e Paper Koran Madura 21 April 2014

SENIN

21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

KORAN MADURA

PPP Makin Kehilangan Arah SDA Dinonaktifkan hingga Muktamar yang Dipercepat JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy memastikan penonaktifan Ketua Umum PPP yang juga Menteri Agama Suryadharma Ali akan berlaku hingga muktamar yang dipercepat sebelum pemilu presiden Juli mendatang dan setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

Hal itu diungkapkan Romahurmuziy di Jakarta, Minggu (20/4). Sebelumnya, penonaktifan Suryadharma Ali sudah diputuskan dalam rapat pimpinan (rapimnas) Sabtu (19/4) lalu. Sebagai gantinya, Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum.

“Sampai Muktamar dipercepat.

Nanti setelah Mukernas. Sebelum Pilpres,” kata Romi saat ditemui di Restoran Warung Daun, Jalan Cikini Raya, nomor 26, Jakarta Pusat, Minggu (20/4). Romi menambahkan, hasil Rapimnas saat ini jadi acuan partainya.

Sebelumnya pengurus PPP menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I. Rapat yang dipimpin Romahurmuziy bersama Emron Pangkapi bersepakat memberhentikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dari jabatannya untuk sementara waktu hingga muktamar yang dipercepat digelar. Rapimnas juga menetapkan Emron Pangkapi sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum PPP. Ada lima keputusan Rapimnas I DPP PPP tersebut seperti yang dibacakan Romahurmuziy, Minggu (20/4) dini hari.

Pertama, mengukuhkan hasil rapat pengurus harian DPP PPP yang dilaksanakan pada Jumat 19 April 2014. Kedua, Rapimnas I PPP yang diadakan pada tanggal 19-20 April 2014 bertemakan ‘Merangkai Islah Menuju Berkah’ dimaksudkan untuk merekonsiliasi semua perbedaan pendapat dan menjalankan amanat Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimun Zubair dalam rangka islah (perdamaian).

Setelah upaya yang sungguh-sungguh untuk membangun komunikasi, Ketua Umum H Suryadharma Ali tetap tidak bersedia menghadiri forum Rapimnas

I PPP. Atas dasar tersebut, Rapimnas I PPP dengan tetap berpegang teguh kepada konstitusi (AD/ART), mengoreksi sanksi yang diputuskan rapat pengurus harian DPP PPP pada tanggal 18 April 2014 dari semula ‘peringatan pertama’ menjadi PEMBERHENTIAN SEMENTARA kepada H Suryadharma Ali dari jabatannya selaku ketua umum DPP PPP. Ketiga, Rapimnas I PPP menetapkan saudara H Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua Umum DPP PPP untuk mengisi lowongan jabatan Ketua Umum DPP PPP sesuai dengan pasal 12 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga PPP sampai dengan pelaksanaan muktamar yang dipercepat.

Keempat, Rapimnas I PPP memberikan mandat kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPP sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas untuk menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III pada Hari Rabu, tanggal 23 April 2014.

Kelima, Rapimnas I PPP mengamanatkan kepada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III untuk menetapkan jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar yang dipercepat. =GAM/AJI MENOLAK. Menanggapi pelengserannya oleh Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP, Suryadharma Ali mengklaim hal itu tidak sah. Sebab menurutnya pelengsran Ketua Umum hanya bisa dilakukan lewat Muktamar Luar Biasa. Karenanya ia menganggap pelengserannya adalah inkonstitusional. Beberapa pengamat menyayangkan perpecahan di tubuh partai berlambang ka’bah ini menjelang Pilpres yang akan digelar 3 bulan ke depan.

1

0328-6770024 SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III www.koranmadura.com

Kecurangan ra Penyelenggaga u id Pemilu d Masif Nasional | 4

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

Sarkastis

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

“Saya tak akan membalas kalimat kasar yang dilontarkan pada kader partai yang saya pimpin. Tak akan pernah,” jawab seorang pimpinan partai ketika diminta tanggapan oleh para wartawan, terkait serangan kasar pada partainya. “Rakyat akan mencibir jika para elite melontarkan kata-kata sarkastis. Dan yang berbahaya, kebiasaan-kebiasan kurang baik itu, bisa ditiru rakyat.

Apa jadinya negeri ini jika antar elite, lalu antar rakyat mudah sekali melontarkan makian,” tambah politisi kawakan itu.

Dengan arif politisi yang kader partainya diserang itu mengingatkan bahwa jika antar pimpinan partai terjebak pertikaian kata-kata kasar, saling melecehkan sampai hal-hal fisik dan personal bukan luar biasa jika rakyat tergoda melakukan tindakan anarkis. “Para elite bisa dengan mudah duduk satu meja setelah saling serang. Sementara di lapisan bawah kadang sudah terpancing mengasah golok dan parang,” katanya mengingatkan.

Menumbukan kesadaran kepemimpinan memang jauh lebih sulit ketimbang keterampilan sekedar memenej. Bisa jadi seseorang memiliki kemampuan teknis menegerial hebat namun ketika memasuki areal kepemimpinan yang membutuhkan lanskap pemikiran luas serta bervisi ke depan dengan mempertimbangkan seluruh persoalan, ia masih terjebak ego kepentingan diri. Ia seperti lupa bahwa sepak terjang, kata-katanya mudah sekali ditiru oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Bung Karno ketika diperlakukan sewenang-wenang oleh Soeharto sempat didesak oleh pendukungnya agar memberikan perlawanan.

Namun Bung Karno lebih memilih menahan diri walau secara pribadi dirinya menjadi korban. Bung Karno meBangsa ini sudah nahan diri karena menyadari terlalu lelah terus bila sedikit saja memberikan berputar-putar balasan, sudah pasti para pendukung setianya akan dalam perilaku politik jauh dari mengikutinya. Dan akhirnya, pertumpahan darah, perang mencerdaskan. saudara tak terelakan.

Begitulah seharusnya seorang memimpin. Ia tak terbelenggu kepentingan dirinya; tidak mengorbankan rakyat yang dipimpinnya.

Ia selalu sadar berada di tengah-tengah pendukungnya.

Ia tahu, apapun yang dilakukan akan mudah diikuti dan ditafsirkan berbeda. Jika Bung Karno misalnya, hanya mengeluarkan perlawanan kata-kata, para pendukungnya sangat mungkin mengangkat senjata.

Rakyat akan melihat dan meniru apa yang dilakukan para pemimpinnya. Karena itu, seorang pemimpin selalu memperhitungkan apa yang diucapkan dan dilakukannya. Sangat berbeda dampak seribu kata yang diucapkan rakyat dengan satu dua kata dari seorang pemimpin. Apalagi di era informasi dan komunikasi seperti sekarang ini, yang begitu mudah satu ucapan menyebar luas ke seluruh penjuru negeri bahkan dunia; hanya dalam hitungan detik.

Kritik, koreksi, menyerang kebijakan lumrah dalam pentas politik. Namun apapun itu disampaikan dalam bingkai yang tak hanya bertujuan mencapai sasaran kepentingan; mampu pula memberikan pencerdasan dan kedewasaan pada rakyat luas. Tidak kekanakkanakan menyerang fisik, karakter dan yang bersifat kampanye negatif. Jauh lebih memberikan manfaat menyerang kebijakan disertai tawaran kebijakan lain, yang potensial lebih baik.

Bangsa ini sudah terlalu lelah terus berputarputar dalam perilaku politik jauh dari mencerdaskan.

Memberi solusi peningkatan kesejahteraan rakyat, jauh lebih diperlukan ketimbang sekedar lontaran kata-kata sarkastis antara elite, yang bisa membangkitan emosi masyarakat. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

2

Koalisi Partai Islam Disinyalir Bermuara ke Prabowo JAKARTA- Pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirg memperkirakan Koalisi Indonesia Raya akan bermuara pada dukungan terhadap pengusungan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden RI. “Boleh jadi koalisi itu muaranya adalah mendukung Partai Gerindra sebagai pemimpin koalisi partai tengah hasil Pemilu Legislatif 2014, dan mendukung Prabowo-Hatta Rajasa sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014,” kata Igor kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Igor memperkirakan, jika benar Koalisi Indonesia Raya akan mengusung Prabowo-Hatta, maka muatan politis yang terkandung dalam

wacana koalisi itu adalah menjegal atau menandingi laju capres Jokowi dan cawapresnya nanti dalam Pilpres 2014.

Sebab kata dia, Koalisi Indonesia Raya ini bak “reinkarnasi” poros tengah yang pada 1999 telah menjadi skenario Amien Rais untuk menghadang laju PDIP, yang kala itu memenangi pemilu legislatif dan populer.

Dia mengulas pada 1999 poros tengah identik dengan munculnya manuver partai politik berbasis massa Islam dengan sejumlah figur yang potensial seperti Gus Dur dan Amien Rais. Kala itu partai berbasis massa Islam berupaya menghadang tampilnya partai politik nasionalis saat itu, yakni PDIP dalam bursa capres.

“Hasilnya waktu itu efektif, di mana akhirnya figur capres dipegang Gus Dur dari PKB yang mewakili parpol berbasis massa Islam,

sedangkan cawapresnya baru dari partai nasionalis PDIP yakni Megawati,” kata dia.

Saat ini, lanjut dia, manuver politik Koalisi Indonesia Raya bisa saja ingin menghadang laju PDIP juga seperti 1999. Perbedaannya saat ini poros tengah hanya akan menampilkan figurnya sebagai cawapres dengan berkoalisi bersama partai lain yaitu Gerindra.

“Tapi jangan lupa bahwa ide Koalisi Indonesia Raya dari Amien Rais harus juga dilihat sebagai usaha meningkatkan posisi tawar parpol berbasis massa Islam, dan penjajakan probabilitas dari koalisi tersebut untuk memunculkan pasangan capres dan cawapresnya sendiri. Koalisi ini bisa terancam gagal jika Jokowi mengambil Hatta Rajasa, Mahfud MD atau Anis Matta sebagai cawapresnya,” tuturnya. =ANT/RANGGA

BURSA CAPRES

Prabowo-Hatta Bisa Imbangi Jokowi JAKARTA- Peneliti Politik The Habibie Center, Bawono Kumoro menilai figure Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa merupakan sosok yang potensial menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi capres Prabowo Subianto. Karena itu, jika ingin menang maka tidak ada pilihan lain bagi Prabowo selain menggandeng Hatta agar bisa memenangkan pilpres nanti.

“Saya kira, competitor utama Jokowi, tentu Prabowo. Menurut hasil survei, Prabowo menempati posisi kedua dibawah Jokowi soal elektabilitas. Kebetulan Gerindra bersama PDI Perjuangan masuk 3 besar pileg berdasarkan hitungan cepat. Jadi, pesaing utama Jokowi adalah Prabowo. Tinggal sekarang ini, Prabowo mencari pasangan yang sesuai yang bisa melengkapi satu sama lain untuk meraih suara dalam pilpres nanti,” ujar Bawono di Jakarta, Minggu (20/4).

Menurutnya, pertarungan politik di pilpres nanti sangat ketat. Karena itu, capres harus mengambil cawapres yang benar-benar berkompeten. “Kalau melihat statemen petinggi Gerindra, memang ada beberapa tokoh

yang digadang-gadang bakalan mendampingi Prabowo. Sebut saja Hatta Rajasa, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD,” katanya.

Tetapi dari ketiga nama ini, jelasnya Hatta Rajasa sangat potensial. Rekam jejaknya sudah teruji. Karena itu, Prabowo harus cermat memilih calon wakilnya untuk mengimbangi popularitas Jokowi.

Prabowo imbuhnya harus memilih cawapres yang memiliki kemampuan yang tidak dimiliki Prabowo. “Kita tahu, Prabowo memiliki pengalaman panjang dibidang militer dan keamanan.

Tetapi, dia minim di manajemen birokrasi pemerintahan karena dia tidak pernah duduk di pemerintahan. Tentu dia harus memilih

tokoh yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang manajemen pemerintahan,” urainya.

Selain itu, ungkapnya Cawapres pendamping Prabowo harus diambil dari tokoh parpol yang memiliki suara signifikan dalam pileg serta memiliki basis politik yang cukup kuat.

Dari sejumlah tokoh yang menjadi nominasi, nama Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa memenuhi syarat yang dibutuhkan Prabowo. Basis masa Hatta juga sangat konkrit yaitu berasal dari masa pendukung PAN. “Dari semua kandidat cawapres pendamping Prabowo, nama Hatta lebih unggul sehingga sangat tepat jika disandingkan dengannya,” katanya.

Apalagi, pengalaman birokrasi Hatta juga sangat luar biasa.

Hatta terpilih menjadi mentri sejak pemerintahan Megawati hingga SBY. Karena itu, Prabowo layak mempertimbangkan nama Hatta untuk menjadi cawapres. Kombinasi Prabowo-Hatta ini diyakini mampu menyaingi popularitas Jokowi dan cawapresnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 212014 APRIL 2014 SENIN 21 APRIL | No. 0345 | TAHUN III No. 0345 | TAHUN III

33

BURSA CAPRES

Mega Kantongi Nama Cawapres Jokowi JAKARTA-Politisi senior PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto masih enggan buka mulut terkait siapa calon yang nantinya akan diduetkan dengan bakal calon presiden Joko Widodo.

ant/andreas fitri

PRABOWO SILATURAHMI KE REMBANG. Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) bersama Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (kedua kanan) bersilaturahmi dengan Majelis Syariah PPP, KH. Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al Anwar, Desa Karangmangu, Sarang, Rembang, Jateng, Minggu (20/4). Dalam silaturahmi itu Suryadharma Ali bersama Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup dengan KH. Maimun Zubair

Koalisi Partai Islam Retak JAKARTA-Koalisi yang dibangun antar partai Islam dinilai hanya menjadi peramai Pemilu 2014. Sebab, pada dasarnya, masing-masing partai Islam sudah memiliki keputusan sendiri menjelang pemilihan presiden 9 Juli nanti. Malahan belekangan tersiar kabar, koalisi poros Islam inipun retak alias layu sebelum berkembang.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mencontohkan, PPP misalnya sudah berkoalisi dengan Partai Gerindra, PKB condong berkoalisi dengan PDI Perjuangan, dan PAN juga sudah mendekati Gerindra. “Tampaknya hanya PKS yang bersemangat membangun koalisi poros Islam,” ujar Siti saat dihubungi, Minggu (20/4).

Menurutnya, gagasan tentang poros Islam yang marak digulirkan belakangan ini lebih merupakan upaya untuk menyatukan perjuangan partai-partai tersebut agar menjadi lebih amanah. Namun, idealnya konsep baru itu perlu diwujudkan dengan mengacu pada teks dan konteks. Supaya koalisi Islam

kali ini lebih membumi, bermanfaat bagi umat dan konkrit dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang diamanahkan konstitusi.

Dia menambahkan, koalisi partai Islam kemungkinan akan dimaksimalkan dalam pilpres mendatang.

Dengan syarat setidaknya soliditas empat partai tetap terjaga dan tidak goyah. “Isu soliditas ini yang sulit dibuktikan oleh partai-partai Islam saat ini,” tegas Siti.

Secara terpisah, Ketua DPP PKB Marwan Jafar meragukan poros baru yang merupakan gabungan dari partai-partai berbasis umat Islam bisa terwujud.

Saat ini masing-masing parpol sudah punya capres ataupun arah koalisi masing-masing sehingga sulit untuk disatukan.

“Ragu-ragu poros baru, dalam realitas politik kalau ini keraguan itu ada, bahkan cenderung galau. Kalau galau, bisa saja bubar.

PPP sudah koalisi duluan. PAN, PKS sudah punya calon. PKB juga punya calon. Untuk menyatukan ini kok sangat berat atau galau,” kata Marwan.

Marwan juga meragukan ketulusan parpol-parpol Islam bila nanti bersatu. Bisa saja persatuan itu hanya manuver demi kepentingan masing-masing partai. “Parpol Islam belum bisa bersatu. Apa ini sangat tulus untuk bangun bangsa atau tendangan pisang politik untuk dukung capres tertentu? Mudah-mudahan pertemuannya tulus ikhlas, tapi ada juga yang bilang ada agenda tertentu,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Insitute, Hanta Yuda menilai gagasan tentang pembentukan poros partaipartai Islam sebagai hal yang sangat menarik. Namun, ia meyakini ide itu akan sulit terealisasi karena poros partai Islam yang disebut Koalisi Indonesia Raya pasti akan bergabung ke satu dari

tiga poros yang sudah ada, yakni PDI Perjuangan, Golkar dan Gerindra. “Sejak hari pertama diumumkan quick count terbentuk tiga poros, yakni Jokowi dengan PDI Perjuangan, Prabowo dengan Gerindra, dan Ical (Aburizal Bakrie, red) dengan Golkar. Sampai hari ini peluang besarnya poros Islam bergabung dengan tiga poros itu,” kata Hanta.

Hanta menambahkan, partai Islam memang memiliki peluang untuk membentuk poros tersendiri di luar ketiga poros yang sudah ada. Namun, kata dia, peluang untuk menciptakan poros itu kecil.

Menurut Hanta, ada beberapa tantangan dalam membentuk poros partai Islam. Yang utama adalah harus ada figur kuat baik di internal dan eksternal. Kemudian harus ada figur yang menjadi jangkar komunikasi di antara partai-partai Islam.

Apabila nantinya poros itu terbentuk, Hanta mengusulkan partai-partai Islam bisa membentuk suatu konvensi. “Kalau bisa bergabung, bisa ada konvensi partai Islam,” tandasnya. =GAM/ABD

Namun demikian, dia memastikan kandidat pendamping Gubernur DKI Jakarta itu sudah ada dikantong Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

“Saat ini sudah mengerucut ke tiga nama,” kata Sidarto usai diskusi politik di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/4).

Sejauh ini sudah ada beberapa nama yang beredar sebagai cawapres Jokowi. Mereka antara lain, mantan Menteri Perekonomian DR. Rizal Ramli, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua KPK Abraham Samad, Mantan Wapres RI ke 3 Muhamad Jusuf Kalla, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Selain ketiga nama itu, nama Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani juga digadanggadang menjadi pendamping Jokowi. Puan dipilih karena prestasinya yang luar biasa mengantarkan PDI Perjuangan menjadi pemenang pileg 2014 ini.

“Saya kira, Puan layak untuk menjadi cawapres Jokowi. Secara politik, dia sangat mumpuni dan matang,” tegas sumber Koran Madura di Jakarta, Minggu (20/4).

Ketika diminta konfirmasi terkait tokoh yang nantinya akan diduetkan dengan Jokowi, Ketua MPR itu masih tetap enggan berkomentar. Dia hanya menyatakan pasangan yang diusung nantinya telah memiliki kriteria yang baik. “Survei yang paling tinggi dan dukungan suara di partai kepada yang bersangkutan,” ujarnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

Golkar Lobi Hanura Polcomm: Golkar sedang Krisis Kepemimpinan

JAKARTA-Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Golkar Indra J Piliang mengatakan selain Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golkar telah mengantongi beberapa partai politik untuk berkoalisi dalam pemilu presiden 9 Juli mendatang.

Hal itu disikapi setelah melihat hasil perolehan suara partai Golkar lewat hasil hitungan cepat yang hanya mendapat sekitar 15 persen. “Saat ini yang jelas Golkar sudah mengamankan partai politik, ada partainya,” katanya usai diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/4).

Kendati begitu, saat ditanya siapa saja partai politik yang saat ini sudah dalam radar partai berlambang pohon beringin itu, Indra enggan menyebutkan secara lantang, dia hanya memberi isyarat nantinya partai yang diajak koalisi bukanlah yang diajak oleh PDIP dan Gerindra untuk berkoalisi.

Mengingat sejauh ini, kata Indra, beberapa partai politik sudah ada yang membangun komunikasi politik untuk berkoalisi.

Di antaranya yang sudah diajak oleh PDIP dan Partai Gerindra.

“Sudah ada komunikasi, Bang Ical itu sudah lebih sibuk dan sering lakukan rapat, cuma enggak keliatan saja, dia lobi terus sama orang kok,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Ek-

sekutif Polcomm Institute, Heri Budianto mengatakan ketokohan ketua umum sebuah partai politik sangat menentukan baik buruknya pengelolaan partai.

Masalahnya di Golkar, mereka tidak pernah belajar dari pengalaman Pemilu 2004 dan 2009, mereka pertama kali mengusung konvensi, tapi jagoan mereka kalah di Pilpres.

Heri Budianto

Direktur Eksekuttif Polcomm Institute “Ketokohan jadi faktor penentu,” kata Heri pada diskusi bertema ‘Dinamika Internal Partai Jelang Pilpres 2014’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4).

Menurut dia, salah satu partai

yang mengalami krisis karena persoalan ketokohan dari ketua umum adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Suryadharma Ali selaku Ketua Umum PPP, ungkap Heri, cenderung bertindak seperti buldozer, tabrak sana sani, pecat sana sini yang pada akhirnya memicu konflik internal.

Hal itu berbeda dengan Partai Golkar. Heri mengatakan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu, banyak kader yang mumpuni dan sangat berpotensi baik dari figur muda atau tua.

“Namun masalahnya di Golkar, mereka tidak pernah belajar dari pengalaman Pemilu 2004 dan 2009, mereka pertama kali mengusung konvensi, tapi jagoan mereka kalah di Pilpres.

Nah sekarang apakah Golkar mau belajar dari kesalahan itu,” terangnya.

Saat ini, partai Golkar tengah mengalami krisis kepemimpinan karena anjloknya suara perolehan partai itu pada Pileg 2014 kemarin.

Sementara PDI Perjuangan, tambah Heri, memang tidak bisa lepas dari riak persoalan. Namun persoalan itu bisa diselesaikan dengan ketokohan Megawati Soekarnoputri. “Jadi ketokohan penentu bagi baik buruknya pengelolaan partai,” pungkasnya. =GAM/ABD

PEMILU LEGISLATIF

Empat Parpol Tuntut Rekapitulasi Suara Ditunda JEMBER- Empat perwakilan partai politik peserta pemilu menuntut rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember, Jawa Timur, Minggu, ditunda.

Empat partai politik tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

“Banyak pelanggaran pemilu yang terjadi, dan kami belum pernah diklarifikasi terkait dengan pelanggaran di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, sehingga lebih baik rapat pleno ditunda dulu,” kata saksi PBB Kustiono yang hadir dalam rapat pleno tersebut.

Ia juga meminta KPU tidak terburu-buru melakukan rekapitulasi perolehan suara karena persoalan di tingkat bawah harus diselesaikan lebih dulu, agar hasil rekapitulasi tersebut tidak cacat hukum.

“Saya minta rapat pleno rekapitulasi ditunda dan tidak dilanjutkan. Panwaslu harus tegas menindak pelanggaran yang terjadi karena selama ini terkesan dibiarkan,” tuturnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Sunardi

meminta KPU menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu terkait dengan dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu di tingkat TPS di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo yang sudah dilaporkan partainya.

“Kami minta rekapitulasi perolehan suara ditunda dan jangan dilakukan penghitungan dulu karena banyak pelanggaran pemilu yang terjadi, bahkan tidak ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia juga meminta kasus mobilisasi massa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, diselesaikan terlebih dahulu karena Panwaslu sudah mengirim rekomendasi terkait pelanggaran tersebut.

“Ada penambahan massa dengan menyebar C6 tidak sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang tercantum di sana dan Panwaslu mengakui ada pelanggaran hukum di Desa Sidomulyo, sehingga tunda dulu rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten,” paparnya. =ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

Kecurangan Penyelenggara Pemilu Diduga Masif JAKARTA-Kasus tindak pidana Pemilu 2014 terbilang banyak dan meluas. Ironisnya, penyelenggara Pemilu diduga ikut terlibat.

Karena itu, partai politik atau masyarakat yang merasa dirugikan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2014 yang dinilai curang dan masif dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Demikian dikatakan pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda kepada wartawan di Jakarta, Minggu (20/4).

Jika dibandingkan pemilu sebelumnya yang melibatkan caleg dan parpol, menurut Khairul, tindak pidana kali ini justru banyak dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sendiri.

Hal ini, kata Khairul lagi, bisa dilihat dari kesalahan-kesalahan yang bermunculan secara masif dan tidak masuk akal seperti surat suara yang tertukar, surat suara sudah dicoblos hingga penggelembungan suara. Kesalahan-kesalahan ini tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. “Surat suara yang sudah dicoblos, surat suara tertukar, penggelembungan suara maupun pidana pemilu lainnya hanya mungkin dilakukan oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri mulai dari PPS,PPK, KPUD sampai KPU. Tidak mungkin kan kesemua itu dilakukan oleh misalnya oleh tukang ojek,” tengarainya.

Khairul menekankan betapa besar akses penyelenggara Pemilu untuk berbuat curang. “Tentunya juga pasti ada kerjasama dengan caleg atau partai tertentu,” tambahnya.

Sementara itu, partai politik atau masyarakat yang merasa dirugikan

terhadap penyelenggaraan Pemilu 2014 yang dinilai curang dan masif dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau memang papol dan masyarakat merasa dirugikan atas penyelenggaran pemilu yang tidak beres karena maraknya praktek kecurangan, maka bisa saja diajukan gugatan ke MK agar dilaksanakan pemilu ulang keseluruhan, “ kata pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf, Minggu (20/4).

Namun, sebelum itu tentunya prosedur dan tahapan pelaporannya harus dilakukan terlebih dahulu dengan bukti yang cukup. “Masyarakat atau parpol harus melaporkan kepada Bawaslu dulu, kalau tidak ditanggapi maka bisa melaporkan kepada DKPP. Baru terakhir ke MK,” kata Asep.

Saat ini berbagai kejanggalan pelaksanaan pemilu sangat terpola dan sistematis sekali. Paling tidak kata

dia, ada kelalaian dan pengabaian yang terpola yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. ”Banyak politik uang, tapi tidak ada tindakan. Yang paling parah dan tidak pernah terjadi selama ini adalah kasus tertukarnya surat suara yang begitu masif,” tegasnya.

