Suara Paling Rumit BANGKALAN - Dalam pelipatan surat suara untuk pemilihan umum legislatif (pileg) tersebut rupanya menjadi pekerjaan berat bagi petugas KPUD. Jutaan surat suara harus dilipat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam pekerjaan tersebut tak sedikit petugas yang merasa kesulitan. Sebab pekerjaan paling rumit dan menyita waktu yakni saat penempelan hologram pemilu ke ratusan lembar model C 1 agar tidak mudah dipalsukan. Puluhan petugas tersebut diambil dari masyarakat dengan sistem upah. Mereka tengah disibukkan memasukkan formulir model BC 1, Model C, surat suara untuk pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten di Bangkalan. Termasuk pemasangan segel logo Pemilu ke setiap kotak

suara pileg mendatang. "Dari 24 Maret 2014 hingga saat ini KPUD Bangkalan masih disibukkan memasukkan formulir model BC 1, Model C, surat suara untuk pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten di Bangkalan. Selain itu, pemasangan segel logo pemilu ke ribuan kotak suara," kata Syaiful Ismail, Devisi Sosialisasi KPUD Bangkalan, kemarin (26/3). Dia membenarkan pekerjaan yang paling banyak menyita waktu dan paling ruwet saat penempelan hologram pemilu ke ratusan lembar model C 1, agar tidak ditiru oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab hologram tersebut berasal dari KPU pusat. Fungsinya untuk membedakan surat suara yang asli dengan yang palsu.

Pekerjaan tersebut ditargetkan paling lambat 5 April 2014 harus sudah selesai. Sebab pada tanggal 6 - 7 April 2014 semua logistik pileg sudah dipacking dan didistribusikan ke 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya tanggal 8 April 2014 seluruh logistik keperluan pileg 2014 sudah disalurkan ke ratusan TPS yang tersebar diberbagai pelosok desa. Sementara itu, salah satu anggota Panwaskab Bangkalan, Margo yang ikut meninjau pemasukan formulir model BC 1, model C, surat suara untuk pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten di Bangkalan, mengaku pekerjaan dilakukan KPUD cukup berat. Meskipun begitu, pekerjaan harus selesai sesuai target yang telah dijadwalkan. = MOH RIDWAN/RAH

Sedangkan 3 surat suara lainnya, seperti pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tidak disediakan bagi mereka. Sebab tak ada kebijakan mengenai hal penyediaan 3 surat lainnya. Sama halnya dengan pemilih normal, untuk 3 jenis surat suara, difabel mencoblos surat suara standar. "Pada Pileg 2014 ini, KPUD Bangkalan hanya menyediakan 1 surat suara bagi masyarakat difabel, yakni surat suara DPD yang didesain secara khusus," kata Ketua KPUD Bangkalan Fauzan Jakfar, kemarin (26/3). Pada saat pencoblosan 3 surat suara, para pemilih difa-

bel dianjurkan untuk menganjurkan pendampingan melalui form C-3. Baik didampingi oleh anggota KPPS, maupun anggota keluarga lainnya yang dipilih. "Kami persilakan para penyandang difabel untuk mengajukan pendampingan melalui form C-3," jelasnya. Keputusan menyediakan satu surat suara DPD yang didesain secara khusus bagi masyarakat difabel bukan dari KPUD Bangkalan, melainkan dari KPU Pusat. Walapun begitu, KPUD Bangkalan tetap berharap agar para difabel menyalurkan hak pilihnya pada pelaksanaan pileg 9 April 2014 nanti. = MOH RIDWAN/RAH

Pada Pileg 2014 ini, KPUD Bangkalan hanya menyediakan 1 surat suara bagi masyarakat difabel ... �

