Page 1

KAMIS

27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

KORAN MADURA

1

0328-6770024 KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III www.koranmadura.com

DPR Keukeh Panggil Boediono Timwas Century Siapkan 4 Jurus Baru JAKARTA-Tim Pengawas (Timwas) Century DPR ternyata tidak patah arang memanggil Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono, meski untuk kedua kali kembali menolak panggilan Timwas Century pada pekan lalu. Saat ini, Timwas tengah menyiapkan jurus baru mendatangkan Boediono. “Ada empat alternatif,” jelas anggota Timwas Century Prof. Hendrawan Supratikno di Jakarta, Rabu (26/2). Diketahui, Wapres Boediono terus mangkir dalam pemanggilan Timwas Century untuk dimintai klarifikasinya. Timwas memintai keterangan Boediono seputar proses keputusan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) BI kepada Bank Century tahun 2008 yang merugikan negara Rp 6,7 triliun. Karena itu, Timwas meminta pimpinan DPR melayangkan surat ke Kapolri agar bersedia menerjunkan personel untuk menghadirkan secara paksa Boediono ke DPR agar mantan gubernur BI mau memberi penjelasan mengenai dana talangan kepada Bank Century. Hendrawan mengaku, terus berupaya memanggil Boediono. Ini penting agar persoalan Century ini menjadi terang benderang. Saat ini kata dia, Timwas menyiapkan 4 jurus baru agar Wapres itu mau memenuhi panggilan DPR. Pertama, surat panggilan ketiga dilayangkan sekaligus meminta Kepolisian untuk mendatangkan Boediono. “Kedua, pemanggilan ketiga sambil meminta Satpam DPR dengan pengawalan Kepolisian mendatangkan Pak Boed,” jelas politikus senior PDIP ini. Ketiga, kembali melayangkan surat panggilan ketiga. Tapi waktunya dimundurkan sampai setelah tanggal 20 Oktober 2014. Artinya setelah Boediono tidak menjabat lagi

sebagai Wakil Presiden. “Keempat, mengadakan pertemuan di satu tempat yang sifatnya netral agar Pak Boed nyaman karena yang bersangkutan tidak merasa diadli. Pertemuan itu sifatnya silaturahmi kebangsaan,” tandasnya. Sayangnya, Kepolisian tidak ingin gegabah menjemput paksa Boediono, terkait ketidakhadirannya dalam dua kali pemanggilan Timwas Century DPR. Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F. Sompie mengatakan, seyogyanya DPR melihat aturan perundang-undangan dalam proses pemanggilan orang nomor dua di Indonesia tersebut. “Karena kita kan harus melihat dasar hukum yang menjadi ranah DPR tersebut. Sampai saat ini apakah ada surat permintaan dari DPR untuk melakukan pemanggilan tersebut,” katanya. Ronny menilai bahwa pemangilan Wapres Boediono hanya

bersifat undangan untuk memberikan informasi mengenai dana talangan Bank Century kepada Timwas Century, dan undangan itu tidak terkait kasus pidana maupun perdata. “Kan dia hanya mengundang. Kalau berdasarkan KUHAP, Polri bisa membantu kalau terkait adanya kasus,” jelasnya. Ditambahkannya, bukan pula kewenangan Polri untuk menjemput paksa Wapres Boediono dalam membantu Timwas Century. Pasalnya, tidak ada aturan di dalam undangundang mengatur kewenangan Polri untuk melakukan hal itu. “Kita lihat secara sesuai aturan, apakah di undang-undang itu mengatur kewenangan Polri,” pungkasnya. =GAM/ABD


2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III

BENCANA ALAM

Gunung Marapi Kembali Meletus BUKITTINGGI- Gunung Marapi yang berada antara Kabupaten Tanahdatar dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Rabu sore kembali mengalami letusan. Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Marapi (PGA) Warseno di Bukittinggi, Rabu, mengatakan letusan pada gunung terjadi pukul 16.15 WIB hingga membuat sebagian kawasan di Kabupaten Tanahdatar, tepatnya arah barat daya dan selatan diguyur hujan abu tipis. Namun, katanya, letusan pada gunung itu tidak terlihat secara visual, karena gunung tertutup kabut tebal. Ia mengatakan pihaknya menerima informasi dari masyarakat Tanahdatar, memang terjadi hujan abu tipis melanda sebagian Kecamatan IX Koto arah Barat Daya dan arah Selatan Nagari Batipuh, Kecamatan Batipuh. Ia menyebutkan seismograf mencatat adanya letusan marapi cukup besar dengan amplitudo letusan sekitar 30 milimeter dengan durasi 38 detik. “Kami belum berani memperkirakan ketinggian asap dan abu vulkanik yang dilontarkan karena letusan besar itu tidak selamanya melontarkan abu vulkanik yang tinggi dan bisa saja melebar,” katanya. Selama ini dari beberapa aktivitas letusan pada gunung itu, katanya, hanya ber amplitudo sekitar 15 milimeter, bahkan banyak yang di bawah 10 milimeter. Selama Februari 2014, terhitung 1 hingga 25 Februari, katanya, gunung telah mengalami 74 aktivitas. Dari jumlah tersebut, aktivitas letusan tercatat sebanyak tiga kali di luar letusan pada Rabu (26/2). Selain itu, katanya, juga terjadi satu kali hembusan, satu kali tremor, sembilan kali gempa vulkanik dalam (VA), delapan kali gempa vulkanik dangkal (VB), 48 kali gempa tektonik jauh, serta enam kali gempa tektonik lokal, sedangkan tornello tidak ada aktivitas. Jumlah aktivitas gunung selama Februari 2014 itu, ia mengungkapkan, telah mengalami penurunan yang signifikan dibanding selama Januari 2014, yang mengalami total 170 kali aktivitas. Dari 170 aktivitas itu, terangnya, terhitung 1 hingga 23 Januari 2014 dengan aktivitas letusan sebanyak 48 kali. Selain itu, juga terjadi empat kali hembusan, enam kali tremor, 15 kali gempa vulkanik dalam (VA), 25 kali gempa vulkanik dangkal (VB), dua kali tornello, 28 kali gempa tektonik jauh, serta 27 kali gempa tektonik lokal. Gunung Marapi, katanya, masih berstatus waspada atau berada pada level II dan masih berbahaya karena bisa mengeluarkan gas vulkanik yang berbahaya bagi kehidupan. “Ancaman potensi letusan abu lontar material pijar dan pasir juga membuat gunung itu harus dijauhi radius 3 kilometer dari puncak,” katanya. Ia berharap masyarakat untuk dapat mengurangi aktivitas diluar rumah, karena abu vulkanik bisa membahayakan kesehatan. “Jika keluar rumah diminta memakai masker,” katanya. =ANT/HAMRIADI

KPU Menyusun Jadwal Kampanye Terbuka Lokasi Kampanye Dibagi Menjadi Tiga Wilayah JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum menyusun jadwal kampanye rapat umum terbuka untuk 12 partai politik peserta Pemilu mulai 16 Maret hingga 5 April, kata Komisioner Ferry Kurnia Rizkiyansyah. “KPU sudah membuat konsep kampanye dan sudah kami koordinasikan ke partai,” katanya di Jakarta, Rabu. Model kampanye yang disusun KPU tersebut dibagi menjadi tiga wilayah berdasarkan jumlah provinsi dan 21 hari masa kampanye. Dalam satu wilayah yang terdiri dari 11 provinsi selama tujuh hari, setiap partai dapat berkampanye sebanyak dua hingga maksimal lima kali, tergantung pada jumlah daerah pemilihan (dapil) di provinsi bersangkutan.

“Untuk provinsi yang dapilnya tunggal hingga dua, jumlah kampanyenya lebih sedikit daripada provinsi yang dapilnya banyak,” kata Ferry. Provinsi yang memiliki satu hingga dua dapil, partai politik diperbolehkan menggelar rapat terbuka hingga dua kali, seperti di Aceh, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat. Sementara provinsi yang memiliki tiga hingga lima dapil, maka parpol

Untuk provinsi yang dapilnya tunggal hingga dua, jumlah kampanyenya lebih sedikit daripada provinsi yang dapilnya banyak Ferry K. Rizkiyansyah Komisioner KPU

bisa menggelar kampanye rapat terbuka maksimal empat kali. Sedangkan provinsi dengan dapil lebih dari lima, masing-masing parpol bisa berkampanye hingga lima kali, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. “Kami sudah menyosialisasikan konsep jadwal itu kepada KPU provinsi, sehingga nanti mereka dapat segera menyosialisasikan ke (KPU) kabupatenkota dan berkoordinasi dengan pemda setempat terkait tempat pelaksanaan kampanye,” jelasnya. Jadwal kampanye untuk masingmasing parpol akan diumumkan KPU sebelum 2 Maret, setelah dilakukan rapat pleno untuk mengesahkan jadwal tersebut. “Kami akan tetapkan jadwal, waktu dan lokasi kampanye. Jadwal akan kami keluarkan mulai 2 Maret atau 14 hari sebelum masa kampanye dimulai,” ujarnya. =ANT/FRANSISKA

SKANDAL DINASTI ATUT

KPK Sita Dokumen dari Empat Lokasi Banten JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi menyita dokumen dari penggeledahan di empat lokasi di Propinsi Banten terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. “Ada sejumlah dokumen yang disita dari empat lokasi penggeledahan kemarin (Selasa, 25/2),” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu. Penggeledahan itu dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Provinsi Banten. Upaya oleh KPK itu merupakan bagian dari pengembangan KPK atas kasus korupsi oleh orang nomor satu di Banten itu. Penggeledahan juga dilakukan penyidik untuk mencari bukti-bukti lain terkait sangkaan KPK kepada Atut. Sebagaimana diberitakan, KPK menetapkan Atut sebagai tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara.

Sangkaan terhadap Atut itu seperti dugaan korupsi pengadaan alkes Banten, dugaan penerimaan gratifikasi dalam pengadaan alkes Banten dan dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah

Konstitusi Akil Mochtar terkait dengan Pilkada Lebak. Selain itu, Atut diduga melakukan pemerasan untuk memuluskan upaya korupsinya itu. =ANT/ANOM


KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III No. 0310 | TAHUN III

33

JELANG PEMILU 2014

Parpol Harus Diingatkan Soal Iklan Kampanye JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad meminta partai politik (parpol) peserta pemilu untuk tidak memasang iklan politik maupun iklan kampanye pemilu di media massa sampai masa kampanye terbuka dimulai. Permintaan itu akan disampaikan melalui surat tertulis bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

ant/zabur karuru

SOSIALISASI PEMILU. Sejumlah siswa berkebutuhan khusus mengikuti sosialisasi pencoblosan Pemilu 2014 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Paket B Pangudi Luhur, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (26/2). Sosialisasi Pemilu dengan mengenalkan tata cara mengikuti Pemilu tersebut diharapkan mereka dapat mengikuti Pileg 9 April mendatang.

“Yang diminta oleh Komisi I DPR kemarin (moratorium iklan politik dan iklan kampanye pemilu) sebenarnya sudah kami siapkan. Jadi ada moratorium yang dikuatkan oleh surat bersama antara gugus tugas ini. Bawaslu, KPU dan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Segera kami kirim ke parpol dan lembaga penyiaran,” kata Muhammad di Jakarta, Rabu (26/2). KPU dan Bawaslu, kata dia, akan mengingatkan partai politik agar tidak memasang iklan di televisi atau radio. Begitu pula KPI akan mengingatkan media penyiaran agar tidak menyiarkan iklan politik maupun kampanye yang dipasang parpol hingga masa kampanye terbuka, yaitu pada 16 Maret hingga 5 April 2014 mendatang. Menurutnya, pemberitahuan soal moratorium iklan di media massa itu merupakan upaya pencegahan atas pelanggaran kampanye pemilu. Namun, dia menegaskan, jika surat itu tidak juga diindahkan, baik parpol maupun lembaga penyiaran akan diberi sanksi. “Kami akan beri penindakan, kalau parpol akan kami laporkan ke reskrim (Badan Reserse Kriminal Polri),” kata dia. = GAM/AJI

DPR Kembali Bantah Terima THR JAKARTA-Komisi VII DPR membantah adanya bagibagi uang dari SKK Migas, sebagaimana diungkap mantan Kabiro Keuangan Kementerian ESDM Didi Dwi Sutrisno dalam persidangan di Pengadilan Tipikor kemarin. Anggota Komisi VII Jhonny Allen Marbun mengatakan tuduhan pemberian suap bisa dialamatkan kepada siapapun termasuk terhadap anggota komisi yang membidangi energi dan sumber daya alam itu. “Tidak tahu, kalau dituduh kau bisa dituduh,” katanya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2). Seperti diketahui, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Kepala Biro Keuangan Kementeri-

an ESDM Didi Dwi Sutrisno mengatakan telah menyerahkan uang sebesar 140 ribu dollar AS atau sekitar Rp 1,4 miliar yang berasal dari SKK Migas. . Untuk anggota dan sekretariat maisng-masing mendapatkan 2.500 dolar AS sedangkan untuk pimpinan sebesar 7.500 dolar AS. Uang sejumlah itu diduga merupakan uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang dialamatkan kepada 47 orang di Komisi VII

DPR, mulai dari pimpinan, anggota, hingga staf sekretariat. Didi juga mengaku menyerahkan uang tersebut kepada staf Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana yang bernama Irianto. Namun Jhonny justru menantang Didi agar dapat menunjukkan siapa saja anggota Komisi VII yang menerima uang THR dari SKK Migas. “Yang menuding dia yang nuding ngapain nambah kerja-kerjaan. Sekarang dituding, panggil Didi, kalau benar ke Komisi VII tunjukkan hidungnya, jangan asbun,” jelasnya. Jhonny juga membantah bahwa mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini memberikan sejumlah uang dalam rapat kerja

dengan Komisi VII. “Panggil Didinya,” tantang Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Pecat Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Marwan Jafar menegaskan akan memecat dua orang anggotanya di Komisi VII jika terbukti menerima suap THR dari SKK Migas. “Saya sudah panggil anggotaanggota di Komisi VII, dan mereka bilang tidak tahu menahu dalam konteks pembagian THR tersebut. PKB dalam posisi tidak tahu sama sekali. Silakan ditanyakan kepada Komisi VII dan KPK,” kata Marwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Fraksi PKB sudah memanggil dua anggotanya di Komisi Energi, Nur Yasin dan Agus Sulistyono, untuk diperiksa soal ini. Mereka bersumpah tidak menerima bahkan tidak tahu adanya pemberian THR dari SKK Migas. “Saya sendiri jelas tidak tahu apa-apa, itu adalah domain KPK dan pasti akan terungkap yang sebenarnya. Kalau memang tidak terlibat, tentu tidak ada korelasinya kalau harus diperiksa di pengadilan,” ujarnya. Marwan berbangga selama ini belum ada satu pun anggota fraksinya yang terjerat kasus korupsi. “Kalau ada yang terlibat, akan segera kami berhentikan,” tandasnya. = GAM/ABD


4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III

TAHANAN KPK

KPK Bayar sebagian Biaya Pengobatan Wawan JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi membayar sebagian biaya pengobatan adik Gubernur Banten, Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan, di Rumah Sakit Polri, Jakarta.

ant/zabur karuru

AKSI GURU HONORER. Sepasang suami istri guru honorer mempersiapkan diri sebelum bergabung dengan ratusan guru honorer kategori dua (K2) yang berasal dari berbagai daerah untuk berunjukrasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/2). Dalam aksinya, para guru honorer tersebut mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan guru honorer.

KPK Diminta Periksa Skema Kuota Impor JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi diminta memeriksa skema kuota ekspor impor di Kementerian Perdagangan yang disinyalir terkait dengan sejumlah kasus praktik penyimpangan merugikan negara. “Kami minta KPK untuk segera memeriksa proses pembagian kuota ekspor impor perdagangan yang dijalankan Kemendag,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Menurut dia, pemeriksaan oleh KPK dinilai penting karena ditengarai masih terjadi praktik penyimpangan kuota yang hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan negara. Firman menjelaskan, berdasarkan beberapa kasus impor ilegal yang terjadi sudah cukup menjadi alasan kuat KPK untuk mengusut tuntas proses pembagian kuota impor.

Ia memaparkan, sejumlah kasus impor itu antara lain kasus impor daging dan kasus impor gula rafinasi yang seharusnya menjadi konsumsi di dunia internasional dan industri ternyata merembes masuk ke pasar umum atau rumah tangga. Selanjutnya, ujar dia, adalah impor beras ilegal asal Vietnam yang masuk ke Pasar Induk Cipinang. Selain itu adalah kasus impor ilegal garam ditemukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 225 ribu ton garam selama 2013, serta penyalagunaan dalam kasus pupuk subsidi. “Kami menduga, hasil praktik penyelewengan dan ilegal itu, juga diberikan kepada pejabat negara. Dan itu jelas merupakan gratifikasi, yang harus segera diselidiki KPK,” katanya. Ia mengatakan, KPK juga perlu segera memeriksa para pejabat yang berkompeten dalam merumuskan skema kuota impor sehingga jelas terlihat siapa pihak yang harus bertanggung jawab. =ANT/RAZI

“Dia diperiksa di RS Polri dan dirujuk ke kelas I RS tersebut. Karena plafon anggaran pengobatan tahanan KPK itu sampai kelas III saja maka kelebihan biaya pengobatan memang seharusnya ditanggung oleh TCW,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jakarta, Rabu. Sejatinya, KPK hanya membayar biaya pengobatan dari tahanannya terbatas sampai kelas III di RS rujukan. Meski begitu, Johan mengatakan KPK akan ikut “patungan” untuk biaya pengobatan tersangka korupsi dan pencucian uang itu meski Wawan ada di kelas I. “KPK akan membayar sebagian dari kelebihan itu.” Sebagaimana diberitakan, Wawan batal menjalani persidangan perdananya

di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (24/2) karena sakit. Wawan dikabarkan mengalami infeksi dan masalah pencernaan. Apabila kondisi Wawan membaik dan memungkinkan menjalani persidangan maka sidang akan kembali digelar pada Kamis (27/2). Karena adik Atut itu sakit, Jaksa Penuntut Umum KPK juga batal membacakan surat dakwaan untuk kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Wawan disangka melakukan korupsi dan penyuapan sampai dalam perkembangan penyidikan KPK. Wawan juga disangka melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang atas tindakan korupsi yang dilakukannya. =ANT/ANOM

UNDANG-UNDANG

MK Tolak Gugatan UU Kependudukan JAKARTA- Mahkamah Konstitusi menolak pengujian sejumlah pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimohonkan KPAI dan tujuh yayasan perlindungan anak. “Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hamdan Zoelva, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Rabu. KPAI dan tujuh yayasan itu memohon pengujian Pasal 3, Pasal 4, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), (4), Pasal 30 ayat (1), (6), Pasal 32 ayat (1), (2), Pasal 90 ayat (1), (2) serta penjelasan umum UU Administrasi Kependudukan. Pasal-pasal yang diuji ini mengatur keharusan setiap warga negara melaporkan data kelahirannya atau sistem stelsel aktif bagi penduduk yang dinilai mempersulit warga negara untuk memperoleh akta kelahiran. MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan peristiwa kependudukan termasuk kelahiran, merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan sebagai bukti yang sah untuk administrasi dan pencatatan. “Salah satu perlindungan negara menyelenggarakan administrasi kependudukan, termasuk kelahiran,”

kata Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, saat membacakan pertimbangan hukum. Menurut dia, peristiwa kelahiran dalam wilayah NKRI menurut peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dasar memperoleh kewarganegaraan dan dipergunakan sebagai alasan agar menghindari adanya orang tanpa kewarganegaraan yang lahir di wilayah NKRI. “Warga negara bagian dari penduduk yang menjadi unsur negara. Pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili, tempat tinggal, atau terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/ atau keluarganya,” katanya. Meski pendaftaran kelahiran merupakan hak anak yang lahir dan kewajiban negara, tetapi pendaftaran kelahiran juga kepentingan yang bersangkutan. Sementara negara yang berkewajiban mendaftar memiliki aparat yang sangat terbatas, dengan cakupan wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin mampu menjangkau satu per satu peristiwa kelahiran yang terjadi di wilayahnya. Karena itu, kewajiban bagi setiap warga negara melaporkan setiap peristiwa kelahiran yang terjadi. =ANT/JOKO SUSILO


KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III No. 0310 | TAHUN III

55

JELANG AFTA

Standarisasi Barang, Penting!

ant/fiqman sunandar

UANG PALSU SINGAPURA. Kapolres Manado, Sunarto memperlihatkan uang palsu Dolar Singapura dan tersangka ketika gelar kasus di Polresta Manado, Sulawesi Utara, Rabu (26/2). Sebanyak 993 lembar Dollar Singapura pecahan 10.000 yang bernilai rupiah mencapai 90 miliar berhasil diamankan bersama tersangka inisial Y oleh tim khusus Polda Sulut pada awal Februari

Pengetahuan Keuangan Indonesia Meningkat JAKARTA-Skor Financial Quotient (FinQ) Indonesia meningkat 3 poin menjadi 60,7 poin dibanding tahun 2012 (57,7 poin.) Data ini merupakan hasil survei Citi FinQ terbaru terhadap masyarakat di 11 negara di Asia Pasifik untuk mengukur tingkat kesejahteraan keuangan dan memahami latar belakang aktivitas keuangan mereka, yang kemudian dirumuskan menjadi Citi FinQ. Survei tahunan ini dilakukan terhadap masyarakat Indonesia dengan gender, umur, domisili dan tingkat pendapatan yang berbeda. Beberapa kategori yang termasuk dalam penghitungan FinQ mencakup penganggaran, program tabungan, perencanaan pensiun, investasi, dan kepemilikan rumah. “Financial quotient atau FinQ adalah istilah yang digunakan Citigroup untuk menunjukkan kemampuan seseorang dalam memahami pentingnya perencanaan keuangan dan mengimple-

mentasikan tata kelola keuangan dengan baik,” ungkap Retail Bank Segment Marketing Head, Citibank N.A Indonesia Ivan Jaya di Jakarta, Rabu (26/2). Survei reguler ini juga dilakukan sebagai bentuk komitmen Citi untuk memantau dan mengantisipasi perilaku pasar guna menghadirkan produk dan jasa inovatif yang tentunya sesuai dengan kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia. Di tahun 2013, skor FinQ Indonesia (60,7 poin) lebih tinggi

dibanding negara lain seperti Filipina (54,7 poin). Namun demikian, data juga menunjukkan bahwa hanya 36 persen responden di Indonesia yang mengaku mematuhi anggaran bulanan yang dibuatnya, lebih rendah dari 39 persen yang dihasilkan oleh responden di Filipina. Citi FinQ 2013 juga menunjukkan adanya pergerakan dalam tren pengelolaan kekayaan (wealth management) masyarakat di Indonesia, termasuk dalam hal investasi. Pada tahun 2011, dana tunai (termasuk tabungan dan deposito) merupakan pilihan investasi paling populer di Indonesia. Hasil survei terbaru menunujukan bahwa properti telah mengambil alih posisi sebagai bentuk investasi paling populer di Indonesia, diikuti oleh dana tunai dan asuransi. Menurut analisis Boston Consulting Group pada pertengahan

tahun lalu, setiap tahunnya akan ada sekitar 8 hingga 9 juta orang Indonesia yang memasuki kelas menengah (emerging affluent) dan kelas atas (affluent), seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi negara. Hal tersebut juga tercermin di salah satu kategori survei dimana 78 persen responden mengatakan bahwa mereka tertarik untuk menggunakan jasa pengelolaan kekayaan (wealth management), walaupun hanya 11 persen dari total responden yang sudah menggunakan jasa wealth management. Melihat kondisi tersebut, di tahun 2014 ini Citibank Indonesia memperkuat layanan Citigold dengan fokus pada tiga pilar utama (wealth advisory, global banking, dan rewards & privileges) yang dirancang untuk menjawab kebutuhan nasabah dalam kategori affluent (kelas atas). =GAM

Surabaya- Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyarankan ke Panitia Khusus (Pansus) Standarisasi Penilaian Kesesuaian (SPK) DPR RI untuk mengupayakan standarisasi barang menjelang “the ASEAN Free Trade Area” (AFTA) 2015. “Standarisasi sangat penting. Namun, untuk menetapkannya diperlukan regulasi UU atau peraturan pemerintah tentang Standarisasi Penilaian Kesesuaian yang saat ini sedang digodok di Pansus DPR RI,” ujarnya di sela menerima Pansus SPK DPR RI di Kantor Gubernur, Surabaya, Rabu. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu juga menjelaskan Pemprov Jatim telah mempunyai 26 perwakilan dagang antarprovinsi yang mengakibatkan peningkatan perdagangan Jatim sebesar 31 persen dari perdagangan nasional. Menurut dia, persaingan barang di pasar AFTA sangatlah ketat. Apabila produk dalam negeri tidak mempunyai standar pasar maka akan kalah dalam persaingan, sehingga terkait barang impor yang masuk ke Jatim tidak bisa diseleksi karena standarisasi belum ada. “Banyak barang impor yang masuk ke Jatim tanpa seleksi, seperti buah-buahan yang mengandung parafin, toksin, pestisida dan merkuri. Yang bisa dilakukan adalah kampanye bahaya bahan baku yang mengandung zat tersebut,” kata dia. Pakde Karwo mengusulkan agar dalam pengesahan RUU juga memperhatikan sarana dan prasarananya, seperti tempat karantina buah, bahan pokok dan barang lainnya yang harus disertifikasi. Sementara itu, Ketua Rombongan Chairuman Harahap mengatakan DPR bersama pemerintah saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. “RUU ini merupakan perwujudan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan efisiensi nasional dan daya saing produk nasional serta perekonomian nasional,” katanya. =ANT/FIQIH


6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III

BUSWAY TRANSJAKARTA

Empat Konsorsium Ditunjuk Jadi Operator JAKARTA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan empat konsorsium busway menjadi operator di tujuh koridor Transjakarta.

ant/rony muharraman

KABUT ASAP. Pengendara melintas dikawasan yang diselimuti kabut asap pekat di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau, Rabu (26/2). Analis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan, Kota Pekanbaru menjadi daerah pusat penumpukan kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan di Riau, hal ini terjadi karena Pekanbaru berada persis di tengah daratan Provinsi Riau dan menjadi daerah pembelokan angin.