Dia mengatakan, surat suara tertukar terjadi secara masih di lebih dari 20 provinsi ini saja sudah aneh. Terus KPU memutuskan pemilu ulang. Dia mempertanyakan landasan hukum yang dipakai KPU. Sebab Pemilu ulang menurut Asep hanya boleh dilakukan karena kondisi post major dan juga karena keputusan MK. “Memangnya KPU dan KPUD tidak memeriksa dulu kertas suara sehingga bisa tertukar? Mereka semua punya waktu untuk memeriksa itu kok. Ini kan artinya mereka tidak melakukan itu,” pungkasnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 2014 SENIN 21 APRIL212014APRIL | No. 0345 | TAHUN III No. 0345 | TAHUN III

55

PERENCANA KEUANGAN

Wajib Sertakan Resiko Investasi

ant/ampelsa

TANGKAPAN HIU MENINGKAT. Warga memotong sirip Hiu usai dibongkar dari kapal nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera, Lampulo, Banda Aceh, Minggu (20/4). Ikan hiu yang hingga kini masih terus diburu para nelayan, meski mendapat kecaman dari para aktivis lingkungan dari berbagai negara, karena harga siripnya yang bernilai ekonomi hingga mencapai Rp2 juta/ kg, bahkan lebih menurut permintaan pasar.

BI Sempurnakan Aturan Uang Elektronik JAKARTA-Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). PBI ini merupakan penyempurnaan atas PBI Nomor 11/12/ PBI/2009 dan berlaku sejak 8 April 2014.

Deputi Gubernur BI Ronald Waas mengatakan, BI berusaha menata kembali sistem pembayaran melalui uang elektronik.

PBI dimaksud adalah PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/12/1 PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Perubahan PBI itu dimaksudkan untuk menyelaraskan ketentuan Uang Elektronik dengan ketentuan transfer dana, meningkatkan keamanan teknologi dan efisiensi penyelenggaraan uang elektronik serta memperluas jangkauan layanan uang elektronik.

Ini adalah bagian dari upaya BI untuk mendorong terwujudnya less cash society melalui terlaksananya sistem pembayaran yang efisien, aman dan nyaman.

Di sisi lain, langkah Bank Indonesia mendorong perluasan jangkauan layanan uang elektronik melalui penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) akan mendorong terwujudnya Keuangan Inklusif (Financial Inclusion).

Seperti diketahui, Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, serta dapat dipindahkan untuk kepentingan

transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Nilai uang ini bukanlah merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, sehingga tidak diberikan bunga dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Uang elektronik lebih merupakan pengalihan bentuk dari uang tunai. Ada 2 jenis Uang Elektronik, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (registered) dan Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (unregistered).

Menurutnya, ketentuan ini juga mengatur mekanisme penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD), yaitu kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis

mobile maupun berbasis web.

Pihak ketiga tersebut disebut juga Agen LKD. Yang dapat menjadi agen LKD adalah penyelenggara transfer dana, badan usaha berbadan hukum Indonesia, atau individu. “Khusus untuk penyelenggaraan LKD melalui agen individu hanya dapat dilakukan oleh Bank yang memenuhi persyaratan sesuai PBI dimaksud,” jelasnya.

Dia menjelaskan, penyempurnaan PBI ini dilakukan untuk menyelaraskan ketentuan Uang Elektronik dengan ketentuan transfer dana serta meningkatkan keamanan teknologi dan efisiensi penyelenggaraan uang elektronik.

BI merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal perizinan terkait Uang Elektronik. Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit Uang Elektronik wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari BI. =GAM

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan fungsi perencanaan keuangan dalam memberikan rekomendasi kepada klien wajib menjelaskan manfaat, biaya dan risiko terhadap produk dan layananan di sektor jasa keuangan.

“OJK juga meminta kepada Perencana Keuangan wajib menginformasikan mengenai otoritas pengawas atas produk dan/atau layanan yang direkomendasikan,” tegas Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), Kusumaningtuti S. Soetiono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (19/4).

OJK jelasnya mendorong perencana keuangan menegakkan kode etik dan melaksanakan tata kelola yang baik (good governance) termasuk melakukan analisa yang didukung riset memadai dalam merekomendasikan suatu produk dan/atau layanan kepada klien. Penjelasan kepada klien menjadi aspek penting dan harus dipastikan bahwa klien telah memahami dan menyetujui serta bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat.

Perjanjian kedua belah pihak ini menjadi referensi utama jika dikemudian hari terjadi permasalahan/sengketa ataupun kegagalan dari keputusan yang telah disepakati antara perencana keuangan dan kliennya. “Tetapi OJK tetap melarang perencanaan keuangan untuk bertindak sebagai manajer investasi. Untuk bisa menjadi manajer investasi harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh peraturan OJK,” lanjut Tituk, nama panggilan dari ADK Bidang EPK OJK. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa kegiatan dan transaksi keuangan yang antara lain dapat berupa investasi, perdagangan, penjaminan, proteksi asuransi, pegadaian, penyimpanan dan peminjaman dana memiliki unsur risiko dan biaya selain manfaat yang ditawarkan. Risiko tersebut semakin tinggi jika produk dikeluarkan oleh suatu perusahaan dan/atau dijanjikan oleh perorangan yang tidak jelas otoritas yang mengawasinya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

UTANG LUAR NEGERI

Kualitas Pengelolaan Utang Swasta Lebih Baik JAKARTA-Koalisi Anti Utang menilai pihak swasta lebih baik dalam hal pengelolaan utang dibandingkan pemerintah. Hal ini terlihat dari kuantitas pembukaan lapangan kerja di mana swasta unggul lebih banyak dibandingkan pemerintah.

ant/andika wahyu

TOLAK AKUISISI BTN. Ribuan pegawai PT Bank Tabungan Negara (BTN) berunjuk rasa di Kantor Pusat BTN, Jakarta Pusat, Minggu (20/4). Mereka menolak keras rencana akuisisi BTN oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

Rizal Ramli: Stop Akuisisi BTN! JAKARTA-Ekonom senior DR. Rizal Ramli turut angkat bicara mengenai rencana pemerintah untuk mengalihkan saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) kepada PT Bank Mandiri Tbk. Rizal mengkritik rencana tersebut sebagai akal-akalan segelintir pihak.

“Beberapa tahun terakhir Mandiri kinerjanya menurun, bahkan sudah dilampaui BRI. Jadi, kalau Mandiri mau besar harus akuisisi bank swasta, bukan bank BUMN,” tegas Rizal di hadapan aksi ribuan karyawan BTN yang tergabung dalam Serikat Pekerja BTN di depan kantor pusat BTN, Harmoni, Jakarta Pusat, Minggu, (20/4).

Penolakan karyawan BTN terhadap akusisi ini terus dilakukan. Minggu (20/4), 1.200 karyawan BTN mendatangi kantor pusat BBTN di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan guna menentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berencana memuluskan akuisi BBTN oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

Selain Rizal, dalam aksi tersebut, turut hadir mantan Direktur BTN Siswanto, serta Pengurus DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Susanto Mundie Sudarmo.

Pekerja membawa spanduk penulisan, di antaranya bertuliskan “BTN Not For Sale”, “Ada Agenda Tersembunyi Dalam Akuisisi BTN”, atau “Jangan Jadikan BTN Komoditas Politik” Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Bank BTN Satya Wijayantara mengatakan, gagasan akuisisi yang kembali dilontarkan Kementerian BUMN telah mengganggu kinerja saham BBTN. Kinerja saham perseroan diakui mengalami turbulensi akibat Kementerian BUMN dinilai secara sengaja membuat status Direksi BBTN di tahun 2013 terkatungkatung.

“Ini direspon negatif oleh pasar. Kebijakan Meneg BUMN tersebut diduga kuat skenario terselubung yang bertujuan menjatuhkan harga saham BBTN sampai Rp 800. Ini memberi kesempatan kepada oknum di belakang Dahlan Iskan memborong saham BTN yang harganya sedang jatuh,” jelas Satya di sela-sela aksi di depan Kantor Pusat BBTN, Harmoni, Jakarta, Minggu

(20/4).

Satya melanjutkan, awal 2014, Menteri BUMN kembali melontarkan isu akuisisi BBTN. Hal ini disinyalir bertujuan mengerek harga saham BBTN sampai ke harga Rp 1.200. “Oknum-oknum di belakang Dahlan memperoleh keuntungan dari rumor akuisisi tersebut. Praktik tersebut diduga kuat merupakan tambahan modal bagi Dahlan yang sedang berambisi menjadi Presiden RI,” jelas Satya.

Lebih lanjut, Rizal yang pernah menjadi penasehat tidak resmi di BTN mendesak Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk segera menghentikan rencana akuisisi itu. Terlebih, rencana ini digulirkan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

“Jangan seenak-enaknya hanya untuk kepentingan Mandiri, tapi sejarah BTN jangan dilupakan. Kepada Direksi Mandiri kalau mau ambil alih bank swasta, bukan malah mengacak-acak Bank BUMN lainnya. Ini sarat dengan agenda tersembunyi apalagi dilakukan menjelang Pemilu,” tegas ketua umum Kadin Indonesia itu. “Jangan jadikan BTN komoditas politik. Satu kata dari kami tolak akuisisi,” lantang Rizal Ramli. =GAM

“Pengaturan lapangan kerja coba dilihat sekarang ini yang lebih mengaturnya lebih kebanyakan swasta ketimbang pemerintah, dengan andalan ini maka risikonya kebutuhan modal yang besar. Itu pemerintah juga seakan memberikan hak eksklusif atau pelonggaran kepada sektor swasta,” ujar Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, di Jakarta, Minggu (20/4).

Meski begitu, lanjutnya, fenomena ini bukan tanpa risiko. Penarikan utang asing oleh swasta yang tak diperhitungkan membuat potensi gagal bayar juga tidak bisa diacuhkan.

Dia menyarankan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang mengatur utang asing swasta ini. Pasalnya, jika terjadi gagal bayar, maka akan menimbulkan tingkat pengangguran baru. “Jatuh tempo utang luar negeri swasta juga tak punya kebijakan kuat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) melansir data terbaru mengenai utang luar negeri Indonesia (ULN). ULN Indonesia pada Februari 2014 tercatat sebesar USD272,1 miliar, atau tumbuh 7,4% (yoy) dibandingkan dengan posisi di bulan yang sama pada tahun 2013.

Posisi ULN pada Februari 2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD129,0 miliar dan ULN sektor swasta USD143,1 miliar. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ULN pada Februari 2014 tercatat sedikit meningkat bila dibandingkan dengan pertumbuhan Januari 2014 sebesar 7,2% (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, BI, Tirta Segara mengatakan peningkatan pertumbuhan ULN pada Februari 2014 terutama dipengaruhi kenaikan ULN sektor publik, sedangkan pertumbuhan ULN sektor swasta melambat.

ULN sektor publik tumbuh sebesar 3,2% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,9% (yoy). Sementara itu, posisi ULN sektor swasta tumbuh 11,6% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 12,5% (yoy).

Jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya, pertumbuhan ULN di kedua sektor ini memiliki tingkat pertumbuhan yang sama, yaitu sebesar 0,9%. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Opini

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

77

Menjadi Perempuan Indonesia

Salam Songkem

Kajian Politik elaksanaan Demokrasi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Bayangkan biaya politik yang terjadi dalam pileg 9 April lalu, menurut Budayawan Radhar Panca Dahana, mencapai Rp 350 triliun. Sebuah angka yang sangat besar yang terbuang untuk kepentingan demokrasi yang sesaat, di saat kondisi rakyat dililit kemiskinan dan kondisi Negara dibelenggu utang.

Sekedar melengkapi tulisan ini, utang pemerintah Indonesia per akhir Januari 2014 tercatat Rp 2. 465,45 triliun. Sesuai dengan data tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkau, (Senin/24/2/2014) lalu, ada Rp 207 triliun utang Negara yang jatuh tempo tahun ini, terdiri dari SBN sebesar Rp 143 triliun dan pinjaman sebesar Rp 64 triliun.

Sedangkan kemiskinan di Negara ini, berdasar perhitungan Multidimentional Povrty Index/MPI, angka kemiskinan tinggi mencapai 20,77% dari jumlah penduduknya. Bahkan Menko Kesra HR Agung Laksono mengaku ada kecenderungan peningkatan angka kemiskinan mencapiai 480.000 orang akibat inflasi tinggi setelah ada kenaikan harga bahan bakar minyak.

Di saat kondisi Negara sedang terlilit masalah kemiskinan dan utang, pemerintah justru mengeluarkan cost pemilu yang nilai mencapai ratusan triliun. Seharusnya dana sebesar itu tidak dikeluarkan hanya untuk kepentingan demokrasi sesaat, meskipun barangkali ada alasan demokrasi juga untuk kepentingan rakyat. Sungguh pun begitu, sebaiknya pemerintah mengalokasikan dana cost pemilu itu untuk mencicil utang Negara dan menciptakan lapangan kerja permanen untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Bila biaya politik itu tidak akan digunakan untuk mengurangi utang Negara dan kemiskinan, dana tersebut dialihkan untuk pendidikan, misalnya digunakan untuk mengratiskan kuliah mulai S1 hingga program doktoral.

Barangkali juga bisa disalurkan pada peningkatan stimulan guru non PNS di lembaga pendidikan swasta maupun negeri. Sebab selama ini banyak guru non PNS dana sertifikasinya tidak bisa dicairkan, gara-gara terganjal SKB, yang bermuara pada menipisnya anggaran Negara untuk biaya sertifikasi.(*)

KORAN MADURA

SENIN 21 APRIL 2014 No. 0345 | TAHUN III

“Saya mohon kepada anda untuk memberikan kesempatan bagi kaum perempuan pribumi untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan, bukan dalam rangka untuk menyaingi kaum lakilaki, melainkan untuk lebih menyempurnakan perannya pada peradaban,” isi penggalan surat RA. Kartini.

Saya kira sudah final jika hendak mendiskusikan konsep feminisme Indonesia, karena bangsa ini telah diwarisi sebuah konsep cerdas tentang bagaimana menjadi perempuan Indonesia oleh sang Mahaguru emansipasi, RA.Kartini. Sebuah dialektika pemikiran yang menerobos dikotomi pemikiran Barat-Timur, menjadikan feminisme Indonesia sebagai “masterpiece” seorang tokoh yang memiliki visi lintas generasi.

P

oin penting pertama dari gagasan Kartini diambil dari era pencerahan (aufklarung) yang berkembang di belahan bumi barat. RA. Kartini menganggap sangat penting pendidikan dan pengetahuan bagi seluruh umat manusia khususnya kaum perempuan sebagai bekal seorang individu untuk hidup, baik untuk diri dan eksistensinya (being for herself) maupun untuk peradabannya(being for other).

Baginya pendidikan dan pengetahuan adalah sesuatu yang harus dijamin untuk dimiliki seluruh umat manusia, tanpa diskriminasi.

Kedua, seakan mengetahui jebakan dari sebuah gerakan berbasis antagonisme (feminisme Vs maskulinisme), Kartini melingkari gerakan emansipasinya dengan nilai “Theis”

yang tidak mungkin lepas dari bangsa-bangsa Timur. Bahwa gerakan kaum feminis ini bukan dalam rangka menyaingi ataupun balas dendam pada kerajaan patriarkisme melainkan untuk lebih menyempurnakan peran perempuan pada peradaban manusia, menjadi lebih rahmatan lil alamin.

Dalam perkembangnya sebagai negara penganut program MDG’s, Indonesia telah meratifikasi banyak sekali hasil-hasil konvensi perempuan internasional dalam bentuk kebijakankebijakan publik sehingga secara sistemik feminisme di Indonesia dapat berjalan secara massif, kesempatan dan akses perempuan untuk berpengetahuan, berpendididkan dan berkiprah di ruang publik semakain terbuka. Namun sayangnya kemajuan ini tidak berkorelasi positif pada peran perempuan pada peradabannya.

Kesadaran emansipasi hanya berkutat pada sisi “being for herself” /ada untuk diri sendiri, artinya kaum perempuan menjalankan seluruh manuvernya hanya dalam rangka menunjukkan eksistensinya yang dalam kerajaan industri kapitalis di identifikasi dalam wujud popularitas, merk dan materi yang segalanya telah ditentukan oleh kuasa tangan kaum kapitalis. Sesuatu diluar diri perempuan itu sendiri, dan pada titik ini tanpa disadari kaum perempuan kembali pada keterjajahan barunya.

Obyektivikasi tubuh perempuan yang awalnya identik dengan pelecehan dan pemerkosaan, ditangan kapitalisme diramu begitu halus, mutakhir dan menggiurkan sehingga kembali hilangnya otoritas perempuan atas tubuhnya tidak mendapatkan perlawanan dari kaum perempuan itu sendiri. Bahkan menurut budayawan dan penulis

novel “Ronggeng Dukuh Paruk”, M.Tohari “tantangan emansipasi hari ini lebih dahsyat, kerena banyak sekali kaum perempuan dengan sadar menjual keperempuanannya” (majalah detik).

Nampaknya penguasa kapital jeli betul melihat besarnya potensi pasar dari kaum perempuan yang telah ter”emansipasi”secara formal ini. Ketika seorang perempuan “survive” dan menduduki pospos strategis di ruang publik, otomatis secara materi mereka telah mandiri, dan kaum kapitalis telah menyediakan serangkaian ilusi (kecantikan, identitas kelas sosial, popularitas) yang dikemas dalam bentuk produk dan merk, sehingga perputaran uang akan tetap kembali pada lumbunglumbung mereka.

Sama halnya dengan beragama, dengan kacamata industri, feminisme dianggap cukup ketika telah menjalani ritual-ritual formalnya. Artinya sudah cukup keren seorang perempuan ketika dibelakang namanya berderet beberapa titel, sudah cukup wah seorang perempuan ketika dia telah mampu mendapatkan sebuah jabatan publik, atau yang masih sangat hangat, sudah sangat gagah seorang perempuan ketika dia berhasil menjadi wakil rakyat yang terhormat.

Bagaimana dia mendapatkan jabatannya, dobrakan apa yang

dia buat setelah dia mendapatkan jabatannya, mampu menjadi warna ataukah hanya jadi pelengkap penderita nyaris luput dari analisa kita. Dan akhirnya yang harus kita terima adalah lumpuhnya feminisme kita, dia ada ditengah-tengah kita tapi tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada ancaman pada entitas bangsa Indonesia.

Paradok ini bukanlah yang di inginkan oleh RA.Kartini.

Sebagai individu yang terdidik, berpengetahuan, beliau berharap kaum perempuan Indonesia bisa menjadi istri dan ibu (tanggungjawab utama perempuan pada peradaban) yang mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi sebuah generasi untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi tangguh yang selalu menjadi manfaat bagi alam semesta.

Dan ketika kaum perempuan berkesempatan lebih luas untuk membuat perubahan dengan menduduki jabatan publik/ wakil rakyat, pastinya akan lebih hebat jika yang diperjuangkan adalah kebijakan yang memberi perlindungan bagi para buruh migrant, buruh outsourching, korban-korban kekerasan dan trafficking. Karena sejatinya tidak ada umat yang lebih hebat daripada dia yang paling banyak memberi manfaat. Selamat hari Kartini sahabat.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SENIN 21 APRIL 2014 No. 0345 | TAHUN III

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

OPINI 8

ant/teresia may

AKU ADALAH PEREMPUAN

Aktris yang juga sutradara Happy Salma membacakan monolog dalam monolog delapan perempuan bertajuk Aku Adalah Perempuan, Minggu (20/4). Pementasan monolog delapan perempuan dari berbagai profesi tersebut untuk memperingati Hari Kartini .

"Kartini" Jadikan Momentum Penyelamatan Generasi Muda SURABAYA - Tantangan "Kartini" masa kini tak hanya lagi pendidikan bagi perempuan. Namun, "Kartini" masa kini mengarah pada pendidikan yang menyelematkan generasi muda Indonesia. Salah satu upaya yakni mencegah meningkatnya jumlah pengguna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Dalam rangka menyambut Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April, para perempuan diharapkan bisa memerhatikan masalah itu dengan serius. Dengan demikian, jalan keluar dapat segera ditemukan sebelum menggerogoti dan merusak ketahanan mental dan fisik generasi muda.

"Mengapa yang di sasar adalah generasi muda? Karena

mereka ingin pada masa yang akan datang bangsa ini hancur sehingga dengan mudah kita dikuasai (dijajah) kembali," tandas Kepala Seksi Diseminasi Informasi BNNP Jawa Timur Destina Kawanti, Minggu (20/4).

Ia mengungkapkan bahwa peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan.

Dan kelompok yang menjadi sasarannya adalah generasi muda

bangsa. Yang mencengangkan, peredaran gelap narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 300 triliun per tahun dan sedikitnya lebih dari 15 ribu jiwa melayang sia-sia setiap tahunnya.

"Sebanyak 1,1 juta para penggunanya pada usia produktif (usia 10 – 59 tahun) dan sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa," tambahnya.

Dari survey yang dilakukan BNN dan Universitas Indonesia sejak tahun 2009, kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 1,99 persen dari jumlah penduduk indonesia atau sekitar 3.367.080 orang Menurutnya, mengggunakan narkoba tidak ada untungnya.

Bagi para pelajar dan mahasiswa, menggunakan narkoba justru

akan membuat prestasinya semakin melorot.

"Karena itu, adik-adik mahasiswa harus punya keberanian untuk menolak narkoba dan menyampaikan atau mengajak teman atau keluarganya di rumah untuk menjauhi narkoba," pesan perempuan asli Jogjakarta ini.

Sementara itu, Peneliti Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Mangestuti diharapkan bisa mencari jalan keluar segera sebelum menggerogoti dan merusak ketahanan mental dan fisik generasi muda.

"Secara langsung maupun tidak langsung, masalah itu (narkoba,red) memberikan pengaruh tidak baik dan membahayakan bagi proses pendidikan anak muda," ujar Guru Besar dalam

Bidang Ilmu Botani Farmasi dan Farmakognosi Unair itu.

Ia menambahkan, perhatian sangat serius perlu diberikan kepada pemberantasan narkoba pada tingkat sekolah lanjutan, mengingat terperosoknya anak pada usia itu berpeluang melemahkan mental dan pada akhirnya membuat kualitas sumber daya manusia menurun.

"Pelecehan seksual yang terjadi belakangan ini, kemungkinan besar terjadi karena banyak sebab, termasuk anak yang pernah melihat perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang tua mereka. Ini terutama berpeluang terjadi di tempat di mana kondisi rumah yang tidak memungkinkan hubungan seksual orang tua dilakukan di kamar khusus," ujarnya.

Selain itu, dampak perbuatan korupsi dalam berbagai hal, termasuk korupsi waktu, korupsi berskala besar dan kecil, disengaja maupun tidak disengaja, pasti secara perlahan tetapi pasti merusak mental generasi muda. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

Bupati-Walikota se-Jatim Optimalkan e-Audit BPK RI SURABAYA – Bupati dan Walikota se-Jawa Timur diminta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan elektronik Audit (e-Audit) keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Soekarwo guna mendukung kinerja BPK dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

“Saya berharap agar proses ini dapat ditindaklanjuti dan dioptimalkan dalam penyelenggaraan e-Audit di setiap daerah.

Harapannya bisa mengoptimalkan pengawasan keuangan secara efisien dan efektif bagi BPK melalui akses secara online,” pinta Soekarwo.

Soekarwo mengatakan selain penerapan e-Audit keuangan, faktor yang lebih penting lagi adalah persoalan pelaporan kepada masyarakat. Keinginan itu diharapkan dapat membangun kepercayaan yang lebih besar lagi terhadap kinerja pemerintahan.

“Semua data yang masuk di Bank Pembangunan Daerah baik yang keluar maupun yang masuk wajib ada reportnya setiap hari.

Dan ini sangat penting,” tandasnya.

Namun, agar pelaporan yang disampaikan tidak menimbulkan persoalan, lanjut Soekarwo, dirinya meminta agar pelaporan

itu dilakukan perumusan terlebih dahulu. “ Ta p i i t u perlu perumusan yang jelas untuk mencari titik temu. Sebab itu adalah mandat sesuai Undang-Undang Perbankan,” ujarnya.

Sebagai bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang lebih baik, sebanyak 38 bupati dan walikota se Jatim menyepakati akses data rekening pemerintah pada PT. Bank Jatim secara online.

Ketua BPK RI Hadi Poernomo menyampaikan kesepakatan bersama itu untuk membangun

transparansi dan akuntabilitas keuangan negara secara online.

Sebab, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, BPK berhak meminta data atau dokumen kepada pengelola dan penanggung jawab keuangan negara.

“Negara ini sangat kaya, tapi belum sejahtera. Karena masih ada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Alasannya tak lain k a rena a d a niat d a n kesempatan, serta auditornya atau pengawasannya lemah,” ujarnya.

Dengan kerjasama tersebut maka dipastikan akan mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian hal itu akan memudahkan pelacakan dan penelusuran aliran keuangan pemerintah daerah dengan transparan.

“Jadi melalui sistem ini, pemerintah telah memiliki pengawasan dengan tersambungnya data dari Bank Pembangunan Daerah kepada BPK,” jelasnya.

Sementara untuk manfaatnya, Hadi Purnomo menjelaskan, kalau lewat kesepakatan bersama itu juga akan mempercepat penyelesaian audit yang dilakukan BPK. Kemudian, kredibilitas satuan kerja perangkat daerah menjadi lebih baik karena transaksi keuangan menjadi transparan dan akuntabel.

“Persinggungan pertemuan antara pemerintah daerah dan auditor BPK juga bisa dikurangi.

Jam kerja personel SKPD yang mendampingi tugas auditor pun akan menjadi lebih singkat,” ujarnya.

Hadi menambahkan, manfaat yang dicapai tak hanya itu saja.