Fauzan Jakfar

Ketua KPUD Bangkalan

PENDIDIKAN

Kurang 20 Siswa, Sekolah Akan Digabung BANGKALAN - Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Bangkalan akan menggabung (meregrouping) dua sekolah yang berada dalam satu lokasi. Dengan catatan jumlah siswa tidak lebih dari 20 dalam setiap kelasnya. Merger atau regrouping itu mengacu pada aturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar yang

telah disiapkan untuk segera dilaksanakan. "Tinggal ditandatangani saja. Sebentar lagi aturan itu akan dilaksanakan," ungkap Kepala Dindik Bangkalan Moh Mohni. Mohni menjelaskan aturan tersebut tidak hanya berlaku untuk Sekolah Dasar dengan siswa di bawah 20 orang, melainkan

juga untuk SMP. Dengan ketentuan untuk SMP yang memiliki siswa di bawah 32 orang akan dimerger. Tujuan dari penggabungan tersebut untuk efisiensi, karena jumlah siswa yang ada tidak sampai pada ukuran maksimal yang seharusnya mencapai standar ukuran ruang kelas. "Dua sekolah yang berada di

satu lokasi akan dikelola dalam satu manajemen kendati jumlah siswanya sesuai ketentuan," katanya. Selain itu, kata Mohni, merger lembaga pendidikan tidak hanya didasarkan pada jumlah siswa, namun juga pada manajemen sekolah. Sehingga dengan menggabungkan dalam satu manajemen

akan lebih memudahkan lembaga dalam hal pengelolaan serta dalam mencapai sebuah tujuan semakin besar peluangnya. "Satu atap itu kan lebih baik dari pada terpisah namun jumlah siswa tidak sampai batas standar dan menajemen tentunya akan semakin terkontrol," jelasnya. = DONI HERIYANTO/RAH


KORAN Bangkalan MADURA

Komunitas

Bangkalan OO

KORAN MADURA

KAMIS 27 MARET 2014

KAMIS No. 27 MARET 2014| |TAHUN No. 0330 |IIITAHUN III 0330

Capoeira Bentuk Semangat Hidup SURABAYA - Sinto a Capoeira/Como tempos atras/Oh querida Indonesia/Eu náo te esqueco jamals. Itulah sepenggal lirik dari lagu berjudul Terra De Energia, yang diciptakan oleh Professor Caca, master Capoeira dari Sao Paulo, Brazil. Lagu itu tercipta beberapa tahun lalu sepulang dari kunjungannya ke Indonesia untuk memenuhi undangan dari komunitas-komunitas Capoeira di Indonesia. Lagu berbahasa Portugis itu selalu dikumandangkan di sela-sela latihan komunitas Zungu Capoeira, salah satu komunitas Capoeira di Surabaya. Tubuh yang selalu bergerak, dipadu dengan keahlian akrobatik serta musik, begitu tampak selaras dan menunjukkan keunikannya sebagai sebuah kebudayaan yang muncul dari perpaduan berbagai unsur. Apa itu Capoeira? Sulit untuk mendefinisikan Capoeira karena di dalamnya meliputi banyak unsur seni; meliputi olah tubuh, beladiri, akrobatik, musik yang terpadu dalam sebuah seni pertunjukan yang memiliki nilai estetika tersendiri. Bila menilik sejarah, Capoeira diciptakan oleh para budak dari Afrika yang dikirim dari menuju Brazil. Manuskrip tertua di Brazil pada abad 19 menyebutkan eksistensi Capoeira di negara itu, namun diyakini, keberadaan Capoeira telah jauh ada sebelumnya, yakni pada masa penjajahan Portugis. Saat itu pemerintah Portugis melarang para budak untuk berlatih beladiri demi menghindari pemberontakan. Dengan cerdik, para budak menyiasatinya dengan berlatih beladiri yang disamarkan dalam seni musik dan seni tari sehingga terkesan bahwa Capoeira adalah semacam seni pertunjukan. Capoeira diperkenalkan kepada dunia oleh tiga orang master Capoeira, yakni Mastre

g. armadianto semeru/koran madura

LATIHAN. Sejumlah anggota komunitas Zungu Capoeira saat melakukan latihan bersama di Surabaya.