Penerbangan Rugi Akibat Kabut Asap PEKANBARU- Maskapai penerbangan yang beroperasi di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru mengaku menderita kerugian akibat kabut asap pekat yang mengganggu jarak pandang pilot pesawat sewaktu hendak melakukan pendaratan. “Kalau rugi sih akibat kabut asap, pastinya rugilah. Tetapi tidak bisa aku sebutin satu persatu kerugian dalam bentuk apa aja serta besarannya,” ujar Area Sales Manager Sumatera Bagian Tengah Lion Air, Novianti Masriani Harahap di Pekanbaru, Rabu. Menurutnya, yang pasti pihaknya menderita kerugian dari segi waktu, kemudian bahan bakar pesawat (avtur), lalu jam terbang seorang captain pilot jadi berkurang seperti yang tadinya ada penerbangan lanjutan, menjadi tidak ada. Bagi penumpang maskapai penerbangan menderita kerugian dari segi waktu menung-

gu pesawat yang dialihkan atau lepas landas, sehingga seharusnya bisa “conecting flight”, akhinya tidak bisa dan terpaksa menumpang ke penerbangan berikut. “Jadinya seakan-akan dikarenakan kabut asap ini, pelayanan yang diberikan maskapai penerbangan dianggap buruk sama pengguna jasa transportasi udara,” jelas Harahap yang menjabat sebagi manager Lion Group untuk Pekanbaru, Padang, Batam, Tanjung Pinang, Natuna dan Malaka, Malaysia. General Manager Garuda Indonesia Branch Office Pekanbaru, Suyatno Rifat menambahkan, kabut asap pekat yang terjadi di Kota Pekanbaru sudah merupakan kejadian luar bisa akibat kebakaran hutan dan lahan yang harus ditangani serius pemerintah serta aparat terkait. Walau kondisi cuaca dan kabut asap selalu bergerak setiap saat dalam artian bisa menipis dan bisa menebal serta tidak tejadi setiap hari. Namun jika kondisi cuaca tidak mendukung, maka pendaratan terpaksa dialihkan ke bandara terdekat seperti ke Palembang, Batam dan Padang. =ANT/SAID

“Kami sudah menunjuk langsung empat konsorsium busway untuk tujuh koridor. Jadi, keempat operator itu tidak perlu lagi ikut lelang untuk menjadi operator busway,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu. Menurut dia, keempat konsorsium tersebut ditunjuk langsung karena telah memiliki rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Selanjutnya, empat konsorsium itu ditetapkan menjadi operator pada koridor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. “Mereka (empat konsorsium) sudah punya surat rekomendasi dari LKPP dan semua pihak sudah setuju. Jadi, kita harus menghargai mereka dan kami tunjuk langsung,” ujar Basuki. Ia menyebutkan nama empat kon-

sorsium yang ditunjuk langsung itu, yakni PT Trans Batavia, PT Jakarta Trans Metropolitan, PT Jakarta Mega Trans, dan PT Trans Mayapada Busway. “Setelah kami tunjuk, keempat konsorsium itu memiliki kewajiban untuk membeli sejumlah unit armada baru karena rencananya harga per kilometer yang akan dibayar oleh Pemprov DKI akan dinaikkan,” tutur Basuki. Nantinya, dia mengungkapkan bahwa empat konsorsium yang telah ditunjuk itu hanya akan mengoperasikan sebanyak 50 persen armada bus Transjakarta di tujuh koridor. “Sementara itu, 50 persen armada bus lainnya akan dioperasikan oleh operator lain yang ditetapkan melalui proses lelang,” ungkap Basuki. =ANT/CORNEA

PERBANKAN

Industri Hulu Migas Beri Sumbangan Positif BANDUNG-Total transaksi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) pada tahun 2013 tercatat sebesar US$ 57,8 miliar. Dana tersebut berasal dari para kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) yang sudah berproduksi. Rinciannya, transaksi minyak sekitar US$ 31,3 miliar, gas pipa sebesar US$ 12,4 miliar, dan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dan elpiji (liquefied petroleum gas/LPG) sebesar US$ 14,1 miliar. “Jika (transaksi) bisa masuk ke perbankan dalam negeri, dampaknya luar biasa bagi perekonomian nasional,” kata Deputi Pengendalian Keuangan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Budi Agustyono saat membuka sosialisasi “Layanan Trust untuk Industri Hulu Migas” di Bandung, Rabu (26/2). Sejak 2008, SKK Migas (dahulu BPMIGAS-red) mewajibkan transaksi pembayaran pengadaan barang dan jasa melalui perbankan nasional. Pasca kebijakan diberlakukan, nilai transaksi pengadaan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009, tercatat transaksi sebesar US$ 3,97 miliar. Tahun 2011 meningkat menjadi US$ 6,348 miliar. Tahun 2013, hampir menyentuh angka US$

8 miliar. Pemanfaatan perbankan nasional juga dilakukan melalui kewajiban kontraktor menyimpan dana cadangan untuk pemulihan kondisi lapangan setelah operasi (Abandonment and Site Restoration/ASR). Hingga 31 Januari 2014, penempatan dana ASR yang disimpan di Bank BUMN mencapai US$ 501 juta. Selain dua kebijakan itu, saat ini SKK Migas tengah menggalakkan sosialisasi mengenai layanan Trust. Langkah ini diambil untuk mendukung Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust). Menurut Budi, dikeluarkannya aturan ini pada dasarnya untuk menjawab kekhawatiran dari kontraktor KKS terkait keamanan dana yang disimpan pada bank-bank devisa di dalam negeri. Seperti diketahui, BI mengeluarkan PBI Nomor 14/25/ PBI/2012 mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan sanksi penangguhan pelayanan ekspor. Sampai saat ini BI telah mengirimkan surat untuk pengenaan saksi penangguhan ekspor kepada tiga eksportir migas. =GAM


KORAN PROBOLINGGO

MADURA

itra Majelis Ulama Indonesia semakin menjadi sorotan. Sebab banyak pihak menengarai MUI telah menggunakan kewenangannya melabelisasi halal suatu produk tidak pada jalur yang semestinya. Tentu saja tengara tersebut masih perlu dibuktikan, karena bila tidak terbukti justru fitnah namanya. Namun bila benar adanya seperti yang ditengarai, maka MUI sudah tidak lagi bisa diharapkan, bahkan mengecewakan kaum muslimin dan mayoritas rakyat Indonesia. Tak ubahnya tak ada asap bila tidak ada api, tak akan ada orang yang berani mengungkap sebuah kasus MUI apabila tidak ada fakta. Akan tetapi, tidak semua asap berasal dari api, karena air yang menguap pun menyerupai asap, sebagaimana fitnah yang seolah nyata. MUI berhak menepis bila kabar buruk tentangnya memang tidak benar, bahkan benar sekalipun tetap bisa ditepis agar tampak seolah-olah tak benar. Semuanya gaib sebelum bukti mengungkap kebenarannya. Sebuah majalah menyebutkan MUI diduga telah menerima hadiah mencapai 78 dolar Australia. Dana besar yang berasal dari sekitar 30an rumah potong hewan di Australia, yang dibayarkan kepada Lembaga Sertifikasi Halal Australia yang diakui standarnya oleh MUI. Dugaan keterlibatannya semakin kuat karena MUI bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) dalam hal sertifikasi halal di luar negeri, kecuali dengan Australian Halal Food Services (AHFS) setelah diskors kerjasamanya pada tahun 2013 lalu. Namun begitu, dugaan tetaplah dugaan yang belum tentu menjadi kebenaran, karena yang terjadi, menurut pengakuan Ketua MUI Amidhan Shaberah, dirinya hanya menerima honor menjadi pembicara yang diadakan oleh Halal Food Council of Europe (HFCE), bukan menerima gaji 5000 dolar AS perbulan, tidak juga dari dana Lembaga Sertifikasi Halal Australia. Dugaan dan tepisan memang selalu ada, termasuk dalam kasus dugaan hadiah yang mengalir pada MUI. Semua itu sah-sah saja, namun tidak boleh terus menerus didiamkan. Dugaan yang dapat merusak citra MUI harus dibuktikan kebenarannya. (*)

Opini

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III

77

Momentum Membenahi Negeri

Salam Songkem

Citra MUI

KORAN MADURA

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 No. 0310 | TAHUN III

Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus katakan bahwa pembangunan di negeri ini kurang memadai. Banyaknya orang pinggiran yang masih sulit mengenyam pendidikan dan sampai hari ini masih istikamah dengan kemiskinan adalah dua dari sekian banyak contoh yang menyatakan atau membuktikan bahwa pembangunan di negeri ini belum merata.

D

ahulu, sebelum era reformasi digulirkan pembangunan nasional cukup menjanjikan meskipun terdapat banyak penyelewengan. Setidaknya dalam era tersebut— orde baru—terdapat kemajuan atau pemerataan pembangunan dalam bidang ekonomi. Hal ini ditandai dengan kebutuhan pokok utamanya beras tersedia bahkan bisa dikatakan melimpah ruah dan hasil itu diperoleh dari produk lokal bukan impor seperti saat sekarang ini. Akibat “dosa besar” (KKN), yang menjamur di segala lini petinggi negara menyebabkan rezim yang dipimpin oleh Soeharto kala itu digulingkan. Dan persitiwa tersebut dinamakan era reformasi. Secara general tujuan atau spirit reformasi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan kalangan masyarakat sebagai titik balik menuju era perubahan menuju ketinggian peradaban bangsa. Jika rezim sebelumnya partisipasi rakyat dibatasi, maka setelah era reformasi partisipasi rakyat terbuka lebar. Era reformasi sudah berjalan cukup lama. Idaealnya bangsa ini semakin kedepan semakin memantapkan eksistensinya. Namun, harapan tak lagi sesuai dengan kenyataan. Artinya,

kondisi Indonesia semakin terpuruk; instabilitas politik akibat saling tikai antara satu dengan lainnya, kekerasan yang semakin berkecamuk, intoleransi masih menghantui anak negeri, korupsi yang menjadi-jadi dan masih banyak lainnya. Semua itu menunjukkan kepada kita semua bahwa negeri ini sedang menuju stadium “kebobrokan”. Hal ini diperparah lagi dengan demokrasi yang kita kembangkan masih sebatas prosedural atau belum menyentuh subtansinya. Padahal, demokrasi digadang-gadang sebagai sistem terbaik untuk mebangun negeri, sebab partisipasi dan kepentingan rakyat adalah yang paling utama. Maka tak heran jika pemimpin ditentukan melalui proses suara terbanyak. Justru dari sistem yang demikian itu menjadikan dana atau alokasi kesejahteraan bagi masyarakat diambil kemudian dijadikan modal oleh orang yang berkepentingan. Dan ujungujungnya korupsi semakin tidak terkendalikan. Dengan kata lain, demokrasi justru hanya melahirkan pemimpin korup. Filsuf Yunani kuno, Socrates pernah mengatakan bahwa suatu negeri belum cocok menggunakan sistem demokrasi ketika mayoritas masyarakatnya belum baik. Hal ini menunjukkan sekaligus menyadarkan kepada kita bahwa di negeri demokrasi penjahat bisa dijadikan pemimpin. Dengan sistem mutakhir—suara terbanyak—orang bejat bisa naik pangkat sementara orang jujur bisa tersungkur. Oleh sebab itu, kita harus menyegerakan perjuangan kita untuk memperbaiki bangsa ini. Salah satunya adalah melahirkan pemimpin yang mampu membawa bangsa ii keluar dari keterpurukan. Mariam Budiharjo mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu seni untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok agar mereka mau melakukan apa-apa yang dicita-citakan oleh seseorang dengan prisnsip terwujudnya kebaikan bersama. Artinya, kualitas pemimpin san-

gat menentukan bangsa ini keluar dari kemelut persoalan yang melanda negeri ini. Pemimpin sejati mampu mengarahkan atau mempengaruhi rakyatnya sinergi bersama-sama membangun bangsa ini. Dengan pemahaman lain bahwa kualitas pemimpin sangat menentukan suatu bangsa bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negera lain ditengah kompetisi global yang sulit bahkan dalam konteks tertentu ada upaya hegemoni dari negara yang ingin menguasi dunia. Nah, pemimpin seperti diatas sesungguhnya sudah muncul di depan mata kita saat ini. Mereka bukanlah pemimpin yang rajin membangun opini sekaligus memoles dirinya melalui media, akan tetapi pemimpin sejati itu adalah pemimpin yang benar-benar hadir disaat rakyat membutuhkan dan ia mampu memenuhi kebutuhan rakyat tersebut. Untuk itu, mari pemilu 2014 yang tinggal menghitung hari kita jadikan sebagai momentum perubahan dengan melahirkan pemimpim sejati yang mampu membawa Indonesia keluar dari berbagai krisis dan keterpurukan. Sebagai warga Negara yang ingin melihat bangsa ini maju, tentu keterlibatan pemuda sangat diperlukan. Dan inilah tanggungjawab para pemuda sebagai garda terdepan dalam rangka mensukseskan pemilu 2014 nanti. Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka pemuda Indonesia—sebagai entitas yang berpendidikan dan mempunyai pengalaman terkait poli-

tik—harus ikut terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Memberikan pendidikan politik melalui penyuluhan-penyuluhan atau sosialiasasi adalah salah satu contohnya. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat benar-benar menggunakan hak pilihnya dengan tepat, baik dan benar. Pasalnya, saat ini rakyat Indonesia—terutama orang desa atau pinggiran—masih banyak yang tergoda oleh rayuan atau kucuran dana dari orang yang mempunyai kepentingan dalam pesta demokrasi ini. Selama ini kerjasama antara masyarakat dan penguasa berjalan mulus. Masyarakat dengan segala kekurangannya membuat ia mempunyai cara berfikir jangka pendek, yakni lebih memilih menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara para penguasa yang mempunyai kepentingan dengan segala kelebihannya akan memberikan “bantuan” terhadap masyarakat itu. Nah, hal ini tentunya semaki memudahkan terciptaya praktik politik uang. Kita tentu tidak akan menyalahkan masyarakat yang mempunyai cara berfikir jangka pendek tersebut. Di satu sisi, mereka memang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut guna untuk keberlangsungan hidup mereka ditengah sulitnya memperoleh penghasilan. Disisi lain, mereka yang hidup di pinggiran “buta politik”. Oleh sebab itu, gerakan atau penyuluhan harus kita lakukan. Perjuangan harus kita segerakan. Artinya kita harus ikut terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. =

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER


KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 No. 0310 | TAHUN III

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III

OPINI 8

g. armadianto semeru/koran madura

SINGGAH DI PELABUHAN. Kapal pesiar Le Soleal yang memiliki yang membawa 1.708 orang menjadi kapal pesiar keempat yang singgah di Pelabuhan Tanjung Perak selama periode tahun 2013.

Jumlah Penumpang Perak Turun SURABAYA – Jumlah pengguna moda transportasi laut dari Pelabuhan Tanjung Perak kian menurun. Hal itu terlihat dari sepanjang 2011 aktivitas penumpang domestik yang melaksanakan perjalanan mencapai 976 ribu orang. Kemudian, tahun 2012, jumlahnya menurun menjadi 896 ribu penumpang dan 2013 pengguna transportasi laut menurun lagi hanya 734 ribu penumpang. Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero), Edi Priyanto, di Surabaya, Rabu (26/2) mengatakan, salah satu penyebab menurunnya jumlah penumpang adalah faktor cuaca. Khususnya saat musim hujan disertai angin kencang seperti beberapa waktu terakhir. ''Di tengah laut, sekarang ombaknya bisa mencapai 3-5 meter. Mungkin itulah yang bikin orang berpikir ulang untuk naik kapal,'' ujarnya. Dia menjelaskan, penurunan jumlah penumpang sudah mulai terasa ketika memasuki bulan

September. Menginggat pada rentang waktu tersebut bersamaan dengan dimulainya musim penghujan. Namun, pada April, kembali angkanya akan merangkak naik lagi. Rata-rata bisa mencapai 60 ribu penumpang. Sebab, pada bulan tersebut musim hujan sudah selesai. ''Karena ada kendala cuaca, banyak penumpang yang memilih menggunakan transportasi udaara. Khususnya masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas,'' jelasnya. Sementara itu, katanya, yang

tetap setia naik transportasi laut adalah kalangan pekerja sektor informal. Misalnya, pedagang, serta pekerja di perkebunan dan tambang. Edi memprediksi jumlah penumpang domestik

Di tengah laut, sekarang ombaknya bisa mencapai 3-5 meter. Mungkin itulah yang bikin orang berpikir ulang untuk naik kapal,’’

Edi Priyanto

Kepala Humas PT Pelindo III kembali menurun pada 2014. Yakni, hanya berkisar 575 ribu penumpang domestik. ''Ya, estimasinya seperti itu. Soalnya, trennya memang selalu menurun,'' tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, Pelindo III mencatat setidaknya terdapat 116 unit kapal pesiar yang datang ke pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo III atau terjadi peningkatan sebesar 26% dibandingkan tahun 2012 lalu. Tiap tahun terjadi kenaikan kunjungan kapal pesiar ke pelabuhan yang dikelola PT Pelindo III. Tahun 2010 lalu, ada 57 kapal pesiar yang datang, dan tahun 2011 ada 76 kapal, tahun 2012 naik menjadi 92 kapal. "Pelabuhan yang paling sering disinggahi kapal pesiar mewah itu adalah pelabuhan Benoa di pulau Dewata, Bali. Selain itu, Pelabuhan Lembar di Lombok dan ke Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang," tambahnya. Ketiga pelabuhan itu tersebut, katanya, merupakan daerah wisata. Kalau ke Bali tentunya adalah mengunjungi Pantai Kuta serta destinasi wisata lainnya

yang sudah terkenal didunia, sedangkan apabila ke Semarang mereka mau ke Borobudur, adapun ke Lembar mereka mau ke Pantai Gili Trawangan. Dia menuturkan, dari jumlah ship call kapal pesiar pada tahun 2013, Pelabuhan Benoa di Bali merupakan tempat terfavorit bagi operator cruise dimana telah tercatat sebanyak 41 unit kapal pesiar bersandar dipelabuhan tersebut dengan jumlah penumpang mencapai 41.650 orang turis. Setelah itu, lanjutnya, Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebanyak 25 unit kapal pesiar yang mengangkut sebanyak 27.554 turis dan selanjutnya adalah Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah tercatat 19 unit kapal pesiar mengangkut sedikitnya 13.390 orang turis mancanegara. = G. ARMADIANTO SEMERU


Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III

9

PERATURAN DAERAH

Surabaya Segera Miliki Perda Miras SURABAYA - Kota Surabaya segera memiliki peraturan daerah (perda) tentang minuman keras (miras) untuk meminimalkan aksi kejahatan yang mayoritas dipicu minuman itu. "Awalnya, saya menemukan penjual minuman yang sangat laris di kawasan Stadion Tambaksari Surabaya," kata legislator DPRD Surabaya Blegur Prijanggono di Surabaya, Rabu (26/2). Di sela-sela "Jaring Aspirasi Masyarakat" di Balai RW V Jemurwonosari Surabaya itu, ia menjelaskan kejadian itu dialami sebelum marak kasus miras oplosan yang juga disebut "cukrik" itu. "Karena penasaran, saya sempat membeli satu bungkus plastik seharga Rp2.000, ternyata ada bau alkohol, lalu saya bertanya dalam hati, kenapa minuman beralkohol begitu mudah beredar," katanya. Setelah itu, pihak Polrestabes juga bilang bahwa aksi kejahatan dan kekerasan itu umumnya dipicu minuman keras, sehingga dirinya pun berinisiatif merancang perda miras itu. "Setelah usulan itu dibahas anggota legislatif bersama pemerintah, DPRD Kota Surabaya akhirnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) Perda Miras dan saya ditunjuk sebagai ketua," katanya. Saat ini, Perda Miras itu sudah hampir selesai dan kemungkinan akan diputuskan DPRD Kota Surabaya pada Maret, sehingga perda itu akan mulai berlaku.