Melalui kesepakatan bersama yang saat ini tengah dicapai itu juga memiliki “second opinion” atas laporan keuangan pemerintah daerah melalui laporan keuangan sandingan yang dibuat BPK. Namun, untuk mencapai itu semua, BPK saat ini masih terus membangun sistem tersebut.

“Kami mengakui kalau kami masih membangun sistem data yang terpusat. Karena saat ini masih tersebar dimana-mana. Sehingga, pengawasan yang dilakukan BPK lemah. Oleh karena itu, kita sedang membangun pusat data agar lebih kuat lagi,” ungkapnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

9

REKAPITULASI

Sempat Ramai Interupsi JEMBER - Rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (20/4), ramai interupsi sejumlah pengurus partai politik dan saksi partai peserta pemilu yang hadir dalam rapat pleno tersebut.

KPU Jember menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Legislatif untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim dan DPRD Jember di Hotel Panorama Jember.

Sunardi juga meminta KPU Jember menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu terkait kasus dugaan mobilisasi massa yang dilakukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, yang sudah dilaporkan PPP. "Jangan dilakukan rekapitulasi dulu, sebelum semua persoalan di lapangan tuntas dan sejauh ini rekomendasi Panwaslu belum dilakukan oleh penyelenggara pemilu," tuturnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

LURAH BICARA

Tandes Paling Diminati Para Urban SURABAYA – Setiap hari rata-rata 200 warga pendatang mengajukan Surat Pindah Menjadi Penduduk atau SPMP ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Urbanisasi yang terus menerus terjadi ini mengakibatkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas kota tidak berimbang. Akibatnya, Kota Surabaya kelebihan beban penduduk.

Membanjirnya jumlah pendatang ke Surabaya, karena Kota Pahlawan ini diibaratkan gula, yang menyediakan berbagai peluang pekerjaan bagi para pendatang. Namun, bagi para urban yang tak memiliki pekerjaan tetap, tujuan yang jelas dan identitas resmi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak main-

kependudukan (OYK) main untuk memyang juga melibatkan berikan efek jera.

Mereka yang terbukti RT, RW dan aparat tidak memiliki Kartu dari TNI maupun Polri, lanjut Habib, Identitas Penduduk pihaknya berhasil Musiman (KIPEM) menjaring lebih dari akan dikenai sanksi perdata atau pidana.

100 orang yang tidak Ancamannya sesuai memiliki Kipem.

“Sasaran yang Perda 5/2011, kudituju adalah rumah rungan maksimal 3 kos dan rumah sewa. bulan atau denda 50 Saya oprtimis upaya juta rupiah. g. armadianto semeru/koran madura mengendalikan jumlah Titik-titik yang MENGURUS SURAT PINDAH. Warga pendatang saat men- warga pendatang akan dianggap paling gurus Surat Pindah Menjadi Penduduk atau SPMP ke Dinas berhasil. Meski mereka diminati oleh penKependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. yang datang ke Suradatang baru untuk Mereka kos, yang letaknya dekat baya mempunyai tujuan bermukim sementara dengan tempat kerjannya, ratayang beragam," ujarnya. di Surabaya adalah di kawasan Tandes. Pasalnya, banyak tempat rata kerja di pabrik dan mebel.”

Ia menambahkan, pihaknya akui Lurah Tandes, Drs. H. Habib. tak akan mentolelir bagi warga industri yang menjanjikan mereSetiap gelar operasi yustisi pendatang yang tak memiliki ka untuk dapat mengais rejeki. “

pekerjaan dan identitas yang jelas, jika tertangkap saat Operasi Yustisi di perkampungan, Pemkot Surabaya akan memulangkan ke daerah asalnya. “Masalah waktu juga sangat menentukan kita untuk melangkah terlalu jauh, kita juga koordinasi dengan RT setempat yang tahu persis,” tandasnya.

Habib mengungkapkan, untuk mengantisipasi urbaniasasi, kewenangan penuh sebenarnya berada di tangan Pemprov Jatim.

Karena menurutnya, munculnya gelombang urbanisasi berawal dari tidak meratanya pembangunan dan fasilitas yang bisa dinikmati penduduknya. “Dengan memberikan fasilitas dan bantuan ke daerah agar tidak terjadi kesenjangan,” pungkasnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

KPK Harus Dipertahankan SURABAYA - Sekretaris Majelis Kehormatan (MKH) Mahkamah Konstitusi Prof. Hikmahanto Juwana SH LLM PhD menilai presiden baru hasil Pilpres 2014 harus tetap mempertahankan keberadaan komisi pemberantasan korupsi (KPK), karena masih diperlukan masyarakat.

"Saya setuju kalau KPK tetap adhoc atau tidak permanen, tapi presiden baru bersama DPR harus tetap mempertahankan hingga aparat penegak hukum lainnya setara dengan KPK," kata Guru Besar Hukum Internasional UI itu di Surabaya, Minggu (20/4).

Ditemui di sela-sela seminar di Universitas Surabaya (Ubaya), alumni Fakultas Hukum UI Jakarta itu menjelaskan presiden baru juga harus mendorong keberadaan aparat penegak hukum lainnya bisa seperti KPK melalui pola rekrutmen dan pelatihan polisi, jaksa, dan hakim yang membuat mereka disegani seperti KPK. "Jadi, selain KPK masih harus tetap dipertahankan, tapi lembaga penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa, dan hakim harus diperkuat," kata alumni Keio University, Jepang (S-2) dan University of Nottingham, Inggris (S-3) itu.

Namun, ia juga berharap para petinggi KPK juga tidak tergiur dengan tawaran politik, seperti tawaran jabatan cawapres, agar lembaga yang sudah disegani masyarakat itu tidak menjadi "alat politik" dari kelompok tertentu.

"Saya kira, sekarang juga merupakan saatnya kita mulai menegakkan hukum secara benar, kebijakan yang salah adalah satu masalah dan pidana korupsi adalah masalah lain.

Bila kebijakan dikaitkan dengan pidana, maka orang akan enggan menjadi pejabat publik, sehingga

lembaga-lembaga publik seperti birokrasi pun akan sulit bersaing hingga ke tingkat global dan masyarakat juga sulit untuk sejahtera," katanya.

Menurut Hikmahanto yang merupakan putra seorang diplomat Indonesia itu, kebijakan dari pejabat publik itu tidak ada kaitan dengan korupsi, kecuali bila ada unsur koruptif di dalamnya.

"Unsur koruptif itu sesuai dengan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Korupsi adalah memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi, dan menyalahgunakan wewenang. Jadi, kalau kebijakan itu salah tapi tidak ada unsurunsur itu, maka tidak bisa dijerat dengan korupsi, kecuali sanksi administrasi," katanya.

Oleh karena itu, katanya, pemahaman bahwa kebijakan yang salah itu belum tentu terkait dengan korupsi bila tidak ada unsur koruptif atau hanya administratif semata itu pun perlu disosialisasikan kepada aparat penegak hukum (jaksa, hakim, polisi) dan masyarakat.

"Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyatakan bila hakim mengambil keputusan maka dia akan mendapat dua pahala bila keputusannya benar dan dia akan mendapatkan satu pahala bila keputusannya salah.

Jadi, kebijakan yang salah dan benar itu sebuah keniscayaan dan akan sama-sama mendapat pahala, meski beda," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

g armadianto semeru/koran madura

PENGHITUNGAN. Susana hari kedua, (20/4) penghitungan suara digelar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya.

PEMILU

KPU Eksekusi Semampir - Wonokromo SURABAYA – Panitia Pemungutan Suara tingkat Kecamatan (PPK) Semampir dan Wonokromo hari ini (21/4) akan melakukan rekapitulasi hal penghitungan suara digelar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya.

Hingga hari kedua rekapitulasi hasil penghitungan suara digelar di KPU Kota Surabaya, Minggu (20/4), yang belum menyelesaikan rekapitulasi di tingkat kecamatan, yaitu PPK Semampir dan Wonokromo.

Ketua KPU Surabaya Eko Waluyo Swardyono mengatakan, dua PPK yang belum menyerahkan hasil rekapitulasinya karena masih melakukan penghitungan suara. Dua PPK tersebut memiliki jumlah TPS yang cukup banyak sehingga penghitungan suara membutuhkan waktu lama.

Selain itu, lanjut Eko, faktor

dinamika masyarakat setempat juga mempengaruhi waktu penghitungan perolehan suara pemilu legislatif 2014. "Dua PPK itu jumlah TPSnya banyak. Bahkan di kelurahan Wonokusumo, Semampir jumlah TPS mencapai 122. Rekapitulasi di Jagir, Wonokromo, hari ini masih berlangsung," ujarnya kepada wartawan, Minggu (20/4).

Eko menegaskan, kedua PPK tersebut harus bisa mengikuti jadwal rekapitulasi yang telah di tetapkan KPU kota Surabaya dan segera menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan secepatnya.

"Jadwal rekapitulasi di KPU kota kan tiga hari. Jadi harus segera menyelesaikan di tingkat kecamatan. Mereka besok (hari ini,red) harus sudah siap untuk menyampaikan rekapitulasi disini," ujarnya.

Eko menambahkan, hari ketiga rekapitulasi KPU Surabaya Senin (21/4) bisa menyelesaikan rekapitulasi di 31 PPK, selanjutnya mengumumkan hasil rekapitulasi dan selanjutnya diserahkan ke KPU Provinsi Jatim.

Hingga berita ini ditayangkan, KPU kota Surabaya baru menyelesaikan 16 PPK dari 31 PPK yang ada, yaitu Dari 15 PPK yang direncanakan akan dihitung dan direkap, Sabtu (19/4), hanya 11 PPK yang dipastikan sudah menuntaskan tugas dan perannya untuk penghitungan perolehan suara pileg 2014, diantaranya PPK Gayungan, Sukolilo, Bulak, Wonocolo, Pabean Cantian, Sambikerep, Dukuh Pakis, Tenggilis Mejoyo, Benowo, Tegalsari, Mulyorejo, Gununganyar, Lakarsantri, Rungkut, Tandes, dan Asemrowo. = G. ARMADIANTO SEMERU

KELOLA TENAGA ALIH DAYA

Pelindo III Bentuk Anak Usaha Baru SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau PT Pelindo III membentuk anak usaha baru yakni PT Pelindo Daya Sejahterah (PDS). Pembentukan anak usaha baru itu diharapkan akan dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan induk.

“Pendirian anak usaha PT Pelindo III itu dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyediaan tenaga alih daya serta penyediaan barang dan jasa penunjang lainnya yang diperlukan perusahaan.

Modal disetor sebesar Rp. 17,5 miliar dengan komposisi kepemilikan saham 90 % PT Pelindo III dan sisanya sebesar 10% Kopelindo III”, ujar Kepala Humas PT Pelindo III Edi Priyanto, Minggu (20/4).

Pembentukan PT PDS sendiri telah mengacu surat persetujuan akuisisi dan pendirian anak perusahaan PT Pelindo III dari Menteri BUMN nomor : S-701/MBU/2013 tanggal 22 November 2013.

Direksi PT Pelindo III menunjuk dan mempercayakan M.

Khusnul Jakin sebagai Direktur Utama PT PDS untuk memimpin sedikitnya 1.200 orang yang sebelumnya di bawah kendali PT Pelindo III. Pengalihan tenaga kerja itu karena perseroan mendi-

rikan anak usaha PDS yang khusus mengelola tenaga alih daya.

"Sekitar 1.200 orang itu dulu bekerja di bawah koordinasi koperasi dan dipekerjakan di Pelindo III. Karena perseroan membentuk usaha khusus terkait maka pengelolaannya dialihkan," jelas A Edy Hidayat N Direktur Personalia dan Umum PT Pelindo III. Menurut Edy, tenaga kerja yang ditransfer, mayoritas di bidang pekerjaan penolong, seperti satuan tenaga pengamanan,

tenaga pas pelabuhan, foto copy, cleaning service. Meski demikian selepas anak usaha baru itu berjalan maka pekerjaan lain seperti bagian tiket, sekretaris hingga sopir bisa dialihdayakan.

“Intinya pekerjaan yang bersifat penunjang bisa dialihdayakan. Tapi pekerjaan inti seperti pemanduan dan operator tidak boleh. Mereka ini punya klasifikasi yang tidak bisa sembarangan,” pungkasnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

11

Pedagang Siap Luruk Wali Kota SURABAYA - Perwakilan pedagang Pasar Turi yang tergabung dalam kelompok pedagang akan menemui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada Rabu (23/4) guna membicarakan pembangunan pasar tersebut yang melebihi batas waktu yang ditentukan.

Ketua Kompag Pasar Turi Syukur mengatakan para pedagang sudah terlalu menderita sejak pembangunan Pasar Turi Baru dimulai pada 2007.

"Sejak itu pula, pedagang lama Pasar Turi tidak bisa menyambung hidup dari berdagang," katanya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya akan meminta kejelasan pengelelolaan Pasar Turi Baru ke depan. Tidak hanya itu, kompag juga akan meminta hasil audit BPKP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait audit teknis dan manajemen yang tidak sesuai dengan

kualifikasi.

"Hasil audit ini yang akan menentukan apakah ada unsur korupsi dalam pembangunan Pasar Turi ini," ujarnya.

Hasil audit ini sangat diperlukan oleh pedagang untuk melengkapi laporan ke KPK. Sebab, dalam waktu dekat kompag akan ke Jakarta untuk melapor adanya dugaan korupsi ke KPK dalam pembangunan Pasar Turi.

Selain ke KPK, kompag akan melapor ke DPR RI tentang nasibnya yang tidak jelas kapan bisa berjualan di Pasar Turi.

Sebagai bahan laporan, Syukur akan melampirkan keterangan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya cenderung dirugikan dalam pengelolaan Pasar Turi. Dalam MoU dengan investor, Pemkot hanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp30 miliar selama 25 tahun. Angka ini menurutnya, tergolong cukup rendah.

"Pemkot Surabaya terkesan diam, tidak bertindak. Sejauh ini hanya memberikan sanksi kepada investor. Itupun sanksinya apa kami (pedagang) tidak tahu," ka-

tanya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengaku tidak bisa mengambil alih pembangunan karena ambil alih itu kemungkinan besar menuai masalah hukum. Selain itu, pembangunan Pasar Turi juga akan semakin lambat.

"Kasihan nasib mereka semakin lama telantar. Semakin lama menderita. Kami lihat masalahnya, kami tidak masalah ambil alih, tapi itu nanti ada masalah hukum," ujarnya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

SOCRATES AWARD 2014

TERMINAL TULUNGAGUNG

SURABAYA - Walikota Surabaya Tri Rismaharini kembali meraih penghargaan bertaraf internasional - Socrates Award 2014 - dari Europe Business Award (EBA) karena dedikasi dan kerja kerasnya terhadap pengembangan Kota Surabaya sehingga layak disebut sebagai City of the Future. Minggu (20/4) pagi, tropi dari penghargaan bergengsi tersebut diarak Risma bersama jajaran muspida Kota Surabaya serta warga.

Iring-iringan kendaraan yang membawa Risma dan tropi tersebut mengambil start di halaman Korem Baskara Jaya 084 kemudian melintas di sejumlah jalan utama mulai dari Ahmad Yani, Jalan Wonokromo, Jalan Raya Darmo, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Gubernur Suryo, Jalan Yos Sudarso dan finish di Balai Kota.

Sayangnya, arak-arakan ini mengacaukan pelaksanaan Car Free Day (CFD) yang rutin digelar di Jalan Raya Darmo.

Saat rombongan memasuki jalan Darmo, CFD terpaksa dihentikan sementara dan warga yang sedang menikmati suasana kota tanpa polusi kocar kacir.

Di halaman Balai Kota, Risma dan pialanya disambut seribu penari kipas yang juga memecahkan rekor MURI. Dengan bangga, walikota perempuan pertama di Kota Surabaya itu mengatakan penghargaan yang diraihnya kali ini semoga bisa menjadi pendorong semangat untuk terus maju.

"Ini berkat kerja keras kita semua. Kita tidak boleh berpuas diri. Kita akan terus berupaya mewujudkan cita-cita warga,"

TULUNGAGUNG - Sejumlah penumpang dan awak bus mengeluhkan minimnya fasilitas penurunan penumpang di Terminal Gayatri, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jasa angkutan umum darat tersebut.

Hal lain yang disorot penumpang adalah minimnya kursi di ruang tunggu. Pembangunan Terminal Gayatri yang diproyeksikan menjadi terminal bus tipe A tersebut memang belum sepenuhnya selesai, sehingga mempengaruhi kenyamanan pengguna sarana angkut darat tersebut.

"Terminalnya megah, sayang fasilitasnya belum lengkap," cetus Rachmawati, penumpang bus tujuan Kediri.

Ia dan beberapa penumpang lain berpendapat senada bahwa terminal yang dibangun menggunakan dana APBN tersebut, seharusnya tidak dipaksakan beroperasi sebelum pembangunan selesai 100 persen.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Tulungagung, Maryani mengakui adanya kekurangan fasilitas tersebut.

Ia berdalih, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait kekurangan itu. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Arak-arakan Piala Socrates Award Kacaukan CFD Minim Fasilitas Penurunan Penumpang

e hana diman/koran madura

PENGHARGAAN. Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengarak Trophy Socrates Award 2014 keliling Kota Surabaya. Risma berharap, penghargaan bertaraf internasional ini dapat memacu semangat aparatur pemerintah dan masyarakat kota Surabaya untuk melakukan yang terbaik.

ujarnya.

Sebelum terpilih sebagai pemenang, Kota Surabaya memang bersaing dengan 110 kota dari berbagai negara di dunia.

Namun, hanya ada 2 kota yang datang langsung ke London untuk melakukan presentasi yakni walikota Surabaya dan kota Cetinje, salah satu kota di Montenegro (negara di Eropa Timur).

Dalam Summit of Leaders yang bertema Rapid Urbanization: Society, Economy, and Management, Risma mengatakan dirinya menjelaskan tentang program

pendidikan dan kesehatan gratis untuk warga, tentang fasilitas taman dan olahraga, tentang kehidupan Lansia, upaya mendongkrak pendapatan dan membuka komunikasi dengan kota- kota di dunia tidak hanya kota-kota di Indonesia, dan itu mendapat respon luar biasa dari EBA. "Rupanya kota Cetinje kalah dengan kami saat presentasi.

Kami presentasinya mungkin lebih lengkap tentang parameter kota masa depan. Diantaranya kota harus nyaman ditinggali warga, kebijakan inovatif serta mendorong masyarakat untuk

maju. Mungkin belum sempurna, tetapi akan terus ditingkatkan," urai Risma.

Diakui Risma, pihaknya tidak menyangka jika EBA menyoroti perkembangan Kota Surabaya dari berbagai aspek. EBA mengakui progress pembangunan di Surabaya terlihat nyata dari seperti apa menjadi apa.

"Jadi yang dilihat itu progressnya. Kita masuk di kategori future city. Jadi level nya kota.

Kita tidak dibandingkan dengan Singapura karena kan levelnya sudah negara," ucap Risma. = E HANA DIMAN

KORAN MADURA KORAN 12 PROBOLINGGO 12

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

MADURA

Probolinggo

SENIN 21 APRIL 2014 No. 0345 | TAHUN III

70 Persen Kursi Dewan Terisi Wajah Baru PDIP Peraih Kursi Terbanyak PROBOLINGGO - Dengan berakhirnya rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Probolinggo, Sabtu (19/4), maka sejumlah kalangan memprediksi dari 30 anggota DPRD Kota Probolinggo periode 2014-2019 hampir separuhnya wajah baru. Dengan perkiraan wajah baru 21 kursi dan wajah lama hanya 9 kursi.

Wajah lama yang diperkirakan masih menjadi anggota DPRD Kota Probolinggo masing-masing H.Sulaiman dan Agus Riyanto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Abd. Aziz, S.Kom dan H.Syaifuddin dari Partai Kebangkitan Bangsa, Hj.Sri Wahyuni dan Samsul Arifin dari Partai Demokrat.

Kemudian H.Susanto dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hj.Ana Ningsih dari Partai Nasdem yang sebelumnya bergabung dengan partai Pelopor, Hamid Rusdi dari Partai Gerindra, yang sebelumnya bergabung dengan PKNU. Sedangkan peraih kursi terbanyak tetap menjadi milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 8 kursi, disusul Partai Golkar dengan 5 kursi, Partai Nasdem dengan 4 kursi, PKB dengan 4 kursi, Partai Gerindra memperoleh 3 kursi, PPP memperoleh 3 kursi, Partai Demokrat memperoleh 2 kursi, dan PKS memperoleh 1 kursi.

Dengan komposisi tersebut, Ketua DPRD Kota Probolinggo tetap menjadi milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai peraih kursi, sekaligus peraih suara terbanyak.

Hasil Pleno KPU Kota Probolinggo, untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I Kademangan dan Kedopok, Partai Nasdem meraup 5.955 suara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraup 5.699 suara, PKS meraup 1.837 suara, PDIP maraup 11.921 suara, Partai Golkar meraup 6.103 suara, Partai Gerindra meraup 4.501 suara, Partai Demokrat meraup 2.644 suara, Partai Amanat Nasional (PAN) meraup 1.686 suara.

Disusul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraup 3.909 suara, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) meraup 113 suara, Par-

tai Bulan Bintang (PBB) meraup 63 suara, dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonasia (PKPI) meraup 163 suara.

Sedangkan untuk daerah pemilihan (Dapil) II Mayangan, Partai Nasdem memperoleh 6.383 suara, PKB meraup 2.881 suara, PKS meraup 1.338, PDIP maraup 7.933 suara, Partai Golkar meraup 5.583 suara, Partai Gerindra meraup 4.163 suara, Partai Demokrat meraup 447 suara, Partai Amanat Nasional (PAN) meraup 1.012 suara.

Disusul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraup 2.356 suara, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) meraup 877 suara, Partai Bulan Bintang (PBB) meraup 131 suara, dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonasia (PKPI) meraup 1.368 suara.

Sementara untuk daerah pemilihan (Dapil) III Kanigaran dan Kedopok, Partai Nasdem meraup 5.055 suara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraup 8.134 suara, PKS meraup 1.984 suara, PDIP maraup 11.963 suara, Partai Golkar meraup 6.128 suara, Partai Gerindra meraup 3.513 suara, Partai Demokrat meraup 2.726 suara, Partai Amanat Nasional (PAN) meraup 883 suara.

Disusul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraup 5.525 suara, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) meraup 1.141 suara, Partai Bulan Bintang (PBB) meraup 109 suara, dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonasia (PKPI) meraup 1.784 suara.

Berbeda dengan peserta Pemilu 2009, dari 38 Partai Politik (Parpol) ada 11 Parpol yang memperoleh suara terbanyak dan kesebelas Parpol inilah yang berhak duduk di kursi DPRD II, antara lain PDIP memperoleh 31.789 suara (28,14%), PKB 15.335 (13,58%), Partai Demokrat 10.288 suara ((9,10%), Partai Gol-

kar 10.422 suara (9,22%), PKNU 8.944 suara (7,92%), PPP 8.568 suara (7,58%), PAN 4.822 suara (4,27%), PKS 3.235 suara (2,86%), PKPI 3.428 suara (3,03%), Gerindra 2.823 suara (2,49%), Pelopor 2.073 suara (1,83%) Sebelumnya, Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Probolinggo, akhirnya tuntas dilaksanakan, Kamis (17/4). Dari 5 kecamatan di Kota Probolinggo, PPK Kecamatan Mayangan menjadi yang paling akhir menyelesaikan rapat pleno penghitungan suara Pemilu legislatif.

“Alhamdulillah, rapat pleno pada tingkat PPK sudah tuntas dilaksanakan dan terakhir adalah Kecamatan Mayangan. Meskipun

terdapat sejumlah koreksi dari tim kampanye, namun secara umum rapat pleno di tingkat PPK berjalan lancar dan aman,” ujar Komisionaris KPU Kota Probolinggo, Eko Purwanto.

Polisi Perketat Pleno KPU Polres Probolinggo Kota memperketat pengawalan dan penjagaan pelaksanaan rapat pleno KPU Kota Probolinggo dalam perhitungan final terhadap pemilihan legislatif secara resmi yang dilaksanakan, Sabtu (19/4).

Sebab, pelaksanaan pleno ini diperkirakan rawan terjadi kericuha. Oleh sebab itu polisi mengam-

TUNTAS. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Probolinggo, Sabtu (19/4) berjalan lancar.

bil langkah mempersempit ruang gerak oknum yang kemungkinan mengacaukan jalananya pleno tersebut. “Kita perketat semaksimal mungkin, sehingga akan melancarkan jalannya pleno KPU tersebut,”ujar Kapolres Probolinggo Kota, AKBP.Iwan Setyawan.

Menurutnya, untuk menyukseskan pleno itu, tidak sedikit dikerahkan personil kepolisian baik mengenakan pakaian lengkap dan preman. Selain itu seluruh tamu undangan yang masuk keruang rapat pleno itu diperiksa menggunakan metal detektor, pemeriksaaan dan tindakan anti-

sipasi lainnya.”Targetnya, rapat pleno ini akan berjalan lancar dan sukses,”tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukirman WHP, mengungkapkan KPU melakukan rapat pleno yang akan menentukan siap saja para caleg yang akan duduk di kursi DPRD Kota Probolinggo periode lima tahun kedepan.

“Jumlah suara dan caleg yang terpilih tidak jauh dari prediksi. Karena yang akan menjadi dasar pleno adalah hasil dari pleno tingkat PPK yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu,”pungkasnya. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

PETANI Garam

Mulai Maksimal Benahi Tambak PROBOLINGGO - Petani garam di Kabupaten Probolinggo memang sempat memberhentikan bisnis yang digelutinya akibat musim hujan kemarin. Ironisnya tambak yang dimiliki para petani diganti dengan memilihara ikan bandeng.

Namun dengan peralihan musim panghujan menuju ke musim kemarau, saat ini para petani garam sudah mulai melakukan pengolahan lahan yang sempat dijadikan kolam ikan itu menjadi lahan garam lagi.