Bimba, Mastre Pastinha serta Mastre Woldemar. Ketiga orang itu tampil di berbagai media dan menunjukkan kepada khalayak ramai tentang keberadaan Capoeira sebagai salah satu produk kebudayaan Brazil. Alhasil, hingga kini Capoeira semakin banyak diminati oleh berbagai orang dari berbagai belahan dunia. Terdapat salah satu komunitas Capoeira yang ada di Surabaya yakni Zungu Capoeira. Komunitas itu aktif mengadakan latihan rutin serta even-even. “Kami eksis sejak 2009 dan hingga kini memiliki anggota aktif sebanyak 150 orang,” ujar Johan Ishii, ketua komunitas Zungu Capoeira, Surabaya. Disebutkan, bahwa anggota Zungu Capoeira Surabaya terdiri dari berbagai macam usia, dari 2,5 tahun hingga 52 tahun. Setiap senin hingga jumat komunitas tersebut melakukan latihan rutin. Mereka membentuk lingkaran dan masing-masing saling berhadapan dan melakukan gerakan-gerakan anggun, perpaduan antara seni beladiri dan seni tari. Beberapa orang ada di pojok lingkaran dan memainkan alat-alat musik seperti jimbe dan berimbau. Semuanya bernyanyi, diantaranya melagukan komposisi music Terra de Energia yang diciptakan oleh Professor Caca. Guyub, rukun dan penuh

kegembiraan, tidak seperti olahraga beladiri lainnya yang kaku dan tegang. “Di dalam Capoeira terdapat basic dasar, seperti Ginga, yakni gerakan tubuh semacam kudakuda, namun selalu bergerak,” ujar Fify Handoyo, salah satu anggota komunitas Zungu Capoeira. Dipaparkannya, selain Ginga adapula gerakan Que Sada, yakni gerakan akrobatik sembari menendang ke atas, adapula Compaso, gerakan akrobatik dengan membungkukkan badan ke bawah; Role, gerakan berputar; Au, salto; Esquivivas, gerakan menghindar dan masih banyak lagi. Capoeira diyakini dapat membawa semangat hidup dalam keseharian. Tubuh yang selalu bergerak dapat memberi kesehatan serta kebugaran. “Capoeira juga dapat membuat kita lebih menikmati hidup, istilahnya selalu mengalir, bagaikan air. Di dalam Capoeira juga tidak ada batasan dalam gerak, sekalipun ada dasar-dasar geraknya, namun perkembangannya, gerakan Capoeira dapat dikembangkan sendiri sesuai dengan kreatifitas individu,” ujar Grace Tanuwidjaja, anggota Capoeira. Di dalam Capoeira terdapat berbagai tingkatan kemampuan yang disimbolkan melalui warna ikat pinggang. Mulai dari branca, yakni polos, tanpa warna; putih-kuning; kuning; orange; orange-biru; biru;

biru-hijau; hijau; hijau-ungu; ungu; ungu-coklat; coklat; coklat-merah; merah dan putih. Merah adalah tingkatan master dan putih adalah grand master. Peningkatan kemampuan dilihat dari tingkat ketekunan dan kemampuan para pemain Capoeira. “Biasanya, setelah level orange-biru, untuk naik ke biru, para pemain Capoeira dituntut untuk bisa mengajar,” ujar Christien Amelia, anggota Zungu Capoeira. Bagaimana dengan perkembangan Capoeira sendiri di Indonesia? Johan Ishii menjelaskan bahwa di Surabaya sendiri terdapat 4 cabang Capoeira. Sedangkan di Indonesia, komunitas-komunitas Capoeira tersebar di berbagai daerah, di antaranya Jakarta, Surabaya, Madura, Jember, Bali dan Makassar. “Kalau di dunia, tersebar di berbagai negara. Di Asia sendiri Capoeira juga berkembang di Malaysia dan Timor Leste,” ujarnya. Di Indonesia, komunitaskomunitas Capoeira setiap tahun mengadakan pertemuan dan latihan rutin di Jakarta. Mereka menjalin persaudaraan serta saling sharing perihal Capoeira. Namun, Capoeira selama ini hanya sekedar dijadikan pertunjukan untuk menghibur serta memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang seni Capoeira, sedangkan