"Regulasinya cukup banyak, di antaranya penjualan miras akan dibatasi pada tiga titik yakni hotel bintang 3 ke atas, tempat hiburan seperti karaoke dan bar, serta rumah-rumah warga asing," katanya. Oleh karena itu, bila ada pasar modern atau warung yang menjualbelikan miras akan dikenai sanksi tegas. "Dengan begitu, miras tidak akan beredar bebas dan generasi muda terselamatkan," katanya. Dalam kegiatan "Jaring Aspirasi Masyarakat" di Balai RW V Jemurwonosari Surabaya itu, warga setempat juga mengusulkan Perda Rumah Kos agar tidak dijadikan rumah mesum. "Usulkan saja ke DPRD atau wali kota, karena perda itu memang belum ada. Selama ini, Pemkot Surabaya hanya mengatur rumah kos terkait pajak yakni rumah kos berjumlah 10 unit ke atas dikenai pajak," kata Blegur. Selain itu, warga setempat juga mengusulkan perlunya program rutin untuk perbaikan gorong-gorong untuk mengantisipasi banjir dan perlu fasilitas kampung didanai anggaran Jaring Aspirasi Masyarakat. "Jujur, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mampu mengatasi banjir, bahkan genangan air hujan pun tidak pernah lama, tapi warga kota belum sadar soal sampah dan kebersihan," kata politisi Golkar yang menjamin wali kota selalu mencairkan anggaran "aspirasi". = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

ant/akbar nugroho gumay

TOLAK RAPERDA MIRAS. Ratusan pegiat menggelar aksi tolak raperda miras di Solo, Jateng beberapa waktu lalu. Dalam aksinya mereka menolak raperda Miras serta menuntut pelarangan penuh beredarnya miras karena dianggap dapat merusak bangsa.

ant/ismar patrizki

WALIKOTA SURABAYA KE DPR. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memberi keterangan pers seusai menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta waktu lalu. Pertemuan antara Priyo Budi Santoso, dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, antara lain untuk untuk mengklarifikasi proses pemilihan Wakil Walikota Surabaya yang dinilai tidak sesuai prosedur, sehingga memunculkan wacana rencana mundurnya Tri Rismaharini dari jabatannya.

Risma Kian Terpojok SURABAYA - Pakar Hukum Universitas Airlangga Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana menilai seharusnya Wali Kota Tri Rismaharini mengeluh tentang persoalannya ke internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai pengusung saat Pemilihan Wali Kota 2010. "Karena Bu Risma maju melalui PDIP maka setiap ada permasalahan harus disampaikan ke PDIP. Kalau tidak bisa ditingkat cabang, bisa ke tingkat daerah atau ke pusat langsung," ujarnya di sela diskusi publik "Di Balik Fenomena Risma" yang digelar oleh Komunitas Save Surabaya, Rabu (26/2). Menurut dia, pertemuan Risma dengan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Jakarta beberapa waktu lalu untuk menjelaskan permasalahan terkait proses pelantikan Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya yang dinilainya tidak sesuai prosedur kurang tepat. "Apalagi semua tahu kalau Priyo Budi Santoso itu politisi Partai Golkar. Tentu ini tidak elok, dan seharusnya Bu Risma menyelesaikannya dengan partai pengusungnya. Yang penting, jangan sampai lupa kacang pada kulitnya," kata dosen Fakultas Hukum Unair tersebut. Risma bertemu Priyo pada Kamis (20/2) di Jakarta. Ia mengaku pertemuannya untuk menanyakan dan mengklarifikasi proses pemilihan Wawali Surabaya, Wisnu Sakti Buana. Risma

melalui pimpinan DPR meminta Komisi II untuk mengklarifikasi proses pemilihan karena dinilainya bermasalah. Risma menegaskan kedatangannya ke DPR tidak ada motif politik tertentu, namun murni untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sisi lain, Wayan Titib mengakui sampai saat ini Risma merupakan wali kota paling bersih dan jujur yang pernah diketahui. Selain itu, bentuk kepedulian dan cintanya terhadap warga serta kota sudah ditunjukkan orang nomor satu di Surabaya tersebut. Tidak itu saja, meski di beberapa titik tergenang banjir pada malam atau dini hari, Risma selalu datang ke lokasi dan memantaunya secara langsung bersama warga. "Mungkin di negeri ini, satu-satunya wali kota yang turun langsung ke lapangan seperti mengatur lalu lintas macet, mengejar gelandangan dan pengemis, kemudian diberi bekal keterampilan, hanya di Surabaya. Ini yang patut diacungi jempol. Kepemimpinan Risma sangat menginspirasi," tuturnya.

Hal inilah yang akhirnya menjadikan Risma sebagai fenomena. Tidak hanya di Surabaya dan Jatim, nama Risma kini dikenal publik seTanah Air. Wayan Titib yakin kinerjanya mampu mengungguli Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Kendati demikian, pihaknya tentu akan menyayangkan jika apa yang dilakukan Risma akhir-akhir ini dengan kemunculan wacana akan mundur dari jabatannya hanya untuk sensasi dan mengecek tingkat kecintaan warga terhadap dirinya. "Kalau ini hanya 'check sound' menjelang Pemilu 2014 maka Risma sudah berhasil. Sejak isu mundur muncul, warga mendukungnya agar mengurungkan niat mundur," ujar Wayan Titib. Sementara itu, terkait polemik Wawali Surabaya, Wayan Titib memaklumi ketidakharmonisan antara Risma dengan Wisnu. Menurut dia, PDIP seharusnya memberi kesempatan kepada wali kota untuk memilih siapa pendampingnya. Apalagi Wisnu pernah mencoba menggulingkan Risma melalui pemakzulan di DPRD Surabaya. "Meski diusung PDIP, tapi partai harus menghormati wali kota dengan memberikan kesempatan untuk memilih, sehingga kesannya tidak dipaksakan. Jangan karena pengusung tunggal, namun seenaknya," tukas dia. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK


10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III

Jatim Patut Diteladani BNPB Apresiasi Terhadap Penanganan Bencana SURABAYA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi apresiasi kepada pemerintah provinsi Jawa Timur yang telah bergerak cepat dalam penanganan sejumlah bencana di Jawa Timur, terutama bencana akibat erupsi Gunung Kelud di Kediri. Provinsi yang berada di ujung timur pulau Jawa ini bahkan patut menjadi contoh yang baik dalam proses penanganan bencana. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, B Wisnu Widjaja mengatakan 'prestasi' yang diraih Jawa Timur ini berkat adanya persiapan dan koordinasi yang sangat baik dari Pemprov serta gerak cepat dari semua unsur terkait, mulai dari BPBD Provinsi maupun kabupaten/kota yang terkena imbas bencana, TNI/ Polri, para relawan dan masyarakat.

Indonesia saat ini memang diamati sebagai tolok ukur negara yang baik dalam penanganan bencana. Jawa Timur best practice, progres-nya sangat positif sehingga bisa dijadikan contoh daerah lain atau negara lain,”

B Wisnu Widjaja

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB "Indonesia saat ini memang diamati sebagai tolok ukur negara yang baik dalam penanganan bencana, dan Jawa Timur best practice, progres-nya sangat positif sehingga bisa dijadikan contoh daerah lain atau negara lain," kata Wisnu. Dalam penanganan bencana Gunung Kelud, BNPB telah menerima data lengkap. Karena itu, tambah Wisnu, Kepala BNPB Pusat menugaskan dirinya dan tim ke Jawa Timur untuk verifikasi melihat kerusakan di lapangan dan memastikan bahwa penanganan. "Ternyata Jatim daerah yang tangguh, Pak Gubernur sudah sangat siap untuk menanganinya dengan konsep seperti yang diharapkan, artinya tidak meng-

gantungkan semuanya ke pusat. BNPB pusat merasa mendapat partner yang enak. Kami siap mensupport jika ada hal-hal yang tidak bisa ditangani Provinsi, namun semua tetap dibawah kontrol Gubernur,” tukasnya. Ketika terjadi bencana di daerah lain, biasanya pemerintah daerah setempat tidak melakukan penanganan yang optimal. Ada kesan, penanganan bencana seolah menjadi tanggung jawab pusat. Namun tidak demikian di Jawa Timur. Pemprov dan jajaran terkait langsung melakukan penanganan yang maksimal. Sementara itu, Soekarwo menjelaskan, rumah masyarakat yang rusak akibat bencana, sudah diperbaiki dan diperkirakan selesai 9 Maret mendatang. Anggaran untuk bencana selalu siap dan sesuai undang-undang yang ada. Bencana kelud tidak menimbulkan korban jiwa. Kalau ada yang meninggal itu bukan diakibatkan oleh bencana alam tapi memang usia sudah diatas 70 tahun dan menderita sakit, ada yang meninggal karena jatuh membersihkan rumahnya pasca bencana, selain itu tidak ada pengungsi yang gelisah. “Saya akan mengusulkan kepada Presiden bantuan untuk masyarakat korban bencana, berupa pinjaman bank dengan bunga ringan dan penundaan angsuran, sampai petani panen dan mampu membayar angsuran,” uajrnya. Dalam kesempatan itu, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada BPNB pusat maupun daerah, jajaran TNI, Polri, Tagana, PMI, Relawan yang membantu mengatasi bencana ini. "Kekompakan dan kecekatan antara pemerintah, TNI Polri, masyarakat adalah kunci penanganan bencana meletusnya Gunung Kelud ini," pungkas Gubernur. E HANA DIMAN

e. hana diman /koran madura

SEBELUM AFTA. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menerima kunjungan Tim Pansus RUU Standarisasi Penilaian Kesesuaian (SPK) DPR RI di ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (26/2). Dalam pertemuan tersebut, gubernur mendesak agar pemerintah pusat menerbitkan UU yang mengatur regulasi standarisasi harga barang, sebelum AFTA diberlakukan.

JELANG AFTA

Gubernur Desak Pempus Menyusun UU Standarisasi Barang SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendesak Pemerintah Pusat untuk membuat regulasi mengenai standarisasi barang, menjelang The Asean Free Trade Area (AFTA) 2015 dalam bentuk Undang Undang atau peraturan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Standarisasi Penilaian Kesesuaian (SPK) DPR RI di ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (26/2). Menurut Gubernur, persaingan barang di pasar AFTA sangatlah ketat. Apabila produk dalam negeri tidak mempunyai standar pasar maka akan kalah dalam persaingan. "Karena itu perlu regulasi yang mengatur standarisasi barang," kata gubernur berkumis tebal ini. Provinsi Jawa Timur, tambah Gubernur, telah mempunyai 26 perwakilan dagang antar provinsi, sehinga perdagangan Jawa Timur sebesar 31 persen dari perdagangan nasional. Terkait barang impor yang masuk ke Jatim tidak bisa diseleksi karena aturan standarisasi belum ada. "Banyak barang impor yang

masuk ke Jatim tanpa seleksi. Barang impor itu seperti buah-buahan yang mengandung parafin, toksin, pestisida dan merkuri. Yang bisa dilakukan adalah kampanye bahaya bahan baku yang mengandung zat tersebut,” katanya.

Banyak barang impor yang masuk ke Jatim tanpa seleksi. Barang impor itu seperti buahbuahan yang mengandung parafin, toksin, pestisida dan merkuri. Yang bisa dilakukan adalah kampanye bahaya bahan baku yang mengandung zat tersebut,”

Soekarwo

Gubernur Jawa Timur Dalam pengesahan RUU nanti, dia mengusulkan agar memperhatikan sarana dan prasarananya. Seperti tempat karantina buah, bahan pokok dan barang lainnya yang harus di

sertifikasi. Di bagian lain dalam kesempatan yang sama, ketua rombongan, Chairuman Harahap mengatakan, DPR bersama dengan Pemerintah saat ini sedang membahas Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. RUU ini merupakan perwujudan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi nasional dan daya saing produk nasional serta perekonomian nasional. Standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. RUU ini sangat diperlukan mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang ada belum selaras sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian serta visi ke depan dalam pelaksanaan perdagangan. = E. HANA DIMAN


Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III

11

Mantan Bupati Trenggalek Diperiksa TRENGGALEK - Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur memeriksa mantan Bupati Trenggalek periode 2005-2010, HM Soeharto, (26/2) terkait kasus dugaan korupsi proyek PDAM tahun 2007. Soeharto yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak akhir Januari 2014, diperiksa selama sekitar tiga jam dan mendapatkan sedikitnya enam pertanyaan dari jaksa penyidik seksi pidana khusus.

"Belum banyak yang bisa digali karena tersangka mengeluh sakit vertigo dan gula darahnya naik," kata Kasi Pidsus Kejari Trenggalek, I Wayan Sutarjana. Ia menambahkan dalam pemeriksaan kali ini, tim pe-

nyidik baru melontarkan enam pertanyaan kepada tersangka dan pihaknya akan memanggil kembali tersangka guna pemeriksaan lanjutan. "Yang jelas, kami akan panggil lagi dalam waktyu dekat ini, karena pemeriksaan belum selesai. Kita lihat saja nanti," ujarnya. Mantan Bupati Trenggalek HM Soeharto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan proyek pembukaan jalan pipa

PDAM di kawasan mata air Bayong di Kecamatan Bendungan. Proyek yang dibiayai dana penyertaan modal Pemkab Trenggalek tersebut diduga menyalahi aturan, karena dikerjakan tanpa melalui tender. Selain itu, nilai proyek baru ditentukan setelah pekerjaan selesai. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, proyek PDAM Trenggalek itu menyebab-

kan kerugian negara sebesar Rp450 juta. Kerugian itu muncul karena terjadi selisih antara volume pekerjaan dengan anggaran yang dikucurkan. Selain Soeharto, kasus tersebut juga menjerat bekas direktur PDAM Trenggalek Sup dan dua kontraktor pelaksana proyek yang sebelumnya juga telah dijadikan tersangka. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

KORUPSI

Tiga Tersangka Korupsi BBJ Ditetapkan JEMBER - Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan “Bulan Berkunjung ke Jember” (BBJ) pada tahun 2012. “Ada tiga nama panitia inti BBJ yang ditetapkan sebagai tersangka yakni ketua panitia berinisial GTH, sekretaris panitia SSH, dan bendahara SAD,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember Aries Surya saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah media, Rabu (26/2).

Ada tiga nama panitia inti BBJ yang ditetapkan sebagai tersangka yakni ketua panitia berinisial GTH, sekretaris panitia SSH, dan bendahara SAD,”

Aries Surya

Kepala Kejaksaan Negeri Jember Ketiga orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka korupsi BBJ berdasarkan surat Kajari Nomor 130.5.12Fd.2014 sejak 25 Januari 2014 dan penetapan tersebut sudah dikonsultasikan dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. “Ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Mereka diduga melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3, dan pasal 9 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tuturnya. Menurut dia, penyelidikan kasus tersebut bermula dari laporan adanya dana hibah

Pemkab Jember kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat sebesar Rp8,8 miliar dan Rp 6,5 miliar di antaranya digunakan untuk kegiatan BBJ. “Dari dana sebesar Rp6,5 miliar, panitia hanya bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp 5,8 miliar untuk 24 kegiatan selama BBJ tahun 2012, sedangkan sisanya sebesar Rp 715 juta tidak bisa dipertanggungjawabkan,” paparnya. Ia menjelaskan sebagian dana yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia adalah biaya operasional seperti alat tulis kantor, biaya honorium rapat, transportasi, pengadaan baju seragam, sewa mobil, akomodasi dan kesekretariatan. “Penyidik melihat dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara dan kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada tiga orang yang sudah ditetapkan tersangka tersebut dalam waktu dekat,” katanya. Aries mengatakan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih melakukan pemeriksaan terhadap potensi kerugian dalam kasus dugaan korupsi BBJ tersebut, sehingga pihaknya belum bisa menyampaikan kepada publik terkait hal itu. “Penghitungan BPKP saat ini sudah mencapai 75 persen dan dipastikan dalam waktu dekat akan diketahui kerugian negara atas kasus dugaan korupsi BBJ tersebut,” ujarnya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

DIPERIKSA. Petugas sedang memeriksa kematian Happy di Kebun Binatang Surabaya. Dugaan sementara Happy mati karena usia.

e. hana diman/koran madura

OBJEK WISATA

Happy Mati, KBS Kembali Berduka SURABAYA - Keluarga besar Kebun Binatang Surabaya (KBS) kembali berduka. Pasalnya, seekor Anoa jantan bernama Happy, koleksi taman satwa tersebut kemarin ditemukan mati dikandangnya. Pihak pengelola KBS merilis, faktor penyebab kematian satwa langka tersebut diduga karena sudah tua. Humas Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS, Agus Supangkat kepada wartawan di Surabaya, Rabu (26/2) menjelaskan, Anoa yang dalam bahasa latin disebut Bubalus Depressicornis ini usia sekitar 19 tahun tersebut sudah menderita sakit sejak akhir bulan Januari lalu. "Dugaan sementara Happy mati memang karena faktor usia. Umurnya 19 tahun dan anoa pada umumnya bertahan hidup di kisaran usia 20 tahun. Dengan kematian Happy, koleksi kami hanya lima ekor, yang terdiri dari satu ekor anoa anak, satu ekor jantan

dan tiga betina," jelas Agus. Untuk diketahui, Bubalus depressicornis merupakan anoa yang hidup di dataran rendah di daerah Sulawesi. Karena mirip seperti kerbau, anoa daratan ini oleh warga setempat disebut kerbau kecil. Modelnya mirip sekali dengan kerbau, hanya ukurannya lebih pendek dan kecil. Di pulau Sulawesi bagian tenggara, satwa ini sering dijadikan icon, karena begitu sulitnya menemukan satwa ini. Ia suka berada di dalam hutan pantai hingga hutan dataran tinggi dengan jarak ketinggian 1000 mdpl. Anoa ini juga suka berendam seperti badak apalagi jika suhu panas sehingga satwa langka ini suka berada dipinggir-pinggir sungai atau danau. Usia hidup anoa dataran rendah bisa mencapai 30 tahun. Akan tetapi untuk kematangan seksual pada Bubalus Depressicornis terjadi pada usia 2-3 tahun sejak dilahirkan.

Untuk anoa betina, hanya memiliki kemampuan melahirkan 1 kali dalam setiap masa kehamilan. Meski Happy mati karena diduga faktor usia, namun tim dokter tetap melakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian. "Otopsi penting dilakukan untuk mengetahui penyebabnya. Tapi, dugaannya memang usia karena sudah tua. Apalagi, sudah sebulan ini dia merupakan salah satu satwa pengawasan dan masuk ruang karantina," kata dia. Sejak awal Januari lalu, koleksi KBS terus mengalami penurunan, karena satwa mati. Saat ini, puluhan satwanya juga sedang dalam kondisi kritis. Jumlah mencapai 84 ekor satwa KBS yang dalam kondisi kritis. Sebanyak 44 ekor satwa mengalami sakit parah dan cacat, sehingga harus dilokalisasi untuk mendapat pengawasan serius. Selebihnya kondisinya sudah renta. = E HANA DIMAN


KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 KAMIS 27 FEBRUARI 2014|NO. 0310|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 NO. 0310 | TAHUN III

Pelayanan Publik Wajib Berorientasi Kepuasan

SERIUS: Suasana konsultasi publik dua raperda yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo.

Raperda SPAM-Limbah Domestik Dibahas PROBOLINGGO – Prinsip dasar pelayanan publik harus lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat (Customer Satisfaction). Produk atau jasa pelayanan yang memuaskan merupakan produk yang sanggup memberikan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Kepuasan masyarakat akan berdampak pada peningkatan kepercayaan (Trust) masyarakat kepada Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara layanan publik (Public Services Provider) wajib menyelenggarakan pelayanan selain untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat juga dilakukan dengan cara yang cepat, mudah dan tepat sasaran. Dalam rangka mengefektifkan peran Pemerintahan Daerah dan membangun responsibilitas yang tinggi terhadap berbagai permasalahan peningkatan pelayanan publik, Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ) Kota Probolinggo menggelar Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Raperda Penanganan Limbah Domestik, Rabu (26/2). Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Probolinggo,

Dwi Riau Putranto, mengatakan konsultasi Publik 2 Raperda telah mengalami langkah maju dengan tersusunnya Raperda tentang Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) dan Raperda tentang Pengelolaan Limbah Domsetik dilakukan dengan menggunakan prinsip keterpaduan. Namun dalam pelaksanaannya, perlu kita sadari bersama bahwa ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Masih banyak tantangan dan hambatan yang kita hadapi, terutama di tingkat operasional lapangan. Peraturan Perundang-undangan apapun yang telah sah secara hukum, haruslah dipatuhi oleh semua warga Negara tanpa kecuali. “Menjadi kewajiban kita bersama untuk mengawal pelaksanaannya. Pemikiran sempit dan egosektoral seperti inilah yang harus kita benahi, bukan hanya pada tahap penyusunannya di Dewan, namun yang

lebih penting lagi dalam tahap pelaksanaannya,”ucapnya. Dalam hal Peraturan Perundangan yang lebih operasional, juga bukannya tanpa kendala. Hal ini harus kita hindari, agar peraturan daerah yang bermasalah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota tidak semakin banyak bermunculan, sehingga merugikan masyarakat sendiri. Faktor yang menyebabkan munculnya masalah, yakni kurangnya keterlibatan publik dalam penyusunannya, masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang menguasai mekanisme pembuatan peraturan (legal drafting), dan sistem birokrasi yang masih menggunakan pola lama. “Saya berharap konsultasi publik dua raperda ini dapat lebih baik lagi, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan,” tandas Dwi Riau Putranto. Sementara itu, narasumber Samai, dosen Kebijakan Publik dari Universitas Negeri Jember (UNEJ) mengatakan Raperda ini muncul karena naskah akademik, dimana secara geografis Kota Probolinggo kondisi sumber mata air umumnya jernih. Gunanya se-

bagai kerangka peraturan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sistim Pengembangan Pengembangan Air Minum (SPAM). “Dari segi Hidrologi terdapat delapan sumber mata air yang mengahsilkan debir air 0,033 – 00,18 detik/meter. Kemudian kalau kita perhatian individuinduvidu yang menggunakan untuk kepentingan pribadi. Pemkot Probolinggo akan meminimalisir penggunaan air,”katanya. Menurutnya, secara filosofis sudah tidak lagi ada kesesuaian yang ada dilapangan perlu ada peraturan yang sesuai agar tidak lari dari tanggungjawab, sehingga ada kesimbangan kondisi alam yang berkeseinambungan, aman dan nyaman untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan. “Hasil kajian, realitas dilapangan ada perbuatan oknum-oknum tertentu yang membuang limbah sumber mata air, utamanya di sungai,”papar Samai. Samai memprediksi kebutuhan air minum di Kota Probolinggo, akan diambil secara terpisah mutu baku air, terutama melalui sumber mata air Ronggojalu di wilayah Kabupaten Probolinggo. =M. Hisbullah Huda

PEMILU

Logistik Mulai Diterima KPU PROBOLINGGO - Sejumlah Logistik untuk pileg mendatang sudah mulai didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat ke kantor KPU Kabupaten Probolinggo. Seperti sebagian surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten dan sampul. Namun jumlahnya masih belum datang secara penuh. Menurut,Divisi Logitik dan Data Pemilih KPU Kabupaten Probolinggo, Isfak Yulianto, kedatangan surat suara masih sebagian. Sampai saat ini, logistik pemilu yang sudah diterima oleh pihaknya berupa sampul, sebanyak 26 item dengan jumlah keseluruhan 88.820 biji. Diantaranya 415 surat suara untuk DPR RI, DPR Propinsi, dan surat suara DPRD Kabupaten. “Untuk kedatangannya akan berlanjut setiap hari. Secara otomatis jumlahnya terus akan bertambah,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/2). Menurutnya, untuk logistik pemilu yang masih belum datang antara lain, formulir, tinta, alat dan alas coblos, serta alat untuk tunanetra (template). KPU memperkirakan pengiriman akan selesai dilakukan kurang lebih 2 sampai 3 hari lagi. “Kemungkinan besar, sekitar dua atau tiga hari lagi,”tandas Isfak Yulianto. Kedatangan logistik ke KPU Kabupaten Probolinggo, di lakukan pemantauan dari pihak Panwaslu Kabupaten Probolinggo bersama pihak kepolisian dan TNI. Secara terpisah, Kabag OPS Polres Probolinggo Kompol Hadi Prayitno, menyebutkan, saat ini petugas kepolisian sudah melakukan antisipasi penuh dalam menghadapi pileg. “Kita sudah lakukan antisipasi. Dikuatirkan ada hal-hal yang tidak di inginkan dalam proses pendistribusian logistik pemilu,”pungkasnya. =Mahfud Hidayatulah


Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 NO. 0310| TAHUN III

Polres Antisipasi Kericuhan Pileg Matangkan Personel dengan Strategi Khusus PROBOLINGGO - Gong Pemilu Legislatif (pileg) akan ditabuh pada 9 April mendatang. Untuk mengantisipasi adanya kericuhan dalam proses pemilu, pihak Polres Probolinggo melakukan upaya pengamanan, mulai memasuki masa kempanye sampai pada hari pemilihan. Kapolres Probolinggo, Endar Priantoro mengatakan menghadapi pileg yang akan berlangsung pada April mendatang pihaknya sudah menyiapkan pengamanan.”Tahun ini, mengenai pengamanan pileg, semua personel kepolisian sudah kami siapkan,” terangnya kepada wartawan, Rabu (26/2). Menurutnya, pengamanan akan mulai diterjunkan semenjak memasuki masa kampanye. Pasukan kepolisian akan turun ke lokasi-lokasi yang menjadi titik kampanye partai politik .“Karena dalam masa, rentan terjadi bentrok antar pendukung parpol. Sehingga ini perlu diantisipasi sedini mungkin,” tandasnya. Selain pengamanan pada masa kampanye, pihak polres juga akan melakukan pengamanan dalam hal pendistribusian logistik kampanye. Baik pendistribusiannya di tingkat Kabupaten, Ke-

camatan dan Desa “Dalam pendistiribusian logitik pileg juga perlu adanya pengamanan dari pihak kepolisian,”ucap AKBP. Endar Priantoro.