“Karena curah hujan sekarang sudah mulai berkurang, maka saya mulai membenahi tambak garam yang ada,” kata Zainullah, salah satu petani garam, Dusun Grinting Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

Zainullah mengatakan, situasi mulai memasuki musim kemarau merupakan waktu yang sangat pas bagi petani garam untuk melakukan pengolahan lahan budidaya garam tradisional.

Dengan besarnya potensi untuk memperoleh hasil, petani garam sangat antusias dalam melakukannya. “Jika pengolahanya bagus, maka hasil panen garam petani akan juga maksimal,”tandasnya.

Menurutnya, garam memang sangat tergantung kepada kecerahan dan suhu matahari yang dinilai sangat panas. Situasi itu, proses pengkristalan garam dari air laut sangat cepat. Bahkan dapat mengurangi dampak kerugian petani dalam produksinya dibandingkan dengan musim penghujan. “Kalau musim penghujan jangan memberanikan diri untuk membuat garam sebab hujan sangat merusak terhaap proses pengkristalan garam,”ucap Zainullah.

Senada disampaikan, Bambang (40) salah satu anggota kelompok petani garam Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Menurutnya, musim kemarau belum seratus persen. Namun petani sudah secara serentak melakukan pembenahan lahannya.

Mereka beralasan jika penataan lahan dikerjakan secara matang, maka akan mudah meraup keuntungan setelah panen.“Memang ada petani yang sudah mulai panen. Namun belum panen raya. Hanya sebagian kecil saja yang mulai panen, meski hasilnya tidak begitu maksimal,” ungkapnya. =Mahfud Hidayatullah

BERGELIAT. Para petani garam sudah mulai melakukan pengolahan lahan yang sempat dijadikan kolam ikan.

13

Masih Banyak Warga Tidak Mau Memilih Golput Tinggi Pelajaran bagi Politisi

Dapil

Kecamatan

Jumlah Pemilih Memilih

Golput Prosentase

I

Kademangan Kedopok

30.287 23.524

25.557 20.192

4.719 2.622

15,6 11,1

II

Mayangan

47.644

36.035

11.629

24,4

III

Kanigaran Wonoasih

41.316 24.212

33.806 21.303

7.510 2.909

18,2 12

PROBOLINGGO – Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Calon Legislatif (Pileg) 9 April 2014 masih jauh dari harapan panitia pemilihan. Sesuai data hasil rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), jumlah surat suara yang tidak digunakan di atas angka 2.500. Ini menandakan kalau angka Golongan Putih (Golput) di Kota Probolinggo masih tinggi.

Angka golput untuk daerah pemilihan (Dapil) I, Kademangan dan Kedopok, yang mangkir totalnya 7.341atau 26,7 persen. Yakni Kecamatan Kademangan, dari total jumlah pemilih 30.287, yang datang ke TPS hanya tercatat 25.557, dan yang mangkir 4.719 atau 15,6 persen. Sedangkan di wilayah Kecamatan Kedopok, dari 23.524 pemilih yang datang ke TPS sebanyak 20.192 pemilih. Artinya ada 2.622 pemilih yang mangkir tidak mencoblos atau 11.1 persen.

Di wilayah daerah pemilihan (Dapil) II, Mayangan dari total jumlah pemilih 47.644, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 36.035. Artinya ada 11.629 warga yang tak menggunakan hak pilihnya, dan setara 24,4 persen Sementara di wilayah Dapil III, Kecamatan Kanigaran dan Wonoasih, tercatat 65.528 pemilih, yang menggunakan hak pilih 55.109 pemilih, dan yang mangkir sebanyak 10.419 pemilih atau 30,2 persen.

Yakni Kecamatan Kanigaran, jumlah pemilih tercatat 41.316 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 33.806, serta 7.510 yang tak menggunakan hak pilihnya atau 18,2 persen. Sedangkan wilayah Kecamatan Wonoasih, tercatat 24.212 pemilih dan yang datang ke TPS 21.303, serta yang mangkir sebanyak 2.909 atau 12

persen.

Berbeda dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2009. Jumlah pemilih dalam Pemilu Legislatif berjumlah 157.932 orang, akan tetapi yang berpartisipasi 112.932 orang (71,50%) dan sisanya 45.000 orang (28,95%) ditengarai tidak mencoblos, golput atau suara rusak “Masyarakat apatis karena menganggap tak ada calon yang benar - benar bisa merasakan aspirasi mereka kelak,” kata anggota Bedug Institut, Badruttamam, kepada wartawan, Minggu (20/4).

Meningkatnya Golput tersebut menurut Baduttamam, perlu menjadi perhatian pimpinan partai politik dalam memilih calon legislatif. “Kalau calon yang disodorkan partai disenangi, rakyat pasti berbondong-bondong ke TPS menggunakan hak pilihnya,” katanya.

Menurutnya, tingginya angka golput di Kota Probolinggo disebabkan beberapa faktor, yakni belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu (KPU). Diyakini masih banyak masyarakat belum mengetahui proses pemilu. ”Selain itu juga banyak caleg yang kurang sosialisasi, sehingga masyarakat tidak mengenal terutama caleg DPR RI, DPD dan DPRD I. Karena tidak kenal, masyarakat

menjadi malas menggunakan hak pilihnya,”tandas Badruttamam.

Selain faktor penyelenggara yang kurang sosialisasi, Badrutamam juga mengatakan bahwa ada penyebab dari masyarakat sendiri. Terutama sikap pragmatis masyarakat pemilih, karena tidak akan memilih tanpa imbalan dari parpol maupun sang caleg.

Tak hanya itu, adanya golput ini karena hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap sikap para pemimpin selama ini. Masyarakat menganggap bahwa siapapun partai yang menang tidak akan mengubah nasib mereka.

“Pikiran seperti ini harus dihilangkan dengan mulai berubanya sikap para pemimpin sebagai seorang negarawan. Mereka harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat,”terang Badruttamam.

Badruttamam juga berpendapat bahwa dengan tingginya angka golput tersebut merupakan akibat dari tidak percayanya masya¬rakat kepada Pemilu Legislatif sebagai kontrak sosial antara anggota dewan dengan masyarakatnya.

“Dengan tingginya akan golput ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi para politisi, bahwa rakyat sudah tidak percaya dengan pemilu sebagai mekanisme fase awal untuk kontrak sosial,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Komisionaris KPU Kota Probolinggo, Divisi SDM, Sosialisasi dan Data Pemilih, Eko Purwanto, tak menampik angka Golongan Putih (Golput) dalam pemilu legislatif (Pileg) di Kota Probolinggo masih tinggi. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURA

Probolinggo

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

Libur Paskah

Berkah Penyedia Jasa Wisata Kuda

MENJADI BERKAH. Liburan Paskah seperti ini, Gunung Bromo selalu ramai dipadati pengunjung yang menyewa transportasi kuda.

PROBOLINGGO – Membludaknya jumlah wisatawan ke Gunung Bromo mendatangkan berkah bagi sejumlah pedagang dan penyedia jasa wisata kuda.

Pemilik kuda mengaku, pendapatannya naik dua puluh lima persen dari hari-hari biasa. Untuk tarif sewa kuda, rata-rata Rp 60.000 hingga Rp 100.000 dengan rute, lautan Pasir hingga tangga menuju kawah Gunung Bromo.

"Pas musim liburan Paskah seperti ini Gunung Bromo selalu ramai pengunjung, apalagi banyak pengunjung menyewa transportasi kuda. Hingga 25 persen melonjak dari hari biasanya," kata Hariono, kepada wartawan, Minggu (20/4).

Bagi penduduk Suku Tengger Gunung Bromo, kata Hariono, memelihara kuda adalah pilihan alternatif untuk membantu perkembangan ekonomi mereka.

Selain pergi keladang sebagai mata pencaharian suku tengger, memelihara Kuda juga dapat mengutungkan dan membantu perekonomian mereka.

“Harga sewa Kuda Bromo berfariasi tergantung anda yang pandai-pandai menawar. Rute-rute yang di tempati bagi semua Rental Kuda berada di Pananjakan dan Kawah Gunung Bromo,”tandas Hariono.

Sementara itu, data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Proboling-

go, jumlah pengunjung mencapai sekitar 2.114 orang."Pengunjung diperkirakan akan terus berdatangan hingga Minggu," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Dody Nurbaskoro.

Dody Nurbaskoro mengatakan, paling banyak dari kalangan remaja atau para siswa yang baru saja selesai mengikuti Ujian Nasional yang mengunjungi Gunung Bromo. Tak hanya wisatawan lokal, namun juga banyak dari wisatawan mancanagara.

Pantauan dilapangan, kawasan gunung Bromo Tengger Semeru tidak seperti biasanya. Puluhan ribu pengunjung memadati di kawasan ini. Akibatnya, kemacetan sangat parah terjadi pada jalur Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura, Probolinggo.

Untuk rute jalur yang kelihatan macet parah mulai dari Cemoro Lawang di kawasan Hotel Bromo tepatnya di Hote Uecik, Ngadisari, yang berjarak sekitar tiga kilometer. Macetnya jalur tersebut karena arus pengunjung yang akan naik maupun turun berpapasan di satu jalur tersebut.

Banyak wisatawan menggunakan kendaraan roda atau membawa mobil pribadi yang juga melintas. Butuh waktu cukup lama untuk bisa keluar dari kemacetan itu. =M.Hisbullah Huda.

Sengketa Pemilu Digali di Meja Panwas Segera Panggil Saksi-saksi PROBOLINGGO - Banyaknya pelanggaran pemilu legislatif yang digelar, 9 April 2014 yang masuk, nampaknya Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Probolinggo tidak tinggal diam. Atas laporan itu, pihaknya berupaya untuk menindaklanjuti dan mengembangkan.

Menurut Divisi Pengawasan Panwas Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim mengatakan pihaknya setelah pelaksanaan pileg banyak menerima laporan atas dugaan pelangaran pemilu.

Dengan banyaknya laporan itu, pihaknya akan menindaklanjuti dan memanggil para saksi.

“Kami akan menindaklanjuti

permasalahan ini. Namun, saat ini kami masih memantau pelaksanaan rekap suara ditingkat KPU,” katanya kepada wartawan, Minggu (20/4).

Laporan yang masuk, muncul dari beberapa desa, di wilayah Kecamatan Dringu. Yakni, Desa Ngepoh, Randuputih, Pabeaan, Sumbersuko. Di susul laporan dari

Kecamatan Kuripan dan beberapa kecamatan lainnya.

“Laporan yang masuk, seperti adanya penyobekan surat suara oleh ketua KPPS di TPS 2, Desa Sumbesuko Kecamatan Dringu,”tandas Lukman Hakim.

Selain itu, lanjut Lukman Hakim, adanya laporan ketidak netralan anggota KPPS dalam pelaksanaan pemilu dengan melakukan kampanye dan mengarahkan pemilih kesalah satu caleg. Melihat situasi itu, pihaknya belum bisa bertindak dan mengambil kesimpulan secara mendadak. Pihak panwas

masih butuh pendalaman dan saksi kuat yang mengarah atas dugaan itu.

“Laporan itu tetap kami lakukan proses. Jika terbukti, nanti akan kami rekomendasikan sebagai pelanggaran,” tegasnya.

Menurutnya, banyaknya laporan palanggaran pihaknya akan memilah dan memilih pelanggaran yang bersifat adiministratif atau yang mengarah kepada tindak pidana pemilu.

“Kalau sifat pelanggarannya administrative, maka saya rekomendasikan ke KPU. Tetapi pelanggarannya bersi-

fat tindak pidana pemilu, maka akan direkomdasikan ke pihak kepolisian,”papar Lukman Hakim.

Sebelum merekomendasikan atas semua itu, pihaknya akan melakukan pengkajian dengan pihak Gabungan Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) yang ada di Kabupaten Probolinggo termasuk dengan pihak kepolisian “Kami akan terus mendalami atas dugaan laporan pelanggaran pemilu legisaltif kemarin,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatulah

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SENIN 21 APRIL 2014 No. 0345 | TAHUN III

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

BARCELONA

Agen Bantah Sanchez Bentrok dengan Martino

ROMA MENANG. Striker AS Roma Francesco Totti (kiri) berduel dengan gelandang Fiorentina Alberto Aquilani (kanan) dalam laga yang berlangsung di Stadion Artemio Franchi, Minggu (20/4) dini hari WIB. Pada laga itu, Roma menang tipis 1-0.

Roma Dampingi Juventus ke Liga Champions FLORENCE - AS Roma dipastikan mendapat jatah satu tempat di Liga Champions musim depan mewakili Italia, setelah memetik kemenangan penting saat bertandang ke Stadio Artemio Franchi, Minggu (20/4) dini hari WIB untuk melawan tuan rumah Fiorentina pada lanjutan Liga Serie A Italia. Pada laga tersebut, tim berjulukkan “Serigala Hitam” itu menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Radja Nainggolan.

AS Roma akan mendampingi Juventus lolos langsung ke fase grup Liga Champions. Juventus juga menang 1-0 atas Bologna pada laga beberapa jam sebelumnya. Sementara Napoli yang kini menempati posisi ketiga klasemen sementara Liga Serie A akan mengikuti Liga Champions melalu babak play off.

Napoli tidak akan mungkin lagi mengejar nilai yang sudah dikumpulkan Roma. Anak-anak asuh Rudi Garcia itu mengoleksi 82 poin, sedangkan Napoli baru 62 poin. Dengan empat laga tersisa, Napoli sudah tak mungkin lagi mengejar poin Roma.

Rudi Garcia mengaku bangga dengan kinerja para pemainnya. “Ketika saya melihat tim saya bekerja setiap hari, tahu kualitas mereka di setiap area, saya sangat

senang dengan pencapaian ini karena mereka layak mendapatkannya. Sekarang kami tahu bahwa paling tidak kami ada di posisi kedua dan masih bisa bermimpi soal peringkat pertama,” ucap Garcia.

Pria asal Prancis itu melanjutkan, “Ini adalah musim yang luar biasa, tapi kami masih bisa menjadikannya istimewa. Apapun yang akan datang sekarang adalah bonus. Sekarang masih ada empat laga lagi, kami sudah memastikan tempat di Liga Champions. Kami akan menyiapkan laga melawan Milan di Stadio Olimpico yang penuh dan masih lapar akan kesuksesan.”

Garcia pun mendedikasikan tiket Liga Champions ini untuk Kevin Strootman, gelandang asal Belanda yang tengah dibekap cedera parah dan harus absen enam

bulan. “Saya secara khusus ingin mendedikasikan kelolosan ini untuk Kevin Strootman, karena saya sangat senang dia akan bermain di Liga Champions bersama kami musim depan,” ujar Garcia.

Sementara dari Prancis dilaporkan, Paris Saint-Germain (PSG) sukses menjuarai Piala Prancis atau yang disebut Coupe de la Ligue menyusul kemenangan 2-1 atas Olympique Lyon pada laga final di Stade de France, Minggu (20/4) dini hari WIB. Dua gol PSG pada laga itu diborong Edinson Cavani yang menggantikan posisi Zlatan Ibrahimovic di lini depan. Sedangkan gol tunggal Lyon dibuat Alexandre Lacazette setelah sepakannya melewati Nicolas Douchez.

Ini adalah gelar pertama Laurent Blanc yang melatih klub Ibukota Prancis itu sejak awal musim panas 2013 silam. Blanc juga berpotensi besar menjuarai Ligue 1 karena selisih poin dari rivalrivalnya sangat jauh. Pesaing terdekatnya adalah AS Monaco yang tampil perkasa pada awal musim, tetapi mulai terseok-seok di paruh kedua musim ini. =SKY SPORTS/AJI

BARCELONA - Agen striker Barcelona Alexis Sanchez, Fernando Felicevich membantah kliennya itu berselisih dengan pelatih Gerardo Tata Martino. “Saya baru saja berbicara dengan Alexis dan dia meminta saya membantah mentahmentah kabar perselisihannya dengan pelatih Barcelona,” kata Fernando.

Dia melanjutkan, “Selama lebih dari 10 tahun kariernya, Alexis tidak pernah memiliki masalah dengan pelatih manapun. Di dalam kasus ini, Sport sudah salah. Kabar itu tidak benar. Alexis tidak bertengkar dengan pelatihnya, apalagi menghina dia. Tingkah lakunya selalu menjadi teladan,” tegas Felicevich.

Jumat (18/4) lalu, harian olahraga Catalan, Sport memberitakan bahwa Sanchez tidak terima setelah dirinya tidak ada

dalam starting line-up Barca untuk laga final Copa del Rey melawan Real Madrid. Padahal, sebelumnya Martino menjanjikan Alexis untuk dipasang sebagai starter. Faktanya, pemain yang dibeli dari Udinese baru masuk ke lapangan di menit ke86, menggantikan Marc Bartra.

Hal inilah yang menyebabkan Alexis menolak menerima medali di akhir pertandingan, delegasi klub Carlos Naval dan kapten Carles Puyol bahkan tak bisa membujuknya. Sport juga mengklaim bahwa saking marahnya, Alexis sampai menghina Martino “pengecut”.

Sementara itu pada lanjutan La Liga Spanyol Minggu (20/4) dini hari WIB. Real Sociedad meraih poin penuh demi menjaga asa tampil di kompetisi Eropa musim depan pasca mengalahkan Espanyol 2-1. Sementara itu Valencia harus puas ditahan imbang 1-1 oleh Osasuna.

Menjamu Espanyol di Anoeta Stadium, Jhon Cordoba berhasil membuat Sociedad tertinggal di menit 23. Sembilan menit kemudian Sergio Canales membuat Sociedad menyamakan kedudukan. Gol kemenangan Sociedad baru hadir di menit ke-90 lewat kaki Carlos Vela.

Tambahan tiga poin membuat Sociedad kokoh di posisi keenam klasemen dengan 54 poin, selisih delapan poin dengan Athletic Bilbao di posisi keempat klasemen alias batas terakhir zona Liga Champions.

Peluang Sociedad untuk bisa lolos ke Liga Champions tetap terjaga atau setidaknya La Real bisa bermain di Liga Europa musim depan. Sementara Espanyol di posisi 10 dengan 41 poin.

Sedangkan pada pertandingan lainnya Valencia gagal memperbaiki posisinya di urutan kedelapan klasemen dengan 45 poin, usai ditahan imbang 1-1 oleh Osasuna. Oriol Riera bawa Osasuna unggul di menit 19 sebelum di menit 82 Jonas samaan skor. Osasuna masih tertahan di posisi 15 dengan 35 poin. =AJI Agen ALEXIS SANCHEZ membantah kliennya berselisih dengan pelatih Tata Martino

16

KORAN MADURA

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN IIIROMA

DAMPINGI JUVENTUS KE LIGA CHAMPIONS OLAHRAGA | 15

AGEN BANTAH SANCHEZ BENTROK DENGAN MARTINO OLAHRAGA | 15

Olahraga

52 HARI LAGI

KORAN MADURA

Peluang Chelsea Makin Tipis Takluk 1-2 dari Sunderland di Kandang Sendiri

LONDON - Peluang Chelsea menjuarai Liga Utama Inggris musim ini semakin tipis, setelah menelan kekalahan 1-2 dari Sunderland pada lanjutan Liga Utama Inggris di Stamford Bridge, Sabtu (19/4) tengah malam hingga Minggu (20/4) dini hari WIB. Bila Liverpool menang atas Norwich pada Minggu (20/4) sore waktu setempat maka jarak keduanya akan melebar menjadi lima poin.

Meski demikian, dengan tiga pertandingan sisa, peluang “The Blues” masih ada, dengan syarat mereka menyapu bersih pertandingan sisa, sambil berharap “The Reds” tergelincir. Tetapi, peluang Chelsea akan tertutup rapat bila kalah dari Liverpool pada laga “big match” di Anfield 24 April mendatang.

Sebelumnya, Sunderland juga mempertipis peluang Manchester City menjuarai Liga Inggris setelah menahan imbang 2-2 tim dari Manchester tersebut pertengahan pekan lalu. Minggu (20/4) dini hari WIB, tim yang dilatih mantan pemain Chelsea ini, Gustavo Poyet itu, kembali menutup peluang bekas timnya menjuarai Liga Inggris musim ini.

Selain itu, kekalahan dari Sunderland menjadi kekalahan pertama

16

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

Jose Mourinho di Stamford Bridge dalam 77 laga selama dia menangani Chelsea.

Poyet membuat karier Mourinho di Stamford Bridge menjadi tercela musim ini.

Di laga tersebut, Chelsea sempat unggul terlebih dahulu berkat gol Samuel Eto’o, sebelum disamakan oleh Connor Wickham dalam jeda waktu yang pendek. Gol penalti Fabio Borini, menyusul pelanggaran Cesar Azpilicueta terhadap Jozy Altidore di kotak terlarang menjelang akhir laga, membuat “The Blues” bersedih. Peluang menjuarai Liga Inggris pun semakin tertutup.

Menyinggung soal kekalahan ini, Mourinho menyindir wasit Mike Dean yang memimpin pertandingan. Terutama karena Dean memberikan hadiah tendangan penalti untuk Sunderland.

Keputusan ini membuat Mourinho dan asistennya Rui Faria berang yang berbuntut pengusiran Faria keluar lapangan karena Mike Dean tak suka dengan cara Faria memprotes keputusan tersebut.

Menurut Mourinho, Chelsea tak seharusnya dihukum penalti karena Cesar Azpilicueta tak melanggar Jozy Altidore, karena dalam tayangan ulang terlihat kaki Altidore lah yang masuk ke selasela kaki Azpilicueta. “Aku tidak akan menunggu Anda bertanya, tapi aku akan katakan dalam empat poin singkat mengenai apa yang ingin kukatakan. Anda bisa bertanya sesuka Anda tapi aku akan menjawab sama. Pertama-tama selamat untuk para pemainku. Mereka sudah melakukan yang mereka biasa, mereka bertarung dari menit pertama hingga akhir. Kami mengapresiasi pemain usai menang dan adil rasanya jika usai kalah, kami melakukan yang sama,” kata Mourinho.

Dia melanjutkan, “Kedua selamat untuk Sunderland. Tidak peduli bagaimana caranya mereka menang tapi toh akhirnya mereka menang. Aku rasa fair untuk memberi selamat pada mereka. Poin ketiga, aku ingin memberi selamat lagi. Kali ini untuk Mike Dean. Performanya sangat luar biasa dan ketika wasit tampil seperti itu, maka pantas rasanya mereka diberi selamat. Dia datang dengan satu tujuan ke sini, ia ingin tampil fantastis dan dia melakukannya. Selamat untuk Mike Riley karena dia adalah ketua komite wasit, dan apa yang mereka lakukan sepanjang musim fantastis, khususnya dalam beberapa bulan terakhir, khususnya lagi untuk tim-tim yang bersaing di jalur juara, dan aku juga ingin memberi selamat untuk Mike Riley.” =SKY SPORTS/BBC/AJI

SENIN 21 APRIL 2014 No. 0345 | TAHUN III

RAPAT PLENO GAGAL DIGELAR SAMPANG | I

BLUSUKAN BAKAL DIULANGI LAGI PAMEKASAN | F

KORAN MADURA

WIDIYATI RUKMANA SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III BERINVESTASI UNTUK MASA DEPAN

A

NETER KOLENANG |P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Setahun Memimpin, Bupati Hanya Berjanji Suli: Masyarakat Masih Menanti Janji tersebut PAMEKASAN –Selasa (22/4) besok, genap satu tahun Bupati Pamekasan Ach Syafii dan wakilnya Kholil Asy’ari memimpin Kabupaten Pamekasan.

Selama satu tahun memimpin, pasangan BupatiWakil Bupati ini dinilai belum bisa memenuhi janji politiknya saat berkampanye sebagai Calon Bupati (Cabub) dan Calon Wakil Bupati (Cawabub) tahun lalu.

Wakil Katua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Suli Faris mengatakan dari tujuh program aksi yang dikampanyekan oleh pasangan Ahmad Syafii-Kholil Asyari (ASRI) waktu itu. Yang sangat popular di masyarakat, yaitu berkaitan dengan kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dan dana untuk desa.

Dalam sejumlah pertemuan tertutup seperti penyampaian visimisi maupun kampanye terbuka pasangan ASRI berjanji akan memberikan gaji kepada GTT di Pamekasan setara upah minimum kabupaten (UMK) setempat. Sementara untuk pemerataan pembangunan di desa berjanji akan mengucurkan dana segar kepada semua desa yang ada di wilayah itu, masing-masing Rp 300 juta setiap tahunnya. Tapi setelah terpilih dan memimpin selama setahun, belum ada langkah Bupati ke arah tersebut.

“Sampai sekarang masyarakat masih menunggu janji-janji itu, utamanya para sukwan (GTT)

Janji Politik Pasangan ASRI yang Belum Ditepati Pemberian honor kepada GTT setara upah minimum kabupaten (UMK), yakni sekitar Rp 900.000 per bulan saat itu, dengan dana sharing masing-masing 50 persen dari Pemkab Pamekasan dan Pemprov Jawa Timur.

Mengalokasikan dana Rp 300 juta per desa per tahun untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia.

Menyediakan dana talangan minimal Rp 2 miliar per tahun untuk menjamin stabilisasi harga tembakau dan garam petani, sehingga dengan cara seperti itu, harga garam dan tembakau Pamekasan akan tetap terjamin.

Menyediakan dana minimal Rp 10 miliar per tahun untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih melalui pengadaan mobil tangki dan pompa-pompa air di desa-desa yang rawan krisis air bersih.

Mengalokasikan dana Rp 25 juta per desa per tahun untuk pengentasan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan dan pengembangan koperasi syariah.

Meningkatkan alokasi dana bantuan operasional untuk masjid dan musala serta pondok pesantren dua kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya.

Menyediakan dana minimal Rp 20 miliar per tahun untuk menjamin ketersediaan dan bantuan pupuk organik, bantuan alat pertanian dan nelayan.

itu. Mereka sangat berharap ada perhatian dari pemerintah sesuai dengan janji Bupati saat berkampanye sebelum terpilih menjadi Bupati, “ katanya.