kompetisi-kompetisi sangat sulit untuk dilakukan karena selalu bermasalah dengan faktor penilaian. “Di dalam Capoeira terdapat berbagai macam unsur seni. Otomatis, faktor penilaiannya akan bias karena memang sangat susah. Alhasil kami hanya mengadakan berbagai pertunjukan dan pertemuan rutin antar sesama pemain Capoeira di Indonesia,” imbuh Johan Ishii. Komunitas Zungu Capoeira sendiri aktif memberikan pengajaran Capoeira sekaligus pelatihan-pelatihan di berbagai tempat di Surabaya. Ketika ditanya tentang cara mengajar anak di bawah umur, para pelatih Capoeira menerangkan bahwa anak-anak yang usianya masih dibawah umur diberi pelatihan dasar, kemudian berhadap-hadapan dengan jarak jauh dan saling melakukan gerakan. “Utamanya mereka bermain dan bergerak. Untuk olah tubuh dan latihan dasar, kami berikan secarastep by step,” ujar Joseph Steven Capoeira sebagai suatu bentuk kesenian yang tidak hanya fokus pada beladiri, memiliki beragam ketentuan. Salah satunya adalah membentuk karakter anggota komunitas agar selalu merendah, tidak menyombongkan diri. Profesor Caca Kagumi Capoeira Indonesia Antonio Carlos C. Cunha, lahir di Sao Paulo, mulai belajar capoeira pada November 1989, di klub Círculo Militar de Sao Paulo dengan Profesor Chicão, di mana ia pertama kali melakukan batizado(kenaikan tingkat). Professor Caca adalah penggagas komunitas Capoeira yang diberi nama Escola Cultural Zungu Capoeira (ECZC). Komunitas inilah yang tersebar di berbagai belahan dunia, salah satu cabangnya adalah Zungu Capoeira Surabaya. Setiap 1-2 tahun sekali, komunitas Zungu Capoeira di Indonesia selalu mengundang Professor Caca untuk memberikan pelatihan. Ada satu hal yang menarik, beberapa tahun lalu ketika Professor Caca datang ke Indonesia, ia menitikkan air mata. Mengapa? = G. ARMADIANTO SEMERU


KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

Neter Kolenang

KAMIS KAMIS 27 MARET 2014 | No. 0330 | TAHUN III 27 MARET 2014

MADURA

No. 0330 | TAHUN III

PO

AYU MAIDARISNA

Perempuan Harus Menjadi Pribadi yang Tangguh Berpikir positif dan bermental baja bukanlah hal yang dapat otomatis dilakukan semua orang kala menghadapi masalah. Ketika seseorang sedang tertimpa kesulitan, hanya ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Bangkit dengan cepat atau malah dilumpuhkan oleh rasa duka dan putus asa. Namun kebanyakan dengan segala keterbatasan yang dimiliki kecenderungan putus asa lebih dominan dibanding bangkit dan berusaha. agi Putri Ayu Maidarisna persoalan dalam hidup memang harus dihadapi. Rasa pesimis dan putus asa merupakan suatu tanda telah membatasi kemampuan diri sendiri. Semestinya keterbatasan yang dimiliki dijadikan suatu kelebihan yang mampu membangkitkan semangat saat dirundung suatu permasalahan. Kadang kebanyakan orang lebih memilih menyerah dan mengatakan itulah nasib yang harus diterima. "Rasa tidak percaya diri, putus asa dan menyerah seringkali menjadi sebuah pilihan hidup disaat dalam kondisi terpuruk. Padahal, kita memiliki kemampuan yang tidak disadari oleh manusia," ujar gadis yang akrab dipanggil Ayu ini. Menurut dara kelahiran Bangkalan 30 Mei 1991 itu, masalah adalah bagian dari proses kehidupan yang harus dihadapi. Jangan pernah menyalahkan suatu permasalahan yang terjadi. Karena semua sudah menjadi garis Yang Maha Kuasa. Dengan itu manusia diuji sampai mana batas kemampuan untuk bangkit dalam