Selain itu, AKBP. Endar Priantoro, akan melakukan upaya pengamanan dalam waktu hari pemilihan atau pencoblosan pileg mendatang. Di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di desa-desa akan dilakukan penjagaan oleh pihak kepolisian.“Mulai massa pencobolosan sampai dengan penghitungan suara selesai,” imbuhnya. Dalam pengamanan pileg pihaknya, pihaknya akan dibantu oleh pihak TNI dan hansip desa yang dibentuk oleh Kesbangpolinmas Kabupaten Probolinggo saat hari pemilihan suara.”Semua elemen juga akan terlibat di dalam pengamanan pileg,” kata AKBP.Endar Priantoro. Sebelum memasuki masa tersebut, pihak polres akan melakukan upaya simulasi pengamanan pileg. Rencananya ajan digelar digelar pada Kamis (27/2) hari ini. Semua personil kepolisian akan diturunkan.“Dengan upaya simulasi itu, kita bisa memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pileg. Dan akan menjadi evaluasi khusus bagi pihak polres,”pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

13

INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK

Warga Mengeluh PROBOLINGGO - Belakangan ini warga Kota Probolinggo mengeluh soal rusaknya infrastruktur jalan aspal yang rusak. Salah satunya di jalan Raden Wijaya, Kelurahan Wiroborang. Bahkan, kondisinya sekarang sangat parah. Banyak genangan air sisa hujan yang menggenang. Genangan air hujan tersebut karena jalan itu sudah banyak yang berlubang. Kondisi seperti itu tentu sangat membahayakan bagi pengendara. Rusaknya infrastruktur jalan itu, tidak hanya di jalan Raden Wijaya, tetapi juga di jalan KH. Mansur. Meski sudah terlihat parah, namun hingga saat ini belum dilakukan perbaikan oleh pihak Pemkot. Padahal di jalan KH. Mansur lalu lalang kendaraan sedikit padat. “Banyak pengendara motor yang terjerembab,” terang seorang sopir angkot, Misnali kepada wartawan, Rabu (26/2). Dia menjelaskan, mereka terjerembab karena jalan aspal yang tergenang air itu berlubang. Begitu dilewati ternyata berjurang. Akibatnya, mereka terjerembab dan jatuh. “Banyak pengedara yang mengeluh soal kondisi jalan yang rusak,” katanya. Sementara itu, rusaknya jalan infrastruktur di jalan Raden Wijaya tersebut,

sebenarnya sudah dilakukan perbaikan oleh Pemkot. Namun lagi-lagi jalan itu rusak. Rusaknya jalan tersebut diakibatkan jalan itu seringkali dilewati oleh kendaraan besar. Bahkan, hampir setiap tahun Pemkot melakukan perbaikan di jalan sepanjang Jalan Lingkar Utara (JLU) itu menelan anggaran Rp.2 miliar. Pantauan di lapangan, kerusakan jalan aspal di jalan Raden Wijaya itu kurang lebih 500 meter. Jalan yang rusak tersebut digenangi air sisa hujan. Tidak sedikit warga sekitar mengeluh soal kondisi itu. Apalagi, jalan itu kerapkali dilalui oleh kendaraan besar. “Kalau ada kendaraan truk lewat, genangan air muncrat kemana-mana,” ungkap warga setempat, Saifullah. Tak hanya persoalan genangan airnya yang mengganggu, tetapi juga terkadang ada batu kerikil yang terlempar bekas terkelupasnya aspal karena terlindas ban truk. “Beberapa waktu lalu sampai mengenai kaca rumah warga sampai pecah,” terang dia. Melihat kondisi itu, warga mendesak agar Pemkot segera melakukan perbaikan. Karena rusaknya infrastruktur jalan itu sangat mengganggu warga sekitar. =Muhammad Sugianto

PEDAGANG KAKI LIMA

Penataan PKL Diharapkan Lebih Baik PROBOLINGGO - Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Probolinggo diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya. Keinginan itu diharapkan agar kota terlihat lebih bersih dan indah. Jika sudah seperti itu, tidak menutup kemungkinan akan mengangkat perekonomian rakyat, karena banyak investor yang masuk. “Kita berharap ke depan para PKL yang ada di Kota Probolinggo lebih baik penataannya,” ungkap Ketua Paguyuban PKL, Alif kepada wartawan, Rabu (26/2). Dia menjelaskan, peran PKL itu juga sangat penting. Salah satunya turut andil dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran retribusi. “Jadi jangan dikira PKL itu tidak memberikan kontribusi,” tandasnya. Agar para PKL yang ada terli-

TERTIB: Kondisi Pedagang Kaki Lima di Kota Probolinggo dari tahun ke tahun sudah lebih baik.

hat tertib, paguyuban akan terus melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan itu nantin-

ya akan melibatkan sakter yang membidangi. Salah satuny a, kantor Diskopindag. “Bagi PKL yang

tidak tertib nanti kita akan tertibkan,” katanya. Alif mengatakan, beberapa

waktu lalu, PKL mengajak kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan sosialisasi. Sosialiasi itu berupa bagaimana PKL menjual produk makanan yang sehat. Berdasarkan data, jumlah PKL di Kota Probolinggo kurang lebih 3000 PKL. Jumlah PKL itu tersebar dimana-mana. Mulai dari alun-alun, jalan dr. Sutomo dan pasar Minggu. “Jumlah PKL itu sangat banyak. Makanya perlu dilakukan pembinaan agar mereka terlihat tertib,” timpal Alif. Dia menjelaskan, untuk melakukan penertiban terhadap PKL yang tidak tertib, paguyuban akan melibatkan petugas Sat Pol PP. Karena yang punya kewenangan untuk melakukan penertiban tersebut instansi terkait. =Muhammad Sugianto


14

KORAN MADURA

Probolinggo

KAMIS 27 FEBRUARI 2014|NO. 0310|TAHUN III

Uji Kir Angkutan Wisata Bromo Kedaluarsa Dinilai Membahayakan Pengemudi dan Penumpang PROBOLINGGO- Kendaraan Jeep yang dijadikan sebagai alat transportasi untuk wisatawan yang hendak berkunjung ke Gunung Bromo mengkhawatirkan penumpangnya. Pasalnya kendaraan roda empat itu sudah banyak yang kedaluarsa massa uji kirnya.

mengatakan banyaknya kendaraan jeep yang ada di wisata Gunung Bromo , masa uji kirnya sudah kedaluarsa. Secara umum kendaran yang ada di Kabupaten Probolinggo jumlahnya 6.000 unit kendaraan roda empat. Namun yang hanya melalukan uji kir, sampai sekarang hanya 4.000 unit kendaraan. Sisanya sebanyak 2.000 unit kendaraan belum melakukan uji kir.“Memang kesadaraan dari pemilik kendaraan sangat rendah. Terutama pemilik angkutan umum, termasuk angkutan umum Jeep yang ada di Gunung Bromo,” tegasnya. Lebih jauh ia mengatakan, tidak hanya di Bromo saja angkutan yang tidak mengurus uji kirnya. Kendaraan seperti trayek angkutan pedesaan (angdes) jurusan Pajarakan – Krucil banyak yang sudah habis massa berlaku uji kirnya. “Kami akan terus melakukan upaya penyadaraan kepada para sopir dan pemilik kendaraan, agar segera mengurus kendaraanya,” papar Agus Mukson. Agus Mukson menilai, uji kir kendaran merupakan hal yang penting bagi pemilik kendaraan. Sebab dengan langkah tersebut secara otomatis akan diketahui secara detail kondisi fisiknya. “Bila tidak mengurusi uji kir, maka kendaraannya secara otomatis akan mengancam pengemudi dan penumpangnya,” pungkasya. =Mahfud Hidayatullah

Kasatlantas Polres Probolinggo, AKP Warih Hutomo, mengatakan, kendaraan jeep diketahui kedaluarsa masa uji kirnya setelah pihaknya melakukan pengecekan. Banyak ditemukan kendaraan yang sudah lama tidak mengurus uji kir. “Ini sangat membahayakan kepada pengemudi dan penumpangnya. Kebanyakan yang meng gunakan jasa wisatawan yang berkunjung, baik lokal maupun manca Negara,”katanya, kepada wartawan, Rabu (26/2). Menurutnya, kendaraan angkutan memang harus benar-benar dijaga kondisi fisknya oleh pemiliknya. Sebab kendaraan yang tidak memungkinkan beroperasi, maka secara otomatis akan berpeluang terjadinya kecelakaan.“Apalagi jeep yang ada di Bromo itu, digunakan untuk angkutan umum bagi wisatawan,” tandas AKP.Warih Hutomo. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Agus Mukson,

PEMILU

Belasan Caleg Hanura Tak Laporkan Dana Kampanye PROBOLINGGO - Belasan caleg partai Hanura Kabupaten Probolinggo hingga saat ini belum melaporkan dana kampanye. Padahal laporan dana kampanye tersebut sangat penting untuk segera disetorkan ke kantor KPU. Caleg yang belum setorkan laporan dana kampanye tersebut, tak hanya berasal dari satu daerah pemilihan (dapil), melainkan hampir di seluruh dapil di wilayah Kabupaten Probobolinggo. “Sampai sekarang masih banyak yang belum mengumpulkan,” ujar Wakil Ketua Bapilu partai Hanura Kabupaten Probolinggo,

Djoko Sardjono kepada wartawan, Rabu (26/2). Sebenarnya, persoalan laporan dana kampanye caleg itu sudah jauh-jauh hari dihimbau kepada para caleg. Namun rupanya banyak caleg yang bandel tidak menyetorkan. Padahal KPU memberikan batas waktu hingga 2 Maret 2014 mendatang. “Sekarang ini sudah tahap kedua KPU memberikan batas waktu hingga 2 Maret mendatang,” tandasnya. Masalah pengumpulan laporan dana kampanye caleg, imbuh Djoko, diserahkan kepada setiap

Sekedar diketahui, beberapa waktu lalu, Bapilu Kabupaten Probolinggo menggelar rapat soal laporan dana kampanye tersebut. Bapilu mengundang mereka agar laporan dana kampanye tersebut segera diperhatikan.

korwil Bapilu masing-masing. Setiap korwil berusaha menghubungi caleg agar segera mengumpulkan. Sekedar diketahui, beberapa waktu lalu, Bapilu Kabupaten Probolinggo menggelar rapat soal laporan dana kampanye tersebut. Bapilu mengundang mereka agar laporan dana kampanye tersebut segera diperhatikan. Ironisnya, dalam rapat tersebut banyak caleg yang tidak datang. Mereka terkesan mengabaikan melaporkan dana kampanye itu kepada KPU. Ketua Bapilu Hanura Kabu-

paten Probolinggo, Asmar Siregar mengatakan, laporan dana kampanye itu sangat penting untuk disetor ke KPU. Itulah sebabnya, ia menghimbau agar caleg Hanura segera menyetorkan laporan dana kampanye itu. “Caleg yang tidak menyetorkan laporan itu nanti akan beresiko,” tandas pria asal Batak itu. Caleg yang tidak menyetorkan laporannya bisa didish walaupun sudah terpilih nantinya. “Makanya jangan salahkan Bapilu jika ada caleg yang terpilih kemudian didish nantinya,” ungkapnya. =Muhammad Sugianto


KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 No. 0310 | TAHUN III

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

PIALA DUNIA 2014

Adidas Hentikan Penjualan “Kaus Porno”

IMPRESIF. Bomber Borussia Dortmund Robert Lewandowski tampil gemilang saat timnya mengalahkan Zenit St Petersburg, di Stadion Petrovskij, Rabu (26/2) dini hari WIB. Lewandowski mencetak dua gol, sedang dua gol lainnya dibuat oleh Marco Reus dan Henrikh Mkhitaryan.

Satu Kaki Dormund di Perempat Final Laju tim asal Jerman Borussia Dortmund di Liga Champions tak mampu dibendung oleh Zenit St Petersburg. Pada laga leg pertama babak 16 besar, tim polesan Jurgen Klopp itu mengalahkan tuan rumah Zenit St Petersburg dengan skor 4-2. ST PTERSBURG - Runner up Liga Champions musim lalu Borussia Dortmund selangkah lagi melaju ke perempat final Liga Champions musim ini setelah menyingkirkan tuan rumah Zenit St Petersburg dengan skor mencolok 4-2 pada leg pertama babak 16 besar di Stadion Petrovskij, Rabu (26/2) dini hari WIB. Dengan hasil ini, anakanak asuh Juergen Klopp itu tinggal butuh hasil imbang pada laga leg kedua di Signal Iduna Park 19 Maret mendatang. Dua dari empat gol “Die Borussen” diborong oleh striker terbaik mereka Robert Lewandowski yang mulai musim depan akan bergabung dengan Bayern Muenchen. Dengan sepasang gol itu, Lewandowski menambah koleksi golnya di musim ini menjadi 21 gol dalam 33 penampilannya di seluruh kompetisi bersama Dortmund. Atas penampilan impresifnya itu, Lewandowski dipuji habis oleh rekan senegaranya yang juga bek kiri Dortmund, Lukasz Piszczek. “Robert adalah seorang pemain kelas dunia. Kami sen-

ang dia masih bersama kami dan berharap mudah-mudahan dia akan terus bermain sebagus ini dalam beberapa pekan ke depan,” kata Piszczek. Dia menambahkan, “Kami harus menunjukkan sebuah reaksi setelah pertandingan di Hamburg, karena memang kami membuat banyak sekali kesalahan. Itu sungguh buruk buat kami tapi kami tahu kami punya sebuah laga penting yang akan datang dan benar-benar fokus dalam mendapatkan hasil yang sangat bagus dan kami berhasil.” Sementara Marco Reus yang ikut menyumbang satu gol pada laga tersebut menilai, kemenangan atas Zenit St. Petersburg mengingatkan timnya untuk bisa menjaga performa baik di kompetisi Eropa maupun di dalam negeri Jerman. Dia pun menolak anggapan orang bahwa Dortmund kurang serius di Bundesliga. “Saya lebih melihatnya sebagai pengingat untuk kami ketimbang menganggapnya seperti itu. Kita sudah melihat bahwa jika kami agresif dan

menampilkan permainan kami, kami bisa mengalahkan siapapun di dunia ini. Sesekali kami tidak mampu melakukan itu. Kami harus memperbaikinya,” kata Reus. Pada bagian lain pemain Timnas Jerman itu membantah bahwa mereja butuh motivasi ekstra dari sang pelatih untuk meraih kemenangan. “Para pemain tidak perlu motivasi ekstra di Liga Champions. Kami benar-benar ingin lolos ke fase berikutnya. Hasil ini memberikan kami setiap kesempatan, tapi kami harus menatap leg kedua dengan serius,” tegasnya. Sebaliknya kemenangan itu diraih berkat taktik yang berjalan sempurna di atas lapangan. “Kami memulai dengan amat bagus. Taktik kami berjalan dengan sempurna, kami unggul cepat 2-0 dan tampil dengan bagus, khususnya pada babak pertama. Di babak kedua kami sedikit lengah dan itu harus menjadi pelajaran menghadapi leg berikutnya. Sangat penting untuk memulai pertandingan dengan baik dan kami sudah melakukannya,” sambungnya. Ditambahkannya, “Aku pikir keunggulan 2-0 pantas kami raih, demikian pula hasil akhirnya. Aku selalu bilang tak masalah dengan apa yang dilakukan masing-masing pemain tapi kemenangan adalah milik tim dan itulah yang kami tunjukkan hari ini.” =ESPN/AJI

RIO DE JENEIRO - Produk alat-alat olahraga Adidas akan menghentikan penjualan “kaus porno” untuk mempromosikan Brasil sebagai tuan rumah Piala Dunia 2014. Keputusan itu diambil setelah pada Selasa (25/2) pemerintah Brasil memprotes penjualan kaus berbau porno tersebut. Salah satu kaus yang dijual di website Adidas tertulis “Lookin’ to score” disertai gambar seorang perempuan berpakaian bikini di depan tulisan Brasil dengan latar belakang Gunung Sugar Loaf. Pada kaus lain tertulis “I (heart) Brasil” dengan gambar seorang perempuan berpakaian bikini dalam sebuah bulatan hati. “Adidas selalu memperhatikan dari dekat pendapat konsumenn dan rekanannya. Karena itu diumumkan bahwa produk-produk itu tidak akan dijual lagi,” bunyi pernyataan resmi Adidas menyusul protes Pemerintah Brasil tersebut. Dewan Pariwisata Brasil mengecam produkproduk Adidas itu karena mengkait-kaitkan Brasil dengan daya tarik seksual. Padahal mereka sedang berjuang keras untuk membasmi turisme seksual di negara itu selama Piala Dunia nanti. “Kami ingin memastikan kepada mitra dagang kami bahwa Brasil tidak akan mentolerir model kriminal seperti ini di wilayah Brasil,” kata Ketua Dewan Turisme Brasil Flavio Dino.

“KAUS PORNO” yang ditarik Adidas dari pasaran. Dia menjelaskan, pemerintah mempromosikan Brasil melalui panorama alam yang indah dan kultur, bukan dengan seks. Karena itu mereka akan menindak tegas siapa pun yang mengeksploitasi seks sebagai wisata selama Piala Dunia nanti. Presiden Brasil Dilma Rousseff melalui akun twitternya menegaskan komitmen Brasil melawan turisme seks di negara itu selama Piala Dunia nanti. “Brasil dengan hangat menyambut para turis yang datang menyaksikan Piala Dunia, tetapi juga kami akan melakukan tindakan apapun untuk melawan wisata seks,” tulisnya melalui akun twitter. Piala Dunia 2014 akan digelar di 12 kota di Brasil. Inilah untuk pertama kalinya sejak 1950, juara dunia lima kali itu menjadi tuan rumah Piala Dunia. =ESPN/AJI


16

KORAN MADURA

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III

105 HARI LAGI

ADIDAS HENTIKAN PENJUALAN “KAUS PORNO”

SATU KAKI BORUSSIA DORTMUND DI PEREMPAT FINAL

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

DEWA-DEWA YUNANI BEKUK SETAN MERAH Moyes Bertanggungjawab atas Kekalahan MU ATHENA - Pelatih Manchester United (MU) David Moyes mengakui cukup terkejut karena timnya bisa dikalahkan oleh klub Yunani Olympiacos dengan skor 0-2 pada leg pertama babak 16 Liga Champions pada Rabu (26/2). Dua gol tuan rumah dicetak oleh Giannis Maniatis dan Joel Campbell. Kekalahan ini membuat langkah mereka ke babak perempat final semakin berat. Pasalnya, pada leg kedua nanti di Old Trafford, Wayne Rooney dan kawan-kawan harus bisa memetik kemenangan minimal dengan selisih tiga poin. Meski sulit, hal itu bukan sesuatu yang mustahil. Moyes dan gelandang Michael Carrick optimis-

TERJATUH. Kapten Machester United Nemanja Vidic (kiri) tak kuasa menahan laju pemain Olympiakos Michel Oleitan, Rabu (26/2). Manchester United secara mengejutkan kalah dari Olympiakos dengan skor 0-2.

tis mereka bisa membalikkan keadaan. Menyusul kekalahan tersebut, Moyes mengaku bertanggung jawab. Mantan pelatih Everton ini tidak mau mempersalahkan anak-anak asuhnya di lapangan atas kekalahan tersebut, meskipun dia menilai, para pemain MU bermain sangat buruk. “Ini adalah laga terburuk kami di Eropa. Kami bermain buruk sejak awal dan kami memang layak tidak mendapat apa-apa dengan cara bermain seperti itu. Sebelum masuk ke lapangan kami sedang dalam penampilan terbaik serta moral dan mental bertandingan yang bagus. Sayang, hal seperti itu

tidak terlihat di lapangan. Makanya saya cukup terkejut. Saya tidak melihat level penampilan mereka dalam beberapa pekan terakhir,” ujar Moyes. Meski para pemainnya bermain buruk, Moyes tetap mengaku bertanggung jawab. “Saya mengambil tanggung jawab. Ini waktu saya dan saya selalu berada di depan. Kami bermain jelek. Kami harus bermain lebih baik lagi. Para pemain sangat terluka dengan kekalahan ini. Mereka tahu bagaimana mereka seharusnya bermain, tetapi kami di sini sebagai sebuah tim. Kami akan tetap kompak,” ucap pria Skotlandia ini lagi.