Hingga saat ini belum ada kebijakan yang mengarah pada hal tersebut. Terlihat dari arah kebijakan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan tahun 2014 ini, yang belum mengarah kepada janji Bupati kepada masyakarat. Bahkan kebijakan anggaran pada tahun 2014 ini diperkirakan hanya 20 persen saja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sementara 80 persennya masih diarahkan untuk kepentingan birokrasi atau

belanja aparatur.

Tambah Suli Faris, ikon Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) semakin tidak jelas dan tak terarah. “Ikon Gerbang Salam sudah semrawut, hiburan-hiburan sudah tidak terkontrol baik itu yang berlokasi di perkotaan maupun yang di pedesaan, yang dengan mudahnya mendapatkan izin lokasi dari Pemkab Pamekasan,” ungkapnya.

Juga tidak ditepati janjinya akan melakukan pemerataan guru antara perkotaan dan pedesaan.

Lengkapnya ada tujuh janji politik pasangan ASRI yang belum ditepati, sebagaimana tercantum dalam daftar grafis. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SENIN 21 APRIL 2014 No. 0345 | TAHUN III

Ada Penggelembungan Suara di Dapil V? KPPS Diduga Mencoblos Sisa Surat Suara SUMENEP – Ada dugaan penggelembungan suara salah satu caleg di daerah pemilihan V Sumenep yang meliputi Kecamatan Gapura, Batang-batang, Batuputih, dan Dungkek. Ada ketidaksingkronan pada form C-1 dengan form D-1 pada caleg PAN nomor urut 7 IK di PPS Desa Aeng Merra, Kecamatan Batuputih.

Kasmito Yulihadi, salah seorang tim sukses, mengungkapkan, perolehan suara caleg tersebut pada model C-1 jumlahnya 202 suara. Namun di model D-1 melonjak menjadi 235 suara.

Sehingga terjadi selisih suara sebanyak 33 suara dari jumlah model form C-1 yang berjumlah 202 suara.

“Ini yang membuat caleg kami merasa dicurangi. Sebab hasil peroselehan suara ditingkat PPS dengan model Form C-1 justru berselisih suara dengan perolehan suara di tingkat PPK dengan model form D-1. Saya kira ini harus diusut oleh panwascam dan harus ada sanksi yang jelas terhadap para pelaku,” kata timses Ahmad, caleg nomor urut 6 dari partai yang sama.

Kata Kasmito, temuan adanya dugaan penggelembungan suara itu diperoleh dari salah satu caleg berinisial ST. Menurut caleg tersebut, banyak data tidak sinkron antara form model C-1 dengan form D-1. Kejanggalan itu ditemukan dan menyebar di sejumlah TPS. Penggelembungan surat suara itu diduga dilakukan oleh PPS dan KPPS. Adapun PPS yang diduga terjadi penggelembungan suara di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4. Untuk TPS 2 berdasarkan model form C-1, nomor urut 2 caleg PAN berinisial IK memperoleh 9 suara.

Namun ternyata pada model form D-1 suara IK naik menjadi 19 suara. Ada penambahan 10 suara.

Perolehan suara caleg IK di TPS 3, berdasarkan model form C-1 hanya 49 suara. Namun ketika masuk menjadi rekpaitulasi di tingkat PPK atau masuk jadi form D-1 justru perolehan suaranya melonjak menjadi 64 suara. Sehingga terjadi lonjakan sebanyak 15 suara dari data form C-1 yang semestinya hanya 49 suara.

Sedangkan perolehan suara dengan model form C-1 sebanyak 40 suara. Lagi-lagi ironisnya,

suara itu naik menjadi 48 suara ketika sudah masuk menjadi form D-1 (data PPK).

“Lantaran di sejumlah TPS suara caleg tersebut menggelembung, maka kasus dugaan kejanggalan adanya penggelembungan tersebut harus diusut. Jika terbukti, tuntutan caleg saya, saudara Ahmad, harus dihitung ulang,” pintanya dengan nada geram.

Pihaknya mengaku sudah melaporkan pada Panwascam Batuputih. Sesuai dengan laporannya ke Panwascam Batuputih pada Sabtu (19/4), semua KPPS dan PPS sudah dipanggil dan sudah diteruskan ke Panwaskab Sumenep.

Ketua Panwascam Batuputih Suhartono mengungkapkan, pihaknya sudah menerima laporan terkait adanya pengelembungan suara di 3 TPS tersebut.

Hartono juga memastikan sudah memanggil setua KPPS dan PPS untuk dimintai klarifikasi terkait adanya kecurangan pada perolehan suara caleg tersebut.

Namun demikian, panwas belum bisa mengambil keputusan lantaran masih harus diperiksa terlebih dahulu pelanggaran tersebut. Pasalnya ada beberapa saksi dari terlapor yang belum menghadiri panggilan dari panwascam. Namun laporan tersebut akan diproses sesuai prosesdur yang berlaku.

Coblos Sementara di Desa Lenteng Barat, oknum KPPS diduga terlibat dalam pencoblosan terhadap surat suara yang pemilihnya tidak datang ke TPS, seperti ada pemilih yang sudah meninggal, merantau ke luar daerah, atau orang lumpuh dan buta.

Yanto, timses caleg melaporkan kasus tersebut ke Panwascam Lenteng. Mereka menduga pelaksanaan pemungutan suara tidak fair. Penghitungan ulang di PPK Lenteng juga sempat dihentikan.

BUKTI LAPORAN. Ketua Panwas Lenteng Adnan memperlihatkan laporan ada oknum KPPS yang diduga mencobloskan surat suara pemilih yang tidak hadir.

“Ini masalahnya ada banyak temuan dan laporan dari masyarakat jika pemilih yang sudah meninggal, merantau kerja, dan lumpuh tidak diberikan kartu undangan pencoblosan. Akibatnya hak mereka untuk menggunakan suaranya menjadi dikebiri karena undangan yang tidak diberikan oleh KPPS,” terangnya.

Tapi yang terpenting dari itu, kata dia, masyarakat hanya ingin mencocokkan DPT warga yang merantau kerja ke luar daerah atau pemilih yang sudah meninggal ke PPK atau panwascam.

Pasalnya berdasarkan dari hasil temuannya, surat suara dari mereka yang sudah meninggal atau merantau kerja dan lumpuh, surat suaranya juga tercoblos.

Padahal, mereka sudah tidak diberikan kartu undangan pemungutan suara. Sehingga sambung Yanto, indikasi pencoblosan ulang dilakukan oleh oknum KPPS lantaran mereka itu tidak diberikan surat udangan namun surat suara mereka justru tercoblos.

Selain itu, ironisnya lagi, mereka yang sudah meninggal atau merantau kerja keluar daerah justru masih terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap). “Ini yang membuat kami perlu mencocokan data itu untuk mengecek kepada PPK atau pun panwascam. Sehingga bisa ketemu berapa jumlah warga yang sudah meninggal

dan sebagainya itu,” ujarnya.

Masalahnya, panwascam tidak memberikan berapa warga yang sudah meninggal yang masih terdaftar di DPT itu. Alasan panwascan soal itu masih harus dirapatplenokan dulu di tingkat panwas.

Termasuk juga ketika diminta daftar hadir setiap PPS. “Setidaknya ada 10 DPT di 10 TPS, orang mati itu masih tercantum dan muncul di DPT. Sementara alasan KPPS tidak mungkin orang buta itu atau lumpuh mencoblos meski jelas-jelas mereka punya hak suara,” katanya Yanto kesal saat melaporkan ke Panwascam Lenteng.

Terpisah, Ketua Panwascam Lenteng Adnan mengakui jika ada timses caleg yang melaporkan kasus dugaan pencoblosan yang dilakukan oleh oknum KPPS di Desa Lenteng Barat.

Menurutnya, laporan timses itu menduga oknum KPPS menggunakan hak pilih orang lain. Termasuk pemilih yang sudah meninggal atau pun sedang bekerja di luar daerah.

Pelapor, kata Adnan, atas nama Khairus Soleh berserta Yanto dan rekan-rekannya yang lain lantas dipanggil untuk dimintai keterangan atas laporannya itu.

Panwas lantas meminta pelapor untuk menujukkan temuannya beserta alat bukti pada panwas.

Sayangnya, pelapor justru ter-

lambat melaporkan hal itu karena setidaknya laporan minimal 7 hari dari pelaksanaan pemungutan suara itu berlangsung.

Ya timses melapor pada Rabu tanggal 15 datang ke panwascam terkait indikasi kecurangan yang dilakukan oleh oknum KPPS. Padahal laporan itu sudah lebih dari 10 hari dari pemungutan suara.

Besoknya pelapor membawa alat bukti berupa DPT tercantum 30 November 2013. Padahal menurut pihaknya itu sudah PDT lama dan tidak berlaku.

Sebab, kata Adnan, dalam DPT yang baru itu sudah dilakukan revisi berulang kali. Makanya panwas minta untuk membawa DPT yang baru. Alasannya DPT lama itu tidak valid.

Terkait tuntutan untuk pemilu atau pencoblosan ulang, sesuai undang undang yang berlaku bisa diulang jika ada bencana atau kerusuhan yang menyebabkan hasil pemungutan surat suara tidak bisa digunakan lagi.

“Selain itu jika dari pemeriksaan PPL terjadi pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan. Termsuk juga petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat tersebut menjadi tidak sah,” klarifikasinya. =ALI RIDHO/MK

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

C

PERDA TEMBAKAU

Dinilai Tidak Berpihak ke Petani SUMENEP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mengakui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau tidak berpihak ke petani, dan wakil rakyat mengatakan terpaksa mengesahkannya.

Anggota Komisi B DPRD Sumenep Juhari mengatakan, sebagaimana dalam perda tersebut, harga tembakau berdasarkan kualitas. Jika sudah berpatokan pada kualitas, otomatis petani tetap dirugikan, karena yang berhak menentukan kualitas tembakau pabrikan.

Politisi PPP itu bercerita, wakil rakyat terpaksa menyetujui draf peraturan daerah itu karena pembahasan perda tersebut sangat a lot dan membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun untuk disahkan. Komisi B terdesak untuk menyetujui usulan draf dari eksekutif itu karena ada ancaman dari pihak pabrikan

tidak akan membeli tembakau milik petani.

“Draf yang diusulkan komisi agar ada patokan harga tertinggi, menengah, dan terendah, sehingga petani tidak dirugikan,” kata Juhari.

Saat ini, pihaknya hanya bisa mendesak pihak pabrikan untuk transparan terkait berapa ton tembakau yang dibutuhkan.

Dengan demikian, petani bisa tidak menanam tembakau dalam jumlah yang cukup banyak yang justru menyebabkan over produksi, dan berakibat pada jatuhnya harga jual.

Selain itu, dia mengimbau eksekutif untuk selalu mengawal terkait proses itu. ”Jadi pihak

pabrikan jangan menututp-nutupi terkait hal itu. Harus selalu berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk mensosialisasikan hal itu kepada petani,” jelasnya.

Menurutnya, selama ini sosialiasi itu memang diakui sudah dilakukan. Hanya saja sosialisasi itu belum maksimal, sehingga petani menanam tembakau dengan jumlah yang banyak yang mengakibatkan harga tembakau anjlok. ”Makanya, sosialisasi ini ke depan harus lebih dioptimalkan oleh eksekutif,” katanya.

Bukti dari ketidakmaksimalan sosialisasi itu, menurut Juhari, petani tetap menanam tembakau dalam jumlah yang banyak, melebihi kuota yang diinginkan oleh pihak pabrikan. Petani tidak tahu berapa banyak tembakau yang dibutuhkan pihak pabrikan.

Kabid Perkebunan Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumenep

Nasah Bandi belum bisa dimintai keterangan terkait perda tersebut. Dihubungi melalui nomor telepon genggam yang biasa dipakai, tidak ada respons. Pesan pendek juga tak dibalas.

Tak Bertaji Menanggapi perda itu, Aktivis Lembaga Kajian Kritis (LKK) Sumenep, Junaidi Pelor, mengatakan , adanya perda tembakau yang tidak memihak kepada petani menandakan eksekutif dan legislatif sudah tidak bertaji lagi di depan pengusaha. Mestinya, esksekutif-legislatif dengan kekuatannya bisa menekan pabrikan untuk menerima draf raperda yang memihak petani, bukan malah manut dengan keinginan pabrikan.

Harga tembakau pada musim tanam lalu dinilai sangat murah.

Harga tembakau milik petani dibandrol dari Rp 18 ribu per

kilogram hingga Rp 45 ribu per kilogram. Menurutnya, harga itu sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi petani.

Pasalnya, modal yang dikeluarkan petani cukup besar. ”Jadi tidak sepadan dengan modal yang dikeluarkan petani.

Apalagi petani belum menghitung biaya tenaga dirinya yang dikuras habis, karena kebanyakan petani mulai dari menanam, menyiram dan lainnya menggunakan tenaga sendiri. Coba kita hitung biaya tenaga jika menggunakan jasa orang lain?” urainya.

Sehingga dengan fakta harga tersebut, petani harus menanggung hutang yang banyak, dan terpaksa menjual barang-barang berharga miliknya untuk menutupi hutang modal tersebut karena modal yang dikeluarkan kebanyakan memang dari menghutang. = JUNAEDI/MK

PENERANGAN

PLTD Masalembu Masih Mubazir

Transportasi Pedagang. Para pedagang sedang siap-siap untuk pulang ke Pulau Talango usai menjajakan dagangannya ke kota, Minggu (20/4).

SUMENEP - Sudah enam bulan lamanya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Masalembu dibiarkan mubazir.

Padahal, barang senilai Rp 1,1 miliar tersebut mestinya sudah beroperasi pada awal 2014.

Akibatnya, hingga saat ini, masyarakat setempat masih tetap menggunakan lampu teplok sebagai alat penerangan.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengaku kecewa atas belum difungsikannya PLTD tersebut.

Menurutnya, PLTD itu menjadi mangkrak dan mubazir hanya karena persoalan administrasi.

ESDM mestinya tak boleh kehabisan akal.

“Kami hanya minta ESDM agar segera mengoperasikan mesin diesel yang ada di Pulau Masalembu tersebut, karena sudah sangat lama masyarakat di sana sangat membutuhkan lampu penerangan,’’ kata Prayogi, Minggu (20/4).

Jika pemerintah masih bingung soal pengelola, dalam hemat Bambang, berarti pemerintah sudah kehabisan akal dalm hal ini. “Padahal pemerintah sangat bisa melakukan penun-

jukan langsung, tanpa harus ditender ulang. Sebab siapapun pengelolanya, yang penting lampu itu hidup minimal 12 jam,’’ imbuh Bambang.

Sebelumnya, Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sumenep, Abd Kahir, mengaku pelayanan listrik untuk masyarakat Masalembu saat ini masih ditangani oleh forpimka. Namun demikian pihak forpimka belum menggunakan mesin yang baru, melainkan menggunkan mesin lama yang sebelumnya dikelola oleh HIPLA. Fengki (30) warga Dusun Tanjung, Desa Sukajeruk, Kepulauan Masalembu, sangat berharap mesin bantuan dari pemkab tersebut segera dioperasikan. Agar masyarakat yang ada di Masalembu bisa menikmati aliran listrik. “Kami berharap mesin genset berkapasitas 450 KVA yang sudah lama dikirim ke Pulau Masalembu bisa segera dioperasionalkan. Kami saat ini gelap gulita. Karena sudah enam bulan harapan terang benderang tertunda,’’ katanya. =SYAMSUNI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

SASTRA

Ketika Penyair Melawan Korupsi

Tak Terawat. Kondisi Bangunan tua hasil peninggalan Belanda terlihat tak terawat. Bahkan bangunannya terancam roboh. Padahal bangunan itu seringkali dikunjungi oleh para pelancong.

Rehabilitasi PSK Kurang Efektif

SUMENEP – Ketika hukum tak bisa tegas pada korupsi, mungkin puisi bisa menaklukkannya. Ini sebentuk adaptasi dari apa yang pernah dikatakan mantan Presiden Amerika Kennedy, ketika politik kotor, puisi akan membersihkannya.

Semangat inilah yang menyeruak di auditorium STKIP PGRI saat menggelar tadarus puisi bertajuk Puisi Menolak Korupsi. Sebab, korupsi adalah candu, meracuni bangsa saat ini dan membunuh bangsa masa depan. Begitu berbahayanya korupsi, para penyair pun menolak dengan gayanya, dengan puisi.

Mengapa penyair menolak korupsi, itu karena penyair juga manusia yang menjunjung tinggi budaya. Sementara korupsi, bukan termasuk bagian dari budaya. Inilah yang dilawan para penyair nusantara yang hadir dalam tadarus puisi yang dihelat prodi FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia di STKIP PGRI Sumenep kemarin (19/4).

Sedikitnya, 13 penyair nu-

santara datang dan menolak korupsi dengan puisi. Mereka antara lain, Zawawi Imron, Faizi Elkaelan, Syaf Anton, Hidayat Rahardja, A’yat Kholili (Sumenep), Autar Abdillah (Surabaya), Lenon Machalli (Gresik), dan Sosiawan Leak (Solo). Selain itu, Tohir Srimulat (Surabaya), Suyitno Ethexs (Mojokerto), Deni Mizhar (Malang), Husno Abadi (Riau), dan Ardi Susanti (Tulungagung). Mereka membaca puisinya yang dibukukan dalam antologi bersama, Puisi Menolak Korupsi.

Penyair Sumenep yang juga ketua panitia tadarus puisi ini, Moh Fauzi, menjelaskan acara dimaksud sebagai mimbar bebas berbasis puitik. Fauzi menjelaskan, penyair punya tersendiri untuk menolak korupsi, antara lain dengan menulis dan membaca puisi. “Ini salah satu cara kami untuk memerangi korupsi yang menggurita di republik ini, semoga berguna,” dia menjelaskan. =ABE

Kadinsos Enggan Menanggapi SUMENEP - Rehabilitasi pekerja seks komersial di Kabupaten Sumenep dinilai tidak optimal, bahkan terkesan hanya buang-buang anggaran. "Rehabilitas PSK ke Kediri itu masih kurang efektif, bahkan itu hanya menghabiskan uang pemerintah saja," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumenep Abd. Madjid.

Informasinya, pada awal tahun 2014, PSK yang telah dikirim untuk menjalani rehabilitasi sebanyak enam orang. Dari enam PSK itu, dua di antaranya penduduk asli Sumenep sementara empat lainnya warga luar Sumenep. "Untuk biaya keenam PSK itu ditanggung oleh Pemerintah Sumenep, padahal itu bukan warga Sumenep," terangnya.

PSK tersebut hasil dari razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial Sumenep bekerja sama dengan Satpol PP. Sebelum direhabilitasi, mereka dikumpulkan di Dinas Sosial dan diberi pembinaan, setelah itu baru dikirim ke luar kota melalui Dinas Sosial Provinsi Jatim untuk menjalani rehabilitas kurang lebih selama 3 bulan lamanya.

Selama tiga bulan, para PSK itu akan dilatih berbagai keterampilan sesuai dengan bakat dan kemapuan yang dimiliki. Baru setelah itu dipulanglan ke kampungnya. "Nah setelah selesai

menjalani rehabilitas, tentunya PSK itu kan dipulanglan ke kampunya masing-masing, Sementara Sumenep tidak bisa memetik hasilnya," ujarnya.

Apalagi, sambung Madjid, setelah menjalani rehabilitasi itu, kebanyakan para PSK terkendala modal untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Sebab, bantuan yang telah diberikan pemerintah dinilai kurang optimal. "Ya kalau diberikan hanya sehelai kain dan modal yang sedikit, tentunya tidak akan berkembang," terangnya.

Untuk mengembangkan suatu keterampilan, kata Madjind, membutuhkan biaya dan juga waktu yang cukup lama. Sementara kebutuhan ekonominya terus berjalan, apalagi menjadi tulang punggung keluarga. Sementara dalam segi penghasilannya hanya cukup untuk dimakan dalam satu hari saja.

"Nah dimasa transisi seperti ini yang bisa menentukan seseorang, kembalinya atau tidak sebagai PSK. Jika sudah kelimpungan yang jelas akan kembali lagi," terangnya. Karena hanya profesi itulah yang diyakini bisa menghidupi keluarganya.

Sebab kata Madjid, dirinya yakin orang yang berprofesi sebagi PSK, bukan karena dilatarbelakangi karena hobi. Melainkan karena didesak oleh ekonomi.

"Mayoritas PSK itu merupakan orang yang tidak punya, dan itu karena keterpaksaan," ungkapnya.

Pihaknya yakin semua orang tidak akan rela jika kehormatannya sampai dijual kepada lelaki hidung belang. "Seandainya yang kaya memberikan wadah agar bisa mengembangkan keterampilannya, kami yakin tidak akan ada orang yang mau berprofesi sebagai PSK," tukasnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Sumenep Heri Koentjoro belum bisa memberikan kejelasan lebih rinci terkait dengan tudingan tersebut. "Besok saja ke kantor," katanya saat dihubungi Koran Madura melalui telepon selular. =JUNAEDI/MK

EKTASE. Salah seorang penyair khusuk membaca puisi yang bernada menolak korupsi di auditorium STKIP PGRI Sumenep (19/4)

Pada berita “Lenteng Daerah Rawan” Kamis 17 April 2014, terdapat foto dengan keterangan Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak BPMP-KB Sumenep, Sri Nurhayati. Semestinya Ketua Pansus LKPJ Bupati Endang Sri Rahayu. Demikian kesalahan telah diperbaiki.

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda Nopol: M 6666 WT, An: RIEVKA JUNAEDI PUTRI, Jl. Raya Lenteng Perum Graha Sonea 14, RT/RW: 001/001, Desa Batuan, Kec. Batuan Kab. Sumenep.

Merk Ninja RR Kawasaki, Tahun 2013 m warna kuning, Noka: MH4KR150PDKP44458, Nosin: KR150KEPB6016. Hilang 27 maret 2014

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

E

Tercemar. Kondisi bibir pantai di Kalianget sudah tercemat oleh sampah-sampah berserakan. Akibat sampah tersebut, air mulai tercemar dan kotor

HITUNG ULANG

Bambang Menyusut, Kurdi Meningkat SUMENEP – Dalam penghutungan ulang surat suara PPS Desa Lombang Kecamatan Giligenting di Kantor KPU Sumenep, Sabtu (19/4) ternyata suara A. Kurdi (caleg DPRD Sumenep nomor urut 1 dari Partai Demokrat) lebih unggul dibandingkan Bambang Hermanto (caleg DPRD Sumenep nomor urut 2 dari partai yang sama).

Pendukung A. Kurdi meminta penghitungan ulang di 10 tempat pemungutan suara di daerah kepulauan tersebut karena ada dugaan kecurangan dalam perolehan suara salah satu caleg.

Perolehan suara anggota komisi C DPRD itu yang disetor dari PPS ke PPK Giligenting hanya 11 suara, namun setelah dilakukan penghitungan ulang di KPU naik menjadi 42 suara.

Kepala Divisi Rekapitulasi Suara KPU M. Jasuli mengungkapkan, hasil perolehan suara dari hitung ulang di 10 TPS Desa Lombang sudah berakhir. Dari perolehan suara tersebut, perolehan suara tertinggi yang dimiliki Bambang Hermanto sedikit menyusut. Dari semula memperoleh 1.209 suara menyusut menjadi 1.069 suara. Sementara suara caleg nomor urut 3 hanya 8 suara, nomor urut 4 hanya 6 suara, nomor urut 5 dan 6 kosong.

“Memang informasi yang diterima, salah satu alasan kenapa harus dihitung ulang karena

perolehan suara partai masuk ke salah satu caleg dari partai tersebut. Mestinya, suara partai tidak dihitung dan menjadi suara caleg. Akibatnya suara caleg itu pun naik. Itu hasil rekapitulasi semalam terkait selisih suara antara sesama caleg Partai Demokrat itu,” terang Jasuli.

Sementara suara yang semula hasil rekap PPS dan PPK masuk dirangking 3 perolehan suaranya justru menyusul masuk menjadi rangking 2. Awalnya perolehan suara tertinggi Bambang diikuti caleg nomor urut 7 sebanyak 22 suara dan rangking ke 3 diisi Kurdi. Namun setelah dilakukan hitung ulang di KPU, Kurdi menempati rangking ke 2.

Sementara posisi atau rangking kedua tergeser ke posisi ke 3 dalam perolehan suara hasil hitung ulang. Dijelaskan lebih jauh, dari data itu bisa dipastikan suara Bambang tersisa 1.069 suara.

Sehingga terjadi penyusutan suara sebanyak 140 suara. Meski demiki-

an belum bisa dipastikan siapa caleg dapil II dari Partai Demokrat yang bakal masuk, karena rekapitulasi surat suara belum dirilis dari 4 kecamatan yang ada yakni Kecamatan Lenteng, Saronggi, Bluto dan Giligenting.

Sementara itu, Darmida Tarigan, Kadiv Pelaporan Pelanggaran Panwaslu mengungkapkan, laporan dari caleg Partai Demokrat itu salah seorang saksi dari partai tersebut tidak setuju jika harus dilakukan penghitungan ulang. Pasalnya semua saksi di PPS sudah menandatangani berita acara.

“Setelah dikroscek, data hasil rekap form C1 dengan form D1 tidak sama. Termasuk juga ada rekapitulasi surat suara yang diserahkan ke panwaskab sudah di tipe X sehingga panwas memplenokan untuk hitung ulang,” terang Tarigan.