menghadapi permasalahan itu. Yang terpenting dari proses ini adalah berubah, dari rasa putus asa menjadi semangat pantang menyerah. Mereka yang berkepribadian tangguh biasanya dengan cepat bisa bangkit dan bergegas agar kondisi kembali pada tahap normal. Sementara mereka yang kurang tangguh, cenderung terus menyalahkan diri sendiri, lari dari masalah dan menganggap sebagai ancaman baginya. Hak itulah yang menjadikan manusia semakin terpuruk dan tersingkirkan dari proses kehidupan. “Orang yang berkepribadian tangguh akan melihat masalah sebagai akibat perbuatannya dan dapat dikendalikan olehnya. Atau sebagai suatu komitmen yang membuatnya harus terlibat langsung mengatasi masalah. Masalah juga bisa dianggap sebagai tantangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik’’ tutur Ayu. Ia berpesan jangan lagi jatuh ke lubang yang sama. Selanjutnya perlu mengevaluasi diri mengapa masalah ini terjadi dan langkah apa saja yang bisa ditempuh agar situasi tidak menyulitkan. Cari tahu cara mencegahnya agar tidak jatuh ke dalam masalah serupa di masa nanti. =DONI HERIYANTO/RAH

: Ayu Maidarisna : Bangkalan, 30 Mei 1991 : B erenang, Badminton dan Bersepada Obsesi : Pembisnis Handal Pekerjaan : M ahasiswi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Nama Tetala Hobi

WENY FATMAWATY

Cita-cita Utama Tak Tercapai Bukan Kiamat engeluh, memaki-maki keadaan, mengganggap diri lemah, menyalahkan diri sendiri, semua itu merupakan situasi yang menampakkan keterbatasan seseorang. Berawal dari hobinya membaca, dara cantik yang sekarang sudah menetap di Pamekasan ini memiliki cita-cita sebagai insinyur mikrobiologi. Namun karena keterbatasan ekonomi membuat dirinya mengurungkan niat menggapai cita-cita indahnya itu. Meskipun begitu, kegagalan menjadi insinyur mikrobiologi bukanlah kiamat bagiku, katanya. Dara cantik kelahiran Situbondo 22 Mei 1981 ini menganggap dirinya mampu meraih masa depan yang lebih indah ketimbang harus terus merenung meratapi nasib. Cita-cita yang sudah tidak bisa dicapai lagi membuatnya merenung sejenak sehingga akhirnya menemukan solusi mencapai masa depan yang cerah. Usaha dan keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya membuat Weny, sapaan akrabnya, optimis menatap masa depan. "Yah, daripada kita terhanyut dengan sekumpulan tetesan peluh dan keluh kesah, lebih baik kita berpikir positif dan meyakinkan diri bahwa belenggu keterbatasan itu dapat kita patahkan dengan rasa optimis," ungkapnya, sambil mengangkat jempol tangan pertanda dirinya selalu semangat menjalani pekerjaannya sampai saat ini. Kini pekerjaan yang saat ini ditekuninya membawa banyak manfaat, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat banyak. Pekerjaannya sebagai medical representatif membuat Weny dekat dengan beberapa dokter dan apotek-apotek di Pamekasan. Selain itu Weny juga banyak mengerti tentang berbagai penyakit dan cara pengobatannya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

e Paper Koran Madura 27 Maret 2014  

Satu Hati untuk Bangsa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you