16

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III

Meski tertinggal dua gol, Moyes masih optimis bisa melaju ke babak perempat final. Alasan utamanya, leg kedua akan bermain di kandang sendiri yaitu Stadion Old Trafford. “Satu-satunya hal yang bagus adalah bahwa masih ada leg kedua. Kami akan melakukan segala sesuatu yang mungkin bisa kami lakukan untuk membalikkan kedudukan 2-0 ini,” tekadnya. Pada bagian lain, Moyes sama sekali tidak terganggu dengan kritik strikernya, Robin van Persie kepada media Belanda yang mengeritik taktik Moyes di MU. “Beberapa teman saya berada di ‘wilayah kekuasaan’ saya”. Inilah yang menyulitkan saya. Lalu ketika saya harus mengubah taktik untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman, m a k a

saya harus bermain di luar zona saya. Ini sangat menyedihkan karena saya tidak menyukainya,” kata Van Persie. Sementara itu, gelandang MU Michael Carrick tidak mau menuduh David Moyes sebagai biang kekalahan mereka dari Olympiacos. Sebaliknya, dia masih optimistis akan membalikkan keadaan ini di Old Trafford nanti. Dia mengakui bahwa hasil ini sangat mencewakan. “Mungkin ada berharap saya bisa menuduh seseorang, tetapi sebagai pemain kami tidak mendapatkan hasil yang baik. Itu sebabnya kami diadili, kami paham itu. Tetapi kami hanya melihat leg kedua,” kata Carrick. Dia melanjutkan,”Kami masih punya satu pertandingan di Old Trafford, tetapi ini memang tidak mudah. Kami datang ke sini dengan harapan memetik kemenangan, tetapi faktanya kami kalah. Kami tidak pernah mengalami ini sebelumnya di sini. Ini sungguh tidak ideal.” =ESPN/AJI


KAMIS

KORAN MADURA

27 FEBRUARI 2014 No. 0310 | TAHUN III

RABU 26 FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

AA

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Uji Coba Embung Makan Korban Lima petak sawah penduduk di daerah hulu sungai Bung Kipis menjadi area luapan air dari waduk yang baru tiga hari diuji coba ini.

SELENGKAPNYA HALAMAN | N

NETER KOLENANG

Hidup Sederhana itu Menyenangkan “Buat apa tampil mewah disaat kesederhanaan itu membuat aku bahagia. Meskipun aku punya tidak lantas harus aku tunjukkan ke semua orang,” tutur gadis manis asal Bangkalah, Jeihan Qurratu Aini. Meski berasal dari golongan mampu, hal itu tidak membuat Jihan, sapaan akrabnya, hidup borju. Baginya, tampil sederhana memberikan rasa puas. Kesederhanaan juga membuatnya merasa lebih nyaman.

SELENGKAPNYA HALAMAN | P

Kepulauan Layak Dimekarkan Wabup: Kalau akan Lebih Baik Kami Setuju SUMENEP – Pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep Suryadi Syah mengungkapkan, pemuda kepulauan berharap banyak daerahnya menjadi kabupaten tersendiri. Forum-forum diskusi semakin intens membicarakan wacana kepulauan jadi kabupaten. Sumber daya manusia kepulauan dinilai telah mencukupi untuk memisahkan diri dari daratan Sumenep. Pemuda kepulauan banyak menyebar di luar Madura. Ratarata mereka mengenyam pendidikan di bangku kuliah di berbagai daerah,” ujarnya. Potensi kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi (migas) melimpah ruah dan saat ini sudah ada yang dieksploitasi. “Seperti di kepulauan Ra’as, ada sumur migas yang telah dieksploitasi oleh KEI. Sementara di Sepudi, terdapat sumur migas yang juga telah dieksploitasi oleh PT

Harus dikaji benar melalui hati dan pemikiran yang mendalam

Soengkono Sidik Wabup Sumenep

Husky,” jelas pemuda Raas itu. Kekayaan alam lainnya adalah kekayaan laut. Menurut Suryadi, di Pulau Ra’as saja tiap hari bisa menghasilkan tangkapan ikan lebih dari 60 ton. “Itu untuk kepulauan Ra’as saja. Bagaimana kalau dijumlahkan dengan hasil tangkapan ikan di pulau lainnya,” jelasnya. Kreasi warga kepulauan dalam menciptakan berbagai macam aksesoris juga dinilai menjadi potensi kepulauan. Suryadi mengungkapan, di Bali, penjual aksesoris yang menguasai pasar berasal dari kepulauan Sumenep, terutama dari Ra’as. “Kalau ada yang pernah ke

Bali, kemudian tanya dari mana asal penjual aksesoris, saya yakin jawabnya dari kepulauan Sumenep,” ungkapnya. Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Sumenep Soengkono Sidik mendukung wacana pemekaran wilayah. Hal itu menyambut adanya isu Madura jadi provinsi yang salah satu persyaratannya harus terdiri dari lima kabupaten. ”Kalau sekiranya akan lebih baik dan akan menjadikan Sumenep ke depan lebih maju, kami sangat setuju. Namun itu harus dikaji benar melalui hati dan pemikiran yang mendalam,” tukasnya. =JUNAEDI/MK


Suramadu

KORAN MADURA KORAN KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III B MADURA

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 No. 0310 | TAHUN III

B

KELILING SEKOLAH

Mobil Lingkungan Diluncurkan

ant/saiful bahri

PERBAIKI PERAHU. Nelayan memperbaiki perahu di Pantai Pegagan, Pademawu, Pamekasan, Jatim beberapa waktu lalu. Musim angin barat selama hampir satu bulan, dimanfaatkan nelayan setempat untuk memperbaiki perahu mereka.

Anggaran Selalu Tak Cukup Dilakukan Silang Bantuan Nelayan BANGKALAN - Meski tidak semua kelompok nelayan mendapatkan bantuan, pemberian bantuan alat tangkap ikan kepada nelayan harus diberikan secara merata. Setiap wilayah harus menerima bantuan secara bergantian, apabila anggaran bantuan tidak mencukupi, agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. "Kami menyadari tentang kekurangan bantuan yang ada di Pemda. Sebab, keterbatasan anggaran bantuan kepada nelayan yang dialokasikan. Tetapi, harus tetap menggunakan silang bantuan," kata Sekretaris Bangkalan, Eddy Moeljono, kemarin (26/2). Pihaknya menjelaskan bantuan yang diberikan, mungkin tidak sepenuhnya memenuhi harapan kelompok nelayan. Butuh waktu lama agar setiap tahun bisa terakomodir dengan baik. Sebab sifat bantuan yang diberikan sesuai kemampuan daerah.

Mantan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tersebut menjelaskan bantuan yang diberikan kepada nelayan, umumnya dibagi menjadi dua karekteristik. Hal itu disebabkan kondisi geografis nelayan Bangkalan yang berbeda. Klasifikasinya yaitu pemberian bantuan di pesisir pantai sebelah utara dan pantai selatan. "Kalau pemberian bantuannya sebagian besar berbeda, karena disesuaikan kondisi geografis nelayan di Bangkalan. Laut di pantai utara lebih dalam, karena

terhubung langsung dengan laut lepas," ujarnya. Berbeda dengan laut di sisi selatan Bangkalan yang cenderung perairan dangkal. Jenis ikan yang mendiaminya pun lebih sedikit. Oleh karena itu, dalam setiap bantuan klasifikasi alat tangkap yang diberikan juga berbeda. Sebab sumber daya variaetasnya bermacam-macam. "Pada intinya distribusi pembagian alat tangkap harus merata dibagikan kepada nelayan berdasarkan tingkat kemampuan anggaran daerah. Maka dilakukan sistem silang bantuan. Kalau sekarang nelayan wilayah A, bantuan mendatang harus nelayan B. Jadi bergantian yang dapat. Tidak boleh hanya fokus di wilayah A saja," tegasnya. Keterbatasan anggaran yang ada disebabkan program kerja dinas yang tidak hanya fokus pada

bantuan nelayan saja. Melainkan juga pada program budidaya perikanan. Termasuk juga hasil olahan perikanan seperti pengembangan petis dan krupuk. Hal itu juga perlu perhatian dari pemerintah. "Artinya kalau tahun ini dapat, tahun depan gantian. Setelah bantuan itu sampai ke bawah, itu menjadi tanggung jawab ketua kelompok nelayannya," jelas mantan kepala DKP selama tiga tahun tersebut. Sebelumnya, nelayan di pesisir pantai Kwanyar Barat mengaku kecewa lantaran program bantuan pemerintah daerah tidak pernah menyentuh mereka. Para nelayan berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah terkait bantuan alat tangkap ikan yang bisa membantu perekonomian mereka. = MOH RIDWAN/RAH

SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan mobil lingkungan atau "Eco Mobile" sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran lingkungan kepada pelajar yang akan berkeliling ke sekolahsekolah di kota ini setiap hari. "Tidak hanya untuk SD, tapi juga SMP hingga SMA. Setiap harinya akan singgah di dua sekolah yang setidaknya berisi tiga unit sarana pendidikan lingkungan bagi siswa," ujar petugas "Eco Mobile", Anggrian Permana, saat peluncuran di SDN Kaliasin VII Surabaya, Rabu. Ia menjelaskan, satu sisi kap mobil berisi perpustakaan mini yang menyediakan bukubuku literatur tentang lingkungan, sedangkan sisi lainnya berisi media display seperti praktik penghitungan cahaya. Tidak itu saja, ada juga mainan panel surya dan lampu hemat energi. Kemudian di sisi belakang mobil dilengkapi dengan sebuah mini teater yang menampilkan film pendidikan lingkungan. "Saat mobil singgah, petugas juga menggelar lokakarya lingkungan dengan sejumlah materi seperti pengolahan sampah organik, meramu kompos, dan pembuatan biopori di lingkungan sekolah," kata dia. Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, "Eco Mobile" sangat bermanfaat untuk menanamkan pendidikan peduli lingkungan sejak dini. Menurut dia, jika warga sudah memiliki jiwa sadar lingkungan maka akan menekan anggaran penanganan lingkungan. "Mobil lingkungan ini sangat banyak manfaatnya. Sejak kecil anak sudah harus disadarkan tentang kecintaan terhadap lingkungan, khususnya di sekolah. Harapannya, di luar bisa dipraktikkan dan membuat Surabaya semakin bersih," kata Risma,sapaan akrabnya. Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya tersebut juga mengungkapkan, pihaknya juga telah menerapkan pendekatan cinta lingkungan di sekolah-sekolah, seperti penerapan program "Eco School". = ANT/FIQIH ARFANI/DIK


KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Jadwal Kampanye Berubah Masa Kampanye Tetap

BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan telah menetapkan jadwal kampanye pemilihan legislatif (Pileg) 9 April mendatang, beberapa waktu lalu. Akan tetapi, jadwal yang telah disepakati bersama 12 partai politik (parpol) peserta pemilu tersebut dipastikan mengalami perubahan. Sebab, KPU pusat menerbitkan surat edaran (SE) terkait pembagian jadwal kampanye Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD 2014.

Syaiful Ismail

Ketua Divisi Sosialisasi KPUD Bangkalan “Sesuai dengan SE yang kami terima dari KPU pusat, jadwal kampanye akan dilakukan perubahan. Akan tetapi bersifat penyesuaian saja," ujar Ketua Divisi Sosialisasi KPUD Bangkalan, Syaiful Ismail, kemarin (26/2). Dalam petunjuk yang tertuang dalam SE itu, kata Saiful, semua jadwal kampanye, baik KPU provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyesuaikan dengan jadwal kampanye yang ditetapkan KPU pusat. Dengan demikian, untuk menetapkan jadwal yang

baru masih harus menunggu penetapan yang dilakukan oleh KPU provinsi. Hingga saat ini, penentuan jadwal KPU provinsi masih belum dilakukan. “Untuk menetapkan jadwal yang baru kami masih menunggu penetapan jadwal yang dibuat oleh KPU provinsi. Sebab, kami harus menyesuaikan agar tidak terjadi lagi perubahan-perubahan seperti saat ini," paparnya. Dia mengatakan perubahan yang terjadi yang bersifat penyesuaian ini memiliki tujuan agar semua partai peserta pemilu mulai dari pusat hingga ke daerah memiliki kesempatan yang sama dalam kampanye. Sehingga penyesuaian ini lebih mempermudah dalam menentukan zonasi kampanye. Pada prinsipnya, hanya pada pembagian wilayah saja. Sedangkan masa kampanye tetap seperti yang telah menjadi kesepakatan di awal yakni 21 hari. "Jadi untuk masa kampanye tetap seperti yang telah disepakati dengan seluruh parpol. Masing-masing partai memiliki waktu 10 kali masa kampanye terbuka," tuturnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA

KAMIS 27 FEBRUARI 2014

KAMIS 27 No. FEBRUARI 2014| |TAHUN No. 0310 |IIITAHUN III 0310

CC

DUGAAN PENGGELAPAN DANA PNPM

Kejari Tahan Dua Tersangka BANGKALAN - Upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan untuk mengungkap kasus tindakan korupsi rupanya patut diapresiasi. Lembaga berlambang timbangan keadilan tersebut kini menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana pinjaman PNPM Mandiri. Keduanya resmi ditahan setelah dilakukan penyelidikan oleh Kejari. Diketahui dua tersangka tersebut bernama Jeni Novita Charolin yang tinggal di Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah. Selain itu, Moh Hasan asal Desa Kramat Kecamatan Kota Bangkalan. Keduanya ditahan lantaran diduga telah melakukan penggelapan dana kredit PNPM Mandiri di wilayah Kecamatan Kota Bangkalan pada tahun 20052007 silam. Moh Hasan yang merupakan mantan Kepala Desa Kramat resmi menjadi tahanan Kejaksaan, Rabu (26/2). Sedangkan penangkapan Jeni dilakukan pada waktu sebelumnya, yakni Selasa (18/2). Keduanya ditengarai telah melanggar pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah UU Nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat (1) tentang Tindak Pidana Korupsi. Menurut Kepala Kejari Bangkalan Joeli Soelistyanto, ada penyimpangan mengenai dana setoran simpan pinjam dari kelompok kepada Unit Pengelola Kecamatan (UPK) yang tidak disetor ke rekening Bank. Jeni yang pada saat itu berperan sebagai Bendahara UPK di Kecamatan Bangkalan yang menerima pembayaran dari kelompok terkait program bantuan dana bergulir PNPM Mandiri. "Sekitar Rp 400 juta kerugian negara terkait program PNPM. Sebagian dana tersebut diakui Jeni dipinjam oleh Hasan," jelasnya. Awal penyelidikan tersebut bermula sebuah pelaporan dari

Joeli Soelistyanto, SH, MH.

moh ridwan/koran madura

Kajari Bangkalan

PNPM Provinsi. Berdasarkan audit intern menyatakan ada dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sekitar Rp 400 juta. Dengan laporan tersebut Kejari menindaklanjuti dan hasilnya memang benar ada indikasi penggelapan uang tersebut. "Kredit yang dibayar oleh masyarakat tidak sampai ke Bank, tetapi hilang di saudara Jeni selaku bendahara program PNPM.

Menurut kesaksian saudara Jeni yang dipakai hanya Rp 33 juta. Untuk itu, masih akan dilakukan pengembangan," ungkapnya. Oleh karena itu, keduanya terancam hukuman minimal 1 tahun, sesuai pasal 1. Pasal 2 mengancam minimal hukuman 4 tahun penjara bergantung peranan masing-masing pada program bantuan tersebut. = MOH RIDWAN/RAH

PENDIDIKAN

DNS Peserta UN Tak Jelas BANGKALAN - Verifikasi Daftar Nominasi Sementara (DNS) peserta Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/SMA/SMK di Kabupaten Bangkalan, tidak ada kejelasan. Di tengah menunggu Generalisasi Nomor Peserta Ujian (GNP), Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan tidak bisa memastikan berapa jumlah keseluruhan siswa peserta UN tersebut. Padahal pelaksanaan UN sudah semakin

dekat. Sejatinya, DNS itu harus diketahui sebelum menetapkan Dartar Nominasi Tetap (DNT). Apalagi dalam penentuan tersebut erat kaitannya dengan jumlah ruang kelas yang dibutuhkan oleh seluruh peserta UN di Bangkalan. Kondisi demikian meminbulkan sebuah petanyaan besar terkait kesiapan menjelang pelaksaan UN tersebut.

Kepala Disdik Bangkalan Mohni, melalui Kasi Kurikulum SMP/SMA/SMK Risman Iriyanto mengaku tidak bisa memberitahukan Daftar Nominasi Tetap (DNT) sebelum Generalisasi Nomor Peserta ujian yang diajukan menjadi Data Nominasi Tetap (DNT) diturunkan oleh pusat melalui Disdik provinsi. ”Maaf kami tidak mau memberitahukan data selagi Generalisasi Nomor peserta belum diturunkan,” ujar Risman diruang kerjanya kemarin (26/2).

Risman yang saat dikonfirmasi sering mengulur-ulur waktu itu selalu meminta wartawan untuk menemuinya kembali saat berkas keseluruhan rampung. Padahal sebelumnya, pada UN 2013 lalu, DNS Siswa UN sudah bisa di informasikan 2-3 bulan sebelum pelaksanaan UN. Risman mengaku tidak ingin memberikan data lantaran khawatir ada persoalan dalam data tersebut yang diakuinya bakal menimbulkan masalah. ”Sesuai apa kata kepala Bidang yang disampaikan melalui

saya, biar tidak menimbulkan masalah, sebaiknya data ini tidak kami informasikan sebelum GNP diturunkan oleh Disdik provinsi,” ujarnya. Sementara itu, Ujian Nasional untuk SMP/MTS/Sederajat termasuk SMPLB/Paket B/ Usto (sekolah tingkat SMP nonformal di Kemenag) akan diselenggarakan pada 5-8 Mei mendatang. Sedangkan UN susulan akan dilaksanakan pada tanggal 12, 13, 14, dan 16 Mei 2014. = DONI HERIYANTO/RAH


D

KORAN MADURA

BANGKALAN

KAMIS 27 FEBRUARI 2014|NO. 0310|TAHUN III

Kasus 4 SKPD Akan Dibuka Kembali Kajari Siap Membuka File Lama Terkait Tipikor BANGKALAN - Perang terhadap tindak pidana korupsi mulai terlihat di Bangkalan setelah melakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi. Kejaksaan Negeri Bangkalan didesak untuk menindak tegas setiap pelaku kejahatan berdasi, yang merugikan uang rakyat. Aktivis pegiat anti korupsi mendukung Kejari agar membuka lagi kasus dana bergulir pada empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Kami mendesak pada Kepala Kejaksaan (Kajari) agar membuka kembali kasus-kasus dugaan korupsi yang merugikan uang negara,” pinta Direktur Madura Corruption Watch (MCW) Syukur, kemarin (26/2).

Keempat SKPD yang bertanggungjawab atas program tersebut adalah Dinas Koperasi, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Dalam kasus kredit macet tersebut, kerugian negara diprediksi mencapai miliaran rupiah. Untuk itu, Kejari Bangkalan diminta tegas dalam menegakkan hukum terkait kasus dugaan tipikor tersebut. Kejari diminta bertindak tegas terhadap semua pelaku kejahatan korupsi yang menyengsarakan rakyat. Menurutnya, setelah Kejari menghentikan sementara 4 kasus dugaan tipikor yang pernah dilaporkan, karena tidak ditemukan kerugian negara atau pun terlapor mengembalikan kerugian negara, kini Kejari membuka kembali kasus dana bergulir kredit macet. Sebab dipastikan negara men-

galami kerugian yang besar dalam kasus kredit macet tersebut. “Apakah penyelidikan kasus kredit macet tersebut akan dihentikan juga. Itu perlu ketegasan Kajari selaku pengambil kebijakan di instansi tersebut,” ucapnya. Akan tetapi, pihaknya meminta pada Kajari agar membuka kembali kasus yang pernah dilaporkan pada tahun 2009 silam. Itu untuk mengembalikan kepercayaan terhadap fungsi dan peranan aparat penegak hukum. Untuk itu, pihaknya akan terus memantau perkembangan penanganan kasus-kasus yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum, sehingga kasus dugaan tipikor

yang ada bisa diusut secara tuntas. Pihaknya berharap penegak hukum dapat bekerja secara menyeluruh dan tidak pandang bulu. Sementara itu, Kajari Bangkalan Joeli Soelistyanto mengaku siap untuk membuka kembali kasus yang diduga merugikan uang negara. Pihaknya berjanji akan membuka semua file yang masuk pada Kejari untuk ditindaklanjuti. “Kami siap mengusut semua laporan yang merugikan negara. Kami akan lakukan penyelidikan, termasuk membuka kembali file yang berkaitan dengan kasus tipikor,” tegasnya. =MOH RIDWAN/RAH

kekerasan terjadi saat Rodiah dan anaknya, Rizal datang ke kawasan Keleyan Socah, yang merupakan rumah Syafiun. Keduanya datang

dengan maksud mengajak pulang suaminya yang telah lama tak pulang. Akan tetapi, niat baik keduanya justru disambut sikap yang membuat pertengkaran hebat antara mereka. Dalam pertengakaran itu, Syafiun dibantu adiknya Hanimah dan Syafii, ipar Syafiun, mereka mengeroyok Rodiah dan Rizal hingga mengalami cedera di beberapa bagian tubuhnya. “Maksud saya kan mengajak suami untuk kembali ke rumah setelah sekian lama gak pulang, eh yang terjadi saya malah dikeroyok, saya dipukul pakai bakiak, dijambak, dan anak saya dipukul dengan batu bata hingga mengalami cedera sampai sekarang,” ujar Rodiah di hadapan Majelis Hakim. Tidak terima dengan perbuatan kejam suaminya, Rodiah memilih untuk menyelesaikan permasalahannya lewat proses hukum yang berlaku dengan menyeret Syafiun dan Hanimah serta Syafii ke meja hijau, karena pertengkaran tersebut bukan lagi masalah internal keluarga, melainkan sudah ada campur tangan kerabat dari suaminya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tiga orang yang terlibat penganiayaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya menyebutkan, ketiganya akan dijerat dengan pasal 351 jo 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 5,5 tahun penjara. =DONI HERIYANTO/RAH

HUKUM

KDRT Berujung di Meja Hijau

BANGKALAN - Syafiun (50), warga Keleyan Socah, menganiaya Rodiah (41) dan Rizal (17), warga Dukuh Setro Surabaya, yang tak

lain merupakan anak dan istri dari Syafiun. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi pada tanggal 8 September 2013 lalu. Akibat

perbuatannya, Syafiun kini menjadi pesakitan di PN Bangkalan. Menurut keterangan di hadapan Majelis Hakim Danang, SH,


Sampang KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Sampang

27 FEBRUARI 2014 RABU 26 KAMIS FEBRUARI 2014 | No. 0309 | TAHUN III

No. 0310 | TAHUN III

EEE

Tersangka Terkena Tipiring 166 Botol Minuman Keras Diamankan SAMPANG - Sedikitnya 166 botol minuman keras (miras) dari berbagai jenis berhasil diamankan Kepolisian Resor Sampang, Kamis (20/2) dari tiga rumah di belakang Terminal Sampang. Polisi juga berhasil meringkus tiga pelaku. Jenis miras yang diamankan, sebanyak 103 botol jenis arak, 24 botol jenis minsion house, 3 botol jenis vodka, 23 botol jenis bir bintang, dan 13 botol bir hitam. Sementara pelaku yang berhasil diringkus Mohammad (45), Umar (43), dan Attiyah (40). Ketiganya warga Kec/Kota Sampang.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, pihaknya menemukan itu saat menggelar razia untuk menciptakan kondisi aman lingkungan dan mengantisipasi hal-hal yang mengganggu kelancaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. “Ini hasil razia cipta kondisi menjelang Pemilu. Jadi, kita sita temuan miras agar lingkungan menjadi aman,” ucapnya, Rabu (26/2). Selama ini, pihaknya mengaku sering melakukan razia namun minim bukti karena diduga bocor. “Kita melaksanakan operasi pada sebelumnya sangat sedikit barang buktinya, mungkin bocor. Tapi, ketika sudah diselidiki dan menggerebek di sebuah rumah belakang terminal, ternyata ada ratusan botol miras berbagai jenis,” jelasnya.