Penghitungan tersebut berlangsung alot, kemarin. penghitungan ulang di 10 TPS itu dimulai sejak pukul 13.00 siang dan baru berakhir sekitar pukul 22.00 malam. Sejumlah caleg diikuti dengan puluhan simpatisan sehingga suasana KPU cukup mencekam. Bahkan proses hitung ulang itu dijaga puluhan personel dari kepolisian. =ALI RIDHO/MK

BIROKRASI

Rencana Relokasi Masih Wacana SUMENEP – Rencana relokasi tiga kantor satuan perangkat daerah (SKPD) yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Setkab) Sumenep Hadi Soetarto beberapa waktu lalu masih hanya sebatas wacana pemerintah. Sekalipun relokasi direncanakan akan dilakukan pada Juli 2014, namun hingga saat ini belum ada pembahasan anggaran di DPRD. "Sampai saat ini masih belum ada pembahasan, sehingga kami masih belum tahu," kata Sekretaris Komisi A DPRD Sumenep Moh. Riadi. Sementara tiga kantor pemerintah yang akan direlokasi yaitu Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP KB), dan Kantor Dinas Pendidikan.

Beberapa waktu lalu, Hadi Soetarto mengatakan, anggaran relokasi tersebut sudah dimasukkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 sekitar Rp 4,5 setiap kantornya. Tapi, dewan membantahnya.

Dalam

APBD tahun 2014 belum tercantum anggaran untuk renovasi tiga instansi tersebut. "Nah kalau memang eksekutif serius, itu masuk sebelum APBD di dok, sehingga semuanya

Nah kalau memang eksekutif serius, itu masuk sebelum APBD di dok, sehingga semuanya bisa jelas,"

Hadi Soetarto

Sekdakab Sumenep

bisa jelas," terangnya.

Politisi PKS itu memastikan relokasi itu tidak akan bisa dilakukan pada tahun ini. Meskipun pemkab telah bersikukuh untuk dilakukan pada tahun ini. "Jika terpaksa, itu harus dimasukkan ke PAK nantinya, kalau tidak maka rencana itu akan molor sampai selesainya APBD tahun 2015 mendatang," tegasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA Sumenep FKORAN

Pamekasan

SENIN 21 APRIL 2014 No. 0345 | TAHUN III

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

MADURA

F

Blusukan Bakal Diulangi Lagi Achmad Syafii Menyangkal Meniru Jokowi PAMEKASAN – Aksi blusukan sejumlah kepala daerah untuk memantau pelayanan masyarakat, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan infrastruktur di daerahnya mulai mewabah.

Setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, kini hal serupa juga akan dilakukan Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

Sekalipun demikian, ia membantah meniru gaya blusukan Jokowi, tetapi akan melakukan kebiasaan lamanya, yang pernah dilakukan saat menjabat Bupati Pamekasan pada periode 2004 hingga 2008. Dulu, Syafii memang dikenal cenderung bergaul dengan sejumlah kelompok elemen masyarakat bawah, terutama para PKL, komunitas abang becak dan ojek, komonitas pecinta sepeda ontel, petani, dan termasuk para pendidik di Pamekasan.

Rencananya dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, ia akan melakukan blusukan ke

sejumlah sekolah secara diamdiam. Tanpa harus didampingi Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, maupun pejabat lainnya.

Karena ia akan datang ke sekolah atas nama masyarakat biasa, yang ingin mengetahui kondisi di sekolah yang menjadi sasaran kunjungannya. Termasuk tidak akan menentukan sekolah mana yang akan dikunjungi dirinya. Selain ingin melihat proses kegiatan belajar mengajar (KBM), juga akan melihat sistem pembelajaran, termasuk pula infrastruktur, dan fasilitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut.

Hasil dari blusukan tersebut nantinya akan dijadikan bahan evaluasi dan rujukan untuk menentukan kebijakannya dalam hal pendidikan di Pamekasan, baik dari sisi pemberian bantuan pembangunan, peningkatan SDM melalui pelatihan, ataupun gaya menejerial kepala sekolahnya.

Termasuk pula infrastruktur jalan menuju sekolah, juga akan menjadi perhatiannya. “Fokus saya tidak hanya di dalam sekolah, di luar sekolah yakni akses jalan yang menuju ke sekolah,” katanya.

Tidak hanya blusukan ke sekolah-sekolah, Syafii juga berencana akan blusukan ke sejumlah pusat pelayanan vital masyarakat.

Seperti di Puskesmas, pelayanan kependudukan, pasar, terminal, dan sejumlah tempat-tempat lainnya.

Dalam kesempatan itu Bupati Pamekasan Achmad Syafii banyak berdiskusi dengan para pedagang

pasar, Bupati menanyakan suasana dan kenyamanan pasar terutama kondisi pasar.

Pada kesempatan itu pula, para pedagang pasar meminta kepada Bupati untuk memperbaiki atau merehab bangunan pasar yang kondisinya memperhatinkan pada saat musim penghujan.

Ketua RT yang ada di sekitar lokasi Pasar Kolpajung, Warninda meminta kepada Bupati bahwa jalan di lingkungan pasar perlu perbaikan segera. Hal itu mengingat kondisinya sangat memprihatinkan, gorong-gorong sudah mulai rusak karena banyak yang tersumbat pada musim hujan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KASUS RASKIN BULANGAN TIMUR

Kerugian Negara Mencapai Rp 31,5 Juta PAMEKASAN - Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Pamekasan telah mendapatkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, dalam kasus penyimpangan beras masyarakat miskin ( Raskin) di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan diketahui Negara dirugikan Rp 31,5 juta.

Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun melalui Kanit Tipikor Ipda Ach Sholeh mengatakan audit BPKP tersebut sebagai salah satu syarat untuk menentukan kasus tersebut masuk kategori korupsi atau tidak.

Menurutunya, pada Rabu (16/4) lalu, penyidik Unit Tipikor Polres Pamekasan berangkat ke Surabaya untuk menjemput hasil audit BPKP. Hasil yang didapatkan dari audit tersebut negara menderita kerugian sebesar Rp 31,5 juta.

“Besok hasil auditnya akan saya laporkan kepada pak Kapolres, karena setelah mendapatkan hasilnya audit itu, saya masih mengikuti rapat di Polda terkait atensi Mabes Polri soal tipikor,” katanya Minggu (20/4) kemarin.

Nilai kerugian negara yang ditemukan dalam dugaan Tipikor Raskin ini tidak banyak. Hal itu

karena audit yang dilakukan berdasarkan dari jumlah barang bukti (BB) berupa beras sebanyak 5.24 ton yang disita dalam operasi beberapa waktu lalu.

Sehingga rencana besar upaya penyelewengan tidak berlanjut.

Meski tergolong sedikiit,

namun jumlah itu disebut sebagai embrio upaya penyelewengan raskin setelah ditemukan ribuan karung yang diperkirakan untuk persiapan penyimpangan selanjutnya. Selain itu, jumlah tersebut adalah bagian terkecil dari tindakan penyelewengan yang sudah

membumi, namun sulit dibuktikan.

Hasil audit BPKP itu sebagai dasar untuk melimpahkan berkas kasus dari lima orang tersangka yang telah ditetapkan ke Kejaskaan Negeri Pamekasan. Lima orang itu adalah Khairul Kalam yang mengaku sebagai pegiat LSM anti

korupsi, dia berperan sebagai eksekutor dalam mempersiapkan proses penyelewengan dengan menyewa salah satu gudang di Desa Lebbek, Kecamatan Pegantenan.

Tersangka kedua, yaitu Musa salah satu Satker Bulog di Pamekasan, dia mengawal truk pengangkut raskin yang seharusnya menuju Besa Bulangan Timur, Pegantenan berbelok ke gudang yang disiapkan Khairul Kalam.

Selanjutnya, Taqdirul Amin, tim pemantau yang bekerja sebagai pembuat laporan ke Pemkab Pamekasan dengan memastikan beras sudah sampai ke titik sasaran, namun nyatanya dibelokkan. Kemudian Hadi Murtopo, yang diperintah Hasan mantan Kepala Gudang Bulog Subdivre XII Madura yang membuat skenario untuk berkoordinasi dengan para pelaku di lapangan. Keduanya adalah tersangka yang ditetapkan oleh penyidik sebelum ekspose kerugian negara di BPKP. “Hasil audit BPKP sudah kami terima, sekarang kami tengah mempersiap semua berkas-berkasnya agar segera bisa dilimpahkan ke kejaksaan, karena korupsi itu menjadi atensi dari Mabes Polri,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

Dewan Berencana Panggil Kadinkes dan Rumah Sakit Terkait BPJS yang Terus Dikeluhkan Warga PAMEKASAN – Keluhan masyarakat terkait sistem iuran yang diberlakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), diseriusi oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.

Wakil rakyat itu akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit (RS) dr. Slamet Martodirjo Pamekasan dan Kepala BPJS wilayah Kerja Pamekasan.

Pemanggilan itu dilakukan untuk mengkaji secara keseluruhan sistem BPJS yang dinilai sangat memberatkan masyarakat, karena sekalipun tidak sakit, masyarakat tetap dikenai beban membayar kepada negara setiap bulan, tanpa diberikan konpensasi pengembalian, walau tidak pernah memanfaatkan program BPJS, bertahun-tahun. Seperti yang telah dilakukan penyelenggara jaminan kesehatan seperti Jamsostek ataupun lembaga asuransi lainnya.

Masyarakat yang tidak mampu, kata politisi PAN ini, akan dipersempit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena harus membayar iuran. Sementara surat keterangan tidak mampu (SKTM) sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh warga tidak mampu. “Bagaimana harus membayar iuran, sementara kehidupan kesehariannya tidak mencukupinya,” ungkapnya.

Konsep gotong royong yang menjadi jargon BPJS, semakin

Anggota Komisi D DPRD Pamekasan, Zainal Abidin menyatakan jika dalam kajiannya pembayaran iuran bulanan tersebut sangat merugikan masyarakat, maka bukan tidak mungkin komisinya mengeluarkan rekomendasi agar program BPJS dihapus dan dikembalikan ke program jaminan sebelumnya, yakni Jamkesmas, Jamkesda, Askes, maupun Jampersal.

Pihaknya juga akan mendesak Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengeluarkan rekomendasi yang sama terhadap pelaksanaan BPJS tersebut kepada pemerintah pusat.

mempertegas campur tangan pemerintah dalam hal penanganan kesehatan masyarakat. Sehingga dirinya memiliki kenyakinan, pada saatnya nanti banyak orang sakit tidak bisa terlayani dengan baik, karena pasien itu tidak mampu membayar iuran BPJS. “Misalnya ada salah satu keluarga yang sakit, tidak terakomodir di Jamkesmas, Jamkesda, ataupun Askes, ia masuk kategori tidak mampu, mau ikut BPJS ia tidak mampu membayar iuran bulanan, lalu siapa yang mau mengurusi mereka. Kalau dulu bisa diproses lewat SKTM,” katanya.

Itu belum lagi sistem yang

diterapkan oleh BPJS tentang batasan pengambilan obat, hanya berlaku 3 hari saja untuk penyakit biasa, dan 30 hari untuk kategori penyakit kronis. Padahal jika mengaca pada program sebelumnya, tidak ada ketentuan batasan obat. Jika sudah habis, pasien bisa mengusulkan lagi.

“Konsep gotong royong seperti apa yang mencerminkan kerja sama di BPJS. Sementara setiap warga negara wajib membayar iuran, bukan dihitung setiap Kepala Keluarga, melainkan per orang,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah masyarakat meminta agar pemerintah pusat mengkaji ulang pelaksanaan BPJS. Karena program itu sangat membebani masyarakat.

Salah satunya diakui Maimunah, warga Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Pamekasan.

Iuran bagi BPJS mandiri, sebesar Rp 25 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Sebesar Rp 42.500 per orang per bulan di ruang perawatan kelas II, Rp 59.500 per orang per bulan di ruang perawatan Kelas I. Sementara iuran bagi jaminan kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Denda keterlambatan pembayaran iuran, untuk pekerja penerima upah dikenakan denda administratif sebesar 2 persen per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Keterlambatan pembayaran iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 persen per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. =FAKIH AMYAL/RAH

G

DUGAAN KECURANGAN

Suara Kholil Hanyut?

PAMEKASAN - Perolehan suara mantan Bupati Pamekasan Kholilurrahman, yang menjadi Caleg DPR RI dari PKB Dapil XI, Madura, hilang di 4 TPS. Keempat TPS itu terletak di satu desa, yaitu di Desa Banyupele, Kecamatan Palengaan. Hal ini diketahui tim sukses dari Kholilurrahman, setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK Palengaan.

Ketua tim pemenangan Kholilurrahman, Bambang Sugiharto mengatakan total perolehan suara Kholilurrahman di empat TPS ini mencapai 800 suara lebih. Data ini didapatnya dari data relawan dan saksi yang bertugas di empat TPS tersebut pada Pileg 9 April lalu. Saat proses penghitungan di empat TPS itu, Kholil memperoleh suara yang signifikan di masingmasing TPS. Namun perolehan itu tibatiba hangus setelah dilakukan perekapan di tingkat PPK. Perolehan suara yang semula 800 lebih dari empat TPS di desa itu menjadi nol. “Kok bisa hilang suara Kiai Kholil saat dihitung di PPK. Ada apa ini? Kami punya data yang lengkap. Di empat TPS itu Kiai Kholil memperoleh suara semua,” katanya.

Karena itulah, Bambang sebagai pihak penanggung jawab dari Celeg Kholilurrahman ini, akan menindaklanjuti kejanggalan ini.

Pihaknya tidak terima dengan fakta tersebut. Sebab pihaknya telah mengikuti proses rekapitulasi suara ini sejak di tingkat TPS dan fakta yang terjadi tidak demikian.

Pihaknya akan mendatangi PPS Desa Banyupele serta KPPS, untuk mengkofirmasi langsung hal tersebut. Sebab dugaan penghilangan suara ini terjadi saat rekapitulasi di tingkat PPS. Karena saat di TPS tidak ada masalah, suara utuh. Kemudian tiba-tiba suara itu hilang seluruhnya saat data itu sampai di PPK untuk direkap. Ditegaskan Bambang, jika terbukti ada pelanggaran maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.

Meski demikian, Bambang mengutarakan pihaknya tidak menuntut agar suara calegnya dikembalikan, melainkan untuk mencari keadilan dan membongkar kecurangan yang telah dilakukan pihak penyelenggara Pemilu kepada Caleg, terutama Caleg Kholilurrahman.

Sementara Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Palengaan, Busar mengatakan tidak tahu-menahu tentang pernyataan kubu Caleg Kholi-

lurrahman yang menyatakan suara Caleg tersebut telah hilang sebanyak 800 suara lebih saat rekapitulasi di PPK. Busar menyatakan rekap dari PPS Banyupele memang tidak ada satu suara pun untuk Caleg DPR RI Kholilurrahman. Diterangkan berdasarkan hasil rekapitulasi PPS Banyupele yang dia terima, suara untuk Caleg Kholilurrahman memang nol.

“Yang tahu proses di tingkat desa adalah PPS desa bersangkutan, dalam hal ini PPS Banyupele.

Kami benar-benar tidak tahu.

Silakan tanyakan langsung ke PPS Banyupele,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, ketua PPS Desa Banyupelle Zainuddin belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, belum berhasil. Karena berkali-kali dicoba, nomornya tidak dapat dihubungi.

SMS yang kami kirim juga tidak ada balasan.

Sementara itu, Kholilurrahman menyatakan apa yang terjadi ini merupakan bentuk pelecehan terhadapnya. Karena haknya yang telah memperoleh 800 suara lebih, tiba-tiba hilang, dan diambil pihak lain yang tidak bertanggungjawab.

Bahkan mantan Bupati Pamekasan ini juga menyatakan hal ini tidak hanya pelecehan bagi dirinya, tetapi juga bagi keadilan dan sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

“Ini bukan persoalan saya lolos atau tidak menjadi anggota DPR RI, tetapi keadilan yang telah dinodai dan dilecehkan dalam pesta demokrasi kita. Hal ini harus disikapi dengan serius, dan pelakunya ditindak tegas,” katanya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

H

KORAN MADURA

Pamekasan

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

Musyafak Masih Ketua DPW? DPC PPP Belum Menerima Informasi Resmi Pemecatannya PAMEKASAN - DPC PPP Pamekasan mengaku tidak tahu secara pasti kabar dipecatnya Ketua DPW PPP Jatim, Musyafak Noer. Bahkan DPC PPP masih memposisikan Musyafak Noer sebagai Ketua DPW Jatim.

Sebab pihaknya selama ini masih belum menerima informasi resmi terkait pemecatannya, baik dari DPP PPP maupun dari DPW PPP, kata Sekretaris DPC PPP Pamekasan, RPA Wazirul Jihad.

Wazir menyatakan kabar tersebut hingga saat ini masih simpang siur. Karena itu DPC PPP Pamekasan masih memposisikan

Musyafak sebagai Ketua DPW PPP Jatim. “Kami belum menerima keputusan resmi dan belum tahu persoalan pastinya seperti apa,”

katanya.

Akan tetapi, salah satu fungsionaris DPC PPP Pamekasan, yang namanya enggan dikorankan, membenarkan jika Musyafak telah dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPW PPP Jatim.

Itu sudah berdasar surat pemecatan yang ditandatangani Ketua Umum DPP PPP Surya Dharma Ali, yang kini juga dinonaktifkan sebagai Ketua Umum DPP PPP. Dia mengakui di internal DPC PPP Pamekasan sebagian besar masih belum mengetahui terkait

pemecatan tersebut. Namun sedikit banyak sudah diinformasikan kepada sebagian besar pengurus harian dan pembina partai.

Menurutnya pemecatan tersebut tidak ada hubungannya dengan mosi tidak percaya beberapa DPW terhadap Surya Dharma Ali, tapi karena alasan lain.

“Dimungkinkan alasan pemecatan itu terkait pelaksanaan konvensi DPW PPP Jatim, terkait perekoman terhadap salah satu calon Bupati yang akan bertarung di salah satu Pemilukada di Jatim

beberapa waktu lalu,” katanya.

Meski demikian dia juga mengaku bingung, sebab Sekjen DPP PPP Romahurmuzy, disalah satu kesempatan yang dia lihat di salah satu televisi nasional, mengungkapkan tidak ada pemecatan tersebut, karena Maimun Zubaier (Rembang) tidak setuju dengan adanya konflik di internal PPP dan pemecatan tersebut. Namun fungsionaris PPP Pamekasan ini enggan memaparkan konflik apa yang sedang terjadi di PPP saat ini. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

SELEKSI CALON ANGGOTA KPU

Timsel Dipertanyakan

Hari Kartini Sejumlah model memperagakan busana kebaya Nusantara, saat Parade Kebaya di Royal Plaza Surabaya, Jumat (18/4). Kegiatan bertajuk Exotica Kebaya 2014 yang melibatkan tiga desainer kebaya asal Jatim (Ayok Dwipancara, Elok Regge Napio dan Djoko Sasongko) tersebut, untuk memperingati Hari Kartini.

PAMEKASAN – Tim seleksi (Timsel) KPU Pamekasan terus menjadi perbincangan masyarakat. Tidak sedikit orang mempertanyakan kualitas timsel tersebut, karena diketuai oleh salah satu kepala sekolah madrasah tsanawiyah.

Sesuai dengan SK yang turun 10 April lalu, diketahui lima anggota Timsel diantaranya Taufik Hidayat (Dosen Unira Pamekasan), Dr. Atikullah (Pembantu Ketua III STAIN Pamekasan), Maimunah S.Ag (Kepala MA Al-Mujtama’ Pagantenan), Zainullah MPd.I (Kepala MTs Al-Mujtama’ Pegantenan), dan Ir. H. Moh. Mukit (Pengusaha).

Sorotan tajam diarahkan karena berdasarkan SK yang turun, Timsel itu diketuai oleh seorang Kepala Mts, yaitu Zainullah M.Pd.I, sedangkan sekretarisnya Ir. H. Moh. Mukit, seorang pengusaha muda Pamekasan.

Menurut Sekretaris KPU Pamekasan Achmad Hermanto, kini Timsel itu sudah mulai bekerja. Timsel sudah mengeluarkan pengumuman kepada masyarakat terkait pendaftaran komisioner KPU Pamekasan untuk periode berikutnya. Dalam pengumuman itu disebutkan pendaftaran komisioner KPU Pamekasan dimulai sejak 19 hingga 25 April mendatang.

“Keberadaan Timsel itu sudah sah. Yang membentuk KPU Jatim.

KPU Pamekasan tidak ikut-ikut.

Proses pendaftaran dilakukan di Pamekasan, dengan menghubungi lansung Timsel tersebut,” katanya.

Struktur Timsel yang sudah legal ini disorot oleh berbagai organisasi kemasyarakatan. Salah satunya Lembaga Pengkajian Kebijakan Daerah (LPKD) Pamekasan. Ketua LPKD Sodiq El Fajar merasa kaget ketika Ketua Timsel ternyata dipegang seorang Kepala

MTs. Dia meragukan dan sempat bertanya, apa di Pamekasan tidak ada orang lagi yang lebih mumpuni untuk menjadi anggota Timsel KPU. Bahkan dia meragukan, apa bisa seorang kepala MTs mengetes calon-calon komisioner KPU Pamekasan. Sebab mengemban tugas sebagai anggota KPU ini tidak mudah, bahkan dinilai berat. Makanya seleksinya harus ketat dan harus memilih orangorang yang berkualitas. “Seleksi yang bagus, hanya bisa dilakukan oleh tim seleksi yang mumpuni dan kredibel,” ungkapnya.

Sodiq mulai meragukan kualitas anggota KPU Pamekasan yang akan datang. Sebab tim seleksinya dinilai masih kurang kredibel. Dia mulai khawatir dan meragukan hasil seleksi dari Timsel ini. Bisa saja akan semakin bobrok KPU Pamekasan dengan komisionernya yang baru nanti.

Menurutnya, dalam aturannya, Timsel KPU itu harus berasal dari akademisi, professional, dan tokoh masyarakat. Dia meminta masyarakat luas menilai para anggota Timsel KPU saat ini. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

ant/eric iIreng

KAUM PEREMPUAN

Kartini Belum Diteladani PAMEKASAN – Peringatan Hari Kartini yang biasa dilaksanakan 21 April dianggap hanya kegiatan sesaat dan seremonial belaka. Perjuangan Kartini juga hanya menjadi kenangan sesaat, sebagaimana dilakukan sebagian generasi penerus perempuan dengan menggelar acara peringatan Hari Kartini.

Koordinator Divisi Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pamekasan, Dr. Umi Supratingningsih mengatakan gerenasi perempuan saat ini belum mampu mencontoh perjuangan yang dilakukan Kartini. Justru sebaliknya generasi perempuan saat ini sering kebablasan. Khususnya dalam pergaulan yang tidak lagi mencerminkan cara pergaulan Kartini yang sopan, beretika, dan ramah dalam berkomunikasi.

Ibu yang menjadi dosen di salah Sekolah Tinggi di Pamekasan ini mencontohkan cara berpakaiannya saja lebih cenderung mencontoh pakaian kebarat-baratan. Padahal Madura dikenal sebagai pulau yang masih tetap kokoh mempertahankan ajaran agama. Belum lagi cara bergaulnya yang sering berlebihlebihan dan mengabaikan kesederhanaan seperti yang dicontohkan oleh Kartini. “Tidak semua perempuan kebablasan, ada sebagian yang tetap meniru cara perjuanganya Kartini,” katanya.

Yang patut dicontoh, kata Umi, semangat Kartini dan cara pandang serta kegigihannya untuk terus berlajar mendapat pengajaran. Cita-cita besar Kartini bagi kaumnya, yakni mengubah dan memperjuangkan nasib dan kedudukan perempuan, terutama perjuangan agar perempuan

mendapat hak pendidikan dan pengajaran yang sama dengan kaum laki-laki, sejatinya menjadi inspirasi bagi perempuan saat ini.

Kartini memang tidak bisa merasakan pendidikan yang sama pada waktu itu, tetapi dia tidak ingin kaumnya merasakan nasib yang sama dengan dirinya. Ia telah membuka jalan bagi kaum perempuan agar dapat merasakan dan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dari padanya.

Kartini berjuang agar perempuan dapat belajar, karena dengan belajar perempuan akan lebih berdaya dan dengan berdayanya kaum perempuan tentunya akan memberi dampak bagi kemajuan bangsa itu juga. “Besarnya perempuan saat ini merupakan wujud spirit Kartini yang tidak mengenal lelah untuk memperjuangkan kaum perempuan,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

I

EKSEKUTOR NENEK

Belum Ada Kepastian Kejiwaan Rudi

TAK TERSENTUH. Kali Kelowang yang direncanakan akan dilakukan normalisasi pada tahun depan.

ali Syahroni/koran madura

Normalisasi Kali Bisa Tak Terlaksana Belum Ada Penampungan Tanah Kerukan PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan setempat mengaku kesulitan untuk melakukan normalisasi sejumlah kali yang berada di wilayah itu.

Kepala Dinas PU Pengarian Pamekasan, Achmad Sjaifudin mengatakan terdapat sejumlah kendala untuk melakukan normalisasi kali sebagai upaya untuk tetap menjaga daya tampung kali disaat hujan. Salah satunya adalah material (tanah) yang akan dibuang dari sungai hingga saat ini belum mendapatkan tempat untuk menampungnya.

Sebab apabila diletakkan di pinggir kali dikhawatirkan akan kembali ke dalam sungai saat arus deras.

Tidak hanya itu, saat ini di pinggiran kali di Pamekasan terus bertumbuh bangunan sehingga alat berat yang sedianya akan melakukan pengerukan tidak mendapatkan jalan masuk menuju kali yang akan dilakukan normalisasi.

“Kami telah mengusulkan

ke pusat, mungkin sudah masuk sehingga tahun depan untuk normalisasi kali kelowang bisa dilakukan, hanya saja sekarang hanya membuat kami kesulitan adalah akses alat berat untuk membersihkan kali itu, dan kami masih mencari lokasi pembuangan tanahnya,” katanya.

Dia menjelaskan untuk melakukan normalisasi aliran air di kali itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga anggaran normalisasi kali itu tidak bisa seluruhnya menggunakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setempat.