Para tersangka menyebarkan minuman keras tersebut menggunakan modus pemesanan. Sehingga, transaksi antar penjual dan pembeli terkesan tanpa bekas. “Pelaku dalam menjual mirasnya tidak dipajang di toko. Jadi disimpan di rumahnya yang dijadikan penyimpanan. Kalau ada yang mau beli baru diambilkan mirasnya dari rumah penyimpanan tadi,” terangnya. Guna menekan peredaran miras di Kabupaten Sampang, pihaknya akan terus menggiatkan razia serupa. Kini, ketiga tersangka sendiri telah dilakukan vonis karena masuk dalam pelanggaran tindak pidana ringan (tipiring). Tersangka tidak dilakukan penahanan, hanya denda sebesar Rp 450 ribu. =RYAN HARIYANTO/MK

PEMEKARAN WILAYAH

KRIMINALITAS

Sampang - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD menyatakan, Madura sudah seharusnya memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur karena sudah layak untuk menjadi Provinsi Madura. Ungkapan itu disampaikan pada Dialog Kebangsaan bertema Mewujudkan Pemimpin Indonesia dalam Upaya Menjawab Krisis Keteladanan Pemimpin Nasional, di salah satu pondok pesentren di Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang, Rabu (26/2). Menurutnya, saat ini pemerintah di empat kabupaten di Madura perlu menseriusi wacana tersebut. Secara demografi, Madura sudah layak untuk menjadi sebuah provinsi. Tinggal menambah satu kabupaten lagi. “Saya kira ini perlu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya itu, agar nanti jika mau dijadikan provinsi, ada satu kabupaten dijadikan struktur pemerintahan administratif. Selama ini kan masih belum ada ini. Intinya, sekarang upaya itu harus dibuat dulu,” jelasnya. Disisi lain, untuk menjadi sebuah provinsi minimal 5 kabupaten atau kota menjadi syarat mutlak. Geliat masyarakat pun antusias untuk menjadikan Madura sebagai provinsi. Hal itu, demi mendorong SDM maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mampu mengurangi angka kemiskinan di Madura yang masih cukup tinggi. =RYAN HARIYANTO/MK

S ampa n g - Kepolisian Resor Sampang menangkap tersangka pencurian kendaraan bermotor (curanmor), Suradi (35), warga Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, beberapa waktu lalu. Tersangka ditangkap karena melakukan curanmor Suzuki Satria bernopol AD 5297 JU. Kendaraan tersebut milik Matnaki (46) warga Pasar Kliwon Kota Solo Jawa Tengah. Korban mengaku kehilangan sepeda ketika menghadiri acara pengajian di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Aliasih di Kecamatan Tambelengan. Sementara tersangka di hadapan polisi mengaku hanya membeli kendaraan itu tanpa dilengkapi surat kendaraan dari seseorang rekannya dengan harga Rp 3.950.000. Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, korban mengetahui jika kendaraannya tersebut dikendarai oleh tersangka Suradi. Sehingga, pihaknya langsung mengamankan tersangka dengan barang bukti. “Jadi korban itu tahu kalau kendaraannya hilang saat acara pengajian di Tambelengan dipakek tersangka,” ucapnya. Adapun barang bukti yang diamankan berupa kendaraan Satria nopol AD 5297 JU dan STNK kendaraan. Selanjutnya, pihaknya masih akan menyelidiki apakah tersangka tersebut merupakan penadah atau otak dalam pencurian tersebut. “Kita amankan barang bukti sepeda sama STNK yang diberikan dari korban. Kita kembangkan dulu apakah penadah atau siapa,” katanya. Akibat perbuatannya, tersangka kini dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. =RYAN HARIYANTO/MK

Curanmor Ditangkap Polisi

Madura Layak Jadi Provinsi

Mahfud MD saat menjadi narasumber pada Dialog Kebangsaan bertema, “Mewujudkan Pemimpin Indonesia dalam Upaya Menjawab Krisis Keteladanan Pemimpin Nasional” di Sampang, Rabu (26/2)


F

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III

KORUPSI UANG PESANGON

Pengusutan Terkendala Saksi

cr1/ koran madura

BERSERAKAN: Gundukan sampah di Jalan Trunojoyo Sampang terkesan dibiarkan. Meski ada tempat sampahnya seolah tidak berfungsi, Rabu (26/2).

h a p m a S n a k u d n u G Ada a y a R n a l a J r i g g n di Pi

LINGKUNGAN

SAMPANG– Sampah yang berserakan di pinggir jalan tidak mengindahkan pemandangan mata. Itu seperti di Jalan Trunojoyo Kota Sampang, dimana banyak tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan raya. Tempat samapah yang berada di jalan tersebut tidak bisa menampung sampah yang kapasitasnya bayak. Akibatnya, banyak sampah berserakan ketika ada angin menyapunya. Warga yang melintas sepanjang jalan tersebut sering mengeluh karena menggangu kenyamanan dan keindahan kota. Nurul Qomariyah (27) warga Jalan Lawu meminta agar pihak terkait, seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) segera menangani dengan se-

rius dengan adanya sampah–sampah yang berserakan tersebut. Apalagi, Jalan Trunojoyo merupakan jalan akses kota yang dilintasi banyak orang. ”Seharusnya pihak terkait peka terhadap masalah sampah ini. Sampang kan sudah berkali-kali meraih penghargaan Adipura,” katanya saat ditemui Koran Madura di sekitar lokasi, Rabu ( 26/2). Menurutnya, sampah yang berserakan ini akibat lambannya petugas kebersihan yang kurang bertindak cepat menangani atau membersihkannya sehingga sampai menumpuk dan berserakan dibawa angin. Mustofa (45), warga Kota Sampang menambahkan bahwa tumpukan sampah tersebut akibat tempat sampah yang kurang memadai. Oleh karena itu, harus segera ada tindak lanjut dari BLH. ”Apalagi Kota Sampang sudah menyandang predikat Adipura, jadi

kebersihan kotanya jangan hanya ketika ingin mendapatkan penghargaan itu, setelah gelar Adipura didapatkan malah sampahnya terabaikan,” ungkapnya. Dia berharap, tempat sampah yang ada di Jalan Trunojoya secepanya mendapat perhatian dan diganti dengan tempat sampah yang kapasitasnya lebih besar, sehingga dapat menampung banyak sampah. ”Kami berharap seger ada penaganan serius dari BLH,” ujarnya. =CR1/ LUM

Sampang - Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sampang, Sucipto, menyatakan pengusutan kasus dugaan korupsi uang pesangon mantan anggota DPRD Sampang periode 1999-2004 terkendala saksi. “Sebab di antara para saksi yang diduga mengetahui kasus dugaan korupsi uang pesangon itu banyak yang pindah domisili dari Kabupaten Sampang,” kata Sucipto di Sampang, Rabu. Oleh karenanya, sambung dia, upaya Kejari untuk segera menuntaskan penyidikan kasus itu menemui kendala. Di satu sisi, sebagian berkas kasus itu masih berada di Kejaksaan Agung. “Dalam waktu dekat ini kami masih akan mengutus petugas untuk meminjam berkas kasus itu untuk melakukan penyidikan lebih lanjut atas sejumlah tersangka lain yang juga terlibat dalam kasus ini,” katanya. Pengusutan kasus itu kembali dilakukan setelah sebelumnya Mahkamah Agung memvonis empat orang mantan pimpinan DPRD bersalah dalam kasus itu. Keempat pimpinan DPRD Sampang periode 1999-2004 itu masing-masing Ach Sayuti, KH Fathorrozi Faruq, Hasan As’ari (almarhum) dan Herman Hidayat. Dengan penetapan vonis bersalah keempat orang itu, maka semua kasus anggota DPRD Sampang yang menerima uang pesangon juga dipastikan bersalah. Oleh karenanya, Kejari melakukan penyidikan lanjutan dan saat ini sudah ada sembilan dari 41 orang mantan anggota DPRD Sampang lainnya periode 1999-2004 yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Kesembilan orang itu masing-masing Kurdi Said, Faidol Mubarok, Umar Farouk, Abdul Qowi Moh Bakir, dan Asadullah. Lalu Sudarmadji, Agus Sudihardjo, Jumal, dan yang terakhir adalah M Dawi. Kesembilan mantan anggota DPRD yang terlibat kasus dugaan korupsi itu telah ditetapkan tersangka oleh penyidik Kejari Sampang sejak November 2013. Hanya saja, Kejari belum melakukan penahanan dengan alasan berkasnya belum lengkap, termasuk kesulitan memeriksa saksi yang terlibat dalam kasus itu, karena sebagian di antara saksi banyak yang pindah domisili. Berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Surabaya, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi uang pesangon itu mencapai Rp2,1 miliar. Para anggota DPRD itu menerima dana purnatugas masing-masing sekitar Rp42,5 juta, tunjangan vanarti dan tunjangan kesehatan. Masing-masing anggota DPRD menerima uang sekitar Rp110 ribu selama 12 bulan, untuk tunjangan yanarti, sedangkan tunjangan kesehatan sekitar Rp350.000 dan pada tahun 2004 naik menjadi Rp500.000 per bulan. Sehingga, total dana yang diterima anggota DPRD Sampang periode 1999-2004 mencapai Rp2,1 miliar. Dari 45 orang mantan anggota DPRD itu yang diproses baru 13 orang, empat di antaranya telah divonis bersalah, sedangkan sembilan lainnya masih dalam proses penyidikan dan kesembilan orang itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejari Sampang. =ABDUL AZIZ/ANT


HKORAN Pamekasan Sumenep PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 No. 0310 | TAHUN III

Kualitas Jalan Buruk. Truk yang memuat pasir hitam terperosok di lubang jalan hingga nyaring berguling di depan kantor Pemda Sumenep. Perisitiwa tersebut diduga karena kualitas jalan yang tak bagus, padahal jalan tersebut baru saja diperbaiki.

Truk Te rperos Depan Pem ok di da

SUMENEP - Truk bermuatan pasir hitam nyaris terguling di depan Kantor Pemerintah Daerah Sumenep, Rabu (26/2) siang, gara-gara masuk lubang jalan. Ban truk itu terperosok hingga miring ke kanan dan mengenai pagar kantor pemda. Kualitas jalan yang baru diperbaiki itu diduga jelek.

Ahmad Daniyal, warga yang sering melintasi jalan itu, agak heran dengan kejadian itu kenapa di sepanjang jalan Dr Cipto baru saja dilakukan pelebaran jalan pada akhir tahun 2013. “Sepengetahuan saya, sepanjang jalan ini baru selesai diperbaiki. Saya heran, kenapa sudah rusak dan ambruk seperti itu,” ucapnya

dengan ekspresi heran. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumenep Iskandar mengaku akan menelusuri proyek jalan itu. “Aneh sekali kan, hanya dilewati truk langsung ambruk. Saya akan mendalami kasus tersebut, sebab jalan itu baru saja selesai dikerjakan pada tahun anggaran 2013 kemarin, termasuk akan

kami dalami dan pelajari di RAP-nya. Kalau memang tidak sama dengan apa yang ada di RAP tersebut, maka dibongkar,” tandasnya. Kepala Dinas PU Mina, Edy Rasiyadi, belum bisa dihubungi. Telepon seluler mantan PU Pengairan tersebut saat dihubungi tidak aktif. =SYAMSUNI

600 Anak Kekurangan Gizi Semua SKPD Perlu Bersinergi Mengentaskan Kemiskinan SUMENEP - Sedikitnya 600 anak di Kabupaten Sumenep kekurangan gizi, dan 9 di antaranya menderita gizi buruk. Kepala Dinkes Kabupaten Sumenep Anugrah Riska Rahadi mengungkapkan, ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Pertama, anak sering sakit-sakitan sejak balita. Karena sering sakit-sakitan, sehingga jarang makan dan kekurangan gizi. “Dulu pernah ada kasus di Sumenep, seorang anak sedang menderita penyakit kalau sedang makan tidak normal, ternyata ketika diperiksa, langit-langit tenggorakannya pecah. Hal tersebut ternyata disebabkan oleh tulang. Sehingga anak itu kekurangan gizi,” terangnya. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan gizi. Bisa saja asupan gizi dari lingkungannya itu cukup, tetapi kurang memiliki kesadaran untuk hidup sehat. “Seperti tradisi kehidupan masyarakat,

orang makan ikan terlalu banyak, kata orang desa itu menghambat anak untuk cerdas dan pintar. Padahal kalau makan ikan yang banyak, gizinya akan bagus,” tambahnya. Ketiga, ketersediaan pangan yang kurang. Kata Riska, bisa disebabkan tanahnya yang gersang, hingga dia menderita kekurangan gizi. “Kok bisa? Karena makannya tidak teratur. Termasuk bisa juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Makanan banyak, tetapi masyarakatnya miskin. Itu kan juga menyebabkan terjadinya kekurangan gizi,” terangnya. Untuk mengatasi gizi buruk, Dinkes Sumenep punya dua pro-

gram, yaitu pemberian makanan tambahan (PMT) dan pemberian makanan tambahan (PMT) penyuluhan. “Kalau PMT itu dalam rangka untuk pemulihan penyakit. Sementara PMT penyuluhan bertujuan untuk mendemonstasikan,” terangnya. Selain itu, kata Riska, pihaknya juga telah melalukan kerja sama dengan beberapa lintas sektor, baik BPMP-KB, PKK, hingga organisasi kemasyarakatan. Kerja sama tersebut sebagai pendekatan persuasif dinkes dalam menekan angka anak kekurangan gizi. Penderita gizi buruk didominasi warga Kecamatan Saronggi. “Kalau tidak salah, dari ratusan anak yang menderita kekurangan gizi, kecamatan Saronggi yang terbanyak,” sebutnya. Perlu Sinergi Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep Nur Asyur

mengatakan, untuk menekan gizi buruk bukan hanya tugas dinas kesehatan. Kata Nur Asyur, selama ini dari semua SKPD sepertinya tidak ada sinergi. “Oleh karena itu, tidak bisa kalau persoalan gizi buruk itu hanya dilimpahkan kepada Dinkes. Tetapi perlu sinergitas dengan semua SKPD,” tuturnya. Untuk dinkes sendiri, ia meminta untuk menggalakkan sosialiasi pola hidup bersih dan makan sehat. “Sehingga ke depan perlu digalakkan sosialiasi secara optimal tentang pola makan yang sehat dan teratur. Agar bisa menekan angka kekurangan gizi tersebut,” jelasnya. Politisi PKS itu berharap, puskesmas yang tersebar di kecamatan bisa mendeteksi dan mengawasi penderita gizi buruk. “Sehingga apa yang kita anggarkan setiap tahun itu tidak siasia,” harapnya. =SYAMSUNI/MK

I GG

INFRASTRUKTUR

Proyek Irigasi Disoal

SUMENEP - Pekerjaan proyek irigasi di Dusun Reang, Desa Payudan Dungdang, Kecamatan Guluk-Guluk, sebesar Rp 178 juta dari APBD 2013 telah final. Sementara pencairan anggaran masih terealisasi 70 persen. Akibatnya, kualitas pekerjaan tersebut dikhawatirkan jelek. Sebab dengan anggaran sebesar 70 persen itu diyakini akan membuat pengelola bekerja tidak maksimal, dan diyakini mengabaikan kualitas pekerjaan. Warga Desa Payudan Dungdang, Gazali, menjelaskan, jika anggaran masih tinggal 30 persen tapi pekerjaan sudah selesai, patut diduga pekerjaan irigasi itu asalasalan. ”Gimana mau maksimal pekerjaannya jika anggarannya hanya 70 persen. Saya khawatir hasil pekerjaannya jelek,” katanya. Sebab itu, mantan kepala desa (kades) Payudan Dungdang itu berharap, pemerintah turun langsung ke lokasi pekerjaan untuk meninjau hasil pekerjaan itu. “Indikasi dari ketidaksesuaian itu adalah cor yang mestinya memakai campuran semen dengan pasir hanya memakai campuran semen dengan tanah sawah,” paparnya. Secara terpisah, Kepala Dinas PU Pengairan Sumenep Eri Susanto tidak mempersoalkan selesainya proyek tersebut meski anggarannya masih 70 persen yang cair. ”Jadi pengelola pekerjaan menalangi dulu biayanya,” katanya. Menurutnya, sisa anggaran sebanyak 30 persen itu akan dicairkan setelah pekerjaan rampung. ”Ini kami lakukan demi mengantipasi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari,” terangnya Terkait tudingan cor yang digunakan memakai semen yang dicampur tanah sawah, ”Menurut hasil tinjauan tim pendamping masyarakat di lapangan, cor yang digunakan merupakan campuran semen dengan pasir yang terbuat dari batu yang telah dihancurkan. Itu tidak apa-apa, sebab kualitasnya juga baik,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

KEHILANGAN BKPP bernopol M 3840 WD a/n Achmad Zahrie MS d/a Dsn Tanapote RT 08 RW 04 Desa Aengdake Kecamatan Bluto, Sumenep.


H H

KORAN MADURA

KAMIS FEBRUARI2014 2014 KAMIS 27 FEBRUARI | No. 0310 | TAHUN III No. 0310 | TAHUN III

Kilas Aktifitas DPRD Sumenep

Dewan Berkunjung ke Makassar Komisi B Berinisiatif Bentuk Perusahaan Daerah Pasar Komisi C Maksimalkan Pengembangan Tata Ruang Kota

DIALOG : Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Proyogi saat berdialog seputar fungsi dan juga pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Pasar bersama direktur utama PD Pasar Kota Makassar Drs. H. Rusman Abu Thahir

SEMANGAT Rombongan Komsi B DPRD Sumenep tampak semangat mendengarkan paparan seputar fungsi dan pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Pasar yang disampaikan oleh Drs. H. Rusman Abu Thahir seaku Direkur Utama PD Pasar Kota Makassar

JABAT TANGAN : Ketua Komisi C DPRD Sumenep Hari Ponto sedang berjabat tangan dengan Walikota Bidang Sumber Daya Manusia Ir. H. Kusairi, M.Si

SUMENEP – Komisi B dan C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep melakukan kunjungan ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada 29 dan 30 Januari 2014. Gerbang wilayah timur Indonesia itu menjadi objek studi karena dinilai telah sukses dalam menata manajemen pemerintahan. Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengatakan, kunjungannya ke Makassar bertujuan untuk menimba ilmu mengenai pembangunan pengelolaan pasar. Sebab, di Makssar pengelolaan pasarnya telah mandiri yang dikelola langsung oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar. Kedatangan komisi bidang ekonomi dan keuangan itu disambut Direkur Utama PD Pasar Kota Makassar Drs. H. Rusman Abu Thahir dan Direktur Umum PD Kota Makassar Drs Azizi Hafid, beserta beberapa staf. Semantara 12 anggota Komisi C DPRD Sumenep disambut Staf Ahli Walikota Bidang Sumber Daya Manusia Ir. H. Kusairi, M.Si, dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Bappeda, dan Satpol PP di Ruang Rapat Pola Sekretariat Kota Makassar. Tujuan studi yang ingin dicapai komisi bidang pembangunan itu adalah mengetahui sejauh mana

perkembangan pembangunan khususnya yang berkenaan dengan kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengembangan tata ruang kota di Kota Makassar. Hal itu akan menjadi acuan dalam pembanguan Kota Sumekar ke depan. Ketua Komisi C DPRD Sumenep Hari Punto menjelaskan, dilaksakannya kunjungan ke Kota Makassar untuk menimba ilmu, khususnya dibidang penataan infrastruktur dalam kota, seperti halnya penataan drainase, penataan jarak letak bangunan perumahan maupun pertokoan dengan areal pertanian. Selain itu juga dalam pengelolaan kebersihan kota. Dari hasil studi, Sumenep diharapkan menjadi tolak ukur pengelolaan kota di Indonesia bagian barat. ”Oleh sebab itu, perlu kiranya dijadikan gambaran bagi kita semua, sehingga Sumenep lebih baik ke depannya,” katanya Selain untuk memperindah tatanan, penataan kota juga akan memberikan nilai lebih baik terhadap pengunjung dan juga masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengaku ke depan akan terus meningkatkan pembanguan infrastruktur. ”Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama, sehingga Kota Sumenep itu tidak lagi menjadi kumuh yang pada akhirnya kan menyebabkan banjir,” terangnya. Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD Semenep Dwita Andriani menjelaskan kedatangannya ke Kota Maskassar untuk belajar pengelolaan pasar. ”Kami memilih kota itu sebagai tempat belajar, sebab kami menilai Kota Makassar telah

KHIDMAT : Komisi C DRPD Sumenep sedang berdialog dengan para petinggi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan di ruangan Rapat Pola Sekretariat Kota Makassar

sukses menata pengelolaan pasar,” katanya. Sedangkan di Kabupaten Sumenep, sambung Dwita, sampai saat ini, pengelolaan pasar masih menyatu dengan manajemen BUMD yang lainnya, yakni PPAK. Pengelolaan tersebut dinilai sangat tidak efektif. Itu terlihat dari hasil retribusi setiap tahunnya selalu tidak memenuhi target sesuai dengan ketetapan pemerintah. Lebih lanjut Dwita mengatakan, tidak tercapainya target PAD pasar, salah satunya karena manajemannya masih amburadul. Sehingga hasil retribusi itu rentan bocor. ”Kami yakin jika manajemannya baik, maka retribusi pasar setiap tahunnya akan memenuhi target yang sudah ada,” terangnya Oleh sebab itu, pihaknya ke depannya akan membentuk PD pasar. Sehingga pengelolaan pasar bisa berdiri sendiri. ”Kalau sudah berdiri sendiri, maka manajemennya juga akan lebih baik, sehingga juga akan lebih besar menyumbang PAD setiap tahunnya,” ungkapnya. Dia mencontohkan, pada tahun 2013 yang lalu Kota Makasar melalui PD pasar berhasil menyumbangkan ke PAD sebesar Rp 8,2 miliar. Sedangkan pada tahun 2014 ini PD pasar mendapat target sebesar Rp 10 Miliar. ”Itu hasil retribusi sebanyak 20 pasar. Jadi, kami yakin jika di Sumenep pasar bisa dikelola secara mandiri, maka hasilnya pun juga besar. Bahkan kami yakin akan lebih besar dari Kota Makassar,” tukasnya. =ADV/JUNAEDI/MK

KOMPAK : Rombongan Komisi C DPRD Sumenep sedang foto bersama di depan kantor wali kota makassar usai pertemuan berlangsung.


H

BPRS Bhakti Sumekar

KORAN MADURA KORAN MADURA

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 No. 0310 | TAHUN III

II

BPRS Sabet Empat Penghargaan IFA LUAR BIASA Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar Novi Sujatmiko (kiri) bersama Sekkab Sumenep HAdi Soetarto fose bareng dengan menujukkan piagam pengahargaan IFA dari Karim Konsulting Indonesia.

Novi Sujatmiko

Plt. Direktur Utama BPRS

SUMENEP - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar meraih empat penghargaan sekaligus dari Karim Consulting Indonesia (KCI), beberapa waktu lalu. Penyerahaan penghargaan dilakukan Senin (24/2) di Hotel Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat.

P

lt Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar Novi Sujatmiko bersama Sekkab Sumenep Hadi Soetarto menerima penghargaan IFA dari penggagas Karim Consulting Indonesia yakni Adiwarman A. Karim. BUMD Sumenep itu berhasil menyisihkan 158 lembaga keuangan syariah se-Indonesia. KCI melakukan seleksi penilaian kepada Bank Umum Syariah, Unit Asurasi Syariah, Unit Usaha Syariah, Finance Syariah, BPR Syariah, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (BMT). Penghargaan diraih berdasarkan hasil riset Karim Consulting Indonesia dengan mendasarkan pada Latest Audited Report sejak periode 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012. Selain itu juga mengacu pada lampiran data keuangan terkait lainnya. BPRS Bhakti Sumekar mampu mepertahankan prestasi ke10 dalam ajang IFA 2014 setelah pada tahun 2013 juga menyabet penghargaan IFA yang ke9. BPRS Bhakti Sumekar pada tahun ini memborong empat penghargaan IFA sekaligus. Keempat penghargaan yang ditorehkan BPRS Bhakti Sumekar di antaranya Anugerah IFA terbaik pertama level nasional kategori The Most Profitable Rural Bank yakni perolehan laba terbesar pada pihak ketiga (DPK) dengan aset di atas Rp 100 mil-

iar. Selain itu pada level regional juga mampu menyabet peringkat pertama. BPRS Bhakti Sumekar juga menorehkan perigkat kedua level nasional dalam kategori The Best Islamic Rural Bank yakni dari aspek kinerja keuangan dengan aset di atas Rp 100 miliar. Itu setelah lolos seleksi dari 5 kategori penilaian oleh Karim Consulting Award. Menurut Plt Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar Novi Sujatmiko, ada lima penilaian yang ditetapkan Karim Cosulting Indonesia, meliputi pertumbuhan market share dana pihak ketiga (DPK), pertumbuhan market share terhadap pembiyaan, pertumbuhan market share tingkat efisiensi (BOPO), pertumbuhan market share terhadap tingkat profitabilitas (ROA) dan pertumbuhan market share terhadap tingkat kehati-hatian yakni sejauh mana kredit pembiyaan atau bermasalahnya (NPF). “Penganugerahan IFA terbagi alam dua aspek yakni aset di atas Rp 100 miliar dan aset di bawah Rp 100 miliar. Hebatnya, BPRS Bakti Sumekar mampu menyabet dengan kategori tertinggi yakni dengan penilaian asset di atas Rp 100 miliar.” tuturnya bangga. Diuraikan sejak 2012, BPRS hanya memperoleh penghargaan keempat nasional dalam ajang IFA. Dan pada 2013 lalu,

BPRS Bhakti Sumekar malah menyabet peringkat kedua terbaik level nasional dalam ajang yang sama. Selain memborong empat penghargaan dari Karim Consulting Indonesia, BPRS juga meraih penghargaan terbaik kedua level nasional dari ajang Infobank tahun lalu. BPRS dinilai mampu memperbaiki terutama dari sektor kinerja keuangan perbankan dan sektor perolehan laba untuk pihak ketiga. Untuk itu, menurut Novi, ke depan pihaknya akan mengembangkan terobosan pengembangan jaringan. Jika saat ini masih memiliki 16 kantor BPRS yang terpecah di areal Kab Sumenep sebanyak 13 Kantor dan 3 kantor lainnya berada di areal Pamekasan. “Ke depan BPRS direncanakan untuk dikembangkan lagi hingga menyebar di 4 kabupaten se Pulau Madura. Bahkan targetnya tidak hanya di Madura, jika sukses merambah 4 kabupaen akan dikebangkan ke Jawa Timur. Kita akan buka cabang dengan menguatkan lini khususnya di masing-masing kecamatan akan didirikan BPRS terlebih dahulu,” terang Novi. Modelnya mirip bisnis Swalayan Indomart dan Alfamart. Kata Novi, mereka menguatkan lini bisnisnya dengan mendirikan swalayan hingga ke berbagai kecamatan. Sehingga akses

masyarakat atau nasabah lebih mudah terjangkau dan tidak harus ke kota untuk melakukan tabungan atau pun deposito. Dalam penjelasan itu pula, BPRS Bhakti Sumekar menjadi penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbesar dari sektor BUMD Sumenep. BPRS Bhakti Sumekar menyumbang Rp 4,9 miliar dari target PAD sebesar Rp 4,5 miliar selama 2013. Tahun 2014 ini BPRS kembali ditarget menyumbang PAD sebesar Rp 5,8 miliar. Hal itu diperkuat oleh Sekkab Sumenep Hadi Soetarto untuk mebuka cabang diberbagai kecamatan nantinya. Hal itu dilakukan untuk mempermudah akses dan memberikan pelayanan prima terhadap nasabah perbankan. Sehingga dia mem-

berikan perhatian serius terhadap perusahaan BUMD pelat merah itu untuk mengepakkan sayap bisnisnya agar memberikan kontribusi PAD yang besar terhadap daerah. “Sumenep harus bangga dengan pencapaian perolehan penghargaan yang diberikan oleh Karim Cosulting Indoensia. Pemberian penghargaan oleh lembaga independen tersebut setidaknya dapat memacu BUMD lokal lainnya untuk semakin berprestasi. Tak hanya itu, pemerintah juga akan mendukung penuh program-program BPRS ke depan. Ini prestasi nasional dan kita bahkan bisa membawa pulang emapt penghargaan bergengsi tersebut,” terang Hadi. =ADV/ALI RIDHO

TERIMA PENGHARGAAN. Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar bersama Sekkab Sumenep Hadi Soetarto saat menerima penghargaan dalam ajang IFA di Hotel Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat.


J

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | TAHUN III

KPU Kekurangan 320 Ribu Logistik

KRIMINALITAS

Pencuri Diadili Hakim Jalanan

Surat Suara DPD Tidak Lengkap

KPU KURANG SURAT SUARA Sejumlah petugas sedang menurunkan logistik surat suara dari mobil fuso di Gudang Logistik KPU Sumenep di Desa Kebunagung, Sumenep. KPU Sumenep masih kekuarangan surat suara sebanyak 320 ribu lembar.

SUMENEP - Selasa (25/2) malam sekitar pukul 18.00 di Masjid Adzima, Desa Babbalan, Kecamatan Kota pencuri hampir sukses membawa kabur motor Mio milik KM, warga Desa Babbalan. Pelakunya berinisial MT, 28, warga Desa Larangan, Kec Ganding Kejadian itu berawal dari aksi nekat pelaku yang hendak mencuri motor saat korban sedang salat di Masjid Adzima. Namun, aksi pelaku diketahui anak korban dan langsung memberitahukan pada orangtuanya. Setelah salat, KM lantas mengejar pelaku, MT. Rima, warga desa setempat, mengungkapkan, pencuri tidak menyangka kalau sedang dikejar dan dibuntuti. Sesampainya di Bujuk Tamuni Kec Batuan, motor pelaku diterjang oleh korban dan pelaku curanmor terjatuh. Akibatnya pelaku kabur meninggalkan motor korban yang dicurinya itu. “Saat itu pula KM meneriakkan pelaku dengan sebutan maling. Pelaku diburu puluhan massa. Dari Bujuk Tamuni pelaku kabur ke selatan sekitar 1 kilometer. Namun sayang,

pelarian pelaku curanmor bernasib nahas. MT berhasil ditangkap di dekat Taman Lake’ sekitar Perusahaan Air Mineral Batuan,” terang perempuan tersebut. Saat dalam perjalanan menuju Mapolsekta, pelaku yang dikawal ketat oleh puluhan massa dengan motor lantas menghentikan motor korban di dekat Hotel Dream Land. Massa hampir saja menghakimi pelaku. Bahkan dalam sekejap kepala MT mengeluarkan darah lantaran terkena pukulan massa. Setelah sempat adu mulut dan terjadi pemukulan terhadap pelaku, selang beberapa menit kemudian anggota Polsekta Sumenep mendatangi pelaku yang nyaris dihakimi massa itu. Kejadian itu sempat membuat jalang lingkar macet. Setelah dibawa aparat kepolisian, massa tetap mengawal pelaku hingga ke Mapolsekta yang berlokasi bersebelahan dengan Masjid Jamik dan Gedung DPRD itu. Kapolres Sumenep AKBP Marjoko mengatakan sebelum dibawa masuk ke Mapolsekta, massa masih berusaha untuk menghakimi pelaku KUPON dengan menggiring pelaku ke Taman Bunga. Setelah berhasil ditenangkan oleh petugas Nama : ......................................... Mapolsekta, Umur : ......................................... lantas pelaku disarankan Alamat : ......................................... dibawa ke Nomor Kontak : ......................................... Mapolres saja. “Aparat kepolisian • Kupon ini diserahkan ke Dipersembahkan oleh: studio Madura Channel masih terus Jl. Adirasa 6-7 Kolor mengembangSumenep, selambatkan penyelambatnya tanggal 8 lidikan atas Maret 2014 kasus curanSaid Abdullah • Babak penyisihan akan mor tersebut. Institute disiarkan secara langsung Sementara di Radio 89.5 FM pelaku masih • Keterangan lebih satu orang lanjut hubungi: Abiel yang berinisial Machan (087850117101) dan MT dengan Corporation Susi (087850449593) barang bukti sepeda motor hasil curian itu.” terang Marjoko.

LOMBA AZAN SUMENEP – Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep masih kekurangan logistik pemilu legislatif. Penyelenggara pemilu masih kekurangan surat suara (SS) sebanyak 320 ribu lembar. Total jumlah surat suara yang dibutuhkan sebanyak 3.656.332 lembar untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), ditambah 2 persen dari jumlah DPT yang berjumlah 894.444 orang. “Ini masalah serius lantaran hingga kini surat suara dari KPU Pusat untuk surat suara DPD masih berkurang. Dan kekurangan tersebut sangat besar mencapai 320 ribu surat suara. Namun, kami akan terus berkoordinasi dengan KPU Pusat,” ungkap Sekretaris KPU Fajar Rahman. KPU Sumenep terus menunggu datangnya surat suara untuk DPD tersebut. Meski demikian surat suara untuk DPR RI, DPR

Provinsi, dan DPR Kabupaten sudah masuk dan tidak ada masalah berarti. Itu diketahui saat hendak dilakukan proses sortasi surat suara di kantor KPU. “Surat suara sudah tiba tadi malam. Semua surat suara sudah masuk ke kantor KPU. Kami masih melakukan sortasi surat suara untuk memastikan kelengkapan, kondisi bagus dan layak pakai. Hanya surat suara untuk DPD yang masih kurang yakni sebanyak 320 ribu,” terang Fajar. Pantauan Koran Madura, saat proses sortasi surat suara itu, pintu masuk gudang KPU dijaga ketat aparat kepolisian. Puluhan pekerja sedang melakukan sortasi surat suara di dalam gudang logistik KPU. Puluhan pekerja meli-

pat surat suara yang masuk dan melakukan sortasi surat suara. Sebanyak 96 pekerja sedang melakukan sortasi surat suara pemilu legislatif. Menurut Darmin, Ketua Rombongan yang membawa logistik surat suara pemilu, surat suara tersebut sampai di Sumenep pada Selasa (25/2) sekitar pukul 10.00 dengan diantar 6 kendaraan berat. Terdapat 5 mobil fuso dan satu tronton yang mengakut surat suara tersebut. Menurutnya, logistik surat suara dibawa langsung dari percetakan Pura Barutama, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Perjalanan menuju Sumenep memakan waktu sekitar seharian berangkat dari pukul 20.00 dan tiba di Sumenep sekitar pukul 10.00. Dengan bersama 5 teman lainnya, dia berangkat mengantarkan surat suara menuju Sumenep melewati jalur pantura. =ALI RIDHO/MK

BERHADIAH UMROH

=ALI RIDHO/MK


KORAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 NO. 0310| TAHUN III KAMIS 27 FEBRUARI 2014

NO. 0310 | TAHUN III

K K

Penerapan Kurikulum Baru

Semua Sekolah Mulai Bersiap

PENGGEREBEKAN NARKOBA. Petugas BNN menggiring salah satu tersangka bandar narkoba saat penggerebekan di kawasan Jalan Aksara Medan, Sumut, Selasa (25/2). BNN Sumut melakukan penyergapan di sebuah ruko dan menangkap satu orang tersangka yang sedang melakukan transaksi narkoba.

Penanganan Kasus Alkes Tak Fokus Hasil Uji Spesifikasi BPFK Tidak Bisa Dijadikan Acuan PAMEKASAN - Tim Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan belum berhasil menuntaskan proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) senilai Rp 4,25 miliar di Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) dr. Slamet Martodiredjo Pamekasan. Penyelidikan dugaan perkara itu dipastikan molor lagi karena berbenturan dengan tahapan pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg). Kepala Unit Tipikor, Inspektur Dua Achmad Sholeh mengatakan pihaknya belum bisa fokus pada penyelesaian penyelidikan perkara itu karena masih dilibatkan dalam tahapan pengamanan Pileg. Ia sebenarnya sudah tidak mau ikut dalam simulasi pengamanan pemilu itu, namun karena semua satuan di Polres harus terlibat, maka proses penyidikan kasus tersebut terhambat. “Sebenarnya ingin fokus pada penanganan perkara ini. Mohon maaf, sampai sekarang belum ada tersangkanya,” katanya. Dia menjelaskan hasil penelitian Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Surabaya yang menguji spesifikasi Alkes itu sudah diserahkan ke Polres Pamekasan. Namun hasil penelitian itu tidak bisa dijadikan acuan. ”Dari hasil laporan, beberapa spesifikasi alat kesehatan tidak teridentifikasi nama dan harganya. Lapo-

ran tersebut belum bisa dijadikan bahan untuk melanjutkan proses dugaan penyimpangan dana pengadaan alkes sebesar 4,25 miliar rupiah itu ke tahapan berikutnya,” paparnya. Menurut dia belum terindentifikasinya alkes masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan satu tahapan tersebut. Sehingga lanjut perwira dengan pangkat satu balok dipundaknya itu akan mengambil langkah baru yakni meminta bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Setelah tahapan itu, penyidik sedianya segera menindaklanjuti hasil uji spesifikasi Alkes ini dengan mencari harga pembanding alat sejenis dan melakukan gelar perkara di BPKP. Jika dari hasil audit tersebut menunjukkan adanya kerugian negara, penyidik akan menaikkan tahapan perkara. “Mudah-mudah minggu depan

sudah ada perkembangan. Nanti saya kabari lagi ya,” katanya. Sejauh ini, penyidik sudah memeriksa sekitar 20 saksi dalam perkara ini. Para saksi merupakan para pihak yang harus bertanggungjawab dalam proyek yang bersumber dari APBN 2011 itu. Diantaranya panitia lelang, pengguna anggaran dan pihak-pihak lain yang diduga mengetahui tentang proyek tersebut. Penanganan perkara ini memang cukup rumit dan membutuhkan waktu cukup lama. Selain itu, jumlah personel yang terbatas juga menjadi kendala tersendiri. Secara administratif, penyidik menemukan indikasi penyalahgunaan dalam proyek tersebut. Sebab, terdapat pengurangan item barang, yakni dari pengadaan barang berjumlah 10 item menjadi 8 item. Sekedar diingat kasus pengadaan alkes RSUD Pamekasan terjadi pada tahun 2012 lalu. Polres Pamekasan sudah menduga terjadi pembengkakan harga satuan dalam alkes yang diadakan. Indikasinya adalah keuntungan yang diperoleh rekanan yang seharusnya tidak lebih dari 15 persen justru ada yang mencapai 50 hingga 75 persen di beberapa item alat kesehatan. =A. FAUZI M/FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan menyatakan semua sekolah di wilayah Pamekasan sudah mulai bersiap menyambut pemberlakukan kurikulum baru. Pelaksanaan kurikulum 2013 itu dipastikan terlaksana karena uji coba penerapan sistem kurikulum baru pendidikan nasional tingkat Sekolah Dasar (SD) di wilayah itu berjalan dengan baik. Uji coba tersebut dilaksanakan di sembilan Sekolah Dasar dari 512 Sekolah Dasar yang ada di Pamekasan. Mulai tahun ajaran ini, penerapan kurikulum baru itu akan serentak dilakukan di semua SD meskipun tidak diberlakukan di semua kelas. Kurikulum itu akan digunakan di kelas 1, 2, 4, dan kelas 5. Sedangkan kelas 3 dan kelas 6 akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran mendatang. Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), Disdik Pamekasan, Prama Jaya mengaku sudah memberikan arahan dan bimbingan penerapan kurikulum baru itu ke semua guru pengajar, kepala sekolah, dan Pengawas. Disdik bahkan mengirimkan dua orang guru perwakilan dari masing-masing kecamatan, untuk mengikuti pelatihan khusus cara penerapan dan pelaksanaan kurikulum baru itu ke

Jakarta. Perbedaan kurikulum lama dan kurikulum baru itu, jelas Prama, lebih menekankan pada pendekatan pembelajaran, penyesuian, pola pelaksanaan, prosedur, dan penilaian dengan sistem tematik integratik (semua mata pelajaran menyatu dalam satu kesatuan).

Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), Disdik Pamekasan, Prama Jaya mengaku sudah memberikan arahan dan bimbingan penerapan kurikulum baru itu ke semua guru pengajar, kepala sekolah, dan Pengawas. “Dengan sistem itu, praktis tidak tidak ada muncul mata pelajaran. Semua materi itu diikat dalam satu tema. Dalam kurikulum baru itu tidak lagi mengenal mata pelajaran, yang ada adalah tema-tema yang dikembangkan oleh guru dan disampaikan ke masing-masing kelas,” papar Prama Jaya. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

PELAJARAN TERGANGGU. Siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kranggan, Kediri memakai masker saat mengikuti kegiatan ujian ekstra kulikuler di ruang kelas yang berdebu akibat abu material vulkanik Gunung Kelud, Kediri, Jawa Timur. SDN Kranggan tetap mengadakan kegiatan belajar mengajar meskipun terganggu abu vulkanik.


L

KORAN MADURA

PAMEKASAN

KAMIS 27 FEBRUARI 2014|NO. 0310|TAHUN III

Satpol PP ‘Diamputasi’ PKL Akibat Penegakan Perda Terganjal Perda PAMEKASAN - Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di depan pasar sore semakin nekat berjualan di lokasi yang dilarang. Padahal mereka disebut-sebut menjadi penyebab kemacetan di sekitar lokasi tersebut. Kebandelan PKL tersebut seakan mengamputasi pasukan Satpol PP sehingga tak mampu lagi mengatasi mereka. Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat masih setengah hati menegakkan Peraturan Daerah (Perda) penataan dan pemberdayaan PKL dan tidak berdaya melakukan penertiban. Lembaga tersebut, menurut dia, sudah waktunya melakukan penertiban PKL yang berada di zona terlarang. Apalagi, pemerintah setempat sudah menyediakan tempat sebagai pengganti lokasi tempat para PKL itu mangkal. Tempat yang disediakan itu antara lain di Jalan Cokroatmojo, Jalan Wahid

Hasim, sepanjang Jalan stadion dan Jalan Sedandang. “Pemerintah sudah menyedikan tempat, sudah memberdayakan PKL, terus masih menunggu apalagi agar PKL tersebut mau tertib,” kata politisi Partai Bulan Bintang itu. Ia menyatakan sangat menyayangkan sikap Pol PP yang terkesan membiarkan PKL pasar sore berjualan di tempat yang tidak semestinya dan tidak peduli dengan niat baik pemerintah. Jika dibiarkan dikhawatirkan akan menjadi contoh bagi PKL lainnya, untuk memaksa berjualan di zona terlarang. “Jika seperti ini kondis-

inya, tidak ada gunanya disusun perda, jika tidak ada pihak yang mau berperan sebagai penegaknya,” ujarnya. Sekretaris Asosiasi Pedangan Kaki Lima (Apkli) Pamekasan, Zainal Abidin mendukung agar PKL yang melanggar zona terlarang ditertibkan. Apalagi pemerintah sudah menyiapkan tempat lengkap dengan tenda yang dibutuhkan. Selama ini hasil pembicaraan antara APKLI dengan pemerintah sudah berjalan dengan baik. Tinggal menunggu tindak lanjut dari Satpol PP sebagai lembaga penegak Perda. Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Pol PP, Yusuf Wibisono justru mengaku tidak bisa melakukan langkah penertiban karena terbentur Perda Nomor 05 Tahun 2008. Menurut Yusuf, amanat Perda tersebut tidak hanya penertiban, melainkan juga pemberdayaan

PKL. Sementara PKL pasar sore dinilai belum diberdayakan. Sehingga lembaganya tidak berani melakukan penertiban. Sebelumnya, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii memerintahkan agar Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memaksa melanggar zona larangan berjualan secepatnya ditindak tegas. Langkah tegas itu sangat diperlukan untuk menegakkan aturan. Bupati mengatakan saat ini sudah waktunya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersikap tegas agar Peraturan Daerah dipatuhi dan tidak dianggap sebatas formalitas. “Kalau dibiarkan, maka Peraturan Daerah yang dibuat sedemikian rupa untuk kepentingan Kabupaten Pamekasan, menjadi tidak ada artinya. Karenanya, saya perintahkan agar mereka ditindak,” katanya.Pemkab, kata dia, sudah terlalu lunak dalam menegakkan aturan dan sudah memberi

toleransi (kelonggaran). Namun hal itu justru menyebabkan para PKL itu menganggap remeh Perda. Ia meminta dalam memberi tindakan itu petugasnya tidak bertindak diluar batas kewajaran dan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sebab pada dasarnya, para pedagang yang dianggap melanggar itu, ingin mencari penghidupan. Bupati menyatakan telah mempelajari kondisi tersebut dan sudah mengumpulkan berbagai instansi yang memiliki keterkaitan dengan penataan PKL. Hasilnya, disepakati agar dilakukan sikap tegas terhadap para pedagang di zona terlarang itu, agar mereka pindah ke tempattempat yang sudah disiapkan. ”Sejauh ini kami telah melakukan pendekatan. Dan saat ini sudah waktunya mereka pindah ke tempat yang sudah kami sediakan,” katanya. =FAKIH AMYAL, SUKMA FIRDAUS/MUJ/RAH

DANA KAMPANYE

Baru Satu Parpol Menyetor Berkas Laporan PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan baru menerima laporan dana kampanye tahap dua dari satu partai politik (parpol) peserta pemilu. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) merupakan partai yang pertama kali dan masih satu-satunya partai politik di wilayah itu yang sudah menyerahkan laporan tersebut ke KPU setempat. Penyerahan salah satu administrasi wajib seluruh parpol peserta pemilu 2014 itu dilakukan Rabu (26/2) oleh ketua DPD Partai Nasdem Pamekasan, Ibrahim Abdullah, di Kantor KPU setempat Jalan Brawijaya, Pamekasan. Komisioner KPU Pamekasan Divisi Hukum, Agus Kasianto mengatakan batas akhir penyerahan laporan dana kampanye tahap dua itu pada 2 Maret mendatang. Hingga kemarin baru satu parpol yang telah menyelesaikan kewajiban itu. “Partai Nasdem telah menyerahkan laporan dana kamapnyenya. Kami berharap parpol lainnya segera menyusul karena jika tidak menyerahkan laporan hingga batas terakhir, maka akan didiskualifikasi dari daftar peserta pemilu legislatif,” katanya. Menurut dia, laporan dana kampanye kali ini berbeda dengan laporan dana kampanye tahap pertama yang dilakukan pada 11 sampai 27 Desember 2013 lalu

SATU-SATUNYA. Ketua DPD Partai Nasdem Pamekasan, Ibrahim Abdullah menyerahkan laporan dana kampanye tahap kedua partainya ke komisioner KPU setempat. Partai tersebut masih merupakan partai satusatunya yang sudah menyerahkan laporan dana kampanye tersebut.

yang hanya sebatas laporan dana awal dana kampanye. Sementara pada laporan tahap dua, meliputi laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye parpol. KPU, jelas dia, tidak akan serta merta memberlakukan diskualifikasi terhadap parpol jika tidak menyerahkan laporan dana km-

panye tahap dua. Sebab harus ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Menurut Agus ada tenggang waktu perbaikan selama lima hari pasca batas terakhir penyerahan. Sehingga bagi parpol yang salah dalam menyusun laporan baik karena tidak sengaja atau karena asal-asalan sep-

erti halnya tahap petama, diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Ia menyatakan telah mengundang Panwaslu agar hadir dalam setiap penyerahan laporan dana kampanye oleh parpol. Harapannya Panwaslu mengetahui partai politik yang sudah dan belum melakukan kewajibannya. Selanjutnya,

kata Agus, laporan itu akan diserahkan ke tim auditor independen untuk dilakukan audit agar diketahui apakah ada dana yang berasal dari sumber terlarang. Divisi Pengawasan Panwaslu Pamekasan, Achmad Husaifi mengatakan keterlibatan lembaganya dalam kegiatan itu sebatas menyaksikan. Selain itu dengan terlibat secara langsung, lembaganya bisa mengetahui partai politik yang belum menyerahkan laporan sehingga bisa dijadikan bahan untuk memberikan rekomendasi penerapan sanksi kepada KPU. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Pamekasan, Abdullah Ibrahim mengatakan pihaknya sengaja lebih awal menyampaikan laporan dana kampanye partainya agar bisa melakukan perbaikan sebelum batas akhir waktu penyerahan. “Kami ingin segera berkonsentrasi pada upaya pemenangan sehingga tidak terpecah dengan menyiapkan kewajiban yang bersifat administratif,” katanya. Ia menjelaskan pada laporan kedua, dana kampanye yang dilaporkannya sebesar Rp 1,68 miliar. Laporan itu juga disertai dengan sumber pendapatan dan laporan lain yang dibutuhkan KPU. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH


KORAN MADURA

PAMEKASAN

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 NO. 0310| TAHUN III

M

MENOLAK PLT DARI TNI

Ramai-ramai Mendatangi Kantor Kecamatan Batumarmar

IKRAR PEMILU DAMAI. Pimpinan partai politik nasional dan lokal, bersama muspida saling genggam dan mengangkat tangan setelah menandatangani ikrar pemilu damai yang difasilitasi Polres Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Selasa (25/2). Ikrar pemilu damai tersebut, merupakan komitmen parpol untuk menghindari segala bentuk kekerasan, teror, intimidasi, pengerusakan alat peraga partai, dan pelanggaran pemilu lainnya, serta sepakat mewujudkan pemilu aman, tertib dan demokratis pada pesta demokrasi 9 April mendatang.