Dia mengakui pihaknya berkoordinasi dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Berantas (BPWSB) agar bisa mendapatkan kucuran dana dari pusat. Sehingga rencana normalisasi tersebut

dapat terlaksana dengan harapan agar dapat mengurangi ancaman banjir yang terjadi setiap tahunnya.

Diperkirakan kali di Pamekasan yang saat ini kondisinya perlu dilakukan normalisasi sepanjang 2,5 kilometer. Dengan asumsi itu, pihaknya memperkirakan dana yang dibutukan antara Rp 2 miliar hingga 10 miliar. Kebutuhan itu diharapkan bisa terpenuhi dari usulan yang telah diajukan ke pusat, kemudian pada tahun anggran 2015 nanti pihaknya juga akan mengajukan dana sebagai pendamping dari APBD setempat. Sayang, pihaknya tidak menyebutkan berapa nilai yang akan diajukan oleh Kabupaten Pamekasan itu.

“Kami masih memastikan dulu pengajuan yang ke pusat, jika sudah dipastikan dapat maka kemudian kami juga akan mengusulkan di APBD sebagai dana pendampingnnya,” ungkapnya. = ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Setelah lima hari ada di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Surabaya, hasil cek kejiwaan Rudi Hermawan, 27, masih belum ada kepastian. Penyidik Satreskrim Polres Pamekasan belum bisa menentukan apakah Rudi benar-benar gila atau pura-pura. Hasil cek kejiwaan ini sangat dibutuhkan penyidik untuk menetapkan status perkara agar tidak mengambang. Karena sejak ditangkap 7 April lalu, Rudi belum diproses resmi.

Menurut Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Siti Maryatun, proses pemeriksaan psikiater untuk tersangka Rudi di RS Bhayangkara dijadwalkan selama tujuh hari. Karena itu hingga kemarin (20/4) memang proses itu belum selesai, karena baru lima hari berjalan. Pihaknya juga tidak bisa memberikan hasil kesimpulan sementara, selama lima hari yang sudah berlalu ini, terkait kondisi kejiwaan Rudi yang sebenarnya.

Sebab pihaknya juga belum menerima pemberitahuan dari psikiater yang menangani Rudi.

"Sekarang masih proses observasi atau pemeriksaan psikiater. Ditunggu saja hasilnya besok setelah satu minggu," ungkap Maryatun.

Selama berada di RS Bhayangkara, Rudi dijaga oleh tiga aparat Satreskrim Polres Pamekasan. Selayaknya

tahanan biasa, di RS Bhayangkara Rudi juga diletakkan di dalam sel tahanan, yang memang ada di rumah sakit milik Polri itu.

Diberitakan sebelumnya, Rudi Hermawan, warga Jl Trunojoyo Gang IV, telah membunuh neneknya sendiri Sutinah, 85, dengan cara menggorok leher neneknya tersebut hingga nyaris putus, terjadi pada 7 April siang.

Beruntung aksi nekat dan sadis Rudi ini cepat diketahui warga.

Sehingga warga langsung bisa menangkapnya dan diserahkan ke aparat yang beberapa saat setelah kejadian tiba di TKP. Saat diperiksa pertama kali oleh penyidik, keterangan Rudi ini berubah-ubah. Ketika ditanya namanya, tanggal lahirnya, dan pekerjaannya.

Selain itu, sikap Rudi di depan penyidik terlihat santai dan sering tertawa los, seperti lupa jika dirinya baru saja menyembelih neneknya. Dia juga terlihat tak ada beban, termasuk ketika diancam akan dihukum, Rudi terlihat tak masalah dan santai-santai saja. Karena itu penyidik mengirim Rudi ke RS Bhayangkara untuk diperiksa kejiwaannya. Dari aturan yang ada, untuk orang gila memang tidak bisa diproses hukum. Karena tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. = SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Sampang J

KORAN MADURA JKORAN

Sampang

SENIN 21 APRIL 2014 No. 0345 | TAHUN III

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

MADURA

Rapat Pleno Gagal Digelar Keterlambatan Penyetoran Kotak Suara Masuk Pelanggaran SAMPANG – Rapat pleno terbuka yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, Minggu (20/4) gagal digelar. Lantaran ada kotak suara datang terlambat setelah panitia menskorsing selama tiga jam.

Empat kotak suara yang lambat disetorkan panitia pemilihan kecamatan (PPK) tersebut terdiri dari Kecamatan Ketapang, Banyuates, Sreseh, dan Kedungdung.

Padahal, penyetoran terakhir kotak suara dari PPK ke KPU sudah Jumat kemarin.

Komisioner KPU Sampang Hernandi Kusuma Hadi saat memimpin langsung rapat pleno memberikan kesempatan dan kebijakan sesuai kesepakatan bersama panwas, maupun saksi parpol untuk menskorsing rapat terbuka selama tiga jam.

“Dengan adanya empat kotak suara hasil penghitungan PPK yang belum masuk untuk mengikuti rekapitulasi tingkat kabupaten, maka sesuai kesepakatan bersama rapat pleno diskor dari jam 11.00 Wib sampai nanti jam 14.00 wib,” ucapnya dihadapan para undangan.

Setelah skorsing berjalan selama tiga jam, tiga kotak suara terkumpul dan memasuki di rapat pleno. Namun, satu kotak suara dari Kecamatan Banyuates belum ada tanda-tanda menyetorkan kepada KPU Sampang.

Sejurus kemudian, sekitar pukul 14.25 Wib kotak suara tiba di gedung rapat.

Hernandi Kusuma Hadi mengumumkan jika rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota legislatif

2014 ditunda. Lantaran, kotak suara dari Kecamatan Banyuates melebih masa waktu tolerensi bersama. “Alasannya karena kotak suara yang dimaksud melebihi dari waktu tiga jam sesuai kesepakatan bersama,” jelasnya.

Keterlambatan pengiriman empat kotak suara karena masih dilakukan rekapitulasi suara terhadap 12 saksi parpol di tingkat kecamatan. “Alasan inilah yang menyebabkan keterlambatan empat kotak suara ini untuk direkap pada saat ini. ” terangnya.

Ditempat yang sama, Ketua

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang Addy Imansyah menjelaskan akan menindaklanjuti dan menyelidiki terkait hal tersebut. Namun yang jelas, keterlambatan sendiri sudah termasuk sebagai pelanggaran administrtif.

Namun, jika nanti pihaknya dalam menindaklanjuti memperoleh temuan yang mengarah kepada tindak pidana pemilu, maka pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi. “Kami anggap itu sebagai pelanggaran adminstrtif bagi 4 kotak suara yang

belum masuk ke KPU, karena tidak sesuai tanggal penyerahan.

Khusus 4 kotak suara ini yang belum ditrima, apakah ada unsur pelanggaran pidana kita ttunggu sampai besok (21/4),” terangnya.

Dugaan Kecurangan Saksi sejumlah parpol menduga terjadi kecurangan. Mengingat, sesuai tahapan, kotak suara dari PPK mestinya sudah diterima KPU paling lambat 18 April 2014.

Adanya keterlambatan penyetoran kotak suara dari PPK ke KPU berpeluang terjadinya kecurangan

pemilu.

Saksi dari PKB Torikin mengatakan, KPU belum siap dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghinungan pemilu. Padahal penyetoran kotak suara terakhir pada Jumat (18/4).

“Kalau masalah seperti ini sudah jelas melanggar. Pelanggaran secara administratif bisa juga pidana, terlepas dari adanya permainan kalau ada hal seperti ini bisa jadi kan,” katanya.

Ach Ripto juga menilai molornya penyetoran kotak suara karena KPU tidak tegas.

Terpisah, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar menuturkan dalam pengamanan rekapitulasi yang digelar di gedung BPU tersebut telah menerjunkan sebanyak dua kompi. Dimana, 1 kompi dari anggota Brimob, dan satu kompi terdiri dari anggota Polres Sampang.

“Pengamanan hari ini semuanya dua kompi, tapi kita mungkin sama pengamananya dengan besok (21/4) dan kita akan perketat, karena ada isu ada demo, makanya meski ada demo silakan yang penting tertib,”katanya.

Ditambahkan Imran, seluruh para tamu maupun lainnya yang berkepentingan ingin memasuki gedung pelaksanaan rekapitulasi itu akan dilakukan pengamanan secara steril yakni menggunakan alat detektor.

“Semua orang yang masuk pasti diperiksa pakai alat pendetektor supaya aman dan steril tidak terjadi hal - hal yang tidak diinginkan,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

MINIM PENERANGAN

Minim Penerangan, Jalur Pantura Patut Diperhatikan SAMPANG- Jalan provinsi sepanjang daerah pantura kian memprihatinkan. Pasalnya, jalur pantura kerap menjadi jalur yang menakutkan bagi sejumlah pengendara yang melewatinya lantaran minim penerangan.

Sehingga menimbulkan maraknya kerawanan kejahatan yang kerap terjadi di jalur pantura. Hal tersebut karena diakibatkan sepinya jalur pantura dan minimnya lampu penerangan jalan khususnya daerah di wilayah Kabupaten Sampang.

Aktivis Mahasiswa Tamberu

Habibi (23) mengungkapkan bahwa kondisi jalan di jalur pantura sangat memperihatinkan jika sudah memasuki sore hari sampai malam. Menurutnya, jalur pantura sangat membahayakan bagi pengendara sepeda motor di kala memasuki sare hari, karena kondisi jalan tersebut sangat sepi pengendara ditambah minimnya akses penerangan lampu jalan.

“Di jalan desa Batu lengir sangat rawan sekali. Banyak pengendara enggan melewati jalan itu ketika malam, dijalan tersebut sepi pemukiman dan jalannya

kurang enak ketika dilintasi,” ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (20/4).

“Dulu Saya sering pulang sore hari dari bangkalan, ketika sampai daerah tersebut kan sudah memasuki waktu isya’, jadi jalan tersebut sudah sepi dan gelap.

Saya harus banyak baca-baca shalawat ketika melintasi jalan tersebut supaya selamat sampai ke rumah,” imbuhnya.

Mostar (36), supir carry asal pasean yang juga sering melakukan perjalanan ke surabaya mengungkapkan bahwa ketika

melewati jalan pantura harus hati-hati. Menurutnya banyak kejadian-kejadian yang sudah terjadi di akses jalur pantura.

“Beberapa bulan yang lalu ada kejadian di daerah jalan pantura tepatnya di timurnya Toroan, ada mobil avanza yang keluar lintasan, mobil tersebut nyangkut di pepohonan di utara jalan raya,” ujarnya.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Kabupaten Sampang Wahyu P mengakui dengan kondisi tersebut. Pihaknya menjelaskan bahwa kondisi jalanan

di daerah pantura sebagian titik sudah diberi penerangan lampu jalan seperti di daerah Kecamatan Sokobanah. “Sudah ada kok sebagian titik yang di beri lampu,” ujarnya.

“Nanti 2015 kami akan menambahkan 27 titik lampu penerangan, mulai dari Banyuates ke ketapang sampai timurnya daerah Ketapang. Saat ini masih di tangani oleh BPWS, penerangan yang di pantura yang saat ini itu pajak bulanannya sekitar Rp 300 juta per bulan,” imbuhnya. =CR2/ LUM

Sampang

KORAN MADURA

PPK CAMPLONG

Hanura-DemokratGerindra Tertinggi SAMPANG- Rekapitulasi suara Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 yang dilaksanakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Camplong, Sampang yang terdiri dari 14 desa menghasilkan Partai Hanura tertinggi untuk DPR RI, Partai Demokrat tertinggi untuk DPRD Jatim dan Partai Gerindra sebagai tertinggi DPRD Kabupaten Sampang, Minggu (20/4).

Pelaksaanan rekapitulasi itu berlangsung dua hari (17–18/4), dalam pelaksanaan tersebut hanya terkendala dari sebagian saksi yang menyatakan keberatan. Tahap rekapitulasi itu dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB yang disaksikan oleh para saksi masing-masinng partai politik (Parpol) dan aparat kepolisian.

Hasil pantauan Koran Madura, perolehan suara untuk DPR RI dinominasi partai Hanura sebanyak 15.908, disusul partai Nasdem sebanyak 15.908 suara, partai Demokrat sebanyak 9.778 suara, partai PKB sebanyak 6.259 suara, partai PPP sebanyak 3.123 suara, partai PDIP 2.415 suara, partai PKS 1.415 suara, partai PAN 1.121 suara, partai 1.830 suara, partai Golkar 1.830 suara, partai 411 suara , dan di posisi terendah diduduki partai PKPI 105 suara. Jumlah suara sah 4.604, jumlah suara tidak sah 460.

Untuk DPRD Provinsi Jawa Timur dinominasi partai Demokrat sebanyak 21.806 suara, disusul partai Golkar sebanyak 17.262 suara, partai

K

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

PKB sebanyak 4.953 suara, partai Hanura sebanyak 3.661 suara, partai PKS sebanyak 4.690 suara, partai PDIP 3.678 suara, partai PAN 1.630 suara, partai Nasdem 619 suara, partai PBB 268 suara, partai PPP 1.836 suara ,partai Gerindra 951 suara, dan di posisi terendah diduduki partai PKPI 19 suara. Jumlah suara sah 61.373, jumlah suara tidak sah 2.569.

Sedangkan untuk DPRD Kabupaten Sampang dinominasi Partai Gerindra sebanyak 14.163 suara, disusul Partai Hanura banyak 11.947 suara, partai PBB Sebanyak 11.176 suara, partai PPP sebanyak 9.825 suara, partai PDIP sebanyak 2.473 suara, partai PKB sebanyak 2.622 suara, partai Nasdem sebanyak 1.988 suara, partai PKS Sebanyak 1.755 suara, partai PAN

1.344 suara, partai suara ,partai demokrat 1.177 suara, dan di posisi terendah diduduki partai PKPI 57 suara. Jumlah suara sah 61.904, jumlah suara tidak sah 2.038.

Suara tersebut berasal dari 14 desa se-Kecamatan Camplong meliputi Desa Taddan, Desa Tolelah, Desa Tambaan, Desa Prajjan, Desa Camplong, Desa Konang, Desa Sejati Tanjung, Desa Rabesan, Desa Tabulu, Desa Angersek, Desa Madupat, Desa Pamolan, Desa Palampaan.

Ketua PPK Camplong Yono mengatakan, rekapitulasi berjalan lancar, dan sempat ada hambatan karena ada yang keberatan dari saksi. “Dan juga molornya waktu karna menunggu tanda tangan saksi,” jelasnya. =CR1/ LUM

KEGAGALAN PEMILU ULANG

KPU Konsultasikan ke Pusat SAMPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang masih berkonsultasi dengan KPU Pusat terkait gagalnya pelaksanaan pemilu ulang di 19 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah itu.

“Kami belum bisa menentukan sikap saat ini, karena kasus ini masih kami konsultasikan ke KPU pusat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat,” kata Komisioner KPU Sampang Miftahur Rozaq, Sabtu (20/4).

KPU Sampang tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena kasusnya tergolong rumit dan rawan. Oleh karenanya, KPU akan berkonsultasi terlebih dahulu dan apapun petunjuk KPU pusat dan Bawaslu pusat nantinya tetap akan diselenggarakan.

“Sejak tadi pagi kami juga telah menginformasikan segala sesuatu yang terjadi di lapangan, seperti tidak adanya warga yang bersedia direkrut menjadi petugas KPPS ataupun kejadian lain berupa penolakan oleh masyarakat,” katanya.

Miftahur Rozaq mengaku, sebelumnya pihaknya telah berupaya melakukan pendekatan kepada sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Sampang terkait rencana pemilu ulang, Sabtu ini yang direkomendasikan Panwaslu Kabupaten Sampang dan Bawaslu Jatim, termasuk jaminan keamanan dari polres setempat.

Rekomendasi penyelenggaraan pemilu ulang oleh Bawaslu Jatim dan Panwaslu Kabupaten Sampang di 19 TPS itu berawal dari temuan petugas pengawas lapangan (PPL) adanya dua TPS yang diduga fiktif di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang.

Dari temuan itu, pengawas pemilu di Kabupaten Sampang lalu mengembangkan penelitian hingga akhirnya ditemukan se-

banyak 17 TPS di Desa Bira Barat yang dinyatakan bermasalah, hingga Bawaslu akhirnya merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Sedangkan 2 TPS lainnya yang juga dijadwalkan menggelar pemilu ulang Sabtu (19/4) ialah TPS 12 dan TPS 13 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal. Kedua TPS ini diminta menggelar pemungutan suara ulang atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sampang.

Kami belum bisa menentukan sikap saat ini, karena kasus ini masih kami konsultasikan ke KPU pusat

Miftahur Rozaq Komisioner KPU

Pelaksanaan pemilu ulang di 19 tempat pemungutan suara (TPS) Sabtu gagal karena warga tidak ada yang bersedia menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

“Petugas PPS sejak kemarin hingga tadi malam dan dilanjutkan tadi pagi sudah melakukan rekrutmen anggota KPPS, tapi tidak ada yang bersedia. Akhirnya pencoblosan tidak terlaksana,” kata Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Robatal Abdul Hamid.

Jumlah pemilih yang terdata dalam pemilu ulang di 19 TPS itu sebanyak 5.056 orang. Perinciannya sebanyak 4.251 orang di 17 TPS di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, sedangkan 805 sisanya di 2 TPS di Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal. =ABDUL AZIZ/ANT

INFRASTRUKTUR

Ada Genangan Air di Depan Pasar Tanjung SAMPANG- Genangan air yang memenuhi jalan Provinsi di depan Pasar Tanjung, Desa Tanjung Kecamatan Camlong membuat pengguna jalan terganggu karna banyak pengendara lainnya yang melintas berebutan melintasi yang tidak ada genagan airnya, Minggu (20/4).

Banyak pengendara yang harus berhati-hati bila melintasi area tersebut, apalagi bila hari pasaran yang sering terjadi kemacetan dan angkot yang terkadang sembarang untuk menurunkan

penunmpangnya. Hal itu juga disebabkan tidak adanya drainase untuk pembuaangan air.

Asmiyah (65) warga Desa Tanjung menjelaskan, genangan air itu sering terjadi meski hujan tidak tidak terlalu lama. Dan air tersebut biasanya bertahan lama karena tidak ada pembuangannya. ”Tadi ada pengendara motor yang tersenggol mobil, karna mengghindar dari genangan air tersebut. Beruntung tidak sampai ada korban, hanya terjadi goresan pada mobilnya,” katanya kepada

Koran Madura.

Sementara Asbullah (40) sopir angkutan umum mengaku harus berhati-hati ketika melintas di jalan depan Pasar Tanjung karna selain sering ada genangan air juga banyak warga yang menyebrang, selain dari pasar juga nelayan yang pulang dari laut.

Dan berharap ada perhatian dari pemetintah supaya tidak terjadi kecelakaan. “Kami berharap pemerintah membuat drainase yang sekiranya bisa mengcegah air tergenang,” katanya. =CR1/ LUM

PASAR TANJUNG: Terlihat pengendara yang melintas di depan Pasar Tanjung, Kecamtan Camplong yang dipenuhi genangan air, Minggu (20/4).

L

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

Petani Belum Berpengalaman SAMPANG- Produksi tanaman tebu di Sampang masih belum maksimal dikarenakan budidaya tanaman tebu memerlukan dana yang tidak sedikit dan perawatan yang maksimal ditambah lagi waktu penanaman tebu sampai hari panen menghabiskan waktu hingga 10 bulan. Sementara para petani tebu masih belum berpengalaman dan belum tahu cara budidaya yang benar.

Hal tersebut sangat berat sekali bagi petani tebu di Kabupaten Sampang meskipun pada tahun 2010 hingga tahun 2013 di Desa Kotah, kecamatan Jrengik, petani mampu panen hingga 80 ton per hertarnya yakni melebihi tingkat minimal panen tebu di luar madura (pulau jawa) yaitu 70 ton per hektar.

Dari keberhasilan tersebut sehingga pemerintah pusat yang bekerjasama dengan PTPN X (BUMN) memberikan bantuan dana bergulir kepada petani tebu untuk mengembangkan budidaya penanaman pohon tebu yaitu sebesar Rp 18 juta. Akan tetapi bantuan tersebut tak kunjung memenuhi target pencapaian pe-

nanaman tebu pemerintah yang ideal penanaman tebu pemerintah sebesar 5000 ton per hektar.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sampang Singgih Bektiono menjelaskan bahwa saat ini pengembangan penanaman tebu di wilayah madura menjadi polemik bagi instansi. Menurutnya petani yang sudah dibantu masih tetap memenuhi target penanaman tebu pemerintah, hal tersebut dikarenakan pengalam bertani tebu khususnya di sampang madura masih belum pengalaman. “Petani tebu di madura masih belum pengalaman, tektur tanahnya juga mempengaruhi.

Sehingga petani membutuhkan ketelatenan dalam membudidaya

PANTAI CAMPLONG

Air Bocor Bau Tak Sedap SAMPAH: Sampah yang mengotori tempat Wisata Pantai Camplong Sampang, Minggu (20/4).

kan sering terlihat, karna dirinya bukan hanya pertama kalinya yang mendatangi pantai campong ini. Dan menyayangkan ketika tidak ada penjagaan kebersihan. ”Apalagi pengunjungnya bukan hanya dari Sampang saja, melainkan dari daerah lain,” jelasnya.

Menurutnya, Pantai camplong yang yang dimiliki Kota Sampang seharusnya dijaga dengan benar kebersihannya, karna pantai ini yang paling bagus wisata pantainya untuk daerah Sampang.

“Sampah ini juga berpengaruh pada keindahn pantai,” katanya.

Haryono (35) warga Pamekasan menyayangkan bila pantai

tanaman tebu dari awal sampai panen tidak lebih menghabiskan Rp 20 jutaan. Dana yang minim tersebut kian menjadi polemik, karena kekurangan dana tersebut nantinya melibatkan koperasi.

“Koperasi harus bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang natinya bakal menjadi tanggungan para petani,” ungkapnya kepada Koran Madura.

“Koperasi yang harus berjuang mencari cara bagaimana dana yang minim tersebut mampu dikembangkan oleh petani tebu. Disini hanya bisa mensosialisasikan saja. Saat ini kami selalu tetap mengkoordinasikan kepada pemerintah pusat,” imbuhnya tanpa memberikan solusi yang jitu. =CR2/ LUM

FASILITAS RSUD

Sampah Tetap Berserakan

SAMPANG- Tempat wisata Pantai Camplong terlihat tidak ada penjagaan dari sisi kebersihannya. Sepanjang bibir pantai itu dipenuhi sampah yang dibawa arus, maupun sampah yang memang dibuat oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, Minggu (20/4).

Pantauan Koran Madura, tidak ada petugas yang terlihat disekitar pantai untuk membersihkan sampah-sampah yang mengotori keindahan suasana pantai.

Salah satu pengunjung Fatoni (23) warga Desa Patapan, Kecamatan Tanjung mengatakan, keberadaan sampah yang bersera-

pohon tebu,” ujarnya kepada koran madura.

Menurutnya, teknik penanaman tebu di Sampang sudah kami sosialisasikan kepada petani. Baik dari awal penanaman, perawatan hingga ketika memasuki musim panen. “Kami sudah memantau dan melakukan sosialisasi kepada kelompok tani bagaimana cara membudidayakan tebu, sekarang ini hanya ketelatenan petani saja,” ungkapnya.

Ditanya bantuan dana tahun 2014 untuk pengembangan budidaya pohon tebu, Singgih memberikan informasi bahwa tahun 2014 bantuan dana yang diberikan pemerintah hanya sebesar Rp 3,8 juta per hektar ditambah bibit tebu. Padahal pembudidayaan

penuh dengan sampah, apalagi yang berserakan sepanjang pinggir pantai menjadi pemandangan yang tidak buruk. ”Biasanya kalau pantai yang pernah saya kunjungi tidak seperti yang terlihat sekarang ini, tidak ada sampah,” ungkapnya.

Dia berharap ada perhatian dari petugas untuk tidak membiarkan sampah berserakan, apalagi sepanjang bibir pantai, dan dirinya sebagai pengunjung terasa tidak nyaman dengan adanya pantai yang masih dipenuhi dengan sampah. ”Tidak enak aja melihat banyak sampah di manamana,” tambahnya. =CR1/ LUM

SAMPANG- Air septic tank di halaman ruang Buegenville RSUD Kabupaten Sampang bocor. Septic tank yang ada di dalam tanah tepatnya di halaman Buegenville 4B mengalami kebocoran yang mengakibatkan air merembes kepermukaan tanah dan menimbulkan bau tak sedap, Kamis (17/4).

Semua pasien yang ada di ruangan beugenvillle mengeluhkan dengan adanya kebocoran septi tank yang tak kunjung di tangani oleh rumah sakit. Pasalnya, bau yang ditimbulkan tercium bukan hanya di areal luar ruang Buegenville melainkan bau tersebut tercium sampai ke dalam ruangan pasien yang ada di buegenville.

Wasil (34), anak dari pasien penyakit paru-paru di Buegenville mengeluhkan adanya bau tak sedap yang tajam dan menyengat yang di timbulkan oleh kebocoran septi tank. Wasil mengakui sangat kecewa dan tidak betah berobat ke RSUD Sampang. Menurutnya, orang tuanya yang sudah tiga hari masuk kerumah sakit tersebut mengakui

BOCOR: Air septic tank yang keluar dan menimbulkan bau busuk di RSUD Sampang, Kamis (17/20).

hanya sekali di kontrol oleh dokter selebihnya hanya perwat.

“Saya rasa orang tuaku dibiarkan begitu saja, padahal penyakitnya serangan paru-paru, penyakit tersebut sangat dibutuhkan perawatan intensif. Apalagi ditambah bau busuk septi tank tersebut.

Rasanya mau muntah saja disini,” katanya Kepada Koran Madura.

Aktifis Madura Developmen Watch (MDW) Masudi Cholili menuturkan bahwa kinerja yang ada di RSUD Sampang memang kurang bersahabat. Dia yang juga ada di ruangan Buegenville mengeluhkan adanya bau yang ditimbulkan oleh kebocoran septi tank yang ada di halaman tersebut. “Bau tersebut membuat sakit kepala dan mau muntah,” ujarnya.