Demokrat Ranking Pertama Pelanggar APK Hermanto: Dilakukan Caleg Tidak Paham Aturan Pemilu PAMEKASAN - Partai Demokrat dinyatakan sebagai partai yang paling banyak melakukan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Pamekasan. Data di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat menyatakan hingga pertengahan bulan ini sudah ada 76 buah APK milik Partai Demokrat yang diturunkan paksa karena melanggar aturan pemasangan. Di peringkat kedua pelanggar APK terbanyak adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 67 pelanggaran, dan peringkat ketiga adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 63 pelanggaran (selengkapnya lihat grafis). Panwaslu menyatakan tidak memiliki sanksi apa pun terhadap pelanggaran tesebut. Karena tugas lembaga tersebut hanya melakukan penertiban dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, dalam hal ini Satpol PP. ”Kami hanya melakukan penertiban dan mendata partai mana yang paling banyak melakukan pelanggaran sebagai informasi kepada masyarakat,” kata anggota

Panwaslu, Achmad Khuzaifi, Rabu (26/2). Karena tidak ada sanksi, tidak sedikit partai yang memasang kembali alat peraga mereka setelah ditertibkan. Namun, hal itu dianggapnya sebagai konsekwensi yang harus ditanggung lembaganya, yang dalam kasus tersebut

tidak diberi kewenangan merekomendasikan sanksi. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Pamekasan, Hermanto enggan menanggapi hal tersebut. Menurutnya, yang memasang alat peraga di tempat terlarang itu adalah para Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang kurang paham terhadap aturan pemilu. Namun ia mengaku tidak bisa menyalahkan para caleg itu, karena dalam pandangannya, ketidakpahaman mereka disebabkan minimnya sosialisasi tentang aturan tersebut oleh KPU. “JIka ada caleg yang tidak paham dengan aturan pemasangan alat peraga harus ada evaluasi apakah karena mereka memang tidak mau mengerti atau sosialisasinya yang kurang,” katanya. Meski demikian, pihaknya akan meminta para caleg dari partainya agar mematuhi aturan itu dan tidak memasang alat peraga mereka di tempat terlarang dan dengan cara yang melanggar. =sukma firdaus/muj/rah

PAMEKASAN – Beberapa warga Desa Batubintang beramai-ramai mendatangi kantor Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, Jawa Timur, Rabu. Mereka menolak pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa Batubintang dari aparat TNI. Warga menilai pengangkatan Plt Kepala Desa Batubintang itu tidak prosedural dan tanpa persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat, sehingga pengangkatan pelaksana tugas itu dinilai cacat hukum. Juru bicara warga Desa Batubintang Samsul menyatakan pihaknya sengaja mendatangi kantor Kecamatan Batumarmar, karena kebijakan mengangkat pelaksana tugas Kepala Desa Batubintang dari unsur aparat TNI tidak prosedural. Pihak kecamatan menyatakan situasi di Desa Batubintang tidak kondusif, sehingga perlu diangkat karateker. Padahal situasi yang tidak kondusif itu sengaja diciptakan sendiri oleh oknum di desa itu bekerja sama dengan orang dekat pejabat Pemkab Pamekasan. “Oleh karena itu kami meminta agar kebijakan itu dicabut kembali. Menurut kami apa yang dilakukan pemkab dan pihak kecamatan tidak prosedural,” ucapnya.

Puluhan warga ini mengancam akan tetap menduduki kantor Kecamatan Batumarmar apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Warga datang ke kantor Kecamatan Batumarmar sekitar pukul 09.30 WIB dan hingga pukul 11.30 WIB dialog antara warga dengan pihak kecamatan masih berlangsung dengan suasana tegang. Sebelumnya, puluhan warga ini juga sempat mendatangi kantor DPRD Pamekasan dengan tuntutan yang sama. Di kantor DPRD Pamekasan warga menggelar audiensi menyampaikan persoalan itu dan meminta agar kebijakan mengangkat pelaksana tugas dari unsur TNI dipertimbangkan. Ketua Komisi A DPRD Pamekasan Iskandar menjelaskan pihaknya telah menyampaikan aspirasi masyarakat Batubintang itu ke pemkab, namun kebijakan pemkab tidak berubah. “Alasan yang dikemukakan pemkab waktu itu karena pernyataan darurat atau kondisi tidak aman itu hanya bisa disampaikan oleh aparat keamanan, dan itu yang menjadi dasar pemkab mengangkat pelaksana tugas kepala desa dari unsur TNI,” terang Iskandar. =ABD AZIZ/ANT/RAH

TEKAN ANGKA GOLPUT. Seorang petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagikan brosur pada pengunjung di sebuah pusat perbelanjaan di Malang, Jawa Timur. Kegiatan sosialisasi pemilu yang diadakan di sejumlah titik keramaian dan pusat perbelanjaan tersebut untuk menekan angka golput di Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014.


N

KORAN MADURA

PAMEKASAN

KAMIS 27 FEBRUARI 2014|NO. 0310|TAHUN III

Uji Coba Embung Makan Korban Lima Petak Sawah Terimbas Genangan Air PAMEKASAN - Dalam uji coba embung atau waduk pengendali banjir di Dusun Lekoh Barat, Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan, memakan korban. Kali ini sedikitnya lima petak sawah penduduk di daerah hulu sungai Bung Kipis menjadi area luapan air dari waduk yang baru tiga hari diuji coba ini. Rencana uji coba akan dilaksanakan hingga 15 Maret mendatang. Uji coba tersebut meresahkan warga, terutama pemilik lahan yang menjadi korban uji coba tersebut. Menurut warga yang sawahnya menjadi korban genangan air, waduk itu tengah diuji coba pintu airnya. Namun ketika pintu air ditutup, sebagian air sungai di hulu ada yang meluap dan menggenangi sekitar 500 meter per segi persawahan warga. Atas kejadian ini

lima warga pemilik sawah-sawah itu merasa dirugikan. Karena sawah mereka tak bisa ditanami lagi. Bahkan beberapa sawah sudah ada yang ditanami kacang tanah. Atas musibah ini, pemilik sawah dipastikan mengalami kerugian, sebab tanaman kacang

tanahnya sudah terendam dan membusuk. Mereka semua menyayangkan kejadian ini. Kenapa dampak ini tidak dipikirkan sebelumnya oleh pelaksana proyek. Mereka menuntut ganti rugi kepada pelaksana proyek atau pemerintah yang berwenang terhadap hal itu. Dikatakan jika salah satu pemilik sawah sudah melaporkan kejadian ini kepada aparat desa setempat. Tapi aparat desa seakan kurang serius dalam menanggapinya. ”Kemarin cuma ada pamong (kepala dusun, Red) yang datang mengecek ke sini. Dia hanya mengecek saja dan mengukurngukur sawah kami. Tapi hingga sekarang belum ada kepastian terkait kompensasi apa yang akan

diberikan kepada kami,” kata Nurhayati, 57, salah satu warga yang sawahnya yang menjadi korban. Menurut Kepala Desa (Kades) Bangkes M. Lutfi, dirinya memang telah mengutus Pamong Lekoh Barat untuk mengatasi masalah tersebut. Awalnya Kades berniat untuk membebaskan tanah lima warga itu, dengan cara dibeli menggunakan anggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Tapi ada satu warga yang tidak setuju, sehingga rencana pembebasan itu gagal. ”Padahal sebelumnya lima warga itu sepakat untuk menjual tanahnya ke pemerintah. Tapi ketika petugas dari badan pertana-

han datang untuk mengukurnya, tiba-tiba satu pemilik tanah menolak. Sehingga hal itu gagal dilakukan,” ungkap Lutfi. Terkait penanganan selanjutnya, Lutfi menyerahkan sepenuhnya kepada lima warga pemilik sawah itu, maunya seperti apa. Pihaknya siap memfasilitasinya ke Pemkab Pamekasan. Sebab tanggungan untuk pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemkab. Sedangkan anggaran proyek pembangunan embung itu menggunakan anggaran pusat yang kurang lebih besarnya Rp 4 miliar. Proyek di atas lahan seluas 4 hektare itu dikerjakan sejak September 2013 lalu. =SUKMA FIRDAUS/RAH


KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Komunitas

KORAN MADURA

KAMIS 27 FEBRUARI 2014

KAMIS 27 No. FEBRUARI 2014| |TAHUN No. 0310 |IIITAHUN III 0310

OO

KOMUNITAS MUSANG LOVERS INDONESIA

Tak Pantas Dibunuh dan Dimakan SURABAYA - Musang atau yang dikenal sebagai Luwak jarang sekali menjadi hewan peliharaan. Karena kalah pamor dengan kucing ataupun anjing. Tapi jangan salah hewan dengan nama latin Paradoxurus hermaphroditus, bisa menembus harga Rp 40 juta lebih dari salah satu jenisnya. Tak hanya harga yang bisa melonjak tinggi, hewan yang terkenal rakus ini juga bisa mencapai bobot sampai 40 kilogram. Sebagai pecinta hewan musang, Komunitas Musang Lovers Indonesia regional Surabaya ini ingin sekali mensosialisasikan hewan yang tergolong nokturnal. Apalagi sangat banyak sekali jenis musang yang ada di Indonesia. Ada jenis musang pandan, musang bulan, musang garangan, musang rase, musang binturong, maupun musang albino. Dari sekian banyak jenis musang tersebut ada yang menyita perhatian yakni jenis musang albino. Jenis musang yang bermata merah ini memang memiliki kelainan genetika atau cacat gen pada musang tersebut. Tak heran jika musang jenis ini amat langka dan harganya dikalangan musang lovers bisa mencapai Rp 40 juta bahkan lebih. Selain jenis musang albino, musang bulan juga menyita perhatian karena kelangkaan di habitatnya. Hewan asli Bali, Sumatera, dan Kalimantan ini bisa mencapai bobot 20 kg bahkan lebih. Anggota Komunitas Musang Lovers Indonesia regional Surabaya memiliki hewan jenis ini dengan bobot mencapai 15 kg. sampai pernah ditawar dengan harga Rp30 juta lebih. Keunikan musang yang berwarna coklat dengan wajah mirip beruang ini memang bisa mencapai berat seukuran bayi manusia. “Pernah saat saya membawa hewan ini ada yang berani menawar tinggi, karena

g. armadianto semeru/koran madura

BERKUMPUL. MLI Regional Surabaya saat berkumpul di taman Bungkul Surabaya.

saya masih sayang hewan ini saya tidak akan menjualnya. Karena merawatnya sampai jinak seperti ini butuh waktu dan perawatan ektra,” jelas Anggota MLI regional Surabaya, Steven Kho. Kelangkaan lain juga ada pada musang jenis binturong, hewan endemic asal Sumatra ini bisa mencapai 40 kg. Sampai-sampai pihak kehutanan dan badan konservasi sumber daya alam melarang menangkap maupun memelihara hewan musang jenis ini. Karena jumlah dihabitatnya cenderung menurun. Memang kebanyakan orang mengira hewan ini merupakan hama, maupun hewan yang sering memakan ayam milik warga. Kemudian musang garangan yang berwarna cenderung coklat bertubuh kecil nan panjang. Kebanyakan hewan jenis ini lebih memilih tempat semak belukar untuk bertahan hidup. Mirip dengan garangan, musang rase memiliki badan agak tinggi dan moncong agak pendek sekilas mirip musang pandan yang berwarna coklat memiliki bintik ditubuhnya. Setiap musang memang memiliki porsi makan yang rakus. Apalagi jenis musang bulan dan binturong yang cenderung memiliki lambung yang besar. Tetapi Komunitas MLI regional

Surabaya memiliki trik khusus memilih makanan untuk hewan kesayangannya. Agar pop yang dihasilkan tidak berbau diberikan melon ataupun pisang. Kalau diberi papaya pasti pop yang dihasilkan berbau tidak sedap. Untuk perawatan yang lebih juga bisa diberi bubur bayi untuk menambah kesehatan tubuh si musang. Hewan yang tergolong arboreal yang menghabiskan waktunya diatas pohon ini juga bisa menjadi hewan kesayangan yang jinak. Dengan perawatan yang baik bisa merubah hewan liar ini menjadi hewan yang tak kalah dengan kusing maupun anjing. Sekedar informasi, setiap jenis musang ataupun luwak bisa menghasilkan kopi terbaik. Yang sampai saat ini harga kopi paling mahal dan paling nikmat di dunia bisa mencapai Rp 1,5 juta per kilogramnya. Namun, dari sekian jenis musang tersebut lebih dipilih tingkat output yang dikeluarkan lebih banyak. Malahan di Lampung pemroduksi kopi luwak lebih memilih musang bulan untuk menghasilkan kopi terbaik. Sejarah MLI Regional Surabaya Musang Lovers Indonesia regional Surabaya terbentuk pada bulan Februari 2012.

Dibentuknya komunitas ini atas dasar karena banyaknya pecinta musang di seluruh Inonesia yang hampir 1000 orang lebih. Agar mereka lebih terwadahi dan mengenal lebih dekat hewan omnivora ini. Komunitas MLI regional Surabaya sampai saat ini memiliki anggota sebanyak 30 orang. Tidak hanya dari Surabaya saja, anggotanya pun dari Sidoarjo, Gresik, Lamongan, bahkan Malang. Untuk lebih mendapat pengetahuan tentang hewan ini para anggota sepakat pada setiap minggu pertama, kedua, dan ketiga berkumpul di taman bibit pada setiap minggunya. Pada minggu keempat para anggota akan berpindah di sekitaran taman bungkul. Untuk menjadi anggota Musang Lovers sangatlah mudah, meskipun tidak memiliki hewan nocturnal ini. Para calon anggota bisa saling sharing dan mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan komunitas. Selain itu kita juga mengarahkan para calon anggota untuk cocoknya memelihara musang jenis apa. Agar hewan yang cenderung liar ini bisa jinak ada trik-trik khusus. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan para anggota dari mulai sharing kesehatan atau perawatan. Juga

mengadakan gatering yang mendatangkan Dokter hewan maupun zookeeper. “Selain sharing dengan anggota kita juga memilih mendatangkan para pakar kesehatan untuk hewan. Agar setiap anggota memiliki pengetahuan lebih untuk merawat dan melakukan pembiakan untuk hewan ini,” jelas Ketua/ Koordinator MLI regional Surabaya, Sela Erfansyah. Kebanyakan para anggota komunitas berprofesi sebagai karyawan, juga pengusaha, frelance, pelajar SD, SMP, SMA, Mahasiswa, maupun usia 50 tahun lebih. Untuk merawat hewan ini lebih gampang dari pada anjing maupun kucing. Karena hewan yang tergolong liar ini memiliki fisik yang kuat. “Pernah ketika 1 biusan untuk hewan dengan dosis yang sama diberikan pada anjing dan musang. Ternyata anjing lebih dulu terpengaruh bius dari pada musang. Karena musang ini memang memiliki naluri liar yang sangat cocok di kehidupan liarnya,” jelas Anggota MLI regional Surabaya, Baskoro Widyanto. Perawatan tidak terlalu sulit, hanya mandi diberikan seminggu sekali. Begitu juga makan makan dan minum cukup pagi dan malam hari. Kalau ingin perawatan lebih setiap beberapa bulan sekali lakukan cek up ke dokter hewan. Musang yang tergolong baby dengan usai 2-3 bulan lebih itensif untuk perawatan. Tambahan suplemen juga sangat diperlukan untuk menambah nafsu makan ataupun daya tahan tubuhnya Selain gatering sebagai tempat curhatnya para pecinta musang, para anggota juga berusaha untuk mengawinkan maupun breeding. Tujuannya untuk mengurangi tangkapan di alam liar yang hampir 90% mereka pelihara. Namun, untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat terkadang ada saja kendalanya. Tetapi bagi para anggota Musang Lovers tugas ini harus dituntaskan untuk menyeimbangkan populasinya di hutan. = G. ARMADIANTO SEMERU


KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

KAMIS 27 FEBRUARI 2014 | No. 0310 | KAMIS TAHUN III 27 FEBRUARI 2014

MADURA

No. 0310 | TAHUN III

JEIHAN QURRATU AINI

Sederhana itu Menyenangkan Gaya hidup minimalis merupakan sikap menyederhanakan hidup seseorang. Wujudnya tidak menampakkan harta melimpah yang dimiliki. Tampil apa adanya dengan penuh kesederhanaan. Ciri gaya hidup ini ialah adanya perasaan puas dan cukup terhadap "apa yang dibutuhkan", bukan "apa yang diinginkan".

SAMPANG - Bupati A Fannan Hasib dan Wakil Bupati Fadilah Budiono (Al-Falah) mengadakan refleksi satu tahun kepemimpinannya di Pendopo Bupati Sampang, Rabu (26/2). Tampak hadir dalam acara tersebut para kepala SKPD, tim sukses dari tim formal dan relawan mulai dari tingkat kecamatan dan jajaran Forpimda. Bupati A Fannan Hasib mengatakan,

emikianlah hidup Jeihan Qurratu Aini, kendati terlahir dari keluarga yang tergolong memiliki taraf kehidupan menengah ke atas, namun tidak lantas menjadikan dirinya menunjukkan kekayaannya, apalagi kekayaan milik orangtuanya. Sebab, hidup sederhana membuatnya lebih nyaman tanpa harus dipandang berlebihan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang sekitar. Sekalipun tampil sederhana, tapi tetap kelihatan indah di pelupuk mata. "Buat apa tampil mewah disaat kesederhanaan itu membuat aku bahagia. Meskipun aku punya tidak lantas harus aku tunjukkan ke semua orang," tutur gadis yang akrab dipanggil Jihan itu. Memiliki wajah cantik, rambut lurus ditopang oleh warna kulit yang putih membuat gadis kelahiran Bangkalan, 16-05-1997 ini tampak anggun dan menawan. Akan tetapi, kecantikan yang terpancar dari wajahnya bukan karena polesan lipstik yang mahal dan balutan sebuah baju yang mewah. Namun justru kecantikan itu terlihat dari penampilan yang sangat sederhana dan rona alamiah pun menjadikan dia semakin menarik dipandang mata. "Kecantikan itu lebih enak dipandang karena terlahir dari proses alami.

REFLEKSI KEPEMIMPINAN AL-FALAH

Bupati Komitmen Penuhi Visi-Misinya selama satu tahun kepemimpinannya sudah menerima sejumlah penghargaan mulai dari tingkat regional hingga tingkat nasional. Hal itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya selama ini mendapatkan apresiasi. Meski demikian, ia mengaku masih akan terus berupaya memenuhi komitmen visi-misinya. Pada tahun ini pihaknya akan melakukan pengeboran di be-

berapa tempat. Juga akan membangun infrastruktur di sejumlah desa. Termasuk akan melakukan normalisasi Kali Kemoning yang sampai saat ini sering membawa masalah banjir saat musim kemarau. �Kalau ada persoalan di bawah tolong sampaikan kepada kami supaya kami bisa bertindak,� pintanya. =ADV/ MIFTAHUL ULUM

Bukan karena polesan sebuah lipstik dan baju yang mahalmahal, jadi sederhana itu indah," tuturnya. Menurut gadis yang juga model hijabers itu, sikap sederhana memang menjadi kultur di tengahtengah keluarga besarnya. Sebab, kekayaan yang dimiliki bukanlah sebuah kebanggaan yang harus dipertontonkan. Semua itu adalah titipan sementara yang kelak akan kembali pada pemilik yang sebenarnya. Maka, sikap sederhana yang tertanam juga merupakan sebuah langkah agar tidak terjebak dalam kubangan kesombongan karena harta. "Dengan tampil sederhana kan bisa menjauhkan kita dari sikap sombong. Harta juga tidak bisa menjamin sebuah kebahagiaan. Daripada diperbudak harta mending ya sederhana saja," paparnya. =DONI HERIYANTO/RAH

REFLEKSI Bupati Sampang A Fannan Hasib saat menyampaikan sambutan dalam acara Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Al-Falah di Aula Pendopo Sampang, Rabu (26/2).

e Paper Koran Madura 27 Februari 2014  

Satu Hati untuk Bangsa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you