Dirinya juga mengakui bahwa pasien yang dilawatnya tak kunjung di diagnosa, padahal pasien yang di lawatnya sudah tiga hari yang masuk ke RSUD tersebut. “Andai ada rumah sakit lain yang dekat, saya tidak akan berobat di disini,” tegasnya dengan kecewa. =CR2/ LUM

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

M

Proyek Jalan Kembar Belum Tuntas Sudah Menelan Rp 14 M, Anggaran Ditambah Rp 8 M BANGKALAN - Pada pengerjaan proyek jalan kembar Martajasah rupanya masih belum rampung. Proyek itu mendapatkan tambahan dana sekitar 8 Miliar. Penambahan dana tersebut menyusul pekerjaan hotmix yang belum selesai.

Proyek yang sebelumnya telah menelan APBD tahun 2013 sebesar Rp 14 miliiar itu sedianya disiapkan sebagai akses menuju wisata religi pesarean Bujuk Sara dan pasarean Syaichona Moh. Cholil Desa Martajasah dengan panjang 2,16 km.

Proyek tersebut dimulai bulan Agustus 2013 dan ditargetkan selesai Desember 2013 mendatang.

Namun pengerjaannya masih belum seratus persen tuntas. Oleh karena itu, pada anggaran APBD tahun 2014 ini, proyek tersebut mendapatkan kucuran dana kembali.

Sekretaris Daerah Bangkalan, Edy Moeljono menerangkan ada penambahan anggaran, karena anggaran sebelumnya belum memenuhi seluruh pekerjaan. Sebab

pembebasan lahan memakan biaya yang sangat besar.

"Sekitar Rp 8 miliar yang dianggarkan. Pastinya saya tidak ingat karena harus membuka data.

Lebih tepatnya PU Bina Marga yang terlibat secara teknis," kata Iyon, panggilan akrabnya, saat dikonfirmasi wartawan.

Dalam pelaksanaan yang telah dilakukan, proyek jalan dengan material hot-mix tersebut dibuat dengan spesifikasi lebar 20 meter, 16 meter diantaranya beraspal, sedangkan 4 meter sisanya untuk pembatas jalan dan trotoar kanan-kiri. = MOH RIDWAN/RAH

doni heriyanto/koran madura

DIJAGA. Petugas kepolisian melakukan pengamanan di sekitar lokasi rekapitulasi penghitungan suara.

PENGAMANAN REKAPITULASI

480 Personel Berjaga-jaga BANGKALAN - Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum (Pemilu) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan KPUD Bangkalan, Minggu (20/4), mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Polres setempat mengerahkan pasukan pengamanan sebanyak 480 personel. Pasukan pengamanan tersebut tersebar di tiga lokasi.

"Pengamanan ini berlapis tiga, lapis pertama di lokasi penghitungan, lapis kedua di sekitar lokasi, dan lapis tiga di pintu masuk utama lokasi," ujar Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono.

Dia menjelaskan dari pengamanan yang berlapis tiga tersebut, petugas yang dikerahkan sebanyak 480 personel dengan rincian anggota Polres Bangkalan dan jajaran berjumlah 280 personel, Dalmas Ditsabara Polda Jawa Timur sebanyak 100 personel, dan Brimob Polda Jawa Timur 100 personel. Pengamanan ini untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.

"Lokasi rekapitulasi disterilkan dari masyarakat umum, semua yang mau masuk lokasi mulai dari ring tiga harus melalui pemeriksaan polisi dan di dalam Aula yang boleh masuk hanya saksi Parpol dan PPK," jelasnya.

Akibat dari ketatnya pengamanan tersebut, tidak sedikit dari masyarakat setempat harus melawati pemeriksaan petugas kepolisian. Bahkan juga ada yang tidak diperbolehkan mendekati lokasi penghitungan. Kondisi demikian membuat warga merasa keberatan. Mereka yang terbiasa keluar masuk lokasi yang berdekatan dengan rumah warga harus diperiksa terlebih dahulu.

"Ya masak saya mau pulang harus digeledah dulu Mas, masih tanyain macam-macam. Saya merasa tidak enak saja harus seperti ini," keluah Ahmad warga setempat. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

DIRAWAT. Korban pembacokan yang mengalami luka parah saat mendapatkan perawatan di RS Syamrabu Bangkalan.

KRIMINAL

Korban Pembacokan itu Asal Sampang BANGKALAN - Peristiwa temannya, Yuli (19), warga Ketragis menimpa Rohman, (20), camatan Kota Bangkalan, menwarga Desa Setapah Kecamagendarai sepeda motor Satria tan Omben Sampang. Pemuda F dengan nomor polisi L 6562 bernasib malang ini menjadi PS berhenti di tempat kejadian korban pembacokan orang tak perkara (TKP) untuk menunggu dikenal di Jl. KH. Yasin Senenan rekan-rekannya yang lain. NaBangkalan, Minggu (19/4) mun beberapa saat kemudian, sekitar pukul 21.30 malam hari. terdapat tiga orang tak dikenal Akibatnya, korban menderita menghampiri korban dengan sejumlah luka yang menyebabmengeluarkan sebilah pisau. kan kondisinya memprihatin"Jadi setelah salah satu kan. Namun hingga saat ini bedari tiga pelaku mengeluarlum diketahui motif terjadinya kan pisau, teman korban yang pembacokan. perempuan itu Luka yang melarikan diri diderita korban dan berteriak sangat parah. meminta pertoApalagi di baKorban juga mengalami longan ke warga gian punggung luka di lengan kanan. setempat," terdapat empat jelasnya.

Namun yang parah di luka gores yang Pada saat bagian punggung sampai korban ditingcukup dalam menembus rongga paru- gal sendirian dengan panjang paru,�

10 cm, kemuitu, kata Andy, dian lebar luka pelaku melakumencapai 5-7 kan pembacodr. Mahrus cm. Bahkan kan. Sebab tak Dokter Syamrabu Bangkalan lama berselang sampai menembus rongga saat temannya paru-paru. Tebasan senjata dan warga menghampiri korban tajam tersebut membuat korban sudah tergeletak di depan banyak mengeluarkan darah sebuah rumah toko (ruko) dan hingga keadaannya kritis. Guna bersimbah darah dengan semenghentikan darah yang terus jumlah luka yang cukup parah. bercucuran, korban harus meSedangkan pelaku melarikan nerima sejumlah jahitan. diri ke arah utara. Pada saat itu "Korban juga mengalami juga, korban dilarikan ke RS luka di lengan kanan. Namun Syamrabu untuk mendapatkan yang parah di bagian pungperawatan. gung sampai menembus rongga "Kami masih terus menggali paru-paru," ujar dr. Mahrus informasi dari temannya untuk yang memberikan perawatan mengetahui latar belakang saat dibawa ke rumah sakit (RS) peristiwa pembacokan, karena Syamrabu Bangkalan. dia yang menjadi saksi kunci Berdasarkan keterangan dan mengetahui secara langKapolres Bangkalan, AKBP Susung saat kejadian, korban kami listyono melalui Kasat Reskirim rujuk ke Surabaya," paparnya.

Andi Purnomo, korban bersama = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

PELANGGARAN PILEG

Penyidik Khusus Siap Menganalisa

doni heriyanto/koran madura

DEMONSTRASI. Sejumlah aktivis Pemuda Poros Jawa Timur (PPJ) menuntut rekapitulasi penghitungan suara pemilu dihentikan, karena dinilai banyak kecurangan.

PPJ Minta Rekapitulasi Dihentikan Karena Diduga Kuat Ada Kecurangan di KPPS dan PPK BANGKALAN - Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPUD Bangkalan diwarnai aksi demonstrasi, Senin (20/4). Pemuda Poros Jawa Timur (PPJ) menuntut agar penghitungan di tingkat KPU Bangkalan ini dihentikan. Sebab mereka menduga telah terjadi kecurangan di tingkat Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

KPPS dan PPK dinilai menjadi makelar perolehan suara calon legislatif (Caleg)pada saat pemilihan berlangsung 9 April waktu lalu. Bahkan Panwaslu dan KPUD dituding tidak becus dalam mengatasi kecurangan-kecurangan tersebut. Apalagi sejumlah laporan yang masuk ke Panwaslu dan KPUD tidak ada tindak lanjut.

Sehingga hal itu semakin memperkuat dugaan adanya kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis.

Dalam orasinya, massa PPJ menyatakan kondisi tersebut

merupakan penodaan terhadap penegakan nilai-nilai demokrasi.

Pemilihan yang seharusnya berlangsung secara langsung, bebas rahasia, jujur, dan adil telah diciderai oleh oknum-oknum yang melakukan penggelembungan hasil perolehan suara demi meloloskan ambisi politik salah satu calon yang didukung. Sangat jelas ini adalah bentuk penzaliman terhadap suara rakyat.

"Penggelembungan hasil suara yang dilakukan oleh oknum KPPS itu dilakukan secara masif dan terstruktur. Buktinya form

C1 banyak coretan-coretan yang seharusnya itu tidak terjadi jika benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Koordinator Aksi PPJ, Mahmudi Ibu Khotib.

Menurutnya, penghitungan yang berlangsung di gedung Aula MAN Bangkalan itu harus dihentikan, karena terindikasi penuh dengan kecurangan. Apalagi dugaan itu diperkuat dengan terjadinya penggelembungan hasil penghitungan suara di Kecamatan Kamal, Kecamatan Geger, Kecamatan Konang, dan Kecamatan Kokop. Mayoritas kecurangankecurangan yang terjadi telah dilaporkan. Namun hingga kini tidak ada satu pun yang diproses sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. "Penghitungan harus dihentikan karena sarat dengan kecurangan," teriak Mahmudi.

Sementara itu Komisioner KPUD Bangkalan, Syaiful Ismail mengatakan penghitungan tetap

akan berlanjut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Tuntutan PPJ itu sah-sah saja.

Akan tetapi, masalah dugaan terjadinya kecurangan seharusnya diselesaikan di tingkat PPK. Sebab semua pihak yang bersangkutan terlibat didalamnya.

"Protes dugaan kecurangan semestinya diselesaikan di tingkat PPK atau di TPS kan sudah ada saksi dan panwas. Tidak lantas menggelar aksi untuk menghentingan penghituangan ini," sesal Syaiful.

Jika merasa tidak puas dengan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara kata Syaiful, pihaknya mempersilakan mengajukan gugatan kepada pihak yang berwenang.

Sebab ruang-ruang pengaduan terkait hasil pemilu sudah tersedia dan itu menjadi hak setiap orang yang merasa dirugikan. Semua memiliki tempat tersendiri, termasuk jalur hukum jika memang harus ditempuh. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN – Meski laporan pelanggaran pemilu pelimpahannya belum masuk ke polres Bangkalan, lembaga keamanan tersebut telah menyiapkan penyidik khusus guna menganalisa setiap dugaan pelanggaran pada pileg 9 April lalu. Hingga detik ini panwaslu belum memberikan rekomendasi kepada polres Bangkalan untuk menyelidiki kasus pelanggaran yang mengarah ke pidana pemilu.

Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono mengaku sudah menyiapkan penyidik khusus dalam menyidik pidana pemilu. Kalau ada laporan pelanggaran yang tergolong pidana pemilu. Para caleg atau parpol yang hendak melaporkan pelanggaran pemilu hendaknya melengkapi bukti yang kongkrit.

Setiap laporan yang masuk pada panwaslu kabupaten itu akan terlebih dahulu dianalisa.

Baru ditentukan termasuk bagian tindak pidana ataukah pelanggaran biasa, yang sifatnya administratif. Kalau bagian dari pidana, pihaknya akan langsung sidik.

"Termasuk pihak kejaksaan juga telah menyiapkan penyidik, guna memeriksa jenis pelanggaran pemilu yang berarah AKBP Sulistioni pada Kapolres Bangkalan tindakan pidana," ungkapnya.

Menurutnya, secara umum pelaksanaan pemilu di Bangkalan aman dan terkendali.

Namun ada beberapa kejadian yang mewarnai proses demokrasi, sehingga berujung kericuhan, yakni tindakan pidana yang terjadi di Desa Telaga Kecamatan Galis.

"Rumah kepala desa dibakar, tetapi tidak sampai hangus seluruhnya. Itu merupakan tindakan murni pidana. Meskipun awal permasalahannya dari rentetan pileg. Dan saat ini pelakunya sudah diamankan," terangnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SENIN 21 APRIL 2014

SENINNo. 21 APRIL 2014||TAHUN No. 0345 |IIITAHUN III 0345

Meneruskan Semangat Kartini

DUKUNG POLWAN BERJILBAB. Sejumlah mahasiswa melakukan aksi simpatik jelang hari Kartini di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (20/4).

Dalam aksinya mereka mengajak masyarakat untuk mendukung dan memberikan kebebasan Polwan berjilbab.

Perjuangan Kartini sebagai perempuan yang menuntut persamaan hak, terus bergema meski hasilnya lamban sampai hari ini. Itu lantaran kaum laki-laki masih memiliki arogansi jenis kelamin dan semangat kesetaraan itu semakin tak terkejar meski kaum perempuan telah berusaha berlari. Bagaimana pandangan perempuan tentang hal ini, berikut wawancara dengan aktivis KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) di Surabaya, Wiwik Afifah yang ditulis secara bertutur.

ant/m agung rajasa

Republik Kesepian Tanpa Perempuan Wajah maskulinitas dalam kosmologi kehidupan, tetap menjadi raja. Dalam berbagai sisi, laki-laki bertahta terutama dalam politik. Meski terdapat 30 persen kuota perempuan, kehadiran laki-laki tetap perkasa dengan menganggap perempuan sebagai pelengkap.

Ini jelas anomali dan ahistoris. Sebab, antara laki-laki dan perempuan sejatinya bermitra tanpa menempatkan satu pihak sebagai yang perkasa dan pihak lain yang tidak diberi ruang untuk berkuasa.

Dalam banyak hal, perempuan masih ditempatkan sebagai makhluk yang tersubordinasi. Ini jelas berbanding terbalik dibanding penyumbang aspirasi politik. Berdasarkan data, populasi laki-laki lebih kecil dibanding perempuan. Tetapi, out put politik justru mendepak perempuan dari panggung politik berikut kebijakannya. Bahkan di luar ini, masih banyak pihak yang menganggap perempuan sebagai sosok yang layak dipimpin meski konsep dasariah manusia adalah sama yang berarti sama-sama layak menjadi pemimpin.

Pada Pilkada Jabar beberapa waktu lalu, isu penolakan perempuan sebagai pemimpin kembali terangkat di masyarakat. Ini karena basis sosial yang tidak dikuasai caleg perempuan selain itu karena masyarakat masih belum sepenuhnya menerima perempuan sebagai pemimpin, kecuali sudah dikenal sebelumnya. Ini juga dapat ditemukan di daerah lain seperti Aceh dan Papua. Bahkan di Madura, keterwakilan perempuan sangat kecil dan kehadiran per-

empuan yang hendak tampil sebagai pemimpin selalu terjegal dan dalam konteks ini, laki-laki kembali bertahta.

Negeri ini, pada peringkat bawah termasuk di kabupaten, perlu menempatkan perempuan sebagai makhluk yang setara.

Bahwa saat ini perempuan dianggap belum setara, ini harus diakhiri dan perempuan berjuang untk itu. Perjuangan perempuan akan rumit ketika kaum laki-laki mengedepankan arogansi jenis kelamin, bukan pada konteks kebersamaan. Memang, dalam banyak kasus, perempuan butuh berjuang bersama kelompok peduli perempuan untuk berjuang. Sekedar menyebut contoh, di Argentina, Partai Peronis menyiapkan kuota perempuan butuh belasan tahun, dan Abrari Alzael dalam pros- Pengamat Perempuan esnya mereka menyiapkan peningkatan kualitas perempuan.

Ini berbeda dengan Swedia, Norwegia, Belanda dan Selandia Baru. Di sana, parpol mempersiapkan kader perempuan dengan baik sehingga kuota perempuan mereka berhasil sekali. Di republik ini, perempuan harus dibekali dengan pendidikan, pelatihan dan kesadaran politik untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri perempuan.

Kehadiran perempuan dibutuhkan untuk mengatasi persoalan-persoalan dasar kehidupan masyarakat yang ditopang perempuan. Bahwa terdapat data dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang menyebutkan

bahwa kesempatan kerja perempuan masih 58% dibandingkan laki-laki 84%.

Sementara itu, dalam Food and Agriculture Oranization (FAO) pada tahun 2008, perempuan menghidupkan sektor perikanan di Indonesia yang mencapai 2,3 juta orang. Perempuan Indonesia banyak yang bertanggung jawab dalam produksi pangan, baik petani maupun nelayan.

Tetapi akses mereka masih terbatas terhadap sumber produksi seperti air, lahan, sarana produksi pertanian atau perikanan, dan sulit mengakses pasar, serta sering terlupakan dalam program bantuan dan kredit perbankan. Perempuan juga banyak bekerja di sektor informal yang umumnya tidak tercatat.

Padahal peran perempuan mencapai 70% untuk usaha mikro dan kecil. Bahkan dari sisi tenaga kerja Indonesia, 70% lebih perempuan telah mengirimkan devisa bagi Indonesia atau uang bagi kehidupan keluarganya mencapai US$ 5,7 miliar. Angka ini tentu menjadi menguatkan mengapa keterwakilan perempuan di politik sangat penting untuk memperhatikan masyarakat perempuan di Indonesia yang banyak memberikan kontribusi untuk negara.

Namun sayang, secara faktual perempuan yang telah berperan aktif dalam berbagai bidang, dalam politik perempuan tersisih. Menurut pengamat masalah perempuan Abrari, perempuan seharusnya mendapat porsi yang lebih besar dari selama ini. Sebab, tanpa perempuann republik ini menjadi ahistoris karena Kartini telah berusaha keras agar terbeas dari keterkungkungan pendidikan yang telah membatasinya dalam ruang yang lebih atau sangat sempit. “Harus ada anggaran dan kebijakan yang berbasis dan pro perempuan,� kata mantan aktivis Jogjakarta ini dengan mimik serius. = ABD RAHEM

Kartini sebagai pahlawan yang memperjuangkan pendidikan, kesehatan dan mendobrak perempuan untuk berperan di area publik, perlu diapresiasi tidak hanya dari kelompok perempuan. Sebab, perjuangan Kartini maupun turunannya (gerakan perempuan dan gerakan ibu) merupakan gerakan untuk membawa Indonesia lebih baik. Perkembangan perjuangan perempuan tidak terpaku pada sektor pendidikan dan kesehatan saja namun peran perempuan di area publik-politik.

Bidang tersebut mampu membawa perubahan kebijakan yang strategis bagi perubahan nasib perempuan dan kesejahteraan. Menyikapi penyelenggaraan rutinitas politik 5 tahunan, Pemilu, gerakan perempuan telah berkontribusi mendorong peningkatan kualitas demokrasi, melalui jaminan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% dalam politik representasi termasuk di dalamnya menekan money politics.

Namun keterwakilan perempuan, tidak cukup untuk membebaskan perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya dari kungkungan kemiskinan dan ketertindasan di Indonesia.

Itu sebabnya. dibutuhkan agenda untuk menyelesaikan masalah utama bangsa, terutama yang dirasakan perempuan, kelompok miskin dan marginal. Dalam memperingati hari Kartini, perlu didorong pemenuhan bidang-bidang kritis yan meliputi, pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksualitas, hak atas pendidikan terutama pendidikan perempuan, penghentian kekerasan terhadap perempuan dan penghentian pemiskinan perempuan dan kelompok marginal melalui perlindungan sosial.

Selain itu, pemenuhan perlindungan perempuan dalam konflik, bencana, pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam, pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi perempuan, perlindungan atas kebebasan berkeyakinan dan beragama, hak Wiwik Afifah politik perempuan, Aktivis KPI penghapusan produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas serta penghentian korupsi.

KPI Jawa Timur beserta organisasi perempuan lainnya meminta komitmen partai politik, anggota DPR serta calon presiden dan wakil presiden, yang akan berlaga pada pemilu untuk melaksanakan dan mengintegrasikan 10 Bidang Kritis sebagai agenda politik dalam pembangunan di semua tingkatan dengan melibatkan setiap elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan. Sebagai gerakan perempuan, KPI berkomitmen mengawal, memantau dan mengevaluasi realisasi 10 Bidang Kritis untuk menujudkan Indonesia yang lebih baik. = ABD RAHEM

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

Neter Kolenang

SENIN 21 APRIL 2014 SENIN 21 APRIL 2014 | No. 0345 | TAHUN III

MADURA

No. 0345 | TAHUN III

PO

WIDIYATI RUKMANA

Berinvestasi untuk Masa Depan Kehidupan yang kita arungi hari ini adalah buah hasil pikiran di masa lalu, dan pikiran kita saat ini akan menghasilkan kehidupan di masa depan. Begitulah ungkapan yang cukup tepat kiranya dalam menggambarkan sosok Widiyati Rukmana. Perempuan kelahiran Sumenep, 08 Januari 1992 tersebut tak ingin terjebak oleh masa lalunya. Sebab bagi mahasiswi semester akhir di salah satu kampus di Sumenep itu, terjebaknya manusia dalam anggapan masa lalu yang menjerat dan tidak bisa melepaskannya adalah karena ia menganggap masa lalu sebagai wujud nyata. elekatnya masa lalu, kata perempuan lulusan SMAN 1 Sumenep itu, sebagai gambar yang dianggap masih hidup dalam masa kini karena pikiran kita memang masih mengijinkan ia untuk singgah berlama-lama. “Kita harus punya pilihan dalam hidup. Sebab apa yang kita piliha hari ini akan menjadi penentu di masa depan. Tentu pilihan-pilihan yang positif. Agar pilihan itu

benar-benar dapat mengubah hidup kita,” ucapnya Dalam hemat dara cantik jelita ini, kadang kita semua membuat keputusan yang tak terhitung jumlahnya. Mulai dari apa yang kita makan siang ini, jumlah uang yang akan kita belanjakan hingga berteman dengan siapa, bagaimana menjalani hidup, mau melanjutkan sekolah ke-

mana dan lain sebagainya. “Dan semua pilihan-pilihan itulah yang pada akhirnya menciptakan jalan yang menentukan hidup kita,” imbuhnya.

Oleh karena itu, tak salah jika ia punya obsesi besar untuk meraih masa depan yang gemilang. Sebelum waktunya tiba, perempuan yang akrab disapa Widi itu ingin sekali punya investasi demi menyusun impian yang lebih cerah. Tak salah jika kini ia mulai membangun jiwa wirausaha.

Dalam aktivitas terbarunya, selain mulai sibuk menyelesaikan skripsinya, ia sudah mulai menekuni dunia wirausaha aksesoris dan kuliner. Ia ingin menegaskan bahwa Manusia sejati adalah manusia yang banyak belajar untuk melakukan sesuatu melalui proses integrasi akal, hati, dan fisiknya.

“Oleh karena itu, mulailah berinvestasi untuk masa depan kita nanti.

Sebab saat waktunya tiba, hidup menuntut kita untuk punya bekal. Baik bekal itu beruapa kreatifitas, keterampilan maupun bekal berupa materi.

Zaman akan terus berubaha sepanjang manusia masih ada,” jelasnya.

Menekuni hidup sebagai wirausahawan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena harus siap menjalani beragama tantangan. Tidak sedikit orang yang berhenti menjadi wirausahawan dan lebih suka melamar pada sebuah perusahaan dengan gaji yang aman dan rutin setiap bulan, karena mental yang lemah. Padahal menurut perempuan yang mengidolakan sosok Bapak Pandu Dunia, Bonden Bowl tersebut menjadikan tantangan sebagai bumbu untuk meraih hasil maksimal.

Berbagai tantangan memang harus siap kita hadapi. Misalnya, penghasilan yang tidak tetap dan kecil, sementara kebutuhan hidup tanpa ampun menyerang dari segenap penjuru. Kitapun dihantui rasa tidak aman dalam berwirausaha. Juga godaan untuk tidak berkomitmen dalam berwiraualam un =SYAMSUNI

RUDI WIJAYA

Bangga Menjadi Anak Negeri asa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, memang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Karena rasa cinta terhadap bangsa harus tertanamkan sedini mungkin. Dengan hal itu setidaknya akan tumbuh rasa memiliki untuk menjaga dan mempertahankan negeri ini.

Pria yang mengaku namanya Rudy Wijaya, dalam hidupnya, rasa nasionalisme tidak pernah padam. Dengan rasa kenegaraan, setidaknya membuka ruang kepada dirinya untuk melakukan upaya pelestarian dan pengembangan terhadap apa yang dimiliki oleh bangsa ini.

“Semangat perjuangan dalam mengembangkan bangsa ini akan terwujud bagi putera bangsa untuk meneruskan perjuangan para pejuang tempo dulu,” katanya, Minggu, (20/4).

Rudy acap kali dipanggil namanya sama teman-temannya mengatakan, bahwa dirinya sebagai penerus generasi tua, harus bisa mengenang jasa-jasa mereka yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran serta kemajuan bangsa Indonesia.

“Termasuk perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta beserta tokoh pejuang lainnya. Tanpa perjuangan beliau, maka kita tidak akan bisa menghirup udara segar seperti sekarang ini,” tandas pria yang memakai kaos biru ini.

Dia menyebutkan, betapa banyak nilai sejarah para pahlawan kita termasuk melakukan upaya perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan untuk mendapatkan perlakuan hak yang sama dalam dunia pendidikan.

“Kalau kita tidak sadar dengan perjuangan beliau, maka dinilai sangat salah bagi kaum wanita jika tidak menjadi Kartini-Kartini masa kini,” kata Rudy Wijaya, sembari menunjukkan foto RA. Kartini yang masih tersimpan di HP-nya. =Mahfud Hidayatullah